Edisi Rabu 10 April 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 10 APRIL 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 32 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Juni, Tambora Jadi Cagar Biosfer Dunia (Suara NTB/humasntb)

RAKOR - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, bersama Wakapolda NTB dan Wabup KSB usai Rakor persiapan Pemilu 2019 yang meliputi Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pileg di Mataram, Selasa (9/4).

Pemilu 2019

Jumlah Pemilih di NTB Sebanyak 3.667.775 Orang Mataram (Suara NTB) Ketua KPU NTB, Suhardi Soud menyebutkan,jumlah pemilih pada Pemilu 2019 di Provinsi NTB berdasarkan DPTHP3 pertanggal 3 April 2019 sebanyak 3.667.775. Terdiri dari pemilih laki-Laki 1,801,219 dan perempuan 1,866,556.

Demikian disampaikan Suhardi pada rapat koordinasi (Rakor) persiapan Pemilu 2019 yang meliputi Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pileg di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Mataram, Selasa (9/4).

Suhardi melanjutkan bahwa rekapitulasi akan dilakukan di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. ‘’ Khusus Rekapitulasi tingkat PPK akan memakan waktu maksimal selama 17 hari. Karena itu dibutuhkan gudang penyimpanan kotak suara di tingkat kecamatan, yang memerlukan pengawalan dan pengamanan,’’ terangnya.

Suhardi juga berharap agar pemilu kali ini dapat ramah dengan kaum difabel. ‘’Pemilu kita harus fleksibel dengan kaum difabel,’’ harapnya.

Komisioner Bawaslu NTB, Umar Seth dalam kesempatan ini juga menyampaikan bahwa Bawaslu sudah melatih dan memberikan pembekalan kepada para pengawas TPS. ‘’Alhamdulillah pada Pemilu 2019 ini, pengawas kami sampai pada tingkat TPS. sudah kami latih dan diberikan pembekalan kepada pengawas TPS,’’ tegasnya.

Sementara Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd yang memimpin Rakor mengingatkan para penyelenggaran Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, serta seluruh pihak terkait yang hadir untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pemilu 2019. Sehingga Pemilu 17 April 2019 dapat terlaksana dengan aman, kondusif dan lancar.

Bersambung ke hal 15

TO K O H RAKOR persiapan Pemilu 2019 (Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pileg) yang dipimpin Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah juga membahas kesiapan aparat keamanan dalam pengamanan Pemilu 2019. ‘’Kami siapkan mulai dari masa kampanye, hari tenang dan masa pencoblosan nanti,’’ jelas Wakapolda NTB Brigjen.Pol. Drs. Tajuddin.

Menurut Wakapolda, secara umum kondisi keamanan di NTB kondusif. ‘’ Sampai kini alhamdulillah situasi kondusif. Kami bersama TNI dan instansi lain selalu siap,’’ tegasnya.

Bersambung ke hal 15 Tajuddin (Suara NTB/dok)

Indikasi ’’Money Politics’’ BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut praktik money politics atau politik uang cukup mengkhawatirkan di NTB. Sehingga harus menjadi atensi menjelang Pemilu 2019. Terlebih, NTB akan melaksanakan Pilkada serentak tujuh kabupaten/ kota pada 2020 mendatang.

Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, S. Ag, MH mengataka, pihaknya sudah turun ke 50 desa di NTB. Ternyata, masyarakat memahami Pemilu hanya soal memilih saja.

Masyarakat tidak menyadari bahwa Pemilu merupakan pelaksanaan kedaulatan dirinya.

Bersambung ke hal 15 M. Khuwailid (Suara NTB/dok)

‘’Insya Allah Juni tahun ini, Tambora akan menjadi cagar biosfer dunia,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (9/4) siang.

Cagar biosfer merupakan sebuah branding yang sama

persis dengan geopark dunia atau nasional. Pengakuan dunia bahwa kawasan itu memang layak dilabeli sebagai cagar biosfer, karena sudah memperhatikan prinsip substainable. Jika telah dicanangkan sebagai cagar bio-

sfer maka ada harapan terjadinya peningkatan laju kunjungan wisatawan ke Tambora.

Ridwan menambahkan, Pemprov juga mengusulkan Tambora menjadi geopark dunia tahun ini. Ditargetkan, pada 2020 mendatang, Tambora sudah menjadi

salah satu anggota Unesco Global Geopark (UGG).

Pada tahun lalu, Wakil Presiden Unesco Global Geopark, Prof.

Dr. Ibrahim Komo sudah mengunjungi Tambora dan sejumlah geosite di sekitarnya. Saat kunjungan tersebut, Unesco memberikan respons sangat positif.

Konservasi, edukasi dan pengembangan ekonomi masyarakat merupakan pilar geopark. Taman nasional Gunung Tambora memiliki keti-

ganya untuk dikembangkan.

Apalagi sejarah letusan Gunung Tambora yang mendunia pada 1815 meninggalkan warisan geologi, warisan budaya dan flora – fauna yang memiliki nilai universal.

Apabila dikelola dengan baik akan membawa manfaat tidak saja bagi Tambora dengan terjaganya kelestarian, tapi juga kemanfaatan bagi masyarakat sekitar.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Siapkan Lima Ribu Personel

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Setelah menjadi geopark nasional pada November 2017, Gunung Tambora akan segera ditetapkan menjadi cagar biosfer dunia. Pada Juni mendatang, rencananya Tambora akan menjadi cagar biosfer Unesco.

RUSAK - Keberadaan dermaga Gili Trawangan hingga saat ini masih amburadul. Pascarusaknya dermaga lama, para pengusaha transportasi nyaris tak punya tempat tambat boat/fastboat yang layak. Tampak kondisi dermaga Gili Trawangan yang rusak dan harus segera diperbaiki. Berita selengkapnya di halaman 4.

Vital dan Potensial, Bendungan Plara Harus Dibenahi SumbawaBesar(SuaraNTB)– Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc meninjau langsung kondisi Bendungan Plara di Kecamatan Lunyuk, Senin (8/4) sore lalu. Mengingat kondisi bendungan kini mengalami sedimentasi yang cukup parah dan kerusakan lainnya yang mesti dibenahi.

Dr. Zul, sapaan akrab Gubernur NTB juga mengakui bendungan Plara memang sangat potensial. Tak salah jika warga masyarakat Lunyuk pada pertengahan Februari lalu datang ke pendopo, minta agar pemerintah mengatasi masalah sedimentasi atau pendangkalan aliran yang mulai dirasakan mengganggu produktivitas.

Sementara itu, Bupati Sumbawa melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa A. Rahim, S.Sos menyampaikan keberadaan bendungan plara

(Suara NTB/arn)

KE BENDUNGAN - Tampak Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumbawa serta pejabat lainnya dalam kunjungan kerjanya ke Bendungan Plara Lunyuk. merupakan salah satu sarana yang sangat vital. Selain untuk menunjang fungsi pengairan bagi para petani maupun

pencegah banjir, juga dapat menunjang sektor perikanan, dan pariwisata.

Bersambung ke hal 15

Kontraktor Proyek Rehabilitasi IC Di-’’blacklist’’ Mataram (Suara NTB) Kontraktor yang melaksanakan proyek rehabilitasi Islamic Center (IC) akhirnya di-blacklist oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB. Pasalnya, sampai batas perpanjangan waktu pengerjaan 31 Maret lalu, kontraktor tak mampu menuntaskan pekerjaannya. ‘’Kita putus kontraknya. Mulai tanggal 31 Maret,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (9/4) siang. Meskipun di lapangan kontraktor masih mengerjakan pekerjaannya. Azhar mengatakan pekerjaannya tak akan dihitung.

Mantan Staf Ahli Gubernur ini mengatakan, sebelum kontraktor di-blacklist. Pihaknya menurunkan tim evaluasi ke lapangan. Hasil evaluasi yang dilakukan tim menyimpulkan bahwa kontraktor di-blacklist.

Azhar menyebutkan, sisa pekerjaan proyek senilai Rp1,650 miliar itu sekitar Rp75 juta. Artinya progres pekerjaannya sudah berada di atas 90 persen. Sisa pekerjaan proyek rehabilitasi IC tersebut akan dilakukan tender ulang. Kebetulan, kata Azhar, dalam APBD Murni 2019, Pemprov mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk lanjutan rehabilitasi IC. Bersambung ke hal 15

Temuan TP4D

Lahan Bendungan Meninting Masih Bermasalah Hasil pengecekan lapangan untuk pembangunan mega proyek Bendungan Meninting, Lombok Barat (Lobar) masih terdapat persoalan lahan. Warga meminta lahannya dibayar Rp10 juta per are, sementara limit harga belum ditentukan appraisal. Atas persoalan itu, Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar segera melakukan clear and clean.

TP4D yang dipimpin langsung Kajati NTB Arif, SH.,MM mendapat informasi langsung saat turun cek lapangan Selasa (9/4) kemarin. Masih ada penolakan dari warga untuk pembangunan bendungan terbesar di Lobar itu. Warga yang lahannya masuk kawasan pembangunan bendungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 itu meminta dihargakan Rp10 juta per are. ‘’Aspirasi masyarakat menginginkan harga yang layak yaitu

Rp10 juta per are. Namun untuk menentukan harga lahan kan tidak begitu saja. Harus ada penilaian dari tim appraisal. Dari appraisal itu, jadi dasar pembayaran,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH,MH. Atas masalah itu, Kajati NTB berharap kepada panitia pengadaan tanah agar melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Bagaimana pun juga harus ada upaya penyelesaian, sehingga lahan sudah clean and

clear ketika dimulai pembangunan mega proyek tersebut.

Pembangunan bendungan tersebut di atas lahan 90 hektar di Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Lobar, dengan pengembangan irigasi seluas 145 hektar hingga ke Kecamatan Lingsar, Lobar.

Kajati melakukan cek lapangan bersama Kepala BWS Nusa Tenggara 1, Hendra Ahyadi, ST.,MT, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag serta pihak BPN. Dalam catatan TP4D, proyek itu dikerjakan dengan skema multi years, bersumber dari APBN tahun 2018 - 2022. Tahap pertama nilai kontrak Rp 875.249.654.400, nomor kontrak HK.02.03-AS/Kont/SNVT PB NT 1/905/2018. Lelang dimenangkan PT. Hutama Karya (Persero) membuat Kesepakatan Operasional (KSO) dengan PT. Bahagia Bangun Nusa. Masa kerja 48 bulan, sejak 31 Desember 2018.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist_tp4d)

CEK - Kajati NTB Arif bersama Bupati Lobar H Fauzan Khalid dan Kepala BWS Hendra Ahyadi saat mengecek lokasi pembangunan Bendungan Meninting senilai Rp1,3 triliun.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 10 April 2019

Halaman 2

Walikota Pesimis Perbaikan Rumah Korban Gempa Cepat Rampung Mataram (Suara NTB) – Masa pemulihan pascagempa bumi bulan Juli lalu akan berakhir Jumat (12/4) pekan ini. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh merasa pesimis perbaikan rumah korban gempa tersebut akan segera rampung sesuai target yang ditentukan.

Data kerusakan akibat bencana gempa bumi di Kota Mataram secara keseluruhan, sebanyak 13.437 unit. Terdiri dari 2.396 rumah rusak berat, 2.777 rumah rusak sedang, dan 8.264 rumah rusak ringan. Proses per-

baikan ini, pemerintah pusat telah mentransfer bantuan sebesar Rp271,565 miliar yang disalurkan melalui Pokmas kepada masyarakat terdampak guna proses rehabilitasi rumah rusak.

Walikota melihat beberapa

kendala yang dihadapi di lapangan oleh fasilitator dan kelompok masyarakat antara lain, harga material mahal, kekurangan tenaga tukang dan lainnya. “Jika dipatok, tidak mungkin bisa selesai,” kata Walikota ditemui di

ruang kerjanya, Selasa (9/4).

Progres pembangunan rumah rusak kategori berat sangat bagus dibandingkan kabupaten lain yang terdampak gempa Juli lalu. Kota Mataram sebut Walikota, rumah rusak khusus kategori berat telah berproses 900 unit. Sebagian telah rampung dan ditempati oleh masyarakat.

Sementara rusak sedang dan ringan masih berproses. Pe-

merintah pusat dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baru saja mentransfer bantuan stimulan ke rekening BPBD sekitar Rp271 miliar lebih. Dana itu juga telah ditransfer ke rekening Pokmas. Kecuali sambung Walikota, sisa Rp20 miliar yang diusulkan kembali belum ditransfer. “Ada usulan tambahan perbaikan rumah yang tercecer Rp 20 miliar belum di-

transfer oleh pusat,” sebutnya.

Oleh karena itu pemerintah pusat harus memberikan perpanjangan perbaikan rumah para penyitas bencana. Penambahan tenggat waktu ini akan dimaksimalkan bekerja keras menyelesaikan rumah yang belum diperbaiki.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. M. Kemal Islam menambahkan, masa tanggap darurat memang telah

berakhir bulan Oktober lalu. Pemerintah pusat melanjutkan dengan masa pemulihan sampai 12 April. Jika masa pemulihan ini pekerjaan belum selesai, maka diperpanjang masa rehab dan rekon sampai September mendatang.

Mekanisme rehab dan rekon berbeda dari pengerjaan rumah sebelumnya. Artinya, jika ada pekerjaan nilai di atas Rp200 juta, pekerjaan dilakukan melalui mekanisme tender. (cem)

Distan Beri Bantuan Benih Generasi Milenial Ikrarkan dan Alsintan ke Petani Gerakan Anti Nikah Muda Mataram (Suara NTB) –

Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi pertanian.

Salah satu upayanya yakni dengan memberikan bantuan benih dan alat pertanian ke petani. Bantuan didistribusikan Dinas Pertanian kepada petani yakni, benih padi 25 kilogram untuk areal tanam 500 hektar, jagung untuk areal tanam 193 hektar dan kedelai 10 hektar.

Sementara, bantuan peralatan pascapanen juga diberikan sebanyak 10 unit. Di antaranya, dua unit com sheller dan delapan unit power thresher.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan, pemberian benih sekaligus alat pertanian pascapanen merupakan bagian dari program khusus padi, jagung dan kedelai. Kementerian Pertanian menargetkan di Kota Mataram areal tanam seluas 5.500 hektar selama kurun waktu tahun 2019.

“Bantuan benih dan peralatan ini untuk memperlancar program khusus,” kata Mutawalli dikonfirmasi, Selasa (9/4).

Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kota Mataram memberikan benih untuk areal tanam 500 hektar khusus padi, kedelai dan jagung. Pemerintah sangat memperhatikan program tersebut, sehingga produksi hasil pertanian meningkat.

Mutawalli menyebutkan, di Kota Mataram produksi padi, kedelai dan jagung tiap tahun meningkat. Rata – rata hasil produksi 5,5 hingga 6 ton per hek-

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN BANTUAN - Pegawai Dinas Pertanian menyerahkan bantuan alsintan secara simbolis ke petani. Pemberian benih, pupuk dan alsintan sebagai upaya menyukseskan program khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. tar. Jika dicek di lapangan justru produksi mencapai 8 hingga 9 ton.

“Kita di Mataram terus mengalami peningkatan,” tandasnya.

Disampaikan, petani yang menerima bantuan tersebut tergantung dari kelompoknya. Sebab, satu kelompok bisa terdiri dari 10 orang atau bahkan lebih.

Selain diberikan bantuan benih dan peralatan, pemerintah juga akan memberikan bantuan pupuk ke petani. Dia berharap, bantuan tersebut dioptimalkan oleh petani untuk meningkatkan produksi hasil pertanian mereka. Petani dapat menikmati hasilnya serta program pemerintah berjalan dengan baik. (cem/*)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ya nikmat sesaat, tetapi dampaGERAKAN anti menikah muda 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 knya merugikan diri pribadi. yang telah diikrarkan oleh genera1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 Oleh sebab itu demikian dia, si milenial di Kecamatan Mataram, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 kaum milenial harus mampu sebagai langkah maju. Gerakan ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 merencanakan masa depansebagai komitmen antara pemer1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 nya. Seperti pendidikan tinggi intah, tokoh agama, tokoh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 dan kehidupan yang baik. Tidak masyarakat dan generasi muda 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 menutup kemungkinan, genuntuk mengantisipasi nikah muda.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 erasi muda sebagai tongkat esPenguatan melalui kesalehan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 tafet pembangunan. sosial dan spiritual seperti disam1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 “Mereka (generasi milenial) paikan Camat Mataram, Zarkasyi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 menjadi penerus. Kita tidak tahu dalam sambutan pada acara sos1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 bakal ada yang jadi ketua DPRD ialisai advokasi dan KIE genre ber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 dan lain sebagainya,” tandasnya. sama mitra kerja yang diselengga1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 Gerakan semacam ini tidak saja rakan oleh Dinas Pengendalian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 dilakukan di tingkat kota. Tetapi Penduduk dan Keluarga Berenca1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 perlu diselenggarakan di tingkat na, Selasa (9/4), harus menjadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 kecamatan dan kelurahan. pegangan generasi milenial.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 Di satu sisi, Zarkasyi menginKesalehan sosial dimaksud ad1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 gatkan masyarakat dan generaalah, generasi muda memiliki Zarkasyi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 si muda pada pemilihan umum kepedulian atau kepekaan pada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 “Jadi generasi milenial itu harus 17 April pekan depan, untuk menmasyarakat dan masa depan mere1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ka. Interaksi sosial dengan mem- memiliki kesalehan sosial dan yalurkan hak pilih mereka. Menu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 rut dia, saatnya masyarakat mebangun hubungan baik antargen- spiritual,” kata Zarkasyi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 Tiga hal prinsip yang menjadi nentukan pemimpin dan wakil erasi muda juga perlu diperkuat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 dengan pendidikan agama (spiri- penekanan seperti tidak nikah muda, mereka untuk menjalankan roda 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 tual). Ilmu agama ini jadi pegan- jauhi narkoba dan seks pra nikah pemerintahan lima tahun ke 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 gan atau pengingat bilamana gen- mesti dijalani. Artinya, generasi mile- depan. “Satu suara akan menen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 erasi milenial hendak melakukan nial harus mengubah pandangan. tukan baik buruknya pemerintah1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 Sebab, narkoba, seks pra nikah han- an ke depan,” tutupnya. (cem) sesuatu yang tidak positif.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ANGGOTA Komisi I DPRD Kota pokir Dewan, tidak bisa terlaksana.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 Mataram, Drs. H.M. Husni Tham- Dia menyarankan agar usulan pokir 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 rin, MPd., menyarankan kepada Dewan yang sudah masuk agar di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 eksekutif supaya menyampaikan percepat. “Kalau ada staf yang sakit 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 progres program OPD-OPD lingk- bagaimana caranya, misalnya sakit1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 up Pemkot Mataram secara berka- nya dipersingkat,” kelakarnya. Husni 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 la. “Misalnya pertengahan Januari mendorong supaya eksekutif melak1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 Februari berapa persen,” katanya sanakan apa yang sudah menjadi ko1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 dalam rapat Pansus LKPJ bersa- mitmen Dewan dan eksekutif. Say1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 angnya sampai sekarang belum ada ma eksekutif.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 OPD terpaksa tidak bisa men- Perwal untuk mempercepat ekseku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 yampaikan progres mereka karena si pokir Dewan. “Kita sampai tanya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 memang DPA (Daftar Pengisian ke kabag kabagnya tapi mereka bi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 Anggaran) belum diselesaikan. lang belum ada Perwalnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 Ini membuat Dewan kesulitan Politisi PPP ini menyayangkan lam1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 bannya kinerja eksekutif. Padahal, memasukkan usulan pokir karena 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 di daerah lain seperti Surabaya, DPA belum diberikan. Bahkan, jan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 begitu DPA selesai dibahas, sudah ji melakukan pergeseran ekseku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 langsung dipublish secara online. si pokir Dewan yang dipayungi Per1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 “Ini saya lihat tidak ada pergerakan aturan walikota, belum juga terlak1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 yang maju. Sama saja seperti tahun sana sampai sekarang. Oleh kare1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 na itu, anggota Dewan dari dapil tahun sebelumnya,” sesalnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 Sehingga, janji maupun komit- Selaparang ini mendorong pokir 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 men Februari melakukan eksekusi Dewan segera dieksekusi. (fit) H.M. Husni Thamrin 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456

Penguatan Kesalehan Sosial

(Suara NTB/cem)

Eksekusi Pokir Dewan

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Generasi milenial di Kota Mataram, mengikrarkan gerakan anti nikah muda. Ikrar ini sebagai komitmen mencegah pernikahan anak di masyarakat.

Lima poin ikrar yang dibacakan oleh Erwin Prameswara pada acara sosialiasasi advokasi dan KIE genre bersama mitra kerja yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram. Yakni, generasi milenal bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, patuh dan taat terhadap peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, menolak nikah muda, mengatakan tidak pada seks pra nikah dan narkoba serta siap meraih pendidikan setinggi – tingginya guna menyukseskan generasi emas.

Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno menjelaskan, gerakan anti menikah muda sebagai komitmen pemerintah bersama generasi milenial agar mengantisipasi nikah muda di masyarakat. Generasi muda nantinya dapat merencanakan kehidupannya sehingga tidak menyalahgunakan tiga aspek dalam genre. Yakni, tidak nikah muda, jauhi narkoba dan seks pra nikah.

“Sasaran kami adalah generasi muda. Generasi milenial menjadi generasi penerus bangsa,” kata Sutrisno, Selasa (9/4).

Paling penting dalam gerakan ‘Ganda Milenial’ remaja memiliki perencanaan bisa menempuh pendidikan

(Suara NTB/cem)

GENERASI MILENIAL - Kepala DPPKB Sutrisno, Ketua DPRD H. Didi Sumardi foto bersama dengan generasi milenial dan kader Kecamatan Mataram usai sosialisasi advokasi dan KIE genre bersama mitra kerja di RTH Pagutan, Selasa (9/4). tinggi, memiliki keterampilan dan jadi generasi tangguh. Oleh karena itu, ia mengimbau ke masyarakat yang memiliki anak remaja supaya memposisikan remajanya memiliki keimanan dan keterampilan, sehingga menjadi generasi yang tangguh.

Ketua DPRD, H. Didi Sumardi menambahkan, gerakan anti menikah muda adalah suatu yang positif.

Untuk membangun kualitas yang tangguh harus ada empat unsur terpenuhi yakni pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani, spiritual dan sosial. Pondasi ini harus dibangun melalui kesadaran generasi milenial.

Dia telah mengevaluasi beberapa program turunan dari atas ke

bawah ternyata tidak berhasil maksimal karena tidak diimbangi kesadaran yang tumbuh dari pribadi. “Ini perlu dibarengi dengan gerakan kolektif,” terangnya.

Gerakan anti nikah muda menurut politisi Partai Golkar ini, harus dibarengi dengan kesadaran. Persoalan budaya selama ini sebagai sebuah alasan masyarakat dapat dikikis dengan penguatan kelembagaan dan regulasi. Pemkot Mataram memperkuat pada aspek ekonomi, pendidikan serta sistem krama adat di lingkungan setempat.

Tinggal bagaimana menjadikan optimalisasi sistem tersebut berjalan dengan baik di masyarakat. (cem/*)

Rabu, 10 April 2019

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 10 April 2019

Halaman 4

Pelaksanaan Pemilu

Lotim Keberatan Disebut Paling Rawan

Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) disebut sebagai daerah paling tinggi tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dari seluruh Kabupaten/kota se Indonesia. Data ini sesuai rilis dari Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Namun, Pemkab Lotim keberatan disebut sebagai daerah paling rawan.

Guna mengantisipasi segala kemungkinannya, Lotim menggelar rapat koordinasi lengkap, Selasa (9/4). Usai rakor, Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin kepada awak media mengakui adanya penilaian Lotim sebagai daerah paling rawan secara nasional itu.

Dituturkan, saat pelatihan kepala daerah beberapa waktu lalu, ia sudah melayangkan protes terhadap data Kemenkopohukam tersebut. “Tingkat kerawanan paling tinggi nomor satu secara nasional ini adalah citra buruk, dan saya sangat keberatan betul,” ungkap wabup.

Menurutnya, data yang digunakan adalah gelaran Pesta Demokrasi 2014 silam. Di mana ada kasus di wilayah administasi Kabupaten Lotim yang terjadi konflik dalam pelaksanaan pemilu. Kasusnya juga terkait dengan jemaat Ahmadiyah.

Dalam hal ini, ujarnya, kasus tersebut secara parsial dan tidak bisa digeneralisir menjadi masalah di kabupaten dan menyebut Lotim sebagai daerah paling buruk. Pada pelaksanaan 2019 ini ditekadkan bersama dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menepis predikat daerah paling rawan tersebut.

Saat ini disebut sebagai daerah paling rawan nomor satu, maka siap akan dibalik 180 derajat menjadi daerah paling aman se Indonesia. Dituturkan, saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 lalu, Lotim terlihat sangat aman. Padahal tingkat kerawanan pilkada sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kerawanan saat Pemilu.

Tapi ternyata, pemilu tidak seperti pilkada. Pelaksanaannya sangat aman seaman-

Rp1 Miliar untuk Huntara PEMKAB Lombok Timur (Lotim), melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk penanganan korban gempa di wilayah Kecamatan Montong Gading pada 17 Maret lalu. Anggaran tersebut diperuntukan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Kepada Suara NTB, Selasa (9/4), Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama (Suara NTB/yon) Hadi, menyebutkan, jumPurnama Hadi lah yang terdampak bencana gempa bumi pada, 17 Maret 2019 lalu sebanyak 7 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Montong Gading, Sikur, Masbagik, Pringgasela, Lenek, Pringgabaya, dan Aikmel.

Kerusakan rumah yang terjadi sebanyak 13.000 unit rumah baik rusak ringan, sedang, dan berat.

Sejak terjadinya gempa, Purnama Hadi mengaku bahwa pemerintah daerah sudah melakukan pendistribusian material, berupa spandek, kayu, dan lainnya untuk pembangunan huntara. Selain dari pendistribusian terpal dan logistik.

Didistribusikan juga sembako dianggarkan sebanyak 1.500 paket yang disebar ke beberapa kecamatan dan desa terdampak gempa. Anggaran 1.500 paket sembako itu masuk dalam anggaran sebesar Rp1 miliar untuk pembangunan huntara yang dipastikan dapat cair minggu ini.

Sementara untuk huntara yang saat ini sudah didirikan di Montong Gading baru dua blok huntara yang terletak di Desa Pesanggrahan. Huntara itu diturunkan dari wilayah Kecamatan Sembalun yang sudah dikosongkan oleh masyarakat lantaran sudah menempati rumah tahan gempa (RTG). “Pembangunan huntara akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat korban gempa. Langkah itu sangat penting dalam mewujudkan kenyamanan dan keamanan di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya. (yon)

Banjir Ancam Kota Selong Selong (Suara NTB) Buruknya saluran irigasi terutama di Kota Selong menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan oleh pemerintah setempat. Pasalnya, Kota Selong yang merupakan ibukota dari Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terancam dikepung banjir. Salah satu pemicu utamanya yakni akibat saluran drainase atau irigasi yang buruk.

Camat Selong, Farida, tidak menampik buruknya saluran irigasi di sejumlah kelurahan yang ada. Di mana, buruknya saluran irigasi membuat air meluap hingga menutupi badan jalan. Seperti hujan deras yang terjadi, Selasa (9/4) siang.

Meski hujan hanya sebentar, beberapa titik di Lingkungan Batu Beleq Timur dan Barat serta Jalan Sultan Agung Kelurahan Rakam air yang terdapat pada saluran irigasi meluap.

Lurah Rakam, Lalu Ridho Arindi, SIP, menjelaskan, meluapnya air pada saluran irigasi rutin terjadi ketika musim penghujan. Kondisi itu disebabkan drainase yang mengalami pendangkalan serta adanya penyumbatan. Terlebih air yang mengalir merupakan kiriman dari wilayah utara karena meskipun tidak terjadi hujan, air selalu naik ke badan jalan. “Pemicunya drainase yang kurang baik ditambah timbunan sampah kiriman,” terangnya.

Terkait hal tersebut, Lalu Ridho menegaskan jika pemerintah kelurahan sudah mengkoordinasikannya ke Dinas PUPR Lotim untuk dilakukan normalisasi dan pelebaran saluran irigasi. Namun usulan tersebut tidak pernah mendapat respons dari instansi yang bersangkutan. “Saya usulkan lagi Musrenbang tahun ini untuk tahun 2020. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana perkembangannya di atas,” ungkapnya.

Terjadinya penyumbatan dan luapan air saluran irigasi ini, dikhawatirkan menyebabkan abrasi serta membahayakan pejalan kaki, karena air naik ke akses utama warga. Ironisnya, salah satu usaha masyarakat berupa ikan air tawar hanyut dibawa luapan air. Termasuk air yang masuk ke pemukiman warga yang mengancam kesehatan dari masyarakat. (yon)

(Suara NTB/yon)

AIR MELUAP - Luapan air yang terjadi di pemukiman warga hingga menggenangi badan jalan di Kelurahan Rakam akibat hujan yang terjadi, Selasa (9/4) siang.

amannya. Pelaksanaan pilkada ini dikatakan bisa menjadi barometer. “Mudah-mudahan hasil pelaksanaan Pemilu ini kita bisa mengubah hasil penilaian itu,” paparnya.

Guna mewujudkan cita-cita sebagai daerah paling aman dan paling sukses dalam pelaksanaan Pemilu, Wabup meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, kepala Desa, Kepala Dusun dan ketua RT untuk berperan aktif mengajak warga menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal17 April 2019 mendatang.

Masyarakat diharapkan tidak lagi apatis dalam menghadapi prosesi pergantian pimpinan. Tingkat partisipasi pemilih diharapkan meningkat. Target 77,7 persen dari KPU diharapkan bisa terwujud.

Sementara itu, Kapolres

Lotim AKBP Ida Bagus Made Winarta, SIK., menjelaskan, jika situasi Lotim dalam kondisi aman dan kondusif. Pihaknya mengharapkan masyarakat Lotim sudah dewasa dan melaksanakan pemilu dengan aman dan nyaman.

Dikemukakan, pengalaman pelaksanaan pilkada dan pilkades serentak sudah berlangsung aman. Predikat sebagai daerah paling rawan secara nasional menjadi beban ke depan. Diakui ada beberapa kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang masuk laporan dan ditangani Gakumdu. “Banyak laporan pengaduan,tapi alhamdulillah, baru satu sudah sidik dan harapkan tak ada lagi kasus yang muncul,” ucapnya.

Guna memastikan pelaksanaan benar-benar aman, Polres Lotim menyiapkan personel 1.200 orang. Yakni dari jajarn Polres Lotim sendiri dan BKO dariPolda NTB. Banyaknya pasukan yang dipersiapkan ini dikarenakan mengingat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3.839 se Kabupaten Lotim. “Kalau kabupaten lain jaga markas saja, tapi khusus

(Suara NTB/rus)

RAKOR - Rapat koordinasi pemilu yang digelar di Kantor Bupati Lotim, Selasa (9/4).

Lotim, personel BKO Polda yang disiagakan,” sebut Kapolres.

Kasdim 1615/Lotim, Mayor inf. Arifianto menambahkan dalam pengamanan pesta demokrasi ini pasukan TNI siap membantu. Sebelum selama dan setelah pelaksanaan siap dilakukan pengamanan.

Dermaga Gili Trawangan Dibangun Dua Tahap Tanjung (Suara NTB) Keberadaan dermaga Gili Trawangan hingga saat ini masih amburadul. Pascarusaknya dermaga lama, para pengusaha transportasi nyaris tak punya tempat tambat boat/fastboat yang layak.

Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Lombok Utara (KLU), M. Iwan Maret Asmara, S.Sos., Selasa (9/ 4) mengatakan, rekonstruksi dermaga Gili Trawangan sangat diharapkan masyarakat. Tidak hanya warga setempat, tetapi juga pengunjung dan pengusaha.

“Dermaga ini harapan semua masyarakat, dan terkait itu memang tahun ini akan dibangun. Jeti yang di Trawangan, makanya kita doakan saja mudahan segera tahun ini dibangun yang di Trawangan itu,” kata Iwan.

Informasi terkait kapan dimulainya pembangunan der-

maga Gili Trawangan tersebut, aku Iwan, belum ada petunjuk.

Informasi terakhir menyebut, bahwa proyek tersebut masih dilelang oleh Kementerian.

Disebutkan, anggaran untuk Dermaga Gili Trawangan senilai Rp 17 miliar. Anggaran ini sedikit lebih banyak dari pagu anggaran pembangunan dermaga Gili Air, sebesar Rp 16,6 miliar.

Dermaga Trawangan disebutkan akan dibangun dalam dua tahap. Pertama, pusat akan membuat dermaga apung (jeti).

Tahap berikutnya akan dibangun dermaga tambat versi beton. “Dan ini bukan perbaikan, dan rencananya akan dibangun baru di lokasi yang sama, tapi bergeser sedikit,” imbuhnya.

Proses pelaksanaan pembangunan dermaga diperkirakan memakan waktu antar 6-7 bulan. Melihat waktu di mana sudah memasuki bulan April,

diharapkan agar proyek tersebut dapat dikerjakan lebih cepat. Namun demikian, kontrak proyek tentunya menjadi ranah pemerintah pusat. “Tapi karena inikan pelaksanaannya oleh pusat maka tidak bisa kita jelaskan secara detail,” sebut mantan Kalak BPBD KLU ini.

Pengusaha Gili Trawangan, Lalu Kusnawan, menambahkan dermaga Gili Trawangan, sangat diharapkan segera diperbaiki. Pengusaha tidak memiliki tempat tambat yang nyaman dan aman saat melayani tamu. Setiap fast boat yang datang dari Bali, hanya bisa tambat seadanya di pinggir pantai.

“Kita berharap dermaga Gili Trawangan dibangun lebih cepat, karena ini akses satu-satunya. Sebagai destinasi wisata internasional, sangat disayangkan kita tidak punya sarana pendukung, “ katanya. (ari)

Ratusan Warga Lingkar Hutan Belum Tahu Nasib Bantuan Tanjung (Suara NTB) Sekita 700 KK (data sementara) warga yang tinggal di lingkar hutan kemasyarakatan (HKm) terkatung-katung menunggu bantuan perumahan sebesar Rp 50 juta. Mereka nyaris tak memiliki akses lantaran syarat mengurus bantuan berupa suratsurat tanah tidak dimiliki, karena lahan yang ditempati berstatus milik pemerintah.

Beberapa warga yang tinggal di kawasan HKm salah satunya berada di Desa Persiapan Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga. Warga di beberapa dusun khususnya Kampung Lempajang dan Busur Atas Dusun Busur, masih belum tercatat sebagai penerima bantuan. Hal itu pun diakui oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLHPKP) KLU. “Kita bahkan sudah berkoordinasi ke provinsi, bahkan mereka angkat tangan. Dari pusat pun belum ada solusinya,” kata Kepala Dinas LHPKP KLU, H. Rusdi, ST. MM., Selasa (9/4).

Rusdi menduga jumlah warga yang belum bisa mengakses bantuan korban gempa bertambah.

Pasalnya, jumlah 700 KK itu baru terdata di Desa (induk) Rempek saja. Belum ditambah dengan data warga di Desa Persiapan Selelos, Desa Sambik Bangkol dan

(Suara NTB/ari)

H. Rusdi desa-desa lain. Tidak hanya itu, di masyarakat juga masih menganut kearifan lokal di mana warga tidak boleh memiliki sertifikat rumah di areal perkampungan adat yang ditempatinya.

Pihaknya berharap, pemprov selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat bersedia membantu masyarakat korban gempa.

Terlebih lagi, proses percepatan penanganan rumah korban gempa sudah diambil alih provinsi.

Ia menambahkan, warga setempat sampai pesimis untuk memperoleh bantuan stimulan.

Bahkan di antara mereka ada yang mengklaim, lebih baik tidak memperoleh bantuan tetapi masih diberikan izin tinggal di lokasi tersebut.

Rusdi mengakui pula, ketiadaan sertifikat lahan pada warga lingkar hutan menjadi kendala proses validasi.

Masyarakat wajib melengkapi persyaratan, termasuk sertifikat tanah. Sebaliknya untuk merelokasi warga, pihaknya belum berani membuat wacana, karena beban biayanya bergantung kemampuan keuangan daerah.

“Dan yang menjadi masalah itu, setelah kita koordinasi bersama KPH Rinjani itu, kalau orang provinsi itu bilang, bahwa sertifikatnya atas nama (ditandatangani) pejabat lama (BPN), tapi sebenarnya tidak boleh dipindahtangankan,” tambahnya.

Rusdi mengklaim, Pemda KLU sejatinya sangat ingin memperjuangkan nasib 700 KK ini. Bupati dalam hal ini, sudah melakukan rapat terbatas antara kepala - kepala dinas, dan instansi terkait lainnya. “Kalau memang ada solusi untuk persolan ini, berikanlah itu. Karena bagaimana pun masyarakat di sana itu sudah memiliki legalitas untuk hak kepemilikan tanah itu, tapi persoalannya BPN ini lagi, tidak mengakui, itu masalahnya,” pungkasnya. (ari)

personel di 11 Koramil dan ada BKO dari 742/SWY yang siap diperbantukan untuk menjaga keamanan.

Sementara itu, Kajari Lotim Tri Cahyo Hananto menyatakan dirinya tidak ingin mengusut perkara pemilu. Menurutnya, tindak pidana pemilu

ini bisa saja terjadi, yakni tipilu yang dilakukan pelaksana pemilu, peserta pemilu dan aparat yang bisa terindikasi tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu. “Kalau pemilu dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan dapat citra baik,” terangnya. (rus)

Pertanian Mulai Normal, Sektor Pariwisata Masih Lesu Selong (Suara NTB) Bencana gempa yang terjadi pada bulan Juli dan Agustus tahun 2018 lalu tidak hanya berdampak pada jatuhnya korban jiwa serta rusaknya bangunan rumah warga. Namun musibah itu juga berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Seperti di wilayah Kecamatan Sembalun yang menjadi salah satu titik terparah bencana gempa. Saat ini, sektor pertanian berangsur normal. Sementara pada sektor pariwisata masih lesu.

Menurut Camat Sembalun, M. Zaidar Rohman, untuk perekonomian dari sektor pertanian sudah mulai normal beberapa bulan terakhir ini.

Hanya saja pascagempa tahun 2018 lalu masih berpengaruh pada sektor pariwisata.

Masyarakat dan wisatawan baik lokal maupun mancanegara masih sepi untuk berkunjung ke objek wisata kelas dunia yang terdapat di bawah kaki Gunung Rinjani ini. “Untuk pendidikan juga sudah normal,” terangnya kepada Suara NTB, Senin (8/4).

Terkait kondisi yang demikian, lanjut dia, dari pemerintah kecamatan tetap melakukan pembinaan dengan berbagai bentuk. Termasuk bersinergi dengan semua pihak untuk membangkitkan semangat masyarakat di Sembalun. Dengan semangat kebersamaan dan bersinergi dengan berbagai pihak diyakininya dapat memulihkan kembali wilayah Sembalun.

Terpisah, Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Pari-

wisata (Dispar) Lotim, Muhir, S.Pd, tidak menampik jika dampak bencana gempa yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019 dirasakan oleh seluruh masyarakat di NTB. Bahkan dapat dikatakan musim “paceklik” untuk dunia pariwisata. Itupun tidak bisa dipaksakan untuk menggaet kunjungan wisatawan karena masuk dalam image wisatawan itu sendiri, terkait kemungkinan-kemungkinan terjadinya gempa susulan.

Kendati demikian, bukan berarti pemerintah tinggal diam dalam menyikapi hal tersebut. Dari Dinas Pariwisata Lotim, kata Muhir, akan terus mencari jalan-jalan yang lain untuk mempromosikan pariwisata Lotim dalam upaya menggaet kunjungan wisatawan. Termasuk salah satunya dengan membentuk relawan pariwisata untuk lebih mempromosikan pariwisata Lotim dengan berbagai cara, baik media sosial, komunitas, dan lainnya dengan terlebih dahulu dilakukan bimtek untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman di bidang informatika, penggunaan medsos, serta peningkatan terkait UU ITE. Dispar sendiri sudah menyusun sebuah rangkaian acara Pekan Pesona Gumi Selaparang yang akan merangkum semua event-event yang dilakukan oleh masyarakat.

Tentukan bersinergi dengan instansi terkait seperti TNGR, Dispar NTB hingga Kementerian Pariwisata. Salah satunya mengambalikan Sembalun dengan kultur yang ada. (yon)

(Suara NTB/yon)

BEKERJA - Masyarakat Sembalun yang tetap bekerja di lahan pertaniannya setelah gempa. Namun, pariwisata di Sembalun dan Lotim umumnya masih belum pulih.

Pemilih di Lotim Banyak Keluar Selong (Suara NTB) Jumlah pemilih di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) banyak yang memilih di luar Kabupaten Lotim. KPU Lotim mendata sebanyak 2.645 pemilih yang keluar. Jumlah ini terdiri dari laki-laki sebanyak.1581 orang dan pemilih perempuan 1.064 orang. Sedangkan pemilih yang masuk yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) hanya 1.298 orang yang terdiri dari 618 lakilaki dan 680 perempuan.

Demikian dikemukakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lotim, Divisi Data, Perencanaan dan Informasi, H. Mulyadi, dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah (FKPD) dan unsur lainnya di Kantor Bupati Lotim, Selasa (9/4). Acara ini dipimpin Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin.

Diakuinya, jumlah DPT Lotim yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 906.098 orang.

Jumlah ini, terdiri dari 437.495 laki-laki dan 458.603 perempuan. Pada bagian lain, KPU Lotim memastikan tidak akan mengalami kekurangan surat suara dan logistk. Di mana, jumlah pemilih yang keluar saja lebih besar dari jumlah pemilih yang masuk Lotim.

Sementara itu, soal logistik, saat ini masih ada yang disimpan di gudang yang disewa KPU di Gelang dan Mini Mall Selong.

Keberadaan logistik antara lain

berupa kotak suara dan bilik suara yang sudah lengkap 100 persen adalah untuk pilpres, DPRI dan DPD RI. Logistik lainnya masih dalam proses persiapan dan segera dilengkapi hingga nanti proses distribusi.

Pada bagian lain, ungkapnya, sebanyak 7.678 tenaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) belum memiliki seragam.

Seragam tenaga Linmas yang akan disebar di 3.839 Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu diharap dapat dianggarkan oleh Pemkab Lotim. “Kami tidak ada anggaran pengadaan seragam, kita harapkan pemda yang menyiapkan,” harapnya.

Menjawab hal itu, Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin mengatakan pelaksana

pemilihan umum (Pemilu) ini adalah KPU. Zaman dahulu, sebutnya memang ada anggaran hibah yang diberikan untuk pengadaan seragam, namun, tahun ini tidak ada anggaran.

Diakuinya, kabupaten lain sudah lengkap dengan seragam. Untuk pengadaan seragam ini diupayakan sekadar baju kaos. “Tapi kalau pakaian lengkap ini mustahil untuk kita adakan,” akunya.

Menurutnya, penyusunan APBD beberapa waktu lalu cukup pendek waktunya. Hal ini dikarenakan masa transisi, sehingga terlupakan untuk menganggarkan baju seragam Linmas. Ketika sudah tidak ada di induk, maka agak susah untuk dianggarkan.

Dalam rapat koordinasi Selasa kemarin, Sekretaris Daerah H. Rohman Farly meminta beberapa informasi dan peluang pengadaan pada sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lotim.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Purnomo mengaku, tidak ada alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk seragam Linmas. Tentang logistik dalam APBD sebutnya tidak tersedia.

Adapun bantuan sosial yang sempat diminta Sekretaris Daerah (Sekda) H. Rohman Farly dalam rapat koordinasi, Purnomo mengaku, sudah jelas by name by address. ‘’Hibah juga tidak ada,’’ katanya. (rus)

SUARA NTB Rabu, 10 April 2019

Kerja Fasilitator TNI Diperpanjang KEBERADAAN fasilitator dari unsur TNI di daerah terdampak gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal diperpanjang. Hal itu untuk mendukung penanganan rumah rusak terhadap gempa di wilayah ini. Mengingat, ketersedian tenaga fasilitator serta tenaga tukang yang masih sangat minim.

“Awalnya anggota TNI yang ditempatkan di daerah terdampak gempa akan ditugaskan selama 52 hari.

Tapi melihat kondisi di lapangan, kemungkinan akan diperpanjang lagi hingga tiga bulan ke depan,” ungkap Dandim 1620/Loteng, Letkol.

(Suara NTB/dok) CZI. Prastiwanto, kepada Prastiwanto Suara NTB, Selasa (9/4).

Ia menjelaskan, saat ini ada sekitar 100 personel TNI dari Zeni Tempur yang ditempatkan di daerah terdampak gempa.

Mereka ditugaskan sebagai fasilitator ataupun sebagai tukang. Dan, jika melihat masa penugasan yang ada maka bulan April ini anggota TNI tersebut sudah harus ditarik kembali ke batalion masing-masing.

Namun, jika anggota TNI sampai ditarik lebih awal, proses penanganan rumah rusak terdampak gempa terhambat.

Mengingat rumah rusak yang terdampak gempa cukup banyak. Sementara dengan keberadaan TNI proses penanganan rumah terdampak gempa cukup berat. Apalagi kalau sampai anggota TNI ditarik lebih awal.

Hal senada juga disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, sebelumnya. Dikatakannya, keberadaan anggota TNI di daerah terdampak gempa sangat membantu di tengah minimnya ketersedian tenaga tukang dan fasilitator.

Bahkan pihaknya berharap bukan hanya diperpanjang masa tugasnya, tapi kalau bisa tambah lagi personel TNI supaya penanganan rumah rusak terdampak gempa di Loteng bisa lebih cepat. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

3.246 Korban Gempa di Lobar Belum Dapat Buku Tabungan Giri Menang (Suara NTB) 3.246 korban gempa di Lombok Barat (Lobar) belum mendapatkan rekening bantuan dari pemerintah. Pasalnya dana bantuan bagi ribuan korban gempa tersebut sampai saat ini belum ditransfer. Pemerintah pusat belum memberikan kepastian terkait kapan dana ini ditransfer. Di samping korban gempa belum terima rekening, proses pencairan dana untuk perbaikan rumah rusak sedang dan ringan agak lamban.

Kepala Desa Sekotong Tengah L. Sarappudin, mengaku pencairan dana gempa ini agak lamban. Hal ini dikarenakan banyak berkas yang dipenuhi warga, setelah dipenuhi ada lagi revisi oleh BPBD, sehingga warga dan kepala dusun bolak balik mengurus ke Narmada. “Iya awalnya memang agak lamban, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada progres,” jelas dia.

Disebutkan dari 8 pokmas yang ada di desa nya sebagian besar sudah berproses.

Kabid Kedaruratan dan Lo-

gistik BPBD Lobar, Hartono Ahmad mengatakan bahwa dana tambahan Untuk Pembangunan pembangunan rumah gempa sebesar Rp 75 miliar belum ada kepastian pencairan dari pusat. Terdapat 3 ribu lebih korban gempa yang masuk dalam SK Bupati susulan tersebut. “Masih menunggu dari kepastian dari pusat itu kapan ditransfer, jadi ada 3 ribu lebih belum mendapatkan bantuan (rekening),” jelas dia.

Kepala Pelaksana BPBD Lobar, H. M. Najib pun mengeluhkan banyaknya berkas yang

harus ditandatanganinya untuk pencairan dana bantuan tersebut. Dijelaskan untuk rumah rusak berat sudah terpenuhi dananya 100 persen sebanyak 531 unit, sedangkan dana bantuan untuk sisanya 13.600 unit lebih sudah ditransfer. “Semua anggaran bantuan sudah masuk ke rekening BPBD, totalnya mencapai Rp 1,4 miliar. Terdiri dari sebelumnya Rp 1,13 miliar ditambah lagi yang ditransfer Rp 355 miliar lebih,”jelas Najib.

Dijelaskan dari usulan rumah rusak 72.222 unit lebih,

Banyak Anak Tertangkap Razia, Disos Lobar Malu Giri Menang (Suara NTB) Lima anak asal Lombok Barat (Lobar) tertangkap razia oleh Satpol PP di Lombok Tengah. Kelima anak ini ditertibkan Satpol PP saat berjualan makanan di lampu merah di daerah setempat.

Kasus anak-anak Lobar yang terkena razia di daerah tetangga, bukan kali ini saja terjadi, namun sudah ketiga kalinya. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial (Disos) Lobar mengaku malu dengan kejadian ini. Disos pun mengancam akan melaporkan ke polisi oknum yang mengkoordinir anak-anak tersebut.

“Ada lima anak yang diamankan, yang lain lari pakai sepeda motor. Mereka terjaring razia saat jual makanan di jalanan. Saya jemput mereka di Satpol PP Loteng. Saya malu ditelepon, karena ini ketiga kalinya,” ungkap Kepala Disos Lobar Hj. Made Ambaryati, Selasa (9/4).

Diakuinya, banyak anak-anak asal Lobar yang bekerja menjadi penjual makanan di jalan raya. Anak-anak ini dikoordinir oleh oknum yang mengantar jemput mereka dari rumah ke lokasi jualan. Lokasi jualan mereka hingga ke Loteng dan dan Kota Mataram. Oknum yang mengkoordinir ini kata dia tidak pernah kapok, padahal pernah terkena razia sebelumnya dan sudah diingatkan. Karena itulah ia meminta agar kecamatan bisa melaporkan ke polisi. “Pihak kecamatan sudah kontak polsek, agar oknum ini ditangani,” tegas dia.

Menurut dia kasus ini harus ditangani oleh aparat, sebab bagaimana ini pun mempekerjakan anak di bawah umur. Jangan sampai, ada upaya eksploitasi anak untuk keperluan orang tua dan oknum terentu. Pihaknya sudah menanyakan langsung ke pihak sekolah. Anak-anak ini tetap masuk sekolah, karena mereka bekerja berjualan setelah pulang sekolah. Mereka dijemput ke rumahnya selepas pulang sekolah.

Anak-anak ini, senang berjualan, karena bisa menabung, bahkan ada anak bisa menabung hingga jutaan rupiah.Dalam sehari, dari hasil penjualan makanan ini satu anak bisa menabung Rp 25 ribu. Hal ini menyebabkan mereka tergiur. Untuk penanganan dari dinas, pihak dinas sudah mengumpulkan anakanak tersebut untuk diberikan bimbingan psikologis oleh psikolog. Mereka diberikan motivasi. Termasuk orang tua anakanak sudah didatangi untuk diingatkan agar jangan mengizinkan anak-anak mereka jualan.

Diakui kebanyakan anak-anak yang bekerja jualan ini dari keluarga broken home (orang tua bercerai). Untuk penanganan jangka panjang kata dia, pihaknya akan mendata orang tua dan anak-anak ini terkait bagaimana kondisi ekonominya. “Kalau tidak mampu kita sentuh lewat program Kube dan lain-lain nanti,”imbuh dia. (her)

terdiri dari rusak berat 13.942 unit, rusak sedang 12.669 dan rusak ringan sebanyak 45.612 unit. Dari dana yang sudah masuk dari usulan sebesar Rp 1,4 triliun lebih, sudah masuk transfer sebesar 1,134 miliar lebih ditambah lagi transfer tambahan sebesar Rp 335 miliar lebih.

Sehingga total dana yang sudah dikirim mencapai Rp 1,4 triliun sesuai usulan dari pemda. Sehingga kata dia semua dana untuk perbaikan rumah rusak di Lobar sudah tuntas.

Sedangkan untuk bantuan dana yang diusulkan belakangan sebesar Rp 75 miliar untuk pembangunan 3.246 unit rumah terdiri dari rusak ringan sebanyak 1.817 unit dengan total dana Rp. 18.070.000.000. Rusak Sedang sebanyak 637 unit dengan total dana Rp. 15.925.000.000 dan rusak berat sebanyak 792 unit dengan total dana Rp.

37.100.000.000. “Jadi 10.500 unit rumah hasil uji publik tidak bisa bisa masuk semuanya karena data-data yang dulu sudah kita coret waktu verifikasi karena tidak memenuhi kriteria dimasukin lagi, sehingga jumlahnya banyak,”imbuh dia.

Ditambah lagi kata dia untuk SK Revisi Bupati yang terkait kesalahan kategori di lapangan sebagai dampak dari gempa Lombok yang terus berulang-ulang terjadi sebanyak 263 unit dengan rincian rusak ringan sebanyak 16 unit dengan total dana Rp 160.000.000, rusak sedang sebanyak 106 unit dengan total biaya usulan Rp 2.650.000.000 dan rusak berat sebanyak 141 unit dengan total dana Rp 7.050.000.000. Total jumlah usulan terkait perubahan kategori rumah yang masuk dalam SK revisi sebesar Rp 9.860.000.000. (her)

Rp14 Miliar untuk Bangun Pendopo Baru

Tender Apraisal Pembebasan Bendungan Meninting Molor Giri Menang (Suara NTB) Tender apraisal pembebasan lahan Bendungan Meninting molor. Seharusnya lelang ini ditargetkan tuntas bulan ini, sehingga pembayaran ganti rugi lahan milik warga terdampak bisa dilakukan secepatnya. Namun sampai saat ini proses lelang ini belum juga tuntas. Saat ini baru tahapan pemasukan dokumen penawaran. Lelang ini kemungkinan bisa rampung akhir bulan ini, sehingga apraisal bisa bekerja bulan depan. Selanjutnya, bulan Juni mendatang baru bisa diproses pembayaran lahan milik warga.

Hal ini disampaikan Kabid Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan pada BPKAD Lobar Kartono Haryoto, S.Pt., usai mendampingi Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Arif SH, dan Sekda Loba serta BWS turun lapangan melihat kondisi lapangan dan berdialog dengan warga di lahan bendungan Meninting, Selasa (9/4).

Menurutnya, saat ini pembebasan lahan untuk proyek Meninting dalam tahap apraisal. Tahapan lelangnya cukup panjang melalui pra kualifikasi, lalu evaluasi kualifikasi baru masuk masa sanggah dan rekanan memasukkan penawaran administrasi serta teknis. Kemudian dilakukan evaluasi lagi, lalu rekanan memasukkan dokumen penawaran lagi. Jika pelaksanaan tahapan-taapan ini lancar maka penandatanganan kontrak bisa dilaksanakan tanggal 30 April. Selanjutnya barulah pelaksanaan kegiatan untuk apraisal bekerja selama 1 bulan (Mei, red), setelah itu pembayaran atau ganti rugi lahan milik warga.

Disebutkan, jumlah warga yang diganti rugi mencapai 382 orang dan bidang dengan luas lahan mencapai 84,84 hektar dari 111,16 hektar luas total lahan akan dibebaskan. Namun sisa lahan di luar milik warga berupa fasilitas umum, jalan, kali (sungai) dan lahan kehutanan harus diperhitungkan.

Kabag Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ), Ahad Legiarto mengatakan saat ini lelang apraisal sudah masuk pada tahap pemasukan penawaran. Dijelaskan tahapan lelang ini diharapkan bisa tuntas akhir bulan ini sampai bulan depan. Menurutnya lelang konsultan ini membutuhkan proses agak lama karena ada sampel-sampelnya.

Sebelumnya, Kepala BPKAD Lobar, H. Mahyudin mengatakan ganti rugi lahan warga ini sendiri molor dari harapan bupati, seharusnya ganti rugi dilakukan secepatnya bulan Mei. Pemda jelas dia, memiliki kewenangan hanya pada apraisal. Selebihnya terkait pembayaran ganti rugi lahan ada di BWS. (her)

Halaman 5

(Suara NTB/ist)

CEK - Tim dari Mabes Polri didampingi Komisioner KPU Lobar saat turun mengecek kesiapan logistik pemilu di gudng KPU di Desa Lelede Kecamatan Kediri.

Mabes Polri Turun Cek Kesiapan Logistik Pemilu di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Mabes Polri turun mengecek kesiapan logistik pemilu di gudang penyimpanan logistik KPU Lombok Barat (Lobar) di Desa Lelede Kecamatan Kediri. Tim yang didampingi sejumlah komisioner KPU dan Wakapolres Lobar ini mengecek semua kelengkapan yang diperlukan saat pencoblosan nanti.

Komisioner KPU Lobar Riadi, mengatakan, tim Mabes Polri turun meninjau kesiapan gudang dan logistik pemilu. Tim mabes, jelas dia, mengecek kotak suara dan surat suara serta kelengkapan lain. Selain itu mereka menanyakan soal jadwal pendistribusian. “Mereka juga tanya-tanya soal jadwal distribusi dan memastikan kotak suara serta personel mere-

ka di lokasi (TPS) saat pencoblosan nanti,” tegas Riadi.

Kunjungan tim ini hanya berlangsung sebentar, yakni 15 menit, karena mendadak dilakukan. Dalam hal ini, ujarnya, mabes memberi jaminan pada pengawalan mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan pemilu. Pada saat pendistribusian anggota polri harus siap mengawal, dari KPU hingga lokasi TPS. Selain itu, pada saat pelaksanaan pencoblosan nanti, puhak polri juga sudah menyiapkan anggota untuk Pam TPS. Ia menambahkan, dari sisi kesiapan KPU sudah siap menggelar pemilu. Hanya saja satu kendala yang dihadapi yakni terkait kesiapan surat suara untuk PSU dan penggantian surat suara yang rusak. “Itu

saja kendalanya,”jelas dia.

Sementara itu, Ketua KPU Lobar, Bambang Karyono mengatakan sejauh ini logistik seperti surat suara sudah 100 persen datang. “Tapi yang belum itu surat suara pengganti yang rusak dan PSU yang jumlahnya sekitar 2.500 kalau se NTB itu ada 88 ribu lebih,” jelasnya. Terkait rencana distribusi surat suara ini kata dia belum ada konfirmasi dari pihak percetakan, sebab mereka yang berhubungan langsung dengan KPU RI. Ia berharap agar surat untuk PSU dan penggantian surat suara rusak ini bisa secepatnya.

Sebab H-1 pencoblosan, logistik pemilu sudah ada di TPS. Sebab kata dia tidak mungkin logistik diinapkan berlamalama di TPS. (her)

Warga Keluhkan Material Pembangunan RTG Tak Layak Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi menggelar aksi protes bantuan korban gempa ke kantor desa setempat, Selasa (9/4). Mereka mempertanyakan terkait harga material yang diduga di-mark up atau digelembungkan, lantaran harganya yang sangat tinggi dibanding harga pasar.

Harga beberapa material yang digelembungkan, seperti cat senilai Rp450 ribu, harga spandek Rp50 ribu dan material lainnya. Warga juga mengeluhkan material yang tak layak pakai lantaran sudah dimakan rayap dan dana bantuan untuk ongkos tukang dipotong dengan kisaran Rp 400-500 ribu.

Aksi warga mendatangi kantor desa sekitar pukul 09.00 wita. Mereka langsung ditemui oleh Kades Karang Bongkot H. Saimi, sekretaris desa, pokmas dan para petugas fasilitator serta aparat dari TNI-Polri. Menurut perwakilan warga Dusun Karang Bongkot, Athar harga material yang ada dalam RAB korban gempa tak masuk akal, karena dinilai terlalu tinggi.

Warga mempertanyakan harga cat yang di pasaran Rp 70 ribu satu ember berisi 5 kilogram, namun dinaikkan menjadi Rp 450 ribu. Selain itu harga kayu yang terlalu tinggi. “Kayunya juga tak layak pakai dimakan rayap tapi dijual Rp 5 juta per kubik padahal dengan kualitas kayu seperti itu harganya hanya Rp 2 juta hingga Rp1.800.000 per kubik. Kalau kayu kualitas bagus

(kayu jati, red) harganya Rp 4.600.000 per kubik,”keluh dia Sementara itu, pengurus pokmas mengakui kebobolan atau kecolongan terkait adanya harga material yang tinggi di RAB. “Harga cat itu memang kami akui kebobolan (kecolongan), kami fair-fair saja material ini kenapa kebobolan, karena dari harga itu agak sedikit naik,” jelas dia.

Pihaknya sudah memberikan keleluasaan kepada warga penerima bantuan ini, kalau tidak sesuai harganya bisa dilakukan penggantian. Kepala Desa Karang Bongkot H Saimi mengatakan pihaknya menindaklanjuti persoalan keluhan warga soal harga dan material yang tak layak tersebut. Terkait dinaikkan harga

material jelas dia menurut keterangan pokmas dan fasilitator untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga secara tiba-tiba. “Terkait persoalan ini akan diselesaikan secara musyawarah antara warga dengan pokmas,” jelas dia.

Sementara itu fasilitator M Rais, mengatakan bahwa terkait harga di RAB ini telah disepakati bersama dengan warga. Hasil kesepakatan itulah kata dia yang diusulkan ke BPBD. “Harga material di RAB sudah dibahas bersama semua pokmas”imbuh dia.

Terkait adanya kelalaian atau kecolongan terkait harga di RAB, menurut dia bukan lemahnya di pengawasan.

Menurut dia hal ini hanya masalah miskomunikasi. (her)

(Suara NTB/her)

PROTES - Warga Karang Bongkot mendatangi kantor desa memprotes material bantuan gempa yang tak layak dan harganya diduga digelembungkan.

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tahun ini telah mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp14 miliar untuk membiayai pembangunan pendopo (rumah dinas) Bupati Loteng yang baru dengan tahapan pembangunan direncanakan selama dua tahun.

Hal itu diungkapkan Kabid. Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, M. Supriadin, kepada Suara NTB, Selasa (9/4).

Ia menjelaskan, untuk total kebutuhan anggaran pembangunan Pendopo Bupati Loteng lebih besar. Namun yang sudah masuk dalam pagu APBD Loteng tahun 2019 ini baru Rp 14 miliar. “Kalau kebutuhan total pembangunan pendopo Bupati Loteng sendiri lebih besar lagi. Jadi anggaran yang Rp 14 miliar ini hanya untuk tahap awal saja. Dari dua tahap pembangunan yang direncanakan,” ujarnya.

Rencananya pembangunan fisik akan dimulai pada bulan Juni mendatang, mengingat proyek tersebut bukan rehab, tapi bangun yang baru, sehingga pembangunan diupayakan lebih cepat, karena harus mulai dari pondasi paling bawah.

Supriadin menjelaskan, lokasi pembangunan pendopo Bupati Loteng yang baru terse-

but melingkupi area pendopo yang lama ditambah lahan baru di sekitar pendopo lama yang saat ini sedang dalam proses pembebasan. Sehingga nantinya, pendopo Bupati Loteng menjadi satu kompleks terpadu.

Besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk membangun pendopo Bupati Loteng yang baru tersebut, karena selain bangunan rumah dinas ada juga fasilitas tambahan lain yang juga akan dibangun. “Jadi konsepnya pendopo Bupati Loteng yang baru ini benar-benar berbeda dengan konsep bangunan lama,” klaimnya.

Lebih lanjut Sopo – sapaan akrab Kabid. Cipta Karya Dinas PUPR Loteng ini, pembangunan pendopo Bupati Loteng tersebut dilakukan untuk mengimbangi perkembangan Kota Praya dan Loteng pada umumnya. Mengingat, saat ini Loteng perkembangannya begitu pesat dan penataan Kota Praya juga sudah mulai berjalan.

“Perkembangan pesat yang dialami Loteng beberapa tahun ke depan harus pula diimbangi dengan penyiapan fasilitas pemerintah yang memadai, sehingga berimbang perkembangan wilayah dengan fasilitas pemerintahan yang ada,” tegas Supriadin. (kir)

MAKET - Maket Pendopo Bupati Loteng yang baru. Tahun ini Pemkab Loteng telah menganggarkan Rp 14 miliar untuk tahap pertama pembangunan rumah dinas bagi Bupati Loteng ini.

Warga Keluhkan Pengerjaan Proyek Kantor Bupati Loteng Praya (Suara NTB) Aktivitas pengerjaan proyek pembangunan gedung kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang baru di Desa Puyung Kecamatan Jonggat, mulai dikeluhkan warga sekitar proyek. Selain karena bising, warga juga mengeluhkan debu dari area proyek senilai Rp 213 miliar tersebut. Warga pun berharap ada perhatian dari pihak rekanan maupun dari pemerintah daerah selaku pemilik proyek terkait keluhan tersebut.

Pada prinsipnya, ujar Yudi warga setempat warga sangat mendukung dan bersyukur dengan pembangunan ini, karena dengan adanya proyek bisa memicu perkembangan wilayah dan tidak kalah penting bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

“Tapi bagaimanapun juga dampak sosial dari pembangunan itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai pengerjaan proyek justru menimbulkan ketidak nyamanan bagi warga sekitar. Karena bagaimana pun yang merasa dampak jelas warga sekitar proyek,” jelasnya.

Dikonfirmasi terkait keluhan warga tersebut, Kabid. Cipta Karya Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, M. Supriadin, mengaku bisa memahami keluhan warga. Dan, men-

gaku akan coba menyampaikan keluhan warga tersebut ke pihak rekanan proyek. “Persoalan dampak bagi warga sekitar sebenarnya sudah masuk dalam Analisis Masalah Dampak Lingkungan (Amdal) proyek. Jadi nanti kita akan coba sampaikan ke pihak rekanan,” sebutnya.

Menurutnya warga sebenarnya juga bisa menyampaikan keluhan langsung ke pihak rekanan, karena di area proyek pihak rekanan juga sudah menyiapkan layanan pengaduan khusus, sehingga kalau ada keluhan bisa disampaikan melalui layanan yang sudah disiapkan oleh pihak rekanan.

Disinggung progres pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru tersebut, Supriadin, mengatakan saat ini sudah mencapai sekitar 68 persen.

Saat ini pengerjaan proyek memang tengah dikebut untuk bisa mengejar penyelesaian pada bulan Oktober mendatang. Sehingga sampai malam haripun, proyek masih berjalan.

“Kalau merujuk kontrak yang ada, proyek kantor Bupati Loteng ini ditargetkan selesai bulan Desember. Tetapi kita tengah upayakan supaya bisa selesai pada bulan Oktober bersamaan dengan perayaan HUT Loteng,” tegasnya. (kir)

SUARA NTB Rabu, 10 April 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Dinas P2KBP3A Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Digelar, Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk Bersama Mitra Kerja Sumbawa Besar (Suara NTB) Sosialisasi program pengendalian penduduk bersama mitra kerja digelar, Selasa (9/4), di Kantor Bupati Sumbawa. Hadir pada acara tersebut Kepala Dinas P2KBP3A beserta jajaran, Kepala perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Pimpinan OPD terkait, PKK, Lembaga Perlindungan Anak (LAP) dan unsur lainnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Sumbawa, Tri Karyati, S.Sos saat membuka sosialisasi tersebut menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka grand design pembangunan kependudukan. Sesuai amanah Undang-Undang nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand

Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi. Sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Kedepan diharapkan semua kabupaten akan membuat grand design pembangunan kependudukan.

“Kita juga segera menyusun grand design itu sebagai arah pembangunan bidang kependudukan kedepannya di Sumbawa,” terangnya.

Dalam paparannya, Kabid Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Prov. NTB L. Nuzulul Kuswan menjelaskan, tentang arah kebijakan dan strategi program kependudukan tahun 2019. Disampaikan tentang konsep kependudukan yang meliputi kuan-

Bantuan Gagal Panen Jagung Disiapkan Musim Tanam Tahun Depan Taliwang (Suara NTB) Petani jagung yang mengalami gagal panen baru-baru ini dipastikan akan mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Namun, bantuan tersebut belum akan disalurkan saat ini, tetapi pada musim tanam tahun depan.

“Pasti (dibantu) tapi musim tanam berikutnya (tahun depan),” kata Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) KSB, Syaiful Ulum, SP. Ia menjelaskan, bantuan bagi petani jagung yang mengalami gagal panen itu tidak bisa disalurkan saat ini. Sebab bentuk bantuannya berupa bibit siap tanam. “Kalau disalurkan sekarang nanti rusak. Apalagi yang gagal panen itu kan mereka hanya menanam setahun sekali,” paparnya.

Ada sekitar 800 hektar lahan jagung yang mengalami gagal panen di musim tanam tahun ini. Lokasinya di kecamatan Poto Tano yakni di desa Tuananga 600 hektar dan desa Kiantar 200 hektar. Syaiful mengatakan, bantuan bibit yang disediakan bagi petani sebanyak 15 kilogram per hektar. Dan akan didistribusikan nanti saat petani akan memulai kegiatan tanamnya. “Mereka sudah kita data dan data itulah yang kami jadikan acuan untuk meyalurkan bantuan nantinya,” janjinya.

Selanjutnya ia menyampaikan, selain bantuan bibit jagung pihaknya juga telah berupaya meringankan beban para petani.

Salah satunya memfasilitasi petani dengan pihak bank, khususnya mereka yang memanfaatkan kredit bank untuk modal tanam mereka. “Kan ada yang pakai KUR (kredit usaha rakyat) untuk modal. Mereka ini kami fasilitasi minta ke bank agar untuk menunda pengembaliannya,” sebutnya.

Pada bagian lain, Syaiful menyampaikan, ada bantuan bibit jagung dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi petani yang akan memulai kegiatan tanam di bulan April Mei tahun ini. Jumlahnya sebanyak 30 ton untuk alokasi lahan seluas 2.000 hektar. DPP KSB sendiri akan mengalokasikan bibit bantuan itu kepada petani yang berada di kecamatan Poto Tano, Seteluk, Taliwang, Jereweh, Maluk dan Sekongkang. “Ini sumbernya APBN. Dan barangnya sudah ada tinggal kita distirbusi,” ujarnya.

Terakhir ia mengungkapkan, KSB oleh pemerintah provinsi NTB ditargetkan mampu memproduksi jagung sebanyak 16.000 hektar per tahun. Saat ini produktifitas tanaman jagung KSB per hektarnya mencapai 6,3 ton per hektar. “Dengan ada yang gagal panen sekarang kami masih optimis bisa kejar target. Karena masih banyak petani kita yang baru mulai tanam sekarang dan ada juga 2 kali setahun kan,” tukasnya. (bug)

titas penduduk, kualitas penduduk yang meliputi IPM (pendidikan, kesehatan, dan daya beli). Dimana IPM Provinsi NTB berada di urutan ke-29 skala nasional, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga yaitu pembangunan kualitas keluarga dan ketahanan keluarga, dan data kependudukan yang tertib, akurat dan dapat dipercaya.

Disampaikan pula tentang perencanaan pengendalian penduduk, ananlisis dampak kependudukan, pemaduan kebjakan pengendalian penduduk, pendidikan kependudukan dengan pola kerjasama, yang bermuara pada pembangunan berwawasan kependudukan dan pengetahuan tentang kependudukan.

Sementara itu, Kasubdit pengendalian penduduk per-

(Suara NTB/arn)

SOSIALISASI PROGRAM – Kepala Dinas P2KBP3A, Sumbawa Tri Karyati saat membuka kegiatan sosialisasi program pengendalian penduduk bersama mitra kerja (foto kiri). Para OPD terkait bersama mitra kerja sedang membahas program pengendalian penduduk (foto kanan). wakilan BKKBN NTB Lalu Sten Cantha memaparkan tentang 5 aspek GDPK tahun

2020-2045. Yaitu untuk meningkatkan kuantitas kependudukan, meningkatkan kual-

itas kependudukan, penyebaran penduduk, bagaimana meningkatkan pembangunan

keluarga, dan data base administrasi kependudukan yang tertib. (arn/*)

Masyarakat Minta Kejelasan Proyek Embung Seloto

Taliwang (Suara NTB) Masyarakat Desa Seloto, Kecamatan Taliwang mempertanyakan kelanjutan proyek pembangunan embung di desanya. Hingga kini, jaringan irigasi dari embung tersebut tidak kunjung terbangun. Akibatnya, manfaat embung ini nyaris tak dirasakan.

Informasinya, anggaran pembangunan embung tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp4 milair dari APBN 2016. Di anggaran tersebut sudah termasuk didalamnya item pemeliharaan selama satu tahun. Kenyataannya, setelah selesai dikerjakan sekitar awal 2017, hingga saat ini belum ada pemeliharaan sama sekali terhadap aset nasional ini. Bahkan saat ini kon-

disi pintu pembuangan air tertutup tanah akibat sedimentasi parah.

Kepala Desa (Kades) Seloto Lukmanul Hakim SP, kepada Suara NTB, kemarin mengungkapkan, memang di satu sisi keberadaan embung ini sudah sangat memberikan manfaat terhadap warga masyarakat sekitar. Dimana di musim kemarau warga di desa Seloto masih bisa men-

galiri sawah dengan air yang bersumber dari embung karena air yang tertampung.

Meskipun masih bisa tertampung, tetapi untuk proses pengairan sawah masih belum mampu secara maksimal.

Karena jaringan irigasinya yang tidak kunjung terpasang di empung tersebut.

Selain masalah tersebut, hingga saat ini belum ada jembatan inspeksi untuk mengon-

trol pintu air dan akses transportasi yang seharusnya bisa dibangun juga belum ada kejelasan hingga saat ini. ” Kita sudah sempat menyuarakan masalah ini ke dinas PU-PRPP untuk bisa dilihat tetapi hingga saat ini masih belum juga kejelasan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selain masalah itu, pihaknya juga berharap supaya ada pemiliharaan yang maksimal terhadap embung ini. Hal ini harus dilakukan, karena kondisinya saat ini sudah mulai terjadi sedimentasi. Jika masalah itu tetap dibiarkan tanpa penanganan yang maksimal, dikhawat-

irkan embung ini tidak bisa bertahan lama. Belum lagi persoalan lain seperti rembesen air di beberapa titik juga harus bisa menjadi perhatian bersama untuk bisa segera ditanggulangi. Karena jika embung ini rusak dan jebol, maka masyarakat juga akan mengalami krisis air bersih hingga jangka waktu yang cukup lama.

“Kami sangat berharap aset miliaran rupiah dan menjadi kebanggan masyarakat di desa Seloto bisa dipelihara dengan baik dan maksimal.

Jika embung ini rusak dan jebol, maka masyarakatlah yang akan rugi,” tukasnya. (ils)

Konjen Amerika Jajaki Peluang Kerjasama di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menerima kunjungan Kepala Bagian Humas Konjen Amerika Konsulat Surabaya di ruang kerjanya,Selasa pagi (9/4). Untuk menjajaki peluang kerjasama di Sumbawa.

Bupati menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Kepala Bagian Humas Konjen Amerika Konsulat Surabaya, Christine Getzler Vaughan.

Serta berjanji akan menindaklanjuti pro-

gram kemitraan yang didanai Amerika.

Dalam kesempatan tersebut Bupati minta agar Kabupaten Sumbawa mendapat perhatian khusus dan dukungan sahabat dari Amerika, khususnya dalam bidang pendidikan. Agar dapat dipacu sehingga dapat disejajarkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

“Yang paling penting dari kemajuan bangsa adalah pembentukan karakter yang lebih baik dan maju, karena den-

gan maju dan baiknya pendidikan di suatu daerah, tentunya akan diiringi dengan meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM),” ucap Bupati.

Dalam pertemuan tersebut, Christine menyampaikan tentang peluang kerjasama dengan Pemkab Sumbawa tentang berbagai program kemitraan yang didanai Amerika. Diantaranya kesempatan bagi ASN untuk selama 10 hari, enam minggu atau tujuh minggu untuk melaku-

kan studi banding ke Amerika Serikat dan negara bagian lainnya.

Dijelaskan pula tentang kerjasama lainnya yaitu bermitra dengan Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia, dalam lima bidang program yangditawarkan yakni lingkungan, ekonomi, Bahasa Inggris, entrepreneur, perempuan dan anak, dan sejauh ini Konjen telah melakukan kerjasama dengan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). (arn)

Pemprov NTB Diminta Urun Anggaran Tata Poto Tano Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB diminta turut mengalokasikan anggaran untuk pengembangan penataan wilayah kecamatan Poto Tano, khususnya desa Poto Tano yang kini tengah dirintis pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) KSB, Novrizal Zain Syah, SE mengatakan, Pemda KSB saat ini tengah merintis pengembangan dan penataan wilayah desa Poto Tano sebagai gerbang pulau Sumbawa. Dan untuk itu semua level pemerintah baik pusat hingga daerah termasuk Pemrpov NTB dalam hal ini patut dilibatkan dalam khususnya untuk terkait daya dukung anggarannya.

“Kami sudah lobi pusat dan sudah ada program yang disiapkan. Tinggal provinsi yang kita tunggu anggarannya,” katanya kepada wartawan, Selasa (9/4).

Menurutnya, Pemprov NTB memiliki kewajiban mengambil peran dalam upaya penataan wilayah Poto Tano. Sebab dalam amanat Perda RTRW Provinsi, kecamatan di ujung utara KSB itu masuk dalam zona kawasan stategis provinsi. “Kita sudah ini sudah punya master plan penataannya. Nah harapan kita Pemprov urun anggarannya juga dong untuk pemibayaan infrastrukur yang akan ditempatkan di sana,” harapnya.

Novrizal menyebutkan, sementara ini dalam merintis penataan desa Poto Tano Pemda suda mengucurkan sejumlah anggaran seperti membangun jalan lingkungan, menata pemukiman warga. Dan dari pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hadir bantuan rumah khusus bagi masyarakat setempat. “Nah yang dari provinsi belum ada sampai sekarang,” sebutnya.

Penataan desa Poto Tano sebagai gerbang pulau Sumbawa di NTB membutuhkan anggaran yang cukup besar. Novrizal menguraikan, Pemda KSB baru-baru ini telah melobi program ke Kementerian PUPR agar bisa membantu menghadirkan beberapa infrastruktur yang dibutuhkan. Diantaranya pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan pembangunan instalasi pengeloaan air limbah (IPAL) pemukiman. “Proposal kita ajukan dananya Rp 15 miliar,” ungkapnya.

Pemprov lanjut dia bisa ambil bagian dengan mengalolasikan dana ke kegiatan penataan Poto Tano itu. Sebab masih banyak infrastruktur lain yang dibutuhkan jika mengacu pada master plan yang telah disusun Pemda KSB. “Bisa mungkin lanjut bangun IPAL-nya atau akses jalan yang belum bisa kita cover lewat APBD,” timpalnya seraya menambahkan harapan kehadiran Pemprov di Poto Tano sudah pernah disuarakan melalui Bappeda.

“Sebenarnya ini sudah sempat kita sampaikan saat Musrembang provinsi. Bahkan bahasa pak bupati Poto Tano itu harus kita gotong royong bedah kampung bersam provinsi dan pusat supaya cepat selesainya,” tukas Novrizal Novrizal. (bug) (Suara NTB/bug)

(Suara NTB/arn)

BERSAMA KONJEN AS - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, didampingi Kepala Dispopar dan Kabag Humas Setda Sumbawa bersama Humas Konjen Amerika dan Humas UTS.

Pascavonis, DPMD Tujuh Instansi Minta Pendampingan TP4D Proses Pemberhentian Kades Padesa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa tengah memproses pemberhentian Kades Padesa, Kecamatan Lantung. Hal ini menyusul adanya keputusan inkrah dari Pengadilan terkait kasus penggunaan ijazah palsu yang dilakukan kades setempat.

Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara yang didampingi Kasi Tata Pemerintahan Desa, Anhuyas membenarkan hal tersebut. Pihaknya tengah membuat telaan staf untuk disampaikan kepada Bupati Sumbawa.

“Tuntutannya lima bulan dan vonisnya tiga bulan. Pada 4 April sudah keluar putusan dari Pengadilan. Jadi sekarang kita prosesnya sedang mengajukan SK pemberhentian tetap terhadap yang bersangkutan berdasarkan putusan dari pengadilan,” ujarnya, Rabu (9/4).

Dijelaskannya, yang bersangkutan diduga menggunakan ijazah palsu saat mengajukan diri sebagai calon kades pada Pilkades serentak lalu. Dari perbuatan yang dilakukannya sudah keluar putusan tetap dari Pengadilan. Dimana berdasarkan Pasal 83 Perda Nomor 1 Tahun 2015

tentang kepala desa, disebutkan, apabila kades yang dinyatakan terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan secara total. Hal ini juga diatur dalam Pasal 41 Undangundang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

“Baik undang-undang ataupun perda itu, tidak ada yang menyebutkan jumlah hukuman, yang penting dia terpidana. Sehingga adanya hasil putusan dari pengadilan sebagai dasar untuk memproses pemberhentian,” terangnya.

Sementara ini, kata Tata, untuk melaksanaan tugas kepala desa sudah ditunjuk Plt yakni Sekdes. Nantinya setelah keluar SK pemberhentian tetap dari Bupati, akan ditunjuk penjabat dari unsur kecamatan.

Selanjutnya untuk menentukan kades baru akan dilakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW). Penetapannya melalui musyawarah di tingkat desa.

“Setelah keluar SK pemberhentian ini, kita tunjuk sementara penjabat kades. Penjabat kades inilah yang nanti bersama BPD akan memproses dan menyiapkan untuk PAW,” pungkasnya. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) itu dapat mengekspose terlebih dahulu masMemasuki April 2019 ini, sebanyak tujuh ing-masing pekerjaan yang akan diminta instansi bersurat kepada Tim Pengawal, Pen- pendampingan. Karena akan dilakukan evalgaman Pemerintah dan Pembangunan Daer- uasi terlebih dahulu di TP4D di Kejaksaan ah (TP4D) Sumbawa. Hal ini guna mengaju- sebagai pertimbangan dilakukannya penkan permohonan pendampingan terhadap dampingan. Setelah itu, nantinya juga akan pengerjaan proyek yang akan dilaksanakan. dibahas bersama seluruh tim di sekretariKetua TP4D Sumbawa, Putra Riza Akhsa at TP4D di Inspektorat.

Ginting, SH mengakui, tujuh instansi terse“Akan ada aturan main baru terkait pelbut enam diantaranya dari Kabupaten Sum- aksanaan TP4D tahun ini. Nanti semua perbawa dan satu dari Kabupaten Sumbawa mohonan yang masuk ke kita, kita evaluasi Barat (KSB). Seperti Dinas Pertanian yang di TP4D Kejari Sumbawa. Kita minta apa meminta pendampingan terhadap semua pe- yang dimohon pendampingan untuk tiap kegkerjaannya di tahun 2019. Kemudian Badan iatan diekspos dulu. Setelah dari kita TP4D Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait pem- Kejari Sumbawa, selanjutnya akan kita sambangunan Pasar Seketeng, Bandara Sultan paikan hasil mana saja yang kita dampingi Muhammad Kaharuddin terkait perluasan kita bawa ke Sekretariat di Inspektorat. Jadi dan perpanjangan runway, Rumah Sakit dari permohonan yang diterima, sudah saya Umum Daerah (RSUD) untuk pembangunan serahkan surat pembalasan,” terangnya. gedung di rumah sakit baru, Dinas PUPR dan Dalam pendampingan, pihaknya juga instansi vertikal Bea Cukai terkait pemban- melihat tingkat pengerjaan proyek yang gunan gedung. Sedangkan instansi akan dikerjakan. Jika dari segi nilai kondari KSB yakni Dinas Kesehatan trak dan tingkat kesulitan pengerjaan terkait pembangunan puskescukup rawan, maka pihaknya wajib mas baru. melakukan pendampingan. Tetapi jika “Di tahun 2019 sampai saat dari segi pengerjaan mudah dan tidak ini, yang telah mengajukan memerlukan keahlian khusus, maka permohonan sebanyak 7 OPD bisa dilakukan tanpa pendampingan. atau instansi terkait,” ujarnTentunya pihaknya berharap, bisa ya saat ditemui wartawan, melakukan pendampingan sejak awal Rabu (9/4) kemarin. sebelum pelaksanaan kegiatan.

Dijelaskannya, terkait “Kita minta dari awal. Karepermohonan tersena ketika kita masuk pada but, pihaknya yang tidak mengikuti dari sudah bersurat awal, tentunya menjadi kembali ke massuatu permasalahan ing-masing indi kemudian hari. stansi. Hal Itu yang tidak ini agar kita inginkan,” nantinya pungkasnya. instansi (ind) Putra Riza Akhsa Ginting (Suara NTB/ind)

SUARA NTB Rabu, 10 April 2019

Tiga Kades Resmi Diberhentikan Sumbawa Besar (Suara NTB)Tiga kepala desa (Kades) di Kabupaten Sumbawa resmi diberhentikan Bupati Sumbawa lantaran tersangkut dugaan penyimpangan dana APBDes. Masing-masing Kades Sempe, Kecamatan Moyo Hulu, Kades Suka Mulya Kecamatan Labangka, dan Kades Tengah Kecamatan Utan.

Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara yang didampingi Kasi Tata Pemerintahan Desa, Anhuyas mengakui SK pemberhentian ketiga kades tersebut sudah dikeluarkan pada 13 Februari 2019 lalu. Kades Sempe berdasarkan SK Nomor 403, Kades Tengah berdasarkan SK nomor 404, Kades Suka Mulya berdasarkan SK Nomor 405.

“Sudah dilakukan pemberhentian secara definitif oleh Bupati. SKnya pada tanggal 13 Februari 2019,” ujarnya.

Disebutkannya, awalnya ketiga kades tersebut diberhentikan sementara karena ada temuan dari Inspektorat terkait dugaan penyimpangan dalam pengunaan keuangan desa. Selama proses tersebut, sudah dilakukan pembinaan dan mereka diwajibkan melakukan pengembalian. Namun tak bisa memenuhi temuan tersebut, sehingga dilakukan pemberhentian tetap.

“Memang awalnya diberhentikan sementara. Karena mungkin tidak sanggup untuk mengembalikan yang menjadi temuan Inspektorat, makanya diambil sikap untuk memberhentikan secara permanen,” terangnya.

Terhadap ketiga kades tersebut, tidak akan laksanakan PAW. Karena sisa masa jabatannya kurang dari satu tahun dan akan berakhir pada September mendatang. Saat ini sudah ditunjuk penjabat kepala desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kecamatan untuk menjalankan roda pemerintahan di desa.

Pihaknya berharap tidak ada lagi kades-kades yang lain yang akan diberhentikan ataupun tersangkut hukum. Untuk itu, diminta kades tetap mempergunakan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Ini sebagai pembelajaran bagi kades lain supaya amanah dalam menggunakan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Kedepannya, lanjut Tata, pihaknya juga akan tetap melakukan pembinaan secara berjenjang. Begitupula pihak kecamatan ataupun pengawas internal pemerintah daerah, dalam hal ini Inpektorat. “Kami secara regulasi di DPMD memberikan aturan-aturan. Termasuk juga yang sekarang kita melaksanakan pelatihan siskudes. Itu salah satu upaya untuk mengantisipasi adanya peluang pelanggaran administrasi,” pungkasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kasus OTT Pungli, Kapolres Sebut Tersangka Tidak Tunggal Bima (Suara NTB) Jajaran Mapolres Bima terus mendalami kasus Operasi Tangkap Tangkap (OTT) pungutan liar try out tahun 2018. Dalam kasus tersebut, Penyidik Mapolres setempat telah menetapkan satu tersangka berinisial JB. Oknum JB merupakan pejabat teras Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima. Ia diduga memerintahkan UPT untuk menarik biaya try out. Kasusnya terbongkar saat OTT di kantor UPT Dikbudpora Kecamatan Bolo tahun 2018.

Dari OTT, tersebut Tim Saber Pungli berhasil mengamankan salahseorang ASN yang merupakan staf UPTD Keca-

matan Bolo inisial Fw. Serta menyita uang tunai kurang lebih kurang lebih Rp1 Juta.

Namun setelah dikembangkan uang yang berhasil disita keseluruhanya sebanyak Rp42 juta. Uang tersebut diduga hasil dikumpulkan dari sekolah yang akan melaksanakan ujian try out.

“Kasus OTT pungli masih terus didalami dan kita lanjutkan, kan sudah ada tersangkanya,” kata Kaporles

Bima, AKBP. Bagus Satriyo Wibowo S.IK, Selasa (9/4).

Bagus mengungkapkan sejauh ini oknum JB masih sebagai tersangka tunggal. Hanya saja, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain, karena masalah korupsi tidak mungkin hanya satu orang. “Mungkin saja nanti ada tersangka lain, makanya kasusnya kita dalami,” katanya.

Meski saat ini hanya fokus terhadap satu tersangka yang

sudah ditetapkan, Ia menegaskan dalam kasus OTT tersebut tersebut tidak tunggal, karena proses penyelidikan masihb berjalan. “Dalam perkara ini (OTT pungli.red) tidak bisa kita katakan tersangkanya tunggal,” katanya.

Bagus menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, JB. Pemeriksaan tersebut merupakan kali pertama sejak ditetapkan sebagai tersangka. “Selain JB ada pihak-pihak lainya juga yang akan dipanggil untuk mendalami kasus ini,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

Bagus Satriyo Wibowo

BPJS Nunggak Klaim RSUD Dompu Rp3,2 Miliar Dompu (Suara NTB) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Dompu, menunggak klaim pelayanan kesehatan dari RSUD Dompu sebesar Rp3,2 miliar. Itu baru tunggakan pada Bulan Januari 2019. Sedangkan piutang di dua bulan berikutnya (Februari-Maret) sekitar Rp6,4 miliar masih dalam proses verifikasi.

Kepala BPJS setempat, M. Zainuddin kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (8/4) menjelaskan, belum dibayarnya tunggakan klaim pelayanan kesehatan peserta BPJS itu menyusul anggaran dari pusat belum disalurkan. “Kita menunggak itu karena nunggu kucuran dana dari pusat untuk satu bulan itu, yang lain masih dalam proses verifikasi,” ungkapnya.

Jika melihat klaim yang diajukan rumah sakit tiap bulannya, menurut dia, lebih besar anggaran yang dikeluarkan ketimbang iuran masuk per bulannya. Itu belum lagi tunggakan dari Puskesmas dan dokter keluarga dengan nilai minimal Rp2,3 miliar per bulan.

Dari total 216.271 orang peserta BPJS berbagai kategori diwilayah ini, serapan iuran per bulan tidak pernah mampu mencapai Rp500 juta atau hanya 24,5 persen. Hal itu dikarenakan banyak peserta BPU dan badan usaha yang tidak membayar iuran.

Disamping itu, lanjut M. Zainuddin, pengaruh setting anggarannya kecil dari yang seharusanya. Berdasarkan penghitungan mestinya untuk Kelas III dari Rp36 ribu saat ini masih dipatok Rp25 ribu. Sedangkan Kelas II Rp51 ribu dari yang seharusnya Rp65 ribu. “Dari Rp2 M targetnya yang membayar itu ndak nyampai Rp500 juta. Jadi hanya 24,5 persen kalau dipersentasekan,” jelasnya.

Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menggenjot pembayaran iuran tersebut. Mulai dari membentuk kader JKN, hingga menghubungi langsung para peserta via telepon. Namun di masyarakat ada dua hal yang selalu menjadi kendala. Diantaranya kemampuan ekonomi mereka betul-bentul rendah dan memang sengaja tidak ingin membayar karena kesadarannya kurang.

Rata-rata yang mau membayar tanggungan tersebut ialah mereka yang sering berobat di pusat pelayanan kesehatan. Sedangkan dari mereka yang merasa diri sehat hanya sebagian kecil. “Kalau yang sehat-sehat bisa dikatakan jarang yang membayar. Hanya sekian persen saja yang sadar untuk membantu masyarakat lain yang membutuhkan,” pungkasnya. (jun)

Disnakertrans Belum Kantongi Data Valid Serapan Tenaga Kerja Dompu (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, ternyata belum mengantongi data pasti serapan tenaga kerja di wilayah ini. Termasuk data perusahaan besar, menengah dan kecil yang beroperasi. Padahal, ini dinilai penting untuk mengetahui sejauhmana angkatan kerja lokal diberdayakan.

Kabid Hubungan Induatrial dan Jamsostek Disnakertrans setempat, Sadaruddin, SE., kepada Suara NTB mengakui, belum mengantongi data serapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan besar, menegah apalagi kecil. Hal itu menyusul data mereka di lapangan cukup fluktuatif. Karena ada yang dikenal dengan tenaga harian lepas, kotrak dan tetap.

“Jadi itu yang membuat kita sulit beri data yang valid.

Terkadang waktu masuk ada datanya tetapi saat keluar tidak ada, itu juga jadi kendala,” kata di ruang kerjanya, Selasa (9/4).

Selain serapan tenaga kerja, data perusahaan yang beroperasi pun belum dimiliki. Kendati demikian, menurutnya, kehadiran perusahaan di wilayah ini sudah memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Dalam hal menyerap angkatam kerja yang menganggur.

Hal itu diyakini lantaran setiap ada perekrutan tenaga kerja pihak perusahaan selalu membangun kerjasama dengan aparatur Desa/Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan itu. Sebelum kemudian meminta didatangkan tenaga dari luar daerah. “Kalau tidak ada di desa baru ke kabupaten bahkan keluar.

Itu sementara sejauh ini yang kita lihat,” ungkapnya.

Alasan lain belum dikantonginya data tersebut, lanjut Sadaruddin, yakni penjabat yang digantikan sebelumnya tidak meninggalkan bahan-bahan yang bisa dilanjutkan.

Sehingga pihaknya harus kembali memulainya dari awal.

Dan komitmennya, tahun ini persoalan tersebut tuntas dibenahi dengan membangun kerjasama bersama intansi terkait. Seperti DPMPTSP soal data perusahaan yang sudah diberikan izin serta pengawas tenaga kerja yang dimiliki wilayah ini. “Ada sebagian data ini cuma belum mewakili, nah ini yang perlahan akan kita benahi tahun ini. Agar kedepan kita mudah mengevaluasinya,” pungkas dia. (jun)

(Suara NTB/Uki)

PUKUL GONG - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah memukul gong saat membuka Festival Geopark Tambora I, yang digelar di Museum ASI Mbojo, Selasa (9/4).

Jadi Perhatian Dunia, Gubernur Ajak Jaga Rinjani dan Tambora Kota Bima (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah SE mengajak masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan gunung Rinjani dan Tambora yang kini menjadi perhatian dunia.

Ajakan itu disampaikan Gubernur saat membuka Festival Geopark Tambora I, yang digelar di Museum ASI Mbojo, Selasa (9/4). Festival Geopark Tambora I merupa-

kan salahsatu kegiatan menyambut Tambora Menyapa Dunia yang dipusatkan di Doro Ncanga Kabupaten Dompu.

“NTB mempunyai dua destinasi alam yang menakjubkan, yakni gunung Rinjani dan Tambora. Mari kita jaga dan lestarikan bersama,” ajaknya.

Baginya, Festival Geopark Tambora I yang diadakan tersebut untuk mengingat kembali sejarah masa lampau. Seperti Kerajaan Tambo-

ra, Gunung Tambora, Kerajaan Pekat, Kerajaan Sanggar, Asi Mbojo, Santonda, Kuburan Raja di atas Gunung Traha. “Saya berharap Festival Geopark Tambora I ini bisa berjalan dengan baik dan sukses,” harapnya.

Sementara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE mengapresiasi adanya festival tersebut. Ia berharap dari kegiatan ada sesuatu yang baru dan melahirkan ide serta

gagasan kreatif untuk mendukung sektor kepariwisataan.

“Adanya festival ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi sektor pariwisata Bima,” harapnya.

Tidak hanya itu, Bupati berharap festival geopark Tambora I juga dapat meningkatkan promosi sektor wisata, sehingga Kabupaten Bima dapat dikenal lebih luas terutama di sektor kepariwisataan.

“Promosi wisata akan men-

ingkatkan angka kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun turis mancanegara yang muara akkhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain Gubernur dan Bupati Bima, Pembukaan festival festival geopark Tambora I juga dihadiri Walikota Bima, Bupati Dompu, Wakil Bupati Bima, serta para Kepala OPD Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima. (uki)

NTB Harus Nyaman dan Menyenangkan Kota Bima (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, menjadi pembicara dalam dialog yang digelar oleh BEM STISIP Mbojo Bima, di aula Kampus setempat, Selasa (9/4). Di hadapan mahasiswa dan pemuda Ia memaparkan NTB Gemilang.

“Dengan NTB Gemilang ini, kami ingin menjadikan NTB yang nyaman, menyenangkan dan bersahabat dengan dunia usaha,” jelasnya.

Gubernur yang akrab sapaan Dr Zul ini menilai dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan harus bersahabat dengan sektor usaha. Segala sektor usaha apapun tidak terlepas dari bisnis (investasi).

Selain itu, ia menginginkan NTB nyaman dan menyenangkan untuk dikunjungi. Tidak hanya turis asing namun juga warga lokal yang akan berkunjung ke tempat-tempat eksotis di setiap daerahnya masing-masing.

“Potensi wisata kita sangat banyak. Jika daerah nyaman, para investor dan turis akan

menyenangkan berkunjung ke NTB,” katanya.

Meski demikian, Dr Zul mengatakan implementasi memujudkan NTB Gemilang tersebut perlu waktu dukungan serta keterlibatan semua pihak terutama pemuda dan masyarakat.

“Lewat NTB Gemilang ini, saya ingin kita menjadi tuan di negeri sendiri,” katanya.

Dalam memujudkan NTB Gemilang itu lanjutnya, salahsatu yang menjadi perhatian yakni meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengirim para putra dan putri terbaik NTB untuk studi ke luar negeri.

“Saya ingin pemuda dan mahasiswa NTB bisa membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan selama diluar negeri, agar bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional,” ujarnya.

Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, memuji kebijakan Gubernur NTB. Salah satunya meningkatkan SDM dengan mengirim putra-putri NTB

untuk melanjutkan studi keluar negeri. “Jarang ada Gubernur yang mengeluarkan kebijakan seperti ini. Bagi saya, beliau ini (Zulkieflimansyah.red) multitalenta. Selain politisi juga akademisi sekaligus pemilik kampus,” katanya.

Lutfi berharap agar mahasiswa dan pemuda di Bima dapat memanfaatkan program tersebut dengan baik. Di Kota Bima kata dia, juga ditawarkan sebanyak 100 orang untuk melanjutkan kuliah jenjang S2 di luar negeri.

“SDM harus dipompa, karena masa depan daerah khususnya Kota Bima akan ditentukan kualitas SDM melalui pendidikan,” katanya.

Selain Gubernur NTB dan Walikota Bima, pembicara dalam dialog yang mengangkat tema Membangun Gerakan Pemuda dalam Menjemput NTB Gemilang juga dihadiri Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd dan Akademisi STISIP Mbojo Bima, Dr. Syarif Ahmad M. Si. (uki)

(Suara NTB/Uki)

DIALOG - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah (tiga dari kiri) memaparkan NTB Gemilang dalam dialog di aula kampus STISIP Mbojo Bima, Selasa (9/4).

(Suara NTB/Uki)

MENUNGGU - Peserta USBN di SMPN 1 Kota Bima, menunggu listrik menyala, Senin (9/4).

USBN Terganggu Listrik Padam, Dewan Panggil PLN Kota Bima (Suara NTB) Hari kedua pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) tingkat SMPN di Kota Bima, Selasa (9/4) sempat terganggu akibat listrik padam.

Pemadaman itu membuat anggota DPRD kecewa dan berencana akan memanggil PLN untuk klarifikasi.

Pemadaman listrik dilakukan sepihak tersebut seperti terpantau di SMPN 1 Kota Bima. Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Bima, Nurmah S. Mat mengaku tidak menyangka adanya pemadaman tersebut, padahal siswanya sedang mengejarkan soal USBN. “Kita tidak bisa berbuat apaapa adanya pemadaman ini.

Kita hanya bisa menunggu,” katanya, kepada Suara NTB. Disebutkannya, tercatat ada sebanyak 357 siswa di sekolah setempat yang mengikuti USBN. Sementara mata pelajaran yang diujikan pada hari kedua, tersebut antara lain PPKN dan Seni Budaya. “Kami berharap listriknya segera dinyalakan. Dan hari-hari selanjutnya juga tidak ada pemadaman

lagi,” harapnya.

Nurmah menambahkan, pelaksanan USBN pada hari pertama, yakni Senin (8/4) dengan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Bahasia Indonesia tidak mengalami gangguan karena tidak ada pemadaman.

“Hari pertama kemarin berjalan lancar dan tidak ada pemadaman,” katanya.

Sementara Manajer PLN Bima, Donny yang dikonfirmasi Suara NTB, mengakui pemadaman tidak sengaja dilakukan oleh pihaknya, namun ada gangguan teknis di PLTUD di Bonto.

“Ada gangguan teknis di PLTUD di Bonto makanya ada pemadaman. Dan saat ini masih tahap penormalan,” katanya.

Terpisah Anggota DPRD Kota Bima, Dedi Mawardi S.Sos mengaku sangat kecewa dengan pelayanan PLN yang memadamkan listrik saat berjalannya USBN. Harusnya kata dia, sekolah ataupun tempat medis harus diprioritaskan. “Pemadaman seperti ini cukup menganggu, apalagi di sekolah dan RS. Kami akan memanggil PLN untuk klarifikasi,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB

Rabu, 10 April 2019

Halaman 8

Polda Beri Pengamanan Berlapis untuk 1.400 TPS Rawan Mataram (Suara NTB) Polda NTB telah melakukan pemetaan terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masuk dalam potensi kategori rawan. Dari 15.999 total jumlah TPS se-NTB, sebanyak 1.400 TPS masuk catatan kategori rawan.

Demikian disampaikan Wakapolda NTB, Brigjen Pol, Tadjuddin kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi evaluasi persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Rupatama Gubernur NTB, Selasa (9/4) kemarin.

“Ya jelas kita sudah petakan memang ada tiga kategori, pertama kategori TPS kurang rawan, rawan dan sangat rawan.

Dari seluruh jumlah TPS, ada sekitar 1.400 TPS rawan yang sudah kita petakan yang tersebar di semua Kabupaten/Kota di NTB secara merata,” ujar Tadjuddin.

Pemetaan TPS rawan tersebut oleh pihak Polda dinilai dari kondisi kamtibmas di daerah tersebut. TPS rawan tersebut menurutnya tersebar hampir merata di semua daerah di Provinsi NTB. “Rawannya karena kamtibmas yang kita potret dari kejadian yang setiap hari,” ujarnya.

Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan di

TPS-TPS rawan tersebut pada hari H pemungutan suara tanggal 17 April mendatang. Polda NTB memberikan pengamanan berlapis khusus pada TPS rawan.

“Pengamanan khusus TPS rawan, kita antisipasi dengan mempertebal ploting personel, untuk satu TPS ada yang dua personel kita tempatkan,” jelasnya.

Sementara itu, untuk pengamanan jalanan pemungutan suara di semua TPS, Polda NTB menerjunkan 6.000 personel, yang akan bergabung dengan personel dari masing-masing polres. Personel polisi juga akan diperkuat dengan bantuan pengamanan dari Brimob dan dibantu dengan Linmas di masing-masing TPS. “Kita sudah siapkan sekitar enam ribu personel untuk Pam TPS dari jumlah 15.999 TPS. Tapi itu belum masuk backup dari Brimob dan sebagainya,” sebut Tadjuddin.

Pasukan pengamanan TPS dari Polda NTB direncanakan akan mulai digerakkan pada Hari Kamis (11/4) mendatang. Mereka akan dikirim terlebih dahulu ke masing-masing Polres, baru kemudian digerakkan ke TPS. “Sebelum digerakkan, nanti kita apelkan semua dan kita berikan surat perin-

tah baru kemudian digerakkan semua ke polres dan kemudian diploting ke TPS. Kita harapkan semua pada anggota agar menjalankan tugas dengan baik, karena ini tugas negara yang sangat penting untuk mensukseskan pemilu ini berjalan dengan baik,” katanya.

Pengamanan dari pihak kepolisian tidak saja akan dilakukan pada hari H Pemungutan dan perhitungan suara saja, namun berlanjut sampai tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/ kota dan sampai provinsi. Sebab, tahapan rekapitulasi tidak kalah pentingnya dari tahapan pemungutan suara.

Ditempat terpisah, komisioner Bawaslu Provinsi NTB, divisi SDM, Itratif juga menyampaikan, pihaknya juga tengah melakukan pemetaan terhadap TPS masuk kategori rawan. Hal dilakukan supaya Bawaslu bisa melakukan tindakan antisipatif untuk mencegah terjadinya kecurangan.

“Secara umum memang kita perhatikan pengawasan di semua TPS karena kita berangkat dari standar pengawasan yang sama. Tapi tentu untuk TPS rawan kita akan lebih pro aktif melakukan pencegahan dan meningkatkan koordinasi dengan temanteman KPU, tersebut,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

Badruttamam Digadang-gadang akan Tampil di Pilkada Kota Mataram

Fauzan Basri Mataram (Suara NTB) Ditengah hiruk pikuk Pemilu serentak 2019, agenda politik di tahun berikutnya, yakni Pilkada serentak tahun 2020 yang akan digelar di tujuh

kabupaten/kota di NTB, tidak luput dibicarakan. Sejumlah kandidat mulai digadanggadang akan tampil, tengah berusaha mengambil momentum dalam Pemilu 2019 ini.

Salah satu daerah yang paling menjadi perhatian yakni Pilkada Kota Mataram. Sebagai daerah ibukota Provinsi NTB, pembicara kontestasi politik Kota Mataram selalu menarik dan tak akan ada habisnya untuk diperbincangkan.

Pertanyaan yang sering kali muncul belakangan ini adalah, siapa sosok figur yang akan menggantikan wali kota Mataram dua periode, H. Ahyar Abduh? Sejumlah nama mulai bermunculan ke permukaan sebagai sosok yang disebut-sebut akan dipasangkan Ahyar untuk melanjutkan estafet kepemimpinannya di Kota Mataram.

Salah satu yang disebut-sebut akan tampil bertarung yakni putra sulung Ahyar Abduh, ustadz Badruttamam Ahda Lc. Figur Badruttamam mulai dipromosikan ke hadapan publik. Hal itu terlihat dari intensitasnya menghadiri forum-forum pengajian di sejumlah wilayah di Kota Mataram.

Selain itu, Badruttamam juga banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan melalui yayasan ayahnya. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya sosialisasi diri terhadap figur Badruttamam sendiri untuk ditawarkan ke masyarakat.

Melihat gelagat tersebut, sejumlah kalangan ikut menyoroti hal tersebut. Salah satunya dari kalangan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

(IPNU) Provinsi NTB. Menurut IPNU, Badruttamam masih terlalu dini untuk diterjunkan dalam dunia politik praktis.

“Bagi saya, jika Badruttamam disiapkan untuk bertarung melanjutkan esetafet kepemimpinan Ahyar Abduh di Kota Mataram, masih terlalu dini. Beliau belum matang untuk memimpin Kota Mataram dengan segala kompleksitasnya,” ujar Ketua IPNU NTB, Fauzan Basri.

Ia pun menyarankan para pihak tidak memaksakan Badruttamam untuk turun bertarung di Pilkada Kota Mataram yang akan digelar tahun 2020 mendatang.

“Menurut saya beliau (Badruttamam) adalah figur potensi masa depan. Sehingga kalau sekarang dipasang itu terlalu dini. Pilkada 2020 bukan panggung beliau,” ujarnya.(ndi/*)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berpose bersama usai memimpin rakor evaluasi persiapan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di NTB bersama Bupati/Walikota, KPU, Bawaslu, TNI/Polri dan stakeholder lainnya.

Suhu Politik Pemilu 2019 di NTB Tak Mengkhawatirkan Mataram (Suara NTB) Pemilu serentak 2019 yang akan digelar tanggal 17 April ini sudah di depan mata. Eskalasi politik menjelang hari pemungutan suara, semakin memanas.

Berbagai potensi gangguan lancarnya pemilu mulai bermunculan.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menggelar rapat evaluasi persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2019 di NTB, dengan mengudang seluruh kepala daerah Bupati/Walikota seNTB, KPU, Bawaslu, TNI, Polri serta stakeholder lainnya yang digelar di Rupatama Gubernur NTB, Selasa (9/4) kemarin, yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Rohmi yang dikonfirmasi usai rapat berlangsung menyampaikan, secara umum persiapan pelaksanaan pemilu 2019 oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu sudah berlangsung dengan baik.

Begitu pula dari sisi keamanan. Ia juga menerima laporan bahwa kondisi politik di NTB jelang pemilu relatif kondusif.

“Kita ingin tahu kesiapan KPU dalam menghadapi pemilu di NTB, tapi tadi saya dapat laporan semua sudah siap. Begitu juga dari sisi

keamanan semua juga sudah siap. Termasuk informasi dari seluruh kabupaten/kota juga kita serap, dan sudah kita dengar kesiapannya,” ujar Rohmi.

Dari semua laporan yang diterima dalam rapat tersebut, Rohmi menyimpulkan bahwa kondisi politik di NTB ralatif kondusif. Tidak ada hal yang dikhawatirkan secara berlebihan. Jikapun ada riak-riak politik yang muncul di tengah masyarakat, menurutnya hal itu merupakan hal yang biasa dari gelaran kontestasi politik.

Meskipun demikian, orang nomor dua di NTB itu tetap mengingatkan agar semua pihak. Baik penyelenggara, aparat keamanan dan pemerintahan daerah harus tetap bekerja dengan baik dalam mempersiapkan penyelenggara Pemilu 2019 ini. Termasuk hal-hal teknis, semua harus dipastikan sudah dalam posisi siap, sehingga persoalan kecil tidak memicu reaksi politik yang besar.

“Beberapa hal-hal yang per-

lu kita antisipasi terutama dari sisi teknis. Selain itu juga soal listrik, tetap harus kita antisipasi, jangan sampai hal itu bisa memicu gejolak sosial di tengah masyarakat kita,” katanya.

Pada kesempatan itu, Rohmi juga mengimbau kepada masyarakat NTB, agar turut serta mensukseskan Pemilu 2019 dengan ikut berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya.

Sehingga harapannya tingkat partisipasi pemilih di NTB semakin membaik. “Tingkat partisipasi di NTB harapan lebih tinggi dari Pilkada dan Pemilu sebelumnya,” serunya.

Terakhir disampaikan Rohmi, ia menekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Sebab aturan perundang-undangan sudah tegas mengatur bahwa ASN harus netral. “Sudah tadi juga disampaikan bawaslu bahwa ASN yang terlibat sudah diproses. Kalau ada yang terlibat harus ditindak tegas,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB Rabu, 10 April 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 9

450 Koperasi Menunggu SK Pembubaran Mataram (Suara NTB) Sebanyak 450 koperasi yang diusulkan oleh Pemprov NTB sedang menunggu SK pembubaran dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Pengajuan pembubarannya dari daerah tahun 2018 lalu. Informasi ini diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM didampingi Kepala Bidang Pembinaan Koperasi, Hamzanwadi, S.St di ruang kepala dinas, Selasa (9/4) kemarin.

Sebelumnya, 304 koperasi telah diajukan dibubarkan.

Kementerian Koperasi juga telah menerbitkan SKnya. “Kita tunggu kepastian dari Kementerian Koperasi. sekarang ini yang penting koperasinya berkualitas. Tidak penting jumlahnya tapi tidak berkualitas,” kata L. Saswadi.

Di NTB terdapat 4.110 koperasi. Dimana, 2.602 dikategorikan koperasi aktif dan 1.536 koperasi tidak aktif.

Koperasi-koperasi yang tidak aktif inilah yang diusulkan untuk dibubarkan. Kategori koperasi dikatakan tak aktif, maksimal 3 kali berturut – turut tak dilakukan Rapat Akhir Tahun (RAT). Tak jelas nasib pengurusnya dan tidak lagi ada aktivitas koperasi.

L. Saswadi menjelaskan, untuk memastikan koperasi yang diusulkan dapat dibubarkan atau tidak, tim dari Kementerian Koperasi harus melakukan validasi di lapangan. Koperasi tersebut telah dipastikan tidak memiliki sangkut paut utang piutang dan benar-benar clear. Barulah SK pembubaran ditertibkan. “Kalau masih ada utangnya, belum bisa dibubarkan.

H. H.L. L.Saswadi Saswadi Jangan sampai setelah SK pembubaran keluar, masih ada anggota yang menagih uangnya, siapa yang mempertanggungjawabkannya,” demikian kepala dinas.

Selain koperasi-koperasi yang tak aktif, L. Saswadi mengatakan pengawasan dilakukan kepada lembaga-lembaga keuangan yang berkedok koperasi atau perseorangan yang mengedarkan modalnya dengan sistem koperasi.

Jika ditemukan fakta tersebut di lapangan, kepala dinas memastikannya sebagai kop-

erasi bodong. Sebab dalam ketentuannya, koperasi adalah lembaga keuangan yang berbadan hukum, dapat memberikan modal dan menarik tabungan kepada anggotanya. Koperasi tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada non anggota. Kecuali kepadanya yang berpotensi menjadi anggota. Selama maksimal tiga bulan koperasi dapat melayaninya. Setelah itu, koperasi harus memastikannya telah terdaftar sebagai anggota koperasi.

Koperasi adalah sokoguru bagi ekonomi kerakyatan. Prinsip dasar yang dijalankannya adalah dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Seluruh ketentuan yang berlaku di koperasi, harus berdasarkan keputusan bersama anggota melalui RAT. Termasuk, kata L. Saswadi soal bunga pinjaman di koperasi. ketentuan idealnya maksimal 2,5 persen dan tidak diperbolehkan melebihi bunga pinjaman perbankan.

“Yang banyak itu bunga pinjamannya maksimal 2 persen di koperasi. jarang yang sampai 2,5 persen. Kalau ada, bisa dipastikan itu bukan koperasi,” demikian L. Saswadi. (bul)

Garuda Indonesia Raih Penghargaan Maskapai Pilihan Terbaik di Asia Jakarta (Suara NTB) – Maskapai nasional Garuda Indonesia dinobatkan sebagai salah satu maskapai penerbangan pilihan terbaik di Asia versi “Traveller Choice Major Airline Asia” untuk kategori “Major Airline” oleh TripAdvisor – situs perjalanan independen terkemuka di dunia.

Selain itu, Garuda Indonesia juga berhasil meraih penghargaan dalam kategori “Best Regional Business Class Asia” dan “Best Airline in Indonesia”.

Adapun capaian tersebut diumumkan menyusul hasil pengumuman resmi pemenang “TripAdvisor Traveller Choice Airline Award” oleh TripAdvisor pada 2 April 2019 lalu, setelah merampungkan survei pemeringkatan layanan maskapai penerbangan terbaik di seluruh dunia.

Direktur Layanan Garuda

Indonesia Nicodemus P. Lampe mengungkapkan rasa terima kasihnya atas apresiasi dan dukungan masyarakat Indonesia dan dunia terhadap Garuda Indonesia pada survey yang telah dilakukan oleh TripAdvisor.

“Pencapaian yang kami peroleh ini tentunya sangat membanggakan kami, namun sekaligus juga merupakan tantangan untuk terus memberikan layanan terbaik secara konsisten kepada para pelanggan,” kata Nicodemus.

“Pengakuan TripAdvisor Travellers Choice Airline Awards” ini merupakan penghargaan kali ketiga yang kami terima dari TripAdvisor sejak tahun 2017 lalu. Capaian ini sekaligus menjadi refleksi atas komitmen berkelanjutan dalam menghadirkan inovasi layanan terbaru kepada pengguna jasa. Pencapaian ini juga

(Suara NTB/dok)

Daya Beli Masih Lemah YAYASAN Perlindungan Konsumen (YPK) mengharapkan perusahaan produsen air minum kemasan membangun komunikasi yang baik dengan konsumen.

Mahalnya harga air kemasan dikeluhkan, harusnya, perusahaan mengkomunikasikannya.

Salah satu produsen air minum dalam kemasan di dalam daerah menjadi sorotan. Lantaran, pemberlakukan kenaikan harga air kemasan sejak gempa beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTBpun akhirnya bersurat untuk memH. Moh. Moh. Saleh Saleh H. inta klarifikasi.

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Provinsi NTB, H. Moh. Saleh, SH, MH mengatakan, konsumen pada dasarnya mendapatkan hak atas informasi dari perusahaan. Terutama yang berkaitan dengan produk yang dijualnya. Termasuk soal kebijakan menaikkan harga. Konsumenpun mestinya mendapatkan informasi. Meksipun, tidak diatur secara detail dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Untuk itu diharapkan konsumen serta perusahaan dapat memahami dan megetahui hak dan kewajiban sesuai UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,” jelas Dosen Fakultas Hukum Unram ini. Secara khusus, kenaikan harga air minum dalam kemasan, lanjut H. Saleh, saat ini bukan momentum yang tepat.

Alasannya, pascagempa beberapa waktu lalu, daya beli masyarakat boleh dibilang masih lemah. Ditambah gejolak ekonomi politik nasional. “Seharusnya perusahaan air minum kemasan yang ada di daerah berfikir dua atau tiga kali sebelum menaikkan harga air minum kemasan,” jelas H. Saleh pada Suara NTB, Selasa (9/4) kemarin.

Komunikasi antar perusahaan dengan konsumen dapat dilakukan dengan banyak cara. YPKpun belum mendapatkan informasi tentang kenaikan air minum kemasan yang dilakukan oleh perusahaan. Karena itu, kepaada pemerintah daerah, Dinas Perdagangan Provinsi NTB, YPK mendorong agar tetap menjadi garda terdepan. Memastikan pelayanan kepada konsumen dan hak-hak konsumen didapat.

Kenaikan harga produk, mestinya jauh-jauh hari diberitahukan kepada konsumen. Diperkuat dengan alasan-alasan yang jelas tentang faktor-faktor yang memicu kenaikannya. Besaran harga kenaikan juga mestinya disampaikan. Apalagi di tengah majunya teknologi saat ini, menurut H. Saleh tidak sulit membangun komunikasi yang baik dengan konsumen.

Selain itu, hak-hak yang harus diterima konsumen adalah soal produk, kualitasnya, keamanannya, serta pelayanannya. Perusahaan wajib menginformasikannya kepada konsumen. Dalam konteks persaingan, kenaikan air minum dalam kemasan ini dapat menghilangkan konsumen perusahaan bersangkutan. Apalagi saat ini sejumlah perusahaan air minum kemasan sudah berproduksi di dalam daerah. Belum terhitung beragam merek air mimun kemasan yang didatangkan dari luar daerah. Pelanggan dapat beralih, kata H. Saleh dalam konteks bisnis. (bul)

merupakan wujud dari hasil komitmen dan kerja keras seluruh karyawan Garuda Indonesia untuk senantiasa memberikan layanan terbaik bagi para pengguna jasa”, tambahnya.

Penghargaan yang diraih Garuda Indonesia ini akan memacu kami untuk terus memberikan berbagai terobosan layanan dan inovasi terbaru, yang kami harapkan dapat terus meningkatkan kepuasan pengguna jasa dalam menggunakan layanan penerbangan Garuda Indonesia melalui konsep layananan Garuda Indonesia Experience, yang kami terjemahkan dari kekayaan budaya dan keramahtamahan khas Indonesia.

TripAdvisor secara resmi mengumumkan bahwa Garuda Indonesia berhasil masuk dalam kategori maskapai terbaik di Asia tahun 2019 untuk kategori “Major Airline” berdasarkan hasil rating dan review selama tahun 2018 lalu yang diperoleh dari para penumpang, dimana penilaian rating tersebut mencakup kualitas dan kuantitas layanan yang telah diberikan dari seluruh maskapai di Asia.

Tahun 2019 ini merupakan tahun ketiga TripAdvisor memasukkan dan mengulas kategori maskapai penerbangan dalam ajang penghargaan “TripAdvisor Travellers Choice Awards” tersebut.

Dengan adanya kategori maskapai penerbangan pada penghargaan tersebut, TripAdvisor berupaya membantu wisatawan dalam membuat pilihan perjalanan terbaik, berdasarkan pengalaman dari komunitas pengguna TripAdvisor. (*)

MUTIARA - Mutiara asli dipajang oleh salah satu desainer di Kota Mataram. Mutiara asli ini dijual lengkap dengan sertifikat. Namun belakangan marak dijual mutiara - mutiara imitasi dari Cina.

SUARA NTB

Rabu, 10 April 2019

Halaman 10

Diikuti Ribuan Peserta

UKK SMK Mulai Digelar UJI Kompetensi Keahlian (UKK) SMK sudah mulai dimulai pada pekan ini.

Sejumlah sekolah juga melaksanakannya mulai 22 April mendatang. Bagi SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) melaksanakan UKK melewati lembaga itu. Sementara sekolah lain yang belum memiliki LSP P1 melaksanakan UKK bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Umar, S.Sos., MM., kepada Suara NTB, Selasa (9/4) (Suara NTB/dok) mengatakan, UKK sudah Umar mulai dilaksanakan di sejumlah SMK. Meski demikian ada juga SMK yang akan melaksanakan UKK pada 22 April. Bagi SMK yang tidak melaksanakan UKK melalui LSP P1 maka akan bekerjasama dengan DUDI. “UKK sudah dimulai, sekolah yang tidak melalui LSP P1, UKK-nya bekerjasama dengan DUDI,” kata Umar.

Tahun ini ditargetkan 1.600 sampai 1.800 siswa SMK di NTB akan mendapatkan sertifikat yang diterbitkan secara nasional oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Nanti itu kita akan menggenjot anak-anak bisa mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan baik secara nasional sampai ASEAN, untuk bisa mencari pekerjaan sesuai dengan standar profesi,” harap Umar yang juga mantan Kepala SMKN 3 Mataram.

Diakuinya siswa yang bisa memperoleh sertifikat kompetensi masih sangat minim, karena terbatas pada beberapa kompetensi keahlian, seperti perhotelan, akuntansi, tata boga, dan teknologi rekayasa. Khusus untuk konstruksi pihaknya bekerjasama dengan Balai Jakon Surabaya.

Keterbatasan siswa yang mengikuti UKK karena masih terbatasnya LSP P1 yang ada di sekolah masing-masing. Di NTB baru ada tujuh SMK yang memiliki LSP P1. “Masingmasing LSP P1 di sekolah punya jejaring minimal 10 sampai 15 sekolah, bahkan ada yang 25 sekolah tergantung kompetensi yang ada di sekolah. Kondisi itu karena tidak semua menjangkau kompetensi keahlian yang ada,” jelas Umar.

Terpisah, Wakil Kepala SMKN 8 Mataram Bidang Humas, Munezarah, S.Kep., Ners., M.Kep., pada Selasa (8/4) mengatakan pihaknya akan melaksanakan UKK pada 22 sampai dengan 24 April mendatang. Uji coba atau try out UKK dilaksanakan pada Senin (15/4) dan Selasa (16/4) pekan depan. “Kami melaksanakan UKK bekerjasama dengan DUDI,” ujarnya. (ron)

Seleksi Penerimaan Rumah Bahasa Dibagi Tiga Sesi Mataram (Suara NTB) Sebanyak 9 ribu pendaftar Rumah Bahasa akan menjalani placement test atau tes seleksi penerimaan peserta program Rumah Bahasa. Placement test akan dilaksanakan selama dua hari, pada tanggal 10-11 April 2019.

Keberadaan Rumah Bahasa merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dikbud), resmi membuka pendaftaran pada 12 Februari 2019. Program kursus bahasa inggris gratis ini membuka pendaftaran hingga tanggal 10 Maret ini.

Kepada Suara NTB, Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB, sebagai penyelenggara Rumah

Bahasa NTB, Sri Hastuti Novila Anggraini S, menjelaskan dalam pelaksanaan placement test Rumah Bahasa, terbagi menjadi tiga sesi.

Adanya pembagian menjadi tiga sesi lantaran pendaftar yang sangat banyak. Adapun sesi pertama berlangsung mulai pukul 07.30-09-30, adapun sesi kedua mulai 10.00 - 12.00, dan sesi ketiga mulai pukul 14.00 - 16.00.

Untuk lokasi tes, ujarnya, di-

lakukan di seluruh kabupaten dan kota yang menjadi sasaran program peningkatan bahasa ini. Mulai dari Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Bima, Dompu, Kota Bima, Sumbawa Barat dan Sumbawa.

Sementara lokasi tes akan dilaksanakan di SMA dan SMK yang telah ditunjuk oleh Dikbud dengan mempertimbangkan fasilitas sekolah khususnya ketersediaan komputer. “Untuk

Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan melakukan tindakan tegas terhadap calon legislatif yang membandel dengan tidak menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK). Tindakan tegas berupa pembatalan pelantikan terutama bagi caleg terpilih.

Menurut Komisioner KPU Lotim, Taharudin, SH, Selasa, (9/4), KPU Lotim sudah meminta kepada seluruh caleg di Kabupaten Lotim untuk segera menyampaikan LHKPN ke KPK maupun LPPDK dari partai politik (parpol) ke KPU. Langkah tersebut dilakukan melalui rakor bersama semua partai politik untuk meminta kepada masing-masing caleg untuk menyampaikan LHKPN ke KPK. Minimal sudah menerima tanda terimanya.

Apabila terbukti tidak menyampaikan LHKPNnya ke KPK, kata Taharudin, maka ada aturan yang bisa membatalkannya. Sama halnya dengan peserta pemilu dalam hal ini partai politik tidak membuat Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) hingga batas akhir 1 Mei 2019. Pasalnya, pada 2 Mei akan diserahkan untuk dilakukan verifikasi oleh kantor akuntan publik.

Apabila LPPDK ini tidak disampaikan, maka parpol tersebut bisa dibatalkan. Tidak melantik semua calon terpilih dari parpol yang tidak menyampaikan LPPDK tersebut. Penyampaian LPPDK yang merupakan rangkuman dari LADK dan LPSDK, pembukuan, aktivitas keuangan, sebagai bentuk transparansi penggunaan dana parpol, dana sumbangan dari masyarakat maupun caleg itu sendiri selama pemilu 2019. “Kita harapkan caleg maupun parpol ini patuh terhadap aturan dan kewajibannya,” ujarnya.

Sementara, KPU Lotim sudah mengawal 16 parpol untuk dapat ikut pemilu 2019. Hal tersebut dikarenakan sudah membuat laporan awal dana kampanye (LADK), sehingga diharapkan jangan sampai kelalaian penyampaian LPPDK ini dapat menghapus yang sudah dilakukan tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, mengimbau supaya LHKPN segera disampaikan ke KPK bagi anggota dewan yang belum memenuhi kewajibannya tersebut. Apabila itu tidak dilakukan, maka akan berdampak terhadap pelantikan terutama incumbent yang terpilih kembali untuk mengemban amanah menjadi wakil rakyat di DPRD Lotim.

Selaku salah satu unsur pimpinan di DPRD Lotim, Daeng mengungkapkan jika progresnya cukup bagus dari hasil koordinasi dengan bagian administrasi DPRD Lotim. Hanya saja yang menjadi kendala penyampaian LHKPN ini karena hampir keseluruhan anggota DPRD Lotim sibuk di dapilnya masing-masing untuk suksesi Pileg 2019 yang dilaksanakan pada 17 April mendatang.

Selain itu, Daeng juga menilai bahwa alasan rendahnya kepatuhan anggota DPRD Lotim enggan menyampaikan LHKPNnya kemungkinan menganggap jika LHKPN ke KPK bukan menjadi suatu kewajiban. Alasannya karena masa jabatan selaku wakil rakyat periodik, sehingga tidak diperhatikan. Berbeda halnya dengan para pejabat yang masa waktunya sampai dengan memasuki usia pensiun.

Namun dalam aturan PKPU sudah jelas terkait LHKPN. Maka sudah semestinya anggota DPRD Lotim untuk mematuhinya sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas pejabat negara terhadap harta kekayaannya, sehingga rakyat dapat mengetahui pergerakan harta kekayaan selama anggota dewan itu menjabat, apakah ada yang wajar dan tidak wajar. (yon)

(Suara NTB/ist)

PRAMUKA MATRIKULASI - Kegiatan pramuka matrikasi siswa SMAN 1 Mataram jadi ajang pembentukan karakter siswa.

Gerakan Pramuka Jadi Wahana Pembentukan Karakter Siswa Mataram (Suara NTB) Gerakan Pramuka SMAN 1 Mataram melaksanakan Matrikulasi Pramuka untuk pembinaan karakter anakanak Pramuka kelas X. Kegiatan yang telah berlangsung beberapa waktu lalu itu melibatkan semua siswa kelas X SMAN 1 Mataram didampingi Pembina Pramuka Putri Dra. Ni Wayan Sri Kastining dan Pembina Putra Muh. Ridwan, S.Pd., M.Fis. Muh. Ridwan menjelaskan dasar pelaksanaan kegiatan Matrikulasi Pramuka ini di antaranya UU Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka dan SK Gerakan Pramuka No 202 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Pendidikan dan

Latihan Gerakan Pramuka.

Adapun latar belakang kegiatan adalah memberikan peranan penting dalam peningkatan dan pembentukan sikap serta mental peserta didik pada sikap yang baik, berakhlak mulia, sopan santun, rasa cinta kasih sesama, patriot serta bertakwa kepada Tuhannya.

Sementara itu, tujuan pelaksanaan kegiatan ini bertujuan agar siswa SMAN 1 Mataram memiliki pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, terampil, cerdas dan memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka.

Diakuinya, manfaat yang didapatkan dari kegiatan matrikulasi pramuka ini di

antaranya menumbuhkan sikap disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, serta mempunyai jiwa kepemimpinan untuk menumbuhkan pendidikan karakter bagi siswa. Apalagi, matrikulasi ini masuk di kurikulum 2013 dan harus dilaksanakan sebagai pembentukan karakter bagi siswa, terutama siswa baru SMAN 1 Mataram.

Kepala SMAN 1 Mataram Drs. H. Muh. Jauhari, berharap kegiatan matrikulasi ini dapat memberikan peranan penting dalam pembentukan sikap dan mental peserta didik yang lebih baik. “Selama kegiatan ini berlangsung terhitung 36 jam pelajaran karena kegiatan ini penting untuk pembentukan karakter kalian,” ungkapnya. (dys)

Panitia UN Provinsi Terima Soal UNKP SMP Pekan Depan Mataram (Suara NTB) – Panitia Ujian Nasional (UN) Provinsi NTB akan menerima soal UN Kertas Pensil (UNKP) SMP di Kantor Pos Mataram pada Senin (15/4) pekan depan. Di tingkat Panitia UN Provinsi NTB, pengawalan akan dilakukan oleh Kepolisian dari Polda NTB. Ketua Panitia UN Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., dihubungi pada Selasa (9/4) mengatakan, pihaknya dari panitia UN Provinsi NTB akan menerima naskah UNKP dari perusahaan di Kantor Pos Mataram pada Senin (15/4) mendatang. “Senin, 15 April kami menerima naskah UNKP,” katanya.

Setelah itu, pendistribusian naskah UNKP ke kabupaten/kota baru akan dilakukan pada Jumat (19/4) dan Sabtu (20/4) pekan depan.

Penjagaan akan dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polda NTB. “Pengamanan untuk tingkat provinsi bekerjasama

(Suara NTB/ron)

H. Aidy Furqon dengan Polda,” ujar Aidy, yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud NTB),.

Pemindaian jawaban peserta UNKP SMP/MTs dipastikan akan dilaksanakan oleh Dinas Dikbud NTB sebagai panitia provinsi. Sebelumnya pada Prosedur Operasional Standar (POS) UN, Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) bertanggung jawab pada pelaksanaan UNKP, termasuk pemindaian. Namun, karena SMA/ SMK tidak ada yang melaksanakan UNKP, maka proses pemindaian tidak ada.

“UNKP SMP/MTs diserahkan ke panitia provinsi dalam hal ini Dikbud NTB. Jadi ada perubahan penugasan oleh Balitbang Kemdikbud,” katanya dalam kesempatan wawancara sebelumnya.

Pelaksanaan UN SMP/ MTs dijadwalkan pada 22 sampai dengan 25 April 2019 dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sementara UN susulan bagi SMP/MTs akan dilaksanakan pada 29 dan 30 April 2019. Penyerahan hasil UN ke Provinsi pada 25 Mei 2019. Dan pengumuman hasil UN SMP/MTs pada 2728 Mei 2019. (ron)

Disdik Kota Mataram Matangkan Persiapan Jelang UN Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram mematangkan persiapan Ujian Nasional (UN) tahun 2019.

Berbagai tahapan sesuai petunjuk teknis (Juknis) UN sudah dilakukan oleh Disdik Kota Mataram. UN tingkat SMP akan dimulai pada 22 April mendatang.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Disdik Kota Mataram, M. Taufik, SH., pada Selasa (9/ 4) mengatakan berbagai

tahapan menjelang UN di Kota Mataram sudah berjalan, mulai dari sosialisasi sampai persiapan sarana dan prasarana.

“Sudah ready (siap), tinggal pelaksanaannya,” katanya.

Menurutnya, tahapan persiapan UN mulai dari sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak terkait sampai dengan penyiapan sarana dan prasana sudah dilakukan. “Jadi tahapan sudah kita lalui sesuai juknis yang ada,” kata Taufik.

Kepala Disdik Kota Mat-

(Suara NTB/ist)

Sri Hastuti Novila Anggraini S kursus berjalan selama tiga bulan, sedang non intensif berjalan selama 6 bulan. (dys)

Temuan Pelanggaran Pemilu Tak Bisa Dilanjutkan

Tak Sampaikan LHKPN dan LPPDK

KPU Bakal Batalkan Pelantikan Caleg Terpilih

Mataram misalnya menggunakan SMAN 3 Mataram sebagai lokasi tes,” ujarnya.

Sementara untuk kuota penerima kursus gratis Rumah Bahasa ini lanjutnya, sekitar 600 an orang. masih dikomunikasikan. Kuota itu tersebar di semua kabupaten dan kota di NTB. Menurutnya, kursus ini merupakan treatment bagi calon penerima beasiswa yang masih terkendala skor TOEFL atau IELTS sebagai syarat mendapatkan beasiswa keluar negeri. Kursus nantinya terbagi dalam dua bagian, yakni intensif dan semi intensif. Untuk program intensif

aram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzaili, S.Pd., M.Pd., menyampaikan tentang informasi pelaksanaan UN SMP/MTs. Pelaksanaan UN SMP Utama akan dilaksanakan pada 22 April sampai dengan 25 April mendatang. Sedangkan UN SMP susulan akan dilaksanakan pada 29 April dan 30 April.

Dari total 24 SMP negeri, hanya sembilan SMP negeri yang akan melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK).

Selain itu, 13 SMP swasta

juga akan melaksanakan UNBK. Sedangkan untuk MTs, sebanyak tiga MTs negeri mengikuti UNBK dan 21 MTs swasta akan mengikuti UNBK. Sementara itu, 15 SMP negeri di Kota Mataram akan tetap melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). Dan, sebanyak 6 SMP swasta di Kota Mataram juga akan melaksanakan UNKP. Menurut Fatwir, ke depan pada tahun 2020 seluruh SMP di Kota Mataram ditargetkan

akan melaksanakan UNBK. Nantinya, infrastruktur pendukung UNBK seperti komputer atau laptop tidak harus dibeli sekolah. SMP di Kota Mataram bisa meminjam ke SMA dan SMK. Fatwir menegaskan, tidak ada lagi kepala sekolah melibatkan orang tua dalam pengadaan sarana UNBK. terkait persiapan sarana lainnya seperti server dan sarana penunjang lainnya, sekolah diminta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. (ron)

Tanjung (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah menindaklanjuti informasi dan laporan yang terindikasi melanggar aturan kampanye pemilu. Hanya saja, tidak satu pun dari kasus-kasus yang diinvestigasi dapat dilanjutkan ke ranah hukum.

Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., Selasa (9/4) mengatakan, Bawaslu sudah menindaklanjuti indikasi pelanggaran pemilu di 3 dapil seLombok Utara. Temuan kasus ada yang melibatkan ASN, caleg, bahkan caleg yang juga memegang posisi sebagai pengurus lembaga mitra pemerintah.

Dicontohkan Adi, dari temuan 2 kasus, salah satu kasus di Kecamatan Kayangan dan sudah dilakukan penindakan. Kasus tersebut melibatkan ASN yang mana menurut UU Pemilu dan ketentuan ASN, yang bersangkutan melanggar ketentuan ASN. Oleh Bawaslu, kasus tersebut dilaporkan ke Komisi ASN di Jakarta.

“Dari karifikasi awal dan temuan fakta, benar ASN lakukan gestur dan memegang APK partai bergambar caleg. Itu kita laporkan ke KASN. Untuk calegnya proses panjang, tapi kita sudah investigasi berdasarkan informasi,” ujarnya.

Kasus berikutnya melibatkan ASN lain di Kecamatan Pemenang. Untuk hal ini, Bawaslu masih pada tahap investigasi.

Di Kecamatan Bayan juga sudah masuk laporan indikasi money politics, yang tidak hanya melibatkan uang tetapi juga pakaian dan alat-alat.

“Ketiga, kasus laporan LPA. LPA diduga melakukan kampanye. LPA bukan dari lembaga negara yang dibiayai dari Pemda, maka kami gunakan kuasa. Sudah ke Dewan etik untuk diproses,” jelasnya.

Dalam proses penyelidikan kasus, Bawaslu melibatkan aparat kepolisian. Mereka juga berdiskusi dengan Jaksa.

Sebagai satu kesatuan lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Bawaslu tidak serta merta bisa berjalan sendiri melaporkan kasus ke APH. Melainkan Bawaslu masih harus menunggu pandangan hukum dari instansi penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan.

Adi menambahkan, penindakan pelanggaran yang melibatkan ASN harus disetujui semua lembaga yang dapat di Gakumdu. Jika hanya Bawaslu seorang yang merekomendasikan penindakan, maka secara otomatis kasus tersebut mental dan tidak bisa dilanjutkan. (ari)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ta birokrasi untuk transpaMataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Puluhan mahasiswa ran, akomodatif, dan me1234567890123456789012345678901212 Fakultas Hukum (FH) Uni- ngedepankan sosialisasi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 versitas Mataram (Unram) dalam kebijakan untuk ke1234567890123456789012345678901212 menggelar aksi, Selasa (9/ mahasiswaan,” desaknya.

1234567890123456789012345678901212 Setelah bergantian orasi, 4). Mereka menyoroti kebi1234567890123456789012345678901212 jakan birokrasi kampus. Wakil Dekan III FH Unram 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Salah satunya ialah terkait Sofwan SH, M.Hum., mene1234567890123456789012345678901212 dengan pembayaran kam- mui mahasiswa. Ia men1234567890123456789012345678901212 jelaskan, pihaknya melakpus dan fasilitas kampus.

1234567890123456789012345678901212 Mahasiswa menilai ke- sanakan aturan sesuai kepu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bijakan Rektor Unram yang tusan rektor. Soal integrasi 1234567890123456789012345678901212 tidak akomodatif terhadap sistem pembayaran kuliah 1234567890123456789012345678901212 kepentingan mahasiswa. Di akan dilakukan penyeraga1234567890123456789012345678901212 antaranya tentang unifika- man mulai semester depan.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “Tidak bisa dilakukan si pembayaran kuliah, 1234567890123456789012345678901212 transparansi kebijakan ka- serta merta, kami perlu 1234567890123456789012345678901212 mpus, dan fasilitas kam- data-data lengkap tentang 1234567890123456789012345678901212 pus yang belum memadai. penghasilan orang tua ma1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Koordinator aksi Anang hasiswa, untuk penetapan 1234567890123456789012345678901212 mengatakan, kebijakan baru sistem grade di semester 1234567890123456789012345678901212 Rektor Unram tentang peny- depan, mengingat kebija1234567890123456789012345678901212 eragaman mahasiswa harus kan ini berlaku semester 1234567890123456789012345678901212 didukung sistem pembaya- sekarang,” jelasnya.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dia juga meminta maharan kuliah yang sama. “Peny1234567890123456789012345678901212 eragaman harus didukung siswa Unram (reguler sore) 1234567890123456789012345678901212 integrasi sistem. Kami tidak untuk mengumpulkan data 1234567890123456789012345678901212 ingin melihat saudara-sau- ekonomi. Mengingat uni1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dara kami di reguler sore ter- fikasi mahasiswa Unram 1234567890123456789012345678901212 us mengalami diskrimina- baru sekarang berlaku. “Si1234567890123456789012345678901212 lakan mahasiswa, memasi,” protesnya.

1234567890123456789012345678901212 Anang juga menyayang- sukkan data penghasilan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan tidak ada transparansi orang tua ke kami (Unram), 1234567890123456789012345678901212 dalam anggaran untuk ke- nanti ditentukan grade1234567890123456789012345678901212 mahasiswaan. “Kami min- nya,” terangnya. (dys) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 AKSI - Puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Unram 1234567890123456789012345678901212 menggelar aksi protes kebijakan rektor, Selasa (9/4).

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Mahasiswa Fakultas Hukum Kritik Kebijakan Rektor

(Suara NTB/dys)

Halaman 11

Rabu, 10 April 2019

Zohri dan Safwaturahman Berburu Tiket Olimpiade

Mataram (Suara NTB) Dua atlet NTB, Lalu Muhammad Zohri dan Safwaturahman akan kembali memperkuat tim atletik Indonesia di kejuaraan atletik internasional. Kedua atlet unggulan NTB ini akan ambil bagian di kejuaraan Athletic Asian Champhionship ke-23 di Doha, Qatar, 21-24 April 2019.

Tampil di kejuaraan tingkat Asia itu, kedua atlet Pelatda Mayung NTB itu mengemban misi lolos limit Olimpiade di Jepang tahun 2020. “Target dua atlet NTB jadi yang terbaik dan lolos limit Olimpiade,” ucap Pelatih Atletik Pelatnas asal NTB, Arya Yuniawan yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (9/4).

Arya mengatakan, untuk lolos limit olimpiade di Jepang 26 Juni 2020 memang cukup berat, sebab catatan prestasi kedua atlet selama tampil di event internasional tahun lalu belum mampu menembus limit Olimpiade.

Namun kedua atlet NTB akan berupaya keras mewujudkan misi tersebut.

Safwaturahman yang akan turun di nomor lompat jauh harus bisa mencatat lompatan sejauh 8.22 meter agar bisa lolos olimpiade 2020. Catatan lompatan menuju Olimpiade memang berat karena lompatan terbaik Safwaturahman 8.09 meter saat meraih medali perunggu di Asian Games 2018. Itu artinya Safwaturahman butuh 0,13 meter lagi agar

bisa lolos Olimpiade.

Selanjutnya Lalu Muhammad Zohri yang akan tampil di nomor 100 meter perorangan dan estafet 4x100 meter putra pernah mencatatan waktu terbaik 10.18 detik di kejuaraan dunia atletik junior di Finlandia tahun 2018.

Namun untuk bisa lolos mengikuti Olimpiade 2020, Zohri harus mampu berlari dengan kecepatan 10.05 detik.

Terkait pencapaian prestasi kedua atlet NTB selama tahun 2018 belakangan ini diakui Arya belum mampu menembus limit olimpiade 2020. Namun dengan persiapan selama empat bulan di Pelatnas 2019, Arya bersama kedua atletnya akan terus berjuang untuk meraih tiket Olimpiade di Jepang 2020.

Informasinya, kontingen atletik Indonesia akan menurunkan 10 atlet di kejuaraan Asian Athletics Championships ke-23 yang akan diselenggarakan di Doha, Qatar, 21-24 April 2019.

Dua atlet NTB bersama rombongan atlet lainnya akan bertandang ke Qatar tanggal 18 April 2019. (fan)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA PELATIH - Dua atlet atletik asal NTB, Lalu Muhammad Zohri dan Safwaturahman berpose bersama pelatih Pelatnas Atletik asal NTB, Arya Yuniawan.

(Suara NTB/fan)

SERVIS - Atlet tenis meja nasional, Ficky Supit melakukan servis saat bertanding di Kejuaraan Tenis Meja BSLU Cup di Mataram belum lama ini. Atlet Asian Games Indonesia itu berhasil meraih medali emas.

PTM Sejahtera Juara BSLU Cup Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Terbuka Tenis Meja BSLU Cup telah berkahir, Minggu (7/ 4) lalu. Atlet beregu PTM Sejahtera yang diperkuat PTM sejahtera, Lukmanul hakim, Adi dan Din berhasil keluar sebagai juara.

Sementara itu peringkat kedua diraih oleh tim Puslatda NTB B yang diperkuat, Mayang, Yuana dan Bq. Nunung. Sedangkan di peringkat tiga bersama diraih Puslatda NTB A, Reza Amanda, Regina dan Kia serta tim Pincuk Majapahit I Ketut Mahajaya, H. Azhar dan Hari. Atas prestasi tersebut peserta juara satu

berhasil meraih piala tetap BSLU Cup, piagam penghargaan dan sejumlah uang pembinaan.

Ketua Panitia, I Ketut Mahajaya yang diwawancara Suara NTB, usai pertandingan mengatakan kejuaraan terbuka tenis meja BSLU Cup merupakan event tahunan yang di gelar oleh Balai Sosial Lanjut Usia (BLSU) NTB. Event yang digelar dalam rangka pembinaan atlet itu melibatkan tiga puluh regu dari kabupaten/kota di NTB. Diharapkan lewat event itu akan membangkitkan semangat atlet NTB untuk terus berlatih menghadapi event regional NTB hingga nasional.

Dengan adanya event persiapan akan berkelanjutan, diharapkan akan muncul atlet NTB berprestasi di kancah nasional.

Ditambahkannya, kejuaraan terbuka BSLU Cup yang berlangsung selama tiga hari itu tak saja mempertandingkan kelas beregu. Namun juga mempertandingkan kelas eksebisi yang melibatkan atlet nasional Ficky Supit.

Pertandingan eksebisi yang melibatkan 16 atlet NTB dan dua atlet nasional dijuarai oleh Ficky Supit (Jatim), Agres Astina (Jabar) peringkat dua Azidan Nur asal Puslatda NTB peringkat tiga. (fan)

Ficky Tak Terkalahkan Mataram (Suara NTB) Penampilan atlet nasional, Ficky Supit dalam pertandingan eksebisi Kejuaraan Terbuka Tenis Meja BSLU Cup di Mataram, Minggu (7/4) benarbenar sulit ditandingi. Atlet yang pernah memperkuat tim Asian Games Indonesia itu menang mudah atas sejumlah atlet terbaik NTB. “Ficky Supit sulit dikalahkan. Dia terlalu tangguh bagi atlet NTB. Tidak ada satupun atlet NTB yang bisa mengalahkannya,” ucap Panitia Pertandingan, Feri Supandi di sela-sela menyaksikan pertandingan eksebisi antara Ficky dengan sejumlah atlet terbaik NTB, Minggu, (7/4).

Dalam pertandingan eksebisi yang berlangsung dua hari itu, Ficky bertanding eksebisi dengan belasan atlet-atlet terbaik NTB. Selain itu hadir juga satu atlet asal Jawa Barat (Jabar) yang diundang khusus panitia. Namun sebanyak 16 atlet terbaik yang hadir di pertandingan eksebisi yang digelar Balai Sosial Lanjut Usia (BSLU) NTB itu satu-persatu kalah. Ficky menang mudah 3-0 atas lawan-lawannya.

Ficky Supit yang diwawancara

Suara NTB, usai pertandingan mengatakan keikutsertaan dirinya di event itu diundang khusus oleh Ketua Panitia BSLU Cup, Ketut Mahajaya. Ficky mengaku sangat antusias tampil di event itu, sebab kedatangannya di NTB diundang khusus panitia BSLU Cup. “Saya ikut event ini diundang oleh pak Ketut Mahajaya. Saya berharap kedepannya atlet NTB bisa tampil sebagai

(Suara NTB/fan)

Ficky Supit

juara di event nasional,” ucapnya.

Selama bertanding dengan atlet NTB,Ficky menilai potensi atlet tenis meja NTB cukup bagus. Hanya saja atlet NTB harus selalu tampil di event nasional dan lebih disiplin berlatih bila ingin juara nasional, sebab lewat latihan yang terukur dan pengalaman tanding di event nasional atlet bisa meningkat kemampuan individunya.

“Sebenarnya atlet NTB punya potensi jadi juara nasional. Namun mereka harus lebih disiplin latihan, dan sering mengikuti event nasional agar bisa juara nasional,” jelasnya.

Ficky sendiri mengaku dirinya telah berlatih sampai ke Cina sebelum menjadi juara nasional. Selain itu ia juga selalu tampil di event nasional dan internasional sebelum merebut medali perunggu di SEA Games 2017.

Ditempat Terpisah, Ketua Panitia, Ketut Mahajaya, mengatakan Turnamen Tenis Meja BSLU Cup merupakan event tahunan yang di gelar BSLU NTB. “Lewat event ini diharapakan dapat melahirkan atletatlet NTB yang mampu berprestasi nasional,” harapnya. (fan)

Kejuaraan Atletik Pelajar Segera Bergulir Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga atletik akan menggelar Kejuaraan Terbuka Atletik Pelajar di GOR 17 Desember Turide Mataram, 21 April 2019.

Event yang bertema Kartini Cup 2019 ini akan melibatkan atlet dari kabupaten/kota di NTB. Ketua Panitia Pertandingan, Ridwan kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (9/4), mengatakan ajang lomba lari Kartina Cup 2019 merupakan event pertama kali digelar oleh Dispora NTB tahun

2019. Event yang didukung oleh PASI NTB ini merupakan ajang pencarian bibit atlet pelajar yang berpotensi berprestasi nasional.

“Kita harap event ini dapat memunculkan bibit-bibit atlet muda yang berprestasi nasional. Sehingga kedepan NTB tak akan kehabisan stok atlet pelajar,” ucapnya.

Adapun kategori nomor yang diperlombakan di event itu adalah kategori Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA. Untuk kategori SD melombakan nomor 60 meter dan

800 meter putra/putri. Kemudian kategori SMP melombakan nomor 60 meter, 800 meter, lompat jauh dan estafet 4x400 meter putra/putri. Sementara kategori SMA melombakan nomor 100 meter, 800 meter, lompat jauh dan estafet 4x400 meter putra dan putri.

Selain mencari bibit atlet muda berprestasi, pihak panitia juga menyediakan trofi dan uang pembinaan bagi atlet yang sukses meraih medali emas, perak dan perunggu di event ini. (fan)

Yan Rebut Medali Perunggu Mataram (Suara NTB) Atlet triatlon NTB, Yan Bahtiar meraih medali perunggu di Kejuaraan Bima Triathlon yang dihelat di Kota Bima, Senin, 8 April 2019. Atlet triathlon nasional asal NTB itu meraih finis dengan catatan waktu 01.00 jam, sementara juara satu diraih Jauhari Johan dengan waktu 57, 38 menit dan Andy Gumilang di peringkat dua dengan catatan waktu 58, 48 menit.

“Saya finis di urutan ketiga. Juara satu diraih Jauhari Johan dan Andy Gumilang diperingkat dua,” ucap Yan Bahtiar yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (9/4).

Meski meraih peringkat tiga nasional, namun atlet asal Kota Bima ini mengklaim catatan waktunya sangat bagus dibandingkan catatan waktu

yang dicatatnya pada event nasional sebelumnya. Sayangnya di event dalam rangka HUT Kota Bima ke17 itu, dua pelari terbaik nasional, Jauhari Johan dan Andy Gumilang mencatat waktu lebih tajam sehingga ia harus puas di posisi tiga besar nasional.

“Sebenarnya catatan waktu saya sangat bagus, tapi Jauhari Johan dan Andy Gumilang lebih dulu sampai finis,” jelasnya.

Untuk diketahui ajang Bima Triathlon merupakan kategori nomor triathlon kategori speed (cepat).

Event yang melibatkan 10 atlet nasional dan 11 atlet regional NTB itu melombakan tiga nomor cepat, yakni renang 750 meter, sepeda 20 Kilometer dan lari 10 kilometer. Dan Yan Bahtiar finis di peringkat tiga besar nasional. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 10 April 2019

Halaman 12

Lotim Masih Kirim TKI Ilegal Selong (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak menampik masih adanya pengiriman TKI non prosedural atau ilegal ke luar negeri. Hal tersebut dilakukan oleh oknumoknum yang memanfaatkan situasi untuk melakukan penempatan dengan cara-cara yang tidak prosedural.

Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja Penempatan dan Perlindungan pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja (BPPN) Disnakertrans Lotim, Saiful Wathon mengatakan, pihaknya

terus melakukan sosialisasi kaitannya dengan undang-undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut. Sosialisasi ini dihajatkan untuk memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat bagaimana bekerja aman, legal, dan prosedural.

Dikatakan, kondisi saat ini frekuensi pengiriman TKI ilegal itu terus menurun seiring meningkatnya kesadaran masyarakat serta pendekatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. “Memang masih ada PMI kita yang berangkat secara non prosedural. Tapi itu biasanya dilaku-

kan oleh oknum-oknum tertentu,” jelasnya Selasa (9/4).

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada masyarakat yang menjadi PMI agar tidak kabur yang menggugurkan status legalnya. Terutama pada penempatan di negara tujuan, pekerjaan yang dijanjikan oleh PPTKIS tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Apabila terjadi ketidaksesuaian, ia berharap supaya kondisi itu dilaporkan oleh PMI kepada PT-nya maupun Dis-

nakertrans Lotim. Sehingga dari pemerintah akan melakukan pemanggilan langsung terhadap perusahaan yang melakukan pemberangkatan PMI tersebut.

Disampaikan lebih jauh, adanya pemberangkatan TKI secara non prosedural biasanya para TKI tersebut tidak berangkat melakukan PT ataupun tidak tercatat instansi terkait, melainkan oleh oknum-oknum tertentu. Kondisi demikian tentunya sangat

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.5958 HO NOKA/NOSIN : MH31KP00BDJ524979/1KP525120 AN.IRAN SUPANDI HLG D’SKTR KOTA MATARAM

(Suara NTB/dok)

Saiful Wathon merugikan masyarakat yang bersangkutan. (yon)

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5978 CS NOKA/NOSIN : MH1JFW118GK793098/ JFW1E-1788691 AN.DEKKY FITRAH HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.5573 CC NOKA/NOSIN : MH1JF811XDK709127/7F81E1703230 AN.IDA AYU CITRAWATI HLG D’SKTR JL.BAY PASS NGURAH RAI SANUR DENPASAR SELATAN HLG STNK R2 HONDA DR. 5311 BY NOKA/NOSIN : MH1KC2112BK051293/ KC21E-1051293 HLG D’SKTR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HLG STNK R4 TOYOTA NEW RUSH DR.1641 AW NOKA/NOSIN : MHFE2CJ3JEK092959/ 3SZDFB0852 AN.MUZAKKIR HLG D’SKTR JL.ADI SUCIPTO KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.5476 CT NOKA/NOSIN : MHIJM3115HK007537/ JM31E-1006007 AN.I PUTU GEDE ARIANA HLG D’SKTR WILAYAH KOTA MATARAM

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 10 April 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 13

Rabu, 10 April 2019

SUARA NTB

Halaman 14

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 10 April 2019

HUT Persit KCK Diwarnai Pakaian Adat Nusantara Mataram (Suara NTB) Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana (Persit KCK) Koorcab Rem 162 menggelar acara syukuran dalam rangka HUT Persit KCK ke 73 tahun 2019.

Peringatan lebih istimewa karena menggunakan pakaian adat, tidak hanya etnis NTB, tapi juga suku lainnya Acara berlangsung di Ballroom Hotel Golden Palace Mataram, Selasa (9/4).

Syukuran dihadiri Ketua Persit KCK Koorcab Rem 162 Ny. Kirana Rizal Ramdhani dan para Ketua Persit cabang jajaran Korem 162/WB. Suasana berlangsung dan kuat nuansa adat. Sebab para ibu persit mengenakan pakaian adat suku Sasak, Samawa dan Mbojo. Pakaian adat etnis daerah lain juga dikenakan para ibu persit.

Pada kesempatan tersebut, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., dalam sambutannya mengucapkan selamat berulang tahun ke-73 Persit.

“Organisasi Persit yang kini telah berusia 73 tahun tepatnya pada tanggal 3 April 2019 merupakan wadah persatuan istri prajurit TNI AD yang bergerak dalam pembinaan keluarga prajurit,” kata Danrem.

Disisi lain, sambungnya, organisasi Persit juga melaksanakan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan. Tumbuh dan berkembangnya organisasi Persit hingga saat ini, menurut dia tidak terle-

(Penrem)

PAKAIAN ADAT - Suasana perayaan HUT Persit KCK Korem 162/WB. Para anggota persit mengenakan pakaian adat nusantara. pas dari kerja keras para sesepuh dan pendahulu, baik di TNI AD maupun Persit Kartika Chandra Kirana.

Sementara Ketua Persit KCK Koorcab Rem 162 Ny. Kirana dalam sambutannya mengingatkan tentang pentingnya anggota Persit KCK untuk mengekspresikan hak politiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, cerdas dan bijaksana.

“Sebagai bentuk kecintaan kepada TNI AD, marilah kita mendukung dan

menghargai Netralitas para suami maupun organisasi agar kepercayaan rakyat, bangsa dan negara kepada TNI AD senantiasa terjaga,” ajaknya.

Selain itu, Ny. Kirana juga mengucapkan terimakasih dan kebanggaan yang tak terhingga atas kerja keras dan kebersamaan seluruh panitia dan pendukung sehingga peringatan HUT Persit KCK dapat terselenggara dengan baik dan lancar. (ars/*)

Halaman 15

Sudenom Mulai Huni Sel Lapas Mataram (Suara NTB) – Mantan Kadisdik Kota Mataram H. Sudenom mulai menempati sel Lapas Mataram sejak Selasa (9/4). Sudenom datang dengan sukarela. Hal itu setelah jaksa penuntut umum mengeksekusi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Sudenom mendatangi kantor Kejari Mataram sekitar pukul 09.30 Wita tanpa didampingi penasihat hukumnya. Mengenakan baju hem kotak-kotak warna biru, Sudenom kemudian dibawa ke Lapas Mataram sekitar pukul 09.50 Wita.

Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana menyebutkan, penahanan Sudenom hari itu merupakan bentuk pelaksanaan eksekusi putusan hakim. “Hari ini terpidana kasus korupsi, Sudenom secara sukarela mau datang untuk mengikuti pelaksanaan eksekusi,” ujarnya dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Dia menambahkan, selama ini Sudenom kooperatif dalam mejalani setiap proses hukum.

Mulai dari penyelidikan, peny-

(Suara NTB/why)

TAHANAN - Terpidana korupsi pungutan kepala SD/SMP Kota Mataram, H. Sudenom berjalan memasuki mobil tahanan untuk menjalani eksekusi penahanan di Lapas Mataram, Selasa (9/4) kemarin. Mantan Kepala Disdik Kota Mataram ini terbukti korupsi memungut duit dari para kepala sekolah sebesar Rp117,2 juta. idikan, penuntutan di persidangan, sampai eksekusi putusan. “Sebelumnya dia tahanan kota sejak Oktober 2018.

Kalau dihitung, dia sudah menjalani masa tahanan setara satu bulan di dalam penjara,” jelas mantan jaksa KPK ini.

H. Sudenom sebelumnya divonis penjara selama dua tahun delapan bulan dan pidana denda sebesar Rp50 juta subsider kurungan dua bulan. Terpidana

Masa Transisi Penanganan Gempa NTB Diperpanjang Mataram (Suara NTB) Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dampak gempa di NTB belum maksimal hingga jelang berakhirnya masa transisi tanggal 12 April mendatang. Dari jumlah total rumah rusak, 130.970 belum selesai dikerjakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memutuskan memperpanjang hingga 25 Agustus 2019 mendatang.

Keputusan itu diambil sesuai arahan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI sesuai hasil rapat bersama di Jakarta kemarin. Sesuai catatan terbaru, jumlah rusak berat, ringan dan sedang mencapai 147.426 unit. Sedangkan yang sudah tuntas dibangun Kelompok Masyarakat (Pokmas) didampingi fasilitator, baru

mencapai 16.456 unit atau 100 persen terbangun. Selisih dari jumlah itu, 130.970 unit dalam proses pengerjaan dan perencanaan. ‘’Sesuai hasil rapat di PMK, diperpanjang sampai tanggal 25 Agustus,’’ kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB, Agung Pramuja kepada Suara NTB Selasa (9/4).

Beberapa pertimbangan, progres penanganan rumah rusak berat, sedang dan ringan belum mencapai 20 persen. Menurut Agung, pemerintah pusat mentargetkan agar dana Rp5,1 triliun yang sudah ditransfer, direalisasikan sesuai jumlah rumah korban yang harus dibangun sampai tuntas.

Fakta di lapangan, diakui Agung, masih banyak kendala yang menjadi faktor peng-

Siapkan Lima Ribu Personel Dari Hal. 1 Wakapolda juga menjelaskan kondisi pengamanan TPS yang dibagi dalam beberapa kriteria. ‘’ Kami menetapkan TPS dengan kriteria-kriteria.

Mulai yang kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Tentunya kami analisa. Sehingga akan ada pola keamanan,’’ katanya.

Wakapolda menyebutkan bahwa jumlah personel yang disiagakan untuk menjamin aman dan lancarnya Pemilu 2019 sebanyak 5.698.000 personel. ‘’’ Jadi 5.698.000 per-

sonel siap mengamankan,’’ katanya.

Terakhir, Wakapolda juga menghimbau agar warga ramai-ramai datang ke TPD. ‘’Jangan takut ke TPS, jangan ada kekhawatiran untuk datang ke TPS,’’ pesannya.

Jumlah pemilih pada Pemilu 2019 di Provinsi NTB berdasarkan DPTHP3 pertanggal 3 April 2019 sebanyak 3.667.775.

Terdiri dari pemilih lakiLaki 1,801,219 dan perempuan 1,866,556. (nas)

hambat. Seperti kekurangan tukang dan material lokal yang masih langka, menyebabkan target hingga 12 April mustahil tercapai.

Rekening yang belum bisa dilakukan pendebitan dan buku tabungan sebagian belum dibagi juga jadi kendala. Namun ia berharap masyarakat tetap sabar. Karena dana transfer tambahan Rp1,6 triliun dalam proses realisasi. ‘’Yang kita antisipasi, jangan sampai anggaran ini ditarik lagi ke pusat. Tapi yang Rp1,6 triliun proses realisasi,’’ jelasnya.

Dalam rangka upaya percepatan, beberapa pola yang sudah diubah akan segera dilaksanakan. Termasuk berkaitan dengan aplikator dan ketersediaan material. Akan dilakukan pengecekan ke aplikator untuk ketersediaan material setiap hari. Sehingga tidak ada lagi kendala material saat akan mulai membangun rumah korban gempa.

Pola lain yang sudah berjalan, melebur fasilitator BPBD dengan Tim Rehabilitasi dan Rekonsiliasi Masyarakat dan

Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nenjadi satu konsep, yakni Fasilitator Terpadu Provinsi NTB. Tugasnya memastikan kapasitas produksi material pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) per hari. ‘’Jadi ke depan tidak lagi bicara terpisah antara pembangunan rumah rusak berat dengan rumah rusak sedang dan ringan. Tapi menjadi pekerjaan fasilitator terpadu,’’ jelasnya.

Mengenai target penyelesaian rumah, Agung yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pelaksanaan kegiatan rehab rekon ini optimis, sebab saat ini dalam sepekan sudah 1000 rumah bisa diselesaikan. ‘’Kita akan target selanjutnya 2000 rumah per minggu.

Asumsi kita, sampai dengan agustus itu, selesai berkirsar 64.000 rumah rusak,’’ jelasnya.

Format kerja juga akan sedikit berubah dengan mekanisme baru. Tim terpadu

akan keroyokan menangani rumah rusak berat, ringan dan sedang. Satu tim terdiri dari 15 orang, terdiri dari fasilitator sipil, TNI AD, Polri, ahli teknik sipil.

Akan dibentuk tim pembina kecamatan, terdiri dari Camat, Danramil dan Kapolsek. Kemudian masing masing kecamatan ada koordinator wilayah (Korwil), sedangkan di tingkat kabupaten juga terdapat Korwil. ‘’Kita lakukan ini dalam rangka membangun jejaring laporan. Mereka lapor ke pembina kecamatan dan tembusan kepada tim pembina kabupaten, kemudian diteruskan ke BPBD untuk update perkembangan setiap hari,’’ papar Agung.

Sementara update data per tanggal 8 April lalu, jumlah dana transfer yang sudah disalurkan ke masyarakat Rp5,08 triliun dan sudah terdistribusi ke rekening Pokmas dan rekening pribadi masyarakat. Rinciannya, dana yang ditransfer ke rekening Pokmas Rp2,4 triliun, sedangkan dana

Juni, Tambora Jadi Cagar Biosfer Dunia Dari Hal. 1 Pejabat Unesco Global Geopark tahun lalu berkunjung ke Sanggar, Tambora dan sejumlah geosite seperti Doro Bente, Doro Ncanga hingga Pulau Satonda membuat keyakinan yang besar kepada tim Unesco bahwa Tambora punya potensi yang luar biasa.

Prof. Dr. Ibrahim Komo berkunjung pada 19 – 21 Juli 2018. Hadir juga Advisory Committee Member of Asia Pasific Geoparks Network (APGN), Dr. Hanang Samudra.

Kunjungan tersebut dalam rangka melihat dari dekat geopark nasional Tambora

karena rencananya akan diusulkan menjadi anggota UGG. Gunung Tambora cukup dikenal dunia dengan sejarah letusannya. Gunung Tambora menjadi 5 terbaik dari 127 gunung berapi di Indonesia, dan 20 terbaik gunung berapi di dunia.

Ridwan menjelaskan pada 2019 ini, fokus pengembangan geopark Tambora adalah pengembangan geosite dan pengelolaan geosite. Pengembangan geosite Tambora antara lain akses masuk, area penerimaan, situs dan area transisi. Sedangkan pengelolaan geosite Tambora meliputi atraksi, akomodasi, trans-

portasi dan geoproduk.

Ia mengatakan, Tambora ditetapkan menjadi geopark nasional pada November 2017 dengan luas 2.130 Km persegi. Meliputi dua kabupaten, yakni Bima dan Dompu. Terdiri dari empat kecamatan, yakni Kempo, Pekat, Tambora dan Sanggar.

Pada tahun 2018, luas geopark Tambora bertambah menjadi 3.681,65 km persegi.

Meliputi dua kabupaten, Bima dan Dompu. Kemudian lima kecamatan dan 45 desa. Tahun 2019 ini, geopark Tambora rencananya akan diperluas pada tiga kabupaten, 12 kecamatan dan 105 desa. (nas)

Kontraktor Proyek Rehabilitasi IC Di-’’blacklist’’ Dari Hal. 1 ‘’Kebetulan tahun ini ada anggaran lanjutan kurang lebih Rp3 miliar. Itu kita cover itu juga nanti. Kita hitung volume ulangnya. Yang sisa belum terealisasi, sisanya sedikit, cuma Rp75 juta saja,’’ sebutnya.

Agar pekerjaan lanjutan rehabilitasi IC tidak molor lagi, Azhar mengatakan lelang akan disegerakan. Sehingga, diharapkan pada Mei atau Juni mendatang sudah mulai pelaksanaan fisik. ‘’Sehingga ndak lewat sampai Desember pengerjaannya.

Diperlukan percepatan sekarang,’’ pungkasnya.

Pantauan Suara NTB, pengerjaan proyek rehabilitasi IC terus jalan. Beberapa orang pekerja masih mengerjakan perbaikan bagian menara yang rusak. Proyek ini sebenarnya sudah harus tuntas pada 31 Desember 2018.

Namun, Dinas PUPR NTB memberikan tambahan waktu selama 90 hari kepada kontraktor untuk menuntaskan pekerjaannya. Perpanjangan waktu pengerjaan selama 90 hari kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.243/ PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.194/PMK.05/ 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

Proyek rehabilitasi IC dialokasikan anggaran sebesar Rp1,65 miliar dalam APBD Perubahan 2018. Sementara untuk perbaikan gedung pemerintahan atau kantor OPD yang rusak akibat gempa dianggarkan dana sebesar Rp9,7 miliar. Kontraktor yang

mengerjakan proyek pascabencana ini dilakukan Penunjukan Langsung (PL) sesuai ketentuan yang ada.

Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB mengharapkan pengerjaan proyek rehabilitasi IC dapat menjadi pelajaran. Bahwa pengerjaan proyek pemerintah harus benar-benar dikawal dan dapat tuntas tepat waktu.

Direktur Fitra NTB, Ramli mengatakan apabila kontraktor tidak dapat menuntaskan pekerjaannya sesuai batas kontrak. Maka Pemda harus bersikap tegas.

Bentuk ketegasan Pemda dengan mem-blacklist rekanan yang nakal. Ia mengatakan, proyek yang tidak selesai tepat waktu sangat berpotensi terjadi masalah. ‘’Jangan sampai menjadi preseden buruk, jika itu tak di-blacklist,’’ katanya. (nas)

Jumlah Pemilih di NTB Sebanyak 3.667.775 Orang Dari Hal. 1 ‘’Berkaca pada Pilkada lalu, partisipasi Pemilu warga NTB cukup tinggi ada di angka 75 persen. Mudahmudahan, harapan kami di tanggal 17 April nanti, lebih tinggi lagi atensi dan partisipasi, semoga ke depan ini Pemilu dan Pileg dapat berlangsung aman, kondusif dan lancer,’’ harap Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi.

Pada kesempatan itu, Ummi Rohmi juga menegaskan, agar memperhatikan dan mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi.

Salah satunya kemungkinan pemadaman listrik. ‘’Kami

akan bersurat ke PLN, namun di lokasi sebaiknya tetap disediakan dan dipersiapkan (lampu darurat) untuk mengantisipasi segala kemungkinan,’’ tambahnya.

Selanjutnya Ummi Rohmi juga mengimbau agar proses penghitungan suara dapat direncanakan dengan baik. ‘’Sebisa mungkin proses penghitungan suara harus direncanakan dengan baik. Diperhitungkan dengan baik. Akan kita informasikan hingga ke para kepala desa, terkait lampu darurat juga akan kita infokan. Insya Allah NTB aman, terkendali semua,’’ ucapnya Selain itu, Ummi Rohmi juga berpesan agar seluruh

stakeholders dapat berpartisipasi dalam mensosialisasikan subtansi Pemilu dan cara memilih yang benar kepada seluruh warga NTB. ‘’Pemilu 2019 adalah sangat menentukan, semoga semuanya siap. Sekali lagi, untuk kita harus terus sosialisasikan kepada seluruh warga. Bagaimana cara memilih yang benar, dan bagaimana warga kita memperoleh akses untuk memperoleh sosialisasi tersebut,’’ jelasnya.

Ummi Rohmi juga menanyakan kondisi terakhir dan kesiapan seluruh kabupaten / kota Se-NTB pada perwakilan Pemda dan Pemkot yang hadir. Disampaikan bahwa semuanya berjalan lancar. (nas)

yang masih di rekening masyarakat Rp2,6 triliun.

Dari total rumah rusak berat, rusak ringan dan sedang 147.426 unit, yang sudah selesai dibangun mencapai 16.456 unit. Dengan rincian, 4.007 rumah rusak berat, sedangkan rusak sedang 2.624 unit dan rusak ringan 9.834 unit.

Sementara rumah yang dalam proses pengerjaan, 51.894 unit, dengan rincian untuk rumah rusak berat 15.866 unit, rumak rusah sedang 9.788 unit dan rusak ringan 26.240 unit. (ars)

ini dihukum bersalah karena terbukti memungut uang dari 37 kepala SD dan 21 kepala SMP di Kota Mataram sejak Juli sampai September 2017 dengan total nilai pungutannya Rp117,2 juta.

Sudenom mengumpulkan uang memanfaatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Ketua dan Wakil Ketua MKKS, Kepala SMPN 2 Mataram, Lalu Suwarno dan Kepala SMPN 10 Mataram, H. Tahir menggelar rapat pada Juli 2017 usai menghadap Sudenom.

Sudenom meminta duit kepada para kepala SMP dengan alasan membantu biaya pengobatan. Urunan diminta masing-masing sebesar Rp2 juta.

Hasilnya uang terkumpul sebanyak Rp25 juta melalui Tahir. Tahir dan Suwarno kembali menghimpun dana dari rekanrekannya sesama kepala sekolah. Dari urunan kedua ini, terkumpul Rp19,78 juta.

Selain itu Sudenom juga meminta Kabid Ketenagaan Disdik Kota Mataram, Hj Sri Winarni dan Kabid Dikdas, HL. M. Sidik untuk memungut uang dengan alasan yang sama kepada para kepala SD. Uang yang terkumpul dari para kepala SD mencapai Rp72,5 juta. (why)

Indikasi ’’Money Politics’’ Dari Hal. 1 ‘’Saya turun dari Bima sampai Ampenan, pemahamannya juga tidak jauh berbeda.

Baik di tingkat kaum milenial, sama saja. Ternyata pemahaman Pemilu kita baru pada cara memilihnya. Belum sampai ke substansi,’’ kata Khuwailid saat rapat koordinasi persiapan Pemilu 2019 di Kantor Gubernur, Selasa (9/4).

Khuwailid mengatakan, masyarakat memahami money politics sebagai hal yang wajar.

Padahal dalam UU Pemilu, money politics merupakan kejahatan.

Sementara publik menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. ‘’Sesuatu yang jahat dianggap wajar. Ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, menjadi penting atensi semua pihak,’’ katanya.

Atensi mengenai money politics ini bukan saja pada Pemilu 2019. Tetapi menurut Khuwailid, money politics juga perlu menjadi atensi ke depan. ‘’Ke depan ada Pilkada tujuh kabupaten/ kota di NTB. Supaya bisa lebih siap membuat Pilkada yang lebih berkualitas,’’ pintanya.

Terkait penanganan pelanggaran tindak pidana Pemi-

lu (Tipilu), Khuwailid menyebutkan sudah ada tujuh putusan pidana. Dari tujuh kasus pelanggaran Pemilu tersebut, empat pelaku merupakan peserta Pemilu. Sehingga ada satu orang Caleg yang dicoret oleh KPU sebagai bentuk sanksi administrasi.

Sementara ada dua kasus pelanggaran Pemilu yang sedang berjalan di Kabupaten Sumbawa. Dua kasus Tipilu ini sudah masuk penyidikan. Selain itu, satu kasus di Bima dan satu kasus di Kota Mataram. ‘’Rata-rata soal money politics. Ini yang sedang berjalan proses penanganannya,’’ terangnya.

Khuwailid menambahkan, pada Pemilu 2019, Bawaslu punya pengawas sampai tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Para pengawas tingkat TPS ini sudah dilantik dan diberikan pembekalan.

Selain itu, Bawaslu juga sedang melatih saksi dari peserta Pemilu. Namun, dari kebutuhan saksi peserta Pemilu yang menyerahkan nama-nama saksi ke Bawaslu hanya 21 persen. ‘’Ketika kita laksanakan pelatihan, dari nama-nama yang diserahkan banyak yang tidak ada,’’ bebernya. (nas)

Vital dan Potensial, Bendungan Plara Harus Dibenahi Dari Hal. 1 Tetapi beberapa tahun belakangan ini kondisi bendungan mengalami sedimentasi yang cukup parah. Sehingga mengganggu kemampuan pada daya tampung air termasuk juga kemampuan dalam pencegahan banjir. Pada pintu-pintu di bangunan utama bendungan sudah tidak dapat dioperasikan menggunakan daya listrik. Di samping itu, kondisi jaringan irigasi juga rusak parah secara sporadis.

Sepanjang 1 km mulai dari wilayah pemukiman Dusun Lenang Elo hingga saluran tertutup sampai Talang Brang Ode. Kondisi saluran mengalami sedimentasi setinggi 45 cm sehingga menjadi kendala bagi petugas untuk menyalurkan air.

Namun, mengingat wilayah geografis Sumbawa yang begitu luas, yang membutuhkan anggaran yang besar dalam mengelolanya. Sehingga diharapkan dengan semakin banyaknya program-program pembangunan dari pemerintah provinsi di wilayah Kabu-

paten Sumbawa tentunya akan memberikan peluang bagi Sumbawa untuk terus berkembang. Untuk mendukung terwujudnya sumbawa yang hebat dan bermartabat demi NTB yang gemilang.

Dalam acara tersebut Gubernur juga melakukan dialog dengan masyarakat Kecamatan Lunyuk, dan langsung mendengar aspirasi serta merespon baik keinginan masyarakat. Serta berjanji akan segera menindaklanjuti semua keluhan yang dialami masyarakat. Mengingat Bendungan Plara dapat dikatakan jantung perekonomian Kecamatan Lunyuk, yang mengairi hampir seluruh persawahan setiap tahunnya.

Dalam kunjungannya kali ini, Gubernur didampingi sejumlah pimpinan OPD Provinsi. Serta sejumlah pejabat lingkup Pemkab Sumbawa. Selain Asisten Perekonomian dan Pembangunan juga ada para Kabag lingkup Setda Sumbawa, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Lunyuk. (arn)

Lahan Bendungan Meninting Masih Bermasalah Dari Hal. 1 Sementara tahap kedua, lelang dimenangkan PT. Nindiya Karya (Persero) KSO dengan PT. Sac Nusantara, dengan nilai kontrak Rp 481.334.289.700. Kontrak proyek nomor HK.02.03-AS/ Kont/SNVT PB NT 1/906/ 2018, dengan masa kerja 48 bulan sejak 31 Desember 2018.

Dorongan Kajati, kata

Dedi, agar penyelesaian masalah lahan dilakukan secepatnya, karena pekerjaan harus segera dilaksanakan.

Pihaknya mendorong agar masyarakat pemilik tanah tidak mematok harga terlalu tinggi. Sebab bagaimana pun juga, pembangunan bendungan itu berkaitan dengan fasilitas umum dan kepentingan masyarakat setempat untuk pendukung sistem irigasi. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 10 April 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bersambung...

TPTGR Telusuri Rekanan Penunggak Kerugian Daerah Mataram (Suara NTB) – Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

(TPTGR) mendalami 158 kasus tunggakan kerugian negara dari sejumlah organisasi perangkat

daerah (OPD). Tercatat Rp530 juta lebih kerugian sejak 2008 hingga 2018 belum dikembalikan ke kas daerah. Empat perusahaan atau rekanan penunggak tengah ditelusuri.

Empat rekanan yang tidak disebutkan identitas perusahaan mengerjakan pengadaan barang dan jasa di Dinas Perikanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kecamatan Sekarbela. Sisa kerugian bervariasi mulai Rp3 juta hingga Rp10 juta.

“Tunggakannya kecil – kecil.

Dan, ini sisa tunggakan lama,” kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi, Selasa (9/4).

Inspektorat akan menelusuri keberadaan empat rekanan.

Penelusuran diawali dengan mengidentifikasi perusahaan melalui asosiasi. Serta, mencari tahu tempat tinggal direktur perusahaan. Untuk mencari tahu keberadaan direktur perusahaan, Inspektorat bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melacak alamat pemilik perusahaan tersebut.

Jika hasilnya nihil kata Alwan, majelis TPTGR memiliki mekanisme penghapusan. “Penghapusan ini harus ada berita acara dari lingkungan sampai kelurahan bahwa direktur atau perusahaan dicari sudah tidak ada,” tandasnya.

Keseluruhan tunggakan kerugian negara berjumlah Rp 530.

167.455 merupakan akumulasi temuan dari Bawasda (sekarang Inspektorat), BPKP dan BPK. Pengembalian baru diserahkan sekitar Rp55 juta lebih.

Temuan lain sudah ada kesanggupan dari OPD menyelesaikan dengan mekanisme mencicil. “Sebelum sidang TPT-

GR ini OPD yang memiliki tunggakan kita panggil,” akunya.

Selain itu, majelis TPTGR juga akan memanggil pejabat yang telah purnatugas. Salah satu item temuan yang belum diselesaikan adalah pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan anak, kelebihan pembayaran perjalanan dinas serta konsekuensi jabatan saat menjadi kuasa pengguna anggaran maupun PPKo. Inspektorat akan bersurat dan mengklarifikasi tunggakan tersebut. ASN purnatugas akan diminta kesanggupan mengembalikan kerugian keuangan daerah melalui mekanisme mencicil atau mekanisme lainnya. “OPD yang sudah lunas kita juga minta menyerahkan bukti pengembaliannya,” demikian kata Alwan. (cem)

Pansus Minta Eksekutif Jujur Soal Rekomendasi LKPJ Tahun 2017 Mataram (Suara NTB) Pansus LKPJ Walikota akhir tahun anggaran 2018 nampaknya tidak ingin kecolongan lagi.

Pansus yang diketuai Drs. H.M. Noer Ibrahim ini meminta eksekutif menyampaikan hasil rekomendasi LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2017.

“Ya kita minta eksekutif jujur menyampaikan mana - mana rekomendasi yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana,” kata anggota Pansus LKPJ Walikota pada DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt. Ini, lanjut dia, sesuai dengan PP nomor 13 tahun 2019 bahwa eksekutif harus menyampaikan hasil rekomendasi tahun sebelumnya.

Pansus, tegas Wiska, sejatinya tidak ingin mengulang hal yang sama dalam rekomendasinya.

“Misalnya untuk bidang tugas Komisi III, masalah proyek molor, kelebihan pembayaran dan lain-lain.

Itu berulang - ulang,” sesalnya. Malah sekarang, program kebersihan semakin tidak kelihatan hasil-

nya. “Ini perlu kita kritisi,” cetusnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini tidak ingin kerja kerja Pansus sebatas seremonial belaka.

Wiska menyadari pembentukan Pansus LKPJ ini, tidak hanya menguras tenaga dan pikiran tapi juga anggaran yang tidak kecil.

Memang posisi pansus terhadap LKPJ Walikota ini memberi catatan, saran, kritik dan juga tanggapan. Namun demikian, Wiska menyerukan agar kerja Pansus lebih berarti. Terhadap laporan pelaksanaan rekomendasi Pansus LKPJ Walikota akhir tahun anggaran 2017, Pansus akan menguji kebenarannya. Klaim keberhasilan yang disampaikan eksekutif nantinya harus jelas tolak ukurnya.

Wiska tidak ingin pembentukan Pansus ini menjadi mubazir karena kerja kerja rutin Pansus sekadar memberikan rekomendasi. Jangan sampai, rekomendasi tahun 2018 ini hanya menambahkan beberapa poin saja karena rekomendasi tahun sebelumnya masih ada yang belum terlaksana.. (fit)