HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 10 JANUARI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 252 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/nas)
Perusahaan Singapura Bangun 300 Huntap bagi Korban Gempa NTB Jakarta (Suara NTB) Untuk mempercepat penyediaan hunian yang layak bagi korban gempa NTB, perusahaan asal Singapura, Riway International membantu pembangunan 300 unit hunian tetap (huntap). Chief Operating Officer PT. Riway Indonesia, Ivy See Chein Ling menandatangani perjanjian pembangunan huntap dengan sejumlah kontraktor di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Rabu (9/1) siang. Penandatangan perjanjian pembangunan Huntap disaksikan Plt Deputi Bidang KoordiChief Operating Officer PT. Riway Indonesia, Ivy See Chein Ling, Kepala Pelaksana BPBD nasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana NTB, H. Mohammad Rum dan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD NTB, H. Ahmadi Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, Bersambung ke hal 15 menandatangani perjanjian pembangunan 300 huntap bagi korban gempa NTB.
Foto bersama usai penandatanganan perjanjian pembangunan huntap bagi korban gempa NTB. (Suara NTB/nas)
Ratas dengan Wapres
Gubernur Laporkan Penyumbat Pembangunan Huntap Jakarta (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menghadiri rapat terbatas (Ratas) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, membahas penanganan pascabencana gempa di NTB dan Sulteng bertempat di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (9/1). Dalam rapat tersebut, gubernur menyampaikan sejumlah sumbatan yang menghambat percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap). ‘’Yang akan dibahas percepatan. Apa yang kira-kira menjadi botllenecking, sumbatan-sumbatan ini yang akan kita mencoba pecah kan bersama. Siapa tahu ada arahan dari Pak Wapres untuk percepatan itu,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT dikonfirmasi usai menghadiri acara Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/Pemprov NTB)
RAPAT - Rapat membahas progres penanganan pascabencana gempa NTB dan Sulteng di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (9/1). Hadir dalam rapat tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Hj. Sitti Rohmi Djalilah.
Mengkhawatirkan, Perambahan Hutan di Pulau Sumbawa
Zona Integritas TNI KOREM 162/WB dicanangkan sebagai salah satu institusi zona integritas dan wilayah bebas korupsi. Pencanangan disampaikan Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, Rabu (9/1). Pencanangan dihadiri Kasrem 162/WB Letkol Inf Endarwan Yansori, seluruh Dandim dan Kasi Korem, Danyonif 742/SWY, Kepala Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan) Korem dan para Pasi Korem 162/WB. Danrem 162/WB menyampaikan, zona integritas dan menuju wilayah bebas korupsi Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/ars)
(Suara NTB/bul)
Bulog Siapkan Rp1 Triliun
Ramlan UE
PERUM Bulog menyiapkan dana lebih dari Rp1 triliun untuk menyerap beras dan gabah petani tahun 2019 ini. Sesuai rencananya, Bulog akan menyerap 141.655 ton beras dari NTB. Dana lebih dari Rp1 triliun ini harapannya akan diserap semaksimal mungkin oleh petani agar memberi dampak ekonomi sebesar-besarnya di daerah. Petani hanya menjual beras atau gabahnya ke Bulog untuk memperkuat cadangan beras nasional. Menurut Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) NTB, Ramlan UE, manajemen Bulog pusat telah menetapkan target serapan untuk tahun ini ke seluruh Divre di Indonesia. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
TUNJUKKAN - Kepala BBPOM Mataram, Ni GAN Suarningsih bersama Korwas PPNS, M. Ridwan menunjukkan barang bukti obat penenang yang disita.
Obat Penenang Ilegal Sasar Pasar Gelap di Lombok Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 31.400 obat ilegal merk trihexyphenidyl disita Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram dari dua jasa ekspedisi di Mataram. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, beberapa lainnya masih buron. Selain itu uang senilai Rp25 juta disita dari tersangka. Produk obat ilegal itu disita dari dua TKP berbeda. Kejadian pertama tanggal 31 Desember 2018. Jumlah barang bukti 13.400 tablet dalam dua kemasan. Kemasan strip 3.800 butir dan kemasan dalam botol 96.000 butir. Kepala BBPOM Mataram, Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH menjelaskan, obat ini dibawa dari Jakarta dengan tujuan pasar gelap di Lombok. Pengungkapan kasus ini berlangsung dua TKP jasa ekspedisi berbeda. Kejadian perta-
ma Tanggal 31 Desember 2018 lalu, dengan jumlah barang bukti 13.400 tablet dalam dua kemasan. Kejadian kedua tanggal 9 Januari 2019, operasi penangkapan produk yang sama dengan jumlah 19.000 tablet. Total barang bukti yang disita 32.400 trihexyphenidyl. ‘’Modusnya juga sama, pengiriman dari Jakarta ke Lombok lewat jasa ekspedisi. Kami langsung lakukan penangkapan bersama penyidik kepolisian,’’ kata Suarningsih. Kasus ini masih dalam proses pengembangan ke jaringan lain yang membantu proses distribusi barang dari Jakarta. Sudah tujuh orang dimintai keterangan. Sementara barang bukti yang disita, sudah dibayar pengedar senilai Rp25 juta dan kini uang itu disita. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) TNI menemukan perambahan hutan semakin mengkhawatirkan di Pulau Sumbawa, khususnya di Bima dan Sumbawa. Hutan dibabat untuk penanaman jagung. TNI pun mengalami dilema menghadapi ulah masyarakat yang masuk kawasan hutan sejak beberapa tahun terakhir. Jika ditindak tegas dengan penangkapan, ada pertimbangan kemanusiaan. Sehingga langkah persuasif dianggap masih efektif untuk mencegah hutan semakin hancur. ‘’Sebab kita kan terbiasa bertempur. Tapi jika hadapi masyarakat, tentu ada pertimbangan pertimbangan (kemanusiaan),’’ kata Dandim 1607/Sumbawa, Letkol Inf. Syamsul Huda kepada Suara NTB ditemui di Makorem 162/ WB, Rabu (9/1). TNI juga tidak bisa melakukan penindakan secara langsung, kecuali melakukan back up pasukan ketika ada operasi dilakukan Kelompok Pengaman Hutan (KPH). Penindakan juga bisa dilakukan langsung dengan menyita dan mengamankan kayu hasil illegal logging. Itu pun diserahkan penanganannya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) atau kepolisian.
Perambahan hutan di Sumbawa diakuinya sudah masuk situasi semakin mengkhawatirkan. Kawasan hutan tutupan negara dirambah untuk perluasan jagung. Disinilah tantangan dihadapi pihaknya, tidak bisa langsung bertindak tegas, tapi langkah persuasif. Untuk langkah pendekatan persuasif ini, dibutuhkan kerjasama dengan semua pihak, mulai dari instansi tingkat daerah sampai tingkat provinsi. Sebab kewenangan pengawasan hutan saat ini ada di Dinas LHK. Peran pihaknya sementara ini sampai pada pendukung. ‘’Kami back up untuk turut serta menyadarkan masyarakat. Batasan batasan mana yang boleh ditanami jagung atau tidak bisa. Sebab di situ daerah penyangga,’’sebutnya. Langkah pencegahan pun diintensifkan, dengan penghijauan, sebagaimana dilakukan di KSB dan Empang beberapa waktu lalu. Bersambung ke hal 15 SITA - Anggota Kodim bersama KPH menyita kayu hasil illegal logging jenis Sonokeling di Labuhan Burung Kecamatan Buer Sumbawa.
(Suara NTB/kodim 1607/sumbawa)
TO K O H
Arif, Kajati NTB yang Baru
(Suara NTB/Seksi Penkum Kejati NTB)
LANTIK - Pelantikan 15 pejabat lingkup Kejaksaan Tinggi, Rabu (9/1) di Jakarta dipimpin Jaksa Agung RI HM Prasetyo . Kajati NTB, Arif salah satu yang dilantik.
Mataram (Suara NTB) Jaksa Agung (Kajagung) RI, HM Prasetyo melantik 15 pejabat lingkup Kejaksaan Tinggi, Rabu (9/1) di Jakarta. Salah satunya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Arif, SH, MH yang menggantikan, Dr. Mohamad Dofir, SH,MH. Kajati NTB diminta berbenah untuk memenuhi syarat zona integritas. ‘’Jaksa Agung berpesan untuk meningkatkan kinerja agar meraih predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH mengutip pesan Kajagung. Dedi melanjutkan, Kejati NTB mencanangkan berbagai program untuk dapat meraih WBK/WBBM dari Kemenpan RB RI di tahun 2019. “Salah satu caranya yang sudah ditempuh, yaitu peningkatan disiplin,” ujarnya. Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Kamis, 10 Januari 2019
Tim Saber Pungli Minim Penindakan
Tunggu Juklak-Juknis
Mataram (Suara NTB) Setelah dibentuk tahun 2016 lalu, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Mataram seolah belum menunjukkan taringnya. Dua tahun dilantik minim penindakan. Prestasi ditorehkan tim saber pungli 2018 lalu, hanya sebatas menangkap petugas keamanan Pasar Kebon Roek. Selebihnya, tak ada lagi penindakan skala besar yang menyasar pejabat. Demikian pula tahun ini, tim saber pungli belum
(Suara NTB/dok)
KELURAHAN di Kota Mataram belum mengeksekusi program. Penggunaan dana kelurahan masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Lurah Pagesangan Barat, Lalu Sweta Arif mengatakan, bantuan dana kelurahan tahun ini merupakan hal yang positif. Lurah dapat merancang program prioritas untuk masyarakat. “Belum ada petunjuk. Anggarannya sudah positif ada, tapi untuk apa saja penggunaannya itu, belum jelas” ujar Lalu Sweta Arif pada Suara NTB, Selasa (8/1). Gambaran awal penggunaan dana kelurahan tersebut kata dia, diprioritaskan untuk kesehatan, pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. “Dari dana-dana itu, apa yang kami bisa lakukan dengan sampai hari ini belum ada petunjuk juknak - juknisnya,” tambahnya. Pembahasan pemanfaatan dana itu, ia akan mengadakan pertemuan dengan semua kepala lingkungan, untuk memberikan masukan apa saja program-program yang harus dilaksanakan di lingkungan. Dari postur anggaran diterima sekitar Rp350 juta, belum diketahui berapa persen untuk pendidikan maupun kesehatan. Dengan harapannya, program yang diusulkan oleh kepala lingkungan bisa diadopsi untuk persiapan penggunaan anggaran dari pemerintah pusat itu. “Jadi saya tidak bisa berbicara untuk apa saja penggunaannya itu,” kata Lalu Sweta. Lalu Sweta Arif berharap, dari anggaran tahun ini, minimal ada untuk diberikan kepada warga untuk perbaikan rumahnya akibat bencana gempa. “Kalau memungkinkan untuk saya beli bahan-bahan untuk salurkan ke masyarakat, Alhamdulillah,” harapnya. (mhj)
Halaman 2
menyusun agenda apa yang fokus dikerjakan. Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin tak sedikit pun memberikan gambaran terkait gebrakan yang bakal dilakukan tim saber pungli. Menurut dia, penunjukannya sebagai Plt Inspektur hanya mempersiapkan administrasi dan anggaran. Katanya,
”
Saya tidak masuk ranah itu. Siapapun yang masuk harus jalan, jangan sampai terhambat
H. Amiruddin
tidak ada program strategis yang akan dilakukan. “Saya cuma persiapkan administrasi saja. Tidak ada hal strategis akan saya lakukan,” katanya. Amir yang juga Kepala Bappeda Kota Mataram ini tak ingin lebih jauh melangkah ke program strategis. Termasuk berkaitan dengan tim saber pungli. Dirinya hanya ingin melanjutkan program yang ditinggalkan pejabat sebelumnya. “Saya tidak masuk ranah itu. Siapapun yang masuk harus jalan, jangan sampai terhambat,” jawabnya santai. Asisten I Lalu Martawang yang dikonfirmasi sebelumnya, juga tak memberikan statement terkait fokus kerja tim saber pungli di 2019. Dia menyerahkan sepenuhnya ke Plt Inspektur untuk menyusun rancangan yang harus dikerjakan tahun ini. “Tanya Plt Inspektur saja,” pintanya. (cem)
Lalu Sweta Arif (Suara NTB/mhj)
Dirikan PDAM Sendiri FRAKSI Keadilan DPRD Kota Mataram mengusulkan agar Pemkot Mataram mendirikan PDAM sendiri. Usul ini mengemuka dalam pemandangan umum Fraksi Keadilan dalam rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Rabu (9/1). Anggota Fraksi Keadilan, Ismul Hidayat yang dikonfirmasi Suara NTB usai paripurna mengungkapkan bahwa keinginan agar Pemkot mendirikan PDAM sendiri bukanlah isu baru. ‘’Dengan perubahan RPJM 2016 – 2021, sudah harus menjadi pemikiran kita bersama,’’ katanya. Ismul melihat di berbagai daerah sudah memiliki PDAM secara mandiri. ‘’Kemudian di Kota Mataram mengapa tidak,’’ cetusnya. Paling tidak, ada dua hal yang bisa dicapai kalau nanti Mataram mempunyai PDAM sendiri. Oleh karena itu, seharusnya Pemkot Mataram sudah mulai melakukan analisa dan penelitian. Artinya, tahapan menuju BUMD itu sudah harus bisa dimulai. Kalaupun hasil analisanya tidak memungkinkan, yang selalu menjadi pertanyaan Dewan adalah mekanisme sistem yang berlaku. ‘’Jangan nanti konsumen di Mataram menyumbang volume yang luar biasa tapi hasil tidak sesignifikan jumlah konsumen,’’ katanya. Saat ini Lobar sebagai penyumbang mata air, namun ke depan bukan tidak mungkin Kota Mataram mendirikan PDAM sendiri. ‘’Sumbernya bisa saja dari kabupaten Lombok Barat maupun Lombok Utara,’’ sebutnya. Kalau dihitung, mendirikan PDAM sendiri akan lebih menguntungkan. Selama ini Pemkot Mataram menyertakan modal dan volume konsumen yang luar biasa, namun secara hasil tidak sesuai. ‘’Ini yang menjadi dasar pemikiran Fraksi Keadilan mengusulkan pendirian PDAM sendiri. Fraksi Keadilan ingin ada ketegasan dari Pemkot Mataram. ‘’Kalau memang memungkinkan, kenapa tidak dilakukan kajian oleh Pemkot Mataram secara mendalam sejak sekarang,’’ sarannya. Toh, masalah realisasi, tidak terwujud tahun ini atau tahun depan. ‘’Mungkin 2021 sudah siap. Tapi paling tidak prosesnya sudah dimulai dari sekarang,’’ katanya. Seperti disampaikan dalam pemandangan umum fraksinya, PDAM Giri Menang merupakan BUMD yang didirikan berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini Pemda Lombok Barat menguasai sepenuhnya pengelolaan PDAM Giri Menang, sedangkan Pemerintah Kota Mataram hanya menyertakan modalnya. Dalam kondisi demikian, Pemkot Mataram sebenarnya tidak punya power yang cukup untuk mengendalikan PDAM Giri Menang. Sehingga Keputusan apapun yang diambil oleh Pemkab Lobar terkait PDAM Giri Menang, harus diikuti o l e h Pemkot Mataram. (fit)
(Suara NTB/cem)
VERIFIKASI BERKAS - Pegawai BKPSDM Kota Mataram, Baiq Vira Safitri sedang memverifikasi berkas dokumen pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi, Rabu (9/1).
Satu Pelamar CPNS Meninggal Mataram (Suara NTB) Satu pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Pemkot Mataram, Herlin Oktaviana yang dinyatakan lulus sebagai Asisten Apoteker di Puskesmas Tanjung Karang, tak bisa menikmati jerih payahnya. Beberapa hari usai mengikuti seleksi kompetensi bidang, Herlin menghembuskan nafas terakhir. Kosongnya formasi asisten apoteker kata Kepala Bidang
Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Ahmad Mujahiddin ditemui pada Rabu (9/1), praktis akan diusulkan penggantian ke Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Denpasar, Bali. “Kita usulkan dulu. Baru kemudian diganti pelamar memiliki nilai kedua,” kata Muja. Muja mengapresiasi suami
almarhumah yang mau membantu melengkapi administrasi yang akan diajukan ke BKN. “Alhamdulillah, suaminya sendiri yang mengantar surat keterangan kematian dari kelurahan,” tambahnya. BKPSDM hingga 15 Januari pekan depan, melakukan verifikasi terhadap 262 berkas administrasi pelamar dinyatakan lulus. Pelamar harus melampirkan surat keterangan catatan
kepolisian, surat bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah serta surat keterangan sehat dari dokter. Selanjutnya, pihaknya memverifikasi berkas yang diajukan oleh pelamar. Dan, dilanjutkan dengan entri dalam sistem aplikasi kepegawaian. “Kita verifikasi dulu sebelum dikirim ke BKN,” terangnya. Sebelum penetapan nomor induk kepegawaian (NIP), BKN
akan kembali melakukan verifikasi. Setelah itu, dikeluarkan nota persetujuan NIP CPNS. Terhadap pendistribusian pelamar disesuaikan dengan formasi dipilih, BKPSDM terlebih dahulu membuatkan SK pengangkatan 262 pelamar sebagai calon pegawai negeri sipil. Berikut surat pernyataan melaksanakan tugas. “Dari SK itu baru mereka bisa bekerja,” demikian kata Muja. (cem)
Revitalisasi Kawasan Bisnis Pemkot Tak Ingin Cakranegara Tak Tergesa-gesa Pengelolaan Dana Kelurahan Ada Masalah
Mataram (Suara NTB) Ketua Tim Kelompok Kerja Penataan Kawasan Bisnis Cakranegara, Lalu Martawang mengingatkan, organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk Pokja agar tak tergesa - gesa dan lalai mengerjakan tugas mereka. Hal ini dikemukan oleh Martawang, mengingat Satuan Kerja Penataan Kawasan dan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan kewenangan untuk mensterilkan pedagang. “Jangan tergesa - gesa. Tetapi tidak bagus juga kalau lalai,” kata Martawang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (9/1). Skenario revitalisasi kawasan bisnis Cakranegara sambungnya, Pemkot Mataram tidak ingin pemerintah saja yang jalan. Keterlibatan masyarakat dianggap penting. Asisten I ini menambahkan, pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan masyarakat kaitannya revitalisasi. Keterlibatan masyarakat membantu pemerintah menyelesaikan persoalan di lapangan. Seperti halnya, memetakan permasalahan di Cakranegara dan sekitarnya. Dan, membantu mengkomunikasikan keinginan pemerintah dengan pedagang. “Dalam posisi ini terbantukan dengan pelibatan warga,” tambahnya.
Dijelaskan, revitalisasi kawasan bisnis Cakranegara tidak bisa dilepas dari sejarahnya. Pemerintah ingin merefleksikan kembali apa yang ada pada masa lalu sebagai pijakan kuat masa kini dan masa depan. Pokja telah berjalan sesuai kewenangan masing - masing. Seperti halnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mulai membenahi pendestrian. Dinas Perdagangan merapikan bangunan - bangunan yang menjadi aset pemerintah. “Jadi bukannya tim tidak bergerak,” tegasnya. Martawang tidak memasang target sampai kapan revitalisasi kawasan bisnis Cakranegara bisa tuntas. Jika menghitung waktu dikhawatirkan menghilangkan substansi yang bakal dikerjakan. Tidak juga pemerintah berlama - lama sehingga mengganggu komitmen penganggarannya. “Kita tidak mau bicara limit waktu. Jangan sampai menghilangkan substansi yang akan kita kerjakan,” ujarnya. Relokasi pedagang dan penyediaan lahan parkir sedang dipikirkan. Pemerintah tidak mungkin menghilangkan sumber pendapatan masyarakat begitu saja. (cem)
Ismul Hidayat (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/cem)
SEMBARANGAN - Kendaraan terlihat masih parkir sembarangan di Jalan AA. Gde Ngurah. Kawasan bisnis Cakranegara ini belum steril dari parkir sembarangan.
Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat telah mentransfer Rp18 miliar ke Pemkot Mataram untuk dana kelurahan. Pengelolaanya diharapkan mengikuti petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), sehingga tak menimbulkan masalah. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi Selasa (8/1) mengungkapkan, akan mengecek mekanisme pengelolaan dana kelurahan. Sebab, nilai didapatkan masing - masing kelurahan variatif. Tergantung dari luas wilayah, jumlah petunjuk serta inovasi. “Berapa yang didapat kelurahan itu beda - beda,” kata Walikota. Dia meminta juklak dan juknis didalami. Rencananya, pengelolaan dana kelurahan diatur menggunakan peraturan walikota. Hal ini kata dia, sebagai penguatan agar penggunaan dana tersebut menyalahi aturan. “Penggunaannya jangan sampai salah,” katanya mengingatkan. Penerbitan Perwal tersebut mengacu ke juklak - juknis dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ahyar menambahkan, pengelolaan dana kelurahan baru pertama kali diterima oleh lurah. Dana diterima langsung ke kelurahan, sehingga harus dipelajari proses perencanaannya. “Apakah per triwulan atau apa ini perlu dipela-
jari,” tandasnya. Sejak dini disampaikan Walikota, aparat kelurahan diingatkan agar tidak menyalahgunakan dana tersebut. Kasus di kabupaten lain dinilai cukup jadi pembelajaran, sehingga pejabat di Kota Mataram tidak tersandung hukum. Oleh karena itu, penggunaan dana ini perlu dilakukan sosialisasi. Termasuk kesiapan sumberdaya manusia di kelurahan. “Karena, kelurahan baru dapat. Kita ingin tunjukkan penggunaan dana tepat sasaran, perencanaan serta tanggungjawabnya,” tandasnya Kabag Pemerintahan I Made Putu Sudarsana menambahkan, penggunaan dana kelurahan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 tahun 2018. Ada dua poin pokok pemanfaatan dana itu. Yakni, sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat. “Aturannya sudah keluar. Permendagri 130 tahun 2018,” kata Putu. Karena regulasi dari pemerintah pusat itu sifatnya umum, Pemkot Mataram tambah Putu, akan menyusun juklak dan juknis di tingkat kota yang sifatnya lebih rinci. Sosialisasi penggunaan dana kelurahan akan dilakukan setelah juklak - juknis rampung. (cem)
SUARA NTB
Kamis, 10 Januari 2019
Halaman 3
Refleksi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2018 SEBAGAI salah satu provinsi kepulauan di Indonesia, luas laut Provinsi NTB adalah 29.159 km2, bentang pantai sepanjang 2.333 km dan jumlah pulau - pulau kecil sebanyak 278 buah yang sangat potensial untuk pengembangan usaha penangkapan ikan, budidaya perikanan, energi kelautan dan jasa-jasa lingkungan kelautan. Atas dasar hal ini maka pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan melalui pemanfaatan sumberdaya yang kita miliki secara optimal dan lestari, peningkatan kualitas dan nilai tambah produk,serta diharapkan meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan daerah dan nasional. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB adalah: A. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Tahun 2018 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain : 1. Penyusunan Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Peraturan gubernur ini disusun sebagai tindaklanjut dari amanat Pasal 71 Peraturan Daerah (Perda) No. 12 tahun 2017 tentang RZWP3K Provinsi NTB tahun 2017-2037, dimana setiap orang dan/atau badan hukum yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap wajib memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan. Oleh karenanya peraturan gubernur ini ditetapkan untuk mengatur tata cara pemberian dan pencabutan izin lokasi dan izin pengelolaan tersebut. Dengan telah ditetapkannya peraturan gubernur ini serta dilaksanakannya kegia-
tan sosialisasi pada beberapa lokasi, mulai Tahun 2018 telah diproses sebanyak 2 (dua) Izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah perairan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut Daerah Pada tahun 2018 telah dilakukan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) Suaka Alam Perairan Pulau Lipan dan Pulau Rakit yang berada di PerairanTeluk Saleh Kabupaten Sumbawa seluas 26.640,76 Ha, serta RPZ Taman Pesisir Penyu Tatar Sepang – Lunyuk yang berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat seluas 72.415,29 Ha. Dengan adanya penambahan kawasan konservasi ini maka luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah NTB hingga tahun 2018 menjadi 241.052,08 Ha, sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB No. 523-640 tahun 2018 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi NTB. Pada tahun 2018 ini juga telah ditetapkan2 (dua) Kawasan Konservasi Perairan Daerah, yaitu : TWP Gili Sulat, Gili Lawang dan Perairan Sekitarnya serta TWP Gili Tangkong, Gili Nanggu dan Gili Sudak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 92/KEPMENKP/2018 dan Surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 93/KEPMEN-KP/2018. 3. Inventarisasi Spesies Langka dan Dilindungi Hiu Paus (Rhincodon typus) Conservation International (CI) telah melakukan penelitian dan pendataan keberadaan Hiu Paus yang ada di Teluk Saleh selama tahun 2018, dimana diperoleh informasi ada sebanyak 58 ekor Hiu Paus yang telah diidentifikasi yang terdiri dari 51 Hiu Paus Jantan dan 7 Betina. 10 ekor diantaranya telah dipasang/ditagging penanda satelit untuk dipantau pola pergerakan dan migrasinya. Untuk mendukung upaya konservasi dan perlindungannya, CI telah melakukan beberapa kegiatan seperti sos-
Oleh : Ir. L. Hamdi, M. Si Kepala Dinas ialisasi kepada berbagai pihak seperti masyarakat sekitar, edukasi kepada anak-anak sekolah berupa sayembara menggambar dan pemutaran film mengenai konservasi Hiu Paus hingga mengadakan workshop dan pelatihan penanganan Hiu Paus yang terjerat jaring bagan. Sedangkan untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat sekitar, telah dikembangkan wisata minat khusus pengamatan Hiu Paus, pengembangan usaha kuliner, pengolahan ikan (terasi), dan penyewaan alatalat selam dan perahu. 4. Pembinaan Petambak Garam Rakyat Produksi garam Provinsi NTB tahun 2018 memperlihatkan capaian yang lebih baik daripada tahun 2017, dimana jumlah produksi garam NTB tahun 2018 mencapai volume sebesar 147.591,24 ton dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya mencapai produksi sebesar 91.093,40 ton. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB telah melakukan berbagai kegiatan pembinaan seperti Temu Koordinasi Pengembangan Garam Rakyat dan Temu Lapang yang dilakukan di 6 Lokasi antara lain : Labuhan Bontong Sumbawa, Lariti Kabupaten Bima, Labuhan Padi Sumbawa, Peras Bilelando Lombok Tengah, Jerowaru Lombok Timur dan Cendi Manik Kabupaten Lombok Barat. Keberhasilan ini juga didukung dari APBN Tugas Pembantuan yang berasal KKP kepada Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.15.625.000.000,- yang diperuntukkan pengembangan Lahan Tambak Garam Terintegrasi, bantuan sarana produksi Geo Isolator, Escavator, Truk pengangkut garam hingga pembangunan Gudang Penyimpanan Garam serta Fasilitas Penimbangan. 5. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sepanjang tahun 2018 telah dilakukan kegiatan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di 10 Kabupaten/Kota se NTB. Kegiatan ini
melibatkan berbagai instansi terkait seperti aparat penegak hukum (Polair dan TNI AL), Polisi Khusus (polsus) WP3K, PPNS serta Kelompok - kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang tergabung dalam Satgas Penanganan Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB berdasarkan surat keputusan Gubernur No. 182-626 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Pada pada tahun 2018 telah tersusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Destructive Fishing Provinsi NTB untuk jangka waktu 2018 – 2022. Pada saat yang bersamaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB telah memperkenalkan inovasi baru aplikasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berbasis android yaitu Marine Smart Patrol yang dikembangkan bersama - sama Wild Conservation Society (WCS) Indonesia. Penerapan aplikasi ini telah diakui dan mendapat penghargaan pada ajang Kompetisi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Surabaya tanggal 19 September 2018 di Grand Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya. B. Program Pengembangan Perikanan Budidaya Program pengembangan perikanan budidaya diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya serta memastikan pengelolaan usaha perikanan budidaya dilaksanakan dengan kaidah berkelanjutan dan ramah lingkungan, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas produk perikanan budidaya. Kinerja perikanan budidaya dibuktikan dengan capaian volume produksi perikanan budidaya Provinsi NTB tahun 2018 yang mencapai 1.107.901,85 ton. Besaran produksi ini disumbangkan dari produksi rumput laut sebesar
915.829,45 ton, udang vaname sebesar 143.425,61 Ton, Bandeng sebesar 20.144,37 ton dan budidaya ikan air tawar sebesar 28.501,42 Ton. Upaya-upaya dalam meningkatkan produktifitas, efektivitas dan efisiensi usaha terus dilakukan melalui pemurnian induk, menghasilkan benih ikan unggul, penerapan cara pembenihan dan budidaya ikan yang baik (CPIB dan CBIB) serta memberikan bantuan sarana produksi perikanan budidaya kepada beberapa kelompok pembudidaya ikan. C. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Program pengembangan perikanan tangkap dilakukan melalui kegiatan pemberian bantuan kapal penangkap ikan dan fasilitasi proses pengurusan izin kapal penangkap ikan kepada nelayan sehingga dapat menjangkau perairan laut yang lebih jauh dan potensial, disisi lain intensifikasi usaha dilakukan melalui pemberian bantuan sarana penangkapan ikan (perahu, mesin, alat tangkap) maupun alat bantu untuk mengumpulkan ikan seperti lampu inventer dan rumah ikan/rumpon. Aktivitas penangkapan ikan merupakan aktivitas yang memiliki resiko tinggi, baik resiko usaha maupun resiko kecelakaan diri, oleh karenanya pada tahun 2018 telah disalurkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) kepada 3.815 orang nelayan, sehingga dari tahun 2016 sampai 2018 telah tersalurkan bantuan premi asuransi nelayan kepada 32.450 orang nelayan kecil. Sedangkan untuk membantu memfasilitasi akses permodalan, pada tahun 2018 telah diserahkan 576 sertifikat tanah kepada nelayan, sehingga sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 telah diserahkan sebanyak 7.476 sertifikat tanah. Selain itu untuk menjaga kelestariaan sumberdaya ikan di perairan laut, tahun 2018 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
melakukan kegiatan restocking ikan laut jenis spat mutiara sebanyak 5.300 ekor di Kabupaten Sumbawa Barat. Capaian kinerja pengembangan perikanan tangkap di Provinsi NTB dinyatakan dalam bentuk volume produksi perikanan tangkap Provinsi NTB tahun 2018 yang mencapai 173.766,72 ton, serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi NTB mencapai index senilai 118,90. Untuk prasarana pelabuhan perikanan, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki pelabuhan perikanan nusantara yaitu PPN Teluk Awang di Kabupaten Lombok Tengah. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Teluk Awang di Kabupaten Lombok Tengah diharapkan mampu memajukan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Lombok Tengah khususnya dan Provinsi NTB pada umumnya. Dalam proses perjalanan pembangunan dari tahun 2004 sampai dengan saat ini, pelabuhan perikanan telah beroperasi dengan ratarata kunjungan kapal sebanyak 23 s/d 33 kapal, dengan jumlah trip 99 kali perbulan atau 1.188 trip pertahun. Jumlah produksi ikan yang didaratkan pada tahun 2018 sebesar 758.470 kilogram dengan nilai produksi sebesar Rp. 14.729.029.000. D. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Ikan Dalam rangka mendukung upaya penurunan prevalensi terhadap kasus kurang gizi dan stunting, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB telah melakukan kegiatan untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan yang disingkat menjadi GEMARIKAN.Gerakan ini diarahkan dengan sasaran khususnya ke anak-anak sekolah melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah yang disingkat menjadi PMTAS. Program PMTAS untuk tahun 2018 menyasar 1.000 anak sekolah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasilnya pada tahun 2018AngkaKonsumsiIkanProvinsi NTB telah mencapai 35,49 kg/ kapita/tahun. Kegiatan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas
dan mutu hasil perikanan adalah dengan pemberian bantuan sarana pengolahan ikan dan pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan Ikan (SKP) kepada 40 Unit Pengolahan Ikan (UPI) se-Provinsi NTB. Oleh karenanya target produksi olahan tahun 2018 sebesar 199.896,90 ton telah terealisasi sebesar 210.738,31 ton atau (105,42%). PENUTUP Pada tahun 2019, pembangunan kelautan dan perikanan disinkronisasikan dengan RPJMD Provinsi NTB 2018 – 2023 yaitu dalam rangka mewujudkan Nusa Tenggara Barat yang GEMILANG, terutama mendukung Misi III yaitu Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan dengan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Memberi Nilai Tambah Tinggi; serta Misi VI yaitu Mempercepat Pengelolaan Sumberdaya dan LingkunganyangProduktifdan Berkelanjutan. Untuk itu beberapa program yang akan dilakukan diantaranya adalah : a. Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil b. P e m b e r d a y a a n Ekonomi Masyarakat Pesisir. c. Pengembangan Perikanan Budidaya d. Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, serta e. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Semuanya diterapkan dengan tujuan dan sasaran tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan, serta peningkatan kuantitas produksi dan kualitas hasil panen perikanan Provinsi NTB. (*)
Dewan dan Eksekutif Menerima dan Menyetujui Raperda Dibahas Lebih Lanjut Mataram (Suara NTB) Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kota Mataram menyatakan dapat menerima dan menyetujui dua paket raperda yang diajukan eksekutif untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Hal yang sama juga disampaikan Walikota Mataram yang diwakili oleh asisten I Setda Kota Mataram, bahwa eksekutif juga dapat menerima dan menyetujui tiga buah paket raperda inisiatif Dewan untuk dibahas lebih lanjut. Persetujuan itu disampaikan di hadapan rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., bersama Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH. Ketua DPRD memberikan kesempatan kepada semua fraksi menyampaikan pemandangan umumnya. Juru bicara Fraksi Golkar, Drs. HM. Noer Ibrahim menyampaikan terhadap RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021 haruslah dilakukan penyempurnaan dengan memperhatikan berbagai ketentuan. Didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan dapat berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram. Khusus terkait Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram, lanjut juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Hj. Baiq Mirdiati, kepada BUMD haruslah lebih bersifat fleksibel dengan memperhatikan kepentin-
(Suara NTB/fit)
Anggota DPRD Kota Mataram mengikuti agenda rapat paripurna dengan seksama. gan jangka menengah dan jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, besaran nilai penyertaan modal haruslah memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti sepanjang sejarah Pemkot Mataram, baru di tahun 2018 lalu capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan ketidakmampuan Pemda dalam mengelola potensi-potensi PAD yang menjadi lumbung pendapatan daerah. Dalam kaitannya dengan hal tersebut juga dikarenakan adanya penggabungan 2 (dua) OPD yang sebelumnya BPKAD dan Dinas Pendapatan menjadi satu OPD yaitu Badan Keuangan Daerah
(BKD) dengan ruang lingkup urusan dan kewenangan yang sangat luas mencakup pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, sangat mempengaruhi ritme kinerja OPD yang bersangkutan. Sementara itu, Hj. Dian Rachmawati menyampaikan, Fraksi Partai Demokrat berharap agar perubahan RPJMD ini haruslah sesuai dengan realita dan kondisi daerah saat ini. Termasuk dalam kaitannya dengan penyesuaian target program/kegiatan pemerintahan daerah yang mampu menekan angka kemiskinan pascabencana gempa bumi. Sehingga akan tercapai kinerja yang rasional secara terukur dan progresif. Fraksi GNB (Gerakan Nurani Bangsa) dalam pemandangan um-
umnya yang dibacakan Hj. Kartini Irwarni menilai, masih adanya terdapat permasalahan umum pembangunan yaitu rendahnya daya saing SDM, melambatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah, belum terpenuhinya layanan infrastruktur dasar, belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, serta belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat haruslah menjadi pertimbangan di dalam melakukan perubahan RPJMD ini. ‘’Mohon penjelasan ketentuan perhitungan bagian laba yang berlaku pada PT. Bank NTB, PT. BPR NTB dan PDAM Giri Menang dan BUMD Lainnya yang dikaitkan dengan jumlah aset atau modal penyertaan Pemerintah Kota Ma-
(Suara NTB/fit)
Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., bersama Wakil Ketua, H. Muhtar, SH., membuka rapat paripuna. taram pada BUMD tersebut,’’ kata me yang berlaku. Mengenai Raperjuru bicara Fraksi Keadilan, Misda tentang Rencana Induk Pembanban Ratmaji, SE., mengakhiri pegunan Kepariwisataan Daerah (Ripmandangan umum fraksinya. parda) yang telah diajukan pada Sebelumnya, Asisten I Setda Kota Sidang Paripurna Dewan tanggal 18 Mataram, Lalu Martawang, SE., April 2016, pada prinsipnya eksekumenyampaikan pada prinsipnya ektif siap untuk melanjutkan setiap sekutif menerima ketiga buah tahapan dalam pembahasan selanRaperda dimaksud untuk dibahas jutnya dengan ketiga buah Raperda lebih lanjut sesuai dengan mekanistersebut untuk ditetapkan. (fit/*)
Danrem 162/WB Pimpin Tradisi Sertijab Perwira Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., memimpin tradisi korps raport serah terima jabatan (sertijab) di Aula Sudirman Korem 162/WB, Rabu (9/1). Acara sekaligus pelepasan perwira yang akan purna tugas. Tradisi dilaksanakan sebagai tanda penerimaan dan pelepasan secara resmi pejabat yang akan bertugas di Korem 162/WB di bawah naungan Dhuaja. Tujuannya, agar terpatri rasa memiliki satuan dan menjadi kebanggaan dengan tetap menjaga nama baik satuan ini dimanapun bertugas dan berada. Adapun perwira yang akan ma-
suk ke Korem 162/WB, antara lain Letkol Arh Budiono sebagai Kasiter Korem 162/WB, Mayor Inf Hendra Sukmana sebagai dan Kapten Inf Asrofi sebagai Kasi dan Pasi Intelrem 162/WB, dan Kapten Inf Marsana sebagai Dankima Korem 162/WB dan melepas Kapten Inf Marito yang akan purna tugas. Danrem 162/WB menyampaikan, pergantian pejabat dilingkungan TNI AD khususnya Korem 162/ WB merupakan hal yang biasa. Disamping sebagai penyegaran, juga untuk pembinaan organisasi dan personel sehingga rotasi personel berjalan dengan baik sesuai dengan haknya. “Semoga kepercayaan yang
diberikan oleh pimpinan TNI AD dapat dijaga dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab,” ujarnya sembari mengucapkan selamat. Khusus untuk Kapten Inf Marito, akan menjalani masa purna tugas, agar segera beradaptasi dengan lingkungan sehingga ke depan sukses dalam menjalani kehidupan bermasyarakat sebagai warga sipil biasa. “Pertahankan jati diri sebagai Prajurit sejati dengan tetap menjadi terdepan mendedikasikan diri kepada masyarakat khususnya terkait dengan hal-hal positif,” pesan Danrem kepada Kapten Marito. (ars/*)
(Suara NTB/penrem)
SERTIJAB - Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat memimpin tradisi sertijab perwira Rabu kemarin.
SUARA NTB Kamis, 10 Januari 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Penempatan Pejabat Belum Terima Hasil KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini belum menerima secara resmi salinan amar putusan Kasasi dalam kasus terbitnya puluhan sertifikat di kawasan hutan lindung Sekaroh (RTK 15). Di mana dalam kasus ini, menjerat lima orang terdakwa mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim dan mantan Kades Pemongkong Kecamatan Jerowaru. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara, mengatakan, posisinya sampai saat ini masih menunggu salinan amar putusan terse(Suara NTB/yon) but, berdasarkan hasil kasaWasita Triantara si yang diajukannya ke Mahkamah Agung (MA) terkait vonis bebas terhadap semua terdakwa oleh Pengadilan Tinggi Mataram. Pengajuan Kasasi ke MA dilakukan melalui Pengadilan Tipikor Mataram dan posisi saat ini masih menunggu hasil putusan dari Mahkamah Agung. “Sampai saat ini amar putusan kasasi itu belum kita terima. Kita masih menuggu. Kita tahu jika kasasi yang diajukan jaksa diterima dari web MA,”terang Wasita ditemui di ruang kerjanya, Rabu (9/1). Dalam kasus ini, pihaknya akan melakukan apa-apa yang menjadi isi putusan dan petunjuk ketika sudah diterima. Sementara untuk saat ini ia mengaku tidak bisa berkomentar terlalu jauh sebelum menerima hasil putusan tersebut. Diketahui sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan bebas terhadap lima terdakwa kasus penerbitan 31 sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh, Lombok Timur. Dalam putusan itu, kelima terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan yang diberikan. Bahkan majelis hakim menyatakan seluruh berkas perkaranya, baik berupa dokumen maupun keterangan saksi dan dari Kemen LHK batal demi hukum. Sehingga dari putusan itu, Kejari Lotim melalui JPU diminta untuk membebaskan seluruh terdakwa dari statusnya sebagai tahanan kota untuk lima mantan pegawai BPN Lotim dan Rutan Selong untuk mantan Kades Pemongkong. Kelima orang tersebut, dalam statusnya di kepanitiaan A, diduga terlibat dalam penerbitan 31 Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan hutan lindung Sekaroh (RTK-15) sekitar pada periode 2000, 2001, dan 2002. Lima orang itu diantaranya, H. Jamaludin, Mustafa Maksum, Muhammad Naim, Fathul Irfan dan Ramli yang merupakan mantan pegawai di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim. Satu terdakwa lainnya yang terbagi dalam berkas terpisah yakni mantan Kades Pemongkong, Lalu Maksam Mawaalli. Dalam perkara itu, sebelumnya para terdakwa dianggap melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. (yon)
MA Tolak PK Ichsan Suaidi Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Lombok Timur (Lotim) belum lama ini menerima salinan putusan (peninjauan kembali (PK) yang diajukan Direktur PT. Citra Gading Asritama (CGA), Ichsan Suaidi dalam kasus suap penundaan Kasasi. Di mana suap senilai Rp400 juta diberikan terhadap Kasubdit Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata MA, Andri Tristianto, untuk menunda pengiriman kasasi agar tidak dapat dieksekusi oleh Jaksa dalam kasus tipikor proyek dermaga Labuhan Haji pada 9 September 2015 lalu. “Kita baru terima hasil PK yang dilakukan oleh Ichsan Suaidi. Semua pengajuan PK-nya ditolak oleh MA,”terang Kasi Pidsus Kejari Lotim, Wasita Triantara, Rabu (9/1). Ichsan Suaidi saat ini sudah ditahan di Jawa Timur. Turunnya putusan PK, Ichsan Suaidi, kata Wasita, setelah hasil PK yang juga diajukan mantan Kepala Bappeda Lotim, Lalu Gafar Ismail terlebih dahulu turun. Di mana PK yang diajukan oleh Lalu Gafar juga ditolak oleh MA. “PK juga dilakukan oleh Lalu Gafar Ismail, PK yang diajukan juga ditolak,”ungkapnya. Sebelumnya, pengajuan PK yang dilakukan Ichsan melalui kuasa hukum waktu itu mengirim permohonannya ke MA melalui Pengadilan Tipikor Mataram lantaran dinilai ada kejanggalan dalam pada putusan kasasi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Labuhan Haji yang nilai anggarannya sebesar Rp82 miliar lebih. Di mana, Ichsan Suaidi selaku Direktur PT. CGA, divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, 1 tahun 6 bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp3,19 miliar. Ichsan yang saat itu tidak terima atas vonisnya kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Mataram. Dalam banding itu, majelis hakim memberikan vonis terhadap yang bersangkutan 3 tahun hukuman penjara dan denda Rp200 juta. Tidak terima dengan hasil putusan itu juga, Ichsan kembali melakukan upaya kasasi ke MA, yang justru memvonisnya 5 tahun penjara dengan denda Rp200 juta. Selain itu, yang bersangkutan juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp4.46 miliar subsidair 1 tahun penjara. “Jadi setelah ditolaknya PK yang diajukan itu, maka putusan majelis hakim itu berlanjut,” jelasnya. (yon)
Lotim Usulkan 32.684 Jiwa Penerima Jadup Selong (Suara NTB)Lombok Timur (Lotim) mengusulkan 32.684 jiwa atau 9.515 Kepala Keluarga (KK) warga Lotim korban gempa sebagai penerima jaminan hidup. Jumlah itu kemungkinan memang bisa bertambah mengingat jumlah yang terdampak gempa di Lotim cukup besar. Namun untuk sementara jumlah itu dulu yang dikirim dan sudah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah provinsi. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Lotim, (Suara NTB/dok) H. Marwan saat dikonfirH. Marwan masi di Selong, Rabu (9/1). Dia katakan, ada klafirikasi juga dari pusat untuk selanjutnya diminta melakukan validasi data. Permintaan pusat tersebut sudah dipenuhi dan semua data yang dikirim sudah tervalidasi dengan baik. “Untuk sementara memang belum ada tambahan,” ungkapnya. Karena menjadi kewenangan pemerintah pusat, Disos Lotim pun menunggu kepastian selanjutnya dari pusat bagaimana tindaklanjutnya. “Kita sampai sekarang ini masih menunggu,” ungkapnya. Berbeda dengan santunan dari pemeirntah daerah kabupaten Lotim semenjak era kepemimpinan H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi selaku Bupati dan Wakil Bupati Lotim. Diterangkan, santunan sebesar Rp 1 juta tiap Kepala Keluarga (KK) di Lotim akan kembali diberikan kepada warga yang belum. Masih ada tersisa anggaran Rp 11 miliar lebih yang siap disalurkan ke seluruh korban gempa bumi yang terverifikasi. Santunan yang Rp 1 juta, menunggu dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kalau ada tambahan, maka siap akan didistribusikan kembali ke masyarkaat korban gempa. “Kami siap akan mengusulkan pencairan lagi kepada Bupati untuk korban yang belum sesuai nantinya dengan data yang disampaikan oleh Dinas PUPR,” demikian. (rus)
Bupati: Saya Tidak Berani Memutasi Tanpa Prosedur
Selong (Suara NTB) Penggantian para kepala dinas dan badan di lingkup Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum dilakukan Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy. Bupati mengaku ia hanya akan menggantikan jabatan yang kosong dulu, karena belum membentuk panitia seleksi. “Kita ikuti prosedur. Daripada nantinya ada yang protes karena alasan tidak prosedural lalu di bawa ke ranah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) lalu kalah maka akan cukup memalukan,’’ ujarnya, Rabu (9/1).
Setelah pelantikan Bupati yang baru prosedurnya tidak boleh melantik tanpa persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Diketahui Bupati Lotim ini dilantik September 2018 lalu. Dihitung, Oktober, November,
Desember, Januari, Pebruari dan Maret tidak boleh dulu memutasi. Kemungkinan besarnya April baru bisa mutasi karena sudah boleh tanpa izin dari Mendagri. “Saya selama enam bulan kan tidak boleh melakukan
hal-hal yang tidak dipersyaratkan oleh aturan,” ungkapnya. Dia menjelaskan, asesmen memang sudah dilakukan kepada para pejabat lingkup Pemkab Lotim beberapa waktu lalu. Hasilnya katanya belum keluar dan belum ada hasilnya. Soal pilihan orang-orang yang nantinya membantunya melaksanakan visi dan misinya menjadi Bupati katanya akan memilih orang-orang yang tentunya sefaham den-
gan keinginan bupati. Harus memilih yang seide dan memahami visi dan misi Bupati. ‘’Kalau ada personel yang tidak memahami visi dan misi tentunya tidak akan terpakai,’’ ujarnya. Akan tetapi, sambungnya jika dalam waktu yang cukup singkat bisa mengkilas balik dan bisa menyesuaikan diri sesuai dengan visi misi Bupati maka katanya akan sulit menggantikan posisi pejabat seperti itu. (rus)
Tekan Kasus Stunting
Bupati Janjikan Hadiah Umrah untuk Kades Selong (Suara NTB) Kasus stunting di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terbilang cukup tinggi. Jika dipersentasekan dari keseluruhan anak di Lotim, jumlah yang terpapar kasus stunting ini mencapai 37,1 persen. Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy pun menjanjikan umrah kepada para kepala desa yang berhasil menekan kasus stunting di desa masing-masing. Hal ini disampaikan Bupati Sukiman saat bertemu dengan para kepala desa dalam acara membangun komitmen bersama penanganan stunting di Kabupaten Lotim, Rabu (9/1). Bupati menegaskan, kepala desa merupakan pimpinan di desa. Kepedulian para kepala desa ini sangat menentukan keberhasilan dalam menuntaskan masalah stunting. Apalagi Lotim masuk dalam 160 kabupaten/kota yang sangat besar kasusnya. Bupati menduga, jumlah stunting di Lotim berada pada posisi teratas. Karenanya dibutuhkan langkah akseleratif dalam penanganan stunting. Indikator yang ditetapkan cukup berat. Apakah sudah ada
(Suara NTB/rus)
TANDATANGANI - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy menandatangani komitmen bersama dengan para kepala desa untuk penanganan stunting. Peraturan Desa (Perdes), berapa anggaran yang disiapkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Bagaimana kesiapan kader posyandu dan indikator lainnya. Soal stunting, hadir dalam pertemuan dengan para kepala desa ini Direktur Gizi
Masyarakat Kementerian Kesehatan, Doddy Iswardy yang memberikan penjelasan terkait stunting. Dikatakan penanganan stanting tidak bisa hanya di Dinas Kesehatan. Dibutuhkan keterlibatan semua organisasi pemerintah
Indikasi Tersangkut Narkoba
daerah. Sementara di tingkat pusat dilibatkan 12 kementerian dan lembaga. Stunting atau gagal tumbuh terjadi karena sejumlah hal. Antara lain karena pola asuh, kondisi sanitasi yang tidak bersih atau lingkungan yang tidak
sehat. Khusus Lotim dinilai soal makanan sebenarnya tidaklah masalah. Pasalnya, makanan masyarakat Lotim disebut cukup bergizi. Tinggal pola asuh dan kondisi lingkungan. Gagal tumbuh bisa mudah dideteksi. Seorang ibu hamil yang baru melahirkan bayinya bisa melihat faktor risiko saat berat badan lahir rendah (BBLR). Jika di bawah 2,5 kg dan panjang badan lahir kurang dari 48 cm maka itu sudah ada faktor risiko,” ungkapnya. Pandangan masyarakat yang menyebut gagal tumbuh ini karena faktor genetik katanya kurang tepat. Keturunan yang pendek tidak selamanya akan melahirkan keturunan pendek. Memang ada dari genetik, namun sangat kecil sumbangannya. Faktor risiko stunting akan kelihatan usia 2 tahun. Terjadi gagal tumbuh dan gagal perkembangan, serta gangguan metabolisme. Kondisi ini harus diperhatikan oleh masyarakat. Karena anak yang gagal tumbuh ini sangat besar pengaruhnya pada pertumbuhan tingkat kecerdasan. Untuk itu harus terus dilakukan pemantauan. (rus)
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Tanjung (Suara NTB) nal Idrus, SH., menguatkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Keberadaan kendaraan mekanisme sewa ken1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dinas (randis) sewa kalan- daraan dinas sedianya den1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 gan pejabat Kabupaten gan lembaga resmi leasing. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Lombok Utara (KLU) men- Randis sewa sebagai sebuah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 uai sorotan. Menurut usaha jasa, maka tidak bisa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 DPRD, Randis sewa diduga dilakukan oleh pribadi. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 banyak yang disorientasi. “Sewa itu kan usaha 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Di mana dalam praktikn- jasa, maka harus dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ya, randis yang disewa pihak ketiga. Kalau orang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dominan milik pejabat ber- pribadi, apa dasarnya. Jadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sangkutan. harus legal,” kata Idrus. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Ketua Fraksi Hanura Bahkan menurut dia, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 DPRD Lombok Utara, Ard- lembaga pihak ketiga se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ianto, SH., Rabu (9/1) saat bagai rekanan pemerintah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dikonfirmasi mengakui, dalam hal sewa randis, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 adanya indikasi oknum pe- tidak sekadar rent car. Me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 jabat Pemkab Lombok Ut- lainkan lembaga yang - se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ara yang menyewa ken- cara sumber daya dan ad1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 daraan milik pribadinya se- ministrasi keuangan - mam1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 bagai randis sewa. Bahkan pu menjamin kerjasama 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tidak hanya satu, melain- agar berjalan sesuai aturan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan di banyak SKPD domiIa mencontohkan, dalam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 nan menyewa kendaraan risatu kasus, kendaraan di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 badinya untuk randis. nas mengalami mogok di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Sewa ini, logikanya kita tengah jalan, maka lemba1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 menyewa kepada pihak ke- ga leasing harus mengganti 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tiga. Pantauan kita, yang ter- mobil saat itu juga. Leasing 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 jadi justru banyak pejabat juga harus menjamin peng1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 yang menyewa kendaraan gantian onderdil, dan biaya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 milik pribadi,” tegasnya. perawatan atas kendaraan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Ardianto menjelaskan, yang disewakan kepada pe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kebanyakan randis sewa merintah. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tersebut lolos dari pemer“PA (pengguna angga1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 iksaan Badan Pemeriksaan ran/Kepala OPD) harus ber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Keuangan (BPK). Pasalnya tanggung jawab (jasa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pertanggungjawaban ad- sewa), dialah yang harus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ministratif yang dilakukan menunjuk pihak ketiga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 OPD dapat “diakali”. mana yang diajak kerjasa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Kita tidak pernah tahu, ma. Karena ini kita berbic1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kuitansi sewa yang dipakai ara uang negara, jadi harus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dari rental mana. Secara ad- melalui kontrak,” jelasnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ministratif itu sah, tapi prakKendati demikian, Inspe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tiknya keliru,” tegasnya lagi. ktorat mengakui belum 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Salah satu cara untuk menerima laporan dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 memotong siklus mem- OPD perihal dugaan randis 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 perkaya diri dari sewa mo- sewa kalangan pejabat. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 bil pribadi itu, menurut dia, Tidak menutup kemungki1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 adalah pemerintah Lombok nan, pihaknya akan memer1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Utara menertibkan aset- iksa dugaan memperkaya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 aset tersebut. Ia menyaran- diri oknum pejabat melalui 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan agar metode sewa ran- sewa randis oknum pejabat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dis pejabat di semua OPD SKPD apabila terdapat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dilakukan satu pintu oleh laporan yang masuk. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Untuk diketahui, peneluSekretariat Daerah. Kedua, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 agar sewa randis dilakukan suran Suara NTB mendapati, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 mobil sewa yang banyak didengan pihak leasing. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Efektifnya memang implementasikan pada 2018 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 melalui leasing, karena bi- lalu adalah mobil pada beber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 aya perawatan ditanggung apa sekretaris dinas dan Ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pihak ketiga. Ketika mobil pala Bidang OPD. Pengakuan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 mogok langsung diganti, salah satu staf SKPD bahkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sehingga tidak membebani lebih mengejutkan, randis 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sewa itu hanya sekadar mamAPBD,” tandasnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Terpisah, Kepala Inspek- pir ke dinas untuk mengantar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 torat Lombok Utara, H. Zae- oknum pejabat tersebut. (ari) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
Randis Sewa, ”Alibi” Izin Sejumlah Perusahaan Perkaya Diri Oknum di Tiga Gili Terancam Dicabut Pejabat KLU
Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengevaluasi kembali izin sejumlah perusahaan yang beroperasi di Lombok Utara. Di antara perusahaan itu, ada yang izinnya terancam dicabut karena kedaluwarsa, tidak melakukan realisasi sesuai batas waktu, serta indikasi tersangkut kasus narkoba. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Vidi Ekakusuma, Rabu (9/1) mengakui, sejumlah izin perusahaan layak untuk ditinjau kembali. Hal ini berkenaan dengan penerapan kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Perka BKPM dan penerapan pelayanan pendidikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) oleh Kementerian Perekonomian. “Izin yang tidak efektif bisa dicabut lewat OSS. Sesuai ketentuan, sejak diberikan izin, mereka diberi waktu 6 bulan untuk realisasi. Jika tidak, mereka bisa perpanjangan 6 bulan lagi. Jika tidak juga, maka melalui sistem OSS akan dicabut,” ujarnya. Vidi menyatakan, sesuai ketentuan Perka BKPM No. 13 tahun 2017 tentang Pedoman, Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal. Melalui aturan terbaru itu, Pemda diarahkan untuk bersikap tegas
(Suara NTB/dok)
Vidi Ekakusuma menyikapi izin-izin yang tidak bisa direalisasikan oleh calon investor. “Perusahaan kadang ada aset tapi tidak usaha, maka itu yang kita sebut tanah telantar,” katanya. Kondisi di Lombok Utara sendiri, calon investor yang melewati tempo ketentuan 2 tahun rencana investasi cukup banyak. Secara periodik, Disnaker melalui Bidang Penanaman Modal (PM), memantau kondisi di lapangan. Tercatat, masih ada perusahaan yang mengajukan izin sejak 2011 tidak menanamkan modal secara riil pada objek investasinya. Kepala Bidang PM, Disnaker KLU, Ali Zulkarnain, mengakui berdasarkan inventarisasi data dan pengawasan 3 bulanan, perusahaan yang banyak mereal-
isasikan investasi adalah pemegang izin pada rentang waktu 2016 - 2018. Berdasarkan pantauan triwulan I - 2018, dari akumulasi 150-an pemohon izin tahun 2011 - 2018, terdapat 40 perusahaan PMA (investor asing) yang tidak merealisasikan investasinya. Kondisi di triwulan I terulang di pemantauan PMA triwulan II - 2018, dengan tambahan 1 perusahaan lagi tidak merealisasikan. Sedangkan pantauan pada triwulan III - 2018, Bidang Naker spesifik pada data PMDN (investor dalam negeri) dengan jumlah calon investor yang tidak merealisasikan investasi sejumlah 21 perusahaan. “Di Perka BKPM itu tegas, kalau tidak ada realisasi dalam 2 tahun harusnya izin dicabut,” sebutnya. Selain bermasalah dengan investasi, Pemda Lombok Utara juga menerima surat dari Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mempertimbangkan kembali izin sejumlah perusahaan yang terindikasi terlibat narkoba. Di Lombok Utara, tercatat 11 perusahaan diketahui menjadi tempat atau TKP penangkapan pelaku narkoba selama APH beroperasi. Vidi enggan menyebut namanama perusahaan tersebut. Namun demikian diakuinya, perusahaan yang disebutkan APH sedang dalam proses pembahasan oleh Pemda Lombok Utara. (ari)
Aplikator Dinilai Tidak Bonafit Selong (Suara NTB) Aplikator menjadi pelaksana teknis pembangunan rumah tahan gempa (RTG) dinilai Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy tidak bonafit. Kondisi inilah yang membuat sampai sekarang pascagempa bumi, kegiatan pembangunan rumah korban gempa tidak beres. “Keberadaan aplikator yang kurang bonafit adalah inti masalahnya,” jawab bupati saat diwawancara, Rabu (9/1). Bupati mengaku, mulai dari Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Barat (Lobar) dan Lotim serta Sumbawa tidak ada yang mencapai target pembangunan. Masalah utamanya kata bupati adalah sama. Masalah selain aplikator dinilai tidak ada. Karena akar masalah-
nya sudah ditentukan, maka siap akan dicari aplikator yang benar-benar sesuai kriteria. Proses pembangunan rumah tahan gempa masyarakat terdampak, yang sudah terverifikasi sesuai SK b3.218 unit dan rusak ringan sebanyak 14.715 unit. Jumlah yang sudah divalidasi sebanyak 26.215 terdiri dari rusak berat 9.633, rusak sedang 4.650 dan rusak ringan 11.932. Progres rumah terbangun dalam bentuk risha sebanyak 714 unit, sedang proses 711 unit, Sudah jadi 3 unit. Untuk Rika 377 unit, sedang proses 376 unit, sudah jadi 1 unit. Sementara Riko 271 unit, sedang proses 271 unit dan sudah jadi masih kosong . RCI 40 unit, sedang proses 40 unit. Untuk para camat, lanjut Sukiman, seleksi Ketua Pokmas agar
dapat mempermudah penyelesaian kendala di lapangan, dan untuk Dukcapil agar berikan KTP yangsudahmelakukanperekaman, hingga mempermudah pencairan dana untuk korban gempa. Sementara itu, aplikator RISA, Hariyanto, menyampaikan kendala yang di alami adalah antar alain banyak sekali libur. Seperti, menghadiri acara adat yang mana para pekerja libur bisa sampai 2 hari, hingga ini menghambat pekerjaan. Iskandar, salah satu aplikator yang dikonfirmasi mengaku sebagian besar aplikator yang digunakan ini berstatus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).Kecuali memang aplikator dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga sudah ada yang masuk. (rus)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 10 Januari 2019
Selesaikan Secara Hukum KASUS dugaan penggelapan insentif bagi puluhan marbot masjid di Kecamatan Praya Barat Daya oleh oknum kecamatan, mengundang keprihatinan kalangan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng). Selain mendorong pemberian sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat, Komisi I DPRD Loteng juga mendorong supaya kasus tersebut juga diselesaikan melalui proses hukum. Itu penting untuk memberikan efek jera (Suara NTB/kir) bagi pelakunya maupun H. L. Rumiawan yang lainnya. “Sangat disayangkan ini sampai terjadi. Jadi harus ada sanksi tegas. Baik itu dari pemerintah daerah, termasuk kita dorong penyelesaian melalui proses hukum juga,” tegas Ketua Komisi I DPRD Loteng, H.L. Rumiawan, S.H., kepada Suara NTB, Rabu (9/1). Menurutnya, kasus tersebut menjadi preseden buruk bagi pemerintah. Dan, itu mencoreng wajah pemerintah. Terlebih yang diduga melakukan adalah oknum pegawai kecamatan. Sementara pemerintah sedang berupaya memberikan perhatian kepada kondisi para marbot masjid yang selama ini nyaris tak tersentuh perhatian pemerintah. Untuk itu, pihaknya mengatakan tidak ada toleransi bagi oknum yang melakukan dugaan penggelapan insentif marbot tersebut. Selain sanksi tegas sesaui aturan yang berlaku, jika memang terbukti. “Pemerintah daerah dalam hal ini jangan hanya diam. Segera selidiki, jika terbukti berikan sanksi tegas kepada pelakunya,” sarannya. Karena insentif tersebut hak para marbot masjid. Jadi harus benar-benar disampaikan. Apalagi jumlahnya tidak seberapa. “Sudah yang diterima sedikit, malah ditilep lagi. Kita tidak habis pikir, tega sekali orang melakukannya,” ujar politisi asal Partai Golkar ini. Kedepan, untuk mengantisipasi hal serupa terulang kembali mungkin perlu ada pembenahan pada pola penyalurannya. Tidak perlu lagi melalui kecamatan. Kalau bisa langsung marbot bersangkutan yang mengambil. Bila perlu, petugas dari kabupaten yang mengantar langsung ke kecamatan untuk disalurkan. (kir)
Halaman 5
Pelantikan Bupati dan Wabup Lobar Terpilih Terancam Molor Giri Menang (Suara NTB) – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) terpilih periode 2019-2024 H. Fauzan Khalid – Hj. Sumiatun terancam molor. Pasalnya, mengacu pada masa jabatan Bupati Fauzan Khalid berakhir tanggal 23 April bersamaan dengan masa pelaksanaan pemilu serentak untuk pemilihan presiden-wakil presiden, Anggota DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi serta kabupaten/ kota. Sehingga kemungkinan besar pelantikan bupati-wabup pun diundur sampai bulan Juni bersamaan dengan kepala daerah terpilih yang belum dilantik. Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri mengatakan terkait pelantikan bupati dan wabup terpilih tergantung dari pemerintah. Namun sesuai jadwal KPU, seharusnya pelantikan dilaksanakan bulan April. “Akhir masa jabatan
(Fauzan Khalid, red) tanggal 23 April, seharusnya dilantik bulan April tapi karena ada agenda pemilu, sehingga ada kemungkinan diundur,” katanya, Rabu (9/1). Sejauh ini kata dia, belum ada pemberitahuan dari pemer-
intah ke KPU terkait pelantikan bupati dan wabup terpilih. “Belum ada pemberitahuan secara resmi ke kami,” akunya. Ia menambahkan pihak KPU sendiri tidak ada kewenangan dalam hal mempertanyakan kapan pelantikan. Sebab hal ini
menjadi ranah pemerintah. Sementara itu Wabup Lobar terpilih, Hj. Sumiatun siap menunggu kapan dilantik. Kapan pun dilantik, mantan ketua DPRD ini selalu siap.”Kapan pun saya siap dilantik, sesuai dengan aturan,” kata dia ditemui di kediamannya. Dirinya belum mendapatkan kepastian kapan waktu pelantikan sebab ada informasi kalau pelantikan dilaksanakan bulan April, ada juga informasi Mei dan bulan Juni. Ia sendiri mengikuti keputusan pemerintah terkait kapan
(Suara NTB/dok)
Hj. Sumiatun dilantik bersama pasangannya H. Fauzan Khalid. (her)
Bahas Dam Mujur
(Suara NTB/kir)
Gubernur Segera Bertemu Bupati Loteng
RAPAT - Rapat persiapan Bau Nyale di Kantor Bupati Loteng, Rabu (9/1). Tahun ini Bau Nyale masuk sepuluh besar kalender event nasional.
Praya (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., berencana menggelar pertemuan khusus dengan Bupati Lombok Tengah (Loteng) dalam waktu dekat ini. Hal ini bertujuan membahas rencana pembangunan Dam Mujur dengan begitu diharapkan pemerintah provinsi dan Pemkab Loteng bisa satu langkah untuk segera mewujudkan pembangunan Dam Mujur. Dikonfirmasi Suara NTB, usai menghadiri acara pisah sambut General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA), di Mataram, Selasa (8/1) malam, Gubernur NTB mengatakan kalau dari sisi anggaran pembangunan Dam Mujur sudah tidak ada masalah. Apalagi pemerintah pusat sudah menegaskan kesiapannya untuk mengalokasikan anggaran pembangunan fisik dam tersebut. “Kalau untuk anggaran pembangunan sudah tidak ada masalah. Pemerintah pusat sudah siap. Tinggal kesiapan kita di daerah yang menjadi kendala. Di mana saat ini masih ada persoalan sosial yang belum tuntas di bawah, sehingga proses persiapan belum bisa dilakukan secara maksimal,’’ akunya. Artinya, bisa tidaknya Dam Mujur terbangun tergantung dari kemampuan daerah dalam memenuhi persyaratan yang ada. Terutama soal penyelesaian persoalan sosial di bawah. Jika persoalan sosial bisa diselesaikan, maka harapannya untuk terbangunnya Dam Mujur akan semakin terbuka lebar. “Di tingkat pusat, anggaran ada, kemauan juga ada. Kemudian di tingkat provinsi juga tidak ada masalah. Cuma memang masalahnya di Loteng sendiri, masyarakatnya yang memang agak berat,” ujarnya. Tapi tentu pemerintah provinsi tidak akan melepas Pemkab Loteng begitu saja menyelesaikan persoalan sosial. Pemerintah provinsi nantinya juga ikut membantu. Supaya persoalan-persoalan yang menghambat rencana pembangunan Dam Mujur bisa segera dituntaskan. (kir)
Praya (Suara NTB) Event budaya Bau Nyale tahun ini masuk sebagai top ten (sepuluh besar) kalender event utama nasional. Bersama Festival Borobudur, Jember Fashion Carnival (JFC) dan beberapa event utama lainnya. Dan, event Bau Nyale bakal jadi event pemuka dari sepuluh event utama tahun 2019 ini. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H.L. Moh. Faozal, S.Sos. M.Si., saat rapat persiapan event Bau Nyale di kantor Bupati Loteng, Rabu (9/ 1), mengatakan, peluncuran
(Suara NTB/kir)
LANTIK - Nugroho Jati (kanan) dilantik sebagai GM PT. AP I LIA menggantikan I Gusti Ngurah Ardita di Mataram, Selasa (8/1) malam.
GM PT. AP I LIA Diganti Mataram (Suara NTB) Posisi General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) resmi berganti, dengan ditunjuknya Nugroho Jati sebagai pejabat yang baru. Ia menggantikan posisi pejabat sebelumnya, I Gusti Ngurah Ardita yang masuk purna bakti, akhir tahun 2018 lalu. Setelah memimpin perubahan besar-besaran di LIA sejak akhir tahun 2015 lalu. Pasca ditunjuk sebagai GM PT. AP I LIA yang baru, Nugroho mengaku kalau bebas tugas yang bakal dipikulnya tidaklah ringan. Selain dihadapkan dengan tugas melanjutkan pembenahan di LIA yang tidaklah mudah. Tugas berat berupaya mempercepat recovery pascagempa tidak kalah berat. “Kalau soal pembenahan kita tinggal melanjutkan saja. Yang berat sekarang bagaimana mengupayakan supaya recovery pasca gempa bisa lebih cepat. Sehingga kondisi penumpang di LIA bisa kembali ke kondisi normal. Bahkan lebih baik lagi,” ungkap Nurgroho, saat ditemui di sela-sela pisah sambut GM PT. AP I LIA, di Mataram, Selasa (8/1) malam. Diakuinya, musibah gempa beruntun yang melanda Pulau Lombok dan Sumbawa beberapa bulan yang lalu, tidak hanya berdampak pada menurunnya angka kunjungan wisatawan di daerah ini. Tapi juga berdampak pada turunnya jumlah penumpang pesawat di LIA pascamusibah gempa. Meski secara kumulatif, angka penumpang di LIA selama tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Walaupun peningkatannya tidak terlalu tinggi. Itu akibat dari menurunnya jumlah penumpang di LIA pasca gempa yang ternyata cukup signifikan. Padahal jika tidak ada musibah gempa, peningkatan jumlah penumpang di LIA diprediksi bakal cukup tinggi. Tentunya, upaya mempercepat recovery tidak bisa dilakukan pihaknya saja. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini juga sangat diharapkan. Termasuk kalangan pers, peran sertanya dalam mendukung percepatan recovery pasca gempa sangat diharapkan. (kir)
’’Bau Nyale’’ Masuk 10 Besar Kalender Event Nasional kalender event nasional ini sudah diluncurkan Kementerian Pariwisata beberapa waktu lalu di Jakarta. Masuknya event Bau Nyale ke dalam top ten kalender event nasional tahun ini adalah bentuk pengakuan pemerintah pusat akan eksistensi event Bau Nyale sebagai event kelas dunia. “Jadi kelas event Bau Nyale sekarang sudah tidak lagi skala lokalan atau provinsi. Tapi sudah skala nasional bahkan dunia,” ujarnya. Karena statusnya sudah menjadi event unggulan nasion-
al, maka pelaksanaannya tahun ini harus lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Terutama dari sisi konsep pelaksanaannya, harus benar-benar matang. Faozal mengatakan, pada event Bau Nyale tahun ini setidaknya ada tujuh kegiatan yang akan digelar. Mulai dari peresean, Mandalika Carnival, kampung kuliner, dialog kreatif, pemilihan Putri Mandalika dan malam puncak Bau Nyale. “Sekali lagi, karena status event Bau Nyale sudah menjadi event unggulan maka tentunya semua event
pendukung, pelaksanaannya harus lebih hebat dari sebelum-sebelumnya,” imbuhnya. Sebagai event pembuka, pihaknya tengah berupaya agar Presiden Joko Widodo bisa hadir pada puncak perayaannya nantinya. Yang waktu pelaksanaannya segera akan ditetapkan, sehingga gaung dari event Bau Nyale tahun ini bisa benar-benar luas. Di tempat yang sama, Sekda Loteng H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., mengatakan untuk puncak perayaan Bau Nyale sakan segera ditetapkan melalui per-
temuan para tokoh dan pemuka adat Loteng bagian selatan. “Untuk penetapan puncak Bau Nyale itu dilakukan melalui Sangkep Warige yang ikuti para pemuka-pemuda ada di daerah ini,” terangnya. Menurutnya, penetapan puncak Bau Nyale tidak bisa sembarangan, karena harus melalui pertemuan para tokoh dan pemuka adat di daerah ini. “Inilah yang membedakan event Bau Nyale dengan event-event lainnya. Proses penetapannya khusus, melalui pertemuan para tokoh dan pemuda ada,” tegasnya. (kir)
DPRD Lobar Kritik Kinerja PDAM RDTR Kota Gerung Giri Menang (Suara NTB) – Kinerja PDAM Giri Menang dikritik anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) menyusul sering munculnya keluhan dari masyarakat Lobar terkait pelayanan air bersih. Tak hanya pelayanan ke publik yang dinilai tak beres, PDAM juga dinilai tak serius mendukung program pemda untuk mengembangkan pariwisata. Pasalnya, sampai saat ini belum ada keseriusan dari PDAM untuk mengatasi permasalahan air di kawasan wisata Lobar khususnya yang terletak di bagian Sekotong. Karena kinerja PDAM dinilai buruk, pihak dewan pun mendesak bupati agar mengganti jajaran direksi mulai direktur utama sampai jajaran direksi lainnya. Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Lobar Fraksi PDIP Adnan, Rabu (9/1), Bicara masalah pariwisata kata Adnan, termasuk potensi yang harus dikembangkan di Lobar khususnya di kawasan selatan. Bagaimana parwisata ini bisa maju kata Adnan, maka perlu ada fasilitas pendukung. Sarana pendukung ini kata politisi PDIP ini jangan setengah-setengah diperhatikan, mulai dari listrik, jalan, dan termasuk juga air. Jangan kan kawasan wisata kata dia, justru masyarakat di kawasan selatan masih mengalami kekurangan air, padahal banyak program sambungan air dari pemerintah. Ia mengkritisi di tengah kondisi pelayanan bu-
Tak Kunjung Tuntas
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dok)
Adnan ruk ini justru pihak PDAM tetap memungut pembayaran tagihan bahkan denda ke pelanggan. Sementara itu, Dirut PDAM Giri Menang, HL. Ahmad Zaini mengatakan terkait masalah pelayanan air di Sekotong tak ada masalah sebab air tetap mengalir. Menurutnya, kalaupun air tidak mengalir, maka meteran tidak akan jalan. “Air tetap ngalir ke Sekotong,” klaimnya. Ia menegaskan, jika pelayanan PDAM terus mengalami perbaikan dengan upaya meminimalisir keluhan pelanggan. Setiap keluhan jelas dia, langsung ditindaklanjuti dalam waktu cepat. Menurutnya, soal penggantian direksi perusahaan sudah diumumkan secara terbuka. Pihaknya sudah mengumumkan secara terbuka berdasarkan nomor 003/PANSEL/PDAM GM/ 2018 tentang seleksi calon anggota dewan pengawas dan direktur umum PDAM.
H. Lalu Ahmad Zaini Sementara Kepala Desa Sekotong Tengah Lalu Sarapudin, mengaku, warga yang ada wilayahnya mengeluhkan pelayanan PDAM, karena sejak pertengahan tahun 2018 aliran air dari PDAM ke wilayah Sekotong Tengah tidak pernah ada. Kalaupun ada hanya pada tengah malam dini hari, namun jumlah tidak sampai 1 ember. Sehingga praktis selama kurang lebih 6 bulan para pelanggan PDAM hanya membayar angin keran PDAM. Ironisnya, selama berbulanbulan ngadat pembayaran tagihan dan denda tetap saja dipungut petugas PDAM. Hal ini menjadi pertanyaan warga, sebab warga tak pernah memakai air. Warga juga mempertanyakan retribusi kebersihan yang dipungut tiap bulan dari pelanggan. Sementara wilayah setempat tak pernah ada pengangkutan sampah dari pihak dinas terkait. (her)
Giri Menang (Suara NTB) – Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Gerung Lombok Barat (Lobar) tak kunjung rampung. Padahal RDTR ini sudah dibahas bertahuntahun. Tahapan RDTR sudah menuntaskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan sudah masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi, menjelaskan, kewenangan RDTR ada di Dinas PUPR. Kajian RDTR ini sudah melalui KHLS final. “Kewenangan RDTR itu ada di Dinas PU PR, sudah final KLHSnya, kepastian kapan diperdakan itu ada di Dinas PU,” jelasnya, Rabu (9/1). Secara umum, jelas dia, pemda tengah fokus pada RDTR Kota Gerung, namun belum tuntas. Progresnya sejauh ini, kata dia, hasil rapat di pusat, KLHS sudah rampung tinggal proses selanjutnya yang lebih tahu di Dinas PUPR. Diketahui, pihak Pemda melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Dinas Pekerjaan umum dan Tata ruang (PU-TR) serta Dinas Pertanian telah mengusulkan ke Kementerian ATR untuk mendapatkan persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Gerung dan analisis peninjauan ulang RTRW sebagai pi-
jakan untuk menerbitkan izin perumahan. Pihak pemda sudah memaparkan RDTR Kota Gerung tahap awal di Kementerian ATR. Pihak Kementerian ATR meminta beberapa substansi diperbaiki, selain itu ada persyaratan administrasi yang diminta oleh Kementerian ATR. Antara lain, kajian satuan kemampuan lahan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian. Lalu kajian teknis ketenagakerjaan sektor pertanian untuk Kota Gerung. Kemudian diminta kajian terkait dengan irigasi teknis oleh Dinas PUPR, karena nanti ada beberapa yang diajukan untuk kawasan pertumbuhan ekonomi dan jasa di jalur BIL II akan dialihfungsikan. Kajian yang dibutuhkan, apakah nanti setelah dialihfungsikan lahan itu tidak menyebabkan banjir atau tidak. Setelah ini selesai, tahap terakhir baru diberikan rekomendasi kajian substansi teknis oleh Kementerian ATR. Barulah bahan ini dibawa ke DPRD, kemudian dibahas kembali untuk mendapatkan persetujuan RDTR Kota Gerung. Awalnya, ditargetkan paling lambat kajian ini selesai bulan Desember 2018, pihak kementerian ATR memberikan rekomendasi. Namun sampai akhir tahun proses ini belum bisa dirampungkan. (her)
Pemdes Sayangkan Aksi Penyegelan Kantor Desa Giri Menang (Suara NTB) Penyegelan Kantor Desa Badrain Kecamatan Narmada oleh warga berbuntut panjang. Meski penyegelan yang dilakukan Senin (7/1) lalu sudah dibuka, pihak pemerintah desa (pemdes) menyayangkan aksi tersebut. Sebab terdapat beberapa fasilitas kantor yang rusak. Atas dasar inilah pihak pemdes setempat bakal melakukan upaya hukum dengan berencana melaporkan masalah ini ke kepolisian. Kepala Desa (Kades) Badrain, Romi Purwandi, mengaku, sebelum aksi demo sudah ada rapat untuk tidak melakukan tindakan penyegelan. Hanya saja saat itu penyegelan dilakukan, buntut tidak adanya pihak desa yang diduga tidak
mau menemui pendemo. Romi menilai tindakan penyegelan itu sebagai pelanggaran hukum. Lantaran tidak ada dasar yang kuat mengapa penyegelan itu perlu dilakukan. Iapun berencana membawa hal itu ke jalur hukum untuk diproses. Namun sebelum itu, pihaknya akan melihat dulu sejumlah dokumen atau fasilitas kantor yang rusak. Di samping mencari dasar hukum tindakan penyegelan itu sah atau tidak dimata hukum.”Tapi kalau dari hasil kajian, kerusakan yang diakibatkan mengandung unsur pidana. Kita akan rapat mengkonsultasikan dengan pihak kepolisian untuk langkah hukum diambil,” ujarnya. Menurutnya langkah ini
demi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Bahkan termakan dugaan kebohongan atas kemauan segelintir orang. “Inikan masalah pasca pilkades, mereka tidak menerima kekalahan,” imbuhnya. Terkait dengan dugaan dirinya belum mau memberikan rekomendasi pemekaran desa. Sebelumnya Romi mengaku jika belum ada penyampaian tertulis yang diterima Pemdes terkait pemekaran itu. “Jadi tidak ada dasar sebagai alas penguat untuk bisa dikeluarkan rekomendasi oleh pemdes,” ungkapnya. Selain itu juga tidak serta merta dirinya sebagai kades dapat mengeluarkan rekomendasi. Sebab harus ada persetujuan juga dari pihak BPD.”Kan
(Suara NTB/ist)
KUMPULKAN - Kades Badrain, Romi Purwandi mengumpulkan warga di kantor desa dan memberikan penjelasan mengenai masalah yang dihadapi desa sekarang ini. ada BPD sebagai mitra kepala desa yang juga harus me-
nyetujui permohonan pemekaran ini,” kilahnya. (her)
SUARA NTB Kamis, 10 Januari 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Program Perumahan PRKP
Bantuan Rumah BSPS Bank Dunia di Bungin dan Kaung Sumbawa Tuntas Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 100 unit rumah tidak layak huni telah direhabilitasi lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Program Perumahan Terjangkau Nasional bantuan dari Bank Dunia dan rampung 100 persen. Sasaran program ini meliputi 50 unit di Pulau Kaung Kecamatan Buer dan 50 unit rumah di Pulau Bungin kecamatan Alas. Program ini dimulai 2018 lalu hingga diperkirakan tuntas pada 9-10 Januari 2019. “Hari ini (Kemarin,red) tinggal proses pencairan ongkos tukang. Yang diserahkan langsung ke masyarakat penerima bantuan melalui Bank PTPN, yang didampingi Koordinator Fasilitator (Korpas) dan Tim Teknis dari PRKP,” terang Kasi
Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, M. Jabir S.P, Rabu (9/1). Pada kesempatan tersebut, Jabir juga menjelaskan program 2019, salah satunya, BSPS Strategis. Dari hasil rapat terakhir, penentuan lokasi tematik untuk Kawasan Perioritas Perdesaan Nasional (KPPN). Yakni pada lima desa di kecamatan Utan, desa Sabedo, desa Setober, desa Tengah, desa Orong Bawa dan desa Motong. Program yang dianggarkan dalam APBN melalui Kementerian PUPR pada 2019 ini, total sebanyak 620 unit rumah PK (Peningkatan Kualitas) dan 230 unit PB (Pembangunan Baru). Program tersebut belum mencakup BSPS Reguler setiap tahunnya dari Kementrian. (arn/*)
Kasus Curanmor Paling Menonjol di Awal Tahun Sumbawa Besar (Suara NTB) Di awal tahun 2019 ini, jumlah tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Sumbawa cenderung meningkat. Dalam hal ini, yang paling menonjol yakni kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Kapolres Sumbawa, AKBP. Tunggul Sinatrio, SIK., M.H dalam jumpa persnya, Rabu (9/1) kemarin menyampaikan, dalam awal tahun 2019 ini jumlah tindak kejahatan di Sumbawa cenderung meningkat. Pada minggu pertama Januari ini meningkat 33 persen dibandingkan minggu pertama bulan Desember lalu. Sedangkan di minggu kedua Januari mengalami penurunan minus 40 persen jika dibandingkan bulan bulan Desember. “Saya perintahkan kepada seluruh jajaran Polres Sumbawa, seluruh polsek, seluruh anggota untuk menekan angka kejahatan ini,” ujar Kapolres didampingi Kasat Reskrim, AKP. Zaky Maghfur, SIK. Dijelaskannya, dari kasus 3C (Curat, Curas dan Curanmor), yang paling menonjol yakni kasus curanmor dengan 4 kasus di minggu pertama awal tahun ini. Kasus curanmor ini laporannya selain masuk ke Polres juga ada laporan di polsek-polsek. Pihaknya akan meningkatkan kegiatan dalam dua minggu kedepan terkait adanya tindak kejahatan ini. Supata pelayanan terkait penegakan hukum dapat diberikan. Termasuk terhadap pengungkapan dalam kasus-kasus tersebut. “Saya minta ditindak tegas yang namanya 3C, curanmor, curas dan curat. Apabila sudah jelas pelakunya tindak tegas. Target ini saya minta untuk dua minggu,” jelasnya. Nantinya pihaknya akan melihat hasil kinerja dari jajarannya dalam pengungkapan kasus dua minggu kedepan. Jika nantinya para anggota berhasil meakukan pengungkapan, maka akan ada penghargaan sebagai apresiasi dari kinerja yang dilakukan. (ind)
Pelayanan Publik di KSB Tak Didukung Fasilitas Taliwang (Suara NTB) Rilis Ombusdman RI Perwakilan NTB memperlihatkan masih rendahnya nilai pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Infrastruktur dan fasilitas yang masih minim di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemberi layanan menjadi penyebabnya. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) KSB, Ibrahim, S.Sos., M.Si mengatakan, dari sisi pelayanan tiap indikator yang dinilai masih rendah oleh Ombusdman di bagiannya sudah sangat optimal. Bahkan beberapa target layanan terlampaui. Hanya saja diakuinya, terkendala fasilitas pendukung pelayanan karena gedung yang ditempatinya sangat kecil. “Sekarang kami masih satu gedung dengan Disnaker. Dengan begitu sulit kami mengadakan fasilitas pendukung lainnya untuk memberi kenyamanan kepada masyarakat yang datang,” katanya. Ia mengungkapkan, saat tim Ombusdman turun, beberapa item fasilitas pendukung ditanyakan. Dari ruang bermain anak, ruang menyusui hingga ketersediaan ruang masing-masing bidang layanan yang dibuka Dukcapil. “Jangankan untuk ruang ruang bermain anak, kami saja untuk pelayanan menumpuk di satu ruangan karena memang tidak ada tempat,” cetusnya. Namun kondisi itu diyakininya pada tahun ini tidak akan terulang lagi. Pasalnya Dinas Dukcapil akan segera menempati gedung barunya yang telah dibangun di lingkungan KTC. Ibrahim menyatakan, di gedung baru itu seluruh bagian layanan telah disediakan ruangannya termasuk akan menempatkan beberapa fasilitas pendukung untuk kenyaman masyarakat. “Minimal Februari nanti pelayanan kita sudah prima semuanya karena sudah punya gedung sendiri,” sebutnya. Hal senada juga disampaikan kepala Disnakertrans KSB, Ir. H. Muslimin. HMY, M.Si. Berbagai gedung dengan Dinas Dukcapil membuat pihaknya belum bisa melengkapi beberapa ruangan pelayanannya. “Kami sama dengan Dukcapil. Dan jawabannya sekarang sudah ada, karena Dukcapil kan sudah akan pindah di gedung barunya dan ruangan yang ditinggalkan tentu akan kami plot untuk melaksimalkan ruang pelayanan kami juga,” janjinya. Hampir sama dengan Dinas Dukcapil dan Disnakertrans. Persoalan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga karena gedungnya yang tidak memadai lagi. Kepala DLH KSB, Feriyal menyebutkan, kondisi di kantornya saat ini cukup memprihatinkan karena bahan-bahan uji yang digunakan di tempatkan di ruang kerja tiap bidang. Padahal bahan-bahan uji itu jenis kimia yang cukup berbaya. “Belum lagi pelayanan sampah yang lebih pelik. Daya dukung peralatan kami terbatas. Makanya kami sangat berharap agar pemerintah melengkapinya,” pintanya dihadapan bupati langsung. Di Dinas Dikpora, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) kondisinya pun hampir sama. Para kepala SKPD-nya pun menyatakan akan segera melengkapi fasilitas yang masih dinyatakan kurang oleh Ombusdman. (bug)
(Suara NTB/Dinas PRKP)
PROGRAM BSPS - Proses pencairan ongkos tukang program BSPS NAHP 2018 di Desa Pulau Bungin dan Pulau Kaung pada 9 Januari 2019 (foto kiri). Monitoring pelaksanaan program BSPS NAHP bersama Tim Kementerian PUPR di Pulau Kaung dan Bungin pada pertengahan Desember 2018 lalu (foto kanan).
KSB akan Pungut Zakat Bagi Rekanan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menambah pihak yang akan dikenai pemungutan zakat. Tidak saja bagi pegawai di lingkungannya, tetapi juga bagi rekanan yang mendapat pekerjaan dari pemerintah KSB.
(Suara NTB/bug)
H. Amry Rakhman
Wacana memungut zakat bagi rekanan pelaksana program pemerintah itu sudah hampir final. Saat ini Pemda KSB tengah menyusun regulasinya dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) yang nantinya akan disahkan bersamaan dengan ketentuan memungut zakat kepada pegawai. “Selain ASN, kepala daerah (bupati dan wakil bupati) kita juga akan memungut zakat kepada rekanan yang mendapat pekerjaan dari pemerintah. Perbupnya sedang kita susun sebagai turunan Perda,” terang Asisten Ekonomi Pemnangunan Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (9/1). Ia menjelaskan, menarik
zakat dari pegawai dan rekanan itu bukan dalam artian memotong hak bersangkutan. Tetapi sesuai syariat agama, zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing obyek (pegawai dan rekanan). “Jadi kita buat sistemnya supaya apa yang mereka peroleh sudah benarbenar bersih sesuai ketentuan agama,” paparnya. H. Amry mengaku, sejauh ini penyusunan Perbup terkait pemungutan zakat itu belum final. Dalam pembahasannya masih terjadi diskusi terkait perhitungan penghasilan mana dari pegawai maupun rekanan yang bisa dipungut zakatnya. “Kalau PNS misalnya diskusinya apakah dari gaji pokok,
lantas bagaimana kalau mereka punya beban kredit di bank apakah tetap dipungut zakat 2,5 persen. Nah kalau rekanan apakah dari nilai kotor kontrak atau kentungan dari proyek yang mereka kerjakan. Ini belum final ya,” ungkapnya. Meski demikian, ia menyebutkan, sesuai syariat agama perhitungan zakat sudah sangat jelas. Setiap harta seorang muslim yang mencapai nisabnya (hitungan zakat) maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen. Dan bagi pegawai pemerintah, jika tidak memenuhi nisab, maka akan dipungut dalam bentuk infaq dan sadaqah. “Nanti di formulir penerimaan zakat bagi pegawai akan dibuat kolom infaq dan sadaqah. Perhitungannya juga akan kita tentukan dalam Perbup,” timpalnya. Tidak saja bagi ASN, Perbup pemungutan zakat ini juga akan
mengatur terhadap pegawai honorer. Amry menyebutkan, khusus bagi honorer wacananya akan disiapkan kolom infaq dan sadakah jika penghasilannya nanti tidak memenuhi nisab. “Kita arahkan mereka berinfaq atau sadaqah. Dan ini kita atur juga hitungannya,” urainya. Pengelolaan zakat dari pegawai dan rekanan Pemda KSB itu akan sepenuhnya dikelola oleh Badan Zakat Nasional (Baznas) setempat. H. Amry menyatakan, Pemda KSB akan membuat kesepahaman dengan pihak Baznas untuk memastikan penerimaan dan penyaluran zakat benar-benar sesuai ketentuan, baik aturan syariat agama mapun aturan pemerintah. “Kita hanya buat payung hukumnya. Nanti yang laksanakan tetap Baznas, karena mereka yang paling dekat dengan kewenangan itu,” tukasnya. (bug)
Cuaca Buruk dan Ujicoba Pembangkit Picu Pemadaman Listrik
(Suara NTB/ils)
PASOKAN TURUN - Sejumlah ikan yang dijual di pasar Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, KSB, Rabu (9/1). Saat ini, pasokan ikan di sejumlah pasar di KSB terus mengalami penurunan drastis.
Cuaca Ekstrem, Pasokan Ikan ke Pasar Menurun Taliwang (Suara NTB) Angin kencang disertai ombak tinggi di wilayah perairan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), berakibat enggannya para nelayan untuk mencari ikan. Akibatnya, pasokan ikan di sejumlah pasar terus mengalami penurunan drastis. Bahkan harganya juga mulai merangkak naik khusus untuk jenis ikan tertentu karena harus dipesan lebih dulu ke Sumbawa. “Memang di awal-awal tahun seperti ini hasil tangkapan ikan para nelayan yang ada di Labuhan Lalar menurun drastis. Menurunnya hasil tangkapan nelayan ini, juga mengakibatkan kami sebagai penjual merasa kewalahan untuk bisa memenuhi permintaan masyarakat. Karena sulitnya mendapatkan ikan, kita juga terpaksa menaikan harga karena jika tidak kita juga yang rugi,” ungkap Syarifah salah satu penjual ikan pasar Labuhan Lalar kepada Media ini, Rabu (9/1). Dikatakannya, kadang untuk satu bak ikan kakap merah dihargai sekitar Rp 600-700 ribu di waktu normal, tetapi karena cuaca saat ini tidak bersahabat harganya bisa menempus angka Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta. Ikan ini juga harus dipesan terlebih dahulu dari Sumbawa, karena nelayan KSB masih enggan melaut karena cuaca ekstrem. Supaya tidak terlalu merugi, minimal untung kecil, dirinya menjual ikan-ikan ini dengan harga Rp 50 ribu untuk tiga ikan. Selain ikan jenis kakap merah, ikan tengiri juga masih kesulitan untuk bisa didapatkan baik itu di pengepul maupun nelayan secara langsung. Hal ini terjadi
karena rata-rata ikan ini baru banyak keluar ketika bulan April saja. “Terhitung sudah tiga bulan kita harus memesan ikan dari Sumbawa, karena pasokan ikan dari nelayan disini tidak maksimal. Tentu konsekuensinya kita menaikan harga jualnya, karena kami juga merasa kesulitan mendapatkan ikan untuk bisa kita dijual,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan Perikanan (Dislutkan) KSB melalui Kasi Kapal Perikanan Alat Penangkapan Ir. Herdika mengatakan, memang untuk musim-musim seperti sekarang, hasil tangkapan ikan para nelayan di KSB cenderung menurun dan selalu terjadi tiap tahunnya. Hal ini terjadi karena, para nelayan ini enggan untuk melaut sampai ke tengah untuk mencari ikan, hanya ikan di pinggiran saja. Jika tetap memaksakan diri maka akan sangat beresiko bagi keselamatan nelayan itu sendiri. Terlebih lagi sarana tangkap para nelayan yang dimiliki saat ini juga dianggap belum maksimal. Hanya saja untuk kelangkaan ikan belum terjadi di KSB karena masih ada juga pedagang yang menjual ikan tersebut. “Memang untuk musim-musim seperti ini pasokan ikan di pasar masih sangat terbatas. Kejadian ini diprediksi akan terjadi hingga bulan Maret, karena rata-rata para nelayan enggan untuk melaut ketengah hanya dipinggir,” sebutnya. Kendati demikian, pihaknya menjamin tidak terjadi kelangkaan ikan hanya jumlahnya saja yang terbatas. (ils)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Beberapa hari terakhir, listrik kerap padam di Kabupaten Sumbawa. Padamnya listrik ini terkadang secara tibatiba, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat yang menikmati pelayanan listrik. Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sumbawa melalui Manager Bagian Administrasi, Galih Febriantoro mengakui kerap padamnya listrik akhirakhir ini karena beberapa faktor. Pertama karena saat ini puncak musim penghujan. Beberapa kali jaringan listrik PLN di beberapa lokasi tertimpa pohon tumbang. “Jadi musim hujan ini beberapa kali jaringan kami kena pohon tumbang. Jadi kita untuk pengamanan satu lokasi, banyak juga yang kena (dampak),” ujarnya, Rabu (9/1). Dijelaskannya, selain faktor cuaca, faktor lainnya karena saat ini pihaknya tengah melakukan uji coba Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) sebagai pembangkit yang baru di Badas. Dalam masa uji coba PLTMG berkapasitas 50 MW tersebut, terkadang listrik padam secara tiba-tiba. Adanya uji coba ini diakuinya sudah disampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada sejumlah pihak termas u k
masyarakat. “Kami sedang uji coba PLTMG yang di Badas. Itupun sudah kami sampaikan pemberitahuan ke stakeholder, media dan ke masyarakat bahwa sekitar dua minggu kedepan ada masa uji coba pembangkit yang baru. Cuma uji coba ini kita kerja terus maksimalkan,” terang Galih. Ia menegaskan bahwa kerap padamnya listrik beberapa hari terakhir bukanlah karena kekurangan daya. Mengingat sampai saat ini rata-rata beban puncak sekitar 45 MW. Sementara daya mampu yang ada sekitar 50 MW. “Kalau sekarang kan beban puncak 45 MW, daya mampu sekitar 50 MW. Dayanya cukup,” pungkasnya. (ind)
Galih Febriantoro (Suara NTB/ind)
Partai Golkar Sumbawa Bidik Tujuh Kursi
(Suara NTB/arn)
USAI PELANTIKAN - Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. M. Suhaili FT, bersama Pengurus DPD II Partai Golkar Sumbawa usai pelantikan, Rabu (9/1).
Sumbawa Besar (Suara NTB) DPD II Partai Golkar Sumbawa, memasang target cukup realistis pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Yakni, tujuh-dua-satu kursi. Rinciannya, tujuh kursi untuk DPRD Sumbawa, dua kursi untuk DPRD NTB dari Dapil Sumbawa-KSB dan satu kursi DPR RI dari Dapil Pulau Sumbawa. Demikian ditegaskan Ketua DPD II Partai Golkar Sumbawa, H. Nurdin Marjuni, setelah resmi dilantik sebagai Ketua DPD II Partai Golkar. Dengan amanah baru ini, H. Nurdin mengimbau semua kader Partai Golkar yang lama
abstain atau bahkan sempat pindah partai untuk kembali bergabung dibawah naungan beringin. “Kembali lagi ke Golkar dan dan berjuang bersama. Tidak ada kata terlambat, karena kebersamaanlah yang mengokohkan kita,” tukasnya, Rabu (9/1). Pada Pemilu 2019 nanti, Partai Golkar Sumbawa pun memasang target yang dianggapnya cukup realistis. Dengan tujuh kursi di DPRD Sumbawa, sehingga bisa kembali merebut jatah pimpinan DPRD peride kedepan ini. Sekretaris DPD Partai Golkar Sumbawa, Berlian Rayes S.Ag, yang juga Ketua
Panitia Pelantikan Pengurus DPD II Sumbawa lalu, juga menyatakan momentum pelantikan ini, sebagai tonggak sejarah persatuan dan kesatuan gerak dan langkah Partai Golkar Sumbawa. Untuk merebut kembali kemenangan yang diambil alih partai lain. “Kita rebut kemenangan di Sumbawa yang kini ‘dipinjam’ PDIP. Kami mohon kerelaan Bupati Sumbawa (sebagai kader PDIP) untuk merelakan kemenangan itu ke Partai Golkar pada Pemilu 2019 ini,” seloroh Berlian pada pelantikan Senin lalu, yang juga dihadiri Bupati Sumbawa. (arn)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Kamis, 10 Januari 2019
Halaman 7
Kandungan E. Coli Sungai di Dompu Capai 30 Persen (Suara NTB/jun)
DIHENTIKAN - Operasional alat insinerator penghancur limbah medis RSUD Dompu dihentikan. Saat ini bekas bangunan tersebut dijadikan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS), Rabu (9/1).
Operasional Insinerator Limbah Medis RSUD Dompu Dihentikan Dompu (Suara NTB) – Operasional insinerator penghancur limbah medis di RSUD Dompu akhirnya dihentikan. Pihak pengelola tidak lagi mampu mengurus izin operasionalnya di kementerian. Terlebih, kapasitas alat yang dibangun dengan menghabiskan anggaran cukup besar ini tidak bisa menanggulangi banyaknya sampah medis yang dihasilkan pusat pelayanan kesehatan tersebut. Direktur RSUD Dompu, dr. H. Syafruddin kepada wartawan mengaku, sudah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan limbah medis tersebut pada pihak ketiga, sebagaimana MoU yang disepakati bersama baru-baru ini. “Tahun ini kami tidak lagi menjalankan insinerator, kami pihak ketigakan karena insinerator itu mohon maaf tidak bisa kami urus izinnya. Dan kalaupun dipaksa jalan tidak cukup untuk mengolah sampah yang diproduksi oleh kami,” kata dia di ruang kerjanya, Rabu (9/1). Dengan dipihak ketigakannya alat insinerator yang selama ini beroperasi tanpa izin ke PT. Pari di Sidoarjo tersebut, maka proses pengangkutan hingga pengolahan sepenuhnya menjadi tanggung mereka. RSUD, tegas H. Syafruddin, hanya tinggal membayar beban biaya operasional sebesar Rp50 ribu/Kg. Kendati cukup mahal dibanding pengelola limbah medis lainnya, namun menurutnya kerjasama itu dirasa aman jika melihat legalitas yang dimiliki perusahaan tersebut. “Ada yang lebih murah dari itu tapi dia pengangkutan saja, kemudian di pihak ketigakan lagi untuk pengolahan. Ndak mau saya karena kalau pihak ketiga bermasalah dengan dia saya kena juga,” ungkapnya. Kendati pengelolaan limbah medis di RSUD Dompu sudah menjadi tanggung jawab PT. Pari, namun pihaknya juga memiliki kewajiban untuk menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang aman dan sesuai standar yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dan untuk sementara ini TPS memamanfaatkan bekas penyimpanan alat insinerator sebelumnya. “Penampungan tetap di belakang tempat alat insinator dan kami juga sedang upayakan standar LH-nya,” jelas dia. (jun)
Dompu (Suara NTB) Produksi sampah rumah tangga di Kabupaten Dompu per harinya mencapai 124 ton dan terangkut ke TPA hanya 39 ton. Sisanya, 76 ton sampah rumah tangga banyak tercecer hingga ke sungai. Bakteri Escherichia Coli (E. Coli) pada sumber air di Dompu diduga masih cukup tinggi yaitu 30 persen atau di bawah rata NTB di 30,54. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada rapat kerja sinkronisasi pembangunan kepariwisataan di Dompu, Selasa (8/1/2019) mengingatkan kepada Bupati dan jajaran di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu soal kualitas lingkungan di daerah. Lingkungan akan menjadi fokus pembangunan NTB kedepan selain masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kandungan bakteri E. Coli yang cukup tinggi di NTB termasuk di Kabupaten Dompu juga harus menjadi perhatian. Untuk mencegah pencemaran bakteri E. Coli, perlu dibangun IPLT – Instalasi pengolahan lumpur tinja. Jangan sampai
tinja yang disedot dari rumah warga, karena belum ada IPLT-nya dan dibuang lagi ke sungai, jadi mulai dari nol lagi jadinya,” ungkap Wagub. Tidak hanya itu, Wagub juga mengingatkan jangan sampai masih ada warga yang buang air sembarangan dan buang tinja di sungai. Termasuk membuang kotoran ternak ke sungai juga menjadi penyebab tingginya bakteri E. Coli. “Jangan hanya manusianya, ternak juga perlu diatur agar tidak buang kotoran sembarangan,” katanya. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada kesempatan yang sama menyampaikan, sebagian besar warga Dompu telah memiliki jamban untuk buang air
besar. Sehingga buang air sembarangan dan di sungai – sungai sudah semakin minim. Ini sesuai komitmen bersama dengan para Kepala Desa se Kabupaten Dompu yang sudah dideklarasikan untuk bebas Buang Air Besar (BAB) sembarang tempat. Terhadap bank sampah, lanjut H. Bambang, di Dompu baru ada beberapa titik seperti di Karijawa, Dorotangga, dan Kempo. Untuk pengolahan sampah ini juga akan terus didorong ke depan dan Pemda Dompu komit untuk mendukung program Provinsi dalam menjaga lingkungan. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F pada kesempatan yang sama mengungkapkan, kualitas air di Kabupaten Dompu masih cukup mengkhawatirkan. Kandungan bakteri E. Coli di airnya yang paling tinggi, sekitar 30 persen. “Di NTB (kandungan bakter E. Coli 30,54). Kita peringkat tiga dari bawah nasion-
(Suara NTB/jun)
NAIK – Harga Bahan Pokok di Dompu di tengah musim hujan saat ini mengalami kenaikan, Rabu (9/1).
Di Dompu, Harga Bapok Naik Dompu (Suara NTB) – Kenaikan harga Bahan Pokok (Bapok) tidak saja terjadi di Lombok. Tetapi di Pulau Sumbawa pun ditemukan, tepatnya di Kabupaten Dompu. Parahnya, persoalan ini sudah terjadi tiga bulan terakhir sejak awal musim hujan lalu. Beberapa jenis kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga itu diantaranya beras, bumbu dapur dan sayur-sayuran. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Dompu, Endang kepada Suara NTB, Rabu (9/ 1) mengakui, harga beras dengan kualitas super saat ini mengalami kenaikan, yakni Rp12.000/Kg dari Rp10.000 hingga Rp11.000/Kg sebelumnya. Sedangkan untuk kelas medium dipatoknya dengan harga paling tinggi Rp11.000/ Kg. “Memang naik sudah lama dari awal musim hujan kemarin, sekitar bulan Oktober-November,” kata dia.
Pra FS Pembangunan Bandara di Dompu Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu direncanakan akan memiliki bandar udara sendiri dalam waktu dekat. Tahun 2019 Pemprov NTB akan memulai pra feasibility study (FS) untuk memastikan bisa atau tidak dibangun bandara. Kebutuhan bandara di Dompu juga didukung PT Sumbawa Timur Mining (STM) untuk kebutuhan produksinya. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat rapat kerja bersama wakil Gubernur NTB di ruang kerjanya, Selasa (8/1/2019) mengungkapkan, PT STM memiliki rencana untuk membangun bandara di Dompu untuk mendukung beroperasinya perusahaan tambang. Hal itu sudah dikoordinasikan dengan pihaknya. “Kalau ada STM yang membangunkan untuk kita, kita tunggu saja mereka bangun. Mungkin uangnya untuk pra FS dan sebagainya, itu penting,” katanya. Untuk lokasi rencana bandara di Dompu berdasarkan pertimbangan jarak dengan pusat pemerintah dan potensi yang ada, daerah di Wawonduru Kecamatan Woja menjadi pilihan. Karena ada lahan transisi antara air asin dan air tawar. Lahannya tidak dijadikan tambang dan tidak juga dijadikan sawah. Ini sudah berlangsung ratusan tahun lalu, sehingga tidak akan mengorbankan tanah subur. “Kalau ada rencana bangun bandara dan study FS atau apapun namanya, saya dukung. Paling tidak, kita menyiapkan opsi – opsi. Siapa nanti yang akan membangun, itu urusan nanti. Paling tidak dari sekarang kita sudah punya gambaran secara
Naiknya harga salah satu kebutuhan pokok itu menyusul tingginya harga yang dipatok para pengusaha gudang, sehingga pihaknya selaku pengecer pun ikut menaikkan harga agar tidak merugi. Persoalan ini, menurut dia, sudah menjadi hal biasa dan wajar ketika memasuki masa tanam di tiap musim hujan. Hal senada juga disampaikan Jaitun penjual beras lainnya. Meski cukup tertutup namun dibeberkan bahwa tidak ada perbedaan harga antara beras super ataupun medium di wilayah ini, semua dipatok rata dengan harga Rp11.500/Kg. “Sudah tidak ada namanya beras super atau biasa, semuanya sama saja kita jual Rp11.500 per kilo. Ini sudah lama dari awal musim hujan,” singkatnya. Selain kenaikan harga beras, kasus serupa juga ditemukan pada hampir semua jenis bumbu dapur, bahkan bebera-
pa diantaranya ada yang mengalami kenaikan cukup signifikan seperti bawang merah dan tomat, yang mana harganya dari kisaran Rp8.000 hingga Rp15.000/Kg kini tembus sampai Rp15.000 hingga Rp30.000/Kg. Sedangkan untuk cabai rawit saat ini sudah Rp35.000/Kg dari Rp25.000/ Kg sebelumnya, pun demikian dengan harga beberapa jenis bumbu dapur dan sayur-sayuran lain yang ikut mengalami kenaikan. “Terutama tomat dan bawang merah cukup tinggi harganya sekarang karena musim hujan dan barang yang masuk juga sedikit,” ujarnya. Tak hanya tingginya harga bumbu dapur yang dipatok pengepul luar daerah, tetapi barang dagangannya selama beberapa bulan terakhir banyak yang tidak laku terjual lantaran sepi pembeli. Bahkan ada yang sampai rusak atau membusuk. (jun)
Bima (Suara NTB) – Harapan warga Kecamatan Parado yang menginginkan perbaikan jalan lintas Rato-Lere yang hampir belasan tahun akan segera terwujud. Pasalnya, jalan milik Pemprov NTB itu akan segera dikerjakan pada 2019 ini. Sejumlah tim dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemprov NTB, Selasa (8/1) siang melakukan survei serta mengukur ruas jalan rusak yang sudah berlangsung belasan tahun tersebut. Camat Parado, Baharudin S.Sos, mengatakan ada empat pejabat dari DPU Provinsi NTB serta didampingi sembilan pejabat Pemerintah Kabupaten Bima yang melakukan pengecekan lapangan dan pengukuran jalan. “Kehadiran pejabat Pemprov dan Daerah ini untuk mengukur ruas jalan rusak mulai dari Desa Rato menuju Lere,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (9/1). Menurutnya berdasarkan hasil pengukuran kurang lebih ada 12 kilometer jalan yang rusak. Panjangnya jalan tersebut juga disampaikan langsung kepada perwakilan tokoh masyarakat Parado saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Aula Kantor Camat. “Jalan ini akan diperbaiki secara bertahap sekitar Bulan
April 2019 mendatang. Tahun ini sekitar 8 kilometer yang diperbaiki. Sisanya empat kilometer akan diselesaikan 2020 mendatang,” katanya. Baharudin menambahkan sinyal perbaikan jalan tersebut disambut baik oleh masyarakat. Karena selama ini warga Kecamatan Parado khususnya yang berada di Desa Lere dan Rato menginginkan perbaikan jalan segera terwujud. “Masyarakat Parado sangat bersyukur atas kehadiran tim ini yang mengukur jalan ini. Hal ini tergambarkan saat RDP,” ujarnya. Dalam catatan Suara NTB, ruas jalan tersebut sempat diblokade oleh warga dengan menggunakan batang kayu dan batu. Bahkan menanam batang pohon pisang sebagai bentuk protes pada tahun 2016 silam. Aksi penutupan tersebut sebagai protes warga dan mendesak Pemprov NTB agar segera memperbaiki jalan tersebut. Karena sudah hampir belasan tahun lamanya jalan itu belum diperbaiki oleh Pemerintah. Saat musim penghujan, masyarakat kesulitan melintas karena kondisi jalannya becek dan berlubang. Bahkan menelan banyak korban. Sementara musim kemarau kondisinya berdebu. (uki)
(Suara NTB/Ist)
PENGUKURAN - Tim PU Pemprov NTB mengukur jalan lintas Rato-Lere yang akan diperbaiki April 2018 mendatang, Selasa (8/1) lalu.
Alumni YAPIS Banyak Lulus CPNS 2018
(Suara NTB/ula)
RAKER - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama jajarannya saat Raker dengan Pemkab Dompu yang dihadiri langsung Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin, Selasa (8/1). sosial ekonomi, secara lingkungan, secara lain – lain itu ada beberapa opsi,” ungkapnya. Sebelumnya, Kepala Bappeda dan Litbang NTB, Ir H Ridwansyah, S.Sc, MM, MTP mengungkapkan, persoalan utama pariwisata di Dompu terkait aksessibilitas, dan konektifitas. Kinerja pariwisata Dompu tergantung Bima. Karena wisatawan manca negara masuknya lewat bandara Bima. Selain untuk pariwisata, paling tidak bandara perintis untuk mengantisipasi beroperasinya PT STM dan mendukung Kabupaten Dompu menjadi kabupaten yang akan membangun industri olahan. “Kita siapkan anggaran pra FS di 2019 untuk pra feasibility study (FS) bandara. Supaya kita debatnya tidak perlu panjang, perlu ndak dibangun (bandara). Lebih baik kita study untuk menjawab secara tekhnis,” katanya. Pada 2019 ini, Pemprov juga
bank sampah di pulau Lombok untuk melengkapi tahun lalu. “Di dompu mungkin kebagian beberapa titik yang potensi sampahnya tinggi, kami akan berikan bantuan atau membentuk unit pengolahan bank sampah,” katanya. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, Andi Bahtiar, ST, MT yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (9/1/2019) kemarin mengakui, kandungan bakteri E. Coli pada air di Dompu masih cukup tinggi yang disebabkan masih adanya pembuangan tinja manusia maupun ternak di sungai maupun akibat pembuangan sampah. Kandungan tersebut tidak sampai mencemarkan air. Hal ini sesuai hasil uji laboratorium terhadap air dari sungai Baka, sungai Laju, dan sungai Silo. Air yang diambil di bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir sungai. “Hasilnya masih memenuhi baku mutu air,” katanya. (ula)
Belasan Tahun Rusak, Jalan di Parado Segera Diperbaiki
RSUD Dompu Akui Kekurangan Dokter Dompu (Suara NTB) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu, dr. H Syafruddin mengakui, pusat pelayanan kesehatan yang dipimpinnya saat ini selain mengalami kekurangan dokter umum, juga minim adanya dokter spesialis radiologi dan patologi klinik. Dua tenaga kesehatan tersebut mestinya terpenuhi untuk rumah sakit tipe C ini, tetapi karena terbatasnya luluasan membuatnya tak bisa berbuat banyak. “Ada dulu yang disekolah oleh daerah mengambil radiologi, tapi sampai hari ini belum balik,” kata di ruang kerjanya, Rabu (9/1). Kurangnya dokter umum dan spesialis itu, lanjut dia, meski tidak pernah dikeluhkan langsung oleh tenaga kesehatannya namun dari segi pelayanan pasien diakui belum bisa berjalan maksimal. Kondisi ini diperparah jumlah kamar pasien yang tidak memadai serta pemahaman masyarakat terkait penyakit yang mesti ditangani rumah sakit atau cukup di Puskesmas saja masih sangat kurang. Banyak pasien yang terpaksa mengantre cukup lama untuk bisa mendapat ruang perawatan atau pelayanan kesehatan lainnya. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah ini, menurutnya, juga menjadi salah satu pemicu beberapa Puskesmas terlihat sepi dari pasien. “Kalau masyarakat kita tahu mana yang harus ke rumah sakit dan tidak otomatis yang perawatan semuanya itu akan hidup, cuma permasalahannya sekarang masyarakat baru panas saja sudah masu IGD rumah sakit padahal itukan Puskesmas saja bisa. Inilah yang kita usahakan bagaimana Puskesmas itu dihidupkan lagi supaya rumah sakit tidak terlalu banyak beban,” harapnya. H. Syafruddin juga menyinggung kompetensi tenaga medis yang dimiliki dalam rangka mengantisipasi terjadinya malapraktik sebagaimana yang pernah ditemukan beberapa tahun lalu. Terkait hal ini, ia menjamin kompetensi petugasnya. Mengingat, mereka telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Kalaupun ditemukan persoalan dalam hal pemberian obat dan sejenisnya dianggapnya murni kelalaian petugas itu sendiri. “Dari sekian pekerjaan itu pasti ada kelalaian, dan dengan adanya STR itu tentu kompetensi mereka bisa dipertanggungjawabkan terkecuali saya pekerjakan mereka yang tidak punya STR,” pungkasnya. (jun)
al (untuk kualitas air mengandung E. Coli),” kata Madani. Produksi sampah di Kabupaten Dompu berdasarkan jumlah penduduknya mencapai 124 ton per hari. Yang dibawa ke tempat pengolahan akhir (TPA) baru 39 ton per hari. “Jadi hampir 75 ton tidak terkelola. Berantakan di jalan dan sebagainya,” ungkapnya. Untuk mencegah buang sampah sembarangan, Kadis LHK mendorong Bupati untuk melakukan edukasi program pengolahan sampah di organisasi perangkat daerah (OPD). Di sekolah TK – SMP, kepala Dinas LH bekerjasama dengan Dinas Dikpora untuk melakukan louncing pengolahan sampah di sekolah. “Kita sudah launching di Provinsi, zero waste (sampah nol). Targetnya sampai 2023 dan kabupaten diharapkan melakukan juga,” katanya. Pemprov juga mendorong bank sampah dan tahun 2019 ini dianggarkan 100 bank sampah. 60 bank sampah direncanakan di pulau Sumbawa dan 40
akan melanjutkan pembangunan akses jalan Nangadoro – Parado sepanjang 8 KM. Proyek lanjutan ini akan dimulai dari arah Parado Kabupaten Bima. Sehingga Lakey kedepan, aksesnya tidak hanya melalui Kota Dompu, tapi juga bisa langsing dari Bima bagian selatan. Akses laut juga akan disambung antara Kayangan Lombok – Calabai, serta dari Dermaga di Ai Tanjung Menangai Sumbawa ke Calabai yang membutuhkan waktu tempuh sekitar 2 jam. “Konsep membangun Dompu sudah benar menurut saya. Lakey dan Samota,” ungkapnya. Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Siti Rohmi Djalilah menegaskan, potensi pariwisata Kabupaten Dompu sangat luar biasa dan untuk mendorongnya tidak bisa sendiri. Pariwisata Dompu sejauh ini sangat bergantung harmonisnya antara Bupati Dompu, Bupati Bima dan juga Wali Kota Bima. (ula)
Dompu (Suara NTB) Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Dompu banyak yang berhasil lulus CPNS tahun 2018. Setidaknya, ada sembilan alumni STKIP yang lulus untuk wilayah Kabupaten Dompu. Ini menunjukan proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkup YAPIS Dompu sudah berada di jalur yang tepat. Ketua YAPIS Dompu, Arman Anwar, SE kepada Suara NTB, Rabu (9/1/2019) kemarin menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan sejumlah alumni YAPIS Dompu yang lulus seleksi CPNS tahun 2018. Walaupun proses seleksi administrasi dan akademis yang bersaing sangat ketat dengan alumni dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, tapi alumni YAPIS tetap bisa menjadi terbaik di antara para lulusan CPNS. “Ini menjadi jawaban atas keraguan sejumlah pihak soal kualitas lulusan YAPIS, sekalian menjawab isu yang disebarkan oknum tidak bertanggungjawab soal akreditasi kampus dan akreditasi program studi selama ini,” tegasnya. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun pihak kampus, kata Arman, terdap-
at 12 alumni dari STKIP YAPIS yang dinyatakan lulus CPNS tahun 2018 diantaranya Adnan, S.Pd penempatan di SMAN 2 Huu (program studi Penjaskes). Romlah, S.Pd penempatan SMPN 1 Dompu, Haidonullah, S.Pd penempatan SMPN 2 Huu, dan Elita, S.Spd penempatan Provinsi Bali (program studi TI). Nurul Hairiah, S.Pd penempatan SDN 5 Pekat, Nuryulvita, S.Pd penempatan SDN 25 Pekat, Muslimin, S.Pd penempatan SDN 30 Pekat, dan Taawatul Hasanah, S.Pd penempatan SDN 2 Kempo (program studi PGSD). Nanu Andriani, S.Pd penempatan SMPN 2 Pekat (program studi BSI). Pada tahun – tahun sebelumnya, juga banyak alumni YAPIS Dompu yang lulus jadi CPNS maupun penyesuaian bagi mereka yang sudah PNS. “Selain ada yang sudah menjadi PNS untuk alumni STIE, ada juga yang sudah menjadi karyawan Bank BUMN dan BUMD serta karyawan perusahaan besar lainnya,” terangnya. “Yang buat usaha sendiri juga banyak,” tambahnya. Ketua STKIP YAPIS Dompu, Drs. Muhammad Gunawan, M.Pd juga mengungkapkan, keberhasilan para alumni membuat pihaknya semakin percaya bahwa proses pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi di lingkup STKIP YAPIS Dompu sudah berjalan di jalur yang tepat. Walaupun masih terdapat kekurangan dan ke depannya
akan terus dilakukan pembenahan untuk kemajuan bersama. Keberhasilan para alumni lulus CPNS 2018 dan bersaing dengan para alumni PTN serta PTS lain di Indonesia ini juga menjadi bukti bahwa SMD tenga dosen dan tenaga kependidikan di STKIP YAPIS Dompu memiliki kualitas yang baik. Terlebih kualifikasi pendidikan para dosennya, semua strata dua (S2) dan ada yang strata tiga (S3/Doktor). Begitu jugan dengan kualitas proses belajar mengajar di kampus juga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan secara hukum. “Banyaknya alumni STKIP YAPIS Dompu yang lulus seleksi CPNS di berbaai kota dan Provinsi di Indonesia menjadi salah satu buktinya,” jelasnya. Ia pun menyampaikan apresiasi atas dukungan dari semua pihak dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di STKIP YAPIS Dompu, sehingga STKIP YAPIS Dompu masih mengabdikan diri dalam peningkatan kualiatas SDM masyarakat NTB khususnya kabupaten Dompu dan kabupaten Bima melalui pendidikan tinggi. Gunawan berharap, kerjasama selama ini dengan semua pihak terutama pemerin-
tah daerah (Pemda), dan DPRD dalam membantu peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi bisa lebih maksimal lagi. Sehingga STKIP YAPIS Dompu bisa lebih maksimal lagi dalam penyiapan SDM yang berkualitas bagi Kabupaten Dompu. “Kita harus bangga, anak – anak kita yang melanjutkan pendidikan tinggi di STKIP YAPIS Dompu bisa bersaing dengan anak – anak lain yang mengenyam pendidikan tinggi di daerah lain,” tutup Gunawan. (ula/*)
Arman Anwar
SUARA NTB Kamis, 10 Januari 2019
POLHUKAM
Halaman 8
Kegiatan DPRD NTB Mulai Tak Normal Mataram (Suara NTB) Belakangan ini, aktivitas kegiatan di DPRD NTB mulai berjalan tidak normal. Sejumlah agenda yang dilaksanakan, tidak pernah dapat terlaksana tepat waktu sesuai jadwal. Dari dua kali rapat paripurna yang telah digelar di awal tahun 2019 ini, selalu molor. Rapat paripurna kedua Rabu (8/1) lalu, tertunda selama satu setengah jam dari waktu yang telah ditentukan. Tertunda rapat paripurna tersebut lantaran jumlah anggota yang hadir rapat belum mencapai Korum. Dari pantauan Suara NTB, sejumlah staf di lingkungan Sekretariat DPRD NTB nampak sibuk menghubungi sejumlah anggota untuk memintanya agar datang ke kantor
dewan supaya rapat paripurna dapat mencapai kuorum. Selain itu, para staf juga berkeliling jemput bola dengan memeriksa setiap ruang komisi untuk menjemput para anggota wakil rakyat yang berada di ruangan, diminta agar segera memasuki ruang sidang paripurna. Pemandangan tersebut sering kali terjadi pada setiap kali rapat paripurna digelar. Kondisi ini mulai terjadi sete-
lah memasuki masa kampanye pemilu 2019. Kesibukan aktivitas kampanye para anggota dewan yang sebagian besar kembali mencalonkan diri itu, menjadi kendala utama masuk kantor. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan bertemu dengan konstituennya. Kondisi itu diprediksi bakal terus terjadi sampai Pemilu 2019 digelar pada 17 April mendatang. Lebih-lebih
mendekati hari H, akan menjadi puncak kesibukan bagi para wakil rakyat. Situasi tersebut jika dibiarkan terus terjadi, dikhawatirkan akan mengganggu sejumlah agenda penting di DPRD NTB, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan penting terkait nasib dan masa depan masyarakat NTB. Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi tak menampik situasi di lembaga politik yang ia pimpin tersebut. Bahwa belakangan, anggotanya memiliki kesibukan yang luar biasa setelah memasuki masa kampanye Pemilu 2019.
Karena itu ia meminta semua pihak untuk dapat memahami kondisi di lembaga wakil rakyat di Udayana tersebut. Sebab kesibukan para wakil rakyat, khusus bagi mereka yang kembali maju, kegiatan kampanye tak bisa dihindarkan. Pasalnya usaha kampanye tersebut akan menentukan nasib mereka untuk dapat kembali duduk manis sebagai wakil rakyat. Tidak saja terkait rapat paripurna, sejumlah kegiatan rapat di komisi-komisi juga menunjukkan situasi yang tak jauh berbeda. Misalnya di Komisi III, yang akan menggelar rapat untuk mengambil keputusan terkait persetujuan pem-
bubaran PT DMB tidak bisa dilaksanakan. Karena sudah empat kali komisi III mengundang Anggota untuk hadir rapat, tak pernah mencapai kuorum. Sehingga soal PT DMB terpaksa Komisi mengembalikan ke pimpinan DPRD NTB. Meskipun demikian, Isvi tetap memastikan bahwa meskipun di tengah disibukkan dengan aktivitas kampanye, dirinya selaku ketua tentu tak akan membiarkan lembaga yang ia pimpin itu sampai tidak bekerja. Pihaknya akan mensiasati kegiatan Kedewanan dan kampanye agar dapat berjalan bersamasama tanpa satu sama lain saling mengganggu. (ndi)
(Suara NTB/dok)
Hj. Baiq Isvie Rupaeda
Kasus Korupsi Proyek Marching Band
Kadisdikbud NTB Diperiksa Perannya sebagai KPA Mataram (Suara NTB) Belum lengkapnya berkas kasus proyek pengadaan alat kesenian marching band membuat penyidik memeriksa lagi, Kadisdikbud Provinsi NTB, H M Suruji. Pemeriksaan untuk mendalami peran Suruji sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). “Minta keterangan tambahan. Dia kan KPA-nya,” kata Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin, ditemui kemarin. Pemeriksaan tambahan untuk Suruji, sambung dia, merupakan upaya penyidik Subdit III Tipikor untuk memenuhi petunjuk P-19 jaksa. Sebab, sebelumnya jaksa mengembalikan lagi berkas dua tersangka. “Itu kan berkasnya belum lengkap. Ada petunjuknya. Di situ perlu minta tambahan keterangan saksi lagi,” kata Syamsudin. Kasus tersebut menjerat dua orang tersangka, yakni pejabat pembuat komitmen (PPK), berinisial MI. pada Dinas Dikbud Provinsi NTB dia menjabat sebagai Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA. Tersangka lainnya yakni Direktur CV Embun Emas berinisial LB, yang merupakan rekanan pemenang tender dua proyek senilai total Rp2,7 miliar tersebut. Sumber anggarannya dari APBD Provinsi NTB tahun 2017. Proyek pengadaan alat marching band dibagi menjadi dua, diantaranya proyek belanja modal senilai Rp1,7 miliar, diperuntukkan bagi lima SMA/SMK negeri. Sementara, belanja hibah senilai Rp1,06 miliar bagi empat sekolah swasta. Tersangka MI, menyusun harga perkiraan sendiri berdasarkan berkas brosur spesifikasi barang yang diberikan tersangka LB. Setiap paket dihargai Rp212 juta. Sementara dalam pengerjaannya tersangka LB hanya merogoh kocek Rp140 juta per-paketnya. Proses lelang diatur sedemikian rupa dengan persyaratan yang hanya bisa dipenuhi CV Embun Emas. Lelang kemudian dimenangkan CV Embun Emas dengan nilai kontrak masingmasing Rp1,5 miliar dan Rp982 juta. Akibatnya, negara dirugikan Rp702 juta. (why)
Diselidiki 6 Tahun
Kasus Korupsi Proyek Sampan Fiberglass Bima Akhirnya Tuntas Mataram (Suara NTB) – Penyidikan dugaan korupsi pengadaan sampan Fiberglass Kabupaten Bima tahun 2012 dinyatakan tuntas. Penyidikan kasus tersebut menyeret satu orang tersangka, yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial TR. Berkas perkara tersangka TR lengkap. “Untuk penyidikan dari kepolisian, kasus Fiberglass sudah P-21,” beber Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, Rabu (9/1) di (Suara NTB/dok) ruang kerjanya. Terpisah dalam Dedi Irawan kesempatansebelumnya,Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharudin menerangkan hal serupa. “Tinggal tahap duanya,” kata dia singkat. Tahap dua merupakan rangkaian selanjutnya penyidikan kasus yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap. Yakni berupa pelimpahan tersangka dan barang bukti, dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Tersangka TR, pada saat masih berdinas di Dinas PU Kabupaten Bima menjabat Kabid Bina Marga. Kini dia menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala BPBD Kabupaten Bima. Tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga proyek pengadaan lima sampan Fiberglass tersebut merugikan negara Rp 159,8 juta. Modus korupsi dalam kasus tersebut, diduga adanya kongkalikong dengan rekanan. Pengadaan lima unit sampan diduga di-mark up dan di bawah spesifikasi standar. Proyek yang menelan anggaran Rp 1 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Transdes itu sebelumnya ditangani Polres Bima. Pada Juli 2016, kasus yang mengendap sejak ditangani dari tahun 2013 itu diambilalih Polda NTB. Catatan Suara NTB, pemeriksaan terakhir mengenai kasus itu yakni terhadap mantan Ketua DPRD Kota Bima Hj Fera, pejabat Disnakertrans Kabupaten Bima, dan pejabat Dinas PU Kabupaten Bima. (why)
Penyidikan Distribusi Solar Ilegal Tuntas Mataram (Suara NTB) Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB melimpahkan tersangka, HB, MA, dan IM, yang terjerat kasus distribusi solar subsidi secara illegal. Para tersangka kini ditangani jaksa penuntut umum. Untuk diajukan ke tahap penuntutan. Tiga tersangka didampingi penyidik dan penasihat hukumnya, Imam Sofyan dalam pelimpahan tahap dua di Kejati NTB, Rabu (9/1). “Iya sudah (pelimpahan) tahap dua,” kata Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie. Dia menjelaskan, pelimpahan tiga tersangka, berikut barang buktinya itu setelah berkas mereka dinyatakan lengkap jaksa penuntut umum. Penyidik melengkapi berkas dengan diantaranya keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan ahli. Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan mengatakan, jaksa penuntut umum selanjutnya menyusun surat dakwaan. “Segera kita limpahkan berkasnya ke pengadilan,” ujarnya. Tiga tersangka tersebut terlibat dugaan distribusi solar subsidi ilegal. Polda NTB menyita 1.000 liter solar subsidi yang dibeli dari SPBU di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Tersangka HB, sopir mobil pikap dan kernetnya, MA mengangkut solar pada Rabu (5/12) lalu atas suruhan IM. Solar rencananya bakal diecer ke pengomprong tembakau. Mereka mengangkut dan menjual lagi tanpa izin usaha Migas. Tujuan pelaku mendistribusikan secara ilegal itu juga diduga untuk mendapat keuntungan lebih tinggi. Keduanya tidak dapat menunjukkan surat yang legal baik sebagai pengecer ataupun distributor. Pembelian BBM bersubsidi dalam skala besar harus turut menyertakan surat legal yang dikeluarkan pihak pemerintah.(why)
(Suara NTB/her)
BEGAL - Komplotan pelaku pembegalan yang berhasil diringkus Polsek Sekotong
Komplotan Begal di Kawasan Sekotong Diringkus Polisi Giri Menang (Suara NTB) Komplotan pelaku pembegalan di kawasan Sekotong di ringkus tim Opsnal Polsek Sekotong. Kedua pelaku berinisial AN (25) dab SN (24) yang merupakan warga Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong tersebut terbilang sadis dalam melancarkan aksinya. Lantaran pelaku tak segan-segan melukai korbannya menggunakan senjata. Para pelaku ditangkap beberapa hari lalu berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian. Hal ini ditegaskan
Kapolsek Sekotong, Iptu I Made Sulisa Artana saat ditemui di Makopolsek Sekotong, kemarin saat jumpa pers. Kasus ini jelas dia, berdasarkan laporan polisi nomor LP/60/XII/ 2018/NTB/Res Lobar/Sek Sekotong, dari laporan korban atas nama Saenal warga Desa Buwun Mas. Kejadian pembegalan itu berlangsung 27 November 2018 lalu. Saat itu korban yang berboncengan dengan temannya mengunakan sepeda motor, baru pulang mengunjungi keluarganya di Desa Ke-
daro sekitar pukul 20.00 wita. Setiba di makam di desa tersebut korban dihadang oleh kedua pelaku yang mengunakan cadar. Sempat terjadi pelawanan yang dilakukan korban. Sayangnya, salah satu korban mendapat tebasan parang dari pelaku setelah menerima tendangan. Akibatnya kepala korban mengalami luka. “Membuat korban tidak berdaya, dan kedua pelaku membawa lari motor korban,” ungkapnya. Setelah mengantongi informasi keberadaan barang bukti,
pihaknya berhasil mengamankan pelaku AN di kediamanya di Dusun Tangin-Tangin Desa Buwun Mas. Penangkapan pelaku SN pada 6 Januari 2019. Tidak ada perlawanan. “Dari hasil pemeriksaan kedua pelaku mengakui melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas),” terangnya. Dari penuturan pelaku AN, dirinya baru pertama kali melakukan aksi tersebut. Ia hanya diajak oleh pelaku SN sebagai otak pelaku. Menurut Sulisa lokasi kejadian yang
sepi dan tidak ada sinyal menguntungkan aksi pelaku tersebut. Dari tangan kedua pelaku pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti. Mulai dari sepeda motor korban hingga parang yang digunakan untuk menebas korban. Kini para pelaku pembegalan itu harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Keduanya dikenakan pasal 365 KUHP jo pasal 55 KUHP tentang curas dengan ancaman penjara 12 tahun. (her)
PAN dan PPP NTB Tak Sepenuhnya Perindo Pasang Target Besar Percaya Hasil Survei Mataram (Suara NTB) Dari hasil survei yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei terkait tingkat elektabilitas Partai politik peserta Pemilu 2019 memperlihatkan posisi partai papan tengah saat ini masih dalam posisi rawan tidak lolos ambang batas parliamentary threshold. Hasil survei terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menunjukkan, empat partai papan tengah belum sepenuhnya aman parliamentary threshold 4 persen untuk lolos ke Senayan pada Pemilu 2019 ini, yakni PKS, PPP, Nasdem dan PAN. Menanggapi hasil survei tersebut, Ketua DPW PAN NTB, Muazzim Akbar mengatakan pihaknya tidak terlalu khawatir dan risau dengan hasil survei yang selalu menempatkan tingkat elaktabilitas PAN di bawah ambang batas parlemen 4 persen. “Kita tidak risau dengan hasil survei itu,” kata H. Muazzim Akbar kepada wartawan Rabu kemarin (9/1). Menurutnya dari setiap kali Pemilu, hasil survei selalu menempatkan PAN dengan tingkat elektabilitas rendah dengan kisaran 2 atau 3 persen di Pemilu. Namun faktanya tidak demikian. PAN selalu meraih raihan suara berkisar 6 - 7 persen. Misalnya di Pemilu 2014 lalu PAN dengan raihan suara capai 7,59 Persen. Oleh karena itu, di Pemilu 2019 PAN secara nasional optimis menargetkan raihan suara sebesar 10 persen. “Hasil survei terkait PAN itu selalu meleset. Faktanya raihan suara diraih PAN jauh di atas hasil survei diprediksi,” kata caleg DPR RI dapil NTB II tersebut. Menurutnya, hasil survei selalu menempatkan PAN dengan tingkat elektabilitas rendah, dikarenakan lembaga survei lebih cenderung menjadikan Pulau Jawa sebagai basis respondennya. Sementara PAN dengan kekuatan basis wilayah berada di luar Pulau Jawa. Misalnya Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara dan lainnya. Sehingga acap kali hasil survei menempat-
(Suara NTB/dok)
Hj. Ermalena kan PAN dengan tingkat elektabilitas rendah selalu meleset. “Basis dukungan PAN itu ada di luar Pulau Jawa. Sedangkan survei itu lebih banyak di Jawa” imbuhnya. Namun begitu, ia menegaskan, hasil survei itu akan menjadi cambuk bagi para kader untuk bekerja lebih keras. Di NTB, kata Muazzim, dirinya memastikan seluruh pengurus, kader, caleg dan perangkat PAN di NTB terus membahu bahu dan bekerjasama melakukan kerja kerja politik untuk mencapai target ditetapkan partai secara nasional. Untuk tingkat DPR RI di NTB PAN menargetkan bisa meraih tiga kursi. Satu kursi untuk DPR RI dapil Pulau Sumbawa dan dua kursi untuk DPR RI Dapil Lombok. Dirinya optimis target tiga kursi PAN untuk DPR RI bisa tercapai. Terlebih, dengan kualitas para caleg PAN untuk DPR RI dapil NTB sudah dikenal track record, kompetensi, kapasitas dan sudah banyak berbuat bagi masyarakat. Sehingga dengan keberadaan dari caleg PAN tersebut, akan bisa mendongkrak raihan kursi PAN untuk DPR RI. “Dengan kekompakan dan kesolidan PAN kita optimis target tiga kursi DPR RI,” imbuhnya. Demikian juga dengan PPP menanggapi santai hasil survei tersebut. Menurut wakil ketua umum DPP PPP, Hj.
(Suara NTB/dok)
H. Muazzim Akbar Ermalena hasil survei menempatkan PPP dengan tingkat elektabilitas rendah tidak bisa dijadikan rujukan. Baginya, hasil survei tersebut tidak memotret secara keadaan sebenarnya terkait kondisi PPP. “Kita itu bekerja untuk menang Pemilu, bukan untuk menang di survei,” ujar caleg DPR RI dapil NTB II tersebut. Ia menuturkan, di Pemilu 2014 lalu PPP diprediksi dengan tingkat elektabilitas rendah, namun faktanya hasil Pemilu menempatkan PPP dengan tingkat raihan suara di atas 6 persen. Sehingga pihaknya tidak terlalu khawatir dengan hasil survei menempatkan PPP dengan elektabilitas rendah. “Dahulu di 2014, kami di survei 2 persen. Kenyatannya raihan suara PPP capai 6 persen lebih. Sehingga, kami meyakini bahwa suara PPP bisa berada di atas itu,” tegasnya. Selain itu, Pemilu 2019 masih menyisakkan waktu tiga bulan lebih. Sehingga masih tersedia waktu bagi PPP untuk terus bekerja dan berupaya meningkatkan elektabilitas partai di Pemilu 2019. Apalagi mengingat, PPP secara nasional menargetkan raihan suara nasional di atas 10 persen. Dirinya optimis dengan bekerja seluruh perangkat dimiliki PPP bisa mencapai target ditetapkan. “Jadi tidak ada perlu dikhawatirkan,” pungkasnya. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) merupakan partai pendatang baru dalam kancah politik nasional. Karena pemilu 2019 menjadi pemilu pertama yang diikuti oleh partai yang didirikan oleh pengusaha Hary Tanoe Soedibyo itu. Namun demikian, sebagian partai pendatang baru yang tak punya banyak pengalaman dalam memenangkan kompetisi politik. Perindo sangat berani menargetkan perolehan suara pada pemilu 2019 mendatang. Ditingkat nasional, Perindo menargetkan masuk lima besar dalam pemilu legislatif. Dengan masuk lima besar maka Perindo minimal lolos ambang batas empat persen. Demikian disampaikan Bendahara DPD Perindo NTB, Acok Zani Bassok kepada wartawan di Mataram. “Dari pusat sudah menargetkan lima besar. Ini harus kita capai dengan kerja bersama,” ujarnya. Dengan target tersebut, untuk wilayah NTB ditargetkan bisa menyumbangkan dua kursi di DPR RI. Satu kursi dari Dapil NTB I (Pulau Sumbawa) dan satu kursi dari Dapil NTB II (Pulau Lombok). “Masing-masing satu kursi. Caleg yang dipasang untuk DPR RI sangat memiliki kapasitas. Misalnya saja ketua Perindo NTB H. Izzul Islam,” sebutnya. Kemudian untuk DPRD NTB sendiri, Acok mengatakan target yang ditetapkan partai adalah masing-masing dapil mendapatkan dua kursi. “Di provinsi juga caleg yang dipasang punya potensi dan kapasitas. Kami optimis target di provinsi bisa tercapai,” kata caleg Perindo untuk DPRD NTB Dapil KLU-Lobar ini Berbagai langkah persiapan sudah dilakukan Perindo untuk mencapai target tersebut. Misalnya dengan melakukan pembekalan untuk caleg-caleg yang akan berkompetisi. Terlebih, Perindo sebagai partai yang relatif baru harus benar-benar jitu dalam menentukan strategi dan harus jauh lebih giat dibandingkan partai lain yang lebih tua. “Salah satu strategi kita tentu turun langsung door to door mensosialisasikan partai dan calegnya,” tuturnya. Selain itu, ada beberapa program Perindo untuk mengenalkan Perindo. Yakni melalui program bantuan ke masyarakat seperti bantuan bagi pelaku usaha kecil menengah. Termasuk juga bantuan ambulans. (ndi)
Kamis, 10 Januari 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 9
Badan Tenaga Nuklir Teliti Potensi Tujuh ”Water Spring” di KLU Tanjung (Suara NTB) Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) turun tangan meneliti potensi air tawar di tengah laut yang ada di semenanjung pantai Dusun Papak, Desa persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sumur tengah laut tersedia sebanyak 7 unit, 6 unitnya berada di utara Dusun Papak, dan 1 unit lagi berada di Dusun Kerakas. Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., Rabu (9/ 1), mengakui, kemarin ia turun langsung mendampingi perwakilan Batan yang diutus ke Lombok Utara. Melihat potensi besar yang ada di 7 sumur air tawar tengah laut itu, Pemda KLU tidak ragu untuk melakukan studi kelayakan lebih awal mendukung Batan. “Batan rupanya sudah mencari jalur air, meneliti titik cekungan untuk bisa menaikkan air. Ternyata memang potensi air bawah laut ini besar, kita punya kali Purba yang selama ini tidak kita gali potensinya,” kata Herianto. Ia menjelaskan, secara anggaran, studi kelayakan dimulai tahun ini berbekal anggaran studi kelayakan yang ada di Bidang Penanaman Modal - Disnaker Lombok Utara. Setelah laporan studi kelayakan keluar, maka potensi besar itu rencananya akan dijual kepada investor luar negeri. Menurut Herianto, Lombok Utara membutuhkan sumber air yang mampu menyediakan air untuk konsumsi dalam jumlah besar. Pasalnya, pascagempa mata air di Lombok Utara mengalami pergeseran. Banyak mata air yang hilang, namun muncul mata air di titik lain. Tujuh Water Springs sendiri merupakan sumber air yang sudah sejak dahulu tersedia. Namun belum ada pihak-pihak yang secara serius meneliti dan memanfaatkan potensinya. Ia beranggapan, sumur air tawar tengah laut ini bisa mengatasi kendala debit air PDAM yang terjadi setiap tahun. Dimana PDAM masih kesulitan mengelola mata air permukaan karena terkendala medan jalur perpipaan, izin pengelolaan di Kehutanan, serta potensi konflik sumber air untuk kepentingan irigasi. “Ke depan, jumlah penduduk kita pasti bertambah dan ketersediaan sumber air belum menjamin. Seven Water Spring inilah salah satu potensi yang akan kita gali.” “Makanya saat ini kita sedang mencari sumber informasi dulu, ahlinya itu ada dimana? Dan pak Bupati sangat mendorong itu, bahkan mantan Bupati, Pak Djohan juga sangat mendorong,” tandasnya. Sementara itu, Anggota DPRD Lombok Utara, Zakaria Abdillah, yang berdomisili di Dusun Papak, mengakui sumber air tawar tengah laut merupakan potensi besar. Sayangnya, selama ini belum terpikirkan bagaimana mengelolanya secara ekonomi. “Dari awal ada 7 mata air, itulah yang menginspirasi investor menamakan villa di sana Villa Seven Spring Water,” katanya. Ia menyebut, dari 7 sumur, ada dua sumur yang potensi sumber airnya cukup besar. Itu diketahui dari pancuran air yang keluar. Bahkan saat air laut surut dan warga melaut mencari kerang, semenanjung di sumur air tawar tidak mengering. “Jarak dari bibir pantai ke tengah sekitar 200an meter. Soal rasa, memang sedikit agak payau karena tercampur dengan air laut,” tandasnya (ari) Herianto
(Suara NTB/bul)
PENGUSAHA CABAI - Para petani dan pengusaha cabai saat diterima di Dinas Perdagangan Provinsi NTB terkait pengaduan soal mahalnya biaya kargo.
Biaya Kargo Melonjak
Petani dan Pengusaha Cabai Mengadu ke Disdag dan Dishub Mataram (Suara NTB) Sejak Bulan November 2018 lalu, biaya pengiriman komoditas hortikultura menggunakan kargo mengalami lonjakan. Pengusaha tak bisa berkutik. Sampai akhirnya, mereka mengadu ke Dinas Perdagangan Provinsi NTB, hingga ke Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Lebih dari 10 orang yang terdiri dari pengusaha dan petani cabai yang tergabung dalam Asosiasi Cabai Indonesia (ACI) Provinsi NTB mendatangi Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si, Rabu (9/1) kemarin. Para petani dan pengusaha cabai ini diterima di ruangan kepala dinas Hj. Selly, bersama Plt Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, L. Suparno dan Plt. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Rahmat Wira Putra. Ketua ACI Provinsi NTB, H. Subhan menyampaikan, mereka merasa sangat terjepit. Di-
satu sisi, mereka harus membeli cabai hasil panen petani untuk dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Disisi lain, terjadi kenaikan biaya cargo pesawat, lebih dari 100 persen. Biasanya, biaya kargo maksimal Rp11.000/Kg, naik menjadi Rp23.509/Kg untuk pengiriman ke Batam. Sementara pengiriman ke Pontianak, biaya perkilonya dapat menembus Rp45.000, termasuk didalamnya harga pembelian cabai. Daerah tujuan pengiriman cabai yang menjadi sasarannya terutama sekali ke Batam. Sementara pengiriman ke Jakarta seperti yang disampaikan para pengusaha cabai
Garuda Indonesia Tampilkan Live Music Akustik
Walikota : Pisang dan Kelapa di Kota Bima Kiriman dari Luar
Muhammad Lutfi
tuk menghubungkan dengan buyer di luar negeri. Kalau ekspor, harga yang didapat lebih tinggi, neraca perdagangan kita juga bisa kita terima. Syaratsyarat kemudahan ekspor, akan dibantu penerbitan SKAnya (Surat Keterangan Asal) barang,” demikian Hj. Selly. Seusai di Dinas Perdagangan Provinsi NTB, para petani dan pengusaha cabai lokal ini bergeser ke Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Ditemui Kepala Bidang Angkutan Laut dan Udara, Muh. Syakiruddin. Untuk memecahkan persoalan ini, Muh. Syakiruddin mengatakan harus duduk bersama semua stakeholders. Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Angkasa Pura, termasuk maskapai. Dan akan djadwalkan. Para petani dan pengusaha ini juga disarankan bersurat kepada Gubernur agar menjadi atensi semua stakeholders. (bul)
Hadirkan Pengalaman Penerbangan Berbeda
(Suara NTB/ari)
Kota Bima (Suara NTB) Buah Pisang dan Kelapa yang dinikmati sebagian besar masyarakat Kota Bima selama ini ternyata hasil kiriman dari wilayah timur, yakni NTT. Karena dua pohon tersebut sudah hampir punah. Demikian dikatakan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE kepada Suara NTB. Orang nomor satu di Pemerintah Kota Bima ini mengajak masyarakat untuk kembali menanam dua pohon tersebut di pekarangan rumah dan kebun. “Daripada membeli di luar, lebih baik kita tanam sendiri saja,” ajaknya. Selain memberikan keuntungan buahnya, pohon kelapa dan pisang juga akan berfungsi menahan banjir. Karena pohon dua tersebut memiliki daya serap air yang sangat tinggi. “Pisang dan kelapa di Kota Bima sudah hampir punah,” akunya. Sementara pihaknya berencana menanam pepohonan yang bertahan sampai tahunan, yakni jenis bonsai dan serut. Pohon yang dinilai berkualitas tersebut akan ditanam sepanjang wilayah timur hinggga barat Kota Bima. “Kita sudah menyediakan anggaran melalui APBD 2019 ini,” katanya. Lutfi mengatakan saat musim penghujan ini, pihaknya juga berencana akan melakukan penghijauan di beberapa titik. Bahkan pada kawasan-kawasan yang dianggap telah gundul. “Tujuannya agar hutan di Kota Bima kembali hijau. Jangka panjangnya mengantisipasi terjadinya banjir,” katanya. Ia menambahkan, hingga saat ini belum mengetahui kubik lumpur kiriman dari gunung ke laut Kota Bima. Serta semeditasi yang terjadi baik di sungai dan laut karena belum diukur. “Selama ini ada kesan terus dibiarkan persoalan ini. Tapi ke depan kita akan melakukan pengukuran untuk mengetahui kondisi lumpur di sungai dan laut kita,” pungkasnya. (uki)
ini, sudah tak memungkinkan. Dengan menghitung nilai penjualan di daerah tujuan alternatif di luar Pulau Jawa, pengusaha kehilangan ribuan dalam sekilonya. Belum mereka menghitung biaya sortir, dan biaya transportasi saat pembelian di tingkat petani. Akibat tingginya harga pengiriman menggunakan kargo ini, para petani ini merasa dilematis. Hingga mereka sepakat mengadu. Harapannya, mereka mendapatkan titik terang, atau solusi agar biaya kargo dapat diperingan. “Apalagi ada rencana mau ada kenaikan lagi tarif kargo,” lapor H. Subhan, Ketua ACI Provinsi NTB.
Menjawab ini, Hj. Selly menjelaskan, pada prinsipnya, kenaikan biaya kargo murni menjadi kewenangan maskapai. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan tak bisa mengintervensi langsung ke ranah itu. Tidak saja biaya pengiriman untuk cabai yang dikeluhkan oleh masyarakat. pun tiket pesawat, dan biaya-biaya pengiriman bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan. Apalagi bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk merocovery kembali Lombok pascagempa. Solusi yang ia tawarkan dalam jangka panjang. Petani cabai disarankan melakukan ekspor langsung untuk mendapatkan harga penjualan yang lebih tinggi. Pengiriman barang dapat bekerjasama langsung dengan maskapai, salah satunya dengan Garuda Indonesia. “Nanti kami laporkan ke Kementerian Perdagangan un-
(Suara NTB/bul)
Proses pengemasan beras di gudang Bulog NTB
Di Loteng, Harga Beras Masih Normal Praya (Suara NTB) Gejolak harga beras di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini masih normal. Belum terlihat adanya lonjakan harga beras yang signifikan di daerah ini. Hal itu dikarenakan, salah satunya karena stok beras di tingkat masyarakat di daerah ini masih mencukupi dan aman. Demikian dikatakan Sekretaris Dinas Pertanian Loteng, Fathurahman PN., kepada Suara NTB, Rabu (9/ 1) kemarin. Ia menjelaskan, dari pantauan pihaknya harga beras di Loteng saat ini berkisar pada harga Rp8.500 untuk harga beras kelas medium. Sedangkan untuk beras premium harganya masih diangka Rp11 ribu. “Angka ini masih tergolong normal,” ujarnya. Masih normalnya harga beras di Loteng, karena memang persediaan beras di tingkat masyarakat masih mencukupi. Sehingga permintaan beras di tingkat pasar belum begitu banyak. Karena masyarakat masih punya stok beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Terlebih sekarang, di be-
berapa wilayah terutama di wilayah Loteng bagian utara petaninya justru tengah panen padi. Sehingga kekhawatiran akan menipisnya stok beras di tingkat masyarakat sedikit tidak bisa diantisipasi. Dengan hasil panen padi di wilayah utara tersebut. Yang memang selama ini menjadi andalan dalam pemenuhan persediaan beras di saat sebagian besar wilayah pertanian di daerah ini tengah memasuki musim tanam. “Jadi sejak ada program Upsus padi oleh pemerintah pusat, panen di Loteng sekarang tidak serempak. Tapi bergantian dan pola terus menerus. Kondisi tersebut memungkinan stok padi di tingkat masyarakat tetap terjaga pada posisi aman,” imbuhnya. Sehingga kekhawatiran terjadi gejolak harga beras bisa diantisiasi. Tidak sampai terjadi gejolak harga yang mengkhawatirkan. “Tapi bagaimanapun antisipasi gejolak harga beras tetap dilakukan. Dengan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya,” pungkas Faturahman. (kir)
Tangerang (Suara NTB) Maskapai nasional Garuda Indonesia kembali menghadirkan terobosan baru dalam memberikan pengalaman penerbangan yang berbeda kepada pengguna jasa melalui hadirnya hiburan live music akustik di pesawat Terobosan baru layanan penerbangan tersebut diwujudkan melalui kehadiran solois pria pendatang baru di Indonesia, Abdul yang menyanyikan dua lagu secara akustik di penerbangan Garuda Indonesia GA 408 Rute Jakarta – Denpasar, (9/1). Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara yang ikut hadir pada penerbangan tersebut mengungkapkan, sejalan dengan upaya berkelanjutan perusahaan dalam meningkatkan layanan, khususnya pengalaman penerbangan pengguna jasa, maskapai nasional Garuda Indonesia terus melakukan terobosan terbaru yang salah satunya dilakukan
dengan menghadirkan hiburan live music akustik di pesawat yang diharapkan dapat memberikan sensasi pengalaman penerbangan yang berbeda kepada pengguna jasa. “Hadirnya layanan live music akustik bertajuk #GIAcoustic di atas ketinggian 35 ribu kaki ini juga merupakan komitmen berkelanjutan maskapai dalam menghadirkan “New Flight Experience” kepada pengguna jasa yang sekaligus memberikan nilai tambah tersendiri kepada pengguna jasa ketika menggunakan layanan penerbangan Garuda Indonesia sebagai maskapai full service”. “Hadirnya #GIACoustic ini juga merupakan bagian dari upaya garuda mengapresiasi para musisi muda yangg punya talenta dan memberi mereka ruang untuk lebih berkembang lagi,’’ jelas Ari. Ari menambahkan, hiburan live music akustik tersebut juga kami harapkan dapat menyelaraskan customer
voice khususnya generasi millennials yang menginginkan nuansa pengalaman penerbangan yang berbeda di penerbangan Garuda Indonesia. Hadirnya layanan live music akustik tersebut telah melalui serangkaian assesment dalam memastikan aspek safety dan security yang tetap terjaga. Hal tersebut sejalan dengan komitmen maskapai dalam menghadirkan upaya peningkatan layanan yang sejalan dengan aspek ketaatan regulasi dan safety. Sejalan dengan komitmen Garuda Indonesia dalam menghadirkan “New Flight Experience”, sebelumnya Garuda Indonesia telah menghadirkan sejumlah layanan baru diantaranya adalah hadirnya menu populer pada inflight menu yang bekerjasama dengan Hokben, serta diperkenalkannya konsep penerbangan “Vintage Flight” dengan menghadirkan nuansa layanan penerbangan di tahun 70an. (*)
(Suara NTB/ist)
Live Music Akustik dalam penerbangan pesawat Garuda Indonesia dengan rute Jakarta – Denpasar kemarin
SUARA NTB Kamis, 10 Januari 2019
Unram akan Ubah Nomenklatur Fakultas Kedokteran Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) terus meningkatkan kualitasnya. Di bidang ilmu Kesehatan, Unram telah mempunyai Fakultas Kedokteran. Selain itu, Program Studi Farmasi juga telah dibuka sejak beberapa tahun lalu. “Fakultas Kedokteran Unram mengelola dua Prodi selain dokter dan farmasi,” kata Rektor Unram, Prof. H. Lalu Husni, Rabu (9/1). Lebih jauh dia menjelaskan pihaknya telah mengirim surat ke kementerian untuk mengubah nomenklatur (Suara NTB/ist) Fakultas Kedokteran menjaH. Lalu Husni di Fakultas Ilmu Kesehatan. “Kita mau mengubah nomenklatur agar mengubah jadi Fakultas Ilmu Kesehatan,” ujarnya. Dikatakannya pula bahwa keuntungan jika nomenklaturnya diubah ialah agar fakultas ini bisa membuka program studi lain misalnya Prodi gizi dan lain sebagainya. Pihaknya pun membantah jika perubahan nomenklatur Fakultas Kedokteran sebagai upaya memborong mahasiswa yang ingin mengambil jurusan kesehatan. Yang berarti bahwa perguruan tinggi swasta bidang kesehatan nantinya tidak kebagian mahasiswa. Menurut Husni, persepsi tersebut salah. Mengingat saat ini daya tampung Unram masih sangat kecil dibanding kampus negeri lainnya. Setiap tahun ada 6 ribu orang mahasiswa yang dapat terserap setiap tahun. Oleh karena daya tampung yang sedikit, maka perguruan tinggi swastalah yang akan menjadi alternatif. “Karena daya tampung kami sangat kecil. Jangan bilang Unram yang ambil mahasiawa karena daya tampung kami sangat kecil. Kami selalu berupaya bekerjasama dengan kampus swasta mulai dari verifikasi terdampak gempa dan hingga kini, “tandas Husni. (dys)
PENDIDIKAN
Halaman 10
Kekurangan Komputer
Dinas Dikbud NTB Diminta Perbaiki Perencanaan Mataram (Suara NTB) – Sejumlah SMA negeri di Kota Mataram banyak yang mengalami kekurangan komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019. Sekolah terpaksa meminjam laptop ke siswa untuk memenuhi kebutuhan komputer. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB diminta untuk perbaiki perencanaan agar pemerintah bisa melengkapi kebutuhan komputer di sekolah. Pemerhati pendidikan yang juga Ketua Dewan Pendidikan NTB periode 20122017, Drs. H. Syamsuddin Anwar, pada Rabu (9/1) mengatakan, idealnya komputer disediakan oleh pemerintah, dan sekolah tidak perlu meminjam ke siswa. “Pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana di sekolah, dan itu bagian dari penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar ,” katanya. Syamsuddin menyampaikan, seharusnya komputer bisa disediakan pemerintah jika
melakukan perencanaan dengan tepat. Apalagi UNBK sudah terjadwal setiap tahunnya, jika perencanaan yang dilakukan dengan baik, setidaknya kebutuhan komputer bisa terpenuhi. Tidak ada cara lain selain pemerintah membeli komputer untuk sekolah. “Mestinya dinas sudah siapkan. UNBK bukan tahun ini saja, sudah berjalan beberapa tahun ke belakang, katakanlah tahun pertama, pelaksanaan belum begitu bagus, tahun kedua belum bagus. Masa tahun beriktunya belum
bagus juga. Mestinya perencanaan makin bagus. Kondisi ini (kekurangan komputer) tidak diantisipasi dengan baik,” kata Syamsuddin. Selain itu, opsi pelaksanaan UNBK dengan cara menggabung antar sekolah juga bisa dilakukan. “Sudah ditentukan jadwal ujian, bahkan ditentukan jamnya sekian, bisa bergabung, kan ini masalah pengaturan saja,” katanya. Sekolah yang kekurangan komputer bisa meminjam ke sekolah yang memiliki sarana memadai. Menurut Syamsud-
”
Pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana di sekolah, dan itu bagian dari penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar
din, kondisi seperti itu bisa diatur oleh Dinas Pendidikan. Setiap sekolah seharusnya ditanya jauh sebelum pelaksanaan UNBK terkait kekurangannya. Dengan begitu di tahun berikutnya sudah disiapkan oleh pemerintah. “Memang ini
(Suara NTB/dok)
H. Syamsuddin Anwar selalu saja masalah yang sama, tidak pernah ada rencana atau antisipasi yang memadai,” ujarnya. (ron)
Dipastikan Laksanakan UNKP SMP di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dipastikan akan melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) di tahun 2019 ini. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) KLU memastikan akan melaksanakan UNKP dan tidak melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK), karena banyak sarana penunjang UNBK mengalami kerusakan pascagempa tahun 2018 lalu. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dikpora KLU, (Suara NTB/dok) Dr. Fauzan, M.Pd., dihubunFauzan gi Rabu (9/1) mengatakan SMP di KLU akan melaksanakan UNKP. “Kami melaksanakan UNKP,” ujarnya saat ditanya mengenai upaya untuk melaksanakan UNBK seperti yang dilaksanakan oleh SMA dan SMK di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Sekolah-sekolah yang berada di KLU mengalami kerusakan yang berdampak juga pada kerusakan fasilitas UNBK. Dengan kenyataan itu, dipastikan sekolah di KLU tidak bisa melaksanakan UNBK dan akan melaksanakan UNKP. Di akhir tahun 2018 lalu, pihaknya sudah bersurat ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) meminta supaya tahun 2019 ini, KLU diperkenankan tidak menggunakan UNBK. Permintaan itu dipenuhi oleh BSNP. Bahkan BSNP mengatakan akan memberikan kebijakan khusus untuk Lombok Utara. Pascagempa bumi lalu, tak kurang dari 986 rombongan belajar pada jenjang SD dan 252 pada rombongan belajar jenjang SMP di KLU mengalami kerusakan. Selain itu, sebanyak 23.882 siswa SD dan 7.304 siswa SMP terdampak bencana gempa bumi di KLU. Rata-rata kerusakan yang dialami sekolah di KLU merupakan kerusakan berat. Fauzan menekankan, alasan pihaknya meminta pada UN nanti KLU tidak melaksanakan UNBK karena semua fasilitas UNBK sudah mengalami kerusakan karena gempa. Ia menyebutkan total 34 SMP di KLU mengalami kerusakan karena gempa bumi. Sementara itu, SMA dan SMK di KLU diupayakan untuk melaksanakan UNBK oleh Dinas Dikbud NTB. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, diwawancara sebelumnya mengatakan UNBK akan dilaksanakan di seluruh SMA dan SMK di KLU. Nantinya pihaknya akan menentukan lokasi dan menggabungkan seluruh fasilitas UNBK di tempat yang aman. Siswa-siswa yang nantinya akan mendatangi lokasi UNBK yang dipusatkan itu. Suruji menjelaskan, lokasi pasti pelaksanaan UNBK belum ditetapkan. Namun petugas teknis seperti proktor dan lainnya sudah disiapkan. Ia meyakini komputer yang ada cukup untuk seluruh siswa. Seluruh komputer yang tersisa dari semua sekolah akan dikumpulkan di satu tempat khusus. “Dengan dikumpulkan semua komputer yang ada, jadi berlebih komputernya. Kalau sebelumnya kan masingmasing sekolah,” jelas Suruji. (ron)
(Suara NTB/dys)
SERAHKAN - LAM-PTKes diwakili Anggota Majelis Mansur Ma’shum didampingi Sekretaris LLDIKTI, APTISI, dan Rektor Unram menyerahkan bantuan berupa komputer pada 12 PTS Prodi Kesehatan, Rabu (9/1).
12 PTS Prodi Kesehatan Dibantu Komputer LAM-PTKes Mataram (Suara NTB) Sebanyak 12 perguruan tinggi swasta (PTS) Program Studi (Prodi) Kesehatan korban gempa di NTB menerima bantuan masing-masing satu unit komputer, Rabu (9/1/ 2019). Bantuan diberikan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) bertempat di Fakultas Kedokteran Unram. Sekretaris Lembaga Layan-
an Pendidikan Tinggi, Ir. Anak Agung Nguraih Rai Indra Wardana, hadir pada kesempatan pnyerahan berharap agar bantuan yang diberikan bermanfaat bagi PTS di bawah LLDIKTI Wilayah VIII. Dengan tambahan komputer, pihaknya berharap agar ke depan tidak ada lagi keterlambatan pengiriman laporan. Karena sudah ada komputer, tinggal perbaiki jaringan, seh-
ingga tidak ada lagi keterlambatan pengiriman data. Anggota Majelis Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) Prof. Mansur Ma’shum, dalam sambutannya mengatakan bahwa ini merupakan kemauan baik dari LAM-PTKes untuk memberi bantuan bagi perguruan tinggi swasta program studi kesehatan yang terdampak gempa.
allah bantuan komputer akan kami pakai untuk meningkatkan akademik masing-masing kampus, “ jelasnya. Rektor Unram, Prof. H. Lalu Husni, SH., MHum., berterima kasih atas perhatian pada masyarakat korban gempa. Husni berharap adanya bantuan ini mampu meningkatkan prestasi perguruan tinggi swasta. “Bisa berprestasi lagi di masa mendatang,” ujarnya. (dys)
Dibutuhkan Peningkatan Kualitas SDM Pendidikan
Sejumlah Sekolah Mulai Persiapkan Hadapi UN Mataram (Suara NTB) – Sejumlah sekolah di Kota Mataram mulai mempersiapkan siswa menghadapi Ujian Nasional (UN) tahun 2019. Pengayaan bagi kelas IX di SMP dan kelas XII di SMA mulai digelar memasuki semester genap tahun ajaran 2018/2019 ini Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana, S.Pd., mengatakan pihaknya menyiapkan UN bagi siswa. Pengayaan akan dilaksanakan mulai pekan depan. “Pengembangan kami di semester genap ini masih seputar persiapan UN, pengayaan untuk semester genap ini akan dimulai pekan depan,” ujarnya, pada Rabu (9/1). Pengayaan itu dikhususkan untuk empat mata ujian yang akan diujikan pada UNKP SMP. Antara lain, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Pada UN tahun 2019, SMPN 17 Mataram masih melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). Terpisah, Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., mengataka pihaknya mulai melaksanakan pengayaan mata pelajaran UN bagi siswa kelas IX. Sementara bagi siswa kelas VII dan VIII mengikuti ekstrakurikuler unggulan yaitu olimpiade IPA, Matematika, IPS, tahfidz, pencak silat, dan lainnya. Sebelumnya, Suraji mengatakan pihaknya akan tetap melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP) karena SMPN 16 Mataram sama sekali tidak memiliki komputer untuk UNBK dan sarana pendukung UNBK lainnya. Jumlah siswa kelas IX di SMPN 16 Mataram tahun ini sebanyak 147 siswa. Pengayaan bagi kelas IX akan dilaksanakan pada minggu kedua Januari. Saat ini, beberapa siswa yang memiliki antusias tinggi untuk belajar mengikuti bimbingan di ekstrakurikuler olimpiade. Ia menargetkan pada UNKP nanti peringkat SMPN 16 Mataram bisa menjadi lebih bagus. “Secara akademik, rata-rata nilai siswa selama ini masih kurang. Mudahan bisa lebih baik dan lulus seratus persen,” harapnya. Sementara itu, Kepala SMAN 10 Mataram, Ridwan, S.Pd., MMPd., dihubungi Rabu (9/1) mengatakan bagi siswa kelas XII mengikuti tambahan belajar untuk persiapan ujian nasional. Sebanyak 203 siswa Kelas XII di SMAN 10 Mataram yang sebelumnya merupakan siswa SMKN 9 Mataram, terdiri dari 137 laki-laki dan 66 perempuan. (ron)
“Tidak banyak nilainya tapi ini sebagai penyambung silaturahim bagi seluruh PTS di NTB,” ungkapnya. Sementara Ketua APTISI NTB, Lalu Darmawan Bakti, mengaku memang sejak dua minggu setelah gempa, ada permintaan data untuk PTS Prodi Kesehatan yang terdampak gempa, sehingga baru terealisasi sekarang. “Ini adalah niat baik dari LAM-PTKes. Kami menyambut gembira, Insy-
(Suara NTB/ist)
PISAH SAMBUT - Dekan FKIP Unram A. Wahab Jufri (dua dari kanan) saat pisah sambut dengan Dekan FKIP periode sebelumnya Dr. Wildan. Wahab Jufri siap mengembangkan FKIP dengan memperluas kerjasama luar negeri khususnya dalam bidang riset.
Riset Bersama Beri Keuntungan bagi Dosen Mataram (Suara NTB) Pentingnya penelitian dalam dunia pendidikan tinggi (Dikti) didasari oleh data bahwa hanya 12 persen dari publikasi penelitian sosial tentang Indonesia dalam peer reviewed jurnal internasional yang ditulis oleh penulis Indonesia. Sementara total jumlah publikasi ilmiah Indonesia masih jauh tertinggal dari Malaysia dan Singapura. Atas situasi seperti itu, Unram terus berupaya mengembangkan dan memperbanyak penelitian. Salah satunya melalui join riset dengan perguruan tinggi luar negeri. Dekan FKIP Unram, Prof. Dr. A. Wahab Jufri, M.Sc., menegaskan selama ini pi-
haknya telah memiliki kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi luar negeri di bidang peningkatan kualitas mahasiswa. Sebagai Dekan yang beberapa minggu ini dilantik, Wahab Jufri, menegaskan ke depannya nantinya akan dirancang lagi pola-pola kerjasama dalam bidang riset atau join riset dosen-dosen FKIP dengan dosen perguruan tinggi luar negeri tersebut. “Dikembangkan lagi join riset dosen,” ungkapnya. Adanya join riset (riset bersama) dengan dosen akan memberi manfaat dan keuntungan bagi dosen-dosen FKIP. hal itu lantaran penelitian yang dilakukan bersama
dosen kampus luar negeri akan terhitung sebagai penelitian berskala internasional. Sehingga jika dipublikasi, akan bisa termuat dalam jurnal terindeks schopus. “Ke depan mahsiswanya, dosen, ikut bekerjasama melakukan penelitian” ungkapnya. Terlebih sebagai akademisi, pemerintah telah mewajibkan untuk melakukan penelitian sebagai tanggung jawab Tri darma perguruan tinggi. Yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. “Join riset kami duwajibkan penelitian. Kita akan kolaborasi dengan lembaga. Nilainya lebih tinggi karena akan publikasi international,” tukasnya. (dys)
Mataram (Suara NTB) – Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pendidikan diperlukan untuk ditingkatkan pada tahun 2019 ini. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB memprioritaskan penguatan kemitraan dalam peningkatan kualitas SDM Pendidikan, baik guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., Rabu (9/1) menjelaskan, Salah satu permasalahan pendidikan di NTB secara umum yaitu berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Diperlukan peningkatan kualitas baik dari guru, kepala sekolah, pengawas, masyarakat, maupun keberpihakan pemerintah daerah terhadap pendidikan. “Kami akan laksanakan kemitraan dalam peningkatan kualitas SDM pendidikan,” katanya. Kualitas guru sangat berkaitan dengan pedagogik, seperti bagaimana membuat alat peraga, mengembangkan media pembelajaran yang mudah dipahami dan menarik. Menurutnya, belum banyak guru yang mau mengoreksi diri sendiri, apakah sudah baik dalam mengembangkan media pembelajaran. Kepala sekolah juga memiliki tugas dalam mengembangkan berbagai hal kreatif dan inovatif di sekolah, agar kreativitas siswa tersalurkan. Selain itu, Pengawas memiliki peran vital mengawasi kepala sekolah, guru, dan memantau sekolah yang menjadi sasaran pembinaannya. Pihak LPMP memang memiliki fokus pada peningkatan SDM, yaitu pendidik dan tenaga
(Suara NTB/dok)
Minhajul Ngabidin kependidikan, yang sangat kuat mempengaruhi mutu pendidikan. LPMP sendiri sebagai kepanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah, memiliki tugas memfasilitasi terlaksananya penjaminan mutu pendidikan. Pihaknya memfasilitasi agar delapan standar pendidikan dari tahun ke tahun harus terus meningkat. Implementasi dari program itu, tugas pihaknya sistem penjaminan mutu pendidikan dapat terlaksana. Selain itu, pihaknya juga akan melaksanakan program pemulihan kembali proses pendidikan dan pembelajaran pascagempa yang terjadi di NTB. Juga berupaya meningkatkan peran sinergitas berbagai pihak dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. “Kami juga melakukan pendampingan satuan pendidikan menuju tercapainya standar nasional pendidikan. Serta, pemerataan mutu dan akses melalui zonasi,” pungkasnya. (ron)
Halaman 11
SUARA NTB Kamis, 10 Januari 2019
Satriawan Hengkang ke Kaltim Mataram (Suara NTB) Atlet asal Kabupaten Dompu, Satriawan Derajat kini tengah bersiap hengkang ke Kalimantan Timur (Kaltim). Peraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (Popnas) 2017 ini akan mengikuti Seleksi tim Pra-PON Kaltim dalam Minggu ini. Pelatih Tarung Derajat Dompu, Sukriawan yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Rabu (8/1) kemarin membenarkan bila atlet asal Dompu tersebut akan hengkang dari NTB. Juara kejurda tingkat pelajartahun 2017 itu akan membela Kaltim di Pra-PON tarung derajat tahun 2018. “Satriawan akan pindah ke Kaltim. Ia akan mengikuti seleksi tim tarung derajat Pra-PON Kaltim Minggu ini,” ucapnya. Dikatakan Sukriawan, kepindahan Satriawan ke Kaltim sudah lama. Sebelum menerima tawaran bergabung dengan tim Pra-PON Kaltim, Satriawan per-
nah membela Balikpapan di Porprov Kaltim 2018. Ditanya soal alasan kepindahan Satriawan, Sukriawan tak dapat membeberkan se-
cara detail. Namun demikian dia membanarkan bila alasan pindah putranya ke Kaltim karena tidak diakomodir di NTB. Sehingga Satriawan ingin cari pengalaman di Kaltim. Satriawan yang dihubungi via ponselnya membenarkan dirinya akan mengikuti Seleksi tim PraPON tarung derajat Kaltim. Seleksi tim Pra-PON Kaltim itu dalam rangka persiapan mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) antarMaster Tarung Derajat di Jatim, 22-24 Februari 2019. “Saya akan mengikuti seleksi tim Pra-PON Kaltim dalam waktu dekat ini,” akunya tanpa berkomentar panjang lebar.(fan)
(Suara NTB/fan)
TETAP LATIHAN - Tampak sejumlah atlet menembak menjalani latihan di Lapangan Menembak Saraswati Mataram, Rabu (9/1).
Tanpa Pelatda, Latihan Tetap Jalan Mataram (Suara NTB) Aktivitas Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Mayung 2018 boleh saja berakhir, namun bukan berarti atlet harus berhenti latihan. Atlet menembak misalnya, masih tetap fokus latihan meski Pelatda sudah berakhir. Kegiatan latihan atlet menembak yang berlangsung di Lapangan Menembak SMA Saraswati Mataram, Rabu (9/1) kemarin berjalan lancar. Para atlet tetap bersemangat menjalani latihan
meskipun sudah tak mendapat uang saku dan makan dari KONI NTB. “Latihan atlet menembak setiap hari, yakni sebanyak enam kali dalam seminggu. Kecuali hari Minggu libur,” ucap Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono kepada Suara NTB di sela-sela-sela melatih atlet. Dikatakan Andik, sejak KONI NTB mengakhiri kegiatan Pelatda Mayung 2018, proses latihan atlet langsung diambil alih oleh cabor. Dalam
hal ini Pengprov Perbakin NTB langsung bersikap untuk mengamankan proses kegiatan latihan atlet. “Setelah Pelatda berakhir, para atlet diserahkan ke cabor. Pengurus Perbakin NTB bertanggung jawab semua kebutuhan atlet latihan,” jelasnya. Dijelaskan Andik, Perbakin NTB sangat antusias membantu biaya pembinaan atlet. Alasannya pihaknya tak ingin membiarkan atlet berhenti latihan lantaran Pelatda
sudah berkahir. “Atlet harus tetap latihan meskipun kegiatan Pelatda Mayung 2018 sudah selesai,” jelasnya. Terkait Pelatda Mayung 2018 sudah berakhir, Andik berharap KONI NTB segera melanjutkan Pelatda tahun 2019. Pasalnya para atlet harus tetap latihan untuk tetap menjaga performance terbaiknya, apalagi di tahun ini akan ada Pra-PON menembak, dalam hal ini atlet harus tetap latihan agar bisa tampil maksimal. (fan)
Panjat Tebing Usulkan 13 Atlet Masuk Pelatda
Satriawan Derajat
(Suara NTB/ist)
Menembak Berpeluang Dulang Dua Emas Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga menembak sepertinya tak bisa dipandang sebelah mata. Meski selama ini belum berhasil mendulang medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON), namun atlet menembak berpeluang menyumbang medali emas di PON XX di Papua 2020. Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Rabu (9/1) kemarin mengatakan pihaknya telah memetakan sedikitnya delapan atlet yang punya prestasi nasional. Delapan atlet itu diklaim pernah menyumbang medali di beberapa event nasional. Sehingga sangat realistis bila atlet menembak dinyatakan berpeluang sumbang medali emas. “Ada delapan atlet menembak yang pernah meraih medali emas, masuk finalis dan lolos MQS PON. Mereka itulah yang berpeluang menyubang medali emas PON,” ucapnya. Delapan atlet yang punya prestasi nasional itu adalah Dasep Imam Suherman, Bagus Sholeh Arystiawan, Dewa Ayu Alice Denita, Yuni Catur Wati, Evi Rusdiany, Sinestesya Ratu Purwadi, Citra Putri Budi Andini dan Bima Putra Budi Eka Kusuma Wardana. Kedelapan atlet itu pernah menyumbang medali emas, perak dan perunggu kejurnas. Kecuali Citra Putri Budi Andini menempati peringkat delapan nasional, meski demikian Citra pernah masuk peringkat delapan finalis kejurnas dan lolos MQS PON. Lanjutnya, dari delapan atlet itu terdapat sedikitnya dua atlet yang pernah mendulang medali emas di level nasional. Kedua atlet itu adalah Dasep Imam Suherman dan Bagus Sholeh Arystiawan. “Dasep pernah meraih medali emas di team 300 meter tiga posisi target di Kejurnas Jabar Open 2017. Sedangkan Bagus menyubang medali emas di trap man event di Kejurnas Indonesia Shooting Championship Road to Asian Games 2017,” jelasnya. Tak hanya Dasep dan Bagus, namun kelima atlet lainnya tak bisa diremehkan. Pasalnya poin tembakan kelima atlet lain masuk peringkat dua hingga delapan besar nasional. Tinggal kemampuan para atlet tersebut dipoles sedikit agar bisa lebih baik lagi. Lanjutnya, menghadapi ajang Pra-PON hingga PON 2020, pihak Perbakin NTB mengusulkan delapan nama atlet tersebut untuk mengikuti Pelatda NTB 2019. Melalui program latihan terpusat tersebut, Andik optimis delapan atlet itu dapat mempersembahkan minimal satu medali emas di PON, bahkan bisa lebih dari satu emas. (fan)
Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga panjat tebing mengusulkan 13 nama atlet yang akan mengikuti Pelatda Mayung 2019. Sekum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) NTB, Putu Yudhistira yang diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (9/1) kemarin mengatakan sebanyak 13 nama atlet panjat tebing yang diajukan masuk Pelatda Mayung 2013 sudah diajukan ke KONI NTB. “Tahun ini kita ajukan sebanyak 13 atlet masuk Pelatda Mayung 2019. Semoga diakomodir semua,” ucapnya. Dikatakan Yudhistira sebanyak 13 atlet yang diajukan oleh FPTI NTB untuk masuk Pelatda Mayung 2018 terdiri dari delapan atlet putra dan lima atlet putri. Delapan atlet putra itu, yakni Azhar WAN Akbar, Fauzan Nurul Islam, Joni Kasria, Yus Milyadin, M. Aldi Satria, Adit Septiwan, Imam Fathurahman dan Akbar Rifky. Selanjutnya lima atlet putri, yakni Nurul
Iqamah, Anggun Yolanda, Mega Mustika, Ayu Fathullah dan Anggi Aisallsabila. Jumlah atlet panjat tebing yang diusulkan masuk Pelatda Mayung 2019 diakui Yudhistira lebih banyak dibandingkan dengan Pelatda Mayung NTB tahun 2018. Sebab di Pelatda sebelumnya hanya satu atlet panjat tebing yang diakomodir masuk Pwlatda, yakni Nurul Iqamah. “Kita diminta KONI mengisi formulir atlet yang akan diusulkan untuk masuk ke Pelatda. Kita mengusulkan atlet, jadi bukan kita mengusulkan penambahan. Kita hanya melaksanakan kewajiban untuk mengisi formulir itu,” tegas Yudhis. Banyaknya atlet yang diusulkan masuk Pelatda Mayung 2019 diakui Yudhistira dikarenakan banyaknya atlet yang meraih medali emas di Porprov NTB 2018. Pihak FPTI NTB mengusulkan 13 nama atlet
karena memang terdapat 13 atlet peraih medali emas di Porprov 2018. “Mudah-mudahan diakomodir semua,” harapnya. (fan)
(Suara NTB/fan)
Putu Yudhistira
SUARA NTB
Kamis, 10 Januari 2019
Halaman 12
Polisi Ringkus DPO Kasus Pembunuhan Selong (Suara NTB) Satu orang pelaku pencurian dan pembunuhan, PM (28) asal Desa Lekor Kecamatan Janapriya, Loteng, berhasil diringkus aparat kepolisian Polres Lotim, Rabu (9/1) sekitar pukul 01:00 wita. Pelaku masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Lotim. Pelaku ditangkap setelah sekitar dua bulan ini menjadi buronan pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Lotim,
AKP I Made Yogi Purusa Utama, SH, SIK membenarkan penangkapan terhadap pelaku. Di mana tiga rekan pelaku terlebih dahulu diamankan. Kawanan pencurian ini kerap menjalankan aksinya pada malam dan siang hari selama enam kali baik di wilayah Kabupaten Loteng dan Lotim. Bahkan salah satu korban merupakan anggota kepolisian serta para pelaku tidak segan-segan melukai korbannya ketika melakukan perlawanan. “Pel-
aku kami tangkap di daerah pelariannya di Rarang Kecamatan Terara,” jelasnya. Akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan, pelaku mencoba melarikan diri sehingga terjadi saling kejar bersama petugas. Beberapa kali tembakan peringatan tidak diindahkan oleh pelaku, bahkan pelaku sempat melakukan pergulatan bersama petugas dengan mencoba merebut senjata yang dipegang oleh petugas. Sehingga petugas langsung mengeluarkan tembakan ke arah betis kiri dan kanan pelaku. “Dalam kasus ini, petugas berhasil mengamankan satu
pucuk senjata api, 14 butir peluru aktif, empat butir selongsong peluru dan beberapa barang bukti lainnya,” terang Yogi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berjumlah empat orang. Di samping melakukan beberapa aksi pencurian di wilayah Lotim, pelaku juga melakukan pencurian didaerah Loteng, dimana korbannya adalah anggota Polri, Bripka Suprianto yang bertugas di Polres Lotim. Namun saat kejadian yang bersangkutan pulang menjenguk orang tuanya yang bertempat tinggal di daerah Setuta, Kecamatan Janapria. Di sana pelaku berhasil
membobol rumah orang tua korban dan berhasil mengambil barang-barang korban berupa beberapa lembar sarung, uang tunai dan sepucuk senjata api organik milik Polri. Beberapa hari kemudian senjata api yang dicuri tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksi perampokan di wilayah Rensing Barat Kecamatan Sakra Barat. Namun pada saat perampokan tersebut terjadi, korban M. Nuh dalam kondisi terjaga dan melakukan perlawanan terhadap kawanan perampok tersebut. Namun karena merasa terpojok dengan
HILANG serangan korban, pelaku Latif kemudian memerintahkan rekannya yaitu, Amaq Siti untuk menembak korban dan akhirnya korban mininggal dunia di tempat dengan luka tembak yang mengenai dada kiri korban. Setelah korban terkapar akhirnya empat orang kawanan perampok tersebut melarikan diri ke wilayah Lekor, Loteng. (yon)
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6678 HQ NOKA/NOSIN : MHIJFD237EK216970/ JFD2E-3248112 AN.ASWIN HLG D’SKTR REMBIGA KOTA MATARAM HLG BPKB R4 SUZUKI SWIFT DR.1786BZ NOKA/ NOSIN : MHYEZC21S8J110884/ M I 5 A I A 6 1 0 7 7 8 AN.SURYANI HLG D’SKTR JL.MULAWARMAN KOTA MATARAM HLG BPKB R4 MITSUBISHI DR.9429CZ NOKA/NOSIN : MHML.300-CD.4R321027/ 4D5C-406849 AN.HISBUL JADDI HLG D’SKTR KOTA MATARAM
RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
HLG BPKB R2 HONDA DR.5416AZ NOKA/NOSIN : MHIJF21198KI643636/ JF2IE-1164200 AN.YUS FARIDA HLG D’SKTR JALAN RAYA PEJANGGIK HLG STNK R4 DR.1254 AK NOKA/NOSIN : MHRRU1730HJ700500/ L 1 5 Z 6 1 1 5 4 3 6 9 AN.PEMERINTAH KOTA MATARAM HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.4597 CK NOKA/NOSIN : MH1JFH116EK340008/ J F H 1 E - 1 3 4 0 5 8 2 AN.IKHSAN HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.6688DM NOKA/NOSIN : MH3UE1210GJ008179/ E3R8E-0021259 AN.MELISA HLG D’SKTR JALAN RAYA KOTA PRAYA
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
SALON
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677
LOWONGAN
q
URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910
HLG BPKB DAN STNK R4 SUPER KIJANG DR.9375A NOKA/NOSIN : KF40.08984/ 5K-9080948 AN.SAID H.ALWI HLG D’SKTR DSN.LINGKUK TEBERO DS.LENENG KEC.PRAYA
TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
RUPA-RUPA
HLG BPKB R4 DAIHATSU DR.1142 QZ NOKA/NOSIN : MHKTMRCHE4K003064/ CE003064 AN.MARIA KARDIASIH HLG D’SKTR KOTA MATARAM/NARMADA
DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 10 Januari 2019
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
OPINI
SUARA NTB Kamis, 10 Januari 2019
Halaman 14
Gelombang Disruption 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 MAHALNYA harga beras di pasaran sebuah fakta yang mesti 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mendapat perhatian serius dari pemerintah dan badan/lembaga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang menanganinya. Kenaikan harga beras di NTB yang dikenal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sebagai daerah lumbung pangan nasional patut dipertanyakan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Bagaimana tidak, NTB yang justru mengirim beras ke daerah lain, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 harga berasnya lebih mahal dibandingkan daerah yang menjadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tujuan pengiriman beras. Inilah yang harus dicari tahu, mengapa? 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Jika melihat penjelasan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si., stok beras di NTB aman 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hingga 14 bulan ke depan sangat bertolak belakang dengan ma1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 halnya harga beras di pasaran. Semestinya, adanya stok beras 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang melimpah ini, harga beras justru bisa ditekan dan tidak terlalu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 memberatkan masyarakat lokal sebagai konsumen. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Di satu sisi, naiknya harga beras dapat memberikan kesejahter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 aan bagi petani, karena biaya penanaman dan pemeliharaan tan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 aman tidaklah kecil. Namun yang menjadi pertanyaan, adakah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 petani juga menikmati mahalnya harga beras? Ataukah kenaikan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 harga beras ini dinikmati oleh segelintir oknum pengusaha atau 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tengkulak? Sementara petani yang menanam justru harus men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 jual beras dengan harga murah. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Memang, kalau mencermati penyataan Kepala Dinas Perta1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nian dan Perkebunan NTB Husnul Fauzi, harga beras premi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 um yang menembus Rp 12.000 untuk beras premium masih 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sangat wajar. Apalagi harganya masih di bawah Harga Eceran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Tertinggi (HET). Di mana, berdasarkan Peraturan Menteri Per1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dagangan No 57/M-DAG/PER/8/2017 tanggal 24 Agustus 2017, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 HET beras premium untuk wilayah NTB Rp12.800/Kg dan be1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ras kualitas medium Rp9.450/Kg. Sebab masih di bawah HET 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 inilah, Satgas Pangan juga belum bisa mendesak penjual un1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tuk menurunkan harga. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Begitu juga, Kepala Bulog Divre NTB, Ramlan UE, harga be1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ras di pasaran sekarang ini tak terlalu menjadi soal, selama 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 harganya masih di bawah HET yang ditetapkan pemerintah. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Namun, yang mesti jadi perhatian dari pemerintah adalah apa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kah HET yang sudah ditetapkan ini sesuai dengan kemampuan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 daya beli masyarakat. Jangan sampai, HET beras tinggi, tapi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masyarakat tidak mampu membeli. Sementara harga kebutu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 han pokok lain juga melambung, sehingga pengeluaran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masyarakat semakin besar. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Di satu sisi, jika pemerintah menurunkan HET beras, apalagi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menggelar operasi pasar (OP) menjadi dilema juga buat pengusa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ha dan petani. Bagaimana tidak, adanya mahalnya harga beras di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pasaran setidaknya bisa dinikmati oleh petani – khususnya yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menjual gabahnya langsung ke Bulog dan mitranya. Beda halnya, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kalau gabah dijual secara ijon atau ke tengkulak, petani tidak akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menikmati kenaikan harga beras ini. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Untuk itu, pemerintah harus mencari solusi agar permasalahan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 harga beras ini tidak menjadi persoalan besar di tengah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masyarakat. Apalagi beras merupakan kebutuhan pokok 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masyarakat dan harus segera dituntaskan. Pihak-pihak yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menangani masalah beras atau kebutuhan pokok masyarakat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mesti mencari solusi yang jelas, sehingga kebijakan yang dike1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 luarkan tidak merugikan banyak pihak. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
Harus Dicarikan Solusi
EKAT-sekat kehidupan manusia sudah tidak ada batas. Perkembangan informasi teknologi seakan sudah mendarah daging dalam kehidupan kita dengan adanya akses internet. Akses internet telah merambah dalam kehidupan orang yang tidak mengenal usia baik anak-anak, remaja dan dewasa. Bahkan data dari menyebutkan bahwa sekitar 30% an masyarakat indonesia menggunakan akses internet dalam kehidupannya baik dalam menggunakan akses sosial media seperti facebook, instagram, twitter dan sosial media lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa dunia seakan dalam genggaman yang menghubungkan satu dengan yang lainnya dalam satu koneksi internet. Kehidupan manusiapun berubah dengan teknologi dan informasi yang telah terjadi. Gaya dan model kehidupan manusia seakan telah dimanjakan dalam kehidupan kita. Namun disisi lain akses digitalisasi telah memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya akses Internet Of Thing atau digitalisasi memberikan warna dalam kehidupan manusia pada seluruh bidang kehidupan seperti kehidupan ekonomi, kesehatan, sosial, dan sampai dengan kebudayaaan. Hal ini menggambarkan gelombang disruption telah memberikan dampak pada seluruh struktur kehidupan manusia. hal ini disebabkan oleh pergejelokan dunia akan revolusi industri yang kebanyakan orang menyebutnya sebagai Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan perubahan atau gelombang yang besar pada dunia industri pada dunia ke-4. Angka 4 merupakan tahapan atau gelombanga perubahan yang tejadi dalam dunia industri sejak revolusi industri ke-1 pada tahun 1878 an, dilanjutkan dengan revolusi industri ke-2 pada abad 19 dan selanjutnya revolusi industri 3.0 yang lebih orientasinya pada penemuan internet dan komputer dan barang-barang internet lainnya terjadi pada tahun 1970 an atau pada abad 20. Sehingga muncul revolusi industri 4.0 yang ditemukan oleh seorang professor yang menerima hadiah nobel dalam bidang ekonomi
Oleh: Pahrudin (Dosen Universitas Hamzanwadi, Pengamat Ekonomi, dan Co-Founder Nathan Indonesia) yang berasal dari Jerman yaitu Prof. Schwab Shaub pada tahun 2017. Revolusi Industri 4.0 menandakan dengan Internet ot thing, Artifical Intelegent dan Big Data yang sasarannya generasi millenial. Gelombang Revolusi Industri 4.0 telah memberikan perubahan yang mendalam dalam tataran kehdupan bernegara dan berbangsa. Disisi lain pemanfaatan teknologi yang berbasis digital telah memberikan kemajuan pada semua bidang termasuk ekonomi. Akses bisnis digital telah memberikan kemudahan dalam sistem perekonomian masyarakat yang memperpendek siklus ekonomi antra produsen dan konsumen yang dilakukan dengan akses transaksi ekonomi digital. Pada siklus kehidupan perekonomian digital dengan bisnis online atau berbelaja online telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian. Salah satu jenis Revolusi Industri 4.0 adalah Startup-startup yang sudah mengglobal seperti Go-Jek, Grab, Tokopedia,, dan beraneka ragam Online shop yang memmberikan dampak terhadap perekonomia negara. Berdasarkan data dalam setahun Go-Jek mampu memberikan sumbangan terhadap perekonomian Indonesia sebesar Rp. 9,9 T dan mempunyai tenaga kerja sekitar 5-7 ribu yang tersebar di seluruh penjuru negeri serta bekerja sama atau bermitra dengan 800 an UMKM. hal ini menandakan bahwa perekonomian yang berbasis digitalisasi telah memberikan dampak yang besar terhadap struktur dan sistem perekonomian suatu negara. Gelombang disruption telah merambak pada bidang sendi-sendi kehidupan tersebut. Artinya Era Digital memberikan dampak yang besar terhadap peradaban kemanusian di dunia ini. Pada sektor eknonomi dampak digital telah memberikan gelombang persaingan antara para investor untuk masing-masing platform dalam bidang bisnis digital. Sebut saja perusahaan-perusahaan besar yang berbasis aplikasi digital seperti Go-Jek, Grab, tokopedia, Traveloka, I-Grow dan aplika-
si fintech lainnya yang berbasis online. Gelombang tersebut tidak dapat dimenapikkan bahwa telah memberikan gelombang yang besar terhadap perubahan zaman. Gelombang-gelombang tersebut harus diantisipasi oleh pemerintah sehingga memberikan dampak yang besar terhadap peluang dan ancaman gelombang disruption tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa gelombang revolusi industri 4.0 telah memberikan perubahan pada semua bidang baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya dan sosial. Ini berarti bahwa revolusi industri tidak hanya menyerang pada satu bidang, akan tetapi menyebar kesemua penjuru bidang. Bidang ekonomi paling jelas dampak yang ditimbulkan oleh era revolusi industri 4.0. Pada bidang lainnya adalah bidang pendidikan yang sudah terkena dampak dalam digitalisasi ini. Hal ini terbukti dengan diterapkannya online learning dalam penggunaan proses pembelajaran. Beberapa kampus besar dunia telah menggunakan dengan mengurangi proses pembelajaran tatap muka seperti kampus-kampus besar dunia semisal kampus MIT, Harvard, Oxford, Cambridge dan kampus top dunia lainnya. Ini tentunya harus ada regulasi yang harus dipersiapkan oleh lembaga pendidikan terutama dunia pendidikan Indonesia untuk menghadapi gelombang disruption pada bidang pendidikan. Misalnya merevitalisasi bentuk kurikulum yang akan dilakukan untuk memasuki era digital tersebut. Begitu juga dengan bidang-bidang lainnya. Hal yang tak bisa dipungkiri dalam era disruption ini adalah antisipasi gelombang tersebut. Hal ini harus dilakukan untuk mengantispasi dalam bentuk peluang dan ancaman pada era digital. Kecakapan dalam bidang digital harus dimasifkan sehingga SDM benar-benar siap dalam menghadapai era ini. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar sebanyak kurang lebih 250 juta jiwa menjadi sebuah peluang dan berada pada bonus demografi yaitu usia produk-
tif (16-64) pada tahun 2025-2030 sehingga menjadikan sebagai usia produktif dalam bidang SDM Indonesia. Ini menjadi peluang yang besar untuk SDM, yang sasaran dari era digital ini adalah anak-anak millenial yang melek akan teknologi sehingga menjadikan sebagai peluang dalam pada gelombang distrupstion ini. Pada sisi lain juga perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam memberikan pengetahuan yang lebih akan teknologi pada generasi muda sehingga bisa bersaing dalam era gelombang distruption. Penyiapan SDM merupakan kunci dalam memenangkan gelombang disruptin sehingga kita bisa bersaing dengan pesaing-pesaing yang lainnya. Saya yakin bahwa gelombang ini memberikan harapan untuk dimenangkan oleh generasi-generasi gemilang Indonesia dengan melihat data bonus demografi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Semoga
POJOK Mengkhawatirkan, perambahan hutan di Pulau Sumbawa Bencana banjir mengancam
*** Pisang dan kelapa di Kota Bima kiriman dari luar Sumber daya alam yang tak digarap maksimal
***
Unram Resmikan Huntara bagi Warga Desa Sambik Bangkol KLU Tanjung (Suara NTB) Forum Rektor Indonesia melalui Universitas Mataram (Unram) melaksanakan peresmian dan serah terima hunian sementara (Huntara) kepada warga korban gempa Lombok di Desa Sambik Bangkol, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (9/1). Sebanyak 18 Huntara diberikan kepada warga desa Sambik Bangkol. Bantuan berupa Huntara diserahkan langsung oleh Rektor Universitas Mataram Prof. H. Lalu Husni, SH., M.Hum. Dalam sambutannya, Prof. Husni mengimbau kepada masyarakat Lombok Utara untuk bangkit dan kerja keras serta berharap agar dapat bisa mengambil hikmah dari musibah gempa beberapa waktu lalu. ‘’Mari kita bangkit, kerja keras semoga dengan adanya musibah ini kita bisa mengambil hikmah dibaliknya,’’ ungkapnya. Senada dengan hal tersebut Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin SH., MH, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Forum Rektor Indonesia dan Unram, serta berharap agar bantuan yang diberikan bisa bermanfaat bagi warga Lombok Utara. Selain kegiatan peresmian juga dilakukan penyerahan sembako secara simbolis kepada kepala dusun Luk, desa Sambik Bangkol oleh Dekan Fakultas Teknik Unram, Akmaluddin, Ph.D. serta pemberian sertifikat Huntara kepada Wakil Bupati Lombok Utara. ‘’Kita serahkan bantuan sembako dari Fakultas Teknik kepada 60 kepala keluarga,’’ ungkap Akmaluddin. (dys/*)
(Suara NTB/Humas Unram)
(Suara NTB/Humas Unram)
SAMBUTAN - Rektor Unram Prof. H. Lalu Husni saat bersama Wakil Bupati KLU Sarifudin, dan Dekan Fakultas Teknik memberikan sambutan saat peresmian dan serah terima Huntara bagi masyarakat KLU terdampak gempa.
FOTO BERSAMA - Rektor Unram H. Lalu Husni, Wakil Bupati KLU Sarifudin, Dekan Fakultas Teknik foto di depan salah satu huntara milik warga setempat.
RADIO
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 10 Januari 2019
Halaman 15
Pemprov Evaluasi Program Ashar dan Revitalisasi Posyandu (Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Kesehatan (Dikes) mengevaluasi program Aksi Seribu Hari Kehidupan (Ashar) dan merevitalisasi posyandu. Dengan menyempurnakan program Ashar dan revitalisasi posyandu diharapkan dapat menekan kasus gizi buruk yang semakin meningkat. SILATURAHMI - Tim Humas Pemprov NTB di bawah komando Plt.Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin, S.Sos,MM (ke empat dari kanan), Rabu (9/1) kemarin silaturahmi ke Redaksi Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok. Dalam silaturahminya, Tim Humas Pemprov NTB diterima Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (ke enam dari kiri) dan Tim Redaksi.
Zona Integritas TNI Dari Hal. 1 merupakan bentuk kesungguhan Korem 162/WB dalam komitmen untuk mencegah korupsi. Selain itu, upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh Sub Satker jajaran Korem 162/WB. ‘’Pemberantasan KKN di lingkungan Korem 162/WB merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja satuan demi terwujudnya reformasi birokrasi Korem 162/WB dan jajaran,’’ sebut Danrem. Penerapan zona bebas KKN menurutnya menjadi format yang tepat untuk meningkatkan wibawa TNI AD, diiringi dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. ‘’Dengan integritas yang kokoh ini diharapkan terwujudnya tu-
gas pokok Korem 162/WB sesuai harapan TNI AD dapat terealisasi,’’ tandasnya. Guna mewujudkan hal itu, sambungnya, seluruh prajurit dan PNS jajaran Korem 162/WB terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensi sehingga terbebas dari praktik KKN yang dapat mencederai amanah rakyat. Akmil lulusan 93 tersebut juga berharap, melalui penandatangan pakta integritas pencanangan zona integritas dan wilayah bebas KKN, dapat menjadi penyemangat Satker jajaran untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN, reformasi birokrasi dan pelayanan publik. (ars)
Mengkhawatirkan, Perambahan Hutan di Pulau Sumbawa Dari Hal. 1 Soal kewenangan memang diakuinya harus dibahas khusus. Utamanya terkait MoU yang sudah dibuat antara LHK dengan TNI. Agar memperbaiki MoU terebut sehingga ruang kewenangannya lebih tegas. ‘’Soal pelibatan TNI, secara institusi kami 100 persen akan mendukung. Tapi memang untuk payung hukum ini harus diperkuat. Supaya kami tidak menjadi blunder,’’ tegasnya. Sementara Dandim 1608/ Bima, Letkol Inf. Bambang Kurnia Eka Putra mengungkapkan, hampir semua hutan tutupan negara di Bima sudah dirambah jadi lahan jagung. Dua diantaranya di Kecamatan Wawo dan Parado. Mirisnya, di Parado, masyarakat mulai alami krisis air. ‘’Mereka sudah mulai beli air di sana,’’ katanya dengan nada prihatin. Itulah katanya, salah satu dampak perambahan oleh warga akibat tergiur dengan potensi jagung. Dalam catatannya, hampir semua kawasan hutan lindung mulai dirambah. Masyarakat naik ke dalam hutan lindung demi perluasan jagung, termasuk di Kecamatan Tambora, kawasan hutan Tambora. Langkah penindakan memang sejauh ini belum dilaku-
kan untuk konteks perambahan dilakukan masyarakat. Hanya berupa penyadaran pentingnya menjaga hutan lindung demi mencegah bencana susulan, seperti banjir. Mencegah mata air yang semakin hilang. ‘’Sebab selalu saya katakan, kalau mata air sudah hilang, yang tersisa adalah air mata,’’ ujarnya. Sama yang dilakukan dengan Dandim Sumbawa, pihaknya sementara ini hanya back up kekuatan KPH dan Pemda setempat dalam pengamanan dan pengawasan hutan. Sepanjang ada permintaan personel untuk langkah penindakan, maka pihaknya akan terlibat penuh. Selain itu, langkah pencegahan sedang dilakukan bersama masyarakat. Dandim mengaku sudah menanam di beberapa titik, termasuk Kecamatan Madapangga. Tak lama lagi akan ada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan BPBD Provinsi NTB, termasuk program sama di Parado bersama Pemkab Bima. Guna menjamin hutan akan tumbuh, penanaman melibatkan masyarakat setempat. ‘’Sehingga ada tanggung jawab untuk menjaga hutan itu,’’ tandasnya. (ars)
Bulog Siapkan Rp1 Triliun Dari Hal. 1 Dengan target serapan di NTB sebesar 141.655 ton, atau setara dengan 141.655.000 Kg dikalikan harga pembelian beras petani sesuai Inpres Rp7.300/Kg. Maka, setidaknya, senilai Rp1,03 triliun anggaran Bulog akan mengucur ke petani di NTB. ‘’Tetapi harga ini tidak kaku. Bulog bisa membeli dengan harga pasaran Rp8.030/Kg, kalikan target serapan 2019 (141.655.000 Kg setara beras), sekitar Rp1,137 triliunan,’’ jelas Ramlan UE di ruang kerjanya, Rabu (9/1) kemarin. Untuk memaksimalkan anggaran yang disedikan Bulog ini sampai ke petani, Bulog akan melibatkan stkaholdernya secara massif. Termasuk tetap menggandeng TNI untuk memaksimalkan serapan pada saat panen sedang berlangsung. Sebelum-sebelumnya, biasanya untuk serapan beras dan gabah ini, Bulog dominan menerima dari mitra-mitranya. Di penggilingan, maupun pengusaha-pengusaha beras. Pun tahun 2019 ini, polanya tak kaku seperti itu kata Ramlan. Bulog memberikan kelonggaran kepada petani langsung untuk menjualnya ke Bulog, tanpa melalui perantara. Sehingga, harga pembelian sesuai Inpres juga langsung dinikmati petani. ‘’Silakan saja, petani bisa menjualnya langsung ke Bulog untuk memangkas mata rantai tata niaganya,’’ jelas Ramlan. Tidak saja melakukan serapan, Perum Bulog juga akan mengoptimalkan stabilitas harga beras di pasaran melalui kegiatan Operasi Pasar (OP).
Rencananya, OP akan dilakukan rutin ke pasarpasar tradisional atau ke pusat-pusat keramaian, bahkan ke komplek-komplek perumahan. Dalam sebulan, Bulog NTB akan menggelontorkan 1.800 ton beras. OP ini menjadi kegiatan penting yang diprogramkan, bersama dinas dan instansi serta stakeholders lainnya. Sesuai rencana, OP akan digeber hingga musim panen nanti. Agar harga beras dapat dikendalikan di pasar. Lebih detail Ramlan UE menjelaskan soal harga beras yang dikeluhkan mahal oleh masyarakat, atau pedagang, Rp11.000/Kg untuk beras kualitas premium di provinsi lumbung pangan, menurutnya tak terlalu menjadi soal, selama harganya masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Diketahui, Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 57/M-DAG/PER/ 8/2017 tanggal 24 Agustus 2017, HET beras premium untuk wilayah NTB Rp12.800/Kg dan beras kualitas medium Rp9.450/Kg. ‘’Tugas kita menjaga harga beras ini tetap stabil di bawah HET. Caranya dengan memaksimalkan serapan beras petani, dan menggelontorkannya kembali ke masyarakat melalui kegiatan OP (Operasi Pasar). Melalui OP ini, Bulog menjual beras dengan harga Rp10.000/Kg untuk beras kualitas premium,’’ demikian Ramlan UE. (bul)
Perusahaan Singapura Bangun 300 Huntap bagi Korban Gempa NTB Dari Hal. 1 Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, Sp-1 dan jajaran manajemen PT. Riway Indonesia. Plt Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi mengingatkan agar bantuan tersebut sampai pada warga yang berhak menerima. Jika masyarakat korban gempa sudah mendapatkan bantuan pembangunan huntap dari pemerintah, maka tak boleh lagi menerima bantuan tersebut. Selain itu, ia mengingatkan agar rumah yang dibangun tahan gempa. Ia mengatakan Kemenko PMK hanya memfasilitasi sehingga pembangunan huntap dari dunia usaha ini dapat terwujud. Pembangunan huntap ini rencananya akan dilaksanakan selama 53 hari. ‘’Kalau sudah selesai, saya akan minta Bu Menko meresmikan. Pembangunannya harus tetap melalui mekanisme Pokmas,’’ katanya. Chief Operating Officer PT. Riway Indonesia, Ivy See Chein Ling menjelaskan PT. Riway International adalah perusahaan bergerak di bidang Multi Level Marketing yang kantor pusatnya di Singapura dan sekarang sudah berkembang di 8 negara, salah satunya Indonesia. Riway international mempunyai sebuah yayasan yang setiap tahunnya memberikan bantuan kemanusiaan. Pimpinan Riway melihat bahwa di Indonesia terjadi banyak bencana seperti di Lombok dan Palu pada tahun 2018. Sehingga Riway tergerak hatinya untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam percepatan pembangunan huntap bagi korban bencana di Lombok dan Palu. Dimana besarnya donasi yang diberikan adalah senilai 2 juta dolar Singapura. Uang ini dapat digunakan untuk pembangunan Risba di Lombok sebanyak 300 unit.
Yang terbagi di Lombok Utara 100 Unit, Lombok Timur 100 Unit, Lombak Barat 50 Unit dan Sumbawa Barat sebanyak 50 Unit. Juga untuk Palu sebanyak 100 Unit. Harapan besar bahwa Riway bisa memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia terutama membantu percepatan pembangunan di wilayah bencana di Indonesia. Diharapkan rumah dapat diserahterimakan kepada korban gempa dan tsunami sebelum akhir Februari 2019. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT mengatakan, bantuan pembangunan huntap ini merupakan pertama kali dari dunia usaha luar negeri. Diharapkan dunia usaha di Indonesia dan lokal dapat terlibat langsung dalam pembangunan huntap. ‘’Selama ini mereka (dunia usaha) sudah terlibat ketika tanggap darurat. Tapi kalau bisa membangun yang monumental seperti ini, mereka bisa buat yang lebih permanen,’’ kata Rum. Bantuan huntap ini, kata Rum dapat mengurangi beban fiskal pemerintah. Apabila semua dunia usaha baik nasional dan lokal bergerak seperti ini, maka akan dapat mempercepat masyarakat kembali hidup normal. ‘’Mudah-mudahan setelah ini ada lagi yang memberikan bantuan pembangunan huntap. Ini pancingan pertama. Mudahmudahan bisa ditambah lagi yang lain menyusul,’’ harapnya. Rum mengucapkan terima kasih kepada Kemenko PMK yang telah memfasilitasi sehingga bantuan dunia usaha untuk pembangunan huntap dapat terwujud. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, Sp-1 mengatakan, bantuan pembangunan huntap dibutuhkan setelah selesai masa tanggap darurat. Ia mengatakan penanganan pascabencana merupakan hal yang utama. Sehingga korban gempa tidak lagi berada di pemukiman-pemukiman darurat seperti di
bawah tenda. ‘’Ini adalah kepedulian internasional, Riway International. Kebiasaan perusahaan ini setiap tahun dia selalu melakukan kegiatan amal terhadap semua kebencanaan,” katanya. Ahmadi mengatakan, bantuan pembangunan huntap dari Riway International sekitar Rp21 miliar. Bantuan pembangunan huntap tersebut diperuntukkan bagi korban gempa NTB dan Palu. Untuk korban gempa NTB, akan dibangunkan huntap 300 unit, sedangkan Palu sebanyak 100 unit. ‘’Palu diberi Rp5 miliar, kita Rp16 miliar. Untuk NTB 300 unit, sedangkan Palu 100 unit. Totalnya 400 unit. Inilah kita perlukan dari swasta. Perusahaan-perusahaan swasta yang ada di NTB, kita ajak peduli,’’ katanya. Jika masing-masing dunia usaha membangun 100 unit, maka ia yakin penyediaan huntap korban gempa akan segera terpenuhi. Pola pembangunannya, dunia usaha dapat menunjuk rekanan atau kontraktor sendiri untuk mengerjakannya. ‘’Ini memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat, bukan saja perusahaan untuk peduli,’’ ujarnya. Ahmadi mengungkapkan, kegiatan ini telah digagas sejak 13 Desember 2018. Pada waktu itu ada rapat koordinasi di Kemenko PMK yang dihadiri semua stakeholders terkait. Termasuk juga dengan Pemda Sulawesi Tengah. ‘’Kurang dari satu bulan ini sudah kita tuntaskan, dengan beberapa kali pertemuan maraton,” ungkapnya. Jika bantuan huntap ini telah rampung, kata Ahmadi bisa jadi akan menjadi model untuk mempercepat penyediaan hunian yang layak bagi korban gempa di NTB. Ia mengatakan, pembangunan huntap jika diserahkan kepada masyarakat dengan swakelola memang agak berat. Sehingga perlu keterlibatan penyedia jasa atau kontraktor lokal. (nas/*)
Gubernur Laporkan Penyumbat Pembangunan Huntap Dari Hal. 1 di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Rabu (9/1) siang. Dalam rapat dengan Wapres, kata Rum, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB akan meminta pusat untuk meninjau kembali regulasi terkait dengan penanganan pascabencana gempa agar diperlunak. Ia mengatakan, sebagian masyarakat korban gempa agak trauma dengan bangunan beton. ‘’Ke depan, bisa ndak mengkombinasikan rumah yang dibangun antara separuh pasangan bata dengan anyaman bambu. Tapi tetap kaidah ramah gempa terpenuhi,’’ katanya. Rum mengatakan, sistem swakelola pembangunan huntap banyak sumbatan di lapangan. Karena tidak semua masyarakat sudah bisa move on dari bencana gempa yang telah terjadi. Sehingga Pemprov menginginkan agar pembangunan huntap dilakukan pengusaha lokal tetapi tetap mempekerjakan masyarakat. ‘’Kontraktor yang melaksanakan. Nanti Pokmas yang bekerja. Kalau diminta masyarakat cari tukang sendiri, beli bahan bangunan sendiri mungkin akan lama. Kita gunakan tenaga penyedia jasa seperti ini. Dua sumbatan ini yang kita minta terobos, minta persetujuan pusat,” katanya. Dalam rapat dengan Wapres, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc melaporkan sejumlah hal. Gubernur mengatakan saat ini yang perlu menjadi perhatian adalah fleksibilitas pemerintah daerah untuk membangun rumah. ‘’Kalau bisa pemerintah daerah diberikan fleksibilitas agar banyak jenis rumah yang diban-
gun,’’ saran gubernur di hadapan Wapres, Menko PMK, Menko Polhukam, Kepala Bappenas dan sejumlah pejabat di Kementerian dan Lembaga. Gubernur menyontohkan, saat ini banyak masyarakat yang sudah membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti bedek bambu yang menurut masyarakat juga tahan gempa. Sementara, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj.Rohmi Djalilah, M. Pd menyampaikan sejumlah kendala terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator. Menurut Wagub, dana yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap kalau fasilitator masih kurang. ‘’Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di KLU. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1400 orang fasilitator,’’ sebut Wagub. Kedua, Wagub menyampaikan terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. Ia meminta jangan ada pencairan 50 persen- 50 persen.’’ Sebab dua kali administrasinya,’’ katanya. Sebelumnya, Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani, sebagai Koordinator Penanganan Gempa NTB, melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Diantaranya terkait pendistribusian bantuan dana stimultan, pendataan Kelompok Masyarakat (Pokmas), Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan permasalahan dan usulan tindak lanjut. Dana yang sudah ditransfer ke pemerintah daerah sebesar Rp3,5 trilun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar Rp1,6 triliun. Terkait pendataan Pokmas,
Puan melaporkan, sampai saat ini, Pokmas yang sudah terbentuk mencapai 1.850 atau sekitar 22.648 Kepala Keluarga (KK). Dari pokmas yang sudah terbentuk itu, yang sudah mendapat Surat Keputusan (SK) mencapai 1.530 Pokmas atau sekitar 19.274 KK. Kemudian, jumlah Pokmas yang sudah membuka rekening bank sekitar 1.154 Pokmas atau setara dengan 15.201 KK. Dan rekening yang terisi oleh dana sekitar 490 Pokmas atau sekitar 7.188 KK. Mengenai progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Puan juga melaporkan minat masyarakat untuk membangun Risha sebanyak 3.855 unit, Rika sebanyak 7.298 unit dan Riko sebanyak 6.124 unit. Sementara yang masih dalam tahap proses membangun Risha sebanyak 1.890 unit, Rika 671 unit dan Riko sebanyak 1.162 unit. Sedangkan total jumlah Rika yang sudah dibangun di masing-masing kabupaten/ kota terdampak sebanyak 3.996. Rinciannya, Lombok Barat 585, Kabupaten Lombok Tengah 518, Kabupaten Lombok Timur 934, Lombok Utara 1.003 Mataram 448, Sumbawa 467 Dan Sumbawa Barat sebanyak 41. Sementara itu, Wapres, Jusuf Kalla memberikan arahan kepada menteri terkait untuk segara menambah fasilitator. Sehingga pembangunan huntap di NTB dapat berjalan capat dan lancar. ‘’Saat ini pembangunan itu harus tepat dan benar,’’ kata Wapres. Selain itu, Wapres meminta sejumlah pihak seperti Kadin untuk menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang Pembangunan Huntap di NTB. (nas)
“Program Ashar ditingkatkan, disempurnakan. Kalau dulu kita mendampingi ibu hamil dan balita. Tahun 2019 kita pecah dua. Kita juga akan mendampingi remaja, “ kata Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (9/1). Ia menjelaskan sebelumnya program Ashar hanya mendampingi ibu hamil dan balita. Mulai 2019, program Ashar diperluas cakupannya, dengan mendampingi anak-anak remaja. Tujuannya, untuk mengurangi angka pernikahan dini. Pasalnya, pernikahan dini menjadi salah satu pemicu anak kurang gizi. Karena orang tua yang menikah dini, masih belum punya pengetahuan yang cukup tentang pemenuhan gizi anaknya. Untuk melaksanakan program Ashar, Pemprov bekerjasama dengan perguruan tinggi kesehatan yang ada di NTB. Para mahasiswa disebar untuk mendampingi ibu hamil dan remaja mulai 2019. “Sekarang separuh lagi mahasiswa ini akan mendampingi ibu hamil dan balita. Kita perbaharui lagi MoU dengan perguruan tinggi kesehatan. Selain itu, revitalisasi posyandu juga dilakukan, “ katanya. Nurhandini mengatakan Pemprov akan memperbaiki SDM dan sarana prasarana posyandu. Sehingga ke depan, tak satupun ibu hamil yang tidak datang ke posyandu. Data Dikes NTB, ibu hamil yang datang ke posyandu baru 67 persen. “Kita revitalisasi supaya 100 persen. Sekarang PKK juga menghidupkan kembali dasa wisma. Satu kader PKK menegang 10 KK. Itu salah satu membantu revitalisasi posyandu, “ kata Nurhandini. Angka kasus gizi buruk tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mencatat, sepanjang 2018, sebanyak 217 kasus buruk ditemukan di 10 kabupaten/kota. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes NTB, Dra. Panca Yuniarti, Apt menyebutkan tahun 2017, kasus gizi buruk di NTB sekitar 187 kasus. Sedangkan pada 2018 meningkat menjadi 217 kasus. Panca Yuniarti mengatakan penyebab gizi buruk tersebut banyak cacat bawaan seperti jantung, bocor jantung, Pneumonia Berat. Meningitis, Hepatitis , ISPA, Epilepsi, Paru , Cerebral Palsy, Bronthitis Akut, Diare, Anemia dan lainnya. Ia merincikan 217 kasus gizi buruk yang ditemukan pada 2018 terdiri dari laki-laki 109 kasus dan perempuan 108 kasus. Tiga kabupaten terbanyak kasus gizi buruk yakni Lombok Timur 38 kasus, Lombok Utara 36 kasus dan Lombok Barat 31 kasus. (nas)
Obat Penenang Ilegal Sasar Pasar Gelap di Lombok Dari Hal. 1 Pengedarnya, kami masih melakukan pengembangan terhadap pelaku utama. Pengedar sudah ditahan di Polda NTB. ‘’Masih dalam pengembangan ke pelaku lainnya,’’ katanya. Dijelaskan, dari sisi perdaran, obat ini sasarannya para penyalaguna. Jika dikonsumsi berlebihan, sama pengaruhnya dengan obat jenis tramadol. ‘’Jika dikonsumsi berlebihan, obat ini bekerja di susunan saraf otak. Seharusnya untuk obat nyeri. Tapi bisa menjadi obat penenang jika dikonsumsi berlebihan,’’ katanya. Dalam peredaran dan penggunaannya, satu strip obat berisi 10 butir dikonsumsi satu orang. Jika per strip dikonsumsi semuanya, maka 32.400 orang terdampak. ‘’Dengan kita sita ini, kira kira 32.400 orang kita selamatkan dari obat ini,’’ jelasnya. Jika dinilai dengan uang, harga total obat tersebut mencapai Rp32 juta. Kepala Seksi Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda NTB, Kompol M. Ridwan menjelaskan, dari dua kasus ini baru tiga orang di-
jadikan tersangka dan sudah menjalani penahanan. Modus dan peran melibatkan orang berbeda. Untuk pengungkapan terbaru Rabu kemarin, tim bergerak mendatangi sebuah jasa ekspedisi dan dilakukan pengintaian. Pelaku inisial SH ditangkap, karena perannya sebagai pembeli barang dari ABS. ‘’SH ini menyerahkan uang Rp25 juta kepada ABS. Uang ini rencananya akan dikirim ke Jakarta. Tapi belum sempat dikirim, kami sudah sita,’’ katanya. Selain SH dan ABS ada peran pelaku lainnya di Jakarta, inisial WW dan AZ. Dua orang ini masih dalam pengejaran. Perannya sebagai pencari barang ilegal tersebut dan mengirim ke Lombok. Sementara tersangka untuk kejadian Tanggal 31 Desember inisial SS, sudah dilakukan penahanan. Ia ditangkap setelah menerima barang bukti tersebut. Sementara ini tiga tersangka dijerat dengan Pasal 196 atau 179 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. (ars)
Arif, Kajati NTB yang Baru Dari Hal. 1 Kriteria WBK tersebut meliputi enam area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik. Juga didukung hasil survei eksternal Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi. Yang skor indeksnya minimal 13,5 dari skor maksimal 15 atau setara 90 persen. Kemudian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan, dan telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan pemeriksa internal dan eksternal. ‘’Diupayakan 2019 ini bisa terpenuhi. Pada intinya, zona integritas ini reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,’’ sebutnya. Mengenai prosesi serah terima jabatan dari Mohamad Dofir ke Arif, Dedi mengatakan akan digelar pada Jumat (11/1) ini. Selama Dofir menjabat, se-
banyak empat berkas tindak pidana korupsi masuk ke tahap penyidikan. Dua berkas diantaranya sudah vonis. Yakni, perkara korupsi dana penggabungan PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB, dengan dua terdakwa, mantan Direktur BPR Lombok Timur sekaligus Wakil Ketua Tim Konsolidasi, Mutawali, dan mantan Direktur BPR Sumbawa, Ikhwan, Ketua Tim Konsolidasi. Perkara lainnya yang sedang dalam penyidikan, yakni dugaan korupsi penyaluran kredit perumahan pada Bank NTB Cabang Dompu tahun 2018, berikut dugaan tindak pidana pencucian uang. Dofir mendapat tugas baru sebagai Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Lainnya pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung RI. Sementara Arif merupakan putra daerah asal Kabupaten Bima. Sebelum dilantik sebagai Kepala Kejati NTB, Arif pernah menjabat Wakil Kepala Kejati Aceh. Pada tahun 2007 silam, Arif menjabat Kepala Kejari Bima. (why)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 10 Januari 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Penyidik Periksa Notaris Terkait Kasus Dugaan Tipikor Pusuk Sembalun
(Suara NTB/ist)
DELUXE – Salah satu kamar deluxe di lantai atas Golden Palace hotel Lombok dengan pemandangan indah Kota Mataram.
”Golden Shocking Deals” di Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Memulai tahun baru 2019 dengan optimisme yang tinggi bahwa tahun ini akan lebih gemilang dibanding tahun – tahun sebelumnya, Golden Palace Hotel Lombok menyediakan promo menginap “Golden Shocking Deals” dengan harga yang tentunya sangat terjangkau dan berlaku mulai dari 1 Januari 2019 hingga 28 Februari 2019. Promo tersebut merupakan harga spesial untuk menginap di hotel dengan fasilitas terlengkap dengan 198 kamar yang terkenal bersih dan luas. Dengan harga dimulai dari Rp599.000 net, para tamu dapat menikmati menginap selama satu malam dan tentunya gratis untuk sarapan pagi dengan menu yang sangat lengkap untuk dua orang serta mendapatkan gratis massage selama 5 (lima) menit. Selain itu para tamu juga dimanjakan dengan adanya diskon 20% untuk setiap pembelian makanan & minuman dan 20% untuk spa & massage. Disediakan pula gratis penjemputan di bandara untuk tamu yang memesan kamar Junior Suite keatas. Promo kamar “Golden Shocking Deals” bisa didapatkan oleh para tamu yang melakukan pemesanan kamar melalui website hotel di www.goldenpalacelombok.com. “Pemesanan kamar melalui website hotel kami tentu saja akan lebih memudahkan para tamu melihat zaman yang serba digital sekarang ini maka para tamu cukup memesan kamar melalui gadget mereka saja dengan harga yang didapatkan akan lebih murah,” tutur General Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ernanda Agung D. Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta pantai, pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari, juga memiliki areal parkir cukup luas. Selain itu hotel yang terkenal dengan keamanannya ini juga memiliki standar operasional prosedur (SOP) tanggap bencana dan rescue team yang siap siaga setiap saat jika terjadi bencana serta telah mendapatkan surat rekomendasi dan label hijau dari PUPR NTB yang menyatakan bangunan hotel AMAN. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (r)
Selong (Suara NTB) Penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Satreskrim Polres Lotim terus mengkebut proses penuntasan dugaan korupsi proyek taman wisata Pusuk Sembalun Lombok Timur (Lotim). Dalam kasus yang sudah menetapkan dua orang tersangka ini, belum lama ini penyidik memerik notaris inisial EA atas dua tersangka yakni kontraktor inisial, SA dari CV Perames Raya dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA), inisial KAM. Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (9/1), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SH, SIK, menjelaskan, pemeriksaan terhadap notaris ini untuk mencari kebenaran daripada notaris itu sendiri. Jangan sampai akta notaris itu dikira palsu dan lain sebagainya. Melainkan betul-betul ditekankan bahwa itu dilakukan di depan notaris ini sendiri dalam pengerjaan proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun atas kuasa yang diberikan oleh penyedia. “Terakhir kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap notaris,”sebutnya. Dalam kasus ini, dua orang tersangka yang sudah ditetapkan yakni mantan Kadispar Lotim selaku PPK dan KPA inisial, KAM dan pihak penyedia atau kontraktor. Akan tetapi dalam perjalanan kasus ini, untuk berkas mantan Kadispar Lotim masih dalam tahap P19 terkait adanya dokumen yang belum lengkap serta saksi-saksi lain yang belum dilakukan pemeriksaan. Sementara untuk penyedia/kontraktor sudah P21. “Yang masih bergulir itu untuk PPK dan KPA masih P19 karena kemarin berkasnya dikembalikan oleh Jaksa. Sehingga apa yang menjadi petunjuk jaksa kita tindaklanjuti,” ungkapnya. Kedua orang tersangka baik kontraktor maupun PPK tidak dilakukan penahanan karena sejauh ini cukup kooperatif. Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Lotim, Wasita Triantara, mengatakan dalam tahap P19 itu bertujuan untuk melengkapi berkas atau hasil penyelidikan. “Berkas penyedia sudah P21 dan PPK sekaligus KPA masih P19. Untuk pelimpahan ke pengadilan kita tunggu kedua berkas ini lengkap agar pelimpahannya nanti bersamaan,”terangnya. Diketahui sebelumnya, penetapan tersangka dalam kasus yang bergulir sejak 2016 ini setelah dilakukan pemeriksaan ulang terkait sejumlah pihak terkait dalam kasus dugaan korupsi proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun itu. Alasan dilakukan pemeriksaan ulang karena salah satu saksi yang mengetahui persis pengerjaan proyek itu beberapa waktu lalu meninggal dunia lantaran sakit. Adapun sejumlah pihak terkait diperiksa waktu itu yakni mantan Kadispar Lotim saat proyek itu dikerjakan, pihak kontraktor, Unit Layanan Pengadaan (ULP), tukang atau pekerja dan sejumlah pihak terkait lainnya. Dari kerugian awal berdasarkan audit investigatif dari BPKP sebesar Rp300 juta. Namun setelah dilakukan PKN dari BPKP, kerugian negara sebesar Rp280 juta. Jumlahnya berkurang karena setelah ahli diturunkan, terdapat bagian yang diperhitungkan sudah sesuai dengan spesifikasi sehingga dikurangi jumlah kerugian negara. Proyek penataan kawasan pusuk Sembal-
un ini menelan anggaran keseluruhan sebesar Rp2 miliar yang bersumber dari dana Tugas Perbantuan (TP) Kementerian Pariwisata (Kemenpar RI). Dari total anggaran itu, sebesar Rp1,6 miliar dialokasi untuk pem-
bangunan fisik dengan nama proyek penataan prasarana Pusuk Sembalun dengan melakukan pembangunan sejumlah fasilitas fisik di tiga titik, seperti pembuatan gapura di Sebau, penataan Pusuk Sembalun, serta
pembuatan gerbang selamat datang di Sembalun Lawang. Akan tetapi dalam pengerjaannya dinilai mengalami kejanggalan, sehingga aparat kepolisian langsung turun untuk mengusut proyek tersebut. (yon)