HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 10 MARET 2020
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 8 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
DPRD Kota Mataram Siap Sambut Peserta Munas V Adeksi Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram kembali dipercaya sebagai tuan rumah Munas V Adeksi (Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia) tahun 2020. Berbagai persiapan terus dilakukan demi memberikan pelayanan prima kepada peserta Munas Adeksi yang akan dibuka Rabu (11/3) besok. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., kepada wartawan, di Mataram, Senin (9/3) sore menyatakan, pihaknya siap menyambut kedatangan peserta Munas V Adeksi yang digelar di Hotel Lombok Raya.
tambah, karena banyak yang mengkonfirmasi akan hadir,’’ ujar organizing committee Munas V Adeksi ini. Jumlah peserta itu, lanjut Didi, tidak termasuk unsur pendamping yang jumlahnya diperkirakan 200 orang. ‘’Unsur pendamping ini dari Sekretariat Dewan dan juga eksekutif,’’ sebutnya. Peserta Munas V Adeksi yang dijadwalkan tiba di Mataram, Selasa (10/3) siang hari ini, akan menginap di lima hotel di Kota Mataram. Masing-masing Hotel Lombok Raya, Hotel Lombok Garden, Hotel Aston Inn, Golden Palace Hotel dan
Didi mengaku, persiapan Munas V Adeksi ini sudah mencapai seratus persen. Tiga kali menjadi tuan rumah Adeksi, membuat Kota Mataram jauh lebih siap. ‘’Sekarang ini persiapannya lebih panjang, jadi kita bisa siapkan dengan matang,’’ ucapnya. Munas Adeksi yang dijadwalkan 10 – 13 Maret ini, diikuti oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD kota se-Indonesia yang berjumlah 90 kota. Hingga sore kemarin, jumlah peserta yang sudah mengkonfirmasi kehadiran sebanyak 1.357 orang. ‘’Data ini dinamis dan kecenderungannya ber-
Hotel Grand Legi. Dalam penyelenggaraan Munas V Adeksi dan Seminar Nasional tahun 2020 serangkaian materi dan penyaji (narasumber). Materi kegiatan Seminar Nasional meliputi: Respons Daerah Menyambut Omnibus Law: Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju. Materi Omnibus Law sebagai momentum strategi percepatan penataan hukum dan pemerintahan di Indonesia rencananya akan disampaikan oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. (Menkopolhukam).
“Omnibus Law sebagai strategi percepatan pertumbuhan ekonomi UMKM, Cipta Lapangan Kerja, dan mendorong investasi, akan disampaikan oleh Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T. (Menko Perekonomian) ‘’Konsep Omnibus Law sebagai terobosan hukum untuk menjawab persoalan tumpang tindih peraturan perundangundangan di Indonesia, disampaikan oleh Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. (Menkumham),’’ kata Didi. Sedangkan Omnibus Law sebagai terobosan penyeraga-
man/sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi di daerah akan disampaikan oleh Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D. (Mendagri) Namun demikian, kata orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini, jadwal narasumber sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Bersambung ke hal 15
H. Didi Sumardi, SH (Suara NTB/ist)
Lewati Prosedur Ketat
Wagub Pastikan Kapal Pesiar yang Sandar Aman
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menegaskan izin sandar kapal pesiar telah melewati serangkaian prosedur ketat. Terutama untuk memastikan geliat pariwisata tetap berjalan tanpa mengesampingkan proteksi masyarakat NTB dari kemungkinan penyebaran virus corona (Covid-19). “Kita juga protektif supaya tidak ada yang kita sesali di kemudian hari. Kita Tolak Viking Sun (kapal pesiar dari Italia, red) yang punya indikasi (penyebaran Corona),” ujar Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, MPd., saat memberikan keterangan pers di ruang kerjanya, Senin (9/3). Menurut Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi tersebut, dalam mengizinkan masuknya
yang terjadi di masyarakat. Di mana muncul kesan bahwa seluruh kapal pesiar yang terjadwal berlabuh di Lombok pasti akan menularkan Covid-19. “Ada di masyarakat sekarang seolah-olah kapal pesiar itu membahayakan. Padahal sama saja seperti dengan pesawat, mobil, atau yang lain-lain,” ujarnya. Untuk itu masyarakat diharapkan dapat membangun kepercayaan pada seluruh mekanisme dan prosedur penanganan yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Mataram bersama-sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) NTB dan Dinas Kesehatan (Dikes) NTB. “Tidak semua kapal pesiar itu bahaya. Orang sehat kenapa kita mesti ribut? Kecuali kalau ada suspect di sana, pasti kita tolak lah. Kita juga tidak mau seandainya ada kapal pesiar yang mau sandar ada yang panas, batuk. Pasti kita tolak,” tegasnya. Bersambung ke hal 15
kapal pesiar pemerintah daerah memperhatikan beberapa aspek. Antara lain asal negara kapal pesiar dan rute pelayaran yang dilalui. “Yang hari ini datang kan dari Australia. Bukan dari Iran, Italia, Korea Selatan, China, dan lain-lain. Itu semua jadi satu kesatuan (instrumen) pengecekan di KKP,” ujarnya. Di sisi lain, Ummi Rohmi menyayangkan kepanikan
TO K O H Belum Ada Positif
(Suara NTB/bay)
KETERANGAN - Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah memberikan keterangan terkait kapal pesiar yang sandar di Lombok di ruang kerjanya, Senin (9/3).
Pemeriksaan Penumpang Kapal Pesiar Dilakukan Berlapis
NTB dipastikan masih terbebas dari penyebaran virus Corona (Covid-19). Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dari seluruh pemeriksaan terhadap Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun Orang Dalam Pengawasan (ODP) menunjukkan hasil negatif. “PDP ada tujuh orang semua negatif. ODP 107 orang, 85 orang sudah lepas (dinyatakan sehat, red). Masih ada 22, dan ada yang sudah mau selesai juga (masa karantinanya),” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, saat dikonfirmasi, di Mataram Senin (9/3). Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/her)
PERIKSA - Tim KKP dipimpin langsung Kepala KKP I Wayan Diantika, Kepala Dishub NTB Lalu Bayu Windya dan KSOP memantau langsung pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang kapal pesiar MS Albatros di Pelabuhan Gili Mas, Senin (9/3).
Giri Menang (Suara NTB) Di tengah merebaknya virus Corona yang sudah merambah ke Indonesia, Pemprov NTB tetap menerima kunjungan kapal pesiar yang singgah melalui Pelabuhan Gili Mas Kecamatan Lembar Lombok Barat. Senin (9/3), Kapal Pesiar Albatros yang berlayar dari Benoa Bali ini singgah di Pelabuhan Gili Mas. Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Mataram bersama instansi terkait seperti KSOP, pihak Pelindo dan pihak terkait lainnya. Untuk mencegah potensi virus Corona masuk melalui penumpang dan kru kapal, pihak KKP yang dipimpin langsung Kepala KKP Kelas II
Mataram, dr. I Wayan Diantika memberlakukan kebijakan pemeriksaan berlapis. Hadir juga Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB Drs. Lalu Bayu Windya, MSi, GM Pelindo Baharudin dan Kepala KSOP Lembar serta instansi terkait turun memantau pemeriksaan penumpang dan ABK kapal pesiar yang bermuatan 377 orang tersebut. Pihak KKP pun memastikan wisatawan kapal pesiar yang turun aman dari virus Corona. Kepala KKP I Wayan Diantika menerangkan, pemeriksaan terhadap kapal pesiar MS Albatros sesuai SOP tidak ada perbedaan dengan kapalkapal lain yang masuk dari luar negeri. Bersambung ke hal 15
Nurhandini Eka Dewi
Tambahan Penyertaan Kesehatan Ratusan Jaksa Diperiksa Modal GNE Ditolak Pusat Industrialisasi Sejumlah Fraksi ’’Zero Waste’’
(Suara NTB/bay)
KO M E N TTAA R
Perjuangan Nurani Rakyat DPRD NTB, H. Junaidi Arif menjelaskan alasan penolakan pembahasan Raperda Perubahan Penyertaan Modal PT. GNE. Pertama, gubernur diminta memberikan laporan secara rinci terkait kegiatan operasional atau perkembangan usaha PT.GNE dengan modal dasar awal yang telah diberikan. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist_penkum)
PERIKSA - Tim Medis Rumah Sakit Siloam saat memeriksa suhu tubuh Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto dan jajaran, Senin (9/3).
Pemprov Somasi GTI Soal Pemanfaatan Aset Gili Trawangan
(Suara NTB/nas)
(Suara NTB/nas)
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyiapkan langkah somasi kepada PT. Gili Trawangan Indah (GTI) terkait pemanfaatan aset di Gili Trawangan. Sejak penandatanganan kerjasama antara Pemprov NTB dengan GTI pada 1995 silam, hingga saat ini investor belum melakukan pembangunan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat. Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si yang dikonfirmasi Senin (9/3) siang menjelaskan langkah somasi yang dilakukan Pemprov NTB merupaH. Ruslan Abdul Gani
kan hasil rapat tim terpadu yang dibentuk Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Sesuai UU, kata sekda, tahapan-tahapan yang harus dilalui memang harus seperti itu. “Itu hasil dari rapat, (melakukan) somasi. Tahapan-tahapannya memang seperti itu. UU mengatur seperti itu. Bersamaan dengan itu, dari BPN juga akan memberi warning tentang status tanah,” jelasnya. Sebagai bagian dari tim terpadu, Badan Pertanahan Negara (BPN) memberikan pertimbangan. Lahan-lahan investasi yang sudah lama tak diman-
faatkan perlu diusulkan menjadi lahan terindikasi telantar. Atas dasar itulah, nantinya BPN Pusat akan menetapkan menjadi tanah telantar. “Sehingga kita mengikuti peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada,” katanya. Sesuai ketentuan, sebut Gita, Pemda akan melayangkan somasi sebanyak tiga kali. Apabila gugatan pertama tak diindahkan, maka berlanjut ke somasi kedua. Apabila somasi kedua tak diindahkan, maka dilakukan somasi ketiga. Bersambung ke hal 15 H. Lalu Gita Ariadi
(Suara NTB/nas)
Madani Mukarom
Mataram (Suara NTB) Sejumlah fraksi di DPRD NTB menolak pembahasan Raperda tentang perubahan penyertaan modal PT. Gerbang NTB Emas menjadi Rp80 miliar. Sementara itu, Pemprov NTB dan manajemen PT. GNE mengatakan tambahan penyertaan modal merupakan perintah UU. Juru Bicara Fraksi Bintang
PEMPROV NTB akan menjadikan TPA Rincung menjadi pusat industrialisasi zero waste. Di mana, tempat tersebut akan dijadikan pusat pengolahan sampah skala besar menjadi pelet untuk bahan bakar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si mengatakan produksi sampah menjadi bahan bakar PLTU akan ditingkatkan jadi 100 ton per hari. Saat ini, uji coba yang dilakukan di TPA Kebon Kongok, produksi peletnya baru 60 ton per hari. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Kesadaran dalam upaya antisipasi penyebaran virus Corona menyasar Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Senin (9/ 3) kemarin, seluruh pejabat, jaksa hingga pegawai Kejati NTB jalani pemeriksaan suhu tubuh, dilanjutkan sosialisasi pencegahan virus Covid 19. Pemeriksaan berlangsung sejak Pukul 09.00 hingga Pukul 11.00 Wita di Aula Kantor Kejati NTB di Jalan Langko Mataram. Pemeriksaan kesehatan dan sosialisasi pencegahan penyebaran Virus Corona melibatkan tim dari Rumah Sakit Siloam Mataram. Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2020
Belum Nikmati Air Bersih KEBUTUHAN air bersih untuk masyarakat Pondok Perasi yang berada di hunian sementara (Huntara) masih bisa tercukupi. Harapan dilayani PDAM belum terwujud. Tetapi 50 KK pengungsi itu masih dipasok air bersihnya secara berkala dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan (Perkim) Kota Mataram. Camat Ampenan, Syamsul Adnan mengatakan, se(Suara NTB/viq) jauh ini belum bisa air PDAM Syamsul Adnan masuk ke Huntara karena masih terkendala jalur pipa. Pasalnya, ‘’Lokasi Rusunawa nantinya agak sedikit ke selatan. Kalau pun memasang air PDAM, kita akan tunggu rusunawa jadi. Karena jalan ke Huntara belum tentu juga jalan ke Rusunawa nanti,” katanya, Senin (9/3). Dejelaskan Syamsul, sampai saat ini perencanaan jalan masuk ke lokasi pembuatan Rusunawa di lingkungan Bekicot belum jelas. Jalan menuju ke lokasi rencana pembuatan Rusunawa itu bisa saja berubah. Jalan masuk menuju Huntara belum tentu jalan menuju Rusunawa. “Bisa saja berubah kan. Jadi pipanya nanti dipasang di mana ada jalan itu. Siapa tahu bukan jalan yang masuk ke Huntara ini kan untuk di pasangi pipa PDAM,” jelasnya. Pemasangan air PDAM juga kata Syamsul, harus melihat pipa rekening PDAM terdekat. Melihat kondisi di lapangan, belum ada pipa PDAM terdekat dari Huntara. Hal ini kata dia, lantas masih menjadi kendala di lapangan. “Tanah ini dulunya kan tanah repok. Jadi kesusahan juga,” katanya. Dikatakan Syamsul, jika semua kebutuhan pembangunan Rusunawa seperti jalan akses sudah clear dan lengkap, pemasangan air PDAM langsung bisa dipasang menuju Huntara. Selain pemasangan air PDAM, Pemkot Mataram juga berencana membangun IPAL (instalasi pembuangan air limbah) di lokasi pembangunan Rusunawa. Untuk itu jelas dia, perlu direncanakan dengan masak-masak terlebih dahulu jika rencana Rusunawa clear. Pun demikian, Pemkot Mataram baru bisa memasok aliran listrik ke Huntara. Masing-masing KK warga Pondok Perasi jelas Syamsul sudah dipasangkan satu meteran aliran listrik. “Jadi untuk aliran listriknya sudah kita pasang. Yang jelas, untuk air bersih di Huntara, untuk non-minum mereka bisa menggunakan air sumur yang dibuat secara swadaya,” tutupnya. (viq)
Halaman 2
Kasek Kosong, Administrasi Sekolah Keteteran Mataram (Suara NTB) Sebanyak 13 jabatan Kepala Sekolah (Kasek) di Mataram hingga saat ini masih kosong. Hal itu membuat sekolah, baik SD maupun SMP keteteran melakukan proses administrasi. Sekolah segera menghadapi Ujian Nasional (UN), tidak boleh ada satupun sekolah yang kosong Kaseknya. “Kekosongan Kasek ini, seperti yang disampaikan pak Sekda kota Mataram harus segera dilantik. Karena kita di Dinas Pendidikan sebentar lagi akan menghadapi UNBK. Jadi kekosongan ini harus segera terisi,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Lalu Fatwir Uzali, Senin (9/3). Selama kekosongan Kasek ini kata Fatwir, teman-teman pengawas yang menjadi Plt Kasek memiliki banyak tugas yang cukup banyak. Hal itu membuat, semua tim pengawas yang menjadi Plt Kasek di Mataram kewalahan. “Bagaimana pengawas bisa optimal melakukan tugasnya, selain tugas pembimbingan di sekolah, mereka juga sebagai plt Kasek. Saya berharap kekosongan Kasek ini sesegera mungkin bisa terisi,” harapnya. Dijelaskan Fatwir, akibat
kekosongan Kasek ini banyak sistem di satuan pendidikan yang tidak berjalan normal. Karena, proses administrasi di 13 sekolah yang semestinya dikerjakan Kasek difinitif tak bisa dilakukan oleh Plt. “Ada beberapa manajemen yang harus ditandatangani Kasek difinitif tak berjalan. Berupa dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), kemudian ada hal yang berhubungan dengan SK UNBK. Itu kan harus segera ditandatangani,” katanya. Ijazah siswa juga harus diteken oleh Kasek definitive. Kepala Dinas ini pun meminta, dalam beberapa hari ke depan, Pemkot Mataram bisa mengeluarkan SK untuk jabatan Kasek kosong di 13 SD dan SMP di Mataram. “Selain yang 13 sekolah ini, pada akhir bulan Maret 2019 ini, ada
Kasek yang akan pensiun. Jadinya sekarang ada 14 yang akan kosong,” katanya. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) malah menolak pengajuan pengisian 14 jabatan kepala sekolah (Kasek) di Kota Mataram. Pengisian harus dilakukan melalui promosi tanpa adanya pergeseran pejabat. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/3) menyampaikan, usulan pengisian jabatan Kasek telah disampaikan ke Kemendagri pekan kemarin. Usulan ini bersama dengan permintaan izin lelang jabatan pimpinan tinggi pratama. Namun, Kemendagri mengembalikan berkas usulan pengisian
(Suara NTB/ist)
MENOLAK DITERTIBKAN - Petugas Satpol PP mengingatkan pedagang yang berjualan di atas trotoar pekan kemarin. Pedagang menolak ditertibkan karena alasan telah membayar ke APKLI.
Lahan PKL di Mataram Diduga Diperjualbelikan Mataram (Suara NTB) – Satpol PP Kota Mataram menertibkan sejumlah pedagang kaki lima (PKL). Ditemukan indikasi jual beli lahan. Tim sapu bersih pungutan liar (Pungli) diminta menindaklanjuti temuan tersebut. Komandan Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menyampaikan, penertiban PKL di kawasan Cakranegara mendapatkan penolakan dari pedagang. Penolakan tersebut disebabkan pedagang mengklaim telah membayar lokasi berjualan ke Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). Meskipun demikian, aparat penegak Perda tetap menertibkan karena dinilai melanggar aturan. “Kita tertibkan di wilayah Cakra. Mereka nolak katanya sudah bayar di APKLI. Kok seenaknya. Kenapa ndak pakai jalan depan kantor Gubernur saja sekalian. Mereka anggap bayar ke APKLI seenaknya mau berjualan di manapun,” tegas Bayu dikonfirmasi, Senin (9/3). Bayu tidak pernah mengetahui adanya penarikan dilakukan pemerintah. Kasus ini seharusnya menjadi atensi Dinas
Perdagangan dan Tim Saber Pungli. Sebab, hal itu tersebut pungutan liar. Jika pedagang membayar ke APKLI dinilai sangat lucu. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan aturan menarik retribusi ke pedagang. Dia mencontohkan, kondisi PKL di Lapangan Sangkareang kondisinya parah. Pedagang sebelumnya diperbolehkan berjualan berdasarkan kebijakan kepala daerah di sebelah barat. Tetapi mereka sudah masuk ke timur dekat tiang bendera. “Kalau saya bicara begini dikira politik. Padahal, pedagang di lapangan Sangkareang ini sudah parah,” ucapnya. Berdasarkan peraturan daerah (Perda) nomor 10 tahun 2010 bahwa PKL tidak diperbolehkan berjualan di jalan trotoar, di atas saluran dan jam telah diatur. Lapak dibangun pun harus knockdown. Saat ditertibkan pedagang selalu berdalih telah mendapatkan izin dari APKLI. Padahal yang berhak mengeluarkan izin adalah kepala daerah. “Jangan dijual begitu,” tegasnya. Pengurus APKLI Kota Mataram, M. Syahidin mempertanyakan PKL mana yang ditertibkan oleh Pol PP. Selama
Seleksi CPNS
SKB Dijadwalkan 26 Maret
Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram telah memvalidasi hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) bersama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pekan kemarin. Hasilnya tidak ada perbedaan. Seleksi kompetensi bidang (SKB) dijadwalkan digelar 26 Maret mendatang. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin mengatakan, hasil validasi SKD dengan panselnas tidak ada masalah. Rekap pel-
amar lulus passing grade sama. Tetapi, nama – nama yang bakal mengikuti tahapan seleksi selanjutnya menunggu pengumuman dari pemerintah pusat. “Siapa yang lolos kita menunggu pengumuman dari panselnas,” kata Muja dikonfirmasi, Senin (9/3). Validasi hasil SKD kabupaten/kota dan provinsi masih berlangsung di Jakarta. Kota Mataram paling cepat dan tidak ada permasalahan apapun. Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) secara nasional akan mengumumkan pada tanggal 23 Maret. Kemungkinan SKB
saha segera mengisi agar tidak mengganggu pelaksanaan ujian nasional (UN) dan administrasi lainnya. Sementara itu, lelang jabatan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah telah mendapatkan izin dari Kemendagri. Pihaknya sedang mempersiapkan untuk mengajukan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Suratnya segera kita kirim ke KASN,” tambahnya. Pelaksanaan pansel akan digelar setelah menerima izin dari KASN. Sebagai gambaran bahwa jabatan Kepala Diskoperin dan UKM akan berakhir akhir April mendatang. Untuk tim pansel, pemkot mengajukan nama-nama yang sama. Yakni, Sekretaris Daerah Dr. H. Effendi Eko Saswito, Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, ekonom Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr. M. Ali dan mantan birokrat Drs. H. Djaswad. (viq/cem)
Dishub Dipersilakan Ajukan Perubahan Regulasi
Intensifkan Uji Petik KALANGAN DPRD Kota Mataram, mengindikasikan banyaknya kebocoran terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor parkir. “Ini sudah kita indikasikan, sudah kita coba hitung hitung dengan dinas, ternyata besar sekali,” ungkap Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., kepada Suara NTB di ruang kerja Komisi III DPRD Kota Mataram, Senin (9/3) kemarin. Menurut dia, akar persoalan parkir di lapangan adalah adanya mekanisme yang ditetapkan (Suara NTB/fit) oleh Pemkot Mataram tidak Irawan Aprianto berjalan dengan baik. Irawan tidak menampik adanya stratafikasi jukir di Kota Mataram seperti adanya juru parkir utama dan juru parkir pembantu, bisa memicu persoalan di lapangan. “Tapi kita juga dalam mengambil kebijakan harus memperhatikan seluruh elemen yang ada. Termasuk jukir itu sendiri. Jangan sampai dirugikan juga,” tegangnya. Yang jelas, sambung dia, jangan sampai ada pihak yang dirugikan. “PAD harus kita selamatkan, penghasilan dari jukir ini juga harus diperhatikan,” tegasnya. Politisi PKS ini mewanti wanti jangan sampai Pemkot Mataram melahirkan solusi yang terasa berat sebelah. “Jadi yang kita cari itu win win solution. Salah satunya dengan menerapkan cashless system,” cetusnya. Rencana penerapan cashless system ini sudah disampaikan kepala Dishub Kota Mataram di hadapan komisi III. Namun menurut Irawan, cashless system ini bisa menjadi solusi jangka panjang. Sistem nin tunai ini, kata dia, nampaknya tidak memungkinkan diterapkan dalam waktu dekat ini. “Kenapa saya bilang begitu, karena ini merupakan lompatan yang sangat jauh dari yang kita laksanakan sekarang,” tegangnya. Untuk itu, sambung anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini, segala sesuatu terkait rencana penerapan cashless system ini, harus dipersiapkan jauh jauh hari. Salah satunya adalah sosialisasi yang massif. Irawan lebih condong bagaimana supaya mekanisme yang ada saat ini dioptimalkan. Misalnya, mengintensifkan uji petik. “Bagaimana uji petik ini misalnya dilakukan tiga bulan sekali,” sebutnya. Memang konsekuensi dari kegiatan uji petik ini adalah biaya. “Tapi tambahan penghasilan parkir kita yakin bisa lebih meningkat,” imbuhnya. Dikatakan Irawan, dengan uji petik dapat diperoleh gambaran berapa sesungguhnya potensi parkir di semua titik. (fit)
jabatan Kasek, sebab tidak boleh ada pergeseran dan hanya diperbolehkan promosi saja. “Sebenarnya bukan ditolak, tetapi diminta memperbaiki kembali,” jawabnya. Pemerintah pusat rupanya sangat ketat memberikan izin pengisian jabatan bagi daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ketatnya aturan Kemendagri tersebut, pansel jabatan sekretaris daerah harus yang boleh mengikuti pansel adalah pejabat eselon III. Padahal secara aturan pejabat yang boleh ikut pansel sekretaris daerah adalah pejabat eselon II minimal telah menempati posisi tertentu di dua tempat. Kata Yoyok sapaan akrabnya, rekomendasi pengisian jabatan Kasek belum diterima. Pihaknya harus memperbaiki untuk diserahkan kembali ke Jakarta. “Cuma satu sekolah saja diperbaiki,” sebutnya. Tidak disebutkan detail sekolah mana saja yang mengalami kekosongan jabatan Ksek. Pemkot Mataram beru-
akan digelar tiga hari setelah pengumuman tersebut. “Pokoknya kita tiga hari setelah itu (pengumuman). Kemungkinan tanggal 26 – 27 Maret tes SKB,” sebutnya. Jumlah pelamar yang berhak ikut SKB 621 orang. Muja menambahkan, banyak formasi yang tidak terisi terutama 21 guru kelas karena pendaftarnya tidak memenuhi nilai ambang batas. Formasi ini dapat diisi dari sekolah lain dengan formasi sama. Sebab, peserta seleksi tahun ini banyak yang memenuhi nilai ambang batas. Sementara itu, satu formasi dengan dua kebutuhan
CPNS tidak terisi. Hal ini disebabkan minim pelamar serta pelamar yang tes tidak memenuhi nilai ambang batas. “Pelaksanaan tesnya tetap di SMKN 3 Mataram,” sebutnya. Teknis pelaksanaan SKB rencana akan digelar selama dua hari. Di sesi pertama pada 26 Maret sebanyak lima sesi dengan 500 peserta. Dan, dua sesi untuk hari kedua. Seperti diketahui, pelamar yang ikut tes SKD berjumlah 4.267 peserta. Yang memenuhi passing grade 2.185 orang dan tidak memenuhi passing grade 2.082 orang. Untuk nilai SKD tertinggi 430 dan nilai terendah 129. (cem)
ini, jika ada penertiban pasti ada koordinasi dengan APKLI. Petugas tidak mungkin menertibkan zona yang diberikan kebijaksanaan oleh pemerintah. Berbeda halnya dengan zona merah dipersilakan untuk ditertibkan. Terkait penarikan atau jual beli lahan PKL dibantah. Selama ini, APKLI hanya menarik iuran anggota. “Mana data PKL yang ditertibkan. Ndak ada jual beli lahan. Kita hanya menarik uang iuran anggota saja,” tegasnya. (cem)
Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram membantah telah melahirkan premanisme dalam pengelolaan perparkiran. Penyusunan aturan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Jika dianggap tidak relevan lagi dipersilakan mengajukan perubahan regulasi. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menerangkan, aturan yang dibentuk disusun sebelumnya semestinya harus dicari tahu asal – usulnya. Instansi teknis lantas tidak boleh mengatakan bahwa pemerintah secara tidak sadar melahirkan premanisme di perparkiran. Produk hukum dibentuk disusun secara sadar dan melalui kajian komprehensif. “Tidak begitu. Disadari seluruh aturan dibuat itu secara sadar dan dengan kajian komprehensif,” kata Martawang ditemui, Senin (9/3). Penyusunan aturan pada saat itu, kondisinya membutuhkan leveling antara juru parker (jukir) utama dan jukir pembantu. Manakala, Dinas Perhubungan ingin meniadakan lagi dinilai tidak ada masalah. Tinggal dilakukan perubahan Perda yang dianggap tidak memenuhi unsur untuk bisa mengoptimalisasikan kerja parkir di lapangan. “Kalau sekarang tidak dibutuhkan lagi, tinggal mengambil inisiatif berubah,” ucapnya. Peningkatan target pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir dari Rp5 miliar menjadi Rp25 miliar. Martawang tidak ingin berbicara
apakah target itu wajar atau tidak. Dia lebih tertarik menjelaskan bahwa potensi parkir di Kota Mataram melalui kajian akademisi. Hasil kajian menunjukkan bahwa potensi pengelolaan parkir cukup besar. Persoalan di lapangan belum maksimal harus menjadi konsen yang coba ditelusuri. Logika tentang perparkiran itu pernah pada masanya berkembang jadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan pekerjaan. Dan, konteksnya adalah mengurangi angka kemiskinan. Sehingga, ada hubungan signifikan bahwa lahan parkir berkontribusi dalam pencipataan lapangan kerja dan ikhtiar menekan angka kemiskinan. “Kalau kemudian merasionalisasi secara ekstrem pada saat itu akan berdampak pada aspek itu,” tambahnya. Martawang tidak melihat dari konteks wajar atau tidak. Pengalokasian itu ada kajiannya persoalan seberapa mewujudkan itu adalah persoalan cara dan rasionalistas. Artinya, kalau ternyata segala cara dilakukan tidak tercapai tapi harus ada rasionalitasnya. Makanya ke depan untuk menyempurnakan dimensi lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan serta akuntabilitas kerja serta kenyamanan dan keamanan. Artinya, dimensi ini diformulasikan. Jaminan bahwa ketertiban dan kenyamana harus tercipta. Satu kesatuan yang tidak pernah terpisah. Kajian ini harus terintegratif. (cem)
Pemindahan TPST Sandubaya Belum Terealisasi Maataram (Suara NTB) Pemkot a Mataram belum lama ini merencanakan pemindahan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Kecamatan Sandubaya. Tetapi rencana pemindahan TPST Sandubaya belum bisa dilakukan hingga saat ini. Kepalas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Nazarudin Fikri mengatakan, TPST Sandubaya saat ini sedang dalam kondisi dikuras. Sampah di TPST Sandubaya kata Fikri tidak boleh numpuk dan mengendap. “Karena belum bisa dipindah, sementara tetap beroperasi TPST Sandubaya ini. Kalau saya tutup, wiliyah TPS ilegal itu bisa makin banyak nanti,” jelasnya, Senin (9/3). Kata Fikri, opsi pemindahan itu memang sudah direncanakan Walikota dan Wakil Walikota Mataram. “Secara lisan memang beliau setuju. Tapi sebelum dipindah kita akan atapkan dulu TPST-nya,” katanya. Sehingga pekerja di TPST Sandubaya bisa bekerja siang hingga malam. Hal itu dilakukan kata Fikri, untuk mengurangi pembusukan sampah di TPST Sandubaya. “Kalau dikasi atap, dia akan lama busuk. Kedua kita ajukan supaya pihak ketiga ada yang membeli (sampahnya), kita akan usahakan cari lahan lain juga,” tambahnya. Sejauh ini, sampah di TPST Sandubaya masih menimbulkan bau busuk dan mengendap. Un-
(Suara NTB/viq)
BELUM DIPINDAH - Kondisi TPST Sandubaya, Senin (9/3). Rencana pemindahan TPST Sandubaya ini masih sebatas wacana. tuk menghindari itu jelas Kadis LH ini, pihaknya akan minta bantuan satu alat berat untuk mengangkut sampah di TPST Sandubaya ke TPA Kebon Kongok. “Nah, untuk pemindahan TPST Sandubaya, ada beberapa kriteria lahan harus dipenuhi. Kalau ada yang cocok, tidak bertentangan dengan Perda RTRW, kita akan pindah,” ujarnya. Sementara menunggu rencana pemindahan TPST Sandubaya, Pemkot Mataram akan mencegah pengendapan dan pembusukan sampah terlebih dahulu. Dan, selama ini, pembuangan sampah ke TPST Sandubaya masih mengakomodir dua kecamatan yaitu Sandubaya dan Cakranegara. “Pemindahan itu memang harus kita lakukan. Mengingat jalan aksesnya kita pinjam, kalau untuk jangka panjang tidak bagus juga
di sana. Lahan TPST Sandubaya ini kan 30 are,” ucapnya. Sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2008 jelas dia, sampah seharusnya bisa menjadi energi. “Tinggal sekarang, Pemkot mau meninjau pengadaan teknologi itu. Nanti lokasinya di luar yang lebih pas dari TPST Sandubaya,” katanya. Pada triwulan ke III, Pemkot Mataram juga berencana melakukan pengadaan satu unit alat berat baru yang dioperasikan di TPST Sandubaya. Banyaknya kegiatan ekonomi di dekat TSPT Sandubaya, dirasa bisa mengganggu aktivatas sekitarnya. “Sekarang kan lagi proses nguras, jadi armada truk kita tambah capai lebih dari 10 unit. Intinya pemindahan TPST Sandubaya sudah direncanakan,” tutupnya. (viq)
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2020
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Buang Limbah Tinja Sembarangan Bisa Ditangkap Mataram (Suara NTB) Masih saja ada oknum yang membuang limbah sedotan tinja sembarangan di aliran air. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Provinsi NTB, Madani Mukarrom menegaskan oknum tersebut bisa ditangkap. Diketahui, hari Ahad pekan kemarin, warga di salah satu perumahan di Kota Mataram memprotes oknum pembawa tangki limbah tinja yang membuangnya secara sembarangan di perairan yang melintasi komplek tersebut.
(Suara NTB/dok)
Madani Mukarrom
Limbah tinja yang dibuang di aliran air di Lingkar Selatan, Kota Mataram ini sontak saja merasa sangat terganggu karena bau yang sangat menyengat menyebar ke
kompleks. “Itu kan tugas kabupaten kota pengawasannya. Harus diperiksa, ditangkap dan ditertibkan, tidak boleh,” kata Madani menanggapinya. Pemerintah
telah memfasilitasi tempat pembuangan limbah tinja di kawasan TPA Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat. Ditempat pengolahan limbah ini, tinja dapat dimanfaatkan
salah satunya untuk pembuatan pupuk kompos. Kenapa harus dibuang di pengolahan limbah? Kata kepala dinas, pembuangan limbah tinja sembarangan, apalagi di perairan, muaranya adalah sungai. Otomatis air sungai akan berkurang kualitasnya oleh virus e coli. Racun E. coli paling sering menyebabkan masalah perut dan usus, seperti diare dan muntah. Sebagian kecil kasus infeksi bisa mengancam jiwa, sementara
penderita yang lain akan pulih setelah sekitar satu minggu. Anak-anak, orang-orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh, dan orang tua berada pada risiko tertinggi akibat serangan E. coli. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup rutin melakukan penilaian terhadap kualitas air sungai. Penilaian dilakukan se Indonesia. Jangan sampai, karena ulah orang-orang yang tidak bertanggungjawab,
daerah secara luas yang akan merasakan dampaknya. “Kualitas air sungai kita penilaiannya sudah bagus. Jangan sampai turun kualitasnya,” kata kepala dinas. Karena itu, dinas yang membidangi lingkungan hidup di kabupaten/kota tetap pro aktif melakukan pengawasan dan penertiban. Sesuai Perda di masing-masing kabupaten/kota, bagi yang melanggarnya sudah diatur sanksi-sanksi. (bul)
Beli Honda ADV150, Gratis Oli Mesin Setahun
Bayar Santunan Rp131 Miliar di NTB TAHUN 2019 lalu, BPJAMSOSTEK membayar klaim hingga Rp131 miliar kepada 16.201 pekerja di NTB. Deny Yusyulian, Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua yang mengatakan hal itu. Pembayaran ini untuk empat program yang diselenggarakan. Diantaranya, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Negara melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) menurutnya berkomitmen memberikan perlindungan kepa(Suara NTB/bul) da seluruh pekerja. Salah satu Deny Yusyulian manfaat terbaru yang dirilis tahun ini adalah premi sebesar Rp16.800 sebulan, ahli waris pekerja yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar Rp42 juta. Jika dihitung sederhana, santunan sebesar Rp42 juta, dengan nilai tabungan Rp16.800/bulan, akan terkumpul selama masa tabungan 208 tahun. “Sedangkan usia manusia sangat jarang sampai 100 tahun. Nah, serahkan kepada kami (BPJAMSOSTEK), santunan sebesar Rp42 juta bisa kami berikan setelah terdaftar sebagai peserta. Tanpa harus menunggau 200 tahun lebih,” katanya Deny di Mataram, Senin (9/3) kemarin. Selain itu, BPJAMSOSTEK juga akan memberikan perlindungan kepada peserta untuk biaya pengobatan sampai tak terhingga kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dua biaya pengobatan yang tinggi disebutkan, diantaranya. Salah satu pekerja di Pekan Baru, Riau yang mengalami kecelakaan kerja, dibiayai pengobatannya sampai Rp4 miliar. Satu lagi pekerja lainnya di Bali, mengalami kecelakaan kerja. Sampai saat ini pengobatan masih tetap berjalan. BPJAMSOSTEK telah mengeluarkan biaya pengobatan Rp3,7 miliar. “Bayangkan, kalau biaya sebesar itu ditanggung sendiri oleh pekerja atau ditanggung oleh anggaran daerah. Karena itu, kita samasama wujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. kita lindungi dari kemiskinan karena biaya pengobatan dan lainnya,” demikian Deny. Untuk memberikan perlindungan penuh ini, BPJAMSOSTEK tentu tak bisa sendiri. Pemerintah daerah dari provinsi maupun kabupaten diharapkan pro aktif melahirkan regulasi / produk hukum untuk mengcover perlindungan bagi Non-ASN, pegawai honorer, pegawai tidak tetap, dan pekerja rentan. Salah satunya dengan memanfaatkan dana corporate sosial responsibility (CSR) atau dana sosial yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan setiap tahun. “Dukungan pemerintah bisa melalui surat edaran, atau sejenisnya kepada perusahaan untuk menyalurkan CSR di sekitarnya dengan memberikan perlindungan kepada pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan. Hanya Rp16.800 perorang perbulan. Berapa jumlahnya yang bisa ditanggung, tergantung alokasi CSR perusahaan,” ujarnya. Presiden Joko Widodo juga akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang pro kebijakannya terhadap perlindungan sosial tenaga kerja pada 2021 mendatang. Bersama pemerintah daerah, Deny mengatakan BPJAMSOSTEK siap mengawal daerah ini mendapatkan penghargaan tersebut. (bul)
(Suara NTB/ist)
PENGHARGAAN - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya bersama Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi bersama jajaran PLN NTB menerima penghargaan untuk ketujuh kalinya dari kementerian
Tujuh Kali, PLN NTB Terima Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup
Mataram (Suara NTB) PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) NTB berhasil mempertahankan capaian tujuh penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau yang disebut dengan “Proper” di tahun 2019. Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekda Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, RM Karliansyah dan Ketua Dewan Pertimbangan Proper, Profesor Sudharto P. Hadi di Hotel Aruna Senggigi Minggu (8/3) kemarin. “PLN terus berkomitmen untuk memenuhi peraturan perundangan terkait lingkungan. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan
lingkungan dan menciptakan energi yang bersih dan ramah lingkungan,” kata Rudi Purnomoloka, General Manager PT PLN (Persero) UIW NTB di acara penghargaan ini. Ketujuh unit di bawah PLN UIW NTB yang berhasil mempertahankan capaian proper biru adalah Unit Layanan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (ULPL TD) Paokmotong, ULPL TD Ampenan, ULPL TD Taliwang, ULPL TD Labuhan, ULPL TD Dompu, ULPL TD Bima dan ULPL TD Bima – Unit Ni’u. Sedangkan bagi PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan PLTU Jeranjang, penghargaan ini adalah merupakan yang pertama kalinya. “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam hal ini, atas dukungannya sehingga prestasi ini dapat kami pertahankan. Tentunya tanpa dukungan dari semua pihak,
upaya kami untuk melistriki NTB dengan berwawasan lingkungan akan sulit terwujud ,” imbuh Rudi. Penghargaan proper biru ini sendiri bukan merupakan yang pertama kalinya diraih oleh PLN UIW NTB. Sejak tahun 2012, PLN UIW NTB selalu ikut serta dalam program penilaian kinerja perusahaan tersebut. Proper biru merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan atas upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau telah memenuhi semua aspek yang dipersyaratan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Selama 7 tahun PLN UIW NTB berhasil mempertahankan perolehan proper biru ini. Ke depan, kami akan terus berkomitmen untuk lebih meningkatkan kinerja, agar pengelolaan lingkungan semakin lebih baik,” demikian Rudi Purnomoloka. (bul)
BPJAMSOSTEK Jamin Risiko Senilai Tak Terhingga
NTB akan Usulkan Pergub Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Mataram (Suara NTB) Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada Bangsa Indonesia melalui penambahan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJAMSOSTEK (sebelumnya BPJS Ketanagekerjaan) tanpa menaikkan nilai premi. BPJAMSOSTEK telah menjalankan program perlindungan sosial tenaga kerja ini, dengan mengambil alih pertanggungan risiko dengan nilai pertanggungan sampai tak terhingga. Pemprov NTB sekaligus menginisiasi Pergub atau kebijakan lain sebagai turunannya, agar masyarakat NTB mendapatkan manfaat perlindungan dimaksud. Inisiasi ini disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melalui Asisten I Setda NTB, Baiq. Eva Nurcahyaningsih usai membuka kegiatan Sosialisasi PP 82 dan Paritrana yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK NTB di Hotel Golden Palace, Senin (9/3) kemarin. Hadir dalam kesempatan ini, Deny Yusyulian, Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa. Adventus Edison Souhuwat, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang NTB. Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmy, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Ahyar, dan perwakilan kepala daerah dari kabupaten kota di NTB. serta stakeholders BPJAMSOSTEK NTB. Presiden Jokowi pada tanggal 2 Desember 2019 memberikan kado kepada Masyarakat Indonesia dengan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian oleh BPJAMSOSTEK. Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibentuk oleh Negara dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagaker-
(Suara NTB/bul)
PENYERAHAN KLAIM - Penyerahan klaim secara simbolis kepada para penerima manfaat perlindungan sosial BPJAMSOSTEK di NTB jaan kepada masyarakat pekerja di seluruh Indonesia. Risiko kerja dan kematian yang berdampak kepada timbulnya kemiskinan baru karena celaka atau meninggalnya tulang punggung keluarga disadari dapat menjadi beban Pemerintah sehingga perlunya perlindungan jaminan sosial tanpa terkecuali demi kesejahteraan masyarakat. Dengan terbitnya ketentuan terbaru ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat terbaru antara lain dijelaskan Deny Yusyulian, pertanggungan biaya pengobatan sampai tak terhingga. Sebelumnya maksimal biaya pengobatan ditanggung Rp20 juta. Pemberian gaji hingga 12 bulan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, sesuai gaji yang diterima dari perusahaan tempatnya bekerja. Beasiswa untuk dua orang anak, dari TK-Perguruan Tinggi sebesar Rp174 juta yang sebelumnya hanya Rp12 juta. Santunan Kematian untuk ahli waris menjadi Rp 42.000.000 (dari sebelumnya hanya Rp 24 juta). “Hanya dengan Rp16.800 sebulan perorang. Pemerintah kabupaten/kota dapat mendaftarkan pekerja non ASNnya untuk mendapatkan manfaat penuh. Nanti saya akan sampaikan kepada pak gubernur,” demikian Deny. BPJAMSOTEK juga menso-
sialisasikan Paritrana Award, penghargaan yang diberikan kepada kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang aktif mengcover perlindungan bagi Non-ASN, pegawai honorer, pegawai tidak tetap, dan pekerja rentan. Perlindungan terhadap segmen di atas inline dengan visi misi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat. Penghargaan kepada kepala daerah akan diberikan pada tahun 2021 mendatang. Sementara Asisten I Setda NTB, Baiq. Eva Nurcahyaningsih mewakili pemerintah Provinsi NTB mengaku senang atas penghargaan yang diberikan pemerintah melalui BPJAMSOSTEK. Karena besarnya manfaat perlindungan sosial ini, ia berencana mengusulkan Pergub, atau setidaknya surat edaran untuk mendorong seluruh stakeholders mengambil manfaat ini. “Hanya Rp16.800 perorang perbulan. Tidak sampai satu bungkus rokok. Karena itu, nanti kita koordinasi sama Dinas Nakertrans, setidaknya ada edaran dari Pak Gubernur agar masyarakat dan pekerja di NTB mendapatkan manfaat ini. Jika semua terlindung BPJAMSOSTEK, kemiskinan karena kecelakaan kerja dapat ditekan,” ujarnya. Pemerintah daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota juga turut mendukung mensukseskan program Paritrana Award. (bul/*)
Mataram (Suara NTB) Pertumbuhan sepeda motor khususnya di NTB saat ini semakin didominasi oleh jenis sepeda motor skuter matik/ skutik. Hal ini tidak lepas dari loyalitas konsumen setia sepeda motor Honda. Karena itu, Astra Motor NTB selaku Main Dealer sepeda motor di wilayah NTB memberikan apresiasi kepada konsumen setianya. Dengan promo special untuk pembelian Honda PCX150 dan Honda ADV150. Hemat sampai dengan Rp5,7 jutaan. Kresna Murti Dewanto, Marketing Sub. Dept Head Astra Motor NTB, promo ini berlaku diseluruh jaringan Dealer Honda yang tersebar mulai dari Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa. “Promo hemat sampai dengan Rp5,7 jutaan dengan melakukan pembelian pada tipe Honda ADV150 dan Honda PCX150 periode 01 Maret hingga 31 Maret 2020. Konsumen juga akan mendapatkan direct gift berupa jaket exlusive secara langsung tanpa di undi,” ujar Kresna. Honda ADV150 seperti diketahui, yang dibekali fiturfitur penunjang untuk pengguna, seperti Two Step Adjustable Windscreen yang disematkan pertama kalinya di skutik kelas 150cc. Fitur yang biasa digunakan pada motor besar ini dapat disesuaikan dalam dua tingkat ketinggian dengan pengoperasian yang mudah. Model ini juga memiliki ruang penyimpanan sebesar 28 liter yang dapat menunjang kebutuhan pengguna dalam
menyimpan barang. Pada sisi keamanan, skutik ini telah ditunjang Honda Smart Key dan alarm system. Untuk kenyamanan, telah dilengkapi dengan power charger pada console box depan dan jok berdesain lebih tinggi di bagian belakang yang akan menunjang kenyamanan dalam berkendara. Dipasarkan dengan dua tipe, ABS - ISS dan CBS-ISS dengan total 6 varian warna yang futuristik dan manly. Tipe ABS - ISS dipasarkan Rp38,170,000 ini tersedia dalam dua warna, yakni Advance Red dan Advance White. Sementara itu tipe CBSISS yang dipasarkan seharga Rp35,150,000 mendapat empat pilihan warna, yakni Tough Matte Brown, Tough Silver, Tough Matte Black, dan Tough Red. Anton Prihatno, Technical Service Sub. Dept Head Astra Motor NTB menambahkan, Astra NTB bekerjasama dengan seluruh jaringan Dealer dan AHASS yang ada di wilayah NTB untuk memberikan program special yakni gratis oli mesin selama 1 tahun bagi konsumen yang melakukan pembelian unit Honda ADV150 selama periode Maret sampai Desember 2020. “Nantinya konsumen akan diberikan informasi mengenai gratis oli mesin selama 1 tahun. Harapannya program ini dapat menjadi stimulus kepada konsumen setia sepeda motor Honda agar dapat secara rutin melakukan perawatan pada sepeda motor kesayangannya,” demikian Anton. (bul)
Honda ADV150 (Suara NTB/ist)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2020
Halaman 4
Lakukan Gebrakan Baru DINAS Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melakukan gebrakan-gebrakan baru dalam memajukan prestasi Lotim di bidang olah raga. Namun untuk mewujudkan itu, segala program yang dicanangkan oleh Dispora mengaku tidak dapat mengalokasikan anggaran terlalu besar. Kepala Dispora Lotim, Izzudin, Senin (9/3), mengaku, kendala yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mengkondisikan anggaran. Padahal anggaran yang memadai akan bisa merangkul semua program olahraga dan pemuda. Namun dalam penganggaran yang dilakukan beberapa waktu lalu, Dispora mendapat teguran dari Inspektorat. “Kita hanya diarahkan untuk pemberian reward kepada atlet-atlet yang juara,” jelasnya. Kendati demikian, ke depan ditargetkan semua bisa menyentuh segala kebutuhan-kebutuhan Dispora. Kemudian bagaimana pemerintah yang mengetahui semua program, diyakini bisa mengakomodir semua program itu dengan menindaklanjuti dengan anggaran di APBD. Izzudin tidak menampik jika saat ini desa menjadi sentral dalam gerakan membangun dan mensejahterakan masyarakat dari desa, sehingga tak heran kita anggaran miliaran rupiah digelontorkan untuk masing-masing desa. Akan tetapi, kata Izzudin, pemerintah desa diharapkan bersungguh-sungguh menjalankan Permendes Nomor 16 tahun 2018 pasal 7 ayat 3 bahwa dibolehkan kegiatan pemuda dan olahraga dianggarkan melalui dana desa. Bahkan, kata mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim ini, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy,MM., sudah mengeluarkan instruksi untuk mendorong pemerintah desa supaya memaksimalkan kegiatan dana desa, salah satu untuk kegiatan pemuda dan olahraga. Termasuk sudah diedarkan melalui Dinas Dikbud. Sementara untuk saat ini di lingkungan pendidikan terdapat 5 cabang olahraga unggulan yang diterapkan di semua sekolah di Kabupaten Lotim, di antaranya cabang olahraga renang, atletik, pencak silat, rumpun sepakbola. Dari 5 cabang olahraga ini, siswa diwajibkan mengambil satu di antaranya untuk ditekuni. Di samping itu, pemuda harus mampu bersikap kritis, kreatif dan inovatif. Sikap kritis daripada pemuda terhadap kebijakan pemerintah sangat diharapkan dengan mengedepan solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Termasuk lebih kritis dalam menuntut hakhaknya yang ada di desa, seperti menjemput anggaran untuk organisasi kepemudaan di Izzudin tingkat desa. (yon) (Suara NTB/yon)
Sarifudin Klaim Didukung Empat Partai Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sarifudin, SH. MH., mengisyaratkan akan tetap ambil bagian pada Pilkada Lombok Utara, 23 September mendatang. Keputusannya itu tak berubah, seiring adanya sinyalemen dari 4 partai politik (parpol). “Saya berkeyakinan juga, ada parpol yang mendukung. Sementara baru 4 partai,” ujarnya kepada wartawan, Senin (9/3). Politisi Partai Gerindra itu memilih merahasiakan ke empat partai itu. Namun ia mengisyaratkan bentuk dukungan ke empatnya sangat positif. Dalam melakukan pendekatan kepada parpol, Sarifudin mengakui melakukan pendekatan kepada pengurus parpol baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. “Kalau ada yang meragukan, kira-kira ada fakta tidak yang mendukung Pak Wabup? Saya katakan ada. Meski tidak mengklaim 100 persen tapi akan ada hasilnya. Hasilnya ya lihat nanti menjelang pendaftaran,” paparnya. Sebagai bakal calon, keputusan untuk bertarung sudah bulat. Namun dalam hal pendekatan, ia tidak ingin menonjolkan euforia. Dinamika yang terjadi di kubu lawan, ia anggap dinamika. Calon bisa saja mengklaim telah mengerucutkan dukungan. Namun bagi dia, yang paling legal adalah SK rekomendasi DPP, bukan surat tugas. Adapun surat tugas maupun komitmen koalisi di DPC, ia anggap sangat normatif. Di mana berkas tersebut, merupakan bentuk dukungan di tingkat pengurus parpol masing-masing tingkatan di daerah. “Tidak ada masalah buat saya, karena lobi yang saya lakukan sama dengan calon lain. Apakah itu (klaim calon lain) akhir dari upaya? Belum. Sebelum terima SK DPP sampai disitulah ikhtiar kita,” tegasnya. Di sisi lain, Sarif enggan mengomentari pernyataan dukungan Ketua Badan Pengawasan dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristianto (HBK) kepada bakal calon H. Djohan Sjamsu - Danny Karter Febrian Ridawan. Sebelumnya, HBK pada pertemuan dengan bakal calon dan tim, menegaskan tidak akan mengubah arah dukungan. Ia mengaku telah dua kali bertemu Ketum DPP Gerindra, H. Prabowo Subianto, di mana ia menerima mandat untuk mengatur suksesi bakal calon yang akan diusung oleh Gerindra di NTB. “Dukungan untuk Joda Akbar tidak akan berubah, walaupun sampai tadi (Jumat) pagi saya masih mendapat banyak telepon, saya masih diiming-imingi untuk jatuh ke lain hati,” curhatnya. Menurutnya, isu terkait Gerindra akan berpaling dan mendukung calon lain adalah tidak benar. Ia bahkan mengajak semua pihak untuk tidak ragu memperjuangkan Djohan - Danny sembari menunggu SK rekomendasi DPP. “Silakan mau mem-bully, silakan mau meledek, tapi saya sampaikan bahwa keputusan saya tidak akan pernah berubah,” tegasnya. (ari) Sarifudin
(Suara NTB/yon)
KONDISI JALAN - Kondisi jalan di Pusuk Sembalun Lombok Timur mesti membuat pengguna jalan hati-hati. Apalagi banyak bagian jalan yang berada di ketinggian longsor dan merusak beberapa bagian jalan.
Lotim Akui Penerapan ’’Smart City’’ Belum Maksimal Selong (Suara NTB) Keberadaan smart city atau kota pintar yang dikembangkan oleh Pemkab Lombok Timur (Lotim) belum maksimal dalam penerapannya. Sejauh ini keberadaan smart city belum dirasakan seutuhnya. Untuk itu, Pemda Lotim melalui Dinas Kominfo dan Persandian terus melakukan berbagai inovasi. Menurut Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Lotim, Ahmad Masfu mengatakan, selama ini pemahaman akan smart city lebih kepada teknologi, melainkan smart city melakukan inovasi yang lebih baik dari sebelumnya. ‘’Misalnya untuk di rumah sakit dari sebelumnya harus mendaftar, namun saat ini menggunakan kartu antrean. Inilah merupakan salah satu
inovasi,’’ ujarnya, Senin (9/3). Akan tetapi, diakuinya bahwa dalam pengembangan smart city ini belum terkoordinir dengan baik. Sehingga dari dibentuknya dewan smart city akan diaktifkan kembali yang isinya dari kepala daerah sampai kepala-kepala OPD dan pada bulan Juni 2020 akan dilakukan evaluasi. Smart city atau smart regency ini bagaimana fokus pada
sebuah kawasan yang memberikan pelayanan berbasis IT dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan terutama dalam suatu pemerintahan. Sementara untuk di Kabupaten Lotim belum siap, karena SDM yang sangat minim serta infrastruktur yang sangatsangat kurang. Kendati demikian, penghentian smart city ini tidak mengganggu pemantauan pada setiap kegia-
tan yang dilakukan oleh masing-masing OPD berbasis IT,” ujarnya. Dikatakan Ahmad Masfu, pengembangan smart regency di Kabupaten Lotim tetap menjadi tujuan. Untuk itu pada tahun 2020 akan dianggarkan secara maksimal apa-apa yang belum dimiliki. Di samping anggaran dari pusat, dianggarkan juga dari pemerintah daerah yang memiliki area bad signal (sinyal yang buruk), seperti di kawasan pegunungan dan pantai. Sehingga inilah yang diminta ke provider untuk memasang dan memperpanjang jangkauan BTS supaya masyarakat dapat terlayani dengan teratasi sinyal-sinyal yang buruk. (yon)
Ahmad Masfu (Suara NTB/yon)
Penarikan Retribusi
Banyak Dapat Laporan
DPRD Minta PKH Ditata Ulang Praya (Suara NTB) Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) meminta Dinas Sosial (Disos) Loteng menata ulang Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah ini, karena banyaknya laporan yang masuk ke Komisi IV DPRD Loteng. Terutama terkait penyaluran dana PKH yang disinyalir banyak yang tidak sesuai dengan aturan. “Kita banyak dapat laporan miring soal PKH. Untuk itu kita minta dinas terkait menata ulang program PKH ini,” terang Ketua Komisi IV DPRD Loteng, H. Supli, S.H., saat dihubungi Suara NTB, Senin (9/3). Bukan hanya soal pola penyalurannya supaya dikembalikan sesuai aturan dan regulasi yang ada. Tetapi juga terkait rekrutmen pendamping PKH, harus dilakukan dengan transparan dan terbuka. Siapa saja keluarga penerima manfaat PKH juga harus diungkap ke publik dan tidak terkesan ditutup-tutupi, sehingga ada lurah atau kepala desa yang justru tidak tahu siapa warganya yang menerima program PKH tersebut. “Inikah aneh, kalau sampai ada lurah atau kepala desa yang tidak tahu warga penerima PKH,” sebutnya. Artinya, jalinan komunikasi tidak berjalan semestinya antara pemerintah desa dengan pelaksanaan program PKH di bawah. Semestinya lurah atau kepala desa tahu siapa penerima PKH supaya proses pengawasan oleh pemerintah desa atau kelurahan bisa berjalan maksimal. “Sekarang bagaimana
desa ataupun kelurahan bisa melakukan pengawasan, kalau data penerima program PKH saja tidak tahu,” ujarnya. Menurutnya, keterlibatan desa atau kelurahan sangat penting dalam mengawal program tersebut, terutama dalam mengawal sasaran program, apakah sudah tepat sasaran atau tidak. Karena tentu pemerintah desa tahu kondisi warganya, sehingga program PKH bisa berjalan maksimal. Di sinilah kemudian peran Disos Loteng diharapkan bisa menata kembali pelaksanaan PKH dan memperbaiki jalinan komunikasi pelaksana PKH di bawah dengan pemerintah setempat. “Sistemnya yang harus dibenahi. Supaya program PKH bisa berjalan sesuai aturan dan regulasi yang ada,” ujar politisi PKS ini. Lebih lanjut, Supli menambahkan, keterbukaan terkait penerima program penting adanya. Siapa penerima PKH dibuka saja seluas-luasnya supaya masyarakat tahu siapa saja penerima program PKH. Di situlah kemudian fungsi pengawasan dari masyarakat bisa berjalan. Masyarakat nantinya bisa menilai apakah penerima program PKH tersebut layak atau tidak. Jika dari penilaian masyarakat tidak layak, pendamping PKH bisa langsung mengevaluasinya. “Kalau memang ada keluarga yang dinilai tidak layak menerima PKH segera dicoret. Jangan dibiarkan yang justru bisa berpotensi disalahgunakan,” tegasnya. (kir)
(Suara NTB/ari)
Sejumlah Provider di Lotim Masih Menunggak Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) nampaknya harus bekerja ekstra dalam mencapai target retribusi khususnya untuk menara telekomunikasi. Pasalnya, dari 365 BTS tower untuk semua provider di Lotim, beberapa di antaranya masih menunggak hingga ratusan juta. Ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/3), Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten lotim, Ahmad Masfu, mengungkapkan penarikan retribusi tetap jalan, di mana untuk tahun ini pemilik tower yang beroperasi di Kabupaten Lotim wajib membayar retribusi sesuai Perda sebesar Rp6 juta per tahun. Hanya saja, fakta di lapangan masih banyak yang menunggak, sehingga inilah yang masih terus ditagih baik tunggakan tahun 2018 maupun 2019. Di mana dari target Rp1,7 miliar, baru dicapai sebesar Rp1,5 miliar atau tersisa sekitar Rp300 juta yang belum tertagih.
Sedangkan untuk tahun 2020 target yang ditetapkan mengalami peningkatan menjadi Rp2,1 miliar, sehingga target ini diharapkan dapat tercapai meskipun lebih tinggi. Salah satu langkah dilakukan dengan mengaktifkan kembali juru pungut dan memberikan tagihan kepada provider dengan melakukan pembayaran per bulan. “Sehingga bisa dilakukan pembayaran sekitar Rp600 ribu per bulan, sehingga tidak terlalu berat,’’ ujarnya. Dijelaskan Ahmad Masfu, alasan terjadi penunggakan karena pada tahun 2016 terdapat keputusan MK terkait pelarangan penarikan retribusi menara telekomunikasi. Namun pada tahun 2018 diberikan kewenangan kembali untuk menarik retribusi biaya operasional pengawasan menara. “Dulu kan berdasarkan NJOP. Tapi sekarang berdasarkan biaya. Sehingga dari itung-itungan itu muncul angka Rp6 juta,” pungkasnya. (yon)
Reses DPRD KLU
Masyarakat Banyak Minta Akses Jalan Penghubung Desa Tanjung (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar reses pada 4-9 Maret. Kesempatan ini digunakan untuk menyerap informasi kebutuhan masyarakat. Dari tiga daerah pemilihan, aspirasi masyarakat cukup beragam. Dari Dapil III (Kecamatan Bayan), aspirasi yang menonjol dan dianggap vital adalah akses Jalan Loloan - Torean. Akses sejauh 7 km itu dilalui setiap hari oleh warga. Dalam kondisi rusak parah, infrastruktur tersebut cukup menyulitkan warga setempat. “Tahun ini dapat pengaspalan 1 km. Warga sangat berharap, jalan itu segera ditangani,” ujar Ketua Fraksi Demokrat, Kardi, A.Ma., Senin (9/3). Selain jalan, Kardi juga me-
motret aspirasi warga yang meminta dukungan sarana air bersih, seperti pipa dan bak penampung. Paasalnya kekurangan air bersih masih dialami warga di beberapa dusun, termasuk Dusun Kebaloan, Desa Senaru. “Pipa air bersih sangat diharapkan warga Kebaloan Bawah, karena mata air dari Senaru tertutup untuk Kebaloan sejak gempa,” sambungnya. Usulan warga dari Dapil II (Gangga - Kayangan) cukup identik. Sekretaris Fraksi Gerindra, Hakamah, mencatat usulan pengaspalan jalan menjadi permintaan warga. Ia mencontohkan, jalan yang butuh intervensi di Kecamatan Ganggaa, meliputi pengaspalan lanjutan Monggal Atas, Jalan menuju Sandangar, Jalan Tempos Kujur-
Lias, Jalan Kerta Gangga Lokok Angkup, Jalan Bulan Semu - Sandangar, serta Jalan Dusun Sembaro (arah Puskesmas Gangga). “Terutama lanjutan jalan Monggal - Paok Rempek, tahun ini hanya dapat tambahan 1 km,” katanya. Selain itu, warga juga meminta dukungan sarana air bersih untuk menanggulangi kebutuhan pada musim kemarau. Warga meminta jaringan pipa dan mobil tangki air bersih. Sementara, di Dapil I (Tanjung - Pemenang), reses I Made Karyasa (Fraksi PDIP) menyebutkan sejumlah usulan. Meliputi renovasi tempat ibadah, banjar, pedet, rabat, optimalisasi penanganan sampah dan drainase. “Ada juga usulan agar PKH dievaluasi. Di Karang Taruna
ada nenek I Nyoman Simpen, mengasuh cucu berstatus anak yatim piatu. Hidup sebatang kara karena suami dan anaknya meninggal, ia minta bantuan perlengkapan sekolah untuk cucunya,” ujar Karyasa. Karyasa berjanji akan
mengajukan berkas anak dan si nenek tersebut kepada Dinas Sosial dan Dikpora untuk ditindaklanjuti. Sebab meski kurang mampu, yang bersangkutan tidak mendapatkan PKH. Untuk diketahui, reses kali
(Suara NTB/ist)
Reses anggota DPRD KLU dari Fraksi Demokrat Kardi di Bayan.
ini adalah reses perdana di tahun 2020. Setiap anggota dewan diwajibkan menggelar pertemuan dengan warga sebanyak 6 kali. DPRD baru akan melaporkan hasil reses pada masa sidang periode berikutnya.
Di samping sarana jalan, warga juga meminta kejelasan terhadap realisasi korban gempa SK 25-27. Pasalnya jumlah warga yang belum terakomodir masih menyuarakan hal tersebut kepada DPRD. (ari/*)
(Suara NTB/ist)
Reses anggota DPRD KLU dari Fraksi PDIP I Made Karyasa.
SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2020
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Giri Menang (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Para peserta yang ikut seleksi terbuka 10 Jabatan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang kosong mulai 12345678901234567890123456789012 menjalani tes, Senin (9/3). Sebanyak 32 orang pelamar 12345678901234567890123456789012 mengikuti tes tertulis di aula Jayangrane Kantor Bu12345678901234567890123456789012 pati Lobar. Selain itu peserta juga mengumpulkan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 makalah yang untuk presentase tes wawancara di 12345678901234567890123456789012 tahapan berikutnya. 12345678901234567890123456789012 Pelaksanaan tes tertulis berlangsung satu hari, dari 12345678901234567890123456789012 pukul 08.00 wita sampai sekitar pukul 18.00 wita. Para 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 peserta langsung diuji oleh pihak asesor. “Tadi tes ter12345678901234567890123456789012 tulis, psikotes. Ada 4 tes tadi (jumlahnya),” tutur salah 12345678901234567890123456789012 satu peserta seleksi, Lalu Ahmad Satriadi di sela isti12345678901234567890123456789012 rahat tes. Menurut Sekretaris Dinas Pariwisata ini, 12345678901234567890123456789012 terdapat sekitar 200 lebih soal yang harus dikerjakan. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Soalnya pun berkaitan dengan beberapa soal psikotes. 12345678901234567890123456789012 “Kita kerjakan saja,” ujarnya. 12345678901234567890123456789012 Hal senada juga disampaikan kepada peserta lain12345678901234567890123456789012 nya, Agus Martimbang. Pria yang menjabat sebagai 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kabid di Dinas Perhubungan ini bahkan sudah men12345678901234567890123456789012 gumpulkan makalah berkaitan dengan jabatan Ka12345678901234567890123456789012 sat Pol PP yang dipilihnya. Baik tugas, kewenangan 12345678901234567890123456789012 hingga visi misi dari tergatnya nantinya jika ia terpi12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lih menempati jabatan itu. 12345678901234567890123456789012 Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daer12345678901234567890123456789012 ah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12345678901234567890123456789012 (BKDPSDM) Lobar, Suparlan menjelaskan terkait tes 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 hari itu. Menurut Suparlan, tes tertulis itu berkaitan 12345678901234567890123456789012 dengan kompetensi dasar dan psikotes. “Ini untuk 12345678901234567890123456789012 psikotes, dan tertulis dihadiri semuanya oleh 32 pe12345678901234567890123456789012 DI BAWAH TENDA - Murid di SDN 2 Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Lobar, yang masih belajar di bawah tenda karena gedung sekolahnya rusak berat serta. Pengujinya dari asesor, dari Unram (Universi12345678901234567890123456789012 akibat gempa. 12345678901234567890123456789012 tas Mataram),” terang Suparlan. Hasil tes tulis ini 12345678901234567890123456789012 cukup mempengaruhi penilain untuk menuju tahapan 12345678901234567890123456789012 tiga besar, di samping makalah dan tes wawancara. 12345678901234567890123456789012 Selanjutnya para peserta nanti akan mengikuti 12345678901234567890123456789012 tes makalah selama satu hari. Setiap sesinya akan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 persentasi tiga orang. Nantinya para peserta akan 12345678901234567890123456789012 mempresentasekan makalah yang dibuat di hada12345678901234567890123456789012 pan tim pansel. “Visi misinya nanti bagaimana ter12345678901234567890123456789012 hadap kondisi OPD yang dituju itu, sekarang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bagaimana. Realnya nanti bagaimana kedepannya, 12345678901234567890123456789012 OPD akan dibawa kemana, tantangannya dan ken12345678901234567890123456789012 dalannya,” pungkasnya. (her) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Giri Menang (Suara NTB) – unit yakni SD 2 Sigerongan. Di bahwa sekolah rusak berat 12345678901234567890123456789012 Pilkada Loteng 12345678901234567890123456789012 Setahun lebih gempa melanda wilayah Lombok Barat (Lobar), namun fasilitas sekolah ini ada delapan ruang tanggungan dari Kementerian 12345678901234567890123456789012 umum seperti sekolah dan perkantoran, seperti kantor camat dan kantor desa kelas rata dengan tanah. Pi- PUPR. Sedangkan yang rusak 12345678901234567890123456789012 haknya baru membangunkan sedang dan ringan ditangani 12345678901234567890123456789012 mampu ditangani pemda. Harapan bantuan dari pemerintah pusat tidak satu ruang kelas tahun 2019, Kemendikbud. Sekolah-sekolah 12345678901234567890123456789012 belum turun. Anggaran yang diperlukan untuk membangun delapan sekolah sisanya akan dibangunkan yang rusak sedang dan ringan 12345678901234567890123456789012 kunjung ini mencapai Rp11-12 miliar lebih. Total anggaran yang diusulkan Pemda untuk melalui DAK tahun ini. 12345678901234567890123456789012 sudah ditangani tahun lalu. 12345678901234567890123456789012 perbaikan fasilitas umum tersebut mencapai Rp75 miliar. Sebelumnya memang pemSatu sekolah lagi yakni SD 12345678901234567890123456789012 da menargetkan segera diban1 Taman Sari dibangun mela12345678901234567890123456789012 Kepala Pelaksana BPBD Lo- mun ada yang sudah diperbai- dari bantuan pemerintah pu- lui bantuan. “Tapi ada dela- gun sekolah rusak tersebut, 12345678901234567890123456789012 Praya (Suara NTB) bar, Mahnan mengatakan, per- ki seperti kantor gedung putih sat dalam hal ini Kementerian pan sekolah yang rusak akibat hanya saja kondisi APBD tidak 12345678901234567890123456789012 Pergerakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) je12345678901234567890123456789012 baikan fasilitas umum dan fasil- sehingga usulannya menjadi Pekerjaan Umum dan Pena- gempat belum bisa ditangani, mampu membiayai. “Tidak lang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok 12345678901234567890123456789012 itas sosial sesuai arahan BNPB Rp55 miliar. Fasum ini urgen, taan Ruang (PUPR). Namun lewat DAK maupun APBD, bisa ditangani lewat APBD, jadi 12345678901234567890123456789012 Tengah (Loteng) nyaris sepi, pascapenyerahan manakan dilakukan setelah penanga- karena menyangkut pelayanan faktanya sampai saat ini karena rusak berat tanggun- harus melalui bantuan pusat,” 12345678901234567890123456789012 dat kepada H. Lalu Suryade, beberapa waktu lalu. nan RTG tuntas. “Makanya kami publik. Mahnan saat ini ten- sekolah-sekolah yang rata den- gan kementerian PUPR. Ka- katanya. Kalau mengandalkan 12345678901234567890123456789012 Namun bukan berarti PKS tidak bergerak memban12345678901234567890123456789012 ke Jakarta untuk memastikan gah berada di Jakarta dalam gan tanah ini tak mendapat- lau mengandalkan APBD APBD, harus menanggung bigun komunikasi dengan partai politik (parpol) lain. 12345678901234567890123456789012 aya Rp12 miliar lebih. Kalau bantuan penanganan fasum dan rangka memastikan usulan kan alokasi anggaran dari pu- tidak mampu,” jelas Wira. Sejumlah opsi pun kini tengah digodok oleh PKS, 12345678901234567890123456789012 Untuk perbaikan delapan dituntaskan tahun ini pun sanfasos ini, karena setahun lebih tersebut, sekaligus menerima sat. Ia mengatakan, sekolah 12345678901234567890123456789012 terkait siapa pasangan calon kepala daerah yang pascagempa murid terganggu ak- bantuan hibah berupa truk ser- yang rusak berat akibat gem- sekolah ini, pihaknya sudah gat sulit, sehingga upayanya 12345678901234567890123456789012 akan diusung di Pilkada Loteng mendatang. 12345678901234567890123456789012 pa sebanyak 10 sekolah namun mengusulkan ke PUPR. Ia ber- memaksimalkan bantuan dari ibat sekolah belum dibangun. baguna dari pusat. Menurut Wakil Ketua DPD PKS Loteng, H. Supli, 12345678901234567890123456789012 Sementara itu Kabid Sara- dari data yang diusulkan ke harap ada kepastian dari ke- Kementerian PUPR. Sejauh ini Begitu juga perkantoran belum S.H., kepada Suara NTB, Senin (9/3), PKS saat ini 12345678901234567890123456789012 na Prasarana Dikbud Lobar, pusat hanya dua sekolah menterian terkait untuk bisa aku dia, kepastian anggaran ditangani, “ tegasnya. 12345678901234567890123456789012 tengah menjalankan operasi bawah tanah dalam Pemda kata dia awalnya Lalu Wira Kencana mengata- sudah ditangani melalui DAK segera ditangani. Sebab ber- pembangunan sekolah rusak ini 12345678901234567890123456789012 membangun komunikasi dengan sejumlah parpol. “Kita 12345678901234567890123456789012 mengusulkan Rp75 miliar, na- kan, pihak pemda bergantung dan bantuan Jepang hanya dua dasarkan, kesekapatan awal belum ada kepastian. (her) tidak mau gembar-gembor dulu. Yang jelas kita tetap 12345678901234567890123456789012 bergerak membangun komunikasi dengan parpol dan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kandidat calon kepala daerah yang ada,” terangnya. 12345678901234567890123456789012 PKS kata Supli pada waktunya akan menyampaikan 12345678901234567890123456789012 secara terbuka dengan parpol mana akan berkoalisi dan 12345678901234567890123456789012 siapa pasangan calon kepala daerah yang akan diusung 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 di Pilkada Loteng mendatang. Beberapa figur calon kepa12345678901234567890123456789012 la daerah saat ini tengah digodok oleh PKS. Dan, diharap12345678901234567890123456789012 kan dalam sepekan kedepan sudah ada kejelasan. 12345678901234567890123456789012 Memang ada beberapa opsi yang tengah dipertimbang12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan oleh PKS. Misalnya, opsi mengusung pasangan H. 12345678901234567890123456789012 Lalu Suryade dengan Habib Ziadi, dengan menggandeng Giri Menang (Suara NTB) - daerah lain. 12345678901234567890123456789012 PBB sebagai parpol mitra koalisi. Ada juga opsi berkoalDi tengah penyebaran virus Sementara Kabid Pemasa12345678901234567890123456789012 isi dengan Partai Gerindra dengan mengusung H. Lalu 12345678901234567890123456789012 Corona yang melanda sejum- ran Dispar Lobar, Mawardi Pathul Bahri – H. Lalu Suryade atau H. Lalu Pathul 12345678901234567890123456789012 lah negara, termasuk Indone- mengakui dari data kunjun12345678901234567890123456789012 Bahri dengan M. Humaidi, kader PKS Loteng lainnya. sia, kunjungan wisatawan ke gan wisatawan justru normal, SIMULASI Tim medis RSUD Praya melakukan simulasi penanganan pasien terduga virus 12345678901234567890123456789012 Ia pun mengaku, jalinan komunikasi dengan partai Lombok Barat (Lobar) dik- bahkan tren naik. Dari data, 12345678901234567890123456789012 corona, Senin (9/3). Gerindra sendiri saat ini cukup intens. Begitu pula kolaim masih normal, bahkan hingga bulan Februari capaian 12345678901234567890123456789012 munikasi dengan PBB ataupun dengan Partai Golkar. 12345678901234567890123456789012 mewngalami peningkatan kunjungan mencapai 17.64 12345678901234567890123456789012 “Semua masih mungkin. Termasuk dengan Partai dibandingkan tahun lalu pada persen dari target 654 ribu 12345678901234567890123456789012 Demokrat dan parpol lainnya,” timpal Supli. periode Januari dan Februari. tahun ini. “Bahkan ada tren 12345678901234567890123456789012 Ketua Komisi IV DPRD Loteng ini mengatakan, Tahun 2019 masih terpen- naik dibandingkan kunjungan 12345678901234567890123456789012 PKS tidak mau terburu-buru menentukan figur yang 12345678901234567890123456789012 garuh gempa sehingga kunjun- tahun lalu pada periode yang 12345678901234567890123456789012 akan diusung di Pilkada Loteng mendatang. Karena gan tak signifikan. sama (Januari-Februrari),’’ 12345678901234567890123456789012 PKS ingin pigur terbaiklah yang akan diusung. Dan, Adanya pengaruh penyeba- jelas dia. Dampak Corona lan12345678901234567890123456789012 punya peluang besar untuk memenangi kontestasi Praya (Suara NTB) Direktur RSUD Praya, dr. Kurniawan. ran virus Corona itu, Lobar jut dia kemungkinan terjadi 12345678901234567890123456789012 politik Loteng tahun ini. Langkir menjelaskan, pada akan berupaya menggaet pertengahan Februari sehingRumah Sakit Umum Daer- Muzakkir Langkir yang dikon12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sehingga selain tetap ah (RSUD) Praya, Senin (9/3), firmasi sebelumnya, mengata- prinsipnya RSUD Praya sudah wisatawan nusantara atau ga sedikit menurun. Data ini 12345678901234567890123456789012 mendorong H. Lalu menggelar simulasi penangan- kan kalau simulasi penting siap jika harus menangani domestik. Berbagai langkah masih bersifat sementara 12345678901234567890123456789012 Suryade untuk maju, an pasien virus corona (Covid- untuk mengukur kemampuan pasien yang terjangkit virus dengan promosi dan penataan karena banyak hotel belum 12345678901234567890123456789012 tetap ada alternatif 19). Simulasi digelar pihak ru- dari tim dalam menangani corona. Tidak hanya ruang iso- kawasan wisata serta meny- menyerahkan data kunjungan 12345678901234567890123456789012 figur lain yang 12345678901234567890123456789012 mah sakit selaian untuk men- pasien virus corona. Tim juga lasi, peralatan bagi tim medis iapkan wisata desa. dan hunian ke Dispar. 12345678901234567890123456789012 disiapkan.”Kita ingin guji kesiapan tim medis penan- tahu alur dan mekanisme pen- juga sudah dipersiapkan. HanPlt Kepala Dinas PariwisaMengacu data rekapitulasi 12345678901234567890123456789012 ada kader sendiri ganan pasien virus corona. anangan pasien yang diduga ya saja, RSUD Praya dalam ta Lobar, Hj Lale Prayatni kunjungan wisatawan Dispar 12345678901234567890123456789012 yang maju. Kalau Sekaligus juga menguji standar terjangkit virus mematikan hal ini hanya menyiapkan ru- menerangkan, memang ada tahun 2019 pada bulan Janu12345678901234567890123456789012 peluang kader 12345678901234567890123456789012 operasional prosedur (SOP) tersebut. “Untuk tim medis ang isolasi saja. Tidak ada ru- dampak virus Corona pada ari-Februari di lima lokasi 12345678901234567890123456789012 yang sudah penanganan pasien virus coro- penanganan pasien virus coro- ang perawatan khusus. Kare- kunjungan wisatawan, namun wisata yakni Senggigi, Ling12345678901234567890123456789012 disiapkan na. Harapanya, ketika nantin- na, kita siapkan 18 orang tim na untuk perawatan dan pen- belum signifikan. “Masih taraf sar, Narmada dan Sekotong, 12345678901234567890123456789012 terbilang anganani lebih lanjut ter- normal, karena itu kami akan jumlah wisatawan mancaneya benar ada pasien terjangkit medis,” terangnya. 12345678901234567890123456789012 berat, kita virus corona, pihak RSUD Praya Simulasi dilakukan dua ta- hadap pasien virus corona itu menarik wisatawan domestik. gara mencapai 8.756 orang. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 siapkan sudah benar-benar siap. hap. Yang pertama diuji ialah menjadi ranahnya RSU Kami pun tidak bisa memak- Wisatawan Nusantara seban12345678901234567890123456789012 kader yang Simulasi digelar mulai se- cara penanganan pasien ter- provinsi sebagai rumah sakit sa wisatawan asing datang ke yak 8.902. Pada bulan Febru12345678901234567890123456789012 lain. Jadi kitar 10.00 wita. Dengan mel- duga terjangkit virus corona rujukan virus corona. Lombok Barat,” jelas Lale, pi- ari jumlah wisman 11.356 or12345678901234567890123456789012 kader PKS “Yang ada di RSUD Praya haknya fokus menarik ang dan wistawasan Nusantibatan hampir seluruh tim yang dibawa menggunakan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tetap ada medis penanganan virus coro- ambulans. Serta pasien ter- hanya ruang isolasi saja. Bu- wisatawan dalam negeri. ara 11.354 orang. Dibanding12345678901234567890123456789012 yang maju na RSUD Praya. Semua fasil- duga virus corona yang datang kan ruang perawatan. Itu kareTerkait penarikan wisatakan tahun 2020 pada periode 12345678901234567890123456789012 di Pilkada itas termasuk pakai pengam- sendiri ke RSUD Praya. “Dua na memang kita hanya sebagai wan domestik ini sudah diba- yang sama terdapat peningka12345678901234567890123456789012 Loteng anan dipergunakan. Untuk kondisi pasien virus corona tempat penanganan awal saja. has bersama ASITA NTB. tan jumlah kunjungan, seper12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mendamemastikan semua penduku- yang diuji. Baik itu yang datang Kalau untuk penanganan leb- Menurutnya, masalah virus ti pada bulan Januari ada 12345678901234567890123456789012 tang,” ng lengkap. Dalam kesempa- dibawa dengan ambulans atau ih lanjut termasuk pengobatan corona, langkah dinas dalam 21.189 orang wisman dan 12345678901234567890123456789012 tandastan itu, tim diuji seolah-olah yang datang langsung ke pasien sampai sembuh, tetap mensosialisasikan pencegahan wisatawan Nusantara 20.300 12345678901234567890123456789012 nya. (kir) tengah menanganani pasien RSUD Praya,” tambah Kabid harus dirujuk ke RSUP NTB,” Corona pihaknya berkoordina- orang. Namun terjadi penu12345678901234567890123456789012 H. Supli 12345678901234567890123456789012 yang terjangkit virus corona. Pelayanan RSUD Praya, Lalu tegasnya.(kir) si dengan OPD lain, termasuk runan pada bulan Februari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 berkoordinasi dengan pengelo- mencapai 8.810 orang wisman 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hotel. Beberapa kali Pemda dan wisatawan Nusantara se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 labertemu dengan para GM ho- banyak 8.461 orang. Hal ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tel. Pihaknya bersama pengelo- juga dikarenakan belum se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 la hotel untuk bersama-sama mua data kunjungan masuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 melakukan promosi wisata ke dari hotel-hotel. (her) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Giri Menang (Suara NTB) - ya dijual melalui online. Pem- tutup, di antaranya dampak wasan Senggigi yang diduga dis- sudah turun melakukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Beberapa hotel di ka- da kesulitan mendeteksi gempa dan ada yang melaku- ewakan pemiliknya, pihaknya pendataan, namun adanya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 wasan wisata Lombok Bar- penyewaan kamar vila priba- kan renovasi. Namun pihak ho- tak menampik. Pihaknya men- informasi ini akan ditindak1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 at (Lobar) seperti Senggigi di tersebut sehingga potensi tel tidak menentukan sampai gaku kesulitan mendeteksi lanjuti. Pihaknya akan tu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 penyewaan vila pribadi ini. “Su- run melakukan pendataan kapan akan operasi lagi. dan Sekotong berhenti PAD pun hilang. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lit kami deteksi kalau ndak ada lagi. Saat ini tengah dilakuBerdasarkan data usaha Kasi Bina Usaha Pariwisaberoperasi akibat gempa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tahun 2018 lalu. Akibatnya, ta pada Dinas Pariwisata Lo- pariwisata dan hiburan umum laporan,” imbuh dia. Pihaknya kan pembinaan terhadap 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 terjadi pengurangan pema- bar, Gede Wibawan menerang- di Dispar tahun 2019, hotel bin- akan lakukan pendataan ulang pengelola vila. Sesuai ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sukan pendapatan asli kan, ada tiga hotel yang berhenti tang mencapai 35 unit dengan lagi sebab informasinya ada vila tentuan, kalau tidak mengu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 operasi, yakni di Sekotong dan jumlah kamar 1.644, tempat pribadi salah gunakan izin. Se- rus izin, maka diberikan tindaerah (PAD). 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Di satu sisi Pemda Lo- dua di kawasan Senggigi. “Tiga tidur 2.482. Dari 35 hotel berbin- hingga atas dasar itu tim pen- dakan administrasi. Bah1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bar memberlakukan kebi- hotel di Lobar berhenti operasi, tang ini, terdiri dari tiga unit ertiban terdiri dari DPMPTSP, kan diberikan sanksi pem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 jakan berhenti memberi- yakni satu di sekotong, dua di hotel bintang lima, bintang Dinas PU, Satpol PP dan OPD bekuan izin. Namun sebe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan izin pembangunan vila kawasan Senggigi,”jelas Gede, empat 7 unit, bintang tiga 13 lainnya menyepakati tidak lum melakukan sanksi ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pribadi di kawasan wisata, Senin (9/3). Dijelaskan, tiga ho- unit, bintang dua 3 unit dan bin- boleh lagi diterbitkan izin vila butuh pertimbangan, ter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 khususnya di Senggigi. Hal tel yang berhenti operasi ini tang satu ada sembilan unit. pribadi, kecuali vila komersial. masuk tenaga kerja, penda1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Terkait dengan homestay patan daerah. “Karena beini untuk mencegah pen- sudah bersurat ke Pemda Lo- Jumlah hotel non bintang men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yalahgunaan vila pribadi bar untuk memberitahukan capai 209 unit dengan meja se- yang tak sesuai pendataan gitu banyak pengaruhnya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 karena di sewakan oleh perihal mereka tak beroperasi banyak 2.970 dan kirsot 10311. jumlah kamarnya, seperti di kalau membekukan izin 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Untuk vila pribadi di ka- kawasan Suranadi, pihaknya itu,” imbuhnya. (her) pengelola. Bahkan kamarn- lagi. Beberapa alasan mereka KAPAL PESIAR - Kunjungan wisatawan mancanegara dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kapal pesiar, Senin (9/3), menambah angka kunjungan di Lobar.
Seleksi Jabatan Eselon II Dimulai
(Suara NTB/her)
Gedung Sekolah Korban Gempa di Lobar Belum Direhab
PKS Gelar Operasi Bawah Tanah
Kunjungan Wisatawan di Lobar Masih Normal
(Suara NTB/kir)
RSUD Praya Gelar Simulasi Penanganan Pasien Virus Corona
Tiga Hotel di Lobar Berhenti Operasi
(Suara NTB/her)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2020
Halaman 6
Kerjasama RSMA dengan Harian Suara NTB
Pertahankan Akreditasi, RSMA Berikhtiar Menuju Paripurna Bintang Lima Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir (RSMA) berhasil mempertahankan akreditasi utama bintang empat. Hal ini menyusul dilakukannya akreditasi verifikasi oleh tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada Desember 2019 lalu. Bahkan dari penilaian, rumah sakit setempat diharapkan menuju akreditasi paripurna bintang lima. “Dari verifikasi bisa dipertahankan dan tetap (akreditasi utama bintang empat). Dan justru kita dari nilai verifikasi itu bisa diharapkan menjadi paripurna. Hasil verifikasi sudah. Jadi begitu kami dinilai langsung disampaikan hasilnya,” ungkap Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan yang ditemui Suara NTB baru-baru ini. Diakuinya, predikat akreditasi utama bintang empat diperoleh RSMA pada tahun
2018 lalu. Kemudian pada bulan Desember 2019 dilakukan akreditasi verifikasi. Dari hasil verifikasi, beberapa rekomendasi yang ada sebelumnya sudah bisa diselesaikan. “Artinya bahwa kita sudah menjalankan masukan-masukan dari penilaian tim KARS sebelumnya,” sebutnya. Sementara ini, kata Arindra, RSMA masih akreditasi utama bintang empat. Namun sudah ada sinyal dari tim penilai, jika mempertahankan akreditasi maka RSMA akan menuju akreditasi Paripurna bintang lima. “Pada saat reakreditasi tahun 2021 itu, kami bisa diharapkan menjadi paripurna. Karena masukan-masukan yang sebelumnya yang kami tidak ada sudah kami siapkan sekarang. Opttimis kita bisa akreditasi paripurna,” jelasnya. Pihaknya terus berikhtiar menuju akreditasi paripurna.
Tentunya beberapa rekomendasi yang masih ada akan diselesaikan. Selain itu, tim yang ada juga tetap digodok dan dipertahankan. Bahkan mulai sekarang pihak rumah sakit fokus untuk pelatihan workshop akreditasi. Karena masa berlaku sertifikat pelatihan tersebut sudah habis. “Perlu kami sampaikan juga bahwa kami juga sudah mulai habis masa sertifikat-sertifikat pelatihan workshop. Jadi mulai sekarang kita fokus untuk pelatihan workshop akreditasi. Karena akreditasi yang sekarang sudah diupdate, yakni SNAR 1.1. Sebelumnya SNAR edisi 1 saja.
Jadi kita harus memperbaiki terus,” pungkas Arindra. Diketahui sebelumnya, RSMA meraih Predikat Bintang 4 (Tingkat Utama) Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS Edisi 1 Tahun 2018 pada 17 Desember 2018 yang juga bertepatan denegan HUT RSMA yang ke 6 waktu itu. RSMA adalah rumah sakit pertama di Provinsi NTB yang lulus akreditasi versi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 T a h u n 2 0 1 8 . (ind/ arn/*)
dr. Arindra Kurniawan
(Suara NTB/ist)
Tampak depan bangunan RSMA Sumbawa
(Suara NTB/ist)
Prima, Kondisi Kesehatan Warga Dalam Pantauan Antisipasi Corona Taliwang (Suara NTB) Kondisi kesehatan dua warga Seteluk yang dipantau Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam rangka antisipasi virus Corona dinyatakan sangat baik. Meski masih dalam proses pemantauan, kedua warga yang sebelumnya baru datang dari luar negeri itu tetap menunjukkan kondisi prima. “Alhamdulillah kondisinya sangat prima. Tidak menunjukkan gejala sakit apalagi tanda-tanda terjangkit (virus corona),” sebut Kepala Dinas Kesehatan KSB, H. Tuwuh kepada (Suara NTB/ist) Suara NTB, Senin (9/3). H. Tuwuh Ia menjelaskan, pemantauan terhadap kedua warga itu semata dalam rangka antisipasi masuknya virus corona ke daerah. Mengingat keduanya sebelumnya baru datang dari luar negeri. “Jadi ini semata untuk keamanan kita. Dan alhamdulillah mereka sangat sehat sekali,” klaimnya. Dalam upaya mengcegah virus bernana CONVID-19 itu, pihaknya kata H. Tuwuh saat ini tengah giat melalukan sosialisasi di masyarakat. Menurut dia, cara pencegahan paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan menjalankan pola hidup bersih. “Kebersihan diri dan lingkungan itu kunci pencegahan sederhananya,” cetusnya. Selain sosialisasi, Dinkes juga terus mengimbau masyarakat responsif melakukan pengecekan kesehatan jika mengalami sakit. “Ini juga ya. Kalau ada sanak saudaranya yang baru datang dari luar negeri sarankan untuk cek kesehatan juga. Kami lewat puskesmas dan rumah sakit siap memberikan pelayanan,” timpalnya. Selanjutnya ia menyampaikan, untuk menyosialisasikan upaya antisipasi dan pencegahan virus corona itu secara masif diperlukan langkah bersama seluruh pihak. Karenanya pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi bersama seluruh OPD agar sosialisasi pencegahan virus penyakit asal Tiongkok itu lebih maksimal. “Rabu kami akan rakor khusus membahas ini. Harapan kami setelah itu sosialisasi antisipasi virus corona itu lebih cepat dan luas menjangkau masyarakat kita,” imbuhnya.(bug)
Penuhi Kuota PPS, KPU Gandeng Lembaga Pendidikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Untuk wilayah tertentu di Sumbawa, terutama daerah terpencil, belum dapat memenuhi kuota minimal yang dibutuhkan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa. Sehingga untuk memenuhi kekurangan dimaksud, KPU Sumbawa berkoordinasi dengan lembaga pendidikan di wilayah setempat. Demikian disampaikan Ketua KPU Sumbawa, M. Wildan, Senin (9/3). Beberapa desa yang masih kekurangan pelamar dan tidak dapat memenuhi syarat administratif sebagai PPS seperti desa,Labuan Aji Pulau Moyo, Bajo Medang Pulau Medang, Tolo’oi kecamatan Tarano, Empang Lestari kecamatan Lunyuk dan lainnya. “Rata rata desa yang kekurangan ini, adalah wilayah terpencil yang sulit dijangkau,” sebutnya. Hal ini dipengaruhi sejumlah faktor. Diantaranya, rata rata mereka yang sempat melamar di wilayah bersangkutan menjadi panitia Pilkades di wilayahnya. Bisa juga karena kekuarangan SDM yang tersedia. Artinya, meskipun ada yang melamar, tetapi kadangkala tdak memenuhi syarat administratif. Untuk itulah, KPU akan berkoordinasi dengan lembaga pendidikan yang ada di wilayah setempat. “Kita bekerjasama dengan lembaga pendidikan di wilayah terkait. Misalnya kita bisa pakai tenaga guru atau pendidik. Kita seleksi secara adminsitrasi dan langsung kita test wawancara tanpa melalui tes tulis. Ini berlaku khusus untuk wilayah wilayah yang kekurangan tadi,”kata Wildan. (arn)
Korban Banjir Tambora Butuh Perhatian Pemerintah
Bima (Suara NTB) Banjir yang menerjang wilayah Kecamatan Tambora Kabupaten Bima awal Februari 2020 menyisakan trauma. Bahkan sampai saat ini, korban mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah. Salah seorang warga Desa Labuan Kananga Kecamatan Tambora, Sutrisno mengaku, musibah banjir sudah terjadi hampir sebulan, namun hingga kini tidak ada perhatian Pemerintah. “Sudah sebulan banjir tapi sampai sekarang tidak ada perhatian dari Pemerintah,” katanya kepada Suara NTB, Senin (9/3). Menurutnya, warga meng-
inginkan agar Pemerintah bisa memberikan perhatian lebih, seperti turun ke lokasi banjir dengan memberikan bantuan berupa makanan, tenda, obatobatan dan selimut. “Kita harapkan pemerintah bisa melihat langsung kondisi yang terjadi pasca banjir menberjang desa kami,” ujarnya. Selain itu lanjutnya, setiap hari warga kerap cemas lant-
Afrihadi, SH kepada wartawan, Senin (9/3) membenarkan adanya penangkapan tersebut. Kedua terduga melakukan aksinya dengan cara merusak atau mencongkel pintu bagian depan menggunakan linggis pada Sabtu (7/3) sekitar pukul 04.40 Wita. Setelah itu, terduga pelaku langsung mengambil sejumlah barang serta uang tunai yang ada di laci kasir Rp200 ribu. Atas kejadian ini, Alfamart mengalami kerugian sekitar Rp1.660.000, dan melaporkan ke Polres Sumbawa. Pasca dilaporkan, tim opsnal langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terduga di rumahnya. Bahkan terduga tidak melakukan perlawanan saat penangkapan berlang-
supaya air tidak meluap masuk ke rumah warga,” katanya. Seperti diketahui wilayah Kecamatan Tambora Kabupaten Bima dilanda banjir awal Februari 2020 kemarin, akibat Intesitas hujan yang cukup tinggi. Akibat luapan banjir itu, ratusan rumah warga Desa Labuan Kananga terendam. Selain merendam rumah warga, satu unit rumah panggung ikut dibawah banjir. Banjir tersebut juga membuat satu jembatan milik Pemerintah Provinsi NTB yang berada di Desa Kawinda Nae terputus. (uki)
Sumbawa Buka Penempatan PMI ke Arab Saudi Sumbawa Besar (Suara NTB)Bupati Sumbawa diwakili Sekretaris Daerah, Drs. H. Hasan Basri M.M, membuka resmi Job Fair Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Ke Arab Saudi, Senin (9/3). Kerjasama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dengan PT. Bursa Usaha Migran Indonesia (PT. BUMI). Dalam sambutanya, Bupati mnyebutkan, tingkat pengangguran terbuka di Sumbawa telah mengalami penurunan yang cukup baik. Dari 4,20 % pada tahun 2015, menurun menjadi 3,47 % pada tahun 2019. Hal ini tidak terlepas dari berbagai ikhtiar yang telah dilakukan pemerintah daerah. Antara lain melalui optimalisasi UPTD Loka Latihan Kerja (LLK) untuk melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi sehingga dapat meningkatkan keterampilan para pencari kerja. Dalam hal penempatan tenaga kerja di dalam negeri, Pemkab Sumbawa juga terus berupaya memfasilitasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Serta berupaya untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi pengusaha atau investor untuk berinvestasi di Sumbawa. Sehingga masyarakat mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan pekerjaan. Adapun terkait penempatan tenaga kerja di luar negeri, Pemkab sangat terbantu dengan adanya Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara online untuk tujuan ke Negara Arab Saudi. Oleh Karena itu, Bupati berharap dengan adanya kegiatan Job Fair SPSK ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat pengangguran terbuka
(Suara NTB/ist)
PENEMPATAN - Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri saat meninjau bursa tenaga kerja Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Ke Arab Saudi, Senin (9/3). semakin menurun. Diharapkan pula dalam penempatan tenaga kerja ke Arab Saudi tidak terjadi lagi kasus ketenagakerjaan yang menimpa pekerja migran Indonesia asal Sumbawa. “Dengan sistem online yang terintegrasi langsung antara Pemerintah RI dengan Kerajaan Arab Saudi dari mulai informasi pendaftaran, seleksi, penempatan dan pemulangan di bawah kendali Pemerintah RI, diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh pekerja migran Indonesia asal sumba-
Dua Terduga Pembobol Ritel Modern Dibekuk Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua pemuda di Sumbawa berinisial AR (27) dan RF (20), warga Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian. Keduanya ditangkap lantaran diduga membobol Alfamart di Jalan Garuda, kecamatan setempat. Penangkapan dilakukan pada Sabtu (7/3) sekitar pukul 13.00 Wita. Selain terduga, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 bungkus rokok marlboro merah, 4 bungkus rokok magnum mild, 1 bungkus rokok surya 16, 2 buah minuman kaleng merk bintang dan satu buah linggis. Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, IPTU Faisal
aran khawatir banjir susulan kembali menerjang. Mereka juga tidak bisa melakukan aktivitas, seperti ke ladang atau sawah karena tidak bisa meninggalkan rumah. “Biar warga tidak cemas, pemerintah harus segera mencarikan solusi, agar banjir tidak terjadi lagi,” ujarnya. Hal yang sama juga disampaikan warga lain, Yudi Prata-
ma. Ia mengaku dalam menangani banjir tidak hanya mengandalkan swadaya masyarakat. Namun butuh campur tangan pemerintah. “Gara-gara banjir ini kami tidak berani pergi ke ladang dan melakukan aktivitas khawatir seperti biasa karena khawatir banjir tiba-tiba datang,” katanya. Yudi mengaku, akibat desa setempat kerap diterjang banjir gunung meski tidak ada hujan, sebagian warga bahkan telah mengungsi ke tempat keluarga di desa-desa tetangga. “Agar tidak banjir lagi, di sekitar sungai dibuatkan tanggul
(Suara NTB/ist)
AMANKAN - Tim Opsnal Polres Sumbawa saat mengamankan kedua terduga pelaku di Sat Reksrim. sung. “Kedua terduga pelaku di an sehingga langsung dibawa ke tangkap di rumahnya. Mereka Reskrim untuk pemeriksaan lebjuga tidak melakukan perlawan- ih lanjut,” demikian Faisal. (ind)
wa di Arab Saudi. Sementara itu, Sekretaris DPD Apjati L. Suprial Wahid mengatakan SPSK tidak mencabut moratorium penempatan TKI. Sebab sistem ini berbeda dengan sistem yang telah dilakukan selama ini. Dengan sistem ini, PMI tidak lagi tinggal di rumah majikan tetapi ditempatkan di asrama. Dan saat bekerja akan diantar jemput oleh pihak perusahaan sehingga waktu bekerja tidak akan menyalahi kontrak kerja yang telah disepakati. “Untuk diketahui, anak-anak
kita tidak seperti dulu lagi yang harus tinggal dirumah majikan, tetapi akan disediakan mess dan tentunya gajinya pun tidak akan ada masalah dan lain sebagainya. Jadi semua informasi akan terintergrasi dengan sistem one chanel yang akan kita ketahui bersama,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumbawa Dr. M. Ikhsan Safitri, M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa Pameran Kesempatan Kerja kali ini khusus bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
yang akan bekerja di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Melalui sistem ini, aplikasi yang digunakan oleh Kerajaan Arab Saudi terintegrasi dengan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah RI. “Sistem seperti ini belum pernah diterapkan sebelumnya, dan ini merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah untuk memberikan perlindungan optimal bagi para PMI kita sekaligus sebagai sebuah solusi untuk meminimalisir permasalahan PMI di Luar Negeri,” tukasnya. (arn)
Buat Lelucon Soal Corona, Enam Pemuda Dipanggil Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB)Enam pemuda di Kabupaten Sumbawa terpaksa dipanggil penyidik Sat Reskrim Polres Sumbawa baru-baru ini. Mereka diklarifikasi karena membuat video prank (lelucon disertai adegan berpura-pura) Corona yang dinilai meresahkan masyarakat. Atas perbuatannya, mereka kemudian dikenakan wajib lapor. Kasat Reskrim Polres Sumbawa, IPTU Faisal Afrihadi, S.H membenarkan hal tersebut. Para pemuda tersebut sudah dimintai keterangan. “Mereka masih kita min-
ta wajib lapor. Sampai kapan mereka wajib lapor, nanti kita lihat perkembangannya,” ujarnya, Senin (9/3). Dijelaskan Faisal, selain memintai keterangan, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan. Diantaranya alat rekam berupa kamera, headset dan tas punggung. “Ada disita alat rekam seperti kamera, tas punggung dan headset,” terangnya. Diketahui, video berjudul “Bahaya! Corona masuk Sumbawa - just prank” diunggah cannel youtube RMK Sounds. Video ini kemudian menjadi
viral di media sosial dan mengundang banyak komentar tidak baik dari masyarakat. Dalam potongan video berdurasi 23 detik yang beredar, tampak terlihat lima orang pemuda berada di salah satu lokasi taman di Sumbawa. Sambil bercanda, salah satu diantaranya memerankan seolaholah ia baru pulang dari Cina. Tak lama ia batuk-batuk, dan kedua rekan disampingnya langsung terjatuh kejang-kejang. Saat ini mereka sudah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya. (ind)
SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2020
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kerjasama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
Pemkab Manggarai Barat akan Kembali Lakukan Studi Banding Jagung di Dompu Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat Provinsi NTT akan kembali melakukan studi banding soal jagung di Kabupaten Dompu. Rencana ini tidak lepas dari cerita sukses Kabupaten Dompu mendorong program jagung di lahan tadah hujan dan kini menjadi jagung sebagai komoditi unggulan yang mampu mendorong perekonomi daerah. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Armansyah, S.Pt kepada Suara NTB di kantornya, Senin (9/3) kemarin membenarkan rencana Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat yang akan melakukan studi banding ke Kabupaten Dompu terkait pengembangan jagung hibrida di lahan kering. Studi banding ini akan menjadi wadah peningkatan kapasitas aparatur dan forum berbagai pengalaman bagi Pemkab Manggarai Barat. Studi banding ini menjadi kunjungan kedua dari Pemkab Manggarai Barat. Sebelumnya datang ke Dompu yang divasilitasi NGO bersama Manggarai Timur dan dihadiri oleh kepala daerah masing – masing. “Sekarang mereka lebih spesifik, sehingga mereka ajak serta mantri Tani atau kita sebut penyuluh pertanian,” katanya.
Sentra pengembangan jagung hibrida di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa yang sempat dikunjungi Prosiden Joko Widodo tahun 2015 lalu akan menjadi tempat kunjungan peserta studi banding selain melakukan tatap muka dan diskusi di ruangan. Pengembangan jagung hibrida di Kabupaten Dompu mulai digalakkan pemerintah daerah sejak musim hujan Oktober 2010 – Maret 2011 atau awal kepemimpinan Drs H Bambang M Yasin – Ir H Syamsuddin H Yasin, MM. Periode awal kepemimpinan H Bambang M Yasin di Dompu ini mendapat banyak tantangan dalam pengembangan jagung. Selain faktor sarana dan prasarana yang belum menunjang, pasar jagung dalam daerah juga masih cukup sulit. Namun H Bambang M Yasin melihat peluang pasar nasional, dimana para pengusaha pakan sangat bergantung pada jagung import untuk memenuhi kebutuhan jagung sebagai bahan dasar produknya. Meyakinkan pengusaha pakan ternak untuk membeli jagung dalam negeri dengan mendatangi pengusaha – pengusaha pakan di Surabaya hingga Jakarta dilakukan dengan membawa sample jagung produk Dompu. Belum lagi meyakinkan pemerintah pusat untuk mena-
Peserta SKB CPNS Dompu Masih Diproses Panselnas Dompu (Suara NTB) Panitia seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Dompu tahun 2019 – 2020 belum bisa memastikan jumlah peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Dari 1.136 orang peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi passing grade, saat ini masih disinkronisasi datanya oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) penerimaan CPNS 2019 – 2020. “Saat ini masih disinkronisasi nilainya oleh Panselnas. Kemarin itu kita dikonfirmasi datanya oleh Panselnas. Datanya tidak diberikan (Suara NTB/ula) ke kita. Nanti akan dikirim,” Asraruddin kata Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKDPSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (9/3). Sinkronisasi data oleh Panselnas, kata Asraruddin, karena ada formasi yang terisi oleh pelamar yang memenuhi passing grade dan ada juga tidak terisi. Sehingga Panselnas masih harus memelakukan rekonsiliasi nilai. “Makanya kita belum berani menyampaikan. Walaupun ada ketentuan, peserta SKB adalah mereka yang lolos SKD dan diambil tiga kali dari formasi yang diminta,” jelasnya. Karenanya, Asraruddin mengaku, belum memiliki data untuk SKB dan langsung menunggu penetapan Panselnas. Ketetapan pengumuman peserta SKB pada 22 – 23 Maret 2020 ini, belum bisa dipastikannya. “Terkadang Panselnas ini sering berubah-ubah jadwalnya,” katanya. Namun pasca pelaksanaan SKD bagi pelamar CPNS Kabupaten Dompu yang berlangsung di aula SMKN 1 Dompu, panitia daerah langsung mengembalikan peralatan komputer yang dipinjam di sejumlah sekolah. Bahkan satu komputer layar datar milik SMPN 1 Woja dirusak peserta dan harus diganti baru. “Ada 7 SMP yang kita pinjam komputernya untuk pelaksanaan SKD kemarin,” jelasnya. (ula)
LPA Sesalkan Rencana Penghentian Kasus Pencabulan Dompu (Suara NTB) – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Dompu, menyesalkan adanya rencana penyidik Satreskrim Polres Dompu menghentikan penyidikan kasus dugaan pencabulan siswi oleh oknum guru PNS di sebuah sekolah di Dompu. Meskipun, itu didasari pencabutan laporan oleh keluarga korban. Mestinya perkara ini pantang dicabut. Apalagi dihentikan sebelum adanya efek jera terhadap pelaku. Demikian ditegaskan Sekretaris LPA Dompu, M. Zilani kepada Suara NTB, Senin (9/3). Ia mengatakan, dicabut atau tidaknya perkara dugaan pencabulan yang menimpa anak di bawah umur, proses hukum diharap tetap berlanjut hingga ke meja hijau. Tinggal nanti majelis hakim yang akan menentukan bersalah atau tidaknya oknum bersangkutan. Sebab pemahamannya, ketika korban sudah berani melaporkan sebuah perkara pencabulan atau pelecehan seksual ke APH, dipastikan 80 persen indikasi perbuatan melawat hukum tersebut ada. “Tidak mungkin anak-anak atau keluarga berani melapor ke polisi kalau tidak ada indikasi perbutan itu, persoalan ringan berat hukum. Biarkan meja hijau yang akan menentukan,” jelasnya. Dicabutnya laporan oleh korban karena dugaan ada tekanan dari luar tak diketahui pasti. Prinsipnya, LPA ingin kasus yang menjerat My (54) dibuktikan di meja persidangan. Pun tersangka yang telah ditangguhkan saat ini segera mendapat hukuman setimpal. Karena hanya dengan cara itu, menurut M Zailani, pelaku-pelaku kejahatan serupa tak bermunculan lagi di wilayah ini. “Efek jera dia supaya yang lain tidak berani lagi melakukan tindakan kekerasan pada anak,” ujarnya. Selain mendorong instansi terkait di daerah untuk tetap mengawal perkembangan kasus tersebut, pihaknya segera mengkoordinasikan persoalan ini ke LPA NTB. Sehingga diketahui langkah-langkah apa yang harusnya ditempuh agar perkaranya tetap berlanjut. Terpisah, Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Catur Hidayat, SH., kepada Suara NTB di kantornya mengaku, sudah melayangkan surat permohonan balasan atas petunjuk yang diberikan terkait kasus dugaan pencabulan oleh oknum guru MIN Kandai II tersebut. “Suratnya sudah kita layangkan untuk meminta balasan atas petunjuk kita kemarin,” ujarnya.(jun)
han import jagung dan memberi keyakinan bahwa kebutuhan jagung dalam negeri bisa dipenuhi sendiri. Secara bertahap, upaya H Bambang M Yasin bersama jajaran Pemda Dompu mulai diyakini seiring berdatangannya pejabat pusat yang membawa serta para pengusaha pakan. Jagung hibrida yang sangat dipengaruhi oleh pemupukan yang berimbang ini akhirnya bisa diatasi dengan mendorong petani tidak membeli pupuk saat musim tanam, tapi jauh sebelum tanam dilakukan dan pemilihan bibit unggul. Untuk permodalan, BRI diyakinkan agar bisa memberi pinjaman KUR kepada petani dan kini perbankkan memudahkan petani untuk mendapatkan modal. Jagung Kabupat-
en Dompu, saat ini menjadi jagung berkualitas. Pengusaha pakan menjadikan jagung Dompu sebagai jagung perekat dan campuran utama bagi produk pakan ternaknya. Produksi jagung juga bisa dijaga kontinyuitasnya, sehingga para pengusaha tetap bisa membawa jagung dari Dompu. Kini Pemda Dompu sedang mengupayakan agar jagung Dompu tidak hanya dikirim dalam bentuk pipilan ke luar, tapi bisa menjadi produk olahan termasuk pakan ternak. (ula/*)
(Suara NTB/ula)
Armansyah, S.Pt.
(Suara NTB/ist)
JAGUNG - Hamparan jagung hibrida di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa beberapa waktu lalu.
Dompu Krisis Stok Masker Dompu (Suara NTB) – Stok masker di sejumlah apotek dan toko obat di Dompu minim. Hal itu menyusul tingginya permintaan sebulan terakhir ini. Belum diketahui sampai kapan kondisi itu berlangsung di tengah ancaman virus Corona saat ini. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pengawasan dan Perdagangan Industri Disperindag Kabupaten Dompu, Drs. Firmansyah usai meninjau ketersedian masker di toko Obat Ramzi dan Griya Husada, Senin (9/3). Ia mengatakan, pada dua sampel yang didatangi itu sudah tak ada persediaan masker untuk memenuhi kebutuhan warga. “Setelah kita tinjau memang sudah kosong semua, karena memang sebulan ini tingkat permintaan sangat tinggi,” ungkapnya.
Tingginya permintaan warga akan masker sebulan terakhir, lanjut dia, tidak lain karena kekhawatiran mereka akan terjangkit virus Corona. Apalagi beredar informasi di media bahwa sudah terdapat WNI yang dinyatakan positif. Kondisi ini dirasa wajar sebagai salah satu langkah antisipasi masyarakat. Karena tidak menuntup kemungkinan virus Corona masuk melalui kunjungan wisatawan atau TKI yang baru bertolak dari luar negeri. “Makanya tadi kita minta langsung ke beberapa pengusa-
ha agar segera mengusahakan tersedianya kebutuhan masker itu. Sehingga masyarakat kita juga bisa merasa nyaman beraktifitas,” jelasnya. Selain meminta upaya mandiri dari sejumlah toko obat dan apotik, temuan ini akan menjadi bahan diskusinya bersama pimpinan untuk kemudian ditentukan langkah yang mestinya diambil kedepan. Terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dikes Dompu, Abubakar Husain dikonfirmasi Suara NTB men-
Korban Meninggal Akibat Pembakaran Rumah Pengirim TKW Bertambah Dompu (Suara NTB) Korban meninggal dunia akibat pembakaran rumah milik Nurwahidah alias Ida di Dusun Rade Desa Bara Kecamatan Woja, 16 Februari 2020 lalu bertambah menjadi dua orang. Selain St Afrah (52) yang langsung meninggal terbakar, Niken Ardian (23) putri dari Nurwahidah juga ikut meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis di RSU provinsi NTB. Yasin, suami dari (almh) St Afrah kepada Suara NTB di Bara, Senin (9/3) membenarkan informasi kematian Niken Ardian dalam perawatan di RSUP NTB pada Kamis (5/3) lalu dan langsung dibawa ke Dompu untuk dimakamkan. Namun Niken tidak dimakamkan di Desa Bara, tapi dimakamkan di kampung suaminya di Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa. “Suaminya tidak izinkan dimakam di sini, tapi dimakan di Tekasire, kampung suaminya,” kata Yasin. Ia juga menyampaikan, St
(Suara NTB/ula)
Yasin Hajar (65) yang menjadi korban pembakaran rumah Nurwahidah, kondisinya juga memprihatinkan. Ia kinni dirawat di rumah anaknya di Desa Nowa dengan luka bakar pada tangan dan kakinya. “Kondisi Ina Hejo
(sapaan akrab St Hajar), juga memprihatinkan,” katanya. Kapolsek Woja, Ipda Abdul Haris yang dikonfirmasi terpisah membenarkan kematian Niken Ardian saat mendapat perawatan di RSUP NTB. Itu tidak lepas dari luka bakar yang dialami Niken yang mencapai 70 persen dari tubuhnya. Sementara St Hajar dan Ilyas yang ikut menjadi korban kebakaran, tidak diketahui kondisinya. “Kita hanya fokus pada Niken yang kondisi kebakarannya sampai 70 persen dan menangkap pelaku pembakaran. Kalau korban kebakaran lain, kita kurang monitor,” ungkap Abdul Haris. PS Paur Sub Bag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah yang dikonfirmasi terkait kasus pembakaran rumah milik Nurwahidah, pengirim TKW di Desa Bara Dompu oleh Art alias Rio, saat ini masih dalam proses penyidikan di Polres Dompu. “Tetap lanjut dan sedang dalam proses (penyidikan),” kata Hujaifah. (ula)
Ratusan Peserta Lulus ”Passing Grade” Belum Aman Taliwang (Suara NTB) 792 peserta yang dinyatakan memenuhi passing grade (nilai ambang batas) di seleksi kompetensi dasar pada penerimaan CPNS tahun 2020 belum dinyatakan aman. Hal ini terjadi lantaran mereka harus mengikuti tes tahap selanjutnya yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Peluang peserta untuk bisa menjadi CPNS juga diperberat dengan jumlah formasi yang disiapkan sebanyak 105 orang saja. “Memang peserta yang lulus passing grade di SKD masih belum aman, karena harus mengikuti seleksi tahap selanjutnya yakni SKB. Kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan SKB karena masih dilakukan pengolahan data. Tetapi untuk peserta yang akan mengikuti SKB nanti akan diumumkan secara serentak tanggal 22-23 Maret,” ungkap Kepala Badan
Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S. So., M.Si kepada Suara NTB, Senin (9/3). Dikatakannya, secara keseluruhan proses pelaksanaan tes SKD berjalan lancar dan diharapkan di pelaksanaan tes SKB nantinya juga sama. Dari 792 orang yang dinyatakan lulus passing grade nantinya akan diambil minimal lima orang dengan nilai tertinggi sesuai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan untuk mengikuti tes tahap selanjutnya. Hanya saja untuk kepastian angka yang akan mengikuti SKB, belum bisa disimpulkan untuk saat ini karena harus menunggu selesainya tahap rekonsiliasi yang akan dilakukan pada tanggal 11-13 mendatang. Kendati demikian, pihaknya tetap berharap supaya para peserta yang akan mengikuti SKB bisa mempersiapkan diri sesegera mungkin, sehingga pada
saat pelaksanaan tes nantinya bisa memberikan hasil yang maksimal. Terutama para peserta yang berasal dari KSB sebanyak 420 orang, 204 orang dari kabupaten Sumbawa dan selebihnya dari pulau Lombok dan daerah lainnya. Dengan banyaknya masyarakat KSB yang lulus passing grade diharapkan terus berlanjut ke tahap berikutnya sampai dengan penetapan nanti. Sehingga ketersediaan pegawai PNS dari penduduk lokal KSB bisa bertambah setiap tahunnya. “Kami sangat bersyukur 50 persen peserta yang lulus adalah putra/putri terbaik KSB sehingga diharapkan bisa berperan bagi pembangunan daerah. Kami juga tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan calo dan janji-janji untuk diloloskan menjadi PNS supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari,” pungkasnya. (ils)
gakui tengah terjadinya kelangkaan masker tersebut. Kondisi ini tidak saja berlaku di Dompu, melainkan pada sejumlah wilayah lain di NTB. Tingginya permintaan itu, menurut dia, sebatas untuk berjaga-jaga saja. Tetapi untuk dikhawatirkan secara berlebihan belum saatnya, sebab wilayah ini masih sangat jauh dari ancaman penyebaran virus Corona. “Kalau memang tersedia kita siapkan, tapi
Dikes juga sampai hari ini kekurangan stok,” ujarnya. Kalaupun ada stok yang tersisa, itu hanya diprioritaskan bagi petugas dan pasienpasien yang membutuhkan saja. Sementara untuk didrop khusus ke toko obat dan apotik agar bisa mengatisipasi penyebaran virus Corona tidak cukup memadai. “Kalau masker untuk siaga Corona ndak ada, Dompu kan masih aman juga,” tandasnya. (jun)
Sekdes Rababaka Diperiksa Penyidik Dompu (Suara NTB) – Sekretaris Desa (Sekdes) Rababaka, Linda Sulistina diperiksa penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Senin (9/3). Pemeriksaan perdananya di tahap penyidikan kasus dugaan korupsi DD/ ADD tahun 2018 itu, bertujuan mengungkap siapa sebetulnya aktor di balik kejahatan yang telah merugikan keuangan negara hingga Rp400 juta tersebut. Kasi Pidsus Kejari Dompu, M Isa Ansyori, SH., kepada Suara NTB disela pemeriksaan menjelaskan, agenda ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah dilakukan pada tahap penyelidikan sebelumnya. Namun, fokus utamanya yakni mengungkap siapa pelaku yang bertanggungjawab atas munculnya perbuatan pidana ini. “Tidak saja fokus pada terjadinya perbuatan pidana kemudian timbul kerugian negara. Tetapi kita mencari dalam pendalaman ini pelakunya siapa,” ungkapnya. Mengingat perkara dugaan korupsi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan aparat desa, ditegaskannya penting mereka untuk dihadirkan semua. Sehingga diketahui apa sebetulnya yang terjadi di Desa
Rababaka, baik dalam pelaksanaan program fisik dan non fisik maupun tugas serta tanggungjawab masing-masing. Dengan begitu, aktor intelektual di balik kejahatan yang telah merugikan keuangan negara ratusan juta berdasarkan LHP Inspektorat ini, akan bisa diungkap. “Karena ini kaitan dengan aparat desa, tentu disana ada tugas dan tanggungjawab. Apakah itu sudah dilaksanakan, kalau memang tidak kenapa. Apakah ada perintah dari orang, sehingga nanti ketemu ujungnya siapa aktor intelektual dari terjadinya kerugian negera ini,” jelasnya. Pemeriksaan Linda Sulistina, tambah M Isa Ansyori, mulanya diagendakan setelah menggali keterangan dari Bendahara Desa Rababaka, Yuli. Namun karena terkendala kondisi kesehatannya langkah itu terpaksa harus ditunda. Untuk selanjutnya agenda pemeriksaan dijadwalkan bagi Kaur Keuangan sebelum kemudian sejumlah perangkat terkait dalam kasus dugaan korupsi DD/ADD tahun 2018 ini. “Mudah-mudahan besok (hari ini) Kaur Keuangan datang. Sebenarnya bendahara yang pertama, cuma masih sakit. Kalau kita tunggu itu lambat kita,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
DIPERIKSA – Sekretaris Desa (Sekdes) Rababaka, saat menuju ruang pemeriksaan tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu, Senin (9/3).
POLHUKAM
SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2020
Halaman 8
Tentukan Arah Dukungan di Mataram, PPP Tunggu Hasil Musda Golkar Mataram (Suara NTB) – PPP sampai dengan saat ini masih belum memutuskan arah dukungannya di Pilkada Kota Mataram 2020. Sebab dinamika politik di Kota Mataram dinilai masih berlangsung dinamis, sehingga peluang terjadinya perubahan-perubahan politik masih terbuka. Karena itu PPP juga belum mau tergesa-gesa memutuskan dukungannya. Ketua Desk Pilkada DPW PPP NTB, H. Muzihir yang dikonfirmasi, Senin (9/3) kemarin usai rapat paripurna di DPRD NTB, mengakui jika partainya masih mengikuti dinamika politik yang terjadi di Kota Mataram. Karena terus bergerak di-
namis, maka PPP cukup berhati-hati untuk memutuskan. “Mataram, kita belum, masih dalam posisi menunggu situsi dan kondisi perkembangan politik, kita tunggu saja, ini sedang berposes,” ujar Muzihir kepada Wartawan.
Jaksa Banding Vonis Sahyan
(Suara NTB/why)
Mataram (Suara NTB) – Vonis penjara enam bulan 22 hari Kades Lingsar nonaktif, Sahyan masih mengganjal bagi jaksa penuntut umum. Terdakwa korupsi dana CSR PDAM Giri Menang itu sebelumnya dituntut satu tahun sembilan bulan penjara. Jaksa memilih jalur upaya hukum lanjutan. “Sudah kita nyatakan banding,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram Wayan Suryawan, Senin (9/3) kemarin ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya, vonis hakim tersebut belum sesuai dengan rasa keadilan. menurut SOP kejaksaan, vonis itu juga masih jauh dari 2/3 dari tuntutan yang sudah diajukan. Dalam pertimbangannya, hakim menambahkan penerapan hukum pasal 12A UU Tipikor, yang mengatur korupsi dengan nilai di bawah Rp50 juta. “Tidak mempertimbangkan perhitungan ahli,” ujarnya. Kerugian negara yang dihitung majelis hakim sebesar Rp5 juta. Sementara jaksa tetap meyakini kerugiannya total sebesar Rp165 juta. Dana CSR itu langsung dipakai Sahyan untuk merealisasikan program 100 hari janji kampanyenya. “Uang itu kan masuk dalam pendapatan desa. Penggunaannya tanpa dibahas dulu sehingga audit menyatakan total loss,” terangnya. Sepekan sebelumnya, Sahyan dijatuhi hukuman lebih ringan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Terdakwa korupsi dana CSR PDAM Giri Menang ini hanya dijatuhi vonis penjara selama 6 bulan 22 hari. Hakim menjatuhkan vonis berdasarkan pasal 12A juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP, untuk korupsi yang nilainya paling banyak Rp5 juta. Sahyan divonis untuk mengganti kerugian negara sejumlah tersebut. kerugian negara dalam kasus itu sejumlah Rp5 juta karena dihitung dari actual loss. Dalam persidangan, terungkap bahwa terdakwa Sahyan menggunakan uang tersebut sesuai dengan isi MoU antara Desa Lingsar dengan PDAM Giri Menang yang diteken awal 2019 lalu. MoU menyebut alokasinya 40 persen untuk lingkungan, 30 persen untuk mendukung kegiatan ekonomi, dan 30 persen untuk kegiatan sosial. Kades membuat Rencana Penggunaan Dana sesuai dengan MoU yang disepaWayan Suryawan kati. (why)
Nasdem Pastikan Tak Ada Koalisi Biru di Bima Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bima, Raihan Anwar memastikan tidak ada koalisi biru yang terbangun untuk Pilkada Bima 2020. Pasalnya, Nasdem Bima sedang dalam proses survei, sehingga belum memutuskan arah dukungannya dan juga partai mitra koalisi. “Proses yang sedang berjalan di Nasdem sekarang itu sedang survei, nanti tanggal 15 Maret akan ke luar hasil surveinya. Jadi ndak ada istilah itu di Nasdem Bima ini, koalisi biru, koalisi merah, koalisi kuning, karena bukan itu prosedurnya,” tegas Raihan saat ditemui di DPRD NTB, Senin (9/3). Hal itu ditegaskan Raihan lantaran sejumlah partai politik mengklaim Nasdem sebagai bagian dari partai koalisi mereka. Salah satunya disebut-sebut yakni koalisi biru, yang digalang oleh tiga partai politik yaitu, Demokrat, Nasdem dan PAN. “Kemungkinan di Mataram koalisi biru itu ya, tapi tidak ada di Bima. Macam mana koalisi biru, ndak ada itu, karena tidak ada prosedur semacam itu di Partai Nasdem. Kecuali sudah ke luar rekomendasi DPP,” ujarnya. Jikapun ada komunkasi tiga parpol tersebut dalam rangka membangun koalisi menghadapi Pilkada serentak 2020 di tujuh kabupaten/kota di NTB, kata Raihan itu pada level pimpinan DPW. Namun yang pasti untuk Bima sampai saat ini belum ada kesepakatan apapun yang sudah terbangun. “Ada omong-omong ditingkatan wilayah ya, karena itu levelnya pimpinan di atas saya. Tapi tidak ada kesepakatan, masih semacam komunikasi informal itu, ngobrol-ngobrol saling tanya. Kalau istilah kita sedang jalani mekanisme partai yang diatur dalam PO,” tegasnya. Disebutkan Raihan, saat ini partainya sedang melakukan survei terhadap tiga figur yang sudah diplenokan. Mereka adalah Indah Dhamayanti Putri (IDP) kemudian H. Syafrudin dan juga Iman. Tahapan belum sampai memutuskan arah dukungan dan juga koalisi. Sebelumnya Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar memastikan bahwa untuk Pilkada Bima PAN akan menjalin koalisi dengan Nasdem dan Demokrat, sebagai bentuk kesepakatan koalisi biru yang dibangun ketiga partai dan akan diupayakan bisa terbangun di tujuh daerah di NTB yang melaksanakan Pilkada serenRaihan Anwar tak 2020. (ndi)
(Suara NTB/ndi)
Sebelumnya, PPP santer disebut-sebut akan menjatuhkan dukungannya kepada pasangan Makmur - Ahda. Lantaran merekalah yang dinilai memenuhi kriteria figur yang diinginkan oleh PPP. Sehingga kans Makmur - Ahda
dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat lain. Selain itu, diketahui itu juga pasangan Makmur-Ahda sudah memastikan diusung oleh koalisi tiga partai yakni, Gerindra, PKB dan PKPI. Akan tetapi secara mengejutkan PPP kini justru sedang menaruh perhatian kepada dinamika politik di Partai Golkar. “Ya kita tunggu Musda (DPD I) Golkar, karena bisa jadi kan Pak Ahyar ketuanya, kan masak anaknya (Ahda) mau dibuang. Karena itu tung-
gu Musda Golkar kalau Mataram,” jawab Muzihir. PPP nampaknya melihat peluang terjadinya perubahan dinamika politik Pilkada dalam internal Golkar terbuka terjadi, jika terjadi pergantian kepemimpinan di tubuh Golkar NTB yang akan ditentukan dalam Musda mendatang. Dari tujuh kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada, memang baru beberapa daerah saja yang sudah mendekati kepastian soal arah dukungan, seperti di Kabupat-
en Lombok Utara, Sumbawa Barat dan Bima. Sementara daerah lain belum. “Rkomendasi ini dibawa ke Jakarta, ada yang memang satu calon itu yang dikirim, karena itu yang mendekati pasti kan, karena tidak ada pilihan, seperti KLU, KSB, Bima, yang lain ini belum jelas, karena lebih dari satu calon, termasuk kota Mataram,” pungkasnya. (ndi)
H. Muzihir (Suara NTB/dok)
POMADE - Kasatresnarkoba Polresta Mataram Kadek Adi Budi Astawa (kiri) didampingi Kasubbag Humas Polresta Mataram Anggraini menunjukkan barang bukti pomade tanpa izin edar, Senin (9/3) kemarin.
(Suara NTB/why)
Polisi Amankan Penjual Pomade Tanpa Izin Edar Mataram (Suara NTB) – Pomade sudah jadi gaya hidup kekinian para pria. Ada saja yang memanfaatkan kesempatan. Seorang penjaga kos, ZM (30) diduga menjual pomade tanpa izin edar alias bodong. Per kalengnya, dia meraup untung Rp15-20 ribu. Aktivitas dagangnya sejak tahun 2014 itu berujung kantor polisi. “Kami mengaman-
kan ZM ini karena diduga menjual produk kosmetik rambut tanpa izin edar,” ungkap Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, Senin (9/3) kemarin. Sehari-hari, ZM menjaga indekos di Jalan Swadaya I, Kekalik Jaya, Sekarbela, Kota Mataram. di tempat itu lah ZM digerebek kemarin siang. Polisi menyita ratusan kaleng po-
made siap jual. “Kami amankan 219 cup pomade berbagai mereka. Diantaranya ada 60 cup tidak ada merek,” sebutnya. Cup berisi gel berbahan dasar air dan minyak diduga akan diberi merek belakangan. Dari yang disita itu mereknya antara lain Deuz Manggo Mix, The Keys Pomade, Santos Rhomeo Authentic Pomade, Full Pomade, dan Red Box Po-
made. Pada kemasannya tidak tercantum berat bersih, bahan pembuatan, kandungan isi, lokasi pembuatan, kode produksi, dan tanggal kadaluarsa. Juga tanpa nomor registrasi BBPOM. “Dugaan pasal yang kami sangkakan yakni UU Kesehatan,” kata Adi. ZM, sambung Adi, sudah menjual kosmetik rambut itu sejak tahun 2014. Media pen-
jualannya langsung ke pribadi-pribadi juga lewat online. “Keuntungan kisaran Rp14 ribu sampai Rp20 ribu,” ungkapnya. Pomade tanpa izin edar itu dipesan ZM dari Jakarta dan Surabaya. Barang datang lewat pengiriman paket kilat. “Yang bersangkutan masih kita periksa untuk kita dalami lagi kegiatannya dia,” pungkas Adi. (why)
Dinamika Pilkada Sumbawa
Hasto Minta Kader PDIP NTB Setop Saling Serang di Media
(Suara NTB/why)
PELIMPAHAN - Mantan bendahara PT Tripat Abdurrazak (kedua kanan) didampingi penasihat hukumnya Edi Kurniadi (paling kanan) sedang mengurus administrasi pelimpahan tahap dua di Kantor Kejari Mataram, Senin (9/3) kemarin.
Pelimpahan Tersangka Kasus LCC
Bongkar Semua di Pengadilan Mataram (Suara NTB) – Mantan bendahara PT Tripat Abdurrazak menjalani pelimpahan tahap dua kasus dugaan korupsi pengelolaan Lombok City Center Narmada, Senin (9/3) kemarin. Razak bakal menyusul mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi ke pengadilan. Penyidikan kasusnya sudah selesai. Razak menjalani proses administrasi pelimpahan tahap dua di Kantor Kejari Mataram didampingi penasihat hukumnya, Edi Kurniadie. Pria yang sempat kabur ini kasusnya naik ke tahap penuntutan. “Nanti akan kita ungkap semuanya di persidangan,” kata Edi. Kliennya sudah memantapkan diri untuk mengikuti persidangan. Razak merupakan mantan bendahara yang mengetahui aliran dana masuk dan dana keluar PT Tripat. Dalam hal ini penggunaan dana PT Tri-
pat dalam pengelolaan Lombok City Center bersama PT Bliss Pembangunan Sejahtera (BPS). Terpisah, Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, pelimpahan tersangka Razak itu menyusul tersangka Azril. “Penyidikan kasusnya sudah selesai sehingga tersangka kita limpahkan ke jaksa penuntut umum,” terangnya. Kepala Kejari Mataram Yusuf menerangkan, pihaknya sudah menyelesaikan proses pelimpahan tersangka dan barang bukti Razak. Razak dikembalikan ke Lapas Mataram. “Kami lanjutkan penahanannya,” tegasnya. Penahanan itu, sambung dia, berlaku untuk 20 hari ke depan. “Dalam tempo kurang dari itu, berkasnya akan kita limpahkan ke pengadilan. Kalau yang Azril sudah dilimpahkan,” kata Yusuf. Razak disangka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU
Tipikor. Razak diduga bekerjasama dengan Azril menyalahgunakan kewenangannya di PT Tripat, yang sahamnya dimiliki Pemkab Lombok Barat. PT Tripat pada tahun 2013 mendapat suntikan modal sebesar Rp1,7 miliar untuk mengelola Lombok City Center di Narmada, Lombok Barat. Dana penyertaan modal PT Tripat dipakai untuk kerjasama operasional LCC bersama PT BPS. Audit Inspektorat Lombok Barat menemukan indikasi kerugian negara Rp502,2 juta. Sementara, dugaan korupsi juga pada ganti rugi bangunan Dinas Pertanian Lombok Barat di lahan pusat perbelanjaan tersebut. Dana ganti rugi Rp2,7 miliar. Diduga tidak Sebesar Rp665,2 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Uang tersebut dipinjam Azril diduga untuk kepentingan pribadinya. (why)
Mataram (Suara NTB) Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto meminta kepada semua kader PDI-P di NTB untuk tidak lagi saling serang dan perang opini di media massa. Seruan itu dikeluarkan Hasto untuk menyikapi dinamika perpolitikan di NTB yang kini tengah menghangat, jelang Pilkada serentak 2020, khususnya di Pilkada Sumbawa. “Semua aktivitas politik saya pantau langsung dari DPP. Jadi baiknya, dinamika yang terjadi itu disudahi dan enggak baik diteruskan. Apalagi, hanya soal rekomendasi dukungan partai,” tegas Hasto saat menutup Rakerda I DPD PDIP NTB di Mataram, Sabtu (7/3) malam, lalu. Menurut Hasto, kebijakan untuk menentukan siapa kader yang akan diusung di Pilkada serentak 2020 merupakan ranah dari Ketua Umum DPP PDIP Hj. Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu, setiap kader itu diharuskan tegak lurus pada kebijakan partai. “Jadi, sebelum terbit rekomendasi, tentu DPP akan melakukan berbagai langkah dan mekanisme. Salah satunya, survei. Makanya, jangan sekali sekali beropini yang macammacam tentang DPP dan lainnya. Karena semua itu masih berproses dan masih dilakukan pengkajian,” kata Hasto. Ia menuturkan, ketimbang kader menghabiskan energi saling serang di media, sebaiknya energi yang ada itu dicurahkan untuk mendengar keluhan masyarakat kecil. Hal itu menyusul, PDIP yang kini sudah bermertamorfosis sebagai partai pelopor, maka salah satu hal utama adalah
meningkatkan kedisiplinan. Terutama dalam berpikir yang memerlukan pemahaman ideologi. “Sekali lagi saya mengharapkan, semua kader tidak saling menyerang. Tapi, fokus pada kerja bersama rakyat. Menangis dan menderitalah bersama rakyat, itu lebih terhormat dan mulia daripada kita sibuk saling serang,” tandas Hasto Kristiyanto dihadapan kader PDIP se-NTB. Sementara itu, Wakil Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah juga menyampaikan pentingnya membangun soliditas kader partai, dengan mempedomani nilai-nilai Pancasila. Apalagi, di NTB akan menghadapi Pilkada Serentak tahun 2020 di tujuh kabupaten/kota. Oleh karena itu, membumikan Pancasila dengan mengenalkan ajaran Bung Karno sebagai bapak bangsa menjadi pekerjaan wajib yang harus dilakukan oleh kader PDIP di semua tingkatan. “Kobarkan semangat Pancasila dengan terus membumikannya lewat batin, pemikiran dan gerakan. Insya Allah, jika konsep dan pemikiran Bung Karno kita teladani secara utuh, maka target memenangi Pilkada, Pileg dan Pilpres itu adalah hal yang mudah kita lakukan,” tegasnya. Menurut Basarah, tidak ada bangsa yang menjadi besar dengan menjiplak ideologi atau falsafah bangsa lain yang tidak sesuai dengan akar budaya dan adat istiadatnya. “Paling sederhana saja. Keluarga, di rumah, punya falsafah keluarganya masing-masing, dengan nilai, dan sebagainya. Di situlah, keluarga tumbuh dan besar,” kata dia. (ndi)
SUARA NTB
Selasa, 10 Maret 2020
Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat melalui Dinas Kesehatan bersama Dikes Provinsi NTB melakukan sosialisasi langkah pencegahan dan penanganan virus Corona (Covid-19) Senin (9/3) kemarin. Langkah ini sebagai bentuk kesiapsiagaan Pemda terhadap wabah virus yang mulai masuk di Indonesia tersebut. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid dalam arahannya mengingatkan agar masyarakat Lobar tidak perlu panik dengan merebaknya virus corona. “Waspada sangat penting, namun, panik, tidak perlu dan harus dihindari,” ujar bupati dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, Dr H Baehaqi. Bangsa Indonesia, lanjut bupati, saat ini sedang mengalami keresahan terkait merebaknya wabah virus Corona atau Covid -19. Meskipun sampai saat ini di Kabupaten Lombok Barat belum ada laporan tentang adanya pasien yang terjangkit virus corana. Dalam menghadapi isu ini, pesan bupati, masyarakat tidak perlu resah dan lebih melakukan proteksi diri ataupun pencegahan supaya tidak terkena virus Corona melalui pola perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini, sesuai dengan instruksi Gubernur NTB terkait bagaimana cara kita menyikapi Corona yaitu jangan panic. Waspada bila muncul gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan demam, serta segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu juga melalui pola hidup sehat seperti rajin cuci tangan menggunakan sabun antiseptic, menghindari memegang area muka, mulut, hidung bila tangan belum dicuci, dan menggunakan masker (terutama bagi orang yang sedang sakit saluran pernafasan). Upaya pencegahan lain juga dengan makan dan minum teratur yang bergizi, tidak memakan daging yang tidak dimasak, tidur dan istirahat cukup, menghindari konsumsi minuman beralkohol, serta tidak merokok karena dapat menurunkan daya imunitas tubuh. Sekda Baehaqi, menambah pesan bupati, mengingatkan salah satu wujud kepedulian terhadap kesehatan termasuk bagian dari upaya mencegah corona adalah melalui gerakan ‘Ijo, Nol Dedoro’. Gerakan ini merupakan tema dari hari ulang tahun (HUT) Lobar yang ke62 tahun 2020 yang berpuncak pada 17 April mendatang. “Ini juga sesuai dengan imbauan provinsi (NTB) tentang ‘zero waste’, tetapi kita menggunakan istilah Sasak, supaya
(Suara NTB/her)
Pemda Lobar Sosialisasikan Langkah Pencegahan dan Penanganan Corona
Sekda Lobar, H. Baehaqi bersama Kepala Dikes Provinsi didampingi Kepala Dikes Lobar, Hj. Ni Made Ambaryati
SOSIALISASI - Peserta sosialisasi Pencegahan Penularan Virus Corona (Covid-19) dan Pengembangan Posyandu Keluarga di Kabupaten Lombok Barat oleh Dinas Kesehatan Lobar tersebut. dipahami inak-inak (ibu-ibu), papuk-papuk (kakek-kakek dan neneknenek),” ujar Baehaqi. Dikatakan Baehaqi, 400 kepala sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) telah dikumpulkan untuk mensosialisasikan gerakan ‘Ijo Nol Dedoro’, dengan menyediakan fasilitas memilah sampah organik dan non organik. Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, dalam paparannya menjelaskan covid merupakan kepanjangan dari corona virus disease, sedangkan 19 mewakili tahun munculnya virus yaitu 2019. “Covid nama penyakitnya, corona nama virusnya,” jelas kadikes. Corona, jelas kadikes, bukanlah virus corona yang pertama, tetapi ada juga SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) dan MERS (Middle East Respiratory Syndrome). “Jadi Corona virus ini tidak sendiri-sendiri, banyak sepupu-sepupunya, yang di Cina merupakan corona virus yang ke-7,” ujar Nurhandini. Dalam konteks Indonesia, sebut Nurhandini, dengan ditemukannya 6 pasien Corona, maka sudah termasuk kejadian luar biasa nasional sehingga NTB termasuk Lombok Barat juga merupakan kejadian luar biasa.
Nurhandini berpesan agar menghindari kontak dengan binatang yang menjadi penyebab Corona. “Corona ini penyebabnya biasanya binatang, corona yang di Cina penyebabnya diduga adalah kelelawar, sementara yang MERS Covid di Timur Tengah penyebabnya adalah onta,” ujarnya. Sampai saat ini, kata Kadikes, belum ditemukan vaksin untuk corona padahal corona sudah menyebar ke 50 negara. “Corona sudah menyebar ke 50 negara, tren nya saat ini kasus di Cina menurun, tapi di luar Cina naik. Hampir semua benua sudah kena, sehingga status saat ini masih disebut endemic,” tuturnya. Bila seluruh benua kena termasuk Afrika yang saat ini satu-satunya benua yang belum terkena, maka akan disebut pandemi. Kepala Dinas Kesehatan Lobar, drg Hj Ni Made Ambaryati menjelaskan acara sosialisasi mengundang 160 orang yaitu dari OPD se-Lobar, DPRD khususnya Komisi IV, 10 camat, PKK, gabungan organisasi wanita (GOW), IISWARA, kepala-kepala Puskesamas, dari Dinas Kesehatan Lobar 25 orang, dan para da’i kesehatan. Hadir juga Ketua Tim Penggerak PKK Lombok Barat, Hj Khaeratun Fauzan Khalid. (her/*)
Halaman 9
Perkuat Desa Wisata
Dispar Lobar Kembangkan Pariwisata Terintegrasi desa-desa wisata yang ada. Se- lainnya sehingga muncul kebersaGiri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat melalui jauh ini ada 53 desa wisata na- maan semua kepala OPD. “ArtiDinas Pariwisata mengembangkan mun belum semua maksimal. Pi- nya gibung atau keroyok bersapariwisata terintegrasi. Artinya, haknya terus memperkuat agar ma,” imbuhnya. Ia juga mencontoh pola pengembangan pariwisata dilaku- desa wisata. Karena itulah, kata kan bersama melibatkan semua dia, semua OPD akan terintergra- pengembangan wisata di daerah unsur. Mulai dari masyarakat, desa si mengembangkan dan mem- Banyuwangi. Hasil studi bandhingga OPD terkait sesuai dengan perkuat memperkuat desa-desa ing ke sana, dalam hal pariwisakewenangannya. Pengembangan wisata yang ada ini. Misalnya, ta dari sisi even dibuat semacam wisata terintegrasi ini juga dalam satu desa wisata punya destinasi tim kreator. Tim ini nanti akan membranding event-event rangka untuk memperkuat desa seperti di Sesaot maka dinas yang semula eventnya tingkat wisata yang sudah ada. Sejauh ini terkait seperti PU, desa wisata bisa ada 53 desa wisata yang sudah Disperindag, LH dikembangkan menjadi dibentuk, namun belum semua dan OPD lain event lebih besar. Karena akan berbuat maju sesuai dengan harapan. itu hasil FGD ini nantinUntuk menyatukan persepsi apa untuk ya akan disusun dalam dan komitmen terikat pariwisata mendukung suatu program kegiatan Terintegrasi tersebut, Dinas pari- desa wisata yang akan diusulkan wisata, Senin (9/3) kemarin me- sehingga nantinya ke Bappeda ngundang pihak terkait dalam fo- semua OPD dan sekda selaku rum grup diskusi (FGD) di aula merasa ikut ketua TAPD agar kantor dinas terkait. OPD terkait bertanggung masuk rencana bersama kades, Pokdarwis diun- jawab. Seperti kerja RKPD dang dalam FGD bertajuk “Pen- ditekankan Bupati, Pemda tahun ingkatan Kesejahteraan Masya- bahwa semua kepala depan. Seperti rakat melalui Pengembangan Pari- OPD harus menjadi apa kebutuhan kepala dispar, wisata Terintegrasi” tersebut. Pokdarwis Hadir dalam FGD tersebut Plt. menjadi kepala bisa Kadis pariwisata Hj Lale Prayat- dinas LH dan diusulkan ni, Kabid PSDM H.L.Muh Imam kepala OPD mungkin Safi’i, S.Sos., M.Si., serta jajaran. kapasitas Hadir pula Kepala Bappeda Plt Kadis Pariwisata Hj Lale Prayatni SDM. (her/*) Rusditah. Ditemui usai FGD tersebut, Lale menjelaskan pihaknya mulai menerapkan pola pengembangan pariwisata terintegrasi di Lobar. “Maksudnya terintegrasi semua pihak baik itu masyakarat, Pokdarwis dan OPD juga Ikut mengambil bagian dalam pengembangan pariwisata ini,” jelas Lale. Semua stakeholder terkait kata dia harus punya komitmen yang sama untuk ikut mengembangkan pariwisata. Dijelaskan, pihaknya akan Plt Kadispar bersama Kepala Bappeda Rusditah melakukan pendataan terhadap
Pokdarwis, kades dan OPD yang hadir dalam FGD yang diadakan Dispar kemarin
Perlu Atensi Pelarangan Kunjungan Dinas Perdagangan Gandeng dan Transit Wisatawan Italia PT. SMS Operasi Pasar
Tekan Harga Gula
Mataram (Suara NTB) Harga gula yang tembus hingga Rp18 ribu per kilogram, membuat Pemprov NTB bersama pihak swasta bergerak. Dinas Perdagangan Provinsi NTB bersama PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) menggelar Operasi Pasar (OP) di Pasar Bertais, Kota Mataram Senin (9/3). Harga gula pasir di pasar tersebut diketahui tembus hingga Rp 18ribu per kilogram. Menekan harga agar tidak terus merangkak naik, tim OP menjual gula dengan harga lebih murah. Menurut Farida, warga Bertais, dengan harga yang cukup mahal itu, membuatnya semakin kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Biasanya ia membeli gula pasir eceran Rp12 ribu, namun kali ini tembus hingga Rp18 ribu. Kehadiran OP tersebut membuatnya lega. “Soalnya harga-harga naik semua sekarang. Gula naik. Kalau ada begini (OP, red), mudah mudahan harga seterusnya kembali normal,” kata Farida. Sementara warga menyerbu OP tersebut. Hanya dalam beberapa jam, gula dan minyak goreng habis terjual. Gula pasir dijual Rp12 ribu, di bawah harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram. Sementara minyak goreng juga harganya Rp12 ribu. “Operasi Pasar ini dimaksudkan, kita ingin tekan harga gula yang melonjak hingga Rp16 ribu, jauh di atas HET,” kata Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj Putu Selly Andayani di lokasi OP. Selly menjelaskan, OP kemarin menggandeng PT SMS yang membangun pabrik di Dompu. Sebab gula di pasar modern sudah kosong, karena mereka mengambil gula dari pabrik-pabrik di Pulau Jawa. Meski PT SMS beroperasi di Kabupaten Dompu, namun dalam tiga bulan terakhir tidak berproduksi karena bahan baku habis. “Akhirnya PT. SMS minta izin impor raw sugar, sekarang sudah berproduksi,” katanya. Bersama PT SMS, pihaknya menjual gula langsung ke masyarakat, bahkan akan berlangsung seminggu berturut-tu-
Mataram (Suara NTB) – Keputusan Pemerintah Pusat melarang kunjungan ataupun transit wisatawan dari negara sumber penyebaran virus corona (Covid-19) seperti Iran, Italia, dan Korea Selatan diakui akan berpengaruh bagi sektor pariwisata, termasuk di NTB. Pasalnya, kunjungan wisatawan dari negara seperti Itali disebut cukup besar.
(Suara NTB/ist)
BERTAIS - Tim OP PT. SMS dengan Dinas Perdagangan saat operasi pasar di Bertais.
“Wisatawan Itali itu biasanya Mei-September sudah ramai. Jadi (keputusan) itu akan berpengaruh juga, karena (Itali) bagian dari wisatawan Eropa,” ujar Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, saat dikonfirmasi, Senin (9/3). Diterangkannya kebijakan pemerintah pusat tersebut membutuhkan respon dari pemerintah daerah. Terutama terkait beberapa persyaratan mengurus izin kunjung wisatawan seperti penyerahan surat keterangan sehat dari otoritas negara setempat dan tidak berasal dari daerah yang positif Covid-19. “Itali itu kan juga luas. Jadi daerah-daerah yang tidak posi-
tif mungkin masih bisa berkunjung,” ujar Dewantoro. Terlebih, pengurusan surat keterangan sehat yang bisa dilakukan oleh wisatawan juga bisa menjadi pertimbangan. “Itu perlu juga dilihat pemerintah daerah kita,” ujarnya. Menurut Dewantoro dalam satu periode kunjung, jumlah wisatawan Itali yang datang ke NTB bisa mencapai ribuan orang. Destinasi wisata favoritnya adalah kawasan Tiga Gili, terutama Gili Trawangan. Sebagai informasi, pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri melarang kunjungan atau transit wisatawan dari beberapa negara seperti Iran, Italia, dan Korea Selatan yang dinilai menjadi negara sumber penye-
baran Covid-19. Untuk Italia, pelarangan meliputi wisatawan dari wilayah Lombardy, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, dan Piedmont. Pelarangan sendiri mempertimbangkan posisi Italia sebagai zona merah penyebaran Covid-19. Dimana Italia menjagi negara Eropa dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu mencapai 3.089 kasus dengan jumlah korban meninggal mencapi 107 orang. Di sisi lain, untuk periode Maret disebutnya masih tergolong normal mengingat pergerakan dari travel agen masing berlangsung walau ada beberapa penurunan. Hal tersebut terbantu dengan kunjungan wisatawan domestik yang masih stabil. “Untuk domestik ini sudah ada pergerakan wisatawan yang ke Lombok. Jumlahnya lumayan sejak Januari kemarin,” ujar Dewantoro. Selain itu, keputusan pemerintah untuk memberikan diskon harga tiket pesawat hingga 50 persen disebut cukup membantu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik tersebut. Terkait penu-
runan okupansi hotel di kawasan pariwisata utama seperti Tiga Gili, diterangkan Dewantoro sebagai akibat perubahan tren wisatawan domestik. “Domestik ini ke Gili memang jarang menginap. Karena dia lewat Senggigi atau stay (menginap) di Mataram,” ujarnya. Kunjungan wisatawan ke Tiga Gili sendiri disebut Dewantoro lebih banyak bergantung pada pengerakan wisatawan mancanegara dari Bali. Mengingat geliat pariwisata di Bali tengah mengalami penurunan signifikan karena kasus corona, maka penurunan okupansi hotel disebut memang bisa terjadi. “Kalau di Gili mereka utamanya (menggarap) pasar dai Bali, itu yang wisatawan mancanegara. Domestik ini kebanyakan menginap di kota (Mataram,” ujarnya. Kunjungan wisatawan domestik sendiri disebut cukup menguntungkan. Mengingat pengaruhnya terhadap sektor UMKM, terutama usaha oleholeh. “Mereka ini suka belanja, jadi UMKM kita untung juga,” pungkasnya. (bay)
Residivis Curi Motor untuk Biaya Nikah (Suara NTB/ist)
DOMPU - Tim OP di salah satu pasar tradisional di Kabupaten Dompu rut di seluruh NTB. Dalam setiap OP, perusahaan mendroping 500 kilogram gula di tiap titik. Lokasi yang dipilih adalah permukiman padat penduduk. Setiap warga hanya boleh membeli maksimal 5 kg gula. Sementara Muhammad Hariyanto dari PT. SMS menjelaskan, keterlibatan dalam OP itu sebagai salah satu dukungan pihaknya kepada Pemprov NTB dan masyarakat NTB umumnya. “Kami ada di sini tentu untuk memberi sebaik baik manfaat bagi NTB, karena itu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sini khususnya gula akan kami coba penuhi dengan produk gula Tambora,” kata Haryanto. Tidak hanya sepekan berturut turut, jika ada per-
mintaan OP diperpanjang sampai harga gula stabil, maka pihaknya siap memperpanjang. “Kami masih diminta untuk memperpanjang masa OP, terutama saat menjelang Ramadhan,” ujarnya. Pada kesempatan itu, dia menjelaskan, tahun 2020 pihaknya fokus pengembangan lahan untuk penanaman tebu. Saat proses pengembangan ini berjalan, ia tetap berharap dukungan pemerintah provinsi, Pemkab Dompu, pemerintah desa dan partisipasi warga. Jika program ini terus berjalan, maka ketergantungan terhadap gula impor akan semakin berkurang. “Swasembada gula bukanlah impian kosong. Kita mampu bergerak ke arah itu,” pungkasnya. (ars/*)
Mataram (Suara NTB) – Lima kali dipenjara belum membuat Dayat (20) jera. Awalnya dia belajar mencuri tabung gas. Sudah beralih menyasar ponsel. Paling terkini, dia dengan mencuri motor. Dua bulan usai keluar dari penjara. “Untuk makan. Belanja. Sama biaya nikah,” kata Dayat menjawab pertanyaan Kapolsek Ampenan, AKP M Nasrullah, Senin (9/3). “Saya mau nikah setelah lebaran ini,” imbuhnya. Dayat ditangkap kemarin di indekos di Bintaro, Ampenan, Mataram, saat mengunjungi kekasihnya. “Pacarnya tidak tahu kalau dia sudah melakukan pencurian,” kata Nasrul. Sehari sebelumnya, Dayat pulang membawa makanan. Juga poketan sabu. Kekasihnya tidak tahu kalau itu dibeli dari hasil menjual motor yang diduga curian. Dayat, kata Kapolsek, diduga mencuri motor di Jalan Yos Sudarso Gang Bandung, Bintaro, Ampenan, Mataram. Tidak jauh dari lokasi indekos tersebut. Polisi yakin Dayat pelakunya. Wajah Dayat terekam jelas di rekaman CCTV rumah korban. “Dia masuk ke rumah dengan mencongkel jendela,” ungkap Nasrul. Di dalam rumah, Dayat mengambil ponsel Samsung S6+. Kunci motor yang teronggok di meja pun diambil. Kunci itu membuat Dayat mudah mem-
(Suara NTB/why)
TERSANGKA - Kapolsek Ampenan M Nasrullah (kiri) Senin (9/3) menunjukkan tersangka dan barang bukti pencurian motor TKP Bintaro, Ampenan, Mataram. bawa kabur Honda Scoopy DR 3183 CJ milik korban. “Dia beraksi sendiri. Motor kemudian dijual di Narmada (Lombok Barat) seharga Rp1 juta,” terangnya. Dayat yang mengaku mau menikahi kekasihnya usai lebaran Idul Fitri nanti ini baru keluar dari penjara Januari lalu. Nasrul mengatakan,
Dayat sudah lima kali berurusan dengan polisi. Semuanya kasus pencurian. “Dia mulai kita tangani sejak umur 13 tahun. Awalnya dulu karena kasus pencurian tabung gas. Lalu curi HP. Yang sekarang kita tangkap ini kasusnya yang kelima,” tandas Nasrul. (why)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2020
Halaman 10
Kini Tak Harus Lewat Surabaya Gelar US Berbasis Komputer SEJUMLAH sekolah mulai menerapkan Ujian Sekolah (US) berbasis komputer dalam beberapa tahun terakhir. Cara itu dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan era teknologi, serta meminimalisir penggunaan kertas. Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti ditemui Senin (9/3) mengatakan, SMAN 8 Mataram melaksanakan US berbasis komputer atau computer base test (CBT) di tahun 2020 ini. SMAN 8 Mataram telah melaksanakan US berbasis komputer sejak tahun 2019 lalu. “Kami menggunakan komputer dan telepon pintar (smart phone) secara offline, kami memakai sinyal yang dipecah ke ruangan-ruangan. Bukan menggunakan sistem android,” katanya. Sebanyak 15 ruangan digunakan dengan kapasitasnya sinyal sekitar 25 siswa di satu ruangan. Suprapti mengatakan, segala persiapan sudah berjalan baik, apalagi sudah digunakan saat Penilaian Akhir Semester (PAS) lalu. US bagi SMA akan dilaksanakan pada bulan Maret ini, saat ini pihaknya tengah menyusun soal US. Sarana yang digunakan berasal dari smart phone milik siswa dan komputer sebanyak 55 unit bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas pendukung. Suprapti meyakini melalui US berbasis komputer siswa akan lebih jujur dalam mengerjakan soal, karena sistem yang digunakan secara offline. “Konsepnya dengan 50 soal untuk IPS dan 40 soal untuk IPA. Tidak mungkin dia dengan waktu dua jam bisa untuk mencontek,” katanya. Pelaksanaan US berbasis komputer ini memberikan banyak kemudahan bagi sekolah, antara lain memudahkan guru dalam proses penilaian. Juga untuk mengejar pendidikan berbasis milenial dengan penggunaan teknologi informasi. “Selain itu kita mengurangi penggunaan kertas, bahkan nol kertas, mendukung program zero waste juga,” kata Suprapti. Selama ini pelaksanaan ujian sekolah atau penilaian akhir semester berbasis komputer di SMAN 8 Mataram berjalan lancar. “Selama ini berjalan lancar, yang jelas gurunya harus pandai-pandai memasukan soal ke server yang dipakai untuk US,” pungkas Suprapti. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Purni Susanto, S.Pd, M.Ed., dihubungi terpisah mengatakan pelaksanaan US berbasis komputer sangat diperbolehkan. “Karena ujian berbasis komputer pengaturannya sudah jelas. Tujuannya untuk menghemat waktu, tenaga, anggaran, dan juga meningkatkan kualitas ujian itu sendiri dari sisi kejujuran atau integritas,” jelasnya. Ketika ditanya mengenai berapa sekolah yang melaksanakan US berbasis komputer, Purni mengatakan pihaknya tidak mengkoordinir pelaksanaan US seperti Ujian Nasional. US diserahkan kepada sekolah. Sekolah yang membuat kisikisi dan bentuk penilaian sesuai kemampuan yang ada dan ketersediaan SDM, termasuk melihat karakteristik pelajaran. “Karena US diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, maka Dinas tidak melakukan pendataan sekolah yang melaksanakan US berbasis komputer dan mana yang tidak. Sekolah merdeka dan tidak diintervensi dinas,” Hj. Suprapti jelas Purni. (ron)
UIN Jadi Koordinator Kopertais Wilayah XIV Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram kini diamanahkan Kementerian Agama sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)/ Kopertais Wilayah XIV yang meliputi wilayah Provinsi NTB, NTT dan Bali. SK Kopertais tersebut diserahkan langsung pada hari tanggal 2 Maret lalu oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Prof .Dr .Phil Kamaruddin Amin MA dan diterima oleh Rektor Dr. H. Mutawali di Jakarta. Prof. Mutawali menyebut tugas dari Kopertais di antaranya yaitu membantu tugas Dirjen Pendis dalam melaku-
Mataram (Suara NTB) Fakultas Peternakan Universitas Mataram (Unram) bekerjasama dengan BPTP NTB dan Indobeef Project berupaya untuk membantu kelompok peternak di enam kabupaten meningkatkan kemampuan produktivitasnya. “Kerjasama di ilakukan di enam kabupaten yakni Lombok Utara, Loteng, Lotim, Sumbawa, Dompu dan KSB,” demikian disampaikan Dekan Fakultas Peternakan Unram Dr. Ir. Maskur ditemui, Senin (9/3). Sebagai implementasi pertama atas kerjasama ini dilakukan di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan yang dimulai 5 Maret lalu itu dilangsungkan Workshop Scaling Institution. “Jadi Kegiatan ini dalm rangka meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan peternak kecil,” ujarnya menjelaskan. Para peternak yang berasal dari berbagai kelompok peternak ini diberikan pemahaman menyeluruh terkait dengan dunia peternakan. Kelompok-kelompok peternak ini juga diajarkan untuk membuat visi misi. Selanjutnya diberikan pemahaman membuat program kerja untuk mencapai visi misi tersebut. “Kita buat visi misinya dulu. Buat visinya dulu. Lalu kita buatkan program kerja untuk mencapai visi misinya. Langsung kita bawakan institusi peternaknya. Termasuk menghubungkan dengan aparatur desa karena ada dana desanya. Intinya dengan kegiatan Indobeef ini untuk tingkatkan kesejahteraan peternak,” tambah Maskur. Selain itu Fakultas Peternakan dan BTPT juga menyasar institusi peternakan seperti Dinas Peternakan Kabupaten, sehingga tidak saja kelompok peternak yang diberikan pemahaman melainkan juga dilakukan penguatan institusi peternakan lewat Workshop Scaling Institution. “Kemarin kita laksanakan scalling institution untuk meningkatkan institusi peternak. Di situ kita sampai pada pembuatan program kerja selama tiga tahun. Program kerja ini sesuai dengan visi misi Indobeef sendiri. Kita tingkatkan kemampuan Dinas Peternakan dan kelompok peternak. Jadi ASN yang bergerak di bidang Peternakan. Harapannya bisa meningkatkan kapasitas kelompok peternak sehingga kegiatan ini bisa berkelanjutan. Karena tujuan akhirnya ialah meningkatkan pendapatan peternak,” tuturnya. (dys)
(Suara NTB/ist)
WORKSHOP - Suasana kegiatan workshop Scaling institution untuk kelompok peternak di KSB belum lama ini.
sekarang semua menjadi lebih dekat sehingga efektif dan efisien,” ujarnya, Senin (9/3). Mutawali sangat optimis dengan langkah strategis yang menjadi amanah ini, tentunya UIN Mataram akan segera menyiapkan berbagai perangkat dan kebutuhan lainnya. Dalam waktu dekat, Rektor akan mengadakan pertemuan dengan seluruh pimpi-
(Suara NTB/dok)
H. Mutawali
(Suara NTB/dys)
REFLEKSI - Suasana refleksi dua tahun kepemimpinan H. Lalu Husni memimpin Unram, Senin (9/3).
Dua Tahun Pimpin Unram
Rektor Gelar Diskusi Refleksi
(Suara NTB/dok)
Fakultas Peternakan Bantu Tingkatkan Produktivitas Kelompok Peternak
kan teknis pengawasan, pengendalian mutu, pembinaan, dan pemberdayaan PTKIS dalam bidang kelembagaan, akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana. Lebih lanjut Mutawali menegaskan selama ini seluruh jalur koordinasi semua Perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah NTB, Bali dan NTT ke Surabaya. “Alhamdulillah
nan perguruan tinggi swasta di zona XIV, hal tersebut sebagai langkah awal untuk melakukan upaya mengembangkan dan memajukan pendidikan di Provinsi NTB, NTT dan Bali. Lebih jauh Prof. Mutawali mengatakan Kementerian Agama memberi kepercayaan terhadap UIN Mataram sebagai Kopertais untuk wilayah timur, yang sebelumnya berada di Surabaya. UIN Mataram sebagai Kopertais akan menaungi lebih dari 40 PTKIS yang berada di tiga provinsi. (dys)
Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., menggelar acara rapat Refleksi 2 (dua) Tahun Kepemimpinan Rektor Unram Periode 2018 – 2022 di ruang Sidang Rektor, Gedung Rektorat Unram, Senin (9/3). Acara yang dihadiri oleh seluruh dekan, direktur pascasarjana, direktur Rumah Sakit, ketua UPT, ketua lembaga dan Biro di lingkungan Unram tersebut, membahas kinerja dan capaian Prof. Lalu Husni selama memimpin Unram dalam dua tahun terakhir. Selama menjadi Rektor, Prof. Husni mengaku telah
meraih sejumlah capaian positif. Di antaranya Unram saat ini berada dalam kluster 2 (dua) dari 5 (lima) kluster perguruan tinggi yang dibentuk oleh Kemenristekdikti. Saat ini Unram terakreditasi B dengan perolehan 353 poin, naik 40 poin dari akreditasi sebelumnya. Selain itu, dia juga menjelaskan kinerja Unram dalam pengabdian kepada masyarakat terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. “Allhamdulillah posisi Unram dalam hal pengabdian kepada masyarakat sudah sangat bagus, yakni berada di urutan ke-29 dari 2.371 perguruan tinggi non vokasi di In-
donesia,” paparnya. Lebih lanjut Rektor Unram ke-9 itu mengatakan dalam hal penelitian, Unram sekarang sudah berada dalam klaster mandiri di urutan ke-24, bahkan tahun ini Unram menyabet urutan ke-8 dalam perolehan dana riset unggulan Kemenristekdikti. “Begitu juga publikasi bapak/ibu terus meningkat,” tambahnya. Peningkatan jumlah jurnal nasional terakreditasi, publikasi internasional maupun Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Unram, menurut Professor Ilmu Hukum itu meningkat signifikan setiap tahunnya. “Sitasi juga melampaui
dari apa yang ditetapkan oleh Kemeristekdikti,” urainya. Tak hanya meraih berprestasi dalam peningkatan kinerja pengabdian masyarakat, penelitian, maupun publikasi ilmiah skala nasional dan internasional, di bawah kepemimpinan Prof. Husni laman (website) Unram tahun ini juga berhasil menduduki peringkat ke-17 dalam perankingan website perguruan tinggi oleh Webometric dari 2.390 PTN/PTS di tanah air. “Webometric (lembaga penelitian website perguruan tinggi dari Spanyol, red.) tidak semata-mata melihat dari laman atau link tapi juga pub-
likasi-publikasi dan sitasi dari publikasi kita dan lainlainnya,” urainya. Selain itu Prof. Husni juga terus berupaya mendorong para dosen yang masih S2 untuk melanjutkan pendidikan doktoral termasuk mendorong percepatan guru besar melalui riset scheme percepatan guru besar. Bahkan ke depan, dirinya berencana akan membuka scheme baru untuk mempercepat lahirnya dosen dengan gelar tertinggi di bidang akademik tersebut. “Semua capaian tersebut dapat kita raih berkat kerjasama dari semua pihak sivitas akademika demi kemajuan lembaga ini” pungkasnya. (dys)
Alumni SMAN 1 Pringgarata Gelar Reuni
(Suara NTB/ist)
SERAHKAN - Pembantu Ketua III Bagian Kemahasiswaan STIKES Yarsi Mataram, Heri Bahtiar (paling kanan) bersama pihak RSSA Malang saat penyerahan dan penerimaan mahasiswa Program Profesi Ners STIKES Yarsi di Ruang Majapahit RSSA, Senin (9/3).
Mahasiswa Program Profesi Ners STIKES Yarsi Praktik di Malang Mataram (Suara NTB) STIKES Yarsi Mataram bekerja sama dengan Rumah Sakit dr. Saeful Anwar (RSSA) Malang dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi teknis tenaga keperawatan. Bentuk kerja sama perdana yaitu mahasiswa Program Profesi Ners STIKES Yarsi berkesempatan praktik selama satu bulan mulai Senin (9/3) di RSSA Malang. Pembantu Ketua III bagian kemahasiswaan STIKES Yarsi Mataram, Heri Bahtiar, S.Kep. Ners., MPH., dihubungi Senin (9/3) menjelaskan, mahasiswa program profesi ners berkesempatan untuk menimba ilmu dan keterampilan keperawatan, khususnya agar mampu memberikan perawatan pada kasus medikal bedah. Sebanyak 66 mahasiswa program profesi ners akan menjalani praktik selama satu bulan mulai tanggal 9 Maret sampai dengan 3 April 2020. Pada Senin (9/3) dilaksanakan penyerahan dan penerimaan mahasiswa di Ruang Ma-
japahit RSSA. “Kami optimis pihak rumah sakit yang sudah terstandar internasional mampu memberikan pendidikan terbaik bagi mahasiswa,” ujar Heri. Saat penyerahan itu, Kepala Seksi Diklit RSSA, Sigit, M.Kes., juga memberikan arahan tentang segala hal terkait manajemen, prosedur dan aturan tata tertib RSSA, termasuk menyikapi kasus pencegahan virus Corona. Ia juga menjamin kesehatan mahasiswa dengan memberikan pelayanan pemeriksaan gratis di rumah sakit bagi mahasiswa yang sakit. Pada hari pertama kemarin mahasiswa akan diberikan orientasi dan pembekalan sebelum dibagi jadwal untuk bertugas di masing-masing ruangan. “Dalam kesempatan ini, kepada masyarakat Lombok khususnya dan NTB dan Indonesia umumnya, jangan ragu-ragu memilih STIKES Yarsi Mataram sebagai tempat kuliah kesehatan berkualitas,” pungkas Heri. (ron)
Mataram (Suara NTB) Alumni 1994 SMAN 1 Pringgarata Lombok Tengah menggelar reuni dan halal bihalal yang bertajuk “27 Tahun Kini Kita Kembali Untuk Berbagi Dalam Silhturrahmi”, Minggu (8/3) di Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Kegiatan yang digelar di kediaman Ketua Panitia H.Akhmad Nuruddin, S.Pd.I diikuti jajaran para guru yang masih aktif dan beberapa guru yang pindah tugas/pensiun dan diikuti juga oleh para keluarga alumni 1994 SMA Negeri 1 Pringgarata. Acara ini juga digelar dengan berbagai rangkaian kegiatan yang diawali dengan tausiyah oleh Ustadz Amrul Juhadi, kegiatan hiburan seperti musik dan games, serta doorprize dengan berbagai hadiah menarik. Ditemui Usai Kegiatan Ketua Panitia Acara H. Akhmad Nuruddin, S.Pd.I menjelaskan, kegiatan reuni dan halal bihalal ini untuk Mempererat tali silaturahmi dan ajang temu kangen para keluarga alumni 1994 SMA Negeri Pringgarata yang sudah 27 tahun berpisah dan berkarir
masing-masing. ‘’Jadi kita bisa saling bertukar cerita dan pengalaman, dan juga saling memberi motivasi,” jelasnya H. Akhmad Nuruddin dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas, dan seluruh peserta yang hadir. “Pelaksanaan kegiatan reuni dan halal bihalal alumni 1994 SMA Negeri 1 Pringgarata telah dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar berkat keterlibatan dari rekan-rekan panitia dan alumni. Semangat gotong royong, kerjasama dan rasa solidaritas yang tinggi demi kepentingan bersama patut dihargai dan apresiasi, sehingga acara bisa terwujud sukses dan meriah,” ungkapnya H. Akhmad juga berharap acara reuni dan halal bihalal dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk meningkatkan semangat persaudaraan dan persahabatan demi terwujudnya tali silaturahmi sekolah dan para keluarga alumni. ‘’Dan juga kami harap alumnialumni dari tahun-tahun sebelum dan sesudahnya dapat terlibat juga dalam kegiatan ini,” harapnya. (r)
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Foto bersama alumni 1994 SMAN 1 Pringgarata di Narmada Lombok Barat, Minggu (8/3) lalu.
SUARA NTB
Selasa, 10 Maret 2020
Perlu Sosialisasi Khusus Jika Pasangan Calon Tunggal Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan siap melakukan sosialisasi khusus jika akhirnya Pilkada KSB 2020 akan diikuti oleh satu pasangan calon. “Intinya mau tiga, dua atau satu pun pasangannya kami siap laksanakan Pilkada tahun ini,” cetus Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU KSB, Herman Jayadi. Ia menjelaskan, terhadap munculnya calon pasangan tunggal menjadi satu fenomena yang baru (Suara NTB/ist) dalam pelaksanaan PilkaHerman Jayadi da. Karenanya jika nantinya di Pilkada KSB akan terjadi hal tersebut, pihaknya memerlukan kegiatan sosialisasi khusus di tengah masyarakat. “Memang lebih mudah memberikan pemahaman ke masyarakat kalau calonnya lebih dari satu. Nah kalau tunggal kan lawannya kolom atau kotak kosong. Kolom kosong ini yang perlu kita beri pemahaman mendalam kepada masyarakat,” urainya. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan skenario pertarungan di Pilkada nanti. KPU KSB sudah melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya terkait pelaksanaan Pilkada jika hanya muncul satu calon. “Kami sebelumnya sudah melalukan studi banding ke beberapa daerah yang pernah melaksanakan Pilkada dengan calon tunggal itu,” timpal Herman. Meski telah menyiapkan diri dengan berbagai skenario pelaksanaan Pilkada, Herman menyatakan, pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai berapa jumlah pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada KSB keempat tahun ini. Menurut dia, hal tersebut menjadi domain masyarakat dan partai politik yang memiliki hak mengusung. “Kalau perseorangan sudah bisa dipastikan tidak ada. Kita tinggal tunggu calon dari Parpol ini. Dan itu baru bisa kita tahu pada bulan Juli nanti,” urainya. Selanjutnya ia menambahkan, untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati diperlukan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Karena itu pihaknya selaku penyelenggara berharap adanya partisipasi masyarakat secara aktif tidak saja pada hari pencoblosan tetapi juga selama tahapan berlangsung. “Tingginya tingkat partisipasi memilih masyarakat ditentukan juga dari tahapan sebelumnya. Jadi kami harap masyarakat turut membantu sosialiasi kami,” harapnya. (bug)
Anggaran Revisi RTSP Diusulkan di APBD-Perubahan Taliwang (Suara NTB) Rencana Pemkab Sumbawa Barat, menambah wilayah transmigrasi baru di Kecamatan Sekongkang terancam mundur hingga 2021. Penyebabnya, tidak ada anggaran revisi dokumen Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) setelah terakhir di revisi pada 2010 lalu. Anggaran harus diusulkan kembali di APBD-Perubahan dengan harapan bisa disetujui sehingga bisa direalisasikan di awal 2021. “Memang rencana awal kita di akhir tahun 2020 akan dilakukan penempatan di (Suara NTB/ist) daerah transmigrasi baru H. Muslimin HMY Blok Batu Nampar. Tapi karena masih ada dokumen yang harus direvisi rencana tersebut akhirnya molor hingga akhir tahun 2021 mendatang apalagi kita juga tidak memiliki anggaran untuk melakukan revisi dokumen tersebut. Upaya itu juga kita lakukan supaya jangan sampai terjadi masalah nantinya pada saat penempatan sebut saja lahan diterima oleh transmigran sudah ada yang punya,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Ir. H. Muslimin HMY, M.Si kepada Suara NTB, Senin (9/3). Dikatakannya, sesuai dengan SK dari Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2018 tentang penetapan Kecamatan Sekongkang sebagai kawasan transmigrasi, maka proses penyiapan lahan lokasi baru harus segera dilakukan. Karena harus dilakukan revisi RTSP akhirnya rencana penempatan di Blok Batu Nampar tidak bisa terealisasi untuk tahun ini (2020). Meski demikian, pihaknya sudah mengusulkan sekitar 200 kepala keluarga (kk) yang akan menempati lokasi baru tersebut. Itu artinya, masing-masing orang akan diberikan lahan sekitar 2 hektar baik itu untuk membangun rumah dan juga perkebunan. Sehingga para transmigran baru ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan angka kemiskinan juga akan mampu diturunkan secara signifikan. Lokasi baru yang akan ditempati tersebut dijamin tidak ada lagi masalah baik itu tanah ulayat (adat) maupun masalah lainnya dan, pihaknya tetap akan melakukan pengecekan ulang terhadap lokasi itu. Mengingat pengecekan terakhir dilakukan yakni di tahun 2010 lalu, itu artinya sudah ada sekitar 10 tahun lokasi tersebut tidak dilakukan pengawasan. “Untuk revisi RTSP kita butuh waktu satu tahun karena harus diekspose dulu ke Kementerian untuk bisa mendapatkan persetujuan. Sehingga paling lambat di akhir tahun 2021 baru akan ada penempatan transmigrasi baru di Blok Batu Nampar tersebut. Makanya kami berharap anggaran yang akam kita usulka bisa disetujui sehingga penempatan di lokasi baru bisa segera terealisasi,” pungkasnya. (ils)
BPKP Sarankan Periksa Semua Saksi Kasus Dana PKBM Kota Bima (Suara NTB) – Dalam mengusut dugaan penyimpangan dana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Karoko Mas milik Boimin, anggota DPRD Kabupaten Bima, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, menyarankan Polres Bima Kota untuk memeriksa semua saksi. Demikian disampaikan Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK, Senin (9/3). Ia mengatakan, tim audit BPKP di Mataram, menyarankan pihak kepolisian agar kembali memeriksa seluruh saksi yang tertera dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahap pertama PKBM Karoko Mas. “Dalam LPJ tahap pertama ada sebanyak 160 Warga Belajar (WB) dan ditambah 13 orang tutor dengan jumlah keseluruhannya 173 saksi baru yang harus dimintai keterangan,” katanya. Bahkan Hilmi mengaku pi-
haknya sudah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap 60 WB yang akan dijadikan saksi. Rencananya, penyidik mendatangi Polsek Wera untuk memeriksa seluruh saksi. “Sejak dilaporkan kami telah memeriksa 45 WB, 12 orang tutor atau guru dan ditambah 2 saksi ahli dari Dikbudpora Kabupaten Bima. Semua saksi yang telah diperiksa terpisah,” ujarnya. Menurutnya berdasarkan hasil keputusan koordinasi bersama BPKP, jumlah keseluruhan saksi sebanyak 232 orang. Mereka terdiri dari 205 WB, 25 orang guru serta dua saksi ahli
dari Dikbudpora Kabupaten Bima. “Dari sisa yang belum diperiksa akan kita panggil secara bertahap,” ujarnya. Selain itu, berdasarkan hasil keputusan koordinasi antara kepolisian dan BPKP, dugaan kasus penyimpangan dan penyelewengan dana PKBM Karoko Mas senilai Rp1 miliar yang bersumber dari APBN 2017, 2018, dan 2019 tersebut juga akan segera diaudit. “Audit ini untuk mengetahui kerugian negara atau tidak,” tegasnya. Seperti diketahui jajaran Satreskrim Polres Bima Kota mengusut dan menyelidiki kasus dug-
aan penyelewengan dan penyimpangan dana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Bima, inisial BO. Oknum BO pemilik PKBM Karoko Mas yang berada di Desa Nangawera Kecamatan Wera dianggap telah menyelewengkan anggaran PKBM sebanyak Rp1,08 miliar yang bersumber dari APBN tahun 2018 sampai 2019. Oknum BO, diduga memanipulasi data (fiktif) warga belajar paket B dan C PKBM. Kemudian mencaplok bengkel-bengkel yang bukan dibawah binaan PKBM Karoko Mas. Selain itu pengunaan dana BOP juga tidak digunakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku Mendalami kasus yang dilaporkan pada Bulan Oktober 2019 tersebut penyidik telah
(Suara NTB/Uki)
Hilmi M. Prayugo memanggil warga belajar yang berjumlah 45 orang, tutor, pengawas hingga teras Dikbudpora Kabupaten Bima. (uki)
Atlet Keluhkan Honor Pelatda Belum Cair (Suara NTB/fan)
PADEPOKAN - Dua atlet tarung derajat, Murdani dan Dedi Iswari menjalani latihan di Padepokan Silat, Senin (9/3). Rekan mereka, Kurniawan, belum bisa bergabung karena terkendala izin dan masih berada di Jawa Barat (Jabar).
Kurniawan Belum Bisa Gabung Pelatda PON
Mataram (Suara NTB) Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) atlet NTB persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020 sudah berjalan satu bulan. Namun masih ada beberapa kendala, salah kendala yang dihadapi yakni beberapa atlet yang belum bergabung latihan terpusat di Mataram karena terkendala Izin. Atlet tarung derajat peraih medali emas PON di Jawa Barat (Jabar), Kurniawan misalnya belum bisa bergabung latihan di NTB lantaran izin dari institusi bekerja belum turun. Anggota TNI/AD yang bertugas di Jabar ini ternyata masih berada di Jabar dan belum bisa bergabung mengikuti latihan terpusat di NTB karena izin belum keluar. “Kurniawan saat ini masih di Jawa Barat (Jabar). Dia belum bisa mengikuti Pelatda di NTB karena Izin dari kesatuannya belum turun. Kami berharap KONI NTB bisa membtu mencarikan solusi,” ucap Pelatih Tarung Derajat NTB, Dedy Noorcholish kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (9/3). Dikatakan Dedy, alasan Kurniawan belum bisa bergabung di Pelatda PON karena memang izin dari institusi Kurniawan bekerja belum turun. Dia berharap pihak KONI NTB agar segera mengurus surat izin Kurniawan supaya dapat segera bergabung mengikuti Pelatda terpusat di Mataram. Lanjutnya, keterlambatan Kurniawan bergabung latihan di Mataram bisa mengancam prestasi Kurniawan di PON di Papua 2020. Bahkan kalo dibiarkan berkepanjangan dapat merusak target tarung derajat NTB meraih dua emas di multi event olahraga nasional. Oleh karena itu, pihaknya butuh dukungan KONI NTB untuk mengurus izin atlet tersebut. Sebagaimana diketahui tarung derajat meloloskan enam atlet di PON XX di Papua 2020. Dengan kekuatan enam atlet itu tarung derajat memasang target dua emas di PON. Dua emas ditargetkan lewat Kurniawan dan atlet putri peraih medali emas di Pra-PON di Jawa Barat (Jabar) 2019. Kelima atlet sudah
Hitungan TPP Berbasis E-Kinerja Masih Disusun Taliwang (Suara NTB) Para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tampaknya perlu bersabar untuk mengetahui berapa besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan diterimanya tahun ini. Pasalnya hingga kini komposisi TPP berbasis e-kinerja itu masih dalam proses penyusunan. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) KSB, Nurdin Rahman, SE membenarkan belum finalnya komposisi besaran TPP tahun 2020 itu. “Sebenarnya bukan tugas kami (BPKD), ini tugas bagian organisasi. Tapi pak Sekda mendelasikan ke kami,” ungkapnya kepada Suara NTB, Senin (9/3). Karena bukan tugasnya, Nurdin mengatakan, pihaknya hanya akan menyusun formulasi TPP tersebut. Selanjutnya formualsi itu akan diajukan ke bupati untuk kemudian dijadikan acuan penyusunan TPP tahun ini. “Sehabis shalat (zuhur) ini rencananya saya akan ketemu pak bupati. Menyodorkan formulasinya. Kalau disetujui baru lanjut ke penyusunan TPP-nya,” katanya. Ia mengaku, menyusun formulasi TPP berbasis e-kinerja agak sulit. Mengingat hal ini adalah sesuatu yang baru, namun di sisi lain tetap harus dilalukan perubahan karena Pemda KSB mulai tahun ini sudah menerapkan sistem tersebut. Di mana hal paling krusial yang harus dipastikan ad-
Halaman 11
Nurdin Rahman (Suara NTB/ist)
alah memasukkan seluruh elemen dan komponen kerja pegawai sebagai bahan perhitungan TPP. “Ini sulit sekali. Karena yang harus diperhatikan bagaimana kemudian sepenuhnya aktivitas kerja pegawai masuk sebagai elemen perhitungan mereka dalam mendapatkan TPP,” urai Nurdin. Nurdin mencontohkan beberapa elemen kerja yang masih pihaknya kesulitan memasukan dalam komponen TPP, yakni tugas tambahan pegawai. Seperti jabatan Badan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan (Baperjakat), Tim Anggaran Pemer-
intah Daerah (TAPD) di level kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jabatan bendahara OPD. Beberapa posisi tersebut hanya menjadi tugas tambahan. Akan tetapi dengan diterapkannya e-kinerja, tugas tambahan tersebut oleh seorang pegawai yang menjabatnya tidak akan lagi mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk honor. “Kan dengan e-kinerja tidak akan ada lagi yang namanya honor. Tapi masa iya yang jadi bendahara tidak digaji. Dan kalau tidak ada bendahara siapa kemudian yang akan atur arus keuangan dinas,” bebernya. Meski mengaku agak kesulitan, Nurdin menjamin, dalam waktu dekat regulasi perhitungan TPP berbasis e-kinerja itu akan segera rampung. Meski masih diperlukan penyempurnaan ke depannya. “Kan kita ditarget tanggal 20 ini. Saya rasa bisa kita selesaikan sebagai acuan transisi penerapan e-kinerja. Tapi ke depan kita harus sempurnakan supaya semua beban kerja pegawai itu ada hitungannya,” janjinya seraya menambahkan, penerapa e-kinerja itu akan memeberi distribusi merata terhadap penghasilan di liar gaji pegawai. “Kalau di tingkat kepala OPD jujur saya katakan berkurang. Tapi di tingkat bawah akan merata karena TPP yang mereka dapatkan sesuai beban dan hasil kerja mereka setiap bulannya,” demikian Nurdin. (bug)
mengikuti Pelatda PON terpusat di NTB, sementara Kurniawan belum bisa bergabung karena terkendala izin. (fan)
Mataram (Suara NTB) Anggaran olahraga tahun 2020 ternyata belum masuk di kas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB. Akibatnya honor atlet dan pelatih belum bisa dicairkan oleh Panitia Pelatda PON 2020. Informasi yang diterima Suara NTB di lokasi, Senin (9/ 3) para atlet dan pelatih mempertahankan kejelasan pencairan honor. Pasalnya, kegiatan Pelatda PON sudah berjalan satu bulan, dimulai tanggal 2 Februari 2020 lalu. “Honor atlet kok belum cair sampai sekarang. Kapan ya cairnya? Soalnya kita sudah kehabisan uang,” tanya salah seorang atlet yang tak ingin namanya dikorankan.
Pertanyaan ini merepresentasikan keprihatinan atlet dan pelatih saat ini. Mereka tidak hanya datang berlatih, namun atlet juga membutuhkan uang saku selama di Pelatda. Terutama atlet yang sudah berkeluarga. Mereka membutuhkan uang untuk menafkahi anak dan istri yang ditinggalkan. “Istri saya minta dikirimin uang. Tapi saya bilang sabar karena honor kami (atlet) belum cair,” tutur salah seorang atlet catur. Di tempat terpisah, Sekretaris Umum KONI NTB, Hadi Muhlis, mengatakan, anggaraan KONI NTB sedang dalam proses pencairan. Saat ini pihak KONI NTB sedang mengurus pencairan anggaran. (fan)
SUARA NTB
Selasa, 10 Maret 2020
Halaman 12
Kunjungan Wisman ke Sembalun Menurun Drastis Selong (Suara NTB) Munculnya virus Corona (Covid-19) tidak hanya menjadi kekhawatiran bagi masyarakat umum. Melainkan menjadi pukulan langsung bagi pelaku wisata, termasuk pengusaha homestay, hotel maupun penginapan di daerah ini. Pasalnya, sejak merebaknya virus Corona, kunjungan wisatawan menurun drastis terutama di wilayah Sembalun. Salah satu pelaku wisata di Sembalun, Royal Sembahulun, mengaku jika kunjungan wisata dari wisatawan mancanegara saat ini sepi. Bahkan wisatawan yang sudah melakukan pemesanan penginapan pun sudah melakukan pembatalan. Padahal pada bulan Maret biasanya merupakan waktu pemesanan untuk liburan pada bulan April. Biasanya pada akhir pekan kunjungan wisatawan ramai, namun saat ini turun drastis sampai 50 persen. Misalnya untuk data di kunjungan wisatawan ke Bukit Pergasingan mencapai 250
sampai 300. Namun saat ini sampai data minggu ini kunjungan ke objek wisata hanya sampai 90 wisatawan. “Isu global tentang virus Corona ini memang menjadi pukulan bagi kita selaku pelaku wisata. Apa mau dikata, itulah fakta yang harus kami hadapi,” terang Royal yang juga Ketua Pokdarwis Lotim ini. Dikatakannya, wisatawan yang berkunjung ke Sembalun didominasi asal negara Prancis, Australia, Malaysia. Bahkan untuk sekarang ini wisman asal Thailand dan Jerman mulai datang. Akan tetapi, pelaku wisata di bawah kaki Gunung Rin-
(Suara NTB/yon)
SEPI - Salah satu hotel di Sembalun yang tampak sepi dampak penyebaran virus Corona. jani tampaknya harus kembali Sembalun seperti di Nusantara bersabar akan sepinya kunjun- Hotel 1 orang, Pondok Bu Sita 3 gan wisatawan pasca diguncang orang dan Rinjani Hell Hotel 5 orang. “Intinya rata-rata tingkat gempa pada tahun 2018 lalu. “Kita harus sabar lagi. Kun- hunian hotel di Sembalun menujungan wisatawan baru aja run drastis,” jelasnya. Hal senada disampaikan, kembali normal namun harus sepi lagi karena dampak virus Perdi, salah satu pemilik hoCorona ini yang menjadi per- tel Rinjani Hell menyebutkan bahwa pemesan juga banyak soalan global,” terangnya. Dijelaskannya rata-rata yang melakukan cancel. Ratajumlah kunjungan sewa hotel rata dikarenakan dampak vidan homstay di Kecamatan rus Corona. (yon)
Pemkab Lotim Mutasi Ratusan Pejabat Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melantik sebanyak 110 pejabat eselon III dan IV. Pelantikan dilakukan oleh Sekda Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, bertempat di ballroom Kantor Bupati, Senin (9/3). Sekda berpesan supaya ASN mewujudkan perilaku berintegritas dalam menjalankan amanah yang diembannya. Dalam pelantikan ini, Sekda mengingatkan perpindahan jabatan sebagai sesuatu yang biasa. Pelantikan kali ini dinilainya bersifat flat, tidak terlalu berlebihan, kendati ada yang dibebastugaskan. Hal tersebut menurut Juaini, telah melalui pertimbangan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan, sebab jabatan tidak melulu soal kepercayaan. Dikatakannya, dalam manajemen, aparatur sipil negara
(Suara NTB/ist)
DILANTIK – Pelantikan pejabat eselon III dan IV lingkup Pemkab Lotim, Senin (9/3). (ASN) harus berintegritas, Sipil, manajeman pembinaan karenanya ketika seorang ASN karir ASN menyesuaikan denjauh dari integritas, PP 53 tahun gan kebutuhan dan mekanisme 2010 tentang disiplin PNS sistem. Ia menekankan tidak harus ditegakkan. Sekda juga ada yang istimewa kecuali pada mengakui pola karir ASN saat kemampuan untuk berkontribusi positif terhadap pencaini memang sulit diprediksi. Sesuai UU ASN no 5 tahun paian visi misi daerah, untuk 2014 yang diatur kembali den- saat ini seperti yang tercantum gan PP 11 tahun 2017 tentang dalam RPJMD 2018-2023. Sekda juga mengingatkan manajeman Pegawai Negeri
akan adanya job kompetensi untuk eselon II, sehingga kepada pejabat bersangkutan diminta untuk mempersiapkan diri. Dari 110 pejabat eselon III dan IV yang dilantik itu, terdiri dari Sekretaris Dinas dan (Sekdis), Kepala Bidang (Kabid), camat, Sekcam dan kepala seksi. Di antaranya Lalu Irwan, menjabat Sekdis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Agus Masrihadi Camat Suralaga, M. Khairul Saleh Sekdis Dispora, Lalu Wijaya Sekdis Disperindag. Selanjutnya, Khusnul Fajri Kabid Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP), H. Abdul Hakim Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, Iskandar Zulkarnain Kabid Perhubungan Darat Dishub, Ahmad Subhan Camat Sakra dan beberapa jabatan eselon III dan IV lainnya. (yon)
Seleksi CPNS Loteng
SMKN 1 Praya Tengah Jadi Lokasi SKB Praya (Suara NTB) Panitia lokal penyelenggara seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat terkait siapa saja yang berhak utuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Sembari itu, persiapan lokasi untuk pelaksanaan SKB sudah dilakukan. Di mana rencananya, SMK Negeri 1 Praya Tengah kembali
akan dipercaya sebagai tempat pelaksanaan SKB pada seleksi CPNS di Loteng tahun ini. “Kita masih tunggu pengumuman resmi dari panitia pusat soal pelaksanaan SKB. Termasuk siapa saja yang lulus dan berhak mengikuti SKB,” sebut Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos..M.Si., Senin (9/3). Dan, sembari menunggu pengumuman resmi dari pusat lokasi pelaksanaan SKB mulai dipersiapkan.
Sebelumnya, Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H. Mutawalli, mengatakan untuk lokasi pelaksaan SKB pada seleksi CPNS di Loteng tahun ini kemungkinan besar akan digelar di SMK Negeri 1 Praya. Lokasi tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang baru lalu. Hal itu merujuk dari pelaksanaan SKD yang baru lalu yang terbilag cukup sukses di-
laksanakan di SMK Negeri 1 Praya Tengah. Karena sementara baru di SMK Negeri 1 Praya Tengah saja yang fasilitas penunjang untuk pelaksanaan SKB dinilai siap. “Kemungkinan di lokasi yang sama tempat pelaksaan SKD kemarin,” ujarnya. Kalaupun ada perubahan, tentunya akan ada pembahasan. Tetapi sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait lokasi pelaksaan SKB. Artinya, besar kemungkiann SKB dilaksanakan di tempat pelaksanaan SKD sebelumnya. Berapa hari SKB akan digelar? Mutawalli mengaku belum bisa memastikan. Tapi kalau polanya sama seperti pada SKD sebelumnya, termasuk jumlah fasilitas komputernya dalam sehari bisa selesai. Namun nanti akan diatur supaya tidak terlalu padat jadwalnya. Sehingga bisa selesai dalam dua atau tiga hari.(kir)
RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.
RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON
RUPA-RUPA
SALON
RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
SUARA NTB
Selasa, 10 Maret 2020
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST RUPA-RUPA DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2 PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDI DAPUR,GARASI LOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS URUS LAPORAN PAJAK NAMA HAJJAH MUSLIHATI SPT TAHUNAN, PPN, HP.087881754089 PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 TANAH KEBUN LUAS 1850 AGATAR PIZZA, Kami dr M2 PINGGIR JL.AHMAD Agatar Pizza mengeluarkan YANI - SELAGALAS HUB. Produk pizza yg berkualitas 087840252288 dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan DIJUAL TANAH LOK.KR melayani Pemesanan Pizza PULE SEKARBELA MTR Via Delivery,Lokasi :KekeriL T . 3 3 5 M 2 ,Kec.Gunung Sari.WA:08133HUB:087755533273 8661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2020
OPINI
Halaman 14
QRIS dan Pembayaran Digital Perketat Pemeriksaan Kesehatan Wisatawan SEMAKIN banyak orang yang terjangkit dan meninggal dunia akibat penyakit Corona membuat banyak orang khawatir terkena. Selain itu, bertambahnya jumlah penderita yang positif Corona di Indonesia yang hingga Senin (9/3) kemarin bertambah menjadi 19 orang semakin membuat orang di daerah ini khawatir. Terlebih menerima tamu atau wisatawan yang negaranya sudah banyak warganya positif Corona, seperti China, Italia, Iran, Korea Selatan dan beberapa negara lainnya di dunia. Jika sebelumnya, seluruh daerah di Indonesia sangat bermimpi didatangi wisatawan mancanegara, khususnya yang datang lewat kapal pesiar. Bahkan, pemerintah daerah hingga pelaku pariwisata harus melobi ke pihak agen perjalanan yang selama ini punya jaringan dengan otoritas kapal pesiar agar mau singgah di daerahnya. Tidak hanya itu, karpet merah digelar untuk menyambut kedatangan wisatawan yang turun dari kapal pesiar ini. Namun, belakangan ini setelah merebaknya virus Corona di seluruh dunia, membuat orang khawatir terjangkit penyakit ini. Terlebih, melihat kejadian di dunia terkait banyaknya wisatawan yang bepergian dengan kapal pesiar positif Corona menjadikan masyarakat juga tidak ingin mengalami hal yang sama. Sekarang ini, mereka mengharapkan interaksi dengan pihak warga negara asing semakin berkurang, sehingga aman dari sebaran penyakit Corona. Hal inilah yang membuat rencana sejumlah kapal pesiar yang akan sandar di Pelabuhan Gili Mas dan mengunjungi objek wisata yang ada di Pulau Lombok menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ada yang setuju kapal pesiar ini sandar dan menurunkan penumpang. Dan ada juga yang menolak kapal pesiar yang membawa wisatawan dari berbagai negara di dunia ini sandar atau tidak singgah di Pulau Lombok. Bagaimana pun, masyarakat yang menolak kedatangan kapal pesiar ini mengharapkan kesehatan dan keselamatan warganya adalah hal yang penting daripada asal memenuhi target. Meski demikian, seperti disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., di hadapan wartawan di Lombok Tengah meminta masyarakat di daerah ini tidak menjadi paranoid. Justru pada kondisi seperti sekarang ini masyarakat harus tetap tenang dan tidak berubah menjadi paranoid, karena info penyebaran virus Corona. Bahkan, gubernur berpendapat adanya penolakan kapal pesiar yang membawa ribuan wisatawan , karena khawatir penyebaran virus Corona sebagai suatu yang berlebihan. Untuk itu, NTB tetap dan siap menerima wisatawan, karena tidak semua wisatawan yang datang itu terjangkit virus Corona. Kalaupun kemudian ada wisatawan yang terjangkit virus Corona, prosedur penanganan sudah dilakukan, mulai dari proses observasi hingga penanganan oleh tim medis. Sikap serupa juga disampaikan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., jika izin sandar kapal pesiar telah melewati serangkaian prosedur ketat, terutama untuk memastikan geliat pariwisata tetap berjalan tanpa mengesampingkan proteksi masyarakat NTB dari kemungkinan penyebaran virus Corona (Covid-19). Bahkan, dalam mengizinkan masuknya kapal pesiar pemerintah daerah memperhatikan beberapa aspek. Antara lain asal negara kapal pesiar dan rute pelayaran yang dilalui. Untuk itu, kita berharap kebijakan yang diambil pemerintah dengan mengizinkan sejumlah kapal pesiar yang masuk tidak menjadi ‘’bumerang’’ bagi kita semua. Kebijakan yang diambil telah betul-betul memperhatikan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, baik pemerintah pusat maupun dari WHO, sehingga penyakit Corona bisa dicegah masuk ke NTB. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru akan menjadi masalah di kemudian hari. Caranya, memperketat pemeriksaan kesehatan setiap warga yang datang ke NTB, baik lewat bandara maupun kapal laut. Termasuk memperketat masuknya wisatawan lewat kapal pesiar. (*)
RADIO
ULAI Senin hingga Sabtu (9-15/3) Bank Indonesia (BI) menggelar Pekan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Nasional secara serentak di 46 Kantor Perwakilannya di seluruh Indonesia. Pekan QRIS Nasional diberi judul “mari menggunakan QRIS” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa daerah setempat. Di Mataram, misalnya, judul tersebut menggunakan tiga bahasa daerah yaitu Bahasa Sasak, Sumbawa, dan Bima sehingga menjadi, “Silaq Kadu QRIS, Silamo Kenang QRIS, Mai Ta Kani Mena QRIS”. QRIS adalah standar nasional QR Code untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). QRIS merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia mewujudkan visi integrasi ekonomi keuangan digital nasional sebagaimana termaktub dalam blue print sistem pembayaran Indonesia 2025 melalui transformasi digital di ranah pembayaran. Selain itu, QRIS merupakan salah satu bentuk respons atas arus digitalisasi ekonomi keuangan yang menuntut layanan keuangan yang cepat, efisien, murah dan aman. QRIS pertama kali diluncurkan pada 17 Agustus 2019 dan mulai diimplementasikan secara nasional sejak 1 Januari 2020. Hingga akhir Februari 2020, tercatat 28 penyelenggara dan 2,79 juta pelaku UMKM telah mengadopsi standar pembayaran menggunakan QRIS. Dari jumlah tersebut 618.340 atau 22 persen adalah pedagang yang ada di DKI Jakarta. Kalau angka tersebut digabungkan dengan jumlah pedagang di Jawa Barat yang berjumlah 641.901 maka hampir setengah (45,2 %) dari pengguna QRIS berada di kedua wilayah tersebut. Saat ini tercatat 62,9 juta pelaku UMKM di Indonesia yang harus dibawa ke dalam ekonomi dan keuangan formal secara berkelanjutan melalui pemanfaatan digitalisasi. Ini menjadi tantangan bagi BI untuk mempopulerkan QRIS di seluruh Indonesia agar manfaat dari digitalisasi sistem pembayaran dapat dirasakan oleh seluruh warga. Manfaat QRIS QRIS adalah standar QR Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik atau mobile banking. Saat ini QRIS fokus pada penerapan QR Code Payment dengan model Merchant Presented Mode (MPM) di
Oleh: Mansur Afifi (Ketua ISEI Mataram dan Guru Besar FEB Unram)
”
QRIS merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia mewujudkan visi integrasi ekonomi keuangan digital nasional sebagaimana termaktub dalam blue print sistem pembayaran Indonesia 2025 melalui transformasi digital di ranah pembayaran. Selain itu, QRIS merupakan salah satu bentuk respons atas arus digitalisasi ekonomi keuangan yang menuntut layanan keuangan yang cepat, efisien, murah dan aman.
mana pedagang yang menampilkan QR Code pembayaran untuk selanjutnya dipindai oleh pembeli. Sebelum QRIS diluncurkan, konsumen menemukan banyak pilihan QR Code saat melakukan pembayaran, tetapi saat ini cukup dengan satu QRIS pembayaran dari semua aplikasi dapat dilayani. Hal ini akan memudahkan baik pedagang maupun konsumen. Bagi pedagang, tak perlu mendaftar ke banyak Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk memiliki QR Code, karena dengan satu QRIS semua aplikasi dapat difasilitasi. Dengan tersedianya hanya satu QR Code konsumen cukup memasang satu aplikasi dan punya satu akun dari aplikasi tersebut maka bisa memindai QRIS dari PJSP lainnya. Seperti diketahui, sebelum ada QRIS terdapat 10 PJSP yang bermain di pasar dan mereka memiliki QR Code sendiri yang tidak standar. Akibatnya, konsumen harus mempunyai tempat untuk menyimpan berbagai aplikasi dan dompet digital agar dapat bertransaksi. Dengan menggunakan satu QR Code, pedagang berpeluang memperoleh keuntungan lebih karena bisa menerima dari semua dompet pembayaran sehingga transaksi
RADIO
lebih mudah dan volumenya lebih banyak. Pedagang yang ingin menerima pembayaran melalui QRIS dapat menghubungi PJSP yang telah menerapkan QRIS. Selain itu, keunggulan dari QRIS bagi konsumen adalah lebih efisien daripada menggunakan kartu kredit atau debit. QRIS bersifat universal sehingga semua tempat penyimpanan uang digital bisa digunakan secara langsung, cepat, mudah, aman, dan efisien. Dengan menggunakan QRIS,pembayaran bisa dilakukan antar PJSP seperti membayar menggunakan OVO ke GOPAY, dari GOPAY ke DANA dan seterusnya Manfaat lainnya adalah seluruh transaksi akan tercatat secara historis, sehingga akuntabilitasnya terjamin. Dengan QRIS, risiko konsumen kehilangan uang tunai akan menurun dan konsumen juga tidak perlumenyimpan uang untuk transaksi. Bagi pedagang, kekhawatiran akanpembayaran dengan uang palsu akan menurun dan ia tidak perlu menyediakan uang kembalian. Biaya transaksi hanya dikenakan kepada pedagang yang menggunakan QRIS sebesar 0,7 persen dari nilai transaksi. Angka ini lebih rendah dari biaya yang dikenakan pada penggunaan Electronic Data
Capture (EDC). Adapun bagi konsumen tidak dikenakan biaya transaksi sehingga lebih efisien. Perluasan penggunaan QRIS saat masih terkendala dengan literasi digital. Pemahaman masyarakat soal keuangan digital masih kurang dan belum merata, sehingga tingkat penetrasi QRIS ke dalam ekonomi rakyat masih relatif rendah. Masyarakat masih ragu atas jaminan keamanan uang yang mereka simpan dompet digital dan mereka pergunakan dalam transaksi berbasis digital. Oleh karena itu, BI perlu melakukan sosialisasi secara terus menerus melalui berbagai media, forum dan kegiatan agar literasi digital masyarakat meningkat. Selain itu, biaya yang dikenakan bagi pedagang sebesar 0,7 persen dari nilai setiap transaksi perlu dievaluasi secara berkala sejalan dengan dinamika transaksi keuangan digital agar diperoleh tingkat yang optimal. Artinya, biaya tersebut tidak terlalu besar, sehingga tidak membebani pedagang dan juga tidak terlalu kecil, sehingga tidak tersedia insentif berinvestasi pada penyediaan jasa sistem pembayaran. Dengan demikian, target 15 juta pedagang menggunakan QRIS pada 2020 dapat dicapai. (*)
POJOK Wagub pastikan kapal pesiar yang sandar aman Aman juga bagi masyarakat
*** Lahan PKL di Mataram diduga diperjualbelikan Harus segera diusut tuntas
RADIO
***
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 10 Maret 2020
Wagub Pastikan Kapal Pesiar yang Sandar Aman Dari Hal. 1 Diterangkannya Lombok saat ini telah menjadi tujuan wisata kelas dunia. Untuk menghadapi isu global seperti penyebaran Covid-19, pemerintah dipastikan telah menyiapkan langkah-langkah proteksi, sehingga seluruh keputusan yang diambil tidak membahayakan masyarakat NTB sendiri. Dicontohkan Ummi Rohmi seperti pembatalan jadwal labuh MV Viking Sun dengan pertimbangan asal negara kapal pesiar tersebut dari Italia. “Kemarin ada indikasi, kita (juga) tidak mau. Kita tidak izinkan lewat sini. Dia membatalkan, kita juga membatalkan. Kita tidak mungkin akan menerima (sandar kapal pesiar) kalau ada indikasi,” ujarnya. Hal tersebut sesuai dengan arahan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, yang mengharuskan seluruh jadwal sandar kapal pesiar melewati pengecekan dan langkah-langkah proteksi sebelum mendapat izin. Selain itu, destinasi yang akan dikunjungi juga dipersempit untuk menghindari interaksi yang terlalu banyak dengan masyarakat NTB. Dicontohkan seperti sandar kapal pesiar MS Albatros, Senin (9/3) di mana pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata NTB mengarahkan wisatawan hanya mengunjungi dua destinasi, yaitu Museum Negeri NTB dan Kila Senggigi Beach Hotel. “Kita minimalisir interaksi mereka dengan masyarakat. Walaupun mereka sehat, tapi dengan kondisi isu yang sedang berkembang kita masih minimalisir. Mudah-mudahan isu ini cepat segera reda,” ujar Ummi Rohmi. Ditekankan Ummi Rohmi kunjungan kapal pesiar merupakan salah satu strategi promosi pariwisata yang memiliki potensi besar. Dengan adanya kunjungan kapal pesiar, diharapkan dapat memberikan efek ekonomi yang baik. “Semua potensi yang ada itu kita manfaatkan dengan sebaikbaiknya, tapi tetap dengan akal sehat. Termasuk apa yang kita lakukan sekarang,” ujarnya. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, H. L. Bayu Windya, menerangkan dalam proses sandar kapal pesiar harus melewati beberapa mekanisme pengecekan. Antara lain pengecekan kesehatan oleh KKP kemudian oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Selain itu, ketika kapal pesiar tiba, maka kapal tersebut diharuskan berlabuh di zona karantina yang berjarak dua mil laut dari dermaga pelabuhan, dalam hal ini dari Pelabuhan Gili Mas, Lembar. “Setelah itu mereka akan mengibarkan bendera kuning, yang artinya penumpang kapal sehat. Barulah KKP mendatangi kapal (yang berada di zona karantina) dan memerika penumpang dan kru,” ujarnya.
Ditegaskan Bayu pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan berlapis. Di antaranya melingkupi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kesehatan per orang secara keseluruhan, pemeriksaan kesehatan per orang sebelum turun, dan pemeriksaan kesehatan per orang ketika akan kembali naik ke kapal. Senada dengan itu Kepala KKP Kelas II Mataram, I Wayan Diantika, menerangkan pemeriksaan yang dilakukan menerapkan standar dari International Maritime Organization (IMO) di mana seluruh kapal internasional yang datang ke suatu pelabuhan harus melepas jangkar di zona karantina. “Kami yang kemudian naik pertama kali memastikan (semua penumpang dan kru) di kapal itu sehat,” ujarnya. Diterangkan Diantika sehat yang dimaksudkan, khususnya dalam kasus penyebaran virus seperti Covid-19, adalah pengecekan dokumen yang memastikan bahwa kapal tersebut beserta seluruh penumpangnya tidak melakukan kontak dengan negara-negara terpapar seperti China, Iran, dan Italia. “Riwayat selama perjalanan, singgah di pelabuhan mana saja kita periksa. Catatan kesehatan penumpang kami periksa semua, apakah ada potensi penyakit menular,” ujarnya. Setelah pemeriksaan dokumen selesai, pihaknya kemudian memeriksa satu per satu kesehatan penumpang untuk memastikan tidak ada yang mengalami gejala yang mengarah pada suspect. Setelah proses tersebut selesai, maka penumpang kapal akan diberikan dokumen rekomendasi internasional yang menyatakan kapal tersebut boleh bersandar. Rekomendsi tersebut akan diterima oleh KSOP yang memutuskan bahwa kapal boleh bersandar atau tidak. Dicontohkan Diantika seperti proses sandar MS Albatros hari ini yang tiba pada pukul 04.00 Wita kemudian menjalani pemeriksaan selama 3 jam. Pemeriksaan termasuk pemeriksaan dokumen 313 kru dan 377 penumpang. Pemeriksaan kesehatan seluruh penumpang, kemudian pengecekan kesehatan 252 penumpang yang ingin turun. Prosedur serupa akan dilakuan untuk kapal pesiar MV Colombus yang diperkirakan membawa 1.300 orang penumpang. Setelah bersandar, penumpang yang ingin turun dari kapal harus melewati pemeriksaan kesehatan kembali. “Jadi itu prosedur yang ada di kami. bukan kali ini, sejak dulu itulah prosedur tetapnya kalau ada kapal dari luar negeri,” pungkasnya. (bay)
Pemeriksaan Penumpang Kapal Pesiar Dilakukan Berlapis Dari Hal. 1 Sebenarnya berdasarkan ketentuan pemeriksaan dilakukan terhadap kapal yang langsung dari luar negeri masuk ke Indonesia. “Tapi dalam situasi seperti sekarang dilakukan pemeriksaan berlapis, ini bentuk kewaspadaan. Bahkan kapal cepat dari Bali pun kita perlakukan yang sama (diperiksa) seolah-olah dari luar negeri. Artinya lebih teliti dan waspada lagi, dalam keadaan normal seharusnya tidak perlu sampai seperti itu karena waktu pertama kali masuk di pintu masuk negara sudah dicek segalanya,” jelas dia. Khusus untuk kapal Albatros dan kapal pesiar lain yang akan masuk di Pelabuhan Gili Mas dilakukan pemeriksaan berlapis. Seperti dicek naik ke kapal untuk memastikan bahwa kapal ini tidak membawa risiko penyakit. Hal ini dipastikan lebih dulu dengan mengecek kapal, barang dan barangnya tidak membawa risiko penyakit. Setelah dinyatakan clear tidak ada risiko penyakit, pihaknya melapor ke KSOP, jika kapal ini sudah clear. Barulah boleh kapal pesiar ini sandar. Setelah penumpang turun pun pihaknya kembali melakukan pemeriksaan lagi atau double checking satu per satu. “Kita lakukan pemeriksaan berlapis menggunakan thermo gun memakai laser, pemeriksaan berlapis ini untuk lebih meyakinkan. Tidak hanya penumpang yang dicek, namun semua yang masuk kapal pesiar termasuk dirinya dan kepala OPD terkait. Tidak sembarangan bisa masuk ke kapal. Kalau tidak lolos maka tidak bisa masuk,” tegasnya. Pihaknya mengambil kebijakan setempat terkait pemeriksaan kapal berlapis ini sebagai bentuk antisipasi. Sementara itu, Kepala Dishub NTB Lalu Bayu Windya mengatakan pihaknya diperintah oleh gubernur untuk memantau langsung pelayanan dan memastikan standar pemeriksaan terhadap kapal asing berjalan.
Menurutnya SOP pemeriksaan kapal asing sudah berjalan normal. Namun akibat heboh virus Corona, pihaknya memastikan otoritas terkait melakukan pengawasan sesuai dengan SOP. “Dua instansi atau otoritas KSOP dan KKP khusus bekerja, mereka bekerja sesuai standar, seperti KSOP menggunakan standar (IMO International Maritime Organization) dan KKP standarnya WHO, internasional health regulation, semua prosedur ini berjalan seperti semestinya,” jelas dia. Dengan prosedur yang begitu ketat ini, dipastikan pencegahan potensi virus Corona melalui kapal pesiar bisa dilakukan, sehingga hal ini penting menjadi informasi yang benar kepada masyarakat. General Manager Pelindo III Baharudin menambahkan, jumlah penumpang kapal pesiar MS Albatros sebanyak 377. Jumlah penumpang turun sekitar lebih 252 orang. Rencananya Selasa ini juga akan singgah kapal Columbus. “Kapal Viking Sun batal ke Lombok karena mengalihkan tujuan,”imbuh dia. Sementara itu, Koordinator Transportasi Gili Mas, L. Ratmawa Wirajuna menambahkan dari ratusan penumpang ada yang menggunakan travel dan non travel. Kebanyakan wisatawan ini lebih banyak ke wilayah Kuta, Senggigi, Gili Nanggu Sekotong, Banyumulek dan Mataram. Rata-rata wisatawan ini belum tahu lokasi wisata di Lombok. “Sebagian besar tidak tahu, kami bantu arahkan sesuai tujuan” jelas dia. Ia menambahkan terkait virus Corona, tidak terlalu berdampak. Bahkan wisatawan tidak khawatir. Malah tamu dari Jerman yang dipandu mengaku tidak khawatir dengan virus tersebut. Menurutnya sistem pengamanan dan pemeriksaan kapal pesiar sangat luar biasa terhadap penumpang. Bahkan standarnya internasional. (her)
Halaman 15
’’NTB Zero Waste’’, Ajak Masyarakat Aktif Lestarikan Lingkungan Giri Menang (Suara NTB) NTB Zero Waste merupakan program pendukung utama perbaikan kualitas lingkungan berbasis masyarakat. Sebab melalui program Zero Waste, NTB berhasil menggerakan pelibatan masyarakat secara aktif sebagai pelaku utama pengelolaan lingkungan, sekaligus merasakan manfaatnya. Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK- RI), Siti Nurbaya Bakar dalam rapat kerja teknis nasional di Hotel Aruna Senggigi, Senin (9/3). Ia mengapresi langkah Pemprov NTB yang konsens mengembangkan Bank Sampah dan bekerja sama Indonesian Power mengolah sampah men-
jadi pelet sebagai sumber energi baru. Karena dengan program tersebut, tidak saja persoalan sampah dapat tertangani dengan baik. Tetapi juga kualitas lingkungan dapat ditingkatkan, sekaligus memberi manfaat pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan teknologi dan industri pengolahan sampah. “Ini teknologi pertama di indonesia yang sudah dikerjakan oleh masyarakat dan Pemerintah NTB”, tegasnya. Karena kunci utama dari keberhasilan program lingkungan, menurut Menteri Siti Nurbaya adalah mengajak masyarakat mau peduli terhadap lingkungan tapi pada saat yang sama memberikan manfaat secara sosial ekonomi.
Dalam rapat kerja yang membahas tentang pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan, Nurbaya menyebut program Zero Waste dan NTB Hijau yang dilaksanakan di NTB belum tentu ada di daerah lain. Oleh karena itu, upaya pemerintah pusat dalam hal pemulihan lingkungan yang bersandar pada indeks kualitas lingkungan hidup dalam indicator kualitas udara, kualitas air, kualitas lahan dan kualitas air laut harus ditingkatkan. Salah satu caranya, adalah dengan pengelolaan sampah yang baik dan konservasi lingkungan rusak seperti penghijauan dan lainnya. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah
Belum Ada Positif Dari Hal. 1 Diterangkan Eka sampai saat ini 22 orang yang masih menjalani masa karantina ada yang memilih memanfaatkan fasilitas pemerintah di Grha Mandalika, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, dan ada juga yang memilih menjalani karantina rumah. “Untuk yang karantina rumah selalu dipantau petugas puskesmas (di masingmaisng daerah),” ujar Eka. Diterangkannya jumlah ODP yang mencapai ratusan merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov NTB, mengantisipasi penyebaran Corona di NTB. Pasalnya, jumlah tersebut merupakan akumulasi dari Januari di mana seluruh orang yang memiliki riwayat kunjungan ke negara terdampak dimasukkan dalam daftar ODP. “ODP itu orang-orang yang pulang dari negara terdampak, tapi sehat. Atau kalau sakit,
sakitnya tidak mengarah pada suspect (Covid-19),” ujar Eka. Sementara itu, PDP adalah orang-orang yang sampai saat ini dimasukkan dalam ruang isolasi. Walaupun begitu, semua menunjukkan hasil negatif. “Sudah keluar semua. Tinggal satu menunggu hasil swap (tenggorokan) dari Balitbangkes di Jakarta,” ujarnya. Di sisi lain, Dikes NTB juga mengatensi kepanikan di masyarakat akibat pemberitaan adanya satu orang suspect corona yang kabur dari RSUD NTB. Diterangkannya, hal tersebut saat ini telah tertangani dan dalam pemantauan pihaknya. Diterangkan Eka, pasien tersebut telah menjalani seluruh rangkaian pemeriksaan awal di ruang isolasi UGD RSUD NTB. “Tapi ini pasiennya orang tua, usianya sudah 71 tahun. Namanya orang tua gaduh-gelisah, saat harus masuk ruang isolasi untuk pemeriksaan swap tenggorokan, itu
yang belum dikerjakan keburu pulang,” ujarnya. Pasien tersebut saat ini menjalani karantina rumah dan dalam pengawasan Dikes NTB. “Sekarang dia sudah tidak panas, obatobatan kita berikan, dan kita jadikan ODP,” ujar Eka. Di sisi lain, Eka menyebut masyarakat NTB sampai saat ini cukup kooperatif dalam mengantisipasi penyebaran Covid19. Dicontohkannya dengan pelaporan yang diterima Posko Waspada Corona yang dibentuk Pemprov NTB, di mana banyak masyarakat yang melaporkan kondisi kesehatan mereka. Dengan begitu, Dikes NTB bersama-sama pihak terkait dalam melaukan pemantauan dan menjalankan mekanisme karantina 14 hari untuk memastikan gejala yang terjadi bukan disebabkan Covid-19. “Bagus itu masyarakat kita aktif melaporkan ke Posko Corona. Kita berikan pilihan, mau (karantina) di rumah atau di Grha Mandalika,” pungkasnya. (bay)
(Suara NTB/ist)
HADIR - Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar bersama Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah hadir dalam rapat kerja teknis nasional di Hotel Aruna Senggigi, Senin (9/3). mengatakan, NTB kini terus berjuang untuk lingkungan yang lebih baik. Secara angka, indeks kualitas lingkungan NTB, kata Ummi Rohmi sapaannya berkategori baik dan terus bersinergi dengan semua pihak untuk
capaian sangat baik. Ditargetkan, program Zero Waste pada 2023 akan dapat mengelola 70 persen sampah dan mengurangi sampah hingga 30 persen dari produksi sampah per hari sebanyak 300 ton. (r)
Kesehatan Ratusan Jaksa Diperiksa Dari Hal. 1 Tim dokter di antaranya dr. Karina Anindita, Sp.PD., dr. Asri Buana Citra Dewi, Ns. Haryardi, SKep dan tim, memeriksa dan mengecek mulai dari berat badan, tekanan darah, suhu tubuh, kadar kolesterol dan kadar gula darah. “Ada 175 orang yang diperiksa. Terdiri dari seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi NTB. Dimulai dari Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Para Asisten dan KTU, para Koordinator, para kasi Kasubag dan Pemeriksa, serta seluruh Jaksan dan staf Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,” kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH. Kegiatan dilanjutkan dengan konsultasi dan pemberian bimbingan kesehatan terhadap jajaran Kejati NTB. Gejala gejala terpapar Corona diungkap tim medis,
seperti influenza dan batuk diikuti suhu badan di atas normal atau lebih dari 37, 5 derajat celcius. Mengutip penjelasan Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH, sosialisasi penyebaran dan pencegahan virus Corona yang dilakukan jajarannya, merupakan tindak lanjut instruksi Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel). “Bahwa Kejaksaan Tinggi NTB ingin memastikan bahwa seluruh karyawan dan lingkungan kantor bersih dari Covid – 19,” sebut Kajati. Kajati juga ingin memberikan contoh kepada lembaga dan masyarakat soal kesadaran pencegahan mencegah penyebaran virus corona. Sementara dr. Karina Anindita menyampaikan tutorial upaya sederhana untuk mencegah terpapar virus Corona, yakni dengan tutorial cara cuci tangan yang benar dan tutorial cara bersin yang benar. (ars)
DPRD Kota Mataram Siap Sambut Peserta Munas V Adeksi Dari Hal. 1 Adapun materi untuk penyelenggaraan Munas V Adeksi terdiri dari sambutan pembukaan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf
Amin berkenaan dengan “Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah sesuai Visi Indonesia Maju”. Naskah pertanggungjawaban Dewan Pengurus Adeksi 2015 – 2020 disajikan oleh Ketua Umum Adeksi.
Materi-materi pokok untuk penyelenggaraan Munas V yang akan dibahas dalam rapat-rapat komisi dan disahkan dalam rapat pleno (paripurna), yaitu : (1) Draft Rancangan Tata-tertib Pemilihan Ketua Umum Adeksi
periode 2020 – 2025, (2) Draft Perencanaan Anggaran Adeksi periode 2020 – 2025, (3) Draft Kebijakan Dasar dan Program Kerja Adeksi periode 2020 – 2025, dan (4) Draft perubahan/penyempurnaan AD/ ART Adeksi (jika ada).
Materi-materi pokok Munas, khususnya pada poin c dan d dipersiapkan oleh Dewan Pengurus Adeksi, Panitia SC, dan Seknas ADEKSI melalui Rapat Pimpinan DPRD Kota Seluruh Indonesia, yang pelaksanaannya Bulan Februari lalu. (fit/*)
Pusat Industrialisasi ’’Zero Waste’’ Dari Hal. 1 “Kita dorong sampai 100 ton per hari produksinya. Kita akan dorong di pusat industrialisasi pengolahan sampah di TPA Rincung,” kata Madani dikonfirmasi Suara NTB, Senin (9/3). Madani menjelaskan untuk produksi pelet sebanyak 60 ton, membutuhkan bahan baku sampah sebanyak 120 ton. Artinya, hampir setengah sampah yang dibuang ke TPA Kebon Kongok sudah diolah menjadi bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap, campuran untuk batu bara. Dengan teknologi ini, kata
Madani semakin banyak sampah yang akan diselesaikan. Nantinya, Pemprov juga berencana di setiap desa ada mesin pengolah sampah jadi bahan bakar listrik seperti ini. “Kita tinggal ambil nanti (peletnya). Kita sudah ada kerjasama Pak Gubernur dengan PLN. Mereka yang akan beli nanti. Jadi banyak sampah yang terselesaikan nanti,” katanya. Madani mengatakan PLN memiliki sejumlah pembangkit yang menggunakan bahan bakar batu bara. Seperti PLTU Jeranjang, PLTGU Lombok Peakers, PLTU Taliwang. Ada juga PLTU milik swasta seperti di Sambelia,
PLTU milik PT. AMNT. Melihat banyaknya PLTU di NTB, maka pasar untuk pelet hasil olahan sampah yang menjadi campuran batu bara ini cukup besar. Apalagi, kata Madani, Gubernur telah meminta PT. AMNT juga mengambil pelet campuran batu bara untuk pembangkit listriknya diambil dari NTB. “Semakin besar lagi produksinya nanti,” terang Madani. Pengolahan sampah menjadi pelet bahan bakar diharapkan menjadi solusi atas banyaknya sampah di NTB. Data Dinas LHK NTB, produksi sampah masing-masing kabupaten/kota setiap hari di NTB
cukup tinggi. Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton. Dari produksi sampah sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari. Kemudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97
ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton. Sekitar 80 persen sampah masih dibuang sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan jumlahnya 2.695,63 ton tiap hari di seluruh NTB. Dari 2.695,63 ton sampah yang dibuang sembarangan terdapat di Lombok Barat 409 ton, Lombok Utara sebesar 128,15 ton, Lombok Tengah 627,67 ton, Lombok Timur 786,26 ton, Sumbawa 189,64 ton, Dompu dan Bima masing-masing 124,67 ton dan 286,38 ton. Kemudian Kota Mataram hanya 15,59 ton, Sumbawa Barat 60,44 ton dan Kota Bima 67,83 ton. (nas)
Tambahan Penyertaan Modal GNE Ditolak Sejumlah Fraksi Dari Hal. 1 Selain itu, gubernur diminta melakukan audit khusus terhadap PT. GNE. “Kami melihat sepintas laporan keuangan khususnya belanja pegawai tidak rasional. Belanja pegawai tersebut kurang memberikan kontribusi nyata pada perusahaan. Oleh karena itu kami menyarankan dilakukan audit khusus oleh BPK,” kata Junaidi saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna di Kantor DPRD NTB, Senin (9/3). Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH mengatakan Raperda tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya di Pansus. Ia menjelaskan penambahan penyertaan modal PT. GNE merupakan perintah UU. “Masih berpeluang berlanjut. Perda ini ada beberapa
pasal. Apakah terkait dengan penambahan modalnya. Makanya kita akan dalami dalam pembahasan bersama Pansus,” jelasnya. Ruslan menjelaskan Pemprov mengajukan perubahan Perda Penyertaan Modal PT. GNE karena perintah UU. Ada yang sudah tak sesuai lagi dalam Perda sebelumnya dengan aturan yang berlaku saat ini, sehingga dilakukan perubahan. Dalam pembahasan selanjutnya dengan legislatif, Pemprov akan meyakinkan masing-masing fraksi. Apa yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pemandangan umumnya akan dijelaskan oleh eksekutif dalam pembahasan selanjutnya. Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi menjelaskan Raperda Perubahan Penyertaan Modal PT. GNE adalah sebuah keharusan. Karena dalam Perda Penyertaan
Modal yang pertama, sudah dipenuhi penyertaan modal untuk PT. GNE sebesar Rp20 miliar. Penyertaan modal itu berupa aset dan modal segar dari Pemprov NTB sejak 2005 hingga 2015. “Berikutnya, perlu ada Perda Penyertaan Modal baru. Ketika Pemprov mau mensupport BUMD kita. Untuk itu perlu disusun Perda Penyertaan Modalnya. Dalam Perda Perubahan Penyertaan Modal yang kita ajukan itu memang diajukan sekitar Rp80 miliar,” sebut Samsul. Dari penyertaan modal sebesar Rp80 miliar tersebut, saat ini sudah dipenuhi dalam penyertaan modal Pemprov sebelumnya dari 2005-2015 sebesar Rp20 miliar. Sisanya, sekitar Rp60 miliar diharapkan dapat dipenuhi melalui penetapan Perda Perubahan Penyertaan Modal PT. GNE yang sedang dibahas Pemprov bersama DPRD NTB.
Samsul mengatakan tambahan penyertaan modal sebesar Rp60 miliar itu tak mesti dipenuhi sekaligus tetapi bisa bertahap. Seperti penyertaan modal pertama sebesar Rp20 miliar, dipenuhi oleh Pemda sekitar 10 tahun. Samsul menjelaskan tambahan penyertaan modal itu dibutuhkan untuk pengembangan bisnis yang eksisting dan pengembangan rencana bisnis yang baru. Dengan memiliki penyertaan modal yang lebih besar, diharapkan PT. GNE lebih leluasa dalam pengembangan bisnisnya. “Kalau cuma Rp20 miliar (penyertaan modal). Kategorinya perusahaan menengah ke bawah. Sementara kompetitor kita ke depan makin besar. Ketika ingin berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang lain, maka tentu harus kita tingkatkan modal dasarnya,” katanya. Samsul menjelaskan PT.
GNE merupakan satu-satunya BUMD di luar BUMD yang bergerak di bidang keuangan diharapkan sebagai penyumbang PAD yang besar. Selama 8 bulan memimpin PT.GNE, kata Samsul, pihaknya telah melakukan perbaikan internal dan manajemen keuangan. “Kemudian meningkatkan kapasitas produksi dan kapasitas penunjang produksi. Dan memperluas jaringan kerjasama dengan pihak ketiga dan diversifikasi bisnis. Diversifikasi bisnis kita ambil banyak sekali,” tuturnya. Ia memastikan kontribusi PT. GNE ke depan akan semakin besar. Bahkan, kata Samsul, hal itu sudah menjadi komitmennya ketika diberikan amanah menjadi Direktur Utama. “Kalau saya tak bisa memberikan PAD yang besar kepada daerah dan menyukseskan program-program pemerintah daerah, saya mengundurkan diri,” katanya. (nas)
Pemprov Somasi GTI Soal Pemanfaatan Aset Gili Trawangan Dari Hal. 1 “Makanya di rapat itu paralel, kegiatan somasi kita dengan kegiatan yang dilakukan BPN. BPN itu kan ada ketentuan-ketentuannya. Itu yang kita terus koordinasi dengan BPN,” tandas mantan Kepala DPMPTSP NTB yang menggawangi investasi dan perizinan ini. Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH., menambahkan, langkah somasi yang dilakukan Pemprov mempertimbangkan masukan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Biro Hukum, kata Ruslan, sudah punya kajian terkait dengan kerjasama pemanfaatan aset Pemprov NTB seluas 65 hek-
tar dengan GTI. “Yang harus dipahami, memang sampai hari ini secara hukum memang hak dari PT. GTI. Kita akan memberikan somasi, salah satu pertimbangannya,” kata Ruslan. Ia menjelaskan alasan Pemprov memberikan kesempatan kepada GTI dengan melayangkan somasi. Karena memang, aturan hukumnya seperti itu. Menurutnya, Pemprov tak bisa langsung memutus kerjasama dengan GTI tanpa melakukan somasi terlebih dahulu. “Sesuai ketentuan, kita akan berikan somasi tiga kali. Somasi pertama, jika tak diindahkan somasi kedua sampai somasi ketiga. Sudah naik di Pak Sekda (surat somasinya). Akan segera
kita sampaikan,” katanya. Ditanya batas waktu untuk masing-masing somasi yang akan dilayangkan ke GTI, Ruslan mengatakan sekitar satu bulan. Jika tak diindahkan somasi pertama, maka akan ada somasi kedua. Apabila somasi kedua tak diindahkan, maka akan berlanjut ke somasi ketiga atau terakhir. “Isi somasinya, pertama kita beri kesempatan sesuai dengan kontrak. Dalam kontrak disebutkan bahwa dia harus membangun 150 cottages,” sebutnya. Apa yang dilakukan Pemprov mengacu pada UU No. 5 Tahun 1960, PP No. 40 Tahin 1996 dan Permen No. 19 Tahun 2016. Ruslan menambahkan sudah lama Pemprov
melakukan musyawarah dengan GTI. Pemprov memberikan kesempatan kepada mereka karena secara hukum GTI masih punya hak sekitar 6 tahun sebelum kontrak habis. “Makanya kita beri kesempatan, kita peringatkan dia. Jika somasi ketiga tak diindahkan, maka dasar untuk memutus kerjasama atau kontrak. Sekarang ndak bisa langsung diputus kontrak, harus melalui tahapan sesuai UU,” jelasnya. Diketahui, total luas lahan milik Pemprov di Gili Trawangan seluas 75 hektar. Seluas 65 hektar diserahkan ke PT.GTI dan 10 hektar diserahkan ke masyarakat secara legal. Namun, dari 65 hektar lahan yang diserahkan ke PT.
GTI, sekarang 80 persennya dikuasai oleh masyarakat secara ilegal. Aset tanah milik Pemprov yang berada di Gili Trawangan dikerjasamakan dengan PT. GTI sesuai perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta. Kerjasama pemanfaatan aset tersebut juga mendapatkan atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya berdasarkan hasil kajian KPK, potensi kehilangan pendapatan Pemprov atas pemanfaatan aset tersebut sekitar Rp24 miliar setahun. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 10 Maret 2020
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Lurah di Mataram Curhat Soal SDM dan Pokir Dewan Mataram (Suara NTB) Kunjungan Komisi I DPRD Kota Mataram ke tiga kecamatan di Kota Mataram, Senin (9/3), menjadi ajang curhat para Lurah. Curhat Lurah di hadapan wakil rakyat lingkar selatan ini menyoal SDM, kondisi kantor mereka hingga pokir Dewan. Adapun kecamatan yang dikunjungi Komisi I kemarin adalah Kecamatan Mataram, Kecamatan Selaparang dan Kecamatan Sekarbela. Lurah Dasan Agung mengeluhkan kualitas SDM yang ditempatkan di kelurahan. “SDM kita ini masih lemah. Dana kita diberikan Rp1 miliar tapi kita tidak pernah diberikan pelatihan. “ Percuma kantor megah kalau pegawai kita tidak megah,” selorohnya. Dia mengkritik BKPSDM yang meminta kelurahan melakukan pembinaan terhadap pegawai. “Masak ini orang sakit ditaruh di kelurahan, disuruh kita bina. Bagaimana kita bisa bina orang sakit,” katanya. Lurah Monjok Timur, Mulya Hidayat menyuarakan bagaimana supaya RT bisa diberikan insentif seperti kepala lingkungan, kader Posyandu, Linmas dan lain sebagainya.
“Kalau bisa RT juga diberikan, karena keberadaan mereka sangat membantu tugas Lurah,” akunya. Lurah Rembiga juga mengatakan terkendala SDM ketika hendak mengeksekusi dana kelurahan. Kelurahan pun kerap ragu ragu untuk memanfaatkan dana kelurahan karena takut salah. “Tidak ada pendampingan dari fasilitator untuk eksekusi dana kelurahan,” sesalnya. Pada bagian lain Lurah Rembiga secara terbuka “mengundang” anggota dewan untuk menitipkan pokirnya di kelurahan yang terkenal dengan kuliner sate tersebut. Menurut dia, banyak program yang membutuhkan keterlibatan pokirnya dewan. Sement-
ara itu, Lurah Karang Baru, Masrun, mengaku kelurahan banyak yang tidak tahu ada pokir dewan di wilayahnya. ‘’Kita tidak pernah dikasi tahu sumber dananya,’’ keluhnya. Untuk itu, dia menyarankan kepada dewan maupun pihak kecamatan agar bersurat ke kelurahan. Camat Selaparang, Lalu Muksan J membenarkan keluhan Lurah terkait SDM. Menurut dia, SDM ini menjadi persoalan yang selalu mengemuka dari tahun ke tahun. Meskipun hal ini sudah sering dikomunikasikan dengan BKPSDM. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I, Ismul Hidayat mengajak camat dan lurah untuk
mengedepankan optimisme dana kelurahan. ‘’Bagaimana agar dana kelurahan ini dapat memenuhi harapan masyarakat,’’ tuturnya. Terkait dana kelurahan, sambung politisi PKS ini, memang masih banyak hal yang perlu direvisi. Anggota Dewan dari dapil Selaparang ini memberi sinyal akan menyuarakan dana kelurahan ini pada Munas Adeksi Rabu (11/3) besok. ‘’Jangan sampai masyarakat tanggap dana kelurahan, tapi tidak bisa perbaiki kantor (lurah, red) sendiri,’ selorohnya. Ismul menyerukan kepada Camat dan Lurah agar melibatkan dewan dalam setiap agenda di tingkat kecamatan maupun kelurahan. (fit) CURHAT - Camat Selaparang bersama lurah se-Kecamatan Selaparang curhat dengan Komisi I di kantor Camat Selaparang, Senin (9/3) kemarin. (Suara NTB/fit)
Akhir Maret, APBDes Sudah Harus Tuntas Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat, memberikan deadline (batas waktu) kepada 57 desa untuk segera merampungkan penyusunan APBDes paling lambat akhir bulan Maret. Hal tersebut diatensikan, pasalnya sampai dengan saat ini belum ada satupun desa yang sudah mencairkan anggaran tahap pertama sebesar 40 persen. Molornya penyusunan APBDes ini tentu sangat disayangkan terjadi karena akan mengganggu pelaksanaan program di masing-masing desa. “Harus kami akui sampai dengan saat ini belum ada satupun desa yang sudah mencairkan anggarannya sebesar 40 persen baik dari DD maupun ADD karena masalah penyusunan APBDes. Hal ini tentu sangat kami sayangkan, karena pagu anggaran untuk tahun 2020 sebenarnya sudah kita berikan di bulan Oktober sebagai pedoman penganggaran. Makanya kami memberikan deadline ke masing-masing untuk merampungkan APBDes mereka paling tidak akhir bulan ini sudah tuntas,” ungkap kepala Dinas PMD, kepada Suara NTB, melalui Kabid Pemerintah Desa, Rizki Syaputra S.STp, Senin (9/3). Dikatakannya, sampai dengan saat ini sudah ada 25 desa yang sudah dilakukan evaluasi, sementara sisanya masih belum datang menyampaikan RAPBDes nya. Jika sudah molor seperti, proses evaluasi ditingkat Kabupaten juga molor. Dampaknya, pelaksanaan program di desa juga akan terhambat nantinya. Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap supaya desa bisa merampungkan APBDesnya paling lambat akhir bulan Maret sudah tuntas meski batas akhir pencairan anggarannya hingga bulan Juni mendatang. Jika lewat dari bulan Juni maka pihaknya akan memberikan sanksi. Apalagi pagu anggaran untuk masing-masing desa sudah selesai diberikan, sehingga tidak ada alasan lagi desa untuk tidak mempercepat penyusunan APBDesnya. “Meskipun waktunya penyusunan APBDes ini sudah molor, tetapi kami berharap di bulan Maret sudah tidak ada lagi masalah. Sehingga pelaksanaan program di masing-masing desa bisa berjalan lancar tanpa ada Kendall,” ungkapnya. Dikatakannya, terkait masih molornya penyusunan APBDes, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui alasan dan kendala di masing-masing desa. Tapi berdasatkan informasi lapangan, melambatnya proses penyusunan APBDes karena proses pembahasannya bersama dengan BPD tidak kunjung menemukan titik temu. Selain persoalan itu, ada 23 Kades yang baru
dilantik akhir tahun 2019 lalu, sehingga butuh waktu untuk menyelesaikan masalah di internal desanya masing-masing. Terutama dalam penyusunan RPJMdes sebagai garis besar sistem penganggaran yang ada di desanya. Jika RPJMDes ini sudah rampung, baru diminta untuk penyusunan APBDes untuk mengejar pencairan anggaran paling lambat bulan Juni. Terhadap masalah ini, pihaknya dalam waktu dekat akan segera memanggil para kepala desa untuk membahas masalah ini dengan harapan desa bisa segera menyusun APBDes. “Kita akan segera panggil para Kades agar bisa mempercepat proses penyusunan APBDesnya. Karena kita juga khawatir jika tetap molor seperti ini, program yang ada di masing-masing desa juga akan terhambat,” tukasnya. (ils)
Masih Sedikit Siswa SMK Memperoleh Sertifikat Kompetensi Mataram (Suara NTB) – Jumlah Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) di SMK masih sangat minim. Kondisi itu mengakibatkan hanya sebagian kecil dari lulusan SMK yang bisa memperoleh sertifikat kompetensi. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dan SMK berupaya untuk menambah LSP. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., mengatakan, tidak semua siswa bisa mengikuti uji kompetensi di LSP pihak pertama
(P1) SMK, karena jumlah LSP terbatas. Di NTB hanya ada 10 LSP SMK, sedangkan yang bisa menguji hanya delapan LSP, karena ada dua LSP yang asesornya masih belum memiliki kompetensi bidang. Namun jika prosesnya cepat, 10 LSP itu bisa menguji siswa. Umar menjelaskan, jumlah LSP SMK di NTB terbatas di beberapa jurusan. Saat ini hanya ada untuk bidang pariwisata, teknologi di bidang konstruksi, teknologi informasi, dan bisnis manajemen. Sementara itu di NTB ada sebanyak 74 kompetensi keahlian. “Dari 74 kompetensi keahlian baru beberapa puluh saja yang punya LSP di ruang lingkup tersebut,” katanya. Ke depan pihaknya mendorong SMK memiliki LSP agar siswa bisa tersertifikasi. Meski
demikian, Umar yang juga mantan Kepala SMKN 3 Mataram ini mengatakan, pembuatan LSP tidak bisa selesai dalam waktu singkat karena master asesor di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) terbatas. “Tidak bisa tahun ini ingin memiliki LSP, harus langsung realisasi,” katanya. Di tahun lalu hanya 1.178 lulusan SMK di NTB yang memiliki sertifikat kompetensi. Tahun ini jumlah itu diharapkan meningkat menjadi 1.500 lulusan yang bisa memperoleh sertifikat kompetensi. Meski demikian, jumlah itu masih sangat kecil dibandingkan jumlah siswa kelas XII SMK di NTB tahun 2020 yang mencapai 20.976 orang. Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK akan dilaksanakan pada 13 April sampai dengan 23
April 2020. Umar juga menjelaskan, tidak perlu semua sekolah memiliki LSP. Terpenting sekolah memiliki jejaring. Nantinya yang bisa memberikan sertifikat yaitu Direktorat Pembinaan SMK atau Dinas Pendidikan. Di samping itu, pada prinsipinya asesor di LSP tidak boleh menguji siswanya sendiri. Karena itulah diperlukan jejaring. “Sekolah tidak perlu semua memiliki LSP, yang penting dia memiliki jejaring, cukup satu atau dua sekolah yang punya LSP. Nanti sekolah lain menjadi jejaring. Kalau banyak siswa yang mengikutinya, maka tahun depan kita usulkan membuat LSP,” jelasnya. (ron)