Edisi Rabu 10 Juli 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 10 JULI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 99 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Program NTB ’’Zero Waste’’

Dinas LHK Sebut Bank Sampah Belum Bergerak Mataram (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB mengatakan bank sampah yang dibentuk di tiap-tiap desa tahun ini belum bergerak. Tahun ini, Dinas LHK baru memberikan pelatihan kepada 74 bank sampah yang telah dibentuk di kabupaten/kota.

Madani Mukarom

Jadup Korban Gempa Diserahkan di Acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi

‘’Semua desa ini sedang proses pembentukan, baru 74 bank sampah sedang dilatih. Tahun ini baru melatih mereka, tahun depan sudah mulai bergerak,’’ kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si di Mataram, Selasa (9/7) siang.

Ia mengatakan, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/ kota sedang bergerak untuk pembentukan bank sampah di NTB. Bahkan, katanya, Pemda kabupaten/kota sudah mewajibkan pemerintah desa membentuk bank sampah lewat dukungan anggaran dana desa.

Madani mengatakan, sudah ada Memorandum of Under-

Kemenkes Tetapkan RSUP NTB Jadi ’’Medical Tourism’’ Mataram (Suara NTB) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB menjadi medical tourism di Indonesia. Penetapan RSUP menjadi medical tourism karena NTB merupakan daerah tujuan pariwisata baik wisatawan domestik dan mancanegara. ‘’Sekarang kita sudah ditetapkan Kemenkes sebagai medical tourism. Ke depan akan menunjang kegiatan MotoGP Mandalika,’’ kata Direktur RSUP NTB, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM, MARS dikonfirmasi Suara NTB disela-sela rapat paripurna di DPRD NTB, Selasa (9/7) siang.

Dengan ditetapkannya

Mataram (Suara NTB) Setelah lama menunggu, bantuan jaminan hidup (Jadup) kepada belasan ribu korban gempa di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan diserahkan secara simbolis pada acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi, Jumat (12/7) mendatang. Pemberian Jadup secara simbolis akan diberikan kepada 100 penerima. ‘’Ada 100 orang yang akan diberikan secara simbolis. Tapi semua korban gempa yang mencapai belasan ribu di Kota Mataram dan KSB akan menerima. Itu hanya pemberian secara simbolis kepada 100 orang,’’ Bersambung ke hal 15

RSUP NTB menjadi medical tourism, Hamzi mengatakan ke depan tenaga kesehatan harus menguasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Bahkan dalam rekrutmen tenaga kesehatan yang dilakukan saat ini, persyaratan bahasa asing menjadi poin bagi tenaga kesehatan yang melamar menjadi pegawai RSUP NTB. ‘’Selain meningkatkan kemampuan bahasa, temanteman kita dorong kursus singkat di luar negeri.

Bersambung H. L. Hamzi Fikri ke hal 15

standing (MoU) antara Gubernur NTB dan Bupati/Walikota se-NTB soal pembentukan bank sampah di desa dan kelurahan. Ia mengatakan, dampak program zero waste memang belum terlihat signifikan.

Karena program ini baru berjalan enam bulan.

Enam bulan berjalan, program NTB Zero Waste, kata Madani sudah mulai terlihat gaungnya. Meskipun banyak yang mencela, tetapi hal itu menunjukkan masyarakat semakin peduli terhadap persoalan sampah. ‘’Yang dulu orang tak pernah omongkan. Sampah menumpuk di mana-mana, ndak per-

nah orang ngomong. Tapi sekarang langsung disampaikan,’’ katanya.

Program unggulan NTB Zero Waste diakui dukungan anggaran masih sedikit. Tetapi tahun 2020 mendatang, ia optimis anggarannya akan ditambah. Meskipun anggaran terbatas, kata Madani, tetapi pihaknya bergerak dengan komunitas peduli lingkungan. ‘’Saya hampir seminggu tiga kali diundang.

Saya hadir terus,’’ ungkapnya.

Terkait dengan inovasi pengolahan sampah, Dinas LHK NTB menandatangani kerjasama dengan STT PLN. Bersambung ke hal 15

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121 Kalangan DPRD NTB menyoroti tingginya angka pe123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ngangguran tersembunyi di NTB. Disebutkan, angka pe123456789012345678901234567890121 ngangguran tersembungi di daerah ini mencapai 40,66 per123456789012345678901234567890121 sen atau 965.983 orang. Meskipun angka pengangguran 123456789012345678901234567890121 pada Februari 2018, menurun menjadi 3,38 persen.

123456789012345678901234567890121 Sorotan tingginya angka pengangguran tersembungi dis123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ampaikan Juru Bicara Komisi II DPRD NTB, H. Lalu Darma 123456789012345678901234567890121 Setiawan, SH dalam rapat paripurna dengan agenda pen123456789012345678901234567890121 yampaian pandangan Komisi-komisi DPRD NTB terhadap 123456789012345678901234567890121 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTB 2018.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, berdasarkan data 123456789012345678901234567890121 jumlah angkatan kerja di NTB pada Februari 2018 sebany123456789012345678901234567890121 ak 2.459.021 orang. Penduduk bekerja di NTB pada Febru123456789012345678901234567890121 ari 2018 sebanyak 2.375.811 orang. Dengan Tingkat Penga123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ngguran Terbuka (TPT) Februari 2018 sebesar 3,38 persen.

123456789012345678901234567890121 Ia mengatakan bahwa memang terjadi penurunan TPT 123456789012345678901234567890121 dibanding tahun sebelumnya.

123456789012345678901234567890121 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121

Di NTB, Pengangguran Tersembunyi Capai 40,66 Persen

TO K O H Masih Menunggu KPK PENGUSUTAN dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017 masih tersendat. KPK diminta turun tangan lagi meskipun koordinasi dan supervisi bersama jaksa sudah digelar Mei lalu. Berkas dua tersangka belum juga dinyatakan lengkap.

“Masih menunggu dari KPK,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin dikonfirmasi Selasa (9/7).

Bersambung ke hal 15

Syamsuddin Baharudin (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Dorong Perkuat Mitigasi

(Suara NTB/rus)

PANEN - Petani bawang putih di Desa Sembalun Lawang, Lombok Timur sedang mengeringkan bawang putih yang baru dipanennya. Bawang putih lokal yang dibudidayakan masyarakat setempat ini harganya cukup bagus. Bawang putih kering harganya antara Rp4,5 juta hingga Rp5 juta per kuintal atau Rp 50.000 per Kg.

Daryono (Suara NTB/ist)

POSYANDU - Menimbang berat badan balita, merupakan salah satu kegiatan para Kader di Posyandu. Program Posyandu akan direvitalisasi sehingga kegiatan akan lebih luas.

REVITALISASI Posyandu, merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan Pemprov NTB untuk mewujudkan misi NTB Sehat Cerdas sesuai RPJMD NTB Tahun 2019-2023. Program ini dijadikan prioritas karena didasari kenyataan bahwa NTB saat ini memiliki jumlah Posyandu sebanyak 7.207 Posyandu.

Bahkan di setiap desa bisa ditemukan tiga sampai empat posyandu.

Namun dari jumlah Posyandu yang sangat banyak tersebut, menurut Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd belum berkolerasi optimal dengan peningkatan ketahanan keluarga dan kesehatan hidup anggota keluarga. Sehingga turut berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat. ‘’Hal tersebut antara lain karena kualifikasi dan mutu Posyandu kita, lebih banyak (58 persen) masih dalam kriteria strata pratama dan madya (pasif/kurang aktif). Sedangkan yang aktif (purna-mandiri) hanya 52,9 persen,’’ katanya.

Karenanya, program revitalisasi Posyandu yang digiatkan Bersambung ke hal 15

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

(Suara NTB/ist)

Revitalisasi Posyandu, untuk NTB Sehat Cerdas

(Suara NTB/ist)

PEMERINTAH daerah dan masyarakat diminta tidak panik dengan informasi potensi gempa, khususnya berkaitan dengan zona megathrust. Informasi tentang potensi gempa, tujuannya untuk membenahi mitigasi.

Kepala Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG RI, Daryono meminta masyarakat NTB memahami tentang potensi gempa, mencermati informasi zona megathrust.

“Informasi potensi bencana itu arahnya adalah membenahi upaya mitigasi.

Bukan direspons dengan ketakutan dan kecemasan berlebihan,” Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 10 Juli 2019

Halaman 2

KPK Atensi Aset Bermasalah Milik Pemkot Mataram

Satgas Pengamanan PKL

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatensi aset milik Pemkot Mataram yang hingga kini bermasalah, termasuk lahan yang belum memiliki sertifikat. Pengamanan aset perlu dilakukan demi menghindari proses hukum.

PEDAGANG kaki lima (PKL) di eks Pelabuhan Ampenan menjamur. Lapak pedagang tak tertata dengan rapi. Kawasan tersebut akan dijaga oleh Satuan Tugas (Satgas) agar tidak semrawut.

Kawasan Kota Tua Ampenan dan eks Pelabuhan Ampenan akan dilakukan penataan oleh Dinas Pariwisata. Anggaran revitalisasi kawasan itu sekitar Rp2,8 miliar.

Dinamika dihadapi di lapangan adalah penataan pedagang.

Pemkot Mataram seperti disampaikan Lurah Ampenan Tengah, Hasbullah dikonfirmasi, Selasa (9/7) telah menertibkan pedagang yang membandel. Mereka berjualan di atas trotoar padahal telah dibangunkan lapak.

“Sudah ditertibkan oleh Pol PP bersama kelurahan dan kecamatan tapi tetap saja,” kata Hasbullah. Persoalannya adalah, jumlah pedagang di eks Pelabuhan Ampenan tiap hari semakin bertambah. Pendataan awal hanya 48 pedagang. Jumlahnya membengkak 100 persen menjadi 90 lebih pedagang. Pedagang yang tak terakomodir inilah yang membuat lapak sendiri atau berjualan di atas trotoar.

Hasbullah menegaskan, setelah penataan tidak boleh lagi ada pedagang yang berjualan di trotoar. Pemerintah telah menyiapkan fasilitas agar kawasan itu tak semrawut lagi. “Nanti dibangun lapak lagi. Jadi ndak ada yang berjualan di luar,” tandasnya.

Eks Pelabuhan Ampenan dan Kota Tua Ampenan menurutnya, memiliki potensi sebagai destinasi wisata baru di Kota Mataram.

Sebagai destinasi wisata sejarah dan rekreasi memiliki dampak positif baik dari sisi ekonomi maupun peningkatan sumberdaya manusia.

Dari sisi ekonomi tambah Hasbullah, kunjungan wisatawan di Ampenan membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk menjual kuliner dan souvenir. Artinya, ada keuntungan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Demikian pula, peningkatan kualitas SDM, masyarakat paling tidak belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik serta menghadapi wisatawan yang berkunjung ke Ampenan. “Paling tidak dari sisi ekonomi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya.

Konsep penataan eks Pelabuhan Ampenan segera ditindaklanjuti dengan rapat bersama instansi teknis, kecamatan serta kelurahan. Partisipasi masyarakat diharapkan untuk menjaga kawasan tersebut sehingga ramai dikunjungi wisatawan. (cem) Hasbullah

KPK mencatat sebanyak 3.248 bidang tanah belum mengantongi sertifikat. Selain itu, aset seperti Lapangan Selagalas, pusat pertokoaan di Pejanggik, Lapangan Malomba dan aset lainnya hingga kini masih bermasalah. Lapangan Malomba terjadi saling klaim kepemilikan antara TNI Angkatan Laut dengan Pemkot Mataram. Sementara, lapangan yang berada di Ampenan tersebut telah dire-

vitalisasi tahun 2015 lalu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan usulan program dari Pemkot Mataram.

Demikian pula, lapangan Selagalas hingga kini belum jelas status kepemilikannya.

Apakah jadi milik Pemprov NTB atau Pemkot Mataram.

Keduanya sama – sama saling mengklaim jadi hak milik dengan bukti dokumen.

Kasatgas Korsupga KPK,

Kunto Ariawan menyampaikan, pengamanan aset milik Pemkot Mataram masih rendah, terutama dari sistem pencatatan. KPK menilai penilaian pengamanan aset masih 32 persen, sehingga perlu didorong melakukan kerjasama dengan Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pensertipikatan lahan. “Kota Mataram masih rendah pengamanan asetnya,” kata Kunto

ditemui, Selasa (9/7).

Komisi Antirasuah ini memahami aset – aset tidak tercatat dengan baik karena sebagian besar aset dimilik oleh Pemkot Mataram mengalami peralihan dari Pemkab Lombok Barat. Menurutnya, permasalahan demikian harus segera diselesaikan. KPK kata Kunto, akan menfasilitasi mempertemukan antara Pemprov NTB, Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar mencari titik temu.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menekankan, KPK melihat ada pengamanan aset yang belum maksimal dilakukan oleh Pemkot Mataram. Dari laporan disam-

paikan oleh Badan Keuangan Daerah tergambar bahwa aset seperti Shopping Center, Lapangan Malomba, Lapangan Selagalas dan lahan lainnya belum bersertifikat jadi persoalan.

Permasalahan demikian jadi atensi, sehingga didorong untuk mencari titik temu. “Iya, aset bermasalah ini jadi atensi dari KPK,” tambah Alwan.

Ditambahkan Alwan, KPK mendorong menyelesaian aset dengan mempertemukan antara Pemkab Lobar dengan Pemkot Mataram. Dokumen – dokumen akan diminta sebagai bukti terhadap status lahan tersebut. (cem)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

SALING KLAIM - Aset Lapangan Malomba di Kecamatan Ampenan jadi polemik antara TNI AL dengan Pemkot Mataram. Keduanya saling mengklaim sebagai pemilik. KPK mengatensi aset bermasalah di Kota Mataram.

Jangan Ada Pergeseran Lagi

Mataram (Suara NTB) Progres rencana aksi pencegahan korupsi di Pemkot Mataram cukup baik berada pada posisi 43 persen dibandingkan nasional baru 19 persen. Tak adanya payung hukum disinyalir rawan terjadi praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong dilakukan penguatan kelembagaan.

Kasatgas Korsupga KPK, Kunto Ariawan mengungkapkan, pihaknya melakukan monitoring dan supervisi terhadap delapan program sebagai bentuk pencegahan terjadinya korupsi. Di antaranya, dari sisi perencanaan dan penganggaran, sektor perizinan, pengadaan barang dan jasa, barang milik daerah serta optimalisasi pendapatan daerah. Komisi Antirasuah melihat dari hasil monitoring apakah program benar – benar dilaksanakan oleh Pemkot Mataram atau sebaliknya.

“Sebenarnya, masyarakat bisa mengikuti p e n g a w a s a n melalui website Korsupgab. Bisa dilihat pemda mana m e lak-

(Suara NTB/cem)

ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram lainnya, Drs. H.M. Husni Thamrin, M.Pd., juga menyayangkan menurunnya realisasi anggaran.

Program daerah bersumber dari dua jalur. Yakni MPBM (musyawarah pembangunan bermitra masyarakat) dan Pokir (pokok-pokok pikiran) dewan. ‘’Kita ingin tahu apa penyebabnya. Apakah faktor teknis atau non teknis. Kalau faktor non teknis, artinya kinerja eksekutif,’’ ujarnya.

Dia mencontohkan eksekusi program hibah dan bansos. Penjelasan dari BKD, kata Husni, untuk pergeseran anggaran tahun lalu, Rp5 miliar belum dilaksanakan. ‘’Kita khawatir tambah menumpuk kalau pergeseran tidak jelas,’’ cetusnya.

Sehingga, lanjut Husni, ka(Suara NTB/dok) HM. Husni Thamrin lau APBD tahun anggaran 2019 ini tidak dipacu, maka akan menumpuk di APBD perubahan. ‘’Untuk masalah ini, harus ada pertemuan khusus dengan eksekutif. Kita tidak ingin ada bahasa pergeseran lagi,’’ pungkasnya.

Seperti diketahui, penurunan pendapatan disebabkan oleh menurunnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2018 dengan realisasi senilai Rp881,1 miliar lebih atau 97,03 persen dari anggaran senilai Rp905,92 miliar lebih. Sedangkan pada Tahun 2017 terealisasi senilai Rp941,446 miliar lebih. Terdiri dari dana Bagi Hasil Pajak terealisasi 84,55 persen. Dana Bagi Hasil bukan pajak/Sumber Daya Alam terealisasi 80,10 persen.

Dana Alokasi Umum terealisasi 100 persen. Dana Alokasi Khusus terealisasi 97,01 persen. Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi 97,09 persen, dan Dana Alokasi Khusus Penugasan 95,38 persen dari target yang ditetapkan.

Realisasi DAK Tahun 2018 kurang dari 100 persen dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat atas penyaluran DAK sesuai dengan persentase penyerapan dana DAK untuk penyaluran DAK Fisik per triwulan. Menurunnya, realisasi Retribusi Daerah dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum masih dalam tahapan pembenahan manajemen perparkiran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, juga tidak diperbolehkan lagi menarik Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan.

Untuk Lain-Lain PAD Yang Sah terjadi penurunan dikarenakan pada tahun 2017 Dana BOS merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah dan di tahun 2018 anggarannya dipindahkan ke komponen Pendapatan Hibah sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Juknis BOS sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. (fit)

Dua JCH Kota Mataram Peluang Korupsi Perlu Diantisipasi Batal Berangkat Tak Ada Payung Hukum

Kunto Ariawan

sanakan program secara baik,” kata Kunto ditemui usai melakukan evaluasi dan monitoring di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Selasa (9/7).

Progres rencana aksi pencegahan korupsi oleh Pemkot Mataram cukup baik dengan posisi 43 persen. Persentase ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang rata – rata 20 persen. Termasuk progres rencana aksi secara nasional baru mencapai 19 persen. Pelaksanaan baru enam berjalan dari delapan sektor diawasi progresnya cukup baik. “Dibandingkan kabupaten/ kota bahkan secara nasional, Kota Mataram cukup baik,” tandasnya.

Inspektur Inspektorat Lalu Alwan Basri menambahkan, delapan area yang diawasi oleh KPK yakni perencanaan dan penganggaran yang berada di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, pajak dan aset di Badan Keuangan Daerah, pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pengangkatan pejabat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta di Inspektorat.

Masing – masing area memiliki bobot penilaian. Komisi Antirasuah ini rupanya juga meminta payung hukum dalam pelaksanaan program. “Jadi daya dukung juga diminta seperti Perda dan Perwal,” tambah Alwan.

Delapan area jadi titik pengawasan KPK karena ada indikasi sumber korupsi. Area ini jadi fokus KPK dalam rangka pencegahan. Alwan tak membantah jika tidak adanya payung hukum baik itu perda maupun perwal dalam pelaksanaan program di OPD berpeluang lahirnya praktik korupsi. Produk hukum itu dinilai sebagai rambu – rambu dalam pelaksanaan program.

Progres rencana aksi pencegahan korupsi baru mencapai 43 persen dinilai baru tahap pertama. Akhir tahun akan ada evaluasi kembali sehingga akan terlihat OPD mana yang serius melakukan pencegahan atau tidak. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dua dari 455 jemaah calon haji (JCH) asal Kota Mataram yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter), batal berangkat menunaikan ibadah haji. Petugas kesehatan haji mendiagnosis mengalami gangguan kejiwaan serta sakit jantung.

Kepala Kantor Kementerian Agama, H. Burhanul Islam menyebutkan, empat jemaah calon haji Kota Mataram pada pemeriksaan kesehatan terakhir di asrama haji didiagnosis sakit. Tiga jemaah dirujuk ke rumah sakit umum daerah (RSUD) NTB dan satu lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

Dua jemaah sebelumnya didiagnosis hamil, setelah dicek laboratorium, ternyata negatif, sehingga bergabung kembali dengan jemaah calon haji lainnya. Sedangkan, dua jemaah lainnya mengalami depresi dan sakit jantung batal berangkat.

“Satu jemaah kita yang mengalami gangguan kejiwaan kita pulangkan ke keluarganya,” kata Burhanul ditemui, Selasa (9/7).

Jika memungkinkan dari hasil pemeriksaan kesehatan tim medis, jemaah yang mengidap penyakit jantung segera pulih akan diberangkatkan bersama rombongan JCH kloter lainnya.

Burhanul menambahkan, rombongan JCH kloter tiga telah diberangkatkan ke Madinah pada pukul 07.35 Wita. Pelepasan dipimpin oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Catatan Kantor Kementeri-

(Suara NTB/cem)

H. Burhanul Islam an Agama Kota Mataram bahwa jemaah calon haji mengalami gangguan kejiwaan tidak hanya kali ini saja. Di tahun 2017 lalu, juga ditemukan satu jemaah mengalami depresi sehingga batal berangkat.

Burhanul menekankan, jemaah tidak perlu memikirkan hal – hal sifatnya duniawi ketika akan menunaikan ibadah haji. Dikatakan, tes kesehatan sebenarnya sejak awal dilakukan oleh petugas di puskesmas.

Adapun masukan menambah tes psikologi pada calon jemaah haji akan disampaikan pada saat rapat evaluasi. “Masukan ini bagus nanti kita sampaikan saat rapat evaluasi. Mudah – mudahan bisa diterima,” demikian kata Burhanul. (cem)

Rekonstruksi Fasum Akibat Gempa di Mataram Butuh Rp800 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengajukan anggaran untuk rekonstruksi ke pemerintah pusat senilai Rp800 miliar terhadap fasilitas umum (fasum) yang terdampak gempa. Pelaksanaannya dimulai setelah masa transisi berakhir.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ahmad Muzaki menyampaikan, proses rehab – rekon untuk penataan kawasan terdampak gempa sebagai salah satu upaya meningkatkan ekonomi akan dimulai pascamasa transisi berakhir bulan September mendatang. Pihaknya telah mengusulkan

anggaran ke pemerintah pusat sekitar Rp700 miliar hingga Rp800 miliar.

“Kita sudah ajukan sejak awal gempa itu,” katanya ditemui, Selasa (9/7). Bantuan dalam bentuk dana hibah tersebut diperuntukkan untuk perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Seperti, tempat ibadah, sekolah, kantor dan lainnya.

Kerusakan paling banyak akibat gempa adalah sekolah dan perkantoran.

Pendataan kerusakaan fasum dan fasos demikian kata Jack sapaan akrabnya, diperkirakan mencapai seratus unit. Hanya saja, pemerintah pusat memprioritaskan

nilainya besar, juga penanganan pemukianggaran tersedia man bagi para korpun tidak mencukban. “Kalau selesai upi. Pemerintah masa transisi pusat telah membaru rehab – rebantu perbaikan kon. Dananya rumah sakit dan sudah siap,” tansatu sekolah. Sedasnya. dangkan, fasilitas Perbaikan falainnya menunggu sum dan fasos proses. tidak memungkinPelaksankan pembiaan reayaannya hab melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Ahmad Muzaki Selain (Suara NTB/cem)

– rekon fasum dan fasos sambungnya, pemerintah pusat akan turun memverifikasi kembali dokumen diserahkan sebelumnya. Termasuk memvalidasi kondisi terakhir data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Nanti ada verifikasi dan validasi lagi,” tambahnya.

Sebagian fasilitas seperti rumah dinas walikota telah diperbaiki yang sumber anggaranya dari APBD. Jack memastikan tidak ada program rehab – rekon yang tumpang tindih. Pemerintah akan mengintervensi pekerjaan yang belum dikerjakan. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 10 Juli 2019

Tantangan Investasi Makin Kompleks TAHUN 2019 ini pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) RI memberikan target realisasi investasi ke Provinsi NTB sebesar Rp16 triliun. Untuk mewujudkan realisasi investasi ini tentu bukan perkara mudah. Kendati demikian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Drs. H. L. Gita Ariyadi, M.Si mengaku tetap optimis dan NTB dapat mewujudkan target tersebut.

DPM-PTSM juga mendapat tantangan yang tidak ringan dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkifliemansyah untuk mewujudkan industrialisasi. Tahun 2020, bahkan Gubernur meminta industri pakan sudah mulai ada di NTB. Pabrik diharapkan oleh orang nomor satu di NTB ini sudah ada tahun depan. “Target-target tersebut harus kita capai. Dan saya masih sangat optimis,” kata L. Gita Ariyadi di ruang kerjanya, Selasa (9/7) kemarin.

Sejumlah tantangan terkini berinvestasi di NTB terutama pascagempa. Tidak mudah meyakinkan kembali investor untuk tetap berinvestasi di NTB. “Karena itu, kita mengharapkan semua masyarakat. Jangan mudah terpengaruh, kemudian menyebarluaskan kembali ke media sosial. Harus bijak menerina informasi. Sensitif dan berat meyakinkan investor,” kata L. Gita.

Demikian juga soal politik dan ekonomi global yang turut membuat investor wait and see. Tantangan lainnya adalah pembangunan jalan tol di Pulau Jawa yang membelah tanah Jawa yang sebelumnya marginal.

Pemprov NTB telah membangun koordinasi dengan pemerintah daerah yang ada di Pulau Jawa. Agar investor-investor di Pulau Jawa yang membutuhkan lahan-lahan kosong untuk berinvestasi untuk di rekomendasikan ke Pulau Lombok dan Sumbawa yang tanah kosongnya masih sangat luas.

“Setelah ada tol, tanah-tanah yang dulu marjinal dilirik lagi sama investor. Akhirnya enggan mereka ke luar daerahnya,” kata kepala dinas. Meski demikian, NTB tetap berupaya terus mendatangkan investor dengan “menjual” kawasan-kawasan potensial investasi. Misalnya di KEK Mandalika, lalu Samota, dan investasi besar smelter di Pulau Sumbawa.

Rencana-rencana investasi yang sudah ada terus didorong untuk secepatnya direaliasasikan. Melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan. Selain itu, investor lokal juga diharapkan berlomba-lomba ambil bagian membangun daerahnya.

Dari target investasi Rp16 triliun tahun ini, pada triwulan I, Januari-Maret 2019, realisasi investasi sebesar Rp1,2 triliun lebih. Sementara triwulan II, April-Juni, realisasi investasi tengah di rekap. Dari laporan sementara tanggal 1-8 Juli 2019, realisasi investasi 40 perusahaan ±Rp1 triliun. “Laporan triwulan II 2019 akan tutup pada 30 Juli ini. baru akan kelihatan total realisasi investasi satu semester,” demikian L. Gita. (bul) L. Gita Ariyadi

Halaman 3

NTB Usulkan Cabut Izin Investasi Senilai Rp2,479 Triliun Lebih Mataram (Suara NTB) Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB mengusulkan ke pemerintah pusat, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) RI untuk mencabut izin puluhan investasi dalam dan luar negeri.

Nilai investasi yang direncanakan mencapai Rp2,479 triliun Lebih.

Rekomendasi pencabutan izin didasarkan atas ketidakpastian realisasi investasi di NTB yang telah diajukan oleh pemodal. Umumnya pemodal luar negeri kepada pemerintah pusat. BKPM RI meminta NTB menelusuri 139 perusahaan yang mengajukan izin investasi pada 2017-2018 lalu.

Penelusuran yang dilakukan oleh tim dari Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal pada DPM-PTSP Provinsi NTB, pada 22 April 2019 dilaporkan, dari 48 perusahaan yang didatangi lokasi izin investasinya, diketahui 28 perusahaan yang tidak tertib LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Dengan nilai investasi yang berpotensi gagal dari yang direncanakan mencapai Rp2.057.521.700.000 (US$=Rp13.500).

Pada 18 Juni 2019, dari 25

perusahaan yang didatangi, 14 perusahaan berpotensi batal investasinya mencapai Rp421.640.380.000 (US$=Rp13.500). Tim masih akan menelusuri perusahaanperusahaan lain yang masuk dari 139 perusahaan yang diminta di cek oleh BKPM- RI. “Ada yang jual lahannya, ada yang tidak jadi berinvestasi, ada yang hanya konstruksi tapi tidak LKPM. Ada juga yang lahannya kosong. Ada juga yang tidak kita temukan jejaknya.

Kita tanya-tanya sampai ke pemerintah desa dan kelurahannya,” kata Kepala DPMPTSP Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariyadi, M. Si melalui Baiq Yunita Puji Widiani, Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPM-PTSP Provinsi NTB. Seluruh yang disebutkan adalah investor asing yang izin-

nya dikeluarkan oleh BKPMRI. Nama-nama perusahaan asing yang raport merah ini diantaranya. PT. Sky Investment Group (Hongkong, Cina) di KLU, PT. Origin Resort Lombok (Hongkong, Cina, Perancis) di Loteng, PT. Unistra Internasional Create (Jepang) di Kota Mataram. PT. Evershine Pemenang Abadi (Taiwan) di Kota Mataram, PT. New House (Australia) di Lobar.

PT. Woory Investment and Development Property (Korsel, Indonesia) di Loteng. PT. Marcel Real Estate Pulau Indonesia (Italia) di KLU. PT. Gili Wisata Indah (Belanda) di KLU. PT. Simahi Beach Resort (Inggris, Indonesia) di Lobar. PT. Masoan Peter Turral (Australia, Indonesia) di Lobar. PT. Primacitilink (Slovakia) di Lobar.

PT. Virgin Indonesia (Belgia)

di Lotim, PT. Baik House City (Prancis) di KLU, PT. Raj Investment Indonesia (Australia) di KLU. PT. Lombok Investma Indonesia (Polandia,Indonesia) di Lobar, PT. AG Emi Development (Prancis, Inggris) di Loteng. PT. Tera Selong Real Estate (Jerman) di Loteng. PT. Resort Beach Development (Singapura) di Lotim.

PT. Galery Property Development (Singapura,Kanada) di Lotim.PT. Antara Dusun Air (Singapura) di KLU. PT. Geomek Korea Lombok (Korea Selatan) di Lombok Timur.

PT. VLI (Indonesia) di Kota Mataram. PT. Secret Hide Away (Perancis) di Loteng. PT. DHT Bumi Budhi Sejahtera (Korsel) di Lotim. PT. Bellevue (Bulgaria) di Lotim. PT. Shamadhra Estate Indonesia (Hongkong, Cina) di Loteng.

PT. Brow Bros Lombok (Irlandia, Spanyol) di Loteng.

Selanjutnya PT. Raja Guangxi International Organization (China, Singapura) di Kabupaten Bima. PT. Terra Tour Sumbawa (Siprus, Bulgaria) di Kabupaten Bima. PT.

Lombok Internasional Resources (Singapura) di Dompu.

PT. Lakey Mimpi International (Jepang) di Dompu. PT. Clemenceau Sinar Nirmala (Australia, Prancis) di KSB. PT. Shinning Blue Sea (Swiss, Indonesia) di Sumbawa.

PT. Sumbawa Pelita Energi (China, Indonesia) di Sumbawa. PT. Jeeva Resort Hotels (AS, Indonesia) di Lobar. PT. Puri Mas Lombok (Belanda, Indonesia) di Lobar. PT. Boka Internation Invest (Tunisia) di KLU. PT. Yamma Pool Investment (Australia) di KLU. PT. Lombok Australia Joint Enterprises (Australia) di KLU. PT. Pacula Lombok International (Australia) di Lobar.

Lalu PT. Lombok Pulau Surga (Australia, Indonesia) di Lobar. PT. Maju Tumbuh Bersama (Australia, Indonesia) di Lobar dan PT. Blackwell Estates (Inggris) di Loteng. “Ada juga yang sudah konstruksi, sudah ada lahan, tapi tidak tertib LKPM. Karena dari tertib LKPM ini kita bisa memantau realisasi investasinya,” demikian Baiq Wiwik. (bul)

(Suara NTB/bul)

Asephi Usulkan Mahasiswa ke Luar Negeri Jadi Agen Promosi Produk NTB Mataram (Suara NTB) Ekspor produk non tambang NTB relatif masih sangat kecil.

Belum sebanding dengan potensi bahan baku yang tersedia.

Pemerintah daerah, bersama stakeholders masih punya PR besar untuk mendongkraknya.

Ketua Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (Asephi) Provinsi NTB Hj. Baiq. Diyah Ratu Ganefi melihat potensi promosi yang tidak kecil bisa dioptimalkan. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah memiliki terobosan yang hebat untuk masa depan NTB. Salah satunya program pengiriman mahasiswa belajar ke luar negeri ke sejumlah negara. Saat ini yang paling populer adalah Polandia. Ratu Ganefi, atau akrab dipanggil BDRG mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan peran wakil-wakil daerah yang menimba ilmu di luar negeri untuk berpromosi di negara tempatnya belajar. Atau di lingkungan kampusnya.

Pesan promosi yang dimaksudkannya, para mahasiwa NTB yang dikirim oleh daerah untuk belajar, harus menggunakan produkproduk lokal sebagai atributnya. Dimanapun dan kapanpun. Misalnya, menggunakan pakaian tenun dari NTB. Kemudian menggunakan tas dan atribut lainnya dari hasil kerajinan tangan NTB. Saat ini tas ketak, tenun dan sejumlah aksesori cukup banyak di produksi oleh perajin-perajin di NTB. BDRG mengingatkan, pemerintah harus “memaksa” para wakil-wakil daerah yang belajar di luar negeri ini untuk wajib menggunakan produk lokal.

“Manfaatkan mereka sebagai agen-agen promosi. Jangan mereka yang ikut budaya berpakaian dan atribut yang umum di pakai.

Munculkan ciri khas NTB ke mata dunia. Agar lebih banyak yang mengenal produk-produk NTB di berbagai negara,” ujarnya.

Tidak sebatas itu, para mahasiswa pilihan yang sudah di seleksi oleh daerah ini menurut Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB ini memiliki kompetensi untuk membangunkan perajin-perajin di NTB jaringan bisnis luar negeri.

Mengingat, seperti diketahui, salah satu kendala minimnya komoditas lokal yang di ekspor langsung keluar negeri adalah terbatasnya jaringan bisnis. Banyak cara untuk membangunkan jaringan ekspor luar negeri ini kata BDRG. Utusan-utusan daerah ini menuruntya mampu melakukannya.

Sebagai gambaran, data BPS terbaru menunjukkan. Nilai ekspor Provinsi NTB bulan Mei 2019 sebesar US$ 3.153.694. Mengalami kenaikan sebesar 17,83 persen jika dibandingkan dengan ekspor Bulan April 2019 yang bernilai US$ 2.676.537. keadaan Bulan Mei sama seperti bulan sebelumnya, nihil ekspor barangtambang/ galian non migas.

Ekspor bulan Mei 2019 yang terbesar ditujukan ke Amerika Serikat yaitu sebesar 49,43 persen, disusul ke Hongkong sebesar 24,87persen dan Australia 9,56 persen. Jenis barang ekspor terbesar adalah perhiasan/ permata senilai US$ 1.371.453 (43,49persen), Ikan dan Udang US$ 1.081.862 (34,30 persen), daging dan ikan olahan sebesar US$ 491.362 (15,58 persen), serta garam, belerang, dan kapur sebesar US$ 187.213 (5,94 persen). “Ekspor non tambang ini masih bisa ditingkatkan. Asal semua potensi-potensi yang kita miliki digerakkan,” demikian BDRG. (bul) Hj. Baiq. Diyah Ratu Ganefi (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

KUNJUNGAN - Kegiatan kunjungan kawasan investasi oleh Tim dari DPM-PTSP Provinsi NTB.

LAZ DASI NTB Targetkan 1.000 Sumur Bor Bantu Korban Gempa Mataram (Suara NTB) Bencana gempa yang melanda Pulau Lombok, menyisakan duka yang mendalam bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya. Gempa 7.0 SR tersebut telah menyebabkan hampir 500 orang meninggal dan ratusan ribu rumah dan infrastruktur rusak berat.

Salah satu yang mengalami kerusakan adalah sumursumur masyarakat, yang mengakibatkan suplai air bersih menurun drastis. Masyarakat kini masih membutuhkan air bersih untuk menunjang kehidupan mereka. Hal inilah yang melatarbelakangi LAZ DASI NTB membuat program wakaf 1.000 sumur bor bagi

masyarakat terdampak gempa di seluruh NTB. Hanan Yusron, Fundraising DASI NTB, menyebut pembuatan sumur bor menjadi salah satu pilihan solusi dari permasalahan tersebut.

Masyarakat dapat memanfaatkan sumber air yang melimpah untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

Dikatakan bahwa pembuatan sumur bor direncanakan mencapai 1.000 unit. Dari target 1.000 unit, yang sudah teralisasi baru 30 unit. Tersebar di berbagai tempat seperti di KLU, Lobar, dan Loteng, Lotim, dan Sumbawa.

“Memang jumlahnya baru sekitar 30 tapi supaya semua

orang punya kemantapan untuk berdonasi. Jadi satu sumur bisa untuk 10 orang, ada juga yang empat orang.

Jadi macam macamlah tergantung donatur,” ungkapnya.

Disebutkan donatur sumur bor berasal dari berbagai pihak.

Seperti Syabab Care, salah satu lembaga donatur asal Malaysia.

Bahkan hingga kini Syabab Care sudah menyumbang lima buah sumur bor.

“Syabab Care sudah bantu sumur bor sebanyak 5 unit,” sambungnya.

(Suara NTB/ist)

SUMUR BOR - LAZ DASI NTB, menargetkan pembangunan 1.000 sumur bor bagi korban gempa. Donator berasal dari berbagai pihak. Salah satunya Syabab Care. Syabab Care membangun lima Sumur di Lombok

STP Mataram akan Gelar Seminar Nasional Pariwisata Berkelanjutan Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram akan menggelar Suistainable Tourism National Seminar atau Seminar Nasional Pariwisata Berkelanjutan, yang akan dilaksanakan di Hotel Lombok Vaganza, STP Mataram pada 31 Agustus mendatang.

Seminar itu menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri. Tema yang digagas untuk seminar nasional pertama ini adalah pemulihan pascagempa: penguatan semangat seluruh Stakeholder untuk membangun Pariwisata Berkelanjutan.

Dewan Pengarah Seminar Nasional, Drs. I Putu Gede, M.Par., mengatakan, pariwisata merupakan in-

dustri yang manis saat ini, tapi sangat rentan dengan permasalahan.

Tujuan dari seminar nasional ini juga untuk memulihkan situasi di Lombok setelah mengalami bencana gempa bumi pada tahun lalu.

Tindakan pemulihan industri pariwisata di Pulau Lombok perlu mendapatkan perhatian dan partisipasi dari setiap stakeholders bidang pariwisata. “Kami juga ingin memperkenalkan STP Mataram kepada pergurunan tinggi lain, bahwa di Lombok ada perguruan tinggi yang memiliki komitmen mengembangkan pariwisata dan sumber daya manusianya. Kami ingin meyakinkan orang lain terutama dari luar Lombok, bahwa ternyata

Lombok aman,” katanya.

Pembicara yang akan hadir pada seminar nasional nanti antara lain Prof. Adrian Vickers dari The University of Sydney, Prof. Badaruddin Mohamed, M.Sc.,Ph.D., dari School of Housing, Building, and Planngin, Universiti Sains Malaysia, Paul Green, Ph.D., dari School of Social and Political Sciencs, Prof. Dr. I Nyoman Darm Putra, M.Lit., dari Udayana University, dan Dr. Drs. Syech Idrus, M.Si., dari Mataram Tourism Insitute.

Seminar nasional suistainable tourism ini juga mengundang peserta pemakalah. Sudah ada 71 peserta yang menyerahkan abstrak makalahnya. Peserta itu berasal dari berbagai perguru-

an tinggi di Pulau Jawa dan Pulau Bali selain juga dari Pulau Lombok.

“Peserta seminar baik dari Pulau Jawa dan Pulau Bali nanti ditawarkan untuk social event, kita punya paket tur mandalika, sebelum atau selesai seminar tergantung pilihan mereka,” kata Putu Gede yang juga merupakan Wakil Ketua STP Mataram.

Putu Gede menyampaikan pihaknya akan rutin melaksanakan seminar setiap tahunnya. Sebagai bagian dari memfasilitasi dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Pihaknya juga mendorong mahasiswa untuk melaksanakan seminar. (ron)

Selanjutnya untuk mempercepat realisasi wakaf 1.000 sumur bor, nantinya akan dilakukan penggalangan dana untuk program ini dengan membawa Hafiz cilik asal Lombok Naja sebagai ikonnya. Pihaknya berharap dari penggalangan dana di Malaysia mampu memperoleh hasil maksimal untuk pembangunan sumur bor bagi

masyarakat terdampak gempa.

“Jadi pemetaan DASI dan itu terkonfirmasi bahwa sumur bor itu sangat dibutuhkan. Karena adanya pergeseran tanah jadi tersumbat, “ jelasnya seraya berharap agar bantuan sumur bor ini dapat bermanfaat bagi warga untuk menyuplai kebutuhan akan air bersih. (dys)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 10 Juli 2019

Halaman 4

Anomali Data Korban Gempa di Lotim

Rp300 Miliar Belum Bisa Dicairkan Selong (Suara NTB) Setahun pascagempa yang mengguncang NTB, persoalan data masih menjadi persoalan. Data yang ada ditemukan masih anomali. Alasan inilah, menjadi penyebab belum tuntasnya pencairan dana kepada seluruh korban gempa.

Hal ini dikemukakan Komandan Korem Wirabhakti 162 Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat diwawancara di Keruak, Selasa (9/7). Danrem mengatakan masih banyaknya warga korban gempa yang belum dapat dicairkan dananya dikarenakan terjadi anomali data.

Anomali dimaksudkan Danrem adalah masih banyak namanya yang ganda. “Ada satu KK, muncul di data rusak ringan, muncul juga di rusak berat dan rusak sedang, ini kan tidak boleh, mestinya satu sesuai dengan tingkat kerusakannya,” terangnya.

Ada juga, dalam satu KK juga muncul tiga keluarga. Ditemukan, Nomor induk kependudukan (NIK) yang ganda.

Anomali data ini akan coba diselesaikan pekan ini. Diharapkan minggu depan, bisa dicairkan seluruh dana tersebut. “Jadi bukan pemerintah pusat yang

tidak mau mencairkan, tapi proses verifikasi data ini yang belum sempurna,” paparnya.

Persoalan data itu diakui Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy. Menurutnya, Kabupaten Lotim mengeluarkan data sebanyak 39 kali. “Sebanyak 39 SK kita keluarkan,” akuinya.

Permasalahannya, dalam SK tercantum nama orang tanpa mencantumkan NIK. Tidak ada juga nomor KK-nya, sehingga dikembalikan data tersebut untuk dilakukan perbai-

kan oleh pemerintah daerah.

Selama data ini belum bisa divalidasi, maka dana tidak bisa diturunkan. Pemkab Lotim berjanji akan selesaikan masalah data sampai dengan 15 Juli 2019. Bupati berkomitmen agar data tersebut harus selesai. Untuk itu, pihaknya sedang berikhtiar semaksimal mungkin turun ke dusun dan desa untuk validasi data dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Perumahan

35 Ribu Rumah Warga Lotim Tak Layak Huni Selong (Suara NTB) Sebanyak 35 ribu lebih rumah warga Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masuk kategori tidak layak huni. Rumah tersebut tersebar di 21 kecamatan se Kabupaten Lotim. Adapun kemampuan Pemda Lotim untuk memperbaiki rumah tak layak huni menjadi layak huni dalam setahun hanya 250300 unit dengan sumber APBD. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lotim, Sahri, Selasa (9/7), mengaku, kemampuan Pemkab Lotim untuk meningkatkan kualitas rumah warga agar layak huni tersebut di luar yang dilakukan sejumlah pihak, seperti TNI AD melalui program TMMD, Pemerintah Desa (Pemdes) dan kelurahan dengan dana desanya atau pun tambahan dari pemerintah pusat dan provinsi. Ada juga bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Dari pemerintah provinsi, tambah Sahri, tahun 2019 ini ada sebanyak 105 unit. Dari pemerintah pusat, terbagi menjadi dua bagian. Pertama dari aspirasi dan ada juga dari reguler dan jumlahnya 768 unit, sehingga terakumulasi selama kurun waktu tahun 2019 ada sebanyak 1.000 lebih rumah tidak layak huni bisa disentuh perbaikan. “Pemerintah pusat itu melaksanaan sendiri dengan unitnya yang ada di tingkat provinsi,” urainya.

Membangun hanya 1.000 unit per tahun diakui belumlah cukup melihat banyaknya rumah warga Lotim yang tidak layak huni, sehingga diharapkan ke depan anggaran percepatan pengentasan kemiskinan melalui program perbaikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni ini terus ditingkatkan. Dana APBD Kabupaten siap ditingkatkan. Begitupun dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Pemkab Lotim juga sedang menyiapkan proposal usulan ke pemerintah pusat untuk bisa diakomodir tahun 2020. Harapannya tahun 2020 mendatang bisa diperbaiki 2.000 unit.

Meski demikian, ujarnya, catatan 12,2 persen yang masih tersisa total jumlah rumah tidak layak huni diakui masih cukup banyak. Dihitung berdasarkan jumlah penduduk Lotim 1,3 juta jiwa dibagi satu KK rata-rata 4 orang, maka jumlah itulah rumah yang tersisa yang harus segera dientaskan. (rus)

(Suara NTB/rus)

TIDAK LAYAK - Salah satu rumah yang tidak layak di Lotim.

Pemkab Lotim berusaha menjadikan rumah tidak layak huni untuk jadi prioritas diperbaiki tahun ini.

sar Rp 400 miliar.

Adapun progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) bagi para korban gempa ini diklaim Bupati di Lotim sejauh ini sudah mencapai 50 persen dari 10 ribu lebih korban yang rumahnya rusak berat. Rumah rusak sedang 12 persen dan rusak ringan baru 18 persen. “Dengan demikian kita berharap, bisa selesaikan data anomali itu sehingga dana segera dicairkan dan bisa tuntaskan,” demikian. (rus)

Rekomendasi Calon, Gerindra KLU Tunggu Survei Internal

Terkendala Ketersediaan Listrik PROGRAM pembangunan sumur bor yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam mengatasi kekeringan nampaknya belum maksimal. Kondisi itu disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu kendalanya yakni ketersediaan listrik. Seperti di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), sebanyak 40 persen sumur bor yang sudah dibangun tidak berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Dikonfirmasi di Selong, Selasa (9/7), Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, menjelaskan pada musim kemarau tahun 2019 ini.

(Suara NTB/yon) Jumlah kecamatan dipredikLalu Rusnan si yang mengalami kekeringan sebanyak 7 desa. Jumlah ini bertambah dari tahun 2018 yaitu sebanyak 6 desa. “Tahun ini wilayah yang terdampak kekeringan menjadi 7 kecamatan dari 6 kecamatan tahun lalu. Tambahan yakni Kecamatan Sembalun dengan terputusnya pipanisasi akibat gempa yang yang terjadi tahun 2018,”ujarnya.

Disebutkan bahwa sumur bor yang sudah terbangun saat ini tersebar di 15 titik, di antaranya 2 unit di Pandanwangi, 3 unit di Ekas Buana, 2 unit di Kwang Rundung, 2 unit di Menceh, dan 2 unit di Sambelia. Selanjutnya 1 unit di Obel-Obel, 1 unit di Belanting, 1 unit di Batu Nampar Selatan dan 1 unit di Batu Nampar. “Sejumlah sumur bor itu, berasal dari APBD Provinsi, UN NIBA dan BPBD Lotim,”sebutnya.

Lokasi titik pembangunan sumur bor itu berdasarkan survei geolistrik BPBD Lotim bekerjasama dengan Dinas ESDM Lotim. Disebutkan bahwa sumur bor yang berfungsi saat ini hanya 80 persen, sementara sisanya masih dalam proses perbaikan dikarenakan ketidakmampuan daya listrik Kendati demikian, kata Lalu Rusnan, kekeringan yang terjadi tidak terlalu ekstrem dikarenakan masyarakat sudah dapat memanfaatkan keberadaan sumur bor yang masih beroperasi. Untuk menjaga keberadaan sumur bor itu, BPBD mengharapkan pemerintah desa supaya mengalokasi anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan. “Pengajuan dari dana desa atau kecamatan untuk menganggarkan supaya keberadaan sumur bor tidak mangkrak,”harapnya. (yon)

dan Permukiman (Perkim), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta pemerintah desa. ‘’Dengan demikian diharapkan bisa cepat selesai,’’ ujarnya.

Ditegaskannya, dana yang belum cair di Lotim mencapai Rp 300 miliar, yakni dari akumulasi kebutuhan dana untuk semua korban dicatat sebanyak Rp 700 miliar dan sudah turun dananya sebe-

(Suara NTB/rus)

PUKUL BEDUK - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy bersama Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani memukul beduk sebagai tanda dimulainya TMMD di Lapangan Keruak, Selasa (9/7).

TMMD 105

Bupati Minta Fokus Tangani Rumah Kumuh Selong (Suara NTB) Anggota TNI kembali menggelar kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kegiatan yang kali ke 105 ini dipilih lokasi pelaksanaannya di wilayah Kecamatan Keruak.

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy dalam kesempatan tersebut meminta pelaksanaan TMMD ini fokus kepada penanganan rumah kumuh.

Bupati yang juga pernah menjabat sebagai Komandan Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim ini mengutarakan, rencana rencana awal TMMD akan membangun jalan sepanjang 15 km. Akan tetapi dinilai akan menambah beban bagi Pemkab Lotim ke depan.

Menurut Bupati Sukiman, kalau membangun jalan itu berat bagi pemda. Sekarang buka jalannya, setahun kemudian pasti akan minta diperkeras dan tahun berikutnya warga meminta dihotmik. Realita itu dinilai bisa menambah be-

ban bagi daerah. Urusan jalan sebutnya dibiarkan menjadi urusan desa, baik berupa jalan usaha tani,jalan dusun ke dusun dan lainnya. Sedangkan jalan antar desa menjadi urusan pemerintah daerah.

Kepada Dandim 1615 Lotim, Inf Agus Prihanto Donny Pamungkas, S.Sos, bupati mengaku sudah meminta agar membuat satu fokus.

Fokus penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).

Pada pelaksanaan TMMD ke 105 di tiga desa ni bisa diselesaikan 100 unit RTLH menjadi rumah layak huni. Lotim sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam lima tahun ke depan bisa tersisa tinggal 7,94 persen dari posisi 12,02 pada 2018 lalu. Lotim pun pada APBD induk 2019 ini mengalokasikan anggaran Rp 6,3 miliar untuk pembangunan RTLH tersebut.

Danrem Wirabhakti/162 Kolonel CZI Ahmad Rizal

Ramdhani, menegaskan, jika pelaksanaan TMMD di Lotim ini sesuai dengan hasil komunikasi dengan pemerintah daerah. Di mana yang perlu dapat atensi adalah rumah tidak layak huni sebanyak 100 unit. Ada juga kegiatan rehab musala yang cukup memprihatinkan. Ada juga pembangunan poskamling karena ada sedikit penigkatan kasus kriminalitas. Sedangkan kegiatan non fisik sebutnya seperti pelatihan, ceramah hidup sehat, bahaya narkoba, wawasan kebangsaan dan lain sebagainya.

Sementara itu Dandim 1615 Lombok Timur, Letkol Inf. Agus Prihanto Donny selaku Dansatgas TMMD ke105 menyampaikan, tugas operasional TMMD Ke-105 dilaksanakan selama 30 hari, yakni dari tanggal 9 Juli sampai dengan 8 Agustus 2019 bertempat di Desa Senyiur, Desa Sepit dan Desa Selebung Kecamatan Keruak. (rus)

Diskusi Publik Bedah PPDB

Warga Khawatir Kualitas Sekolah Tidak Merata Tanjung (Suara NTB) Sistem penerimaan siswa baru menggunakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi sorotan publik. Di daerah lain, PPDB ini banyak ditolak. Namun di KLU, masyarakat mengkritisi sistem zonasi PPDB melalui diskusi publik. Mencuat pada diskusi itu, adanya kekhawatiran warga terkait kualitas siswa ataupun kualitas sekolah.

Seperti disampaikan salah satu wali murid, Diah. Menurutnya kualitas sekolah menjadi masalah baru dalam sistem zonasi tersebut. Ia meragukan, tidak adanya kebebasan memilih sekolah oleh orang tua mengakibatkan anak didik tidak terakomodir pengembangan kemampuannya, karena kualitas sekolah berbeda-beda.

“Kualitas sekolah menjadi masalah baru, terutama terkait kualitas siswa dan kualitas sekolah yang tidak kompatibel,” katanya, pada diskusi di Dusun Murjemeneng, Desa Sokong, beberapa malam lalu.

Wali murid lain, Lukmanul Hakim memandang serupa. Di mana ia mengkhawatirkan, sistem zonasi yang terkesan “memaksa” anak untuk sekolah di sekolah terdekat akan mengganggu prestasi siswa, karena kualitas sekolah belum merata.

“Sistem zonasi ini apakah tidak akan mengganggu prestasi siswa anak? Lalu, apakah sistem zonasi sudah memenuhi persyaratan untuk mengakomodir prestasi siswa,” tanyanya.

Menanggapi itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan

(Suara NTB/ist)

DISKUSI PUBLIK - Suasana diskusi publik terkait penerapan sistem zonasi pada PPDB di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung.

Olahraga (Dikpora) KLU, Putradi, S.Sos., mengungkapkan sistem zonasi merupakan cara pemerintah mengubah mindset masyarakat agar penyebaran sekolah favorit tidak berada di satu sekolah saja. Penting untuk dipahami masyarakat, bahwa tidak ada lagi pendidikan berstandar favorit. Pemerintah mengatur pola pendidikan menggunakan sistem pemerataan.

“Kenapa pemerintah menggunakan sistem zonasi agar tidak ada lagi biaya sekolah mahal, dan penting adanya bimbingan intensif serta edukasi bahwa tidak ada lagi sekolah favorit karena sudah diatur oleh Permendikbud No. 51 tahun 2018 tentang PPDB berbasi zonasi,” paparnya.

Menurut dia, penerapan PPDB sistem zonasi tidak akan membuat siswa berprestasi mengalami penurunan prestasi, karena tidak berada di sekolah unggulan. Pemerintah

mengatur penerimaan siswa melalui beberapa jalur, yaitu jalur prestasi, jalur umum dan jalur prasejahtera. “Jadi tidak akan menghilangkan kecerdasan dan kehebatan anak, sebab ada sistem kompetisi di kelas jalur prestasi,” imbuhnya.

Putradi menyambung, sistem zonasi adalah upaya pemerataan kualitas pendidikan, baik siswa di sekolah-sekolah.

Dampak dari sistem ini, tidak akan ada lagi istilah sekolah favorit dan nggulan, melainkan kualitasnya seluruhnya setara karena ditunjang oleh pemerataan siswa berprestasi dan perbaikan kualitas pendidikan.

“Orang tua ataupun siswasiswi berprestasi jangan takut dengan sistem zonasi ini. Justru di sinilah pemerintah memberlakukan standar pendidikan sama rata untuk tujuan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Sebagai partai pemenang pemilihan legislatif (pileg) dengan 5 kursi di DPRD, Partai Gerindra diklaim menjadi poros penentu koalisi. Dengan mencari tambahan haya satu kursi legislatif, Gerindra sangat berpeluang untuk mengusung calon sendiri.

Ketua DPC Partai Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., Selasa (9/7) mengungkapkan, Gerindra sejauh ini belum menentukan sikap politik untuk pilkada yang digelar September 2020 mendatang. Namun dipastikan internal Partai Gerindra akan menjaring calon baik dari kader ataupun no kader.

“Kami Gerindra sebagai partai pemenang pemilu khususunya di KLU, menyikapi 2020 punya mekanisme sendiri dalam jaring calon. Pertama kami melakukan survei internal, untuk mengetahui popularitas dan elektabilitas calon,” ungkapnya.

Sudirsah menjelaskan, survei internal akan dilakukan pada kisaran bulan Agustus September. Hasil survei tersebut selanjutnya menjadi materi diskusi internal Partai Gerindra, baik di DPD dan DPP. Sejauh ini, Wakil Ketua DPRD KLU itu menegaskan Partai Gerindra sangat terbuka terhadap calon-calon potensial. Tidak hanya calon petahana Najmul - Sarifudin, tetapi juga figur lain.

“Artinya partai sangat terbuka, bukan hanya mengusung kader tetapi juga non kader.

Kita juga tidak mungkin usung kader sendiri karena hanya 5 kursi, buruh satu lagi untuk koalisi,” paparnya.

Apakah Gerindra sudah dipastikan mengusung kader sendiri pada diri Wakil Bupati, Sarifudin, SH. MH., menurut Sudir,

belum bisa dipastikan. Pihaknya hanya tidak ingin menjadi partai yang kalah pada Pilkada Lombok Utara. Sedapat mungkin, calon yang diusung Gerindra mempunyai peluang menang besar menurut hasil survei.

Pertimbangan lain dalam menentukan calon, sambung dia, adalah bahwa calon yang diusung dianggap mampu membawa perubahan bagi masyarakat. Khususnya Lombok Utara di mana daerah ini belum lepas dari keterpurukan pascabencana gempa.

Banyak persoalan menurutnya yang harus diselesaikan oleh calon bupati berikutnya.

Antara lain, menyelesaikan program rehab rekon perumahan warga, persoalan lingkungan dan investasi, PAD sektor pariwisata yang belum pulih, serta adanya itikad dari bupati terpilih yang diusung menerima saran parpol koalisi.

“Terkait komunikasi politik sendiri, sampai saat ini belum ada yang terjalin, kami baru sebatas wacana, ya semacam diskusi warung kopi-lah. Tapi ke arah mengerucutkan calon belum,” sebutnya Ia menambahkan, Gerindra sebagai parpol pemenang pileg tidak over confidence dalam menyikapi pilkada mendatang.

Sebab menurutnya, situasi politik pilkada berbeda jauh dari pileg. Masyarakat Lombok Utara juga mengenal track record dari figur yang sejauh ini digadang bakal menjadi bakal calon, seperti Najmul Akhyar ataupun Djohan Sjamsu. Dari keduanya, masyarakat sudah bisa membandingkan kinerja mana dari para bakal calon bupati itu yang layak memimpin KLU 5 tahun ke depan. (ari)

Berangkat ke Tanah Suci

Wabup Doakan Lotim Tetap Aman Selong (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Rumaksi Sjamsuddin, SH., tahun ini kembali menjadi tamu Allah SWT. Ditunaikannya ibadah haji tahun 2019 ini merupakan ketiga kalinya bagi orang nomor dua di Gumi Selaparang ini.

Selama berada di tanah suci Mekah, Wabup menitipkan Pemkab Lotim kepada Allah SWT. Masuk dalam kelompok terbang 6 (kloter 6), Wabup berangkat bersama 449 jemaah calon haji (JCH) lainnya yang tergabung dalam kloter utuh.

Baginya, berangkat haji tahun ini mengalami perbedaan dari dua kali pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan sebelumnya. Perbedaan karena jabatan dan amanah yang melekat diemban sebagai Wabup Lotim.

Untuk itu, doa yang ingin dipanjatkan saat berada di tanah suci yaitu untuk kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan Kabupaten Lotim serta menurunnya tingkat kemiskinan dan investor banyak masuk ke Lotim. “Makmur, aman, sejahtera, kemiskinan menurun, investor banyak masuk

ke Lotim,”Inilah yang menjadi harapan dan doa kita,” jelasnya.

Berangkat bersama istri tercinta, Hj. Ucik Qudsiah Rumaksi, Wabup mengaku tidak terlalu melakukan persiapan yang cukup signifikan. Bahkan beberapa hari hingga hari keberangkatan, Wabup tetap masuk bekerja sebagaimana mestinya untuk melayani segala kebutuhan masyarakat. “Persiapan menjelang keberangkatan hanya mental dan kesehatan,”ungkapnya.

Dikatakan Wabup, hal yang sama dilakukan saat berangkat haji dua kali sebelumnya. Selain melakukan persiapan mental dan kesehatan, anak, istri dan cucu selalu dititipkan kepada Allah SWT. Termasuk dalam menjalankan ibadah haji tahun ini, Wabup mengaku menitipkan jabatannya selaku kepala daerah kepada Allah SWT selama berada di tanah suci. “Saya tidak pernah menitipkan keluarga saya ke orang lain ketika menunaikan ibadah haji. Termasuk saat ini, Pemkab Lotim saya titipkan kepada Allah SWT,”ungkapnya didampingi istri. (yon)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Wabup Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin didampingi istri, Hj. Ucik Qudsiah Rumaksi foto bersama sejumlah wartawan sekaligus pamitan untuk berangkat menunaikan ibadah haji.

SUARA NTB Rabu, 10 Juli 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

LUAS area Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Pengengat tahun ini direncanakan bakal diperluas dari yang ada sekarang hanya satu hektar ditambah 1,5 hektar lagi. Itu artinya, total area pembuangan sampah di TPA Pengengat nantinya sekitar 2,5 hektar.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Loteng, L. Rahardhian, kepada Suara NTB, Selasa (9/7).

Rencana perluasan area TPA Pengengat, ujarnya, akan dibiayai oleh pemerintah pusat sepenuhnya. Pemkab Loteng dalam hal ini hanya menyiapkan lah(Suara NTB/dok) an saja. “Awalnya kita L. Rahardhian mengajukan perluasan area TPA sekitar 800 are. Tetapi pemerintah pusat meminta kita menyiapkan lahan sampai 1,5 hektar,” terangnya.

Alasanya, pemerintah pusat tidak mau tanggung-tanggung untuk berinvestasi. Pemerintah pusat ingin lebih serius berinvestasi terkait pengelolaan sampah di Loteng. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kian meningkatnya volume sampah di daerah ini dari dari waktu ke waktu yang terus meningkat.

“Saat ini volume sampah di Loteng sudah mencapai 625 ribu meter kubik lebih. Itu berdasar data sampah yang diangkut oleh petugas kami. Yang belum bisa diangkut dan ditangani masih jauh lebih banyak,” terangnya.

Sehingga untuk antisipasi peningkatan volume sampah di daerah ini, luas area TPA Pengengat harus diperluas. Terlebih, pola penanganan sampah di daerah ini masih konvensional, yakni sampah dibuang begitu saja, tanpa ada proses pengolahan. “Di beberapa titik memang sudah ada lokasi pengolahan sampah. Tapi belum begitu banyak,” tambahnya.

Sekarang ini, ujarnya, pola pengolahan sampah masih dalam skala rumahan dan belum dilakukan secara masal di TPA. Mengingat, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah.

Tapi ke depan, upaya pengelohan sampah akan menjadi fokus. Supaya sampah yang ada bisa dikelola menjadi kompos atau produk lainnya, sehingga sampah yang dibuang ke TPA benar-benar sampah yang tidak bisa diolah lagi.

Untuk rencana perluasan TPA Pengengat, ujarnya, pemerintah pusat tengah menyusun Detail Enginering Detail (DED). Jika DED-nya bisa cepat tugas, maka tahun ini proses pembangunan perluasan area TPA Pengengat sudah bisa ditender. Kalau DED-nya tidak bisa tuntas, paling lambat tahun depan perluasan TPA Pengengat sudah bisa dilaksanakan.

Dengan begitu, nantinya TPA pengengat akan memiliki dua blok tempat pembuangan sampah sekaligus. “Di area TPA ini nantinya pemerintah pusat juga akan membangun beberapa fasilitas pendukung di area TPA Pengengat lainnya. Seperti kantor, ruang pertemuan hingga mushalla,” pungkas mantan Sekretaris Dinas PUPR Loteng ini. (kir)

Pemkab Loteng Ajukan KUPA APBD Perubahan 2019 Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), telah mengajukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Rancangan KUPA APBD tahun 2019 disampaikan langsung Wabup Loteng, H.L.Pathul Bahri, S.IP., pada rapat paripurna DPRD Loteng, Senin (8/7).

Di hadapan para anggota DPRD Loteng serta pejabat lingkup Pemkab Loteng yang hadir, Wabup Loteng mengatakan KUPA APBD tahun 2019 diajukan karena melihat dinamika yang terjadi selama pelaksanaan APBD murni 2019. Di mana ada beberapa asumsi anggaran yang tidak sesuai dengan kebijakan umum yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga perlu adanya penyesuaianpenyesuaian untuk dituangkan dalam kebijakan umum perubahan APBD. Di antaranya yang menyangkut perubahan kebija-

kan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah maupun perubahan kebijakan pembiayaan daerah.

Adapun KUPA APBD Loteng tahun 2019 secara umum disebutkan, untuk target pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan pada APBD murni 2019 Rp2. 152.687.126.109, naik menjadi Rp2.154.806.552.755,00 atau bertambah Rp2.119.

426.646. Kenaikan target pendapatan daerah tersebut salah satu ,pemicunya karena adanya peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan target dana perimbangan pusat.

Sedangkan untuk alokasi belanja daerah pada APBD murni tahun 2019, semula sebesar Rp2.232.646. 126.109, bertambah menjadi Rp2.272.097.972.836,12. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp1.243.706.073.109 turun Rp10.218.618.236,86 menjadi Rp1.233.487.454.872,14. Dan, belanja langsung naik dari Rp988.940.-

053.000 menjadi Rp1.038.610.517.963,98.

Kenaikan alokasi pada belanja langsung tersebut diarahkanuntuk pengalokasian kembali Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2018 yang bersumber dari silpa DAK, silpa BLUD RSUD Praya dan BLUD puskesmas tahun anggaran 2018 serta silpa dana kapitasi dan non kapitasi, termasuk silpa pajak rokok dan DBH-CHT maupun biaya retensi ditambah untuk lanjutan pembangunan gedung kantor bupati serta penambahan anggaran tagihan rekening penerangan jalan umum (PJU).

Pada kesempatan itu, Pathul juga menyampaikan gambaran umum perkembangan realisasi APBD Loteng tahun 2019. Di mana hingga 30 Juni lalu, realiasi untuk target pendapatan daerah mencapai Rp870.101.427.223,21 atau sebesar 40,42 persen. Sedangkan untuk belanja daerah, untuk periode yang sama re-

(Suara NTB/kir)

TANDATANGANI - Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., menandatangani persetujuan bersama atas KUA-PPAS APBD Loteng 2020, sekaligus menyerahkan rancangan KUPA APBD Loteng tahun 2019, pada rapat paripurna DPRD Loteng, Senin (8/7). aliasasinya sudah 36,03 persen atau Rp.804.363.948.578,16

dari target belanja daerah RP2.232.646.126.109. (kir/*)

Kemenag Akui Sarpras Sejumlah Madrasah di Lotim Memprihatinkan Selong (Suara NTB) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengakui jika sarana prasarana (sarpras) pembelajaran di pondok pesantren (ponpes) ataupun madrasah di daerah ini masih minim. Kondisi itu terutama dialami oleh madrasah-madrasah yang ada di pedesaan.

“Dari segi mebeler, ruang kelas belajar (RKB) dan sarana pendukung lainnya untuk madrasah kita di Lotim masih minim. Ini masih terjadi madrasah-madrasah di pelosok,” terang Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, belum lama ini.

Menurutnya, sarana dan prasarana di lingkungan madrasah akan menjadi perhatian Kemenag Lotim untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para sant-

ri, baik sarpras berupa RKB, mebeler maupun lainnya supaya pendidikan di ponpes menjadi lebih baik. “Ini akan menjadi perhatian kita ke depan. Karena peran ponpes sangatlah besar dalam mendidik generasi penerus bangsa yang agamis,” ujarnya.

Dalam peningkatan kapasitas dan perbaikan manajemen sekolah, H. Azharudin mengaku sudah melakukan studi banding ke Malaysia bersama beberapa

kepala madrasah di Lotim. Dalam studi banding itu rombongan mengunjungi sekolah swasta yang sudah maju seperti di Sekolah Menengah Alamsyah di Malaysia.

Sekolah yang hidup dari donatur ini dari segi manajemen, sarana prasarana cukup baik.

“Dari studi banding itu, kepala sekolah kita harapkan dapat menerapkannya secara perlahan dari segi manajemen, penataan dan sarana prasarana,” harapnya. (yon)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Praya (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Polres Lombok Tengah (Lo12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 teng) akhirnya melimpahkan ka12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 sus dugaan korupsi dana insen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 tif marbot masjid dengan ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 sangka mantan Camat Praya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Barat Daya, Kamarudin, S.H., ke 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Kejaksaan Negeri (Kejari) Lo12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 teng. Pelimpahan berkas sekali12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 gus tersangka dan barang bukti 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 lainnya dilakukan, Selasa (9/7).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 “Ya, hari ini (Selasa kemarin,red) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 kita sudah menerima pelimpahan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 tahap dua kasus marbot dari kepoli12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 sian,” aku Kepala Seksi (Kasi) Pi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 dana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Agung Kunto Wicaksono, S.H., yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 dikonfirmasi Suara NTB. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Dikatakannya, pada pelimpah12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 an tahap dua ini yang diserahkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 berkas, barang bukti termasuk ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 sangkanya. Setelah sebelumnya, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 seluruh berkas perkara dinyatakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 lengkap oleh jaksa peneliti. Selan- LIMPAHKAN - Tersangka kasus marbot dilimpahkan pihak kepolisian ke Kejari Loteng, Selasa (9/7).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 jutnya, pihaknya akan memper12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Dana tahap pertama sudah siapkan dokumen yang diperlukan menargetkan penahanan oleh jelas kapan sidang kasus marbot 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 disalurkan seluruhnya. Seuntuk pelimpahan ke pengadilan jaksa tidak akan sampai 20 hari. ini bakal digelar,” tegasnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Kasus dugaan korupsi dana in- mentara untuk dana tahap Mengingat seluruh berkas yang guna proses persidangan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Dengan pelimpahan tersebut, dibutukan sudah hampir lengkap. sentif marbot masjid itu sendiri kedua dan ketiga, baru seki12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 maka kewenangan penahanan Di mana pihaknya hanya tinggal mulai ditangani pihak kepolisian tar Rp 11 juta yang disalur12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 terhadap tersangka ada di tan- menyiapkan dokumen untuk pros- awal tahun 2019 lalu. Dalam ka- kan. Sisanya belum disalurkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 gan jaksa dan tidak lagi menja- es pelimpahan tersangka ke Pen- sus tersebut mantan Camat hingga akhir tahun 2018. Ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Praya Barat Daya diduga sangka berdalih belum di kewenangan pihak kepolisian. gadilan Tipikor Mataram.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Disinggung jadwal persidangan, mengkorupsi dana insentif mar- mencairkan dana insentif mar“Tersangka kini menjadi tahan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 an jaksa maksimal sampai 20 Agung mengaku belum dikomuni- bot senilai Rp 91 juta lebih pada bot tahap kedua dan ketiga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 hari ke depan. Sembari menung- kasikan dengan pihak pengadilan, tahun 2018. Di mana sebelumn- tersebut, lantaran uang terse12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 gu kelengkapan dokumen yang karena kasusnya baru dilimpah- ya, tersangka mencairkan dana but dicuri sampai akhirnya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 kan. “Nanti kalau sudah dilakukan insentif marbot tersebut untuk polisi turun tangan menyelididibutuhkan,” ujarnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ki kasus tersebut. (kir) Namun demikian, pihaknya pelimpahan ke pengadilan, baru tiga tahap sekaligus.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

Polisi Limpahkan Kasus Marbot ke Jaksa

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/yon)

TPA Pengengat Diperluas

H. Azharudin

Antisipasi Dampak Kekeringan

PDAM Praya Siapkan Empat Armada Setiap Hari Praya (Suara NTB) Sebanyak empat armada pengangkut air bersih disiapkan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Praya untuk mendukung upaya penanganan dampak kekeringan di daerah ini. Empat armada ini akan menyalurkan air bersih ke daerah-daerah terkena dampak kekeringan. Namun, operasional armada berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng.

“Kita hanya siapkan armada dengan kapasitas angkut 4.000 liter. Lengkap dengan air bersihnya.

Sedangkan untuk distribusi, diserahkan ke BPBD,” sebut Direktur Utama PDAM Praya, L. Kitab, kepada Suara NTB, Selasa (9/7).

Seluruh air bersih ini, ujarnya, diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Artinya, kalau ada pihak yang meminta biaya saat distribusi air bersih, itu di luar kewenangan pihaknya. Dalam hal ini, pihaknya hanya menyiapkan armada dan air bersih sesuai apa yang diinstruksikan Bupati Loteng beberapa hari yang lalu.

Untuk air bersih sendiri, pihaknya sudah menyiapkan tangki penampungan di beberapa lokasi,

supaya memudahkan pengambilan air bersih oleh mobil tangki yang ada. Adanya penampungan ini proses distribusi air bersih bisa lebih cepat dan efektif. “Untuk air bersih kita siap menyuplai berapapun kebutuhannya,” terangnya.

Bahkan jika debit air yang ada di penampungan PDAM Praya kurang, pihaknya akan mengambil air di fasilitas SWRO yang ada di kawasan The Mandalika. Walaupun harganya sedikit lebih mahal. Karena air bersih yang bersumber dari SWRO itu memang untuk keperluan komersil.

“Tapi kita maksimalkan kemampuan kita yang ada dulu.

SWRO ini hanya untuk antisipasi, jika memang kebutuhan air bersih tinggi tidak mampu ditangggulangi oleh debit yang ada,” imbuhnya.

Sebelumnya, Asisten I Setda Loteng, Ir. H.M. Amin, mengatakan, kekeringan diprediksi akan berlangsung hingga bulan Desember mendatang. Untuk itu, masyarakat diharapkan bisa melakukan langkah-langkah antisipasi. Paling tidak dengan menghemat penggunaan air bersih supaya debit air yang ada bisa dirasakan secara merata. (kir)

Ombak Laut Suryawangi

Adu Nyali para Peselancar di Lotim Potensi wisata di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terbilang tidak ada habis-habisnya untuk diekplorasi. Alam pantainya yang menyedot banyak pengunjung dengan sejuta keindahannya. Lautnya yang kaya ini pun mememiliki magnet tersendiri. Salah satunya di Pantai Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji.

GULUNGAN ombak ganas perairan Selat Alas yang terdapat di wilayah Suryawangi ini memiliki tantangan tersendiri.

Bagi para pecinta selancar. Pantai Suryawangi ini menjadi salah satu pilihan untuk adu nyali. Disebut demikian karena hanya yang berani saja yang bisa memainkan papan selancaranya bermain di atas semburang gelombang.

Hari Septian Mukti, salah satu pecinta selancar menuturkan kepada Suara NTB saat musim ombak datang, hanya satu dua yang berani.

Disebut ombak ganas yang terlihat menyebabkan abrasi bibir Pantai Suryawangi terbilang cukup ganas.

Ombak Suryawangi ini cukup disanjung para peselancar

dari luar daerah. Seperti dari Senggigi Lombok Barat banyak yang datang langsung melakukan selancar di tempat ini. “Dari Terawangan dan Kuta juga banyak yang turut membawa serta wisatawan ke sini (Suryawangi, red,” tuturnya Posisi arus ombak di Suryawangi ini condong ke kanan. Dinilai bagus oleh para wisatawan yang datang karena gelombangnya yang panjang. Berselancar di Suryawangi ini ada dua musim, rock garden poin dan shampoo poin. Rock Gader Poin masuk bulan Juni sampai akhir Desember. Akhir Desember dan Juni lagi disebut shampoo poin.

Saat rock garden sebutnya kondisi di bawah perairan ini bebatuan. Sedangkan saat shampoo poin sebutnya sudah memasuki

musim hujan dan ombak pun terbilang sangat tinggi.

Wisata selancar di Pantai Suryawangi diakui sejauh ini belum terkenal. Hanya beberapa orang saja yang ada pada komunitas pecinta selancar yang terkadang membawa tamu ke Suryawangi. Namun jika dilihat dari potensi yang bisa dikembangkan, diyakini tidak kalah menantang aktivitas selancar dibandingkan dengan daerah-daerah yang sudah terkenal lainnya.

Tinggi gelombang sendiri di Suryawangi ini mencapai 6 meter. Posisi inilah yang jarang berani dihadapi, sehingga hanya yang profesional dan memiliki nyali saja yang bisa bermainmain dengan gelombang itu.

Dari gambaran potensi terse-

but, Suryawangi katanya sangat besar peluangnya untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata surving baru di Lombok. Apalagi saat ini kawasan Pantai Suryawangi sudah mulai dikemas dan di data dengan melibatkan kelompok sadar wisata di dalamnya.

Persoalan utama di kawasan wisata yang selalu ramai dikunjungi tiap berakhir pekan ini adalah sampah. Dituturkan beberapa waktu lalu, ada wisatawan dari Kanada usai selancar di Sumbawa.

Saat datang, dilihat ada ombak bagus yang diistilahkan Hari, Ombak Barrel setinggi 5-6 meter. “Ombak Barrel ini yang memiliki ruang di tengahnya, dan saat itu ada pasir di bawahnya,” ucapnya.

Akan tetapi, bule asal Kanada tersebut sempat kecewa, karena melihat sampah berserakan di mana-mana. Disebut ada 15 orang wisatawan asing yang datang. Dari belasan orang tersebut hanya 5 orang tu-

turnya yang turun main, lainnya batal turun setelah melihat sampah-sampah tersebut.

Sampah yang merupakan bawaan dari arus sungai Suryawangi dan perilaku pengunjung tidak ditampik menjadi masalah utama di kawasan tersebut, sehingga besar harapannya, sampah ini segera tertangani dengan baik oleh pemerintah.

Para peselancar ini sudah melakukan berbagai cara untuk menjaga kebersihan. Setiap hari tuturnya, digelar kegiatan bersih-bersih Pantai Suryawangi.

Akan tetapi keterbatasan tenaga membuat tidak mampu mengatasi persoalan sampah. Harapannya juga ada bak penampungan sampah yang disediakan oleh pemerintah.

Adanya aktivitas selancar di Suryawangi ini dinilai Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Lotim Muhir sebagai salah satu potensi wisata yang besar. Diperlukan kerjasama dengan pihak terkait

(Suara NTB/rus)

SELANCAR - Gulungan ombak perairan Suryawangi Selat Alas yang memiliki potensi wisata selancar yang menantang di Lotim. untuk pengembangan ke bisa menjaga kebersihan. Apaladepan agar bisa menjadi salah gi di Suryawangi saat ini sudah satu destinasi wisata andalan dibentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Harapannya dengan objek selancar.

Mengenai masalah sampah, melalui Pokdarwis ini bisa memtidak ditampik masih menjadi bangun kesadaran bersama persoalan pelik. Harapannya menjadikan destinasi wisata soal sampah ini muncul kesada- Labuhan Haji berkembang lebran kolektif masyarakat untuk ih baik ke depan. (rus)

SUARA NTB Rabu, 10 Juli 2019

Mantan Kepala Dikbud Kota Bima Diperiksa sebagai Tersangka Kota Bima (Suara NTB) – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bima Kota memeriksa dua tersangka kasus pembayaran gaji serta tunjangan ASN Kota Bima yang bernama Sita Erny, pada Selasa (9/7).

Dua tersangka yang diperiksa tersebut yakni dua mantan Kepala Dikbud Kota Bima, Suryadi dan Drs. H. Alwi Yasin M.AP. Alwi kini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima.

(Suara NTB/uki) Kasat Reskrim Polres Hilmi M. Prayugo Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK, mengakui pemeriksaan hanya dilakukan terhadap Suryadi. Sementara tersangka lainnya, diagendakan pemeriksaan pada Rabu (10/7). “Hari ini baru Suryadi yang diperiksa,” katanya kepada Suara NTB. Diakuinya, kedua tersangka dijadwalkan akan diperiksaa secara bersamaan pada Selasa (9/7), namun karena pemeriksaan Suryadi selesai sampai malam, pemeriksaan Alwi Yasin akan dilanjutkan keesokan harinya. “Besok rencananya tersangka lain akan diperiksa sekitar pukul 09.00 wita,” katanya.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap tersangka Suryadi hanya seputar jabatannya saat menjabat sebagai Kepala Dikbud, karena dalam kasus pembayaran gaji serta tunjangan ASN Kota Bima ada unsur kelalaian.

“Ada unsur kelalaian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara,” katanya.

Menurutnya, saat Sita Erny ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penananan oleh Polda DIY, seharusnya yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat, atau dihentikan gaji sementara minimal 70 persen.

“Tapi yang faktanya gaji tetap dibayar 100 persen walaupun Sita Erny berstatus tahanan. Yang memegang peranan ini adalah Kepala Dinas sebagai atasan Sita Erny,” pungkasnya. (uki)

DD Tahap Kedua

Hampir Semua Desa di Sumbawa Lakukan Pencairan Sumbawa Besar (Suara NTB) Hampir semua desa di Kabupaten Sumbawa mencairkan Dana Desa (DD) tahap kedua sebesar 40 persen tahun 2019 ini. Dari 157 desa, hanya tersisa dua desa yang masih terkendala.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos., M.Si menyebutkan, dana desa tahap kedua tahun 2019 sudah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sejak awal Juli lalu.

(Suara NTB/ind) Saat ini, dari 157 desa yang Varian Bintoro ada, 155 diantaranya sudah disalurkan. Tersisa dua desa yakni Desa Jorok Kecamatan Utan dan Desa Lape Kecamatan Lape yang masih terkendala.

Karena ada rekomendasi dari Inspektorat terkait penundaan pencairan. ”Sampai saat ini, dari 157 desa sudah 155 desa yang sudah disalurkan. Tinggal dua desa yang belum yakni Desa Jorok Utan dan Lape. Karena masih ada rekomendasi dari Inspektorat terkait penundaan pencairan,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya sudah melakukan monitoring terhadap dua desa yang masih ditunda pencairannya. Guna mengetahui apakah kedua desa tersebut sudah menindaklanjuti temuan Inspektorat terhadap penggunaan dana desa tahun sebelumnya. Hasil monitoring, Desa Jorok sudah melakukan penyelesaian. Bukti penyelesaian tersebut juga sudah disampaikan. Informasi ini juga akan disampaikan ke Inspektorat sebagai dasar dicabutnya rekomendasi penundaan.

Sehingga dalam waktu dekat bisa dilakukan pencairan DD tahap pertama dan kedua. Sedangkan Desa Lape masih dalam proses dan masih ada sebagian yang belum diselesaikan. “Desa Jorok dalam waktu dekat bisa disalurkan.

Karena kewajiban atas rekomendasi temuan inspektorat sudah diselesaikan. Kemungkinan kita akan salurkan tahap satu dan dua untuk Desa Jorok.

Kemudian Desa Lape hasil monitoring kami masih dalam proses penyelesaian. Ada masih sisa sebagian belum diselesaikan. Katanya mereka akan menyelesaikan dalam minggu ini,” terangnya.

Pihaknya berharap, desa dapat menggunakan anggarannya sesuai dengan peruntukan. Karena dalam pelaksanaan anggaran juga sudah ada dalam APBDes yang disampaikan. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

KSB akan Mutasi Guru Jelang Tahun Ajaran Baru Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) merencanakan akan melakukan mutasi terhadap sejumlah guru PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Bahkan rencana mutasi tersebut akan dilakukan sebelum masa aktif tahun ajaran baru 2019.

Kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. Mukhlis M. Si kepada Suara NTB, Selasa (9/7) mengatakan, memang untuk mutasi guru sudah harus dilakukan, sehingga tahun ajaran baru nantinya semua guru sudah tersedia di masing-masing sekolah dan tidak ada sekolah yang kekurangan guru. Proses mutasi ini dilakukan sebagai sarana terbaik untuk melakukan pemerataan terhadap guru-guru yang ada. Sehingga tidak ada lagi

lurahan Menala sekitar 47 hektar dan sisanya berada di Bugis bisa diselamatkan dari musibah gagal panen. Selain kekeringan yang terjadi di tanaman padi, pihaknya juga mencatat ada sekitar puluhan hektar lahan jagung di desa Kertasari yang sudah masuk dalam kategori rawan karena kekeringan panjang diprediksi masih akan terus terjadi.

“Kondisinya baru terancam kekeringan, karena sudah tidak ada lagi sumber mata air yang bisa digunakan oleh para petani. Kita juga sudah mulai mendistribusikan bantuan mesin pompa air untuk membantu para petani supaya lahan yang mengalami kekeringan tersebut tidak semakin parah dan bisa diselamatkan,” ungkapnya.

Dikatakannya, masalah terbesar yang dihadapi oleh para petani di Taliwang saat ini yakni minimnya sumber mata air.

Sehingga para petani sangat berharap kepada Pemerintah untuk bisa dibantu dalam menyediakan sumber mata air, baik itu sumur bor dalam maupun sumber air permukaan. Hal ini sangat diatensikan oleh para petani karena masalah kekeringan selalu dan pasti akan terjadi setiap tahunnya tetapi be-

sekolah yang kekurangan serta ada sekolah yang kelebihan guru.

Tentunya dalam mutasi ini, pihaknya akan mengupayakan supaya guru-guru yang akan di mutasi ini tidak jauh dari tempat tinggalnya. Hal tersebut sengaja dilakukan supaya para guru PNS ini bisa memberikan kinerja dengan baik. Bahkan pihaknya juga menjamin tidak akan ada lagi guru yang dari Kecamatan Taliwang dipindahkan ke

Sekongkang, karena hal itu akan menghambat kinerja guru itu sendiri. Kecuali karena memang kebutuhan tidak mungkin untuk didekatkan dan itu pastinya tetap akan diberikan toleransi.

“Pada prinsipnya, kita akan dekatkan dimana guru itu tinggal dalam mutasi yang akan kita lakukan ini supaya kinerja guru ini bisa maksimal,” sebutnya.

Dikatakannya, terkait dengan rencana mutasi tersebut saat ini

tim masih melakukan pengkajian kebutuhan tenaga guru yang tersedia saat ini. Bahkan untuk mutasi yang akan dilaksanakan nanti akan melibatkan sekitar 100 tenaga guru sesuai dengan kebutuhan guru yang ada di masing-masing sekolah. Baik itu sekolah yang kurang maupun yang lebih, apalagi untuk saat ini KSB masih kekurangan tenaga guru. Seperti guru agama, Biologi, dan Bahasa Indonesia sedangkan untuk guru Bahasa Inggris sudah dianggap lengkap di masing-masing sekolah.

Diharapkan, lewat proses mutasi yang dilakukan nanti tidak ada lagi sekolah yang kekurangan dan kelebihan guru baik itu

sekolah favorit maupun yang tidak. Sehingga pendidikan yang berkualitas akan terjadi di Sumbawa Barat secara merata. Apalagi saat ini sudah ada SK baru yang kaluar dan juga sudah ada tambahan guru PNS baru hasil perekrutan tahun 2018 lalu yang dikhawatirkan akan terjadi penumpukan terhadap guru-guru yang ada.

“Mutasi guru ini sangat penting, karena untuk memajukan pendidikan yang maksimal di KSB. Kami juga optimis untuk proses mutasi tersebut kita laksanakan beberapa minggu akan datang karena proses finalisasi data guru sudah hamping rampung untuk bisa dilakukan,” tandasnya. (ils)

Bangun Kepedulian, Panti Asuhan Putri Aisyiyah Sumbawa Diresmikan SumbawaBesar(SuaraNTB)Panti Asuhan Putri Aisyiyah “Nyai Walidah” di Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa diresmikan oleh Bupati Sumbawa, Sabtu lalu. Sebagai salah satu amal usaha bidang sosial persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Sumbawa di bawah Pimpinan Daerah Aisyiyah Sumbawa.

Pimpinan Daerah Aisyiyah Sumbawa, Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah, Ir. Hj. Nur Zaenab Tauhid, menyampaikan, panti asuhan yang duberi nama “Nyai Walidah” ini merupakan mimpi dan niat besarnya selama ini.

Nama yang diambil dari nama pendiri Aisyiyah yakni Ny. Walidah yang tidak lain adalah istri Kyai H. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. “ Ini sebagai rasa bangga dan penghormatan kami kepada pendiri Aisyyiah “ jelasnya.

Untuk diketahui jelas, Hj. Nur Zaenab, meski sebelumnya Panti Asuhan belum berdiri tapi Aisyiyah Sumbawa tetap memiliki anak-anak asuh tingkat SD dan SMP, juga memiliki lansia Asuhan Asyiyah yang rutin disantuni. “Panti Asuhan ini agar anak-anak kami yang kurang mampu bisa tetap belajar dan bersekolah tanpa memikirkan biaya,” ujarnya, sambil berharap keberadaan Panti Asuhan ini dapat menjadi ladang amal bagi semuanya.

Menurutnya, anak anak panti ini datang dari berbagai kecamatan di Sumbawa. Sementara ini diisi 10 orang, dan bisa diperluas untuk menampung lebih banyak orang lagi.

Makanya diharapkan kepedulian masyarakat untuk dapat membantu anak yatim dan duafa yang bisa ditempatkan di panti. “Satu rumah yang

(Suara NTB/Pimpinan Daerah Aisiyah Sumbawa)

PERESMIAN - Penjabat Sekda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Iksan, saat meresmikan panti asuhan Aisyiyah Sabtu (6/7).

Penjabat Sekda Sumbawa bersama Pengurus Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Aisiyah Sumbawa serta beberapa anak panti asuhan putri Nyai Walidah yang baru saja diresmikan (foto kiri). kami jadikan panti saat ini untuk sementara. Kita ingin berbuat dulu baru nanti pelan-pelan kita bangun,” terang Hj. Nur Zaenab, ketika diwawancarai Selasa (9/7).

Diharapkan pula, dengan adanya panti ini anak anak yang kurang beruntung tetap dapat menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Untuk langkah awal ini, panti menerima anak usia SD hingga SMP yang selanjutnya mereka diupayakan dibiaya panti. Kepada Pemerintah diharapkan dukungan dan bantuannya melalui dinas terkait.

Ketua DPD Muhammadiyah Sumbawa, Faisal Salim, S. Ag menjelaskan Muhammadiyah sejatinya bergerak dalam banyak bidang kehidupan. Tidak hanya dalam gerakan tajdid, pendidikan, namun juga bergerak dalam bidang sosial seperti mendirikan Panti

Asuhan Muhammadiyah. Tentunya dengan didirikannya Panti Asuhan Putri Aisyiyah Nyai Walidah ini menjadi serangkaian kegiatan sosial yang memiliki manfaat bagi umat.

Panti Asuhan (PA) ke depan akan dirancang tidak hanya sebagai tempat untuk menolong dan membina bagi anak yatim piatu, fakir miskin. Tetapi PA akan juga didesain sebagai tempat untuk membentuk kader persyarikatan Muhammadiyah.

Konsep pesantren panti asuhan ini pun disambut baik oleh Panti Asuhan Muhammadiyah Siti Zaenab Binti Jahsi Sumbawa. Langkah pertama yang sudah dilakukannya adalah melakukan pendataan terutama kualitas lulusan panti asuhan Muhammadiyah yang ada saat ini. Setelah itu akan membuat model panti asuhan tersistem pesantren atau lebih terkenal dengan istilah Pantren

(Panti Pesantren). Untuk mematangkan konsep itu, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumbawa akan mengadakan diskusi bersama dengan pengelola panti asuhan Muhammadiyah.

“Dengan konsep pesantren pada panti asuhan, diharapkan kualitas panti asuhan menjadi lebih meningkat, selain itu juga akan lebih mudah menanamkan nilai-nilai kemuhammadiyahan dan mudah membentuk kader Muhammadiyah,” tukasnya.

Sebelumnya saat acara peresmian Sabtu lalu, Bupati Sumbawa yang diwakili Penjabat Sekda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Iksan, mengapresiasi DPD Muhammadiyah hususnya Pimpinan Daerah Aisyiyah yang telah turut berkiprah mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidi-

kan dan religi. Bupati berharap keberadaan Panti Asuhan Putri ini dapat terus meningkatkan kualitas baik sarana maupun penunjang lainnya serta mengikuti pengetahuan dan teknologi agar dapat mencetak generasi Islam yang hebat.

Sementara, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Provinsi NTB, Hj. Sofia Rawianoh, ST, MT, menyampaikan Panti Asuhan ibarat seperti tempat kos yang gratis bagi anak-anak. Ditempat tersebut anak-anak akan mendapatkan jaminan hidup dan ketika pembinaan atau orang yang berkeinginan meraih pahala akhirat, maka Panti Asuhan adalah tempatnya. Di Panti Asuhan itu jelasnya, bukan saja menjadi tempat mendidik anakanak akan tetapi juga tempat untuk merubah perilaku anak bangsa yang nantinya diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. (arn)

Penandatanganan Kontrak IPAL Komunal, Sambut Smelter, Dinas PRKP akan Perketat Pengawasan Investor Tertarik Bangun

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan IPAL Komunal pada 15 lokasi tahun ini segera dikerjakan. Menyusul penandatanganan proyek IPAL komunal antara Ketua Kelom Swadaya Masyarakat (KSM) dengan PPK dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa. Tahun ini, Dinas PRKP akan memperketat pengawasan pengerjaan IPAL yang dilalukan secara swakelola oleh KSM.

Ratusan Hektar Lahan di Taliwang Terancam Kekeringan Taliwang (Suara NTB) Setidaknya sekitar 300 hektar lahan pertanian padi di Kecamatan Taliwang yang terancam mengalami kekeringan di Musim Tanam (MT) dua tahun 2019. Pasalnya sumber mata air baku yang selalu digunakan oleh para petani untuk mengairi sawah-sawah mereka sudah semakin menyusut, terutama lahan padi yang berada di kelurahan Kuang dan Bugis.

Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Taliwang, Abdul Wahab kepada Suara NTB, Selasa (9/7) mengatakan, memang untuk kondisi musim kering yang terjadi tahun 2019 pada tahun 2019 diluar prediksi karena sangat cepat dari kebiasaan musim kemarau terjadi. Akibatnya kondisi padi yang berumur sekitar 13- 15 hari tersebut terancam gagal panen karena sudah tidak ada lagi sumber mata air yang bisa manfaatkan oleh para petani.

Kendati demikian, pihaknya tengah berupaya untuk mencari jalan keluar dengan mendistribusikan mesin pompa air ke lokasi yang terdampak kekeringan. Sehingga ratusan hektar yang tersebar di tiga kelurahan tersebut Keluarahan Kuang Sekitar 100 hektar, Ke-

Halaman 6

lum ada langkah antisipasi yang dilakukan dalam menyikapi hal tersebut. Dari total luas lahan yanga di kecamatan Taliwang sekitar 2400 hektar lahan produktif yang bisa diari secara optimal hanya 60 persen saja sementara sisanya belum bisa dilakukan.

Selain masalah sumber mata air baku, pihaknya juga sangat berharap supaya jaringan yang sedimentasinya sangat parah bisa segera diperbaiki supaya air yang akan dialiri tidak langsung meresap kedalam tanah. Hal lain yang harus disikapi yakni masalah keikutsertaan di program AUTP, karena dari total luas lahan yang ada di Taliwang saat ini hanya 25-30 persen saja sudah diasuransikan. Sehingga jika gagal panen yang belum masuk asuransi harus menanggung kerugian dengan jumlah banyak beda halnya dengan peserta asuransi.

“Masalah kekeringan yang terjadi saat ini sudah menjadi masalah klasik tetapi belum ada penyelesaian dari Pemerintah. Makanya kami minta supaya sedimentasi jaringan dan penyediaan sumur bor bagi para petani harus disiapkan secara maksimal sehingga kerugian akibat musim kemarau bisa diminimalisir,” tandasnya. (ils)

Pada acara penandatanganan kontrak Senin lalu, yang dihadiri Kepala Desa, Fasilitator dan pengurus KSM, Kepala Dinas PRKP Sumbawa, Burhanuddin M.TP, menekankan sejumlah poin penting. Yakni, anggaran IPAL ini bersumber dari DAK pusat sehingga setiap persen yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian KSM mesti menaati aturan teknis yang berlaku serta mempedomaninya.

“Kalau ada yang kurang dipahami oleh penguris KSM, maka jangan ragu bertanya ke fasilitator atau langsung ke bidang terkait di Dinas PRKP,” terangnya.

Sekretaris Dinas PRKP yang juga PPK kegiatan ini, Ir. Surya Darmasya, menjelaskan, pengurus KSM mesti berperan bersama sama. Kepala desa dan masyarakat akan mengawasi.

Dinas PRKP juga akan kerap turun melakukan monitoring ke lokasi. Untuk mengeecek sejauhmana progres pengerjaannya nanti. “Karena anggaran IPAL ini cukup besar hingga Rp570 Juta, per lokasi, maka perlu ke hati hatian,”katanya mengingatkan.

KSM yang mengelola sendiri anggaran harus cermat dan teliti.

Kalau ada hal yang tidak dimengerti, bertanyalah ke Dinas.

Pertemuan juga harus diintensifkan, karena masih banyak tahapan yang mesti dilalui.

“Proyek ini rencananya berakhir November. Praktis waktu hanya

tinggal lima bulan, sementara pekerjaan cukup berat. Belum lagi, kallau nanti masuk musim hujan, tentu akan ada banyak kendala.

Makanya waktu yang tersedia, mesti dimanfaatkan seefektif mungkin,”jelas Darmasya.

Sebelum penandatangan kontrak, PPK akan mengkaji dulu draf Rencana kerja Masyarakat (RKM) dan DED yang berisi gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Barulah kemudian, beralih ke tahapan berikutnya. “Apa yang menjadi potensi masalah harus kita hindari. Pekerjaan swakelola ini akan diawasi. Jangan coba bermain main. Bekerja sesuai tahapan yang ada,” pungkasnya.

Diketahui tahun ini Pemkab Sumbawa mendapatkan bantuan pusat untuk pembangunan IPAL Komunal pada 15 lokasi.

Yakni, dua paket di desa Dalam, desa Baru, desa Juran Alas, Marente, Kalimango, dan desa Labuan Alas di kecamatan Alas.

Kemudian, di Pondok Aisyah kelurahan Brang Biji Sumbawa, desa Selante kecamatan Pelampang, dua paket di desa Lantung kecamatan Lantung, desa Banda kecamatan Tarano dan desa Pamanto kecamatan Empang.

Total anggaran untuk IPAL Komunal tahun ini terdiri dari anggaran sanitasi DAK Penugasan senilai Rp4,98 Miliar dan DAK Afirmasi senilai Rp3,4 Miliar, sehingga totalnya mencapai Rp8,4 miliar lebih. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

ASISTENSI - Kadis PRKP Sumbawa, Burhanuddin bersama Sekdis PRKP Sumbawa, memantau proses asistensi RKM dan DED yang diajukan setiap KSM.

Pabrik Garam di KSB

Taliwang (Suara NTB) Rencana pembangunan pabrik pengolahan tembaga dan emas PT Amman Mineral Nusa Tengara (AMNT) tampaknya sudah mulai menarik industri lain ingin segera berinvestasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Setidaknya ketertarikan investasi industri lainnya itu diungkapkan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KSB, H. Abdul Hamid, M.Pd. Di mana saat mengikuti kegiatan APKASI Ekspo 2019 pekan lalu, salah satu perusahaan menyatakan ketertarikannya berinvestasi di KSB membangun pabrik garam.

“Nama perusahaannya PT. Anta Tirta Karisma. Ketika mendekati stand KSB mereka langsung mengajukan pertanyaan soal potensi garam kita, katanya mereka tertarik bangun pabrik garam,” sebut H. Hamid.

Menurutnya, salah satu alasan perushaan tersebut membangun pabrik garam di KSB karena akan segera hadirnya pabrik smelter. Dalam jangka panjang mereka menargetkan, produksi garam yang dihasilkan untuk mendukung operasional smelter. “Kami dijelaskan, katanya smelter nanti butuh garam.

Jadi mereka mau mendekatkan produksinya dengan memanfaatkan potensi lokal,” urai H. Hamid.

Terkait ketertarikan investor tersebut, H. Hamid mengatakan, pihaknya belum menindaklanjutinya. Hanya saja berbicara potensi produksi garam, KSB memiliki peluang mengembangkannya. Hal ini dikarenakan wilayah KSB memiliki garis pantai yang cukup panjang. “Saya kira di wilayah pesisir Tano sampai Taliwang kita punya potensi itu (sumber produksi garam),” klaimnya.

Selanjutnya ia menyebutkan, pihaknya tetap akan hati-

(Suara NTB/dok)

H. Abdul Hamid hati memberi ruang investasi masuk ke daerah. Sebab jangan sampai mengganggu investasi lain yang sudah lebih dulu hadir. “Misalnya pabrik garam ini.

Mereka kan akan main di pesisir. Nah sekarang kan sudah ada tambak udang yang juga memanfaatkan pesisir kita. Jangan sampai mengganggu dan justru salah satunya harus merugi,” cetusnya.

Karena itu, jika investor yang tertarik membangun pabrik garam tersebut serius maka akan terlebih dahulu dilakukan studi komperhensif.

Tidak saja dalam rangka mencari titik potensial dalam menentukan lokasi pembangunan pabrik kelak, tetapi juga kemungkinan tumpang tindihnya kegiatan investasi lain yang telah lebih dulu eksis di daerah.

“Kalau mereka benar datang, kita akan lakukan minimal pra studi dulu. Layak apak tidak daerah kita ini memproduksi garam, kalau layak berikutnya perlu dikaji lagi keseraiannya dengan investasi lainnya,” imbuh H. Hamid. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 10 Juli 2019

Polres Dompu Kesulitan Ungkap Bandar Sabu Dompu (Suara NTB) – Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK mengaku kesulitan mengungkap keberadaan bandar sabu-sabu di wilayah ini. Hal tersebut menyusul terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Berbeda halnya dengan Polda NTB yang telah dilengkapi teknologi cangih dalam setiap pengungkapan kasusnya.

“Polres itukan sumber dayanya terbatas, anggaran terbatas. Anggaran yang ini saja sudah habis semua ter(Suara NTB/jun) pakai malah saya tambahin Erwin Suwondo lagi,” ungkapnya menjawab wartawan di Lapangan Beringin Setda Dompu, Selasa (9/7).

Terkait komentar miring sejumlah pihak yang menilai Polres Dompu hanya mampu menggungkap kasus penyalahgunaan dan peredaran kelas teri, Erwin Suwondo tak ingin mempersoalkannya. Terpenting, komitmennya siapapun yang tersangkut tidak pidana peredaran barang haram ini akan ditindak tegas, meskipun itu oknum anggota polri sendiri.

Warga mestinya tidak heran apalagi bertanya-tanya jika badar sabu yang selama ini bersembunyi di sekitar mapolres diungkap Mapolda NTB. Sebab sistem kerja institusi kepolisian yakni dengan membangun sinergitas. “Jadi kita tetap berkoordinasi dengan polda. Seandainya kita punya TO besar kita juga tidak bisa mengungkap atau terkendala ya kita koordinasi dengan Polda,” jelasnya.

Keberadaan bandar sabu inisial SW alias Belo yang tak terungkap jajarannya selama ini, bukan karena adanya unsur kesengajaan untuk dilindungi. Melainkan murni karena keberadaannya yang tidak terdeteksi. Ditambah kerja anggota saat ini masih bersifat tradisional, dalam artian mengandalkan informasi masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti ke penyelidikan dan penangkapan.

Sementara Polda NTB, lanjut dia, dalam pengungkapan kasus Belo yang dideteksi melalui kiriman barang haram itu didukung sarana prasarana yang memadai. Sehingga mudah melakukan pengembangan dan penangkapan. “Belo inikan dari pengiriman barang kita kan nggak tahu ini. Ya Polda dengan sarana yang canggih dan memadai bisa dapat infornasi lebih,” tandasnya. (jun)

Halaman 7

Perbaikan Jalan Tawali-Sape

Dianggarkan 2020, Warga Wera Ingin Tahun Ini

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan sinyal akan memperbaiki jembatan lintas Tawali-Sape tahun 2020 mendatang dengan menganggarkan dana Rp3040 miliar. Namun warga tetap menginginkan perbaikan dilakukan tahun 2019 ini.

Penegasan itu disampaikan perwakilan masyarakat Kecamatan Wera, Fahri saat menggelar dengar pendapat dengan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, di ruang rapat kantor Bupati Bima, Senin (8/7) sore. “Yang kami minta jalan Tawali-Sape harus diperbaiki tahun 2019. Bukan tahun 2020 nanti,” katanya.

Mewakili masyarakat Wera, Fahri mengaku sudah jenuh dengan sikap Pemprov NTB selama ini, yang terkesan diam dan apatis terkait persoalan jalan tersebut. Padahal tuntutan perbaikan jalan sudah lama diaspirasikan.

“Jika kami menuntut, demo hanya dijanjikan saja. Tidak

pernah ada realisasi sampai sekarang. Makanya kami meminta agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pemprov,” katanya.

Bahkan ia menilai, adanya kebijakan perbaikan jalan tahun 2020 mendatang tersebut lantaran setelah ada aksi besar-besaran. Jika tidak ada aksi demonstrais dipastikan jalan tersebut tidak akan diperbaiki. “Kalaupun akan ada realisasi perbaikan. Kenapa tidak dikerjakan pada tahun 2019 ini ? Mengapa harus tahun 2020 baru dikerjakan,” katanya.

Menanggapi tuntutan warga Wera, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, mene-

gaskan pihaknya tetap menyikapi secara proposional sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah. “Terkait tuntutan perbaikan jalan TawaliSape ini, kami dari Pemerintah Daerah sudah bersurat resmi ke Gubernur NTB,” katanya.

Bupati mengaku, poin penting dari isi surat tersebut, yakni permintaan percepatan penanganan jalan Provinsi lintas Tawali-Sape sepanjang 16,28 kilometer agar diakomodir dalam APBD Perubahan 2019.

“Kalau tidak bisa diakomodir dalam APBD perubahan. Kita inginkan ada anggaran lain yang sesuai dengan ketentuan dan aturan berlaku,” ucapnya.

Sembari menunggu jawaban

(Suara NTB/Uki)

DENGAR PENDAPAT - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri saat dengar pendapat dengan perwakilan masyarakat Wera terkait tuntutan perbaikan jalan Tawali-Sape, di ruang rapat kantor Bupati Bima, Senin (8/7) sore. dari Pihak Pemprov NTB, Bupati berharap warga Kecamatan Wera tidak lagi terpengaruh dengan opini liar yang berkembang.

Yang mereduksi semangat

membangun daerah. “Pada intinya segala aspirasi dan keluhah masyarakat akan tetap kami tindaklanjuti sesuai kewenangan,” pungkasnya. (uki)

Bupati Dompu Harus Jaga Keseimbangan Alam dan Rakyat Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu secara bertahap menapaki kemajuan yang ditandai dengan semakin berkurangnya kemiskinan dan kemajuan pembangunannya. Tahun 2020, Kabupaten Dompu termasuk diantara daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak untuk ketiga kalinya. Pemimpin yang merakyat dan melanjutkan kesuksesan pembangunan Dompu, juga menjaga keseimbangan alam jadi harapan mendatang.

“Tipikal pemimpin kedepan harus mampu memenuhi kebutuhan mendasar itu (merakyat dan menghargai kerinduan warganya). Itu tidak bisa dibuat - buat,” kata mantan birokrat Dompu, H. Zulkifli Lubis, S.Sos kepada Suara NTB, Senin (8/7).

Untuk program pembangunan, mantan Kepala Bagian Kesra Setda Dompu ini menilai program yang dijalankan pemerintah daerah saat ini sudah bagus dan tinggal dilanjutkan dan dibenahi beberapa kekurangan yang dirasakan masyarakat. “Program jagung sudah terbukti memberi kesejahteraan bagi masyarakat, tapi gerakan penanaman jagung ini juga memberi efek buruk. Yaitu pembabatan hutan untuk dijadikan lahan tanaman jagung,” katanya.

Bila dibiarkan tanpa ada intervensi penguasa, kata H. Zulkifli, masalah lingkungan di Dompu akan menjadi ancaman besar di masa mendatang. Saat ini saja, kegersangan dan kekeringan begitu cepat dirasakan saat tiba musim kemarau dan banjir dengan humusan tanah saat musim hujan.

Ia juga mendorong calon pemimpin kedepan untuk memperhatikan pemberdayaan pemuda melalui ekonomi kreatif. Karena hingga saat ini, Dompu masih sebatas daerah lintasan. Wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung belum terlalu familiar dengan produk khas Dompu sebagai oleh-oåeh. “Orang datang ke Lakey, pulangnya ndak bawa apa - apa sebagai cinderamata,” terangnya.

Di bidang religius, H. Zulkifli mendorong agar ada insentif rutin bagi guru ngaji. Selama ini di Dompu baru sebatas insentif yang sifatnya insidentil. Ketika rutin diperhatikan, anak - anak mendapat perhatian tentang pendidikan agamanya. “Jujur, selama ini kita kesulitan untuk mendapatkan qari’ pada bidang tertentu seperti tafsir Quran bahasa inggris, bahasa arab. Karena ndak ada, kita datangkan dari Lombok untuk memenuhi kuota peserta MTQ,” jelasnya. Ketika ada insentif rutin, paling tidak regenerasi quran tetap jalan dan yang bertindak sebagai imam di masjid - masjid mereka yang paham bacaan al quran.

Jaga Keseimbangan Alam Kabupaten Dompu termasuk daerah memiliki progres cukup baik dalam kemajuan pembangunan, bahkan bakal keluar dari status daerah tertinggal untuk periode 2020 – 2024 mendatang.

Kemajuan Dompu juga menyisakan catatan bagi pemimpin kedepan, terutama soal keseimbangan alam dan peningkatan SDM. Hal itu disampaikan akademisi Dompu, Jamaah H. Yakub, M.Pd kepada Suara NTB, Minggu (7/7/2019) kemarin. “Kedepan harus berimbang pembangunannya, tidak sekedar mengejar kesejahteraan masyarakatnya secara finansial, tapi juga harus memperhatikan peningkatan sumber daya lingkungan dan lebih diutamakan lagi itu investasi di dunia pendidikan,” kata Jamaah.

Pembangunan Dompu di bidang kesejahteraan masyarakat, kata Jamaah, tidak bisa dinafikan. Bahkan berdasarkan data BPS, kemiskinan di Dompu tinggal 12 persen. “Tidak ada yang menafikan Bupati saat ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kemiskinan.

Tapi di sisi lain, lingkungan. Alam ini dibabat habis. Mestinya ada pembatasan – pembatasan, ada pengendalian. Tidak begitu dilepas masyarakat membabat hutan,” ungkapnya.

Ia pun menyadari, kehutanan dan sebagian urusan pendidikan sudah diambil alih pemerintah atasan. Sebagai kepala daerah yang memiliki wilayah dan penduduk, tetap memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. “Benar beberapa kewenangan itu sebagian diambil alih pemerintah, tapi sebagai penguasa wilayah tetap memiliki tanggungjawab untuk itu,” terangnya.

Terkait masalah pendidikan, Jamaah melihat masih besar diintervensi terkait urusan politik. Sehingga ada beberapa lembaga pendidikan, justru dipimpin oleh mereka yang tidak berkompeten. Termasuk juga soal pemerataan guru, pendidikan terhadap guru dan lainya. “Ini kelihatannya sepele, tapi memiliki dampak cukup besar,” katanya seraya mengingatkan soal tingginya kasus kekerasan terhadap anak maupun tindak kriminal yang melibatkan anak di bawah umur. (ula)

(Suara NTB/ula)

H. Zulkifli Lubis

(Suara NTB/ula)

Jamaah H. Yakub

Suara NTB/Uki)

GARAM – Hamparan tambak garam di Desa Pandai Kecamatan Woha. Anjloknya harga garam memaksa petani beralih menanam jagung.

Harga Anjlok, Petani Garam Beralih Tanam Jagung Bima (Suara NTB) – Harga yang anjlok dan tidak menentu dalam beberapa bulan terakhir ini, membuat sebagian besar petani garam di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima beralih menanam jagung.

Kepala Desa Pandai, Kecamatan Woha, H. Puasa mengatakan harga garam saat ini hanya berkisar Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per sak (60 kilo-

gram. red). Harga tersebut kata dia, sangat jauh dari harapan para petani. “Harga garam saat ini ada Rp8 ribu dan Rp10 ribu per sak,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (9/7).

Diakuinya garam yang dibeli langsung oleh para pengecer tersebut dianggap sesuka hati, tanpa memikirkan nasib para petani.

Bahkan harganya pernah dibeli Rp5 ribu per sak. “Kondisi ini yang sering dikeluhkan petani. Idealn-

ya harga garam yang dibeli Rp50 per sak atau harga terendah Rp35 ribu per sak,” katanya.

Menurutnya akibat harga garam yang melonjak turun drastis dan tidak stabil tersebut. Kini sebagian petani beralih menggarap lahan pertanian padi dan jagung. Bahkan ada yang beralih profesi lainnya. “Sebagian kini beralih menanam jagung. Ada pula yang menggarap sawah, sebagai tukang ojek

dan kuli bangunan,” katanya.

Ia berharap Pemerintah Daerah bisa mencarikan solusi persolan yang dihadapi petani. Terutama menjaga kestablilan harga garam ditingkat pasar, mengingat hampir 80 persen warga setempat mengantungkan nasibnya sebagai petani garam. “Rata-rata warga Desa Pandai selama ini menggarap tambak garam. Tapi kini sedikit-dekit berkurang seiring

harga garam yang tidak menentu,” katanya.

Tidak hanya itu, Puasa menambahkan, dulu dari hasil bertani garam, para petani bisa menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang lebih tinggi. Tapi kini hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. “Hasilnya pun sekarang tidak mampu mencukupi kebutuhan seharisehari. Harus ada penghasilan tambahan,” pungkasnya. (uki)

ADD Desa Rababaka Tetap Dicairkan Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Dompu, M. Ali menegaskan, sepanjang kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno masih pada tahap penyelidikan. Alokasi Dana Dasa (ADD) tetap bisa dicairkan. Selain mengacu pada ketentuan yang berlaku juga demi terlaksananya program-program yang

ada di desa tersebut.

“Semasa prosesnya masih dalam tahap penyelidikan tidak akan menghambat pencairan ADD. Jadi tetap bisa dicairkan,” kata dia ditemui wartawan di kantornya, Selasa (9/7).

Dari beberapa desa yang belum mengajukan pencairan ADD sebelumnya. Desa Rababaka termasuk satu diantaranya. Hal itu dikarenakan adanya persoalan dalam pembentukan

Badan Pemusyawarata Desa (BPB) beberapa waktu lalu.

BPD di desa yang baru beberapa tahun terbentuk setelah pemisahan dari Desa Matua ini, lanjut dia, sudah terbentuk bahkan nama-nama pengurusnya sudah diajukan untuk mendapat pengesahan Bupati. Namun demikian, rupanya ditengah perjalanan masuk surat keberatan dari salah satu dusun lantaran tidak terdaftar dalam pe-

Belasan Warga Tambe Diduga Keracunan Usai Santap Umbi Hutan

Bima (Suara NTB) – Belasan warga Desa Tambe Kecamatan Bolo keracunan usai menyantap gadung (umbi hutan.red) Senin (8/7) sore.

Hingga Selasa (9/7) pagi, beberapa korban masih menjalani perawatan medis di Puskesmas Bolo.

Berdasarkan data yang diperoleh Suara NTB, sedikitnya ada puluhan warga yang keracunan. Belum termasuk anak-anak. Awalnya mereka menyantap gadung atau warga Bima sebut lede yang dijual warga setempat.

Selang beberapa waktu kemudian, mereka merasakan mual, pusing hingga ada yang pingsan tak sadarkan diri.

Sebelum dilarikan ke Puskesmas Bolo, mereka diberikan air kelapa dan buah asam sebagai penawar racun.

Camat Bolo, Mardiana S.Sos mengakui ada belasan warga Desa Tambe keracunan usai menyantap lede. Mereka merasakan pusing, muntahmuntah hingga ada yang tidak sadarkan diri.

“Memang benar, kejadiannya Senin sore kemarin. Ada belasan warga yang keracunan lede. Saat ini sebagian masih dirawat di Puksemas Bolo dan sebagian dirawat di rumah,” katanya, Selasa (9/7).

(Suara NTB/Ist)

DIRAWAT - Warga keracunan usai menyantap gadung atau umbi hutan dirawat di puskesmas Bolo, Senin (8/7) malam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagian warga yang keracunan tersebut harus diberikan tindakan medis yang serius. Hingga ada yang menjalani terapi medis agar racun tidak menjalar ke seluruh bagian tubuh.

“Tapi ada juga warga sudah dipulangkan hari ini ke rumah. Ada juga yang masih dirawat,” katanya.

Ia mengaku, persoalan itu telah dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri

SE. Bahkan, Bupati sudah menjenguk korban keracunan yang tengah dirawat di Puskemas Bolo, Selasa (9/7) pagi.

“Tadi Bupati sudah menjenguk. Bupati meminta tim medis menangani serius agar korban bisa pulih kembali,” katanya.

Mardiana menambahkan warga di Kecamatan Bolo yang keracunan makananan gadung tersebut pertama kali terjadi. Gadung atau Lede selama ini dianggap makanan yang enak sehingga begitu diminati masyarakat. (uki)

musywaratan BPD tersebut.

Oleh Bupati kemudian meminta pihaknya untuk kembali mengkoordinasikan persoalan ini ke camat setempat. “Sudah ada jawaban masuk dari camat dan kepala desa masu lagi kebaratan dari dua orang. Akhirnya setelah kami koordinasi ke Bupati dan Kabag Hukum disarankan untuk membuat surat permintaan audit khusus ke Inspektorat. Supaya Bupati nan-

ti tidak terjerat juga dengan hukum kalau memang prosedur dilanggar oleh kepala desa,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut M. Ali, pencarian ADD Desa Rabaka baru bisa dilakukan setelah dikeluarkan rekomendasi oleh Inspektorat. Apakah untuk melakukan pembentukan ulang BPD atau memperbaiki mekanisme dalam pembentukannya di lapangan. (jun)

Jaksa Belum Kantongi Hasil Pengukuran BPN Dompu (Suara NTB) – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, belum juga mengantongi hasil pengukuran tanah kuburan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam upaya memperjelas dugaan penyimpangan DD/ADD di Desa Jala Tahun 2018 lalu.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., kepada Suara NTB mengatakan, belum dikantonginya kejelasan status tanah kuburan itu membuatnya tak bisa menentukan sikap untuk sementara ini. Karena tersisa objek inilah yang menjadi sumber dugaan penyimpangan DD/ADD-nya.

“Kita masih menunggu sekarang ini hasil pengukuran dari BPN itu, apakah satu objek, objek berbeda atau ada hal lain,” jelasnya.

Keputusan meminta BPN mengukur objek tersebut, lanjut dia, selain karena tertuang dalam Laporan Pengaduan (Lapdu) awal terlapor. Juga pada tahap pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya ditemukan dua alas hak berupa sertifikat kepemilikan tanah kuburan ini. Satu dari pemerintah desa dengan alasan objek tersebut merupakan aset, dan satu lainya oleh warga setempat yang mengaku tanah itu warisan. Karenanya perlu keterlibatan BPN selaku pihak yang berkompeten.

“Makanya kita tunggu dulu dari BPN baru kita ambil kesimpulan. Untuk kades memang belum kita periksa karena menunggu ini dulu,” ujarnya.

Dalam kasus dugaan penyimpangan DD/ADD yang diduga melibatkan oknum pemerintah Desa Jala ini. M. Isa Ansyori menegaskan, memang memiliki target tersendiri. Tapi selama proses berlangsung pihaknya harus tetap objektif, dalam artian ketika tidak terpenuhi bukti dan unsur-unsur kejahatan maka penyelidikan mesti dihentikan. Pun demikian sebaliknya.

Sementara disinggung total perkara yang telah ditangani hingga pertengahan tahun ini. Ia menyebutkan baru satu yang naik ke meja persidangan. Sedangkan beberapa kasus lain berakhir dengan pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan, seperti misalnya dugaan penyimpangan di Desa Soriutu dan Bakajaya. “Terakhir Desa jala ini yang kita prioritaskan untuk penyelidikan,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 10 Juli 2019

Jaksa Lirik Dugaan Pengalihan Aset Lobar di Labuapi

(Suara NTB/dok)

Ketut Sumedana

Mataram (Suara NTB) Pengelolaan aset desa di Labuapi, Lombok Barat terindikasi amburadul. Salah satu yang kini menjadi bidikan Kejari Mataram, yakni aset yang diduga dikuasai oknum kepala desa. Bahkan, di atas aset yang resmi tercatat tersebut berdiri bangunan milik pribadi.

Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana menjelaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti kasus tersebut. “Akan dipelajari dulu apakah ada unsur pidananya di sana,” ujarnya dikonfirmasi Selasa (9/ 7) kemarin. Kasus tersebut itu sudah menjadi catatan Badan Pengelolaan Keuan-

gan dan Aset Lombok Barat.

Kepala BPKAD Lobar mengaku sudah dimintai keterangan pada penyelidikan awal kasus ini. Untuk mengawali pengusutan kasus, sambung Sumedana, jaksa akan memulai dengan pengumpulan bahan keterangan dan data. Termasuk mengklarifikasi setiap pihak yang berkaitan dengan aset tersebut.

“Kalau ada indikasi pidananya akan kami tindaklanjuti,” tegasnya. Lahan seluas puluhan are di Labuapi, Lombok Barat tersebut dihajatkan untuk perumahan nelayan. Namun, pejabat desa diduga ikut-ikutan membangun yang dipakai untuk keperluan pribadi.

Sebelumnya, Pemkab Lobar mengambil jalan mediasi dengan oknum yang diduga menguasai lahan. Langkah hukum akhirnya diambil dengan membawa kasus ini ke aparat penegak hukum.

Kepala BPKAD Lobar, Mahyudin seperti diberitakan sebelumnya mengungkap bahwa aset tersebut masih terdaftar pada neraca aset Lobar. Aset tersebut tidak punya riwayat pernah ada jual beli. Secara administrasi dan yuridis masih milik pemerintah. (why/her)

Wagub NTB Dukung TGB Jadi Menteri Mataram (Suara NTB) Sebagai pemerintah daerah untuk mewakili aspirasi dari masyarakat NTB, Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah ikut mendukung mantan Gubernur NTB dua periode, Dr. TGH. M. Zainul Majdi untuk dipertimbangkan masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin.

Menurut Rohmi, figur TGB, sapaan akrab dari politisi Partai Golkar itu, sangat pantas dan layak untuk duduk sebagai salah satu menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Baik dari sisi politik maupun kapasitasnya, TGB diniai patut dipertimbangkan untuk diberikan tugas dalam kabinet Presiden Jokowi pada periode keduanya.

Rohmi berharap, NTB sebagai bagian dari NKRI, ada wakilnya yang duduk di kabinet. Selama ini sudah cukup lama tidak ada orang yang berasal dari NTB duduk sebagai Menteri. Namun saat ini ia berharap ada satu menteri dari NTB yakni salah satunya yang dinilai sangat layak untuk diusulkan adalah TGB. “Saya bicara bukan dalam hubungan saya sebagai kakaknya, nanti terkesan tidak objektif. Tapi saya sebagai Pemerintah Daerah, saya kira TGB sangat pantas ya dipertimbangkan,” ujar Rohmi.

Sebelumnya juga, Tim Kampanye Daerah (TKD) JokowiMa’ruf, Provinsi NTB telah mengusulkan dua putra daerah asal NTB untuk dipertimbangkan diangkat sebagai menteri dalam kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf periode 2019-2024 mendatang. Salah satunya yakni nama TGB yang diusulkan Usulan TGB agar dipertimbangkan menjadi calon Menteri itu disampaikan langsung oleh TKD dalam forum silaturahmi antara TKD seluruh Indonesia dengan Presiden dan Wakil Presiden terplih, Jokowi-Ma’ruf, baru-baru ini di Istana Bogor.

“Kita berharap putra daerah kita ada yang jadi Menteri.

Saya sampaikan ada TGB, beliau saya kira aset negara.

Beliau bisa duduk di kabinet, sangat cocok dengan kapasitas beliau,” kata Ketua TKD NTB, H. Misbcah Mulyadi.

Namun demikian, soal usulan menteri tersebut tidak banyak dibicarakan. Karena forumnya hanya untuk pertemuan silaturahmi saja. Sehingga usulan tersebut disampaikan Misbach kepada Jokowi di sela-sela acara.

“Aspirasi itu tidak disampaikan secara langsung dalam forum, karena memang Presiden tidak mau bicara yang berat-berat, yang santai-santai saja, jadi tidak ada bahas menteri, jadi kita bahasnya di luar forum,” jelasnya. (ndi)

Halaman 8

Tawarkan Figur Perempuan

PKS Sebut Peta Politik Kota Mataram Berubah

Mataram (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cukup serius untuk mendorong kader perempuan ikut bertarung di Pilkada Mataram 2020 mendatang. Lima kader perempuan yang sudah dikenalkan ke publik sebagai kandidat bakal calon, mendapatkan respons positif dari masyarakat. Munculnya para srikandi PKS tersebut diakui telah mengubah peta politik menjelang Pilkada Kota Mataram.

Dalak waktu dekat, PKS akan menggelar pemilihan raya (pemira) internal untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap lima srikandinya itu. Dari hasil pemira itulah, PKS akan mengambil keputusan siapa yang bakal diusung sebagai bakal calon orang nomor satu di ibukota Provinsi NTB itu.

Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, Selasa (9/7) kemarin mengaku, terjadi perubahan peta politik di Mat-

aram belakangan ini. Sehingga partainya langsung mengubah strateginya untuk menghadapi Pilkada Kota Mataram, yakni dengan mengajukan kader perempuannya.

“Kader perempuan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa, potensi yang terpendam.

Ternyata kita juga memiliki sosok Risma (Wali Kota Surabaya) yang kenapa tidak kita coba munculkan. Saya lihat ya sekaranglah waktunya (momentumnya),” jelas Hadi.

Kehadiran lima srikandi PKS tersebut di bursa kandidat bakal calon Walikota dan Wakil Walikota telah merubah peta politik di Mataram. Diamana sebelumnya kandidat bakal calon Hj. Putu Selly Andayani tampil cukup kuat, karena satu-satunya bakal calon dari kalangan perempuan.

Ketika ditanya soal pilihan PKS menampilkan kader perempuannya, apakah sebagai bagian dari startegi untuk membendung dominasi Selly?

Hadi tidak menampiknya bahwa partainya memunculakn kader perempuan, tidak tertutup kemungkinan menjadi lawan Selly.

“Kami juga bangga dengan ibu Selly, jadi kader kami bisa bersaing dengan beliau dan juga tidak tertutup kemungkinan bisa bersama,” ujarnya.

“Dan kalau masalah posisi itu, kita bisa jadi nomor satu atau bisa jadi nomor dua. Jadi tergantung hasil survei, yang akan jadi salah satu item dalam mengambil keputusan.

Jika hasil pemira, hasil kajian koalisi, intinya tergantung dari dinamika politik di lapangan,” sambungnya.

Diketahui lima srikandi tersebut yakni pertama Nuryanti Tadjudin, istri dari man-

tan Ketua DPW PKS NTB, Suryadi Jaya Purnama (SJP).

Hj. Istiningsih, mantan anggota DPRD Provinsi NTB dua periode dari dapil Kota Mataram. Saat ini ia juga dipastikan kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kota Mataram pada Pemilu 2019 ini.

Ketiga Lilik Sri Hartini, wakil direktur SDIT anak Sholeh Mataram dan Ketua yayasan Bina Insan Mandiri Cakranegara. Keempat yakni Dwi Anggraini Kusumah, ST, pengusaha muda di bidang real estate yang kemarin maju sebagai caleg DPR RI dapil NTB 2. Terakhir yakni Febri khairunnisa, yang dikenal sebagai seorang aktivis perempuan yang saat ini menjadi Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera. (ndi)

Rohmi Pastikan Suaminya Tak Maju di Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) Politisi Partai Nasdem, Khairul Rizal baru-baru ini digadang-gadang bakal ikut meramaikan bursa kandidat bakal calon Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Tengah pada Pilkada serentak 2020 mendatang.

Ternyata belakangan, suami dari Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah itu mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan, khususnya di masyarakat Loteng.

Wagub NTB, Rohmi Djalilah yang dikonfirmasi terkait kepastian suaminya itu akan maju bertarung di Lombok Tengah, menyangkalnya. Ia memastikan bahwa Khairul Rizal tidak akan ikut bertarung pada Pilkada serentak 2020, khususnya di Lombok Tengah.

“Ndak, ndak ada itu bicara Lombok Tengah, belum pernah bicara soal Pilkada,” ujar Rohmi saat ditemui di sela-sela rapat paripurna di DPRD NTB, Selasa (9/7) kemarin.

Rohmi pun menjelaskan bahwa, ia lebih memilih suaminya itu tidak ikut mencalonkan diri pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Ia lebih setuju jika Rizal tetap di DPRD NTB saja. Diketahui Rizal merupakan calon anggota DPRD NTB yang dipastikan akan terpilih dari dapil Lombok Timur Utara, dari Partai Nasdem.

“Jadi anggota dewan saja, udahlah lihat apa yang ada didepan saja, pekerjaan di depan masih banyak, lebih baik fokus. Sebagai orang terdekat, saya dukung suami saya bekerja dengan sebaik-baiknya saja (jadi anggota dewan),” jelasnya.

Sebelumnya diketahui, Rizal mengaku siap pulang kampung untuk mengabdi di daerah kelahirannya Lombok Tengah. Ia akan maju sebagai bakal calon kepala daerah pada Pilkada serentak Lombok Tengah 2020 ini. Ia juga mendapat dukungan dari partainya untuk ikut bertarung.

Ketika ditanya lebih jauh soal kabar dirinya akan masuk Partai Golkar, setelah dirinya keluar dari Partai Demokrat, Rohmi menampiknya. Ia mengaku belum memutuskan masuk partai politik. Dirinya beralasan masih fokus bekerja mekaksanakan tugasnya sebagai wakil Gubernur NTB. “Saya fokus kerja, belum tahu akan masuk parpol. Pekerjaan Rumah saya masih banyak,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

TUNTUTAN - Terdakwa korupsi pengadaan sampan fiberglass Kabupaten Bima, Taufik Rusdi meninggalkan ruang persidangan usai menjalani sidang tuntutan, Selasa (9/7).

Korupsi Sampan Fiberglass 2012

Taufik Rusdi Dituntut 18 Bulan Penjara Mataram (Suara NTB) Terdakwa korupsi pengadaan sampan fiberglass Kabupaten Bima tahun 2012, H M Taufik Rusdi dituntut untuk dipenjara selama satu tahun enam bulan. Jaksa penuntut umum meyakini Rusdi korupsi yang membuat lima rekanan mendapat keuntungan Rp159,8 juta. Proses tender itu direkayasa bersama mantan Ketua DPRD Kota Bima, Hj Fera Amelia.

Hal tersebut dibacakan jaksa penuntut umum, Wayan Suryawan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (9/7). Sidang dipimpin ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif. Wayan menyebut bahwa Rusdi terbukti melanggar pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Menuntut majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan,” ucap Wayan membacakan surat tuntutannya. Selain itu, jaksa juga menuntut agar Rusdi membayar denda sebesar Rp50

juta. Apabila denda tidak dibayar, maka Rusdi wajib menggantinya dengan kurungan selama dua bulan.

Tuntutan itu termasuk ringan. Wayan beralasan bahwa Rusdi memiliki itikad baik untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp159,8 juta. Uang tersebut sudah disetor pada saat kasus masih ditangani di tahap penyidikan. “Pengembalian kerugian negara sudah 100 persen,” sebut Wayan.

Menurut dia, sejumlah fakta persidangan menguatkan perbuatan korupsi Rusdi saat menjadi pejabat pembuat komitmen proyek tersebut ketika berdinas di Dinas PU Kabupaten Bima. Rusdi, menurut jaksa, bersekongkol dengan mantan Ketua DPRD Kota Bima, Hj Fera Amelia.

Caranya, dengan membagi paket pengadaan menjadi lima item. Anggaran sebesar Rp1 miliar dibagi menjadi lima sehingga rekanan pelaksana dapat ditunjuk langsung. Rekanan itu antara lain, CV Lewamori Putra Putra Pratama untuk pengadaan sampan di Desa Kore, Sanggar, Kabupaten Bima senilai Rp198,2 juta; kontrak Rp 198,4 juta dengan CV Lamanggila untuk pengadaan sampan

di Desa Punti, Soromandi.

CV Wadah Bahagia untuk pengadaan sampan di Desa Lamere, Sape dengan kontrak Rp198,3 juta; kontrak senilai Rp198,3 juta dengan CV Sinar Rinjani untuk pengadaan di Desa Sangiang, Wera; dan kontrak sebesar Rp198,2 juta dengan CV Bima Putra Pratama untuk pengadaan di Desa Bajo Pulau, sape.

Terdakwa tidak membuat dokumen pengadaan, Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan gambar pekerjaan.

Rusdi meminta Hj. Fera Amelia untuk mempersiapkan kelengkapan lima dokumen atau profil perusahaan tersebut karena di lapangan pengadaan sampan dikerjakan Hj Fera Amelia.

Saksi Hj Fera mengatur rekanan yang mengerjakan proyek tidak lain karena kedekatan kekeluargaan. Pekerjaan pengadaan tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak, yakni 13 Desember 2012. Namun terdakwa tetap melakukan pembayaran 100 persen. Realisasi pembayaran sebesar Rp991,6 juta sementara pengeluaran riil sebesar Rp741,6juta. Akibatnya negara dirugikan sebesar Rp159,8 juta. (why)

Pilkada Bima

Abdul Khayir Siap Hadapi Petahana

(Suara NTB/ist)

Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani.

Danrem 162/WB Resmi Buka TMMD Ke-105 di Lotim Selong (Suara NTB) Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 tahun 2019 resmi dibuka Selasa (9/7) di Lombok Timur. Daerah ini dipilih karena pertimbangan banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) untuk dibangun, dengan tanggungjawab program pada Dandim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Agus Donny Prihanto.

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH. M.Han., kepada wartawan usai upacara pembukaan TMMD di Lapangan Keruak Kabupaten Lombok Timur menjelaskan, jumlah personel yang dilibatkan sebanyak 150 orang. Sasaran yang akan dikerjakan yakni sasaran fisik dan non fisik.

“Khusus untuk program fisik yang menjadi atensi yakni merehab 100 unit rumah tidak layak huni (RTLH), merehab tiga buah Musala dan pembangunan 2 unit pos Kamling di tiga desa,” ujarnya.

Sedangkan program non fisik, lanjutnya, akan diadakan sosialisasi dan penyuluhan sepeti penyuluhan pertanian, kesehatan, pendidikan, narkoba, wawasan kebangsaan dan lainnya dengan melibatkan instansi terkait agar lebih optimal dalam pelaksanaannya.

Adapun tiga desa yang menjadi sasaran lokasi TMMD ke 105 di Desa Selebung Ketangga, Desa Sepit dan Desa Senyiur Kecamatan Keruak. “Semoga semua program baik fisik dan non fisik TMMD berjalan aman dan lancar hingga tuntas dikerjakan, mohon doanya,” pungkas Danrem. (ars/*)

Bima (Suara NTB) Nama H. Abdul Khayir SH, MH, tidak begitu asing di pentas politik Kabupaten Bima.

Pada Pilkada Kabupaten Bima tahun 2014 lalu, Ia merupakan Calon Bupati (Cabup) Bima melalui jalur independen.

Empat tahun berlalu, kini Khayir sapaan akrabnya digadang-gadang akan menantang petahana, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE., yang diklaim akan melawan kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang.

Bahkan saat ini, Khayir terus melakukan blusukan di wilayah pinggiran dan pelosok Kabupaten Bima. Melakukan sosialisasi hingga membentuk tim internal untuk menjaring dukungan kepada masyarakat.

(Suara NTB/Ist)

Abdul Khayir

Kepada Suara NTB, Selasa (9/7), Khayir tidak membantah siap maju pada Pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang.

Hal itu tidak terlepas dari dukungan dan masukan dari masyarakat kabupaten Bima.

“Pasca Pileg kemarin, hampir setiap saat hari, saya menerima usulan dan masukan dari masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama agar maju sebagai Calon Bupati tahun 2020 mendatang,” katanya.

Ia mengaku, masukan dan

usulan itu lantaran mereka menyadari saat ini kondisi Kabupaten Bima tengah mengalami kemunduran berbagai sektor. Mulai dari ketimpangan pembangunan, distorsi moral, hingga persoalan ekonomi yang carut marut.

“Ini yang menjadi poin pentingnya. Intinya mereka berharap tahun 2020 nanti ada pergantian Kepala Daerah,” katanya. Khayir mengaku dengan usulan dan masukan dari masyarakat tersebut menjadi modal penting baginya untuk siap pada Pilkada Kabu-

paten Bima tahun 2020 mendatang. Bisa melalui jalur independen atau jalur parpol.

“Mengapa jalur parpol? Saat ini, saya adalah salah satu kader parpol aktif. Tapi tidak menutup kemungkinan akan maju melalui jalur independen,” katanya.

Jika maju jalur independen, Khayir mengaku tidak membutuhkan anggaran dan tenaga yang banyak. Pasalnya modal e-KTP yang dikumpulkan pada Pilkada 2014 lalu masih tersimpan.

“Kedepan hanya turun ul-

ang. Mendatangi kembali ke masyarakat yang memiliki eKTP untuk meminta dukungan,” katanya.

Meski begitu, Khayir akan tetap melihat perkembangan dinamika perpolitikan kedepannya. Apalagi tahapan dan proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bima masih cukup jauh. “Sekarang kita fokus turun ke masyarakat. Adapula tim bergerak dari berbagai sektor untuk memperkuat konsolidasi,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB

Rabu, 10 Juli 2019

Halaman 9

Progres RTG di Lombok Utara Tembus 80 Persen Tanjung (Suara NTB) Terungkap, progres pembangunan unit Rumah Tahan Gempa (RTG) bagi para korban gempa di Kabupaten Lombok Utara di luar dugaan.

Ternyata jumlahnya lebih banyak dari data resmi yang pernah dirilis BPBD NTB. Kepala BPBD NTB, H Ahsanul Khalik mengakui itu setelah melakukan tinjauan lapangan, Selasa (9/7) ke sejumlah Kecamatan di Lombok Utara. “Dari perjalanan ke Lombok Utara progres penbangunan RTG secara umum sangat baik, dan temuan lapangan kami, data resmi yang kita miliki bersama TNI-Polri (ternyata) berbeda dengan kondisi lapangan,” kata Ahsanul Khalik dalam keterangan tertulis diterima Suara NTB. Dalam peninjauan tersebut Ahsanul juga didampingi Kepala BPBD Lombok Utara Drs Muhadi, Kabid Re-

hab Rekon BPBD Drs Hari Widyatmoko, serta para fasilitator sipil dan TNI. Data BPBD NTB melansir jumlah RTG yang sudah rampung dan masih dikerjakan pembangunannya mencapai 31 persen dari total rumah rusak berat (RB), 44 ribu yang tercatat di Lombok Utara.

Sementara kondisi di lapangan jumlah RTG yang sudah rampung dan yang masih dikerjakan pembangunannya sudah mencapai 80 persen. “Yang kita lihat di lapangan faktanya yang sedang proses pengerjaan dan hampir selesai itu sudah hampir 70% - 75%. Artinya progres untuk Lombok Utara saat ini sudah pada angka 80% lebih,” kata Ahsanul Khalik.

Ahsanul menjelaskan, kondisi lapangan yang lebih cepat dari data BPBD terjadi karena ternyata belum semua fasilitator pendamping me-

laporkan progresnya ke TPK maupun BPBD NTB. Menurutnya, pola swakelola dan kegotongroyongan yang dilakukan masyarakat korban gempa di Lombok Utara menjadi salah satu pemicu percepatan realisasi pembangunan RTG di daerah tersebut. “(Bisa cepat) karena (masyarakat) yang pakai sistim swakelola dan gotong royong sangat banyak di Lombok Utara. Pembangunan secara swakelola ini tetap ada pendampingan dari fasilitator, hanya saja fasilitator belum menyampaikan progresnya ke TPK maupun ke BPBD, sehingga data berbeda,” katanya.

Ahsanul mengatakan, terkait hal tersebut pihaknya akan meminta TPK, fasilitator Sipil, TNI - Polri untuk segera memperbaiki laporan percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai kondisi lapangan yang ada. (ars/*)

(Suara NTB/ist_bpbd)

Kondisi terkini pemukiman penduduk di Dusun Karang Subagan Daya Desa Pemenang Barat Lombok Utara. Tampak atap RTG milik warga yang sudah tuntas dibangun.

(Suara NTB/ist_bpbd)

Kalak BPBD NTB H. Ahsanul Khalik bersama BPBD KLU, fasilitator sipil, TNI dan Polri saat meninjau progres RTG. Kalak meninjau langsung ke lima kecamatan terdampak.

(sumber : bpbd ntb)

Infografis update progres RTG

Penanganan Kekeringan Masih Parsial Mataram (Suara NTB) Kabupaten dan kota di NTB adalah wilayah paling merasakan dampak kekeringan. Sayangnya, pola penanganan yang dilakukan pemerintah masih parsial. Belum ada formula pakem untuk mengurangi titik-titik warga yang mengalami krisis air bersih, sehingga masih berkutat pada penanganan jangka pendek.

Tahun 2019, kekeringan kembali menghantui warga di semua kabupaten dan kota kecuali Mataram. Data BPBD Kabupaten Lombok Utara mencatat, jumlah warga terdampak ada di seluruh kecamatan, tersebar di 20 desa dan 71 dusun. Jumlah warga terdampak diketahui sebanyak 9.388 KK, 28.136 jiwa.

Tahun ini pula, BPBD KLU telah menyiapkan intervensi sebanyak 1.000 tangki atau 5.000.000 liter.

Jumlah ini diperkirakan masih kurang, karena interval kekeringan diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun akibat lambat datangnyamusimpenghujandiwilayahKLU

khususnyaBayandanKayangan.

“Kalauterkaitpenaganankekeringan, kita siapkan 1.000 tangki.

BPBD punya 3 armada, tapi kita bisa menggunakan armada yang ada di Damkar dan PDAM. Dan kita sudah ada koordinasi sebelumnya,” sebut Kabid Kedaruratan dan Logistik, BPBD KLU, I Ketut Pasek Supartha, S.Pd., Sabtu (6/7).

Pasek memprediksi, distribusi air bersih akan berjalan selama 3 bulan ke depan bahkan lebih. Mengingat musim hujan di wilayah Bayan dan sebagian Kayangan, sedikit terlambat dari wilayah lain di KLU. Sementara itu, Kepala Desa Akar-akar, Akarman, S.Sos., ikut berharap adanya konsep penanganan jangka panjang terhadap warganya yang terdampak kekeringan. Dari segi jumlah, warganya paling banyak menderita kekurangan air bersih.

“Harapan kami pemerintah, baik Dinas PU, BPBD dan PDAM, membantu mensuplai air menggunakantangkiair.Kemudianpen-

angananjangkapanjang,membantuperbaikanjaringanperpipaanair bersih dan melakukan pengeboran di beberapa titik,” tegasnya.

Mantan Komisioner KPUD KLU ini menyebut, terdapat alternatif suplai air untuk mengatasi ketergantungan warga terhadap distribusi bantuan pemerintah.

Salah satunya, panfaatan sumber mata air dari sumber Mursemalang, desa Salut. Ia meyakini, apabila PDAM sudah mengelola secara maksimal maka warga Akarakar di jalur Jalan Nasional sampai radius 2 km bisa terlayani.

Lobar Bangun Pamsimas Kekeringan masalah pelik di Lombok Barat. Salah satu upaya yang dilakukan Pemda adalah penyiapan sarana perasana air bersih melaui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), program dariSistemPenyediaanAirMinum (SPAM) berbasis masyarakat.

Sejauh ini berdasarkan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RADAPML) 2018-2023 pemda menargetkan penyiapan Pamsimas di 89 desa, sudah berhasil direaliasasikan sebanyak 64 desa. Sedangkan sisanya sebanyak 25 desa akan dituntaskan tahun 2020.

Kepala Bappeda Lobar, Dr. H Baehaqi mengatakan, yang belum disentuh masih ada 33 desa.

“Ini sudah mampu mengakses air melalui PDAM dan lain-lain seperti sumur dan mata air,”tegas dia kemarin. Pencapaian penyiapan Pamsimas kata dia, tahun 2017 sebanyak15 desa. Mekanismenya, 20 persen ada dana pendamping dari APBD, sedangkan 80 persen didanai dari APBN. Pada tahun 2018, Pemda menangani 36 desa. Dimana dari 36 ini sebanyak 26 desa dibiayai dari APBN, sedangkan sisanya 7 desa didanai dari APBD. Dan tahun ini kata dia, ada penurunan long list desa yang mendapatkan program Pamsimas, yakni sebanyak 13 desa. Terdiri dari 3 desa didanai dari APBD sedangkan 10 desa didanai dari APBN.”Kenapa menurun,? Memang itu jatah darisana (pusat),”jelas dia.

Lotim Solusi Permanen Bencana kekeringan hingga menyebabkan krisis air bersih dewasa ini masih menghantui masyarakat di Kabupaten Lotim bagian selatan. Setiap musim kemarau, masyarakat setempat harus berhadapan dengan persoalan air yang menjadi kebutuhan dasar. Titik terparah kekeringan, dibutuhkan solusi permanen untuk mengatasi persoalan yang

terjadi setiap tahun tersebut.

DaricatatanBPBDLotim,sejumlah sumur bor sudah terbangun di sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih yang tersebar di 15 titik.Diantaranya,2buahdiPandanwangi,3unitdiEkasBuana,2unitdi KwangRundung,2unitdiMenceh,2 unitdiSambelia.Selanjutnya1buah di Obel-Obel, 1 unit di Belanting, 1 unit di Batu Nampar Selatan dan 1 unit di Batu Nampar.

“Sejumlah sumur bor ini berasal dari APBD provinsi, UN NIBA dan BPBD Lotim. Titik pembangunan sumur bor itu berdasarkan survei geolistrik BPBD Lotim bekerjasama dengan Dinas ESDM Lotim,”sebutKepalaBidangKedaruratan dan Urusan Logistik BPBD Lotim, Lalu Rusnan. Disebutkan, bahwa sumur bor yang berfungsi saat ini hanya 80 persen, sementara sisasanya masih dalam proses perbaikan akibat ketidakmampuan daya listrik. “Hanya dua yang tidak berfungsi, dua-duanya terletak di Ekas Buana,”ungkapnya.

Lalu Rusnan mengakui bahwa solusi permanen sangat dibutuhkan dalam mengatasi krisis air bersih. Salah satunya berupa pembangunan embung besar atau waduk dan embung kecil.

Keberadaan embung atau waduk ini dapat menampung air hujan serta paling pokok untuk mengalirkan air limpahan Dam Pandandure, selain mengandalkan dari sumber mata air langsung.

Loteng Susun Perbup Kekeringan yang melanda wilayah Kabupaten Lombok Tengah(Loteng)tahuninidiperkirakan bakal berlangsung cukup lama.

Pasalnya, musim kemarau tahun ini diprediksikan lebih panjang dari tahun sebelumnya. Diperkirakan akan berlangsung hingga Bulan Desember mendatang.

Asisten I Setda Loteng, Ir. H.M. Amin menjelaskan, dari total 12 kecamatan yang ada di Loteng, 9 kecamatan diantaranya diprediksikan bakal mengalami kekeringan parah, sementara 3 kecamatan relatif aman. Seperti Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara serta Kecamatan Pringgarata.

“Kecamatan yang bakal terkena kekeringan mulai dari Kecamatan Pujut, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria sertaPrayaTengah.Termasukjuga Kecamatan Jonggat serta Kecamatan Praya,” sebutnya. Dengan jumlah desa yang terkena dampak kekeringan sebanyak 83 desa.

Mengantisipasi dampak kekeringan tersebut, Pemkab Loteng sudahmenyusunrencanaaksipenanganan kekeringan. Supaya penanganan bisa maksimal, Pemkab

Loteng sendiri juga sudah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar hukum bertindak yang di dalamnya sudah diatur SKPD terlibat.

Sumur Bor Rusak di KSB Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) Hendra Adiwinata S.Pd Kepada Suara NTB, Senin (8/7) mengatakan, ada enam sumur bor yang dibangun di KSB. Hanya sebagian yang bisa beroperasi dengan baik, selebihnya rusak. Pihaknya berharap supaya mesin yang rusak bisa segera ditangani dengan baik agar penanganan bencana bisa dilakukan segera. “Kita sudah usulkan anggarannya, mudah-mudahan cepat disetujui. Sehingga proses distribusi air bersih bisa dilakukan dengan cepat,” tandasnya.

Pengamat perairan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, Abdul Hadi mengakui bahwa kondisi kekeringan yang terjadi di tahun 2019diluarprediksi.“Untukmusim kering tahun 2019 diluar prediksi, karena biasanya di Bulan Juni masih ada hujan, tetapi saat ini sudah tidak ada lagi hujan mulai bulan Mei lalu. Akibatnya saat ini kondisi sumber mata air baik itu di bendunganmaupunembungsudah berkurang sehingga berdampak pada lahan pertanian yang terancam gagal panen. Sebut saja di kecamatan Seteluk ada sekitar 607 hektardanTaliwangsekitar32hektar,” ungkapnya kepada Suara NTB, Senin (8/7) kemarin.

Salah satu contoh saja di Bendungan Kalimantong saja kondisi genangannyasudahmencapaiangka 74 centimeter untuk bagian kanan dan 73 centimeter di bagian kiri.

Penurunaniniterjadilantarankekeringan, akibatnya puluhan hektar lahandiKecamatanTaliwangyang diairi menggunakan jaringan irigasi bendungan terancam gagal panen. Selain bendungan,embung juga mengalamihalyang samasebutsaja yang terjadi di embung Desa Persiapan Lamunga.

Sumur Bor Solusi di Dompu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana D a e r a h (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan ke-

pada Suara NTB menjelaskan, secara umum bencana kekeringan tahun ini merata dialami warga di delapan kecamatan. Tapi cukup parah berada dibagian selatan yakni Kecamatan Huu, kemudian disusul Kecamatan Pajo dengan 5.765 jiwa terdampak pada 1.803 KK di empat desa.

“Paling parah diawal kemarau kita ini ada di Huu dan sebagian di Pajo. Cuma kondisinya belum sampai kritis betul karena masih ada sumur warga yang punya air,” ungkapnya.

Beberapa desa di dua Kecamatan tersebut memang sudah tersentuh bantuan sumur bor. Namun, tetap terdata alami kekeringan karena tidak semua warga dusun mendapat aliran air bersih.

Meski demikian, Imran M Hasan menilai, pemasangan sumur bor dengan kedalaman 100 meter tetap jadi solusi paling efektif mengentaskan bencana kekeringan diwilayah ini.

Terpenting, bantuan tersebut diimbangi pengaturan serta pengawasan dalam pemanfaatannya di lapangan.

Selamakurunwaktutigatahun terakhir BPBD Dompu sudah kebagian jatah sumur bor sebanyak lima unit dari BPBD NTB. Tersebar di Desa Rasabou dan Dusun Nanga Doro Kecamatan Huu. Desa Ranggo Kecamatan Pajo, Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai II dan Dusun Buncu, Desa Matua. “Rata-rata dari BPBD ini beroperasi walaupun belum maksimal. Cuma saya lihat bantuan dari instansi lain ini ada tapi macet.

Maklum proyek tidak ada evaluasi dan pengawasan,” sindirnya.

Salah satunya dari dinas Pertambangan Provinsi NTB. “Lokasi pemasangan juga tidak ada koordinasi dengan kita, jadi tidak terarah,” keluhnya.

Debit Air Kurang di Bima Kepala BPBD Kota Bima, Ir. H. Syarafuddin MM, mengatakan wilayah yang menjadi langganan terdampak kekeringan di Kota Bima di Kecamatan Rasanae Barat, terutama Kelurahan Dara dan Tanjung. “Di wilayah ini selain debit sumur menyusut. Air bersih yang ada disumur juga tidak layak dikonsumsi,” katanya.

Sementara untuk menanggulangi dampak kekeringan tersebut, pihaknya mendroping air bersih sebanyak 5.000 liter perhari. Namun jumlah itu bisa lebih, tergantung kondisi di lapangan dan permintaan.

“Dropping air bersih di Kota bima juga ada pihak lain yang membantu. Salah satunya pihak kepolisian,” katanya.

Untuk penanggulangan atau solusi jangka panjang, lanjutnya, saat ini tengah dilakukan pembahasan dan pengkajian, salah satunya kajian rencana pembangunan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Bima.

Sementara Kasubid Penanganan Darurat BPBD Kabupaten Bima, Bambang Hermawan S.Sos, mengatakan Kecamatan yang menjadi langganan kekeringan setiap tahun yakni Woha, Donggo dan Palibelo. Untuk saat ini lanjut Bambang, pihaknya hanya bisa membantu pendistribusian air bersih sebanyak 5.000 liter untuk satu Desa yang terkena dampak sebagai penanganan kekeringan jangka pendek. “Untuk solusi jangka menengah dan panjangnya, akan kita bahas bersama dengan OPD teknis dalam waktu dekat ini,” pungkasnya. (ari/her/yon/kir/ils/uki)

(Suara NTB/ist_bpbd loteng)

AIR BERSIH - Proses distribusi air bersih oleh BPBD Lombok Tengah bersama PDAM untuk membantu mengatasi krisis air.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 10 Juli 2019

Halaman 10

Tingkatkan Pengetahuan Mahasiswa

STIE AMM Mataram Melantik Personalia Kelompok Studi Pasar Modal Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram melantik personalia Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) STIE AMM Mataram yang beranggotakan mahasiswa STIE AMM Mataram, bertempat di Aula STIE AMM, Selasa (9/7). Adanya KSPM diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang investasi pasar modal.

Kepala Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) STIE AMM Mataram, Sukma Hidayat Kurnia Abadi, SH., dalam sambutannya mengatakan tujuan utama adanya KSPM STIE AMM Mataram untuk memberikan pelajaran atau informasi kepada mahasiswa STIE AMM tentang pasar modal.

“Semakin banyak ilmu yang

didapatkan diharapkan teman-teman yang lain mendapatkan ilmu yang banyak juga sehingga lulusan STIE AMM bisa bersaing dan lebih kompetitif,” katanya yang juga merupakan Pembina KSPM STIE AMM Mataram.

Kepala BEI Kantor Perwakilan NTB, Gusti Ngurah Putra Sandiana, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas sambutan keluarga besar STIE AMM Mataram, karena selama ini STIE AMM salah satu partner terbaik pihaknya.

“STIE AMM sudah bisa berbicara di tingkat nasional, di mana AMM satu-satunya galeri investasi di NTB yang diundang oleh BEI, termasuk juga untuk investor, di STIE AMM investor kita sudah berada di angka 500

lebih, itu menjadi salah satu poin kami, bahwa perkembangan pasar modal di NTB cukup menggembirakan,” kata Gusti Ngurah Putra.

Gusti Ngurah Putra Sandiana mengatakan, BEI Perwakilan NTB baru 18 bulan berdiri.

Pihaknya mengandalkan Galeri Investasi BEI STIE AMM yang sudah lebih dulu berdiri. Saat ini sudah ada enam galeri investasi dan empat perusahaan sekuritas di NTB. Tantangan pihaknya harus siap menyediakan sumber daya manusia (SDM).

Salah satu yang menjadi tantangan adalah SDM berlisensi.

“Komunitas juga sudah banyak, sudah ada enam KSPM, salah satunya di AMM. Kita juga punya komunitas lain di luar kampus. Satu sisi civitas akademika sudah jadi bagian

terintegrasi di pasar modal Indonesia,” ujarnya.

Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH. M.M., dalam sambutannya mengatakan, pasar modal diatur melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasar modal, katanya, merupakan tempat orang membeli surat berharga atau saham.

“Oleh karena itu perlu kita sadari dengan hadirnya KSPM STIE AMM, supaya mengerti apa kepentingan dan apa kegunaannya (pasar modal). Orang yang berada di pasar modal adalah orang intelektual. Kehadiran KSPM untuk mencerahkan masyarakat, supaya pasar modal lebih familiar kepada semua mahasiswa. Adik-adik yang tergabung dalam KSPM

supaya benar-benar mengembangkan pengetahuan ke depan tujuannya untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat,” katanya.

Seusai sambutan dilaksanakan pelantikan yang ditandai dengan pembacaan sumpah jabatan oleh Ketua STIE AMM Mataram diikuti oleh personalia KSPM STIE AMM Mataram. Diakhiri dengan Penyematan PIN oleh Kepala BEI Perwakilan NTB kepada pengurus KSPM STIE AMM Mataram.

Susunan personalia KSPM STIE AMM Mataram, yaitu sebagai pelindung Dr. H. Umar Said, SH., MM. Pengarah, Syaiful Amri, S.Pd., M.Pd. Dewan Pembina, Sukam Hidayat Kurnia Abadi, SH. Ketua KSPM STIE AMM, Rizaldy Nazrin.

Sekretaris I, Eka Wulandari.

(Suara NTB/ron)

FOTO BERSAMA - Ketua STIE AMM Mataram, H. Umar Said berfoto bersama dengan Kepala Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) STIE AMM Mataram, Sukma Hidayat Kurnia Abadi, Kepala BEI Kantor Perwakilan NTB, Gusti Ngurah Putra Sandiana, beserta dosen dan pengurus KSPM STIE AMM Mataram.

Sekretaris II, Ghea Gustira M. Bendahara, Ni Nyoman Reni O. A. Selain itu ada pengurus lain-

nya yang terbagi di divisi publikasi, divisi sumber daya manusia, dan divisi logistik. (ron/*)

Kuota Siswa di SMA/SMK Belum Terpenuhi Mataram (Suara NTB) – Pengumuman hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA jalur zonasi umum dan SMK jalur umum telah diumumkan Senin (8/7) malam. Dari hasil itu banyak sekolah yang belum terpenuhi kuota siswa baru. Secara keseluruhan di NTB, sebanyak 10.812 kuota di SMK dan 8.568 kuota siswa baru di SMA belum terpenuhi.

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Duta LKS NTB bersama saat pembukaan LKS tingkat nasional di Yogyakarta.

Ajang LKS, Wakil NTB Berharap Juara Mataram (Suara NTB) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Nasional ke 27 Tahun 2019 resmi dibuka di Gedung Olahraga UMY Yogyakarta, Senin (8/7). Kegiatan pembukaan diikuti oleh semua Duta Daerah Peserta Didik SMK dengan beragam Kompetensi, Pembimbing dan juga para pendamping.

Untuk NTB peserta LKS diwakili siswi SMKN 2 NTB. Duta NTB pada LKS ini diharapkan mampu memberikan prestasi gemilang bagi daerah, dan sekolah khususnya. “Kita berharap juara,” kata pendamping siswi SMKN 2 Mataram, Sulman Haris pada Suara NTB, Selasa (9/7).

Peserta pada LKS tahun ini sebanyak 759 peserta. Terdapat 32 jenis bidang Lomba, 110 tim juri serta 102 peserta pameran, 34 kontingen pameran produk dari 34 provinsi, Ujikom LSP, workshop one school one.

Adapun Lentera, siswi SMKN 2 Mataram yang jadi duta NTB, berlomba pada bidang marketing atau pemasaran.

“Kita harapkan kelak menjadi generasi emas dan tangguh di masa datang dan pastinya menang,” ujarnya.

Waka kesiswaan SMKN 2 Mataram Suratman juga berharap siswi wakil sekolah mampu mengharumkan nama daerah. “Harapan kita jadi juara, “ harapnya.

Dikatakan sekolah menaruh harapan besar pada wakil sekolah yang berangkat ke LKS. Karena sudah lama belum ada prestasi setelah beberapa tahun silam pernah wakil SMKN 2 Mataram juara dua di ajang LKS. Kini diharapkan prestasi itu terulang bahkan lebih baik. (dys)

Ketua Panitia PPDB Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd.,M.Pd., ditemui Selasa (9/ 7) mengatakan, kuota siswa baru di sejumlah sekolah yang belum terpenuhi itu tersebar di daerah seluruh NTB. Bagi siswa yang belum mendapatkan sekolah pada PPDB lalu, bisa mendaftar ke sekolah yang belum terpenuhi kuota siswanya pada Jumat (12/7) sampai dengan Rabu (17/7).

“Diberikan kesempatan masyarakat mendaftar di zonasinya untuk SMA, dan di SMK dengan ketentuan sekolah membuka pendaftaran dan menutupnya sesuai kuota. Yang diterima adalah yang ada di zonanya. Pendaftaran secara offline siswa mendaftar langsung ke sekolah,” katanya.

Selain itu, Aidy yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, mengungkapkan, sebanyak 1.515 calon siswa baru seluruh NTB yang tidak

mendapatkan sekolah pada PPDB SMK. Sementara di SMA, sebanyak 404 pendaftar yang tidak memperoleh sekolah. mereka masih diberikan kesempatan mendaftar di sekolah yang kuota siswa barunya belum terpenuhi.

Aidy menjelaskan, jumlah pendaftar di SMK yang terpental, karena ada kecenderungan memilih di kompetensi keahlian yang memiliki banyak peminat. Akhirnya banyak pendaftar yang tersisih. “Angka kuota siswa di sekoalh yang cukup kosong masih cukup besar.

Kalau siswa disebar di semua kompetensi di SMK akan terakomodasi,” katanya.

Selain itu, pada Selasa kemarin, sejumlah orang tua/wali siswa mendatangi kantor Dinas Dikbud NTB untuk melapor dan mengadu terkait berbagai permasalahan PPDB. Salah seorang orang tua siswa, Paito Utomo, datang ke Dikbud NTB karena anaknya tidak diterima pada kompetensi keahlian multime-

(Suara NTB/ron)

TERIMA - Ketua Panitia PPDB Provinsi NTB, H. Aidy Furqon saat menerima laporan dari orang tua/wali siswa terkait permasalahan PPDB. dia di SMKN 3 Mataram.

“Anak saya nangis karena hanya mau di sana,” katanya.

Salah seorang lainnya yang tidak ingin namanya dicantumkan menyesali karena anaknya tidak bisa diterima di SMA negeri sesuai zonasi. Ia berdomisili di Pagesangan dan mengharapkan Dinas Dikbud NTB bisa mengakomodasi keinginan mereka.

Aidy Furqon mengakui ada kesalahan sistem, sehingga sejumlah pendaftar dari Kelurahan Pagesangan tidak bisa masuk dalam sistem itu. “Di sistem kemungkingan terjadi error system, dari Pagesangan tidak terbackup, pengaduan masyarakat di Pagesangan minta fasilitasi, kami memfasilitasi untuk bisa bersekolah. Masih ada 591 kur-

si kosong di Mataram yang bisa mengakomodasi,” katanya.

Terkait tidak terakomodasinya di pilihan tertentu pada SMK, Aidy berharap masyarakat bisa menyesuaikan dengan aturan yang sudah dikeluarkan. Jika memilih kompetensi keahlian yang dominan dengan kursi terbatas, maka sulit akan diterima. (ron)

Gerakan Pramuka Kwarcab Mataram Gelar Kursus Khusus bagi Pembina Mataram (Suara NTB) Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Mataram menggelar kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan atau biasa disingkat KML 9-13 Juli 2019. Kegiatan tersebut diikuti oleh pembina dan pembantu pembina se Kota Mataram.

Ketua Harian Kwarcab Kota Mataram M. Syukri, M.Pd., M.Si., menjelaskan KML adalah Kursus Pembentukan Pembina dan Pembantu Pembina Pramuka terkait bagaimana pola dan mekanisme pembinaan peserta didik yang ada di gugus depan yang telah menyelesaikan Narakarya 1 sebagai bentuk pengembangan telah melaksanakan KMD. “Dengan berbagai macam golongan mulai dari siaga, penggalang, dan penegak,” ungkapnya pada Suara NTB, Selasa (9/7).

Kegiatan ini, ujarnya, diharapkan dapat membentuk pembina Pramuka yang dapat membina peserta sesuai dengan pola dan mekanisme pembina gugus depan dan tentunya sesuai dengan AD dan ART gerakan Pramuka.

“Metode yang digunakan

dalam kegiatan ini prinsip andragogi dengan beberapa metode role playing, diskusi, curah gagasan, simulasi dan praktik lapangan,” jelasnya.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 39 orang dari Gugus Depan yang ada di Kota Mataram. Dengan melibatkan Pelatih dari Pusdiklatcab Kwarcab Kota Mataram yang dipimpin langsung oleh H. Kusmayadi selaku Kepala Pusdiklatcab Sangkareang.

Selama kegiatan beragam program dilaksanakan di arena kursus. Di antaranya ialah problematika dinamika pembinaan pramuka SGTD, strategi pengelolaan dan pembinaan Pramuka yang dinamis dan progresif, fundamental gerakan Pramuka, praktik membina SGTD, tata laksana perkemahan.

Ketua Panitia Moh. Ridwan. S.Pd dalam laporan menyebutkan kegiatan ini sangat penting dilaksanakan guna mencetak lebih banyak pembina Pramuka yang faham bagaimana pola dan mekanisme pembinaan peserta didik yang ada di gugus depan.

Tujuan Kegiatan ini agar

semua pembina dalam melakukan tugas di gugus depan depan mengembangkan pemahaman wawasan serta keterampilan, sehingga selalu ter update dalam semua lini kegiatan kepramukaan. (dys)

PEMBUKAAN - Pembukaan Kursus Pembina Pramuka Mahir TiRngkat Lanjutan se Kota Mataram.

(Suara NTB/dys)

SUARA NTB

Rabu, 10 Juli 2019

Halaman 11

Ainun Jadi Unggulan NTB di Kejurnas Mataram (Suara NTB) Tiga petinju nasional asal NTB, Huswatun, Endang dan Putra Samada tidak turun di Kejurnas Tinju Amatir HUT Korem 162/WB di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), 13-7 Juli 2019. Petinju andalan NTB, Ainun Azizah akan dijagokan NTB di event itu karena menjadi satu-satunya petinju nasional NTB turun di event tersebut.

“Ainun menjadi satu-satunya atlet nasional NTB yang ikut di kejurnas yang akan memperebutkan Piala Danrem 162/WB dan Piala Bupati KSB. Pasalnya Ainun berlatih di NTB. Dia kita unggulan,” ucap Sekretaris Pertina NTB, Haryoto AZ kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (9/7).

Petinju yang akan turun di kelas 51 Kilogram (Kg) putri itu memang pantas diunggulkan NTB sebab atlet binaan Sasana Tinju Notorius KSB

tersebut sudah punya jam tanding yang lebih tinggi. Atlet kelahiran Dompu itu pernah menjuarai event nasional berkali-kali, khusunya gelar juara tinju STE sudah tiga kali di raih, yakni mulai tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018.

Prestasi tertinggi Ainun diraih di Kejurnas Sarung Tinju Emas (STE) di Bogor, Jawa Barat (Jabar) tahun 2017. Ajang STE di Jabar menjadi prestasi terbaik Ainun. Pasalnya hasil kejua-

Disos KSB Mulai Verifikasi Data Penerima Jadup Tahap Kedua Taliwang (Suara NTB)Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan melakukan verifikasi lanjutan terhadap penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) tahap kedua tahun ini. Hal ini dilakukan, untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk penerima yang sudah tidak ada di tempat. Baik yang meninggal dunia maupun sudah berpindah tempat tinggal.

Kepala Disos KSB, dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, Selasa (9/7) mengatakan, meskipun belum ada jaminan bagi para penerima Jadup tahap kedua untuk mendapatkan bantuan, tetapi saat ini tim masih terus melakukan verifikasi.

Hal itu sengaja dilakukan supaya tidak ada protes dari masyarakat yang sudah terdata tapi belum mendapatkan bantuan. Bahkan saat ini jumlah penerima yang akan kembali dilakukan verifikasi yakni sekitar 16.000 orang dari jumlah penerima tahap pertama sekitar 7.236 jiwa.

Adapun metode verifikasi yang akan dilakukan nantinya yakni dengan menggandeng data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) per tahun 2018 (saat kejadian gempa bumi terjadi). Data tersebut sengaja diambil untuk disandingkan dengan data hasil pendataan dari Bappeda, Dinas PUPRPP dan BPBD saat penanganan bencana gempa bumi. Sehingga pada saat dilakukan pengecekan lapangan nantinya tidak ada yang tertingga dan tidak ada penerima fiktif.

“Saat ini kami masih melakukan verifikasi data penerima Jadup tahap kedua dan berikutnya. Sehingga pada saat pengusulan data ssbagai penerima tidak ada masalah yang muncul,” ungkapnya.

Dikatakannya, verifikasi data sasaran ini bukan berarti pendataan ulang, melainkan hanya untuk memastikan jumlah akan penerima bantuan tersebut sekaligus menghilangkan penerima yang sudah meninggal.

Hal itu dilakukan karena untuk bantuan Jadup ini tidak bisa diwakilkan kepada siapapun baik itu anak maupun anggota keluarga yang lain. Karena khusus untuk bantuan Jadup bukan hitungan kepala keluarga yang diberikan, melainkan jumlah jiwa yang terdampak sehingga tidak boleh diwakilkan.

Maka dari itu, pola kerjasama dengan Dinas Dukcapil diharapkan bisa menjadi penengah ketika ditemukan data yang bermasalah. Pihaknya juga menargetkan dalam waktu dekat data ini sudah rampung supaya segera diusulkan sebagai penerima dana bantuan Jadup. Tentu dengan catatan Pemerintah sanggup untuk memberikan bantuan bagi seluruh korban yang terdampak gempa di KSB. Pihaknya juga sangat berharap supaya masyarakat bisa sabar menunggu realisasi bantuan Jadup ini, karena bukan kewenangan daerah melainkan Pemerintah Pusat (Kemensos).

“Kita targetkan dalam waktu dekat ini verifikasi data penerima Jadup tahap kedua dan selanjutnya bisa tuntas sehingga pada saat diminta untuk segera diusulkan bisa dilakukan. Kami juga meminta masyarakat untuk bersabar karena masalah Jadup bukan kewenangan daerah tetapi Pemerintah Pusat,” tandasnya. (ils)

raan nasional tinju amatir itu membuat Ainun terpilih sebagai petinju wanita terbaik.

Sukses meraih gelar petinju wanita terbaik di event nasional membuat Ainun mendapat kesempatan mewakili Indonesia di Kejuaraan Asean Boxing Internasional di Thailand tahun 2017. Namun di event internasional itu, Ainun belum berhasil mempersembahkan medali.

Selanjutnya, di kejurnas tinju amatir di Taliwang, KSB 1317 Juli ini Ainun akan kemba-

li tampil. Bagi Ainun, kejurnas tinju di KSB akan menjadi yang kedua diikutinya. Di event yang sama tahun sebelumnya dia pernah meraih medali emas di kelas 51 Kg putri. Dan ia kembali memasang target juara di kejurnas tinju amatir HUT Korem 162/WB. “Target saya di kejurnas ini medali emas. Persiapan tetap berjalan. Selama ini latihan di Sasana tinju KSB setiap hari,” jawab Ainun Azizah via ponselnya. (fan) DI SASANA - Ainun Azizah tengah menjalani latihan di Sasana Tinju Notorius Kabupaten Sumbawa Besar (KSB), Selasa (9/7).

(Suara NTB/ist)

Kejurnas Tinju Amatir Wabup KSB Minta ASN Pendamping STBM Bekerja Libatkan Enam Provinsi Maksimal Taliwang (Suara NTB) Para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pendamping diminta bekerja lebih maksimal lagi dalam mengejar penuntasan seluruh pilar Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang tengah digagas pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

“Sepuluh kelompok ASN Pendamping STBM yang hadir di sini adalah yang terbaik untuk dinilai dalam lomba.

Tapi harapan saya semua ASN Pendamping harus terus bekerja, bekerja secara maksimal menuntaskan seluruh pilar STBM yang kita cita-citakan,” kata Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST saat membuka lomba.

Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST saat membuka penilaian lomba PNS Pendamping STBM tingkat kabupaten, Selasa (9/7).

Terkhusus kepada kelompok ASN Pendamping yang masuk dalam 10 besar terbaik, Wabup mengatakan, jangan sampai hasil kerjanya saat ini hingga mampu duduk dalam peringkat 10 besar tidak lebih baik kerjanya ke

depan. Capaian yang didapatkan hari ini harus terus lebih ditingkatkan sehingga pola kerjanya sesuai dengan hasil di lapangan.

“Dalam lomba ini pemerintah menjanjikan reward berupa kenaikan jabatan. Nah jangan sampai sudah dapat jabatannya malah kerjanya tidak naik justru turun,” sindirnya.

Menurut Wabup, ajang lomba ASN Pendamping STBM ini bukanlah kompetisi mencari yang terbaik. Agenda ini dilaksanakan dalam rangka memacu semangat kerja para ASN menyukseskan agenda pemerintah. “Kalau pada akhirnya ada reward naik jabatan atau berupa materi lainnya, itu bonus saja.

Tapi intinya bagaimana bapak ibu bisa maksimal menuntaskan semua pilar STBM yang jadi cita-cita daerah,” paparnya.

Hal yang sama juga diingatkan kepada para agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) tingkat peliuk yang turut dilibatkan dalam penuntasan 5 pilar STBM. Wabup meyebutkan, kinerja para agen dalam melaksanakan agenda PD-

PGR selama ini terus mendapat sorotan masyarakat. Di mana penilaian masyarakat tidak selalu baik tetapi banyak pula kontranya. “Agen ini ada yang nilai baik ada juga jeleknya. Nah jeleknya ini harus dihilangkan,” tegasnya.

Ia mengaku, memenuhi tuntutan masyarakat tentu tidak akan dapat sepenuhnya bisa direalisakan. Namun demikian hal itu dapat diminimalisir dengan menunjukkan hasil kerja terbaik.

“Tidak ada manusia yang sempurna. Apalagi penilaian masyarakat, hari ini kita bagus kerjanya maka akan terus kita dituntut kerja lebih baik lagi. Begitu ada salah maka penilaiannya langsung kita jelek. Makanya kerja saja dengan sungguh-sungguh sehingga hasilnya terus bagus,” urainya.

Selanjutnya Wabup menambahkan, agenda penuntasan pilar STBM ini merupakan target pemerintah KSB saat ini dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pengerahan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dilakukan agar prosesnya berjalan cepat. (bug)

(Suara NTB/ist)

BUKA LOMBA - Wabup KSB, Fud Syaifudddin saat membuka acara penilaian lomba ASN Pendamping STBM, Selasa (9/7).

Biliar Ingin Punya Atlet Muda Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga biliar pernah mempersembahkan medali perunggu di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Kalimantan Timur) Kaltim 2008. Namun belakangan prestasi olahraga biliar mulai meredup tanpa medali ketika tampil di PON 2012 dan PON/2016.

Menatap PON XX di Papua 2020, pihak Pemprov Persatuan Olahraga Biliar Indonesia (POBSI) NTB

mengaku butuh figur atlet-atlet muda yang mau disiplin berlatih mewakili NTB di Pra-PON Biliar di Jakarta, 21-31 Agustus 2019. Dengan diperkuat atlet muda ia yakin cabor biliar bisa berprestasi lagi di PON. “Kita butuh figur atlet muda yang mau disiplin latihan mewakili NTB di PraPON 2019. Soalnya sangat susah cari atlet biliar yang mau disiplin latihan”ucap Ketua Pengprov POBSI NTB, Bahtiar Tamrin kepada Suara NTB di

Mataram, belum lama ini.

Bahtiar menjelaskan pihaknya sudah mendata delapan nama atlet yang akan disiapkan mewakili NTB di PraPON/2019. Mereka merupakan atlet juara Porprov NTB tahun 2018, terdiri dari enam atlet putra dan dua atlet putri.

Bahtiar tidak menyebutkan siapa saja delapan atlet yang akan mewakili NTB di Pra-PON/ 2019 karena masih dirahasiakan.

Alasannya sebelum menetapkan kontingen Pra-PON biliar,

pihaknya akan evaluasi delapan atlet itu.”Kita sudah punya delapan atlet sebagai gambaran atlet Pra-PON NTB. Namun kita belum bisa menyebut nama delapan atlet itu karena masih harus di evaluasi,” jelasnya.

Ajang evaluasi delapan atlet itu kata Bahtiar akan dihelat lewat Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Biliar NTB yang akan berlangsung di Arena Biliar 86 Mall Mataram, 25-28 Juli mendatang.

Selain ajang evaluasi atlet Pra-PON, Kejurprov juga akan

mempertandingkan kelas bola 9 pelajar. Selain itu nomor bola 9 dewasa putra dan putri juga dipertandingkan di event yang melibatkan atlet dari 10 kabupaten/kota di NTB itu.

“Tujuan kita mempertandingkan kelas remaja untuk penjenjangan atlet remaja ke event lebih tinggi. Sementara pertandingan kelas yunior sebagai ajang evaluasi delapan atlet PraPON,” jelasnya. (fan)

Mataram (Suara NTB) Pengprov Pertina NTB memastikan Kejurnas Tinju Amatir HUT Korem 162/WB di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), 13-17 Juli mendatang akan melibatkan enam provinsi. Enam provinsi itu Papua, Sulawesi Selatan (Sulsel), DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan NTB. “Selain NTB, hingga sekarang sudah ada lima provinsi yang mendaftar, yakni dari Papua, Sulsel, DKI Jakarta, Bali, Kalteng dan tuan rumah NTB,” ucap Sekretaris Pertina NTB, Haryoto AZ kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (9/7).

Dikatakan Haryoto, dari sebanyak enam provinsi yang mendaftar itu tercatat sebanyak 160 petinju yang akan ambil bagian. Kejurnas yang berlangsung selama lima hari itu akan memperebutkan dua pi-

ala bergilir yakni Piala Bergilir Danrem 162/WB dan Piala bergilir Bupati KSB. Masing-masing atlet akan bertanding di sebanyak 28 kelas, terdiri dari 13 kelas youth putra/putri (usia 15-18 tahun) serta 15 kelas elite putra dan putri (usia 19-30 tahun). Sementara petinju NTB sendiri berjumlah kurang lebih 100 atlet yang tersebar dari 10 Pengcab Pertina kabupaten/kota di NTB. Pengprov Pertina NTB akan memanfaatkan kejurnas tinju tersebut sebagai ajang penjaringan atlet Pra-PON dan seleksi atlet pelajar yang dipersiapkan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Papua bulan Oktober tahun 2019. Rencana Pertina NTB akan mengambil sebanyak enam atlet pelajar mewakili NTB di Popnas 2019. (fan)

Tahun Ini, Rp12,4 Miliar Dikucurkan untuk Bangun Pal 4 Lenangguar Sumbawa Besar (Suara NTB) Ruas Jalan Pal 4 Lenangguar kerap kali dikeluhkan karena kondisinya rusak. Bahkan pemeliharaan juga menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, tahun 2019 ini Pemprov NTB melalui Dinas PUPR telah menganggarkan penanganan jalan tersebut sekitar Rp 12,4 miliar.

Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Pulau Sumbawa, Muhammad Taufik Hidayat, M.T membenarkan hal tersebut. Penaganan jalan setempat sudah ada pemenang tender dan sedang dalam proses kontrak. Rencananya dari anggaran yang ada, akan dilakukan penanganan secara sporadic. “Tahun ini ada kegiatan untuk penanganan dengan pagu senilai Rp 12,4 miliar. Jadi akan dilaksanakan secara sporadic Pal 4 Lenangguar.

Sekarang sudah ada pemenang tender dan sedang proses kontrak,” terangnya.

Dijelaskannya, ruas Pal 4 Lenangguar panjangnya sekitar 35 kilometer dari Simpang Jalan Negara (Simpang Boak) sampai wilayah Kecamatan Lenangguar. Melihat panjang jalan tersebut, tentunya anggaran yang ada dirasa masih kurang. Sehingga sudah diusulkan untuk penanganan secara menyeluruh untuk tahun 2020 mendatang. “Unuk tahun ini secara sporadic, tempat yang parah dikerjaan. Dia bekerja dalam ruas 35 kilometer itu. Jelas tidak cukup. Rencana tahun depan baru akan ditangani secara menyeluruh anggarannya sekitar Rp 30-an

(Suara NTB/ind)

Muhammad Taufik Hidayat miliar. Kita sudah mengusulkan. Kita hanya menyambung lidah saja,” tukasnya.

Mengenai pemeliharaan rutin, diakuinya selama tiga tahun ini tidak dilakukan pihaknya.

Karena Balai Pemeliharaan Jalan hanya memiliki kewenangan pemeliharaan jalan dengan kondisi baik dan sedang.

Sedangkan untuk jalan Pal 4 Lenangguar ini, kondisinya rusak sehingga dibutuhkan peningkatan. Makanya hal ini ditangani langsung oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi ”Balai Pemeliharaan Jalan hanya diberikan kewenangan untuk pemeliharaan rutin terhadap yang kondisi baik dan sedang. Kalau sudah rusak bukan pemeliharaan, masuk dalam peningkatan. Sehingga selama tiga tahun tidak ditangani oleh Balai pemeliharaan. Karena masuk kategori rusak, sehingga langsung di tangani oleh bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi,” pungkasnya.(ind)

SUARA NTB

Rabu, 10 Juli 2019

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4051 BC NOKA/NOSIN : MH1HB321X7K126556/ HB32E-1121245 AN. 1 GUSTI AYU TANTRI HLG D’SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM HLG STNK R2 SUZUKI DR.3422 AK NOKA/NOSIN : MH8BF45CA8J-150327/ F 4 9 6 - 1 D - 2 5 4 7 4 3 AN.PEMERINTAH KOTA MATARAM HLG D’SKTR JL.DR.SOEDJONO LINGKAR SELATAN HLG STNK R2 SUZUKI DR.4576 AK NOKA/NOSIN : MH8BF45SABJ-111567/ F 4 9 6 - I D - 4 0 0 2 2 4 AN.PEMKOT MATARAM HLG D’SKTR JL.DR.SOEDJONO LINGKAR SELATAN HLG STNK R2 HONDA DR.2331 CU NOKA/NOSIN : MH1JM3117HK067819/M37E1064705 AN.TAUFIK MAULANA HLG D’SKTR JL.SRIWIJAYA KOTA MATARAM

DIJUAL TANAH DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

Halaman 12

Unram Didorong Jadi ’’Smart Campus’’ Mataram (Suara NTB) Ketergantungan akan teknologi merupakan sesuatu yang sulit dihindari dan sulit dipisahkan pada era serba digital. Kemajuan teknologi juga berdampak pada sistem pendidikan terutama di pendidikan tinggi Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mendorong perguruan tinggi untuk menjadi smart campus, termasuk juga Universitas Mataram (Unram). Selama ini Unram belum menjadi kampus smart. ‘’Untuk itu dorongan menjadi smart campus menjadi suatu keharusan di era sekarang,’’ ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) RI, Dr. Ir. Ismail, MT. Dikatakannya perguruan tinggi di Indonesia sebagian di antaranya mulai menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkungan kampus dengan didorong dari seluruh civitas akademik di perguruan tinggi yang mengharapkan kenyamanan, sehingga pentingnya peranan teknologi.

Lebih jauh dikatakan, smart

campus hadir akibat sistem yang menggunakan teknologi dan internet sebagai perantaranya. Smart campus atau kampus yang smart diharapkan menjadi kampus yang dapat mencerdaskan mahasiswa dengan sistem yang dikelola oleh IT. Bukan berarti smart campus merupakan kampus yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa pintar atau tenaga pengajar yang dapat mencerdaskan mahasiswanya. Namun smart campus adalah kampus yang memadukan, mengkombinasikan, menggabungkan dan mengimplementasikan proses belajar

mengajar dengan menggunakan teknologi informasi. Sehingga semua sistem yang menunjang proses belajar mengajar juga menggunakan teknologi.

Selain itu, penyebaran informasi di lingkungan kampus akan lebih cepat dan lebih luas, mulai dari evaluasi berupa kuisioner, pemberian tugas dan materi hingga pengumuman dan mampu memudahkan pimpinan di kampus untuk menganalisa dalam mengambil keputusan.

Jika ini sudah diterapkan, maka penerapan tekonologi untuk pelayanan di kampus akan lebih baik. (dys)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 10 Juli 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 10 Juli 2019

Magnet Investasi Dunia MASYARAKAT NTB patut berbangga. NTB, secara perlahan menjelma sebagai magnet investasi dunia. Salah satunya adalah KEK Mandalika. Bahkan, KEK Mandalika ‘’mengundang’’ investor luar negeri untuk ikut berpartisipasi. Investasi dunia di sana, hampir pasti dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan MotoGP. Meskipun, di sisi lain ada juga investasi yang sudah masuk, namun tidak jelas kelanjutannya. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB merilis bahwa ada 28 perusahaan yang terindikasi tidak tertib LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Penelusuran yang dilakukan oleh tim dari Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal pada DPMPTSP Provinsi NTB, pada 22 April 2019 melaporkan, bahwa 28 perusahaan itu meruapakan bagian dari 48 perusahaan yang didatangi lokasi izin investasinya.

Nilai investasi yang berpotensi gagal dari yang direncanakan mencapai Rp2.057.521.700.000 (US$=Rp13.500). Ini sejalan dengan BKPM RI meminta NTB menelusuri 139 perusahaan yang mengajukan izin investasi pada 2017-2018 lalu. Pada 18 Juni 2019, dari 25 perusahaan yang didatangi, 14 perusahaan berpotensi batal investasinya mencapai Rp421.640.380.000 (US$=Rp13.500). Tim masih akan menelusuri perusahaan-perusahaan lain yang masuk dari 139 perusahaan yang diminta di cek oleh BKPM- RI. Ada yang menjual lahannya, ada yang tidak jadi berinvestasi, ada yang hanya konstruksi tapi tidak LKPM. Ada yang lahannya kosong. Ada juga yang tidak ditemukan jejaknya. Tim bertanya sampai ke pemerintah desa dan kelurahannya. seluruhnya adalah investor asing yang izinnya dikeluarkan oleh BKPM-RI. Diantaranya. PT. Sky Investment Group (Hongkong, Cina) di KLU. PT. Origin Resort Lombok (Hongkong, Cina, Perancis) di Loteng. PT. Unistra Internasional Create (Jepang) di Kota Mataram. PT. Evershine Pemenang Abadi (Taiwan) di Kota Mataram.

PT. New House (Australia) di Lobar. PT. Woory Investment and Development Property (Korsel, Indonesia) di Loteng. PT. Marcel Real Estate Pulau Indonesia (Italia) di KLU. PT. Gili Wisata Indah (Belanda) di KLU. PT. Simahi Beach Resort (Inggris, Indonesia) di Lobar. PT. Masoan Peter Turral (Australia, Indonesia) di Lobar.

PT. Primacitilink (Slovakia) di Lobar.

PT. Virgin Indonesia (Belgia) di Lotim. PT. Baik House City (Prancis) di KLU, PT. Raj Investment Indonesia (Australia) di KLU. PT. Lombok Investma Indonesia (Polandia, Indonesia) di Lobar. PT. AG Emi Development (Prancis, Inggris) di Loteng. PT. Tera Selong Real Estate (Jerman) di Loteng. PT. Resort Beach Development (Singapura) di Lotim.

PT. Galery Property Development (Singapura, Kanada) di Lotim.PT. Antara Dusun Air (Singapura) di KLU. PT. Geomek Korea Lombok (Korea Selatan) di Lombok Timur. PT. VLI (Indonesia) di Kota Mataram. PT. Secret Hide Away (Perancis) di Loteng. PT. DHT Bumi Budhi Sejahtera (Korsel) di Lotim. PT. Bellevue (Bulgaria) di Lotim. PT. Shamadhra Estate Indonesia (Hongkong, Cina) di Loteng. PT. Brow Bros Lombok (Irlandia, Spanyol) di Loteng.

Selanjutnya PT. Raja Guangxi International Organization (China, Singapura) di Kabupaten Bima. PT. Terra Tour Sumbawa (Siprus, Bulgaria) di Kabupaten Bima. PT. Lombok Internasional Resources (Singapura) di Dompu. PT. Lakey Mimpi International (Jepang) di Dompu. PT. Clemenceau Sinar Nirmala (Australia, Prancis) di KSB. PT. Shinning Blue Sea (Swiss, Indonesia) di Sumbawa.

PT. Sumbawa Pelita Energi (China, Indonesia) di Sumbawa. PT. Jeeva Resort Hotels (AS, Indonesia) di Lobar. PT. Puri Mas Lombok (Belanda,Indonesia) di Lobar. PT. Boka Internation Invest (Tunisia) di KLU. PT. Yamma Pool Investment (Australia) di KLU. PT. Lombok Australia Joint Enterprises (Australia) di KLU. PT. Pacula Lombok International (Australia) di Lobar. PT. Lombok Pulau Surga (Australia, Indonesia) di Lobar. PT. Maju Tumbuh Bersama (Australia, Indonesia) di Lobar dan PT. Blackwell Estates (Inggris) di Loteng.

Ketidakjelasan jejak investasi para investor ini membuat Pemda mengusulkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) RI untuk mencabut izin puluhan investasi dalam dan luar negeri. Rekomendasi ini didasarkan atas ketidakpastian realisasi investasi di NTB yang telah diajukan oleh pemodal. Umumnya pemodal luar negeri kepada pemerintah pusat. Setelah itu, tidak ada salahnya membuka kembali keran investasi bagi investor yang serius. Supaya ke depan NTB benar-benar menjadi pusat investasi dunia. Untuk menguji keseriusan para investor, bila perlu pemerintah memberlakukan bank garansi. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Menggugat 1 Juli sebagai Hari Lahir Kepolisian IAPA yang bisa membuktikan bahwa 1 Juli merupakan hari kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti yang selama ini dikenal masyarakat dan diperingati secara turun temurun oleh Polisi?

Pernyataan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian pada genpi.co, 1 Juli 2019 lalu, yang mengungkap bahwa hari lahir Polri, bukan 1 Juli tampaknya memberi angin baru bagi pelurusan sejarah kapan sesungguhnya Polri bermula.

Tiap tanggal 1 Juli kesibukan mesti mewarnai institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Suka cita menyambut ulang tahun –begitu biasanya dikenal- insan Bhayangkara ini berlangsung dengan berbagai kegiatan. Namun, siapa sangka bahwa selama ini institusi Polri telah salah kaprah ‘mewarisi’ 1 Juli sebagai hari lahir korps Bhayangkara.

Perhatikanlah baliho-baliho dan spanduk-spanduk serta media pengumuman lainnya yang terpampang di seluruh tanah air, khususnya di masing-masing Kepolisian Daerah yang berkedudukan di provinsiprovinsi dan Polres-Polres yang berkedudukan di kabupaten/kota di tanah air serta di tempat-tempat pelaksanaan berbagai kegiatan menyambut perayaan 1 Juli.

Pada baliho maupun spandukspanduk tertulis beragam sebutan untuk perayaan ini, seperti, HUT Polri, HUT Bhayangkara, Dirgahayu Polri atau Dirgahayu Bhayangkara. Kata HUT merupakan singkatan dari hari ulang tahun yang jelas bermakna kelahiran. Demikian pula dengan kata Dirgahayu yang berarti panjang umur, yang biasanya diucapkan jika berulang tahun. Itu artinya bahwa 1 Juli dirayakan sebagai hari dimana Institusi Kepolisian (Polri) dilahirkan.

Mari melihat dengan cermat tentang tanggal 1 Juli yang selama ini diklaim sebagai Hari Ulang Tahunnya Polri. Merujuk buku berjudul Pearl Harbor Hiroshima Nagasaki Kepolisian RI ditulis oleh Komjen. Pol. (Purn) Drs. Arif Wachjunadi, yang menuangkan sejarah Polri secara rigit, pernyataan Kapolri tersebut nyaris sejalan dengan hasil peneliatian yang dituangkan dalam buku tersebut.

Puluhan tahun sudah, Institusi Kepolisian Negara RI secara ‘turun temurun’ mewarisi 1 Juli sebagai hari lahirnya Polri. Dasarnya adalah Penetapan Pemerintah RI Nomor 11/SD tahun 1946, yang berlaku mulai 1 Juli 1946. Itulah sebabnya tanggal 1 Juli beserta tahun 1946, dijadikan rujukan bagi tanggal dan jumlah usia Polri. Maka tidak heran jika baliho dan spanduk-spanduk perayaan tersebut bertuliskan HUT/Dirgahayu Polri ke- sekian (dihitung mundur ke tahun 1946). Entah kapan, dimana, mengapa dan siapa yang memulai menggunakan istilah HUT/ Dirgahayu ini, tidak jelas.

Mencermati lebih jauh Penetapan Pemerintah RI Nomor 11/SD tahun 1946, yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Menteri Dalam Negeri Soedarsono, tanggal 25 Juni 1946, yang menetapkan bahwa mulai tanggal 1 Juli 1946 Kepolisian

Oleh: Naniek I Taufan

pan Pemerintah RI Nomor 11/SD tahun 1946, yang selama ini dijadikan dasar lahirnya Polri bukan merupakan Akte Kelahiran Polri.

(Wartawati, Penulis Buku) tidak lagi berada di bawah Kementrian Dalam Negeri melainkan beralih statusnya menjadi Djawatan tersendiri yang langsung berada di bawah Perdana Menteri. Isi dari Penetapan Pemerintah RI Nomor 11/SD tahun 1946, hanya menyebutkan bahwa Kepolisian menjadi Djawatan tersendiri yang langsung berada di bawah Perdana Menteri, tidak lagi di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Dari surat Penetapan Pemerintah RI Nomor 11/SD tahun 1946 ini, tidak satu kata pun apalagi kalimat yang menyebutkan 1 Juli sebagai hari kelahiran Polri, melainkan menetapkan status baru yang menempatkan Polri berkedudukan setingkat Departemen lain di negara ini dan Kepala Kepolisian Negara berada setingkat dengan Menteri Kabinet.

Maka dari mana asalnya 1 Juli diperingati sebagai HUT/Dirgahayu Polri/Bhayangkara? Tidak jelas siapa yang pertama kali dan sejak kapan perayaan 1 Juli diperingati sebagai hari lahirnya Polri. Seluruh dokumen menyangkut hal ini yang ditemukan di Arsip Nasional RI (Dokumen Kepolisian Negara No. 351, 352, 1216, dan 1217), menyebutkan bahwa perayaan tersebut disebut sebagai Hari Kepolisian. Tidak satu pun dokumen yang menyebut tentang Hari Bhayangkara maupun HUT Polri seperti yang banyak dijumpai pada baliho-baliho maupun spanduk-spanduk tiap kali tanggal 1 Juli tiba. Dalam dokumen-dokumen resmi tersebut yang ada hanya tertulis Hari Kepolisian.

Setidaknya hal ini tercantum dalam seluruh dokumen resmi yang tersimpan di Arsip Nasional RI (Kepolisian Negara Nomor 352) tentang perayaan dua tahun Hari Kepolisian yang upacara perayaannya diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 1948 di Yogyakarta.

Dokumen tersebut menyebutkan perayaan Hari Kepolisian bukan HUT Kepolisian ataupun Dirgahayu Kepolisian. Ada pula selembar dokumen lainnya pada nomor dokumen yang sama menyebut 1 Juli sebagai Police Day. Demikian pula dengan dokumen Kepolisian Negara bernomor 1217, yang berisi laporan intelijen mengenai tanggapan masyarakat tentang sekitar perayaan tersebut, yang juga seluruh dokumennya menyebutkan Hari Kepolisian.

Bahkan dokumen Kepolisian Negara Nomor 351, Order Nomor 83 poin 2 tentang peringatan dua tahun Djawatan Kepolisian Negara yang ditandatangani oleh Wakil kepala Kepolisian Negara, R. Soemarto, secara tegas menyebutkan bahwa perayaan Hari Kepolisian yang dilakukan pada 6 Juli 1948 tersebut merupakan perayaan terpisahnya Djawatan Kepolisian Negara dari Kementerian Dalam Negeri dan berdiri sendiri sebagai Djawatan tersendiri. Dan perayaan tersebut dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Hari Kepolisian. Dari dokumen ini menjelaskan dua hal, yakni perayaan 1 Juli adalah perayaan terpisahnya Djawatan Kepolisian Negara dari Kementerian Dalam Negeri dan berdiri sendiri sebagai Djawatan

RADIO

tersendiri dan perayaan tersebut adalah perayaan Hari Kepolisian, bukan hari kelahiran Kepolisian.

Penetapan Pemerintah RI Nomor 11/SD tahun 1946, jelas bukanlah dasar hari lahirnya Kepolisian dan tidak pula menyebut-sebut HUT/Dirgahayu Polri.

Jika 1 Juli dikatakan sebagai hari kelahiran Polri, dasar itu begitu lemah. Karena selain dengan tegas PP tersebut tidak ada menyebut hari lahirnya Polri melainkan terpisahnya Polri dari Kemendagri.

Hal ini merupakan proses yang sangat –sekali lagi- sangat biasa terjadi dalam lembaga atau institusi negara seperti ini. Jika berdiri sendiri ini dianggap sebagai hari lahirnya Polri, juga sangatlah lemah.

Mari melihat bahwa momentum 1 Juli tidak cukup membuat Kepolisian benar-benar berdiri sendiri. Alasannya adalah, pertama, karena dengan Penetapan Pemerintah RI Nomor 11/SD tahun 1946 yang kemudian dinilai tidak mampu menyelesaikan pembenahan administrasi dan teknis dalam tubuh Kepolisian sehingga kemudian keluarlah penetapan lain yakni Penetapan Pemerintah RI, Nomor 19/A/SD Tahun 1946, yang isinya adalah Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap keamanan di masing-maisng wilayahnya tanpa adanya pengaturan hubungan antara Gubernur, Residen dan Bupati dengan Kepala Kepolisian.

Itu artinya masih ada campur tangan Pamongpraja dalam urusan keamanan di daerah sehingga membatasi langkah koordinasi langsung Kepolisian dalam menangani masalah kamtibmas secara nasional. “Dua tangan” yang bekerja dalam mengurus hal yang sama, tentu saja menimbulkan ketidakmasimalan dalam bekerja, terutama ini menyangkut keamanan nasional. Kepolisian berusaha membenahi hal ini untuk dapat bekerja maksimal terfokus pada urusan kamtibmas nasional.

Alasan kedua adalah pada tanggal 1 Agustus tahun 1947 Polri kemudian diintegrasikan ke dalam tubuh ABRI dengan Penetapan Dewan Pertahanan Perang. No. 112 tentang militerirasi Kepolisian Negara. Lalu pada tanggal 1 Juli tahun 2000 Polri kembali dinyatakan sebagai lembaga yang independen karena terpisah dari Departemen Pertahanan (Dephan). Ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 89 tahun 2000 yang menyatakan status Polri sebagai lembaga independen langsung berada di bawah pengawasan Presiden RI. Itu artinya, Polri masih ‘keluar masuk’ dalam lembaga maupun departemen lainnya, yang tidak ada bedanya dengan proses berdasarkan keluarnya Polri dari Kementerian Dalam Negeri. Perkembangan demi perkembangan yang terjadi inilah yang membuat jika dengan alasan Polri berdiri sendiri pada 1 Juli 1946 dianggap sebagai hari lahir Polri, adalah hal yang tidak mendasar.

Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat biasa dalam kehidupan bernegara seperti halnya asimilasi atau peleburan atau dibentuknya lembaga/institusi baru untuk alasan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan negara yang terfokus. 1 Juli, lebih tepat diperingati sebagai hari dimana institusi Kepolisian mulai berdiri sendiri. Sehingga 1 Juli tidak memiliki alasan sejarah yang kuat sebagai hari lahirnya Kepolisian.

Melihat lemahnya alasan tersebut, maka pantaslah untuk menggugat tanggal 1 Juli bukanlah sebagai HUT Polri, bukan pula HUT Bhayangkara apalagi Dirgahayu Polri maupun Dirgahayu Bhayangkara. Karena 1 Juli bukanlah hari kelahiran Polri karena Peneta-

Lalu kapan Polri Lahir?

Di tengah telah ditasbihkannya 1 Juli sebagai hari kelahiran Polri selama berpuluh-puluh tahun, saat mana kelahiran institusi ini yang sesungguhnya, menjadi menarik untuk ditelusuri jejaknya.

Dalam sejarah perjalanan institusi Kepolisian, ada tiga peristiwa penting yang mewarnai rentetan sejarah yang menyisakan tiga tanggal “keramat”, yakni 19 Agustus 1945, 21 Agustus 1945 dan 1 Juli 1946.

Pertama adalah 1 Juli telah jelas bukanlah merupakan hari lahirnya Kepolisian. Kedua adalah tanggal 19 Agustus 1945, dimana inilah waktu pertama kalinya Kepolisian Negara RI mulai dibicarakan dan dibentuk secara resmi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, yakni, ketika pada sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang kedua. Dalam siding kedua PPKI ini, Kepolisian dibentuk dengan nama Badan Kepolisian Negara. Namun Kepolisian kala itu bukanlah lembaga yang berdiri sendiri sebagai sebuah institusi melainkan hanya menjadi bagian yang dimasukkan ke dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Peristiwa ini tampaknya menjadi peristiwa biasa saja yang tidak memiliki nilai dan urgensi disebut sebagai peristiwa dimana Kepolisian mulai dilahirkan.

Dan yang ketiga adalah tanggal istimewa yang tidak boleh dilupakan oleh Polri, 21 Agustus 1945. Empat hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, yakni pada tanggal 21 Agustus 1945, Polisi seluruh Indonesia kemudian mengikrarkan diri bersatu dengan nama Polisi Republik Indonesia (PRI) dalam peristiwa Proklamasi Polisi. Peristiwa ini menjadi momentum pertama kalinya Polisi seluruh Indonesia dengan berbagai nama baik yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang maupun lainnya, seperti Kotoka, Futsuka, Polisi Matjan, Tokubetsu Keisatsutai (Polisi Istimewa) dan lainnya, memproklamasikan diri, bersatu sebagai Polisi Republik Indonesia (PRI). (*)

POJOK Program NTB ’’Zero Waste’’, Dinas LHK sebut bank sampah belum bergerak Butuh kerja cepat dan kerja cerdas

*** KPK atensi aset bermasalah milik Pemkot Mataram

Harus diusut tuntas

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 10 Juli 2019

Kemenkes Tetapkan RSUP NTB Jadi ’’Medical Tourism’’ Dari Hal. 1 Karena kita prospeknya cukup bagus untuk pengembangan medical tourism ke depan,’’ ucapnya.

Salah satu layanan unggulan di RSUP NTB yang dapat dijual untuk medical tourism adalah layanan pengobatan penyakit kanker. RSUP NTB sudah memiliki alat yang canggih untuk pengobatan penyakit kanker.

Untuk mendukung medical tourism ini, kata Hamzi memang perlu kolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Pihak RSUP menyiapkan pelayanan dari sisi medis. Sedangkan Dinas Pariwisata dapat menjual paket wisata medical tourism NTB. Untuk mendukung pengembangan medical tourism di NTB, kata Hamzi, pihaknya sudah mengusulkan anggaran untuk

pembangunan gedung trauma centre dilengkapi dengan helipad. Gedung trauma centre tersebut diperlukan untuk mendukung gelaran MotoGP 2021.

Hamzi menyebutkan, pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp92 miliar untuk pembangunan gedung trauma centre enam lantai dilengkapi helipad. Usulan anggaran sudah masuk ke Biro Perencanaan Kemenkes untuk dapat dialokasikan dalam APBN 2020. ‘’Di situ ada layanan lain untuk menunjang trauma centre. Misalnya tempat layanan luka bakar. Sebenarnya sudah ada sekarang, tinggal kita pindah saja kalau gedung itu sudah jadi.

Gedung ini plusnya ada helipadnya,’’ kata Hamzi. (nas)

Masih Menunggu KPK Dari Hal. 1 Penyidik Subdit III Tipikor sebelumnya meminta lagi masukan KPK. Perihal, harga pembanding dari item alatalat marching band yang diduga kemahalan. Hal itu untuk mengungkap modus rekayasa harga spesifikasi barang.

“Rekanan sudah kita periksa. termasuk suplier barang yang merek yang itu. Soal harga pembanding,” jelasnya. Harga pembanding itu diperlukan untuk pembuktian kongkalikong antara dua tersangka.

Mereka para tersangka itu antara lain mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA MI, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). Kemudian, Direktur CV EE, LB, rekanan pemenang tender.

CV EE memenangi dua tender berbeda pada proyek dengan kategori yang sama.

Pengadaan alat kesenian marching band dibagi dalam dua paket.

Paket pertama dibuat dengan HPS Rp1,68 miliar.

CV EE memenangi tender dengan penawaran Rp1,57 miliar. Paket dengan HPS senilai Rp1,062 miliar juga dimenangi CV EE juga dengan harga penawaran Rp982,43 juta.

Proyek pengadaan bernilai total Rp3,38 miliar.

Pengadaannya diperuntukkan bagi lima untuk SMA/ SMK negeri dan empat untuk sekolah swasta. Dalam kasus itu, BPKP menghitung kerugian negara yang timbul mencapai Rp702 juta. (why)

Revitalisasi Posyandu, untuk NTB Sehat Cerdas Dari Hal. 1 Pemprov NTB bekerjasana dengan PKK dan seluruh stakeholder lainnya, kata Wagub yang lebih akrab disapa Umi Rohmi tersebut, akan menyasar pada upaya merubah atau merevitalisasi Posyandu pasif menjadi aktif.

Fungsi Posyandu yang selama ini hanya bergerak pada pelayanan menimbang berat bayi, memeriksa ibu hamil, dan ibu menyusui akan direvitalisasikan menjadi Posyandu keluarga.

Posyandu keluarga adalah terobosan dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan, dengan pendekatan keluarga yang melaksanakan kegiatan secara rutin tiap bulan, dengan cakupan 5 Program utama. Yakni KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Diare.

Kegiatan tersebut juga akan diintegrasikan dengan program dari lintas sektor, yaitu Kelas Remaja, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (PUP), program Keluarga Sakinah, Ketahanan Pangan, Pertanian serta peran aktif tokoh agama (Dai Kesehatan).

Tidak cukup sampai disitu, kata Umi Rohmi. OPD yang memiliki program yang sama di tingkat desa juga akan disinergikan untuk mendorong terwujudnya inovasi pelayanan Posyandu mandiri tersebut.

Hal senada disampaikan Asisten III Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM pada Rakor Pokjanal Posyandu tingkat Provinsi NTB, Senin (8/7).

Ia menegaskan Revitalisasi Posyandu adalah peningkatan posyandu ke strata yang lebih baik.Yakni peningkatan status dari Posyandu Purnama & Mandiri menjadi Posyandu Keluarga. ‘’Satu Posyandu keluarga untuk satu desa atau kelurahan,’’ tegasnya.

Jadi semua Posyandu yang tersebar di Provinsi NTB diarahkan menuju Posyandu keluarga. ‘’Kami mengindentifikasi apa saja yang harus dilakukan dalam percepatan revitalisasi Posyandu ini,’’ ungkapnya.

KemudiankKita akan turun ramai-ramai ke kabupaten/ kota untuk melakukan pembinaan. ‘’Setelah itu dimonitoring dan dievaluasi,’’ imbuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menambahkan Posyandu merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM). Dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Tujuannya kata Eka, adalah memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, sekaligus mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). ‘’Terlebih angka gizi buruk (stunting) di NTB masih rektif tinggi,’’ terangnya. Misalnya tahun 2017 masih mencapai 150 ribu anak, atau sekitar 37,2 persen. Meski mengalami penyusutan hingga 32 per-

sen. Namun menurut Eka, angka kasus sebanyak itu termasuk katagori buruk.

Sehingga upaya merevitalisasi Posyandu yang ada, perlu dipercepat guna memberi pembinaan dan pemantauan.

Bahkan dalam pandangannya, diperlukan advokasi dan sosialisasi pemanfaatan dana desa untuk Posyandu. Menurutnya dukungan anggaran dari dana desa sangat efisien guna mendukung segala kebijakan pelayanan kesehatan posyandu di desa.

Hal itu diamini Kepala Dinas BPMPD NTB Dr. H. Ashari SH. MH. Ia berjanji akan memperkuat intervensi dana desa demi terwujudnya program reviltalisasi Posyandu ini. Sebab dana desa diberikan secara luas untuk peningkatan kesehatan dalam hal penguatan Pokjanal Posyandu.

Namun di beberapa kecamatan dan kabupaten, anggaran untuk penguatan Pokjanal tidak terealisasi dengan baik. Hal itu menurut Azhari dikarenakan belum adanya regulasi sebagai landasan dari setiap kebijakan anggaran untuk memperkuat kegiatan Pokjanal Posyandu kesehatan.

Beberapa strategi yang akan ditempuh Pemda NTB untuk program revitalisasi Posyandu ini. Pertama, peningkatan strata Posyandu aktif (Purnama dan Mandiri) menjadi Posyandu keluarga. Dalam hal ini akan diperkuat proses identifikasi, pemetaan, pembinaan ke kabupaten kota dan kegiatan monitoring serta evaluasi lapisan Posyandu untuk mengukur keberhasilan lapisan posyandu yang akan direvitalisasi.

Kedua, pembentukan Pokja Posyandu tingkat desa. Akan dipilih anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu di tingkat (Pokjanal) sebagai kader.

Ketiga; Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai. Keempat, sistem informasi Posyandu melalui Revitalisasi Dasawisma. Kelima, menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP).

Keenam, Konvergensi Penanganan Masalah Kesehatan yang difokuskan pada pelayanan kesehatan dasar untuk semua umur. Bina Keluarga Balita (BKB), pembentukan kelas stunting dan kelas ibu hamil. Juga melakukan sosialisasi zero waste, sosialisasi kebencanaan, sosialisasi pelestariaan lingkungan, sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dari tim DP3AP2KB. Sosialisasi bahaya narkoba dari tim BNN. Sosialisasi manajemen keuangan keluarga oleh Bank Indoensia. Sosialisasi ketahanan keluarga, Pola Asuh Anak Remaja (PAAR) dan Posyandu awards. (r)

Halaman 15

Dugaan Suap Tahanan Kabur Pemerintah Distribusikan 21 Ribu Vaksin Rabies Luput dari Dakwaan Mataram (Suara NTB) – Oknum anggota Polda NTB, Kompol TM dihadapkan pada majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Mantan Kasubdit Pengamanan Tahanan Dittahti Polda NTB ini mulai diadili atas dugaan korupsi pungutan fasilitas kepada para tahanan sepanjang tahun 2018. Dugaan suap atas kaburnya tahanan narkoba tak disinggung jaksa penuntut umum.

Perwira melati satu ini diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum, Marollah, Selasa (9/7). Sidang tersebut dipimpin ketua majelis hakim Sri Sulastri, dan hakim anggota Fathurrauzi dan Abadi. Marollah mendakwa TM dengan tiga pasal berlapis. Antara lain, pasal 12 huruf e dan atau pasal 12 huruf b dan atau pasal 11 juncto pasal 12A ayat 1 dan ayat 2 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 65 KUHP. “Bahwa terdakwa telah memaksa saksi yang merupakan tahanan Rutan Polda NTB untuk memberikan sesuatu kepadanya,” kata Marollah memulai pembacaan surat dakwaannya. Modusnya, sambung dia, seperti diutarakan saksi seorang tahanan narkoba, Azhari yang dimintai duit Rp300 ribu.

Uang itu ditukar dengan fasilitas penggunaan ponsel selama di kamar tahanan. “Saksi Azhari mengatakan bahwa uang Rp300 ribu diberikan kepada terdakwa, dan diminta untuk diam-diam dan jangan sampai kelihatan kamera CCTV ketika menggunakan HP,” ujarnya.

Tak sampai di situ, Azhari dimintai uang lagi ketika meminta pindah kamar ke lantai satu. Awalnya Azhari bosan karena ditempatkan di kamar tahanan lantai dua. “Untuk pindah kamar tahanan ini, saksi Azhari kembali diminta terdakwa membayar Rp500 ribu. Uang tersebut kemudian diberikan saksi Azhari di ruang kerja terdakwa di lantai dua,” sebut Marollah.

Tahanan kasus narkoba lainnya Firman Ramadani juga mengalami hal serupa. Firman langsung ditarik Rp300 ribu karena tertangkap tangan menggunakan ponsel.

“Firman Ramadani hanya memiliki Rp100 ribu. Terdakwa pun menerimanya dan mengembalikan HP-nya dan diizinkan untuk menggunakan,” bebernya. Tahanan lainnya, Sarifudin alias Abu menyetor Rp750 ribu agar bisa memakai matras di kamar tahanan. Harga itu setelah sebelumnya Abu menawar dari patokan awal Rp1 juta dari TM. “Kalau tidak dibayarkan, saksi diancam mendekam di sel tikus yang berada di lantai atas,” ungkap Marollah.

Tak Diungkap Satu tahanan lagi yang sempat menggegerkan karena pelariannya dari bangunan rutan yang baru diresmikan tahun 2017 ini.

Yakni Dorfin Felix –terdakwa hukuman mati kasus narkoba 2,98 kg. Marollah hanya menguraikan imbalan yang diterima terdakwa TM karena sudah memberi fasilitas istimewa kepada Dorfin.

“Melalui terdakwa, saksi Dorfin menerima uang dari luar negeri dalam dua periode penerimaan,” kata Marollah.

Penerimaan pertama, sambung dia, terdakwa TM mengambilkan Dorfin uang sebesar Rp7,9 juta. Uang tersebut kemudian dipakai untuk membeli ponsel pintar seharga Rp2 juta dan kartu perdana seharga Rp100 ribu. Ada juga satu unit televisi di kamar tahanan Dorfin.

Pada pemberian kedua, Dorfin menyetor lagi Rp7,6 juta. Atas bantuan itu, Dorfin mengupah TM dengan uang tunai Rp500 ribu.

Indikasi suap atas kaburnya Dorfin pada 21 Januari 2018 lalu tidak diungkap dalam dakwaan.

“Kami jaksa penuntut umum hanya menyusun dakwaan dari berkas penyidik Polda NTB. Karena itu tidak dicantumkan maka tidak ada di dalam dakwaan,” jelas Marollah ditemui usai persidangan.

Sementara penasihat hukum terdakwa, Edi Kurniadi mengatakan tidak mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa tersebut. “Langsung saja ke pemeriksaan saksi. Langsung pembuktian,” ujarnya. (why)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah mendistribusikan 21.000 vaksin untuk mengeliminasi dampak rabies di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa.

Hingga saat ini, rabies masih mengancam. Masyarakat diminta tetap waspada.

“Kalau di Lombok tidak ada masalah. Di Pulau Sumbawa yang masih jadi perhatian,” kata Kepala Bidang Kesehatan Kewan (Keswan) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, drh. Bima Priyatmaka di ruang kerjanya, Selasa (9/7).

Vaksin didistribusikan sebanyak 9.000 fcs ke Kabupaten Dompu, 3.000 fcs + 2.000 fcs di Kabupaten Sumbawa, 2.000 fcs + 3.000 fcs di Kabupaten Bima dan 1.000 fcs di Kota Bima.

Vaksin-vaksin ini telah didistribusikan langsung ke dinas terkait di kabupaten kota di Pulau Sumbawa untuk meminimalisir penularan rabies.

Vaksni-vaksin ini, kata drh.

Bima, mewakili Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, akan disuntikkan ke hewan-hewan peliharaan masyarakat. Umumnya anjing.

Mengingat, rabies pertama kali terdeteksi di Kabupaten Dompu, akibat gigitan anjing peliharaan.

Secara umum, perkembangan penanganan rabies di NTB sampai Juli 2019, seperti disampai-

kata Sekretaris Dinas Sosial (Disos) NTB, Huailid dikonfirmasi di Mataram, Selasa (9/ 7) siang.

Ia menyebut 100 orang yang akan diberikan Jadup tahap I secara simbolis tersebut sebanyak 50 orang perwakilan dari Kota Mataram dan 50 orang dari KSB. ‘’Diserahkan simbolis yang 100 orang itu di acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi yang juga dirangkaikan dengan Hari Koperasi,’’ terangnya.

Sebanyak 15.069 korban gempa yang ada di Kota Mataram dan KSB sudah selesai dibuatkan rekening untuk pencairan Jadup. Pencairan bantuan Jadup untuk korban gempa di Kota Mataram dan KSB tersebut masuk tahap I. Dana bantuan Jadup tahap I cair sebesar Rp11,459.400.000 untuk korban gempa di empat kabupaten/kota.

Dimana, sebanyak 3.380 korban gempa di Lombok Barat sudah menerima jadup sebesar Rp2,028 miliar. Kemudian 650 korban gempa di Lombok Tengah telah meneri-

ma jadup sebesar Rp390 juta.

Sedangkan Jadup sebesar Rp4.585.200.000 akan segera cair untuk 7.642 korban gempa di Kota Mataram. Kemudian Jadup sebesar Rp4.456.200.000 akan segera cair untuk 7.427 korban gempa di KSB. Masing-masing jiwa akan mendapatkan bantuan Jadup sebesar Rp600 ribu.

Sementara untuk bantuan Jadup tahap II, kata Huailid tergantung kecepatan Pemda kabupaten/kota terdampak gempa menyelesaikan pendataan atau validasi. Ia mengatakan, lambatnya pendataan ini akibat Pemda kabupaten/kota kekurangan anggaran untuk melakukan pendataan masyarakat yang akan menerima Jadup.

Sehingga, solusinya para Pendamping Keluarga Harapan (PKH) yang akan diterjunkan melakukan pendataan. Selain itu, Pemda juga bisa meminta bantuan Pekerja Sosial (Peksos) yang ada di kabupaten/kota. ‘’Kendalanya wilayah yang sulit dijangkau. Kemudian ada yang meninggal, jadi TKI dan pindah domisili. Sehing-

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengatakan masih melakukan finalisasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Perubahan 2019 dan RAPBD murni 2020. Rencananya, KUAPPAS akan diserahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke DPRD NTB pada pekan ini.

Sementara itu, pembahasan RAPBD Perubahan dan RAPBD murni 2020 direncanakan dilakukan bersamaan.

Artinya, akan ada dua APBD yang akan dibahas sebelum masa jabatan anggota DPRD NTB periode 2014-2019 berakhir, September mendatang.

“Masih kita finalisasi, nanti ada rapat terakhir. Baru kita kirim ke DPRD,” kata Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB,

ga pendataannya belum selesai,’’ ungkapnya.

Untuk Jadup tahap II, sebanyak 861.042 korban gempa datanya sedang diusulkan ke Kemensos sebesar Rp516.625.200.000. Tersebar di tujuh kabupaten/kota, yakni Kota Mataram sebanyak 1.249 jiwa dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp749.400.000.

Kemudian Lombok Barat sebanyak 149.392 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp89.635.200.000, Lombok Tengah sebanyak 285.508 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp171.304.800.000. Selanjutnya, Lombok Utara sebanyak 233.541 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp140.124.600.000, Lombok Timur 119.277 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp71.566.200.000.

Selain itu, KSB 66.420 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp39.852.000.000 dan Sumbawa 5.655 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp3.393.000.000.

Sehingga total kebutuhan anggaran untuk pembayaran jadup tahap II sebesar Rp516.625.200.000. (nas)

Dinas LHK Sebut Bank Sampah Belum Bergerak Dari Hal. 1 Kerjasama itu untuk riset, pengembangan teknologi sampai pemasaran hasil olahan sampah yang akan diolah menjadi bahan bakar energi listrik.

Dinas LHK menargetkan tahun ini terbangun pabrik pengolahan sampah kapasitas 5 ton sehari. Pabrik tersebut akan mengolah sampah menjadi bahan bakar energi listrik khususnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Madani mengatakan, Dinas LHK akan membeli mesin pengolah sampah sebanyak satu unit setelah penetapan APBD Perubahan 2019. Mesin pengolah sampah ini nantinya akan dikembangkan oleh Science Technology and Industrial Park (STIP) NTB yang berada di Banyumulek untuk kapasitas yang lebih besar. ‘’Kita sudah mulai pengolahan sampah untuk residu pembakaran campuran batu bara. Jadi semua sampah nanti dibuat jadi pelet sampah. Tahun ini kita mulai uji coba untuk skala 5 ton sehari.

Nanti kita dorong akan dikembangkan di STIP untuk pengembangan yang lebih besar,’’ kata Madani.

Mesin pengolahan sampah yang diadakan tahun ini rencananya akan ditempatkan di

Tempat Pemrosesan Industrialisasi Sampah Rincung.

Dengan adanya pabrik pengolahan ini semua jenis sampah dapat diolah menjadi pelet.

Pelet sampah inilah yang akan menjadi campuran batu bara untuk bahan bakar PLTU. ‘’Tahun ini sudah kita mulai di anggaran perubahan kita beli satu unit. Nanti dicontoh oleh STIP untuk pengembangan karena sederhana alatnya,’’ ujarnya.

Terkait pasar pelet sampah ini, Madani mengatakan nantinya bank sampah bisa bekerjasama dengan PLTU Jeranjang, PLTU Sambelia dan PLTU AMNT. Bahkan, kata Madani, pelet sampah untuk kebutuhan PLTU Jeranjang didatangkan dari Bali.

Madani mengatakan, nantinya mesin pengolahan sampah menjadi bahan bakar energi listrik ini harus ada di bank sampah yang dibentuk di kabupaten/kota. Dengan adanya pabrik pengolahan ini, ia yakin tak akan ada lagi sampah yang memenuhi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebun Kongok. Pasalnya semua jenis sampah, baik plastik dan organik dapat diolah menggunakan mesin tersebut.

Berdasarkan data Dinas LHK NTB, sekitar 80 persen sampah masih dibuang sembarangan di NTB. Sampah

drh. Bima. Untuk Pulau Sumbawa, kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Nakeswan Provinsi NTB untuk pengendalian rabies diantaranya pelarangan keluar masuknya HPR dari Pulau Sumbawa.

Sosialisasi secara massif bersama stakeholders, vaksinasi HPR berpemilik, serta Bimtek investigasi wabah. Kegiatan yang tak jauh beda juga dilakukan di Pulau Lombok. Penularan rabies, khusus di Pulau Sumbawa diperkirakan akibat masuknya HPR dari luar NTB. Anjing oleh masyarakat petani, terutama di Kabupaten Dompu, biasanya dijadikan hewan penangkal masuknya babi hutan yang dapat merusak tanaman jagung.

“Anjing ini biasanya diikat di ladang jagungnya agar dia terus menggonggong supaya babi takut masuk. Setelah panen, anjing ini dilepas. Nanti ditangkap lagi saat dibutuhkan.

Tidak menutup kemungkinan, selama liar dia digigit oleh anjing yang membawa virus rabies.

Begitu seterusnya rantainya,” jelas drh. Bima.

Masyarakat diminta tetap waspada. Dan diharapkan sebisa mungkin menghindari kontak langsung dengan anjing liar.

Kepada pemilik peliharaan, juga diharapkan melapor untuk dilakukan vaksinasi. (bul)

Pemprov dan Dewan Bahas Dua APBD Bersamaan

Jadup Korban Gempa Diserahkan di Acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi Dari Hal. 1

kan. Untuk Kabupaten Sumbawa Barat populasi HPR (Hewan Penular Rabies) sebanyak 10.777 ekor. Korban gigitan 44 orang, vaksinasi sebanyak 2.508 ekor.

Kabupaten Sumbawa, populasi HPR 36.671 ekor, korban gigitan 116 orang, sampel positif 8 dan vaksinasi 2.993 ekor. Kabupaten Dompu populasi HPR mencapai 10.334 ekor, korban gigitan 1.327 orang, sampel positif 77 dan vaksinasir HPR 6.659.

Kabupaten Bima populasi HPR 16.100 ekor, korban gigitan 204 orang, jumlah sampel positif 14, dan vaksinasi HPR 2.360 ekor.

Lalu Kota Bima populasi HPR 1.517 ekor, korban gigitan 27 orang dan vaksinasi HPR 273 ekor.

Untuk Pulau Lombok, korban gigitan di Kota Mataram 21 orang, vakisnasi HPR 54 ekor.

Kabupaten Lombok Barat korban gigitan 3 orang, vaksinasi HPR 260 ekor. Sementara di Lombok Utara korban gigitan 15 orang dan Lombok Timur 4 orang korban gigitan. Sejauh ini belum ada hasil positif rabies di Pulau Lombok.

“Karena itu, Lombok ini harus dijaga ketat. Karena diapit Bali dan Pulau Sumbawa yang sudah terpapar HPR. Sudah ada koordinasi dengan Karantina Pertanian untuk mencegah penyebaran HPR melalui hewan bawaan,” kata

yang dibuang sembarangan jumlahnya 2.695,63 ton tiap hari di seluruh NTB. Dari 2.695,63 ton sampah yang dibuang sembarangan terdapat di Lombok Barat 409 ton, Lombok Utara sebesar 128,15 ton, Lombok Tengah 627,67 ton, Lombok Timur 786,26 ton, Sumbawa 189,64 ton, Dompu dan Bima masingmasing 124,67 ton dan 286,38 ton. Kemudian Kota Mataram 15,59 ton, Sumbawa Barat 60,44 ton dan Kota Bima 67,83 ton.

Produksi sampah masingmasing kabupaten/kota setiap hari di NTB cukup tinggi. Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton.

Dari produksi sampah sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari. Kemudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97 ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton. (nas)

H. Zainul Islam dikonfirmasi di Kantor DPRD NTB, Selasa (9/7).

Zainul mengatakan penyerahan KUA-PPAS RAPBD Perubahan 2019 paling lambat minggu kedua Juli ini. Ia membantah lambatnya penyerahan KUAPPAS ini akibat defisit anggaran yang belum bisa ditutupi. Ia menjelaskan sudah ada gambaran soal penutupan defisit anggaran tersebut. Namun ia enggan menyebutkan jenis-jenis belanja yang dilakukan pemangkasan untuk menutupi defisit anggaran.

“Itulah nanti setelah ada penyampaian KUA PPAS baru kelihatan defisit berapa,” terangnya. Zainul menambahkan untuk pembahasan RAPBD Perubahan dan RAPBD murni 2020 sudah ada jadwalnya. Ia memastikan akan dilakukan pembahasan RAPBD Perubahan terlebih dahulu baru membahas RAPBD murni 2020.

“Sudah ada penjadwalannya, pembahasan RAPBD murni dan RAPBD perubahan. KUA PPAS ini sedang disusun Bappeda, karena ranahnya. Nanti dirapatkan di TAPD baru kita serahkan. Tapi minggu ini diserahkan,” tandasnya.

Pembahasan dan penetapan APBD murni 2020 dikhawatirkan akan molor. Pasalnya, eksekutif belum mengajukan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD murni 2020. Padahal, Kemendagri telah memberikan tenggat waktu kepada eksekutif dan legislatif maksimal November mendatang, APBD murni 2020 harus sudah diketok.

Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM meminta eksekutif segera menyampaikan KUA-PPAS APBD 2020. Melihat waktu yang cukup mepet.

Rencananya pembahasan APBD murni 2020 akan dibahas bersama dengan APBD Perubahan 2019. Agar penetapan tidak molor, ia mengharapkan eksekutif memperhatikan persoalan ini.

Terkait dengan defisit anggaran, Politisi PKS ini mengatakan sependapat dengan eksekutif yang akan melakukan efisiensi. Pihaknya mendorong eksekutif mengoptimalkan potensi keuangan yang masuk. Selain itu, melakukan efisiensi atau penghematan belanja. “Setelah itu, sesuai dengan kemampuan kita saja melakukan pembiayaan,” katanya.(nas)

Di NTB, Pengangguran Tersembunyi Capai 40,66 Persen Dari Hal. 1 Namun, rendahnya TPT tidak cukup sebagai indikator yang komprehensif untuk mengukur jumlah masyarakat yang menganggur. ‘’Ada pengangguran tersembunyi atau setengah menganggur pada Februari 2018 terdapat 965.983 orang atau 40,66 persen, yaitu penduduk bekerja tidak penuh,’’ ungkap Darma Setiawan.

Ia menyebutkan, dari 965.983 orang yang menjadi pengangguran tersembunyi atau penduduk bekerja tidak penuh yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

Sebesar 16,49 persen setengah penganggur dan 24,17 persen pekerja paruh waktu.

Disebutkan, jumlah penduduk yang bekerja 35 jam ke atas seminggu mencapai 1.477.052 orang atau 60,97 persen. Artinya, persentase penduduk yang bekerja tidak penuh waktu adalah 39,03 persen. ‘’Pemerintah belum berhasil secara optimal dalam mengelola sektor ketenagakerjaan. Sehingga penduduk bekerja penuh belum dapat ditingkatkan,’’ katanya.

Berdasarkan data BPS, pada Februari 2018, sebesar 71,51 persen penduduk bekerja pada kegiatan informal, dan persentase pekerja informal turun 2,64 poin dibanding Februari 2017.

Sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja adalah Jasa Pendidikan (0,85 poin), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil (0,81 poin), dan Sektor Industri Pengolahan (0,64 poin).

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Disnakertrans NTB, Drs. H. Musta’in, SS, MM mengatakan Pemda terus mengupayakan perluasan lapangan kerja. Selain itu, memberikan pelatihan keterampilan dan permodalan kepada angkatan kerja paruh waktu tersebut.

Menurutnya, BLK yang ada di NTB perlu direvitalisasi. BLK dan LLK yang ada perlu dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana termasuk jumlah angkatan kerja yang diberikan pelatihan keterampilan. Ia menyebut, dukungan anggaran memang masih minim untuk memberikan pelatihan kepada angkatan kerja yang ada.

Tahun ini, Musta’in menyebut anggaran untuk pemberian pelatihan di BLK milik provinsi yang berada di Dasan Cermen hanya Rp500 juta. ‘’Intinya daya tampung untuk tempat pelatihan masih sangat kurang. Kita minta ke depan, dukungan anggaran untuk BLK dan fasilitasnya. Perlu revitalisasi BLK. Tempat workshop kita di BLK perlu diperbaharui. Itu kata kuncinya,’’ katanya.

Ia menambahkan, jumlah angkatan kerja di NTB jauh lebih banyak daripada lowongan kerja yang tersedia. Bahkan ada lowongan yang tersedia, tetapi angkatan kerja yang ada kurang kompeten. Untuk itu, perlu peningkatan keerampilan angkatan kerja. Dengan peningkatan keterampilan angkatan kerja, menurut Musta’in, di samping dapat mengisi lowongan yang tersedia. Angkatan kerja juga dapat menciptakan lapangan kerja. (nas)

Dorong Perkuat Mitigasi Dari Hal. 1 sarannya sesuai keterangan tertulis diterima Suara NTB, Selasa (9/7).

Ia mengajak, ketika ada informasi tentang potensi gempa besar agar tidak ditanggapi dengan reaksi berlebihan, seolah olah bencana akan terjadi besok. ‘’Tidak, tidak demikian. Saat ini antara kita masyarakat awam dan ilmuwan posisinya sama, yaitu tahu potensi gempa dan tidak tahu kapan terjadinya,’’ jelas Daryono.

Potensi gempa bias terjadi di mana saja. “Semua punya po-

tensi, bukan Lombok saja. Jadi kita harus bijak,’’ pesannya.

Situasi ini memang harus dihadapi, karena risiko tinggal di batas lempeng tektonik.

Namun yang perlu dilakukan adalah harmoni dengan alam.

Disarankan agar mengenali potensi ancaman bencananya dan bangun mitigasinya.

“Buang rasa cemas dan takut berlebihan. Optimis lah.

Kita harus bekerja membangun Lombok supaya makmur maju sehingga dengan itu bisa lebih optimal membangun sarana mitigasi. Bangun bangunan tahan gempa, tata ruang aman tsunami,” sarannya. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 10 Juli 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Belajar Soal Kelompok Informasi Masyarakat

Diskominfotik Sumbawa Gandeng Sejumlah Kades Studi Banding ke Sidoarjo Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Kominfotik) Sumbawa bersama sejumlah Kepala Desa (Kades) akan melakukan studi banding ke Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) pada 17 Juni mendatang. Sidoarjo sengaja dipilih karena dianggap sudah lebih maju dalam pengelolaan informasinya, termasuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di daerah dimaksud.

Kasi Kemitraan Layanan Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Dinas Kominfotik Sumbawa, Karman Hartono S.E, Selasa (9/7), menjelaskan studi banding ini untk meningkatkan kinerja Bidang PIKP. Sekaligus memberi tambahan wawasan kepada Kades tentang pngelolaan PPID dan KIM. Untuk kebutuhan penyebaran informasi kebijakan dan hasil pembangunan kepada msyarakat.

Dipilihnya Sidoarjo karena daerah tersebut lebih dulu maju dalam pengelolaan informasinya. Selain lokasinya juga dekat Kota Surabaya yang juga sangat maju dalam dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informasinya.

Rencananya, studi banding dilaksanakan pada 17 Juni dengan mengajak serta enam Kades. Yakni, Kades Baru Tahan (Moyo Utara), Kades Jorok (Unter Iwes), Kades Uma Beringin (Unter Iwes), Kades Pernek (Moyo Hulu), Kades Semamung (Moyo Hulu) dan Kades Mapin Beru (Alas Barat). “Yang menjadi tujuan kita, adalah Kantor Diskominfo Sidoarjo dan salah satu desa yang nantinya direkomendasikan oleh Diskominfo Sidoarjo

yang sudah maju dalam pengelolaan KIM dan PPID desanya,” terang Karman.

Sebagai pembina KIM, lanjut Karman, Kades penting dilibatkan agar mendapat pemahaman dan gambaran tentang bagaimana pengelolaan KIM dan PPID yang benar. Sehingga ilmu dan hasil pengamatan yang diperoleh saat studi banding nantinya bisa diterapkan di desa untuk kemajuan desa masing masing. Sehingga kedepannnya desa ini dapat menjadi contoh pengelolaan KIM bagi desa desa lainnya di Sumbawa. “Dua desa model Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) di Sumbawa, Baru Tahan dan Uma Beringin sengaja kami libatkan dalam kunjungan kerja ini. Agar kedepan, bisa jadi contoh bagi desa desa lainnya,” sebutnya.

Salah satu Kades yang akan mengikuti stuudi banding dimaksud, Kades Mapin Beru kecamatan Alas Barat, Khaeruddin Manca, kepada Suara NTB, menyatakan keinginannnya untu lebih bela-

Rachman Ansori

Kabid PIKP Diskominfotik bersama Pengurus KIM di desa Jorok beberapa waktu lalu. jar memahami pegelolaan KIM dan PPID. Khususnya dalam legiatan studi banding ke Sidoarjo yang dilibatkan

Karman Hartono

Baiq Nuril Minta Penangguhan Eksekusi Mataram (Suara NTB) Baiq Nuril melalui tim kuasa hukumnya mengajukan penangguhan eksekusi, Selasa (9/7) kepada Kejaksaan Agung RI. Pengajuan penundaan ini untuk pertimbangan tim kuasa hukum sedang memproses amnesti Presiden RI. “Saat ini sedang menunggu kepastian (amnesti). Hari ini kami memasukkan surat permintaan untuk penangguhan eksekusi ke Kejaksaan Agung,” kata koordinator kuasa hukum Nuril, Joko Jumadi, SH.,MH menjawab Suara NTB, Selasa (9/7).

Ia berharap permintaan penundaan itu diteruskan ke Kejaksaan Negeri Mataram sebagai jaksa eksekutor. Waktu yang ada akan dimanfaatkan untuk meminta dukungan semua pihak agar penahanan enam bulan penjara dan denda Rp500 juta tidak terealisasi.

Sementara menunggu persetujuan penundaan eksekusi, Nuril juga melakukan perjalanan ke sejumlah pihak di Jakarta agar kasusnya tidak sampai tahap eksekusi setelah Peninjauan Kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung.

Rencananya, Rabu (10/7) mengajak Nuril bertemu dengan Ketua DPR RI, H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A untuk meminta dukungan yang sama kepada Nuril.

“Kita ingin meminta dukungan dari DPR RI untuk meminta dukungan, supaya mempercepat penerbitan amnesti ini,” kata Joko. Selain meminta dukungan DPR RI, Joko Jumadi bersama anggota tim lainnya terus meminta update perkembangan di Kementerian Hukum dan HAM. Pada pertemuan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan akan mengumpulkan para pakar hukum untuk mengkaji kelaikan amnesti untuk Nuril.

Menurut Joko, sudah ada kesimpulan dari Menteri.

“Sudah. Sudah clear. Artinya Kementerian Hukum dan HAM akan merekomendasikan kepada Presiden untuk mengeluarkan amnesti. Itu merujuk dari keterangan ahli ahli yang dihadirkan oleh Menkum HAM,” jelasnya. Menteri sudah meneruskan rekomendasi itu kepada Presiden, hanya tinggal menunggu persetujuan.

Amnesti itu menjadi opsi satu satunya bagi pihaknya

(Suara NTB/ars)

Joko Jumadi untuk memperjuangkan kebebasan Nuril yang sebelumnya dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Memang, kata Joko, ada kemungkinan untuk mengaku-

oleh Diskominfotik Sumbawa.

Mengingat KIMSabalong desa Mapin Beru baru sekitar dua bulan ini terbentuk. Sehingga

kan PK untuk kedua kalinya.

Namun opsi itu tidak akan ditempuh karena akan menambah beban psikologi bagi Nuril, karena butuh waktu sekitar setahun sampai dengan putusan dijatuhkan.

Sementara Kajari Mataram, I Ketut Sumedana, SH.,MH dikonfirmasi Suara NTB sore kemarin mengaku belum menerima permintaan penangguhan eksekusi tersebut. Alih - alih ingin eksekusi, putusan MA sebagai dasar eksekusi belum diterimanya.

“Kita tidak bisa eksekusi dengan dasar website, jadi harus terima langsung putusannya,” tegas Kajari. Sehingga ia tidak terburu - buru ingin membahas soal rencana eksekusi, termasuk permintaan penundaan, sebab belum menerima salinan dari MA. (ars)

butuh mempelajari soal keterbukaan informasi publik ini di daerah seperti Sidoarjo yang sudah jauh lebih berkembang.

Khaeruddin Manca

Nantinya model pengembangan KIM dan PPID yang ada di Sidoarjo bisa diterapkan di KIM Sabalong Mapin Beru.

“Kami ingin kembangkanwebsite desa untuk keterbukaan informasi publik. Kita akan pelajari di Sidoarjo untuk diterapkan di Sumbawa. Agar keberadaan KIM di desa kami nantinya bermanfaat bagi masyarakat. Terutama untuk promosi potensi lokal di desa kami,” tukasnya.

Hal senada juga disampaikan Kades Uma Beringin, Suraiman. Mengingat masih banyak kekurangan yang mesti dibenahi di desanya. Makanya belajar ke ddaerah yag lebih lebih maju seperti Sidoarjo. Hasil kajian dan pengamatannya nanti akan bisa diterapkan di Uma Beringin. Salah satunya soal pengelolaan website desa, termasuk promosi dan bagaimana menciptakan pasar online untuk produk lokal Uma Beringin nantinya melalui KIM Uma Beringin. “Kita ingin mempelajari kemajuan yang sudah dicapai di sana (Sidoarjo). Belajar

Suraiman

ke sana untuk dapat diterapkan di sini,” terangnya.

Kepala Dinas Kominfotik Sumbawa, Rachman AnsoriM.SE, menambahkan, studi banding ini memberikan pemahaman kepada desa terkait dengan pengelolaan informasi publik di desa melalui pemberdayaan KIM atau nama lain yang sejenis di daerah lain yang sudah maju.

Namun memiliki karakteristik yang mirip dengan Sumbawa. Sekaligus mempelajari bagaimana desa mendorong KIM menjadi lembaga promosi potensi desa yang melibatkan berbagai elemen desa. Makanya dipandang penting dipelajari dan diterapkan sesuai kondisi masing - masing desa. Terlebih di era keterbukaan informasi publik yang semakin menguat.

Untuk itulah, keberadaan Kades yang akan mengikuti studi banding ini dirasa penting terutama dari sisi dukungan anggaran dana desa terhadap keberadaan KIM di wilayahnya masing masing. Sebab mesti diakui sejauh ini dukungan anggaran dari desa untuk KIM masih sangat minim. Sehingga Kades nantinya bisa belajar di Sidoarjo bagaimana mengelola KIM dengan dukungan dari dana desa.

Selain itu, Kades juga bisa mempelajari bagaimana dukungan terhadap pelayanan publik di desa.

Seperti anjungan pelayanan publik di desa. Supporting terhadap program pelayanan pemerintah di desa oleh Kades melalui KIM. “Jadi banyak hal yang bisa dipelajari Kades di Sidoarjo. Tidak hanya soal pengelolaan informasi publik, tetapi juga soal pelayanan publik di desa,”pungkas Ansori. (arn/*)

Jaksa Periksa KPA Proyek Alat Peraga TK/PAUD Kota Bima Mataram (Suara NTB) – Satu-persatu pejabat Dinas Pendidikan Kota Bima mengisi giliran menjawab pemeriksaan jaksa Kejari Bima. Hal itu terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat peraga edukatif untuk TK/PAUD Kota Bima tahun 2018. Salah satunya, mantan Kepala Dinas Dikbud Kota Bima selaku Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA).

“Sudah kita periksa sebagai saksi,” kata Kasi Pidsus Kejari Bima, Wayan Suryawan ditemui Selasa (9/7) di Mataram. Dia menerangkan bahwa pemeriksaan itu berkaitan dengan kapasitas mantan Kepala Dinas Dikbud Kota Bima sebagai KPA atas proyek senilai Rp3,7 miliar.

“Pemeriksaan itu karena keterangannya pada saat penye-

lidikan ada yang kurang. Makanya kita periksa lagi di tahap penyidikan ini,” jelasnya.

Pemeriksaan pejabat Dinas Dikbud Kota Bima simultan dengan pemeriksaan saksi-saksi kepala TK/PAUD sebagai pihak penerima bantuan. Sekurangnya 20 saksi dari total 36 saksi yang sudah diperiksa diantaranya para kepala TK/PAUD. “Barangnya semua tersalurkan,” un-

gkap Wayan.

Pemkot Bima menganggarkan pengadaan alat peraga edukatif berbagai item untuk TK/PAUD sebesar Rp3,7 miliar. Anggaran itu dibagi lagi dengan klasifikasi untuk 94 TK/PAUD negeri dan swasta. Rinciannya, Rp1,9 miliar untuk TK/ PAUD negeri dan Rp1,8 miliar untuk TK/PAUD swasta. (why)