Edisi Jumat 9 November 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 9 NOVEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 202 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ditreskrimsus Telusuri Aliran Dana BOS Madrasah Mataram (Suara NTB) Penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan buku di lingkup Kemenag Provinsi NTB masih terus berlanjut. Dari klarifikasi sejumlah pejabat di instansi itu, penyidik berupaya menelusuri proses aliran dana hingga terjadinya pembelian buku oleh 2.256 madrasah se NTB. Gambaran diperoleh Ditreskrimsus Polda NTB, pagu dana untuk pembelian buku itu dari pemerintah pusat.

‘’Nah sampai di daerah seperti apa? Apakah ke Kemenag atau langsung ke madrasahmadrasah, kita cek alirannya,’’

kata Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes. Pol. Syamsudin Baharuddin kepada Suara NTB, Kamis (8/11).

Menelusuri alur penganggaran itu, sudah dilakukan kepada Kabid Madrasah dan Pendidikan Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Hj. Eka Muftati’ah

SH,MH dan sejumlah bawahannya. Pemeriksaan berlangsung Senin (5/11) lalu. Hasil klarifikasi sudah dikantongi dan dilakukan evaluasi. ‘’Hari itu juga saya langsung evaluasi tim saya yang melakukan pemeriksaan. Supaya bisa cek tiap perkembangannya,’’ ujar Direktur Reskrimsus.

Penanganan kasus itu dipastikan jadi atensi khusus. Pejabat utama dengan pangkat tiga melati ini bahkan langsung di bawah kendalinya.

Bersambung ke hal 15

‘’

Nah sampai di daerah seperti apa?

Apakah ke Kemenag atau langsung ke madrasahmadrasah, kita cek alirannya.

Syamsudin Baharuddin (Suara NTB/dok)

Ombudsman Dapat Bukti Tambahan

(Suara NTB/dok)

OMBUDSMAN NTB mendapat tambahan bukti dugaan maladministrasi pengadaan buku madrasah bersumber dari dana BOS tahun 2018. Mulai dari bukti transfer pembelian buku, sampai rekaman percakapan indikasi pemaksaan ke satu perusahaan tertentu. ‘’Kami punya bukti akurat. Kesalahan prosedur dan penyalahgunaan wewenang makin jelas. Sebaiknya pihak Kemenag kooperatif,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Adhar Hakim, SH.MH, Kamis (8/11) ditemui di ruang kerjanya.

Dia menyebutkan, pihaknya mendapat bukti tambahan seperti bukti percakapan dugaan pemaksaan pembelian buku.

Bersambung ke hal 15

Adhar Hakim

Mataram (Suara NTB) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengakui, salah satu penyebab lambannya bongkar muat di Pelabuhan Lembar akibat extra trip. Penambahan trip ini tidak terjadwal, sehingga menyebabkan kapal pada waktu waktu tertentu antre beberapa jam.

Demikian klarifikasi PT. ASDP atas surat yang dilayangkan Ombudsman tanggal 24 Oktober 2018 lalu. Dua poin penting dalam surat klarifikasi yang dikirim 2 November itu, salah satunya soal extra trip tersebut. ‘’Jadi ada yang tidak berlayar karena docking, lantas karena permintaan pelayanan, sehingga diisi dengan extra trip ini. Inilah yang tidak terikat dengan jadwal. Sehingga memicu antrean beberapa jam itu,’’ kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH.,MH kepa-

da Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (8/11).

Pada data yang diberikan ASDP, ada empat kapal yang melayani extra trip, masuk diantara kapal reguler. Kondisi itu menyebabkan kapal lama mengapung.

Sebab penambahan trip yang tidak terjadwal.

Contoh kasus pada trip tanggal 20 – 21 Oktober 2018 lalu.

Sejumlah kapal itu diantaranya, Kapal Munic III, bertolak dari Pelabuhan Padangbai, Bali pukul 23.10 Wita, tiba di lembar 03.30 Wita. Namun harus menunggu sandar 1 jam 45 menit.

KM Masagena berangkat dari Padangbai pukul 01.05 Wita, tiba di Lembar 05.35 harus antre 1 jam 35 menit.

Kapal Tertiera tiba di Lembar pukul 08.05 Wita setelah bertolak dari Bali pukul 03.15 Wita dan harus antre 2 jam 5 menit. Paling lama dialami KM Muryati, harus antre hingga

tiga jam, setelah berangkat dari Bali pukul 04.05 Wita dan tiba di Lembar pukul 08.55 Wita.

Masalah lain adalah leletnya kapal. Dari 36 kapal yang beroperasi, tidak semua memenuhi standar kecepatan 10 knots yang disesuaikan dengan jadwal bongkar dan muat. Estimasi waktu tempuh 4 jam 30 menit dengan port time 90 menit. Dalam surat klarifikasi PT. ASDP, perbedaan speed kapal itu berakibat tidak konsistennya waktu tiba di Pelabuhan Lembar. ‘’Misalnya, kapal yang lamban ini start duluan. Sementara kapal kecepatan standar 10 knots dijadwal berikutnya. Ketemu di laut, ini kapal yang kecepatannya standar kan tidak bisa menyalip. Harus menunggu sampai benar- benar kapal yang berangkat duluan sampai di Lembar,’’ urai Adhar terkait surat PT. ASDP. Bersambung ke hal 15

Tes CPNS

TO K O H Baru Terealisasi Rp6 Triliun PEMPROV NTB menargetkan realisasi investasi tahun ini sebesar Rp14 triliun. Dari target tersebut, realisasi investasi baru Rp6 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si mengaku optimis target realisasi investasi sebesar Rp14 triliun dapat tercapai hingga akhir Desember mendatang. ‘’Sekarang targetnya Rp14 trilun. Saya tetap optimis tercapai.

Bersambung ke hal 15

”Extra Trip” Pemicu Bongkar Muat Kapal di Lembar Lamban

H. L. Gita Ariadi (Suara NTB/nas)

Baru 13 Pelamar Penuhi ’’Passing Grade’’ Mataram (Suara NTB) – Badan Kepagawaian Daerah (BKD) NTB mengamati, sampai hari ketiga pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Pemprov NTB, baru 13 pelamar memenuhi passing grade. Sampai hari ke tiga, sebanyak 1.500 pelamar telah mengikuti tes SKD CPNS Pemprov NTB 2018.

Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si mengatakan, Kepala BKN Regional Denpasar telah turun ke NTB melakukan pemantauan pelaksanaan tes CPNS. Minimnya pelamar yang memenuhi passing grade, hampir terjadi merata di Bali, NTB dan NTT. ‘’Mereka juga melihat secara langsung nilai-nilai tes yang ada. Hampir semua katanya, laporan hampir sama. Seperti Bali, NTT juga sama persoalannya,’’ kata Fathurahman dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/11).

Kepala BKN Regional Denpasar juga belum mengetahui penyebab banyaknya pelamar yang tidak memenuhi passing grade. Apakah hal itu disebabkan passing grade-nya terlalu tinggi. Ataukah pelamar yang tidak pintar. ‘’Itu kata Kepala Kanreg BKN Denpasar. Tapi ini menjadi bahan evaluasi mereka juga,’’ katanya.

Setelah pelaksanaan tes CPNS selesai, rencananya akan ada rapat koordinasi soal pelaksanaan tes CPNS 2018. Persoalan minimnya pelamar yang memenuhi passing grade ini akan disampaikan dalam rakor tersebut.

‘’Kita belum tahu modelnya. Yang pasti menurut BKN, kelulusan ditentukan Panselnas. Kita ini pelaporannya tidak lulus atau lulus. Tapi skor SKD, skor tertinggi, terendah, seluruh skor peserta tes. Kita melaporkan ke BKN,’’ jelasnya.

Jumlah peserta tes seleksi CPNS Pemprov NTB tahun 2018 sebanyak 5.584 orang. Tes akan dilaksanakan selama dua minggu, mulai 5 - 17 November 2018.

Dijelaskan, passing grade merupakan nilai ambang batas minimal pelamar untuk dapat lolos menjadi CPNS. Terdapat tiga jenis tes, yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Untuk TWK passing grade-nya 75, TIU 80 dan TKP 143.

Data BKD NTB, sebanyak 54.388 pelamar pada 11 Pemda di NTB dinyatakan memenuhi syarat mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018.

Sementara jumlah formasi yang diperebutkan sebanyak 3.186 formasi CPNS Pemprov NTB dan 10 kabupaten/kota.

Jumlah pelamar CPNS NTB 2018 sebanyak 62.636 orang. Di mana, sebanyak 8.248 orang dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS).

Bersambung ke hal 15

HASIL TES Peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS mengamati pengumuman yang dipasang panitia seleksi, kemarin.

(Suara NTB/nas)

’’Pasukan’’ Lalat Hitam

Menyulap Sampah Jadi Pakan Ternak

(Suara NTB/nas)

SAMPAH ORGANIK - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah berdiskusi dengan Agus Pakpahan, soal pengolahan sampah organik dengan bantuan lalat hitam yang menghasilkan pupuk dan pakan ternak.

Pemprov NTB menggandeng mantan Deputi Menteri BUMN, Prof. Agus Pakpahan menyulap sampah organik menjadi pakan ternak. Proyek percontohan dilaksanakan di lahan milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB di Kecamatan Lingsar, Lombok Barat (Lobar).

DITERMUI di sela-sela pembukaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan training pemuda peduli sampah di Unit Pengolahan Sampah Organik di Lingsar, Lobar, Kamis (8/11) siang, Agus Pakpahan mengatakan, patut disyukuri adanya makhluk tropika yang disebut lalat hitam.

Dengan adanya lalat hitam ini, memberikan teknologi bagi kita. ‘’Bukan saja mendapatkan kompos, tapi juga protein, pakan ternak. Sumber pakan ternak itu mahal karena kita impor. Bayangkan, dari sampah bisa menjadi protein. Karena pemanfaatan lalat,’’ katanya.

Dengan adanya bioteknologi dengan memanfaatkan lalat hitam dalam pengolahan sampah. Berbagai penyakit yang dapat diakibatkan oleh sampah yang dibuang sembarangan dapat dicegah.

Dengan bantuan ‘’pasukan’’ lalat hitam (black soldiers fly), bukan hanya mendekomposisi sampah. Tetapi juga menyehatkan. Karena bakteri-bakteri berbahaya dapat dibasmi.

Hasil pengolahan sampah menggunakan teknologi lalat hitam ini kemudian dapat dikembangkan untuk pertanian organik.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 9 November 2018

Peringkat Satu Nasional TAK berhenti berinovasi.

Virus kebaikan ini yang terus dilakukan oleh Kelurahan Banjar. Komunitas disebut Ini Baru Banjar (Ibra) mendapatkan peringkat pertama di tingkat nasional.

Ibra mewakili Kota Mataram dalam lomba masyarakat peduli sungai tingkat nasional tahun 2018.

Dua tahap penilaian disebutkan Lurah Banjar, Muzzakir Walad, yaitu pemaparan tentang komunitas dan kegiatannya. Selanjutnya, tim penilaian turun melihat kondisi lapangan.

“Kotaknya baru dibuka.

(Suara NTB/ist) Muzakir Walad Alhamdulillah, kita peringkat pertama,” kata Muzakir.

Prestasi sebelumnya pernah didapat di tahun 2015 lalu. Di masa Penjabat Walikota Mataram, ia mendapat juara dua.

Mewujudkan mimpi sebagai juara tak mudah. Muzakir mengaku terlalu banyak tantangan untuk membangun komunitas non profit yang mengedepankan kerelawanan. “Tantangan terberat adalah uang,” tuturnya.

Di sana integritas anggota diuji. Asumsi dan cemooh masyarakat menganggap kegiatan itu sebagai pencitraan.

Belum lagi seleksi alam, anggota yang datang dan pergi.

Di samping itu, tantangan terhadap permasalahan sungai tidak sesederhana yang dipikirkan. Membangun sinergitas dengan kelompok masyarakat peduli sungai lain agar masalah hulu ke hilir selesai.

“Sehingga, di bawah komando H. Mohan Roliskana selaku Dewan Pembina Forum Kokoq Mentaram bisa jadi mengkoordinir beberapa KMPS di Kota Mataram di tiga daerah aliran sungai (DAS) yang membelah Kota Mataram,” paparnya.

Mendapatkan juara tak mudah mempertahankanya. Muzakir sadar perlu membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampahnya ke sungai. Dia mengajak masyarakat melakukan restorasi dan revitalisasi terhadap sungai.

Gerakan masif perlu digalakkan, sehingga penyebaran virus kebaikan untuk gerakan penyelamatan sungai bisa kita lakukan bersama-sama. Harapannya akan banyak tumbuh komunitas Ibra yang lain di tempat lain. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Gubernur Ajak Walikota ke Malaysia Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah,SE.M.Sc, silaturahim dengan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Kamis (8/11). Dalam kunjungannya itu, gubernur mengajak Walikota Mataram berkunjung ke Selangor, Malaysia untuk membangun kerjasama meningkatkan kunjungan wisatawan.

“Tadi Pak Gubernur mendadak berkunjung.

Beliau mengajak berkunjung ke Selangor,” kata Walikota. Kunjungan ke Malaysia bersama Bupati dan Walikota di NTB, rencananya akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama.

Inisiatif Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB kata Ahyar, sangat bagus dan didukung. Sebab, antara Malaysia dengan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Potensi kunjungan wisawatan pun tidak boleh diabaikan.

Kunjungan itu nantinya sekaligus mempromosikan potensi pariwisata dan kekayaan alam di NTB. Dengan harapan, wisatawan Malaysia banyak menghabiskan waktu libu-

ran mereka ke NTB. “Kita ini memiliki kesamaan. Dengan harapan wisawatan Malaysia banyak datang berkunjung,” ujarnya.

Terlepas dari membangun hubungan kerjasama dengan Malaysia, dikatakan Walikota, peluang kerjasama antar Kota Mataram dan Selangor, cukup besar. Kerjasama ini coba akan mulai dibangun.

Namun demikian, Ahyar belum berani memastikan apakah bergabung dalam rombongan nantinya atau tidak. Sebab, agenda di Mataram cukup padat. “Tadi belum berani saya pastikan karena ada agenda juga di sini. Tanggal 10 November Hari Pahlawan. Kita mau berkunjung ke makam pahlawan nasional Maulana Syeikh di Pancor,” demikian kata dia. (cem)

SILATURAHIM - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah silaturahim dengan Walikota Mataram, Kamis (8/11). Gubernur mengajak walikota berkunjung ke Selangor, Malaysia untuk membangun kerjasama meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB.

Kelurahan di Mataram Pernah Diusulkan Jadi Desa

’’Smart City’’ Jangan Sekadar Euforia PROGRAM Smart City (kota pintar) menjadi sorotan Dewan.

Pasalnya, sampai saat ini belum ada wujud nyata dari program tersebut. ‘’Menggagas smart city itu harus siap segalanya, baik SDM maupun seluruh perangkat penunjangnya,’’ kritik anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari SP, SH. Karena hal ini berkaitan dengan masalah teknologi, maka kesiapan operator IT adalah hal yang paling utama. ‘’Nah masalah kita di Mataram, semua itu yang belum ada, bahkan tidak ada,’’ sesalnya. Karena bagaimanapun juga, itu sebagai tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.

Maka, lanjutnya, Pemkot Mataram harus merealisasikan program smart city dengan cara menyiapkan itu semua.

Politisi Partai Demokrat ini mengimbau Pemkot Mataram tidak sebatas berbicara retorika belaka dan akhirnya sekadar menjadi euforia untuk nenyanjung diri sendiri. Seharusnya Pemkot Mataram menjadi malu karena tidak ada realisasinya. Kalau memang smart city ini berjalan baik, maka pemerintah jangan malu untuk meminta advice kepada seluruh stakeholder di Kota Mataram. ‘’Baik kepada praktisi IT ataupun siswa/mahasiswa yang berkompeten untuk dijadikan operatornya. Karena lebih baik memberdayakan potensi sendiri daripada mencari lagi di luar daerah yang harus digaji besar,’’ demikian Gus Arik, sapaan akrabnya.

Seperti diketahui, Program smart city tak berjalan mulus setelah penandatanganan MoU di Bandung awal 2018 lalu. Program ini disinyalir dipaksakan. Pihak terkait mengeluhkan, program smart city memang telah berjalan setelah penandatanganan komitmen di Bandung. Setelah itu, tak ada dukungan baik dari sisi anggaran, sumberdaya manusia serta sarana prasarana. Padahal, rencana aksi telah dibuat sampai 2024.

Sebagai contoh, setiap program strategis tak didukung oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misalnya, pengajuan agenda kegiatan dicoret begitu saja.

Tanpa memberikan solusi. Belum lagi, bimbingan teknis dihadiri orang - orang berbeda. Di satu sisi, program ini minimal dikuasai oleh kepala bidang.

Dalam program tersebut ada empat item yang harus dilaksanakan.

Yakni, smart society, smart branding, smart lising dan smart goverment. Satu program saja yaitu smart branding belum berjalan sejak dilaunI Gusti Bagus Hari SP cing 2017 lalu. (fit) (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

DIPERIKSA - Pelamar CPNS di Kota Mataram, diperiksa oleh petugas kepolisian menggunakan metal detektor sebelum masuk ruang tes, Kamis (8/11). Pelamar hanya diperbolehkan membawa KTP dan kartu tes. (Insert) Pelamar CPNS dicocokan antara kartu tes dengan kartu identitas sebelum menuju ruang tunggu.

Hari Pertama Tes CPNS

Hanya 17 Pelamar Lulus Mataram (Suara NTB) Sebanyak 17 pelamar CPNS di Kota Mataram, memenuhi passing grade (ambang batas) pada hari pertama tes, Rabu (7/11). Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Taufik Priyono menyebutkan, di hari pertama pelaksanaan tes hanya ada satu sesi. Tes kompetensi dasar seharusnya diikuti oleh 460 peserta. Namun 17 pelamar tidak hadir dan didiskualifikasi.

“Tes pertama hari Rabu. Kita dapat satu sesi saja. 17 orang tidak hadir,” sebutnya, Kamis (8/11). Hasil seleksi kompetensi dasar berbeda dari kabupaten lainnya. Sebanyak 17 pelamar memenuhi passing grade.

Yoyok, sapaan akrabnya menambahkan, hasil tes di hari kedua belum bisa disampaikan. Rekap nilainya dikeluarkan oleh petugas Badan Kepegawaian Negara (BKN) selesai tes.

“Ini sesi pertama hari kedua. Kita tunggu rekapnya dari petugas BKN,” ujarnya.

Agar memenuhi passing grade, pelamar harus memenuhi standar nilai tes kepribadian (TK) 143, tes intelegensi umum (TIU) 80 dan tes wawasan kebangsaan (TWK) 75.

Khusus pelamar cumlaude, tambah Asisten III Baiq Evi Ganevia, bobot nilai tes intelegensi umum 85. Sedangkan, skor pelamar di-

sabilitas dan kategori dua 265. “Standar nilai TIU disabilitas 70. Kalau K2 60,” sebut Evi. Pelamar dinyatakan memenuhi passing grade harus mengikuti tes kompetensi bidang (TKB). Tiga pelamar dengan satu formasi yang memenuhi passing grade akan dites kembali.

Nantinya satu dari tiga pelamar diambil.

“Mereka dites lagi. Bisa saja ndak lulus di TKB,” ucapnya.

Nasib tak beruntung dialami pelamar pasangan suami istri Suwandira dan Eka Wahyu Ningsih. Mereka tak memenuhi passing grade. Suwandira tidak lulus di TIU, sedangkan istrinya di dua bidang yakni TIU dan TWK. “Ya, sabar saja,” ucapnya.

Dira mengaku, soal dikerjakan tak satupun mirip dengan apa yang telah dipelajari di buku maupun aplikasi soal CPNS di handphonenya.

Ini jadi pembelajaran bagi dirinya untuk semakin giat belajar. “Ini jadi pembelajaran.

Mungkin kita jarang ingat sama yang di atas (Sang Pencipta),” ucapnya.

Nasib serupa juga dialami M. Rosidi. Dia hanya tampak sedih setelah keluar dari ruangan tes. Pasalnya, nilai diperoleh kurang dua poin di tes kepribadian. “Cuma kurang dua poin,” sebutnya sambil menahan tangisnya. (cem)

Khawatir Formasi Tak Terpenuhi

Walikota akan Bersurat ke Pemerintah Pusat Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh khawatir 262 formasi yang dibutuhkan di Kota Mataram, tak terpenuhi. Jika ini terjadi. Ia akan bersurat ke Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menurunkan standar nilai passing grade.

“Ini tinggi sekali standarnya,” kata Walikota, Kamis (8/ 11). Walikota didampingi Ketua DPRD, H. Didi Sumardi, Sekretaris Daerah Ir. H. Effendi Eko Saswito dan Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia memantau pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil di hari kedua.

Walikota tampak beberapa kali menatap layar monitor skor ujian peserta. Standar passing grade untuk tes kepribadian (TK) 143, tes wawasan

kebangsaan (TWK) 75 dan tes inteligensi umum (TIU) 80.

Dia melihat, antusias masyarakat menjadi pegawai negeri sipil cukup besar.

Pemkot Mataram memberikan ruang sebesar - besarnya.

Dari 7.200 lebih pelamar yang lulus administrasi 6.777 orang. Mereka secara bergiliran tes selama empat hari. “Ada tiga materi. Wawasan kebangsaan, tes integelensi umum, tes kepribadian,” sebutnya.

Kembali disampaikan Walikota, jika melihat standar yang cukup tinggi. Ia berharap formasi diberikan 262 terpenuhi. Jika sebaliknya, Pemkot Mataram akan bersurat ke pemerintah pusat menurunkan standar passing grade.

Walaupun sepenuhnya penentuan standar jadi kebijakan pusat.

“Ada beberapa daerah sangat jauh dari pemenuhan for-

(Suara NTB/ist)

masi. Jika ini terjadi diharapkan peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat tidak bisa maksimal,” terangnya. Formasi tenaga guru, kesehatan dan tenaga teknis sangat dibutuhkan.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mengatakan, pelaksanaan tes perlu diketahui oleh masyarakat. Prosesnya dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Karena model diterapkan menggunakan computer assisted test (CAT).

Kedua, diharapkan formasi tersedia bisa terpenuhi.

Karena itu, menjadi kebutuhan standar pemenuhan dipenuhi tenaga guru, medis dan infrastruktur. “Jangan ada masalah formasi tidak memenuhi passing grade,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini akan mendukung langkah

Pemkot Mataram, meminta pemerintah pusat menurunkan standar passing grade, jika

kuota tak terpenuhi. “Nanti akan dilihat hasil akhirnya,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

MEMANTAU - Walikota Mataram H. Ahyar Abduh bersama Ketua DPRD H. Didi Sumardi memantau hasil tes pada sesi pertama di hari kedua tes CPNS, Kamis (8/11) melalui layar monitor disediakan panitia.

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram rupanya iri dengan kebijakan pemerintah pusat yang hanya memprioritaskan dana desa ke kabupaten. Bila dana kelurahan tak terealisasi tahun 2019 mendatang, diusulkan 50 kelurahan di Kota Mataram diubah statusnya jadi desa.

Komitmen mengubah kelurahan menjadi desa disampaikan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana, pernah dilontarkan pada pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Ini sebagai bentuk protes ke pemerintah pusat bahwa kebijakannya mengesampingkan kebutuhan kota.

“Itu (protes) kita sampaikan saat pertemuan Apeksi,” tegas Putu ditemui, Kamis (8/ 11). Menurut dia, pemerintah pusat lantas tidak boleh membeda - bedakan antara desa dan kelurahan. Kelurahan juga membutuhkan anggaran untuk penataan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan program lainnya.

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pemerintah Provinsi NTB, belum ada tercantum dana kelurahan. Akan tetapi, ia yakin 1 Januari bisa terealisasi. Karena, Kementerian Keuangan menjanjikan mengalokasikan Rp3 triliun bagi kelurahan se Indonesia. ‘’Pem-

bahasannya tergesa - gesa.

Saya yakin dua ribu persen kita dapat dana kelurahan,” paparnya.

Pemanfaatan dana kelurahan nantinya memiliki petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

Petunjuk itu akan ditunggu jika benar kebijakan tersebut terealisasi. Demikian pula, dengan besaran dana didapatkan belum diketahui. Informasinya demikian kata Putu, dana itu akan dibagi proporsional sesuai karakteristik kota. “Pengelolaan anggaran tunggu juklak juknis,” tambahnya.

Putu akan membangun sistem pengawasan penggunaan dana kelurahan yang lebih ketat dan berjenjang.

Pengawasan melibatkan kecamatan dan auditor pengawas internal pemerintah.

Pihaknya mengantisipasi agar kelurahan tak terjerumus dan bersentuhan dengan aparat penegak hukum.

“Saya yakin lurah kan PNS semua. Yah, mereka pasti mengetahui aturan,” demikian kata dia. (cem)

I Made Putu Sudarsana (Suara NTB/cem)

PTT Diduga Banyak Titipan Pejabat Mataram (Suara NTB) Wacana rasionalisasi pegawai non PNS di Lingkup Pemkot Mataram, membuka fakta mengejutkan. Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bakal dipangkas, diduga justru banyak berasal dari titipan pejabat.

Pegawai di Pemkot Mataram membeberkan praktik titip - menitip. Pejabat mulai setingkat eselon IV dan II dipastikan mengangkat keluarga atau kerabat untuk ditempatkan di OPD tertentu.

“Sekarang berani ndak dipecat titipan pembesar ini,” kata dia menyebut jelas pejabat dimaksud.

Permasalahan ini tak bisa dipungkiri dan terjadi sejak lama. Semestinya kata dia, pegawai tidak tetap (PTT) yang bekerja lama dinaikkan gaji mereka. Bukan malah menambah pegawai sementara tidak jelas pekerjaannya.

“Datang absen terus ndak tahu kemana. Kalaupun ada di kantor, palingan main hape,” ucapnya. Gaji diterima sama dengan PTT yang belasan tahun bekerja. Tak ada indikator penilaian maupun tambahan pendapatan.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito tidak tahu - menahu adanya main titip - menitip pegawai. “Ndak tahu kalau

itu,” jawab Sekda ditemui, Kamis (8/11).

Kebijakan merasionalisasi PTT memang ada. Pihaknya masih menunggu hasil analisis jabatan dan kebutuhan PTT di masing - masing OPD. Setelah itu dilakukan asesmen. Eko tak hafal berapa jumlah pegawai tidak tetap di Pemkot Mataram. Yang jelas, jika ada kelebihan pegawai non PNS bisa saja digeser ke OPD lain.

Pengurangan pegawai dikhawatirkan oleh Ketua DPRD, H. Didi Sumardi, beresiko menambah pengangguran baru di Kota Mataram.

Idealnya, PTT yang dirumahkan harus dipersiapkan untuk alih profesi. Caranya, pengembangan skill dan memberikan bantuan modal usaha. “Kita menunggu kejelasan dari rencana itu seperti apa,” ucapnya.

Dari awal kata dia, Dewan mendorong pengangkatan PTT harus selektif dan sesuai standar operasional prosedur yang dibangun di masing masing OPD. Pengangkatan harus berdasarkan kemampuan kompetensi bukan kemampuan akomodatif. Pasalnya, OPD mengetahui jumlah tenaga dibutuhkan. “Jangan berapa kemampuan akomodatif kemudian dipekerjakan,” kritiknya. (cem)

SUARA NTB Jumat, 9 November 2018

Spirit Penurunan Angka Kemiskinan Belum Sama Mataram (Suara NTB) Penurunan angka kemiskinan dapat dilakukan, bilamana dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota memiliki data yang sama terhadap sasaran program penurunan angka kemiskinan. Pemerintah dan stakeholders harus menyelaraskan gerak yang sama, bila ingin menurunkan angka kemiskinan lebih progresif.

Penurunan angka kemiskinan di NTB pada periode kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi di NTB terbilang sangat fenomenal. Bahkan diapresiasi nasional. Karena mampu menurunkan angka kemiskinan rata-rata satu persen pertahun.

Dengan kepemimpinan di NTB yang baru, di nahkodai Zul - Rohmi, spirit penurunan angka kemiskinan harus lebih kuat. Persoalan cara mengatasi angka kemiskinan ini menyeruak dalam diskusi ringan saat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono, di dampingi Kepala BPS Kabupaten Lombok Barat, Dr. Anas dan Lalu Supratna, Kabag Tata Usaha di BPS Provinsi NTB saat berkunjung ke redaksi Harian Suara NTB, Kamis (8/11) kemarin.

Kunjungan diterima oleh penanggung jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino. Bicara penurunan angka kemiskinan, adalah berbicara data dan sasarannya. Oleh BPS, data kemiskinan diupdate dan di kelola. Lalu diserahkan ke pusat. Dari pusat, selanjutnya turun ke provinsi, lalu ke kabupaten/kota.

Persoalannya saat ini, ada pada spirit yang tidak sama adalah hal penyediaan data dari bawah (kabupaten/kota).

Suntono menyebut, ada daerah yang memiliki spirit yang kuat. Proses update data di lapangan juga jalan.

“Ada juga yang tidak ada semangatnya. Semakin dikelola datanya, semakin menguras APBD, sehingga tidak dilakukan. Ini persoalan, sasaran programnya tidak sama,” demikian Suntono.

Beda halnya bila data dikelola oleh satu lembaga. Suntono mengatakan persoalan masih ada di kemiskinan mikro yang menyangkut data by name by address yang berasal dari pendataan calon penerima bantuan sosial dari pemerintah.

“Sekarang kalau ditanya, update ya update. Ada juga yang hanya 30 persen, di sana nggak, di tempat lain ada yang 70 persen pengelolaan datanya. Kalau begitu, jadinya nggak kuat daya ungkitnya untuk mereduksi kemiskinan,” imbuhnya.

Sebab itulah, dalam beberapa kali pertemuan dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Suntono menyebut bila Pemprov NTB ingin mereduksi kemiskinan lebih kuat, harus dilakukan secara serempak. Jika tidak, spirit penurunan angka kemiskinan tak seragam. Karena itu, provinsi harusnya mengambil alih.

Pemimpin daerah dari provinsi dan kabupaten/kota harus menanggalkan sekat politis masing-masing pemimpin. Berbicara penurunan angka kemiskinan, Suntono menyanjung semangat pemimpin baru di provinsi ini. Dalam beberapa kali pertemuan dengan Wakil Gubernur, ia melihat manajemen pengelolaan programnya cukup baik.

Masing-masing OPD diminta menunjukkan programnya yang berhubungan langsung dengan penurunan angka kemiskinan. OPD yang tak memiliki program strategis langsung, diminta untuk membuat programnya.

NTB menurutnya menarik. Menarik dari semua aspek. Karena itulah, manajemen pengelolaannya harus dilakukan seragam. Data terakhir, BPS NTB, Jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2018 mencapai 737,46 ribu orang (14,75 persen).

Angka kemiskinan ini sangat memungkinkan naik, sebagai dampak terjadinya musibah gempa berturut-turut sejak akhir Juli 2018. Gempa mengakibatkan kerugian moril dan materil Rp18 triliun. Berapa besaran pengaruh gempa terhadap angka kemiskinan NTB, BPS masih melakukan penghitungannya. (bul)

Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional Kunjungi Korban Gempa Lombok Mataram (Suara NTB) Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional berkunjung ke Pulau Lombok, NTB, untuk mengecek kondisi para korban gempa bumi sekaligus memastikan bantuan yang disalurkan diterima secara nyata. “Kedatangan kami untuk memberi dukungan kepada Palang Merah Indonesia di NTB karena sekaligus melihat keadaan penduduk di Lombok yang terkena bencana,” kata Sekretaris Jenderal Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, El Hadj Asy Sy, di sela kunjungannya ke Desa Pendua, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (7/11).

Menurut El Hadj, para korban gempa bumi memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kunjungan ke lapangan akan memberikan informasi secara nyata tentang kondisi dan apa yang dibutuhkan selama masa pemulihan pascagempa. Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional telah memberikan dukungan berupa bantuan pembangunan selter dan hunian sementara bagi para korban gempa bumi di Pulau Lombok.

Bantuan lain yang diberikan dalam bentuk pembangunan sanitasi yang layak, penyaluran air bersih menggunakan mobil tangki PMI, layanan kesehatan dan layanan sosial bagi anak-anak terdampak gempa, serta bantuan pemulihan ekonomi masyarakat. Penyaluran bantuan kepada para korban gempa di Pulau Lombok tersebut dilakukan bekerja sama dengan PMI Pusat dan PMI NTB. “Kami memberikan bantuan bukan dalam bentuk uang tunai, tapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti air bersih dan layanan kesehatan serta pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa pemberian bantuan dan pendampingan kepada para korban gempa akan berjalan selama 18 bulan agar masyarakat di Pulau Lombok bisa bangkit kembali.

“Saya sangat senang sekali melihat mereka (korban gempa, red) sudah ada semangat untuk bangkit kembali,” katanya.

Sementara itu, Ketua PMI NTB H. Ridwan Hidayat menyambut baik dukungan dari seluruh keluarga besar PMI se-Indonesia dan Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dukungan yang diberikan diharapkan akan mampu menyelesaikan secara cepat berbagai permasalahan yang dialami para korban gempa. Seperti masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Ia menyebutkan dari donasi yang dihimpun oleh PMI Pusat dan disalurkan ke NTB, telah terwujud 30.000 unit hunian sementara yang sudah ditempati korban gempa. Jumlah tersebut melebihi target sebanyak 20.000 unit.

Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional juga memberikan dukungan bantuan modal Rp930.000 per kepala keluarga selama tiga bulan melalui program “Cash Transfer Program”. Jumlah penerima bantuan 10.000 kepala keluarga. “Kami sangat menyambut dengan penuh kegembiraan karena Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional secara cepat memberikan respon. Itu menunjukkan hubungan manusia terhubung dalam soal kemanusiaan,” katanya.

Rombongan Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional mengunjungi korban gempa bumi di Desa Dangiang dan Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Mereka juga mengunjungi para korban gempa bumi di Desa Guntur Macan, Kabupaten Lombok Barat. (bul/*)

(Suara NTB/ist)

PEMAPARAN - Sekretaris Jenderal Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, El Hadj Asy Sy (tengah), mendengarkan pemaparan dari anggota PMI Pusat terkait program bantuan yang sudah terlaksana di Desa Dangiang, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, NTB.

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Penyusutan APBD 2019 akan Berdampak pada Program Strategis Mataram (Suara NTB) Menyusutnya anggaran daerah pada 2019 akan menyebabkan programprogram strategis berpotensi terganggu. Agar tak berpengaruh besar, konversinya disarankan dengan mendongkrak investasi swasta.

Pada 2019 mendatang, alokasi program strategis daerah dari APBD mengalami penurunan Rp102 miliar. Penurunan terjadi karena sumber-sumber pendapatan daerah yang sebagian hilang.

Ekonom dari Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah, mengatakan keadaan ini paradoks dengan semangat pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan, mengatasi pengangguran dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Dengan keterbatasan anggaran, sasaran program yang dilaksanakan dengan kekurangan dukungan APBD ini harapannya selektif disesuaikan dan mengurangi program-program yang kurang berimbas pada sektor riil.

Dengan hanya mengandalkan goverment spending. Maka pemangkasan APBD akan cukup terasa terhadap perekonomian daerah. Ketika APBD lesu, konsumsi lesu, investasi lesu, ekspor juga berkurang. Pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan akan terjun bebas.

“Alternatifnya kita perlu investasi swasta. Kalau andalin government, spending memang berat,” kata Dr. Firmansyah.

Pemerintah harus terus mendongkrak pusat investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta memerhatikan pusat-pusat investasi lainnya seperti Samota, Teluk Bima dan lainnya. Investasi swasta ini sangat diharapkan mengingat dampak

secara langsung (terbukanya lapangan pekerjaan. Dan membuka pasar baru bagi masyarakat untuk memasok komoditas yang menjadi kebutuhan). Dan manfaat tidak langsung atas investasi, dapat berupa tumbuh kembangnya usaha di kawasan investasi, perputaran uang, barang dan orang yang dapat memunculkan multiflier efek yang tidak kecil.

“Dan jangan lupa, harusnya manfaat tidak langsung ini yang kita fokuskan. Karena pariwisata butuh high skill untuk bekerja di sana,” imbuhnya.

Investasi akan mendatangkan bisnis dan mendatangkan orang.

Sehingga pandangannya, harus paralel menyelesaikan masalah infrastruktur akibat gempa dan

mendorong investasi ini.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariyadi, M.Si menyebut, ia sebagai leading sektor kebijakan melakukan percepatan terhadap rencana investasi yang masuk ke NTB agar realisasi investasinya segera dan meningkat.

Terutama investasi di KEK Mandalika. Sampai tahun ini, beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur terus jalan dan beberapa investor mulai mengeksekusi rencana investasinya. Selain KEK Mandalika, diharapkan izin-zizin pengelolaan pertambangan didorong untuk merealisasikan investasinya. Jangan sampai, terjadinya gempa akan berdampak slow down rencana investasi pada pemodal.

“Terutama di global hub agak cemas juga. Jangan – jangan minat investor wait and see,” ujarnya.

Diluar itu tetap diharapkan ada percepatan investasi. Jangan ada penundanaan rencana investasi. Untuk izin-izin investasinya, tugas pemerintah daerah adalah memfasilitasi kendalakendala investasi. Apalagi sudah ada PP 24 tahun 2018 untuk kemudahan berusaha dan sebagainya harus diberikan.

Untuk meyakinkan investor agar tak terpengaruh dampak gempa. Bahwa harus dipastikan, bahwa gempa adalah gejala alam yang terjadi di mana saja.

Hikmahnya, bagaimana investor akan memperkuat konstruksinya dengan mereview kembali desain awal pembangunan fisik.

Berbicara target investasi, Gita masih optimis. Triwulan III 2018 ini, investasi masih bagus dan masuk Rp6 triliun. Selama setahun ini, NTB menargetkan investasi Rp14 triliun. Harapannya tak meleset jauh target tersebut akibat dampak gempa. (bul)

Perputaran Uang di Masyarakat Belum Pulih Pascagempa Mataram (Suara NTB) Dua bulan lebih pascagempa yang terjadi akhir Juli 2018, tingkat perputaran uang di masyarakat terindikasi belum juga pulih. Perputaran uang beredar di masyarakat merupakan salahsatufaktoryangberpengaruh terhadap kondisi perekonomian di NTB. Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB bidang Sistim Pembayaran, Ocky Ganesia memaparkan, berdasarkan data uang keluar (outflow) dari loket BI Provinsi NTB selama tahun 2018, periode Januari hingga Oktober, sebesar Rp7,639 triliun, dibandingkan outflow pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp7,392 maka terjadi kenaikan sebesar 3%. Sedangkan dibanding dengan periode yang sama tahun 2016, yang mencapai Rp6,784 triliun, terjadi kenaikan 9%.

Outflow periode Januari hingga Juli 2018 tercatat Rp5,845 triliun atau meningkat 7% dari periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp5,470 triliun. Dan dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp4,893 triliun, atau meningkat 19%.

Ocky merinci, outflow Bulan Agustus hingga Oktober 2018 sebesar Rp1,794 triliun atau sedi-

(Suara NTB/bul)

PENUKARAN UANG - Layanan penukaran uang rupiah yang rutin dilakukan oleh Bank Indonesia. kit menurun dibandingkan outflow periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp1,922 triliun.

“Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya transaksi pembayaran di NTB pascagempa yang terjadi akhir Juli dan Agustus 2018,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (8/11) kemarin.

Berdasarkan siklus tahunan

penurunan ini, Ocky menganggapnya sebagai hal yang wajar mengingat pada periode Agustus hingga Oktober, tingkat kebutuhan uang masyarakat memang tak terlalu besar. “Kebutuhan uang masyarakat biasanya akan meningkat pada Bulan Desember. Disebabkan musim libur Natal dan Tahun Baru,

Diusulkan, Rp60 Miliar untuk Instalasi Listrik Rumah Korban Gempa Mataram (Suara NTB) Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk memenuhi instalasi listrik rumah korban gempa sebesar Rp60 miliar. Kebutuhan ini telah diusulkan untuk dipertimbangkan oleh daerah.

Menurut Sekretaris Dinas ESDM Provinsi NTB, Zainal Abidin, estimasi kebutuhn untuk kelistrikan ini didapat dari jumlah rumah tangga yang rumahnya mengalami rusak berat, dengan pengalian Rp800 ribu kebutuhan satu rumah.

PLN nantinya akan memfasilitasi sambungan hingga ke meteran listrik. Selebihnya, untuk penerangan di dalam rumah akan dipenuhi secara mandiri oleh pelanggan. Itulah yang diusulkan untuk diintervensi.

Yakni pemasangan sambungan dari meteran ke titik lampu.

Hitung-hitungannya, satu rumah minimal tiga titik lampu

Kamis, 8 November 2018

yang harus dipenuhi.

Dari mana anggaran sebesar Rp60 miliar yang dimaksudkan? Zainal menyebut, mengandalkan anggaran daerah, tentu tak cukup kuat menanganinya. Karena itulah, yang paling memungkinkan disuitkan dari dana sebesar Rp50 juta yang ditransfer oleh pemerintah pusat.

“Kami sudah usulkan ke tim rekon (recovery) di Bappeda.

Nanti akan dimasukkan dari pos mana, tergantung. Atau apakah dipenuhi atau tidak, itu juga tergantung,” kata Zainal di ruang kerjanya, Kamis (8/11) kemarin.

“Kita hanya membantu memfasilitasi pemasangan jaringan listrik di dalam rumah.

Sebab tidak mungkin mereka hanya menerima sambungan sampai meteran rumah.

Bagaimana penerangannya, kalau tidak dipikirkan,” imbuhnya.

Dinas ESDM masih menunggu petunjuk, pengajuan tersebut diloloskan atau tidaknya oleh

tim yang menjadi penentu kebijakan. Diluar itu, untuk tahun 2019 mendatang. Dinas ESDM Provinsi NTB akan memfasilitasi sambungan listrik gratis kepada rumah tangga miskin. Di APBD murni telah dianggarkan biaya kepada 750 masyarakat miskin. Tersebar 600 sambungan gratis untuk Pulau Lombok dan 150 sambungan gratis untuk Pulau Sumbawa.

Sasarannya adalah masyarakat miskin yang terdaftar namanya di TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Ribuan proposal dari desa telah masuk ke ESDM untuk di verifikasi. Zainal mengatakan, bagi yang namanya terdaftar di TNP2K, sangat memungkinkan difasilitasi sambungan listrik gratis.

“Yang tidak ada namanya di TNP2K kemungkinan juga akan dipertimbangkan. Karena acuan kita data TNP2K,” demikian Zainal. (bul)

serta banyaknya realisasi dari pembayaran proyek pemerintah dan swasta pada di bulan terakhir setiap tahun,” jelas Ocky.

Disisi lain uang masuk (inflow) dari loket BI Provinsi NTB selama tahun 2018. Untuk periode Januari hingga Oktober, sebesar Rp8,088 triliun, dibandingkan inflow pada

Kamis, 8 November 2018

periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp7,353 maka terjadi kenaikan sebesar 10%. Sedangkan dibanding periode yang sama tahun 2016, inflow mencapai Rp7,465 triliun.

Artinya terjadi kenaikan 8%.

Pada periode Januari hingga Juli 2018 terdapat inflow Rp6,335 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp5,767 triliun, atau terjadi kenaikan sebesar 10%.

Jika dibandingkan juga dengan periode yang sama pada tahun 2016 terdapat inflow Rp5,597 triliun. Sehingga terjadi kenaikan 13%. Setelah gempa bumi pada akhir Bulan Juli, inflow pada Bulan Agustus hingga Oktober 2018 sebesar Rp1,752 triliun. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp1,585 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan 11%. Jika dibandingkan juga dengan periode yang sama pada tahun 2016 terdapat inflow Rp1,867 triliun. Terjadi penurunan sebesar 7%.

“Hal ini mengindikasikan belum pulihnya perputaran uang di masyarakat. Sejalan dengan masih relatif rendahnya transaksi pembayaran barang dan jasa,” demikian Ocky. (bul)

Tambah Honor GTT KOMISI III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong eksekutif untuk mengalokasikan tambahan dana honor untuk Guru/ Pegawai Tidak Tetap (GTT/ PTT) di sekolah-sekolah.

Tambahan dimaksud disebutkan sebesar Rp 100 ribu, dari alokasi sebelumnya hanya Rp 200 ribu per orang per bulan.

“Sesuai rapat Komisi III dengan Dikpora, maka kami menyetujui dialokasikannya tambahan honor GTT/PTT. Harapan kita, mereka sudah mulai menerima tambahan honor menjadi Rp 300 ribu sebu(Suara NTB/ari) lan sejak Januari 2019 Narsudin nanti,” ungkap Ketua Komisi III DPRD KLU, Narsudin, S.Ag., Kamis (9/11).

Narsudin menjelaskan, pembahasan honor tidak hanya menyangkut dorongan tambahan nominal tetapi juga nomenklatur. Di mana, Dikpora dianjurkan untuk memasukkan nomenklatur yang secara langsung menyebut honor bukan dukungan transportasi.

Kedua, DPRD tidak menyetujui adanya batasan syarat bagi GTT/PTT calon penerima dana honor, melainkan berlaku untuk seluruh GTT/PTT tanpa terkecuali.

“Kalau dulu Dikpora mengatur calon penerima minimal sudah bekerja 2 tahun atau lebih, sekarang ini kita alokasikan merata ke semua. Intinya, dia baru masuk pun tidak masalah, yang terpenting kalau dia mau benar-benar mengajar dan jadi guru bagi anak-anak,” ujarnya.

Menurut Narsudin, alokasi GTT/PTT sebagaimana direncanakan Rp 300 ribu sebulan merupakan stimulan bagi guru dan staf non guru. Mereka selama ini lebih banyak mengabdi tanpa memperoleh penghasilan yang layak.

Kedua, pascabencana gempa, perekonomian warga belum pulih. Oleh karenanya, penting bagi Pemda Lombok Utara untuk memberikan tambahan anggaran stimulan walaupun jumlahnya tidak besar.

“Dan begitu juga dengan PTT operatornya tanpa terkecuali, mereka juga harus didata agar memperoleh honor.

Termasuk GTT/PTT di sekolah sawasta dan madrasah, harus dapat. Karena di tangan merekalah pembangunan masa depan anak-anak kita dimulai,” paparnya.

Narsudin menambahkan, Dikpora sebagai instansi yang menangani urusan pendidikan agar mengabaikan perhatian ke fisik bangunan. Pasalnya, pemerintah pusat sudah menjanjikan rehab rekon fisik sekolah. Ditambah daerah juga belum memiliki perencanaan terhadap bangunan tahan gempa, maka pembangunan sekolah tanpa konstruksi tahan gempa dikhawatirkan akan menjadi temuan aparat penegak hukum.

“Makanya kita kurangilah fisiknya, karena sekarang ini perencanaan bangunan tahan gempa belum ada. Saya lebih setuju kalau anggaran untuk memberdayakan para GTT dan PTT ini,” tandasnya. (ari)

KPH Rinjani Timur Soroti Penebangan Pohon Selong (Suara NTB) KPH Rinjani Timur menyoroti aksi penebangan pohon yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lombok Timur (Lotim) yang terdapat di jalur Kecamatan Suela dan Sembalun. Penebangan pohon di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) ini diduga SK izin penebangannya belum ditandatangani oleh bupati.

Kepada Suara NTB, Kamis (8/11), Kepala KPH Rinjani Timur, Saladin, mengungkapkan penebangan yang dilakukan itu seharusnya melalui prosedur berupa izin sebagaimana ketentuan yang ada. Terlebih lokasi dilakukan penebangan itu merupakan kawasan hutan negara. “Tetap harus mengikuti prosedur. Harus ada izin karena itu hutan negara,” ujarnya.

KPH Rinjani Timur, katanya, siap mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah baik Kabupaten Lotim maupun Provinsi NTB. Hanya saja, di dalam menjalankan setiap program itu harus diiringi dan dilaksanakan sesuai aturan dan prosedur. Apabila pelaksanaan program itu tanpa dasar hukum yang jelas, maka berdasarkan aturan tentang kehutanan tindakan tersebut dapat mengarah kepada tindak pidana.

“Kami siap mendukung kebijakan Pemda Lotim, hanya saja harus sesuai aturan dan prosedur karena ancaman kehutanan adalah tindak pidana. Jangan sampai prajurit atau pegawai yang jadi korban,” tegasnya.

Saladin mengaku pihak DLHK Lotim sudah melakukan koordinasi dengan KPH Rinjani Timur untuk melakukan penebangan ini. Akan tetapi apa yang disarankan oleh pihaknya tidak ditindaklanjuti oleh DLHK Lotim sebelum melakukan aksi, terutama di kawasan hutan lindung. Seperti untuk penebangan di kawasan hutan lindung, Pemda Lotim terlebih dahulu harus melapor ke pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur, sehingga apabila sudah ada izin barulah apa yang diprogramkan itu dapat dilaksanakan. “Kalau di kawasan hutan lindung stop dulu sebelum ada izin dari gubernur. Untuk konservasi terserah TNGR,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala DLHK Lotim, Mulki, SSTP,MM, mengakui jika penebangan pohon saat ini sedang berjalan.

Penebangan dilakukan terhadap pohon-pohon yang berpotensi rapuh terutama ketika memasuki musim penghujan dan dapat membayakan masyarakat yang melintas di jalur tersebut.

Mulki mengaku terjadi miskomunikasi dengan KPH Rinjani Timur, sehingga persoalan ini selanjutnya akan dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk meminta rekomendasi dari gubernur dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, sehingga dapat dilakukan proses penebangan.

Untuk batang kayu dari pohon-pohon yang ditebang itu nantinya dipergunakan untuk menunjang program kepala daerah untuk pembuatan rumah sementara yang layak huni untuk masyarakat korban gempa. Untuk SK penebangan, Mulki menegaskan sudah tidak ada masalah baik dari SK Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah ada.

“Yang menjadi permasalahan kami dari LHK mengira itu merupakan kawasan TNGR. Melainkan di sana ada kawasan hutan lindung di bawah pengawasan KPH Rinjani Timur,”sebutnya.

Adapun pohon yang sudah ditebang di jalur Suela-Sembalun ini sekitar 30 pohon dengan ukuran yang cukup besar. (yon)

(Suara NTB/ist)

TEBANG POHON - Penebangan pohon yang dilakukan oleh petugas di jalur wilayah Kecamatan Suela.

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Realisasi Investasi Masih Terkendala Infrastruktur Dasar Selong (Suara NTB) Sejumlah investor di Lombok Timur (Lotim) diakui belum juga merealisasikan investasinya. Seperti PT Galeri dan PT. Temada yang akan berinvestasi membangun hotel berbintang di Lotim bagian selatan. Kendala terbesarnya adalah belum adanya infrastruktur dasar, khususnya air dan listrik.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Lotim, Moh. Syukri mengakui perusahaan yang investasi membangun sarana wisata di Desa Seriwe itu sudah lama mengantongi izin.

Seperti Galeri yang sudah peletakan batu pertama pembangunan hotel. Akan tetapi belum ada kelanjutan. Diakuinya, kalau sudah ada air dan listrik semua perusahaan tersebut bisa memulai aktivitas pembangunan. “Bagaimana bisa mem-

bangun kalau tidak ada jaringan listrik dan akses air bersih,” ungkapnya, Kamis (8/11).

Syukri mengaku untuk Sembalun kondisi infrastrukturnya sudah lengkap, sehingga aktivitas pembangunan yang dilakukan investor bisa lebih cepat.

Pihaknya yakin, jika akses air bersih dan jaringan listrik sudah lengkap, maka semua investor sudah bisa merealisasikan investasi. Sementara itu, ntuk PT Eco Solution Lombok saat ini sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pemerin-

tah Lotim. Kewenangan untuk investasi di kawasan hutan lindung menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lotim H. Daeng M. Ikhsan meminta pemda meninjau kembali sejumlah izin investasi. Menurut Daeng sudah sangat lama sekali izin investasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak kunjung terealisasi.

Menurutnya sangat wajar izin izin investasi yang tidak jelas tersebut dicabut atau dit-

injau kembali. Izin yang sudah dikeluarkan justru merugikan pemerintah daerah.

Sebelumnya, Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy sebelumnya juga pernah mengatakan bahwa kendala di Kabupaten Lotim adalah pada aspek infrastruktur. Sehingga orang nomor satu di Lotim memprogramkan untuk penataan infrastruktur yang lebih memadai. Yang utama bagi Bupati Lombok Timur ingin listrik menyala menyala sepanjang hari, air mengalir sepanjang tahun dan jalan mulus sepanjang jalan. (rus)

Moh. Syukri

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Jumat, 9 November 2018

(Suara NTB/rus)

KELAPA - Aktivitas kupas kelapa di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji. Sekarang ini harga jual kelapa sangat rendah.

Lesu, Bisnis Kelapa di Lotim

Selong (Suara NTB) Bisnis kelapa di Lombok Timur (Lotim) sedang lesu.

Harga jual kelapa saat ini Rp 1.000 per butir. Hal ini terjadi semenjak kejadian gempa bumi beberapa waktu lalu.

Harga jual kelapa tidak kunjung ada pergerakan kenaikan.

Realita ini diakui Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Lotim, Assyairul Kabir. Sebelumnya harga kelapa ini sempat tembus Rp 3 ribu per biji. Namun

harga di petani tampak lebih rendah. Kabir mengaku, harga kelapa yang siap jadi santan dan minyak goreng ini lebih murah dari kelapa muda.

Di warung warung harga kelapa muda bisa tembus Rp 5.000 per gelas.

Anjloknya harga kelapa ini katanya terjadi masalah nasional. Di mana banyaknya pilihan bahan baku minyak seperti sawit membuat bahan baku kelapa kalah saing. Inilah katanya dampak dari mekan-

isme pasar yang berlaku.

Ketatnya persaingan ini jelas berdampak besar pasa pengiriman. Di mana selama ini pengiriman kelapa dari Lotim ini banyak ke Pulau Jawa. Namun belakangan pengiriman menjadi sepi. Kelapa seperti kurang peminat.

Pemda Lotim ini tidak bisa berbuat banyak karena masalhnya secara nasional.

Tidak saja di Lotim. Namun juga kabupaten lain seperti di Kabupaten Lombok Utara.

Menurutnya masalah harga ini selain mekanisme pasar juga tergantung kebijakan pemerintah pusat.

Diakui produksi kelapa di Lotim cukup besar. Seperti pengiriman dari Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji dalam sehari bisa tembus 20 ribu butir per hari dalam keadaan normal. Namun karena kondisi lesu membuat tidak banyak. Sementara pemerintah hanya bisa membantu pada aspek pengadaan

bibit. Pengadaan bibit kelapa diberikan kepada kelompok petani pekebun sebanyak 3.000 butir per kelompok.

Pihaknya mengharapkan bisnis kelapa ini kembali bisa normal, sehingga bisa menggairahkan para petani pekebun untuk memelihara kelapanya. Pasalnya, produksi kelapa Lotim ini disebut sangat baik. Sangat cocok untuk dijadikan bibibit. Kelapanya tebal dan bisa menghasilkan banyak minyak dan santan. (rus)

Diguyur Hujan, Warga Khawatir Proyek Revitalisasi TRS Kerangka Huntara Lapuk Kembali Dianggarkan

Tanjung (Suara NTB) Warga terdampak gempa sudah mempersiapkan diri membuat kerangka sesuai program kembali ke rumah yang digaungkan Pemda. Namun hingga musim hujan sudah mengguyur perkampungan warga, material pelengkap huntara belum mereka terima.

Warga Dusun Lekok Timur, misalnya. Hingga hari ini belum menerima seng dan triplek huntara. Hanya kerangka yang masih berdiri. “Saya dan orang tua sudah membangun kerangka sekitar 1 bulan lalu. Kami juga sudah 3 kali minta seng dan triplek, tapi sampai sekarang belum dapat,” aku salah satu warga.

Ia dan puluhan warga Dusun Lekok lainnya, sangat berharap material huntara berupa seng dan triplek segera terelisasi.

“Kami sudah ajukan permohonan sesuai ketentuan foto kopi KK, gambar kerangka, dan surat dari dusun dan desa. Melalui kadus sudah, kami datang bawa data langsung ke BPBD juga sudah. Jawaban dari sana, tunggu ditelepon,” sambung dia.

(Suara NTB/ari)

KERANGKA - Kerangka huntara milik warga dibangun cukup lama. Warga khawatir, huntara ini lapuk akibat hujan yang sudah mulai turun.

Pengungsian Dusun Lekok termasuk posko pengungsian yang masih bertahan. Warga belum bisa kembali, karena tidak seluruh warga menerima bangunan huntara bak dari MDMC, Bank Indonesia maupun donasi Muslimat NU. Warga Lekok sekaligus anggota DPRD KLU, M. Hilmi, mengakui masyarakatnya terkendala material huntara.

Kerangka huntara yang sudah dibangun warga belum memiliki atap dan dinding.

Sebelumnya diberitakan, BPBD dan Dinsos Lombok Utara masih mengupayakan distribusi logistik huntara. Mengingat saat ini logistik menipis, maka Pemda menunggu material bantuan dari provinsi yang saat ini masih berada di Surabaya. (ari)

Kuota KUR di BRI Selong Habis Selong (Suara NTB) Kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Cabang Selong Lombok Timur (Lotim) habis. Kuota pinjaman pro rakyat ini habis terhitung sejak tanggal 19 Okober 2018 lalu. Tiga bulan sebelum akhir tahun.

Menurut Kepala Cabang BRI melalui Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) BRI Cabang Selong H. Dandy Wardana kepada Suara NTB, Kamis (8/11), realisasi KUR selama kurun waktu 10 bulan ini melampaui target tahunan.

Di mana, target Kantor Cabang Selong adalah Rp 219 miliar. Namun BRI sudah bisa melampaui target hingga Rp

248 miliar. Tingginya permintaan dari warga Lotim yang membutuhkan modal untuk usaha membuat pihak BRI ini memgambil jatah dari kabupaten lain.

H Dandy menyebut pemgambilan jatah kabupaten lain ini di luar Provinsi NTB, yakni mengambil jatah wilayah Bali dan NTT yang belum digunakan. Dari angka pencairan rata-rata sebulan BRI dengan 13 kantor unit dan satu kantor cabang pembantu di Lotim ini mengeluarkan KUR hingga Rp27 miliar rata rata per bulan. Sebelum akhir tahun, tepatnya setiap bulan Oktober selalu habis.

Adapun jumlah debitur pen-

erima KUR selama tahun 2018 ini dicatat sebanyak 12.289 debitur se Lotim. Jumlah warga peminat KUR di BRI ini terbesar dari seluruh perbankan penyalur KUR yang beroperasi di Gumi Selaparang ini.

Untuk kuota tahun depan lagi, katanya masih menunggu perintah presiden dulu. Berapa jumlah kuota untuk BRI dan kapan waktu realisasinya masih sedang menunggu ketentuan lebih lanjut dari pemerintah.

Termasuk mengenai besaran suku bunga yang akan diberlakukan. H Dandy menyampaikan suku bunga umum sekarang masih berlaku, yakni efektif 0,9 persen sampai dengan 1,2 persen per bulan. (rus)

Selong (Suara NTB) Keberadaan Taman Rinjani Selong (TRS) yang berlokasi di jantung ibukota Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini menjadi perhatian Pemkab Lotim di bawah kepemimpinan H. M.Sukiman Azmy-H. Rumaksi. Pasalnya, proyek revitalisasi ini kembali dianggarkan melalui APBD induk 2018 sebesar Rp3.050 miliar dari APBD murni 2019.

Dikonfirmasi, Kamis, (8/ 11) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, Mulki, SSTP,MM, menjelaskan, untuk tahun depan akan dilakukan desain ulang sesuai dengan besaran anggaran yang akan diajukan, sehingga hasil yang didapatkan maksimal. Adanya anggaran yang dipagukan sementara itu di APBD induk 2019, diharapkan dan mengubah wajah TRS untuk lebih baik lagi.

Dalam melanjutkan proyek yang cukup lama terhenti ini, Mulki mengaku tidak ingin kecolongan lagi

seperti pengerjaan sebelumnya. Di mana penyebab dari terhentinya pengerjaan proyek ini dikarenakan adanya perbedaan persepsi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pihak penyedia. Perbedaan yang terjadi terutama masalah volume. Sementara untuk desain tetap mengacu ke sebelumnya. Adapun hasil pengerjaan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh kontraktor mencapai 21 persen.

“Jadi kita akan menggunakan desain yang kemarin namun kita sesuaikan dengan anggaran yang ada saat ini,”terang Mulki.

Diketahui sebelumnya, revitalisasi TRS anggaran yang digelontorkan dalam revitalisasi sekitar Rp 4,9 miliar, yang dihajatkan untuk pembangunan fasilitas pendukung di dalam taman berupa air mancur, tempat bermain serta beberapa fasilitas lainnya. Namun sayang, pengerjaan melebihi batas kontrak, sehingga dilakukan pemutusan kontrak dengan pihak rekanan. (yon)

(Suara NTB/yon)

TRS - Beginilah kondisi TRS pascaterhentinya proses pengerjaannya. Pemkab Lotim akan menganggarkan kembali proyek ini di APBD murni 2019.

SUARA NTB Jumat, 9 November 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Lokasi Pengungsian Tergenang Air Beratkan Cakades Petahana SEJUMLAH calon kepala desa (cakades) petahana di Lombok Barat terpental pada saat seleksi cakades, terutama pada calon kades yang lebih dari 5 orang. Kebanyakan mereka gugur karena kalah dari sisi scoring atau penilaian jenjang pendidikan pada saat seleksi. Cakades petahana ini kalah penilaian, karena kebanyakan jenjang pendidikan SMP, sehingga nilai yang diperoleh kalah dengan calon lain yang memiliki jenjang pendidikan SMA, S1 bahkan S2.

(Suara NTB/her) “Ini sudah ada calon inH. Ilham cumbent yang tersingkir (tergerus) karena kalah nilai dari sisi jenjang pendidikan,” tegas Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Lobar H. Ilham, Kamis (8/11).

Dijelaskan beberapa petahana berpotensi tidak bisa nyalon lagi, karena dalam perbup kalau peserta lebih dari lima orang akan dilakukan penilaian. Penilaian ini akan diberlakukan bagi calon nomor urut terakhir, yakni 5 dan 6. Dalam penilaian ini terdapat berapa item yang dilihat skornya, yakni pengalaman kerja dan pendidikan. Kalau pengalaman kerja diberikan nilai 1, kedua pendidikan nilainya sesuai jenjang pendidikan. Jenjang SMP skornya 1, SMA skornya 2, D1-D2 skornya 3, S1 nilainya 4, S2 skornya 5 dan S3 skornya 6. Dengan adanya penilaian ini bagi desa-desa yang calonnya lebih dari lima, maka akan dilakukan penilaian, sedangkan yang cukup lima dan kurang dari lima tidak dilakukan penilaian.

Di beberapa desa yang calon lebih dari 5 orang jelasnya yang cakades petahana memilliki ijazah SMP, sehingga berpotensi tergerus atau tereliminasi oleh pendaftar yang ijazahnya S1 dan S2. Calon petahana ini, jelasnya, berpotensi tereliminir, karena ijazah SMP sehingga kalah penilaian. Meskipun ditambah dengan penilaian pengalaman kerja, nilainya tetap kalah. Sebab kalaupun ditambah pengalaman kerja tetap penilaian nya kalah.

Aturan ini sendiri, jelasnya, sudah lama diberlakukan, hanya saja pada pilkades sebelumnya diberlakukan uang pendaftaran, sehingga sedikit yang mendaftar. Berbeda dengan sekarang biaya pendaftaran digratiskan sehingga pendaftar pun banyak.

“Ini sudah mulai ada persoalan dan dikeluhkan oleh calon incumbent. Sebab mereka beranggapan sudah ada pengalaman jadi kades, di satu sisi pendidikan begitu penting,’’ ujarnya.

Terkait berbagai potensi celah konflik pelaksanaan pilkades kali ini, terutama menyangkut mekanisme pengaduan. Pihak pemda sudah berupaya meminimalisir celah tersebut dengan menyempurnakan perbup dan juklak-juknis yang mengacu kekurangan pelaksanaan pilkades sebelumnya. Aturanaturan yang sebelumnya kurang disempurnakan, yang berlebihan dikurangi, sehingga diklaim perbup yang ada sekarang jauh lebih komplit dibanding sebelumnya.

Termasuk soal sengketa, pemda jelasnya sudah membuat alur penanganan sengketa. Pemda sudah membuat semacam SOP penanganan dan penyelesaian sengketa. Hal ini untuk mengantisipasi terjadi sengketa seperti Desa Ombe Baru. (her)

Antisipasi Jual Beli Benih Bantuan

Penyaluran Benih Bantuan Diperketat Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal lebih memperketat pemberian dan penyaluran bantuan benih kepada kelompok-kelompok tani di daerah ini. Baik itu saat seleksi kelompok tani penerima maupun pada saat penyaluran bantuan. Hal itu untuk mengantisipasi potensi terjadinya penyimpangan, terutama kemungkinan terjadi jual beli benih bantuan.

“Sekarang proses penyaluran benih bantuan kita perketat agar potensi terjadinya penyimpangan berupa jual beli benih bantuan bisa kita minimalisir,” ungkap Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP, saat rapat paripurna DPRD Loteng, Kamis (8/11).

Dalam melakukan pegawasan, ujarnya, pihaknya tidak hanya melibatkan pengawas internal pemerintah saja, tapi juga melibatkan aparat penegak hukum. Termasuk Tim Pengawas dan Pengawal Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Loteng, sehingga pengawasan bisa lebih optimal dan bantuan tepat sasaran.

“Tidak ada artinya bantuan benih dari pemerintah kalau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Karena pemberian bantuan tersebut memang dihajatkan bagi kemaslahatan para petani,” terangnya.

Menurutnya, langkah memperketat pengawasan dan penyaluran benih bantuan juga penting bagi pemerintah. Karena dengan begitu, target pembangunan di sektor pertanian utamanya bisa tercapai. “Kalau pembangunan sektor pertanian berhasil yang akan merasakan dampaknya bukan hanya pemerintah. Petani dan masyarakat secara umum juga akan bisa merasakan manfaatnya,” tegas mantan anggota DPRD NTB ini. (kir)

Warga Tak Bisa Tidur, Perabotan dan Beras Hanyut

Giri Menang (Suara NTB) Kondisi korban gempa yang tinggal di tenda-tenda darurat dan hunian sementara (huntara) di Lombok Barat (Lobar) begitu memprihatinkan. Pasalnya, ketika hujan melanda lokasi pengungsian mereka terendam banjir. Akibatnya mereka tak bisa tidur di tenda maupun huntara, mereka pun terpaksa berjaga-jaga di tengah genangan air. Perabotan, pakaian dan logistik berupa beras yang disimpan di tenda pun tak luput dari genangan. Bahkan beras milik korban gempa hanyut, sehingga tak bisa dikonsumsi lagi.

Pantauan koran ini di lokasi huntara Dusun Kekait Desa Kekait Kecamatan Gunungsari, sekitar 151 unit huntara yang dibangun di tanah lapang di daerah setempat hampir semua terkena dampak banjir. Banjir yang berasal dari kiriman air saluran yang berlokasi di atas lokasi terjadi sejak pertama hujan sepekan lalu. Bahkan sempat ketinggian banjir mencapai 1 meter ketika hujan deras.

Kondisi di lokasi huntara ini tergenang, berlumpur akibat terendam air. Warga pun tak bisa leluasa keluar masuk, bahkan warga yang tak tahan dengan kondisi ini terpaksa berada di luar huntara sembari menunggu waktu malam tiba. “Kami tidak bisa tidur sejak seminggu terakhir, karena air masuk ke dalam huntara, semua perabotan dan beras kami hanyut,” tutur Hj. Zakiah warga Dusun Kekait saat ditemui di lokasi pengungsian, Kamis (8/11).

Ia menuturkan, banjir pertama terjadi pada saat hujan Kamis pekan lalu. Air masuk ke huntara, sehingga wargapun tak tahu ke mana harus evakuasi diri.

Genangan air disebabkan selain intensitas hujan tinggi, juga akibat bangunan huntara tak dilengkapi saluran pembuangan.

Lebih parahnya lagi huntara ini tak memiliki pondasi. Huntara hanya dibangun di atas rabat yang langsung dilepas begitu saja di atas tanah lapang tersebut.

Kini warga pun dirundung rasa was-was ketika hujan, sebab setiap saat air masuk ke dalam hunian mereka.

Akibat kondisi ini, jelasnya, sudah banyak warga yang diserang penyakit gatal-gatal.

Belum lagi ditambah perabotan dan beras bekal mereka untuk dimasak beberapa hari ke depan ikut hanyut. Sementara mereka tak punya mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Untuk makan sehari-hari korban gempa yang kehabisan beras, sama-sama beli nasi untuk dimakan bersama, itupun dengan lauk seadanya. Korban gempa mengeluhkan ketidak jelasan bantuan stimulan perbaikan rumah dan jaminan hidup. Padahal sudah hampir 4 bulan mereka tinggal di pen-

(Suara NTB/her)

TERGENANG AIR - Korban gempa di Desa Kekait Gunungsari yang tinggal di huntara mengeluh tak bisa tidur akibat tergenang air. gungsian, sekedar kabar saja belum ada kejelasan. Diakui, sejauh ini belum semua nama korban gempa yang ada di daerah itu keluar namanya. Banyak di antara korban gempa yang tak masuk namanya, sehingga menambah kegundahan mereka.

Mereka mendesak agar ada titik terang soal bantuan tersebut, terutama jaminan hidup (jadup) yang dijanjikan oleh pemerintah sebesar Rp 10 ribu per hari. “Jadup belum ada

juga sedangkan kondisi begini kami ndak bisa kerja. Rumah tidak ada, punya huntara namun terpendam,” keluhnya.

Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, Hartono Ahmad tidak membantah masih ada beberapa warga di tenda pengungsian. Jumlahnya sekitar 3.115 Kepala Keluarga (KK) atau 9.345 jiwa tersebar di empat kecamatan terdampak gempa, yaitu Ke-

camatan Narmada, Lingsar, Batulayar dan Gunungsari.

Atas kondisi itu, BPBD sudah mengimbau kapada warga untuk sementara pindah kepada rumah sanak keluarga yang tidak terlalu berdampak gempa. Di samping pihaknya berupaya mencarikan bantuan huntara demi mengatasi musim penghujan tiba hingga menunggu selesainya pengerjaan pembangunan bantuan rumah dari pemerintah (her)

Sekolah Kebanjiran, Murid Kolaps, PT. Tripat Tak SDN Merang Baru Diliburkan Bisa Setor Dividen Praya (Suara NTB) Murid SDN Merang Baru Kelurahan Panjisari Kecamatan Praya Lombok Tengah (Loteng), Kamis (8/11) terpaksa harus diliburkan. Setelah sekolahnya diterjang banjir.

Pasca hujan lebat yang mengguyur wilayah Kota Praya dan sekitarnya. Akibatnya, sejumlah fasilitas milik sekolah pun rusak terkena banjir.

Kepala SDN Merang Baru, Zaenudin, kepada Suara NTB, mengaku air mulai naik pada Rabu (7/11) malam kemarin. Di mana sebelumnya, hujan lebat turun selama lebih dari dua jam. Mengetahui air sudah naik, penjaga sekolah berupaya menyelamatkan dokumen, buku serta berkas penting lainnya. Namun sayang, satu unit wirelles serta printer tak bisa terselamatkan. Akibat terkena air, fasilitas elektronik tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi. “Air naik dengan cepat. Sehingga tidak semua barang dan fasilitas milik sekolah yang bisa diselamatkan. Tapi untungnya, semua dokumen penting bisa diselamatkan,” akunya.

Ia mengatakan, ketinggian air

Warga Terpencil Gawah Pudak Tuntut Janji Pemda Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, Dusun Gawah Pudak, Desa Sekotong Barat Sekotong Lombok Barat (Lobar) menuntut janji pemerintah. Pasalnya, sejak dulu dusun tersebut tak memiliki akses jalan yang memadai karena hanya berupa jalan tanah. Warga pun berharap agar Pemkab Lobar segera memperbaiki jalan tersebut.

RUSAK - Warga Gawah Pudak, Sekotong Barat mengeluhkan kondisi jalan rusak. Mereka menuntut janji pemerintah memperbaiki akses jalan yang memadai.

SETIAP pesta demokrasi, dusun yang dihuni sekitar 300 wajib pilih itu selalu diberi janji. Entah itu oleh calon kepala daerah, calon legislatif hingga calon kades. “Setiap pemilihan selalu diberi janji, setelah jadi justru menghilang,” keluh Sudar, salah seorang tokoh masyarakat setempat.

Dia berharap pihak-pihak yang akan maju dalam setiap pemilihan tidak hanya menjadikan masyarakat Dusun Gawah Pudak sebagai komoditi politik. “Kalau boleh golput, kami akan memilih golput kalau terus-terusan kami dibiarkan seperti ini,” ancamnya.

Keluhan yang disampaikan masyarakat Gawah Pudak cukup beralasan. Memasuki musim penghujan seperti ini, warga setempat selalu dihantui rasa was-was akan datangnya banjir. “Kampung kami dekat dengan sungai. Selain itu juga jalan yang ada tidak memiliki saluran air. Alhasil air gunung yang turun selalu meluber ke jalan, bahkan tak jarang masuk ke pekarangan warga,” tambah Kasim, salah seorang warga lainnya.

Beberapa waktu lalu, kata Kasim, warga Dusun Gawah Pudak dipimpin tokoh masyarakat setempat telah melak-

(Suara NTB/her)

sanakan gotong royong untuk membuat saluran air. “Kita siasati dengan membuat saluran kecil, mudahan hujan yang turun tidak menyebabkan banjir,” pungkasnya kemudian.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PU-PR Lobar, I Made Arthadana mengaku tidak bisa berkomentar banyak terkait hal itu. Menurutnya, pihaknya perlu melihat jalan dimaksud. Terlebih jalan yang dimaksud merupakan jalan desa yang berdasarkan aturan bisa diperbaiki melalui anggaran dana desa (ADD).

“Kita lihat dulu, biar tidak salah salah memberi keterangan,” singkatnya mengakhiri. (her)

ke Daerah

(Suara NTB/kir)

BANJIR - Kondisi SDN Merang Baru tergenang banjir.

Akibatnya, aktivitas belajar mengajar lumpuh. pada Rabu malam mencapai hingga satu meter, sehingga membuat bangku di sekolah sempat terapung. Hingga Kamis pagi kemarin, air masih menggenang ruang kelas. Para murid yang tadinya sudah datangpun akhirnya terpaksa diminta belajar di rumahnya masing-masing.

“Ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk menggelar aktivitas belajar mengajar, murid terpaksa kita minta belajar di rumahnya,” sebutnya. Sementara beberapa murid yang memang rumahnya berada di sekitar sekolah, tetap di sekolah untuk membersihkan ruang kelasnya masing-masing.

Diakuinya, musibah banjir yang melanda SDN Merang Baru bukan yang pertama. Bahkan bisa dikatakannya, sejak jalur by pass Praya-Batujai dibangun beberapa tahun yang lalu, SDN Merang Baru hampir setiap tahun diterjang banjir. “Jadi banjir ini bukan sekarang saja. tahuntahun sebelumnya banjir juga pernah terjadi. Bisa dikatakan, sekolah kita memang langganan banjir,” keluh Zaenudin.

Sempitnya saluran drainase serta posisi sekolah yang berada di dataran yang lebih rendah dari badan jalan membuat banjir kerap kali terjadi. Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya sampah yang menyumbat saluran drainase, sehingga alur air menjadi tidak lancar.

“Ada dua solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. Saluran drainase diperlebar atau SDN Merang Baru yang direlokasi ke tempat lain,” ujarnya, seraya mengaku, dulu saat pembangunan jalur by pass Praya-Batujai berlangsung sempat ada wacana untuk merelokasi SDN Merang Baru. Namun hingga saat ini rencana tersebut belum juga terwujud.

Korban Meninggal Sebelumnya, pada Rabu sore sejumlah wilayah di Kota Praya sempat diterjang banjir. Salah satunya Kelurahan Leneng. Bahkan, sampai memakan korban jiwa salah seoang anak berna-

ma Rafiq Rafiq Amar bin Anarzomi (3), warga Lingkungan Juring Kelurahan Leneng. Korban meninggal setelah terjatuh di saluran drainase tidak jauh dari rumahnya Saat itu, wilayah sekitar tengah dilanda banjir. Korban bersama ibunya keluar untuk melihat kondisi sekitar. Namun tiba-tiba korban lepas dari genggaman ibunya ketika terjatuh di saluran drainase. Selang beberap waktu kemudian korban berhasil ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa.

“Jenazah korban sudah dimakamkan oleh keluarganya,” sebut Lurah Leneng, L. Moh. Isnaini, Kamis sore. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) BUMD milik Pemda Lombok Barat (Lobar), PT. Tripat kolaps, lantaran kondisi BUMD yang tak beres. Perusda yang seharusnya diharapkan memberikan pemasukan ke daerah, justru tak pernah mampu menyetor PAD. Atas kondisi ini, Pemda Lobar bakal mengambil langkah untuk merombak direksi di BUMD tersebut. Bahkan dewan mewacanakan agar Tripat dibubarkan dan membuka usaha air kemasan di Lobar.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Lobar Hj. Lale Prayatni mengatakan keberadaan BUMD memang dihajatkan untuk mencari uang, seperti halnya BUMN dan bukan menghabiskan uang daerah. Namun, diakui kondisi PT Tripat kondisinya belum normal, sehingga ia pun telah melaporkan kondisi ini ke bupati.

Atas perintah bupati, bakal diadakan rapat khusus dengan PT Tripat membahas persoalan di BUMD, namun masih mencari waktu yang pas agar bupati bisa hadir langsung.

Untuk mendorong BUMD agar lebih maksimal ke depan, Pemda akan memaksimalkan peranan dewan pengawas yang ada di BUMD. Sebab dewan pengawas ini adalah wakil dari

pemda yang ada di perusda untuk melakukan pengawasan.

Sejauh ini, PT. Tripat sudah ada temuan Inspektorat. “Memang saat ini kondisi Tripat dari sisi keuangan lagi kolaps, belum menyetor kan PAD,” ujarnya.

Pemda akan membantu perusda ini untuk bangkit, sebab jika dibiarkan maka tentu kondisi Tripat akan terus menerus seperti saat ini. Untuk itu, Pemda akan melakukan perombakan direksi dan pengawas. Diharapkan dengan direksi dan pengawas yang baru perusda ini lebih maksimal ke depan.

Terkait wacana pembubaran PT Tripat oleh dewan, Lale mengaku mengetahui hal tersebut sebab telah disampaikan saat rapat dengan dewan. Hanya saja perihal kebijakan tersebut ada di pimpinan dalam hal ini bupati. Kemungkinan, jelasnya, perlu diadakan rapat khusus dulu baru memutuskan apa langkah terhadap PT Tripat. Menyoal rencana membuka perusahaan air kemasan, diakui memang kondisi keuangan belum mampu. Diakui ada rencana PT Tripat membuka usaha air kemasan, sebab ada sumber air di taman Narmada bisa dimanfaatkan. “Itu rencananya mau dibuatkan air kemasan, tapi memang terkendala anggaran,” imbuhnya. (her)

SUARA NTB Jumat, 9 November 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Warga Labuhan Lalar Hadang Aktivitas Bongkar Batu Bara Taliwang (Suara NTB) Puluhan masyarakat terdiri dari Dusun Wara A, Wara B, Toro, dan Bangsal di Desa Labuhan Lalar, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menghadang kapal tongkang pengangkut batu bara untuk sandar di dermaga setempat.

Penghadangan terjadi karena belum adanya solusi atas polusi debu batu bara yang dikeluhkan masyarakat setempat.

Pantaun Suara NTB, aktivitas penolakan dan penghadangan ini dilakukan dengan cara memarkir kapal para nelayan di lokasi sandarnya kapal tongkang tersebut. Hal tersebut dilakukan, sebagai bentuk protes dari masyarakat terhadap lambannya pihak terkait menyelesaikan tuntutan dari masyarakat. Seperti memimimalisir debu yang berterbangan dari aktivitas bongkaran tersebut dan pemasangan jaring guna menekan tumpahan batu bara ke laut.

Insiden penghadangan ini berlangsung cukup lama dari pukul 06. 00 Wita hingga pukul 15. 00 Wita. Akibat dari kondisi tersebut, kapal tongkang yang seharusnya sandar di dermaga pukul 10. 00, kini dipaksa untuk bisa menurunkan jangkarnya hingga waktu yang tidak ditentukan. Bahkan pihak Pemerintah juga sudah berupaya untuk mencari solusi terhadap masalah itu.

Pjs Kepala Desa Labuhan Lalar Husni Tamrin kepada wartawan, Kamis (8/11) mengatakan, sebelum dilakukannya bongkar di dermaga, masyarakat telah meminta supaya fasilitas yang ada di der-

maga bisa dilengkapi. Tetapi fakta yang terjadi dilapangan tidak ada yang dilengkapi sesuai dengan permintaan masyarakat. Salah satunya upaya agar debu sisa pembongkaran tidak lagi bertebaran serta sisa batu bara yang jatuh ke laut. Akibat kondisi tersebut, masyarakat meminta ada sarana yang disebutkan bisa dilengkapi. Jika tidak ada solusi yang baik, maka masyarakat meminta supaya bongkar batu bara bisa dihentikan sementara waktu untuk melengkapi sarana yang masih kurang.

“Sebenarnya dari adanya rencana dari Pemkab untuk menggunakan dermaga sebagai lokasi bongkar batu bara kita sudah ingatkan untuk bisa dilengkapi sarana yang ada.

Tapi faktanya masih nihil akibatnya masyarakat dengan cara spontan langsung menghadang kapal ini untuk bisa sandar di dermaga tersebut,” ungkapnya.

Dikatakannya, memang dampak dari debu batu bara dengan beraktivitasnya dermaga ini sudah terlihat. Bahkan di beberapa rumah warga, debu tampak menghitam terutama di dusun wara A, wara B dan Toro.

Terkait masalah ini, pihaknya sudah meminta perusahaan untuk bisa melengkapi sarana sesuai keinginan masyarakat.

Jika masalah ini tidak direspon, maka masyarakat tetap akan memblokade sandarnya kapal itu ke dermaga. Bahkan upaya melakukan mediasi dengan masyarakat supaya kapal tersebut bisa sandar di dermaga berlangsung alot dan buntu (tidak ada keputusan).

Untuk itu, pihaknya tetap meminta supaya pihak perusahaan ini bisa memperhatikan masyarakat yang terdampak langsung. Jika tidak maka dampaknya akan sangat tidak baik lagi terhadap pemanfaatan dermaga yang sudah lama mangkrak tersebut. “Kami sudah coba melakukan mediasi supaya masyarakat membolehkan kapal untuk sandar di dermaga. Tetapi faktanya masih nihil, sehingga pembongkaran di tahap kedua tidak bisa dilakukan saat ini,” tukasnya.

Menanggapi masalah itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) KSB, Ir. H. Muslimin HMY, M. Si, mengatakan, khusus untuk masalah debu sampai dengan saat ini, masih belum ada solusi yang dianggap

(Suara NTB/ils)

PROTES - Nampak puluhan kapal nelayan yang sandar di depan dermaga Labuhan Lalar, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai bentuk protes atas polusi debu batu bara. baik. Bahkan hasil komunikasi dengan kontraktor pelaksana pembongkaran, masih juga belum ada solusi.

Kalaupun harus disiram supaya tidak tidak lagi bertebaran tidak akan bisa maksimal.

Dampak buruknya jika disiram

secara berlebihan akan mengurangi kualitas dari batu bara dan tentu sangat tidak baik bagi penggunaan nantinya.

Untuk itu, pihak terkait tetap akan berupaya maksimal untuk mencari solusi terbaik. Jangan sampai gara-gara debu, PLTU

di Desa Kertasari tidak bisa berfungsi secara maksimal nantinya. Jika hal itu terjadi, maka dampaknya akan sangat tidak baik bagi daerah.

“Memang untuk masalah debu masih belum ada solusi yang baik. Tetapi yang jelas kita

tetap akan mencoba mencari jalan keluar yang baik,” tukasnya. Sementara untuk jaring agar batu bara tidak lagi jatuh ke laut sudah disiapkan. Bahkan terpal untuk menutup truk yang membawa juga sudah disiapkan. (ils)

”Smart City” Narkoba Meresahkan, Bupati Inspektorat Turunkan Segera Diterapkan Serukan Pemuda Waspada Tim Riksus Telusuri DD Pelat di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa telah melaksanakan Bimbingan Teknis Tahap IV Gerakan Menuju 100 Smart City di Kabupaten Sumbawa. Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Pemkab Sumbawa dengan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika KEMKOMINFO. Bimtek tahap terakhir ini akan dirangkaikan penandatanganan komitmen bersama penerapan smart city di Kabupaten Sumbawa.

Bupati Sumbawa melalui Sekda, Drs. H. Rasyidi, menyatakan, Pemkab Sumbawa bersama Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO) sebelumnya telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) program Gerakan Menuju 100 smart city, pada 8 Mei lalu. Sumbawa merupakan salah satu dari 50 Kabupaten/Kota yang terpilih melalui proses seleksi assessment tahun 2018, sebagai daerah yang akan memiliki master plan pembangunan smart city.

Sasaran kegiatan bimtek ini adalah untuk tersusunnya dokumen panduan penyusunan master plan smart city yang komprehensif dan aplikatif. Selain itu, dapat tersusun dokumen master plan implementasi smart city jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10 tahun) di Kabupaten Sumbawa.

Dilanjutkannya, terdapat beberapa komponen yang diprioritaskan dalam implementasi smart city, yaitu smart living, smart people, smart mobility, smart government, smart economy, dan smart environment. Dari beberapa komponen tersebut, tujuan diterapkannya smart city, yaitu untuk mendorong penggunaan teknologi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan terpercaya, untuk meningkatkan layanan publik dan memberikan perhatian pada pemberdayaan masyarakat, untuk berinovasi sebagai aktor utama pembangunan, serta membangun pola pikir, sikap dan karakter masyarakat yang lebih baik.

Bupati berharap dengan adanya implementasi smart city di Kabupaten Sumbawa, dapat meningkatkan pelayanan terbaik pemerintah kepada masyarakat berupa kecepatan, keterbukaan, kenyamanan dan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. (arn)

Jaksa Tunggu Uji Lab Material Talud Patedong Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) meminta bantuan kepada ahli untuk melakukan uji lab terkait material yang digunakan dalam proyek talud pengaman pantai Patedong. Informasinya hasil uji lab sudah keluar, namun hingga kini hasilnya belum diterima pihak kejaksaan.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, SH mengakui belum menerima pengiriman hasil uji lab tersebut. Dimana material ini sudah dilakukan uji lab di UPT Peralatan dan Laboratorium kontruksi Dinas PUPR Sumbawa sejak dua minggu yang lalu. “Tanggal 25 Oktober kita meminta dilakukan uji lab,” jelasnya.

Diakuinya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala UPT setempat. Menurut Kepala UPT hasilnya sudah keluar pada tanggal 29 Oktober lalu. Bahkan hasilnya sudah diserahkan ke Kepala Dinas PUPR Sumbawa untuk ditandatangani. Tetapi sampai saat ini hasilnya belum dikirimkan ke jaksa.

Pihaknya kemudian bersurat ke Dinas PUPR Sumbawa untuk meminta hasil uji lab pada 6 November lalu. Mengingat pihak BPKP juga sudah meminta hasil uji lab tersebut.

Dalam hal ini hasil uji lab sebagai salah satu indikator untuk mengetahui ada tidaknya kerugian negara. Rencananya, akhir bulan ini tim jaksa dan BPKP juga akan turun melakukan pengecekan ke lokasi proyek.

Seperti diberitakan, proyek pembangunan talud pengaman pantai Dusun Patedong, Desa Sebotok, Pulau Moyo diduga terjadi penyimpangan. Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp186 juta tersebut dianggarkan melalui APBD tahun 2017. Pengerjaannya diduga tidak sesuai spesifikasi, karena batu yang digunakan diduga tidak menggunakan batu kali tetapi batu karang. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa melalui melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd mengajak generasi muda meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda yang cukup mengkhawatirkan.

Saat ini, Sumbawa telah berstatus darurat narkoba, karena telah terjadi beberapa kasus penyalahgunaan narkoba. Beberapa pelaku baik pengedar maupun penggunanya telah tertangkap. Sehingga upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum saja tetapi seluruh elemen masyarakat.

Hal itu dikatakan Bupati saat membuka Temu Wicara

Organisasi Pemuda Kabupaten Sumbawa Tahun 2018, Kamis (8/11) di Gedung Padepokan Beladiri Kompleks GOR Mampis Rungan Sumbawa. Sarana untuk meningkatkan peran pemuda dalam mendukung pembangunan dan pemerintahan daerah agar berjalan dengan lebih baik di Tana Samawa.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan bahaya propaganda gaya hidup LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) di kalangan anak muda yang harus diwaspadai bersama.

Makanya Bupati mengajak segenap organisasi-organisasi pemuda untuk mengembangkan watak dan kepribadian yang utuh, dan meningkatkan potensi kepemimpinan yang baik. Serta menumbuhkan sikap kritis melalui dialog dan interaksi antar individu secara demokratis, terbuka, dan ber-

etika untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Organisasi-organisasi pemuda di Kabupaten Sumbawa harus mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia-nya secara sistematis dan berkesinambungan, agar intelektualitasnya sebagai organisasi kepemudaan tetap terjaga.

Sementara itu, Kabid Pemuda Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sumbawa Fithriati, SP.,MT melaporkan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah selain untuk merevitalisasi organisasi kepemudaan, dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda, juga sebagai pernyataan sikap dan ikrar pemuda Sumbawa. Adapun jumlah peserta sebanyak 200 orang yang berasal dari Organisasi kepemudaan. (arn)

(Suara NTB/arn)

TEMU WICARA - Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa, H. M. Ikhsan didampingi pejabat lainnya saat temu wicara organisasi Pemuda di Gedung Padepokan Beladiri Kompleks GOR Mampis Rungan Sumbawa, Kamis (8/11).

Hanya Tujuh Pelamar Berhasil Isi Formasi Guru Taliwang (Suara NTB) Harapan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dapat merekrut guru sebanyak formasi yang dibuka pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini pupus sudah. Betapa tidak, dari 148 formasi yang disiapkan hanya tujuh pelamar yang dinyatakan lulus tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Berdasarkan data tim seleksi CPNS KSB, tujuh pelamar guru yang berhasil memenuhi standar nilai kelulusan itu. Di antaranya guru kelas 1 orang, guru matematika 1 orang dan 5 orang guru taman kanak kanak (TK). “Itu saja yang terisi dari semua pelamar yang telah mengikuti seleksi,” terang juru bicara Timsel CPNS KSB, Mars Anugerahinsyah, S.Hut kepada Suara NTB, Kamis (8/11).

Ia menjelaskan dari tiga formasi guru tersebut hanya guru matematika yang terpenuhi.

Sementara untuk guru kelas berdasarkan kuota yang dibuka sebanyak 47 orang dan guru TK 27 orang. “Jadi untuk guru kelas kita kurang 46 sedangkan guru TK kita lowong 22 formasi tidak terisi,” paparnya.

Pada penerimaan CPNS tahun ini, Pemda KSB membuka 8 jenis tenaga formasi guru. Selain tiga formasi tadi, ada guru agama Hindu 3 formasi, guru agama Islam 23 formasi, guru Bimbingan Konseling (BK) 10 formasi, guru Bahasa Indonesia 2 formasi dan guru pendidi-

kan jasmani (Penjas) sebanyak 27 formasi.

Mars mengatakan, sudah tertutup harapan untuk memenuhi kuota penerimaan CPNS tahun ini. Terlebih formasi guru paling banyak yang dibuka Pemda KSB sebanyak 148 formasi dari 226 total jatah KSB. “Itu lebih dari 50 persen jatah kita tahun ini,” sebutnya.

Sebagai formasi terbanyak yang dibuka, jumlah pelamar formasi guru di CPNS KSB kali ini cukup banyak. Tercatat 1.375 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat (MS).

Dengan jumlah pelamar sebanyak itu, Pansel sebelumnya sangat berharap semua formasi terisi terlebih setiap jenis formasi pelamarnya melebihi kuota yang dibutuhkan.

“Kita memang berharap semua terisi setiap formasi karena pelamarnya banyak sekali.

Tapi akhirnya kita harus lihat kenyataan di lapangan, dari 148 yang kita buka hanya tujuh terisi,” ujarnya Mars.

Sementara itu, saat ini kegiatan tes sudah memasuki pelamar untuk tenaga kesehatan.

Mars mengaku, untuk formasi tenaga kesehatan ini Pansel juga berharap akan banyak peserta yang bisa memenuhi standar nilai kelulusan SKD. “Kalau untuk tenaga kesehatan ini kita lihat lebih bagus ya. Karena sementara ini sudah banyak yang melampaui passing grade. Mudah-mudahan kuota kita bisa maksimal,” harapnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Penggunaan dana desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa diduga terjadi penyimpangan. Dugaan tersebut pengaduannya sudah diterima pihak Inspektorat Kabupaten Sumbawa. Bahkan Inspektorat sudah menurunkan tim guna melakukan pemeriksaan khusus (riksus).

Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri yang dikonfirmasi, Kamis (8/11) membenarkan telah menerima pengaduan dugaan penyimpangan dana desa setempat.

Yakni penggunaan dana desa di tahun 2017/2018. Saat ini pi-

haknya tengah melakukan pemeriksaan khusus (riksus). “Kita sudah turunkan tim untuk melakukan riksus,” ujarnya.

Dijelaskannya, saat ini riksus sedang berlangsung. Dimana tim mulai diturunkan sejak Senin lalu guna mengecek kebenaran dugaan yang disampaikan. “Sudah turun hari Senin kemarin tim. Waktunya selama belasan hari,” terangnya.

Selain Desa Pelat, lanjutnya, pihaknya juga menerima pengaduan dugaan penggunaan keuangan desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara. Namun untuk Desa Sebewe sedang dalam penanganan pihak kepolisian. (ind)

DPK KSB Sepakati UMK Rp2,1 Juta Taliwang (Suara NTB) Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Sumbawa Barat kembali membuat kesepakatan baru terkait kenaikan Upah Mimimum Kabupaten (UMK) 2019 mendatang. Jika sebelumnya sempat diusulkan bertambah sebesar Rp50 ribu, kini difinalkan naik sebesar Rp100 ribu.

Kesepakatan baru DPK KSB itu diperoleh setelah menggelar rapat terakhir, Kamis (8/11) kemarin. Para pengusaha dan serikat pekerja menyatakan sepakat untuk nilai UMK tahun 2019 sebesar Rp2,1 juta atau mengalami kenaikan senilai Rp100 ribu dari tahun ini. “Kita sudah finalkan tambahan Rp100 ribu,” terang ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) KSB, Benny Tanaya kepada wartawan usai mengikuti rapat.

Kesepakatan tambahan Rp100 ribu untuk standar upah karyawan swasta KSB pada tahun depan itu setelah melihat nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB yang baru-baru ini disetujui sebesar Rp2.012.560.

Nilai itu menurut Benny, merupakan jalan tengah yang bisa mengakomodir baik dari sisi kepentingan para pihak (pengusaha dan pekerja) serta di sisi lain surat edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang mengamanatkan kenaikan UMP/UMK tahun 2019 sebesar 8,03 persen.

“Jadi intinya tetap ada trend kenaikan untuk upah minimum kita tahun depan. Memang tidak sepenuhnya mengikuti arahan

menteri (tenaga kerja), tapi itu sudah cukup memenuhi rasa keadilan dari sisi pekerja dan pengusaha,” sebut Benny.

Ia kembali menyampaikan, meski tahun depan UMK KSB tidak mengalami kenaikan.

Tetapi nilai upah minimum sebesar Rp2 juta di tahun 2017 ini masih sangat relevan diterapkan. Sebab nilai itu sudah melampaui standar nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi acuan perhitungan UMK. “Untuk UMK tahun ini sebenarnya masih di atas KHL kalau pun diterapkan tahun 2019. Tapi karena ada kenaikan di provinsi jadi kita juga perlu mengikutinya,” urainya.

Dari sisi pengusaha, kenaikan sebesar Rp100 ribu itu juga tidak dirasa berat. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) KSB, Iwan Panjidinata, SE mengatakan, kenaikan itu tidak memberatkan kalangan pengusaha karenanya pengusaha akhirnya menyepakati bersama serikat dan pemerintah setempat. “Tentu kita tidak akan setuju ya kalau itu memberatkan,” cetusnya.

Dengan disepakatinya kenaikan UMP tersebut, ia menyatakan, para pengusaha yang beroperasi di KSB pastinya akan mematuhinya. Sebab pemberian upah kepada pekerja sesuai UMK menjadi sebuah kewajiban perusahaan. “Kami siap menerapkannya. Dan harapan kami para karyawan juga tetap semangat bekerja dengan besaran upah baru itu,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

USAI PENETAPAN - Para anggota DPK KSB foto bersama usai mencapai kesepakatan menyangkut penetapan UMK tahun 2019.

SUARA NTB Jumat, 9 November 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pekan Ini, Bak Penangkap Air Baku PDAM Dibangun di Kamudi Dompu (Suara NTB) Bak penangkap air di daerah aliran sungai (DAS) Kamudi menggantikan bendungan yang jebol untuk memenuhi kebutuhan air baku PDAM dan irigasi warga akan dibangun akhir pekan ini. Rencana pembangunan ini justru belum diketahui Kepala BPBD Dompu selaku penanggungjawab pengguna dana tanggap darurat.

Direktur PDAM Dompu, Agus Supendi, SE kepada Suara NTB, Kamis (8/11) mengaku, telah berkoordinasi dengan BPBD selaku penanggungjawab penggunaan anggaran dana tanggap darurat dan Dinas PUPR selaku per-

encanaan terhadap rencana pembangunan bak penangkap air di DAS Kamudi.

Desain dan penyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan bak penangkap air yang ditunggu selama ini sudah siap. Sehingga pembangunan

Pemkab Bima Butuh Rp300 Miliar Bangun Masjid Agung Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima akan membangun Masjid Agung di depan kantor Bupati Bima di Godo Kecamatan Woha pada tahun 2019 mendatang. Rencananya, pembiayaan pembangunannya menggunakan sistem tahun jamak.

Menurut Kasi Pembangunan Gedung dan Bangunan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Bima, M. Syaeful Bahri, sistem tahun jamak dalam sebuah proyek infrastruktur cara yang lebih efektif karena tidak membuang waktu untuk proses tender.

“Tahun jamak ini dianggarkan tidak dalam satu tahun anggaran. Jadi pembangunan langsung dikerjakan sekaligus oleh perusahaan pemenang tender,” katanya, Kamis (8/11).

Dikatakannya proses pembangunan masjid tersebut baru dalam tahap perencanaan. Sistem tahun jamak yang diberlakukan tersebut juga belum mendapat persetujuan dari DPRD. “Harus disetujui DPRD. Apakah bisa disepakati atau tidak, nanti bisa dilihat,” katanya.

Syaeful mengaku, sejauh ini progres persiapan pembangunan masjid Agung berjalan baik. bahkan sayembara mendesain masjid dan dikuti puluhan peserta sudah selesai, sekarang tinggal menunggu proses pembahasan AMDAL. “Sekarang yang sedang difokuskan pembahasan AMDAL,” tuturnya.

Ia menambahkan berdasarkan desain perencanaan besaran anggaran untuk pembangunan masjid membutuhkan dana sekitar Rp300 miliar. Dana Rp300 miliar itu sudah termasuk pembangunan semua komplek dan taman masjid.

“Tapi besaran dana ini barus sebatas rencana. Jika hanya bangunan gedung masjid kemungkinan sekitar Rp70 miliar. Tapi beda jika harus bangun dengan komplek dan taman masjid,” pungkasnya. (uki)

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kota Bima (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12345678901234567890123456789012 (BPBD) Kota Bima, Ir. H. Syarafuddin, MM mengatakan 12345678901234567890123456789012 sampai saat ini masih ada tersisa 101 unit rumah insitu 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 yang belum bisa cair dananya karena data belum valid.

12345678901234567890123456789012 Demikian disampaikan Syarafuddin dalam kegiatan 12345678901234567890123456789012 silaturahim dan sosialisasi dengan masyarakat peneri12345678901234567890123456789012 ma manfaat bersama Walikota Bima, H. Muhammad 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Lutfi SE, di kantor Walikota Bima, Kamis (8/11).

12345678901234567890123456789012 Menurut dia, tidak validnya data tersebut karena ada 12345678901234567890123456789012 beberapa faktor dan kendala. Misalnya ada penerima 12345678901234567890123456789012 yang didata dua kali. Kemudian, kurang jelasnya riwayat 12345678901234567890123456789012 lahan dan rumah penerima manfaat. “Tapi hal ini masih 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 akan terus kami tuntaskan secepatnya,” katanya.

12345678901234567890123456789012 Menurutnya, program perbaikan rumah warga yang 12345678901234567890123456789012 terdampak banjir bandang Kota Bima 2016 lalu akan 12345678901234567890123456789012 segera dilakukan dalam waktu dekat. Tercatat ada 1.200 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 unit rumah baru dan 810 perbaikan rumah insitu. “Khusus 12345678901234567890123456789012 hari ini program yang disosialisasikan perbaikan rumah 12345678901234567890123456789012 insitu,” katanya.

12345678901234567890123456789012 Syarafuddin menyebutkan data awal sasaran perbai12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan rumah insitu adalah sebanyak 810 rumah. Dengan 12345678901234567890123456789012 rinciannya terbagi sebanyak 379 unit rumah kategori ru12345678901234567890123456789012 sak berat dan sebanyak 431 unit kategori rusak sedang.

12345678901234567890123456789012 Hanya saja lanjutnya berdasarkan hasil validasi data 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 di lapangan hanya sebanyak 497 unit yang dinyatakan 12345678901234567890123456789012 valid. Yang terbagi 292 unit rumah rusak berat dan 205 12345678901234567890123456789012 unit rumah rusak. Tapi, setelah dilakukan klaim baru 12345678901234567890123456789012 untuk perbaikan data jumlahnya sebanyak 212 unit ru12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mah. Dengan rinciannya sebanyak 43 unit rusak berat 12345678901234567890123456789012 dan 169 unit rusak sedang,” katanya.

12345678901234567890123456789012 Sementara Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE 12345678901234567890123456789012 mengatakan pertemuan sekaligus silahturahmi terse12345678901234567890123456789012 but sebagai tahapan persiapan sebelum pelaksanaan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pembangunan atau perbaikan rumah di lapangan. “Per12345678901234567890123456789012 temuan hari ini lebih kepada silaturahim dan penyam12345678901234567890123456789012 paian informasi kepada masyarakat penerima man12345678901234567890123456789012 faat.” Katanya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Lutfi berharap masyarakat yang menerima man12345678901234567890123456789012 faat agar dapat memanfaatkan kesempatan tersebut 12345678901234567890123456789012 untuk menanyakan hal-hal yang masih belum jelas agar 12345678901234567890123456789012 dalam pelaksanaan program kedepannya tidak berpo12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tensi menjadi masalah.

12345678901234567890123456789012 “Dalam pertemuan ini juga kiranya dapat dibahas 12345678901234567890123456789012 tentang kendala yang dihadapi hingga saat ini, salah 12345678901234567890123456789012 satunya penuntasan data rumah yang belum valid,” 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pungkasnya. (uki) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 USAI SOSIALISASI - Walikota Bima Muhammad Lutfi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 foto bersama penerima manfaat perbaikan rumah 12345678901234567890123456789012 banjir bandang usai acara silaturahim dan 12345678901234567890123456789012 sosialisasi, di kantor Walikota Bima, Kamis (8/11).

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Data Belum Valid, Dana Perbaikan 101 Unit Rumah Insitu Belum Cair

(Suara NTB/Uki)

bak penangkap air tersebut akan dilakukan akhir pekan ini.

“Rencananya, Minggu (11/11) ini sudah mulai dikerjakan bak penangkap airnya,” kata Agus.

Namun, Agus mengaku, pihaknya hanya sebagai penerima manfaat terhadap pemban-

gunan bak penangkap air tersebut. Pendanaan serta pelaksana pembangunan menjadi kewenangan BPBD serta Dinas PUPR. “Kita hanya penerima manfaat. Soal anggaran dan pelaksana (proyek), itu menjadi ranah BPBD,” ungkapnya.

Ia pun memastikan, pembangunan bak penangkap air di DAS Kamudi tidak sampai mengganggu pengambilan air baku untuk IPA Selaparang. Karena bak tersebut akan dibangun di DAS Kamudi, kemungkinan akan dibuat jalur baru untuk sun-

gainya. “Untuk proses pengeringan (pengecoran bak karena sudah memasuki musim hujan), mungkin pihak pelaksana memiliki teknis sendiri,” katanya.

Kepala BPBD Kabupaten Dompu, Drs. Imran yang dihubungi terpisah, mengaku belum mendapat kabar soal rencana pembangunan bak penangkap air baku untuk PDAM dan irigasi warga pengganti bendungan Kamudi. “Nanti saya coba tanyakan dulu (ke Dinas PUPR),” ungkapnya.

Namun Imran menegaskan,

Bupati sudah memerintahkan untuk pengerjaan bak penangkap tersebut untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di Kecamatan Woja pasca jebolnya bendungan Kamudi akhir 2017 lalu.

Pembangunan bak tersebut menggunakan dana tanggap darurat dan tinggal menunggu desain serta RAB kegiatan.

Kasi Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Dompu, Wan Muhtajun, ST yang dihubungi terpisah membenarkan bahwa desain dan RAB untuk pemban-

gunan bak penangkap air untuk kebutuhan air baku PDAM serta air irigasi warga Kamudi sudah diterima pihaknya. Desain dan RAB tersebut akan disampaikan dulu ke Kepala Dinas PUPR untuk mereviu, baru disampaikan ke pimpinan. Rencana anggaran untuk pembangunan bak penangkap air ini sekitar Rp430 juta.

“Kalau masalah anggaran tidak ada masalah, sudah dikomunikasikan sejak lama. Tinggal desain dan RAB aja,” katanya. (ula)

Awal Musim Hujan, Harga Cabai Naik Dompu (Suara NTB) – Memasuki musim hujan tahun ini harga salah satu kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Harga cabai rawit dari Rp20 ribu/Kg naik menjadi Rp30 Ribu/Kg. Cabai keriting melonjak hingga Rp50 ribu/ Kg dari Rp30 ribu/Kg. Lonjakan harga yang sudah terjadi sepekan terkahir itu disinyalir pengaruh musim hujan.

Salah seorang pedagang di Pasar Induk Dompu, Rukmini kepada Suara NTB menjelaskan, naiknya harga salah satu kebutuhan pokok di awal musim hujan sudah menjadi hal biasa, sebab disadari petani tidak mendapat hasil panen yang maksimal dengan kondisi cuaca tersebut. “Makanya harga mereka naikan sekarang,” kata dia ditemui, Kamis (8/11).

Di akhir-akhir musim kemarau kemarin, lanjut dia, untuk cabai rawit diambil dari pengepul masih dengan harga Rp17 ribu/Kg untuk kemudian dijual Rp25 ribu, saat ini sudah Rp22 ribu/Kg makanya harus dijual Rp30 ribu/Kg. Sementara cabai keriting dari modal Rp35 ribu/Kg kini naik Rp35Rp40 ribu/Kg. Dengan bertambahnya modal pembelian tersebut membuatnya terpaksa

menaikan harga penjualan agar tidak mengalami kerugian.

Disinggung harga kebutuhan pokok lain, Rukmini mengaku, rata-rata berbading terbalik dengan harga cabai, bawang merah misalnya dari Rp20 ribu/Kg kini turun menjadi Rp15 ribu/Kg, tomat sudah Rp5 ribu/Kg dari Rp10/ Kg. “Kalau bawang putih masih tetap stabil dia Rp30 ribu/Kg dari sebelum-sebelumnya,” ujar dia.

Belum diketahui pasti sampai kapan lonjakan harga salah satu kebutuhan pokok ini terjadi, namun diperkirakan sepanjang musim hujan ini cabai akan terus mengalami kenaikan. Pedagang lain, Amanah selain mengakui adanya lonjakan harga cabai juga mengeluhkan sepinya pembeli beberapa hari terakhir. Bahkan tak sedikit dari pelanggan batal membeli bumbu dapur tersebut setelah mengetahui harganya yang tinggi. “Banyak yang ndak jadi beli juga karena tinggi ini, makanya kita ambilnya pun sedikit dari pengepul biar tidak banyak yang rusak kalau tidak laku. Apalagi ini musim hujan sulit kita mau keringkan,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

PENJUAL BUMBU – Rukmini, salah seorang penjual bumbu dapur di Pasar Induk Dompu saat melayani pembeli, Kamis (8/11).

Dianggap Tak Bernilai, Puluhan Pemda Dompu Terhindar dari Daftar Hitam Kemenkes Arsip SKPD Dimusnahkan Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, melakukan pemusnahan terhadap puluhan arsip di masing-masing yang dianggap tidak lagi bernilai. Pemusnahan ini dilakukan sebagai salah satu upaya membenahi sistem pengarsipan daerah yang masih belum maksimal dilakukan oleh masing -masing SKPD. Kepala Dinas Perpustakan dan Arsip Daerah (Arpusda) Hirawansyah Hatta, SH., MH, kepada Suara NTB, Kamis (8/ 11) tidak menampik masih lemahnya penataan dan penyimpanan arsip yang dimiliki masing-masing SKPD. Bahkan saat ini sudah memprihatinkan dimana dokumen negara yang tersimpan saat ini berada didalam karungkarung dan sangat susah untuk mencari kembali ketika terjadi masalah. Kurang baiknya pengelolaan arsip ini juga berdampak kepada kondisi ruang kerja. Dimana di suduk ruang kerja terlihat penumpukan arsip. Dengan adanya pemusnahan ini, diharapkan tata kelola arsip akan jauh lebih baik dan lebih maksimal. Dinas terkait juga tetap akan mendampingi para SKPD untuk memilah arsiparsip yang dianggap penting.

“Harus kami akui bahwa kondisi kearsipan yang ada saat ini masih belum maksimal.

Untuk itu, kita harus berbenah dengan cara memusnahkan arsip yang tidak bernilai ,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST meminta agar para kepala dinas untuk memberikan atensi serius ter-

(Suara NTB/ils)

PEMUSNAHAN - Proses pemusnahan arsip SKPD yang sudah dianggap tidak bernilai. Pemusnahan ini merupakan upaya membenahi sistem pengarsipan daerah yang belum maksimal. hadap pengolaan arsip yang ada. Hal ini ditensikan, pasalnya kondisi arsip yang ada saat ini sangat tidak terurus dan berantakan bahkan terkesan dibuang begitu saja.

Kondisi ini tentu sangat disayangkan, karena bisa menjadi masalah besar jika tidak diperhatikan. Meskipun Arsip ini sangat sangat sepele, tetapi jika tidak segera disikapi akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Terutama arsip terkait masalah pembebasan lahan dan pengadaan tanah harus tetap dimiliki dan disimpan dengan baik. Sehingga ketika adanya gugatan dari pemilik lahan kita memiliki bukti yang kuat. “ Memang masalah arsip sangat sepele, tetapi jika tidak segera disikapi akan menimbulkan masalah baru nantinya dan masalah yang besar,” sebutnya.

Ditambahkannya, dengan pemusnahan arsip yang tidak

bernilai saat ini wabup meminta supaya penataan arsip akan jauh lebih baik. Bahkan pihaknya juga tetap akan meminta supaya pimpinan SKPD mulai melakukan penataan arsip dengan baik. Karena jika tetap saja dibiarkan terbengkalai, akan sangat tidak baik terkait fungsi dari arsip yang ada saat ini. Bahkan posisi KSB saat ini berada di zona merah serta belum taat arsip. Kendati demikian, wabup tetap meminta agar pimpinan SKPD bisa segera memperbaiki tatanan arsip yang mereka miliki. Bahkan di tahun 2019 mendatang, pihaknya berharap supaya tidak ada lagi arsip yang masih terbengkalai. “Mulai tahun 2019 sudah tidak ada lagi arsip yang terbengkalai, makanya mulai saat ini saya minta para pimpinan SKPD sudah menyiapkan langkah untuk memperbaiki masalah arsip ini,” tandasnya. (ils)

Dompu (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Pratama yang dibangun melalui DAK tugas pembantuan tahun 2016 mulai diresmikan di Dompu, akhir 2018. Pelantikan pejabat untuk RS Pratama menjadi awal mulainya operasional. Dioperasionalkannya RS Pratama membuat daerah ini terhindar dari catatan hitam di Kementerian Kesehatan untuk pembangunan di bidang kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj Iris Juwita, SKM, MMKes melalui kepala bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK), Abubakar Husain, AMG kepada Suara NTB, Kamis (8/11) kemarin mengungkapkan, dengan dilantiknya 4 orang pejabat untuk RS Pratama oleh Bupati langsung diikuti dengan pengisian 8 orang ASN sebagai staf dan dilakukan rapat penyiapan pengoperasionalan. “Senin (12/ 11) ini kita mulai buka perekrutan secara terbuka sebagai tenaga kontrak untuk petu- g a s di rumah sakit pratama,” katanya.

Diisinya pejabat untuk RS Pratama, dikatakan Abubakar, layanan di rumah

sakit tipe D ini sudah bisa dilakukan. Karena peralatan medis dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan sebagai rumah sakit sudah tersedia. “Kalau sudah ada tenaga, sudah bisa langsung memberikan pelayanan. Karena peralatan kesehatan yang dibutuhkan sudah ada,” ungkapnya.

Dioperasionalkannya RS pratama menjadikan Kabupaten Dompu terhindar dari catatan hitam di Kementerian Kesehatan. Karena pembangunan RS pratama ini merupakan program khusus di Kementerian Kesehatan bagi daerah yang sangat membutuhkannya. Pembangunannya pun dibiayai melalui DAK tugas pembantuan tahun 2016 dan baru mulai dibangun awal tahun 2017. “Ini sudah 2 tahun. Kalau tahun 2018 ini kita belum mengoperasikan, kita akan di-black list untuk mendapatkan DAK kesehatan oleh pusat,” kata Hj Iris Juwita beberapa waktu lalu.

Untuk operasional RS pratama, dikatakan Abubakar Husain, direncanakan melalui APBD perubahan 2018. Karena tidak ada, pihaknya melakukan penggeseran anggaran yang ada. “Untuk satu dua bulan ini, yang penting jalan pelayanan dan operasional saja dulu,” ungnkapnya. (ula)

Abubakar Husain (Suara NTB/ula)

Peralihan SMA ke SMK

UPT Dikmen Tunggu Respons Pemprov NTB Bima (Suara NTB) – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Dikmen PKPLK Bima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB tidak bisa berbuat banyak terkait peralihan status SMAN 2 Soromandi ke SMKN Maritim di Desa Sa Kecamatan Soromandi yang hingga kini menuai pro kontra.

“Penetapan dan pengalihan status SMAN ke SMKN ini sudah dilakukan sejak beberapa bulan

lalu oleh Pemprov NTB,” kata Kepala UPT Layanan Dikmen PKPLK Bima Dikbud Provinsi NTB, Abas, Kamis (8/11).

Menurut Abas kebijakan peralihan tersebut juga telah dilaporkan oleh Pemprov ke Pemerintah Pusat. Sementara UPT hanya melanjutkan serta menjalankan kebijakan tersebut meskipun hingga kini ada pro kontra dari warga. “Kami hanya jalankan kebijakan dan tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.

Meski begitu Abas enggan menjawab secara detail ketika ditanyakan alasan yang mendasar mengapa Pemprov NTB mengalihkan status SMAN menjadi SMKN yang dinilai secara tiba-tiba tersebut. “Kami tidak tahu persis soal ini. Namun yang jelas ada 8 SMA di Kabupaten Bima yang dialihkan ke SMK. Salahsatunya SMAN 2 Soromandi ini,” katanya.

Ia mengatakan saat peralihan pihaknya menerima pem-

beritahuan dari Pemprov terkait peralihan status. Kemudian selanjutnya Abas mengaku memerintahkan Kepsek SMAN 2 Bima untuk menyosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada warga.

“Tapi rupanya warga menilai hal itu bukanlah sosialisasi hanya pemberitahuan terkait pengalihan saja karena tempat sosialisasinya di rumah ibadah,” ujarnya.

Adanya pro-kontra masya-

rakat terkait peralihan SMA ke SMK tersebut. Abas mengaku telah menyampaikannya ke Pemprov NTB usai bertemu dengan masyarakat belum lama ini. Hanya saja sampai saat ini belum ada respon.

“Yang berkaitan adanya pro-kontra hingga adanya penyegelan sekolah kemarin sudah kami sampaikan ke Pemprov NTB dan sampai sekarang kami masih menunggu jawabannya,” ujarnya. (uki)

SUARA NTB Jumat, 9 November 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Dewan akan Stop Hibah untuk BPPD Mataram (Suara NTB) Kalangan wakil rakyat di DPRD NTB akan menyetop hibah untuk operasional kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB. Kebijakan itu akan mulai diambil pada tahun anggaran 2019 mendatang.

Penutupan kran hibah kepada BPPD ini diungkapkan Ketua Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan, Johan Rosihan.

“Nanti pada saat pembahasan anggaran, saya akan sampaikan di Badan Anggaran (Banggar) agar BPPD tidak lagi mendapatkan dana di APBD 2019,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Johan lantaran BPPD sudah tidak fokus lagi bekerja sesuai dengan tupoksinya. Karena sejak beberapa bulan terakhir ini internal BPPD tak pernah berhenti dirundung persoalan. Usai soal polemik menyoal ketua BPPD yang menjadi caleg, kini muncul lagi persoalan baru,

yakni dualisme kepemimpinan di tubuh BPPD. “Kalau dana hibah ke BPPD ini kita moratorium, kira-kira masih rebutan apa ndak ya?. Dan BPPD itu lembaga yang tidak wajib dibiayai oleh APBD,” kata Ketua Fraksi PKS ini.

Ditempat terpisah, Ketua Fraksi PDIP, Ruslan Turmudzi, juga sepakat hibah

ke BPPD dari pemerintah daerah distop dulu. “Pemprov harus menghentikan kucuran anggaran untuk BPPD ini.

Distop dululah, sampai persoalan internalnya diselesaikan,” ujar Ruslan yang juga anggota Banggar ini.

Ruslan mengaku pihaknya sangat menyayangkan persolan yang membelit internal BPPD. Sebab, di tengah kondisi industri pariwisata daerah sedang terpuruk pasca gempa, BPPD seharusnya menjadi garda paling depan untuk kembali membangkit-

kan pariwisata daerah.

“Dalam keadaan pascabencana ini, kondisi Pariwisata kita berada dalam keadaan terpuruk. Dalam keadaan seperti ini, maka semestinya kinerja BPPD ini harus semakin ditingkatkan atau dioptimalkan, bukan malah berseteru begini,” tegasnya.

Seruan stop hibah BPPD juga disampaikan oleh anggota komisi I bidang hukum dan pemerintahan, Guntur Halba.

Menurutnya dari sisi hukum, tak ada kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan

hibah kepada BPPD. “Saya secara pribadi juga setuju hibah BPPD distop dulu.

Kalau kita buka regulasi terkait pembentukan BPPD. Dalam hal penganggaran, tidak ada keharusan atau kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran untuk BPPD,” katanya.

Ia mencontohkan BPPD di Provinsi Bali, yang juga tak mendapatkan hibah dari pemerintah daerah. BPPD Bali membiayai kegiatan secara mandiri tanpa dibiayai pemerintah.

“Di Bali tidak ada angga-

ran untuk BPPD satu sen pun dari APBD, mereka mandiri, mencari sendiri anggaran untuk membiayai kegiatannya.

Sewaktu saya masih di komisi II pernah kunker ke Bali bertemu Dispar dan BPPD dan itu yang mereka sampaikan,” katanya.

Karena itulah maka pada anggaran 2019 ini, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk terus memberikan BPPD hibah. Pembiayaan secara mandiri mungkin akan membuat BPPD bekerja lebih profesional. (ndi)

Diduga Menipu, Residivis Mantan Polisi Dibekuk

PANTAU - Wakapolres Mataram, Nanang Budi Santosa (kanan) memantau persiapan pelaksanaan tes CPNS Kota Mataram yang dilaksanakan di Gedung Grand Imperial Ballroom, Sekarbela, Kamis (8/11).

Wakapolres Mataram Pantau Calo Tes CPNS Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram menerjunkan tim untuk pengamanan Seleksi CPNS tahun 2018.

Khususnya yang diselenggarakan Pemkot Mataram. Tes CPNS sedang tahap Tes Seleksi Kompetensi Dasar. Kepolisian mengantisipasi permainan calo dan kecurangan para peserta.

Untuk memastikan agar

kecurangan tidak terjadi, Wakapolres Mataram, Kompol Nanang Budi Santosa memantau langsung pelaksanaan tes SKD di Grand Imperial Ballroom, Sekarbela, Mataram, Kamis (11/8).

“Kita antisipasi oknum calo yang berpotensi dapat merusak kondusivitas jalannya tes,” ujarnya di sela kegiatan peman-

(Suara NTB/why)

TUAK - Penggerebekan tempat produksi miras tradisional jenis tuak di Lingsar, Lombok Barat oleh Satsabhara Polres Mataram, Kamis (8/11).

tauannya mendampingi Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sudah berlangsung sejak tanggal 26 Oktober hingga 17 November 2018. Kemudian rangkaian tes selanjutnya meliputi Ujian Kompetensi Bidang pada 22-28 November 2018 mendatang.

Polres Mataram, kata dia, me-

nerjunkan puluhan personelnya untuk pengamanan dan penjagaan lokasi tes. Pengerahan personel itu untuk mengawal jalannya seleksi calon abdi negara yang aman, kondusif dan terkendali.

“Agar bagaimana pelaksanaan seleksi ini dapat berjalan dengan bersih, transparan, dan akuntabel,” kata Nanang.

Dia mengimbau para peser-

ta seleksi untuk percaya dengan kemampuan diri sendiri. Serta tidak terpengaruh pada iming-iming orang yang mengaku bisa meluluskan tes.

Pemerintah membuka 186.744 formasi di 525 instansi daerah. Dari total jumlah kuota yang disediakan, 262 formasi diantaranya tersedia untuk Kota Mataram. (why)

Seleksi Anggota KPU, Timsel Gandeng Instansi Lain

Polres Mataram Gerebek Tempat Produksi Tuak Mataram (Suara NTB) Penjualan miras tradisional belum sepenuhnya bisa diberantas. Meski sudah berulang kali terciduk razia, penjaja tuak masih ada bermunculan. Demi mencegah konflik sosial disebabkan pengaruh miras, razia kembali digiatkan.

Polres Mataram membongkar bisnis miras tradisional di kawasan Lingsar, Lombok Barat. Tempat tersebut juga disinyalir sebagai tempat produksi.

Kasat Sabhara Polres Mataram, AKP I Made Astina menyebutkan, Kamis (8/11) pihaknya menggerebek dua lokasi. “Totalnya ada 120 liter yang kita amankan,” ucapnya.

Di Pemangkalan, Lingsar, Lombok Barat, polisi mengamankan 30 liter tuak yang ditampung dalam 48 botol kemasan 1,5 liter dan satu jeriken. Setelah ditelusuri, dagangan itu milik NP alias PT (20).

Kemudian di Punikan Utara, Lingsar, Lombok Barat, pihaknya mengamankan KS alias SD (23). Di rumah itu ditemukan tiga jeriken tuak, yang isinya setara 90 liter.

“Dua pelaku ini ditindak dengan tindak pidana ringan,” ucap Astina. Penindakan itu sesuai dengan yang diatur dalam Perda Kota Mataram No 2/2015.

Astina mengatakan, tempat produksi dan penjualan tuak itu semula terbongkar dari terciduknya dua orang kurir saat razia Operasi Zebra dua hari lalu. Mereka mengangkut tuak menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi.

Yakni membuat boks khusus. Seolah seperti distributor kelontong. Namun ternyata di dalam boks isinya jeriken tuak.

“Penindakan serupa akan terus kita lakukan. Karena apabila miras ini tidak diberantas maka bisa berpengaruh pada kondusivitas. Apalagi ini sedang masa Pemilu. Pengaruh miras bisa membuat konflik,” tutup Astina. (why)

(Suara NTB/why)

Praya (Suara NTB) Seorang oknum mantan anggota polisi, Sa, warga Desa Loang Make Kecamatan Janapria, dibekuk tim Opnal Polres Lombok Tengah (Loteng), Rabu (7/11) malam. Pria 40 tahun tersebut ditangkap lantaran diduga terlibat kasus penipuan. Korbannya Rohmayani, warga Kelurahan Semayan Praya Tengah. Pelaku kini masih mendekam di sel tahanan Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu unit sepeda motor, uang Rp10 juta serta sejumlah mata uang asing.

Masing-masing 202 dolar Amerika, 51.000 Won Korea Selatan dan 101 ringgit Malaysia. “Uang tersebut diduga hasil penipuan pelaku,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Kamis (8/11) kemarin.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata residivis dengan kasus serupa. Yang membuatnya dipecat secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Dan, baru beberapa bulan bebas dari Rutan Praya. Sebelum akhirnya ditangkap kembali dengan kasus yang hampir sama.

“Begitu bebas dari Rutan Praya, pelaku langsung dimonitor pergerakannya oleh personel. Dan, nyatanya kembali melakukan tindakan dugaan penipuan,” tambah Rafles.

Kasus terakhir berlangsung tanggal 1 November lalu. Kala itu pelaku bertemu dengan korban, Rohmayani, di kampung Jawa, Praya. Pelaku menawarkan jasa penukaran uang asing dengan harga murah. Dari mata uang Ringgit Malaysia ke mata uang dolar Amerika.

Namun dengan syarat, korban harus menyerahkan uang terlebih dahulu senilai Rp25 juta. Tergiur tawaran pelaku, korban akhirnya bersedia menyerahkan uang sesuai permintaan pelaku. Setelah menerima uang dari korban, pelaku kemudian mengajak korban untuk mengambil uang tersebut di Mapolres Loteng.

Sesampainya di depan Mapolres Loteng, korban diminta menunggu. Sementara pelaku masuk dengan alasan mau mengambil mata uang asing yang dijanjikan tadi. Tapi setelah itu pelaku menghilang dan tidak kembali lagi menemui korban.

Sadar dirinya jadi korban penipuan, korban langsung melaporkan perbuatan pelaku ke Polres Loteng. Mendapat laporan, tim opsnal Polres Loteng kemudian melakukan pengejaran. Setelah lebih dari sepekan melakukan pengejaran, polisi mendapat informasi kalau pelaku ada di wilayah Praya.

Setelah melakukan pengintaian, pelaku akhirnya berhasil ditangkap di Praya, Rabu malam sekitar pukul 21.00 wita. Saat ditangkap pelaku tak memberikan perlawanan apa-apa. “Saat kita tangkap, pelaku tidak melawan. Sehingga tim opsnal bisa dengan mudah menggiring pelaku ke Polres Loteng,” tegasnya.

Pihaknya pun memastikan, pelaku kini bakal diganjar hukuman cukup berat. Karena mengulangi perbuatanya.

“Jadi pelaku memang diketahui sebagai residivis kasus penipuan dan penggelapan,” ujar Rafles. (kir)

(Suara NTB/her)

SUMUR BOR - Anggota Komisi VII DPR RI H. Kurtubi saat meresmikan sumur bor di Desa Ungga Loteng.

Diguyur Hujan, Kurtubi Resmikan Sumur Bor di Ungga Giri menang (Suara NTB) Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi meresmikan pemanfaatan Sumur Bor di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Rabu (7/ 11). Acara peresmian sumur bor di Ungga ini merupakan rangkaian kegiatan Kurtubi dalam menyambagi konstituennya di Lombok. Hari sebelumnya politisi NasDem ini mengunjungi masyarakat Desa Rumak di Kediri, Lombok Barat.

Kurtubi mengungkapkan, Sumur bor di Ungga ini merupakan program kerjasama dengan mitra Komisi VII, Badan Geologi di bawah Kementerian ESDM. Sebagai Anggota Dewan dirinya tidak pernah menerima ataupun meminta 1 rupiah pun baik dari kontraktor pelaksana, maupun dari calon penerima bantuan.

Hal ini disampaikan menyusul banyaknya pemberitaan di televisi tentang pejabat daerah atau anggota dewan yang terlibat kasus korupsi dan terkena OTT KPK sehingga pandangan masyarakat menjadi negatif.

Adang, dari pihak Badan Geologi yang mewakili Kepala Badan Geologi yang berhalang-

an hadir, menyampaikan bahwa sumur bor di Ungga ini atas aspirasi Dr. Kurtubi, Anggota DPR RI. Oleh sebab itu, warga Ungga patut bangga memiliki wakil rakyat seperti Kurtubi yang dengan tulus memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dalam sesi tanya jawab dan diskusi terserap aspirasi dari warga Ungga yang meminta bantuan untuk menyelesaikan pembangunan kubah masjid yang masih dalam tahap renovasi. Tidak heran jika dalam acara itu bocor air hujan tampak mengalir di beberapa bagian belakang pengimaman bawah kubah.

Hal ini dibenarkan oleh Nursam, plt. Kades Ungga.

Merespon aspirasi warga tersebut, Politisi NasDem, Kurtubi menyanggupi akan menyumbang 100 zak semen agar pembangunan kubah cepat selesai.

Nursam dalam sambutan sebelumnya menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuannya sumur bor bagi warga Ungga. Ketika kemarau, warga Ungga sangat kesulitan air bersih. Sehingga kehadiran sumur bor ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. (her)

Mataram (Suara NTB) Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-NTB telah berlangsung empat hari. Sejak mulai dibuka tanggal 5 – 8 November kemarin, tercatat 30 orang telah mendaftar.

Pendaftaran akan ditutup Minggu (11/11) mendatang.

Kemudian tahapan seleksi akan dilanjutkan ke tahap seleksi administrasi. “Kita akan melakukan verifikasi administrasi setelah semua pendaftaran selesai tanggal 11 dan menetapkan hasilnya tanggal 16,” jelas Sekretariat KPU NTB, Mars Ansori Wijaya yang ditemui di sekretariat pendaftaran, Kamis (8/11).

Selanjutnya tahapan seleksi dilanjutkan dengan tes tulis yang akan dilaksanakan tanggal 19 secara serentak.

Namun demikian lokasi tes tulis masih belum ditentukan.

“Panitia masih melakukan survei beberapa lokasi yang akan menjadi tempat tes. Kami sudah koordinasi dengan beberapa instansi yang memiliki fasilitas seperti BKD, BKN dan Polda.

Nanti akan kami informasikan

(Suara NTB/ndi)

PENDAFTARAN - Panitia Seleksi sedang melayani pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB. lebih lanjut,” terangnya.

Ditemui ditempat yang sama, Ketua Panitia Tim Seleksi (Timsel) KPU tingkat Provinsi NTB, Prof. Gatot Dwi Hendro Wibowo juga menyampaikan, bahwa Timsel masih mempersiapkan pelaksanaan tahapan-tahapan seleksi.

“Kita akan menentukan kemitraan dengan instansi lain yang akan kita gandeng untuk membantu proses seleksi ini,” katanya.

Beberapa tahap seleksi yang akan melibatkan pihak lain yakni tes tertulis, tes psikologi dan tes kesehatan. Timsel pun telah melakukan rapat koordinasi dengan lembaga-lembaga yang akan dilibatkan.

“Hasil rapat kemarin belum kita putuskan lembaga mana yang akan kita gandeng. Ada beberapa opsi yang muncul, karena masih ada pertimbangan terkait independensinya,” katanya. (ndi)

Kasus SMAN 5 Kota Bima

Jaksa Usut Indikasi Penyimpangan Anggaran Rp2 Miliar Mataram (Suara NTB) Pengusutan kasus korupsi di lingkup SMAN 5 Kota Bima tahun 2016 belum beranjak dari penelusuran indikasi kerugian negara. Kejari Bima menemukan dugaan penyimpangan dari dana block grant, Bansos, dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

“Itu total anggaran yang dikelola sekolah pada satu tahun anggaran itu sekitar Rp2 miliar,” beber Kasi Pidsus Wayan Suryawan, ditemui kemarin di Mataram usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Dia menyampaikan, tim auditor BPKP Perwakilan NTB sudah turun memeriksa sejumlah pihak didampingi

jaksa penyidik. Diantaranya mantan Kepala SMAN 5 Kota Bima tahun 2016, berikut bendaharanya, serta toko tempat pembelian barang.

“Cek fisik sekalian klarifikasi saksi-saksi. BPKP sudah turun ke Bima,” ucapnya. Hasil klarifikasi dan cek fisik itu, sambung dia, akan dipakai untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan.

“Nantinya akan ada hasil penghitungan kerugian negara.

Seperti yang kita minta. Paling tidak akhir tahun ini bisa selesai,” kata Suryawan. Hasil audit investigasi sebelumnya menyebutkan indikasi kerugian negara sebesar Rp200 juta.

Mantan Kepala SMAN

Kota Bima, berinisial SDR sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Penghitungan kerugian negara ini untuk menguatkan unsur tindak pidana korupsinya,” ujar dia.

SMAN 5 Kota Bima pada tahun 2016 menerima anggaran yang bersumber dari APBD dan. Sejumlah anggaran tersebut dianggarkan untuk kegiatan kesenian, bantuan siswa miskin (BSM), kewirausahaan, dan bantuan operasional sekolah (BOS).

Pada tahap penyelidikan, jaksa sudah mengklarifikasi sejumlah saksi diantaranya, kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, serta kepala dinas pendidikan kota Bima. (why)

Jumat, 9 November 2018

SUARA NTB

Halaman 9

Seleksi Anggota KPU

Timsel Pertimbangkan Pengalaman Calon Petahana Mataram (Suara NTB) Anggota KPU hasil seleksi tahun 2018 ini, akan langsung dihadapkan dengan pekerjaan berat penyelenggara pemilu 2019. Karena itu, anggota KPU yang berhasil diseleksi nantinya diharapkan, orang yang dapat langsung bekerja.

Dari hal itulah kemudian, anggota KPU periode 20182023 tidak saja hanya diisi oleh orang baru, tapi minimal menyisakan beberapa anggota KPU sebelumnya.

Terkait hal itu, Ketua Tim Seleksi (Timsel) calon anggota KPU Provinsi NTB, Prof. Gatot Dwi Hendro Wibowo yang dikonfirmasi mengakui bahwa keberadaan anggota KPU periode sebelumnya sangat penting. Sebab secara teknis mereka telah dapat berkerja langsung.

“Ya tentu mereka punya pengaruh secara signifikan. Karena mereka punya pengalaman,” kata Gatot. Dikatakannya, calon anggota KPU petahana yang akan kembali mencalonkan diri pada seleksi anggota KPU 2018 ini. Sudah memiliki poin lebih dibandingkan dengan calon yang tidak memiliki pengalaman langsung dalam penyelenggaraan pemilu.

“Itu satu hal yang menjadi poin tersendiri. Dia (petahana) punya poin plus, karena memiliki pengalaman dan itu akan lebih memudahkan untuk bekerja langsung,” ujarnya.

Diketahui dari lima orang anggota KPU NTB saat ini, hanya tinggal orang yang bisa kembali maju mencalonkan diri. Sementara dua orang lainnya sudah tidak bisa karena telah menjabat dua periode.

Suhardi Soud, anggota KPU NTB bidang teknis, salah satu yang masih memiliki kesempatan untuk kembali mencalonkan diri. Telah memastikan dirinya akan mendaftar kembali untuk periode keduanya.

“Dari lima orang komisioner, tiga orang yang punya kesempatan. Soal maju lagi, insya Allah kita akan maju. Tapi kepastiannya nanti pada saat mendaftar,” katanya.

Dari data pendaftaran di Timsel, sampai Kamis (8/11) kemarin, untuk anggota KPU NTB, memperlihatkan sudah ada lima calon. Dari lima orang tersebut, diketahui dua orang merupakan anggota KPU dari kabupaten/kota, yakni anggota KPU Lombok Timur, M. Saleh dan Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusidianto. Sementara tiga anggota KPU provinsi masih belum melakukan pendaftaran. (ndi)

Hari Ini, Dua Anggota DPRD Baru Dilantik Praya (Suara NTB) Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang baru, Jumat (9/11) ini akan dilantik. Keduanya merupakan anggota DPRD Loteng Pengganti Antarwaktu (PAW) yang akan menggantikan posisi Suratman dari PKPI dan Muslihin dari Partai Hanura yang sebelumnya telah diberhentikan oleh partainya masing-masing.

“SK Gubernur untuk PAW dua anggota DPRD Loteng yang sudah kita terima. Dan, rencana Jumat besok (hari ini, red) kedua anggota DPRD Loteng yang baru tersebut akan diambil sumpah jabatannya,” ungkap Kabag Humas dan Protokol pada Sekretariat DPRD Loteng, Suhadi Kana, S.H., Kamis (8/11).

Data yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, Suratman akan diganti Murdima, S.Sos. Sedangkan Muslihin akan digantikan oleh Ferdian Wijaya yang pada Pemilu 2014 lalu, memperoleh suara terbanyak kedua setelah Muslihin. Suratman maupun Muslihin terpaksa harus melepaskan posisinya sebagai anggota DPRD Loteng, karena telah diberhentikan oleh partainya masing-masing, karena maju kembali sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019 mendatang, menggunakan partai politik yang lain, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hanya saja Muslihin maju sebagai sebagai caleg untuk DPRD kabupaten. Sementara Suratman maju sebagai caleg untuk DPRD provinsi. “Aturannya memang mengatur demikian. Bagi anggota DPRD yang maju kembali menggunakan partai politik lain, harus diganti melalui mekanisme PAW,” ujar Suhadi Kana.

Ia menjelaskan, total ada tiga anggota DPRD Loteng yang di-PAW. Sebelumya, Legewarman juga sudah diganti oleh Isro’ KM. Karena ada kebijakan diinternal Partai Bulan Bintang (PBB). Meski Legewarman kembali maju sebagai caleg melalui PBB. “Khusus kasus PAW terhadap Legewarman, berbeda dengan dua anggota DPRD Loteng lainnya.

Diganti bukan karena pindah partai. Tapi karena kebijakan di internal partainya sendiri,” terangnya. (kir)

Kejari Loteng Segera Tetapkan Tersangka ADD Pengembur Praya (Suara NTB) Proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pengembur oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) diyakini sudah tuntas. Kejari Loteng pun kini tinggal menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Terakhir, Kejari Loteng sudah memeriksa mantan Kepala Desa (Kades) Pengembur, Supardi Yusuf.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Rabu (7/11) kemarin, mengaku sudah selesai memeriksa mantan Kades Pengembur Supardi Yusuf. Sehingga kemungkinan dalam waktu dekat ini, akan dilanjutkan dengan penetapan tersangka.

“Pemeriksaan (terhadap Supardi Yusuf) sudah selesai,” tegasnya. Hanya saja, pihaknya mengaku belum bisa mengungkap soal tersangka. Karena memang masih belum ada penetapan. Meski calon tersangka sudah dikantongi pihaknya.

Hasan mengaku, masih menunggu petunjuk pimpinan sebelum menetapkan tersangka dalam kasus ADD Desa Pengembur tersebut. “Untuk selanjutnya kapan itu, (penetapan tersangka) menyusul. Tunggu instruksi dari ibu Kajari (Loteng),” tegasnya.

Dalam kasus dugaan penyimpangan ADD Desa Pengembur tahun 2017 tersebut, kerugian Negara ditaksir Rp500 juta. Dimana ada empat program desa yang diduga diselewengkan. Terutama program fisik. Salah satunya soal pembangunan tiga posyandu yang menelan anggaran hingga Rp210 juta.

Program tersebut diduga fiktif. Karena setelah dicek di lapangan, posyandu yang dibangun Hasan Basri justru tidak ada.

“Kasus ADD Desa Pengembur ini merupkan satu dari beberapa kasus ADD yang tengah ditangani Kejari Loteng,” pungkas Hasan, sebelumnya. (kir)

CINDERAMATA - Kepala BPS Provinsi NTB, Suntono, didampingi Kepala BPS Lombok Barat, Anas (paling kanan) dan Lalu Supratna, Kabag Tata Usaha BPS Provinsi NTB, menyerahkan cinderamata kepada Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino (ke dua dari kiri) dalam silaturahminya ke Redaksi Suara NTB, Kamis kemarin.

Pemda Lobar Stop Izin Ritel Modern Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat menghentikan sementara penerbitan izin ritel modern di wilayah setempat, menyusul telah berlakunya Perda nomor 36 tahun 2018 tentang penataan dan pengaturan mini market pengelola jaringan usaha. Mengacu perda tersebut, jumlah ritel Modern dibatasi hanya dua unit per kecamatan. Sementara fakta di lapangan, jumlah ritel modern lebih dari dua unit. Pemda bakal mengevaluasi perpanjangan izin pasar modern.

Asisten II bidang ekonomi pembangunan Setda Lobar Hj. Lale Prayatni di kantornya kemarin mengatakan, Pemda Lobar sudah memiliki Perda terkait keberadaan toko modern atau mini market. Perda yang merupakan insiatif dewan ini mengatur berbagai hal menyangkut penataan dan pengaturan toko modern, seperti mini market, toko modern, dan JB. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada kecamatan, Dinas PU menyangkut tata ruang di Kantor Disperindag. Tujuannya agar semua pihak mematuhi aturan perda tersebut.

Dikatakan mantan kepala Bappenda ini, mengacu perda tersebut, daerah yang dikecualikan boleh lebih jumlah toko modern adalah daerah penyangga pariwisata seperti Senggigi, Narmada dan Lingsar. Namun yang perlu dibahas lebih lanjut, berapa batas jumlah toko modern yang boleh dibangun. Pemda perlu merumuskan jumlah toko modern yang di daerah tersebut. Termasuk yang dimaksud daerah penyangga pariwisata.

Keberadaan toko modern ini

tidak selamanya. Tergantung kesepakatan perjanjian kerjasama dengan pemilik lahan.

“Kalau memang menganggap untuk harus patuh terhadap perda ini maka kami tidak akan perpanjang izin toko modern. Ini karena kami mematuhi perda,” tegasnya. Kedepan OPD dan kecamatan juga akan melakukan sosialisasi kepada desa, bahkan Perda ini akan diberikan kepada semua desa. Hal ini agar pihak desa juga mematuhi perda ini, sehingga tak sembarangan menerbitkan izin.

Diakui saat ini jumlah t o k o modern

yang ada di Lobar 90 lebih. Izin toko modern ini terbit sebelum ada Perda, sehingga Pemda perlu melakukan evaluasi terhadap izin tersebut untuk mengatur kembali agar sesuai dengan Perda. Ia menambahkan mengacu perda, jam operasional dari toko modern juga diatur mulai jam 9 pagi sampai 22.00 Wita. (her)

Hj. Lale Prayatni

PPA Mahasiswa Vokasi Dipotong, Dikpora KLU Tanyakan Juknis Tanjung (Suara NTB) Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak menyangkal adanya pemotongan dana beasiswa PPA mahasiswa Politeknik Vokasi Unram. Namun tidak serta Dikpora sejalan dengan kebijakan itu. Dikpora justru mempertanyakan kepada pihak Unram atas klaim bahwa mahasiswa tidak boleh memperoleh dobel anggaran yakni PPA (pusat) dan biaya SPP (APBD).

Kasubag Penyelanggara Tugas Perbantuan, pada Bidang PTP, Dinas Dikpora Lombok Utara, Sazli Raiz, Rabu (8/11) lalu mengakui, pihak Unram sudah mensosialisasikan pemotongan beasiswa PPA kepada mahasiswa di kantor Dikpora. Sosialisasi dilakukan kepada 70 orang mahasiswa penerima PPA, dari Prodi Perikanan dan Prodi Pariwisata.

“Total mahasiswa 204 orang, yang dapat PPA jumlahnya 70 orang,” ujar Sazli.

Diakuinya, Pemda Lombok Utara belum membayarkan biaya SPP para mahasiswa karena adanya kendala teknis.

Diperolehnya PPA oleh mahasiswa bukan alasan belum dicairkannya dana dari Pemda.

Pemda KLU melalui Dikpora, memberikan anggaran kepada Unram dalam 2 bentuk.

Yaitu dana hibah sebesar Rp1 miliar untuk operasional Unram selama 1 tahun dan beasiswa kepada mahasiswa untuk menalangi SPP khusus mahasiswa tahun kedua.

“Dan kemarin itu, terkait PPA itu memang Pak Marzuki selaku perwakilan yang menyatakan dana PPA ini tidak bisa dianggarkan dari pemerintah lagi, karena mereka sudah

dapat. Makanya saya minta tentang juknisnya itu, apakah itu bentuknya biaya hidup atau pendidikan,” paparnya.

Menurut Sazli, pihaknya perlu mengklarifikasi Juklak Juknis PPA sesuai nomenklatur peruntukannya.

“Kalau memang itu masuk biaya hidup, kami berhak mengeluarkan beasiswanya itu.

Dan kalau beasiswa itu murni dari kita di ini, murni kita yang kelola untuk mahasiswa yang seratus sekian juta itu,” jelasnya.

Beasiswa PPA yang diperoleh mahasiswa dari pemerintah pusat sebesar Rp2,4 juta.

Selain beasiswa PPA, khusus mahasiswa semester 1 memeperoleh beasiswa Bidik misi sebesar Rp3,9 juta.

“Karena paska gempa ini makanya disapu ratakan semua harus dapat. Jadi di situ tidak ada namanya biaya hidup, biaya pendidikan namanya di sana,” sebutnya.

Bendahara Bidang PTP yang ikut mengurus mahasiswa Vokasi Unram, Suhaini, membenarkan dana Pemda untuk membiayai SPP belum ke luar.

Pasalnya, data mahasiswa belum seluruhnya terkumpul.

“Jadi mereka ini mendapatkan Rp1,5 juta per semester untuk semua anak setiap semesternya. Dan yang kemarin yang pernah kita bayar sebesar 138 juta per semester jadi Rp 300 jutaan per tahunnya,” papar Suhaini.

Baik dana hibah Rp1 miliar dan dana beasiswa untuk menanggulangi SPP, sambungnya, dikelolakan ke pihak Unram. Dikpora dalam hal ini, hanya mengelola upah untuk untuk tukang kebun dan penjaga malam. (ari)

Pelaku Utama Adminduk Palsu di Lotim Ditangkap Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Lotim berhasil menangkap pelaku utama pembuatan dokumen administrasi kependudukan (Adminduk) palsu. Pelaku inisial EL (25) asal Kecamatan Jerowaru ini ditangkap di rumah keluarganya di Kecamatan Selong beberapa waktu lalu.

Sementara dalam kasus ini, polisi masih menelusuri pengadaan blanko yang didatangkan dari Jakarta.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK, membenarkan penangkapan pelaku utama pembuat Adminduk palsu yang berlokasi di Gubuk Lauk Masjid Kelurahan Pancor Kecamatan Selong. Pelaku ditangkap di tempat persembunyian di rumah keluarganya di Kecamatan Selong. Saat dilakukan penangkapan, pelaku yang sempat masuk daftar pencairan orang (DPO) ini tak dapat berkutik dan langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Lotim.

“Pelaku utama untuk Adminduk palsu sudah kami tangkap.

Saat ini sudah diamankan di Mapolres Lotim,” ujarnya.

Penangkapan terhadap

pelaku setelah sebelumnya diamankan satu orang pemuda yang dipekerjakan oleh pelaku asal Kabupaten Lombok Tengah. Termasuk sejumlah barang bukti berupa alat cetak KTP, blanko, komputer, ratusan stempel dari semua desa serta peralatan lainnya saat dilakukan penggeberekan. Untuk blanko yang diduga asli dan didatangkan langsung dari Jakarta, petugas juga sedang melakukan penelusuran.

Termasuk dugaan apakah ada keterliban oknum pegawai di Dukcapil Lotim. “Kita juga telusuri terkait blanko yang didatangkan dari Jakarta itu,” jelasnya.

Dengan dilakukan penangkapan terhadap pelaku utama ini, merupakan pintu bagi pihak kepolisian untuk menelusuri sejumlah pihak terkait yang bermain dalam pembuatan Adminduk palsu ini. Hal tersebut dikarenakan pelaku utama yang berhubungan dengan Dukcapil dan masyarakat langsung. “Pelaku utama sudah tangkap, untuk itu kita terus melakukan pengembangan lanjutan,” terangnya.

Diketahui sebelumnya, aparat kepolisian mem-

bongkar sindikat pembuatan Adminduk palsu dengan bermotif warung makan dan studio foto. Dari hasil penggerebekan itu, ditemukan alat-alat

percetakan berupa printer, alat untuk menempel foto, tiga unit komputer sampai bahan-bahan yang digunakan untuk Adminduk. Bahan-bahan yang

digunakan itu setelah dilakukan pengecekan ke Dukcapil Lotim merupakan bahan asli dan informasinya dikirim dari Jakarta. (yon)

(Suara NTB/yon)

PALSU - Kasat Reskrim Polres Lotim, Joko Tamtomo menunjukkan sejumlah Adminduk palsu yang diamankan oleh aparat kepolisian. Pelaku utama saat ini sudah ditangkap dan terus dilakukan pengembangan.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 9 November 2018

Halaman 10

Dikbud NTB Dorong Pembangunan Tata Ruang Berbasis Budaya Mataram (Suara NTB) Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menggelar diskusi kebudayaan dengan tema “Tata Ruang Pascagempa”, Kamis (8/11). Diskusi digelar sebagai bentuk atensi Dikbud NTB terhadap pembangunan tata ruang berbasis budaya pascagempa di NTB. Tjatur Kukuh, salah satu narasumber, menjelaskan, banyak orang yang lupa bagaimana mereka menyikapi gempa. Termasuk bingung ketika hendak membangun bangunan, tata ruang setelah gempa. Selama ini, sebelum gempa terjadi, tata ruang publik sangat tidak ramah, yakni

aspek budaya dipinggirkan. Di samping itu, modernisasi membuat ruang ruang yang sebelumnya ramah dengan alam jadi tidak ramah.

Dia mengkritik sejumlah kebijakan yang hanya berorientasi tanpa melihat aspek budaya. Misalnya saat membangun dan membuka jalan

raya. Perpsektifnya hanya mengambil untung, tanpa memperhatikan bahwa dengan membuka jalan tersebut berdampak pada perubahan sosial sekitar. Seperti mengakibatkan harga tanah melonjak.

“Ada mafia yang membuat harga tanah ini menjadi mahal.

Pemerintah tidak hadir dalam

penataan tata ruang, dibikin untuk sebagai sumber PAD yang justeru bikin kacau,” kritiknya.

Jika perspektifnya mengambil filosofi orang tua dulu, maka tata ruang dibikin justru untuk keselamatan dunia akhirat. Yang bersangkutan bahwa ada ruang yang tak boleh dibangun masyarakat, jika dibangun ini akan pamali.

Budayawan Mustakim Biawan, berharap gempa beberapa waktu lalu jadi energi bagi kita dalam menata ulang tata ruang di daerah terdampak gempa.

Pembangunan wilayah ter-

dampak gempa harus berbasis adat. Karena adat memberi aturan yang cukup banyak mengenai tata ruang ini. Ada kebanggaan atas kearifan lokal sendiri yang kini hilang. ‘’Untuk itu, momen recovery ini jadi waktu yang tepat untuk membangun kembali NTB sesuai dengan budaya,’’ ujarnya. (dys) DISKUSI - Narasumber pada diskusi kebudayaan dengan tema “Tata Ruang Pascagempa”, Kamis (8/11).

(Suara NTB/dys)

SD-SMP Kristen Aletheia Gelar Pergari

Pendeteksi Video Porno PERKEMBANGAN teknologi yang semakin canggih membuat segala jenis informasi dapat dengan cepat dan lebih mudah untuk tersebar.

Selain memberikan dampak positif, perkembangan teknologi ini turut serta membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Satu di antaranya yakni semakin maraknya tindakan pelecehan seksual yang salahsatunya dipengaruhi oleh tayangan porno. Hingga saat ini, upaya meminimalisir hingga menghilangkan peredaran tayangan porno masih belum maksimal. Hal ini (Suara NTB/ist) dikarenakan keterbatasan Ilham Bintang sistem yang belum memadai.

Berawal dari keresahannya terhadap fenomena tersebut, Ilham Bintang, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Mataram, membuatsistem yang mampu mendeteksi video porno. Remaja kelahiran Sekarbela, 4 Oktober 1996 itu menceritakan bahwa system tersebut merupakan hasil dari penelitiannya bersama sang dosen. Kendatidemikian, ia menggunakan metode yang berbeda dari dosennya, yakni Convotional Neural Network (CNN). Metode ini merupakan sebuah pendekatan dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan, yakni syaraf manusia ke dalam model matematis.

Metode ini dipilih karena video porno memiliki heterogenitas yang tinggi. Misalnya warna kulit, pose, dan lain sebagainya. Pada sistem yang dibuat, Bintang menggunakan pengenalan citra untuk mengenali video dengan mengambil sampel frame pada sebuah video. Teknik pengambilan sampel tersebut yang kemudian menjadi variable penelitian.

Bintang, sapaan akrabnya, mengaku bahwa sistem yang dirancangnya belum pernah ada sebelumnya. “Kalau internet positif yang kita kenal sebagai pendeteksi tayangan porno itu hanya bisa memblokir tautan yang dilaporkan dan masih diperiksa secara manual. Sementara sistem yang saya buat ini bisa mendeteksi tayangan porno dalam waktu dua detik,” katanya menjelaskan.

Saat ini, sistem yang dibuat masih berjalan di command line. Tetapi system ini juga dapat bekerja jika diletakkan di server, misalnya pada website, Android, ataupun iOs. Namun, ia mengakui bahwa sistem yang dibuatnya ini masih memiliki kelemahan. Di mana sistemnya bisa mendeteksi video porno dalam waktu dua detik apabila video tersebut memiliki resolusi 240p. Sementara jika sebuah video memiliki resolusi lebih dari itu, maka harus dikonversi ke resolusi 240p.

Sebab, jika tidak dilakukan maka dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendeteksi. Namun, Bintang menjelaskan bahwa ia akan berusaha untuk terus mengembangkan sistem yang dibuatnya.(ham)

(Suara NTB/yon)

JALAN SEHAT - Kegiatan jalan sehat keluarga besar YPH-PPD NW Pancor dalam rangka memperingati hari pahlawan, Sabtu (10/11).

Peringati Hari Pahlawan

Keluarga Besar YPH-PPD NW Pancor Ikuti Jalan Sehat Selong (Suara NTB) Keluarga besar Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPH-PPD) NW Pancor menyelenggarakan rangkaian kegiatan menyambut Hari Pahlawan 10 November 2018. Untuk tahun ini, peringatan hari pahlawan di lingkungan organisasi NW yang didirikan oleh salah satu pahlawan nasional, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, mengambil tema Hamzanwadi Selalu di Hati.

Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) YPH PPD NW Pancor, Dr. M. Kholqi, mengatakan, kegiatan peringatan hari pahlawan diawali dengan dimulai jalan sehat keliling Pancor yang diikuti oleh seluruh masyaikh, guru, dosen, karyawan, dan santri YPH PPD NW Pancor.

Di mana, start dari Gedung Birrul Walidain dan

Menurutnya, kegiatan ini adalah kegiatan wajib yang harus diikuti seluruh siswa dari kelas 3 sampai kelas 9 yang kurang lebih berjumlah 216 siswa,kegiatan ini selain melibatkan guru-guru yang akan membina mereka selama perkemahan, pihaknya juga melibatakan pihak TNIAD, dan juga IKOMA (Ikatan Orang Tua Murid Aletheia).

Ditemui usai menjadi pembina upacara pembukaan Pergari SD-SMP Kristen Aletheia Kapten Inf. Armansyah, menjelaskan, keterlibatannya dalam kegiatan ini adalah bagaimana mengajarkan mereka bertahan hidup dalam segala situasi. Selain itu, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. ‘’Makanya nanti mereka akan ada kegiatan renungan malamnya dan akan dilanjutkan keesokan harinya dengan menjelajahi alam jadi mereka akan kami ajarkan bagaimana melewati sungai, menjelajah medan yang berbukit dan masih banyak lagi,’’ terangnya.

Pihaknya mengharapkan dengan kegiatan ini mereka dari dini sudah mengenal nilai-nilai kedisiplinan, sehingga mereka yang bercita-cita menjadi anggota militer sudah ada bayangan mengenai pendidikan yang akan mereka dapatkan. (r)

(Suara NTB/ist)

UPACARA - Pembukaan Pergari di Lapangan Sekolah Kristen Aletheia, Kamis (8/11).

Dekan FK Unram Raih Penghargaan Kolegium Dokter THT-KL Indonesia

Peringati HUT Ke-35

SMAN 1 Gerung Gelar Sejumlah Kegiatan Giri Menang (Suara NTB) Memperingati hari ulang tahun (HUT) Ke 35, SMAN 1 Gerung Lombok Barat (Lobar) menyelenggarakan sejumlah kegiatan selama dua hari mulai hari Jumat dan Sabtu. Dalam ulang tahun yang kali ini akan dilakukan Salat Istighotsah dengan pengajian dan do’a bersama untuk seluruh keluarga besar SMAN 1 Gerung bersama orang tua siswa.

Dalam gelar istighosah nanti, pihaknya akan menyiapkan waktu untuk berkomunikasi dengan orang tua terutama kelas 12 guna ikut memikirkan pelaksanaan kegiatan UNBK agar berjalan baik dan lancar. ‘’Sebelumnya, meski bukan masuk rangkaian HUT pihak sekolah sudah menggelar kegiatan peduli sekolah terdampak gempa,’’ ujar Kepala SMAN 1 Gerung Hj. Erni Zuhara, M.Pd., di ruang kerjanya kemarin.

Untuk hari Sabtu akan diadakan gerak jalan bersama seluruh alumni seluruh angkatan pertama sampai terakhir. Salah satu alumni disini termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar. “Pak Hendrayadi merupakan alumni pertama di SMAN 1 Gerung,” ungkapnya.

Menurutnya, kenapa mesti melibatkan alumni? Karena pihaknyaa ingin sekali alumni ikut berkiprah dalam memajukan sekolah. Selama ini belum tersentuh dengan baik. Sudah ada perkumpulan alumni tetapi hanya sebatas setiap angkatan saja, belum ada ikatan alumninya yang menaungi secara menyeluruh. “Sehingga kami berharap mereka lebih berbuat banyak dalam ikut memikirkan

Finish di Aula YPH PPD NW Pancor. Pengurus yayasan menyiapkan berbagai hadiah bagi para santri menambah semarak kegiatan jalan sehat yang digelar pada, Kamis (8/11) pagi.

Gedung Birrul Walidain adalah salah satu gedung bersejarah yang ditancapkan oleh Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Pahlawan Nasional satu-satunya asal NTB. Birrul Walidain bermakna berbuat baik kepada kedua orang tua, dari gedung ini pula Maulana Syaikh mengajarkan para muridnya agar tetap taat kepada orang tua yang tidak terbatas pada orang tua senasab, namun juga tetap berbakti kepada guru yang menjadi orang tua selama menuntut ilmu.

Kegiatan menyambut hari pahlawan ini kali pertama digelar pascapenetapan Almagfurullah Maulana Syaikh sebagai Pahlawan Nasional yang nantinya akan terus dilaksanakan setiap tahunnya. Selanjutnya pada Hari Sabtu, 10 November 2018 akan digelar apel hari pahlawan di dua lokasi, yakni MA Mu’allimin NW Pancor dan kompleks Makam Pahlawan Nasional di Mushalla Al Abror bersama TNI/Polri. (yon)

Mataram (Suara NTB) Upacara Pembukaan Pergari (Perkemahan Tiga Hari) SD-SMP Aletheia dilakukan di Lapangan Sekolah Kristen Aletheia, Kamis (8/11). Perkemahan ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 8 sampai 10 November 2018, dengan mengusung tema I’am Independent Caring and Success.

Ditemui di sela-sela kegiatan, Ketua Yayasan Sekolah Kristen Aletheia Steven Suminyanto D, menjelaskan Pergari merupakan agenda tahunan dari Sekolah Kristen Aletheia yang tiap tahun dilaksanakan. ‘’Jadi akan dilaksanakan selama 3 hari tetapi kegiatan tidak hanya berfokus di sekolah saja tetapi mereka juga akan melakukan kegiatan renungan malam di makam pahlawan dan akan mengadakan lintas alam di perkemahan hutan Sesaot,” jelasnya Steven menambahkan kegiatan ini merupakan implementasi dari 12 nilai-nilai yang diterapkan, seperti kemandirian, disiplin dan keberanian. “Jadi kegiatan ini tidak hanya sekedar perkemahan yang kemah terus pulang tetapi ada nilai-nilai yang kami terapkan, yang kami ajarkan, jadi setelah selesai perkemahan ini ada hasil yang mereka bawa pulang,” ungkapnya

(Suara NTB/ist)

Hj. Erni Zuhara kemajuan sekolah ini,” pintanya.

Terkait istighosah, lanjut Hj. Erni, sudah pasti terdapat makna yang paling esensi, dengan doa bersama, sekolah diharapkan di masa yang akan datang lebih diridhoi setiap langkah dan setiap kegiatan demi memajukan anak-anak bangsa ini.

Sedangkan tujuan sekolahnya mengundang keluarga besar bersama wali siswa, selain menyangkut silaturahmi sekaligus memberikan motivasi dalam rangka UNBK nanti. Jika dilihat dari jumlah siswa kelas 12 semuanya sebanyak 405 orang, sementara pihaknya hanya memiliki 80 fasilitas komputer untuk penyelenggaraan UNBK nanti.

Kalau berpikir secara rasional, itu bisa dilaksanakan sampai lima sesi, itu kan tidak mungkin, maksimal nya UNBK itu berjalan tiga sesi, itupun akan selesai di atas jam 5 sore.

Dengan kondisi seperti ini, pihaknya berupaya untuk menambah pinjaman laptop dari anak-anak dengan dukungan orang tua. Sebenarnya kita membutuhkan 60 perangkat komputer lagi. Minimal par-

tisipatif orang tua untuk mendukung pelaksanaan UNBK dalam bentuk pinjaman. HUT yang ke 35 sekarang ini lanjut dia, menjadi momentum bagi semua pihak untuk mengintrospeksi ke dalam apa yang sudah pernah diraih dan apa yang ingin diraih di masa yang akan datang.

Sebelumnya, pihak sekolah menggelar Peduli Sesama Lembaga pendidikan dengan menggalang bakti sosial terhadap sekolah terdampak gempa. Meski gaung bencana alam gempa Lombok sudah mulai mereda, namun langkah langkah sosialnya tetap eksis berjalan. Erni mengatakan, terhitung sejak bulan Oktober kemarin, pihaknya membantu pembangunan SDN 4 Batulayar. SD kondisinya hancur dan roboh setelah diterjang gempa. Di mana lokasi sekolahnya terletak di pelosok yang masuk dalam kawasan pedalaman.

“Kalau dilihat dari kondisi bangunan sekolahnya, semuanya dalam keadaan rusak parah dan tidak bisa dipakai, karena itu total hancur,” ungkapnya.

Aksi peduli ini lanjut Erni Zuhara, pihaknya bekerjasama dengan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari luar daerah yang berasal dari Jawa. Mereka ini bergerak mengumpulkan donasi untuk membantu pembangunan kelas daruratnya. Pihaknya membantu SDN 2 Sesait yaitu salah satu sekolah yang berada di wilayah KLU yakni sekolah satu atap (Satap). Rangkaian kegiatan bakti sosial ini juga sebagai salah satu edukatif yang menanamkan nilai nilai kebaikan, meski SMAN 1 Gerung ikut terdampak gempa di bagian lantai dua. (her)

Mataram (Suara NTB) Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (FK Unram), dr.

Hamsu Kadriyan, Sp.T.H.T.K.L (K)., M.Kes., meraih penghargaan sebagai konsultan di Bidang Onkologi THT Bedah Kepala dan Leher.

Penghargaan itu diberikan oleh Kolegium Dokter THT-KL lndonesia, Sumatera Utara dr. Hamsu menerima penghargaan itu bersama 27 dokter lain dari seluruh Indonesia.

“Penghargaan kemarin hanya inagurasi saja karena sebenarnya penghargaan itu sudah saya peroleh sejak satu tahun 2017, kira-kira setelah lebaran. Jadi sekarang baru dikumpulkan dari seluruh Indonesia ada sekitar 27 orang yang menerima penghargaan tersebut,” ungkap dr. Hamsu saat ditemui di Fakultas Kedokteran, Kamis (8/11).

Dekan FK Unram tersebut men-

(Suara NTB/dok)

Hamsu Kadriyan jelaskan bahwa penghargaan tersebut diraih melalui studi panjang tentang penanganan tumor di Bidang Telinga, Hidung, Tenggorokan dan

Kepala Leher (THT-KL) selama 2 tahun. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi antara lain harus ada riset yang harus dipublikasikan baik secara nasional dan internasional.

“Lalu, kemudian ada semacam ujiannya juga dan dinilai oleh dua orang penguji pada saat itu. Kemudian nanti akan diputuskan melalui rapat nasional, siapa saja yang berhak memperoleh predikat sebagai konsultan dalam bidang THT-KL,” katanya.

Dirinya berharap penghargaan tersebut dapat menjadi contoh baik bagi pegawai dan dosen di FK Unram untuk terus mengembangkan diri dan berprestasi.

“Walaupun kita tidak berada di pusat pendidikan seperti di Jawa, kita tetap bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan seperti ini, yang penting life Long learning itu harus terus berjalan,” tegasnya. (dys)

NU Bantu Bangun 5 BLK Berbasis Pesantren Mataram (Suara NTB) Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMINU) menyalurkan bantuan bagi pesantren-pesantren terdampak gempa Lombok, di Aula PW NU NTB Kamis (8/11).

Bantuan yang diserahkan berupa pemberian beasiswa dan pemberdayaan bagi 25 pondok pesantren (ponpes). Di samping itu, lima Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis komunitas pesantren juga akan dibangun di lima kabupaten/kota terdampak gempa.

Plt. Ketua PW NU NTB Prof. Dr. Masnun Tahir, menyambut baik adanya bantuan bagi ponpes terdampak gempa Lombok. Masnun menilai, bantuan beasiswa, pembinaan, dan pemberdayaan pesantren dinilai sudah tepat agar proses recovery di lingkungan pesantren cepat dilakukan.

Sementara pembangunan lima BLK sebutnya nanti disesuaikan dengan kebutuhan pesantren. Kebutuhan vokasional memang diakuinya dibutuhkan dunia pesantren agar mempunyai keahlian pascakeluar dari pesantren.

Ketua Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah Nahdlatul Ula-

ma (PP RMINU) KH Abdul Ghaffar Rozin sekaligus Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan, mengungkapkan bantuan yang diarahkan RMINU bermasalah dari kerjasama dengan berbagai mitra. “ Mereka membantu memberikan beasiswa kepada para santri terdampak bencana,” ungkapnya.

Termasuk juga RMINU mempunyai kesempatan mengusulkan BLK komunitas untuk pesantren terdampak gempa sehingga pascabencana dari sisi fisik mampu cepat bangkit. “Bantu 5 BLK dan untuk pengembangan 25 pe-

santren. Nanti santri yang selesai belajar mendapatkan kesempatan dan mendapatkan keahlian,” jelasnya.

Apapun bantuan untuk pembangunan lima BLK, masing-masing kabupaten/kota mendapat anggaran senilai 1 miliar. Anggaran tersebut meliputi bantuan fisik dan program keahlian.

Sementara Rektor UNU NTB Baiq Mulianah, berharap agar bantuan beasiswa tidak berhenti sampai santri saja, melainkan tetap berlanjut hingga mereka memasuki dunia perguruan tinggi. (dys)

(Suara NTB/dys)

BANTUAN - Proses penyerahan bantuan beasiswa dan pemberdayaan pada ponpes terdampak gempa di Aula PW NU NTB, Kamis (8/11).

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 9 November 2018

Dispora Belum Pastikan Harry Marra ke NTB Mataram (Suara NTB) Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin mengaku belum dapat memastikan jadwal kedatangan Harry Marra ke NTB. Pasalnya pihak Dispora NTB masih menunggu surat resmi dari Pengurus Besar (PB) PASI terkait kedatangan mantan pelatih tim nasional Amerika Serikat ke NTB. Demikian dikatakan Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin ketika dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Kamis (8/11) kemarin. “Kami sedang menunggu surat dari PB PASI. Kalau sudah pasti baru bisa diberitakan,” ucapnya.

Ditanya soal wacana kedatangan Harry Marra ke NTB, Husnanidyati Nurdin yang biasa disapa Eni tidak menampik. Dalam hal ini Eni membenarkan bila pihaknya tengah menyusun kegiatan guna mendatangkan pelatih yang belum lama ini sukses membawa tim estafet 4x100 meter atle-

tik Indonesia meraih medali perak di Asian Games 2018.

Dikatakan Eni, tujuan Dispora NTB mendatangkan Harry Marra di NTB untuk meningkatkan kapasitas pelatih atletik di NTB. Pasalnya, kedatangan Harry Marra ke NTB guna memberikan Coaching Clinic kepada para pelatih olahraga di NTB. Menindaklanjuti rencana tersebut, pihak Dispora NTB telah berkoordinasi dengan pihak PB PASI guna mendatangkan Harry Marra di NTB. Selain itu pihak Dispora NTB juga akan berkoordinasi dengan pi-

hak KONI NTB dan Pengprov PASI NTB bila Harry Marra sudah dipastikan hadir di NTB. Di tempat terpisah, Asisten Pelatih Pelatnas Atletik, Fadlin mengatakan bahwa Harry Marra akan hadir di NTB dalam waktu dekat ini. Informasi yang diterima Fadlin Harry Marra akan memberi Coaching Clinic di NTB dalam Minggu ini.

Rencana kedatangan Harry Marra ke NTB itu juga menjadi alasan Fadlin hadir di NTB. Dalam hal ini Fadlin yang saat ini berstatus pelatih pelatnas atletik saat ini berada di NTB karena

(Suara NTB/dok)

Hj. Husnanidyati Nurdin akan hadir di acara coaching clinic pelatih atletik. “Pak Harry Marra akan datang di NTB hari Senin untuk memberikan Coaching Clinic yang akan digelar Dispora NTB,” jelasnya. (fan)

Munakip Daftar CPNS Lewat Formasi Umum Mataram (Suara NTB) Atlet tarung derajat NTB, Munakip, mengaku tak bisa mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lewat formasi khusus olahragawan berprestasi tahun ini. Peraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016 ini resmi mendaftar CPNS lewat jalur umum.

Ditemui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB belum lama ini, Munakip mengatakan dirinya akan mengikuti tes CPNS lewat formasi umum tahun ini. Atlet berprestasi nasional ini terpaksa daftar tes CPNS lewat jalur umum karena dia tak bisa mendaftar CPNS lewat lalur khusus olahragawan berprestasi. Maklum pihak Kemenpora hanya merekomendasi atlet peraih medali di Asian Games mengisi formasi khusus olahragawan berprestasi.

“Saya sudah daftar tes CPNS lewat jalur Umum.

Soalnya lewat formasi CPNS khusus olahragawan tidak bisa. Formasi khusus CPNS olahragawan berprestasi hanya diperuntukkan atlet peraih medali Asian Games,” jelasnya.

Munakip mengaku sempat kecewa terkait formasi CPNS olahragawan berprestasi hanya diperuntukkan bagi atlet yang berprestasi di Asian Games 2018. Sementara dirinya peraih medali emas PON 2016 tidak diakomodir dalam formasi khusus itu.

Berbeda dengan penerimaan CPNS tahun sebelumnya, dimana atlet peraih medali emas PON sangat diperhatikan oleh daerah untuk menjadi CPNS. Namun di penerimaan CPNS tahun 2018 atlet peraih medali emas PON tidak seberuntung atlet sebelumnya.

Tak bisa mendaftar lewat tes CPNS khusus olahrga berprestasi Munakip tidak patah semangat.

Dalam hal ini dia tetap mendaftar CPNS lewat jalur umum yang pesertanya sangat kompetitif.

“Mudah-mudahan saya bisa diterima jadi PNS,” harapnya. (fan)

Munakip

(Suara NTB/dok)

Kontingen Lobar Ikuti 24 Cabor di Porprov Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lombok Barat (Lobar) mengatakan tidak dapat mengikuti semua cabor yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB di Mataram, 9-17 Desember 2018. Dari 26 cabor yang dipertandingkan di ajang multi event regional NTB itu, kontingen Lobar akan mengikuti 24 cabor.

Demikian disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) KONI Lobar, Baharuddin ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (8/11) kemarin. “Dari 26 cabor yang dipertandingkan di Porprov NTB, kontingen Lobar akan mengikuti pertandingan di 24 cabor,” ucapnya.

Dengan mengikuti pertandingan di 24 cabang olahraga, itu artinya kontingen Lobar

akan absen dua cabang olahraga di Porprov 2018. Dua cabang olahraga yang tidak diikuti Lobar di Porprov NTB nantinya adalah tinju dan sepak takraw.

“KONI Lobar tidak punya atlet tinju dan sepak takraw.

Makanya kontingen Lobar akan absen di pertandingan dua cabor itu,” terangnya.

Lanjutnya, meski tak mengikutsertakan atlet dipertandingan tinju dan sepak takraw, namun KONI Lobar masih tetap optimis kontingen Lobar akan mampu mempertahankan gelar juara umum yang diraih di Porprov NTB tahun 2014.

Rasa optimis KONI Lobar merebut trofi juara umum Porprov tahun ini kata Bahar cukup beralasan karena memang Lobar punya sejumlah cabor unggulan yang bisa diandalkan

di Porprov. Cabor unggulan Lobar berpotensi mendulang medali emas kata Bahar cukup banyak adalah renang, pencak silat, senam, atletik dan sejumlah cabor beladiri dan olahraga permainan lainnya.

“Kita punya beberapa cabor unggulan yang memiliki atlet berprestasi nasional, seperti di atletik ada Neli Susanti peraih medali perunggu di PON 2016. Kemudian cabor beladiri dan permainan juga cukup banyak yang berprestasi nasional,” jelasnya.

Sementara untuk memantapkan persiapan menatap Porprov NTB 2018, KONI Lobar sudah menganggarkan anggaran untuk biaya Pelatda Desentralisasi di masing-masing cabor. Lewat anggaran itu sebanyak 24 cabor sudah menjalani pelatda desentralisasi mulai awal tahun 2018. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 9 November 2018

20 Dubes dan Diplomat akan Jelajahi Situs Wisata NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Pemprov NTB serta didukung PT. ITDC, dan Kementerian Pariwisata mendorong pemulihan pariwisata Lombok melalui Diplomatic Tour. Kegiatan tersebut akan melibatkan sekitar 20 Duta Besar (Dubes) dan diplomat negara sahabat yang akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Darussalam, Lombok Utara.

Serta menjelajahi situs-situs wisata Lombok pada tanggal 9 – 11 November 2018.

Direktur Diplomasi Publik Kemenlu, Azis Nurwahyudi

mengatakan masjid tersebut akan dibangun dari hasil sumbangan para Dubes negara sahabat yang tergabung dalam Jakarta Ambassador Golf As-

sociation (JAGA) serta para sponsor.

Selain menghadiri upacara peletakan batu pertama pembangunan masjid Darussalam, para peserta Diplomatic Tour juga akan melakukan tee off Turnamen Golf, mengunjungi Gili Trawangan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, menikmati kopi khas NTB di bukit Merese.

Serta melihat tenun tradisional suku Sasak.

“Program ini diharapkan

dapat memulihkan dan meningkatkan citra positif pariwisata Lombok melalui para Duta Besar dan diplomat negara sahabat, “ kata Azis, Rabu (8/11). Sehingga dunia dapat melihat bahwa Indonesia dapat bangkit setelah musibah gempa yang melanda. Ia menambahkan kegiatan Diplomatic Tour Lombok akan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri.

“Gempa Lombok yang terjadi pada bulan Agustus 2018 telah membuat industri pariwisata di Lombok hampir lumpuh. Saat ini proses pemulihan Lombok pascagempa berupa pembangunan kembali infrastrustruktur yang rusak sedang berlangsung, “ tandasnya. (nas)

Halaman 12

Pemerintah Butuh Swasta Bantu Pendidikan Mataram (Suara NTB) Pemerintah mengakui membutuhkan pihak swasta atau organisasi non pemerintah untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan.

Hal itu karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Kemendikbud, Moch Abduh, Phd., mengatakan untuk meningkatkan termasuk peningkatan hasil belajar siswa tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak. ”Mustahil bisa dilakukan pemerintah semuanya.

Perlu keterlibatan berbagai pihak,” ujar Abduh.

Oleh karena itu peran organisasi non pemerintah diharapkan mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Program Kemitraan yang dilakukan oleh INOVASI, menurutnya baik untuk mendukung pemerintah. Terlebih lagi organisasi non pemerintah yang mendapatkan hibah dari INOVASI, memiliki program yang kreatif.

Inovasi telah memilih 17 organisasi non-pemerintah

Moch Abduh (Suara NTB/dok)

sebagai mitra INOVASI dalam melaksanakan berbagai program rintisan peningkatan mutu pendidikan. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri INOVASI bekerja sama dengan Forum Lingkar Pena (FLP) untuk wilayah Lombok Tengah, Edukasi 101 untuk daerah kabupaten

LOWONGAN BIMBEL CHRESSENDO BUKA CABANG, Menerima Tenaga Pengajar Syarat S1,Tamatan :PGSD,MATEMATIKA,IPA/FISIKA,B.I N G G R I S , B.INDONESIA.Alamat JL. TRANSITO NO.10,CAKRANEGARA, HP 081999261444/ 085239922229

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HILANG BPKB R4 MAZDA NOKA/NOSIN : MHEBV1041000006902/ NV06902 DR1206HZ AN. ARI SUKMANA M.A.T HILANG DISEKITAR RUMAH

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

HILANG

RUPA-RUPA

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

Sumbawa Barat, Dompet Dhuafa di Kabupaten Dompu, dan Sahabat Pulau Indonesia di Bima.

“Melalui penyelenggaraan program ini, saya berharap dapat dihasilkan rekomendasi dan tindak lanjut merealisasikan program tersebut,” harapnya. Ia juga mengharapkan organisasi non pemerintah yang memiliki program kreatif dalam pendidikan, bisa saling membagi kreativitas itu sehingga bisa menebar informasi pengembangan pendidikan yang lebih baik.

“Bisa memberikan inspirasi, praktik baik pembelajaran, menginspirasi Kabupaten lain, “ katanya. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. Sukran juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, tidak bisa pemerintah bekerja sendiri karena keterbatasan personil atau sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran.

“Dengan keterlibatan organisasi non pemerintah, sangat penting bagi kita, “ katanya. (ron)

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 9 November 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 9 November 2018

Hujan Resahkan Korban Gempa KONDISI warga yang menjadi korban gempa bumi dan masih tinggal di pengungsian berupa tenda atau hunian sementara (huntara) ibarat bencana kedua. Bagaimana tidak, mereka yang seharusnya bisa tidur pulas, kini harus mengungsi akibat hujan yang sudah mulai turun.

Pembangunan huntara di lokasi yang landai tanpa saluran air membuat warga tidak mampu melawan kehendak alam. Lokasi pengungsian terendam. Perabotan hingga kebutuhan sehari-hari, seperti pakaian dan makanan pun ikut terendam. Lebih ironis lagi, beras bantuan yang seharusnya menjadi sango selama beberapa minggu ikut juga terendam.

Janji-janji pembangunan hunian tetap (huntap) dari masih menunggu waktu yang lama. Apalagi kalau melihat persyaratan yang harus dipenuhi korban gempa, seperti harus tergabung dalam kelompok masyarakat (pokmas) dan susahnya mendapatkan panel untuk membangun huntap. Belum lagi harus dihadapkan dengan persyaratan yang harus membangun huntap jenis rumah instan sederhana sehat (Risha), rumah instan konvensional (Riko), rumah instan kayu (Rika) atau rumah jenis lain yang tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Drs. H. M. Jusuf Kalla sudah berkali-kali datang ke NTB untuk mengecek proses pembangunan rumah tahan gempa bagi warga yang jadi korban, tanpa dibarengi penyederhanaan persyaratan, maka apa yang dilakukan dua pimpinan negara ini akan sia-sia. Meski kita tahu, pemerintah pusat sudah menyederhanakan persyaratan pembangunan rumah tahan gempa, ketersediaan panel, aplikator hingga fasilitator menjadi kendala di lapangan. Itu artinya, upaya mempercepat pembangunan rumah tahan gempa harus menjadikan pemerintah daerah dan pelaksana di lapangan lebih gesit lagi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah.

Seperti di beberapa lokasi pengungsian di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat tidak mampu berbuat apaapa saat air hujan menggenangi huntara tempat mereka tinggal.

Tidak adanya perencanaan terkait pembangunan saluran air menjadikan huntara sudah tidak representatif lagi para pengungsi. Inilah yang menjadi catatan pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih serius lagi menangani masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Atas kondisi yang terjadi pada pengungsi ini, kita patut memberikan apresiasi pada Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., yang telah menginstruksikan jajarannya untuk lebih optimal bekerja di lapangan. Meski demikian, seperti apa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerjemahkan direktif gubernur dan wakil gubernur ini. Jangan sampai seperti kritik Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah terhadap pimpinan OPD yang tidak responsif terhadap aduan atau keluhan masyarakat yang disampaikan lewat NTB Care.

Pemerintah kabupaten/kota yang warganya masih tinggal di huntara jangan berdiam diri. Melihat kondisi ini, pimpinan daerah melalui pimpinan OPD harus responsif dan mengatasi persoalan yang terjadi di lapangan. Jangan sampai, warga yang sebelumnya menderita akibat rumahnya ambruk dan hancur semakin menderita saat musim hujan. Di mana, huntara atau tenda pengungsian yang menjadi tempat tinggal sementara terendam. Inilah yang menjadi tugas besar pemerintah menangani persoalan yang dihadapi warga yang menjadi korban gempa. (*)

OPINI

Halaman 14

Kemandirian (Ekonomi) Perempuan ERJUANGAN dalam mewujudkan kemandirian perempuan sudah lama digagas di Indonesia.

Tokoh yang sangat terkenal sebagai pejuang kesetaraan perempuan adalah R. A. Kartini. Beliau mengupayakan agar hak-hak perempuan tidak dibedakan dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lak-laki dalam kehidupan kebangsaan. Dan usaha tersebut menunjukkan hasilnya. Saat ini, hak-hak perempuan sudah disamakan dengan kaum laki-laki dalam berbagai aspek seperti dalam bidang kemandirian ekonomi, kebebasan politik, kesempatan pendidikan dan kesempatan dalam bekerja.

Dalam bidang kemandirian ekonomi. Perempuan saat ini sudah bisa hidup mandiri dalam bidang ekonomi. Mereka dapat bekerja melengkapi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Bahkan tak jarang saat ini perempuan mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dari pada lak-laki. Ini bukti bahwa perempuan sudah mandiri dalam bidang ekonomi.

Kebebasan dalam bidang politik.

Perempuan saat ini sudah bebas dalam menentukan hak-hak politik yang dimiliki. Bahkan saat ini perempuan banyak yang menjadi pimpinan di pemerintah mulai dari kepala daerah, anggota parlemen sampai pada level kementrian pusat (membantu presiden dalam menjalankan tugas negara). Bahkan, perempuan sudah ada yang pernah menjadi presiden republik Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri.

Dalam bidang pendidikan, perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Hal ini berbeda dengan masa penjajahan dahulu, di mana pendidikan hanya bisa dinikmati oleh laki-laki keturunan dari kalangan bangsawan saja. Namun sekarang, baik lakilaki mapun perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan.

Bahkan untuk saat ini, presta-

Oleh:

Misbahul Munir

(Mahasiswa Program Magister Ekonomi dan Keuangan FE UII) si-prestasi dalam bidang akademik malah banyak didominasi oleh kaum perempuan. Banyak juga perempuan yang menjadi tenaga pendidik. Bukan hanya sebatas tenaga didik di sekolahsekolah biasa, melainkan juga menjadi tenaga didik yang perguruan tinggi dengan gelar dan jabatan sebagai guru besar atau profesor. Memang, pada hakekatnya perempuan merupakan tenaga pendidik, terutama tenaga pendidik bagi para anak-anaknya. Sehingga memang benar jika ada ucapan bahwa “perempuan adalah madrasah pertama bagi anakanaknya�.

Selanjutnya dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan. Dalamhal mendapatkan pekerjaan, baik lakilaki maupun perempuan saat ini mempunyai kesempatan yang sama. Bahkan dalam bidang tertentu perempuan malah mendapatkan kesempatan yang lebih tinggi. Perempuan juga banyak yang mendapatkan posisi yang strategis di tempat ia bekerja. Bahkan banyak juga yang sampai menjadi pimpinan perusahaan.

Tidak hanya di dunia kerja (perusahaan) saja, di kalangan pemerintah juga banyak diisi oleh perempuan-perempuan hebat. Sebagai contoh, perempan hebat dengan segudang prestasi yang mengisi jabatan pemerintah adalah Tri Rismaharini, wali kota surabaya. Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK saat ini juga banyak dibantu oleh perempuan-perempuan hebat yang menjadi mentri seperti Sri Mulyani Indrawati sebagai mentri keuangan dan Susi Puji Astuti sebagai mentri perikanan dan kelautan saat ini.

Belakangan isu yang terus digiatkan adalah kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa ini. Jika dibandingkan dengan negara-negara barat misal-

RADIO

nya, memang kemandirian perempuan kita belum sampai pada tahapan kemandirian perempuanpeempuan di barat. Di mana, para perempuan di barat mempunyai kebebasan yang lebih dari kita.

Karena juga dilatarbelakangi oleh budaya yang berbeda. Namun pada intinya, bagaimana perempuan Indonesia mempunyai kemandirian dalam bidang ekonomi. Ini yang masih terus diupayakan.

Kemandirian ekonomi perempuan bisa direalisasikan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi perumahan. Bisa dalam bentuk industri kecil di masingmasing rumah. Misalnya, seperti industri pembuatan makanan ringan yang dapat dibuat di masingmasing perumahan, atau bisa juga industri pakaian atau busana, atau industri asli yang dimiliki masingmasing daerah.

Salah satu contoh program kemandirian ekonomi perempuan yang berhasil adalah industri busana atau pakaian di daerah Polewali Mandar. Di mana, perempuan-perempuan di daerah tersebut mempunyai industri pakaian, yaitu dengan menenun kain asli daerah tersebut yang dikerjakan di masing-masing rumah. Selanjutnya, kalau barang sudah jadi, disetorkan di badan usaha milih desa (BUMDes) untuk dipasarkan di luar daerah.

Dari situ para ibu-ibu mendapatkan upah dari hasil menenun kain khas wilayah tersebut.

Peran pemerintah juga sangat penting dalam hal ini. Sebagaimana contoh di atas, pemberdayaan perempuan juga melalui peran pemerintah seperti adanya BUMDes dan dana desa. Dalam konteks Indonesia yang wilayahnya lebih banyak pedesaan, mestinya lebih banyak memperhatikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti program pemberdayaan perempuan sebagaimana contoh di atas.

Menguatkan ekonomi sektor kecil seperti UMKM juga termasuk dalam menguatkan ekonomi Indonesia dalam cakupan yang lebih luas lagi.

Demikianlah potret dari kebebasan dan kemandirian perempuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Berhasilnya usaha untuk menyamakan hak-hak antara laki-laki dan perempuan merupakan usaha keras dari R. A. Kartini pada masa lalu. Hasilnya, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai hak yang sama, terutama dalam kemandirian ekonomi. Peran pemerintah melalui program pemberdayaan ekonomi perempuan seperti industri rumahan juga sangat diperlukan guna mewujudkan kemandirian ekonomi perempuan.

POJOK Ditreskrimsus telusuri aliran dana BOS Madrasah Ungkap hingga tuntas

*** PTT diduga banyak titipan pejabat

Wacana rasionalisasi harus direalisasikan

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 9 November 2018

Halaman 15

Gubernur Minta Pengungsi Korban Gempa Diatensi Khusus Mataram (Suara NTB) Memasuki musim penghujan saat ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd meminta jajarannya memberikan atensi khusus warga yang masih tinggal di bawah tenda dan hunian sementara (huntara) yang tergenang. Pemda kabupaten/kota diharapkan memberikan dukungan penuh kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan penanganan di lapangan.

H. Ahsanul Khalik

“Sekarang yang menjadi atensi khusus, daerah yang tergenang, karena hujan. Kemudian warga masih menggunakan terpal, ini menjadi perhatian khusus. Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur minta atensi khusus untuk itu,” kata Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/11) siang.

Ia mengatakan masih banyak masyarakat yang tinggal di pengungsian atau di bawah tenda. Dari 74

ribu unit rumah yang rusak berat, jumlah huntara yang terbangun berdasarkan data akhir Oktober lalu sekitar 39 ribu unit.

Untuk penanganan warga yang masih tinggal di bawah tenda dan daerah-daerah yang tergenang air hujan, kata Khalik tak bisa bekerja sendiri. Ia mengatakann harus ada dukungan penuh dari pemer-

intah kabupaten/kota.

“Saya dari Dinas Sosial, yang cukup memprihatinkan karena hujan ini segera kita intervensi bantuan dalam bentuk pemberian spandek.

Kalau masalah genangannya, bukan Dinas Sosial, tapi dinas terkait,” katanya.

Kaitan dengan huntara yang tergenang air hujan, Khalik mengatakan Wagub telah memerintahkan OPD terkait untuk menanganinya. “Kita tetap mengecek dan memberikan informasi ke dinas terkait,” ujarnya.

Kaitan dengan ketersediaan air bersih di pengungsian, Khalik mengatakan pihaknya siap mendistribusikan.

Masyarakat diminta melapor

jika kekurangan air bersih.

“Kalau ada permintaannya saya pasti perintahkan Tagana memenuhi daerah yang meminta. Bahkan beberapa daerah di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat supaya diperhatikan, sudah saya perintahkan,” tandasnya.

Terkait dengan pencairan dana bantuan stimulan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si menyebutkan berdasarkan data sampai 2 November lalu, sebanyak 344 Pokmas atau 5.354 KK sudah menerima dana bantuan stimulan. Rekening masyarakat yang sudah terisi sebanyak

33.179 KK. Pemerintah pusat telah mentrasfer dana bantuan stimulan sebesar Rp1,018 triliun. Tahap awal sebesar Rp41,8 milar, tahap I Rp284,950 miliar, Tahap II Rp299,130 miliar dan tahap III Rp392,54 miliar. Untuk tahap IV dan V sedang dalam proses sebesar Rp1,972 triliun.

Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah rumah yang rusak sebanyak 216.519 unit. Terdiri dari rusak berat 75.138 unit, rusak sedang 33.075 unit dan rusak ringan 108.306 unit.

Sementara itu, progres pembangunan rumah instan sederhana sehat (Risha) sebanyak 433 unit, rumah konvensional 177 unit dan rumah kayu 79 unit. (nas)

Warga Mengeluh di Tenda Darurat Mataram (Suara NTB) Kondisi memprihatinkan dirasakan masyarakat terdampak gempa yang masih tinggal di tenda pengungsian. Tenda darurat tergenang air membuat mereka tak bisa berbuat apa-apa.

“Waktu hujan kemarin tenda ada yang rusak. Air masuk ke dalam tenda. Jadi serba sengsara,” kata Rusmala, warga Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur kepada Suara NTB Kamis (8/11) kemarin. Warga dan anggota keluarganya masih ada yang bertahan di lapangan dan tinggal di tenda tenda darurat yang dibuat sendiri dan dibangun relawan.

Menurut Rusmala, tidak ada pilihan lain kecuali bertahan dalam situasi serba sulit itu.

Kades Sembalun, Harmini mengakui kegetiran yang dialami warganya. Masih ada sekitar 30 sampai 40 warganya yang masih tinggal di tenda darurat.

“Karena mereka tidak punya uang untuk sekadar bangun huntara. Jadi terpaksa tinggal di tenda darurat,” ungkapnya.

Sementara warga yang masih punya uang, membangun huntara dengan biaya murah, menggunakan bahan bahan dari puing bangunan yang roboh akibat gempa sebelumnya. “Mereka bangun huntara seadanya di dekat runtuhan rumahnya,” sebut Harmini.

Hujan pertama kemarin membuat para korban di sana panik. Air masuk ke dalam tenda, membasahi sisa sisa barang dan perabot di rumahnya. Belum lagi tenda yang roboh dan rusak akibat derasnya hujan dan kencangnya angin. “Ini baru hujan sekali kemarin. Bagaimana kalau terus terusan hujan?

Kasihan warga saya kalau begini terus hidupnya,” ujarnya mengungkap kegetiran warga.

Nasib warga semakin tidak menentu karena hunian tetap (Huntap) dalam bentuk tiga konsep Rika, Risha dan Riko, sampai saat ini belum jelas.

“Saya terus dikejar kejar warga, bertanya soal kejelasan bantuan ini. Tapi mau bilang apa, rumah dijanjikan itu belum

Baru 13 Pelamar Penuhi ’’Passing Grade’’ Dari Hal. 1 Yang memenuhi syarat ikut seleksi tes SKD sebanyak 54.388 orang. Total formasi seluruh Pemda di NTB 3.186 formasi.

Untuk Pemprov NTB sebanyak 5.584 pelamar akan memperebutkan 433 formasi. Kemudian, Kota Mataram 6.775 pelamar akan memperebutkan 262 formasi, Lombok Barat sebanyak 7.323 pelamar akan memperebutkan 219 formasi.

Selanjutnya, Lombok Tengah sebanyak 3.040 pelamar akan memperebutkan 481

formasi, Lombok Timur 5.918 pelamar akan berebut 225 formasi. Lombok Utara sebanyak 3.952 pelamar akan memperebutkan 274 formasi.

Sumbawa Barat 2.435 pelamar akan memperebutkan 238 formasi, Sumbawa 4.621 pelamar memperebutkan 275 formasi, Dompu 4.197 pelamar akan memperebutkan 229 formasi. Selanjutnya Bima dan Kota Bima masingmasing 8.793 pelamar dan 1.313 pelamar akan memperebutkan 352 formasi dan 198 formasi. (nas)

Baru Terealisasi Rp6 Triliun Dari Hal. 1 Karena KEK Pariwisata Mandalika mulai melakukan report LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal),’’ jelasnya Gita dikonfirmasi, Rabu (8/11).

Ia menyebutkan, realisasi investasi baru mencapai Rp6 triliun lebih. Realisasi investasi tersebut paling banyak sektor pertambangan, pariwisata, dan perhubungan atau transportasi. Investasi bidang perhubungan itu adalah pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Gili Mas, Lombok Barat.

Apakah bencana gempa yang mengguncang NTB beberapa waktu lalu berpengaruh terhadap realisasi investasi? Gita mengatakan, tidak berpengaruh. Ia mengatakan, investasi beda dengan wisatawan.

Ketika bencana terjadi, maka angka kunjungan wisatawan akan berpengaruh.

Tetapi untuk investasi, prosesnya lama. ‘’Mereka (investor) sudah mengkaji. Mereka ada yang menyusun DED, macam-macam tahapannya,’’ terangnya.

Dampak dari bencana gempa beberapa waktu lalu, investor melakukan reschedule kegiatan investasinya. Mereka mereview kembali rencana investasinya atau melakukan pelambatan.

Pada 2017 realisasi investasi di NTB tercapai Rp 11,28 triliun. Dengan laju investasi naik sebesar 13,95 persen dari tahun 2016. Capaian investasi tahun 2017 sebesar Rp 11,28 triliun dengan rincian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) nilainya sebesar Rp 9,075 triliun.

Terbagi Rp 284, 6 miliar untuk sektor pariwisata, Rp

161,8 miliar untuk sektor perdagangan, Rp 8 triliun untuk sektor pertambangan energi dan kelistrikan serta Rp 125,3 miliar untuk investasi industri dan Rp 244,6 untuk jasa-jasa lainnya.

Sementara untuk investasi Penanaman Modal Asing (PMA), tercatat nilainya mencapai Rp 2,2 triliun. Terbagi untuk sektor pariwisata Rp 1,4 triliun, Rp 37,9 miliar untuk sektor pedagangan, Rp 63 miliar untuk sektor perikanan. Kemudian Rp 146,8 milir untuk sektor pertambangan dan energi, Rp 12,8 miliar untuk sektor industry dan Rp 509,7 miliar untuk jasa-jasa lainnya.

Realisasi investasi PMA tahun 2017 terbagi ke masing-masing kabupaten/kota di NTB. Sebarannya, Rp 383,8 miliar di Kota Mataram, Rp 622,2 miliar dai Lombok Utara, Rp 723,9 miliar di Lombok Barat, Rp 224 miliar di Lombok Tengah. Kemudian Rp 167,6 miliar di Lombok Timur, Rp 24 miliar di Sumbawa Barat, Rp 49,3 miliar di Sumbawa, Rp 3,6 miliar di Dompu, Rp 6,3 miliar di Bima dan Rp 3,9 miliar di Kota Bima.

Sementara realisasi investasi PMDN tahun 2017 sebesar Rp 9 triliun. Tersebar Rp 359,2 miliar di Kota Mataram. Rp 5,6 miliar di Lombok Utara. Rp 1,8 triliun di Lombok Barat. Rp 3,9 miliar di Lombok Tengah.

Rp 798 juta di Lombok Timur, Rp 6,6 triliun di Sumbawa Barat dan Rp 177,7 miliar di Sumbawa. (nas)

satu pun jadi,” sesalnya.

Namun masih ada harapan, karena Bupati Lombok Timur H. Sukiman Azmy sudah menjanjikan dana Rp1 juta per KK terdampak. Dengan anggaran itu, diharapkan bisa jadi harapan masyarakat untuk hidup lebih layak.

Para relawan juga menyaksikan kondisi warga di tenda pengungsian. Bantuan yang mereka berikan pun belum bisa maksimal, hanya sebatas bantuan berupa tenda darurat, huntara, penanganan medis dan psikososial.

Ketu Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) NTB, Muslimin mendorong pemerintah bergerak cepat. “Pemerintah tidak usah terlalu banyak pertimbangan.

Mengeksekusi hal prioritas seperti ini sebenarnya bukan barang sulit,” kritik Muslimin.

Ia mendorong agar pemerintah segera mengurus masyarakat yang masih tinggal di tenda agar memperoleh tempat yang lebih manusiawi. “Sebab hujan akan menjadi ancaman baru bagi siapapun yang tinggal di tempat seperti tenda. Tidak hanya soal penyakit, tapi soal keamanan, instalasi listrik, akses kehangatan keluarga, akses belajar bagi anak sekolah di rumah tenda akan sangat terganggu,” beber Muslimin.

Kedua, dalam catatannya, hunian tetap diharapkan segera terealisasi. Ia mendorong agar mendahulukan bagi kaum rentan atau keluarga dengan tingkat risiko tinggi. Terutama kaum rentan plus yang sedang menjalani proses pemulihan pascaoperasi.

“Mereka butuh tempat yang lebih aman. Kondisi yang aman akan berdampak

(Suara NTB/ars)

DARURAT - Warga Dusun Dasan Tengak Baret Desa Sembalun berdiri di tenda darurat yang dibangun dari terpal bantuan.

Mereka berharap segera dibangunkan hunian tetap. pada semangat positif untuk beranjak mengerjakan hal lain seperti pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Ia yakin, masyarakat sudah mampu mengerjakannya sendiri bila tempat berlindung keluarga mereka sudah teratasi. Sebaliknya jika hunian belum teratasi, masyarakat masih akan merasakan kesulitan. “Saya rasa pemerintah sudah bisa menentukan sikap dengan mengambil langkah langkah prioritas secara lebih cepat dan tepat,” pungkasnya.

Selain di Lombok Timur, Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar membenarkan masih banyak warganya yang tinggal di tenda darurat. Jumlahnya 20 sampai 30 persen dari total puluhan ribu korban.

Tapi menurutnya sudah bany-

ak yang sudah teratasi dan tinggal di Huntara.

“Alhamdulillah setiap hari itu berjalan. Tetapi saya, tentu harus juga menyampaikan masih ada warga di tenda dan ini jadi perhatian saya,” kata bupatu ditemui Suara NTB, Rabu (7/11).

Kondisi warga yang masih di tenda darurat dan kehujanan memang diketahuinya. Ia juga mengamini merasa prihatin.

“Tadi malam, saya terus terang seperti ndak bisa tidur.

Karena semua kepala desa saya kontak ketika jam 1, jam 2, untuk memastikan masyarakat kita yang ada di tenda mendapatkan perhatian,” ungkapnya.

Ia mengaku tentusaja tidak ingin melihat warganya lama di tenda darurat. Namun ia tidak berani menargetkan, karena

Menyulap Sampah Jadi Pakan Ternak Dari Hal. 1 Di Unit Pengolahan Sampah dengan teknologi ‘’pasukan’’ lalat hitam ini, dapat menghasilkan bioteknologi. ‘’Kita di sini menghasilkan bakteri. Langsung saja dilepas, maka dia akan menghasilkan nitrogen dari udara,’’ terangnya.

Ia mengatakan, teknologi pengolahan sampah organik seperti ini dapat dikembangkan berskala rumah tangga dan desa. Tinggal mengorganisasikan pabrik penghasil telur lalat hitam dan penghasil sampah. ‘’Kalau penghasil sampah dan penghasil telur lalat disatukan, jadi tempat pengolahan sampah,’’ ujarnya.

Ia menyebutkan, pengolah-

an sampah organik menggunakan teknologi lalat hitam ini dapat membuka lapangan pekerjaan. Karena selain menghasikan pupuk kompos, juga menghasilkan pakan ternak.

Dari kapasitas 4 ton sampah sehari, kata Agus, baru terpenuhi 5 kuintal. Pasokan sampah organik ke unit pengolahan itu masih terkendala pemilahan sampah. Banyak sampah-sampah yang belum dipilah masyarakat.

Terpisah, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengaku sangat bahagia dengan adanya unit pengolahan sampah organik dengan bantuan lalat hitam tersebut. Menurutnya, persoalan sampah kerap menjadi masalah terutama di kota-kota besar, termasuk NTB.

‘’Dengan kemajuan bioteknologi kita menemukan cara yang sangat baik, tidak menimbulkan efek negatif. Dengan lalat, mampu melahap sampah, untuk kemudian digunakan untuk peternakan,’’ katanya.

Menurut gubernur, teknologi seperti ini perlu digiatkan.

Diharapkan apa yang dilakukan provinsi dapat menjadi inspirasi pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan hal serupa. ‘’Sehingga masalah sampah tidak lagi momok bagi kita semua. Kalau ini jalan, sukses, masyarakat akan mudah mengikutinya. Harus dikembangkan, ini harus jadi contoh dulu. Baru dikembangkan di kabupaten, kecamatan, desa sampai rumah tangga,’’ tandasnya. (nas)

Ditreskrimsus Telusuri Aliran Dana BOS Madrasah Dari Hal. 1 ‘’Saya langsung pimpin penyelidikannya. Ini jadi perhatian khusus,’’ tandasnya.

Dari hasil evaluasi awal diperoleh informasi, penelusuran aliran dana dari pusat langsung ke rekening Madrasah. Namun pihaknya sedang mengkaji, bagaimana proses masuknya PT. AK sebagai pihak ke tiga yang mendistribusikan buku. Sementara kegiatan itu tidak termasuk dalam nomenklatur pengadaan barang dan jasa. Pembelian buku itu bersumber dari dana BOS masing-masing Madrasah. ‘’Ke mana sebenarnya anggaran ini, itu coba kita cari,’’ jelasnya.

Diakuinya, beberapa data dari Ombudsman juga jadi rujukan untuk menelusuri anggaran tersebut. Data awal itu jadi pintu masuk menguatkan bukti lain. ‘’Sudah, kita masih koordinasi terus

dengan Ombudsman. Tapi itu kan sifatnya masih maladministrasi. Kita di sini untuk penyelidikan ke arah pidananya,’’ jelasnya.

Direktur Reskrimsus juga menegaskan, setelah mempelajari informasi dan data awal, kasus ini resmi penyelidikannya dimulai. Ada beberapa informasi dan data awal jadi petunjuk sehingga diputuskan awal pekan kemarin mulai penyelidikan.

Timnya di Subdit III Tipikor sudah mulai bekerja dengan mengumpulkan dokumen pelengkap serta pemanggilan saksi-saksi. Namun Syamsudin belum tahu persis siapa saja saksi diperiksa dan dokumen yang sudah didapat.

Setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Ombudsman, setidaknya sudah ada petunjuk awal untuk membuka penyelidikan. Namun ditegaskannya, harus dipisahkan soal kewenangan. Yang di-

lakukan Ombudsman menurutnya, untuk membuktikan maladministrasi, sedangkan pihaknya untuk menelusuri dugaan unsur pidana dalam pembelian buku K13 dengan nilai total Rp200 miliar itu. ‘’Bagaimana pembeliannya, siapa saja yang terlibat? Siapa mengarahkan. Kalau ke satu rekanan, siapa rekanannya? Itu kita cek satu per satu.

Harus kita klarifikasi semua,’’ jelas Syamsudin untuk menelusuri dugaan pidana dimaksud.

Proses penyelidikan ini menurutnya masih panjang.

Karena dalam rangka upaya awal untuk menemukan bukti mengarah ke unsur pidana.

Selebihnya, proses itu masih dirahasiakannya. Soal bukti transaksi berupa buku rekening milik PT. AK yang didapat Ombudsman, tidak menutup kemungkinan akan digunakan. Tapi itu menurutnya, tetap harus melalui penyelidikan. (ars)

APBD belum disahkan Pemprov NTB. “APBD kita kan masih belum final. Sehingga kita dalam konteks ini masih mencari jalan, mencari cara di luar pemanfaatan APBD kita. Baik menghubungi para donatur, menghubungi relawan, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

dan lainnya,” kata Bupati.

Mengenai bantun dana dari pemerintah pusat, terus dipercepat. Sudah mulai ada pengerjaan Huntap. Sudah 13.338 korban terdampak masuk melalui rekening Pokmas. Dari 57 ribu yang diverifikasi, 41 ribu lebih sudah punya rekening. (ars)

”Extra Trip” Pemicu Bongkar Muat Kapal di Lembar Lamban Dari Hal. 1 Pelabuhan Lembar sebenarnya memiliki kelengkapan dermaga. Dua dermaga Movable Bridge (MB) dan satu dermaga plengsengan atau dermaga darurat.

Kendalanya tetap ada di Padangbai. Di pelabuhan milik Provinsi Bali itu hanya terdapat dua dermaga MB. Namun saat ini hanya satu yang bisa difungsikan maksimal karena dermaga lainnya masih dalam perbaikan.

“Praktis hanya satu yang bisa difungsikan,” ujar Adhar.

Dua kendala besar di atas diakui sedang diatasi manajemen PT. ASDP. Demi terus memperbaiki pelayanan, perusahaan milik negara itu berusaha memaksimalkan kualitas dengan berkoordinasi ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 tahun 2016 ten-

tang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Sebab PT. ASDP sebagai regulator yang memiliki kewenangan dalam pengaturan, pengawasan dan pembuatan jadwal kapal penyebrangan.

Harapan Ombudsman, dengan banyaknya keluhan masyarakat itu, agar ASDP terus memperbaiki pelayanan. Karena bagaimana pun juga Lembar adalah pintu masuk NTB. “Jadi wajah NTB ini dari Lembar. Kalau pelayanan terus seperti ini akan berdampak buruk pada citra daerah,” tandasnya.

Meski sudah ada jawaban, namun Ombudsman akan terus memantau tiap perkembangan perbaikan pelayanan di Pelabuhan Lembar. Pihaknya akan menilai keseriusan ASDP, bahkan akan berkoordinasi sampai ke Kementerian Perhubungan, sebab kewenangan Pelabuhan Lembar – Padangbai ada di pusat. (ars)

Ombudsman Dapat Bukti Tambahan Dari Hal. 1 Kemudian data di lapangan yang terus bertambah seperti bukti transfer ke PT.AK. Pihaknya menelaah petunjuk teknis pengelolaan dana BOS serta peraturan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI. Khususnya mengenai alokasi 20 persen untuk pembelian buku. ‘’Seharusnya madrasah bebas beli ke siapapun. Nah ini modusnya dominasi satu perusahaan. Faktanya, madrasah beli melalui Kemenag kabupaten/kota ke PT AK ini.

Pertanyaannya? Apakah itu tidak didesain,’’ duga Adhar.

Investigasi Ombudsman itu menemukan dugaan penyalahgunaan prosedur dalam bentuk penunjukan satu perusahaan tertentu. Selanjutnya, asisten sedang menyiapkan gelar internal untuk penyusunan laporan hasil akhir pemeriksaan. ‘’Untuk putuskan apakah rekomendasinya akan disampaikan cukup sampai ke Kanwil sini, atau ke Kementerian,’’ terangnya.

Untuk keperluan itu juga Ombudsman masih perlu mengklarifikasi pejabat Kemenag NTB, khususnya Kabid Pendidikan Madrasah. ‘’Klarifikasi

untuk tahap akhir,’’ ujar Adhar.

Sementara untuk kebutuhan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, yang kini sudah ditangani Polda NTB, Ombudsman bersedia memberikan data dan dokumen. ‘’Koordinasi terakhir Jumat lalu dan Senin kemarin. Kami menghormati kebutuhan kerja penyidik dalam hal pembuktian. Pilihannya kita membackup dengan memberikan data,’’ ujarnya.

Ombudsman RI NTB menemukan dugaan maladministrasi pengadaan buku pada 2.256 madrasah berbagai jenjang. Pengadaan buku senilai Rp200 miliar diambil dari dana BOS tiap sekolah.

Rekanan, PT.AK mendistribusikan buku diantaranya buku umum K-13. Perusahaan dimaksud bukan distributor juga penerbit.

Perbuatan maladministrasi pada pengadaan buku madrasah terindikasi dari proses pengadaan yang diarahkan kepada hanya satu rekanan.

Sementara madrasah yang menolak, maka pencairan dana BOS termin kedua diduga akan dihambat. Sebab syarat pencairannya dengan melampirkan kuitansi pembelian buku dari rekanan tersebut. (why)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 9 November 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Dompu akan Data Komunitas Sadar Literasi Dompu (Suara NTB) – Eksistensi perpustakaan daerah baru dikatakan berhasil manakala mendapat dukungan stakeholder, seperti taman bacaan, kelompok belajar maupun komunitas sadar literasi. Karenanya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Dompu menyadari pentingnya perkumpulan tersebut berencana melakukan pendataan. Ini sebagai salah satu upaya bersama dalam menggenjot peningkatan minat baca masyarakat.

Kepala DPKD Dompu, Rohyani, SH., kepada Suara NTB, Kamis (8/11) mengakui keberadaan kelompok-kelompok sadar literasi ini belum menunjukkan perubahan yang signifikan bagi peningkatan minat baca masyarakat. Pun eksistensinya di lapangan nyaris luput dari pengontrolan. “Makanya kita mau masukkan ke database untuk mempermudah pengontrolan, seberapa jauh eksistensi mereka ini, apakah mereka cukup dengan proposal bantuan tapi tidak ada perkembangan, atau bagaimana,” ungkapnya.

Pendataan kelompok sadar literasi itu didasari rencana beberapa pihak di pusat yang siap meghibahkan bantuan buku bacaan untuk masyarakat, sehingga dirasa penting database kelompok ada untuk mengetahui sejauh mana peluang mereka mendapatkan bantuan tersebut, termasuk pembinaan teknis soal pengelolaan taman bacaan dan sebagainya.

Dengan dimulainya proses pendataan ini diharap para penggiat literasi yang sudah terbentuk segera mendaftarkan diri, agar memudahkan proses pendampingan serta penyaluran bantuan ketika ada hibah buku atau peralatan penunjang dari pemerintah pusat. “Nanti kita cek dulu di lapangan mana komunitas yang memang layak untuk mendapatkan bantuan, baik dari segi lokasi, sarana prasana dan administrasinya,” jelas dia.

Di samping pengembangan stakeholder, lanjut Rohyani, DPKD juga tengah fokus memajukan Perpustakaan Desa (Perpusdes), karena bagaimanapun dengan prestasi yang berhasil diraih desa Cempi Jaya sebagai harapan I pada lomba Perpusdes tingkat nasional beberapa waktu lalu telah menarik perhatian pemerintah daerah maupun pusat.

Salah satu contoh, terwujudnya komitmen pemerintah daerah bekerjasama dengan Coca Cola Foundation untuk memberikan sumbangan komputer 20 unit ke empat desa. “Tahap pertama di empat desa dan 2019 nanti rencananya empat desa lagi akan mendapat bantuan ini,” pungkasnya. (jun)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Menurun, Tren Pernikahan Dini di KSB Taliwang (Suara NTB) Kasus pernikahan dini masih tetap saja ditemukan di Sumbawa Barat kendati tren kasusnya menurun. Di tahun 2016-2017 pernikahan dini mencapai 81 kasus. Di tahun 2018, angka itu dapat ditekan menjadi tiga kasus.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP2KBP3A) KSB, Muhammad Suharno, S. Sos, kepada Suara NTB, Kamis (8/ 11) mengatakan, memang kasus nikah dini masih tetap saja ditemukan tahun 2018 ini. Hanya saja dari jumlah kasus yang ada sudah berhasil ditekan dari puluhan kasus menjadi tiga

kasus saja. Bahkan rata-rata usia perkawinan yang ada saat ini sudah mencapai angka 20,7 tahun untuk usia perempuan dan laki -laki mencapai usia 23 tahun ke atas.

Itu artinya, hanya sebagian kecil saja yang menikah di bawah usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun prestasi cukup baik, tetapi pihaknya tetap akan intens turun ke masyarakat untuk memberikan

sosialisasi. Hal itu dilakukan supaya tidak ada lagi kasus nikah dini yang ditemukan di KSB. “Kita tetap akan melakukan sosialisasi dan menghimbau terkait usia perkawinan ini, sehingga kedepannya tidak ada lagi kasus nikah dini di KSB,” ungkapnya.

Dikatakannya, kasus pernikahan dini ini muncul karena ada beberapa faktor di masyarakat. Faktor utama

penyebab adanya perkawinan dini yakni dampak pergaulan bebas. Jadi banyak remaja yang melakukan hubungan seksual di luar nikah. Sehingga mau tidak mau orang tua harus menikahkan anaknya.

Selain faktor itu, tingkat pendidikan juga memiliki turut andil bagian dalam penyebab pernikahan dini.

Namun faktor pendidikan tidak terlalu dominan dalam kasus ini. Meskipun demikian, pihaknya tetap melibatkan kelompok masyarakat yang sudah terbentuk saat ini untuk menekan jumlah kasus ini. Terlebih lagi masalah

pernikahan dini sudah menjadi atensi dari tingkat pusat untuk bisa semakin ditekan.

Jika tetap dibiarkan akan menambah masalah kependudukan termasuk kesejahteraan masyarakat juga akan terganggu nanti.

“Memang faktor pergaulan bebas jadi pemicu munculnya kasus nikah dini di KSB. Guna meminimalisir kasus yang menjadi atensi tersebut, kami akan semakin intens melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di SMA/SMK sederajat,” tandasnys. (ils)

Tommy Beri Pelatihan ’’Sports Massage’’ di NTB Mataram (Suara NTB) Tommy Fondy, salah seorang spesialis profesional therapist PB PASI akan hadir di Mataram, 24-25 November 2018. Kedatangan Tommy di NTB untuk mengajarkan ilmu dan pengalamannya di bidang sport massage pada pelaku olahraga di NTB. Panitia Pelatihan Sports Massage dan Reposisi Cidera Olahraga, Ridwan yang ditemui Suara NTB di kediamannya di Mataram, Kamis (8/11) mengatakan bahwa Tommy Fondy M. PD merupakan spesialis profesional therapist di PB PASI, Polo Air Indonesia dan (Suara NTB/ist) KONI DKI Jakarta. PihaknTommy Fondy ya sengaja menghadirkan Tommy di NTB untuk mengajarkan ilmu dalam bidang sport massage untuk pelaku olahraga di NTB. Dia sengaja mendatangkan spesialis therapist itu ke Mataram agar NTB memiliki tenaga spesialis dalam ilmu sport massage dan reposisi cidera olahraga. “Kegiatan ini merupakan kesempatan langka bagi pelaku olahraga di NTB yang ingin mengembangkan keahlian dalam bidang therapist. Karena setiap atlet yang cidera butuh ditangani oleh tenaga therapist sport massage,” ucapnya.

Dijelaskannya, sport massage merupakan suatu cabang sains yang cukup berkembang. Perkembangan ilmu itu akan sangat berdampak pada ilmu lainnya. Pasalnya banyak segi kehidupan manusia ikut merasakan kemudahan akibat berkembangnya ilmu pemijatan, seperti bidang kesehatan, lingkungan bahkan seni.

Dalam hal ini banyak orang yang merasa panik dan juga bingung ketika mengalami cidera tubuh. Mereka tidak tau apa yang dilakukan untuk mengatasi cidera. Dan hal tersebut tentu tak boleh sembarangan orang memberikan pertolongan, apalagi tidak memiliki kemampuan untuk menangani dengan aman.

Maka resikonya bisa fatal. “Jika salah menanganinya malah cidera yang dialami akan semakin parah,” jelasnya.

Oleh karena itu kata Ridwan penting bagi tenaga medis olahraga untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana bertindak dan memberikan pertolongan pada saat terjadi kecelakaan atau cedera olahraga hingga korban bisa sembuh. Harapan Ridwan para guru olahraga, pelatih dan pencinta olahraga dapat mengenal dengan baik sport massage. (fan)

(Suara NTB/ist)

SIDANG - Sidang yang digelar Komisi Informasi NTB terkait sengketa informasi yang melibatkan Dinas Pertanian Loteng di Ruang Sidang KI NTB, Kamis (8/11).

Sidang Pertama KI Berakhir Mediasi Mataram (Suara NTB) Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar sidang sengketa informasi antara pemohon Hamzanwadi dengan termohon Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah, Lalu Iskandar di ruang Sidang KI, Kamis (8/11). Sidang ini dipimpin Ketua Majelis, Ajeng Roslinda Motimori dengan anggota M. Hendriadi dan M. Zaini Dalam sidang ini, pemohon Hamzanwadi meminta informasi terkait dokumen tentang data-data kelompok tani dan gapoktan yang menerima bantuan mesin pompa air, mobil panen padi dan mobil pembajak sawah tahun 2017.

Selain itu, Hamzanwadi meminta dokumen DPA DBHCHT tahun 2016, 2017 dan 2018 yang penggunaannya dan pemanfaatannya untuk infrastruktur fisik.

Menanggapi permintaan ini, Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah, Lalu Iskandar menjelaskan jika doku-

men yang diminta saat ini belum lengkap untuk diberikan hingga saat ini dengan berbagai alasan. “Karenanya ke depan kami akan lengkapi dokumen-dokumen yang dimin-

ta untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada pemohon,” ujarnya.

Sidang yang berjalan cukup alot itu, menghasilkan dengan sepakat untuk melakukan

mediasi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa mendatang. Pemohon berharap dalam mediasi nanti terkait informasi yang diminta sesuai dengan Undang-Undang Ket-

erbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, bisa berikan oleh Dinas Pertanian untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. (ham)