HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SENIN, 9 SEPTEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 149 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Cinta NTB untuk Papua
Bupati Dompu Terkaya, Gubernur Urutan 12 Mataram (Suara NTB) Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), H. Bambang M. Yasin tercatat paling kaya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
CINTA PAPUA - Tampak Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah didampingi istri bersama Kapolda NTB, Danrem 162/WB, para tokoh lintas agama hadir pada kegiatan bertajuk “Love for Papua from West Nusa Tenggara” yang berlangsung Sabtu (7/9).
Aset Wanprestasi Pemprov NTB Jadi Atensi KPK
Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan atensi sejumlah aset milik Pemprov NTB dengan status wanprestasi (ingkar janji). Aset berupa lahan itu tengah dilakukan superivisi untuk pemulihan karena dianggap merugikan daerah. Jika memungkinkan, dapat diproses pidana. Aset itu berupa lahan di Jalan Langko Mataram, eks rumah Dinas DPRD NTB, di seberang SPBU Pajang, Kota Mataram.
TO K O H Tularkan ’’Virus’’Wirausaha GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah S.E, MSc, mendorong dan memotivasi masyarakat Bima, khususnya generasi muda untuk menjadi wirausahawan mandiri. Dorongan dan motivasi tersebut disampaikan gubernur saat membuka event Pesta Wirausaha yang digelar oleh Komunitas Tangan Diatas (TDA) Bima, di Kampus Biru STIE Bima, Sabtu (7/9). ‘’Kalau ‘’virus’’ menjadi wirausaha ini terus ditularkan, Insya Allah generasi muda kita akan menjadi generasi mandiri yang luar biasa,’’ katanya optimis. Bersambung H.Zulkieflimansyah ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/dok)
Pertimbangkan Dua Opsi
H. Zainul Islam (Suara NTB/dok)
PEMPROV NTB mempertimbangkan dua opsi terkait penyelesaian aset daerah di Gili Trawangan. Pertama, Pemprov memberikan kesempatan kepada PT. Gili Trawangan Indah (GTI) untuk melakukan aktivitas sampai tahun ini. Ke dua, apabila tidak kunjung beraktivitas, maka Pemprov akan mengambil langkah untuk memutus kerja sama dengan PT. GTI. Saat ini, penyelesaian persoalan aset Pemprov NTB seluas 65 hektare di Gili Trawangan tersebut dikawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Secara administrasi, kita belum mengambil keputusan. Bersambung ke hal 15
Giri Menang (Suara NTB) Masyarakat NTB menegaskan kecintaannya pada Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai bagian dari NKRI. Solidaritas dan kecintaan untuk Papua dari NTB itu wujud terpeliharanya Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian lilin merajut kalimat “I Love Papua” berpendar di tepi Pantai Senggigi, Batulayar, Lombok Barat, Sabtu (7/9) lalu. Polda NTB dan Pemprov NTB bersama masyarakat dan warga Papua meneguhkan sikap kecintaan terhadap Papua dalam kegiatan bertajuk “Love for Papua from West Nusa Tenggara” itu. Kapolda NTB Irjen. Pol.Drs. Nana Sudjana, AS.MM menjelaskan bahwa kegiatan itu untuk mendukung pemulihan kondisi Papua pascakerusuhan beberapa waktu lalu. Setiap daerah di Indonesia katanya, berhak atas rasa aman dan nyaman. Begitupun dengan warganya. “Kami berharap masyarakat saudara kita di Papua dapat segera pulih, segera bangkit bisa melaksanakan kegiatan keseharian dengan normal kembali,” ucapnya ditemui di sela-sela kegiatan. Bersambung ke hal 15
Satu titik lagi di sudut simpang empat Jalan Bung Karno Mataram yaitu lahan eks Balai Laboratorium Kesehatan. Atensi
lainnya untuk lahan 40 hektar di Gili Trawangan yang dikelola PT. Gili Trawangan Indah (GTI). Atensi KPK itu setelah
mendapat masukan dari Inspektorat dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi NTB terkait aset di sejumlah titik bermasalah. ‘’Kami memang mendapat berbagai informasi soal masalah aset dan pendapatan daerah ini,’’ kata Korwil V KPK Dzakiyul Fikri kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.
Guna memperdalam informasi soal aset bermasalah itu, pihaknya sedang mengumpulkan informasi dari Inspektorat Provinsi NTB dan Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan (BPKP) dilibatkan untuk identifikasi awal. Termasuk aset lahan di Kota Mataram hingga di Gili Trawangan. Bersambung ke hal 15
DPIM Jajaki Kerjasama dan Investasi di NTB Mataram (Suara NTB) Sebanyak 20 orang tamu dari Malaysia yang merupakan Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM ), berkunjung ke NTB. Kunjungan kali ini adalah kunjungan balasan atas kunjungan Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, dua minggu yang lalu. Demikian disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP), Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si, Minggu (8/9). DPIM katanya, sudah menyampaikan keinginan menjajaki kerjasama usaha dan investasi di NTB sejak delegasi NTB berkunjung ke Selangor akhir 2018 lalu. Setelah kunjungan tersebut, secara orang perorang ada yang datang ke NTB bahkan ada yg berpartisipasi pada kegiatan rehab rekon pascagempa.
Menurut Gita, kedatangan delegasi DPIM kali ini, direncanakan akan diterima Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pada Senin (9/9( jhari ini di Kantor Gubernur. Setelah acara penerimaan resmi akan dilanjutkan dengan one on one meeting antara delegasi DPIM dengan OPD terkait (bidang ekonomi dan infrastruktur), Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Rombongan DPIM foto bersama di kawasan KEK Mandalika, Minggu (8/9) kemarin.
DPMPD Dukcapil NTB Gelar Rakor Kejar Pemenuhan Target Nasional Mataram (Suara NTB) Dalam upaya pemenuhan target nasional terkait pengurusan akta kependudukan di daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor). Peserta rakor meliputi Kadis, Kabid Pendaftaran Kependudukan, Pencapil, PIAK,
dan 50 orang infoduk Disdukcapil se-NTB serta lima orang staf DPMPD Dukcapil NTB. Kepala Seksi Catatan Sipil DPMP Dukcapil NTB, Dra. Enggar Daratiwi, menerangkan, ada tujuh target yang berusaha dipenuhi. Yaitu penuntasan perekaman dan pencetakan E-KTP, akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ist)
Kasi Bio Data, NIK, dan KK Direktorat Pendaftaran Penduduk Kemendagri, Imaniar Eka Wulandari, S.Si., MPA., bersama Psikolog, Syamsul Buhari, M.Kes memberikan materi dalam rakor DPMPD NTB.
(Suara NTB/bay)
Kasi Kependudukan Bidang Dukcapil DPMPD NTB memberikan pemaparan terkait materi rakor, Kamis (5/9).
SUARA NTB Senin, 9 September 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
Mantan Anggota Dewan Belum Kembalikan Aset Optimalkan Dana Kelurahan UNTUK anggaran dana kelurahan tahun 2020 mendatang, dana untuk pemberdayaan masyarakat akan dioptimalkan. Dana kelurahan untuk pemberdayaan tersebut dinilai mampu menurunkan angka kemiskinan di sejumlah kelurahan dan lingkungan di Kecamatan Selaparang. Sebaran kemiskinan pada Kecamatan Selaparang masih banyak terdapat di Lingkungan Gegutu Timur, Karang Kelok, Karang Mas-Mas, dan Lingkungan Monjok Culik. Camat Selaparang, Sudirman membenarkan kondisi daerahnya. “Empat lingkungan itu memang masih banyak masyarakat kita yang berada di bawah garis kemiskinan,” katanya saat dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (8/9). Salah satu alasan masih banyaknya warga yang berada di bawah garis kemiskinan kata Sudirman, masalah mata pencaharian atau jenis pekerjaan masyarakat sangat mempengaruhi kondisi kehidupan mereka. “Masalah kemiskinan di situ (Monjok Culik), setelah ada zaman digital ini, kebanyakan anakanak di sana, enggan mengikuti perintah orang tuanya. Setelah terjadi konflik di Monjok itu, orang tua sendiri tidak didengar, mereka juga tidak memiliki pekerjaan,” katanya. Kebanyakan masyarakat di empat lingkugan tersebut tidak punya tempat bekerja atau tidak memiliki pekerjaan. Sementara banyak dari masyarakat tidak memiliki kemampuan atau skil untuk bekerja. Tahun 2020 mendatang kata camat Selaparang ini, semua jajaran di kelurahan dihimbau untuk memaksimalkan anggaran dana kelurahan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. “Sekarang kita akan bekerjasama degan instansi terkait dengan Dinsos, BPBD dan Disdag. Kita minta untuk warga menjalankan kegiatan home industry di semua wilayah yang berada di bawah garis kemiskinan,” katanya. Dari dana kelurahan tersebut, nantinya Sudirman akan memberitahukan kepada semua kelurahan untuk masyarakat sebagai modal usaha. “Dengan uang kelurahan itu kan ada untuk infrastruktur ada juga untuk pemberdayaan masyarakat. Nah pemberdayaan masyarakat ini untuk segera kita menghadirkan masyarakat yang ingin berusaha,” tegasnya. (viq) Sudirman (Suara NTB/dok)
Harus Cepat Bertindak ANGGOTA DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., menyesalkan berkurangnya luas wilayah Kota Mataram berdasarkan foto satelit pasca ditetapkannya Perda RTRW Kota Mataram. “Seharusnya kan ndak boleh terjadi seperti itu,” katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram akhir pekan kemarin. Karena menurut aturan, Perda RTRW sudah menjadi ketetapan undang undang. Bahwa luas wilayah Kota Mataram 61,30 kilometer persegi. “Inilah luas wilayah kota dan sudah diundangkan,” ujarnya. Mantan Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram ini, mempertanyakan penyebab menyusutnya luas wilayah Kota Mataram. “Apakah karena salah ukur ataukah ada unsur unsur yang lain, kita belum tahu,” katanya. Yang jelas, seharusnya dalam hal ini Bappeda atau instansi terkait harus cepat bertindak. Apakah memang ada batas wilayah Kota Mataram yang masuk wilayah Lombok Barat. Hal ini, kata Wiska, perlu didalami, karena bagaimanapun, batas wilayah masing-masing daerah harus sesuai undang undang. Di setiap kesempatan maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) luas wilayah jadi patokan. Sebab, ini juga menyangkut anggaran di pusat. Pembagian DAK dan DAU dari pusat, lanjut politisi PDI Perjuangan ini pasti mengacu pada luas wilayah. Tidak hanya persoalan DAK dan DAU, menyusutnya luas wilayah akan berdampak pula pada pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini, mendorong Pemkot Mataram segera menyikapi kabar menyusutnya luas wilayah Kota Mataram tersebut. Harusnya Pemkot Mataram sudah menyiapkan langkah-langkah strategis. “Malah sebelum ini kan ada beberapa wilayah Lombok Barat yang akan masuk ke Mataram, tapi kok sekarang berkurang,” demikian Wiska. Kalau memang, sambung Wiska, menyusutnya luas wilayah Kota Mataram sebagai implikasi pengukuran yang dilakukan secara manual. “Sekarang menggunakan foto satelit. Tapi kan sertifikat milik masyarakat juga diukur secara manual. Apakah sekarang dia akan berubah ketika diukur menggunakan foto satelit,” pungkasnya. Luas wilayah harus menyesuaikan dengan undang undang. “Bukan undang undang yang menyesuaikan dengan wilayah,” demikian Wiska. Dia mengingatkan pihak terkait supaya tidak buru buru untuk memvonis menyusutnya luas wilayah Kota Mataram. “Karena merubah undang undang itu tidak mudah,” pungkasnya. (fit) I Gede Wiska (Suara NTB/fit)
Mataram (Suara NTB) – Sekitar sepuluh tahun lebih penyelesaian aset diduga dikuasai oleh mantan anggota DPRD Kota Mataram belum tuntas. Disinyalir ada tebang pilih dan kekhawatiran auditor menindaklanjuti hingga proses hukum. Aset diduga dikuasai mantan anggota Dewan ini, nyaris tiap tahun jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Dalam LHP terakhir tahun 2017 dengan nomor 13.C/LHPLKPD/XIX.MTR/05/2017 tertanggal 30 Mei 2017 tercantum nama – nama mantan wakil rakyat tersebut. Item yang menjadi temuan auditor negara yakni pengadaan laptop, notebook dan handytalky yang total kerugian negara mencapai Rp300 juta lebih. Pengadaan laptop pada tahun 2006 lalu. Sekretariat DPRD mengadakan lima laptop dengan spek dan harga sama. Wakil rakyat periode 2004 – 2009 mendapatkan unit laptop dan diduga belum mengembalikan sampai saat ini adalah Thamrin Marjun, TGH. Achmad Much-
lis, H. M. Zaini dan H. Wildan. Setahun berikutnya, Sekretariat Dewan kembali mengadakan pengadaan laptop dengan spek dan harga berbeda. Tercatat nama Jansari, I Wayan Sugiartha dan Made Slamet belum mengembalikan. Dan, di 2008 ada nama Muzakir yang juga belum mengembalikan notebook seharga Rp14.850.000/unit. Masih dalam LHP BPK, Sekretariat Dewan kembali melakukan pengadaan di tahun 2010 untuk anggota Dewan masa bakti 2009 – 2014. Masing – masing anggota mendapatkan jatah notebook seharga Rp8,9 juta lebih dengan merek sama. Faktanya, enam wakil rakyat hingga masa baktinya berakhir belum mengembalikan, yakni AB. Taufiqurrahman, H. M. Tohri, I Gde Sudiartha, Abdul
Malik Thalib, Lalu Suriadi, H. Wildan, Nyayu Ernawati dan H. M. Zaini. Anggota Dewan yang masih terpilih tidak jadi persoalan. Seperti, H. M. Zaini, I Gde Sudiartha dan I Wayan Sugiartha. Namun, ada nama anggota Dewan yang melenggang ke DPRD NTB dalam catatan BPK justru belum mengembalikan aset. Termasuk satu kader PDIP yang kembali terpilih pada pemilihan legislatif 2019. Menanggapi hal tersebut, Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menegaskan, tunggakan aset ini tetap ditelusuri. Penelusuran ini akan dicari tahu persoalan dihadapi oleh auditor. Apakah ada kesulitan dalam penagihan atau memiliki kendala lain. Dalam penyelesaian tung-
gakan perlu dipetakan mana yang telah menandatangani surat keterangan tanggungjawab mutlak. Dari surat pernyataan tersebut ditindaklanjuti dengan rapat pemutakhiran data temuan. “Dibentuk tim untuk tindaklanjut rekap temuan itu,” kata Alwan ditemui pekan kemarin. Inspektorat tidak pernah memberikan keistimewaan pada kasus penyelesaian aset diduga dikuasai oleh mantan Anggota Dewan. Secara keseluruhan, pihaknya bekerja menyelesaikan tunggakan atau temuan baik itu Bawasda (sekarang Inspektorat), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam penyelesaian tunggakan itu memiliki mekanisme yang dilakukan melalui sidang Tim Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi. Konteksnya aset Dewan ini, Insepktorat mengklaim tidak pernah melihat nilai kerugian. Tetapi melihat apakah bentuk temuan itu administrasi atau-
(Suara NTB/cem)
Lalu Alwan Basri kah ganti rugi. Sekretaris Badan Pekerja Somasi NTB, Johan Rahmatulloh mengkritik sejauh ini, belum ada sikap transparan dari Pemkot Mataram tentang pengembalian aset diduga dikuasai mantan Anggota Dewan. Seharusnya, pemerintah menyampaikan ke publik apakah aset telah dikembalikan atau tidak. (cem)
Kasat Pol PP Mundur dari Jabatan
(Suara NTB/viq)
AMANKAN MIRAS - Petugas mengamankan botol miras di tempat hiburan malam salah satu hotel di Mataram, Jumat (6/9) malam.
Tempat Hiburan Malam di Mataram Diduga Langgar Aturan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengerahkan Satpol PP bersama Polsek dan beberapa camat di Kota Mataram untuk menertibkan tempat hiburan malam. Beberapa tempat karoke diduga melanggar aturan. Wali Kota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, penertiban ini merupakan tugas dan tanggungjawab jajaran Pemkot Mataram. “Kita dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan Perda dan UU yang berlaku,” katanya saat ditemui Suara NTB sebelum mengikuti penertiban di sejumlah hotel dan tempat hiburan malam di kawasan Mataram, Jumat (6/9) malam. Lima lokasi menjadi sasaran operasi penertiban, yaitu Hotel Bidari, Lombok Plaza, tempat karoke Inul Vista, Jembank, dan tempat karoke Diva Mataram. Pada saat penertiban, sejumlah minuman keras ditemukan beredar tidak mengantongi izin. Di Hotel Bidari, sebanyak 20 dus Bir Bintang diangkut oleh Satpol PP. Selain Bidari, di hotel Lombok Plaza Mataram, petugas mengangkut sebanyak 10 dus Bir Bintang. Adapun di Jembank petugas menemukan sebanyak 17 dus minuman beralkohol. Di tempat hiburan lainnya, Inul Vista dan Diva, petugas penertiban tidak menemukan barang sitaan. Namun, pada Inul Vista dite-
mukan sejumlah belasan kardus kosong bekas minuman beralkohol berserakan di gudang penyimpanan. Usai penertiban, Kepala Satpol-PP Mataram, Bayu Pancapati mengatakan, sejauh ini belum dihitung berapa jumlah miras yang disita petugas penertiban. “Yang jelas kita tidak akan macam-macam dengan barang sitaan. Kita akan data jumlahnya berapa. Pas kita lakukan penyitaan kita sudah tanda tangan sama pemilik miras,” tegasnya. Kepada yang ditertibkan kata Bayu, dari Satpol PP akan mengutamakan pembinaan. “Bagi pengusaha yang ada di Mataram, mari kita ikuti aturan perizinan yang ada. Mereka punya izin untuk mengadakan karaoke, tapi kan tidak boleh ada miras,” katanya. Untuk perizinan, kata Kepala Bidang Perizinan Kota Mataram, H. Novian Rosmana, sejauh ini yang dikeluarkan untuk surat izin tempat usaha untuk minuman beralkohol (Situ-MB) ada 4 lokasi di kota Mataram. Di hotel Lombok Plaza, mereka sudah mengantongi izin pengadaan miras. “Akan tetapi untuk di restorannya, bukan untuk di tempat karaokenya. Ini kan mereka gunakan di tempat karaokenya. Ini jelas melanggar,” tegasnya. “Di restorannya juga sudah ada ketentuan untuk Situ-MB itu, dia tidak boleh di tempat yang terbuka,. Sehingga kita arahkan mereka untuk men-
display minumannya ke tempat-tempat yang tertutup. Minuman ini juga kita peruntukkan orang berumuur 18 tahun ke atas,” lanjut Novian. Padahal, selama ini kata Bayu, untuk pengurusan izin menjual miras di tempat hiburan di Mataram, Pemkot Mataram tidak pernah mempersulit pengurusan izin. Tapi lanjut Bayu, untuk izin menjual miras jenis ABC tersebut, harus hotel bintang 3. “Ada gak hotel bintang 3 di Mataram?” kata Bayu mempertanyakan. Ia pun berharap supaya penertiban di sini, terutama di hotel-hotel yang menyimpan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin terus dilakukan. Satpol PP beserta jajaran Pemkot yang ikut dalam penertiban tersebut, juga menghimbau kepada pemandu lagu, yang tidak memiliki identitas untuk melengkapi identitasnya. “Untuk pemandu lagu atau partner song tadi, kita arahkan untuk melapor ke kelurahan. Bagaimana tindak lanjut pak lurah, apakah akan diberikan identitas. Karena untuk domisili saja tidak cukup,” kata Bayu. Dari penertiban tersebut, Bayu kembali menjelaskan, ada dua orang pemandu lagu tidak pernah memperbaharui domisili yang dibawanya. Kalau memang teman-teman pengusaha memang ingin merasa nyaman berusaha, mari jaga aturan, itu juga tadi kita arahkan,” jelas Bayu. (viq)
Lama Mangkrak
Pemkot Kembali Rehab Rumdis Wawali Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram kembali merehab rumah dinas Wakil Walikota Mataram di Jalan Margapati, Kelurahan Pejanggik. Rumah dinas ini diketahui telah lama mangkrak. Rehab pendopo Wawali dikerjakan bertahap. Tahun 2018 lalu, Bagian Umum Setda Kota Mataram mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 juta lebih untuk merehab beberapa bagian bangunan. Tahun ini kembali dianggarkan Rp850 juta untuk rehab rumah jabatan wakil walikota. Proyek ini dimenangkan oleh CV. Lancar Dinata Jaya dengan nilai penawaran
Rp793,7 juta lebih. Kepala Bagian Umum Setda Kota Mataram, Dra. Dian Ayuningraty dikonfirmasi baru – baru ini membenarkan, adanya rehab rumah jabatan wakil Walikota. Rehab ini adalah tahap kedua setelah di tahun 2018 lalu mengerjakan beberapa bagian bangunan. “Tahun ini ada perbaikan lagi,” ucapnya. Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda Kota Mataram, Khusnul Chuluk menambahkan, dua rumah jabatan Wawali dan sekda jadi satu. Rumah induk untuk wakil Walikota diperuntukkan pendopo dan ruangan
Sekda dijadikan untuk aula. Dari anggaran Rp850 juta tidak mengerjakan secara menyeluruh. Rekanan hanya menggantikan bagian atap, tembok akan dijebol serta ornament lainnya. Rekanan memiliki waktu selama tiga bulan menyelesaikan pekerjaan tersebut. “Akhir November sudah berakhir kontraknya,” sebutnya. Sampai saat ini, belum ada progres pengerjaan. Sebab, tender baru selesai diproses dari Bagian Layanan dan Pengadaan Setda Kota Mataram. CV. Lancar Dinata Jaya telah menandatangani kontrak. (cem)
Mataram (Suara NTB) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Bayu Pancapati mengundurkan diri dari jabatannya. Ia memilih mundur karena ingin pindah ke Kementerian Dalam Negeri. “Ini murni untuk karir saya,” kata Bayu dikonfirmasi pekan kemarin. Perpindahan dirinya ke Jakarta telah diproses sejak sebulan lalu. Kemendagri telah mengeluarkan surat kesanggupan untuk menerimanya pada 2 September lalu. Proses selanjutnya tinggal menunggu pelepasan dari Pemkot Mataram. Tekadnya untuk mengejar karirnya akan mengkomunikasikan hal ini dengan kepala daerah. Dalam proses perpindahannya tersebut ditegaskan Bayu, tidak ingin ada pikiran macam – macam. Dikhawatirkan ketika pengajuan memasuki tahun politik dan persoalan hukum dianggap kondisi itu sebagai dalangnya. Kembali disampaikan bahwa ini murni kaitannya dengan karirnya di birokrasi. Masa kerjanya sebagai aparatur sipil negara (ASN) masih 20 tahun ke depan. Disamping itu, ada peluang dari Kemendagri memintanya berdinas di sana. “Ada peluang. Iya, saya mengajukan diri. Mudah –
mudahan disetujui saya pindah,” ujarnya. Kabar bahwa ketidakharmonisan hubungannya dengan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, sehingga dinilai jadi pendorong untuk pindah dinas dibantah. Bayu merasa tidak pernah ribut dengan siapapun. Apalagi dengan pimpinan baik itu Walikota, Wakil Walikota maupun Sekretaris Daerah. “Kalaupun dirasa ada anggapan begitu, tolong jangan, karena saya tidak pernah cari ribut,” ujarnya. Jika Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberikan izin berdinas di Kemendagri. Sementara waktu, ia mengawali karirnya sebagai staf. Secara etika pemerintahan tidak mungkin mengambil posisi orang lain meskipun sudah eselon II. Posisinya sebagai staf di Kemendagri pun diperkirakan hanya 4 atau 6 bulan saja. Setelah itu, akan ditempatkan pada posisi tertentu. Pejabat di Kemendagri bakalan banyak yang pensiun. “Kemendagri sudah nunggu nih. Ayo dong. Sekarang tergantung Pak Wali. Kalau memang mendukung karir saya di birokrasi. Harapan saya bisa didukung pindah ke Kemendagri,” demikian harapan Bayu. (cem)
Banyak Lapak Pedagang Diduga Mangkrak Mataram (Suara NTB) Sejumlah proyek lapak milik Dinas Perdagangan di beberapa titik di Kota Mataram, diduga mangkrak. Lapak dibangun dengan anggaran ratusan juta terkesan mubazir. Pantauan Suara NTB, bangunan lapak itu di antaranya di Montong Are Kelurahan Mandalika, Majeluk Kelurahan Pejanggik dan lapak kuliner di Kelurahan Banjar. Pemkot Mataram membangun lapak di Montong Are diperuntukkan bagi pedagang baju bekas. Karena awalnya, pedagang berjualan di atas trotoar di Jalan TGH. Faisal. Aktivitas pedagang di jalan protokol melanggar aturan. Berbeda halnya lapak di Majeluk. Lapak berwarna kuning itu dibangun untuk menghindari praktik mesum dan pesta miras. Kelurahan merekomendasikan agar Pemkot Mataram membongkar dan membuat desain lapak terbuka untuk mengantisipasi perbuatan negatif dari masyarakat. Sementara, di Kelurahan Banjar lapak terbuat dari kayu tersebut diminta sebelumnya oleh Lurah Banjar yang saat ini menjabat sebagai Camat Ampenan, Muzakir Wallad. Lapak dihajatnya sebagai tempat kuliner di jalan sempit tersebut nyaris tak berfungsi. Kini, bangunan tersebut telah dibongkar. Dan, materialnya entah kemana. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M.Amin membenarkan hal tersebut. Khusus lapak di depan
Makam Pahlawan, Lingkungan Majeluk dibangun karena diduga lapak itu digunakan sebagai tempat mesum dan pesta miras oleh warga. Pemerintah menertibkan dan membangun lapak. Untuk membangun lapak ini, warga menandatangani surat perjanjian bahwa tidak memindahtangankan, tidak dijadikan tempat berjudi, mesum dan lain – lain. “Saya ingat betul di Majeluk itu. Kapasitas saya saat itu sebagai camat. Memang benar sekarang kok malah kembali seperti dulu lagi,” tandasnya. Penanganan berbeda pada pembangunan lapak di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika. Secara detail tidak diketahui apa permasalahannya. Pembangunan lapak itu sudah lama. Tetapi informasinya deretan lapak dibangun berdasarkan permintaan pedagang baju bekas yang direlokasi dari tempatnya berjualan di Jalan TGH. Faisal. Dugaan mangkraknya lapak itu dan terkesan menghamburkan anggaran daerah nilainya mencapai ratusan juta. Amran menegaskan, pemerintah lebih mengambil sikap menjawab keinginan dari masyarakat. Pun, lapak ditelantarkan menjadi persoalan lain. “Pemerintah membangun menjawab kebutuhan masyarakat. Kalau dinilai mubazir bisa juga begitu,” tandasnya. Oleh karena itu, camat dan lurah harus memastikan bahwa lapak dibangun dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Jangan sampai menyia – nyiakan anggaran. (cem)
(Suara NTB/cem)
MANGKRAK - Lapak di Lingkungan Montong Are diduga mangkrak. Hanya beberapa lapak digunakan oleh pedagang. Sementara, sisanya kosong begitu saja. Untuk membangun lapak ini, Pemkot Mataram menghabiskan anggaran ratusan juta.
SUARA NTB Senin, 9 September 2019
Jakarta, 06/9 (ANTARA) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berpihak kepada masyarakat khususnya yang berekonomi kurang mampu dalam penyusunan postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020. Dalam RAPBN 2020 anggaran kemiskinan dinaikkan meski asumsi kemiskinan tahun depan mencapai 8,5-9 persen. “Pemerintah tetap beranggapan bahwa RAPBN 2020,
Halaman 3
pemihakan kepada masyarakat terutama kurang mampu luar biasa besar,” katanya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat. Menteri Keuangan mengatakan perhatian yang besar kepada rakyat itu menanggapi beberapa anggota DPR RI menyoroti kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang rencananya berlaku mulai awal tahun 2020. Begitu juga dengan anggaran pendidikan dinaikkan,
lanjut dia, pemerintah melakukan penyesuaian Rp2,3 triliun untuk mempertahankan 20 persen belanja negara dan anggaran kesehatan yang naik lebih dari lima persen. “Jadi ini adalah untuk memberikan gambaran utuh yang seharusnya tidak dipotong-potong shingga kita tidak kemudian dibenturkan satu pos ke pos lain,” ucapnya. Pemerintah baik pusat dan daerah, lanjut dia, menanggung pembayaran iuran untuk masyarakat miskin sebanyak
(ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)
Seorang warga mengambil air bersih pada sumur bor bantuan Kementerian ESDM di Kelurahan Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (12/2/2019). Keberadaan sumur bor itu membantu masyarakat untuk mendapatkan air bersih dan berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga tahun 2018 sebanyak 2.290 unit sumur bor telah dibangun di seluruh wilayah Indonesia dan dapat melayani kebutuhan air bersih 6,6 juta jiwa penduduk Indonesia.
Jakarta, 06/9 (ANTARA) Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Air Tanah Dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi akan membangun 1.000 sarana air bersih melalui sumur bor untuk masyarakat di lokasi sulit air di seluruh Indonesia pada tahun 2020. Pembangunan sarana air bersih melalui sumur bor sebanyak menjadi 1.000 titik dari sebelumnya 750 titik ini merupakan kesepakatan antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM dalam Rapat Kerja antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI. “Komisi VII DPR Rl sepakat dengan Menteri ESDM terkait pergeseran alokasi anggaran dari Ditjen Migas KESDM Rl sebesar Rp125 miliar kepada Badan Geologi Kementerian ESDM untuk program tambahan Sumur Bor sebanyak 250 titik,” ujar Ketua Komisi VII DPR Rl, Gus Irawan Pasaribu dalam informasi tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Jumat. Dengan kesepakatan tersebut, anggaran pembangunan sarana air bersih melalui sumur bor di Badan Geologi juga meningkat dari sebelumnya Rp429.080.000.000 menjadi Rp554.080.000.000. Selain menyepakati tambahan alokasi anggaran untuk Badan Geologi, Komisi VII DPR Rl bersama dengan Menteri ESDM juga mendukung sepenuhnya pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah di bawah kewenangan Kementerian ESDM. Menteri ESDM Ignasius Jonan menyambut penambahan alokasi anggaran untuk pembangunan sarana air bersih melalui sumur bor, karena menurut Jonan pembangunan sumur bor memberikan
manfaat langsung kepada masyarakat dan sangat membantu masyarakat yang kesulitan air. “Saya sangat mengapresiasi penambahan alokasi anggaran untuk pembangunan sumur bor dari 750 titik menjadi 1.000 titik, baik sebagai kepala lembaga maupun sebagai pribadi karena satu sumur bor itu sebenarnya bisa melayani sampai 3.000 hingga 4.000 jiwa, tergantung daerahnya masing-masing dan satu jiwa bisa mendapatkan 60 liter air bersih. Program ini amat sangat membantu masyarakat,” ujar Jonan. Sarana air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat, karena itu keberadaannya di daerah sulit air merupakan anugerah besar bagi masyarakat setempat. “Masyarakat mungkin tidak terlalu masalah jika tidak ada PJU (penerangan jalan umum), tapi kalau tidak ada air bersih ini merupakan tantangan yang besar sekali. Badan Geologi harus menduplikasi kemampuan untuk bisa membangun 1.000 titik sumur bor dalam satu tahun, yang artinya Badan Geologi harus menyelesaikan 3 sumur bor setiap hari di tiga lokasi,” tegas Jonan. Program pengadaan sarana air bersi melalui sumur bor untuk masyarakat telah dilaksanakan Pusat Air Tanah Dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi Kementerian ESDM sejak tahun 2005. Hingga tahun 2018, telah terbangun sebanyak 2.290 unit sumur bor dengan kapasitas debit air bersih mencapai sekitar 144,4 juta m3/tahun dan dapat melayani kurang lebih 6,6 juta jiwa. Tahun 2019, Kementerian ESDM akan membangun 650 unit sumur bor di seluruh Indonesia yang tersebar di 33 provinsi.
96,6 juta dan nyaris miskin sebanyak 37,3 juta orang. Jumlah itu belum termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI Polri dan pensiunan yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah berencana akan menaikan iuran BPJS Kesehatan sekitar dua kali lipat mulai 1 Januari 2020. Menteri Keuangan sebelumnya mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas III menjadi Rp42 ribu dari sebelumnya
Rp25.500. Peserta kelas II menjadi Rp110 ribu dari sebelumnya Rp52 ribu, dan untuk peserta kelas I menjadi Rp160 ribu dari sebelumnya Rp81 ribu. BPJS Kesehatan memiliki potensi mengalami defisit sebesar Rp32,8 triliun untuk tahun anggaran 2019. BPJS Kesehatan dalam RKAP 2019 memproyeksikan akan mengalami defisit sebesar Rp28,3 triliun, yang kemudian direvisi perkiraan defisitnya menjadi Rp32,8 triliun.
Jakarta, 06/9 (ANTARA) Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke pabrik mobil PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) menjajal kemampuan mobil niaga untuk angkut ringan bernama Bima. Presiden duduk di bangku penumpang, sementara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai pengemudi berada di belakang setir saat acara peninjauan ke pabrik PT Esemka di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Jumat. Esemka Bima merupakan kendaraan angkut ringan dengan bak terbuka yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Usai peninjauan, Presiden mengatakan pabrik tersebut akan memberikan efek berantai kepada industri dalam negeri. “Baik (bagi) pemasok, baik industri-industri menengah, baik industri-industri kecil, sampai industri rumah tangga yang berperan dalam rantai pasokan yang panjang sehingga membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya,” kata Presiden. Presiden pun telah meresmikan
pabrik, serta sarana dan prasarana produksi PT Esemka itu. Dengan berdirinya pabrik itu akan memberikan efek berganda baik kepada industri kecil dan menengah. PT Esemka juga telah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan lokal seperti untuk pengadaan suku cadang kendaraan. Menurut Presiden, mobil Esemka merupakan produk asli buatan Indonesia yang sudah dirintis sekitar 10 tahun lalu oleh para teknisi dan siswa-siswi SMK. Dia menilai berdirinya pabrik Esemka sebagai upaya awal bagi merk Indonesia untuk meningkatkan kepada tingkat industri manufaktur dan membangun industri otomotif lokal. Hal itu diharapkan turut menggerakkan ekonomi wilayah sekitar. Jokowi menegaskan dirinya terus mendukung pengembangan industri otomotif nasional. “Banyak yang bertanya kenapa saya mau meresmikan pabrik Esemka ini. Ya karena saya ingin mendukung pengembangan industri otomotif nasional. Mendukung merek lokal, mendukung merek nasional. Itu saja jawaban-
Jakarta, 07/9 (ANTARA) Simposium Jejaring Geopark Asia Pasifik 2019 atau The 6th Asia Pasific Geoparks Network Symposium (APGN) 2019 yang diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai membantu memulihkan pariwisata di provinsi tersebut pascagempa Lombok yang mengguncang daerah itu pada Juli 2018. Siaran pers Kemenko Kemaritiman di Jakarta, Sabtu, menyebutkan rangkaian kegiatan APGN 2019 ditutup pada Jumat (6/9) malam dengan upacara penutupan, pertunjukan wayang botol dan makan malam bersama seluruh delegasi berbagai negara di Asia Pasifik dan Eropa. “Penyelenggaraan APGN 2019 ini sangat sukses ditandai dengan ungkapan dari peserta yang sangat puas terhadap acara dari mulai karnaval sampai farewell party. Tidak hanya panitia yang terlibat tetapi masyarakat juga menyambut tamu-tamu dari 31 negara dengan ramah,” kata Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim Kemenko Kemaritiman Latief Nurbana. Latief menambahkan target APGN 2019 selain dari segi kesuksesan dalam penyelengga-
raan adalah membangkitkan pariwisata NTB pasca gempa dan memulihkan rasa kepercayaan NTB. “Kebanyakan peserta yang datang adalah ahli-ahli geologi Asia Pasifik dan dunia, sehingga sangat pas pasca gempa NTB,” tambahnya. Setelah penyelenggaraan APGN 2019, Kemenko Bidang Kemaritiman sebagai pengampu kegiatan geopark di Indonesia akan kembali fokus menata sistem pengembangan geopark sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (geopark) sehingga tercipta geopark Indonesia yang berkualitas dunia. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya merasa terhormat untuk menjadi bagian dari acara APGN 2019. Ia berharap para peserta APGN 2019 dapat menikmati keindahan destinasi wisata andalan NTB seperti Air Terjun Aiq Beriq, Taman Narmada dan tidak segan untuk kembali lagi ke NTB. “Kami ingin menjadikan Rinjani ini sebagai Geopark yang bernilai. Kami Pemerintah Nusa Tenggara Barat 100 persen berkomitmen untuk menja-
Jakarta, 06/9 (ANTARA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memperkuat draf peraturan presiden tentang subsidi perikanan melalui workshop hasil survei manfaat dan dampak pemberian subsidi perikanan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan-Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) “Workshop ini tujuannya untuk memperkuat rancangan perpres tentang tata cara pemberian subsidi perikanan. Sebelumnya belum ketemu apakah pemberian subsidi antara perikanan tangkap dan perikanan budi daya akan digabung atau tidak. Sudah ada sebelumnya, tapi masih gabungan,” kata Asisten Deputi Sumber Daya Hayati Kemenko Maritim Andri Wahyono. Dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, Andri menjelaskan rancangan perpres terkait subsidi perikanan itu telah disusun dalam dua tahun terakhir tapi belum sampai pada titik penyelesaian. “Ini sudah dua tahun belum selesai padahal kepentingannya mendesak sehingga kami adakan ini. Ada bantuan dari WWF (World Wildlife Fund) untuk membantu menyiapkan naskah akademis,” jelasnya. Andri kemudian menjelaskan bahwa sebelum naskah akademik disiapkan, WWF telah melakukan survei ke lapangan pada 11 WPP. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui adanya dampak maupun manfaat terhadap pemberian subsidi perikanan yang sela-
ma ini telah dilakukan. WWF, lanjut Andri, juga menggandeng peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk melaksanakan survei yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil analisa data dan informasi yang dilakukan IPB terhadap pelaksanaan insentif perikanan di 11 WPP, insentif perikanan untuk perikanan tangkap umumnya bermanfaat dan berdampak rendah. Rendahnya nilai manfaat dan dampak program insentif perikanan tersebut disebabkan oleh pelaksanaan program-program insentif perikanan yang tidak merata untuk semua wilayah. Pada hasil analisa tersebut juga disebutkan bahwa jenis insentif perikanan jenis asuransi nelayan sudah hampir merata di seluruh WPP-NRI. Disebutkan pula bahwa program insentif lainnya yang telah dilaksanakan yaitu bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap, bantuan peningkatan keterampilan nelayan, subsidi BBM, bantuan perbaikan kerusakan sarana dan prasarana pendukung, bantuan sarana dan prasarana pemasaran dan distribusi ikan, bantuan komunikasi perikanann, dan bantuan penyusunan laporan kelompok usaha perikanan. “Penerapan sistem insentif harus menggunakan mekanisme yang menjamin keberlanjutan perikanan itu sendiri. Insentif perikanan dapat diterapkan untuk WPP yang masih memiliki peluang usaha,” jelas Dekan
(ANTARA/Dewa Wiguna)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika diwawancarai awak media di Gedung DPR RI di Jakarta, Jumat (6/9/2019).
nya,” demikian Presiden dalam keterangan pers dari Biro Pers, Media dan Informasi Setpres. Presiden juga mengapresiasi atas keberanian Esemka memulai upaya pertama dalam pengembangan industri otomotif lokal. Menurut dia, sebagai upaya awal, langkah Esemka diperkirakan tidak akan berjalan mudah. Namun, sebagai anak bangsa, sudah selayaknya bagi
masyarakat pun turut memberikan dukungan bagi usaha yang ditunjukkan oleh Esemka, kata Jokowi. “Kalau kita sebagai sebuah bangsa mau menghargai karya kita sendiri, ‘brand’ dan ‘principal’ kita sendiri, ini akan laku,” tegas Presiden. Dalam kunjungannya, Kepala Negara telah menyaksikan proses perakitan yang berlangsung di pabrik PT Esemka.
(Antara/Kris, Biro Pers Setpres)
Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke pabrik mobil PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) menjajal kemampuan mobil niaga untuk angkut ringan bernama Bima bersama Menperin Airlangga Hartarto di Boyolali, pada Jumat (6/9/2019).
(Antara/HO-Kemenko Kemaritiman)
Suasana penutupan The 6th Asia Pasific Geoparks Network Symposium (APGN) 2019 di Lombok, Jumat (6/9) malam. di provinsi tanpa limbah, serta menyimpan warisan dan budaya kita,” tambah Sitti Rohmi. Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Faozal mengungkapkan APGN menjadi salah satu media promosiyangefektifuntukpengembangan pariwisata di NTB. “Ini adalah media promosi yang paling murah pariwisata dibanding kita ‘selling’ kemanamana yang mahal dan belum tentu juga kita bisa mengundang orang dari berbagai negara sebanyak ini,” imbuhnya. Melalui APGN 2019, banyak
delegasi asing yang datang ke NTB dan merasakan langsung pengalaman wisata di Indonesia. Lalu Faozal berharap mereka bisa menjadi repeater untuk pariwisata NTB. “Mereka datang ke sini, kita harapkan repeater-nya lebih kuat lagi. Mereka menyebarkan informasi dari mulut ke mulut bercerita tentang pengalaman mereka di sini ke keluarga atau sahabat mereka untuk datang ke Lombok. Itu yang kita harapkan yang paling penting dari pariwisata itu repeater-nya,” katanya.
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Luky Adtrianto. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perdagangan Sondang Anggraini menegaskan Indonesia mendukung disiplin penegakan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. “Pemerintah Indonesia juga memperjuangkan hak nelayan kecil untuk dapat melakukan kegiatan usaha tanpa bermaksud mengancam, merusak, dan atau memberi dampak negative terhadap lingkungan,” katanya. Pemerintah Indonesia dalam perundingan subsidi perikanan tetap mempertahankan pemberian susidi untuk nelayan kecil dan usaha perikanan berskala kecil. Sondang juga menambahkan bahwa Indonesia tidak memberikan
pengecualian bagi IUUF. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan Hidayat Amir menjelaskan subsidi tetap diberikan untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa yang berdampak luas ke masyarakat. Pemberian subsidi terus diupayakan agar lebih terarah dan menyentuh kehidupan masyarakat miskin “World Trade Organization (WTO) melarang subsidi yang berdampak pada performa ekspor atau mengharuskan penerima untuk memenuhi target ekspor tertentu. WTO juga melarang subsidi yang mengharuskan penerima untuk menggunakan barang-barang domestik dan bukan barangbarang impor,” kata Hidayat.
(ANTARA FOTO/AJI STYAWAN)
Nelayan beraktivitas di sekitar karamba budi daya ikan air tawar di Danau Rawa Pening, Desa Asinan, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/7/2019). Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor B-241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 dan S-338/MK.02/2019, alokasi anggaran pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2020 ditetapkan sebesar Rp6,472 triliun, dari jumlah tersebut Ditjen Perikanan Budidaya memperoleh Rp739,572 miliar guna mengembangkan sektor perikanan budi daya.
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Senin, 9 September 2019
Halaman 4
Indahnya ”Eco Tourism” Tibuborok Satu lagi objek wisata alam nan menawan kini hadir di kabupaten Lombok Timur (Lotim). Namanya Tibuborok, berlokasi di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) Desa Padakguar Kecamatan Sambelia. Kawasan yang kini coba disulap menjadi eco tourism wisata alam ini menampilkan pemandangan yang indah. DARI kawasan Tibuborok ini dapat dilihat pemandangan pegunungan yang menjulang tinggi di sebelah barat. Sebelah timur, terlihat sejumlah gili yang muncul di atas perairan Selat Alas, yakni Gili Kondo, Gili Bidara dan Petagan. Pasirnya yang putih terlihat jelas dari ketinggian 130-241 meter di atas permukaan air laut (Mdpl). Meski pada siang terik Minggu (8/9), pemandangan indah itu masih bisa memanjakan mata para pengunjung. Ratusan hektare kawasan Tibuborok ini sebelumnya kering dan kritis. Junaini, penjaga
kawasan menuturkan sejak dua tahun terakhir ini baru terlihat ada perubahan. Tibuborok mulai hijau. Musim kemarau ini diakui memang membuat sejumlah tanaman mengering. Jika tanpa sentuhan teknologi, maka diakui semua tanaman mungkin akan mati semua. Saat penanaman awal, ada tambahan hydro gell diberikan pada setiap lubang tanaman. Dengan hydrogell itu, tanaman bisa bertahan sampai bisa tumbuh besar. Sememtara itu, Stasiun Manajer PT Sadhana Arifnusa,
Kuswanto Setiabudi selaku pemilik kawasan memaparkan, saat musim kemarau saat ini memang tanaman mengalami fase stress. Namun saat hujan turun nanti, semua tanaman itu dipastikan akan kembali hijau. Eco tourism menjadi salah satu konsep yang coba dikembangkan untuk kawasan yang nantinya akan terbuka untuk umum. Kuswanto mengakui, tidak akan bisa menutup kawasan tersebut. Keindahan alam Tibuborok ini akan menjadi satu kesatuan sistem dalam industri yang coba dikembangkan dalam kawasan tersebut. Dituturkan, kawasan HTI Sambelia seluas 2 ribu hektar itu ia peroleh perizinannya pada era kepemimpinan Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Menteri Kehutanan MS Kaban, Sadhana diberikan izin HTI. Ide dari Gubernur NTB dan
Menhut tersebut kemudian dijalankan. Pasalnya, upaya pelestarian hutan oleh pemerintah sejauh ini selalu gagal. Upaya yang dilakukan Sadhana lambat laun berhasil memperlihatkan hutan yang dulunya gundul menjadi hijau dan lestari. Meski belum sempurna, namun sudah bisa dilihat pertumbuhan hutan yang rimbun. Dalam waktu yang tak lama lagi diyakini Kuswanto, Tibuborok akan semakin rimbun. Mengenai penjagaannya melibatkan masyarakat sekitar. Saat ini oleh pihak pengelola sudah disiapkan tiga unit menara pantau. Dari atas menaramenara tersebut pengunjung bisa melihat semua sisi kawasan. Tidak jarang sambil berswa foto. Akan ada pula kawasan kemah disediakan. Kawasan ini juga tepat kiranya sebagai soft trekking bagi para pecinta pendakian gunung. (rus)
(Suara NTB/rus)
ECO TOURISM - Eco Tourism Tibuborok bisa menjadi objek wisata baru di Lotim.
Kemiskinan KLU Kayu Turi Bisa Jadi Solusi PENGGUNAAN bahan bakar kayu dalam pengomprongan tembakau virginia masih menjadi favorit petani. Menggunakan energi pembakaran yang dihasilkan dari kayu dihitung jauh lebih efisien dibandingkan bahan bakar lain. Akan tetapi, larangan keras penggunaan kayu ini cukup beralasan karena dikhawatirkan akan merusak lingkungan. Meski demikian, ada kayu turi atau istilah latinnya sesbania grandiflorayang dinilai bisa menjadi solusi terbaik, karena memiliki kualitas yang sama dengan kayu-kayu keras yang biasa digunakan petani. Pandangan ini disampaikan Stasiun Manajer PT Sadhana Arifnusa, Kuswanto Setiabudi saat diwawancara di gudangnya, belum lama ini. Pak Kus, sapaan akrab Kuswanto, menyebut pada tahun 2018 total produksi tembakau virginia Lombok mencapai 35.000 ton dengan luas areal sekitar 15-20 ribu hektare. Produksi ini dinilai cukup besar di tengah pesimisme akan terjadi kemerosotan produksi. Faktanya, petani masih banyak yang menanam tembakau virginia Lombok. Analisis bisnis tembakau, untuk menghasilkan 1 ton krosok dibutuhkan 10 stapel meter (SM) kayu turi. Dalam 35 ribu ton, dibutuhkan sekitar 350 ribu SM kayu. Dikalikan Rp 200 ribu harga kayu per SM, maka sama dengan Rp 70 miliar. “Jadi setara Rp 70 miliar untuk produksi setahun,” terangnya. Kayu kebun seperti asam butuh sekitar 420 ribu SM. Dibanding turi jauh lebih murah, Rp 180 ribu per SM. Akan tetapi, diakumulasi total kebutuhan dari total produksi bisa mencapai Rp 75 miliar. Perbandingannya, menggunakan cangkang sawit untuk pembakaran yang menghasilkan 1 ton krosok membutuhkan 3 kilogram (kg). Sehingga dalam 35 ribu ton tembakau, butuh 105 ribu ton cankang. Harga 1 kg cangkang sawit Rp 1.500. Maka dikalkulasikan, untuk bisa memproduksi 35 ribu ton tembakau dibutuhkan 21.500 ton cangkang sawit dengan nilai Rp 157 miliar. Cangkang sawit dihitung sama dengan cangkang kemiri. Di mana perbandingannya dengan kayu turi 1:2. Jelas, kayu turi jauh lebih efisien dibandingkan menggunakan cangkang sawit yang harus didatangkan dulu dari Kalimantan. Sadhana, sambungnya sudah membangun sistem dalam penggunaan bahan bakar kayu turi. Ada juga pilihan kayu yang lain yang sah penggunaannya dan dipastikan tidak merusak lingkungan. Sebaliknya tetap menjaga kelestarian lingkungan. Cangkang sawit dan kemiri pun memang ada sistemnya. Jika petani bertahan menggunakan kayu, menjadi pertanyaan besarnya berapa jumlah kayu yang legal untuk pengomprongan? Atau pertanyaan lainnya, seberapa banyak cangkang sawit atau cangkang kemiri yang bisa didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pengomprongan? Menurut Kuswanto, jawabannya petani pengomprong tembakau banyak kemudian memilih kayu yang dilarang untuk ditebang. Di mana, secara otomatis pengomprong tembakau akan memenuhi kebutuhannya dengan caranya sendiri. “Itu orang bisnis, nalurinya akan begitu,” ungkapnya. Mengandalkan kayu hasil Produksi Hutan Tanaman Industri (HTI) kata bos Sadhana ini tidak bisa. HTI Sadhana katanya sudah bangkrut. Pasalnya, biaya membuat kayu untuk memenuhi kebutuhan omprongan dihargakan sama, Sadhana merugi. Membeli cangkang ke daerah lain, dinilai hanya akan membuang uang ke luar daerah. Di mana uang Rp 157 miliar untuk pengusaha di Kalimantan asal cangkang sawit. Karena itulah, kayu turi ini dianggap paling solutif. Kuswanto Setiabudi (rus) (Suara NTB/rus)
BDT dan BPS Beda Data
Tanjung (Suara NTB) Bertambahnya jumlah kemiskinan pascagempa menjadi kekhawatiran tersendiri, khusus untuk Kabupaten Lombok Utara (KLU). Angka kemiskinan ini diprediksi meningkat. Namun bisa sebaliknya (menurun), apabila melihat kesibukan warga dalam membangun rumah pascagempa secara swakelola. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Utara, H. L. Muhadi, kepada Suara NTB, belum lama ini mengakui angka kemiskinan KLU tahun 2018 menurun. Penurunannya cukup progresif, dari 69.240 jiwa (32,06 persen) tahun 2017 menjadi 62.860 jiwa (28,83 persen) tahun 2018. Muhadi menyebut, penurunan data tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan BPS sebelum gempa terjadi, 5 Agustus 2018. Artinya, kata dia, belum dapat diketahui apakah ada pengaruh
gempa terhadap angka kemiskinan di tahun berikutnya. “Data tersebut (2018) hasil survei sebelum gempa. Apakah ada dampak gempa terhadap kemiskinan, tentu ada, namun seberapa besar dampaknya tentu kita mengacu pada data. Data kemiskinan level kabupaten untuk tahun 2019 belum tersedia di BPS kab/kota,” ujarnya. Muhadi menjelaskan, data kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro, yakni mengacu pada pola sampling dan perhitungan BPS dari ber-
bagai jenis indikator. Dari seluruh indikator pendekatan penghitungan kemiskinan yang dilakukan BPS, 79 persennya mencermati kebutuhan akan makanan, dan 21 persennya non makanan (sandang, papan dan hiburan, dan lain-lain). “Selama gempa kemarin, makanan seolah tidak habis dikonsumsi masyarakat kita. Bahkan yang sebelumnya tidak pernah minum susu, saat bantuan datang dari berbagai pelosok nusantara masyarakat ikut merasakan minum susu,” tandasnya.
Sementara, Kepala Dinas Sosial PPPA KLU, H. Faisol, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Saprudin, mengungkapkan, klaim warga korban gempa yang jatuh miskin ada kemungkinan benar. Namun pihaknya di Kabupaten belum pernah melakukan pendataan. Dinsos KLU juga belum pernah mengirimkan data kemisinan terkini warga korban gempa kepada Pemprov NTB. “Data yang dikeluarkan oleh Provinsi, saya tidak tahu. Kita juga tidak pernah berikan data,” klaimnya. Saprudin menjelaskan, data kemiskinan masyarakat KLU mengacu pada data BDT (Basis Data Terpadu). Data ini sendiri dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Terakhir kalinya, data BDT keluar tahun 2015 berdasarkan
PPLS tahun 2011. Sebagaimana data BDT, sebut Saprudin, jumlah warga miskin KLU mencapai 40.381 jiwa. Sedangkan kemiskinan berdasarkan penerima rastra sejumlah 33.752 Rumah Tangga. Setelah perluasan rastra menjadi BPNT, jumlah kemiskinan berkurang lagi menjadi 33.625 rumah tangga. Untuk menselaraskan data kemiskinan BDT berdasarkan penerima rastra dan BPNT, maka pihaknya akan melakukan verifikasi ulang. Verifikasi ini melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di masing-masing desa, serta TKSK di tiap kecamatan. Verifikasi ini akan memfokuskan pada data valid sesuai fakta lapangan, sehingga penerima benarbenar tepat sasaran. (ari)
Sekda KLU Pikir-pikir Maju Pilkada 2020 Tanjung (Suara NTB) Bursa bakal calon (balon) kepala daerah pada Pilkada 2020 Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih mengerucut pada beberapa nama saja. Sebut saja, petahana Dr. H. Najmul Akhyar, mantan Bupati pertama, H. Djohan Sjamsu, serta petahana Wakil Bupati Lombok Utara, H. Sarifudin, SH. MH. Belakangan nama Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., disebut-sebut sebagai kuda hitam yang ikut dijagokan menjadi figur pemimpin Lombok Utara 5 tahun ke depan. Aspirasi yang menginginkan sekda maju pada Pilkada mulai berhembus. Sabtu (7/9) malam lalu misalnya, kediaman sekda, di Dusun Papak, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga, didatangi oleh politisi Hanura, sekaligus mantan anggota DPRD KLU, Ardianto, SH., mantan anggota DPRD KLU, Zakaria Abdillah, beserta sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Tanjung. Kedatangan mereka untuk menanyakan sekaligus memberitahukan bahwa tidak sedikit masyarakat yang menginginkan sekda sebagai penantang para figur yang lebih dulu bermunculan. “ K a m i menangkap banyak aspirasi masyarakat, sehingga kami sampaikan soal harapan besar masyarakat. Bagi kami, siapapun ditanya pasti mau, tapi itu tidak cukup,” ujar Ardianto yang ingin mendengar jawaban kesiapan
sekda terkait pilkada. Menurut Ardianto, untuk menjadi pemimpin KLU ke depan figur tersebut harus mampu, baik secara intelektualitas dan finansial. Kedua, pemimpin harus memahami kondisi daerah. Yang lebih penting, bupati ke depan harus paham dengan ucapan dan janjinya kepada masyarakat lewat visi misi. “Kami ingin dapat jawaban, ancar-ancar Mamiq seperti apa,” tanyanya. Menanggapi pertanyaan Ardianto dan rombongan, sekda mengakui tidak sekali ini saja ia diberondong pertanyaan serupa. Namun sampai saat ini, Suardi, masih menjawab belum berpikir ke arah politik. Pertama, ia masih menghormati statusnya sebagai ASN yang akan pensiun akhir 2020 mendatang. Kedua, ia merasa perlu untuk urun rembug dengan keluarga besar. “Dan kita belum mempersiapkan diri. Dalam perjalanan, seperti epe pada (Anda semua). Keluarga juga belum ditanya, akhirnya saya bilang, kalau epe pada harap saya, ya (tidak melanjutkan tapi seolah memberi sinyal, red),” ujar Sekda. Suardi menerangkan, figur bakal calon ibarat barang jualan. Maka dalam menjualnya pun harus diikuti oleh komitmen dan tanggung jawab. “Saya ini kan ibarat barang, silaq (silakan) jual tapi harus bertanggung jawab. Ya, kita sambil lihat perkembangan, karena politik ini pekerjaan berat. Memutuskannya tidak bisa menggunakan nafsu sehingga perlu dipikir secara matang,” Sambungnya. Ia menyambung, menjadi bakal calon bupati atau wakil bupati tidak cukup dengan kemauan, melainkan harus dengan niat lurus. Memohon
petunjuk kepada Allah SWT, bagi dia, merupakan langkah mutlak sebelum mengambil kesimpulan. Mendapat penjelasan itu, Ardianto berasumsi bahwa Sekda sudah memiliki pemikiran dan niat ke arah Pilkada. “Bagi saya, persentase Mamiq untuk maju sudah 60 persen. Lalu siapa bayangan yang akan menjadi pasangan, karena dengar-dengar Mamiq mulai mencuat dengan Tuan Guru (H. Abdul) Karim,” tanya Ardianto lagi. Ditanya demikian, Sekda yang dikenal ramah hanya melempar tawa. “Nanti kita mohon petunjuk. Apalagi saya ‘kan pensiun 2020. Itu (masa bakti) kita pikirkan juga, jelas kita ingin baik semua.” “Prinsip saya kerja. Tidak ada niat mencelakakan orang dan mencari kejelekan orang. Menjadi Sekda pun tidak pernah (meminta), bahkan sempat menolak,” sambungnya. Dalam diskusi yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan itu, Suardi sempat menyinggung hajat awal di mana dirinya ingin mengabdi sebagai Widya Iswara. Namun jalan ke arah itu terganjal lantaran sudah terisi. “Awalnya memang Widia Iswara, tetapi kawan-kawan dari provinsi masuk sana, akhirnya sudah penuh. Kedua, ya kita ingin pensiun, dan kita sudah siap-siap. (Tetapi) Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang sulit.” “Dengan Tuan Guru Karim, itu kerjaan Bimbo (tokoh masyarakat Pemenang yang dikenal dekat dengan Sekda, red). Saya memang sering ke sana (Ponpes Nurul Bayan asuhan TGH. Abdul Karim), tapi alasan anak sekolah di sana. Jadi kalau soal beliau, tanya beliau dulu,” pungkasnya mengarahkan jawaban pasti. (ari)
(Suara NTB/ari)
TERIMA - Sekda KLU H. Suardi menerima masyarakat KLU yang mendukungnya untuk maju pada pilkada 2020 mendatang.
(Suara NTB/ari)
BERSIHKAN SAMPAH - Wisatawan mancanegara ikut terlibat bersih sampah bersama media dan Humas dan Protokol KLU di Senaru.
Humas dan Media KLU Bersihkan Sampah di Kawasan Wisata Tanjung (Suara NTB) Jajaran Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Utara (KLU), memperkuat sinergitas dirangkai dengan aksi bersih sampah di kawasan wisata Senaru, Jumat-Sabtu (6-7/9). Kegiatan tersebut untuk kedua kalinya dilakukan setelah sebelumnya digelar agenda setiap di Gili Trawangan. Dalam kegiatan tersebut, belasan orang awak media cetak, elektronik dan media online dilibatkan. Kegiatan itu juga dihadiri perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, H. Rudi Hidayat, dan Kabag Humas, Mujaddid Muhas, MA, dan jajaran. Humas dan awak media, berkesempatan untuk saling mengisi dalam diskusi terbuka, Jumat malam. Sementara pda Sabtu pagi, bersih-bersih sampah dilakukan di seputaran kawasan wisata Senaru. “Jadi kegiatan ini kita selenggarakan bertujuan untuk tetap menjaga hubungan baik antara teman-teman wartawan dengan kehumasan. Kami bersama Forum Wartawan KLU secara rutin mengadakan pertemuan yang dirangkaikan dengan bakti sosial,” ujar Mujaddid. Pertemuan dan bersih sampah di destinasi wisata itu dihajatkan, agar para wartawan, khususnya dari luar KLU bisa meliput langsung kondisi destinasi wisata pascagempa. Melalui pemberitaan, kondisi wisata terkini dapat dipromosikan sehingga mendorong pulihnya tingkat kunjungan wisatawan ke daerah. Pada kesempatan yang sama, perwakilan PWI NTB, Rudi Hidayat, menilai pentingnya tetap berdiskusi dengan awak media. Sebagaimana media dan Humas memiliki satu visi yang sama, yakni memberikan informasi pembangunan kepada masyarakat. “Media dengan kehumasan tidak bisa dipisahkan. Apa yang dicapai Humas Kabupaten Lom-
bok Utara juga tidak lepas dari peran para wartawan,” tegas Rudi. Selain wadah diskusi dengan media, ia juga memberi masukan agar Humas ke depan bisa membuka ruang diskusi dengan stakeholder untuk mencari solusi atas masalah daerah. Sementara peran Media dan Humas dalam konteks edukasi, ia mendorong agar sinergi dituangkan dalam konsep berupa lomba penulisan, foto atau video pendek tentang potensi daerah. “Karya yang dihasilkan melalui lomba itu akan dinikmati oleh masyarakat luar. Pewarta juga akan dikenang, termasuk, termasuk Humas. Tapi tentu, anggaran untuk lembaga media di KLU dari APBD harus ada,” dorongnya. Sementara itu, Sekertaris FWLU, Taufikurrahman, mewakili awak media KLU sekilas mengulas perkembangan media selama 10 tahun terakhir. Di awal berdirinya KLU, banyak lika liku yang dialami pewarta. Jumlah pewarta yang sedikit saat itu, menuntut kerja keras pewarta untuk membangun daerah di masa-masa transisi pemerintahan. “Jadi dulu, ketika wartawan masuk ke instansi itu sangat sulit, karena penjabat dulu menganggap kalau kita masuk, pasti ada masalah,” sebutnya. Diakuinya, kerjasama antara Humas dan Media sudah cukup baik. Hanya saja, ia menyarankan porsi anggaran dari pemerintah agar ditambah. Sebab semakin dinamis daerah ini, maka isu-isu positif yang bisa disuguhkan ke masyarakat akan semakin beragam. “Mewakili kawan-kawan, saya ucapakan terimakasih, memang tidak mulus-mulus amat perjalanannya. Sangat banyak persoalan yang sudah terpecahkan dan tidak terpecahkan. Dan ini sesuatu hal yang wajar, karena dimana pun pola kemitraan yang dibangun itu pasti ada cengkoknya,” tandasnya. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Senin, 9 September 2019
Halaman 5
Fiskal Daerah Terbatas
Bupati Lobar Cari Terobosan Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengatakan, pihaknya tidak mungkin bisa melaksanakan pembangunan sekaligus. Hal ini dikarenakan keterbatasan fiskal daerah untuk membiayai. Ia pun meminta semua pihak termasuk desa bersabar, karena tidak semua pembangunan di Lobar bisa dilakukan sekaligus. “Masalah pembangunan kita tidak mungkin bisa melaksanakan semuanya sekaligus, karena keterbatasan fiskal
daerah. Karena itu sabar, bukan persoalan pemda menganak tirikan, tapi kemampuan fiskal daerah kita. Makanya
sekarang kita terus mencari terobosan, “ jelasnya akhir pekan kemarin. Berbagai terobosan di-
tuh biaya sangat besar. Karena itulah pihaknya merancang pola KPBU. Melakui KPBU ini, ia memastikan masalah lampu Penerang Jalan Umum (PJU) di wilayah Lobar bisa dituntas tahun depan, sebab akan dipasang 15 ribu titik lampu sehingga semua sudut di daerah Lobar akan terang benderang. (her)
Penyelidikan Kasus Porprov
(Suara NTB/her)
Polisi Rencanakan Panggil Wabup dan Ketua KONI
TERIMA - Politisi Partai Golkar Lobar Imam Kafali menerima SK DPP tentang penetapan dirinya sebagai unsur pimpinan DPRD Lobar dari Ketua DPD Partai Golkar Lobar Hj. Sumiatun, Minggu (8/9).
Golkar Resmi Tunjuk Imam Kafali Jadi Wakil Ketua DPRD Lobar Giri Menang (Suara NTB) DPP Partai Golkar secara resmi menunjuk Imam Kafali Azmi sebagai Wakil Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar), menyusul SK dari DPP telah diterima oleh DPD Partai Golkar Lobar dan diserahkan kepada Imam Kafali. Setelah keluarnya SK pimpinan tersebut, pimpinan sementara pun segera mengagendakan paripurna pengusulan penetapan pimpinan dan pelantikan kepada Gubernur NTB melalui Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Penyerahan SK dari DPP dilakukan oleh Ketua DPD II Partai Golkar Lobar Hj. Sumiatun ke Imam Kafali di kediamannya di Sekotong, Minggu (8/9) pagi. Penyerahan dilakukan secara sederhana di kediaman Wabup Lobar tersebut. SK ini keluar dari DPP tanggal 5 September lalu, kemudian diserahkan ke Ketua DPD untuk selanjutnya diberikan kepada Imam Kafali. Ketua DPD Partai Golkar Lobar, Hj. Sumiatun, mengatakan penunjukan kader terbaik partai ini merupakan keputusan penuh DPP Golkar. Di mana sebelumnya telah melihat track record kader yang bersangkutan selama ini dalam memperjuangkan kepentingan partai. “Intinya mereka yang ditunjuk menjadi perwakilan partai, sebagai unsur pimpinan DPRD karena selama ini dianggap loyal terhadap partai,” ungkapnya. Dikatakan, dengan telah diserahkannya SK DPP Golkar ini, Imam Kafali sebagai kader partai agar dapat menjalankan kepercayaan, dan menjaga amanah yang diberikan sesuai instruksi partai. “Partai tidak ujuk-ujuk langsung menetapkan kadernya, tapi semuanya melalui proses mekanisme partai. Karena selama ini dari DPP memantau kader-kadernya di Daerah. ” terang Sumiatun. Dikonfirmasi terkait kebenaran SK DPP yang diterima nya, Imam Kafali membenarkan dirinya telah menerima rekomendasi dan SK penetapan dirinya sebagai pimpinan DPRD Lobar. “Ya sudah saya terima dari DPP melalui DPD Partai Golkar Lobar” aku dia. Ketua DPRD Lobar Sementara, Hj Nurhidayah mengatakan bahwa langkah selanjutnya pimpinan akan menggelar rapat paripurna pengusulan pimpinan defintif ke Gubernur NTB melalui bupati. “Kita jadwalkan paripurna pengusulan pelantikan pimpinan defintif,, mungkin hari Selasa kita paripurna, “ jelas Politisi Gerindra ini. (her)
lakukan dalam rangka meminalisir beban anggaran daerah. Salah satunya penanganan masalah lampu jalan. Dijelaskan, saat ini lampu jalan yang ada 7.500 titik, namun sebagian besar mati. Kalau sekitar 50 persen aktif, artinya hanya 3500 titik lampu yang menyala. Sementara untuk perbaikan dan pemasangan titik lampu ini bu-
(Suara NTB/her)
RANDIS - Randis yang sudah dikembalikan oleh para mantan anggota DPRD Lobar. Dari jumlah ini, terdapat 5 randis yang belum dikembalikan dan diduga hilang.
Sejumlah Randis DPRD Diduga Hilang Giri Menang (Suara NTB) Banyak kendaraan dinas (randis) belum dikembalikan oleh mantan anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) periode 2014-2019. Sebelumnya ada 21 unit randis belum dikembalikan anggota dewan, namun jumlah ini berubah setelah beberapa anggota sudah mengembalikan. Dari 21 unit tersebut terdapat 5 unit diduga hilang, sehingga mantan anggota DPRD harus mengganti. Kepada wartawan akhir pekan kemarin, Plt Sekretaris DPRD Lobar, Aisyah Desilina D mengakui masih banyak randis yang belum dikembalikan termasuk randis mantan pimpinan yang berakhir tanggal 14
Agustus lalu. Begitu berakhir masa jabatan mereka, pihaknya langsung bersurat kepada semua mantan pimpinan. Tidak saja mantan pimpinan periode 2014-2019, namun juga mantan pimpinan periode sebelumnya untuk meminta agar segera mengembalikan randis tersebut. “Ada beberapa mantan pimpinan segera mengembalikan,” jelas dia. Selain mantan pimpinan ada juga sejumlah anggota yang belum mengembalikan. Terkait jumlah nya pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan BPKAD. Awalnya jumlahnya mencapai belasan unit belum dikembalikan. Pihaknya pun sudah bersurat kepada
para mantan anggota agar segera mengembalikan randis kepada. Pihaknya memberi deadline bagi mantan anggota dewan untuk mengembalikan. “Kita beri Batas waktu agar randis ini segera dikembalikan,” tegas dia. Sebelumnya berdasarkan data BPKAD dari 21 unit randis ada dua - tiga unit randis hilang. Karena itulah dewan periode 2014-2019 sudah diminta membuat surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat kesanggupan mengganti randis tersebut. Bahkan Untuk menagih anggota dewan ini, Pemda saat itu berencana melibatkan Majelis TPTGR. (her)
Praya (Suara NTB) Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan sarana olahraga bagi atlet Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Tengah (Loteng) masih terus dilakukan jajaran Polres Loteng. Hingga saat ini total sudah ada sekitar 30 saksi yang dipanggil dan dimintai keterangannya. Selain dari pejabat Dispora Loteng juga dari para ketua cabang olahraga (cabor) yang ada di daerah ini. Termasuk Wakil Bupati Loteng serta Ketua KONI Loteng direncanakan juga akan dipanggil dan dimintai keterangannya jika diperlukan. Tetapi kapasitasnya bukan sebagai Wabup Loteng, melainkan sebagai Ketua Askab PSSI Loteng. “Prinsipnya semua pihak yang terkait akan kita panggil. Tentunya dalam kapasitasnya terkait olahraga,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada wartawan, Sabtu (7/9). Hanya saja, saat ditemui di sela-sela pisah sambut pejabat Polres Loteng di D’Praya Hotel, Rafles mengaku belum bisa memastikan kapan pemanggilan terhadap Wabup Loteng serta Ketua KONI Loteng, akan dilakukan. Semuanya, tergantung kebutuhan dalam penanganan perkara itu nantinya. Tapi yang jelas pemanggilan para ketua cabor ini penting untuk memperkuat laporan yang ada. Di mana diduga ada mark up dalam pengadaan sarana
bagi atlet Loteng yang berlaga di Poprov NTB tahun 2018 lalu. Apakah sudah ada indikasi pelanggaran yang ditemukan? Rafles menegaskan belum bisa disimpulkan, karena proses penyelidikan, pengumpulan data dan keterangan masih berlangsung. Nanti kalau semua pihak terkait sudah selesai dimintai keterangan, barulah bisa disimpulkan apakah ada penyimpangan atau tidak. Namun sebelum itu, pihaknya bisa saja meminta bantuan BPKP ataupun Inspektorat Loteng untuk melakukan audit investigasi terkait kasus tersebut, sehingga apa yang disangkanya nantinya benarbenar kuat. “Karena kasus ini melibatkan banyak saksi, maka kemungkinan butuh waktu cukup lama untuk bisa menuntaskannya,” tandasnya. Belum lagi soal anggaran penanganan perkara korupsi, saat ini sudah habis. Karena per tahun pihaknya hanya diberikan alokasi anggaran untuk dua kasus korupsi. Sementara tahun ini, pihaknya sudah menuntaskan dua kasus dugaan korupsi, masing-masing perkara Desa Langko serta marbot Praya Barat Daya. “Tapi bukan berarti proses penanganan perkara kita berhenti atau dilanjutkan tahun depan. Tetap berjalan tahun ini. Soal anggaran bisa diupayakan anggaran tahun depan kita alokasikan dulu tahun ini. Terpenting setiap perkara yang dilaporkan, khususnya kasus dugaan korupsi harus tuntas,” ujarnya. (kir)
Lima Pejabat Polres Loteng Dimutasi
(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat menerima penghargaan dari Mendikbud Muhadjir Effendy.
Bupati Lobar bersama Kabid PAUD pada Dinas Dikbud Lobar Hj. Rosdiana dan Nuribek penerima penghargaan Aksara Nasional.
Diserahkan Langsung Mendikbud
Bupati Lobar Diganjar Penghargaan di Hari Aksara Tingkat Nasional Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid dianugerahi penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada puncak peringatan Hari Aksara Internasional ke-54 Tingkat Nasional Tahun 2019 di Lapangan Karebosi Makassar Sulawesi Selatan, Sabtu (7/9). Selain bupati, penghargaan juga diberikan pada Ketua Penyelenggara PKBM Tunas Aksara Kuripan Timur Nasrullah Wijaya Kusuma dan salah seorang peserta didiknya, Nuribek. Anugerah langsung diberikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy dengan disaksikan oleh Direktur Jenderal PAUD Dikmas, Gubernur Sulawesi Selatan, dan ratusan undangan dari berbagai daerah se-Indonesia.”Ini prestasi penggiat literasi di Lombok Barat. Terutama menjadi prestasi luar biasa dari jajaran PKBM di Lombok Barat yang berkiprah lama dalam pemberantasan buta huruf di tengah masyarakat,” ujar Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Di Lombok Barat, tambah Fauzan, upaya pemberantasan buta huruf masih menjadi prioritas, karena sangat terkait dengan aspek pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. “Tahun ini kita telah berhasil mengajak 5.800-an peserta belajar untuk mau mengikuti keaksaraan dasar,” imbuh Fauzan yang memastikan bahwa program tersebut memiliki tindak lanjut ke keaksaraan fungsional. “Dengan keaksaraan fungsional, peserta belajar bisa memanfaatkan pengetahuannya untuk pen-
didikan penyetaraan (Kejar Paket, red) dan untuk peningkatan kemampuan usaha ekonomi. Saya yakin pasti berimbas pada kesejahteraan mereka,” papar Fauzan. Kondisi di Lobar untuk kasus buta huruf berada pada posisi kedua di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan posisi 15 persen warga yang masih buta aksara. Kurang separuh dari kondisi di Kabupaten Lombok Utara yang mencapai 33 persen.”Tapi saya sendiri kurang yakin dengan data itu. Mungkin belum diverifikasi,” ujarnya, seraya menambahkan, sepulangnya dari Makassar akan memanggil Bappeda, BPS, dan Dinas Dikbud untuk koordinasi. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid tidak sendiri menerima penghargaan tersebut. Ada enam Kepala Daerah lain yang mendapat anugerah serupa dari seluruh Indonesia, yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kota Balikpapan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bone, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bersama belasan orang tokoh adat, tokoh dari dunia usaha dan industri, dan perorangan penggiat literasi lainnya, Fauzan diapresiasi telah mampu membawa Lombok Barat berkontribusi menurunkan angka buta huruf secara nasional, sehingga bersisa hanya 1,93 persen saja. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Harapan Desa Lobar ikut meramaikan perayaan Hari Aksara Internasional 2019, Jumat (6/9). PKBM yang beralamat di Dusun Berambang Desa Kuripan Timur Kecamatan Kuripan hadir menampilkan produk
lokal yang dibina dan dikembangkannya. Selain itu, PKBM ini mempresentasikan aktivitas layanan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Ketua PKBM Tunas Aksara, Nasrullah Wijaya Kusuma yang dihubungi di tempat terpisah memastikan, kehadiran mereka di Makassar juga karena dinilai berprestasi oleh kementerian. “Selain penghargaan kepada Bupati, apresiasi diberikan kepada PKBM Tunas Aksara karena mendapatkan 2 penghargaan nasional, yaitu Juara 2 Peserta didik Keaksaraan Dasar (KD) atas nama Nuribek dan Juara 3 Nasional di bidang Kelembagaan PKBM (Satuan Pendidikan Non Formal),” papar Nasrullah. Sementara Kepala Bidang PAUD PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar, Hj. Rosdiana, menegaskan, Lobar diapresiasi kementerian karena mampu mengurangi angka buta huruf tersebut secara signifikan.”Tahun ini saja kita mampu mengentaskan 5.800 orang untuk Keaksaraan Dasar dan lebih dari 4000 orang untuk keaksaraan fungsional,” aku Rosdiana. Pihaknya, tambah Rosdiana menindaklanjuti lagi dengan menerbitkan Sertifikat Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) yang membuktikan bahwa mereka telah melek aksara. “Kita sinergikan antara kebijakan nasional dengan kebijakan daerah. Kita pun tetap melestarikan melek aksara itu dengan multikeaksaraan dengan memfungsikan pengetahuannya melalui kewirausaahaan mandiri,” terang Rosdiana. (her/*)
Praya (Suara NTB) Sebanyak lima pejabat utama di lingkup Polres Lombok Tengah (Loteng), menjalani mutasi jabatan. Di antaranya, Wakapolres Loteng, Kompol Haris Dinzah, Kasat Lantas, AKP Suherdi dan Kasat Intel AKP Refindo Pradikta Rulando, SIK. Ditambah Kapolsek Praya Barat, Kompol I Kadek Suparta dan Kapolsek Praya Tengah Ipda Bayu Cesaria Tri Hardiyanto, S.IK. Serahterima jabatan digelar pada apel pagi di halaman Mapolres Loteng, Sabtu (7/9). Dari pejabat baru yang masuk, hampir sebagian merupakan muka lama di Mapolres Loteng. Seperti pejabat Wakapolres Loteng yang baru, diisi Kompol Ketut Tamiana yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kabag Ops. Polres Loteng. Kemudian ada nama AKP Supyan Hadi yang dipercaya menjabat Kapolsek Praya Barat, sebelumnya pernah menjabat sebagai Kasat Lantas serta Kapolsek Pringgarata. Ada juga Iptu I Made Ngurah Wirawan, sebelumnya Pama Polres Loteng kini ditunjuk sebagai Kapolsek Praya Tengah. Sedangkan pejabat baru yang masuk yakni AKP Yunus
(Suara NTB/kir)
LANTIK - Sejumlah pejabat lingkup Polres Loteng dilantik, Sabtu (7/9). Sukawati Miharja sebagai Kasat Intelkam, AKP Marully Rachmat Azhar, S.H, S.IK diangkat menjadi Kasat Lantas Polres Loteng yang baru. “Beberapa pejabat baru yang masuk kali ini sebelumnya pernah menduduki jabatan di Polres Loteng,” aku Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., saat pisah sambut pejabat baru di lingkup Polres Loteng. Artinya, sebagian besar pejabat baru tersebut sudah tahu kondisi dan situasi Loteng. Dengan begitu diharapkan, kiner-
ja para pejabat baru tersebut bisa lebih baik lagi, karena sudah sangat memahami kebutuhan di wilayah Loteng. “Dengan pengalaman menjabat di wilayah Polres Loteng, diharapkan bisa mendukung kinerja para pejabat baru ini,” imbuhnya. Meski demikian, para pejaba baru tetap diharapkan bisa segera menyesuaikan diri dengan tempat tugas yang baru. Mengingat, beban dan tanggung jawab jelas tidak akan ringan, karena banyak tugas yang harus diselesaikan dan dituntaskan. (kir)
Jadi Penyangga KEK Mandalika
Puluhan Investor Bangun Hotel di Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Posisi strategis yang dimiliki kawasan Sekotong sebagai penyangga kawasan Ekonomi khusus (KEK) Mandalika Lombok Tengah, ditambah dengan keindahan alam yang dimilikinya membuat banyak investor berlomba - lomba menanamkan investasinya di kawasan wisata paling Selatan Lobar tersebut. Dinas Parwisata mencatat dari tahun 2018-2019 ini ada sekitar 30 hotel yang akan dibangun. “Di Sekotong sudah 30 aplikasi hotel baru yang akan dibangun dari tahun 2018-2019. Artinya promosi kita lewat Mekaki dan even lainnya ada dampaknya, “ klaim Kepala Dispar Lobar Ispan Junaidi akhir pekan kemarin. Dijelaskan dari puluhan Investor ini ada yang sudah melakukan pembangunan dan ada juga yang tengah proses perizinan. Para investor ini berasal dari luar daerah. Menurutnya, ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata ke depan, yakni 3A (aksesibilitas, Amenitas, Atraksi). Aksesibilitas, tambahnya, menjadi aspek utama yang harus disiapkan. Akses ini kata harus terbangun mulus dan mantap menuju kawasan destinasi. ‘’Jangan coba - coba, desa membuka kawasan wisata tanpa menyiapkan dulu akses. Sebab wistawan yang datang kesana harus menikmati dengan akses jalan yang bagus,’’ ujarnya. Sementara Amenitas kata dia berkaitan dengan fasilitas pendukung. Seperti tempat parkir, WC, kuliner dan lain-lain. Terkait WC atau toilet kata dia, di Lobar masih gagal mengelola toilet. Bahkan toilet di masjid pun masih belum bersih. Menurut dia sederhana menilai destinasi, cukup melihat kondisi toilet. Kalau kondisi toilet nya tidak bersih, maka destinasi nya pasti jorok. Aspek terakhir yang perlu diperhatikan kata dia, atrak-
si. Dari 50 desa wisata yang tengah dikembangkan oleh pemda, memiliki atraksi yang berbeda- beda. Misaln-
ya, Desa Banyumulek dengan gerabahnya, Desa Giri Sasak dengan pemandangan alam pegunungan. (her)
SUARA NTB Senin, 9 September 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Sejumlah Kecamatan di KSB Terancam Kekeringan Parah (Suara NTB/ist)
INVESTOR LOKAL - Suasana pertemuan investor lokal yang tergabung dalam Forum Investor Lokal (FILO), di Bale Prajak Dusun Prajak, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, Sabtu (7/9).
Bupati Berharap Sumber Daya Lokal Kelola Samota Sumbawa Besar (Suara NTB) Pulau Sumbawa memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Salah satunya kawasan Samota (Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora), yang mempunyai karakteristik dan potensi yang tinggi, melalui kegiatan wisata darat dan laut. Sehingga mestinya dapat dimaksimalkan pengelolaannya oleh sumber daya lokal. Sebagaimana disampaikan Bupati Sumbawa, melalui Sekda, Drs. H. Hasan Basri, M.M, saat membuka pertemuan investor lokal yang tergabung dalam Forum Investor Lokal (FILO), di Bale Prajak Dusun Prajak, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, Sabtu (7/9). Potensi laut Sumbawa sangat besar, namun hanya masih sebatas potensi yang belum mampu meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir atau pinggir laut. Bupati membandingkan, Raja Ampat yang hanya memiliki 4 ikan Hius Paus, mampu menarik perhatian ribuan wisatawan untuk datang. Sementara Teluk Saleh jelasnya, memiliki ratusan Hiu Paus, namun justru jumlah wisatawan yang datang jauh di bawah Raja Ampat. Menurutnya, hal ini perlu ditangani bersama dengan mengembangkan potensi yang ada secara maksimal, yang sasaran akhirnya tentu mewujudkan masyarakat Sumbawa yang hebat dan bermartabat. Berdasarkan kajian Tim Percepatan Pengembangan Investasi Kawasan Strategis Samota Provinsi NTB, ungkap Bupati, nilai produksi kawasan Samota di tahun 2015 mencapai Rp 4,55 trilyun. Sehingga dalam rangka terus mengembangkan nilai ekonomis kawasan tersebut, paparnya, diperlukan iklim investasi dari sumber daya lokal, yang memiliki nilai strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah di sektor pariwisata. “Pengembangan model bisnis yang bertumpu pada ekonomi lokal dan pariwisata berbasis masyarakat (Community Base Tourism), menjadi kunci agar kawasan ini benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya. Bupati berharap forum tersebut dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran konstruktif, dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun Road Map, terkait pengelolaan potensi investasi yang ramah dan bersahabat. Selain itu, diharapkan akan terbangun suatu model investasi berbasis investor lokal dalam pengembangan ekonomi di kawasan Samota. Sebelumnya Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi M.Si., melaporkan bahwa pihaknya bersama Dinas PMPTSP, mencoba melakukan terobosan baru dengan menjalin koordinasi ke pemerintah pusat, agar kawasan Samota cepat berkembang. “Untuk mengembangkan Samota, kita memberikan peluang atau kesempatan kepada investor muda dan lokal, untuk dapat berperan besar dalam mengembangkan kawasan Samota, yang telah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer Dunia di forum internasional, The 31st Session of the Man and the Biosphere (MAB) Programme International Coordinating Council di Perancis, 19 Juni 2019 lalu,” jelasnya. (arn)
Indahnya Keberagaman di Sumbawa Melalui Kompetisi Mural Sumbawa Besar (Suara NTB) Kompetisi mural resmi ditutup Sabtu (7/9) malam, di sekitar areal persawahan Kampung Bugis. Warna warni Kota Kita, indah dalam keberagaman yang disalurkan melalui kanvas para seniman mural. Sesuai tema tersebut, diharapkan tak ada lagi perpecahan dalam perbedaan. Tetapi bagaimana indahnya sebuah keberagaman. Itulah pesan sesungguhnya yang diharapkan dari kompetisi mural yang berlangsung sejak 17 Agustus hingga 5 September, yang digelar Sumbawa Visual Art kerjasama dengan Dewan Kesenian Daerah (DKD) Sumbawa. Ketua DKD Sumbawa, Ir. H. Iskandar, berharap banyak mendapat inspirasi dari kegiatan mural tahun ini. Lagipula masih banyak ruang yang layak dimuralkan di Sumbawa. Selain stadion pragas, lokasi kompetisi mural tahun ini. “Tema warna warni kita kita, indah dalam keberagaman, sesungguhnya sesuai dengan kondisi masyarakat Sumbawa saat ini. Banyak perpecahan akibat perbedaan, yang mestinya tidak terjadi kalau menghargai keberagaman. Sebab keberagaman itu indah. Seperti hasil seniman melalui kanvas mural. Hasilnya indah sekali,” terang Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa ini. Bupati Sumbawa, melalui Asisten III, Lalu Suharmaji K, S.T, saat menutup kompetisi dimaksud, berharap kegiatan ini dapat dimasukkan dalam kalender pariwisata Sumbawa. Agar rutin digelar setiap tahunnya. Dalam mengakomodir kreativitas generasi muda. Juga agar setaip sudut kota ini, menampilkan estitikanya. Sehingga seniman memiliki banyak ruang untuk menuangkan kerativitasnya. Berbagai keunikan dan keindahan hasil mural yang ditampilkan di sekeliling dinding stadion Pragas. “Saya berharap kedepan, kegiatan serupa kedepan lebih menonjolkan “sense” atau rasa dan nuansa Ke Samawaan sekaligus melestarikan budaya dan tradisi daerah,” terangnya. (arn)
Taliwang (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat, H. Abdul Azis SH., MH mengungkapkan, ada sejumlah kecamatan yang akan mengalami bencana kekeringan terparah. Ribuan jiwa di tiga kecamatan tersebut juga terancam akan menghadapi krisis air bersih yang mengkhawatirkan. Salah satu Kecamatan tersebut adalah Poto Tano dengan total ada enam desa yakni Tambak Sari dengan jumlah jiwa sekitar 1.084 jiwa, Desa Kiantar 1.100 jiwa, Desa Senayan 315 jiwa, Tua Nanga 980 jiwa, Desa Poto Tano 1.425 dan desa Mantar 1.080 jiwa. Di Kecamatan Seteluk ada sekitar empat desa yakni desa Air Suning 980 jiwa, Desa Lamusung 972 jiwa, Desa Kelanir 780 jiwa, dan Desa Meraran 650 jiwa. Sedangkan untuk kondisi kekeringan di Kecamatan Taliwang, ada tiga lokasi yang rawan yakni, desa Kertasari 627 jiwa, Desa Batu Putih 445 jiwa dan Desa Persiapan Lamunga dengan jumlah jiwa 725 jiwa. Sementara di kecamatan Jereweh ada satu dua desa yakni Dasan Anyar dan Dusun Jelenga di Desa Goa dengan esti-
(Suara NTB/ils)
H. Abdul Azis kerugian akibat bencana tersebut bisa diminimalisir. “Pada prinsipnya kita siap untuk memberikan anggaran dari Biaya Tidak Terduga (BTT) karena yang stand by saat ini sekitar Rp1 miliar. Makanya dalam waktu proses inventalisir itu bisa rampung sehingga langsung bisa kita intervensi,” pungkasnya. (ils)
(Suara NTB/ist/Ketua MPC)
Ketua MPC dan Warganet Protes Renovasi di Mantar Taliwang (Suara NTB) Ketua Mantar Paralayang Club (MPC), H. Zaedul Bahri, melayangkan protes kerasnya terhadap proyek renovasi hall site paralayang di desa Mantar. Protes yang disampaikan melalui akun medsos facebooknya pada tanggal 6 September lalu itu, ditujukan ke Dinas Budaya Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Menurutnya, renovasi dengan mengubah bangunan sebelumnya bermaterial kayu yang mengusung nuansa alami menjadi bangunan permanen telah menciderai semangat menjaga keberadaan desa Mantar sebagai desa budaya. “Masa bangunan hall utk paralayang yang dulu kita bangun pakai kayu biar alami, tiba-tiba sekarang diganti
pakai batu bata. Bukannya mendukung agar Mantar terjaga keasliannya..tapi malah merusak Mantar,” sesalnya. Sentilan ketua MPC itu spontan dikomentari banyak warganet asal KSB. Mereka rata-raya mendukung protes tersebut. Mereka menganggap Disbudpar KSB telah melanggar status desa Mantar yang sejak awal oleh Pemda KSB sendiri ditetapkan sebagai desa budaya. Tidak cukup menautkan komentar, bahkan beberapa waeganet lain membuat status yang sama, yang intinya menyayangkan langkah Disbudpar KSB itu. Bahkan pantauan Suara NTB di lini massa medsos facebook, Bupati pertama KSB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM tampak membuat status terkait mantar. Lewat akun-
nya terverifikasi atas nama Zulkifli Muhadli, bupati dua periode KSB ini menuliskan status “MANTAR DESA BUDAYA”. Di mana status itu oleh banyak waeganet langsung dihubungkan dengan polemik protes ketua MPC terhadap renovasi bangunan hall site paralayang di Mantar. Kyai Zul sendiri sejak awal menetapkan Mantar sebagai desa budaya dan kala itu selalu menekankan agar pemerintah dan masyarakat selalu menjaga keaslian desa Mantar dengan cara tidak menghadirkan komponen-komponen berteknologi tinggi di tengah-tengah desa berjuluk “negeri di atas awan” itu. Sementara itu, menanggapi protes ketua MPC dan banyak warganet, kepala Disbudpar KSB, Ir. IGB. Sumbawanto, M.Si akhirnya memberikan
Sumbawa Optimis Lampaui Target Produksi Tembakau Sumbawa Besar (Suara NTB) – Target produksi tembakau di Kabupaten Sumbawa tahun 2019 ini sebesar 127 ton. Dari
(Suara NTB/ist)
JUDI - Para terduga pelaku saat diamankan polisi saat menggelar perjudian di arena pasar malam Desa Muer, Kecamatan Plampang, Jumat (6/9) malam. si setempat. Pihaknya langsung bergerak ke TKP dan mengamankan para terduga beserta barang bukti. Akibat perbua-
intah menargetkan dalam minggu kajian tersebut tuntas sehingga bisa langsung di intervensi. “Memang kita masih mengkaji usulan pembiayaan penanganan kekeringan, sehingga kita belum bisa melakukan pendistribusian air bersih. Kajian tersebut sangat perlu dilakukan karena kondisi keuangan daerah yang terbatas sehingga hanya daerah dianggap kritis saja yang akan kita distribusikan air bersih. Karena jujur saja sudah banyak wilayah yang minta air bersih, tetapi kondisinya kita anggap belum kritis sebut saja di Dusun Jelenga dan DesaDasanAnyar,”ungkapnyakepada Suara NTB, kemarin. Dikatakannya, memang Surat Keputusan (SK) tanggap bencana kekeringan sudah diterbitkan sampai dengan bulan Desember mendatang, tetapi hingga saat ini belum ada pendistribusian air
RENOVASI - Penampakan bangunan renovasi hall site Paralayang Mantar yang ramai diprotes warganet di KSB.
Tiga Terduga Bandar Judi Dibekuk Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Tiga terduga bandar judi boladil harus berurusan dengan pihak kepolisian. Terduga berinisial JM (46), AR (27), AH (31) dibekuk saat melakukan perjudian di arena pasar malam Desa Muer, Kecamatan Plampang, Jumat (6/9) malam lalu. Polisi yang melakukan penangkapan, juga mengamankan barang bukti perlengkapan judi boladil beserta uang tunai Rp 742 ribu. Terduga dan barang bukti selanjutnya diamankan ke Sat Resrim Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut. Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, Iptu Faisal Afrihadi, S.H membenarkan adanya penangkapan tersebut. Bermula dari informasi masyarakat bahwa para terduga menggelar permainan tersebut di tempat loka-
masi sekitar 100 jiwa yang terdampak. Untuk itu, distribusi air bersih harus segera dilakukan supaya masyarakat tidak merasa semakin terbebani. “Desa- desa ini selalu menjadi langganan tiap tahunnya karena lokasinya yang berada di ketinggian serta berada di pesisir. Makanya kita akan mencoba untuk mengintervensi dengan program lainnya di desa yang kerap menjadi langganan tersebut,” pungkasnya. Sekda menegaskan, hingga kini pihaknya masih mengkaji besaran usulan anggaran penanganan kekeringan di wilayah setempat. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Pemerintah karena kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas dan tidak semua wilayah yang terdampak hal itu (kekeringan) bisa terakomodir. Kendati demikian, Pemer-
bersih. Hal itu terjadi karena usulan anggarannya masih harus dikaji terlebih dahulu jangan sampai ada yang tidak tepat sasaran nantinya. Karena sebesar apapun anggarannya, jika tidak tepat sasaran akan sangat percuma juga apalagi ada indikasi lainnya sehingga perlu diinventarisir terlebih dahulu lokasi yang dianggap kritis. Apalagi anggaran untuk penanganan kekeringan tidaklah sedikit, karena perhari minimal harus tiga kali mendistribusikan air bersih ke masyarakat. Pada prinsipnya, jika kajian untuk penanganan kekeringan ini rampung anggaran darimanapun bisa diambil. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan fasilitas Pamsimas yang sudah terbangun di masing-masing desa. Sehingga kecenderungan untuk meminta bantuan air bersih ke Pemerintah bisa diminimalisir karena saat ini anggarannya juga terbatas. Sementara untuk lahan kekeringan yang dinyatakan gagal panen (Puso) pihaknya juga mengaku sudah menyiapkan langkah khusus, sehingga
tannya, mereka bakal dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. (ind)
luas areal tanam saat ini, target tersebut diyakini bisa terlampaui. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Sirajuddin kepada wartawan menyampaikan, luas areal tanam tembakau di Sumbawa terus mengalami peningkatan. Tahun 2018 lalu luas areal tanam 122 hektare, sedangkan di tahun 2019 ini yang sudah tertanam 145 hektare. Dengan luas areal tanam tersebut, pihaknya optimis produksi melampai target yakni 127 ton. “Target produksi kita 127 ton. Kalau target itu, akan sangat bisa kita capai bahkan lebih. Karena angka tanam kita sekarang ini sudah 148 hektare. Kalau rata-rata 1,2 sampai 1,3 ton perhektar itu sudah melebihi. Bahkan petani bisa sampai 1,5 ton perhektar,” ujarnya. Dijelaskannya, areal tanam tembakau yang paling besar berada di Kecamatan Buer, kemudian Kecamatan Utan, Alas Barat dan Alas. Selain itu juga terdapat di Kecamatan Moyo Utara, Moyo Hilir dan sejumlah kecamatan lainnya. Kawasan yang menjadi areal tanam ini akan terus dikembangkan dengan harapan produksinya
semakin meningkat. Pihaknya juga berupaya meningkatkan kualitas tembakau sehingga tidak hanya dijual dalam bentuk rajangan, tetapi bentuk setengah jadi. “Kita ingin tingkatkan produksi dan kualitas. Kita memfasilitasi dan memberikan semangat untuk meningkatkan nilai tambah tembakau. Jadi tidak hanya menjual dalam bentuk rajangan saja, tapi kita akan menjadi setengah jadi rokok,” paparnya. Dari pengolahan racikan setengah jadi ini, nantinya pihaknya akan membeli pita cukai. Jika beredar pita cukai di Sumbawa, maka akan ada pendapatan daerah dari dana cukai dan tembakau. Sementara sekarang ini pihaknya baru dari hasil tembakau. “Ini kita usahakan tahun ini. Tahun depan akan kita tingkatkan lagi. Jadi kewajiban kita meningkatkan areal tanam. Areal kita baru 145 hektar sekarang ini. Kita akan coba tingkatkan. Kedua adalah sentuhan teknologi daripada petani tembakau. Maka sarana dan prasarana kaitan dengan itu akan kita backup lewat DBHCHT,” pungkasnya. (ind)
klarifikasi. Kepada wartawan, Sabtu (7/9), lalu, ia menjelaskan bahwa proyek renovasi hall site paralayang Mantar adalah milik Dinas Pariwisata (Dispar) NTB yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). “Pengerjaan oleh provinsi ya,” katanya. Ia menjelaskan, sebelum pembangunan dimulai pihaknya telah bersepakat dengan Dispar NTB jika bangunan yang akan didirikan berbentuk gazebo. Sama seperti bentuk semula yang ada di lokasi tersebut. “Sudah saya bel provinsi soal ini, kita minta diperbaiki, jangan pakai dinding, sebab anginnya tidak los. Kesepakatan kita kan gazebo, sama seperti bangunan semula, saya bilang seperti itu (ke Dispar NTB),” cetus Sumbawanto. Menurutnya, atas protes
banyak pihak itu, Dispar NTB menanggapinya secara baik. Dan berjanji akan memanggil pihak pelaksana proyek untuk dilakukan perubahan. “Jadi provinsi sudah bersedia melakukan perubahan,” ungkapnya. Selanjutnya Sumbawanto menguraikan, terkait proses pembangunan renovasi hall site paralayang Mantar itu sudah sesuai prosedur. Dispar NTB berkoordinasi dengan pihaknya, bahkan pihak pemerintah desa setempat telah memberikan izin. “Sebelumnya kan banyak masuk WA bahwa bangunan itu sudah mau roboh. Sudah dimakan rayap, kaki-kakinya sudah mau roboh. Itulah kita usulkan ke provinsi. Kebetulan provinsi juga prihatin kan, akhirnya dimasukkan ke DAK provinsi,” imbuh mantan kepala dinas pertanian KSB ini. (bug)
Sumbawa akan Produksi Benih Bawang Merah Sumbawa Besar (Suara NTB) Tahun 2019 ini Kabupaten Sumbawa mendapatkan bantuan pengadaan benih bawang merah sebanyak 20 ton. Bantuan benih ini akan dibagikan kepada puluhan kelompok tani. Hasil produksi dari bawang tersebut nantinya akan diupayakan untuk menjadi bibit. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Sirajuddin membenarkan adanya bantuan 20 ton benih bawang merah tersebut. Rencana awal, benih tersebut dibagikan kepada 31 kelompok tani Namun hasil evaluasi, ada yang bermasalah dengan sumber air, sehingga menjadi 24 kelompok. “Dari 31 kelompok, menjadi 24 kelompok untuk 20 ton tersebut,” ujarnya. Dijelaskannya, pengadaan benih bawang merah ini bantuan dari pemerintah pusat. Saat ini sudah ada pemenang tendernya. Rencananya bantuan benih ini akan ditanam pada MK 2 dengan waktu 60 hari. Sehingga ditargetkan panen pada musim hujan atau akhir Oktober. Nantin-
ya hasil produksi dari bawang merah ini bisa menjadi ratusan ton. Hasil produksi inilah yang akan dijadikan benih nantinya. “Harapan saya 20 ton benih yang kita tanam nanti, itu seluruhnya akan saya jadikan untuk benih sertifikasi. Saya sudah bekerjasama dengan balai sertifikat benih. Harapan kita nanti pengadaan bawang merah itu dari kita kedepannya. Tidak lagi ngambil dari luar,” terangnya. Selain bawang merah, lanjutnya, untuk bawang putih rencananya areal tanam 100 hektar tahun 2019. Pengembangannya di wilayah Kecamatan Ropang dan Batu Lanteh. Seluruh hasil produksi bawang putih ini juga nantinya akan disertifikasi menjadi sumber benih. “Jadi kita bantu sekarang dalam pengembangannya. Tapi juga saya berharap sebagai sumber benih. Sehingga ada income yang lebih tinggi daripada jual konsumsi bagi masyarakat kita. Harapan kita tidak saja sembalun sebagai tempat kita minta benih bawang putih, kenapa tidak Sumbawa,” pungkasnya. (ind)
Senin, 9 September 2019
BAB I PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Pemerintah paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut Kepala Daerah mempunyai kewajiban membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat.. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumbawa tahun 2016 adalah seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, diantaranya yaitu sebagai berikut : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah– daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021; B. GAMBARAN UMUM WILAYAH 1. Batas Administratif Daerah Kabupaten Sumbawa terletak pada 116042’–118022’ Bujur Timur, 808’–907’ Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sumbawa adalah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat 2. Posisi Astronomis dan Luas Wilayah. Kabupaten Sumbawa terletak pada posisi geografis 116042’–118022’ Bujur Timur, 0 8 8’–907’ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 11.556,44 Km² (45,52% dari luas Provinsi NTB), yang terdiri dari luas daratan 6.643,98 km², dan lautan 4.912,46 km². 3. Kondisi Geografis Bentuk Topografi Kabupaten Sumbawa yang cenderung berbukit-bukit memiliki kelerengan bervariasi antara 0 – 40 derajat. Kemiringan lahan 0-2% seluas 33,79%; kemiringan 2-15% seluas 27,96%; kemiringan 15-40% seluas 49,49% dan kemiringan >40% seluas 54,03%. Ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar antara 10 hingga 650 mdpal. Ibukota kecamatan Batulanteh (Semongkat) merupakan ibukota kecamatan dengan elevasi tertinggi dari permukaan air laut dan Sumbawa Besar (ibukota kecamatan Sumbawa) merupakan ibukota kecamatan dengan elevasi terendah dari permukaan air laut. Wilayah yang didominasi kemiringan lahan >40% adalah Kecamatan Batulanteh, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lenangguar, dan Kecamatan Orong Telu. Kondisi topografi ini sangat berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik, karena wilayah yang dominasi kemiringan lahannya >40% seperti di Kecamatan Batulanteh, Lantung, Ropang, Lenangguar dan Orong Telu, berdampak terhadap rendahnya aksesibilitas masyarakat di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan karakteristik topografi, daratan Kabupaten Sumbawa cenderung berbukit dengan ketinggian antara 0-1.730 meter diatas permukaan laut (mdpal). Ketinggian 0-100 mdpal mencapai luas 26.51%; 10-500 mdpal seluas 42.31% mdpal seluas 27.69% dan >1.000 mdpal seluas 3.49%. 4. Hidrologi Secara hidrologis Kabupaten Sumbawa berada dalam Wilayah Sungai (WS) Sumbawa yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional. Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di WS Sumbawa adalah 555 DAS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. DAS terbesar di Kabupaten Sumbawa adalah DAS Beh dan DAS Moyo. 5. Klimatologi Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2017 temperatur maksimum mencapai 37,2 oC yang terjadi pada bulan Oktober dan temperatur minimum 19,2 oC yang terjadi pada bulan Juli. Rata-rata kelembaban udara tertinggi selama tahun 2017 mencapai 86 persen pada bulan Januari dan terendah mencapai 68 persen pada bulan September. pada tahun 2017 tercatat jumlah hari hujan sebanyak 109 hari, dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November yaitu selama 18 hari. 6. Penggunaan Lahan a. Kawasn Bududaya Didalam penggunaannya, lahan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 masih didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah dengan proporsi sebesar 75,79%, diikuti oleh lahan bukan pertanian sebesar 14,97% dan lahan sawah dengan proporsi sebesar 9,23%. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumbawa, bahwa rencana pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sumbawa dalam 20 tahun adalah sebesar 435.675,97 hektar. b. Kawasan Lindung a) kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya; meliputi kawasan resapan air yang terletak pada Kecamatan Utan, Kecamatan Rhee, Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Maronge, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Tarano, Kecamatan Empang, Kecamatan Labangka, Kecamatan Plampang, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Buer, Kecamatan Alas dan Kecamatan Alas Barat. b) Kawasan Perlindungan setempat Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Sumbawa adalah seluas 29.398,37 Ha meliputi : ü kawasan sempadan sungai yaitu DAS Rhee, DAS Ampang, DAS Bako, DAS Beh, DAS Moyo Hulu dan DAS Pulau Moyo ü kawasan sekitar danau atau waduk meliputi Bendungan Batu Bulan di Kecamatan Moyo Hulu, Bendungan Mamak di Kecamatan Lopok, Bendungan Tiu Kulit di Kecamatan Plampang, Bendungan Gapit di Kecamatan Empang, dan Bendungan Plara di Kecamatan Lunyuk ü kawasan mata air yang tersebar di seluruh kecamatan ü kawasan sempadan pantai berlokasi di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Unter Iwes, dan Kecamatan Lantung. ü Kawasan ekosistem mangrove ditetapkan di wilayah Pulau Rakit, Pulau Ngali, Pulau Liang, Pulau Medang, pesisir Teluk Saleh, Pulau Panjang, pesisir utara Sumbawa dan pesisir selatan Sumbawa. ü Kawasan Ruang Terbuka Hijau seluas 30 % (tiga puluh per seratus) dari luas perkotaan Kabupaten Sumbawa c. Kawasan cagar budaya seluas 4.874,5 Ha d. kawasan lindung geologi, yaitu : ü Kawasan cagar Alam Geologi, Kawasan PuncakNgengas Selalu Legini ü Kawasan Rawan Bencana Geologi, Yaitu : Ø kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Sumbawa, Moyo Hilir, Moyo Utara, Lunyuk, Rhee, Alas Barat, Buer, Labuhan Badas, Unter Iwes, Plampang, Ropang, Lape, Lopok, Alas dan Empang; Ø kawasan rawan bencana longsor meliputi Kecamatan Batu Lanteh, Orong Telu, Ropang, Lenangguar, Lantung, Alas, Lunyuk, Labangka, dan Empang; Ø kawasan rawan bencana tsunami yang berlokasi di hampir sepanjang pantai selatan Sumbawa dan pantai utara Sumbawa; Ø kawasan rawan bencana gempa bumi yang berlokasi di hampir diseluruh wilayah Kabupaten mengingat lokasi berada pada daerah patahan dan berbatasan dengan Samudra Hindia. 7. Potensi Pengembangan Wilayah Merujuk pada peraturan derah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa 2011-2031, potensi pengembangan wilayah dibagi ke dalam dua kelompok besar pola ruang yaitu kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung diarahkan pada preservasi ruang yang dimanfaatkan dalam rangka mempertahankan ruang wilayah dalam rangka keberlanjutan/kelestarian lingkungan hidup, sementara Kawasan Budidaya diarahkan pada pemanfaatan ruang dalam rangka akselerasi sektor-sektor pembangunan daerah. C. DEMOGRAFI 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa dengan luas daratan 6.643,98 Km² memiliki kepadatan penduduk yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Adapun penduduk Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 sementer ke-II mengalami pertumbuhan sebesar 0,52% sebanyak 514.063 Jiwa 2. Pertumbuhan Penduduk Pada tahun 2017, penduduk Kabupaten Sumbawa didominasi oleh kelompok umur 15-19 tahun, yaitu sebanyak 47.170 jiwa (9,26%). 3. Jumlah Kepala Keluarga Penduduk Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) 143.564 KK, dan yang memiliki Kartu keluarga sebanyak 128.593 KK (89,57%). Pertama, Komposisi Penduduk Kabupaten Sumbawa di bawah 15 tahun masih cukup tinggi, yaitu 21.62% pada tahun 2018. Kedua, proporsi penduduk usia >65 tahun (65 tahun ke atas) menunjukkan 6,95% pada tahun 2018.
SUARA NTB
4. Jumlah Bangunan Rumah Jumlah bangunan rumah se-Kabupaten Sumbawa sebanyak 102.734 unit, jika luas kawasan budidaya 45,62% atau 3.030,98 Km2 maka jumlah bangunan rumah per luas lahan budidaya adalah 27,76 atau rata-rata terdapat 28 unit rumah per 1 Km2. 5. Ketenagakerjaan Pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumbawa sebesar 3,98% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 yakni sebesar 4,20%, dan untuk data Tingkat Penganguran Terbuka pada tahun 2016 pada Kabupaten/Kota tidak dilakukan perhitungan oleh Badan Pusat Statistik, sehingga data yang tersedia sampai tingkat Provinsi. 6. Pendidikan a. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar APM Kabupaten Sumbawa di Tahun 2018 ini dilihat dari Capaian Kinerja Program mencapai 98,92% untuk SD/MI/Paket A dan SMP/MTS/Paket B mencapai 98,77%. Perkembangan APK pada jenjang TK/RA dan jenjang SMP/MTs mengalami kenaikan, sementara pada jenjang SD/MI mengalami penurunan.Demikian pula pada APM pada jenjang SD/MI meningkat, sementara pada jenjang SMP/MTs menurun. b. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa 1. SD / MI Jumlah murid usia 7 – 12 tahun, 2012 berjumlah 49,927, 2013 berjumlah 49,807, 2014 berjumlah 51,684, 2015 berjumlah 50,688, 2016 berjumlah 51,107, 2017 berjumlah 50,332, dan 2018 berjumlah 51,210. Jumlah APS usia 7-12 tahun, 2012 berjumlah 919, 2013 berjumlah 916, 2014 berjumlah 930, 2015 berjumlah 912, 2016 berjumlah 1003, 2017 berjumlah 987, dan 2018 berjumlah 989 2. SMP / MTS Jumlah murid usia 13 - 15 tahun, 2012 berjumlah 20,956, 2013 berjumlah 19,470, 2014 berjumlah 20,062, 2015 berjumlah 23,663, 2014 , 2016 berjumlah 22,900, 2017 berjumlah 22,335, dan 2018 berjumlah 22,998 Jumlah APS usia 13 - 15 tahun, 2012 berjumlah 868, 2013 berjumlah 807, 2014 berjumlah 845, 2015 berjumlah 997, 2016 berjumlah 998, 2017 berjumlah 973, dan 2018 berjumlah 988. c. Kelulusan Kelulusan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Sumbawa
B. KONDISI PEREKONOMIAN Kondisi perekonomian Kabupaten Sumbawa yang salah satunya direfleksikan oleh besaran PDRB, pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku mencapai Rp12,721 Trilyun. . Kabupaten Sumbawa Barat memiliki nilai PDRB tertinggi, yaitu sebesar Rp.24,059 Trilyun, sedangkan PDRB Kabupaten Bima sebesar Rp. 10,091 Trilyun. Perekonomian Kabupaten Sumbawa terus tumbuh dan berkembang, terlihat dari peningkatan PDRB ADH Berlaku dengan ratarata laju pertumbuhan sebesar 12,12% pertahun. Demikian pula dengan PDRB ADH Konstan 2010 dengan peningkatan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6,31% pertahun. Struktur perekonomian Kabupaten Sumbawa selama periode 2013-2017, maka kategori penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sumbawa adalah kategori pertanian dan perdagangan. Kategori pertanian walaupun sebagai penyumbang PDRB terbesar, akan tetapi cenderung mengalami penurunan dan bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun yakni dari 39,09% pada tahun 2012 menjadi 38,79% pada tahun 2016, hal ini sebaliknya terjadi pada kategori perdagangan yang mengalami peningkatan peranan terhadap perekonomian Kabupaten Sumbawa. Laju pertumbuhan ekonomi secara riil digambarkan melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010, hal ini terlihat dalam rentang waktu tahun 2012-2016 rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah pada kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 15,74%. Walaupun memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi setiap tahunnya, justru pada tahun 2015 kategori tersebut mengalami pertumbuhan negatif yaitu-4,63%. Selanjutnya rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua adalah pada kategori jasa keuangan dan asuransi yakni sebesar 10,04%, diikuti oleh kategori informasi dan komunikasi sebesar 8,87% lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 adalah kategori Informasi dan Komunikasi yaitu mencapai 8,75%, akan tetapi hanya berkonstribusi sebesar 1,2% terhadap total PDRB, akan tetapi pertumbuhannya selama lima tahun terakhir selalu tumbuh pada kisaran 8 atau 9 persen. Kondisi ini menandakan bahwa kategori ini mempunyai prospek yang sangat bagus kedepan, karena dengan kegunaan alat komunikasi yang semakin variatif, tidak lagi menjadi keinginan tetapi sudah merupakan kebutuhan sebagian besar penduduk modern, sehingga keinginan yang bergeser ke kebutuhan tentu akan menggerakkan permintaan-penawaran yang akan menciptakan transaksi ekonomi dengan muaranya menumbuhkan perekonomian. Selain kategori informasi dan komunikasi, yang memiliki laju tertinggi adalah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran;reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 8,54% dan merupakan penopang perekonomian terbesar kedua di Kabupaten Sumbawa. PDRB per kapita Kabupaten Sumbawa atas dasar harga berlaku di tahun 2013 sebesar 18,64 juta rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap satu orang penduduk di Kabupaten Sumbawa menerima pendapatan sebesar 18,64 juta rupiah selama tahun 2013. Pada tahun 2017, PDRB per kapita Kabupaten Sumbawa mencapai angka 28,29 juta rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 2,70 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 10,56 %. Jika dilihat berdasarkan harga konstan, maka PDRB per kapita Kabupaten Sumbawa yang terbentuk di tahun 2017 adalah sebesar 21,31 juta rupiah. Laju peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Sumbawa atas dasar harga konstan pada tahun 2017 sebesar 5,80%. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 Kategori sebagai mana berikut : kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, mempunyai peran yang sangat vital karena selain mampu menyerap banyak tenaga kerja juga masih menjadi tumpuan dan harapan bagi perekonomian Kabupaten Sumbawa, karena mampu memberikan konstribusi terhadap PDRB ADH berlaku sebesar 39,28% (4,99 triliun rupiah). Konstribusi terbesar pada kategori ini disumbangkan oleh subkategori usaha pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian dengan nilai tambah mencapai 29,46% dengan laju pertumbuhan sebesar 6,87%, diikuti oleh subkategori Perikanan sebesar 9,71% dan yang paling kecil disumbang melalui subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu sebesar 0,11%. subkategori usaha pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian, yang berkonstribusi besar sebagai pembentukan nilai tambah adalah Tanaman Pangan sebesar 62,13%. Pergerakan pertumbuhan subkategori pertanian seirama dengan pergerakan tanaman pangan, karena ketiga pertumbuhan tanaman pangan relatif cepat maka pertumbuhan pertanianpun akan cepat, begitu pula sebaliknya. Selain tanaman pangan juga diikuti oleh peternakan sebesar 24,17%, Tanaman Hortikultura sebesar 8,74%, Tanaman Perkebunan sebesar 4,07% serta jasa pertanian dan perburuan sebesar 0,89%. kategori pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni dari 3,36% pada tahun 2016 menjadi 6,86% pada tahun 2017. Peningkatan ini antara lain karena meningkatnya subkategori Pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian dari 2,21% menjadi 6,87% pada tahun 2017. Kategori Pertambangan dan Penggalian hanya terdapat subkategori pertambangan biji logam dan subkategori pertambangan dan penggalian lainnya. Secara umum peranan kategori ini tidak terlalu signifikan, hanya menyumbang 2,96% pada tahun 2017, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,15% pada tahun 2017 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan sebesar 7,91%. Kategori industri pengolahan hanya mampu menyumbang sebesar 1,93% terhadap perekonomian Kabupaten Sumbawa pada tahun 2017. Subkategori yang mendominasi kinerja industri pengolahan di Kabupaten Sumbawa adalah industri makanan dan minuman rata-rata mencapai lebih dari 50% dari total produksi pengolahan keseluruhan di Kabupaten Sumbawa dengan nilai sekitar 131,79 muliyar rupiah. Adapun laju pertumbuhan kategori ini mengalami peningkatan yakni dari 4,28% pada tahun 2016 menjadi 6,79% pada tahun 2017. Kategori pengadaan listrik dan gas hanya mampu menyumbang sebesar 0,08% terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Sumbawa pada tahun 2017. Dari kontribusi tersebut, sebanyak 99,81% disumbangkan oleh subkategori ketenagalistrikan dan 0,19% oleh subkategori pegadaan gas dan produksi Es. Kategori ini mengalami pertumbuhan yang melambat yaitu sebesar 3,60% pada tahun 2017. Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dan lain-lain. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Sumbawa cukup kecil, yaitu hanya sebesar 0,05% atau sebesar 6,83 milyar rupiah. Adapun pertumbuhan kategori ini mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya yakni dari 4,78% pada tahun 2016 menjadi 2,01% pada tahun 2017. kategori Konstruksi tahun 2017 menyumbang sebesar 12,77 % atau 1,24 triliun rupiah terhadap total perekonomian Kabupaten Sumbawa dan merupakan kategori yang memberikan andil terbesar ketiga setelah kategori pertanian dan perdagangan. Adapun laju pertumbuhannya mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya, yakni dari 7,04% pada tahun 2016 menjadi 6,54% pada tahun 2017. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 subkategori, yaitu subkategori Angkutan Rel, subkategori Angkutan Darat, subkategori Angkutan Laut, subkategori Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, subkategori Angkutan Udara, serta subkategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan.
Halaman 7
Subkategori Angkutan Darat memberikan kontribusi terbesar, dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sebesar 75,61%, diikuti Angkutan Udara sebesar 9,72% dan Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir sebesar 8,69%, sementara angkutan laut sebesar 5,25% dan angkutan sungai danau dan penyeberangan sebesar 0,74%. Adapun laju pertumbuhannya sebesar 6,32%. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa hanya sebesar 1,50 %, dengan laju pertumbuhannya 7,28%. Kategori ini merupakan usaha penyokong dan memiliki keterkaitan, jika penyediaan akomodasi tumbuh, kecendrungannya akan menumbuhkan juga penyediaan makan minum tetapi tidak berlaku sebaliknya. Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Sumbawa selama tahun 2013-2017 relatif stabil pada kisaran 1%. Kategori Real Estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Sumbawa dengan peranan sebesar 2,16%, dengan sumbangan sebesar 275,36 milyar rupiah. Kategori Jasa Perusahaan, peranannya relatif kecil yaitu kurang dari 1%, dengan laju pertumbuhannya sedikit melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundangundangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Peranannya sebesar 6,78% menurun dibandingkan tahun sebelumnya dengan rata-rata diatas 7%, dengan laju pertumbuhannya sebesar 3,08% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,35%, Kategori Jasa Pendidikan, menyumbang sebesar 4,83% dengan laju pertumbuhan yang meningkat sebesar 6,93% dari 6,59% pada tahun 2016. Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2017, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Sumbawa sebesar 1,19 % dengan laju pertumbuhan sebesar 6,94 %. Kategori Jasa lainnya, Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Sumbawa relatif kecil yaitu sebesar 1,64% atau sebesar 208,66 milyar rupiah, dengan laju pertumbuhannya selalu positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,95% pertahun selama lima tahun terakhir dan mencapai 7,80% pada tahun 2017. C. POTENSI UNGGULAN DAERAH 1. Tanaman Pangan Komoditi padi mengalami penurunan pada luas panen sebesar 292 Ha atau tumbuh negatif 0,32%, sementara produksi padi mengalami peningkatan sebesar 41.736 ton atau tumbuh 9,37%. Demikian pula dengan produktivitasnya yang meningkat sebesar 3,97 kw/ha atau tumbuh 8,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan Komoditi padi dalam rentang 5 tahun terakhir dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan baik luas panen, produksi maupun produktivitasnya yakni rata-rata pertahun masing-masing sebesar 1,20%, 2,34% dan 0,86%, Jagung merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Sumbawa, karena memiliki keunggulan kompetitif yaitu berupa kecerahan biji yang sempurna. Komoditi jagung pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2017, dengan peningkatan luas panen sebesar 17.246 Ha atau tumbuh 17,84% dan peningkatan produksi sebesar 61.936 ton atau tumbuh 9,97%. Sementara produktivitasnya mengalami penurunan sebesar 5,07 kw/ha atau tumbuh negatif 7,89% dibandingkan tahun 2017. Perkembangan komoditi ini dalam rentang 5 tahun terakhir dari tahun 2014-2018 dari sisi luas panen dan produksinya mengalami peningkatan rata-rata pertahun masing-masing sebesar 28,41% dan 24,86%, sementara produktivitasnya mengalami penurunan rata-rata pertahun sebesar 2,79% Komoditi kedelai di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik luas panen, produksi maupun produktivitasnya dibandingkan dengan tahun 2017, dimana luas panen meningkat 13.041 Ha atau tumbuh sebesar 578,06%, produksi meningkat sebesar 17.729 Ton atau tumbuh sebesar 684,78% dan produktivitas meningkat sebesar 1,85 kw/Ha atau tumbuh sebesar 16,13% dibandingkan tahun sebelumnya, Sebagaimana tergambar sebagai berikut. Demikian pula dalam rentang waktu 5 tahun terakhir dari tahun 20142018 terjadi peningkatan rata-rata pertahun luas panen sebesar 119,70%, produksi 142,49%, akan tetapi produktivitasnya menurun rata-rata pertahun sebesar 2,50%. Komoditi Kacang Tanah, pada tahun 2018 mengalami penurunan, baik luas panen maupun produksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk luas panen kacang tanah menurun sebesar 1.024 Ha atau tumbuh negatif 43,78%, produksi menurun sebesar 716 ton atau tumbuh negatif sebesar -26,80%. Akan tetapi produktivitasnya meningkat sebesar 4,47 kw/Ha atau tumbuh sebesar 39,14%. Perkembangan komoditi ini dalam rentang 5 tahun terakhir dari tahun 2014-2018 baik luas panen, produksi dan produktivitasnya mengalami peningkatan rata-rata pertahun masing-masing sebesar 27,37%, 27,36% dan 9,79%. Kacang hijau Pada tahun 2018, terjadi penurunan pada luas panen sebesar 2.473 Ha atau tumbuh negative 29,96% dan produksi yang menurun sebesar 27 Ton atau tumbuh negatif 0,39% dibandingkan tahun 2017. Penurunan ini tidak diikuti oleh produktivitas karena mengalami peningkatan sebesar 2,33 kw/Ha atau tumbuh sebesar 27,51% dari tahun sebelumnya Komoditi pangan ubi kayu mengalami penurunan luas panen pada tahun 2018 sebesar 30 Ha atau tumbuh negative 17,34% dibandingkan tahun 2017, demikian pula dengan produksi mengalami penurunan sebesar 2.465 ton atau tumbuh negative 52,93% serta menurunnya produktivitas sebesar 120,89 kw/Ha atau tumbuh negatif 44,91%. Komoditi ubi jalar, terjadi penurunan baik luas panen, produksi dan produktivitasnya yakni masing-masing sebesar 1 Ha atau tumbuh negatif 10,00%, 36 Ton atau tumbuh negatif 23,84% dan 25,33 kw/ha atau tumbuh negatif 16,58% 2. Peternakan Populasi ternak di Kabupaten Sumbawa khususnya ternak besar terus mengalami peningkatan populasi dari tahun ke tahun, hal ini terlihat dari peningkatan populasi ternak besar pada tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti sapi bali yang tumbuh sebesar 3,16%, sapi Sumbawa tumbuh sebesar 19,54%. Sementara populasi kerbau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,97% dan kuda sebesar -6,87% Dalam pengembangan ternak di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Pusat telah menetapkan Pulau Sumbawa sebagai tempat pemurnian Sapi Bali. Beberapa perlakukan yang telah dilakukan dalam mendukung usaha ini adalah: - Sapi Sumbawa telah ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor 2909/kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Rumpun Sapi Sumbawa, sebagai Sumber Daya Genetik Hewani asal Kabupaten Sumbawa. - Sapi Sumbawa merupakan sapi jenis penghasil susu daerah tropis. Jenis ternak lain adalah Kerbau Sumbawa merupakan jenis kerbau lokal yang telah dipelihara secara turun temurun oleh masyarakat Sumbawa umumnya dimanfaatkan sebagai ternak kerja. Ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor 2910/kpts/ OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Sumbawa. - Kuda Sumbawa mempunyai ciri khas dengan rumpun kuda asli atau kuda lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumberdaya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Kuda Sumbawa ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor 2917/kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Rumpun Kuda Sumbawa Potensi pengembangan kawasan peternakan sampai tahun 2018, tersebar di beberapa kecamatan, dan untuk saat ini sebaran populasi terbesar berada pada Kecamatan Moyo Utara seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini Tabel.1.22 Kawasan Ternak yang Ditetapkan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018
Sumber : Profil Peternakan Kab. Sumbawa 2018 1. Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 mengalami peningkatan produksi dari tahun sebelumnya Tabel 1.24 Realisasi Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2018
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2018 1. Perkebunan Komoditas perkebunan di Kabupaten Sumbawa terdiri dari kelapa, kopi, jambu mente, kakao, kemiri, asam, kapuk, pinang, vanili, lontar dan jarak pagar.
Senin, 9 September 2019
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2.1. Visi dan Misi 1. Visi Visi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021 adalah “”Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong”. 2. Misi Untuk mewujudkan visi Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, akan ditempuh melalui tujuh misi pembangunan daerah, sebagai berikut: Misi pertama : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Misi kedua : Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance). Misi ketiga : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Misi keempat : Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahtaraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja Misi kelima : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan Misi keenam : Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama Misi ketujuh : Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama B. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah 1. Kebijakan Umum Peningkatan Daya Saing a. Peningkatan kualitas pendidikan dengan penekanan pada penajaman aksi wajib belajar 12 tahun untuk membangun infrastruktur pendidikan termasuk bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk membangun SMA/SMK di setiap kecamatan. Selain itu, juga akan disusun regulasi pelaksanaan pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK, peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas penunjang mutu seperti laboratorium dan perpustakaan pada setiap sekolah serta menjamin ketersediaan buku mata pelajaran, pengalokasian Biaya Operasional Sekolah (BOSDA) PAUD, sinergi dengan pemerintah pusat dan/atau lembaga nirlaba lainnya dalam mengatasi kekurangan guru, serta pro aktif memfasilitasi usaha penegerian UNSA, serta menggalang kerjasama dalam berbagai program dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Sumbawa; b. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan penekanan pada upaya peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) serta memantapkan program desa siaga, menyelesaikan target satu desa satu Polindes, memberikan perhatian besar bagi desa bermasalah kesehatan (DBK) serta daerah terpencil dan pulau, penyelenggaraan pelayanan prima di Puskesmas dan mempercepat transformasi Puskesmas menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), meningkatkan kapasitas Puskesmas agar betul-betul bisa berfungsi menjadi puskesmas rawat inap, memantapkan pelayanan RSUD dan pembangunan RSUD yang baru, serta bersinergi dengan BPJS dalam meningkatkan kualitas dan mempermudah layanannya kepada masyarakat; c. Memantapkan pelaksanaan berbagai agenda reformasi birokrasi dengan penekanan pada restrukturisasi kelembagaan (organisasi perangkat daerah) dengan mempertimbangkan adanya perubahan kewenangan daerah seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peningkatan mutu pelayanan publik dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan kerja Perangkat Daerah, memastikan kredibilitas sistim pengisian jabatan melalui lelang terbuka dengan terlebih dahulu merampungkan Analisis Jabatan (Anjab), Standar Kompetensi Jabatan dan mengangkat panitia seleksi yang kredibel dan profesional, Peyederhanaan sistim dan prosedur pelayanan perizinan dengan melaksanakan seutuhnya sistim pelayanan satu pintu, penerapan sistim pelayanan yang tertandarisasi pada perangkat daerah yang secara langsung melayani masyarakat, peningkatan pendapatan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan aparatur melalui realokasi dan efisiensi belanja, peningkatan kapasitas POL-PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar mampu berperan dalam penegakan Peraturan Daerah, mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui website resmi perangkat daerah yang terintegrasi dengan website pemerintah daerah, dimana Daftar Informasi Publik pada masing-masing perangkat daerah harus tersosialisasi kepada masyarakat luas, serta melakukan survey indeks kepuasan masyarakat dan mengoptimalkan sistim pengaduan masyarakat; a. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan penekanan pada penuntaskan penyusunan rencana detail tata ruang kota sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang; meningkatkan kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi mantap 10 persen pertahun sehingga pada tahun 2021 sudah mencapai angka 100 persen; bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka mempertahankan status mantap pada jalan provinsi dan jalan negara, mengatasi ancaman banjir, revitalisasi jaringan irigasi pada seluruh Daerah Irigasi yang ada di Kabupaten Sumbawa, meningkatkan kapasitas Pelabuhan Badas dan bandara, merealisasikan pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap sehingga bisa mengatasi masalah kekuarangan daya listrik, melanjutkan program peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui program bedah rumah dan penataan lingkungan permukiman; meningkatkan cakupan pelayananan air bersih baik yang dilayani oleh PDAM maupun yang dikelola sendiri oleh masyarakat, mengembangkan sistem quality control yang ketat agar kualitas bangunanpemerintah dapat meningkat kualitasnya hingga memenuhi umur teknis, serta mengembangkan sistem informasi berbasis spasial guna menunjang efektivitas perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah. 2. Kebijakan Umum Penguatan Karakter Kepribadian Masyarakat Dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, kebijakan pembangunan Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk: 1. Peningkatan nilai tambah komiditi unggulan daerah melalui pengembangan kegiatan industri berbasis pertanian dengan penekanan pada upaya mendorong pengembangan kegiatan indsutri berskala rumah tangga (home industry), kemudahan perizinan, keringanan pajak dan retribusi bagi investor yang membuka usaha di bidang agro industri, menjadikan desa sebagai basis pengembangan industri pertanian dengan konsep ‘satu desa satu produk’ (one village one product); 2. Peningkatkan produktivitas petani, peternak dan nelayan melalui peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk unggulan daerah dengan penekanan pada menjaga ketersediaan pupuk, bibit unggul, saprodi, dan membenahi sistem distribusinya tepat waktu dan tepat sasaran; peningkatan kompetensi penyuluh pertanian dan perikanan dalam meningkatkan kapasitas petani dan nelayan; pengembangan peternakan modern dengan sistem lar (mini ranch) untuk komoditi kerbau, sapi lokal maupun sapi hasil persilangan; serta bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam rangka mensukseskan program pengembangan produk unggulan daerah; 3. Mendorong tumbuhnya aktivitas usaha masyarakat melalui pengembangan fasilitas perekonomian, dengan penekanan pada pembangunan pasar induk dan melaksanakan kegiatan revitalisasi pasar yang ada di kecamatan dan desa, membangun sentra-sentra perdagangan bagi pengembangan kegiatan UMKM, pengintegrasian pemanfaatan ruang publik dengan kegiatan penataan tempat usaha bagi UMKM, mengupayakan “Desa Bebas Rentenir” melalui akses permodalan dan/atau skema kredit, serta memfasilitasi tumbuhnya wirausahawan baru melalui upaya pelatihan wirausaha, kemudahan akses permodalan dan insentif berupa sarana usaha; 4. Mendorong realisasi investasi agar bisa mendongkarak laju pertumbuhan perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja, dengan penekanan pada kegiatan promosi daerah secara terpadu dengan memanfaatkan kemajuan tekonologi informasi maupun promosi langsung melalui berbagai even pameran berskala nasional maupun internasional, menciptakan image Kabupaten Sumbawa sebagai daerah ramah investasi, pencadangan kawasan untuk mendukung kegiatan investasi dalam berbagai bidang usaha melalui penetapan fungsi kawasan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; 5. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, dengan penekanan pada sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan secara berkelanjutan melalui pengelolaan hutan kemasyarakatan, pemenuhan hak masyarakat atas kepemilikan lahan melalui program transmigrasi, pemenuhan hak dan akses masyarakat atas sumberdaya air yang cukup untuk berbagai kepentingan, seperti pertanian, perikanan ataupun kebutuhan domestik, penyediaan data informasi potensi sumberdaya alam berbasis spasial, serta pengembangan wisata berbasis lingkungan; 6. Peningkatan partispasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan penekanan pada peningkatan peran kelompok masyarakat sadar lingkungan, desa siaga bencana, sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana, pelibatan masyarakat dalam pengembangan sistim peringatan dini terhadap adanya bencana alam, penyediaan sarana dan prasanana penunjang kebersihan lingkungan, penyediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap berbagai regulasi di bidang lingkungan hidup.. Prioritas Daerah Selaras dengan tema dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 maka tema pembangunan daerah tahun 2018 adalah: “Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur, peluang investasi produk unggulan daerah dan inovasi daerah”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah tahun 2018. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa diarahkan pada penyelesaian isu strategis dan permasalahan yang muncul dari hasil evaluasi pembangunan tahun 2017 serta melihat fakta permasalahan dan tantangan tahun 2018.
Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas. dalam rangka pemenuhan prinsip 3E (Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis), program-program dalam APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018. Tabel 2.12. Ketentuan Umum Kelompok Prioritas Anggaran
SUARA NTB BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM A. Urusan Konkuren Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah sehingga menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun urusan konkuren, meliputi : a. Ringkasan Urusan Wajib 1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan terkait dengan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana pada tahun 2018 di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Program dan Kegiatan Pada urusan Wajib
Halaman 8
Senin, 9 September 2019
SUARA NTB
1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis SPM terdiri dari : (1) SPM pendidikan; (2) SPM kesehatan; (3) SPM pekerjaan umum; (4) SPM perumahan rakyat; (5) SPM ketenteraman, ketertiban pelindungan masyarakat; dan (7) SPM sosial. a. SPM Pendidikan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Pendidikan anak usia dini; b. Pendidikan dasar; dan c. Pendidikan kesetaraan. a. SPM Kesehatan Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Kesehatan yaitu Warga Negara dengan ketentuan: a. Ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil; b. Ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin; c. Bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d. Balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita; e. Usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; b. Usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif; c. Usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut; d. Penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi; e. Penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; f. Orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; g. Orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan h. Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). b. SPM Pekerjaan Umum Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari; dan b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum yaitu setiap Warga Negara. c. SPM Perumahan Rakyat Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Perumahan Rakyat yaitu Warga Negara dengan ketentuan: a. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. d. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; b. pelayanan informasi rawan bencana; c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. f. SPM Sosial Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti; b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada Pelaksanaan Urusan Wajib Tabel 3.5 Besar Anggaran dan Realisasi Anggaran Urusan Wajib Kabupaten Sumbawa Tahun 2018
Sumber: BPKAD Kabupaten Sumbawa (data diolah). 5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah Adapun tolak ukur/indikator untuk mengukur kesesuaian/keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah, adalah: 1) Keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan RPJMD; 2) Keselarasan program RKPD dengan RPJMD; 3) Keselarasan dokumen KU/ PPAS dengan RKPD; 4) Keselarasan dokumen KU/ PPAS dengan APBD; 5) Keselarasan perencanaan tahunan OPD dengan ketentuan yang berlaku (Perpres No. 29/2014; Permen PAN dan RB No. 53/2014; Permendagri No. 54/ 2010), dan 6) Keselarasan dokumen perencanaan tahunan OPD dengan RKPD. 6. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Pada Urusan Wajib Sarana prasarana pemerintahan di Kabupaten Sumbawa secara umum pada kondisi cukup baik walaupun secara parsial terdapat sarana prasarana yang kondisi rusak sampai rusak berat. Sarana dan prasarana ini digolongkan dalam 5 kelompok besar berdasarkan penggolongan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai Permendagri 17 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu: 1) Tanah (golongan A); 2) Peralatan dan mesin (golongan B); 3) Gedung dan bangunan (golongan C); 4) Jalan, jaringan dan irigasi (golongan D); 5) Aset tetap lainnya (golongan E). 7. Permasalahan dan Solusi
Halaman 9
8. Hal Lain yang dianggap Perlu dilaporkan 1) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) - Monitoring dan Evaluasi Kinerja : Dilakukan secara berkala, sebagai upaya untuk merevitalisasi manajemen kinerja. - Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP: Untuk efektivitas pemenuhan rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PANRB dan Inspektorat Provinsi NTB terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2017, maka pada tahun 2018 diinisiasi pembentukan Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja dan pendampingan perangkat daerah, dengan melakukan reviu semua komponen AKIP untuk disesuaikan dengan arahan LHE AKIP. - Reviu Dokumen Akuntabilitas Kinerja: Dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen-dokumen terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan beberapa kegiatan meliputi: Reviu RPJMD, Reviu Renstra perangkat daerah, Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2018. - Kinerja SAKIP Kabupaten Sumbawa tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, memperoleh nilai B (Baik). 2) Inisiatif penumbuhan inovasi daerah Kabupaten Sumbawa - Lomba inovasi daerah, dengan melakukan seleksi inovasi dari seluruh perangkat daerah sebagai upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. - Kinerja inisiatif inovasi ditunjukkan berbagai prestasi telah dicapai oleh inovasi daerah Kabupaten Sumbawa antara lain: (1) TOP 40 Nasional Inovasi “Pariri Si Desa� Kecamatan Lantung; (2) TOP 10 kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi NTB (eNTeBeNOVIK) untuk 3 inovasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yaitu O’Samawa, Si Andini, Si Jinak. b). Ringkasan Urusan Pilihan 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pilihan Urusan pilihan di Kabupaten Sumbawa adalah : (1) Urusan kelautan dan perikanan; (2) Urusan Pariwisata; (3) Urusan Pertanian; (4) urusan Perdagangan; (5) Urusan Perindustrian, dan (6) Urusan Transmigrasi. 1. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Pada Urusan Pilihan
Senin, 9 September 2019
1. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Komposisi sumberdaya manusia pada organisasi perangkat daerah urusan pilihan, proporsi terbesar adalah berkualifikasi pendidikan S1 yang mencapai lebih dari 60%.. 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Besar Anggaran dan Realisasi Anggaran Urusan Pilihan Kabupaten Sumbawa Tahun 2018
1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah Hasil evaluasi terhadap Indikator “Persentase OPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan RPJMD”, menunjukkan tingkat keselarasan 100%, artinya bahwa program-program yang direncanakan pada masing-masing OPD sudah sesuai dengan program pembangunan pada RPJMD. 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) Sarana dan prasarana merupakan pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan. Kondisi sarana prasarana urusan pilihan secara umum kondisinya cukup baik dan memadai walaupun secara parsial masih terdapat beberapa kekurangan. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan Solusi Pemecahannya Dalam Pelaksanan Urusan Pilihan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2018
1. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Besar Anggaran dan Realisasi Anggaran Pada OPD Pelaksana Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018
Sumber: BPKAD Kabupaten Sumbawa (data diolah). 1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah Hasil evaluasi terhadap Indikator “Persentase OPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan RPJMD”, menunjukkan tingkat keselarasan 100%, artinya bahwa program-program yang direncanakan pada masing-masing OPD sudah sesuai dengan program pembangunan pada RPJMD. Hasil evaluasi terhadap Indikator “Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD”, menunjukkan bahwa program kerja yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sudah mengacu pada program pembangunan yang tercantum pada RPJMD, sehingga tingkat keselarasan 100%. Hasil evaluasi terhadap Indikator “Persentase dokumen KU/ PPAS ke dalam RKPD”, menunjukkan bahwa program-program yang telah disepakati di dalam Nota Kesepakatan antara Bupati Sumbawa dan DPRD sudah selaras dengan program pembangunan yang tercantum pada RPJMD, sehingga tingkat keselarasan 100%. Demikian pula dengan hasil evaluasi terhadap Indikator “Persentase dokumen KU/ PPAS ke dalam APBD”, menunjukkan bahwa programprogram pada KU/PPAS selaras dengan program pembangunan yang tercantum pada RPJMD, sehingga tingkat keselarasan 100%. 2. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Sarana prasarana pemerintahan di Kabupaten Sumbawa secara umum pada kondisi cukup baik walaupun secara parsial terdapat sarana prasarana yang kondisi rusak sampai rusak berat. Sarana dan prasarana ini digolongkan dalam 5 kelompok berdasarkan penggolongan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai Permendagri 17 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu: 1) Tanah (golongan A); 2) Peralatan dan mesin (golongan B); 3) Gedung dan bangunan (golongan C); 4) Jalan, jaringan dan irigasi (golongan D); 5) Aset tetap lainnya (golongan E) 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan Solusi Pemecahannya Dalam Pelaksanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018
SUARA NTB
1. Hal- Hal Lain Yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan 1) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) - Monitoring dan Evaluasi - Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP - Reviu Dokumen Akuntabilitas Kinerja. - Kinerja SAKIP Kabupaten Sumbawa tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, memperoleh nilai B (Baik). 2) Inisiatif penumbuhan inovasi daerah Kabupaten Sumbawa - Lomba inovasi daerah. - Kinerja inisiatif inovasi ditunjukkan berbagai prestasi telah dicapai oleh inovasi daerah Kabupaten Sumbawa. C). Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpoldagri) 1. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Pada Urusan Pemerintahan Umum (Bakesbangpol Dagri)
1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Besar Anggaran dan Realisasi Anggaran Pada Badan Kesbangpol Dagri Kabupaten Sumbawa Tahun 2018
1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah Hasil evaluasi terhadap Indikator “Persentase OPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan RPJMD”, menunjukkan tingkat keselarasan 100%, artinya bahwa program-program yang direncanakan pada masing-masing OPD sudah sesuai dengan program pembangunan pada RPJMD. 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Sarana dan prasarana merupakan pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan pada Badan Kesbangpol Dagri Kabupaten Sumbawa, secara umum kondisinya cukup baik dan memadai walaupun secara parsial masih terdapat beberapa kekurangan. Sarana dan prasarana ini meliputi barang milik daerah menurut digolong aset yaitu: 1) Tanah; 2) Peralatan dan mesin; 3) Gedung dan bangunan; 4) Jalan, jaringan dan irigasi; 5) Aset tetap lainnya. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan Solusi Pemecahannya Pada Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol) Kabupaten Sumbawa Tahun 2018
D). Inidkator Kinerja Kunci 1. Tataran Pengambil Kebijakan Aspek 1 : Ketentraman Dan Ketertiban Umum Daerah Fokus Peraturan Tentang Ketertiban Penataan Ruang - Keberadaan PERDA IMB : ada, yaitu (1) PERDA Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Bangunan; (2) PERDA Nomor 7 Tahun 2014 Tentang : Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. - Rasio Rumah ber IMB : 4,54%. Capaian ini meningkat dibanding tahun sebelumnya dimana jumlah rumah ber IMB sampai akhir Tahun 2018 sebanyak 4.666 unit dari total jumlah rumah 102.734. Sedangkan pada tahun 2017 mencapai Ber IMB sebesar 4165 unit. - Keberadaan PERDA RTRW : ada PERDA RTRW, yaitu PERDA Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sumbawa Tahun 2011 – 2031. Fokus Peraturan Tentang Kependudukan - Pengurusan E-KTP yaitu rasio Jumlah Penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP terhadap jumlah penduduk yang wajib ber-KTP. Capaian IKK ini adalah 89,29%, dimana Jumlah Penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP sebanyak 333.782 jiwa dari 373.330 jiwa Penduduk yang wajib ber- KTP. - Biaya KTP, bahwa semua bentuk Pelayanan Administrasi Kependudukan gratis, sesuai PERDA Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum. Fokus Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan Aparat Trantibum) - Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk adalah 0,039 Personil Pol PP Per 10.000 penduduk. Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2018 adalah 199 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 43 orang dan BANPOL (Non PNS) sebanyak 156 orang. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa tahun 2018 sebesar 513.032 jiwa. Fakus Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS - Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS, ada yaitu PERDA Nomor 5 Tahun 1983 tentang Keindahan, Kebersihan / Kerapian dan Ketertiban. Fokus Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten - Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten, Ada yaitu PERDA Nomor 5 Tahun 1983 tentang Keindahan, Kebersihan / Kerapian dan Ketertiban. Aspek 2 : Keselarasan Dan Efektivitas Hubungan Antara Pemerintahan Daerah Dan Pemerintah, Serta Antarpemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah Fokus Penyampaian laporan kepada pemerintah - Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007 adalah Tepat waktu (penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan) dimana penyampaiannya pada bulan Maret 2019. Fokus Penyampaian laporan keuangan dan kinerja - Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 adalah Tepat waktu penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan. - Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006, adalah Tepat Waktu penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan, dimana LKjIP Kabupaten Sumbawa disampaikan pada bulan Maret 2019. Fokus Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) - Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah, adalah sesuai dengan jumlah urusan wajib pelayanan dasar sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM. Fokus Hubungan antar daerah - Kerjasama dengan daerah lain, adalah 24 MoU yaitu : Aspek 3 : Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintahan Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Fokus Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah - Kesesuaian prioritas pembangunan, sebesar 100 yaitu semua Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 9 program Fokus Kewenangan - Urusan wajib yang diselenggarakan daerah sebesar 100% yaitu terdiri dari 24 urusan wajib yang dilaksanakan daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014. Fokus Keuangan - Waktu penetapan PERDA APBD 2018 Tepat Waktu, yaitu : (1) PERDA Nomor 18 Tahun 2017 Tentang APBD Tahun 2018, ditetapkan Tanggal 7 Desember 2017. (2) PERDA Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD Tahun 2018, ditetapkan Tanggal 23 Oktober 2018. - Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005, ada yaitu PERDA Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. - Belanja untuk pelayanan dasar adalah sebesar 56,21 persen, meliputi belanja urusan pelayanan dasar yaitu: (1) Urusan Pendidikan, sebesar Rp 473.821.623.270,25 (2) Urusan Kesehatan, sebesar Rp 256.974.768.189,20 (3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebesar Rp
Halaman 10 136.181.721.824,60 (4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebesar Rp 58.643.910.356,01 (5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, sebesar Rp 8.070.527.420 (6) Urusan sosial, sebesar Rp. 13.023.816.674 - Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan adalah 43,39%, yaitu (1) Belanja Urusan Pendidikan sebesar Rp. 473.821.623.270,25; (2) Belanja Urusan Kesehatan sebesar Rp. 256.974.768.189,20. Fokus Pelayanan Publik - Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada yaitu : Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik. Fokus Kepegawaian - Ratio PNS terhadap penduduk adalah 1,35%, dimana Jumlah PNS Kabupaten tahun 2018 sebanyak 6.930 orang dengan Jumlah penduduk sebesar 513.032 orang. - Sistem Informasi Kepegawaian, Ada terdapat database kepegawaian Sistem database Kepegawaian di Kabupaten Sumbawa antara lain : (1) SIMPEG Tahun 2013 (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian); (2) SAPK Tahun 2009 (Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian On Line) Fokus Kelembagaan - Penataan PERANGKAT DAERAH, yaitu terdiri dari 31 organisasi perangkat daerah dan 24 Kecamatan Aspek 4 : Efektivitas Hubungan Antara Pemda dan DPRD Fokus Produk peraturan perundangan - PERDA yang ditetapkan adalah 22 Perda Fokus RAPERDA yang diajukan tahun berjalan - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018 adalah 22 Perda. Aspek 5 : Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan Fokus Keputusan DPRD Yang Ditindaklanjuti - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti, adalah 100%. Dimana Keputusan DPRD dalam tahun 2018 sebanyak 9 keputusan. Aspek 6 : Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan Fokus Tindaklanjut keputusan Bupati - Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti adalah 100%. Dimana Keputusan Bupati yang diterbitkan tahun 2018, sebanyak 1.449 keputusan. Fokus Tindaklanjut Peraturan Bupati - Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti adalah 100%. Dimana jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2018, sebanyak 107. Aspek 7 : Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Peraturan Perundang-Undangan Fokus PERDA yang dibatalkan - Jumlah PERDA yang dibatalkan adalah 0 % yaitu tidak ada perda yang dibatalkan dari 3 Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah. Aspek 8 : Intensitas Dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemerintahan Daerah Dengan Masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik Yang Strategis Dan Relevan Untuk Daerah Fokus PERDA Tentang Konsultasi Publik - Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik, ada yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2013,Tanggal 15 Juli 2013 Tentang : Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik. Fokus Media informasi pemda yang dapat diakses oleh public - Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur), ada media Informasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yaitu http://Sumbawakab.go.id sesuai Surat Bupati Nomor : 043/137/PDE/2003 tahun 2003 tentang Tentang Pengelolaan Domain. Aspek 9: Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan Dan Penyerapan Dau, Dak Dan Bagi Hasil Fokus Serapan dana perimbangan - Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan, sebesar 98,03%. Alokasi Dana perimbangan yang direncanakan Tahun 2018 sebesar Rp. 1.218.050.319.000 dan jumlah dana perimbangan yang terserap sebesar Rp. 1.194.041.315.627. Fokus Alokasi Belanja pada APBD dari DAU - Belanja Publik terhadap DAU adalah 86,82%. Jumlah Belanja langsung APBD tahun 2018, sebesar Rp. 713.601.022.384,21 dan DAU Tahun 2018, sebesar Rp. 821.927.598.000. Fokus Alokasi Belanja pada APBD - Belanja Langsung terhadap total APBD sebesar 42,37%. Total Belanja langsung APBD tahun 2018 sebesar Rp. 713.601.022.384,21 sedangkan total Belanja APBD Tahun 2018, sebesar Rp. 1.684.259.502.797,21. Aspek 10: Intensitas, Efektivitas Dan Transparansi Pemungutan SumberSumber Pad Dan Pinjaman / Obligasi Daerah Fokus Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi) adalah 8,97%. Jumlah realisasi PAD Tahun 2018, sebesar Rp. 143.966.209.095,24, dengan total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp. 1.604.635.253.320,24. Aspek 11: Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan APBD Fokus Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) - Opini BPK terhadap LapKeu Daerah tahun 2018 sampai dengan penyusunan LPPD ini, masih dalam tahap pemeriksaan BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Sumbawa adalah : • Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun : 2012, dengan opini : WTP/ unqualified opinion) • Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun : 2013, dengan opini : WTP/ unqualified opinion) • Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun : 2014, dengan opini : WTP/ unqualified opinion) • Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun : 2015, dengan opini : WTP/ unqualified opinion) • Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun : 2016, dengan opini : WTP/ unqualified opinion) • Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun : 2017, dengan opini : WTP/ unqualified opinion) Fokus Besaran SILPA - Rasio SILPA terhadap total pendapatan adalah 5,98%. Besaran SILPA Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 adalah Rp. 95.956.287.351,61 dan total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp. 1.604.635.253.320,24 Fokus Realisasi belanja - Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja adalah 94,95%. Besar Realisasi Belanja Tahun 2018 adalah Rp. 1.684.259.502.797,21 dan total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2018, sebesar Rp. 1.773.892.233.379,61. Fokus Pengawasan Inspektorat Kabupaten - Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti adalah 93,36%. Jumlah Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 478 Rekomendasi dan temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2018, sebanyak 512 Rekomendasi. Aspek 12: Pengelolaan Potensi Daerah Fokus Peta potensi daerah - Rasio realisasi PAD 2018 terhadap potensi PAD adalah 99,14%. Fokus Peningkatan PAD - Peningkatan PAD tahun 2018 sebesar 57,70%. Aspek 13: Terobosan/ Inovasi Baru Dalam Penyelenggraan Pemerintahan Daerah Fokus Penghargaan - Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018 adalah 11 penghargaan yang berskala nasional yaitu: 1) Penghargaan Pasar Tertib Ukur (PTU) dari Kementerian Perdagangan RI 2) Penghargaan Anugerah Kencana 2018 sebagai satu-satunya Kabupaten di Provinsi Nusa tenggara Barat yang dinilai sangat berkomitmen dan mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). 3) Penghargaan Dharma Pertahanan dari Menteri Pertahanan RI. Tanda penghargaan Dharma Pertahanan tersebut diberikan sebagai wujud penghargaan negara kepada warga negara Indonesia yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan. 4) Penghargaan Manggala Karya Kencana Oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan kebudayaan. Penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah pusat melalui BKKBN kepada sosok yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). 5) Penghargaan Cipta Award 2018 Oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan kebudayaan. Penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah pusat melalui BKKBN kepada Bupati Sumbawa atas Inovasi dalam Revitalisasi Keluarga Berencana. 6) Kabupaten Sumbawa raih Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan sangat Tinggi Bintang Dua. 7) Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-6 dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017. 8) Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturutturut atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017 oleh Menteri Keuangan RI, 9) Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 “Pariri Si Desa” (Pelayanan Sehari Terintegrasi Setiap Desa) Kecamatan Lantung oleh Menteri PAN RB RI, Surabaya 19 September 2018 10)Penghargaan Anugerah Lencana Aditya Karya Mahatva Yodha Kategori Pembina Umum Terbaik Karang Taruna. Penghargaan atas capain dalam membangun Kemitraan di Tingkat Kabupaten dan Pembinaan serta Pemberdayaan di Tingkat Kecamatan dan Desa. di serahkan pada acara Bulan Bhakti Karang Taruna di Gedung Sumpah pemuda Bandar Lampung, Tanggal 26 Januari 2019 11)Penghargaan Transform Award 2018 dari Gubernur Nusa Tenggara Barat, Penghargaan Kabupaten / Kota Terbaik penganggulangan Kemiskinan di NTB. Fokus Pengadaan barang dan jasa - Keberadaan E-procurement, ada Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Januari tahun 2011, yang pengelolaannya dipusatkan pada Bagian LPBJP SETDA Kabupaten Sumbawa, Nama Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa : LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Fokus Daya saing daerah Jumlah persetujuan investasi adalah 31 ijin PMDN dengan Jumlah Investasi PMDN Rp. 4.078.117.500.000 meningkat sebesar 173,27% atau senilai Rp. 2.585.750.740.582. 2. Tataran Pelaksana Kebijakan Pada tataran pelaksana kebijakan, terdapat 8 (delapan) aspek, dengan 17 fokus yang diukur IKK-nya pada setiap urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, yang secara umum menyajikan indikator kinerja kunci sebagaimana disajikan sebagai berikut: a. Administrasi Umum (8 Aspek) Pada tataran pelaksana kebijakan Administrasi Umum, terdapat 8 (delapan) aspek, dengan 17 fokus yang diukur IKK-nya pada setiap urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. b. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat daerah yang termasuk ke dalam kelompok pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa adalah : (1) Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan daerah; (2) Inspektorat; (3) Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; (4) Badan Pendapatan Daerah; (5) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; (6) Sekretariat Daerah; (7) Sekretariat DPRD, dan (8) Kecamatan. c. Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol Dagri) Perangkat daerah yang termasuk ke dalam kelompok Urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten Sumbawa adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. d. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan. Indikator Kinerja tataran pelaksana kebijakan Aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan. Bersambung...
SUARA NTB Senin, 9 September 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 11
Dana Air Bersih Digeser di APBDP 2019 Dompu (Suara NTB) Alokasi dana air bersih sebesar Rp15 M yang sedang diproses tender merupakan hasil dari rasionalisasi anggaran melalui APBD Perubahan 2019. Alokasi ini semula direncanakan sebesar Rp24 M untuk pekerjaan fisik di wilayah Kecamatan Dompu dan Rp1 M untuk perencanaan dan desain air bersih dalam kota. Kepala Bidang Fisik Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Miftahul Suadah, ST kepada Suara NTB, Sabtu (7/ 9) malam membenarkan adanya pengurangan alokasi anggaran fisik untuk air bersih dalam kota pada APBD
perubahan 2019. Penggeseran dilakukan setelah melihat hasil desain dan perencanaan air bersih dalam kota. “Kalau dilaksanakan dengan anggaran Rp25 M, sistem perpipaan air bersih di Kecamatan Dompu tidak akan lang-
sung bisa digunakan, sehingga dinilai tidak efektif. Ketika dikerjakan dengan anggaran Rp15 M pada titik krusial, maka air bersihnya bisa langsung dimanfaatkan,” ungkapnya. Pengurangan anggaran sebesar Rp9 M, lanjut Mif-
tahul Suadah, tetap diarahkan untuk air bersih tapi pada daerah yang berbeda dan sebagian untuk kegiatan yang berbeda. Sehingga perubahannya dilakukan melalui APBD perubahan. “Karena air bersih ini berbeda tempatnya,” katanya. Ia pun mengaku, rapat pembahasan penggeseran anggaran air bersih ini tidak dihadiri pihaknya. Ia pun mengaku, kebutuhan anggaran untuk air bersih bagi
peremajaan perpipaan dan penataan perpipaan dalam kota yang meliputi Kecamatan Pajo, Dompu dan Woja membutuhkan anggaran sekitar Rp160 M. Tapi alokasi anggaran tersebut tidak bisa dipenuhi langsung Pemda dalam tahun anggaran, tapi secara bertahap agar layanan air bersih tidak macet. “Untuk tahun 2020, kita anggarkan kembali Rp20 M untuk air bersih,” jelasnya. Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran untuk air
(Suara NTB/dok)
KEDALUWARSA – Ratusan karung obat kedaluwarsa di Dikes Dompu belum bisa dimusnahkan, Minggu (8/9).
Pemusnahan Obat Kedaluwarsa Terkendala Anggaran
Dompu (Suara NTB) – Pemusnahan ratusan karung obat kedaluwarsa di Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, belum bisa dilakukan. Hal itu terkendala anggaran yang tak kunjung dicairkan pemerintah daerah. Kandati demikian, obat yang terkumpul puluhan tahun lamanya dari sembilan puskesmas tersebut ditargetkan musnah tahun ini. Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dikes Dompu, Abubakar Husain ketika dihubungi Suara NTB mengaku, belum berani meminta pihak ketiga dalam hal ini PT. Pria asal Jawa Timur untuk datang mengangkut dan memusnakan ratusan karung obat kedaluwarsa miliknya. Karena biaya operasional yang diperlukan sama sekali belum dikantongi. “Kita inikan masih menunggu pencairan anggaran baru bisa melakukan pemusnahan,” ungkapnya. Melihat banyaknya obat kedaluwarsa yang tertampung saat ini, diperkirakan kebutuhan anggaran operasionalnya cukuplah besar. Hanya saja nominal yang dialokasikan dalam perencanaan awal beberapa waktu lalu tak diingat pasti pihaknya. Disamping telah memastikan berbagai jenis obat-obatan itu dalam pengawasan ketat jajaran dari ulah oknum tak bertanggung jawab. Abubakar Husain menargetkan pemusnahan harus bisa dilakukan tahun ini. “Setelah keluar uang kita pastikan langsung melakukan pemusnahan. Jadi tahun ini harus bisa dieksekusi obat-obatan ini,” ujarnya. Jika temuan obat kedaluwarsa itu cukup banyak akibat pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan. Maka untuk meminimalisirnya kedepan, ditegaskan, setiap kali pengadaan dilakukan hanya dilebihkan 10 persen. Selain itu, petugas kesehatan di tiap Puskesmas juga ditekankan untuk memanfaatkan terlebih dahulu obat-obatan yang mendekati massa kedaluwarsanya. “Kalau obat kedaluwarsa sekarang dari Puskesmas sudah sangat berkurang, karena kita upayakan perencanaan sesuai kebutuhan di lapangan. Dan cara penyimpanan harus sehingga pemakaiannya juga teratur,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/ula)
Miftahul Suadah
Laporan Soal Desa Marak, Dinilai Imbas Politik Pilkades
Penerima Program PKH di KSB Meningkat Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat penerima program keluarga harapan (PKH) di tahun 2019 mencapai 5.513 orang. Jumlah tersebut merupakan hasil verifikasi sejak awal tahun yang kemudian difinalkan Agustus lalu. Kepala Dinas Sosial (Disos) KSB melalui Kordinator PKH Sugianto ST kepada Suara NTB mengatakan, pada awalnya penerima PKH di KSB hanya 3. 970 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hasil basis data terpadu (BDT) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2015. Data tersebut kemudian diverifikasi lanjutan karena Pemerintah mendapatkan kuota 1.826 KPM sehingga muncullah angka 5.513 KPM sebagai angka final. Jumlah ini kemudian akan diintervensi secara bersamasama melalui program dari Kemensos maupun program penanganan kemiskinan yang dimiliki Pemkab. Karena pada hakikatnya angka ini, merupakan data by name by address terhadap penduduk miskin. Sehingga dalam pengentasan angka kemiskinan yang dilakukan nantinya bisa semakin maksimal dan tidak ada lagi yang tumpang tindih. Tentu data yang sudah final tersebut diakuinya masih ada keluarga miskin belum terakomodir oleh program PKH. Makanya terhadap penerima yang belum masuk dalam. “Jumlah KPM penerima program PKH tahun 2019 cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, kenaikan jumlah tidak hanya karena angka kemiskinan meningkat melainkan jumlah tersebut merupakan kebijakan dari Kemensos untuk bisa diberikan bantuan,” ungkapnya. Dikatakannya, kenaikan jumlah KPM penerima program PKH ini belum bisa menjadi ukuran terjadinya kenaikan angka Kemiskinan di Sumbawa Barat. Karena untuk data masih menunggu keluarnya hasil pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Meski demikian, pihaknya sangat optimis angka kemiskinan akan jauh lebih rendah dari angka penerima program PKH. Hal tersebut tentunya sangat beralasan karena pola penanganan yang sudah dilakukan untuk penanganan kemiskinan dianggap sudah sangat maksimal. Karena tidak hanya bantuan dari program PKH saja yang diterima oleh 5. 513 KPM tersebut melainkan program yang dibiayai oleh Pemkab juga akan terus dimaksimalkan. Hanya saja untuk KPM PKH yang terdampak gempa sekitar 1.761 KPM tidak bisa mendapatkan perlakuan khusus dalam penanganannya. Hal itu terjadi karena berdasarkan instruksi dari Kemensos semua korban gempa akan diperlakukan sama tanpa ada perbedaan baik itu anggota PKH maupun non PKH. Meskipun demikian, pihaknya tetap memantau kondisi terkini di lapangan, terutama KPM yang terdampak gempa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Kami tetap menunggu hasil BPS untuk angka kemiskinannya dan kami optimis angkanya jauh lebih rendah dari penerima program PKH,” ujarnya. Seraya menjelaskan, sejak tahun 2017 pola penyaluran bantuan ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena para penerima program sudah memiliki buku rekening tidak langsung diserahkan melalui PT Pos seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut sengaja dilakukan sebagai salah satu cara untuk melihat kefektifan bantuan ini, sekaligus sebagai pola pembelajaran masyarakat untuk menabung. Karena apabila pola pembayarannya tetap seperti tahun lalu (pemberian langsung) akan menjadikan masyarakat ini boros dan sasaran pengawasn penggunaan juga tidak bisa maksimal. Sedangkan untuk besaran bantuan yang akan diterima oleh para penerima program sangat bervariasi mulai dari kisaran Rp500-900 ribu. (ils)
bersih tahun 2019 dianggarkan Pemda Dompu sebesar Rp25 M. Sebanyak Rp24 M untuk pekerjaan fisik, Rp1 M untuk desain dan perencanaan. Dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR Dompu hanya memproses tender pekerjaan fisik air bersih di Kecamatan Dompu sebesar Rp15 M. Sisanya Rp9 M tidak diketahui jajaran PUPR Dompu. Belakangan disebut, alokasi Rp9 M diarahkan untuk kegiatan lain. (ula)
(Suara NTB/Uki)
JALAN BERDEBU - Pengendara sepeda motor yang melewati jalan berdebu lintas Sampungu menuju Kecamatan Kilo Kabupaten Bima, akhir pekan kemarin.
Jalan Provinsi Lingkar Utara Bima-Dompu Belum Diaspal Bima (Suara NTB) – Selain jalan lintas TawaliSape, jalan milik Pemerintah Provinsi NTB di wilayah Kabupaten Bima masih ada yang belum diaspal hingga kini. Bahkan, kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan tersebut yakni jalan Lintas Sampungu. Jalan ini menghubungkan Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dengan wilayah Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. Para pengendara yang melintas di jalan, yang dikenal jalan lingkar utara Bima-Dompu ini harus berhadapan dengan debu tebal. Belum lagi banyaknya lubang-lubang sepanjang jalan. Di tengah sarana dan prasarana jalan yang belum memadai, tidak menyurutkan warga setempat untuk tetap meman-
faatkan lahan sepanjang jalan. Yakni menanam bawang merah, jagung hingga padi. Warga Soromandi, Gufran S.Pd, mengaku warga setempat telah lama mengimpikan jalan tersebut diperbaiki yang memudahkan dan memperlancar aktivitas mereka setiap hari. “Aktivitas pertanian cukup berkembang, tapi sarana dan prasarana jalan belum memadai,” katanya. Menurutnya, pada saat musim kemarau para pengedara yang melintas jalan setempat akan menghadapi debu. Sedangkan pada musim penghujan akan berhadapan dengan lumpur. “Untuk itu kami meminta meminta Pemerintah agar bisa memperbaiki jalan ini supaya akses transportasi masyarakat lancar tanpa terkendala,” katanya.
Selain potensi Pertanian terutama produksi bawang merah yang cukup menjanjikan. Sepanjang jalan tersebut terdapat spot-spot wisata yang menarik untuk dikembangkan. “Kalau Pemerintah bisa memperbaiki jalan ini, saya yakin banyak wisatawan lokal yang akan berkunjung,” katanya. Ia menambahkan, hanya beberapa kilometer saja yang perlu diaspal. Yakni setelah perkampungan Desa Sampungu dan sebelum memasuki wilayah Kecamatan Kilo. Karena sisanya kondisi jalannya sudah bagus. “Lagipula jalan ini menembus wilayah Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dan Kecamatan Manggelewa dan Kempo Kabupaten Bima,” kata mantan Ketua KNPI Kecamatan Soromandi ini. (uki)
Bank Sampah Dorotangga Minim Dukungan Pemerintah Daerah Dompu (Suara NTB) – Keberadaan Bank Sampah di Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu, terbilang berhasil mengubah kebiasaan masyarakat untuk tak lagi membuang sampah sembarangan. Terbukti sejak beroperasi November 2018 lalu, sudah 45 orang warga tercatat sebagai nasabah tetap dengan nilai tabungan emas Rp20 juta. Kendati demikian, kondisi tersebut belum sesuai ekspektasi generasi milineal yang kini mengelolanya. Minimnya dukungan pemerintah daerah dianggap salah satu penyebab utama. Ketua Unit Bank Sampah Dorotangga, Diaul Anhar kepada Suara NTB, Minggu (8/9) menyampaikan, sejak terbentuknya Bank Sampah ini hampir tak ada perhatian khusus yang diberikan pemerintah daerah. Apakah dalam bentuk penyaluran bantuan penunjang operasional atau minimal aktif mengkampayekan agar warga sadar dan mau menampung sampah kertas dan plastik yang mereka hasilkan. “Memang sentuhan tangan pemerintah belum ada sama sekali. Misalnya mendukung dalam bentuk memberikan bantuan alat operasional atau kebutuhan-kebutuhan lain Bank Sampah ini,” kata dia. Hadirnya Bank Sampah di tengah program NTB Zero Waste yang dicanangkan Pemerintah Provinsi NTB. Meskinya menjadi magnet yang
mampu menarik perhatian pemerintah daerah. Karena bagaimanapun, aktifitas yang digeluti kalangan muda tersebut salah satu upaya mewujudkan Dompu yang bersih. Terlebih bebas dari penyakit berbasis lingkungan. Di Kelurahan Dorotangga, lanjut Diaul Anhar, kesadaran warga untuk menabung di Bank Sampah memang sudah membaik. Akan tetapi tidak cukup hanya disatu wilayah ini saja, melainkan Desa/Kelurahan juga harus ditumbuhkan kesadarannya oleh pemangku kebijakan. Dukungan operasional yang dibutuhkan saat ini, diantaranya pembenahan sekertariat yang menjadi pusat pemilahan dan penampungan sampah. Kemudian tambahan satu atau dua unit kendaraan untuk pengangkutan sampah dititik-titik yang tidak terjangkau kendaraan besar. “Sebagai bentuk dukungan pemerintah harapan kita adanya bantuan kendaraan, kalupun sulit direalisasikan minimal pengadaan gerobak untuk kita sebar ke tiap-tiap lingkungan yang tidak bisa dijangkau oleh mobil kebersihan DLHK,” ujarnya. Meski baru mulai beroperasi setahun terakhir, menurutnya, perubahan prilaku warga khsusnya di Dorotangga sangat dirasakan betul manfaatnya. Selain karena kebersihan lingkungan kini terjamin mereka juga memiliki tabungan masa depan untuk pemenuhan
(Suara NTB/jun)
BANK SAMPAH – Pengelola Bank Sampah di Dorotangga saat menimbang sampah plastik yang dipasok warga, Minggu (8/9).
kebutuhan hidup keluarganya. “Jadi berapapun hasil timbangan warga separuhnya tetap kita usahakan untuk menabung ke PT. Pegadaian selaku mitra. Alhamdulillah sekarang sudah ada Rp20 juta dari 45 orang nasabah,” pungkasnya. (jun)
Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) buka suara menanggapi sejumlah laporan terkait dugaan penyelewengan anggaran desa ke aparat penegak hukum (APH) dalam beberapa bulan terakhir. Menurut DPMD, berbagai motif yang membuat banyaknya laporan dugaan penyelewengan anggaran desa tersebut baik ke APH maupun inspektorat selaku lembaga pengawasan internal pemerintah. Dan saat-saat ini salah satu motifnya indikasi persaingan jelang pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini. “Kami lihat seperti itu ya. Ada Kades yang akan maju lagi di desanya dan kemudian dilaporkanlah dugaan-dugaan indikasi penyelewengan anggaran desanya,” ungkap kepala DPMD KSB, Drs. Mulyadi, M.Si kepada Suara NTB. Terlepas dari berbagai motivasi yang melatarbelakangi pelaporan tersebut. Bagi Mulyadi, pihaknya meyakini Inspektorat dan APH pastinya akan menindaklanjutinya. Selama ini kerja sama antara APH (kepolisian dan kejaksaan) dengan Pemda KSB telah terbangun untuk membina, mengawasi serta menindak setiap bentuk pelanggaran di tingkat desa khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa. “Kita (pemerintah) ada MoU dengan kepolisian dan kejaksaan. Jadi setiap laporan indikasi korupsi dana desa akan ditindaklanjuti,” cetusnya. Dalam MoU itu dijelaskannya, setiap laporan dugaan penyelewengan desa mekanismenya terlebih dahulu akan ditangani Inspektorat. Secara internal Inspektorat akan melakukan investigasi serta audit. Dan jika benar terbukti indikasinya maka desa diberi kesempatan memperbaiki kesalahannya dengan melakukan pengembalian kerugian yang ditimbulkannya. Tetapi jika hingga jangka waktu yang ditentukan, oleh desa tidak melakukan pengembalian kerugian. Maka kasusnya akan dilimpahkan ke tangan APH. “Jadi yang masukmasuk laporannya ke polisi itu nanti kembali ke Inspektorat
dulu. Kalau kemudian terbukti tapi tidak ada niat baik maka baru kasusnya dibawa ke ranah hukum,” urai Mulyadi. Soal beberapa desa yang laporannya masuk ke APH dalam hal ini Polres KSB. Mulyadi mengaku oleh pihaknya sebelumnya tidak diketahui. Namun begitu, terhadap desa-desa yang diindikasikan itu dapatt dipastikannya telah dipanggil Inspektorat untuk menjalani pemeriksaan. “Ya kita tunggu saja apa hasil pemeriksaan Inspektorat. Yang jelas tahapan penanganan kasus desa itu sesuai MoU dengan kepolisian dan jaksa harus lewat Inspektorat dulu,” paparnya. Selanjutnya ia menjelaskan, pihaknya tidak dapat memastikan setiap desa apakah dalam mengelola anggarannya melanggar hukum atau tidak. DPMD selama ini hanya bertugas sebagai administratur pencairan anggaran desa baik yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD). “Selam ini kaminl tugasnya memastikan desa melengkapi SPJ anggaran yang diterima sebelummya untuk syarat pencairan berikutnya. Tugas lain kami juga ada pembinaan. Nah soal mastikan apakah dana yang dikelola desa itu sudah benar atau tidak diselewengkan yang memastikannya Inspektorat,” bebernya. “Yang periksa dan mengaudit lebih dalam SPJ desa itu Inspektorat. Anggaplah kemudian SPJ-nya lengkap dalam sebuah pengadaan barang/jasa. Tapi begitu diperiksa fisiknya tidak ada, maka itu pelanggaran. Tapi Inspektorat memberi desa waktu memperbaiki atau mengembalikan. Kalau tidak baru dimpahkan ke penegak hukum. Makanya saran kami ke desa atau Kades kalau sudah indikasinya terbukti oleh Inspektorat segera lakukan pengembalian,” sarab Mulyadi. Untuk diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah desa oleh berbagai pihak telah dilaporkan ke jajaran APH . Deliknya kepala desa di desa-desa tersebut diduga telah melakukan penyelewengan keuangan desa. (bug)
Harga Garam Bima Anjlok karena Kualitas di Bawah Standar Bima (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Bima terus mengupayakan menjawab keluhan petani garam Bima terkait harga garam yang anjlok dalam beberapa tahun terakhir ini. Upaya tersebut yakni dengan menghadirkan dan mempertemukan langsung para Petani Garam dengan Perwakilan PT. Garam Indonesia, di ruang rapat utama kantor Bupati Bima, Sabtu (7/9). Dalam pertemuan sekaligus dengar pendapat persoalan garam itu, hadir Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd. Pada kesempatan itu, Gubernur NTB mengaku pihaknya akan berupaya mencarikan solusi terkait harga garam Bima yang anjlok, berkoordinasi dengan PT. Garam Indonesia dan Kementerian KKP. “Tugas kita hanya memfasilitasi pertemuan antara petani garam dan pihak penyerap garam,” katanya. Ia meyakini perusahaan garam tetap akan menyerap semua garam, apabila sudah ada nomenklatur harga garam di tingkat pasar. Selain itu garam juga yang dihasilkan harus bagus. “Makanya dari pertemuan ini kita ingin membahas semua persoalan
(Suara NTB/Uki)
SOAL GARAM - Suasana dengar pendapat terkait kondisi garam Bima antara Gubernur NTB, Bupati Bima, Wakil Bupati Bima, perwakilan petani Garam Bima, perwakilan PT Garam Indonesia, di kantor Bupati Bima, Sabtu (7/9) yang ada dan solusi yang akan petani garam yang menditangani kedepan,” katanya. geluhkan harga garam Selain itu, pihaknya bersa- anjlok dalam beberapa ma Kementerian KKP serta waktu terakhir ini. “Kalaupun harga garam pihak terkait terus berupaya membuat lingkungan yang ber- saat ini tidak sesuai sahabat untuk menghasikan harapan,simpan saja dulu. dan mendatangkan para in- Pada waktu dan saat yang tedustri garam terbaik di Bima. pat bisa dijual agar hasilnya Sementara Bupati Bima, sesuai harapan,” katanya. Sementara perwakilan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, mengaku Pemerintah PT. Garam Indoensia menKabupaten Bima saat ini yampaikan, akan membeli berupaya membantu dan garam dalam jumlah besar mencarikan solusi keresahan apabila kualitas dan mutu yang dirasakan petani garam. garam Bim sesuai dengan “Salahsatu yang kita pikirkan yang diinginkan. “Garam adalah regulasi yang menga- Bima yang diproduksi kebanyakan jenis KW2 dan KW3. tur harga garam,” katanya. Ia berharap dari hasil Kami berharap kedepan petpertemuan tersebut bisa ani juga harus mempertimmemberikan dampak positif bangkan kualitas agar bisa bagi semua pihak. Terutam diserap,” ujarnya. (uki)
SUARA NTB
Senin, 9 September 2019
Halaman 12
Revitalisasi KBC, PKL Dialihkan
Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram merevitalisasi Kawasan Bisnis Cakranegara (KBC). Diperkirakan masa
HILANG HLG STNK R2 HONDA REVO NOPOL DR.3688 MI NOKA : MH1JEK110HK445446/NOSIN : JBK1E-1441970 AN.HJ.SANIAH HLG D’SKTR JL.RAYA SENGGIGI HLG STNK R2 HONDA DR.3540 ED NOKA : MH1JM3121KK476057/NOSIN : M31E24720721 AN.HURIAH HLG D’SKTR AMPENAN KOTA MATARAM
pengerjaannya sampai akhir Desember 2019 mendatang. Sebanyak 55 pedagang kaki lima (PKL) direlokasi ke arah barat dari KBC dan arah selatan. Dikonfirmasi Suara NTB, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran. M. Amin, S.Sos menyampaikan, sampai
Senin (9/9), pengerjaan revitalisai KBC masih berjalan. “Kan sedang berjalan semuanya, kita sudah melalui tahapan-tahapan. Walaupun ada persoalan krusial kemarin yang akan kita khawatirakan sebagai kendala,” katanya, Sabtu (7/9). Seiring revitalisasi KBC, PKL-PKL yang ada di KBC direlokasi ke arah barat dan arah selatan. “Untuk space relokasi ke arah barat, itu kita alihkan PKL sampai depan Mal lama. Untuk di selatan ke arah toko Mirasa. Semoga mereka ada space-space yang bisa mereka tempati,” tegasnya. Sebelumnya, Amran telah
mengajak bicara para PKL. Ia mengatakan kembali, ada dua jenis itu persoalan yang akan dihadapi Pemkot. “PKL kita dikhawatirkan kehilangan tempat berjualan,” jelasnya. “Persoalan yang kedua, masa pembangunan itu kalau dilaksanakan oleh pembangunan menurut Pemkot selama 4 bulan. Nah kemudian, digabungkan dengan kegiatan provinsi lainnya, maka mereka akan kehilangan waktu 4 bulan lagi. Delapan bulan jadinya. Itu kita sudah informasikan kepada semua PKL, kita tidak akan menggususr semuanya,” katanya. Untuk sementara ini kata
Amran, revitalisasi KBC akan dikoordinasikan antara balai Prasarana Provinsi dengan Pemkot Mataram. “Supaya pekerjaan itu disinergikan, kita laksanakan kegiatan secara bersamaan. Agar tidak tumpang tindih antara kami di kota dan Provinsi,” katanya. Pengelola proyek sudah menurunkan tim untuk mengecek kondisi di lapangan. “Kendala ada atau tidak ada. Kita sudah siapakan antisipasinya. Paling ada keluhan karena masih terganggu adanya material,” katanya. (viq)
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
HILANG STNK R2 NOPOL DR.3956 LG NOKA/NOSIN : MH1JF9111BK448005/JJF91E1443873 AN.H.SUHIRMAN HILANG DSKTR DUSUN TALEMO EMPANG HLG STNK R2 HONDA NOPOL DR.4459 HH NOKA/NOSIN : MH1JF811XBK314040/ JFB1E-1312064 AN.SITI ROCHAINI HLG D’SKTR WILAYAH KOTA MATARAM
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
DIJUAL TANAH
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Senin, 9 September 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
POLHUKAM
Urai Kemacetan
HRF Tawarkan Konsep Sistem Transportasi Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Sistem transportasi menjadi satu bagian integral tak terpisahkan dalam penataan kota. Terutama di kota yang menjadi ibukota sebuah wilayah termasuk Mataram, yang menjadi ibukota Provinsi NTB. Sebab jika tidak dikelola dengan baik, transportasi akan menjadi salah satu masalah pelik. Kemacetan lalulintas, satu dari sekian banyak masalah yang akan muncul nantinya. “Suka atau tidak suka, sistem transportasi ini menjadi bagian vital dalam penataan Kota di semua kota besar di Indonesia dan luar negeri. Termasuk Kota Mataram sendiri,” kata bakal calon Walikota Mataram, H. Rohman Farly (HRF), Minggu (8/9) kemarin. Dalam catatan Direktorat Lalulintas Polda NTB setidaknya setiap bulan rata-rata 1.800 unit sepeda motor baru dan 200 unit mobil, masuk dan beroperasi di NTB. Sebagian besar di Kota Mataram. Jika sistem manajemen transportasi tidak dibenahi, HRF khawatir, Mataram akan menjadi kota menengah yang indah, namun terganggu kemacetan cukup serius dalam rentang waktu tiga sampai empat tahun ke depan. Bahkan saat ini fenomena kemacetan di Kota Mataram sudah mulai terlihat. Meskipun masih terjadi pada waktuwaktu tertentu, seperti pada saat jam masuk-pulang sekolah dan menjelang pulang perkantoran. “Karena itu perlu ada pembenahan sistem dari sejak sekarang. Pengaturan lalulintas dan memaksimalkan pelayanan transportasi publik saya pikir bisa menjadi solusi,” kata HRF. Pria asli Mataram yang akan maju pada Pilwakot 2020 ini memaparkan, sistem transportasi harus disusun dengan cermat. Melibatkan seluruh stakeholders terkait. Seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian dalam hal ini Satuan Lalulintas, bahkan Dinas Pendidikan untuk mengubah mindset dan perilaku sejak dini. “Merubah persepsi dan kesadaran masyarakat juga penting. Karena jalan raya ini kan yang menggunakan masyarakat, para pengendara. Budaya tertib lalulintas, kemudian bagaimana parkir yang baik. Ini hal sepele saja, tapi tidak akan tercapai jika tanpa kesadaran,” tegasnya. HRF menuturkan, Mataram bisa mengambil contoh baik dari Kota Manado, ibukota Sulawesi Utara. Disana, masyarakat sudah sangat terbiasa menggunakan transportasi publik, mikrolet atau yang di Mataram lebih dikenal dengan sebutan Bemo Kuning. Bemo kuning yang selama ini terkesan semakin terabaikan, kumuh dan hanya menjadi sarana transportasi kelas dua perlu diberdayakan. “Harus dicari sebabnya kenapa masyarakat kita enggan naik bemo di Mataram. Kemudian dicari solusi. Saya pikir semua bisa dilakukan meski bertahap,” katanya. Transportasi alternatif seperti ojek dan taksi, akhirnya jadi pilihan. Dan lebih banyak lagi masyarakat yang akhirnya memilih menggunakan kendaraan pribadi. “Kalau bemo kuning ini bersih dan nyaman, kemudian rutenya banyak pilihan maka bukan tidak mungkin masyarakat juga akan senang menggunakannya,” katanya. Selain itu program Bus Rapit Transit (BRT) yang sempat digagas Kementerian Perhubungan, juga harus dimaksimalkan. Program bersumber dana APBN yang cukup besar ini, menurut HRF akan sangat sayang jika menjadi program yang mubazir karena tidak terlaksana maksimal. Apalagi, sejumlah halte bus BRT sudah tersedia di sejumlah lokasi di Kota Mataram. “Memaksimalkan BRT bisa juga menjadi alternatif untuk menekan keluarnya kendaraan pribadi,” katanya. Mengatasi masalah transportasi di Kota Mataram, tak cukup hanya dengan upaya pelebaran jalan atau membuat jalan baru. Sebab, seluas apapun jalan dan seberapa banyak pun jalan baru dibuat, pasti tak bisa menyelesaikan masalah selama sistem dan perilaku masyarakat tidak diubah. “Untuk pelebaran jalan membutuhkan biaya besar. Ini sangat sulit. Sehingga akan lebih baik merumuskan kembali sistem transportasinya dan juga mengubah mindset masyarakat kita,” pungkasnya. H. Rohman Farly (ndi/*) (Suara NTB/ist)
Halaman 14
Pilkada Mataram
Ahsanul Khalik Dikabarkan akan Jadi Balon Wakil Selly
Mataram (Suara NTB) Sebagai Ibukota Provinsi, Kota Mataram menjadi barometer pusat pemerintahan, perekonomian, perdagangan dan pendidikan. Posisi strategis Kota Mataram mengundang perhatian dari banyak kalangan, jelang kontestasi kepemimpinan pada Pilkada Mataram 2020 mendatang. Sejumlah figur yang digadang-gadang bakal maju sudah ramai bermuculan. Salah satunya Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani yang digadang-gadang akan bertarung dalam pemilihan Walikota Mataram 2020. Istri Ketua DPD PDI-P NTB, H. Rachmat Hidayat itu kini dikabarkan bakal menggandeng Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik sebagai bakal calon wakilnya. Khalik merupakan birokrat yang lama berkarir di Kota Mataram. Karirnya dimulai sebagai seorang camat hingga terakhir sebagai kepala dinas sosial, sebelum ditarik ke provinsi. Dikonfirmasi terkait kabar akan maju mendampingi Selly, Khalik belum memberi tanggapan tegas. “Memikirkan Kota Mataram memang tak bisa serampa-
ngan,” kata jawab Khalik. Soal kabar dirinya akan berpasangan dengan Selly, ia menjawab dengan diplomatis. Menurutnya, masyarakat Kota Mataram dari pinggiran kota sampai tengah kota, adalah masyarakat yang cerdas dan tentu menginginkan adanya perubahan kota lebih progresif. Lebih maju. Ini butuh peran kuat dari pemerintah. “Saya pikir masyarakat Kota Mataram sadar betul, perubahan kepemimpinan di kota menjadi kunci Kota Mataram berubah,” imbuhnya, Minggu (8/9). Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Mataram ini menyebut, pembangunan di Kota Mataram dimulai dengan pembenahan birokrasi. Disesuaikan dengan kebutuhan Kota Mat-
aram. Butuh birokrasi yang respek dan gesit mendengarkan sendi kebutuhan masyarakat. “Masih ada kemiskinan, keterbelakangan dan kekumuhan di beberapa sudut kota, ini harus dibereskan, “ urainya. Dikatakan, APBD Kota Mataram harus dirancang dengan pendekatan penyelesaian masalah. Itu bisa dilakukan dengan birokrasi yang cerdas dan memiliki empati terhadap segala persoalan Kota Mataram. Birokrasi yang total bekerja dan profesional. “Dimana dengan profesionalitas yang dimiliki maka pemerintahan yang ada bisa mengajak semua pihak untuk membangun Kota Mataram dan mengejar ketertinggalan yang ada. Termasuk mencari berbagai peluang yang ada di
(Suara NTB/dok)
SUARA NTB Senin, 9 September 2019
Hj. Putu Selly Andayani
H. Ahsanul Khalik
pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” urainya. Khalik yang belasan tahun menjadi ASN di Kota Mataram menambahkan, wajah Kota Mataram sesungguhnya adalah wajah NTB. Tipe pemimpin yang diinginkan masyarakat Kota Mataram, adalah pemimpin yang tidak feodal alias tidak priyayi. Pemimpin yang banyak bekerja dan bukan banyak rencana tanpa ada aksi nyata.
“Mataram dengan karakteristik masyarakat masih ada sifat pedesaan di beberapa lokasi, namun mereka memiliki kemauan gaya perkotaan. Sebagian besarnya berkarakter kota karena ini adalah kota, maka tipe pemimpin kota Mataram ke depan tentu yang bisa memadukan semua karakter tersebut yang kemudian diformulasikan menjadi kerja berkesinambungan,” pungkasnya. (ndi/*)
Pengukuran Sirkuit MotoGP Dikawal TNI Mayat Bayi Dibuang di Kali Segara Gegerkan Warga Praya (Suara NTB) Proses pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan wisata Mandalika Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dikawal TNI. Proses pengawalan bahkan ketika proses pengukuran yang sedang berlangsung Sabtu (7/9). Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han mengatakan, pihaknya mengerahkan tim pengamanan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengukuran oleh tim lapangan PT. Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC). Hal ini sesuai permintaan perusahaan negara itu. “Pihak ITDC meminta bantuan pengamanan pengukuran lahan maupun panjang lintasan. Alhamdulillah kami bantu dengan mengerahkan personel dari Korem dan Kodim Loteng,” ujar Danrem. Selain pengukuran lahan dan panjang lintasan, terlihat di lokasi pihak ITDC Mandalika juga melakukan pemagaran batas luar lokasi MotoGP menggunakan beton. Menurut orang nomor satu di jajaran Korem 162/WB tersebut, keberadaan sirkuit MotoGP ke depan diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata NTB, khususnya Lombok, baik tamu domestik maupun mancanegara. “Pada kesempatan yang baik inilah, Pemerintah Daerah dapat memperkenalkan beberapa destinasi wisata unggulan yang ada di wilayah NTB baik di Lombok maupun
UKUR - Anggota TNI saat mengawal proses pengukuran lahan sirkuit Mandalika. (Suara NTB/ist)
di Sumbawa,” ungkap Rizal sapaan akrab Danrem. Rizal berharap agar pelaksanaan proses pembangunan
sirkuit Mandalika tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan harapan semua pihak. (ars/*)
Tanjung (Suara NTB) Bayi perempuan dalam kondisi tak bernyawa ditemukan warga, Minggu (8/9) pagi, di sungai Kali Segara. Tubuh bayi tanpa berbalut kain itu ditemukan sudah membengkak dan sudah mengeluarkan bau tak sedap. Aparat kepolisian yang sedang patroli pun, langsung mengevakuasi mayat bayi dengan dibantu warga sekitar. Informasi yang dihimpun menyebutkan, bayi ditemukan tidak jauh dari lokasi pembangunan Jembatan Kali Segara. Bayi dalam keadaan terbungkus plastik hitam, dan mengapung di Sungai Kali Segara yang ditanami kangkung. Belum diketahui berapa lama bayi tersebut mengapung di aliran sungai. Namun menurut pengakuan para pekerja jembatan kepada petugas polisi yang patroli, bau busuk sudah mulai tercium sejak sehari sebelum ditemukan. Pekerja jembatan mengira bahwa bau busuk muncul dari bangkai binatang yang dibuang ke sungai. Salah seorang saksi, Tina, warga Desa Jenggala, kepada wartawan mengaku melihat kresek yang membungkus bayi tersebut, sejak sehari sebelumnya. Namun ia mengira kresek itu berisikan popok dan sampah plastik lainnya. Ia sama sekali tak menduga bahwa di dalam kresek adalah jasad anak manusia yang tak bernyawa, sehingga ia pun hanya mengalihkan kresek itu dengan kakinya. “Kalau saya tahu itu anak manusia, dari kemarin saya angkat. Terus tadi (Minggu pagi) saya tanam kangkung lagi, saya dekati, saya lihat
tangan tengadah dan kepala ke bawah (tenggelam di sungai),” ujarnya. Menduga bahwa di dalam kresek adalah tubuh manusia, ia pun memutuskan pulang dan memanggil keponakannya. Keduanya lalu mendatangi kresek itu lagi Keponakan Tina - lah yang kemudian memastikan bahwa di dalam kresek adalah jasad manusia. Atas peristiwa itu, keduanya pun melapor kepada pekerja jembatan dan selanjutnya memanggil pihak kepolisian yang kebetulan patroli melintas di jembatan sementara Kali Segara. Sementara, Brigadir Sulendra, petugas Kepolisian yang ditemui wartawan di lokasi kejadian, menjelaskan evakuasi mayat bayi dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan. Saat akan melintasi jembatan sementara Kali Segara, kendaraan patroli polisi dihentikan oleh petugas portal jembatan yang mengatur lalu lintas kendaraan. Petugas portal melaporkan kepada polisi bahwa diduga mayat bayi ditemukan di sungai dekat jembatan. “Kita baru pulang dari patroli di gudang logistik Bawaslu, diberhentikan oleh Petugas Portal. Setelah dapat laporan, kita cek ternyata betul,” kata Sulendra. Usai mengecek dan memastikan mayat bayi perempuan, Sulendra kemudian menghubungi Polsek Tanjung untuk ditindaklanjuti. Tidak diketahui, sudah berapa lama mayat tersebut meninggal dan dibuang di sungai. “Cerita dari yang bekerja di sini, dari kemarin (Sabtu) sudah bau, dikira bangkai ayam,” tandasnya. (ari)
Serang Polisi Usai Terjaring Razia, Seorang Pengendara di Lotim Meninggal Selong (Suara NTB) Seorang pengendara, Zainal Abidin (29) warga Tunjang Lauk Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik, Lombok Timur (Lotim) diduga meninggal dunia usai menyerang anggota polisi. Insiden ini terjadi Kamis (5/ 9) sore. Korban mendatangi Satlantas Polres Lotim dan langsung menyerang anggota yang saat itu sedang piket. Sikap anarkis yang dilakukan ZA lantaran tidak terima dirinya ditilang dalam operasi patuh yang dilaksanakan di wilayah Sikur, Kamis sekitar pukul 16:00 wita. Akibat insiden ini, ZA mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke rumah RSUD R. Sodejono Selong. Sikap yang dilakukan oleh anggota kepolisian untuk melindungi diri lantaran ZA menyerang dengan melakukan pemukulan dan menggigit tangan salah satu anggota Satlantas Polres Lotim hingga terluka. Dari sanalah anggota Satlantas Polres Lotim melakukan pembelaan diri hingga membuat korban tak sadarkan diri. Selanjutnya anggota yang berada di TKP langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta, SIK, mengatakan, pengendara tersebut mendatangi Satlantas untuk mencari kendaraannya yang diamankan dalam operasi patuh. ZA terjaring razia karena tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat sehingga sepeda motornya ditahan. Pada sore hari di hari yang sama, ZA datang ke kantor Satlantas dengan pakaian singlet dan tidak memakai helm dan melawan arus. Kemudian anggota melakukan peneguran. Saat ditegur, ZA tiba-tiba langsung memukul anggota ke bagian wajah dua kali dan menggigit tangan anggota saat itu hingga robek.
Sementara, anggota lain yang seketika melerai dan tidak terima melihat ZA yang bersikap berutal melakukan pembelaan diri yang menyebabkan korban dibawa ke rumah sakit. Di RSUD Selong ZA mendapat perawatan medis selama satu hari sebelum meninggal dunia, Sabtu (7/9) sekitar pukul 04:00 wita. “Awalnya almarhum menyerang dan memukul anggota yang sedang piket di kantor Satlantas. Meninggalnya saat mendapat perawatan medis di RSUD R. Soedjono Selong,” terang Kapolres.
Ayah korban, Sahabudin menganggap kejadian tersebut sebagai suatu musibah. Dituturkannya, Zainal Abidin mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2013 dibuktikan dengan rekam medis dari RSJ Mutiara Sukma Selagalas Mataram. “Kami dari Polres sudah melakukan pengobatan dan pembiayaan di RS hingga biaya pemakaman dan musyawarah mufakat dengan pihak keluarga dan hal tersebut dibuatkan dalam surat pernyataan dan persetujuan keluarga,” jelasnya. (yon)
(Suara NTB/ist)
DAMAI - Sahabudin, ayah dari Zainal Abidin saat menandatangi surat perdamaian bersama pihak kepolisian, Sabtu lalu.
RAGAM
SUARA NTB Senin, 9 September 2019
Petani Resah, Tembakau Tak Terserap Mataram (Suara NTB) Petani tembakau virginia di Lombok Tengah dan Lombok Timur protes. Selain mendatangi Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Selasa (3/9) lalu. Petani di Lombok Timur juga melakukan aksi pembakaran tembakau di Kantor DPRD Lombok Timur, Kamis (5/9). Gejolak yang terjadi di petani tembakau ini lantaran hasil produksi mereka banyak yang belum terserap. Bahkan menurut penuturan petani, hasil produksi tembakau masih banyak yang menumpuk karena belum diserap perusahaan. Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin mengatakan pascapertemuan dengan para petani yang dikoordinir Serikat Tani Nasional (STN), pihaknya melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke gudang-gudang perusahaan tembakau yang ada di Pulau Lombok. Dari 16 perusahaan yang beroperasi di Pulau Lombok, baru delapan yang menargetkan kuota pembelian tembakau. Sedangkan delapan perusahaan lainnya belum. Husnul menyebutkan sebelumnya ada tujuh perusahaan tembakau yang telah menargetkan kuota pembelian sebanyak 21.597 ton. Antara lain, PT. Indonesia Dwi Sembilan sebanyak 1.000 ton, PT. Sadana Arif Nusa 3.000 ton, PT. Aliansi One Indonesia 700 ton. Kemudian, PT. Bentoel Prima 5.498 ton, PT. Djarum 5.499 ton, UD Jawara/CV Kalimas Kencana 900 ton dan PT. Budi Jaya Sentosa 5.000 ton. Selain tujuh perusahaan tersebut, kata Husnul, PT. Gudang Garam juga baru masuk. Mereka menargetkan kuota pembelian sebanyak 3.000 ton. Namun, ia meminta supaya PT. Gudang Garam menyerap sebanyak 5.000 ton. Luas areal tanam tembakau virginia tahun 2019 di NTB seluas 25.004 hektare dengan perkiraan produksinya sebanyak 43.767 ton. Sementara tujuh perusahaan sudah menentukan kuota pembeliannya sebanyak 21.597 ton. Jika ditambah dengan target pembelian PT. Gudang Garam maka kuota pembelian delapan perusahaan sebanyak 26.597 ton. Artinya, masih ada selisih produksi tembakau yang belum ada kepastian untuk diserap perusahaan sebanyak 17.170 ton. Meskipun ada belasan ribu ton yang belum ada kepastian diserap perusahaan, namun Husnul mengaku perkiraan produksi tembakau yang mencapai 43.767 ton akan terserap semuanya. “ 43 ribu ton itu pasti terserap. Apalagi pembatasan impor. Dulu zaman tak ada pembatasan impor pada 2015, semua tembakau terserap. Penyerapan tembakau ini sampai Februari tahun depan,” katanya. Berdasarkan data Distanbun NTB, delapan perusahaan yang belum menentukan kuota pembelian, antara lain PT. Tresni Adi, UD. Nyoto Permadi, UD. Supianto, UD. Bintang MAS, UD. Sumber Rezeki, PT. Indo Kasturi Perkasa, CV. Karya Bersama Sejati dan UD. Surya Tembakau. Husnul mengatakan pihaknya sudah melakukan sidak ke perusahaan tembakau. Ia mengatakan tidak benar ada tembakau yang ditolak perusahaan. Menurutnya, kalaupun ada tembakau petani yang ditolak, hanya bersifat sementara. “Karena untuk sementara belum diterima dulu. Tapi jangan kemudian disikapi dengan pembakaran tembakau. Rugi petani. Kan bisa dijual di tempat lain,” katanya. Dengan adanya kebijakan pembatasan impor tembakau sesuai Peraturan Menteri Perindustrian No. 32 Tahun 2019, menurutnya sebagai hal yang menggembirakan bagi petani tembakau. Karena produksi tembakau akan terserap semuanya. Dalam Permen tersebut, kata Husnul, perusahaan tembakau dapat mengimpor apabila dia sudah melakukan pembelian dua kali lipat di dalam negeri. Misalnya, sebuah perusahaan tembakau mau mengimpor 100 ton tembakau. Maka dia harus membeli tembakau di dalam negeri sebanyak 200 ton. ‘’Dia beli dulu baru bisa mengimpor. Dulu seenaknya mengimpor, sekarang sudah ndak bisa,’’ terangnya. (nas
Aset Wanprestasi Pemprov NTB Jadi Atensi KPK Dari Hal. 1 Dalam proses ini, KPK juga akan menggandeng Kejaksaan Tinggi NTB dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dimiliki. Kejaksaan bisa menempuh upaya persuasif untuk proses non litigasi atau di luar persidangan. ‘’Koordinasi dengan Inspektorat dan BPKP NTB ini sebagai langkah awal. Nanti kita lihat, apakah cukup ditangani di sini lewat Inspektorat atau Datun Kejaksaan,’’ ujarnya. Sedikit gambaran diperolehnya, sejumlah aset yang dikelola pihak ketiga statusnya wanprestasi karena tidak kunjung dikelola sesuai batas waktu. Baik aset di Kota Mataram
hingga di Gili Trawangan. Perusahaan tersebut tidak kooperatif terkait pemanfaatan lahan setelah memegang Hak Guna Usaha (HGU), namun tak kunjung dikelola. Situasi ini dianggap merugikan Pemprov NTB, jika dibandingkan dengan lahan yang dikelola sendiri. ‘’Itu jadi atensi kami,’’ katanya. Apakah berpeluang diusut KPK? ‘’Kalau ada ranah pidana, syaratnya harus ada tindak pidana korupsinya. Kita tidaklanjuti. (Apalagi) kalau cukup besar, minimal nilainya di atas Rp 1 miliar. Tidak menutup kemungkinan kita tangani,’’ pungkasnya. (ars)
DPMPD Dukcapil NTB Gelar Rakor Kejar Pemenuhan Target Nasional Dari Hal. 1 akta kelahiran daring, serta pemberian pelayanan yang membahagiakan, ekosistem Dukcapil, dan tanda tangan elektronik sebagai bentuk Dukcapil Go to Digital. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, yaitu 4-6 September 2019 di hotel Jayakarta, Senggigi, Lobar. Dalam rakor tersebut hadir dua orang pembicara dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), serta pembicara dari DPMPD Dukcapil NTB serta BKD dengan materi mencapai target nasional tanpa stres. Disebut Enggar selaku penanggungjawab kegiatan, dalam rakor tersebut ditemukan beberapa masalah dalam pemenuhan target nasional. “Ada masalah terkait blangko yang minim pasokan,” ujar Enggar saat dikonfirmasi, Minggu (8/9) di Mataram. Selain itu, penyediaan akta kelahiran daring juga masih membutuhkan perhatian lebih. “Akta kelahiran daring masyarakat belum sepenuhnya antusias, karena cetak aktanya pakai HVS biasa,” sambungnya. Disebut Enggar, sampai saat ini pemenuhan target nasional untuk perekaman EKTP telah mencapai 98 persen. Sedangkan pencetakan akta kelahiran telah mencapai 88 persen. Sementara itu, pengurusan KIA telah dilaksana-
kan oleh Disdukcapil masing-masing Kabupaten/ Kota di NTB. Sebagai upaya pemenuhan tujuh target nasional itu Enggar menerangkan pihaknya konsisten melakukan beberapa kegiatan rakor dengan stakeholder terkait serta menyiarkan agenda tersebut melalui media massa seperti radio, media cetak, dan lain-lain. ‘’Termasuk di Facebook, kami punya kewajiban moral untuk membagi setiap kebijakan dari Ditjen,” ujarnya. Ditjen Dukcapil sendiri telah menginstruksikan inovasi terkait kepengurusan dukcapil di berbagai daerah di Indonesia. Terutama untuk penyelesaian pengurusan akta kelahiran. Inovasi yang diberi nama Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang lebih dikenal dengan istilah Super Tajam itu telah masuk ke dalam 45 inovasi unggulan terkait tata kelola pemerintahan. Surat Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 yang meyatakan hal tersebut menunjukkan upaya DPMPD Dukcapil di seluruh daerah untuk terus memaksimalkan pelayanan pengurusan akta kependudukan bagi masyarakat. (bay/*)
Halaman 15
705.206 Korban Gempa Diajukan Terima Jadup Tahap II Mataram (Suara NTB) Sebanyak 705.206 jiwa atau 205.488 KK korban gempa diajukan untuk menerima bantuan jaminan hidup (Jadup) tahap II. Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengajukan ratusan ribu korban gempa yang tersebar di enam kabupaten/kota tersebut untuk menerima Jadup tahap II ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Sudah masuk semuanya (usulan) ke Kementerian Keuangan. Tinggal menunggu dari Kementerian Keuangan untuk pencairannya. Sekarang domainnya di Kementerian Keuangan. Kita ndak bisa dorong-dorong, tapi tetap kita mengawal,” kata Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Sabtu (8/9). Jadup tahap II dengan jumlah penerima sebanyak 705.206 jiwa tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp423 miliar lebih. Karena masing-masing korban gempa akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu. Berdasarkan data peneri-
ma Jadup tahap II yang disampaikan ke Kemensos. Untuk. Kota Mataram sebanyak 41.860 jiwa atau 12.064 KK, Lombok Tengah 16.215 jiwa atau 4.578 KK, Lombok Barat 222.677 jiwa atau 62.824 KK, Sumbawa Barat 62.677 jiwa atau 16.521 KK, Lombok Utara 242.572 jiwa atau 75.554 KK, dan Lombok Timur 119.230 jiwa atau 33.957 KK. Sedangkan rincian kebutuhan anggaran untuk pembayaran Jadup tahap II di masingmasing kabupaten/kota. Antara lain Kota Mataram sebesar Rp. 25.116.000.000, Lombok Tengah Rp. 9.729.000.000, Lombok Barat Rp. 133.606.200.000, Sumbawa Barat Rp. 37.606.200.000, Lombok Utara Rp. 145.543.200.000, dan Lombok Timur Rp. 71.538.000.000. “Datanya sesuai dengan yang diusulkan saja, yang diusulkan oleh kabupaten/kota,” katanya. Mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan ini mengatakan bahwa memang terjadi perubahan data dari usulan sebelumnya. Setelah pencairan Jadup tahap I, Kemensos meminta kabupaten/
kota melakukan verifikasi dan validasi (verivali) ulang. Ia menegaskan data yang diusulkan Kemensos ke Kemenkeu merupakan data usulan dari kabupaten/kota setelah dilakukan verivali. “Saya tak bisa mengatakan itu bertambah atau berkurang. Karena data awal memang ada perubahan. Karena diperbaiki lagi datanya. Baru kemudian diusulkan ke kementerian sosial,” tandasnya. Sebelumnya, Kemensos telah mencairkan bantuan Jadup tahap I kepada 19.099 korban gempa di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Penyaluran Jadup tahap I sebesar Rp11,4 miliar lebih untuk empat daerah tersebut. Dengan rincian, Kota Mataram sebanyak 7.642 jiwa atau Rp4,58 miliar lebih, Lombok Tengah 650 jiwa atau Rp390 juta, Lombok Barat 3.380 jiwa atau Rp2,02 miliar lebih dan KSB sebanyak 7.427 jiwa atau Rp4,45 miliar lebih. Sehingga total jadup tahap I yang sudah dicairkan sebesar Rp11,4 miliar untuk 19.099 jiwa. (nas)
Fasilitator Diingatkan Tidak Menghambat Pencairan Dana RTG Mataram (Suara NTB) Proses rehab rekon rumah terdampak gempa masih berjalan. Di Desa Kuripan Kecamatan Kuripan sedikitnya 373 unit Rumah Tahan Gempa (RTG) diserahkan kepada korban gempa. Agar penyelesaian RTG berjalan cepat, fasilitator diminta tidak jadi penghambat pencairan jika pekerjaan sudah 100 persen. Penyelesaian ratusan RTG jenis Rumah Instan Konvensional (Riko) itu ditindaklanjuti dengan penyerahan secara simbolis oleh Kalak BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, Sabtu (7/9). Acara penyerahan tersebut dirangkai dengan monitoring dan evaluasi rehab rekon RTG NTB, dihadiri unsur TNI, camat dan aparat desa. Dari hasil evaluasi, Ahsanul Khalik mengatakan, capaian progres rehab rekon RTG cukup baik. Kendati demikian, masih saja ada laporan terkait hambatan dari fasilitator. “Capaian progres rehab rekon para fasilitator sudah cukup bagus. Hanya saja tadi ada temuan warga yang rumahnya rusak ringan, konstruksi besinya menggunakan besi 10, semestinya menggunakan besi 12,” kata Khalik soal temuannya.
(Suara NTB/ist)
SERAHKAN - Kepala BPBD NTB saat menyerahkan kunci RTG kepada korban gempa . Ia pun meminta fasilitator mengubah konstruksi agar bangunan lebih kuat. Temuan itu tidak dianggapnya sepele, sehingga harus ditindaklanjuti dengan perbaikan. Selain itu, ia menemukan potensi hambatan berupa temuan sejumlah fasilitator yang terlibat sebagai pemain. Baik sebagai distributor maupun yang bekerjasama dengan aplikator. Sebagian sudah ditindak dengan cara diberhentikan. “Kalau ada lagi fasilitator ditemukan ikut bermain dan mempersulit pokmas atau juga mempersulit aplika-
tor karena tidak mendapatkan komitmen pembagian, kami tindak. Yang kedua, fasilitator tidak bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksinya, tidak disiplin dalam melakukan pendampingan, silakan laporkan,” tegasnya. Dia menambahkan, evaluasi dan monitoring secara rutin itu sebagai upaya mendorong percepatan rehab rekon agar kualitas RTG terjaga. Ini juga sebagai cara menggali berbagai persoalan, baik keluhan masyarakat dan pihakpihak yang terlibat dalam proses pembangunan. (ars)
Bupati Dompu Terkaya, Gubernur Urutan 12 Dari Hal. 1 Kekayaan Bupati Dompu itu mencapai Rp 64,441 miliar. Dalam data kepatuhan per 5 Agustus 2019 itu, Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc berada di urutan 12. Dalam catatan 10 besar LHKPN, KPK menerima laporan antara 1 sampai 4 lembar dokumen terkait jumlah kekayaan pejabat dari tingkat Provinsi NTB sampai kabupaten dan kota di NTB. Urutan ke dua, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Sumiatun dengan kekayaan mencapai Rp 53,440 miliar. Urutan ke tiga Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah dengan kekayaan Rp 25,753 miliar. Selanjutnya, Murni Suciyanti yang menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bima di urutan berikutnya dengan kekayaan mencapai 24,890 miliar. Ke-
mudian Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana dengan kekayaan Rp 20,298 miliar. Selanjutnya urutan ke enam, Wakil Ketua DPRD Sumbawa A Rachman Alamudy dengan kekayaan Rp 18,772 miliar. Urutan ke tujuh, Bupati Bima Indah Hj.Indah Damayanti Putri dengan kekayaan Rp 13,519 miliar. Berikutnya Wakil Bupati Lombok Timur, H. Rumaksi SJ senilai Rp 12,663 miliar. Kemudian Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri senilai Rp 10,618 miliar. Urutan ke 10, H. Husni Djibril yang menjabat Bupati Sumbawa, dengan kekayaan mencapai Rp 9,445 miliar. Urutan ke 11, H. Sukiman Azmy yang menjabat sebagai Bupati Lombok Timur dengan kekayaan mencapai Rp 6,109 miliar. Sementara Gubernur NTB
Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc masuk di urutan ke 12, dengan kekayaan mencapai Rp 5,484 miliar. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Indriati Iskak, Sabtu (7/9) saat mengisi workshop Jurnalis Lawan Korupsi di Mataram, LHKPN merupakan wajib bagi pejabat negara dan pejabat daerah. Yeye, sapaan Yuyuk Indriati Iskak, laporan kekayaan itu merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi sekaligus pengawasan pada pejabat negara. LHKPN termuat dalam dashboard MCP kegiatan implementasi pengawasan kekayaan melalui elektronik. ‘’e-LHKPN ini digunakan untuk memonitoring progres implementasi yang dilaksanakan oleh KPK,’’ ujarnya. (ars)
Pertimbangkan Dua Opsi Dari Hal. 1 Tapi ada dua opsi,’’ sebut Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin. Zainul mengatakan, persoalan aset Gili Trawangan ada kajian Tim Penasihat Investasi Daerah. Bahkan, KPK sudah mulai mendampingi Pemprov menyelesaikan aset yang sudah 24 tahun ditelantarkan investor. Karena sudah 24 tahun ditelantarkan, Pemprov berharap aset tersebut diserahkan secara sukarela oleh PT. GTI. Pasalnya, untuk melanjutkan investasi tersebut kelihatannya PT.GTI agak sulit. ‘’Karena di sana sudah banyak masyarakat masuk. Sekarang ini diberikan kesempatan oleh gubernur untuk GTI mencoba melanjutkan aktivitasnya,’’ kata Zainul. Sesuai ketentuan perundang-undangan, katanya, PT. GTI masih punya waktu tinggal enam tahun. Meskipun per-
janjian kerja samanya sampai 70 tahun. Namun, masa berlaku untuk Hak Guna Usaha (HGU) adalah 30 tahun. Sesuai ketentuan, HGU dapat dilanjutkan sampai 20 tahun. ‘’Sekarang diberikan (kesempatan), silakan (beraktivitas). Cuma jangan sampai sudah diberi kesempatan, tak ada aktivitas. Jadi pertimbangan juga nanti,’’ katanya. Saat pertemuan dengan PT. GTI, mereka menyampaikan banyak kendala yang dihadapi untuk masuk mengembangkan aset daerah tersebut. Pada lahan seluas 65 hektare tersebut, sebagian sudah dikuasai sekitar 700 masyarakat. Mereka memanfaatkan aset tersebut untuk berusaha di Gili Trawangan. Namun masyarakat tersebut masih mengakui bahwa lahan itu aset daerah. Lantas, apakah selama ini sewa aset tersebut masuk ke kas daerah? Zainul mengatakan, tidak tahu ke mana sewanya. Karena aset itu masih berada di bawah pengelolaan PT. GTI sesuai perjanjian kerja sama
yang telah ditandatangani. Pengelolaan aset tersebut masih berada di PT. GTI. Pihaknya tidak mengetahui apa tindakan yang dilakukan investor tersebut terhadap 700 masyarakat yang masuk memanfaatkannya. ‘’Ndak boleh dia sampai menelantarkan begitu. Harus ada tindakan dari GTI. Makanya kalau tidak ada aktivitas, segera Pemda akan mengambil tindakan. Apakah menarik kembali, memutus kontraknya,’’ tegasnya. Zainul mengatakan, Pemprov menyambut kehadiran KPK yang ikut mengawal penyelesaian aset daerah yang berada Gili Trawangan tersebut. Dengan kehadiran KPK, diharapkan persoalan ini segera selesai. ‘’Kita berharap tahun ini mereka sudah beraktivitas. Kalau ndak, harus ada tindakan pemerintah. Kita berharap kalau GTI tak mampu, bisa diserahkan ke pemerintah. Biar tak melalui proses hukum dan lain sebagainya,’’ kata Zainul. (nas)
(Suara NTB/ron)
MATERI - Penyuluh Ahli Madya BNNP NTB, Anggraini Ninik M, SH., MH., saat menyampaikan materi tentang bahaya narkoba kepada mahasiswa baru STIE AMM Mataram dalam kegiatan Penataran Sistem Pendidikan (PSP) yang dilaksanakan di kampus STIE AMM Mataram sejak Kamis (5/9) sampai dengan Sabtu (7/9).
STIE AMM Mataram Libatkan BNN Cegah Penyalahgunaan Narkoba Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram melaksanakan Penataran Sistem Pendidikan (PSP) bagi mahasiswa baru, yang dilaksanakan di kampus STIE AMM Mataram pada Kamis (5/9) sampai dengan Sabtu (7/9). Kegiatan itu diikuti oleh 275 mahasiswa baru STIE AMM. Kegiatan itu melibatkan narasumber dari dalam kampus dan luar kampus. Salah satunya, STIE AMM melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Ketua Panitia PSP yang juga Kepala Kemahasiswaan dan Alumni STIE AMM, Faizatul Fajariah, SE., MM., ditemui di selasela kegiatan mengatakan, kegiatan PSP untuk memperkenalkan mahasiswa baru mengenai STIE AMM. Pengenalan itu berkaitan dengan pengenalan sistem akademik, sistem administrasi, dan pengenalanketua,wakilketua,dan pejabat lainnya di STIE AMM. Juga pengenalan LPK dan P2KPN, pengenalan organisasi mahasiswa, pendidikan karakter di STIE AMM, dan pengenalan Bursa Efek Indonesia (BEI). “Untuk mengenal instansi dan pejabat di sini. Selain itu ada materi dari luar kampus juga seperti dari Bank Panin Syariah dan BNN,” kata Faizatul yang juga Kepala Lembaga Pusat Karier dan Pengembangan Pusat Kewirausahaan dan Produktivitas Nasional (LPK & P2KPN) STIE AMM. Mahasiswa baru STIE AMM yang mengikuti kegiatan PSP sebanyak 275 orang dengan rincian 165 mahaiswa baru dari Prodi S1 Manajemen, 85 mahasiswa dari Prodi S1 Akuntansi, 16 mahasiswa D3 Akuntansi, dan 9 mahasiswa D3 Keuangan dan Perbankan. Dalam pemaparan materi BNNP NTB, Penyuluh Ahli Madya BNNP NTB, Anggraini
Ninik M, SH., MH., mengatakan, Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurutnya, yang dinamakan narkoba adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, baik dari makan, minum, disuntikkan, atau hirupan. “Itu akan membuat orang yang mengonsumsi satu zat itu hilang rasa sakit, hilangkan kesadaran, dan membuat orang yang mengonsumsi ini kecanduan, mengubah perilaku sifat, perilaku, dan mental,” katanya. Anggraini menjelaskan, narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu golongan satu, dua, dan tiga. Keberadaan narkotika ada yang bersifat ilegal dan ada yang legal. Ia menjelaskan, golongan satu, yaitu jenis narkotika yang tidak boleh digunakan untuk kesehatan, atau tidak ada manfaat kesehatan. “Kalau tidak ada manfaat kesehatan, narkotika itu ilegal, kedua sifat adiksinya sangat tinggi. Karena sifat adiksinya sangat tinggi, cepat buat orang ketergantungan,” jelasnya. Sementara itu untuk golongan dua dan narkotika golongan tiga, adalah jenis narkotika yang boleh digunakan untuk kesehatan, dengan kata lain legal. Namun, Anggraini menegaskan, tidak boleh melakukan penyalahgunaan terhadap narkotika tersebut. “Tidak boleh disalahgunakan. Golongan dua dan tiga untuk menyembuhkan keadaan sakit, kalau golongan dua sifat akdisi tinggi, golongan tiga sifat adiksinya sedang. Untuk golongan dua dan tiga harus kita pahami bahwa harus menggunakan seusai resep dokter atau pengawasaan dokter. Bila disalahgunakan, sama akibatnya dengan narkotika golongan satu,” ujarnya. Mahasiswa STIE AMM tampakantusiasmendengarkanpemaparan dari BNNP NTB. Mahasiswajugaantusiasmenyampaikan pertanyaan kepada narasumber dari BNNP NTB. (ron/*)
Tularkan ’’Virus’’ Wirausaha Dari Hal. 1 Ia juga menyampaikan rasa suka cita dan kesan yang mendalam kepada komunitas TDA, karena mampu menggelar acara luar biasa semarak. Hal itu menunjukkan anak-anak Bima dan pemuda Pulau Sumbawa sudah siap berkarya untuk NTB dan Indonesia. ‘’Kita berharap event ini dapat mewujudkan kemajuan UMKM ekonomi regional dan nasional. Seluruh stakeholders harus saling bersinergi, saling bahu membahu dan berkreasi memajukan ekonomi masyarakat,’’ ujarnya. Gubernur Dr.Zul juga berharap kepada lembaga-lembaga perbankan yang ada untuk membantu serta membimbing generasi
muda agar mampu membawa usaha mereka menjadi luar biasa. ‘’Jadi dengan banyaknya wirausaha ke depan, dapat menyerap tenaga kerja kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ harapnya. Acara yang mengangkat tema Bima Berkarya untuk Indonesia ini juga dihadiri Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, Wakil Walikota Bima, Feri Sofyan SH, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, dan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M Noer M.Pd. Pesta wirausaha yang berlangsung selama dua hari itu, melibatkan 48 komunitas usaha di Bima. Sementara peserta sekitar 3.000 orang. (uki)
DPIM Jajaki Kerjasama dan Investasi di NTB Dari Hal. 1 PT ITDC, asosiasi usaha, Bea Cukai, Imigrasi dan lainnya. Selanjutnya, pada Selasa agenda dilanjutkan dengan visitasi ke objek yang potensial untuk terjalinnya kerjasama usaha dan investasi. ‘’Diharapkan pada hari Rabu, ada sesuatu rintisan kerjasama yang konkrit untuk ditandatanga-
ni dalam bentuk LoI,’’ harap Gita. Minggu (8//9), begitu mendarat di Bandara International Lombok, delegasi DPIM berkunjung ke kawasan KEK Mandalika dan di terima manajemen PT. ITDC. ‘’Dari paparan PT ITDC, ada anggota delegasi yang sudah menunjukkan ketertarikannya untuk berinvestasi di KEK Mandalika,’’ ujar Gita. (r)
Cinta NTB untuk Papua Dari Hal. 1 Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc beserta istri, Danrem 162/WB, Sekda Kabupaten Fak-Fak H. Ali Baham Temongmere, FKUB NTB, Forkopminda NTB, serta anggota Polda NTB, Lanal Mataram, serta Lanud Zainuddin Abdul Majid. Nana menambahkan bahwa masyarakat NTB merasa terpanggildengankondisiPapua.“Kitapanjatkan doa dalam rangka memulihkansituasidiPapuasehinggabingkai persatuan dan kesatuan NKRI tetap terjaga,” terangnya. Kerusuhan di Papua beberapa waktu lalu, imbuh Kapolda, tidak berdampak terhadap kondusivitas wilayah NTB. Dia meminta kepada masyarakat untuk saling mendukung dalam upaya pembangunan daerah. Isu pemulangan mahasiswa dapat
segera ditepis. “Kami harap ini dijadikan pengalaman untuk tidak mudah terprovokasi berita hoaks dan ujaran kebencian. Warga Papua seperti disampaikan Sekda (Fak-Fak) tadi komitmen bahwa mereka tetap NKRI,” jelasnya. Sementara gubernur pada kesempatan itu menyatakan bahwa NTB adalah provinsi yang terbuka dengan menjamin kenyamanan setiap warganya. “NTB welcome dengan semua agama, semua etnis. Keberagaman itu adalah anugerah untuk menambah semakin kuatnya Indonesia,’’ tegasnya. Dalam kegiatan itu, para peserta serempak melantunkan sejumlah lagu wajib nasional. Diiringi doa bersama, ramah tamah, makan bersama. Atraksi pesta kembang api turut memeriahkan kegiatan yang dihadiri sekurangnya 3.000 peserta itu. (why)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Senin, 9 September 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Promo ’’Seafood Sensation’’ di Golden Palace Hotel Mataram (Suara NTB) – Golden Palace Hotel kembali memberikan promo menu terbaik. Untuk periode Agustus-September, dihadirkan Menu Seafood Sensation yang akan memanjakan lidah penggemar olahan seafood. Executive Chef Golden Palace Hotel, Muchlis Affandi, memilih bahan-bahan segar untuk menunya. Dalam satu paket Seafood Sensation, pelanggan dapat menikmati olahan udang, kerang, cumi, dan kepiting dalam satu porsi yang cukup untuk empat orang. Dibandrol dengan harga Rp300 ribu, paket Seafood Sensation juga dilengkapi dengan sayuran segar seperti jagung, wortel, dan buncis serta bola-bola seafood sebagai tambahan. Untuk bumbunya, Muchlis menghadirkan saus asam manis pedas yang menggugah selera. “Pilihan sausnya bisa diubah tergantung pesanan. Mau saus tiram, saus lada hitam, semua bisa,” ujar Muchlis, Senin (19/8)
di Mataram. Selain itu, Seafood Sensation juga memberikan dua jenis saus tambahan. Pada paket standar, diberikan saus lada hitam yang terasa pedas dan memiliki aroma lada hidam yang pekat dan modifikasi Thai Saus dengan rasa yang lebih manis. Jenis saus ini juga bisa diubah tergantung dari pesanan konsumen. Dengan harga Rp300 ribu, paket Seafood Sensation di Golden Palace Hotel terbilang cukup murah karena menghadirkan lengkap jenis olahan seafood dalam satu paket. Selain itu, kebebasan memilih jenis saus juga menjadi kelebihan dari paket ini. (bay)
(Suara NTB/bay)
Seafood Sensation di Golden Palace Hotel