Edisi Selasa 9 Oktober 2018 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SELASA, 9 OKTOBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 176 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Diproses, Pencairan Dana Bantuan Perumahan untuk 19.100 Korban Gempa Giri Menang (Suara NTB) Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan sedang memproses pencairan bantuan untuk korban gempa di Lombok dan Sumbawa. Sebanyak 19.100 calon penerima bantuan dinyatakan telah clean and clear verifikasinya.

Sri Mulyani Indrawati

Sebelumnya, kementerian Keuangan juga telah mencairkan bantuan kepada 23.000 korban gempa. ‘’Bantuan ini sasarannya untuk seluruh kebutuhan korban gempa. Termasuk bantuan untuk rumah yang sudah ditetapkan Rp50 juta untuk rumah

rusak berat, Rp25 juta untuk rusak sedang dan Rp10 juta untuk rusak ringan. Mungkin tahap awal, 6.000 sasaran penerima yang sudah dicair-

kan,’’ kata Sri Mulyani dalam kunjungannya Senin (10/8) kemarin ke Desa Guntur Macan, Gunung Sari, Lombok Barat.

Pemerintah menurut Sri Mulyani, masih memberikan perhatian penuh dan terus mendukung proses pemulihan. Melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Pemerin-

tah daerah sedang menginventarisir dan telah mengajukan by name by address mereka yang terdampak gempa, yang kemudian diverifikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan telah mencairkan Rp2,1 triliun anggaran untuk korban gempa di Lom-

bok dan Sumbawa. Sri Mulyani mengatakan, hingga saat ini masih menghitung total kebutuhan untuk penanganan gempa.

“Kalau verifikasi sudah komplit, diajukan anggarannya, kita cairkan. Karena kita semua harus bertanggung jawab.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

DUKUNGAN - Direktur IMF Christine Lagarde memberikan dukungan moril kepada para korban gempa di Guntur Macan, Lombok Barat. Christine didampingi Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, Menkeu Sri Mulyani, Gubernur NTB. H.Zulkieflimansyah dan pejabat lainnya.

IMF Galang Dana untuk Korban Gempa

TO K O H Jamin Bantuan untuk NTB PEMERINTAH pusat menjamin bantuan stimulan perbaikan rumah bagi korban gempa bumi di NTB akan tetap diberikan. Meskipun terjadi bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah (Sulteng), itu tidak akan mempengaruhi bantuan yang akan diberikan kepada korban gempa di NTB. ‘’Dananya sudah ada, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah mungkin nanti administrasi. Pemerintah akan tetap konsisten untuk membantu,’’ kata Menko Kemaritiman, Bersambung ke hal 15 Luhut Binsar Panjaitan (Suara NTB/bul)

KO M E N TTAA R

Masyarakat Butuh Huntara GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta bantuan pemerintah pusat tidak hanya hunian tetap (huntap). Tetapi juga pemerintah pusat diharapkan memberikan bantuan untuk pembangunan hunian sementara (huntara).

Hal tersebut disampaikan gubernur pada saat kunjungan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Direktur IMF di Desa Guntur Macan Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, Senin (8/ 10) siang. Pada kesepatan tersebut, gubernur melaporkan bahwa situasi NTB secara umum, terutama Lombok sudah mulai pulih kembali.

Bersambung H. Zulkieflimansyah ke hal 15 (Suara NTB/nas)

Giri Menang (Suara NTB) Pertemuan tahunan World BankIMF yang berlangsung di Nusa Dua Bali, akan dimanfaatkan untuk pengumpulan dana kepada korban gempa yang ada di Lombok-Sumbawa dan Palu. Selain akan dilakukan penghimpunan dana lagi, IMF juga telah memberikan bantuan dana sebesar Rp 2 miliar.

Penegasan ini disampaikan Direktur IMF, Christine Lagarde saat berkunjung ke Guntur Macan, Gunung Sari, Lombok Barat bersama Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani siang Senin (8/10) kemarin.

“Jadi yang akan kita lakukan dalam

pertemuan tahunan ini, dengan telah melihat secara langsung kondisi di Lombok dan Palu, maka seluruh peserta dari pertemuan tahunan ini akan meminta kedermawanan mereka untuk untuk berbagi dan memberikan bantuan,’’ jelas Christine.

Diketahui, sekitar 30 ribu peserta hadir pada pertemuan tahunan World Bank- IMF yang memperte-

mukan para anggota bank sentral, menteri keuangan dan pembangunan, eksekutif sektor swasta, lembaga masyarakat sipil. Kemudian media serta akademisi untuk membahas masalah-masalah global, termasuk prospek ekonomi dunia, stabilitas keuangan global.

Bersambung ke hal 15

Dikes Catat 359 Warga Korban Jaksa Temukan Gempa Terserang Malaria Aliran Dana Diduga Hasil TPPU Mataram (Suara NTB) Tim penyidik Kejati NTB berhasil melacak aliran dana dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) salah satu BUMD Pemprov NTB. Miliaran rupiah dugaan hasil pencucian uang itu mengalir ke oknum pejabat BUMD dan diterima juga pihak swasta. Dalam waktu dekat, kasus ini naik ke penyidikan.

Modus kasus ini berdasarkan hasil penyelidikan hingga Senin (8/10) kemarin, dana Rp6,2 miliar awalnya dicairkan secara tidak sah atas persetujuan oknum pejabat

BUMD tersebut. Uang kemudian diterima bertahap pihak swasta atau rekanan mitra perusahaan milik daerah tersebut. Lantas uang tidak digunakan sesuai kontrak, tapi diduga ditransfer lagi ke oknum pejabat BUMD tersebut. ‘’Penggunaan uang itu kemana, sudah terlacak. Sudah terlacak jumlah dan transaksinya,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH kepada Suara NTB Senin kemarin, namun masih enggan menyebut perusahaan daerah dan identitas pejabat dimaksud.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mencatat jumlah warga korban gempa di Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat yang terserang malaria sudah mencapai 259 orang. Penanganan penyakit malaria yang menyerang ratusan warga ini dilakukan seperti Kejadian Luar Biasa (KLB).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dikes NTB, Marjito, S.Si, SKM, M. Kes yang dikonfirmasi disela-sela kunjungan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Desa Guntur Macan Lombok Barat, Senin (8/10) menjelaskan kasusnya sudah mulai menurun sejak akhir September lalu.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

KORBAN - Masyarakat korban gempa di Desa Guntur Macan memeriksa kesehatan di Layanan Kesehatan Keliling yang dibuka Palang Merah Indonesia (PMI).

Proses Tender Sempat Bermasalah

Dewan Sepakat Kerusakan Gedung Sekretariat DPRD NTB Didalami Mataram (Suara NTB) Gedung Sekretariat DPRD NTB merupakan salah satu gedung yang diberikan tanda merah oleh tim asesmen Indonesia-Australia, karena dinilai mengalami kerusakan parah akibat gempa beberapa waktu lalu. Karena kondisinya itu, sehingga direkomendasikan gedung itu tidak boleh ditempati, karena harus direhab total.

Kini gedung tersebut menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya gedung lama di sebelahnya tempat berkantornya anggota DPRD, yang dihubungkan oleh jembatan penghubung, hanya mengalami kerusakan ringan. Bahkan, saat ini gedung lama itu sudah dapat digunakan kembali.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Abdul Hadi sepakat agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait gedung tersebut. Sehingga dike-

tahui penyebab kerusakannya.

Apakah murni lantaran diguncang gempa, atau ada hal lain. ‘’Ya saya rasa harus begitu. Bagus juga diungkapkan apa sebabnya gedung itu rusak parah. Mungkin kalau dia sesuai spek tidak akan separah itu kerusakannya,’’ katanya.

Menurutnya dalam perencanaan pembangunan gedung tentu sudah melalui kajian-kajian. Terutama terkait dengan konstruksinya.

Jika dua gedung diguncang gempa dengan kekuatan yang sama, namun kerusakan yang ditim(Suara NTB/dok)

bulkannya berbeda, maka tentu ada perbedaan konstruksi. ‘’Ini kan kita maklumi pascagempa yang cukup dahsyat.

Hampir semua gedung pemerintahan mengalami kerusakan. Tapi ada yang berat dan ringan. Nah tingkat kerusakan yang berbedabeda itu tentu ada penyebab.

Itulah yang harus dicari

’’

tahu,’’ ujarnya kepada Suara NTB. Sementara itu, Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad menyerahkan semua pemeriksaan gedung tersebut kepada tim asesmen. Sehingga pihaknya belum berani berkesimpulan terkait kondisi gedung yang baru setahun ditempati itu. Sebab pihaknya belum menerima hasil pemeriksaan dari tim asesmen.

Bersambung ke hal 15

Ya saya rasa harus begitu. Bagus juga diungkapkan apa sebabnya gedung itu rusak parah. Mungkin kalau dia sesuai spek tidak akan separah itu kerusakannya Abdul Hadi

SUARA NTB Selasa, 9 Oktober 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Wawali Kecewa Kinerja Kadishub Sepakat Sukseskan Penataan KAWASAN Cakranegara saat ini tengah ditata. Sehingga bisa lebih rapi dan lebih ramah kepada para pejalan kaki.

Salah satu yang masuk dalam penataan ialah Kelurahan Mayura. Warga Mayura sudah siap dan bersepakat untuk menyukseskan penataan itu.

“Kita sudah kumpulkan warga dan semuanya sangat setuju. Mereka sudah sangat siap dengan perubahan yang akan terjadi di kawasan ini,” kata Lurah Mayura, I Made Suartha, Senin (8/10).

Ia mengatakan bahwa warga sangat antusias untuk melihat perubahan di tempatnya.

(Suara NTB/dok) Mereka juga sepakat untuk I Made Suartha tidak berjualan di kawasan pedestarian yang dibangun oleh Pemerintah. Menurut Suartha, warga Mayura sudah berkomitmen untuk mendukung penataan kawasan Cakranegara sehingga banyak dikunjungi wisatawan.

“Sudah saatnya kita berubah ke yang lebih baik, lebih rapi dan lebih indah. Warga juga sepakat untuk tidak berjualan di pedestarian. Mereka sangat senang karena kawasan ini ditata,” ujarnya.

Sejak perencanaan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada warga. Semua warga setuju, meski ada beberapa pemilik toko yang protes. Namun itu tidak mengurangi dukungan mereka terhadap program pemerintah itu. “Memang ada yang protes, kalau buat pedestarian di situ nanti konsumennya tidak mau beli. Tapi kan pemerintah sudah siapkan lahan parkir, sudah ada solusi begitu,” ujarnya.

Ia berharap kawasan Cakranegara ini benar-benar bisa seperti Malioboro di Yogyakarta. Selain indah dipandang, juga membuat wisatawan tertarik untuk datang. Ini juga dapat memberikan nilai lebih bagi perekonomian warga sekitar.

“Harapan warga Mayura agar kawasan ini benar-benar menjadi destinasi wisata. Jadi banyak yang berkunjung, ini juga bisa memberikan keuntungan bagi warga sekitar. Terutama yang berjualan, kan jadi banyak pembeli,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana secara terang - terangan menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Kepala Dinas Perhubungan, Drs. H. Khalid. Kekecawaannya itu disampaikan melalui grup WhatsApp pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/10), Mohan tak membantah hal tersebut. Menurut dia, sebagai pimpinan wajar menyampaikan hal itu kepada stafnya. Ini sebagai bagian dari proses pembinaan. Sepanjang tidak menimbulkan maladministrasi atau hal lain yang lebih jauh.

“Hal - hal yang mungkin dilaksanakan bisa saja ada keteledoran. Karena ini rutin,” kata Mohan. Tidak saja di Dishub lanjut Mohan, koreksi

terhadap kinerja juga biasa dilakukan pada pimpinan OPD lainnya.

Kinerja Dishub selama ini tidak pernah ada perkembangan terkaitan dengan pengelolaan parkir. Dishub perlu menata parkir, sumberdaya manusia di internal, juru parkir maupun menyeragamkan uniform. “Pemimpin itu harus memberikan contoh bagi bawahannya,” ujarnya.

Selama ini, ia melihat pen-

gelolaan parkir sebagai salah satu sumber pendapatan di sektor jasa belum tergarap maksimal. Sebenarnya, parkir bisa jadi primadona. Sayangnya, ini tidak dikelola dengan baik.

Penanganan parkir perlu inovasi dan metode, supaya parkir liar hasilnya bisa masuk ke kas daerah. “Harus ada inovasi. Ini dimulai dari pimpinan,” tegasnya.

Tidak menutup kemungkinan kinerja Kepala Dinas Perhubungan akan dievaluasi.

Asesmen kinerja di pucuk pimpinan maupun staf biasa dilakukan. Jika perlu akan ada penyegaran. Penyegaran ini pun semata - mata sebagai kebutuhan organisasi.

“Penyegaran ini bukan faktor like dan dislike,” katanya.

Apakah ada komunikasi tidak baik dengan Dishub?

“Tidak ada. Semua baik - baik saja. Saya biasa menelpon yang bersangkutan jika ada sesuatu,” jawabnya. Sementara itu, Kadishub tidak memberikan komentar terkait pengelolaan parkir yang belum maksimal. (cem) H. Mohan Roliskana

RTRW Masih Jadi Kendala SEBANYAK empat Pansus (Panitia Khusus) di DPRD Kota Mataram mengintensifkan pembahasan materi empat paket Raperda. Masing-masing Raperda tentang tata tertib Dewan, Raperda tentang penyelenggaraan perizinan, Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan dan Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Dari empat Pansus, dua Pansus masih membutuhkan kajian dan pembahasan yang lebih mendalam. Yakni Pansus Raperda penyelengaraan perizinan dan Pansus Raperda sistem keuangan daerah.

(Suara NTB/fit) ‘’Secara prinsip Pansus I Gde Sudiarta perizinan ini tidak mengalami kendala. Kami sudah kaji bersama Kabag Hukum Setda Kota Mataram. Namun ketika kami akan selesaikan bersama eksekutif ada PP nomor 24 tahun 2018 tentang sistem IT (Informasi Teknologi). Yang pertama perubahan dari Pansus perizinan ini adalah perubahan OPD dan itu sudah kami selenggarakan. Sudah kami bahas, sudah kami konsultasi Menkumham dan Mendagri,’’ kata Ketua Pansus Penyelenggaraan Perizinan, I Gde Sudiarta kepada Suara NTB usai rapat di DPRD kota Mataram, Senin (8/10).

Namun hadirnya PP 24 tahun 2018 menjadi ganjalan bagi Pansus Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram untuk merampungkan materi Raperda tersebut. ‘’Kami sudah kembalikan rancangan perda itu kepada Kabag Hukum untuk disempurnakan kembali,’’ imbuhnya.

Hanya saja, setelah pembahasan itu selesai, Perda RTRW juga masih menjadi sandungan bagi pelayanan perizinan di Kota Mataram.

Berdasarkan keterangan dari pimpinan rapat, lanjut Gde Sudiarta, bahwa Perda RTRW itu mandek di Dirjen. Oleh karena itu, politisi Gerindra ini mendorong Pemkot Mataram melakukan ‘’jemput’’ bola ke pusat. ‘’Bila perlu bersama kami di sini,’’ ujarnya menawarkan diri. Dia menyadari Perda RTRW ini sudah sangat lama. Sehingga muncul kekhawatiran dari kalangan Dewan kalau-kalau perda itu akan mangkrak.

Sebab, sambung anggota Dewan dari Dapil Cakranegara ini, kalau Perda RTRW mangkrak, dia yakin Kota Mataram tidak akan maju. Karena bagaimanapun juga, mandeknya RTRW ini, tentu akan berpengaruh terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). ‘’Darimana kami akan garuk ini PAD kalau Perda RTRW ini mangkrak,’’ katanya. Sebab, pesatnya perkembangan Kota Mataram harus setara dengan PAD yang didapatkan oleh daerah.

Gde Sudiarta menegaskan bahwa terkait RTRW ini, Pemkot Mataram tidak bisa pasif. ‘’Harus proaktif jemput bola ke pusat.

Tidak bisa hanya ditunggu di belakang meja saja,’’ sindirnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

DISERBU - DOC atau bibit ayam mulai didatangkan dari luar Pulau Lombok. Ini untuk memenuhi stok bibit di peternak. Pasalnya, harga daging ayam di pasar tradisional Rp40.000 - Rp45.000 per kilogram.“Distributor menjual bibit ayam di Mataram Agriculture Expo, Senin (8/10). Bibit ayam diserbu oleh pembeli karena dijual kisaran Rp2.000- Rp3.000 per ekor.

Konversi BBM ke Elpiji

Deklarasi Pemilu Damai

Nelayan yang Belum Dapat Diminta Maklum Mataram (Suara NTB) Petugas dari Kementerian ESDM sudah datang ke Kota Mataram untuk membagikan elpiji kepada nelayan yang merupakan konversi dari BBM. Ini bertujuan agarpembagiannyatertibdantidak ricuh. Sebab dari 250 yang diusulkan, hanya 200 saja yang dinyatakan berhak untuk dapat.

“Hari ini (kemarin, red) kita bahas tentang mekanisme pembagian konversi BBM ke elpiji ini. Kita sosialisasikan dulu ke masyarakat, sehingga yang tidak dapat ini bisa maklum,” kata Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, Hj. Baiq Sujihartini, Senin (8/10).

Ia mengatakan bahwa pembagian akan dilakukan pada 10 Oktober. Sebab pada hari ini, Selasa (9/10) akan dilakukan sosialisasi kepada para nelayan. Sebab bagi nelayan yang belum dapat,

masih ada kesempatan jika Kementerian ESDM melakukan pengadaan lagi. Namun demikian, Sujihartini tidak dapat menjanjikan hal itu. Sebab ia juga tidak mengetahui apakah akan ada pengadaan lagi atau tidak.

“Kita ndak berani janjikan, nanti mereka berharap, terus ternyata tidak ada lagi kan salah kita nantinya. Intinya kita harapkan yang belum dapat ini agar maklum. Karena ini bukan kita yang tentukan, tapi pusat,” ujarnya.

Diketahui bahwa keuntungan nelayan menggunakan bahan bakar gas, dari sisi operasional lebih efisien 60 persen dibandingkan menggunakan BBM. Dua tabung gas bisa digunakan selama dua hari. Itupun bila pemakaian rutin. Jadi nelayan bisa lebih hemat menggunakan bahan bakar. “Ini untuk mempermudah nelayan kita,” ujarnya.

Nelayan yang terverifikasi hanya 200 orang saja. Sementara total jumlah nelayan di Ampenan 1.446 orang. Yang memiliki kartu nelayan sebanyak 1.330 orang.

Tentu masih banyak nelayan yang membutuhkan konversi BBM menjadi gas ini. Hanya saja Pemerintah hanya memberikan untuk 200 orang saja. Nantinya pengisian ulang bahan bakarnya akan dilakukan di koperasi nelayan.

Sebab distribusi gas untuk nelayan dan rumah tangga itu berbeda.

Dinas Kelautan Kota Mataram akan melakukan sosialisasi hal ini kepada para penerima bantuan sebelum bantuan diserahkan secara langsung kepada 200 nelayan itu. ”Kita rapatkan mekanismenya, kita sosialisasikan lalu kita bagikan.

Jadi kita pakai 3-4 hari untuk membagikannya kepada para penerima,” ujarnya. (lin)

Anggaran Rp1 Miliar untuk Rumah Singgah Batal Digunakan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram batal menggunakan anggaran Rp 1 miliar, untuk membangun rumah singgah. Rumah singgah dibangun melalui sumbangan donatur. Kendati tidak menggunakan anggaran Rp1 miliar untuk rumah singgah, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengungkapkan, sudah Rp3 miliar dana tanggap darurat dianggaran dalam APBD yang digunakan untuk penanganan bencana.

Dirincikan, Rp2 miliar untuk rumah sakit dan Rp1 miliar belanja keperluan logistik. “Kan sudah Rp 3 miliar kita pakai. Rp2 miliar lebih untuk RSUD dan Rp1 miliar beli kebutuhan logistik,” kata Sekda ditemui, Senin (8/10). Anggaran Rp1 miliar memang belum dimanfaatkan membangun rumah singgah. Rumah singgah dibangun di Pengempel Indah, Gontoran dan lokasi lainnya bersumber dari bantuan atau donasi masyarakat. Menurut Sekda, anggaran itu akan digunakan jika donasi dari masyarakat kurang.

“Kalau tak tercukupi bisa digunakan itu untuk antisipasi yang lain,” ucapnya. Anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) juga memberikan bantuan sejumlah Rp450 juta bagi korban gempa di Mataram. Dana itu kata Sekda, akan diserahkan ke relawan untuk dikelola keperluan pembangunan rumah singgah maupun kebutuhan lainnya.

Pencatatan atau administrasi bantuan tercatat. Cuma tidak masuk dalam APBD. “Semua ada catatannya,” ucapnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. M. Kemal Islam menyampaikan, terkait pembangunan rumah instans sederhana sehat (Risha) sedang berproses.

Hanya saja menjadi masalah adalah Pokmas belum proaktif. “Masalahnya Pokmas tidak pro aktif,” kata Kemal.

Dana diberikan oleh pemerintah pusat masuk ke rekening per orang. Pencairannya melalui Pokmas. Pokmas proaktif mengurus administrasi dan pembangunan. Jika camat dan lurah tidak selektif kata Kemal, maka berdampak pada proses pembangunan. “Jangan gara - gara senior terus ditunjuk. Paling tidak harus mengerti administrasi dan teknis,” ujarnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

BERBINCANG - Kepala DPPKB Sutrisno menyapa dan berbincang dengan warga sebelum medapatkan pelayanan KB gratis di acara Mataram Agriculture Expo 2018 di Taman Sangkareang, Senin (8/10).

DPPKB Berpartisipasi Meriahkan ’’Mataram Agriculture Expo’’ Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) aktif baik kegiatan skala lokal maupun nasional.

Kali ini, dinas di bawah kepemimpian Drs. Sutrsino kembali berpartisipasi pada kegiatan agriculture expo 2018.

Keterlibatan DPPKB fokus pelayanan pemasangan KB gratis yang menyasar masyarakat di wilayah sekitar kegiatan. Pihaknya kata Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno menyiapkan dua mobil pelayanan. Pelayanan KB melibatkan Ikatan Bidan Indone-

sia (IBI), Dinas Kesehatan dan mitra kerja lainnya.

“Akseptornya banyak dan kita pinjam mobil pelayanan KB dari BKKBN Perwakilan NTB,” kata Sutrisno ditemui Senin (8/ 10). Pelayanan itu juga melibatkan BKKBN Perwakilan NTB. Sejumlah 40 akseptor menggunakan metoda kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

Kegiatan semacam ini kata dia, DPPKB terus berpartisipasi dalam rangka percepatan pelayanan dan pengaturan kelahiran.

Dua hal yang menjadi fokus DPPKB saat ini. Selain, pelayanan

KB gratis untuk mengatur kelahiran, juga peningkatan usaha masyarakat melalui UPPKS. “Kita ingin mengubah pola pikir masyarakat menjadi baik.

Bukan pelayanan KB saja, tapi kita juga ada program pembangunan masyarakat,” tegasnya.

Program pembangunan ekonomi keluarga intens dilaksanakan terutama di 12 Kampung KB se - Kota Mataram.

Dengan harapan, pembangunan ekonomi masyarakat terjaga, sehingga melahirkan generasi cerdas sesuai dengan visi - misi Kota Mataram. (cem/*)

Masyarakat Jangan Terpecah dengan Berita Hoaks Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu),aparat kepolisian dan TNI serta partai politik mendeklarasikan pemilu damai, Senin (8/10). Informasi bohong (hoaks) jadi ancaman. Masyarakat jangan mudah terpecah belah.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, deklarasi damai sebagai komitmen pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, aparat keamanan serta masyarakat untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu di Kota Mataram berjalan aman dan kondusif.

Kepastian penyelenggaraan pemilu damai ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama. “Kita sudah tandatangani komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas selama berlangsungnya pemilu,” kata Walikota.

Yang terpenting menurut Walikota, masyarakat tidak mudah terprovokasi dan terpecah belah karena perbedaan pilihan. Termasuk harus bijak menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat. Jangan sampai berita bohong (hoaks) menimbulkan keresahan dan mengganggu kondusivitas masyarakat.

“Saya sudah sampaikan jangan mudah percaya dan terprovokasi berita hoaks,” katanya mengingatkan. Ketua DPRD, H. Didi Sumardi menambahkan, komitmen mewujudkan pemilu damai itu yang penting. Pelaksanaan tidak hanya sekadar slogan dan sebatas ikrar. “Saya yakin kesungguhan di Mataram akan mewujudkan pemilu damai terwujud,” kata dia.

Pemilu damai berkaitan dengan integritas, bebas hoaks, tidak ada diskriminasi dan politik uang. Jika praktik itu terjadi akan merusak tatanan ber-

politikan. Didi menekankan, berita hoaks bagian yang tidak bisa terpisahkan manakala wacana atau isu dibangun dengan cara tidak positif. Artinya, praktik kampanye hitam sifatnya kontradiktif akan tidak menguntungkan dalam upaya mengembangkan demokrasi.

“Jika dimaknai sebagai proses nilainya yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik pula,” kata Didi.

Ketua Bawaslu Hasan Basri menyebutkan, dua hal bakal disoroti oleh Bawaslu terkait pelaksanaan pemilu. Pertama, penyelenggara pemilu berkaitan dengan indikasi permainan aturan.

Kedua, pemasangan alat peraga kampanye oleh peserta pemilu.

Pemasangan APK semestinya desainnya diserahkan ke KPU selaku penyelenggara. Penentuan desain dan titik pemasangan APK jangan sampai menimbulkan persepsi antara peserta pemilu. “Jangan sampai ada anggapan bahwa ini caleg kaya atau banyak uang,” ujarnya.

Parpol harus menunjukkan komitmen penyelenggaraan pemilu yang jujur dan aman.

Disamping itu, masyarakat juga tidak boleh terpolarisasi.

Hasan mengibaratkan pemilu sebagai permainan bola. Ada pemain dan penonton. Jika penonton tidak paham aturan akan menimbulkan benturan.

“Jangan terjebak isu - isu kampanye. Paling masyarakat memastikan apakah mereka sudah terdaftar di DPT atau tidak. Jangan ketika pemilihan baru ribut. Kok pemilihan gubernur ada nama. Sekarang kok tidak ada. Ini yang perlu dicek di KPU,” pintanya. Terkait berita hoaks, peserta pemilu terutama Caleg harus dilaporkan akun mereka. (cem)

(Suara NTB/ist)

PEMILU DAMAI - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menandatangani komitmen penyelenggaraan pemilu damai, Senin (8/10).

SUARA NTB

Selasa, 9 Oktober 2018

JNE Bangun Huntara Korban Gempa Lombok Mataram (Suara NTB) JNE membangun hunian sementara (Huntara) untuk korban gempa Lombok di Lapangan Gondang, Gangga, Lombok Utara.

JNE juga menyalurkan bantuan barang kebutuhan tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Manajemen JNE mengunjungi huntara yang dibangun dalam Integrated Community Shelter (ICS), Sabtu (6/10) lalu. Dipimpin Direktur JNE, Chandra Fireta. Sembari memberikan bantuan langsung kepada korban terdampak gempa Lombok yang tinggal sementara di shelter.

“Pembangunan beberapa shelter ini merupakan wujud kepedulian JNE sebagai perusahaan anak bangsa untuk membantu meringankan beban penderitaan para pengungsi korban pasca gempa Lombok,” kata Chandra seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Suara NTB, Senin (8/10).

Dia menambahkan, dalam perjalanannya yang hampir mencapai usia 28 tahun di Indonesia, JNE tidak hanya fokus pada perkembangan bisnisnya, tetapi juga berperan aktif dalam menjalankan kegiatan sosial.

Chandra hadir bersama Edi Santoso, selaku Direktur JNE; Samsul Djamaludin, selaku VP Of Quality Assurance; Eri Palgunadi, selaku VP Marketing; Jontri Kusnanto, selaku Head of National Operation Division, dan Misty Lulu Indrayani selaku Branch Manager JNE Mataram.

JNE mendukung pembangunan dua shelter di area Lapangan Gondang, Gangga, Lombok Utara. ICS merupakan area atau kompleks yang terdiri dari beberapa unit rumah huntara yang dilengkapi dengan fasilitas toilet umum, rumah ibadah, warung wakaf untuk berbelanja kebutuhan harian.

Kemudian humanity store yang menyediakan paket sembako untuk kebutuhan selama sepekan, sekolah darurat, dapur umum, trauma healing, dan sarana bermain anak, serta pelayanan medis.

Sebanyak 103 ton barang bantuan telah berhasil disalurkan JNE. Sementara, dana bantuan hasil pengumpulan dari karyawan JNE se-Indonesia, yang

mencapai kurang lebih Rp214 juta, direalisasikan dalam bentuk bantuan untuk karyawan JNE Mataram dan sekitarnya. Serta pembangunan Integrated Community Shelter (ICS) hasil kerjasama dengan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Dengan kapabilitas yang dimiliki, dan dukungan dari 6000 titik layanan serta 40.000 karyawan di seluruh pelosok Nusantara, JNE berhasil menyalurkan bantuan dalam bentuk barang dari para pelanggan dan uang tunai hasil penggalangan dari karyawan internal.

JNE juga turut membantu distribusi barang-barang bantuan dari masyarakat ke 72 shelter ACT, yang tersebar di hampir seluruh wilayah Lombok dan seki-

tarnya. Setiap shelter dapat melayani kebutuhan para pengungsi di beberapa wilayah, antara lain: 13 posko di Kabupaten Lombok Barat (mencakup wilayah Gunung Sari, Narmada, Batu Layar).

30 posko di Kabupaten Lombok Utara (meliputi wilayah Pemenang, Tanjung, Kayangan, Gangga, Bayan), 18 posko di Kabupaten Lombok Timur (meliputi Sembalun, Sambelia, Pringgabaya, Pringgasela Terara), 10 posko di Kabupaten Lombok Tengah (meliputi wilayah Kopang, Pringgantara, Batuk Liang), dan 1 posko di Kabupaten Sumbawa Barat (meliputi wilayah Kecamatan Alas). (why/*)

(Suara NTB/JNE)

Manajemen JNE memberikan bantuan saat meninjau Huntara yang dibangun di Lapangan Gondang, Gangga, Lombok Utara, Sabtu (6/10).

(Suara NTB/JNE)

Manajemen JNE yang dipimpin Direktur, Chandra Fireta meninjau Huntara korban gempa Lombok di Lapangan Gondang, Gangga, Lombok Utara, Sabtu (6/10).

Halaman 3

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Giri Menang (suara NTB) pembangunan dan mengurangi laju berbasis Bottom di mana masya12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Pemerintah Kabupaten Lom- pertumbuhan penduduk di Lombok rakat diikutsertakan untuk ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 bok Barat (Lobar) melalui Dinas Barat,” kata Samsul. Menurutnya, libat. Peserta KB Maelani, ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Pengendalian Penduduk, Keluar- Kampung KB sangat diperlukan harap dengan dijadikannya kam12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 ga Berencana, Pemberdayaan karena sangat membantu men- pungnya sebagai Kampung KB 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Perempuan dan Perlindungan ingkatkan kualitas hidup dan kese- maka pelayanan Posyandu bisa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Anak (DPPKBP3A) bersama jahteraan keluarga pra sejahtera berjalan. Sehingga ia tidak lagi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 memeriksakan kesehatan di BKKBN mencanangkan Dusun untuk menuju lebih baik.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Empol Timur yang berada di Desa Program Kampung KB saat ini kampung sebelah. (her/*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Cendi Manik, Kecamatan Seko12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 tong sebagai Kampung KB, Se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 nin (8/10). Pencanangan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 nya secara simbolis ditandai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 dengan pembukaan tirai oleh 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Ketua Tim Penggerak PKK Kabu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 paten Lobar, Hj. Khaeratun Fau12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 zan Khalid dampingi Kadis 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 DPPKBP3A, Ramadhan Harian12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 to, perwakilan BKKBN Provinsi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 NTB, Camat Sekotong dan Kades 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Cendi Manik.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Dipilihnya Dusun Empol Ut12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 ara sebagai Kampung KB se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 bagaimana diutarakan Kades 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Cendi Manik Marne, karena 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Dusun Empol Utara merupakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 dusun terendah yang memiliki 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 cakupan peserta KB Aktif dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 hal ini juga merujuk pada kri12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 teria pemilihan wilayah Kam12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 pung KB. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 (Suara NTB/her) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 “Kriteria wilayah pembentu- Ketua TP PKK Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid menghadiri acara 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 kan Kampung KB sudah sesuai. Pencanangan kampung KB 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Mengingat Dusun Empol Timur 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 masuk kategori Kumuh 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 meskipun dekat dengan kota ke12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 camatan. 65 persen (118 dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 182) kepala keluarga termasuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 dalam kategori Keluarga Pra Se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 jahtera (KPS) dan Keluarga Set l 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 (KS I), tingkat pendidikan sebagi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 an besar tidak sekolah dan tidak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 tamat SD (33,97 persen), cakupan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 MKPJ rendah dan Unmet Need 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 masih tinggi,” kata Marne.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 BKKBN Prov NTB melalui 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 perwakilan yang hadir Samsul A 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 menjelaskan pembentukan Kam12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 pung KB untuk memperkuat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Nawacita dengan menyisir daer12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 ah pinggiran. Tidak hanya itu ke12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 beradaanya memperkuat aspek 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 lainnya. “Kampung KB diharap12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 kan mampu memberikan kontri12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 (Suara NTB/her) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 busi maksimal dalam melaksan- Ketua TP PKK Lobar, Hj. Khaeratun Fauzan Khalid didampingi perwak12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 akan pengendalian penduduk ilan dari BKKBN dan kepala DPPKBP3A mencanangkan Kampung 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 yang dapat berpengaruh terhadap KB Dusun Empol 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

Pemkab Lobar dan BKKBN Canangkan Dusun Empol Sekotong Jadi Kampung KB

Mataram Agriculture Expo 2018

Walikota Bangga dengan Petani Mataram Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh Senin (8/10) kemarin resmi membuka Mataram Agriculture Expo 2018, di Taman Sangkareang. Orang nomor satu di Kota Mataram ini menyampaikan ke kekagumannya terhadap petani. ‘’Perlu saya sampaikan bahwa saya bangga dengan petani di Mataram,” kata Walikota yang disambut tepuk tangan tamu undangan.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD H. Didi Sumardi, Kepala Dinas Pertanian Ir. H. Muttawali, Dandim 1605 Lombok Barat Letkol Inf. Djoko Rahmanto, pimpinan OPD, Camat, Lurah serta mitra kerja Dinas Pertanian Kota Mataram.

Kebanggan disampaikan Walikota, petani di Mataram mampu memanfaatkan lahan sempit sebagai areal cocok tanam.

Produktivitas hasil pertanian

meningkat dengan pemanfaatan teknologi.

Untuk peningkatan produktivitas pertanian, Pemkot Mataram tetap memiliki komitmen tinggi.

Karena itulah, dilakukan pembinaan.

“Terutama di Mataram yang sumber daya alam relatif sempit dibandingkan dengan kabupaten/ kota di NTB,” ucapnya.

Pemanfaatan lahan ini dinilai memberikan efek yang baik. Oleh karena itu, ia menyarankan masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam.

“Saya juga di rumah mengembangkan hortikultura. Saya bilang sama ummi kalau pensiun ini akan kita kerjakan,” kelakarnya.

Muttawali menambahkan, kegiatan Mataram Agriculture 2018 dilaksanakan dalam rangkaian pulihnya aktivitas sosial masyarakat yang beberapa waktu lalu terhenti oleh gempa bumi yang melanda NTB

dan khususnya, Kota Mataram.

Kegiatan dirangkaikan dengan lomba - lomba dalam rangka mewujudkan Mataram Move On, Lombok Bangkit dan NTB Bangkit Kembali. “Tujuan kegiatan ini memberi ruang bagi masyarakat menata kembali sosial ekonomi. Baik itu, petani dan peternak serta komunitas lainnya,” kata dia.

Enam macam kegiatan digelar pada Mataram Agriculture Expo.

Lomba perkutut diikuti oleh 135 peserta, lomba ayam hutan, lomba burung berkicau, mengukir buah, merangkai bunga, lomba mewarnai, bazar murah serta pelayanan KB gratis.

Selain itu, ada demo pengamanan arsip saat bencana, pengelolaan hasil perikanan, pameran produk unggulan dan lain sebagainya. “Ada 45 stand yang ikut. Termasuk dari sekolah, perguruan tinggi dan mitra kerja Dinas Pertanian,” sebutnya. (cem/*)

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh membuka resmi Mataram Argiculture Expo 2018

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh disambut oleh Kadis Pertanian H. Muttawali berjalan menuju lokasi acara Mataram Argiculture Expo 2018

Ketua Tim penggerak PKK Hj, Suryani Ahyar Abduh memotong pita

Kadis Pertanian H. Muttawali memberikan laporan kegiatan Mataram Argiculture Expo 2018

Walikota Mataram H Ahyar Abduh bersama Ketua DPRD H. Didi Sumardi memukul gendang beleq sebagai tanda dimulainya Mataram Argiculture Expo 2018

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh meninjau salah satu stand pada Mataram Argiculture Expo 2018

Walikota H. Ahyar Abduh memberikan hadiah kepada pemenang lomba

SUARA PULAU LOMBOK Cara Bupati Sukiman Azmy Akselerasi Penanganan Musibah Gempa

SUARA NTB Selasa, 9 Oktober 2018

Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy langsung tancap gas pascadilantik menjadi Bupati.

Orang nomor satu di Gumi Patuh Karya ini bergerak cepat mengeluarkan kebijakan penanganan musibah gempa bumi. Berikut langkah akseleratifnya?

BUPATI pengganti H. Moch Ali Bin Dachlan yang juga kembali memimpin Lotim ini menekankan perlunya keterpaduan tim dalam upaya mempercepat penanganan. Penilaiannya selama ini tim masih terpencar-pencar dan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Di awal pembicaraannya mengenai penanganan gempa ini, semua tim dipadukan, sehingga bergerak seirama.

Pekerjaan pertama yang diselesaikan adalah mengembalikan para pengungsi ke rumahnya masing-masing. Warga yang rumahnya tidak rusak dikembalikan ke rumahnya dan segera beraktivitas seperti biasa. Sedangkan yang rumahnya hancur siap dibangunkan hunian sementara seraya menanti realisasi anggaran bantuan pemerintah yang akan digunakan untuk membangun kembali rumah-rumahnya.

Prioritas penanganan adalah warga korban gempa yang

rumahnya rusak berat. Tiga kecamatan yang terparah terkena dampak, Sambelia, Sembalun dan Pringgabaya “dikeroyok” bersama-sama.

Mulai sejak Selasa (2/10) lalu lalu Bupati Lotim memilih berkantor mulai dari Sembalun. Selama sepekan lamanya di daerah bawah kaki Gunung Rinjani ini Bupati Sukiman ini membaur langsung dengan masyarakat.

Wilayah Kecamatan Sembalun diketahui merupakan daerah paling parah kena dampak gempa sejak guncangan pertama Minggu (29/7) lalu. Menyusul tanggal sepekan kemudian, Minggu (5/8), Kamis (9/8) dan terparah Minggu malam Senin (19/8) lalu. Belum lagi terhitung gempa-gempa susulan yang dalam catatan Badan Meteorogi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan ribuan kali gempa susulan.

Teranyar terjadi pada Senin dini hari kemarin dengan

(Suara NTB/ist)

UPACARA - Kegiatan upacara yang dipimpin Bupati Lotim, H. Sukiman Azmy mengawali kegiatan gotong royong di Sambelia, Senin (8/10). kekuatan magnitude 5,2 SR yang terpusat di Pulau Panjang. Kondisi ini menurut pengakuan warga masih membuat ketakutan warga dan banyak yang masih menempati tendatenda sementara dan huntara yang sudah terbangun.

Lebih khusus untuk Sembal-

un di lima desa, Sembalun, Sembalun Bumbung, Sembalun Lawang, Bilok Petung, Timbe Gading dan Sajang diverifikasi jumlah warga yang terdampak mencapai 24.147 jiwa. Jumlah meninggal 12 orang. Jumlah rumah rusak 4.507 unit, terdiri dari rusak berat 2.123 unit, ru-

sak sedang 1.567 dan rusak ringan 808 unit. Sarana pendidikan rusak berat 18 unit, 15 rusak sedangd an rusak ringan 9 unit. Tempat ibadah rusak berat 24 unit, rusak ringan 28 unit dan rusak sedang 8 unit.

Selama sepekan, persoalan-persoalan yang muncul

pasca gempa ini coba disentuh Bupati Sukiman dengan berada langsung di tengah-tengah warga. Alhasil, 85 persen sudah tertangani. Warga sudah mulai menempati huntara yang sudah dipersiapkan.

Rampung sepekan di Sembalun, Bupati Sukiman mulai Senin (8/10) kemarin bergeser ke Sambelia. Tidak jauh berbeda dengan Sembalun, wilayah Kecamatan Sambelia menjadi terparah sejak pertama kali gempa. Sebanyak 11 desa di Wilayah Kecamatan Pringgabaya ini terkena dampak dengan jumlah warga 24.140 jiwa. Jumlah warga yang meninggal akibat gempa diverifikasi sebanyak 14 orang.

Adapun jumlah rumah yang rusak sebanyak 8.587 unit yang terdiri dari rusak berat sebanyak 5.683 unit, rusak sedang 1.504 dan rusak ringan 1.400 unit. Tempat ibadah yang rusak sebanyk 108 unit, fasilitas kesehatan sebanyak 10 unit.

Mengawali kegiatan ngantornya di Sambelia, kemarin, Bupati Sukiman langsung menggelar apel bersama dengan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lotim, jajaran TNI/Polri, BUMN dan Apara-

Halaman 4

tur Sipil Negara (ASN).

Pada kesempatan itu, Bupati Sukiman mengingatkan kembali kepada ASN agar menjalankan tugas ini dengan penuh keikhlasan. Para ASN ini, selain harus bergotong royong untuk membersihkan atau merobohkan rumah warga yang sudah tidak layak untuk dihuni.

Bupati juga meminta juga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat sekaligus menguatkan untuk mengurangi trauma yang terjadi akibat gempa. Bupati berpesan agar melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan para warga. Gotong royong diawali di Desa Labuhan Pandan, menyusul desa-desa lainnya yang dilakukan terpadu bersama unsur TNI/Polri, relawan dan unsur lainnya.

Menurutnya, masyarakat yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian dapat kembali ke rumah-masing-masing, utamanya yang rumahnya tidak mengalami kerusakan. Tugas lainnya khusus di Sambelia ini adalah melakukan kembali validasi data. Diperintahkan untuk melakukan pendataan kerusakan fisik bangunan. Validasi ini diharapakan dapat tuntas dalam sepekan ke depan. (rus)

Buku Muatan Lokal Diduga Bermasalah Akomodir Eks K2 PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) Lombok Timur (Lotim) berharap supaya rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini memprioritaskan pelamar dari eks kategori dua (K2). Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sudah melakukan pengabdian cukup lama sehingga diharapkan pemerintah pusat selaku penentu kebijakan mengakomodir seluruh eks K2.

Salah satunya yang meng(Suara NTB/yon) hambat jalan eks K2 untuk Yunus ikut dalam seleksi CPNS tahun ini dikarenakan pemerintah pusat membatasi usia dari pelamar yang diangkat menjadi abdi negara tersebut harus pada usia 35 tahun ke bawah. Di atas dari usia itu, pelamar dinyatakan gugur. Atas kebijakan itu yang dikeluhkan oleh eks K2 sendiri.

Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (8/10), Wakil Ketua PGRI Cabang Kabupaten Lotim, Yunus, tidak menampik terjadinya keresahan dari honorer K2 atas kebijakan pemerintah pusat yang membatasi usia pelamar dalam seleksi CPNS tahun ini. Dijelaskannya bahwa dari koordinasi bersama BKN maupun Kemenpan-RB, dijelaskan bahwa terdapat 11 ribu lebih eks K2 dan 100 ribu lebih pelamar umum yang berhak untuk ikut rekrutmen CPNS. Terkait hal ini, Yunus menuturkan jika PGRI pusat sudah melakukan lobi terhadap Kemenpan-RB dan Sekretaris Negara supaya mengakomodir semua eks K2. Terlebih saat ini sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Lotim masih kekurangan guru. Namun di sana hanya terdapat sinyal bahwa honorer K2 yang usianya di atas 35 tahun akan diakomodir melalui P3K yang seleksinya rencananya dilakukan setelah CPNS. “Jadi untuk harapan menjadi CPNS di atas 35 tahun. Undang-undang yang tidak membolehkan,” jelasnya.

Dari PGRI mengaku tidak bisa menerima apabila guru-guru dari eks K2 tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS, karena sudah cukup lama mengabdi, sehingga sangat bersyukur ketika pemerintah memberikan solusi bahwa eks K2 akan diakomodir melalui P3K. “Kita berharap semua eks K2 ini diakomodir. Tapi aturan perundang-undangan yang tidak memperbolehkan. Sehingga kita dari PGRI juga tetap patuh dan taat pada aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Kabupaten Lotim, H. Najamudin, mengungkapkan, jika melihat dari PP Nomor 11 Tahun 2017 sangat memungkinkan usia pelamar hingga 40 tahun.

Akan tetapi hal itu harus ada Peraturan Presiden (Perpres).

Lantaran belum ada Perpres hingga saat ini, sehingga harus dibatasi usianya hingga 35 tahun. (yon)

Debit Air PDAM Turun 70 Persen

Tanjung (Suara NTB) PDAM Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi salah satu instansi yang cukup sibuk menangani dampak bencana. Perusahaan daerah itu dituntut untuk memaksimalkan penyediaan air bersih bagi para korban gempa baik melalui sambungan rumah maupun ketersediaan suplai yang bisa diambil oleh mobil tangki.

Direktur PDAM Lombok Utara, Raden Waliadin, SE., kepada wartawan Senin (8/10) mengungkapkan, bencana gempa dan musim kemarau seolah menggenapi problem kekurangan air bersih masyarakat. Untuk situasi saat ini, PDAM Lombok Utara dihadapkan pada kekurangan volume debit air yang bisa disiapkan untuk masyarakat, ditambah kerusakan pada jaringan perpipaan dari sumber air.

“Debit air PDAM berkurang 70 persen, menjadi hanya 30 liter per detik dari sebelum 140 liter per detik. Gempak dan kemarau panjang cukup berdampak terhadap penurunan debit secara drastis,” ujar Waliadin di kantornya.

Menurut dia, gempa menyebabkan banyak jaringan yang bocor dan rusak. PDAM sendiri bekerja ekstra keras untuk memulihkan jalir distribusi, karena titik-titik kebocoran ikut menyumbang terbuangnya debit air untuk sampai ke masyarakat.

Pengurangan debit air PDAM ini diperkirakan akan berlangsung lama, terutama pada momen puncak musim kemarau. Pasalnya, sedikitnya sumber air alternatif PDAM mempengaruhi volume yang bisa disuplai. “Pernah ada kajian ilmiah yang memperkirakan PDAM akan mengalami kerugian hingga 2025 mendatang. Saat ini saja penurunan debit air terbilang cukup drastis,” ujarnya.

Waliadin menyatakan, penurunan debit air tahun sebelumnya disiasati dengan mengoperasionalkan mesin pompa. Sedangkan untuk saat ini, hampir seluruh pompa mengalami kerusakan. “Nah sekarang pompa itu rusak semua,” imbuhnya.

PDAM, sambung dia, perlu mengambil langkah untuk menambah debit air. Antara lain dengan mencari alternatif sumber air, serta reboisasi pada sumer air yang sudah ada. Penambahan debit air melalui sumber alternatif, yakni dengan menyambung perpipaan pada mata air baru. Program tersebut sudah mulai dilakukan dan diperkirakan sudah bisa menambah debit sebelum akhir tahun.

“Sambungan perpipaan pada mata air baru ini akan menambah debit untuk sistem Tanjung dan Gangga. Berbeda dengan di Kecamatan Bayan, perpipaan dari sumber air Lokok Prabu belum selesai diperbaiki sampai hari ini karena medannya cukup berat,” sebutnya.

Pelanggan dan masyarakat di Bayan sebagian terlayani, namun sebagian yang lain masih belum memperoleh suplai. Akibat longsor pascagempa menyebabkan jaringan perpipaan setempat mengalami kerusakan total. “Di Bayan ada 3 sumber air, sekarang sudah berangsur - angsur membaik,” tandasnya. (ari)

Dikbud Akui Kecolongan Lakukan Verifikasi

Selong (Suara NTB) Dua buah buku paket muatal lokal yakni berjudul Pantun Sasak dan JampiJampi Sasak yang beredar di dunia pendidikan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dikecam sejumlah kalangan. Pasalnya, buku yang dihajatkan untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI dan SMP/MTs ini dinilai berisi konten porno dan melecehkan kaum perempuan. Selain itu, buku yang dikeluarkan oleh Dinas Dikbud Lotim ini dikhawatirkan merusak karakter peserta didik.

Seperti disampaikan Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lombok Timur, Sayadi, mengatakan, isi pantun yang tidak mendidik ini, ketika diajarkan dan dibaca oleh anak-anak. Maka secara langsung sudah mengajarkan siswa untuk melakukan apa yang tertuang di dalamnya. Kondisi ini dikhawatirkan dapat merusak generasi penerus bangsa. “Ini sudah jelas merusak mental, karakter dan generasi penerus bangsa. Isinya berisi konten porno. Melecehkan kaum perempuan,” kritik Sayadi.

Terkait hal itu, Sayadi menilai jika Dinas Dikbud hanya mengejar target untuk melakukan mobilisasi proyek dan bukan bersifat mendidik. Untuk itu, ia

meminta kepada Dikbud Lotim untuk secepatnya menarik buku tersebut dari peredarannya di sekolah-sekolah. Ditegaskan Sayadi, dicetaknya buku itu diyakininya sudah masuk segala tahapan telaah dan verifikasi oleh tim serta tidak terlepas dari pengetahuan Dinas Dikbud sendiri. “Jadi tidak mesti menyalahkan percetakan,” ungkapnya.

Kepala UPT Dikbud Kecamatan Labuhan Haji, Suardi, S.Sos menyebutkan, jika buku tersebut diterimanya sekitar satu bulan yang lalu yang dibeli dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh masing-masing sekolah. Buku itu diterima bersamaan dengan empat jenis buku muatan lokal lainnya. Namun yang bermasalah hanya dua jenis judul

buku yakni Pantun Sasak dan Jampi-Jampi Sasak. Menurut sepengetahuannya, buku ini rencananya akan digunakan untuk koleksi di perpustakaan sekolah dan referensi guru.

“Kita hanya dititipin di sini oleh pihak perusahaan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kanit Dikbud Sikur, Yunus, bahwa seluruh kepala sekolah se-Kecamatan Sikur diminta untuk mengembalikan buku yang disinyalir bernuansa porno. Tidak hanya itu, pihaknya sudah melayangkan protes, karena penggunaan kata dalam beberapa bait sangat tidak pantas, meskipun buku itu sebagai referensi untuk guru. Maka guru diharapkannya harus cerdas untuk bagaimana menyaring yang

Ditutup Seminggu Lagi, Pelamar CPNS KLU Capai 1.391 Orang Tanjung (Suara NTB) Sejak dibuka pada 19 September 2018 lalu, pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tercatat sebanyak 1.391 orang.

Jumlah ini akan bertambah seiring penutupan yang berakhir pada 15 Oktober atau seminggu lagi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan PSDM KLU, Drs. H. M. Najib, melalui Staf Verifikasi, Iqbal, Senin (8/10), mengungkapkan pendaftar sudah mencapai 1.391 orang.

Jumlah sementara pelamar itu akan memperebutkan kuota CPNS sebanyak 274 kursi.

“Sesuai edaran BKN, pendaftaran ditutup tanggal 15 Oktober.

Sedangkan sampai hari ini (kemarin, red) pendaftar sudah mencapai 1.391 pelamar,” ujarnya.

Iqbal menjelaskan, pendaftar CPNS KLU dilakukan secara online di mana pendaftar masuk ke server BKD PSDM. Menurutnya, jumlah pelamar yang masuk akan terus bertambah, mengingat pendaftaran masih dibuka hingga tanggal 15 Oktober 2018.

Adapun daerah Lombok Utara memperoleh kuota 274 formasi CPNS. Sesuai SK Bupati No. 800/ 343/BKD-PSDM/2018 tentang Kebutuhan Pegawai Tetap Negeri Sipil di lingkup Kabupaten Lombok Utara, formasi CPNS terdiri dari 10 formasi untuk tenaga

(Suara NTB/ari)

DAFTAR - Pemeriksaan pendaftar CPNS KLU melalui online.

Pendaftar diprediksi akan terus bertambah sampai dengan masa penutupan pendaftaran tanggal 15 Oktober. khusus eks TH K2, 108 formasi tenaga guru, 113 formasi untuk tenaga kesehatan dan 43 formasi untuk tenaga teknis.

Penerimaan CPNS ini merupakan bagian dari seleksi nasional yang dilakukan secara serentak pada Rabu 19 September 2018. Secara keseluruhan pemerintah menyiapkan formasi CPNS sebanyak 238.015 untuk penempatan di pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat sendiri menyiapkan kuota 51.271 formasi untuk penempatan di 76 daerah di Indonesia, dan selebihnya dialokasikan ke masingmasing pemerintah daerah.

Dijelaskannya, dari jumlah pendaftar yang masuk ini pihakn-

ya tidak langung memilah berdasarkan formasi pendaftaran pelamar. Pasalnya, Sistem Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (SSCN) yang disiapkan BKN sudah mengaturnya berdasarkan formasi pelamar yang masuk.

“Per hari jumlah pelamar yang masuk melalui sistem SSCN online mencapai 200 pendaftar. Bersama tim, kita langsung memverifikasinya,” paparnya.

Bagi pelamar yang sudah mengajukan lamaran, penerimaan pelamar dapat diketahui pada tanggal 18-21 Oktober.

Pelamar yang dinyatakan lulus adminitrasi berhak mengikuti tes seleksi CPNS dan menerima nomor urut tes. (ari)

(Suara NTB/yon)

DITARIK - Tumpukan buku muatan lokal yang disinyalir berkonten porno dan ditarik peredaran. mana disampaikan ke siswa.

Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan SD Dikbud Lotim, Muhir, S.Pd, mengklaim buku tersebut sudah layak untuk dijadikan sebagai referensi dan koleksi perpustakaan sekolah.

Ia mengakui secara peraturan perundang-undangan termasuk di dunia pendidikan. Isi buku tersebut salah, karena terdapat beberapa ungkapan kata dari beberapa bait yang terkesan vulgar. Namun secara budaya diperbolehkan sebagai bentuk

asli dari Jampi-Jampi Sasak.

Artinya banyak yang lebih jorok jika berbicara mantra.

Muhir yang juga merupakan Sekretaris Tim Verifikasi, mengakui tidak melihat dan menelaah secara utuh isi buku yang tulis oleh H. Sudirman, S.Pd, Bahri, S.Pd dan Lalu Ratmaja, S.Pd, saat dilakukan verifikasi. Terkait polemik ini, ia siap bertanggung jawab selaku tim verifikasi maupun Kepala Bidang Pembinaan SD di Dikbud Lotim. (yon)

Harga Sewa Ruko dan Retribusi Turun Selong (Suara NTB) Harga sewa rumah toko (ruko) dan penarikan retribusi di pasar yang ada di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini turun 30 persen dari sebelumnya. Kondisi itu dikarenakan terjadi bencana yang melanda wilayah ini beberapa waktu lalu. Selain itu, turun harga sewa ruko dan nilai retribusi sebagai bukti realisasi janji politik pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi pada saat kampanye dulu.

Kepada Suara NTB, Senin, (8/ 10), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lotim, Drs. Salmun Rahman, menyampaikan untuk harga sewa yang sebelumnya 1,5 meter persegi hitungannya Rp 1.000, sekarang menjadi Rp500. Ruko yang sebelumnya Rp3.000 per meter, saat ini menjadi Rp1.500. Sedangkan untuk mobil boks yang dulunya Rp10.000, sekarang menjadi Rp 5.000. “Intinya harga sewa itu turun 30 persen. Ini berlaku 1 Oktober 2018 walaupun Perbupnya masih dalam proses,” terangnya.

Dilakukannya penurunan harga sewa ruko merupakan janji dari kepala daerah saat ini saat kampanye dahulu. Di mana, janji itu diungkapkan berdasarkan keluhan yang didapatkan dari para pedagang ataupun penyewa di

(Suara NTB/yon)

Salmun Rahman Pasar Pancor yang menganggap jika harga itu terlalu mahal. Akan tetapi, seiring dengan kebijakan itu bertepatan dengan kondisi yang dialami saat ini. Pasalnya, pengaruh bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Lotim beberapa waktu lalu memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap roda perekonomian dan aktivitas jual beli di pasar.

Terkait uang jaga malam, merupakan kesepakatan para pedagang bersama kepala pasar dan uang tersebut tidak masuk ke kas daerah. Karena di dalam aturan tidak ada kewajiban dari kepala pasar untuk menjaga barangbarang dari pedagang. “Untuk uang jaga malam itu dikelola oleh kepala pasar atas kesepakatan para pedagang,” ujarnya. (yon)

Program Kampung KB Masih Belum Maksimal Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini memiliki 29 lokasi yang ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Berencana (KB).

Dari jumlah itu dinilai memang baru tersentuh hanya 2 persen saja dari 1.300 lebih jumlah dusun se Kabupaten Lotim.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim, H. Suroto, SKM. M.Kes kepada Suara NTB, Senin (8/10).

Menurutnya, program Kampung KB ini dihadirkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Masyarakat bisa mengikuti program KB, khususnya di lingkunagn yang sudah ada program kampung KB dan diharapkan bisa menjalankan program KB lebih baik dari sebelumnya.

Ptl Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat DP3AKB, Suhendra menambahkan laju pertumbuhan penduduk NTB saat ini dicatat 2,5 persen per tahun. Posisi Lombok Timur

sebagai barometer NTB katanya masih berada di atas rata-rata NTB, 2.6 persen per tahun. “Yang memberikankontribusi terbesar selama ini kan Lotim,” ungkapnya.

Persentase pertumbuhan penduduk Lotim ini diakui cukup tinggi. Lotim diketahui pernah mendapat penghargaan mengenai rendahnya laju pertambahan penduduk (LPP) yang diakui memang cukup kecil, yakni hanya 1,7 persen. Antara laju pertumbuhan penduduk ini den-

gan pertambahan penduduk kata Suhendra merupakan dua hal yang berbeda. “Kalau LPP itu di mana dilihat dari aktivitas migrasi penduduk,” ungkapnya.

Banyak warga yang menjadi TKI ke luar negeri sehingga tercatat jumlah penduduk terlihat kecil. “Karena banyak ke Malaysia sampai ratusan ribu,” imbuhnya. Catatan pertumbuhan penduduk ini dilihat dari angka kelahiran yang jumlahnya 2,6 persen sampai 2,7 persen setiap tahunnya. Setahun dari

kelahiran 25 ribu anak dari 200 ribu pasangan usia subur atau dari sekitar 30 ribu ibu hamil.

“Jadi 10 sampai 12 persen yang hamil,” ungkapnya.

Angka partisipasi PUS ber KB di Lotim baru 70 persen atau sekitar 100-150 ribu PUS yang ikut KB. Tidak mungkin memang semua memang bisa disentuh karena 30 persen ada, karena ingin punya anak kembali, pasangan pengantin baru atau tidak ingin anak dan sengaja tidak ber KB. (rus)

SUARA NTB Selasa, 9 Oktober 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Bawaslu Lobar ’’Warning’’ Golkar

(Suara NTB/kir

Kurang Ribuan Judul Buku PERPUSTAKAAN Daerah (Perpusda) Lombok Tengah (Loteng) saat ini sudah memiliki 22.023 judul buku. Itu artinya, Loteng masih kekurangan sekitar 3 ribu judul buku lagi untuk bisa memenuhi standar layanan minimum sesuai ketentuan nasional.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Loteng, L. Rinjani, Senin (8/10).

Ia menjelaskan, standar layanan mininum ketersedian koleksi L. Rinjani buku secara nasional sebesar 0,025 persen dari jumlah penduduk.

Artinya, Loteng dengan jumlah penduduk sebesar 1 juta jiwa lebih, maka ketersediaan judul bukunya minimal 25 ribu judul. Sementara saat ini Loteng sendiri baru memiliki sekitar 22 ribu judul buku.

“Jadi masih ada kekurangan 3 ribu judul buku lebih, untuk bisa memenuhi standar layanan minimum yang ada,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya terus berupaya maksimal memenuhi standar layanan minimum tersebut, karena itu juga berkaitan dengan kualitas layanan kepada masyarakat. “Semakin banyak judul buku yang tersedia, semakin banyak pula pilihan buku untuk dibaca oleh masyarakat,” jelas Rinjani.

Rinjani menjelaskan, dari koleksi buku yang ada saat ini sebagian besar buku-buku pelajar. Mengingat, pengunjung perpustakaan daerah lebih banyak dari kalangan pelajar, sehingga semaksimal mungkin, buku-buku yang tersedia bisa menjawab kebutuhan buku kalangan pelajar.

Bahkan tahun ini, tambahan koleksi buku lebih difokuskan pada pemenuhan buku yang membahas soal bahan ujian.

Terutama bahan ujian bagi siswa SMP maupun SMA dan sederajat. Dengan begitu, para siswa yang akan mengikuti ujian pada tahun ajaran ini bisa mempersiapkan diri dengan mata.

“Sekarang ini rata-rata pengunjung perpustakaan daerah sekitar 100 sampai 200 orang per hari. Dan, paling banyak dari kalangan pelajar. Dengan intensitas kunjungan paling tinggi pada hari libur,” terangnya.

Disinggung target pemenuhan standar layanan minimum tersebut, Rinjani mengaku pada akhir RPJMD Loteng 2016-2021 mendatang sudah harus terpenuhi. Saat ini, rata-rata pihaknya menambah sekitar 1.000 judul buku per tahun. Sehingga idealnya dalam tiga tahun ke depan, standar layanan minimum sudah tercapai. (kir)

Usulan Jadup, Disos Temukan Banyak Penerima Ganda Giri Menang (Suara NTB) Pengusulan jaminan hidup (jadup) bagi korban gempa di Lombok Barat (Lobar) belum bisa dilakukan, lantaran terkendala banyaknya data nama-nama penerima yang diusulkan menerima bantuan ganda atau dobel. Selain itu, ditemukan banyak korban gempa dalam satu KK membuat rekening tabungan sendiri-sendiri ,padahal aturannya bisa satu rekening saja. Pihak Pemda pun berharap bantuan dari semua unsur, terutama desa agar membantu petugas Dinas Sosial (Disos) yang turun ke lapangan melakukan pendataan.

Menurut Kepala Disos Lobar Hj. Made Ambaryati, desa mengusulkan nama-nama korban gempa dobel padahal satu orang. Setelah dicek, ternyata nama yang diusulkan dua yakni nama waktu muda dan sudah menikah, padahal orangnya satu. Data ini, jelasnya, ditarget selesai Senin kemarin agar bisa langsung ditandatangani oleh bupati.

Pengusulan jadup ini, ujarnya, dilengkapi by name by address dan buku rekening untuk memudahkan penyaluran. Pola ini, jelasnya, hanya dilakukan Lobar, kalaupun Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur sudah mengusulkan ke pusat, namun belum dilengkapi buku rekening, sehingga mereka akan kerja dua kali. Untuk tahap awal pihaknya akan mengusulkan sekitar 962 KK belum dilengkapi jumlah jiwa. Dalam mendata jumlah jiwa ini, pihaknya masih menemukan nama dobel dalam satu KK. Pengusulan jadup ini sendiri jelasnya bisa dilakukan bertahap, berapa data penerima yang sudah clear diusulkan ke pusat. Namun demikian pihaknya sudah menyampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos) terkait jumlah rumah rusak berat secara keseluruhan sesuai hasil verifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) supaya Kemensos bisa siapkan dana sesuai jumlah tersebut.

Terkait kapan dana jadup diterima korban gempa? Menurutnya tinggal pengusulan dari Pemda sebab sesuai janji Menteri Keuangan telah menyiapkan dana untuk Lombok. Untuk mempercepat usulan ini jelasnya perlu bantuan semua pihak.

Terutama dari desa jangan mengusulkan data berbeda-beda dengan data Dinas PUPR. Sebab ketika timnya turun membawa data Dinas PUPR justru desa menunjukkan rumah yang tidak rusak akan tetapi disebut rumah rusak berat.

Sementara itu, Menteri keuangan Sri Mulyani saat berkunjung ke lokasi bencana Guntur Macan memastikan anggaran jadup untuk masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi bulan Agustus lalu dipastikan tersedia di APBN 2018. Jadup tersebut disiapkan melalui Kementerian Sosial dan diberikan hanya kepada warga yang rumahnya rusak berat saja.

Besaran jadup tersebut adalah Rp 10.000/jiwa/hari yang pengusulannya diserahkan melalui pemerintah daerah. Di Lobar, dari 72.222 rumah rusak yang telah terverifikasi, ada 13.941 rumah yang rusak berat berhak untuk memperoleh jadup. (her)

Sengketa Hukum Proyek Kantor Bupati Tunggu Putusan MA Praya (Suara NTB) Proses pembangunan kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) saat ini sudah berjalan. Hanya saja, sengketa hukum terkait proses lelang mega proyek tersebut yang melibatkan PT. Damai Indah Utama dengan Pemkab Loteng hingga kini belum selesai, karena masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

“Proses hukum pembangunan kantor Bupati Loteng masih menunggu putusan MA,” aku KabagHukum Setda Loteng, H. Mutawalli, S.H., Senin (8/10).

Namun, proses hukum tersebut tidak sampai menghambat proses pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru tersebut. Diakuinya, sebelumnya di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, Pemkab Loteng dinyatakan benar. Oleh PT. Damai kemudian mengajukan banding ke PT TUN Surabaya. Dan, akhirnya dinyatakan menang.

Atas keputusan tersebut, Pemkab Loteng lantas mengambil upaya hukum lain dengan mengajukan kasasi ke MA. Untuk itu, pihaknya sampai saat ini juga belum bisa mengambil kebijakan atau langkah apa yang akan diambil selanjutnya atas polemik hukum sampai ada putusan dari MA. “Seperti apa putusan dari MA, itulah yang menjadi dasar bagi pihaknya dalam mengambil sikap,” imbuh Mutawalli.

Apakah putusan MA itu nantinya bisa menggagalkan pengerjaan proyek kantor Bupati Loteng? Mutawalli mengaku itu semua tergantung bunyi putusan MA. Kalau memang diputuskan MA tidak ada yang mengerjakan dan tender proyek harus dilelang ulang atau pemerintah harus memutuskan kontrak dengan kontraktor yang sekarang ini, maka proyek tetap berjalan dengan kontraktor yang sama.

PT. Damai Indah Utama sebelumnya melayangkan gugatan hukum ke PTUN Mataram. Karena menilai proses penentuan pemenang tender proyek tidak sesuai ketentuan yang ada. Setelah PT. Damai Indah Utama dinyatakan kalah oleh pemerintah daerah, sehingga PT. Abipraya yang kemudian ditunjuk sebagai rekanan proyek senilai Rp213 miliar tersebut. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Bawaslu Lombok Barat (Lobar) melayangkan surat teguran kepada DPD II Golkar Lobar atas dugaan pelanggaran pemasangan atribut kampanye atau APK oleh salah satu caleg. Mengacu PKPU, atribut kampanye yang dipasang caleg telah diatur zonasi, jenis, konten, dan jumlahnya dalam suatu wilayah.

Hal ini disampaikan Divisi hukum Bawaslu Lobar Basriadi di kantornya, Senin (8/10).

Pihaknya mengingatkan kepada seluruh parpol dan caleg bahwa ada batasan jumlah baliho dan spanduk yang dicetak akan difasilitasi oleh KPU. Jenis, ukuran bahan dan muatan materi APK difasilitasi oleh KPU sesuai PKPU. Meskipun

tahap kampanye sudah masuk mulai tanggal 23 September sampai 13 April, namun ada kampanye yang boleh dilakukan caleg. “Kalau ini kan jelas melanggar aturan PKPU, karena itu kami sudah surati Golkar Lobar agar menurunkan APK caleg tersebut,” tegasnya.

Ia menyebut baliho yang dipasang caleg Golkar di bundaran dan beberapa tempat melanggar aturan. Untuk itu pihaknya sudah bersurat ke Golkar Lobar agar segera menurunkan baliho tersebut. Jika tak diindahkan maka panwaslu akan koordinasi dengan Satpol PP untuk

menurunkan paksa baliho tersebut.

Selain itu, kampanye tidak boleh dilakukan caleg melalui iklan di media, sesuai aturan waktu pemasangan iklan ini mulai tanggal 24 Maret sampai 13 April 2019. Pihaknya sudah bersurat ke semua media agar tidak menerima iklan dari caleg.

Sementara itu, Ketua Harian Golkar Lobar L Hermayadi

mengaku telah menerima surat teguran tersebut. Pihaknya berdalih jika tak semua caleg tahu soal aturan pemasangan baliho. Sehingga pihaknya akan memberikan sosialisasi kepada para caleg Golkar terkait hal ini. “Kami akan berikan sosialisasi kepada temanteman nanti. Kami juga akan koordinasi dengan internal partai terkait penurunan baliho itu,” tegasnya.(her)

LANGGAR ATURAN - Baliho caleg Golkar yang dinilai melanggar aturan oleh Bawaslu. Baliho ini diminta segera diturunkan.

(Suara NTB/her)

Banyak Pelamar CPNS Jalur K2 di Lobar Terpental

Giri Menang (Suara NTB) Amino masyakarat untuk melamar CPNS di Lombok Barat (Lobar) begitu tinggi. Hal ini dibuktikan berdasarkan data BKD dan PSDM setempat sejauh ini terdapat 4.900 pelamar yang mendaftar, dari jumlah ini baru 200 pelamar yang telah menyerahkan berkas. Dari total pelamar itu, baru dua pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat mendaftar melalui jalur khusus K2.

Sedangkan banyak di antara eks K2 yang mencoba mendaftar melalui jalur khusus ini terganjal baik dari sisi usia dan jenjang pendidikan.

Kepada wartawan Kepala BKD dan PSDM Suparlan mengatakan, Lobar cukup laris manis pada pendaftaran seleksi CPNS kali ini. Terbukti, katanya, data jumlah pendaftar mencapai 4.900 orang, baik pelamar jalur umum dan khusus. “Jumlah pelamar mencapai 4.900 orang. Lobar ini laris manis,” kata Suparlan.

Mantan Camat Batulayar ini, menegaskan, jumlah pel-

amar yang mendaftar melalui online tak sebanding dengan jumlah pelamar yang sudah menyerahkan berkas. Kemungkinan, menurutnya, terjadi keterlibatan saat pengiriman di kantor Pos. Soal kejelasan nasib K2, diakui Suparlan sejauh ini baru dua orang pelamar yang memenuhi syarat mendaftar baik dari sisi pendidikan dan usia.

Diakui banyak yang sudah mencoba mendaftar melalui

K2 ini, namun kebanyakan tak memenuhi syarat dari sisi usia dan pendidikan. Ada pelamar eks K2 yang memenuhi syarat usia, namun jenjang dan jenis pendidikan tak memenuhi syarat, begitu pula sebaliknya, sehingga secara otomatis tertolak. “Sejauh ini baru 2 orang yang menemui syarat yang mendaftar melalui K2 ini, dari 37 formasi khusus K2,” jelasnya.

Terkait persoalan K2 ini,

Suparlan (Suara NTB/dok)

lanjutnya, rencananya Rabu nanti ia akan berangkat ke Kementerian PAN-RB untuk menanyakan kejelasan bagaimana perihal penanganannya. Ia juga mengaku ke-

sulitan mengakses data rinci para eks K2 yang menurut data BKN bisa mendaftar melalui jalur khusus K2. Ia mengaku di sinilah letak kendala, sebab sampai saat ini BKN belum juga memberikan data K2 tersebut ke Pemda.

Padahal beberapa kali diminta melalui surat resmi ke BKN, namun belum juga diberikan. “Kami sudah berkali-kali meminta dengan bersurat kepada BKN, namun belum juga diberikan,”jelasnya.

Ia menambahkan, terkait pelaksanaan tes CPNS sendiri pihaknya bekerjasama dengan UPT BKN dan provinsi.

Untuk pelaksana tes sendiri bakal dilaksanakan di provinsi, karena Lobar tidak sanggup melaksanakannya, karena butuh anggaran besar. (her)

Perpustakaan Loteng Tarik Pengusaha Hotel dan Ratusan Komik Jepang Hiburan Desak Pemda Praya (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menarik ratusan komik Jepang dari daftar koleksinya. Komik ini disinyalir mengandung konten yang berbau pornografi.

Komik-komik tersebut kini sudah diganti dengan komik berkonten cerita anak-anak.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Loteng, L. Rinjani, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Senin (8/10), mengatakan, total ada ratusan komik yang ditarik oleh pihaknya, karena peruntukannya untuk remaja dan dewasa. Sementara sasaran pembacanya kebanyakan untuk anak-anak.

Langkah tegas diambil pihaknya sebagai bentuk proteksi terhadap para pengunjung perpustakaan daerah.

Karena khawatir keberadaan komik tersebut bisa berdampak buruk bagi pengujung, terutama yang anak-anak. Mengingat, ada konten-konten dewasa yang semestinya belum

Revisi Perda Tarif Izin

(Suara NTB/kir)

KOLEKSI - Koleksi buku bacaan di Perpustakaan Loteng.

Perpustakaan menarik buku atau bacaan yang dinilai tidak sesuai dengan umur pembacanya. boleh diketahui oleh anakanak dalam komik asal Jepang tersebut.

Diakuinya, komik-komik tersebut memang sengaja dibeli pihaknya untuk memancing minat baca masyarakat sekaligus untuk memotivasi masyarakat agar mau datang ke perpustakaan daerah. Karena kalau masyarakat sudah tertarik datang ke perpusta-

kaan, paling tidak mau membaca buku. Diakuinya, minat baca masyarakat Loteng masih jauh tertinggal dari daerah lain, sehingga pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin mendorong minat baca masyarakat. Diawali dengan menyiapkan bukubuku cerita atau komik yang menarik untuk dibaca oleh masyarakat. (kir)

69 Posisi Kades di Lobar Bakal Dijabat Plt Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 69 jabatan kepala desa (kades) di Lombok Barat (Lobar) diisi oleh pelaksana tugas (PLT) yang ditunjuk Bupati Lobar H Fauzan Khalid. Ke 69 jabatan kades ini diisi oleh Plt lantaran sebagian disebabkan para kades maju menjadi caleg tahun 2019, sebagian besar mereka habis masa jabatan dan maju kembali pada pilkades serentak yang digelar akhir tahun ini.

“Dari 77 desa yang akan menggelar pilkades serentak, 69 di antaranya jabatan kades diisi oleh Plt,”kata Kasi Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Suhamdi akhir pe-

kan kemarin.

Dijelaskan, tahapan pelaksanaan pilkades serentak tengah berlangsung. Sebanyak 77 desa menggelar pilkades serentak, dari 77 desa ini 69 di antaranya jabatan kades bakal kosong. Puluhan posisi jabatan kades ini pun bakal akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Plt ini bakal menjabat sampai pelantikan kades terpilih bulan Maret tahun depan.

Dari 77 jabatan kades tersebut, ada kades yang berakhir masa jabatan bulan Oktober, November dan Desember. Namun bagi kades yang masa jabatannya berakhir tahun depan, maka tidak mundur

alias berhenti dari jabatan kades. Akan tetapi bersangkutan harus mengajukan cuti saat berlangsungnya pilkades, mulai dari penetapan calon.

Ia menambahkan selain para kades habis masa jabatan dan ikut kembali pada pilakades serentak, terdapat tujuh kades mundur dari jabatan, karena mereka maju menjadi caleg pada pileg 2019 mendatang. Tujuh kades ini adalah Kades Desa Midang, Langko, Sedau, Karang Bongkot, Kedaro, Saribaye dan Gegerung. Ke tujuh kades ini resmi telah diberhentikan oleh bupati melakukan SK yang dikeluarkan setelah ditetapkan menjadi caleg. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Tingginya tarif pajak hiburan dan izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITPMB) yang ditetapkan Pemda dan DPRD Lombok Barat (Lobar) melalui Perda dinilai memberatkan para pengusaha di wilayah Senggigi. Pasalnya tarif yang semula 10 persen kini naik 100 persen lebih menjadi 25 persen.

Pembahasan Perda ITPMB ini pun dinilai sepihak, sehingga dinilai sangat memberatkan pada pengusaha. Para pengusaha mengaku tidak mampu membayar pajak sesuai ketentuan perda, sehingga banyak yang tersendat.

Karena itulah mereka meminta agar Perda ini revisi.

Sebab jika tetap dipaksakan malah berdampak buruk bagi keberlangsungan usaha di daerah wisata Senggigi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Lobar, Herman mengatakan, para pengunjung yang datang ke tempat hiburan masih sepi. Kondisi ini merugikan pengusaha, tidak saja pengusaha hiburan namun bisnis hotel pun merugi. Kondisi ini diperberat dengan tarif pajak dan ITPMB yang begitu besar mencapai 25 persen.

“Ini sangat membebani kita, kami tidak mampu bayar makanya pembayarannya macet,” akunya pada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Ia tidak mengetahui apa kajian dan pertimbangan Pemda serta DPRD sehingga menaikkan begitu saja tarif pajak tersebut. Padahal para pengusaha cukup sulit mencari pemasukan. Ia mengkritik pihak DPRD Lobar yang mengesahkan begitu saja perda tersebut tanpa melibatkan para pengusaha secara maksimal. Herman sendiri mengaku tak dilibatkan dalam

proses pembahasan perda tersebut, sehingga menurutnya perda ini sepihak saja.

Pengusaha Hotel Puri Sharon juga mengeluhkan biaya pajak bioskop dan izin SIUP Minuman Beralkohol (SIUP MB) yang juga terlalu tinggi sebesar 25 persen. Menurut salah seorang pengusaha hotel Puri Sharon, bahwa biaya perpanjangan izin yang diberlakukan Pemda mengacu perda yang dibuat terlalu tinggi..

Sementara itu Kepala DPMPTSP Lobar H. Dulahir mengatakan, ITPMB menjadi salah satu pemasukan PAD. Diakui, potensi PAD ini terus dimaksimalkan menyusul potensi PAD HO tak bisa lagi dipungut.

Untuk memaksimalkan pemasukan PAD ini pihaknya memaksimalkan perizinan hotel-hotel yang terdeteksi sudah mati izinnya. Terhadap sejumlah hotel di wilayah Senggigi yang sudah mati izinnya, pihaknya sudah melayangkan surat teguran ke pengelola hotel agar segera mengurus izin.

Dari perpanjangan izin inilah nantinya diperoleh pemasukan. Di samping itu ,izin hiburan malam yang belum berizin juga dikoordinasikan dengan Satpol PP agar melakukan penertiban bersama-sama.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Lobar Hj. Nur Hidayah mengatakan, terkait permintaan pengusaha hotel dan hiburan untuk merevisi perda ITPMB memang tak semudah itu. Sebab proses revisi perda cukup panjang. Yang terpenting, katanya, revisi perda ini tak memungkinkan, sebab pihak dewan justru ingin mengontrol jual beli minuman beralkohol melalui tarif yang tinggi. “Sebab kalau izinnya berbiaya tinggi kan ndak jorjoran nanti,” ujarnya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 9 Oktober 2018

Halaman 6

Suara Disnakeswan Sumbawa

Bantuan Sapi Australia dari Kementan Diterima November Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bantuan ternak sapi Brahman Cross dari Australia untuk 20 kelompok peternak di Labangka dan kecamatan Lunyuk, baru akan tiba di Sumbawa sekitar November mendatang. Bantuan ini demi mendukung program Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Terintegrasi Sapi (Gema JIPI).

Seperti dikatakan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan)

Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si, Senin (8/10) kemarin, bantuan dari Dirjen Peternakan Kementrian Pertanian tersebut sebanyak 240 ekor.

Sapi tersebut diberikan kepada masing masing 10 kelompok di kecamatan Labangka dan kecamatan Lunyuk. Setiap kelompok mendapatkan 12 ekor. “Kami perkirakan November atau paling lambat awal Desember, sapi tersebut sudah tiba di Pelabuhan Badas Sumbawa,” terangnya.

Proses pengiriman ternak

Armada Truk Sampah Masih Terbatas Sumbawa Besar (Suara NTB) Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa tidak bisa melayani pengangkatan sampah dari kecamatan yang berada dan dilewati jalan negara seperti, Empang, Plampang, Maronge dan Tarano secara berkala (setiap minggu). Dikarenakan armada truk pengangkut sampah yang terbatas. Hanya ada sembi(Suara NTB/dok) lan unit dan hanya untuk H. Mahmud Abdullah pelayanan dalam kota serta kecamatan sekitar. Seperti kecamatan Unter Iwes, Labuan Badas, dan Moyo Utara.

Menurut Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, sesuai Perda No.4 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah, penetapan lokasi TPA sampah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Serta memenuhi kaidah-kaidah penimbunan akhir sampah d TPA sesuai Permen PU No. 3 tahun 2013.

Berdasarkan hal tersebut sudah menjadi pertimbangan dan menjadi bagian dari pelayanan persampahan di wilayah timur dan barat yang berada di sepanjang ruas jalan negara untuk dilakukan penanganan khusus terhadap tumpukan sampah yang ada.

Alternatif pertama untuk mengatasi permasalahan persampahan yang ada saat ini di kecamatan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas LH siap untuk menempatkan kontainer di lokasi yang disetujui oleh masyarakat setempat. Jika diperlukan untuk membantu masyarakat dalam hal gotong royong membersihkan sampah di wilayah tersebut, Pemkab siap membantu dengan menyediakan armada pengangkut berupa dump truk sampah.

Alternatif kedua, berdasarkan kajian sebaiknya disetiap kecamatan dapat di buatkan/disediakan tempat pengelolaan sampah sementara atau dapat dibuatkan penampungan sampah sementara (transfer depo). (arn)

ke Sumbawa menjadi sedikit lambat, karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari yang sebelumnya Balai Ternak Unggul Denpasar ke Balai Ternak Unggul Maros Sulsel.

“Minggu ini, tim dari Kementan akan datang mengecek kesiapan akhir dari kelompok peneerima. 10 kelompok di kecamatan Labangka dan 10 kelompok di kecamatan Lunyuk. Mereka mengecek kesiapan pakan dan kandang,” jelas Thalifuddin.

Dari pengecekan terakhir

Disnakeswan, kelompok penerima sudah siap, baik itu kandang maupun pakan. Tetapi tentu tim dari Kementan memiliki standarisasi tersediri.

Mengingat sapi brahman Australia ini memiliki bobot yang besar. Sehingga mesti ada penyesuaian dari segi kandang maupun pakan. Karenanya, lanjut Thalifuddin, bantuan sapi tersebut tahun pertama ini diperuntukkan hanya untuk 20 kelompok di dua kecamatan tersebut. Kelompok yang sudah lama dipersiapkan se-

bagai pilot projek pengembangan sapi di Sumbawa. Dengan dilengkapi kandang dan kebun pakan yang memenuhi syarat dan terstandarisasi. Sekaligus berbasi teknologi dalam pengolahan pakannya.

“Proses pemilihan kelompok ini, cukup lama. Kami lihat mereka secara kelembagaan, pencatatan dan lainnya sudah siap. Makanya kami terus bina dan semakin hari harus semakin beerkembang. Sebab pilot ini gagal, maka taruhannya, pusat tidak akan lagi per-

caya sama kita,”pungkasnya.

Kelompok ternak yang mendapatkan bantuan sebelumnya telah melalui proses verifikasi di Labangka, sekitar Februari lalu. Verifikasi langsung dilakukan terhadap peternak calon penerima bantuan dengan membagi tim di Labangka dan Lunyuk. Termasuk melihat ketersediaan pakan di dua wilayah tersebut. Terutama dalam hal persediaan kebun hijauan pakan ternak seperti Lamtoro, taramba dan kinggrass. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

Thalifuddin

Dari 18 Pilkades, hanya Lima Petahana yang Menang Taliwang (Suara NTB) Pemilihan Kades di 18 desa yang melibatkan tak kurang dari 50 Calon Kades, sukses digelar, Minggu (7/10). Dari jumlah itu, hanya lima desa saja yang bisa dimenangi para kades Petahana. Sedangkan sisanya, harus mengakui keunggulan dari para Cakades “wajah baru” yang baru mengikuti kontestasi kepemimpinan tingkat desa tersebut.

“Harus kita akui pelaksanaan Pilkades tahun 2018 dimenangi oleh wajah baru. Meskipun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan Pilkades berjalan lancar tanpa ada gangguan. Kalaupun masih ada yang mempermasalahkan hasil Pilkades ini kita sudah siapkan langkah antisipasi. Sehingga tidak ada satupun yang merasa dirugikan,” sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Drs. Mulyadi M. Si saat

ditemui Suara NTB, Senin (8/10).

Dikatakannya, meskipun saat ini sudah ada pemenang tetapi untuk pelantikan secara resmi para Kades direncanakan akan dilakukan bulan Desember nanti. Perpanjangan masa pelantikan sengaja dilakukan, agar para Kades yang masih merasa keberatan bisa mengajukan ke majelis penyelesaian sengketa. Bahkan majelis ini sudah siap menerima indikasi pel-

anggaran yang dilaporkan masing-masing kades. Selain itu, pihaknya juga akan tetap turun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait hasil Pilkades. Sehingga gejolak yang kiranya akan terjadi bisa semakin ditekan serta diminimalisir. Pihak terkait juga tetap menghimbau kepada masyarakat yang melaksanakan Pilkades untuk menjaga kondusifitas desanya masing-masing.

“Kita sudah siapkan antipasi jika masih ada yang menolak hasil Pilkades ini dan tidak boleh membuat keonaran. Jika ada ditemukan akan ada upaya lanjutan yang akan dilakukan,” ungkapnya.

Kapolres KSB, AKBP Mustofa, S.IK, MH, yang ditemui terpisah mengatakan ada beberapa titik rawan terjadi keributan pada saat pelaksanaan Pilkades yakni di desa Sekongkang Bawah, Kemuning dan Tepas Sepakat.

Hanya saja, hasil pantauan yang ada di lapangan, tidak ada satupun desa yang terjadi gejolak. Karena sebelum Pilkades digelar pihak terkait sudah menyampaikan himbauan untuk Pilkades Damai.

Bahkan para calon kepala desa yang dianggap gagal juga akan diundang kembali untuk bisa sama-sama membangun desa masing-masing.

Kalaupun masih ada terjadi penolakan terhadap para pemenang di Pilkades, maka pihaknya mengimbau untuk tidak melakukan provokasi bagi masyarakat lainnya. Bahkan pihaknya juga sudah menyiapkan tim khusus yang akan memantau kondisi lapangan pasca Pilkades digelar.

“Harapannya hasil pelaksanaan Pilkades ini bisa diterima dengan baik. Kalaupun masih ada yang di sengketakan, maka kami berharap bisa melalui jalur resmi yang telah disiapkan,” tandasnya. (ils)

Anggaran untuk Rehab Rumah di KSB Masih Mengendap

H. Abdul Azis

(Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat, sampai dengan saat ini belum bisa mengeksekusi pencairan bantuan dana stimulan untuk tahap rekonstruksi sesuai SK tahap pertama. Hal tersebut terjadi, pasalnya sampai saat ini masih masih ada sekitar lima Pokmas yang belum dirampungkan pembuatan rekeningnya.

Sekretaris Daerah (Sekda), H. Abdul Azis, SH., MH, kepada Suara NTB, Senin (8/ 10) mengatakan, total anggaran untuk tahap rekonstruksi dan rehabilitasi jika mengacu SK tahap pertama mencapai angka Rp 35,7 miliar untuk 2. 081 unit rumah. Baik rumah yang mengalami rusak berat, sedang serta rusak ringan yang tersebar di wilayah setempat.

Jika lima rekening untuk Pokmas ini sudah rampung, maka anggaran tersebut bisa langsung cairkan dan digunakan oleh masyarakat yang terdampak. Tapi jika masalah ini (rekening) tidak selesai juga maka uang untuk pembangunan tidak akan bisa dicairkan. Pihak terkait juga terus mengupayakan agar lima orang itu bisa menyelesaikan syarat sebagai penerima bantuan tersebut.

“Kita tetap akan berupaya maksimal untuk bisa mengejar lima orang ini. Sehingga saat pelaksanaan pembangunan tidak ada yang terganggu nanti,” ungkapnya.

Dikatakannya, memang anggaran untuk SK tahap pertama penanganan gempa sudah berada di rekening PPK (Kalak BPBD) sejek September lalu. Tetapi sampai dengan saat ini belum diambil oleh para penerimanya, karena masih terkendala rekening Pokmas. Apalagi lima orang yang sampai saat ini masih menjadi masalah, tidak kunjung datang untuk menyerahkan fotokopi KTP sebagai syarat untuk mencairkan dana bantuan stimulan tersebut.

Untuk itu, pihaknya menargetkan didalam minggu ini, lima orang tersebut harus tuntas untuk rekeningnya. Ketika lima orang ini sudah tuntas, maka pihaknya akan mendorong para pemilik rumah untuk segera membelanjakan uangnya agar asa manfaatnya bisa dirasakan dengan cepat oleh masyarakat.

“Kita targetkan dalam minggu-minggu ini juga lima orang yang masih belum menyerahkan poto copynya.

Jika sudah selesai maka tahap selanjutnya bisa dicairkan agar masyarakat bisa merasakan manfaat,” tukasnya. (ils)

(Suara NTB/bug)

PEMBANGUNAN - Proses pembangunan rumah warga di Kabupaten Sumbawa Barat yang direhabilitasi pascagempa beberapa waktu lalu.

Jaksa Kantongi Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Calon Tersangka Kasus Utara Alas Mendesak Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengadaan tanah jalan lingkar utara Alas mendesakdilakukan. Agar tersedianya jalan alternatif dari jalan nasional yang menghubungkan kecamatan Alas dan Alas Barat. Untuk mengurai kemacetan dalam kota Alas. Apalagi pembangunan jalan dimaksud, sudah menjadi komitmen pemerintah pusat melalui KementerianPUPR untuk percepatan pembangunannya. Dengan mensyaratkan pembebasan lahan segera dilakukan.

Seperti disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, yang

sekaligus menanggapi permintaan DPRD untuk menunda pembebasan lahan jalan lingkar Utara Alas.

Tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut, sudah dimulai sejak 2017.

Yakni tahapan perencanaan dengan telah dibuatkan dokumen studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) dan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Kemudian pada 2018sudah sampai pada tahapan ke 3 dari 4 tahapan yaitutahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan hasil sebagaimanadiatur dalam UU. No. 2 tahun 2012

tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu tahap pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan ini merupakan kewenangan dari kantor wilayah Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi. Kanwil ATR/BPN NTB telah melakukan pengukuran bidang per bidang tanah pihak yang berhak (masyarakat) yang terkena dampak pembangunan jalan tersebut.

Telah dilakukan pula proses tender penilai publik/independen (appraisal). Diperkirakan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak akan dilakukan pada awal Desember 2018. (arn)

Jaksa Masih Pulbaket Dugaan Penyimpangan JIT Penyaring Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa masih melakukan pengumpulan bahan keterangan dan data dalam kasus dugaan penyimpangan Jaringan Irigasi Tambak (JIT) Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Saat ini jaksa masih mendalami dugaan penyimpangan dalam proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.

Kajari Sumbawa, Paryono, S.H kepada wartawan, Senin (8/ 10) kemarin membenarkan hal tersebut. Dalam pulbaket ini pihaknya tidak hanya melakukan pemangggilan tetapi juga turun ke lokasi mengecek kon-

disi proyek. Mengenai hasilnya, pihaknya belum bisa menyampaikan secara gamblang.

“Pulbaket ini tidak harus dipanggil saja, tetapi juga turun ke sana (lokasi). Pokoknya sedang kita lakukan pengumpulan bahan keterangan dan data. Nanti hasilnya ditunggu,” ujarnya.

Sebelumnya, pihaknya juga sudah turun ke lokasi proyek untuk melakukan pengecekan.

Selain itu, pihaknya juga sudah memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan. Guna memastikan kelanjutan penanganan kasus, pihaknya masih harus mendalami dugaan penyim-

pangan dalam proyek tersebut. “Kita lihat dulu. Didalami dulu dugaan penyimpangannya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, dugaan penyimpangan dalam proyek irigasi tambak tahun 2017 di Desa Penyaring dilaporkan Forum Masyarakat Peduli Desa Penyaring (FMPDP) didampingi Lembaga Bantuan Hukum Sumbawa (LBHS), ke Kejari Sumbawa pada September lalu. Menindaklanjuti laporan, pihak Kejari Sumbawa yang diwakili Kasi Intel dan Kasi Pidsus langsung terjun ke lokasi mengecek proyek bernilai Rp6,8 miliar tersebut. (ind)

DD Lunyuk Rea

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana desa (DD) Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, tengah didalami pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa. Dalam kasus ini, jaksa sudah mengantongi calon tersangka.

Kajari Sumbawa, Paryono, S.H mengakui sudah adanya calon tersangka dalam kasus ini. Untuk sementara calon tersangkanya satu orang. Hanya saja pihaknya belum bisa menyebutkan siapa calon tersangka dimaksud. “Calon tersangkanya sudah ada. Untuk sementara satu orang,” ujarnya, Senin (8/10).

Dijelaskannya, status penanganan kasus saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

Sebelumnya pihaknya sudah melakukan pe-

manggilan terhadap sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Meskipun demikian, masih ada yang perlu diperdalam lagi untuk memperkuat materi yang ada. Yakni dugaan penyimpangan dalam kasus tersebut. Pihaknya juga akan memastikan fisik terkait dugaan penyimpangan yang ada.

“Ini masih diperdalam lagi penyelidikannya. Nanti juga akan mengecek fisik yang sudah dikerjakan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, penggunaan dana desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk tahun 2016 diduga terjadi penyimpangan.

Sejumlah pembangunan yang dikerjakan diduga tidak sesuai spesifikasi. Selain itu juga ada sejumlah pekerjaan yang diduga belum diselesaikan. (ind)

Paryono

SUARA NTB Selasa, 9 Oktober 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Walikota Harap OPD Miliki Data Terintegrasi Kota Bima (Suara NTB) Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ruang lingkup Pemerintah Kota Bima memiliki data terintegrasi agar program yang dilaksanakan dapat terukur dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat.

“Terutama data untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya, Senin (8/10).

Lutfi mengatakan data terpadu berbasis daerah yang terintegrasi tersebut juga untuk (Suara NTB/Dok) memudahkan pemberian banMuhammad Lutfi tuan kepada masyarakat, baik yang miskin maupun yang berprestasi.

“Kalau kita tidak punya data terpadu yang berbasis daerah saya yakin target yang diharapkan tidak dapat tercapai,” katanya.

Ia menginginkan untuk penyaluran bantuan tahun 2019 mendatang Pemerintah Kota Bima harus memiliki datadata yang valid sehingga penerima manfaat bantuan dipastikan telah didata dengan baik.

“Kita inginkan 2019 punya data yang baku, sehingga program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, provinsi dan pusat tepat sasaran”, ujarnya.

Bantuan yang diberikan juga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemberian bantuan juga mengedepankan rasa kebersamaan agar tidak terjadi kecemburuan di antara masyarakat.

“Jangan sampai karena kesalahan data bantuan yang diberikan akan membawa efek kecemburuan di tingkat masyarakat,” pungkasnya. (uki)

Halaman 7

Dikmen Dikpora Masih Tunggu Juklak untuk Beasiswa ke LN Dompu (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menjanjikan 100 anak Kabupaten Dompu dikuliahkan ke Luar Negeri (LN) dengan beasiswa yang dicarikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Namun, program ini belum sepenuhnya dipahami jajaran Dinas Dikpora Provinsi selaku pelaksana, khususnya UPTD Dikmen di Kabupaten/Kota.

Kepala UPTD Dikmen Kabupaten Dompu, Ahmad Taufik, S.Pd kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Senin (8/10) kemarin mengaku, belum mendapat arahan dari atasannya terkait program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk beasiswa bagi anak – anak NTB ke LN. Pihaknya belum mengetahui, apakah program tersebut diarahkan bagi pemuda atau siswa yang akan menamatkan SMA sederajat tahun 2018.

“Kita belum dapatkan arahan dan petunjuk dari pimpinan, minimal dari Kepala Dikpora Provinsi untuk (program) ini,” katanya.

Ketika sudah ada kepastian, kata Ahmad Taufik, pihaknya bisa bekerjasama dengan lembaga yang mempunyai kewenangan masalah tersebut.

Terlebih untuk kursus TOEFL, akan membutuhkan biaya cukup besar. Kursus itu sendiri biasanya diberikan kepada mereka yang sudah ditentukan

untuk menghadapi ujian TOEFL sebagai syarat mendapatkan beasiswa ke LN. Namun Ahmad Taufik mengaku, untuk sosialisasi kepada sekolah – sekolah soal program ini pihaknya siap. Terlebih program beasiswa ke LN ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTB. “Kalau untuk sosialisasi ke sekolah – sekolah dan anak muda, kita siap. Apalagi ini disampaikan sendiri oleh Gubernur yang memutuskan kebijakan,” terangnya.

Sebelumnya, pada acara silaturrahmi dengan Pemda Dompu dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda di pandopo Bupati, Sabtu malam, Gubernur NTB menjanjikan 100 anak Dompu akan diberi beasiswa ke luar negeri tahun 2019. Beasiswa ini menjadi bagian dari 1 ribu beasiswa bagi anak NTB setiap tahunnya mulai 2019 mendatang.

Untuk memulai program ini, sebanyak 20 anak NTB dikirim ke Cina untuk mengikuti diklat dan pelatihan. Pada 13 Oktober 2018 mendatang, sebanyak 20 anak NTB juga akan dikirim ke Polandia menerima beasiswa.

Mereka yang lulus ini adalah mereka yang pernah mengikuti ujian TOEFL dan sudah siap

diberangkatkan. Karena Provinsi tidak memiliki banyak waktu dan disesuaikan dengan masa toleransi Universitas di Polandia hingga akhir Oktober 2018 dalam penerimaan mahasiswa baru.

Pemberian beasiswa kuliah ke LN, dikatakan Dr Zul, agar anak – anak NTB memiliki pengalaman internasional dan itu menjadi modal dalam pengembangan diri dan kemajuan daerah di masa 10 – 20 tahun akan datang. “Dari seribu itu, saya berharap yang akan kembali hanya 10 – 15 persen saja. Biar yang 900 orang itu menetap di luar negeri atau berkarir di Jakarta. Ketika kumandang takbir dikumandang, mereka pasti akan kembali ke daerahnya,” katanya. (ula)

KSB Tunggu Realisasi Usulan Rehabilitasi 8.000 Rumah Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat, sampai saat ini belum menerima kepastian terhadap usulan pembiayaan perbaikan rumah sesuai SK tahap dua dan tiga yang mencapai angka 8. 000 unit. Sementara untuk tahap pertama dengan jumlah 2. 081 sudah berada di rekening PPK tinggal menunggu syarat penyalurannya untuk diselesaikan.

Asisten II Setda Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si, kepada Suara NTB, Senin (8/10) mengatakan, terkait usulan pembi(Suara NTB/dok) ayaan untuk tahap kedua H. Amry Rakhman dan ketiga sudah diusulkan ke BNPB untuk bisa direalisasikan. Tetapi fakta di lapangan masih belum ada informasi terbaru terhadap penyalurannya.

Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan segera melakukan koordinasi dengan BNPB supaya uangnya bisa dipercepat penyalurannya ke daerah. Apalagi saat ini sudah mulai masuk musim hujan, sehingga dikwatirkan akan menambah masalah baru di kemudian hari. Baik itu kaitannya dengan masalah penyakit, maupun masalah sosial yang lainnya.

“Usulan pembiayaan untuk tahap dua dan tiga sudah kita usulkan, tapi kami belum menerima kejelasan. Untuk itu, kami juga akan melakukan komunikasi lanjutan untuk menanyakan usulan itu ke BNPB,” ungkapnya.

Dikatakannya, sembari menunggua ada realisasi terhadap usulan tahap kedua dan ketiga, Pemerintah juga berencana mengusulkan SK bantuan untuk tahap keempat.

Bahkan SK tahap kelima juga akan segera dipikirkan, supaya rumah-rumah yang luput dari pendataan awal tidak lagi terulang. Jika tidak segera diusulkan kembali, dikhawatirkan tidak ada anggaran lagi untuk penanganan pasca di KSB. Minimal dengan adanya usulan permintaan biaya rekonstruksi tersebut, BNPB sudah memiliki janji untuk menuntaskan pekerjaannya di KSB. Selain masalah tersebut, pihak terkait juga terus melakukan komunikasi terhadap Fasilitas Pendidikan (Fasdik), Fasilitas Umum (Fasum) sekaligus untuk tempat ibadah juga akan terus dikejar untuk diselesaikan dalam waktu dekat ini.

“Untuk tahap keempat dan kelima saat ini kita sudah mulai buat polanya dan akan segera kita usulkan. Begitu juga dengan fasilitas pendidikan, umum dan Ibadah juga kita upayakan ada kepastian untuk penanganannya bisa selesai dalam waktu dekat,” imbuhnya.

Disinggung mengenai progres untuk perbaikan terhadap rumah yang rusak, dia mengatakan, sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 128 rumah yang mulai dibangun. Jumlah tersebut juga akan terus bertambah, karena tim-tim saat ini masih berada di lapangan untuk bisa mempercepat penanganan pasca gempa. Bahkan pertengahan bulan Oktober mendatang, finalisasi rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sudah harus rampung untuk diserahkan lagi ke BNPB. Tentu dalam pelaksanaannya di lapangan pihaknya juga tetap menemui kendala. Hanya saja kendala tersebut tidak mengganggu pelaksanakan pembangunan di lapangan.

Sehingga saat ini progres untuk rekonstruksi dan rehabilitasi bisa berjalan aman lancar tanpa ada gangguan.

“Pengerjaan terhadap rumah yang rusak terus akan dilakukan dan tidak boleh terhenti. Jika juga akan mengupayakan supaya dana untuk perbaikannya segera ditransfer,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/Ist*)

PACUAN KUDA - Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, H. M. Taufik HAK, saat membuka acara pacuan kuda arena pacuan kuda Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima akhir pekan kemarin.

Pacuan Kuda Digelar, Sekda Sebut Upaya Pemerintah Lestarikan Budaya Lokal Bima (Suara NTB) Kegiatan pacuan kuda kembali digelar, tercatat ada sebanyak 453 ekor kuda dengan berbagai kelas yang dilombakan. Kegiatannya mulai dilaksanakan tanggal 6 September hingga 14 Oktober 2018 mendatang dan dipusatkan di arena pacuan kuda Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

Dompu Tidak Siapkan Anggaran untuk Peningkatan Kompetensi Guru Dompu (Suara NTB) Program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas di Dompu masih bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi. Sementara daerah tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk mengatasi persoalan penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Alasannya tak ketahui pasti, tetapi yang jelas selama ini tenaga pendidik hanya bisa menunggu program uji kompetensi dari luar daerah. Hal itu diakui Kabid Dikdas Dikpora setempat, Drs. Tarmizi kepada wartawan

Dompu Konsumsi 8 Ton Daging Per Bulan Dompu (Suara NTB) Konsumsi daging masyarakat Dompu terbilang tinggi. Untuk satu bulan saja sapi maupun kerbau yang terpotong di RPH mencapai 120 ekor dengan berat total 8 ton. Itu belum termasuk kebutuhan yang dipenuhi lewat pemotongan diluar RPH. Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Disnakeswan Dompu, Dr. Mujahidin kepada wartawan mengatakan, tingginya konsumsi daging ini disebabkan kondisi masyarakat yang kini lebih konsumtif di tengah meningkatnya pendapatan mereka. “Kita ini memang konsumtifnya tinggi, jadi berbanding lurus dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” kata dia di ruang kerjanya, Senin (8/10).

Jika lima tahun lalu dalam sehari masing-masing RPH

hanya memotong dua ekor sapi atau kerbau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekarang sudah meningkat hingga 5-8 ekor.

Ini termasuk alasan mendasar pihaknya menggejot segera diaktifkannya RPH baru di Kelurahan Kandai II yang selama ini belum beroperasi lantaran terkendala sarana prasana.

“Bukan nggak mau sekarang kita memulai tetapi kendalanya terlalu banyak, mulai sumber daya manusianya, lingkungan sekitar dan biaya operasional yang besar,” jelasnya.

Ditegaskan, rata-rata ternak yang dipotong di RPH tersebut merupakan pejantan, sementara bentina produktif diupayakan tidak dipotong karena bertentangan dengan aturan, terkecuali untuk sapi atau kerbau betina afkir yang usianya 8 tahun ke atas atau melahirkan lebih dari lima kali.

Kendati tingkat konsumsi

Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs. H. M. Taufik HAK, M.Si mengatakan bahwa lomba pacuan kuda yang diselenggarakan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan dan mengembangan nilai lokal budaya.

“Melalui olahraga pacuan kuda sebagai akses budaya daerah.

Dengan harapan akan terjalinnya

daging masyarakat tersebut cukup tinggi namun Disnakeswan, ungkap Mujahidin, tidak memiliki kekhawatiran akan berkurangnya populasi ternak yang ada. Pasalnya, berdasarkan data statistik yang dikantongi bahwa Dompu memiliki populasi ternak 150.000 ekor, jadi masih akan tetap tersedia meski kebutuhan per tahunnya mencapai 1000 ekor.

Terkecuali pemotongan itu dibarengi aksi pengiriman ternak potong atau bibit keluar daerah secara sembunyi-sembunyi oleh oknum nakal di wilayah ini. “Pengawasan ini yang harus kita tingkatkan untuk bisa tetap menjaga populasi ternak, indikasi pengiriman itu memang ada terutama ke wilayah Bima yang dan mengancam populasi ternak kita,” pungkasnya. (jun)

di kantornya, Senin (8/10).

“Kalau program uji kompetensinya ada dari pusat, provinsi lewat LPMP-nya sedangkan di kabupaten ndak ada dianggarakan,” ungkapnya.

Uji kompetensi terhadap guru PNS maupun non PNS diwilayah ini memang sudah beberapa kali dilakukan, namun kebanyakan dari mereka nilainya masih dibawah standar.

Saat uji kompetensi baru-baru ini misalanya, dari 600 pendidik di berbagai tingkatan satuan pendidikan yang ikut hanya 63 orang yang bisa lulus dengan nilai standar 8,00.

Mengingat masih banyaknya pelaku pendidikan yang belum memiliki kompetensi sebagaimana diharapkan tersebut maka program pembinaan dan pelatihan bagi guru sangat penting untuk terus dilakukan, tentunya dengan dukungan anggaran dari daerah. “Kemarin yang ikut uji kompetensi itu sekitar 600 orang tapi yang lulus ada 63 orang, baik SMP, SMA dan SMK. Karena kita di SMP yang lulus kemarin hanya sekitar 30 orang,” jelasnya.

Disinggung nilai rata-rata kompetensi guru di Dompu saat ini, Tarmizi mengaku belum bisa memastikannya, tetapi yang jelas masih cukup banyak dan imbasnya bagi mutu pendidikan cukuplah besar. Untuk itu, 2019 mendatang targetnya guru PNS maupun non PNS, kepala sekolah dan pengawas diminta mengikuti uji kompetensi guna promosi jabatan, apakah dari guru menjadi kepala sekolah atau pengawas. “Hasil ini sama dengan SIM itu syarat dari kemeneterian, jadi tidak bisa menjadi pengawas atau kepala sekolah kalau tidak punya sertifikat ini,” pungkasnya. (jun)

rasa persaudaran dan keakraban masyarakat antar Kabupaten dan Kota Bima,” katanya kemarin.

Sebagai bentuk dukungan pada kegiatan tersebut, lanjutnya Pemerintah daerah menyiapkan alokasi dana yang cukup besar. Bahkan hampir setiap tahunnya pelaksanaan lomba pacuan kuda tetap digelar di wilayah Kabupaten Bima.

“Pacuan kuda ini sebagai ajang promosi budaya di wilayah Kabupaten Bima guna meningkatkan kunjungan wisatawan,” katanya.

Dengan adanya lomba itu, Sekda mengajak semua pihak untuk bersama menjaga stabilitas, rasa aman dan nyaman selama pelaksanaan perlombaan karena lomba pacuan kuda.

Selain itu lanjutnya, menunjukan sportivitas dan kualitas tinggi sehingga prestasi yang diraih nanti merupakan hasil upaya optimal yang selama ini dilakukan oleh pemilik kuda dalam mempersiapkan kuda pacunya. “Ini merupakan salah satu kegiatan budaya daerah yang harus didukung dan terus dilestarikan bersama,” harapnya. (uki*)

Pemprov akan Bantu Desain Pelabuhan Kilo Dompu (Suara NTB) Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah mengungkapkan, pembangunan pelabuhan Nusantara di Kilo akan dibangun oleh (BUMN) PT Pelindo sesuai arahan Presiden dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) beberapa waktu lalu. PT Pelindo kelihatannya lebih mengarah kepada pengembangan pelabuhan Calabai yang dinilai lebih ekonomis.

“Pelindo belum melihat dari skala ekonominya bahwa ini menguntungkan, malah lebih mengarah menggunakan pelabuhan calabai. Dia hanya melihat dari sisi soal itu saja, padahal. Kenapa Kilo mau kita bangun? Juga supaya wilayah kilo dan sekitarnya selama ini potensinya kurang dieksplor, bisa berkembang dari sektor jasa dengan adanya pelabuhan. Ini

juga akan kita fokuskan,” kata Ir H Ridwan Syah di hadapan Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah dan masyarakat Dompu di Kelurahan Montabaru beberapa waktu lalu.

Pemprov NTB, lanjut Ridwan Syah, bisa memfasilitasi penyusunan desain untuk pelabuhan.

Walaupun studi kelayakan untuk pelabuhan Kilo ini sudah dilakukan dan cukup prospek untuk dikembangkan kedepannya. “Mudah – mudahan di tahun 2020, pelabuhan Kilo bisa kita bangun,” katanya.

Pelabuhan Nusantara cukup prospek karena berada di jalur transportasi laut nasional. Area pelabuhan Kilo juga akan mampu menampung kapal berkapasitas besar dan area parkirnya bisa menampung kapal hingga 40 unit kapal besar. Kendati berada di jalur transportasi laut nasional, tapi area pelabu-

han Kilo akan terlindung dari hempasan arus laut.

Proses pembangunan pelabuhan Kilo masih dalam tahap pembebasan lahan dan sesuai rencana, kebutuhan lahan untuk pelabuhan ini seluas 35 ha.

Pembebasan lahan oleh Pemda Dompu tinggal beberapa orang dan sebagian warga sudah melepas kepemilikannya. Target Pemda Dompu melalui Bagian Tatapem, pembebasan lahan ini tuntas hingga Desember 2018.

Sehingga upaya pendekatan terhadap warga yang belum melepas akan terus dilakukan.

Pasca pembebasan lahan, tahap berikutnya akan dialihkan status kepemilikan lahan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan RI. Kepemilikan lahan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah memulai pembangunan fisik pelabuhan. (ula)

(Suara NTB/ula)

BERSAMA WARGA - Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah saat duduk santai bersama warga di Kelurahan Montabaru, Sabtu (6/10) malam. Di kediaman Zakariah ini, Dr. Zul menginap dalam kunjungan pertamanya di Dompu.

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 9 Oktober 2018

Halaman 8

Diduga Gelapkan Dana Kas Masjid di KLU

Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Dipolisikan Mataram (Suara NTB) Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, H. Sobirin dilaporkan ke Polda NTB oleh panitia pembangunan Masjid Anwar Istikomah, Dusun Berire Genteng, Desa Tenigak, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU), dengan tuduhan penipuan dan penggelapan dana pembangunan masjid.

Laporan dilayangkan oleh Ketua panitia pembangunan masjid, H. Abdul Gafur ke Polda NTB, Senin (8/10) kemarin, didampingi tim kuasa hukumnya. Abdul Gafur mengaku terpaksa melapor ke polisi karena masyarakat sudah tidak tahan dengan kelakuan wakil rakyat tersebut.

Dituturkan Abdul Gafur, awal mula kronologisnya, (9/ 3/2016), Sobirin, datang ke tempatnya untuk meminjam uang kas masjid Rp 35 juta dengan alasan untuk biaya proses ia dilantik sebagai anggota DPRD NTB hasil Pergan-

tian Antar Waktu (PAW).

Dana pinjaman tersebut akan dikembalikan setelah ia resmi menjabat sebagai anggota dewan.

Menurut Abdul Gafur, yang juga Kepala Dusun, Berire Genteng itu, pihaknya akhirnya bersedia memberikan pinjaman dana kas masjid, setelah dijanjikan dana bantuan bantuan pembangunan masjid dari program aspirasinya sebagai anggota dewan sebesar Rp200 juta.

“Tapi janji itu semua tidak pernah dipenuhinya sampai sekarang. Sehingga kami merasa ditipu. Progam yang

dijanjikan juga tidak ada, uang dana kas masjid yang dia pinjam juga belum dikembalikan sampai sekarang. Sehingga kami menempuh jalur hukum,” ungkapnya.

Sebelum memutuskan untuk menempuh jalur hukum, pengurus masjid pernah beberapa kali mencoba berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan.

Namun upaya tersebut tidak pernah berhasil, karena, Sobirin terus menghindar.

“Sekarang Masjid kami sudah roboh, karena gempa.

Pada saat itu dia sempat juga berjanji akan memberikan dana bantuan dengan disiasati oleh dana lain. Tapi itu juga nyata bohong,’’ tuturnya kepada Suara NTB. Ditempat yang sama, tim kuasa hukum yang mendampingi, Lalu Anton Hariawan, SH, menambahkan, upaya mediasi sudah dilakukan.

Namun karena tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan, sehingga terpaksa dilanjutkan ke jalur hukum.

Dikonfirmasi terpisah, H. Sobirin, membantah berbohong terkait dengan bantuan progam aspirasi yang dijanjikan tersebut. Menurutnya bantuan tersebut sedang dalam proses di Biro Kesra Pemprov NTB. “Dana bantuan itu sedang dalam proses di Biro Kesra, SK-

nya sudah ada, tinggal direalisasikan pencairan. Kan bantuan itu teknisnya langsung dikirm ke rekening penerima.

Kita tidak bisa intervensi, karena ranahnya eksekusi,” jelas anggota DPRD NTB dapil Lombok Barat dan KLU, ini.

Namun demikian dia tidak permasalahan dirinya jika dilaporkan. Dirinya juga sudah datang pascagempa menemui masyarakat dan membawakan bantuan. Diapun akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara baik-baik, tanpa melalui proses hukum.

“Sudah komunikasi, akan kita selesaikan. Kalau soal pinjaman itu tetap pinjaman saya.

Tapi tidak seharusnya dibesarkan. Tapi kita maklumilah, karena ini sudah masuk masa politik,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

MELAPOR - Ketua panitia pembangunan Masjid Anwar Istikomah, Dusun Berire Genteng, Desa Tenigak, Kecamatan Tanjung, KLU, H. Abdul Gafur (kiri) didampingi kuasa hukum melapor Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, ke Polda NTB, Senin (8/10).

Sesuaikan dengan Potensi Daerah KETUA Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, MNS. Kasdiono, mempertanyakan tujuan program Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengirim mahasiswa asal NTB belajar ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Kasdiono, lantaran pihaknya tidak melihat tujuan yang jelas dari program tersebut. “Jangan sampai kita hanya kirim-kirim saja, tanpa melihat apa yang mau kita (Suara NTB/ndi) hasilkan,” katanya di ruang kerMNS. Kasdiono janya, Senin (8/10) kemarin.

Menurut Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB itu, mestinya program pengiriman mahasiswa NTB belajar ke luar negeri tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) daerah. Sehingga program tersebut memiliki output yang jelas untuk daerah. Bukan hanya sekedar asal punya banyak sarjana lulusan luar negeri. Tapi tak dibutuhkan oleh daerah. Ketua Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan pendidikan itu berpendapat, dasar pengiriman mahasiswa NTB belajar ke luar negeri, mestinya harus berangkat dari kebutuhan daerah.

“Potensi daerah kita apa dulu. Misalnya seperti peternakan, pariwisata, pertanian, dan tambang. Nah apakah yang kita kirim itu sesuai dengan potensi daerah? Jangan sampai setelah mereka balik, mereka tidak dibutuhkan daerah, sehingga dipakai sama daerah lain,” katanya.

Disampaikan Kasdiono, sejauh ini belum ada koordinasi dengan DPRD terkait program tersebut. Mestinya program sebaik itu harus dikoordinasikan sehingga bisa kita sempurnakan untuk kebaikan daerah.

Program pengiriman putra dan putri daerah untuk belajar keluar negeri, lanjutnya, merupakan program yang sangat baik dan harus didukung penuh oleh semua pihak. Oleh karena itu, ia memberikan masukan untuk penyempurnaan progam tersebut. “Ini masukkan untuk penyempurnaan progam tersebut. Sehingga program ini bisa berlanjut terus, tiak mati di tengah jalan,” katanya.

Apa yang disampaikan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai partai pengusung pasangan Zul-Rohmi pada Pilkada lalu untuk mengawal programnya. (ndi)

Kurtubi Dorong Kepala Daerah di NTB Keluarkan Izin Membangun Mengacu Peta BIG Giri menang (suara NTB) Badan informasi geospasial (BIG) bekerjasama dengan komisi VII DPR RI menggelar desiminasi informasi geospasial peran geospasial dalam pembangunan daerah di hotel Lombok Raya Mataram, Senin (8/10) kemarin. Dalam kesempatan itu, Komisi VII DPR RI Dr H. Kurtubi menyampaikan agar Pemda di NTB baik gubernur, bupati dan walikota dalam hal mengeluarkan izin membangun di wilayahnya harus mengacu pada peta BIG sebagai lembaga resmi mengeluarkan peta. Sebab peranan peta dalam menerbitkan izin sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan kedepan.

Hadir pada kesempatan itu kepala pusat penelitian dan promosi BIG, Wiwit Ambarwulan dan jajaran, perwakilan kabupaten-kota dan ratusan peserta dari beberapa elemen masyakarat terkait. Dalam kesempatan itu Wiwit menyampaikan, kegiatan diseminasi ini dilaksanakan bekerjasama dengan komisi VII DPR RI dalam hal ini anggota DPR RI Dr H Kurtubi yang berasal dari NTB. Kegiatan ini jelasnya digelar di berbagai daerah atas kerjasama komisi VII DPR RI dengan BIG dengan harapan keberadaan dan peranan BIG diketahui secara luas. Sebab diakui belum banyak yang tahu soal BIG yang berwenang dalam membuat peta wilayah Indonesia. Padahal BIG jelasnya sangat besar peranannya sangat vital bagi semua Instansi terutama dalam hal pembangunan. Sementara itu, Dr. H. Kurtubi mengatakan, peranan BIG dalam membuat progam satu peta adalah langkah maju untuk mengantisipasi simpang siur soal peta. Khusus di berbagai bidang pembangunan katanya, peta ini sangat diperlukan. Baik di bidang energi, pembangunan industri dan lain-lain.

Ia menyoroti lokasi pembangunan PLTU Jeranjang Lobar yang dekat dengan pemukiman. Politisi Nasdem yang maju lagi jadi caleg DPR RI ini, menekankan kepada Pemda perlu memahami pentingnya BIG untuk lokasi pembangunan, baik pabrik, Pembangkit listrik dan pembangunan lain di NTB ini. (her)

(Suara NTB/her)

Anggota DPR RI, H. Kurtubi bersama kepala Pusat P2 BIG Wiwit saat menghadiri desiminasi informasi geospasial.

(Suara NTB/why)

TAHAN - H. Muhir digiring jaksa memasuki mobil tahanan usai menjalani pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti kasus fee proyek rehabilitasi gempa, Senin (8/10).

Kejari Mataram Tuntaskan Kasus ’’Fee’’ Proyek Rehabilitasi Gempa Mataram (Suara NTB) Kejari Mataram menuntaskan penyidikan kasus pemerasaan modus komitmen fee proyek rehabilitasi pascgempa SD/SMP Kota Mataram. Tersangka, H. Muhir dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram itu segera diajukan ke persidangan.

Jaksa penyidik Kejari Mataram menyelesaikan penyidikan kasus itu dengan melimpahkan tersangka dan barang bukti, Senin (8/10) siang. Sejak pagi, jaksa memeriksa identitas tersangka dan kelengkapan barang bukti yang sudah disita sebelumnya.

H. Muhir melanjutkan masa tahanan titipan di Lapas Mataram. Saat digelandang jaksa dengan memakai rompi kebesaran tahanan berwarna oranye, Muhir bersikap santai tapi enggan banyak berkomentar.

Pelimpahan tahap dua itu menandai berakhirnya proses penyidikan, yang dilanjutkan ke tahap penuntutan ke pengadilan.

“Kita sudah menuntaskan

penanganan kasus ini,” kata Kepala Kejari Mataram, I Ketut Sumedana mengonfirmasi.

Barang bukti yang juga turut dilimpahkan antara lain, uang tunai Rp30 juta, dokumen penganggaran pada Dinas Pendidikan Kota Mataram, dokumen Banggar DPRD Kota Mataram, dokumen notulensi pembahasan APBD-Perubahan Kota Mataram 2018, satu unit motor Honda PCX, sampai rekaman CCTV. Sumedana mengatakan, pihaknya tidak menemui kendala selama penyidikan. Buktinya, sejak kasus terungkap pada Jumat (14/9), dalam waktu kurang dari satu bulan sudah tuntas disidik.

“Kurang dari seminggu, kita akan limpahkan lagi ke pengadilan. Surat dakwaan sudah selesai disusun,” kata mantan jaksa KPK ini.

Terkait proses praperadilan yang kini sedang berjalan, menurutnya itu tidak banyak memengaruhi tahapan penanganan kasusnya. Terpisah, penasihat hukum tersangka, Burhanudin mengaku siap

menghadapi persidangan pokok perkara. Sejumlah kejanggalan juga bakal dibeberkannya di dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram nanti.

‘Perlawanan’ mula yang dilancarkannya yakni menolak berita acara rekonstruksi OTT. Dia meyakini kliennya tidak seperti yang disangka jaksa.

“Klien kami tidak mau tandatangani rekonstruksi. Karena yakin bahwa uang tidak ada pada penguasaannya.

Bahkan klien kami menolak,” ujarnya.

H. Muhir ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Kejari Mataram, Jumat (14/ 9) di sebuah warung makan di Cakranegara, Mataram.

Politisi Golkar itu sedang transaksi uang tunai komitmen fee atas lolosnya anggaran proyek rehabilitasi SD/ SMP pascabencana gempa Lombok, senilai Rp4,2 miliar.

Pihak yang terlibat lainnya, ASN Disdik Kota Mataram Tjatur Totok Hadianto, dan Kadisdik Kota Mataram, H Sudenom. (why)

Naik Pangkat, Harus Dibarengi Kinerja yang Baik Selong (Suara NTB) Komandan Kodim (Dandim) 1615 Lotim, Letkol. Inf. H. Agus Setiandar SIP mengingatkan kepada seluruh personel di jajaran Kodim 1615 Lotim untuk selalu bersyukur. Terutama atas kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Menurutnya, kenaikan pangkat ini tidak otomatis. Melainkan harus dibayar dengan mahal, penuh perjuangan dan bersusah payah. Selain itu, kenaikan pangkat ini harus dibarengi dengan peningkatan kinerja yang lebih baik.

Demikian disampaikan Dandim saat Upacara Bendera hari Senin, (8/10) acara Corp Raport kenaikan pangkat Perwira, Bintara dan Tamtama Kodim 1615/ Lotim serta komitmen bersama satuan menyambut lom-

ba Binsat tingkat Kotama maupun tingkat TNI AD di lapangan Apel Makodim 1615/Lotim. Bertindak selaku Inspektur Upacara Dandim 1615/Lotim Letkol Inf Agus Setiandar, S.I.P, menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota yang naik pangkat serta mengucapkan selamat ulang tahun TNI KE-73 Pada peringatan HUT TNI ke-73 Korem 162/WB telah melaksanakan berbagai perlombaan. Salah satunya adalah lomba Binsat antar Kodim, Koramil dan Babinsa. Kodim 1615 Lotim patut bersyukur karena Kodim 1615/Lotim meraih juara 1. Sedangkan tingkat di Koramil diraih oleh Koramil 1615-10/Sembalun sebagai juara 2.

Dibalik keberhasilan ini, kata Dandim, adalah tantan-

gan besar, yaitu bagaimana mempertahankannya dan menyiapkan diri lebih baik lagi menghadapi Lomba Binsat di tingkat Kotama maupun tingkat TNI AD. Oleh karena itu, komitmen bersama-sama berperan sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing harus tetap dijalankan dengan baik. Untuk meningkatkan 6 aspek Binsat ke depan, lanjut Dandim, harus bekerjasama dan saling mendukung.

Misalnya, harus segera mengevaluasi dan menyempurnakan organisasi, meningkatkan pembinaan personel.

Dandim menyebutkan tahun ini terdapat 3 orang masuk Secapasus, 1 orang Diktukbareg, 12 orang Diktukbasus, 1 orang Akmil, 2 orang Secaba PK, beberapa putra juga masuk Secata PK jangan berpuas diri. (yon)

Ajukan 20 Bukti Surat

Kejari Mataram Bantah Dalil Praperadilan H. Muhir Mataram (Suara NTB) – Para pihak mengajukan bukti surat dalam sidang praperadilan sah tidaknya penangkapan H. Muhir oleh Kejari Mataram. Jaksa membantah keras dalil permohonan H. Muhir.

Dikuatkan dengan bukti surat mulai dari surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, dan kelengkapan surat penetapan tersangka sampai penahanan.

Sidang dipimpin hakim tunggal, Gede Sunarjana Senin (8/10). Hadir pihak pemohon, Achmad Ernady dan Burhanudin. Sementara dari pihak termohon, Agus Taufikurrahman dan Anak Agung Gde Putra.

Sebelumnya, pemohon H. Muhir melalui penasihat hukumnya pada sidang perdana praperadilan mempersoalkan operasi tangkap tangan yang dilancarkan Kejari Mataram.

Agus menjelaskan, operasi tangkap tangan yang menjerat H. Muhir sebagai tersangka didahului dengan laporan pengaduan, yang dijadikan dasar jaksa untuk memulai penyelidikan.

Begitu pun dengan proses operasi tangkap tangan yang merupakan bagian dari proses penyelidikan menindaklanjuti laporan pengaduan. Dengan didahului terbitnya surat perintah tugas dari Kepala Kejari Mataram.

“Alasan pemohon bahwa operasi tangkap tangan adalah merupakan argumentasi yang tidak ada dasarnya atau mengadaada menunjukkan bahwa penasihat hukum pemohon tidak mengerti aturan yang diatur dalam KUHAP,” tegas Agus.

Termohon kemudian mengutip pasal 1 angka 19 dan pasal 18 ayat 2 UU No

8/1981 tentang KUHAP, yang intinya menjelaskan bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

“Termohon sudah lama melakukan pengumpulan data terkait adanya laporan masyarakat tentang tindakan pemohon yang sering meminta sejumlah uang kepada dinas-dinas sehingga puncaknya pada Jumat (14/ 9), termohon melakukan tangkap tangan terhadap pemohon,” papar Agus.

H. Muhir juga mempersoalkan penetapan tersangkanya. Yang kemudian dijawab dengan pasal 7 ayat 1 tentang KUHAP. Agus mengatakan, pihaknya menetapkan H. Muhir sebagai tersangka dengan surat penetapan tersangka.

Diawali dengan pengumpulan data, penyelidikan, dan penyidikan dengan menghimpun dua alat bukti yang cukup.

Untuk mendukung dalil jawabannya, termohon mengajukan 20 bukti surat. Sementara pemohon mengajuan 11 bukti surat. Kesemuanya diajukan kepada hakim untuk diperiksa.

Sidang kemudian ditunda untuk dilanjutkan Selasa (9/ 10) dengan agenda pemeriksaan bukti saksi. (why)

SUARA NTB

Selasa, 9 Oktober 2018

Halaman 9

Gubernur BI : Bangkitkan Semua Sektor Penggerak Ekonomi (Suara NTB/Humas ACT NTB)

FAMILY SHELTER - Shelter ini berada di Dusun Dompo Indah Desa selengan kecamatan Kayangan Lombok Utara. Shelter jenis ini bersifat individu yang dibangun di lokasi sekitar rumah warga, yang terbuat dari kayu dan trupleks.

ACT Sudah Bangun Seribu Lebih Shelter Mataram (Suara NTB) – Aksi Cepat Tanggap (ACT) semakin gesit membangun shelter hunian untuk warga. Sampai pekan ini, ACT sudah menuntaskan 1.003 unit hunian, yang tersebar di Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, hingga Lombok Timur.

Saat ini mayoritas pembangunan shelter masih di Lombok Utara. Seperti di Desa Gondang Kecamatan Gangga terdapat 304 hunian yang terhimpun di Integrated Community Shelter (ICS), Desa Selengan Kecamatan Kayangan sebanyak 301 hunian yang berbentuk, family shelter, Kecamatan Bayan ada 25 shelter berbentuk knockdown, dan sisanya tersebar di beberapa titik di Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Branch Manager ACT NTB, Lalu Muhammad Alfian menjelaskan, percepatan pembuatan shelter ini dilakukan mengingat musim penghujan yang semakin dekat. Sehingga, ACT dituntut lebih cepat, agar warga yang masih tinggal di tenda pengungsian, memperoleh tempat tinggal yang layak.

“Dengan adanya pabrik shelter, proses pembuatan shelter ini jauh lebih cepat. Insyaallah, penambahan shelter akan terus kita upayakan,” ungkapnya.

Meski sudah mencapai seribu lebih, ACT terus mengupayakan penambahan. Saat ini, tim lapangan sedang melakukan asisment di wilayah Lombok Timur. Sehingga, jika asisment sudah final, maka kemungkinan jumlah shelter akan dua kali lipat sampai akhir bulan ini.

Kendala yang dihadapi ACT untuk membangun shelter ini, lokasi yang tepat menurut keinginan warga. Karena mencari lokasi hunian sementara, harus mempertimbangkan berbagai aspek. Baik dari lingkungan, atau legalitas tanah.

“Sejauh ini pemerintah setempat sangat mendukung. Baik pemerintah kabupaten hingga pemerintah provinsi. Ada beberapa lahan yang kita gunakan, merupakan tanah pemda,” tambah Alfian.

Sampai akhir Desember nanti, tim di lapangan menargetkan 500 lebih shelter bisa terbangun. Hal ini diharapkan, dapat mengurangi dampak sosial dan kesehatan di tengah masyarakat, pasca gempa.

Sementara itu, salah satu warga Desa Godang Kecamatan Gangga Lombok Utara, H Makhruf mengucapkan terima kasih kepada ACT dan para donatur, yang selama ini terus membangun Lombok pasca gempa.

Pria yang merupakan tokoh agama ini, merasa bersyukur dengan musibah yang diterimanya. “Kalau kita melihat yang di Palu dan Donggala, kita masih sangat beruntung,” ungkpanya.

Hal inilah yang harusnya menjadi tolak ukur masyarakat, agar bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Karena jika masyarakat terus trauma dan merasa diri paling menderita, sulit untuk bisa bangkit dari keterpurukan.

“Kita kembalikan kepada Allah. Ini tentu teguran bagi kita. Kami disini juga mendoakan saudara-saudara kita yang ada di palu. Agar diberikan ketabahan,” ujarnya.

Ke depan, dia bersama masyarakat akan berupaya untuk memulihkan kembali kehidupan mereka. Karena H Makhruf sadar, bahwa hunian yang diberikan ACT bersifat sementara. Sehingga mereka harus berupa bekerja lebih giat untuk membangun rumah permanen untuk keluarga mereka.

“Kami sangat berterima kasih. Hunian ini sesungguhnya jauh lebih baik dari tenda pengungsian. Fasilitasnya juga bahkan hampir seperti rumah kami.

Tapi kami juga tidak mau terlena. Agar kami bisa bekerja lebih giat lagi,” tutupnya. (act/*)

Mataram (suara NTB) – Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo memastikan tetap memberikan perhatian kepada para korban terdampak gempa di Lombok dan Sumbawa.

Beragam jenis bantuan diberikan secara bertahap.

Targetnya mempercepat Lombok (NTB) bangkit.

Penegasan ini disampaikan orang nomor satu di Bank Indonesia ini, saat melakukan kunjungan dan penyerahan bantuan ke Desa Guntur Macan, Gunung Sari Lombok Barat, Senin (8/10) kemarin. Perry hadir mendampingi Direktur International Monetary Fund (IMF), Ms. Christine Lagarde, Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Perry menyebutkan, pascaterjadinya gempa sejak 29 Juli lalu. Bank Indonesia langsung berinisiatif dan bergerak cepat. Bantuan tahap pertama diberikan sesuai kebutuhan-kebutuhan strategis para korban gempa dalam penanganan masa tanggap darurat.

Bank Indonesia sudah cukup banyak membantu.

Kedua, jelas Perry, bantuan dipercepat dengan mendukung pembangunan hunian sementara. Saat ini masih proses. Sekitar 350 unit jumlahnya.

Tersebar di beberapa titik.

Bantuan ketiga, fokus kepada rumah ibadah dan sekolah-sekolah. Hal ini menjadi sangat penting menurut Perry untuk memperkuat sisi rohaniah para korban gempa.

Serta tetap memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan berjalan normal.

Selanjutnya, kata Perry yang juga didampingi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Achris Sarwani, bagaimana membangkitkan kembali gerak ekonomi mela-

“Sekarang bagaimana memanfaatkan lahan sempit untuk penghijauan. Kalau bisa di hotel-hotel, ruko atau bangunan yang bertingkat ini di lantai atasnya ada ruang terbuka hijau,” kata Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Senin (8/10).

Ini lantaran lahan semakin berkurang, sehingga tempat untuk menanam berbagai tanaman menjadi berkurang. Menurutnya tidak ada salahnya memanfaatkan ruangruang atau tempat tak terpakai untuk menanam berbagai tanaman hijau.

“Memang ada lahan pertanian yang wajib kita amankan, sekitar 500 hektare itu. Namun kita tetap mengimbau kepada masyarakat terutama perhotelan yang bertingkat ini untuk tetap memerhatikan ruang ter-

(Suara NTB/bul)

DIALOG - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo di damping Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Achris Sarwani berdialog dengan salah satu pedagang kecil di Desa Guntur Macan guna memastikan kondisi ekonomi di sana. an kepada BUMDes Mart.

“Intinya, semangat untuk

NTB Bangkit di semua sektor.

Kehidupan sosial (masjid,

sekolah, dan sebagainya) serta ekonomi,” demikian Achris. (bul)

Gapensi Kota Mataram Utus H. Agus Mulyadi Jadi Balon Ketua Gapensi NTB

(Suara NTB/bul)

SALAM KOMANDO - H. Puji Raharjo (kanan) dan H. Agus Mulyadi (kiri) melakukan salam komando disaksikan Ketua Tim Pemenangan (paling tengah) Eddy Sophiaan diapit pengurus Gapensi Kota Mataram lainnya. Mereka siap memenangkan kadernya menjadi Ketua BPD Gapensi.

Mataram (Suara NTB) BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indone-

Hotel Diminta Perhatikan Ruang Terbuka Hijau Mataram (Suara NTB) Semua hotel yang memiliki lahan lebih diminta untuk membuat ruang terbuka hijau.

Misalnya dengan menanam sayur-sayuran di lantai paling atas atau membuat tamantaman mini.

lui dukungan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Kita berusaha masuk dari berbagai sisi. Berkoordinasi dengan stakeholder, ya LSM, maupun pemerintah daerah agar Lombok, NTB ini cepat bangkit. Sesuai motto kita, mempercepat Lombok bangkit,” jelas Perry.

Dalam kunjungannya kemarin, Gubernur Bank Indonesia membawa bantuan senilai Rp 500 juta. Bantuan ini dialokasikan untuk sekolahsekolah dan rumah ibadah, serta UMKM. “Bantuan sudah disalurkan 2 miliar US$, atau setara Rp700 juta untuk tanggap darurat. Rp1,3 miliar untuk hunian sementara dan hari ini Rp500 juta untuk sekolah dan rumah ibadah,” jelas Perry.

Bank Indonesia memberikan bantuan fokus kepada sasaran. Ia cukup yakin Lombok akan lebih cepat pulih.

Melihat keadaannya kini, aktivitas ekonomi mulai bergerak. Bercocok tanam telah mulai dilakukan, perdagangan juga terlihat mulai aktif kembali. Karena itu, sangat penting sinergi antar semua stakeholders.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Achris Sarwani menambahkan, beberapa UMKM di Lombok Utara diberikan bantuan peralatan budidaya. Sasarannya UMKM yang bergerak di bidang budidaya lebah madu, dan bantu-

buka hijau di hotelnya,” ujarnya.

Hal ini selain memperindah suasana hotel, juga dinilai memberi manfaat yang lebih baik. Selain itu juga bisa menjadi ajang kampanye untuk mulai bertani atau menanam pohon atau menanam apapun meski di tempat sempit. Dengan demikian, pada akhirnya ini berkaitan dengan kondisi udara di Kota Mataram. Sebab semakin banyak yang menanam tumbuhan, kondisi udara di Kota Mataram akan semakin baik.

“Saya lihat memang beberapa hotel sudah mulai melakukan itu. Kita imbau kepada hotel-hotel yang belum. Kalau bisa toko-toko juga melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Pihaknya juga saat ini tengah berupaya untuk memperbanyak ruang terbuka hijau di Kota Mataram. Sehingga tatanan kota ini juga menjadi lebih rapi. Sementara pihaknya masih menunggu persetujuan RTRW yang di dalamnya juga terdapat rencana-rencana pembuatan ruang terbuka hijau.

“Kita masih menunggu. Yang jelas, kita harus amankan 500 hektare lahan pertanian kita ini. Selain itu juga kita akan fokus pada ruang terbuka hijau. Maka dari itu kita mengajak semua pihak untuk memulai dari lahan sempit yang dimilikinya untuk mulai menanam,” ajaknya. (lin) H. Ahyar Abduh

sia (Gapensi) Kota Mataram telah malaksanakan rapat pleno penentuan bakal calon

(balon) yang diusung pada pemilihan Ketua BPD Gapensi Nusa Tenggara Barat. Suara telah bulat memutuskan dan menetapkan kader terbaiknya, H. Agus Mulyadi menjadi kandidat bakal calon.

Rapat pleno dilaksanakan Sabtu (6/10). Seluruh pengurus Gapensi Kota Mataram hadir. Dipimpin langsung Ketuanya, H. Puji Raharjo di sekretariatnya di Kekalik, Mataram. Sebelumnya, dari Kota Mataram nama H. Puji Raharjo santer disebut-sebut sebagai kandidat balon.

Belakangan, hasil pleno menetapkan calon lain. H. Agus Mulyadi. Beberapa alasan dikemukakan H. Puji. Diantaranya, jabatan-jabatan di luar konstruksi yang juga harus diembannya. Sebagai bendahara KONI NTB, juga sebagai bendahara DPD salah satu partai politik. Bahkan ia oleh pusat telah ditunjuk sebagai salah satu tim pemenangan salah satu calon presiden dan wakil presiden.

“Belum lagi banyaknya kegiatan-kegiatan konstruksi.

Saya khawatir waktu tidak cukup untuk mengurus organisasi ini nanti,” jelas H. Puji.

Penetapan H. Agus sebagai balon Ketua Gapensi NTB menurutnya sudah dengan pertimbangan yang cukup matang para pengurus. H. Agus disebut-sebut sebagai kader terbaik Kota Mataram, hingga ia dimunculkan. “Rapat sudah menentukan bulat suara Kota Mataram untuk H. Agus. Konsekuensinya, kita semua sudah siap membantu dari sisi apapun,” ujarnya.

Gapensi Kota Mataram tak meragukan kapasitas balon yang ditunjuknya berkompetisi pada pemilihan Ketua BPD Gapensi NTB dalam Musda yang akan digelar pada 10-11 Oktober di Mataram. Terbukti dua periode memimpin Gapensi Kota Mataram tahun 2004-2014. Ada banyak perubahan yang dirasakan.

“Terbukti sampai sekarang Gapensi Kota Mataram solid.

Paling banyak anggotanya, dan terus bertambah. Dan rekeningnya juga paling banyak.

Kita mau H. Agus ini dapat berkiprah lebih besar di Gapensi NTB,” demikian H. Puji.

Ditempat yang sama, Ketua Tim Pemenangan H. Agus Mulyadi, Eddy Sophiaan menyampaikan, pascapleno akan dibentuk tim-tim pemenangan untuk memuluskan keinginan Gapensi Kota Mataram mengunggulkan calonnya dalam pemilihan Ketua Gapensi NTB. Ada 30 suara yang akan diperebutkan pada Musda ke IX ini. Masing-masing BPC dari 10 kabupaten kota di NTB akan mewakilkan 3 hak suara.

“Target kita adalah menang.

Kader Gapensi Kota Mataram ini sudah senior di Gapensi.

Dan pengalaman organisasinya juga banyak. Bukti-buktinya memimpin organisasi usaha juga sudah kita rasakan.

Karena itu perjuangan harus habis-habisan balon kami ini menang,” demikian Edhy. (bul)

Pemenuhan Sandang Pangan Korban Gempa Lotim Jadi Prioritas Disos Selong (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan pemetaan untuk dilakukan pendistribusian paket sandang pangan untuk korban gempa di Lotim. Meski sudah masuk dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa, pemenuhan sandang pangan masyarakat korban gempa harus tetap diprioritaskan.

Demikian disampaikan, Plt. Kepala Dinas Sosial Lotim, Lalu Dami Ahyani kepada Suara NTB, Senin, (8/10).

Dikatakannya, beras yang akan didistribusikan itu dialokasikan untuk pemenuhan pangan terhadap korban yang terdampak gempa. Dari informasi yang diterimanya untuk sementara ini, bantuan beras yang akan didistribusikan 24 ton untuk Kecamatan Sambelia dan 30 ton untuk Kecamatan Sembalun. “Saya baru dua hari menjabat Plt Kadisos Lotim. Jadi informasi sementara kita akan penuhi kebutuhan beras masyarakat korban gempa,” terangnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih terus melakukan proses pendataan terhadap segala kebutuhan sosial masyarakat. Dari hasil pendataan ini dapat diketahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk selanjutnya diperjuangkan. Termasuk pemberian jaminan hidup (Jadup).

Dalam proses pendataan dilakukan secara berjenjang.

Mulai dari tingkat dusun,

desa, kecamatan, kemudian dilakukan rekapitulasi oleh tim tingkat kabupaten yang sudah dibentuk. Baik untuk pendataan fisik maupun non fisik dan selanjutnya di-SKkan oleh bupati.

“Kita dari segi sosial dan

jaminan hidup masyarakat.

Itu kita perhatikan supaya sandang pangan masyarakat terpenuhi,” jelasnya.

Disos akan melihat ketersediaan anggaran dan siap memperjuangkan apabila stok sandang pangan untuk

pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah korban gempa apabila kekurangan.

“Kebutuhan sandang pangan masyarakat ini menjadi prioritas kita. Kita akan perjuangkan ke pemerintah yang lebih tinggi,” janjinya. (yon)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 9 Oktober 2018

Harumkan Sekolah dan Daerah Lewat Tari PRESTASI demi prestasi gemilang terus ditorehkan I Nyoman Suardiana. Siswa Kelas XI IPA SMAN 4 Mataram ini kembali mengharumkan nama sekolah bahkan daerah. Lewat tari tradisional Kebyar Duduk yang dibawakannya dalam ajang Kejuaraan Nasional (kejurnas) XII di Medan Sumatera Utara 9 September lalu. Oman sapaan akrab remaja 17 tahun ini menyabet gelar juara 2 mengalahkan pesaingnya dari daerah lain di Indonesia.

Awal mula Oman terpilih mewakili NTB karena pernah mengikuti lomba tari yang digelar World Dance Organization (WDO) yang bertemakan Indonesia Open Dance World Championship dan menyabet gelar juara 2. “Jadi karena menang dalam kompetisi itu, saya diikutkan lagi di Kejurnas XII di Medan,”tutur putra pasangan I Made Kompyang dan Ni Made Suci ini dalam rilis yang diterima Suara NTB, Senin (8/10).

Pada ajang IODWC, Oman membawakan Tari Kebyar Duduk Wak Macok yang merupakan pengembangan dari Tari Kebyar Duduk. Dalam ajang itu Oman bersaing dengan beberapa penari dari negara lain, seperti Srilanka, Thailand dan India.”Kebetulan yang juara 1 itu dari Srilanka,” tambahnya.

Serupa dengan ajang internasional yang diikutinya itu, pada Kejurnas XII, Oman juga membawakan tarian yang sama yakni Tari Kebyar Duduk. Tarian ini memiliki style dan gaya tersendiri yang diciptakan seorang maestro tari dari Gianyar Bali. Selama masa latihan, Oman mengaku kerap diliputi perasaan takut. Terlebih kondisi NTB belum kondusif pada waktu itu, karena masih digoyang gempa.”Latihan di Sanggar cuma dua minggu, meski dalam kondisi takut,” ucapnya.

Meski mendapat gelar juara 2 dalam Kejurnas XII. Oman tidak lantas berkecil hati, pencapaiannya dalam lomba tersebut justru menjadi pemacu serta motivasi bagi dirinya untuk terus menjadi lebih baik lagi ke depannya.”Kita kalah sama Jawa Timur. Tapi yang paling penting adalah sudah ada pengalaman dan bisa membawa nama NTB ke kancah nasional,” kata anak ke-7 dari 8 bersaudara ini.

Tidak berhenti sampai di situ, Oman rencananya juga akan kembali mewakili NTB dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan diadakan dalam waktu dekat. Dalam ajang tersebut, Oman akan membawakan konsep tarian yang berbeda dari biasanya, yakni menggabungkan tiga tradisi tari dalam satu kesatuan. (ham)

I Nyoman Suardiana

Sekolah Terdampak Gempa Akui Kesulitan Laksanakan UNBK Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi SMP di Kota Mataram pada tahun ajaran 2018/2019 masih belum ada kejelasan. Sekolah yang terdampak gempa bumi dengan kerusakan berat kesulitan melaksanakan UNBK, karena semua peralatan penunjang UNBK mengalami kerusakan.

Salah satu sekolah yang kesulitan melaksanakan UNBK di tahun 2019, yaitu SMPN 6 Mataram. Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin, dihubungi Senin (8/10), mengatakan semua peralatan penunjang UNBK di SMPN 6 Mataram mengalami rusak parah, dampak dari gempa bumi yang mengguncang Lombok dan sekitarnya.

Gempa yang mengguncang Pulau Lombok pada Minggu (5/ 8) dengan kekuatan 7,0 SR itu merusak gedung sekolah SMPN 6 Mataram. Kerusakan gedung itu juga berdampak pada kerusakan peralatan penunjang UNBK seperti komputer dan lainnya. “Semua rusak parah, sangat berdampak,” ujar Azizudin.

Terkait dengan kesiapan pelaksanaan UNBK di tahun 2019 nanti, pihaknya belum bisa memastikan. Azizudin berharap melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). Namun ia belum mengetahui apakah SMPN 6 Mataram bisa melaksanakan UNKP atau harus melaksanakan UNBK, karena sudah terdaftar sebagai peserta UNBK pada tahun ini.

“Maunya kami melaksanakan UNKP kalau bisa, tapi karena SMPN 6 Mataram sudah terdaftar UNBK, apakah bisa ke UNKP atau tidak, kami belum tahu. Kita tunggu kebijakan saja nantinya bagaimana,” kata Azizudin.

Dampak gempa itu sendiri memaksa sebanyak 33 rombongan belajar (rombel) belajar di kelas darurat, berupa tenda yang diletakkan di halaman sekolah dan Taman Tugu Bumi Gora Udayana.

Sementara itu Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Mataram,

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

RUSAK - Kondisi kerusakan salah satu ruangan di SMPN 6 Mataram yang diambil setelah terjadi gempa bumi di Pulau Lombok. Sekolah terdampak mengakui kesulitan melaksanakan UNBK, karena sarana penunjang UNBK mengalami kerusakan.

mpetisi dengan level se-NTB. Kami akan berikan support bahkan tahun depan kami siap jadi sponsor lagi,” katanya.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam kesempatan itu sangat mengapresiasi kembali digelarnya Turnamen Bupati Lobar Cup. Terlebih apa yang diharapkannya tahun 2016 lalu kini telah terwujud.”Saya dulu sudah mewanti-wanti agar event ini bukan menjadi yang pertama dan terakhir, namun harus terus berlanjut. Alhamdulillah tahun ini digelar lagi dan pesertanya sudah seNTB,” ungkapnya.

Di samping itu, Fauzan berharap agar olahraga basket dapat lebih diminati di NTB

Terapkan BOS Nontunai, Sekolah Masih Kesulitan Mataram (Suara NTB) – Sejumlah sekolah ditunjuk sebagai sekolah percontohan dalam menerapkan pembelanjaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui nontunai. Diakui ada kemudahan sekaligus ditemukan kesulitan dalam melaksanakannya.

Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno, pada Senin (8/ 10) mengatakan, SMPN 2 Mataram sebagai salah satu sekolah percontohan sekolah yang melaksanakan pembelanjaan dengan BOS nontunai. Pembelanjaan dengan sistem ini tidak untuk seluruh dana BOS, tapi hanya 40 persen dari total belanja keseluruhan dalam satu tahun.

Namun, ditemukan kesulitan dalam penerapannya.

“Ada juga yang makin ribet seperti belanja yang kena pajak, sampai saat ini belum ada aplikasi untuk pembayaran pajak,” katanya.

Meski demikian diakuinya ada juga transaksi yang memudahkan. Sebelumnya ia menyebutkan, melalui transaksi BOS nontunai, pengelolaan BOS lebih akuntabel dan menjamin transparansi. Program ini diujicobakan di tiga satuan pendidikan di masing-masing jenjang pendidikan dasar.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., men-

yampaikan, BOS nontunai masih dalam percontohan. Pihaknya tidak bisa memastikan penerapannya akan diperluas di sekolah lain atau seluruh sekolah menerapkannya. Semuanya sangat bergantung dari evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. “Tunggu komando dari pusat, hasil evaluasi mereka, nanti hasil evaluasi akan menjadi kebijakan, apa kebijakannya kita tunggu saja,” ujarnya.

Ia mengakui di satu sisi penerapan BOS nontunai bagus, tapi ketika untuk pembayaran sejumlah keperluan ditemukan beberapa hal yang cukup menyulitkan. “Mungkin di satu sisi bagus,” katanya.

Menurutnya, transaksi BOS non tunai hanya dilakukan di sejumlah sekolah yang menjadi percontohan. Ia menjelaskan, 40 persen dari transaksi tunai akan dialihkan melalui transaksi nontunai. Melalui transaksi nontunai, sekolah bisa memesan barang seperti biasa, tapi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening penjual atau toko.

Kota Mataram ditunjuk sebagai delapan kota yang melaksanakan uji coba transaksi BOS nontunai, kota lainnya antara lain Bandung, Bogor, Semarang, Surabaya, Palembang, Makassar, dan Samarinda. Uji coba transaksi BOS nontunai ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2017 lalu. (ron)

123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 sanaan UNBK dan USBN yang penting Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123 diketahui para orang tua.

Kesiapan demi kesiapan terus di123456789012345678901234567890121234567890123 Dia mengatakan pihaknya merasa lakukan sekolah-sekolah di Kota Mat123456789012345678901234567890121234567890123 sangat perlu mengumpulkan orangtua aram jelang Ujian Nasional Berbasis 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 sejak awal, agar memiliki persiapan Komputer (UNBK). SMAK Kesuma 123456789012345678901234567890121234567890123 untuk menghadapi UNBK. Sehingga Mataram mulai mengumpulkan selu123456789012345678901234567890121234567890123 pada intinya semua komponen harus ruh orang tua siswa kelas XII untuk 123456789012345678901234567890121234567890123 siap terutama juga para orangtua siswa. mendapatkan sosialisasi UNBK. 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 “Dengan sinergi sekolah, dan orangtua Melalui sosialisasi persiapan UNBK 123456789012345678901234567890121234567890123 maka diharapkan siswa bisa berprestasi kepada orangtua siswa ini, pihak 123456789012345678901234567890121234567890123 dan bisa bersaing masuk ke sekolah sekolah berharap orang tua ikut berper123456789012345678901234567890121234567890123 yang lebih tinggi,” katanya menjelaskan. an aktif demi tercapainya prestasi siswa.

123456789012345678901234567890121234567890123 UNBK jenjang SMK dan SMA dilakSebab prestasi siswa tak hanya diten123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 sanakan dalam satu gelombang dengan tukan sekolah, tapi juga orangtua.

123456789012345678901234567890121234567890123 rangkaian jadwal simulasi 1 UNBK Wakil Kepala Bidang Humas SMAK 123456789012345678901234567890121234567890123 2019 dimulai pada tanggal 16 Oktober Kesuma M. Irawan Mahdan, Senin (8/ 123456789012345678901234567890121234567890123 sampai 7 November, jadwal simulasi 2 10) mengungkapkan, jika pihaknya mu123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 UNBK tanggal 1-31 Januari 2019, jadlai sejak saat ini telah memulai persia123456789012345678901234567890121234567890123 wal simulasi 3 UNBK 9-23 Februari, dan pan pemantapan kelas XII SMAK Kesu123456789012345678901234567890121234567890123 jadwal utama UNBK 9-12 April. ma Mataram dalam menghadapi 123456789012345678901234567890121234567890123 Irawan Mahdan berharap agar dengan UNBK dan USBN (ujian sekolah ber123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 persiapan yang matang ini dapat mengstandar nasional) tahun pelajaran 2018/ 123456789012345678901234567890121234567890123 hasilkan hasil UNBK yang semakin ba2019 yang akan datang.

123456789012345678901234567890121234567890123 gus dibanding dengan hasil UNBK tahun Pihak sekolah mengundang para or123456789012345678901234567890121234567890123 sebelumnya. Apalagi partisipasi orang tua ang tua siswa kelas XII. Dalam perte123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 sejak awal dilibatkan dalam mempersiapmuan orang tua/wali siswa kelas XII den123456789012345678901234567890121234567890123 kan segala rangkaian pelaksanaan UNBK gan pihak sekolah dibahas sejumlah hal 123456789012345678901234567890121234567890123 2018/2019. (dys) terkait dengan berbagai tahapan pelak123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 PENJELASAN - Pihak SMAK Kesuma Mataram memberikan penjelasan 123456789012345678901234567890121234567890123 pada orang tua siswa terkait pelaksanaan UNBK. 123456789012345678901234567890121234567890123

SMAK Kesuma Matangkan Persiapan UNBK

Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/10) juga belum bisa memberikan kepastian pelaksanaan UNBK. Pasalnya, banyak juga sekolah yang mengalami kerusakan dan berdampak pada sarana penunjang UNBK, seperti yang dialami SMPN 6 Mataram dan SMPN 12 Mataram.

Ia juga masih menunggu informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB terkait UNBK. Mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini berharap, Pemerintah Provinsi NTB bisa mengkoordinasikan kejelasan pelaksanaan UNBK di NTB. Karena dampak gempa bumi di sekolah terjadi secara menyeluruh di NTB. “Mudahan dalam waktu dekat bisa berkoordinasi atau Dikbud Provinsi bisa berinisiatif, untuk langkah antisipasi, apakah bisa tetap melaksanakan UNBK atau ditunda,” katanya.

Sidik juga mengatakan, bantuan sarana dan prasarana bagi SMP yang belum melaksanakhususnya di Lombok Barat. kan UNBK juga dirasa Fauzan menilai basket hanya sulit. Pihaknya masih populer di kalangan pelajar saja. menunggu kepastian pelSedangkan di kalangan mahaaksanaan UNBK. (ron) siswa dan profesional masih meredup.”Kepedulian pihak pengusaha juga dibutuhkan untuk memfasilitasi pembinaan basket,” ujarnya.

Mataram (Suara NTB) Anggapan bupati dibenarkan Uji Kompetensi Guru (UKG) Non oleh Ketua Perbasi NTB Alvin.

PNS sebagai guru kontrak daerah Alvin mengaku klub profesional bagi guru produktif dan SLB hamyang ada di NTB dapat dihitung pir pasti akan dilaksanakan setejari. Bahkan bisa dibilang timlah seleksi CPNS. Itu dilakukan bul tenggelam.”Nanti pas ada agar tidak ada tumpang tindih kesiturnamen baru keliatan, ramaibukan bagi guru Non PNS. ramai masuk klub. Yang kita Demikian disampaikan Kepala mau klub-klub ini ada penangBidang Pembinaan Ketenagaan Digung jawabnya. Lebih profesionnas Pendidikan dan Kebudayaan al lagi,” katanya.(her/*) (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd. Menurutnya, pihaknya baru akan melaksanakan UKG Non PNS setelah seleksi CPNS. “UKG bagi guru produktif dan SLB akan dilakukan setelah tes CPNS agar tidak ada tumpang tindih kesibukan.

Mudahan banyak dari mereka yang terakomodasi di CPNS,” ujarnya.

Meski demikian, sampai saat ini

Turnamen Basket Bupati Lobar Cup Diikuti Pelajar Se-NTB Giri Menang (Suara NTB) Setelah sukses di tahun-tahun sebelumnya, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Lombok Barat (Lobar) kembali menggelar turnamen bola basket Piala Bupati Lobar Cup 2018. Turnamen akan diselenggarakan di Lapangan Basket SMPN 1 Narmada pada 10-20 Oktober.Dalam penyelenggaraannya selama dua tahun berturut-turut, event ini mengalami peningkatan baik dari jumlah peserta maupun cakupan wilayah kepesertaannya.

Tahun 2016 Bupati Lobar Cup hanya diselenggarakan khusus untuk para pelajar SD dan SMP se-Lobar. Namun dalam pelaksanaannya panitia mendapat komplain dari pihak sekolah yang berada di luar wilayah Kabupaten Lobar.

Hal itu disampaikan Ketua Perbasi Lobar, Purwanto dalam konferensi pers di CGV Cinemas Transmart Mataram, Senin (8/ 10).”2016 kita dikomplain karena ternyata minat sekolar luar Lombok Barat ternyata banyak.

Akhirnya 2017 kita gelar kembali jadi se-Pulau Lombok,” ungkap Purwanto.

Tahun ini, Bupati Lobar Cup 2018 digelar untuk pelajar seNTB. “Sampai dengan jam 9 tadi sudah 33 tim yang mendaftar.

Termasuk dari Sumbawa,” tambahnya.Dengan dukungan CGV Cinemas sebagai sponsor utama, Purwanto optimis ke depannya event ini dapat setara dengan DBL yang merupakan kompetisi liga bola basket pelajar SMP dan SMA terbesar di Indonesia.

Sementara itu, Teguh selaku perwakilan CGV Cinemas Mataram mengaku bangga dapat berpartisipasi dalam event ini.

Selain bernilai positif untuk generasi muda, pihaknya menilai kegiatan semacam ini dapat membantu proses pemulihan trauma pasca gempa.

“Ini salah satu bentuk trauma healing bagi adik-adik kita. Secara tidak langsung melalui event ini kita bisa bantu proses trauma healing. Ini juga jadi terobosan kami untuk menjadi sponsor ko-

Halaman 10

(Suara NTB/ist)

UKG Non PNS akan Dilakukan Setelah Seleksi CPNS jumlah pendaftar masih di bawah target jumlah guru yang akan direkrut. Ia menyebutkan, untuk guru produktif SMK, dibutuhkan sekitar 1.500 orang. Namun yang mendaftar hanya 1.026 orang. Sedangkan guru SLB yang berijazah SLB dibutuhkan sebanyak sekitar 150 sampai dengan 200 orang, tapi pendaftar hanya 101 orang.

“Saya khawatir bahwa orang yang memiliki kualifikasi yang sesuai dibutuhkan mengajar di SMK dan SLB di NTB sangat kurang,” katanya.

Dinas Dikbud NTB masih memberikan kesempatan kepada guru honorer yang memiliki ijazah dan kompetensi di bidang guru Produktif dan SLB untuk mengajukan permohonan. Setelah pengajuan permohonan akan dilakukan UKG bagi

guru Non PNS itu. Jika memenuhi standar nilai maka barulah diangkat menjadi guru kontrak daerah. “Masih sangat kekurangan, bahkan untuk mendaftar pun kita masih kekurangan,” katanya.

Syarat untuk UKG Honorer Produktif dan SLB tidak jauh berbeda dengan UKG honorer SMA. Hanya saja, kata Aidy, ada perbedaan di kompetensinya, karena guru produktif dan SLB memiliki tingkat kekhususan sendiri.

Aidy menegaskan, layak atau tidaknya guru honorer itu dilihat dari uji kompetensi bukan persoalan terpenuhi atau tidak terpenuhi jumlah orang. “Tapi kita lihat kompeten atau tidaknya. Anggaran cukuplah untuk guru normatif dan produktif yang sudah kita siapkan.” ujarnya. (ron)

Pemerintah Dinilai Belum Maksimal Tuntaskan Buta Aksara (Suara NTB/her)

LAUNCHING - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat launching turnamen Basket Bupati Lobar Cup 2018.

(Suara NTB/her)

POSE - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid pose dengan para pemain.

Mataram (Suara NTB) Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, penduduk Indonesia yang telah berhasil diberaksarakan hingga tahun 2018 mencapai 97,93 persen. Artinya, sekitar 2,07 persen atau 3.387.035 jiwa (usia 15-59 tahun) saat ini masih masuk kategori buta aksara.

Jika dilihat dari rentang usia tiap provinsi untuk usia 15-59 tahun di Indonesia dilihat dari masing-masing provinsi masih terdapat 11 provinsi memiliki angka buta huruf di atas angka nasional yaitu Papua (28,75 persen), NTB (7,91 persen), NTT (5,15 persen), Sulawesi Barat (4,58 persen), Kalimantan Barat (4,50 peren), Sulawesi Selatan (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan Utara (2,90 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), dan Jawa Ten-

gah (2,20 persen). Sedangkan 23 provinsi lainnya sudah berada di bawah angka nasional.

Ketua IGI NTB Ermawanti menilai data yang menunjukkan masih adanya angka buta aksara di NTB sebagai bukti pelaksanaan program keaksaraan di NTB masih belum maksimal dilakukan.

“Terkait masih tingginya buta aksara di NTB memang inilah faktanya. Saya melihat pemerintah belum maksimal dengan penuntasan buta aksara,” kata Erma – sapaan akrabnya, Senin (8/10).

Menurutnya, penyelesaian buta aksara harus berasal dari akar rumput. Dalam arti, keterlibatan masyarakat secara luas. Di samping itu butuh pendataan secara akurat agar sasaran yang menjadi target benar-benar masuk kriteria buta aksara.

Selain itu, beberapa program pemerintah seperti ABSANO menu-

rutnya kurang efektif, karena jumlah pertemuan hanya sebanyak 32 hari dengan sasaran usia yang sudah tidak muda lagi. “Ibarat menulis di atas air. Sejenak kelihatan kemudian hilang. Banyak faktor yang mempengaruhi mulai usia,tingkat kebutuhan dan kesadaran masyarakat,” ungkapnya.

Masyarakat selalu berpikiran stiap ada program buta aksara akan mendapatkan uang. Sehingga uangnya yang ditunggu,bukan kesadaran untuk bisa bebas buta aksara. Hal inilah yang membuat program penuntasan buta aksara di NTB selalu gagal. Sebagai salah satu pelaksana program penuntasan buta aksara di wilayah Kelurahan Turide Kota Mataram, Erma mencatat pentingnya penguatan koordinasi secara kontinu dengan seluruh Pemkab dan Pemkot di NTB. Termasuk juga pendataan secara akurat by name by address. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 9 Oktober 2018

SK PASI NTB Diperpanjang hingga Desember Mataram (Suara NTB) Desakan pengurus cabor atletik untuk menggelar musyawarah pemilihan Ketua Umum PASI NTB bulan ini sepertinya sulit diwujudkan. Pasalnya, kepengurusan Pengprov PASI NTB yang telah berakhir bulan Maret lalu telah diperpanjang hingga bulan Desember 2018.

Wakil Sekretaris Pengprov PASI NTB, Akrin Ibrahim yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin

(8/10) kemarin mengatakan Musprov PASI NTB akan digelar paling cepat akhir Desember. Hal itu dilakukan meny-

usul turunnya Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar (PB) PASI NTB yang memperpanjang kepengurusan PASI NTB.

“SK kepengurusan PASI NTB sudah diperpanjang oleh PB PASI hingga bulan Desember. Itu artinya musyawarah pemilihan ketua PASI NTB akan kita gelar akhir bulan Desember,” ucapnya.

Diakui Akrin, kepengurusan Pemprov PASI NTB yang dipimpin oleh H. Suhaimi sudah berakhir sejak bulan Maret lalu.

Meski periodesasi kepengurusan PASI NTB sudah berakhir tujuh bulan lalu, namun kepengurusan PASI NTB dinyatakan masih aktif, setelah terbitnya SK PB PASI yang memperpanjang kepengurusan PASI NTB. Menurut Akrin, alasan pihak pengurus besar PASI memperpanjang kepengurusan

PASI NTB dikarenakan tidak adanya figur calon ketua PASI NTByang mencalonkan diri.

Alasan lainnya dikarenakan kepengurusan PASI NTB tengah fokus mempersiapkan pelaksanan Porprov NTB. Terkait dengan diterbitkannya SK perpanjangan kepengurusan Pengprov PASI NTB ter-

sebut maka pihak pengurus PASI NTB akan melaksanakan konsolidasi dengan pengurus PASI kabupaten/kota akhir bulan Desember 2018. Konsolidasi kepengurusan PASI NTB nantinya membahas agenda pemilihan pimpinan PASI yang baru akan menggantikan pimpinan PASI NTB yang lama. (fan)

Satu Pemain Direkrut Masuk Timnas

Pesilat NTB Ikuti Semua Tim Sepak Bola YPP Birrul Walidain Sekotong Raih Juara III LSN Kelas di Popwil 2018 Giri Menang (Suara NTB) Tim Sepak Bola Yayasan Pondok Pesantren (YPP) Birrul Walidain Desa Cendimanik Kecamatan Sekotong berhasil meraih juara III pada kejuaraan liga santri tingkat nasional atau LSN Tahun 2018 yang digelar mulai 1-7 Oktober di Solo Jawa Tengah. Prestasi tim sepak bola asal Dusun Beretong yang mewakili Lombok Barat dan NTB ini mengharumkan nama daerah di kancah nasional ditengah keringnya prestasi, sebab dalam beberapa tahun terakhir NTB tidak pernah masuk menjadi kampiun pada LSN tersebut. Tak hanya itu, salah seorang pemain dari klub YPP ini bakal direktur masuk Timnas Indonesia.

Meneger Klub Rahman mengatakan untuk bisa menembus kancah liga santri nasional setelah berhasil menjadi juara LSN regional NTB 1 pada bulan Agustus lalu yang berlangsung di GOR Turide. LSN regional NTB sendiri diikuti 32 Ponpes

yang terbagi menjadi tiga regional, yakni regional NTB 1 meliputi Lobar, kota Mataram, Loteng, KLU dan Bali. Regional NTB 2 Lotim sedangkan regional NTB 3 yakni Sumbawa, Bima dan Dompu. “Kita juara I di regional NTB 1 kemarin makanya mewakili NTB di liga santri Nasional yang diadakan di solo. Alhamdulillah kita juara III,” jelasnya.

Di ajang LSN tingkat nasional, timnya harus melawan 32 klub Ponpes yang menyandang Juara I di masing-masing daerah sehingga persaingan pun begitu ketat dan berat.

Lebih-lebih timnya ada di grup B, satu grup dengan tuan rumah, Banten, dan Bangka Belitung. Pada fase grup, anak asuhnya berhasil menjadi juara grup dengan poin 7 diperoleh dari dua kali menang dan satu kali draw. Setelah fase grup, timnya masuk 16 besar menghadapi tim Lampung. Melawan tim Lampung, anak asuhnya menang telak 4-0. Berkat ke-

menangan mudah ini, timnya pun melaju ke 8 besar. Di 8 besar, timnya kembali melawan tuan rumah (Jateng 2) dan berhasil menang adu penalti.

Usai menundukkan tuan rumah, timnya pun berhasil masuk perempat final (4 besar).

Sayangnya pada pertandingan ketat memperebutkan tempat di semi final ia kalah dengan klub dari balik papan Kalimantan. Timnya pun memperebutkan posisi 3, namun sistemnya tidak bermain akan tetapi menggunakan juara III bersama dengan tuan rumah.

Selain berhasil menjadi juara III diajang LSN, anak asuhnya pun berhasil dilirik oleh Timnas. “Alhamdulillah salah satu anak didik kita masuk timnas, nama pemain kita M Haikal Akram Arya,”jelasnya. Pemainnya berusia 17 ini kemungkinan dipanggil untuk bermain di usia 18 atau 19 tahun tergantung pihak timnas nantinya. Ia menambahkan dengan prestasi dikancah na-

(Suara NTB/her)

JUARA III - Tim Sepak Bola Yayasan Pondok Pesantren (YPP) Birrul Walidain berpose usai meraih gelar juara III LSN. sional ini paling tidak menjadi kebanggaan ditengah keringnya prestasi. Sebab biasanya di ajang LSN, NTB hanya bertahan sampai fase gugur, tidak pernah bisa melaju lebih dari itu. Bahkan dengan keberhasilan ini membuat NTB saat ini diperhitungkan. Untuk itu ia berharap pemerintah baik

Pemkab dan Pemprov memberikan perhatian kepada tim sepak bola ponpes, sebab saat keberangkatan hanya dibiayai dari panitia tidak ada suport dari Pemda. Ia sendiri berupaya mencari suport dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan anak asuhnya selama menjalani kompetisi. (her)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat, akan

lebih fokus memaksimalkan potensi atlet lokal jelang Porprov tahun 2018. Hal tersebut

sengaja dilakukan, sehingga ada kesiapan dari atlet lokal untuk mengikuti even-even selanjutnya dengan tidak lagi membayar atlet yang sudah lebih dulu matang.

Ketua Pelatda KONI Sumbawa Barat, Mars Anugerahinsyah, S. Hut, M. Si saat ditemui Suara NTB, Senin (8/10) mengatakan, memang target utama di porprov tahun 2018 bisa memperbaiki peringkat minimal bisa masuk lima besar sudah sangat baik. Apalagi para atet yang akan diboyong ke ajang yang tersebut, merupakan para atlet lokal di wilayah setempat. Alasan yang utama, sehingga pihak terkait memilih mendidik para atlet lokal supaya mereka memiliki mental dan tidak bergantung pada atlet dari daerah lain. Sehingga kedepannya para atlet lokal bisa sebanding dengan atlet-atlet yang sudah lebih dulu muncul.

“Kami maksimalkan atlet lokal yang kita miliki saat ini.

Apapun hasilnya nanti, itu merupakan prestasi yang patut kita banggakan karena atlet lokal mampu bersaing dengan atlet dari daerah lain,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk Porprov di tahun 2018, KSB akan mengikuti 22 cabor yang akan

(Suara NTB/dok)

KSB Maksimalkan Potensi Atlet Lokal Jelang Porprov

Mars Anugerahinsyah dipertandingkan oleh panitia.

Selain 22 cabor tersebut, pihak terkait juga tengah mengusulkan untuk tambahan Cabor yakni renang dan tenis meja. Tetapi sampai dengan saat ini masih belum ada tindak lanjut dari panitia pelaksana. Tentu usulan untuk dua cabor tersebut diharapkan agar bisa direalisasikan, sehingga akan ada tambahan medali lagi dari dua cabor itu.

Pemantapan persiapan para atlet di Pelatda juga terus dilakukan. Bahkan pihaknya berencana penutupan Pelatda ini akan diperpanjang hingga bulan November. Hal ini senga-

ja dilakukan untuk memastikan kondasi dari para atlet siap bertanding dan tidak ada yang loyo. “Persiapan untuk Porprov akan terus dilakukan di satu bulan ini. Sehingga hasilnya juga akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Disinggung mengenai kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan, diakuinya, memang selama ini sarana dan prasarana pendudung yang dibutuhkan oleh para atlet masih sangat minim. Tetapi meskipun kondisinya demikian, pihaknya tetap akan selalu berusaha maksimal memberikan yang terbaik bagi daerah. Apalagi dengan PR besar memperbaiki peringkat, akan terasa sangat berat jika pemerintah hanya menonton tanpa memberikan kontribusi nyata. Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya Pemda bisa memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan para atlet yang ada untuk mendongkrak prestasi saat ini. “Kita akui memang sarana pendukung yang dimiliki masih belum maksimal. Makanya kita harap Pemda untuk bisa memenuhi apa yang sudah menjadi kebutuhan para atlet ini,” tukasnya. (ils)

Peserta Senggigi reborn fun walk (Suara NTB/ist)

Menghidupkan Pariwisata Senggigi Lewat ’’Fun Walk’’ Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak kurang lebih 1500 orang berkumpul pada pagi hari Minggu (7/10) lalu untuk mengikuti #SenggigiReborn Fun Walk. Acara yang diprakarsai oleh Aruna Senggigi Resort & Convention managed by Topotels ini tergolong sukses dengan peserta melebihi ekspektasi yang sebelumnya hanya sebanyak 500 orang.

Acara ini digelar dalam rangka turut memeriahkan World Tourism Day (Hari Pariwisata Dunia) yang jatuh pada 27 September lalu. Ditemui di Aruna Sea View, General Manager Aruna Senggigi Resort & Convention managed by Topotels, Sri Hartoto men-

erangkan bahwa acara ini diselenggarakan juga untuk membangkitkan semangat para warga masyarakat dan pelaku industry pariwisata di Senggigi dan sekitarnya, khususnya pascagempa.

“Selain itu juga kami ingin menunjukkan pada dunia bahwa Senggigi aman, Lombok aman dan kami siap untuk menerima wisatawan baik domestic maupun asing,” terang Sri Hartoto.

Acara yang dimeriahkan dengan Zumba, bazar dan live music serta DJ ini juga melibatkan banyak pihak dan stakeholder yang berperan serta menyukseskannya.

“Kami sangat berterima

kasih kepada pihak-pihak yang mendukung terlaksananya acara ini. Polda NTB, Pam ObvitPolda NTB, Pemda NTB, Polsek Senggigi, Dinas Pariwisata Lombok Barat, serta rekan-rekan media dan sponsor yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Semoga melalui acara ini kita dapat bersama-sama membangun kembali Lombok secara umum dan Senggigi secara khusus,” pungkas Sri Hartoto.

“Acara ini juga melakukan charity yaitu dengan menyumbangkan 10% dari hasil penjual bazar untuk para korban bencana di Palu,” tambah Indah Puritiara, Marketing Communication Aruna Senggigi Resort & Senggigi. (r)

Mataram (Suara NTB) Atlet pencak silat NTB mengatakan siap ambil bagian di Pekan Olahraga Wilayah (Popwil) X yang akan berlangsung di Mataram, 22-28 Oktober 2018. Selaku tuan rumah mereka akan ambil bagian di semua kelas yang dipertandingkan.

“Pesilat NTB akan ikuti semua kelas yang dipertandingkan di cabor silat Popwil,” ucap Pelatih Silat PPLP NTB, Muhammad Salabi yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (8/10).

Dikatakannya, para pesilat yang akan mewakili NTB di Popwil 2018 merupakan pesilat yang diseleksi lewat Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) beberapa bulan lalu. Menurutnya terdapat 27 atlet yang terjaring dalam pekan olahraga pelajar daerah NTB yang telah berlangsung bulan Juli lalu.

Sebanyak 27 atlet itu akan diturunkan di semua kelas yang dipertandingkan di Popwil. Terdiri dari 8 atlet putra, 7 atlet putri akan tampil di kelas tanding atau tarung, sementara sisa 12 atlet lainnya akan ambil bagian di kelas seni TGR (Tunggal Ganda Regu).

Ditanya soal target, Salabi mengatakan bahwa pihaknya tidak muluk-muluk memasang target. Mereka ingin meloloskan atlet sebanyak mungkin ke Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS). Maklum Popwil merupakan ajang untuk mencari tiket lolos menuju POPNAS yang akan berlangsung di Papua tahun 2019. “Target kami tidak muluk-muluk. Cukup lolos aja,” jelasnya.

Lanjutnya, untuk dapat meraih tiket mengikuti pekan olahraga pelajar nasional di Papua tahun 2019, para atlet silat harus mampu merebut peringkat satu dan dua Popwil.

Salabi berharap atlet NTB mampu meraih prestasi terbaik di ajang seleksi atlet POPNAS itu, sehingga pesilat NTB dapat tampil di Popnas 2019.

Ditanya soal persiapan, ia mengungkapkan bahwa semua atlet telah melakukan persiapan desentralisasi dimasingmasing kabupaten/kota di NTB. Selanjutnya para atlet akan melakukan TC di Mataram mulai tanggal 17 Oktober hingga pelaksanaan Popwil. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 9 Oktober 2018

Walikota Masih Pertimbangkan Mutasi Pejabat Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh masih menunggu hasil uji kompetensi kepala SKPD yang akan dimutasi atau rotasi.

Pihaknya juga masih memikirkan kapan akan mengumumkan hasil mutasi dan rotasi itu. Pasalnya, saat ini semua pihak tengah fokus pada penanganan pascagempa.

“Saya belum terima hasilnya, kita tunggu saja. Karena yang penting kan saya terima dulu, kapan saya akan mutasi masih saya pikirkan,” ujarnya, Senin (8/10).

Ia melihat ini tidak berkaitan dengan kinerja para kepala OPD ini. Sebab, mereka masih tetap bekerja seperti biasa meski akan dilakukan mutasi dan rotasi. Menurutnya, semua OPD saat ini masih sangat sibuk untuk penanganan pascagempa di Kota Mataram.

“Semua sedang fokus pada masa transisi ini. Karena ini tugas berat, tidak ringan. Masih banyak yang belum kita selesaikan,” ujarnya. Ia sudah mengimbau kepada semua kepala SKPD untuk tetap bekerja dengan baik meski belum mengetahui hasil dari uji kompetensi. Menurutnya sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk membangkitkan perekonomian dan penanganan pascabencana di Kota Mataram.

“Meskipun belum mutasi tapi semua tetap bekerja seperti biasa. Tidak ada yang berdiam diri,” ujarnya.

Sebelumnya pansel sudah melakukan uji kompetensi kepada semua pimpinan SKPD. Jika hasilnya nanti menunjukkan bahwa pimpinan SKPD itu tidak perlu dimutasi, bisa saja ia akan tetap menjadi pimpinan SKPD itu. Begitu pula sebaliknya, jika sudah dianggap cenderung akan lebih maksimal di instansi lain, maka kemungkinan akan dipindah menjadi lebih besar.

“Jabatan yang lowong sementara ini kita Plt-kan. Jadinya tetap bekerja. Semua bekerja untuk penanganan pascabencana ini,” ujarnya.

Ia mengatakan adanya kemungkinan sejumlah pejabat di Kota Mataram mengalami pergeseran. Namun tentu saja hal itu berdasarkan hasil asesmen. Jika memang tidak diperlukan untuk berpindah, maka kepala SKPD itu akan tetap berada di OPD tersebut. Namun jika hasilnya ternyata mengharuskan harus dirotasi, maka besar kemungkinan pimpinan SKPD lainnya juga akan mengalami rotasi pula. “Intinya kita tunggu saja hasilnya. Nanti bagaimana pasti akan dikabari. Tentu saja kita usahakan secepatnya,” ujarnya. (lin)

Halaman 12

KLU Butuh Bantuan Pembersihan Puing Bangunan Tanjung (Suara NTB) Kondisi keuangan minim di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyebabkan alokasi bantuan untuk korban gempa tidak ideal. Untuk alat pertukangan guna proses pembersihan puing bangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU hanya menjatah tiap dusun 1 paket berisi masing-masing 1 arco, 1 hammer, 1 linggis dan 1 palu.

Diakui Kabid Logistik pada BPBD KLU, I Ketut Pasek Suparta, kepada wartawan di Posko BPBD KLU, Senin (8/10) jumlah anggaran yang minim menyebabkan pengadaan peralatan pertukangan juga sedikit. Hingga hari kemarin, BPBD sudah mengadakan beberapa peralatan untuk selanjutnya dikirim ke dusun-dusun yang ada.

“Penyalurannya akan kita plot ke dusun yang belum menerima bantuan.

Akan kirimkan sementara waktu satu dusun satu paket. Tapi tetap akan melalui Kecamatan yang memegang data jumlah dusun, hari ini akan kita kirim.

Satu paket berisi arco, sekop, linggis, palu dan hammer,” ungkap Pasek.

Ia menjelaskan, secara

umum hampir semua dusun di KLU membutuhkan bantuan peralatan karena pembersihan puing dilakukan di semua dusun terdampak gempa. “Terus terang kalau ngomong ideal, belum ideal.

Bayangkan kalau ada di satu dusun sekian KK, artinya sangat minim. Tapi inilah kondisi anggaran kita, kita menyesuaikan dengan anggaran yang ada,” jelasnya.

Di samping itu, BPBD juga akan menggenjot pengadaan kebutuhan material hunian sementara. Pekan kemarin, BPBD Lombok Utara sudah mengeksekusi pembelian triplek sebanyak 200 lembar triplek, 200 lembar seng. Ratarata material itu sudah disalurkan ke maayarakat yang membutuhkan. “Dan itu kita dorong kalau memang ada anggarannya lagi (dari donasi),” tambahnya.

Selaku pejabat di Bagian Logistik, Pasek mengaku hanya berwenang untuk mengajukan logistik kebutuhan.

Usulan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bagian Keuangan BPBD selaku pihak yang menerima dan menghimpun donasi dalam bentuk uang tunai.

Keterbatasan tidak saja pada keuangan tetapi armada. Ia mengklaim dalam menyalurkan logistik material huntara dan peralatan pertukangan, BPBD tidak memiliki kendaraan operasional.

Dengan terpaksa kendaraan untuk mengangkut material disewakan ke titik distribusi di kantor kecamatan.

“Dan itu akan segera kita kirim. Di Bayan ada 116 dusun, Kayangan ada 108 dusun, Gangga 92 dusun, Pemenang 46 dusun yang akan diberikan,” jelas Pasek.

Dijelaskan, dusun - dusun di Kecamatan Tanjung sudah terakomodir oleh bantuan dari Koslata. Koslata memberi bantuan arco per dusun sampai 3 unit.

Intinya kata dia, semua pihak menginginkan agar bantuan tidak terjadi tumpang tindih. Secara aturan hal itu tidak.dibenarkan.

Oleh karenanya warga yang sudah memiliki huntara atau bantuan huntara. Sehingga untuk Huntara, BPBD masih akan meminta data fix ke pihak dusun terkait kondisi warga agar mengajukan huntara kepada warga yang belum memiliki huntara.

“Huntara kan banyak yang masuk melalui pihak ketiga,

HILANG HILANG BPKB R2 HONDA DR6249BI NOKA/NOSIN : MH1JF12168K523984/ JF12E-1528464 AN. WITRI ANDINI HILANG DISEKITAR KOMPLEK KOTAMATARAM HILANG STNK R2 HONDA BEAT DR2712BW NOKA/ NOSIN : MH1JF5125BK49263/JF51E-2433072 AN. NURSYAH HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR6282BV NOKA/NOSIN : MH328D40CBJ175597/ 28D-3175517 AN. DIAN DWI YANTHI DH HILANG DISEKITAR JL. SWADAYA KEKALIK KOTA MATARAM HILANG BPKB R2 YAMAHA JUPITER DR6637HN NOKA/ NOSIN : MH355S004DK118803/ 55S-118805 AN. SAPDA HILANG DISEKITAR DARMASABA DESA KERU NARMADA

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

supaya nanti warga dusun yang belum menerima huntara diprioritaskan yang belum menerima. Paling tidak rangka huntara juga sudah berdiri,” pungkasnya. (ari)

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 9 Oktober 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Selasa, 9 Oktober 2018

Halaman 14

Sosialisasi Perwakilan BKKBN Provinsi NTB di Desa Marong

Program KB Menjamin Keluarga Sehat Mataram (Suara NTB)Sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) oleh tim Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN ) Provinsi NTB bersama mitra kerja, berlanjut ke Desa Marong Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Isi kegiatan Minggu (7/ 10), mendorong warga agar hidup dalam lingkungan keluarga yang sehat. Jaminan itu bisa didapatkan dari menjaga kelahiran melalui program KB. ‘’Maka untuk jaminan kesehatan, bayi harus lahir sehat, ibu yang melahirkan sehat, bapaknya sehat.

Kalau sudah seperti itu, maka jaminan hidup sehat itu akan terus dijalani,’’ kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr. Drs. Makripuddin, M.Si saat membuka acara.

Program ini tidak akan sukses tanpa dukungan masyarakat. Penyebabnya beberapa faktor. Pertama, kata dia, kesadaran masyarakat belum sepenuhnya tergugah untuk ikut

program. Kebiasaan yang dilihatnya di masyarakat, khususnya perempuan memilih menikah dini. ‘’Alasannya, takut ditinggal kawin sama pacarnya. Sehingga ingin kawin cepat-cepat,’’ ujarnya.

Masyarakat kurang memahami tentang pentingnya kesehatan dalam program ini. Selanjutnya, masih banyak gizi buruk. ‘’Masih banyak gizi buruk atau stunting. Tahu apa itu stunting? Itu lho anak-anak yang tumbuh tapi cebol,’’ ungkapnya.

Kades Marong, Sarmidi, S.Pd mengungkapkan, ada 1.156 kepala keluarga (KK) usai subur di desanya. Dikatakan, masyarakat setempat pada dasarnya sudah menerima program tersebut, bahkan sudah melaksanakannya. ‘’Kami dari warga Desa Marong, mengucapkan terimakasih atas program yang diturunkan ini,” ujarnya.

Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN RI, Dra.Hitima Wardhani,MPH mengutip isi Undang Undang Dasar 1945, bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Un-

Sambutan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS

tuk bisa mengendalikan penduduk, maka paling efektif adalah melalui program KB. “Program ini untuk mengatur jarak dan usia kelahiran. Tujuannya agar semua sehat,” ujarnya.

Bentuk partisipasi masyarakat menurutnya jelas sebagai subjek dan objek pembangunan. Namun pembangunan bisa sukses bila diawali dengan pengendalian jumlah penduduk. “Artinya untuk bisa mewujudkan masyarakat sejahtera, maka pembangunannya harus maju. Untuk bisa maju, ya masyarakatnya harus sehat dulu,” tandasnya.

Kepala OPD KB Kabupaten Lombok Tengah, H. Mulyardi Yunus menyebut, jumlah penduduk harus dikendalikan.

Ia merekomendasikan sejumlah kontrasepsi bisa digunakan untuk mengendalikan kelahiran. Bagi laki- laki dan perempuan, pilihannya menggunakan pil KB, kondom, implant. Dengan ditetapkannya Desa Marong sebagai kampung KB, akan menjadi contoh pengendalian penduduk.

Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS dengan penuh

Sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB DR. Drs. Makripuddin, M.Si

Ratusan masyarakat yang jadi peserta Program Pengendalian Penduduk oleh Perwakilan BKKBN Provinsi NTB bersama mitra kerja semangat mengingatkan kepada warga pentingnya pengedalian penduduk. Tujuannya, untuk mengurangi dampak kemiskinan, pernikahan dini, berujung pada pendidikan rendah.

Ia mengingatkan kemajuan yang pesat di Lombok Tengah, ditandai hadirnya bandara internasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jika tidak mau jadi penonton, maka orang tua harus mengingatkan anak

anaknya agar menjauhi pernikahan dini dengan melanjutkan sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Jika ingin ikut bekerja di transportasi udara dan aset wisata nasional itu, maka harus menyiapkan diri melalui pendidikan. Jika tidak, maka penduduk asli akan tetap jadi penonton. ‘’Jangan marah nanti kalau kita hanya jadi penonton. Mau jadi penonton? Tentu kita tidak mau kan,’’ tegasnya. (ars/*)

Sambutan Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Pusat, Dra.Hitima Wardhani,MPH.

Penyerahan doorprize kepada peserta sosialisasi

Sambutan Kepala OPD KB Kabupaten Lombok Tengah, H. Mulyardi Yunus

Sambutan Kepala Desa Marong, Sarmidi

Nikah Dini Memperburuk Masa Depan Praya (Suara NTB) Menekan angka kelahiran terus gencar dilakukan tim Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN ) Provinsi NTB bersama mitra kerja. Puluhan desa disasar untuk menyukseskan program Keluarga Berencana (KB) demi menekan pernikahan dini. Sebab menikah dini sama dengan memperburuk masa depan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS cukup tegas mengingatkan itu.

Bahwa pernikahan tidak tidak akan menjamin masa depan hidup yang lebih baik. ‘’Kalau dia nikah dini, tentu putus sekolah kan? Kalau putus sekolah, tentu tidak bisa menjamin dapat pekerjaan bagus. Kalau sudah begini, tidak ada jaminan masa depan,” kata Ermalena saat menjadi pemateri dalam acara Program Pengendalian

Penduduk bersama mitra kerja diselenggarakan Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Sabtu (6/10) di Kantor Desa Tanak Rarang Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah.

Ia tidak ingin penduduk setempat hanya menjadi TKI atau TKW yang gajinya rendah, tapi harus bekerja di tempat berkelas dengan syarat pendidikannya harus berkualitas. “Kalau ke luar negeri, harus jadi bos dong.

Jangan mau jadi TKI/ TKW

gaji kecil,” sarannya. Ia prihatin, di NTB rata rata pendidikan masih 6,8 tahun. Kelas I SMP, siswa siswi sudah menikah. Maka dari itu, ia menyarankan agar dalam berkeluarga harus direncanakan.

Kades Tanak Rarang, Misbahul Haram menyebut, ada 738 KK di desanya dengan pasangan usia subur 649 KK. Dari jumlah itu yang aktif program KB 442 orang atau 6 7,7 persen.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Drs.

Ratusan masyarakat Desa Tanak Rarang yang jadi peserta Program Pengendalian Penduduk bersama mitra kerja

Sambuan Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN pusat, Dra.Hitima Wardhani,MPH.

Sambutan Kepala OPD KB Kabupaten Lombok Tengah, H. Mulyardi Yunus

Makripuddin M.Si menjelaskan, pentingnya Air Susu Ibu (ASI) yang mengandung probiotik, berfungsi mencegah kanker , diabetes, diare serta penyakit berbahaya lainnya.

Sangat penting diperhatikan ibu- ibu, karena berkaitan dengan kesehatan dan kualitas pertumbuhan sampai kecerdasan. Saat ini IPM NTB naik satu digit, urutan 29 dari sebelumnya urutan 30. Menjadi tugas pihaknya, dibantu masyarakat dalam partisipa-

si menciptakan penduduk sehat melalui program KB demi terus naiknya IPM. Kepala OPD KB Kabupaten Lombok Tengah, H. Mulyardi Yunus menjelaskan, untuk pengendalian jumlah penduduk, peran tidak hanya ibuibu dengan meminum atau memasang kontrasepsi. Lakilaki juga berperan dengan berbagai alat kontrasepsi khusus.

Sambuan Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Pusat, Dra.Hitima

Wardhani,MPH memuji IPM NTB yang semakin membaik. Namun tidak boleh berpuas diri. Masyarakat disarankannya terus membantu pemerintah melalui pembangunan yang pesat. Masalah yang dihadapi negara saat ini adalah pengendalian penduduk, dengan menekan kelahiran bayi di satu keluarga.

Sebab dampaknya ke kemiskinan, kurangnya pendidikan, mundurnya pembangunan. (ars/*)

Sambutan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS

Sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr. Drs. Makripuddin, M.Si

Sambutan KadesTanak Rarang, Misbahul Haram

Penyerahan doorprize utama Kulkas kepada peserta sosialisasi

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 9 Oktober 2018

Belum Ada Investor yang Serius Kelola Hortipark Praya (Suara NTB) Sejumlah investor sempat menyatakan minatnya untuk ikut mengelola kawasan hortipark di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng). Namun nyatanya, hingga saat ini belum ada satupun investor yang benar-benar menyatakan keseriusannya untuk mengelola kawasan seluas 350 hektar lebih tersebut.

Hal itu diakui Kepala Dinas Pertanian Loteng, Lalu Iskandar kepada Suara NTB, Senin (8/10). Ia menjelaskan, dari total luas kawasan hortipark sekitar100 hektar sudah ditetapkan sebagai pusat pengembangan tanaman dan perkebunan oleh Pemkab Loteng. Sisanya akan diserahkan pengelolaannya oleh pihak ketiga.

Namun sampai sekarang ini Pemkab Loteng belum menemukan investor yang mau serius mengelola kawasan tersebut.

“Yang menyatakan minat cukup banyak. Ada investor yang berencana membangun kawasan wisata. Ada juga yang akan membangun kereta gantung. Tapi hingga sekarang belum ada yang serius,” sebutnya.

Sementara sisa lahan di luar yang dikelola oleh Pemkab Loteng masih dibiarkan kosong, karena masih menunggu investor yang benar-benar mau serius mengelola lahan yang ada tersebut. “Kalau pemerintah daerah fokus kelola lahan yang 100 hektar. Untuk lahan yang lain, kita masih menunggu investor,” jelasnya.

Diakuinya, secara potensi kawasan hortipark sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata alam. Tinggal kemudian investor yang mengembangkan, sesuai dengan potensi yang ada. Para investor juga akan lebih mudah mengembangkan kawasan ini, karena masterplan pengembangan kawasan hortipark juga sudah ada, sehingga investor tinggal memilih akan mengembangkan apa, sesuai dengan zona rencana pengembangan yang ada di masterplannya. “Jadi tinggal mengikuti konsep yang ada di masterplan saja,” tambah Iskandar.

Kalau persoalan hukum terkait status lahan kawasan hortipark tersebut, sudah tidak ada persoalan, sehingga investor tidak perlu khawatir kalau terkait status lahan. Karena memang status lahan tersebut saat ini sudah diserahkan pengelolaannya ke Pemkab Loteng setelah sebelumnya cukup lama dikelola oleh PT. Tresno Kenangan.

“Prinsipnya kita menunggu investor yang serius mengelola kawasan ini. Dan, jika memang ada yang serius dipastikan tidak akan yang dipersulit,” tandas Iskandar. (kir)

Dewan Sepakat Kerusakan Gedung Sekretariat DPRD NTB Didalami Dari Hal. 1 ‘’Makanya kita tidak tahu, apakah karena gempa atau karena memang kualitas. Itu ada tim yang akan mengkajinya. Apakah karena murni gempa atau ada kekurangan spek, nah hasil kajian tim itu belum kita terima,’’ terangnya.

Diketahui sebelumnya, riwayat pengerjaan Gedung Sekretariat DPRD NTB tersebut diduga bermasalah sejak

awal. Pada pengerjaan tahap II, dengan nilai proyek Rp7,8 miliar pemenang tender diduga telah melakukan pemalsuan dokumen terkait pengalaman pengerjaan gedung. Sehingga kemudian dibatalkan dan digantikan oleh perusahaan lain. Hal itu diketahui setelah Komisi IV DPRD NTB mengungkapkan itu dalam laporan rapat paripurna. (ndi)

Masyarakat Butuh Huntara Dari Hal. 1 Ia berterima kasih terhadap perhatian dan bantuan pemerintah pusat yang begitu besar bagi korban gempa bumi di NTB. ‘’Tapi sebentar lagi musim hujan. Mudah-mudahan ketika musim hujan tiba, bantuan dari pemerintah bukan saja huntapnya,’’ ‘’Tapi yang dibutuhkan segera masyarakat kita adalah kembali ke rumah, tidak lagi berada di tenda,’’ kata gubernur.

Menurut gubernur, masyarakat sangat membutuhkan huntara dan tidak lagi berada di bawah tenda-tenda pengungsian. Agar persoalan kesehatan, sosial dan lainnya bisa diselesaikan.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Zul juga meminta penjelasan dari Menkeu soal pembe-

rian bantuan stimulan korban gempa. Pasalnya, isu yang muncul di media sosial kadang-kadang simpang siur. ‘’Masyarakat ingin mendengar apakah betul bantuan pemerintah segera bisa dicairkan bagi yang sudah ditransfer ke rekeningnya.

Kedua, sisanya bagaimana?

Bagi rumah-rumah berikutnya,’’ katanya.

Dr. Zul menambahkan, sepengetahuannya apa yang sudah dijanjikan pemerintah sudah dilaksanakan. Seperti pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah korban gempa untuk tahap pertama sudah ditransfer. Dana tersebut tinggal digunakan masyarakat untuk membangun rumah, tetapi dengan membentuk kelompok. (nas)

Jamin Bantuan untuk NTB Dari Hal. 1 Luhut Binsar Panjaitan disela-sela kunjungannya di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Senin (8/10) siang.

Luhut bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Direktur International Monetary Fund (IMF), Christine Madeleine Odette Lagarde, mengunjungi Desa Guntur Macan untuk menyerahkan bantuan kepada masyarakat korban gempa. Turut hadir Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid dan pejabat lainnya.

Luhut mengatakan, sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat, Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) akan kembali mengunjungi korban gempa NTB, dalam waktu dekat. Setelah pertemuan IMF dan World Bank Group (WBG) di Bali, Presiden akan singgah ke NTB. ‘’Presiden saya dengar nanti dari Bali mau singgah ke sini. Karena ada yang bilang sekarang ada (bencana) di Palu, lantas Presiden tak perhatikan lagi Lombok. Itu sama sekali tak benar,’’ tegasnya.

Menurut Luhut, adanya

bantuan yang terlambat, karena memang harus ada pertanggungjawaban atas bantuan yang diberikan sebelumnya. Sebab, jika belum ada pertanggungjawaban terhadap bantuan yang diberikan sebelumnya maka semua bisa masuk penjara nantinya.

Ia menyebut, berdasarkan data terbaru Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah ada 23 ribu unit rumah korban gempa yang sudah siap dibangun. Pemerintah pusat sudah mentransfer dananya ke rekening masyarakat yang menjadi penerima bantuan. ‘’Kita juga harus membuat pertanggungjawaban.

Kalau ndak nanti diaudit, kita yang susah,’’ jelasnya.

Luhut memastikan, apa yang sudah dijanjikan pemerintah pusat kepada korban gempa di NTB akan diberikan. Seperti jaminan hidup (jadup) dan lainnya.

Ia menyebut, dana dari pemerintah pusat bagi korban gempa tidak ada masalah. ‘’Ndak ada pengaruh dengan bencana di Palu. Kita tetap, komitmen pemerintah akan jalan,’’ tandasnya. (nas)

Halaman 15

Terdakwa Kasus BPR Ajukan Nota Pembelaan Mataram (Suara NTB) – Dua terdakwa perkara korupsi konsolidasi PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB, Ihwan dan Mutawali membacakan nota pembelaannya.

Masing-masing terdakwa kompak mengarahkan telunjuk pertanggungjawaban sebenarnya kepada mantan Karo Ekonomi Setda NTB. Terdakwa Ihwan membacakan sendiri dengan lantang nota pembelaannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri mataram, Senin (8/10), yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Anak Agung Ngurah Rajendra.

Nota pembelaan yang diberinya judul ‘kekuasaan dan kewenangan cenderung kepada sikap Kesewenangan’.

Berangkat dari PD BPR NTB yang memberi kontribusi laba namun minim perhatian dari Pemprov NTB. “Sebagaimana fakta persidangan, permasalahan kon-

solidasi justru disebabkan oleh pemegang saham dengan meminta sejumlah dana secara bertahap,’’ ujarnya mengawali.

Dia menyebut nama-nama legislator DPRD NTB. Runutan aliran duit itu juga melibatkan anggota tim konsolidasi melalui wakil ketua terdakwa Mutawali, di antaranya bendahara, Dende Suci Hartiani, Sekretaris tim, H Husni, dan L Syamsudin.

Di sidang terpisah, terdakwa Mutawali mengatakan, dua nama disebut terakhir bahkan melakukan penyerahan uang secara langsung di Surabaya dengan nilai Rp30,6 juta.

“Kami yang melaksanakan terlaksananya perintah untuk menyerahkan sejumlah dana kepada pejabat eksekutif dan legislatif yang mana diri saya tidak terlibat didalam proses tersebut,” jelasnya.

“Hal ini menjadi pertanyaan yang menarik bagi

saya, apakah orang-orang eksekutif dan legislatif merupakan korporasi orang-orang kuat sehingga tidak bisa disentuh sedikitpun oleh penegak hukum di NTB ini,’’ tanya Mutawali.

Di akhir pledoinya, masingmasing terdakwa meminta dibebaskan dari segala tuntutan. Sebelumnya, jaksa menuntut para terdakwa dengan penjara masing-masing 4 tahun enam bulan, dan membayar pengganti kerugian negara sebesar Rp382 juta.

Apabila uang pengganti tidak dibayar, maka terdakwa wajib menggantinya dengan penjara selama dua tahun. Para terdakwa dituntut juga membayar denda Rp100 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Terdakwa dituntut karena melanggar pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)

Dugaan Pencucian Uang BUMD

Pemprov Serahkan ke Proses Hukum Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemprov menyerahkan sepenuhnya dugaan pencucian uang tersebut ke proses hukum.

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Ahmad Nur Aulia, S. STP yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (8/10) mengaku mengetahui dugaan pencucian uang salah satu BUMD tersebut dari pemberitaan media. “Dari pemberitaan media. Sesuai pemberitaan APH (Aparat Penegak Hukum) dapat laporan dari PPATK,” ujarnya.

Aulia mengatakan pihaknya akan mencari tahu BUMD yang diduga terjadi pencucian uang. Ia mengaku belum mengetahui BUMD mana yang sedang diusut kejaksaan terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut. “Berdasarkan informasi

(Suara NTB/nas)

Ahmad Nur Aulia dari media, tentunya kita juga akan mencari tahu mengenai hal ini. Kita akan cek, di pemberitaan dikatakan BUMD. Kita belum tahu,” katanya.

Mengenai proses hukum saat ini, Aulia mengatakan merupakan kewenangan Aparat Penegak Hukum

(APH). Pemprov menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Biarlah APH yang bekerja. Kita sebagai pemilik daripada BUMD itu akan men-support APH. Kan masih dalam tahap penyelidikan,” katanya.

Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masuk meja penyidikan Pidsus Kejati NTB. Indikasi pencucian uang mencapai Rp6,2 miliar terjadi di BUMD Pemprov NTB. Hal itu diusut berdasarkan laporan transaksi yang direkam Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama tahun 2018.

Berdasarkan laporan PPATK, tercatat ada lima kali transaksi bertahap sehingga terakumulasi pencairan senilai Rp6,2 miliar diberikan ke pihak swasta.

Nilai transaksi yang terekam PPATK, tahap pertama pencairan Rp3 miliar, tahap kedua Rp1 miliar, tahap ketiga Rp1,5 milar, tahap keempat dan kelima masingmasing Rp200 juta dan Rp500 juta. (nas)

Perbaikan Rumah Korban Gempa Baru Empat Unit Mataram (Suara NTB) Dua bulan lebih pascagempa bumi yang mengguncang NTB, realisasi perbaikan rumah masyarakat yang rusak masih sangat minim. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, jumlah rumah korban gempa yang sudah terbangun hanya baru empat unit.

Total jumlah rumah warga yang dilaporkan mengalami kerusakan mencapai 204 ribu unit lebih. Sementara yang sudah terverifikasi sekitar 177 ribu unit lebih.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT menyebutkan dari jumlah rumah yangsudahterverifikasi,baru6.000 unit lebih yang sudah mendapatkan bantuan dana stimulan dari pemerintah ditransfer langsung ke masyarakat penerima bantuan.

Dari jumlah itu, baru sekitar 1.120 unit rumah yang sudah bisa dilakukan pembangunan. Karena sudah terbentuk 112 kelompok masyarakat (pokmas).

“Progres ini sangat tergantung masyarakat dan dorongan pemerintah daerah masingmasing. Kalau rumah yang terbangun sudah empat unit,” kata Rum dikonfirmasi disela-sela kunjungan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, Menkeu Sri Mulyani dan Direktur IMF di Desa Guntur Macan Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, Senin (8/10).

Rum mengatakan realisasi perbaikan rumah korban gempa memang intinya di Pokmas.

Ketika masyarakat yang sudah mendapatkan dana stimulan, kemudian membentuk kelompok, maka dana bantuan yang sudah dapat digunakan untuk membangun.

Mengenai masih sedikitnya rumah instan sederhana sehat (RISHA) yang terbangun, Rum menjelaskan kendalanya terletak pada aplikator. Ternyata, aplikator RISHA yang datang ke NTB tidak punya modal. Kemudian, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), yang diminta membangun depo-depo bahan bangunan juga modalnya pas-pasan.

Dengan adanya aplikator RISHA yang tak punya modal, kata Rum, Kementerian PUPR telah meminta BUMN menjadi aplikator. Rum menambahkan, untuk mempercepat pembangunan rumah korban gempa, pihaknya mendorong Pokmas yang sudah memiliki rekening segera melakukan kon-

(Suara NTB/nas)

H. Mohammad Rum trak dengan aplikator, bagi yang akan membangun RISHA. Sedangkan bagi pokmas yang akan membangun non RISHA, diminta segera membuat kontrak dengan depo-depo bahan bangunan yang ada. “Harapannya, Pokmas akan memberikan uang muka kepada aplikator, depo bangunan. Kalau bangun RISHA, dua minggu paling lama akan selesai,” ujarnya.

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa ditargetkan enam bulan tuntas atau sampai Maret 2019. Pemerintah pusat memberikan bantuan stimulan sebesar Rp50 juta kepada warga yang rumahnya rusak berat. Sedangkan rumah rusak sedang dan ringan masingmasing Rp25 juta dan Rp10 juta.

Rum mengatakan bagi masyarakat korban gempa yang belum mendapatkan bantuan boleh membangun duluan. Dengan catatan, ketika mulai membangun didampingi fasililator untuk memastikan rumah yang dibangun tahan gempa.

“Bukan saya pesimis dengan dana (stimulan) ini. Karena dalam juknis dikatakan, masyarakat yang membangun duluan maka di-reimburse.

Sepanjang rumah itu tahan gempa,” jelasnya. Bahkan, kata Rum dalam rapat di kementerian belum lama ini, pihaknya mengusulkan supaya dananya ditalangi dulu. Misalnya, ada informasi bahwa Real Estate Indonesia (REI) siap membangun 1.000 unit rumah.

“Masyarakat tinggal terima kunci, nanti pemerintah yang bayar. Di sinilah perlu duduk bersama. Masyarakat yang berutang ini ditanggulangi pemerintah. Panggil orang bank, saya pikir mau. Saya pikir bagus sekali ini,” ucapnya. (nas)

Diproses, Pencairan Dana Bantuan Perumahan untuk 19.100 Korban Gempa Dari Hal. 1 Kita juga ingin betul-betul membutuhkan yang mendapatkannya. Dan pembayaran dilakukan bertahap,” imbuhnya.

Pencairan anggaran, terutama untuk bantuan perumahan, tidak dapat dilakukan sekaligus. Harus dipastikan ketersediaan bahan-bahan bangunannya. Agar anggaran yang diberikan pemerintah tak salah pemanfaatan. ‘’Jadi tujuannya bukan uangnya tidak boleh diambil, tapi itu adalah kebaikan un-

tuk kita semua,’’ jelas Sri Mulyani.

Demikian juga untuk bantuan jatah hidup (jadup). Itu akan disalurkan melalui Kementerian Sosial. Kementerian Keuangan akan mencairkannya bilamana para korban gempa ini telah tinggal di rumah yang sifatnya permanen.

Untuk tiga bulan terakhir di tahun 2018 ini, Kementerian Keuangan telah mencadangkan anggarannya. Sembari membahas alokasi untuk anggaran penanganan tahun 2019 mendatang. Sri Mulyani meminta agar masyarakat

tak khawatir soal anggaran penanganan bencana Lombok Sumbawa. Masing-masing telah memiliki pos anggaran khusus dan telah tersedia. ‘’Uang di Lombok tetap untuk Lombok, Palu juga demikian. Tidak benar uang untuk penanganan bencana Lombok dialihkan untuk kegiatan IMF,’’ tegas Sri Mulyani.

Menkeu juga menambahkan bahwa pemerintah selain berpikir soal APBN, juga dipikirkan membuat stimulus untuk kehidupan ekonomi yang kembali normal. Pertama, mereka yang

mengalami kerusakan dari sisi bisnis oleh OJK nanti akan dilakukan mekanisme untuk penghapusan pinjaman tersebut. Ke dua dari sisi pajak semua bisnis yang berpengaruh akibat gempa, juga akan dilakukan perubahan kewajiban pajaknya.

Tujuannya, masyarakat agar memiliki ruang dan kesempatan untuk kembali bangkit. “Kita gunakan seluruh instrumen agar bapak ibu hidup kembali normal seperti sebelum terjadinya gempa.’’

Sri Mulyani juga memastikan bahwa perhatian pemer-

intah pusat terhadap korban gempa di Lombok dan Sumbawa tak berkurang.

Meskipun, musibah gempa juga mengguncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah yang membutuhkan perhatian sama.

Demikian juga ketika pemerintah sibuk dan mengalokasikan anggaran tidak kecil untuk pelaksanaan kegiatan World Bank-IMF di Bali yang sedang dimulai serangkaian kegiatannya. Pemerintah tetap memprioritaskan recovery untuk korban gempa di Lombok dan Sumbawa. (bul)

Jaksa Temukan Aliran Dana Diduga Hasil TPPU Dari Hal. 1 Jika merujuk pada aturan, seharusnya dana tersebut menurut Dedi Irawan diperuntukkan sesuai pengajuan. Namun tindak pidana awal sudah terjadi.

Uang diduga tidak digunakan sesuai peruntukan, justru mengalir ke oknum pejabat BUMD dan terindikasi digunakan sendiri oleh pihak swasta tersebut. ‘’Uang yang sudah ditransfer ke oknum pejabat BUMD sebagian dipakai untuk mem-

beli aset. Begitu juga pihak swasta, membagi uang ke pihak lain dan membeli aset untuk kepentingannya sendiri,’’ beber Dedi.

Namun Dedi Irawan belum mendapat gambaran pasti wujud aset yang dibeli dari hasil dugaan pencucian uang itu. Namun gambaran didapat, salah satu aset itu dibeli di Surabaya.

Ditambahkan, memungkinkan akan dilakukan penyitaan aset jika uang hasil

dugaan TPPU sudah dibelanjakan. Jika masih dalam bentuk uang, maka akan diminta mengembalikan karena sudah tercatat sebagai kerugian negara. ‘’Tapi untuk tindakan penyitaan akan dilakukan di tingkat penyidikan.

Tapi yang penting petunjuk awal sudah kuat,’’ tandasnya.

Kasus dugaan TPPU ini masih ditangani Pidsus. Jumat pekan lalu, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak swasta yang menjadi pintu

masuk kasus ini. Pengakuan saksi, membenarkan aliran dana yang ditransfer secara bertahap. Pertama Rp 3 miliar, ke dua Rp 1 miliar, ke tiga Rp 1,5 miliar, tahap ke empat Rp 200 juta dan dan kelima Rp 500 juta. Sehingga total akumulasi pencairan Rp 6,2 miliar.

Guna menguatkan indikasi transaksi berbau pidana korupsi ini, pihaknya juga sudah melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) RI un-

tuk proses pelacakan. ‘’Temuan PPATK menguatkan hasil penyelidikan,’’ jelasnya.

Bagaimana peluang kasus ini naik ke penyidikan? Sebagaimana penjelasan Aspidsus, ada keyakinan berdasarkan bukti dan keterangan saksi, kasus ini segera ditingkatkan statusnya ke tahap penetapan tersangka. ‘’Tapi proses penyelidikan dituntaskan dulu. Jika bukti sudah kuat, naik dik (penyidikan),’’ pungkasnya. (ars)

IMF Galang Dana untuk Korban Gempa Dari Hal. 1 Pengentasan kemiskinan, pekerjaan dan pertumbuhan, pembangunan ekonomi, efektivitas bantuan serta perubahan iklim.

Tiga tahun lalu, Indonesia masuk dalam 10 negara terbaik yang dapat menyelenggarakan pertemuan tahunan ini.

Indonesia masuk sebagai negara terbaik yang dipilih dan ditetapkan sebagai pusat pelaksanaan kegiatan.

Saat diputuskan memilih Indonesia, tidak diketahui Gunung Agung Bali akan meletus. Tidak diketahui juga akan terjadi gempa bumi di Lombok, gempa bumi dan tsunami di Palu. Yang diketahui, Indonesia adalah negara terbaik sebagai lokasi pelaksanaan.

Ada tiga pertanyaan yang harus dijawab kata Christine.

Pertama, apakah pertemuan internasional ini lantas akan dibatalkan. Jawabannya, ten-

tu tidak. Sebab ia akan menjadi citra buruk bagi Indonesia. Dan dampak ekonominya akan cukup besar.

Lalu pertanyaan kedua, apakah Indonesia mau menerima pinjaman dari IMF, karena IMF adalah lembaga yang selalu memberikan pinjaman apabila sebuah negara mengalami suatu persoalan terhadap neraca pembayaran.

Dan jawabannya kata Christine adalah tidak. Karena ekonomi Indonesia telah dikel-

ola dengan sangat baik.

Pertemuan tahunan bank dunia-IMF harus tetap dilaksanakan di Indonesia. Terhadap bencana yang terjadi di Indonesia, staf dari IMF akhirnya menggalang dana secara pribadi untuk korban gempa, mendukung Indonesia.

Manajemen dari IMF, kata Christine sangat mendukung inisiatif tersebut. ‘’Dan ini baru saja awal mulanya. Hari ini saya membawa cek Rp 2 miliar. Untuk di

alokasikan ke Lombok dan Sulawesi. Kami datang dengan tim besar dari IMF untuk memberikan dukungan. Kami sangat terpesona dengan upaya penanganan bencana yang dilakukan pemerintah,’’ ujarnya.

Ia merasa senang, di Lombok anak-anak telah kembali lagi ke sekolah. Ia berjanji kepada Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah untuk datang kembali ke Lombok untuk menyaksikan Lombok telah lebih baik.(bul)

Dikes Catat 359 Warga Korban Gempa Terserang Malaria Dari Hal. 1 Namun secara kumulatif, masyarakat yang terserang malaria sudah di atas 350 orang.

Ia menyebutkan data kumulatif masyarakat yang positif malaria sampai saat ini 359 kasus. Mereka ditangani di beberapa Puskesmas. Yakni Puskesmas Gunung Sari 24 kasus, Puskesmas Meninting 53 kasus, Puskesmas Penimbung 259 kasus dan Puskesmas Sigerongan 23 kasus.

‘’Penanganan KLB dilakukan. Kita juga lakukan sosialisasi, membagikan kelambu.

Barusan datang kelambu sekitar 1000 lembar. Kita akan bagikan gratis,’’ ujarnya.

Marjito menyebutkan, sebanyak 2.500 kelambu sudah dibagikan ke masyarakat yang berada di daerah-daerah yang endemis malaria.

Untuk mencegah semakin banyaknya masyarakat yang terserang malaria, pihaknya melakukan penyuluhan kese-

hatan. Selain melakukan penyemprotan terhadap daerah-daerah yang disinyalir tempat nyamuk pembawa penyakit malaria, masyarakat diharapkan hidup bersih dan sehat.

“Daerah radius 100 meter harus kita pastikan untuk memutus mata rantai penyebarannya,” katanya.

Di lokasi yang sama, Camat Gunungsari, H. Rusni, S.Sos menjelaskan untuk penanganan masyarakat yang

terserang di Kecamatan Gunung Sari dilakukan di dua puskesmas. Yakni Puskesmas Gunungsari dan Penimbung.

Penderita malaria yang paling banyak ditangani di Puskesmas Penimbung. ‘’Upaya-upaya yang dilakukan mencegah paling penting PSN (Penyemperotan Sarang Nyamuk). Itu sudah dilakukan,’’ katanya.

Rusni mengatakan, pihaknya juga sudah menindaklanjuti instruksi Bupati Lombok

Barat (Lobar) agar di setiap desa dilakukan PSN. Untuk penanganan wabah malaria ini, pihaknya juga membentuk tim untuk merumuskan langkah-langkah penanganan jangka pendek dan panjang yang akan dilakukan. ‘’Kalau sekarang PSN ini.

Stop malaria, melalui gerakan Jumat Bersih. Tapi memang sementara ini lumayan. Apalagi dalam situasi kita dapat musibah dan ini terjadi di lokasi pengungsian,’’ katanya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 9 Oktober 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

(Suara NTB/rus)

TAMAN REKREASI - Proyek Taman Rekreasi Labuhan Haji yang sedang dalam proses pengerjaan.

Proyek Taman Rekreasi Labuhan Haji Tersendat Selong (Suara NTB) Proyek pembangunan Taman Rekreasi Pantai Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih terkendala anggaran. Proyek pembuatan objek wisata baru dengan beberapa wahana di dalamnya ini tidak belum saja tuntas pengerjaannya.

Demikian pengakuan plt Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Lotim, Hadi Jayari saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (8/10). Diakuinya, proyek tersebut dimulai sejak tahun 2017 lalu setelah melalui tahap pembebasan lahan seluas 7 hektar tahun 2016, tahun 2017 lalu mulai pembangunan fisik dengan alokasi anggaran Rp 2,5 miliar.

Dari dana Rp 2,5 miliar itu yang bisa tersentuh hanya penimbuhan lahan dan pembangunan talud atau saluran air.

“Jadi kita hanya bisa awali dengan pembangun landscape-nya saja dulu,” terang Hadi yang juga sebagai PPK proyek tersebut.

Dijelaskan, diperlukannya penimbunan lebih dulu, karena kawasan pinggir pantai tersebut tempat pembangunan notabenenya merupakan lahan persawahan, sehingga diperlukan upaya untuk meratakan dulu dengan melakukan penimbunan sebelum memulai pembangunan taman. Dari dana awal itupun belum mampu menimbun kawasan seluas 7 ha tersebut.

“Tahun depan mungkin muda-

han ada anggaran lagi untuk kita timbun menggunakan tanah uruk,” paparnya.

Pada tahun 2018 ini, sambungnya anggaran kelanjutan proyek Taman Rekreasi Pantai Labuhan Haji ini Rp 10 miliar. Antara lain untuk pemecah gelombang, pembangunan areal jogging track, musala, mandi cuci kakus (MCK) dan gerbang. Dari tambahan Rp 10 miliar tahun 2018 ini pun dipandang masih belum cukup. Hitungannya baru bisa rampung semua proyek pembanguan taman ini dibutuhkan

alokasi anggaran sebesar Rp 35 miliar. Sejak 2017, maka disebut baru Rp 12,5 miliar yang telah teralokasi dan harapannya 2019 mendatang bisa ditambah lagi.

Menurut Hadi Jayari, jika 2019 ada tambahan lagi, taman rekreasi diprediksi bisa beroperasi tahun 2020 mendatang. Seraya membangun fasilitas tambahan lainnya, diyakini proyek tersebut sudah bisa dinikmati oleh masyarakat.

Kehadiran proyek ini diyakini sangat besar manfaatnya bagi daerah dan masyarakat seki-

tar Labuhan Haji.

Sementara para pedagang yang ada saat ini di sepanjang Pantai Labuhan Haji ini bisa direlokasi ke kawasan taman rekreasi. Dengan demikian, Pantai Labuhan Haji tidak lagi menjadi kumuh, melainkan lebih tertata dengan baik.

Labuhan Haji sendiri sudah lama dikenal sebagai salah satu pilihan tempat berwisata bagi para wisatawan lokal. Diyakini, Pantai Labuhan Haji yang sudah lama dikenal ini akan makin terkenal dan banyak dikunjungi wisatawan. (rus)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257