SUARA NTB
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
KAMIS, 9 MEI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 53 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Smelter Harus Terealisasi
AMNT Diminta Laporkan Progres Detail Setiap Bulan Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyatakan, pembangunan smelter dan industri turunannya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) harus terealisasi. Untuk itu, semua hambatan yang ada harus diselesaikan oleh semua pihak sesuai perannya. Sementara itu, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) diminta harus melaporkan progres bulanan pembangunan smelter kepada
Pemprov NTB dan Pemda KSB secara detail. Sehingga, kepala daerah tidak mempertanyakan kapan kepastian pembangunan industri pele-
Pembangunan RTG Kekurangan Ribuan Tukang Bangunan
buran dan pemurnian emas dan tembaga tersebut. ‘’Kalau saya lihat ini (smelter) harus terealisasi. Karena kita sudah jalan. Sekarang tinggal hambatannya apa, betul-betul diselesaikan peran dari semua pihak,’’ kata Wagub di Mataram kemarin. Apabila masalahnya
sekarang terkait dengan pembebasan lahan. Maka Pemda KSB harus betul-betul komit membantu PT. AMNT untuk menyelesaikannya. Pembebasan lahan itu, kata Wagub harus segera tuntas. Selain pembangunan smelter, menurut Wagub keberadaan industri turunan juga sangat penting di KSB. Industri turunan yang akan terbangun jika sudah ada smelter adalah pabrik semen, pupuk dan kabel. Pembangunan smelter merupakan
kewajiban PT. AMNT untuk membangunnya. Wagub menekankan pentingnya perencanaan waktu. Supaya pembangunan smelter dan industri turunannya dapat dikawal oleh semua pihak. Ia meminta jangan ada yang saling menyalahkan. Tetapi bagaimana mendorong pembangunan smelter ini segera dilakukan. Karena ia melihat perencanaannya sudah jelas. ‘’Sekarang masalahnya pembebasan lahan. Dengan
pembebasan lahan, industri turunan tak akan masalah membangun. Kalau dibangun di tempat lain bisa saja. Tapi dari sisi keekonomian tidak menguntungkan. Tinggal KSB menyelesaikan pembebasan lahannya dengan baik,’’ ujar Wagub. Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si meminta AMNT menyajikan schedule secara detail terkait dengan pembangunan smelter. Ia
melihat schedule yang disampaikan PT. AMNT berupa bungkulan-bungkulan. Ia meminta schedule tersebut harus detail, kapan memulai dan kapan berakhir. ‘’Supaya tidak lagi Pak Gubernur bertanya, yang detail disampaikan juga dalam laporan progres tiap bulan. Bukan hanya dalam bentuk cerita atau narasi, tapi ada schedule-schedule di situ supaya tidak bermunculan tanda tanya kapan mulai membangun,’’ katanya. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Satu per satu masalah digali Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH dalam proses penanganan rumah dampak gempa. Ia mendapat infomasi ada kendala kekurangan ribuan tukang bangunan. ‘’Hasil koordinasi saya dengan Danrem kemarin, kita kekurangan ribuan tukang. Karena jumlah tukang di sini juga terbatas,” kata Ahsanul Khalik kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (8/5) kemarin. Mensiasati kekurangan tukang itu, akan didatangkan dari luar daerah. Ia mengaku sudah sepakat dengan Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani soal upaya ini. Bersambung ke hal 15
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H/2019 M 04:51
05:01
12:16
15:36
18:09
19:20
TO K O H Korsup Kasus di Polda NTB POLDA NTB meminta bantuan KPK menyelesaikan target penanganan kasus korupsi. Salah satunya dengan mengundang KPK dalam koordinasi dan supervisi (Korsup). Satu kasus yang masih alot penyidikannya yakni dugaan korupsi pengadaan alat peraga kesenian marching band Dikbud Provinsi NTB tahun 2017. Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol. Syamsuddin Baharuddin menjelaskan, Subdit III Tipikor sudah menyurati KPK di Jakarta. Namun dia menyatakan korsup tak cuma untuk kasus marching band yang berkasnya masih bolak-balik saja. ‘’Semuanya. Sudah kan kita (Suara NTB/dok) bersurat ke KPK,’’ ujarnya. Syamsuddin Baharuddin Tetapi dia tidak menampik kasus marching band yang jadi salah satu bahasan utamanya. Sebab sampai saat ini berkas dua tersangka kasus itu tak kunjung dinyatakan lengkap. Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
Mataram (Suara NTB) Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dijawalkan mengawali Safari Ramadhan 1440 H dari Kota Mataram. Mulai 11 - 15 Mei, kegiatan Safari Ramadhan akan dilaksanakan di Pulau Lombok. Sedangkan Safari Ramadhan di Pulau Sumbawa akan dilaksanakan mulai 23 - 27 Mei 2019. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S. Sos, MM, Rabu (8/5) menjelaskan, kegiatan Safari Ramadhan Gubernur dan Wagub di Pulau Lombok dilaksanakan selama lima hari. Kegiatan Safari Ramadhan Gubernur dan Wagub di Pulau Lombok diawali dari Kota Mataram pada 11 Mei bertempat di Masjid Baitul Amin Lingkungan Pejeruk Kecama-
tan Ampenan. Kemudian pada 7 Mei, Safari Ramadhan Gubernur dan Wagub akan dilaksanakan di Masjid Jami’ Ihwanul Muttaqien Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Malam berikutnya tanggal 13 Mei, Safari Ramadhan Gubernur dan Wagub dijadwalkan ke Lombok Barat, tepatnya di Masjid Nurul Islam Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung. Setelah itu, Gubernur dan Wagub dijadwalkan melakukan Safari Ramadhan di Masjid Al Muttaqin Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara pada 14 Mei 2019. Mengakhiri Safari Ramadhan di Pulau Lombok, Gubernur dan Wagub dijadwalkan melakukan safari di Lombok Timur, tepatnya di Masjid Agung Mujahidin Selong. Setelah itu, Gubernur dan Wagub
dijadwalkan melakukan Safari Ramadhan mulai 23-27 Mei di Pulau Sumbawa. Safari Ramadhan akan diawali dari Kota Bima pada Kamis (23/ 5) bertempat di Masjid Baitul Hamid Kelurahan Penaraga . Hari berikutnya, Jumat (24/5), kegiatan Safari Ramadhan akan dilaksanakan di Kabupaten Bima bertempat di Masjid As-Said Desa Tangga Kecamatan Monta. Pada Sabtu (25/5), Gubernur dan Wagub dijadwalkan menggelar Safari Ramadhan di Masjid Raudatul Jannah, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Kemudian, pada Minggu (26/5), kegiatan Safari Ramadhan akan dilanjutkan ke Kabupaten Sumbawa di Masjid Baiturrahman Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
Najamuddin Amy
Kasus Lahan Kementerian PUPR Alokasikan Anggaran Relokasi Korban Pembebasan Lahan Rp130 Miliar Banjir Bima Segera Tetapkan Tersangka Akses Menuju Sirkuit MotoGP
Bentuk Empat Dinas GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah mengajukan pemecahan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke DPRD NTB. Dua OPD yang akan dijadikan empat dinas tersebut adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM menjelaskan, Bersambung ke hal 15
Gubernur Dijadwalkan Awali Safari Ramadhan dari Kota Mataram
H. Yusron Hadi (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp130 miliar untuk pembebasan lahan akses jalan dari bandara menuju Sirkuit MotoGP di kawasan Mandalika, Lombok Tengah (Loteng). Pembebasan lahan harus rampung pada 2019. Sehingga pada 2020 tinggal pembangunan konstruksi jalannya. ‘’Pembebasan tanahnya selesai tahun ini. Uangnya sudah disiapkan Rp130 miliar,’’ sebut Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (8/5). Ia menyebutkan, luas lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan by pass Lombok International Airport (LIA) KEK Mandalika sebanyak 85 hek-
tare dengan panjang 16,99 Km. Konstruksi pembangunan jalan untuk mendukung pelaksanaan MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika ini ditargetkan selesai selama setahun. ‘’Kalau tanah bisa segera selesai, bisa lelang bulan November atau Desember ini,’’ katanya. Saat ini, kata Sahdan, prosesnya dalam persiapan pembebasan lahan. Seluruh pihak terkait akan kembali diun-
Sahdan
dang membahas masalah ini. Badan Pertanahan Negara (BPN) akan melakukan pengukuran by name by address. ‘’Sekarang penetapan lokasi, proses itu sedang dilaksanakan. Setelah itu BPN akan mengukur, merincikannya. Sebagai bahan appraisal. Kemudian pembebasan lahan. Insya Allah 2019 ini tidak ada halangan tuntas,’’ ujarnya. Untuk menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu, kata Sahdan, Kementerian PUPR sudah membuat beberapa skenario. Kemungkinan nanti pekerjaanya dibagi dalam beberapa paket. Sehingga pengerjaan konstruksi proyek by pass LIA - KEK Mandalika akan dikeroyok. ‘’Itu sedang dibicarakan di Jakarta, ada beberapa skenario disiapkan untuk pelaksanaan fisiknya. Pengerjaanya masing-masing segmen ada yang mengerjakan,’’ pungkasnya. (nas)
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menemukan indikasi tindak pidana pada proyek pembebasan lahan relokasi dampak banjir Kota Bima. Dalam pembebasan lahan mencapai Rp 4,9 miliar itu terindikasi masalah karena diduga ada mark up harga. Penyidik dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
DIDUGA BERMASALAH - Lahan relokasi korban banjir Kota Bima yang diduga bermasalah. Sedianya lahan 4,2 hektar itu untuk membangun rumah warga di bantaran sungai yang jadi korban banjir 2016 lalu.
SUARA NTB Kamis, 9 Mei 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
Imbauan Walikota Tak Dihiraukan Maksimalkan Tenaga di Kelurahan DANA kelurahan segera cair. Penguatan sumberdaya di kelurahan perlu dimaksimalkan. Mekanisme perencanaan, pelaksanaan program serta pelaporan jadi pekerjaan rumah. Pembahasan secara teknis telah dirumuskan bersama Bagian Pemerintahan, Badan Keuangan Daerah, Bagian Layanan Pengadaan serta Inspektorat. Dua item penggunaan dana kelurahan itu yakni pemberdayaan masyarakat serta peningkatan sarana – prasarana. Tantangan dihadapi kelurahan dis(Suara NTB/cem) ampaikan Lurah PeRahmat Fahrurozi janggik, Rahmat Fahrurozi terhadap penguatan sumberdaya di kelurahan. Meskipun demikian, staf di kelurahan coba dimaksimalkan guna mengeksekusi program serta pelaporan. “Iya, kita maksimalkan staf yang ada di kelurahan,” kata dia dikonfirmasi, Selasa (7/5). Dari tambahan dana alokasi umum (DAU) diterima Pemkot Mataram sekitar Rp18 miliar lebih. Masing – masing kelurahan mendapatkan tambahan anggaran kelurahan sekitar Rp370 juta. Dana itu sambung Fahrurozi, telah diatur penggunaannya sesuai Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri berupa peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan serta pemberdayaan masyarakat. Tidak detail diurai apa saja menjadi usulan masyarakat dari tujuh lingkungan yang dituangkan dalam dokumen musyawarah kelurahan. “Karena sudah lama jadi saya ndak hafal,” kilahnya. Dana kelurahan merupakan barang baru bagi kelurahan. Paling tidak anggaran itu membantu kelurahan menyelesaikan program – program sebelumnya tertunda. Program diusulkan oleh masyarakat berbeda dengan usulan pada musyawarah pembangunan bermitra masyarakat. Aspirasi yang tidak tercover dalam MPBM diusulkan kembali melalui Muskel. Prinsip penggunaan anggaran tambahnya, mengedepankan kehati – hatian. Artinya, program yang dikerjakan sesuai usulan atau dokumen. “Kita kerjakan sesuai ketentuan saja,” tandasnya. Pengerjaan program fisik melibatkan kelompok swadaya masyarakat. Pihaknya akan mencari kelompok yang memiliki kemampuan mengerjakan proyek fisik. Program cepat selesai dan segera dimanfaatkan masyarakat. Fahrurozi mengharapkan, dari dana kelurahan tersebut dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. (cem)
Mataram (Suara NTB) – Surat edaran (SE) atau imbauan yang dikeluarkan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh diduga hanya jadi macan kertas. Warung makan di beberapa tempat di Kota Mataram tetap bandel berjualan di siang hari, walaupun imbauan menegaskan selama bulan suci Ramadhan tidak melayani pembeli di siang hari. Mereka seolah tak hirau dengan imbauan Walikota dimaksud. Seperti halnya di Jalan Ismail Marzuki, lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara. Pedagang secara terang – terangan melayani pembeli, Rabu (8/5) siang kemarin. Praktik ini terjadi hampir setiap tahun. Juru parkir di lokasi tersebut mengarahkan pengendara agar mampir berbelanja. Demikian pula di Jalan Peresean Kelurahan Pejanggik.
Hanya saja, jumlah pedagang relatif sedikit dibandingkan di Karang Tapen. Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati membenarkan hal tersebut. Ia mengaku, pedagang secara prontal melayani pembeli di tempat. Bahkan, aksi jukir cukup menarik perhatian karena mereka mengarahkan pengendara untuk masuk dalam warung. Aktivitas jukir maupun pedagang nasi di Jalan Ismail Marzuki cuk-
up meresahkan dan mengganggu masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. “Yang kita khawatirkan justru memancing ormas untuk bertindak karena sikap prontal pedagang dan jukir. Saya sendiri membuktikan ketika pakai baju preman,” kata Bayu dikonfirmasi, Rabu (8/5). Pemerintah memberikan kelonggaran ke pedagang untuk tetap berjualan. Protes
dengan alasan mencari biaya lebaran dan pendidikan anak diakomodir. Belakangan, aturan diterbitkan pemerintah justru diabaikan. Pemkot Mataram mentolerir ke pedagang berjualan pada siang hari dengan catatan tidak demonstratif serta melayani dengan cara dibungkus. Faktanya, dua hari ini (sekarang tiga hari, red) mereka melayani di tempat. Artinya, pedagang tidak mengindahkan surat edaran dikeluarkan oleh pemerintah. “Saya tidak tahu apakah mereka baca atau tidak. Jelas di sana tertulis bagi pemilik warung, kafe, restauran dan sejenis mulai beraktivitas atau melayani pembeli pukul
17.00 wita,” tandasnya. Tindakan pedagang kata Bayu, dinilai berlebihan. Aparat penegak Perda ini akan menindak tegas pedagang berupa mengangkut barang dagang mereka. Disamping itu, Dinas Perdagangan diminta mengevaluasi serta melakukan kajian apakah PKL disana memang layak diberikan berjualan atau tidak. Bayu tak menampik SE hanya sebagai macan kertas. Sebab, tidak ada sanksi diatur bagi pelanggar. Oleh karena itu, ia mengusulkan menambah satu poin terkait tindakan bagi pedagang yang melanggar aturan. “Saya mau usulkan tahun 2020 agar ditambah satu poin. Surat edaran ini baku sejak dulu,” ucapnya. (cem)
(Suara NTB/cem)
PANTAU HARGA - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Kepala BI Perwakilan NTB, Achris Aswani mengecek harga kebutuhan pokok di Pasar Mandalika, Rabu (8/5). Stok kebutuhan pokok lainnya dipastikan aman menjelang dan pascalebaran.
Harga Bawang Putih Mulai Turun Data Pedagang Pasar ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menilai kebijakan Pemkot Mataram melalui Dinas Perdagangan Kota Mataram yang akan menggandeng pihak bank untuk menarik retribusi pasar, terlambat. Namun dia menyambut baik rencana tersebut. ‘’Ini memang agak terlambat tapi daripada tidak sama sekali,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Kalau memang Dinas Perdagangan serius akan menggandeng bank untuk penarikan retribusi pasar, harus (Suara NTB/fit) segera dimulai penMisban Ratmaji dataan. Seperti meminta salinan KTP pedagang. ‘’Semua orang yang berjualan di pasar harus terdata dengan baik,’’ cetusnya. Nantinya, pihak bank akan membuatkan semacam kartu yang bisa diisi ulang saldonya oleh para pedagang pasar. Saldo ini selanjutnya akan didebet untuk pembayaran retribusi. Dengan pola e-retribusi ini, pedagang yang belum membayar retribusi akan diketahui. ‘’Jadi mereka (pedagang, red) harus didampingi. Jangan pedagang disuruh membuat rekening sendiri,’’ ujarnya. Misban mendorong Dinas Perdagangan Kota Mataram membangun sistem yang memudahkan para pedagang. ‘’Jadi nanti kalau saldonya habis, mereka bisa isi ulang di mana saja,’’ imbuhnya. Tidak harus ke bank. Cukup datang ke retail modern, para pedagang sudah bisa melakukan isi ulang. Pendebetan saldo pedagang, lanjut anggota Dewan dari dapil Ampenan ini, dilakukan setiap hari. Karena wacana ini sudah lama, menurut Misban tidak perlu lagi ada ujicoba. ‘’Langsung saja diberlakukan di semua pasar,’’ sarannya. Toh, sambung dia, yang bekerja memungut retribusi itu adalah pihak bank, bukan lagi Dinas Perdagangan. Politisi PKPI ini, menilai pemberlakuan e-retribusi sudah sangat tepat. Mengingat Indonesia sudah memasuki era digitalisasi. ‘’Sekarang eranya uang digital. Jadi semua pembayaran dilakukan secara digital. Tidak lagi menggunakan karcis dan pedagang harus menyiapkan uang pecahan Rp2 ribu,’’ katanya. Misban optimis dengan pemberlakuan pola e-retribusi ini, mampu menekan kebocoran pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pasar. Dia yakin, dengan e-retribusi ini, target retribusi akan mampu tercapai. Seperti diketahui, target retribusi pasar tahun ini adalah Rp5 miliar. Di Kota Mataram terdapat sekitar 19 pasar tradisional yang dikelola oleh Pemkot Mataram melalui Dinas Perdagangan. (fit)
Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh turun memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Mandalika, Rabu (8/5). Ditemukan harga bawang putih sebelumnya melonjak kini mulai turun. Sedangkan stok bahan pokok dipastikan aman menjelang dan pascalebaran. Pemantauan di pasar induk terbesar di Kota Mataram itu, Walikota didampingi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ir. H. Mahmuddin Tura, Kepala Dinas Perdagangan H. Amran M. Amin, Kepala Dinas Pertanian, Ir. H. Mutawalli, Kepala Dinas Perikanan Dra. Hj. Baiq Sujihartini, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB, Achris Aswani serta pejabat lainnya. Saimah, pedagang di Pasar Mandalika mengaku, harga bawang putih mulai turun. Dari sebelumnya Rp80.000/kg turun menjadi Rp55.000/kg. Harga
mulai turun sejak bawang impor mulai didatangkan dari Pulau Jawa. “Dua hari sudah turun,” tutur Saimah. Demikian pula dengan bawang merah lokal. Per kilogram dijual Rp20.000/kg – Rp25.000/kg. Dua hari sebelumnya harga salah satu bumbu dapur ini Rp40.000/kg – Rp45.000/kg. Penyebab kenaikan harga bawang putih karena stok menipis. Sementara, permintaan masyarakat menjelang Ramadhan tinggi. Penuturan serupa disampaikan Hasanah. Harga bawang mulai turun sejak dua hari belakangan ini. Stok di pengepul sudah banyak sejak bawang impor masuk ke pasar. Dia menjual bawang putih seharga Rp40.000/kg. Walikota sebelumnya terlihat berdialog dengan sejumlah pedagang. Termasuk mengecek stok bawang di pengepul. Kedatangannya di Pasar Mandalika
ingin melihat secara langsung kondisi harga saat Ramadhan. Kenaikan harga komoditi bisa memicu inflasi. “Saya turun bersama tim pengendali inflasi daerah melihat langsung ketersedian bahan pokok, stok dan harga,” kata Walikota. Dikatakan, harga bawang sebelumnya tembus Rp80.000/ kg. Penyebabnya berbagai persoalan sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Persoalan ini harus diawasi karena berkaitan dengan harga psikologis. Semenjak bawang impor mulai masuk harga bawang putih mulai turun menjadi Rp40.000/kg – Rp45.000/kg. Stabilisasi harga bawang dan kebutuhan pokok lainnya dipastikan akan stabil menjelang maupun pascalebaran. Stok kebutuhan pokok di distributor aman. “Kita coba lakukan pendekatan persuasif dan mengecek langsung ke distributor,” tandasnya.
(Suara NTB/ist)
PENYULUHAN KB - Penyuluh KB di Lingkungan Timrah melakukan penyuluhan ke masyarakat. Pendewasaan usia perkawinan diharapkan dapat menekan angka kelahiran serta dapat menghasilkan generasi yang berkualitas.
DPPKB Lakukan Penyuluhan KB di Posyandu Timrah Mataram (Suara NTB) – Program pos pelayanan terpadu (Posyandu) dinilai memiliki andil meningkatkan capaian program pemerintah, terutama di bidang kesehatan dan pembangunan keluarga. Penguatan peran posyandu dilakukan melalui penyuluhan KB. Penyuluhan KB, Rabu (8/5) dilakukan di Posyandu Timrah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lainnya melakukan pembinaan, konseling, edukasi dan informasi kepada masyarakat. Menurut Kepala Dinas PPKB Kota Mataram, Sutrisno bahwa posyandu dilakukan secara periodik dengan menyasar masyarakat pra sejahtera. Program ini telah mampu menekan total fertili-
ty rate (TFR) melalui edukasi masyarakat tentang pentingnya program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Ditambahkan, penyuluh KB dimaksimalkan memberikan konseling, edukasi dan informasi bagi pasangan baru atau pasangan usia subur untuk ber KB. “Peran penyuluh KB sangat penting meningkatkan capaian program pemerintah,” kata Sutrisno. Pihaknya sambung Sutrisno, mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi terhadap generasi muda. Hal ini dimaksudkan agar generasi muda merencanakan pernikahannya sesuai dengan usia ideal yakni 25 tahun bagi pria dan 21 tahun bagi perempuan. Penekanan ini berdasarkan penelitian para ahli. Pasalnya,pada
usia tersebut merupakan usia kematangan dari sisi emosional maupun reproduksi. Sehingga, generasi dilahirkan tergolong sehat dan berkualitas. “Penelitian para ahli usia paling ideal untuk menikah itu 25 tahun untuk pria dan 21 untuk perempuan,” jelasnya. Pada Pelayanan Posyandu di Lingkungan Timbrah , tercatat peserta KB baru sebanyak 14 akseptor. Mereka masing masing memilih metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) berupa Implan 7 akseptor dan IUD akseptor serta 8 orang. Kegiatan kolaboratif seperti ini katanya, akan terus dilaksanakan secara periodik guna mewujudkan keluarga yang berkualitas selaras dengan visi misi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya. (cem/*)
Ahyar mengingatkan, distributor tidak menyetok dan memainkan harga. Tim akan turun mengawasi serta merekomendasikan ke Satgas Pangan untuk menindak bila ditemukan distributor sengaja menimbun. Achris menambahkan, hasil monitoring stok dan harga stabil. Artinya, permasalahan dihadapi masyarakat telah dicarikan solusi. Distributor diingatkan tidak menahan atau menimbun barang mereka sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. “Stok aman. Masyarakat tidak
boleh khawatir,” tambahnya. Upaya menjaga stabilitas harga dilakukan dengan terus – menerus menggelar operasi pasar. Langkah ini sebagai cara pemerintah mendekatkan konsumen (masyarakat) dengan distributor. Harga dijual pun relatif rendah dibandingkan harga di toko atau pasar. Sementara itu, Amran mengatakan, pihaknya akan terus memantau perkembangan harga di pasar. Termasuk menggelar pasar murah untuk menekan harga agar tak melambung. (cem)
Pasar Induk Mandalika Dinilai Semrawut Mataram (Suara NTB) – Selain memantau harga kebutuhan pokok, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengkritisi kondisi pasar induk Mandalika yang dinilai semrawut. Kesemrawutan ini dari tata letak serta terpal dipasang oleh pedagang sehingga memberi kesan kumuh. “Jangan pakai terpal lagi. Kalau begini malah terlihat kumuh,” ungkap Walikota di depan Kepala Dinas Perdagangan, H.Amran M. Amin, Rabu (8/5). Tahun ini, Pemkot Mataram memperoleh bantuan dana dari pemerintah pusat untuk perbaikan Pasar Mandalika senilai Rp3,5 miliar. Jika anggarannya cukup, kata Walikota, penataan dilakukan bersamaan dengan pembuatan kanopi agar pedagang tidak merasa kepanasan. Inisiatif pedagang membuat kanopi diapresiasi. “Kita apresiasi pedagang mau urusan membuat kanopi seperti ini,” ucapnya sambil menunjuk kanopi di sebelah barat los Pasar Mandalika. Amran mengatakan, pemerintah pusat memberikan bantuan Rp3,5 miliar untuk revitalisasi pasar Mandalika akibat terdampak gempa Juli 2018 lalu. Dana
itu diperuntukkan untuk membangun los khusus pedagang ikan segar. Pihaknya mengupayakan membuat kanopi sesuai permintaan atau saran kepala daerah. “Anggaran itu tinggal menunggu dari pusat,” katanya. Amran menyebutkan, pihaknya memahami kritikan sekaligus masukan Walikota saat meninjau ke pasar. Terpal dipasang pedagang dengan maksud tidak kepanasan justru menimbulkan kesan kumuh. Masalah ini telah dikomunikasi ke kepala pasar agar dirapikan. Namun demikian, Amran mengelak bahwa kondisi Pasar Mandalika semrawut. “Iya, di mana – mana pasar pasti kondisinya begini,”tandasnya. Beberapa los yang kosong ditambahkan Amran, pedagang memiliki jadwal berjualan. Aktivitas di Pasar Mandalika mulai pagi hingga sore hari. Wajar di pagi hari los terlihat sepi, tetapi los itu sudah ada pedagang yang menempati. Revitalisasi pasar diprediksi dimulai sekitar Juli mendatang ditender. Perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan tetap dikoordinasikan dengan kejaksaan selaku TP4D. (cem)
(Suara NTB/cem)
TERKESAN KUMUH - Terpal dipasang oleh pedagang di Pasar Mandalika menimbulkan kesan kumuh dan pasar terlihat semrawut. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta terpal itu dicabut dan diganti menggunakan kanopi.
SUARA NTB Kamis, 9 Mei 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Perputaran Uang di NTB Tersendat Mataram (Suara NTB) Umumnya dunia usaha masih menunggu dan melihat situasi (wait and see). Dampaknya, perputaran uang juga masih tersendat. Perputaran uang terjadi hanya di tataran makro. Sementara di tataran mikro, masyarakat akar rumput. Kondisinya masih cukup berat. Indikator seretnya perputaran uang ini dapat dilihat dari berbagai jenis usaha tak seprogresif yang diharapkan.
(Suara NTB/bul)
DISERBU PEMBELI - Tidak saja pasar-pasar tradisional, pasar modern juga diserbu pembeli. Tingkat kebutuhan masyarakat saat puasa relatif tinggi.
Sebagian Besar Anggota HPI Masih Menganggur Mataram (Suara NTB) Sektor pariwisata belum juga pulih. Setelah gempa beberapa waktu lalu. Akibatnya, sebagian besar para pramuwisata masih menganggur. Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB, Dr. Ainuddin, SH, MH mengatakan, minimnya aktivitas pariwisata pascagempa dan berbagai kebijakan maskapai mengakibatkan jumlah kunjungan wisatawan menjadi berkurang. Jumlah anggota HPI NTB sebanyak 1.550 yang telah berlisensi. Sejauh ini belum ada altertantif, kegiatan apa yang dilakukan anggota yang murni mengandalkan pemasukan dari pramuwisata. Dr. Ainuddin menyarankan anggotanya sementara ini melakukan usaha lain yang bisa dikerjakan. Sebut saja menjadi wirausaha. “Tunggu aktivitas pariwisata hidup kembali,” demikian pengacara ini ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/5) kemarin. Meski demikian, Dr. Ainuddin
mengatakan tak terlalu khawatir. Sebab, para pramuwisata dikenal jauh lebih rajin dibanding yang lainnya. Tidak sedikit juga para pelaku pramuwisata memiliki keterampilan selain menjadi guide. Ada yang sebelumnya menjadi dosen, ada guru Bahasa Inggris. Artinya, pramuwisata adalah pekerjaan tambahan karena adanya permintaan. “Tadinya adalah guru, dosen, tetapi karena melihat peluang. Dia merangkap menjadi guide. Sekarang setelah wisatawan sepi, tetap jadi dosen juga,” katanya. Sembari menunggu situasi pulih. HPI juga mendorong promosi-promosi terus menerus dilakukan. Meyakinkan masyarakat luar untuk berkunjung ke NTB agar pariwisata kembali menggeliat. “Ada sih beberapa yang masih terus melakukan aktivitas guiding. Masih menghandel tamu-tamu. Semoga saja terus membaik,” demikian Dr. Ainuddin. Melihat keadaan kunjungan
ke NTB. Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada Bulan Maret 2019 mengalami kenaikan dibandingkan Bulan Februari 2019. TPK Bulan Maret 2019 sebesar 34,11 persen, sedangkan TPK hotel bintang Bulan Februari 2019 mencapai 32,63 persen. Ini berarti mengalami kenaikan sebesar 1,48 poin. Jika dibandingkan dengan TPK hotel bintang Bulan Maret 2018 sebesar 51,32 persen berarti mengalami penurunan sebesar 17,21 poin. Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada Bulan Maret 2019 tercatat 51.051 orang yang terdiri dari 40.925 orang tamu dalam negeri (80,16 persen) dan 10.126 orang tamu luar negeri (19,84 persen). Jumlah wisatawan asing yang datang melalui direct flight di Bandara Internasional Lombok Bulan Maret 2019 sebanyak 3.583 orang. Terbanyak dari Malaysia 1.601 orang dan China 358 orang. (bul)
Hal ini dikemukakan tokoh pengusaha lokal, Farid Amir. Owner Metro Group, temui di kantornya, Rabu (8/5) kemarin. Ia mengatakan, pengusaha berharap situasi secepatnya pulih. Menyusul telah berlangsungnya pesta demokrasi nasional. Sementara di NTB, dampak gempa masih mempengaruhi. Kendati demikian, bagi Farid Amir, bukan pengusaha namanya jika menyerah pada keadaan. Karena itulah, ia mendorong pengusaha-pengusaha lokal untuk terus memicu kreativitas dan bangkit agar perputaran uang dapat didorong. Menurutnya, menumbuhkan dunia usaha saat ini tidak cukup dengan cara-cara biasa.
Disinilah ketangguhan pengusaha diuji. Terutama pengusaha lokal. Sebab dengan hidupnya dunia usaha, akan berdampak kepada banyak hal. “Dunia usaha memiliki peranan penting untuk menggerakkan ekonomi kita,” imbuhnya. Bagaimana cara mendongkrak NTB secapatnya pulih? Menurut Farid Amir, adalah menggenjot sektor pariwisata sebagai tumpuan. Selain pertanian. Pemerintah harus melakukan promosi besar-besaran dan terus menerus. Ia juga setuju, dana Pokir (Pokok Pikiran Rakyat) yang dikelola oleh dewan juga dimanfaatkan untuk melakukan promosi. Membranding kembali NTB pasca-
bencana. “Tugas kita bersama sekarang bagaimana membikin Lombok, Sumbawa ini menjadi daerah yang nyaman didatangi sama orang sebagai salah satu bagian dari upaya bangkit kembali pascagempa,” ujarnya. Dalam hal ini, peran kepala daerah sebagai koordinator, sebagai regulator juga sangat penting. Memberikan kemudahan-kemudahan untuk kepentingan yang berkaitan dengan kemasalahatan banyak orang. Kepala daeah di beberapa wilayah di Indonesia juga banyak dilihat kreatif. Sebut saja kepala daerah di Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas yang turut langsung ke lapangan memfasilitasi penyelesaian per-
soalan lahan antara pemilik lahan dan investor. “Daerah ini tergantung top leader. Saat ini kita tidak bisa berdiam diri. Dan itu sudah dilakukan oleh kepala daerah. semua harus bergerak,” demikian Farid. Lebih jauh, untuk mendorong pergerakan ekonomi daerah, Farid Amir juga menambahkan, masyarakat juga harus berubah diri, bersiap berkompetisi dengan SDM-SDM luar yang masuk untuk mengambil peluang. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah telah memulainya dengan mengirim pelajar-pelajar NTB untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di luar negeri. “Mindset masyarakat kita juga harus berubah. Cepat berpuas diri, etos kerja, dan bekerja lebih gigih. Agar tidak tersingkir oleh orang-orang luar. Di NTB sedang terus membangun, jangan sampai peluang ini hanya dinikmati orang luar. Agar ekonomi kita bergerak massif,” demikian Farid Amir. (bul)
BI Bahas Tantangan Ekonomi NTB dengan Gubernur
(Suara NTB/dok)
Achris Sarwani Mataram (Suara NTB) Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Achris Sarwani dan Dr. H. Zulkieflimansyah, Gubernur NTB, Selasa (7/5), secara bersama-sama menjadi pembicara dalam forum bertajuk Ngaji Bareng Pak Gubernur, tentang perekonomian NTB terkini, ke
depan, dan tantangannya. Acara kali ini bertempat di Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB dikemas dengan suasana santai namun tetap penuh makna, melibatkan kurang lebih 35 orang yang berasal dari seluruh OPD, BPD NTB Syariah dan BPS Provinsi NTB. Achris Sarwani, mengawali diskusi dengan menampilkan kondisi ekonomi global dan nasional. “Perbaikan ekonomi global lebih rendah dari perkiraan awal,’’ ungkap Achris Sarwani. WEO memperkirakan PDB Dunia pada tahun 2019 sebesar 3,5%, namun pada April 2019 perkiraan diturunkan menjadi 3,3%. “Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional masih di kisaran 5%”, tambah Achris Sarwani. Pada triwulan I 2019, Provinsi NTB jika dibandingkan dengan daerah lainnya di regional Bali Nusra, mencatat pertumbuhan paling rendah yaitu 2,12% (yoy). Sedangkan Bali dan NTT masing-masing sebesar 5,94%
(yoy) dan 5,09% (yoy). Jika dibandingkan dengan Sulawesi Tengah yang tumbuh 6,77% (yoy), yang juga merupakan provinsi terdampak gempa, perekonomian NTB masih tumbuh lebih rendah pada awal tahun ini. Memang, gempa bumi yang melanda Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sejak triwulan III 2018 sehingga pada triwulan tersebut ekonomi Provinsi NTB mengalami kontraksi (menurun). Kemudian penurunan kinerja ekspor konsentrat tembaga juga sangat mempengaruhi perekonomian pascagempa. Provinsi Sulteng, meski menjadi provinsi yang juga terdampak gempa memiliki pertumbuhan ekonomi yang masih cukup kuat pada triwulan I 2019 sebesar 6,77% (yoy). Hal ini karena kinerja ekonomi Provinsi Sulteng ditopang oleh daerah di luar wilayah terdampak gempa. Seperti ekspor LNG dan Gas di Luwuk, industri pengolah-
an nikel di Kabupaten Banggai dan perusahaan nikel serta baja di Kabupaten Morowali. Gubernur menjelaskan, salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian Provinsi NTB adalah industrialisasi. “Industrialisasi harus segera hadir di Provinsi NTB,” tegas Zulkieflimansyah. Pada akhir sesi, Achris Sarwani menyampaikan rekomendasi jangka pandek antara lain dengan meningkatkan koordinasi dan peran TPID dalam mengantisipasi periode perayaan HBKN. Menjaga ketersediaan bahan bangunan dan tenaga kerja, akselerasi pembangunan huntap, integrasi paket wisata dengan Bali dan melanjutkan akselerasi belanja derah. Sedangkan rekomendasi jangka panjang antara lain melalui penguatan SDM untuk meningkatkan produktivitas, peningkatan daya saing ekspor non tambang, hilirisasi industri pengolahan sumber daya alam dan industrialisasi pariwisata. (bul)
SUARA NTB Kamis, 9 Mei 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Kerjasama Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan Harian Suara NTB
Dikes: Kenali HIV/AIDS untuk Dihindari Penyuluh kesehatan Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur, Satar, SKM. M. Kes mengatakan perlunya mengenali Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) sejak awal, sehingga mudah menghindarinya. Menurutnya, penyakit HIV/AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang semakin mengkhawatirkan baik dari kuantitas maupun kualitasnya. SECARA internasional, regional, nasional dan lokal daerah kasusnya terus meningkat dengan banyak menelan korban kematian. Penyakit ini menyebar secara cepat ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, hingga saat ini sudah dilaporkan dari 34 provinsi. HIV/AIDS dapat menyerang manusia dari semua golongan, sehingga siapapun bisa terkena jika tidak waspada atau berusaha mencegahnya. Ketidaktahuan merupakan
salah satu faktor risiko yang bisa mengancam siapa saja. Karena itu marilah kita kenali penyakit HIV/AIDS ini lebih jauh untuk kita hindari. Sindrom cacat kekebalan tubuh atau dalam bahasa Inggris Acquired Immune Deficiecy Syndrome disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh manusia sesudah sistem kekebalannya dirusak oleh virus yang disebut HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Defi-
nisi kata per kata yaitu H: Human => manusia; I: Immunodeficiency => kekurangan kekebalan tubuh; dan V => Virus. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh pada manusia. Sedangkan, A: Acquired => didapat/ diperoleh; I: Immune => kekebalan tubuh; D: Deficiency => kekurangan; dan S: Syndrome => kumpulan gejala. AIDS adalah sekumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya / menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Berdasarkan pengertian tersebut di atas secara teori epidemiologi terjadinya suatu penyakit, maka ada 3 (tiga) komponen penting dalam proses terjadinya penularan penyakit AIDS pada seseorang. Komponen pertama yaitu manusia sebagai host atau pejamu/penderita. Dalam kasus penyakit AIDS atau peny-
akit TBC, faktor manusia disamping sebagai penderita yang terkena dampak sakitnya juga berfungsi sebagai sumber penularan kepada host baru (manusia) yang lain. Komponen kedua yaitu kuman penyakit berupa virus berfungsi sebagai agent atau penyebab timbulnya penyakit dengan cara menginfeksi dan menyerang atau merusak sistem kekebalan tubuh pada host (manusia), sehingga seorang penjamu baru akan menderita atau jatuh sakit. Karena virus tersebut menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga menyebabkan orang yang terinfeksi HIV menjadi sangat rentan terhadap berbagai penyakit yang mengancam hidupnya. Komponen ketiga yaitu lingkungan (environment) yaitu lingkungan biologis, berupa: cairan sperma, cairan vagina, serum darah dan ASI sebagai me-
dia yang mendukung tempat berkembangbiaknya virus HIV sekaligus sebagai media transimisi kuman dari penderita kepada penderita yang baru. Lingkungan lain yang sangat berperan yaitu lingkungan social berupa perilaku berisiko manusia, sosial dan budaya masyarakat yang mendukung dan memudahkan terjadinya transimisi penyakit AIDS tersebut. Perilaku berisiko yang dapat menularkan HIV/AIDS seperti: memakai narkoba suntik dengan menggunakan jarum secara bergantian, homoseksual, heteroseksual dengan berganti-ganti pasangan (pekerja seks komersial = para wanita pekerja seks dan pelanggannya). Sedangkan socialbudaya masyarakat yang sifatnya mendukung transimisi, sebagai contoh: pergaulan bebas, mengesampingkan nilai-nilai agama, moral dan norma posi-
tif dalam masyarakat, melegalkan prostitusi, kumpul kebo (chohabitation). Interaksi ketiga faktor tersebut di atas merupakan komponen yang menghasilkan result yaitu terinfeksinya seseorang oleh HIV dan timbulnya tanda dan gejala penyakit yang disebut AIDS, yaitu merupakan kumpulan gejala artinya banyak gejala, bukan saja gejala yang disebabkan oleh virus HIV, tetapi gejala oleh banyak penyakit lainnya. Dengan demikian korban kematian yang sering dan banyak menimpa para penderita atau orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah bukan semata-mata disebabkan oleh virus agent penyakit tersebut, melainkan oleh banyak penyakit seperti diare, batuk, flu/filex, jenis penyakit kulit (candidiasis), yang sebenarnya virulensi (daya bunuhnya) ringan, namun kare-
(Suara NTB/rus)
Satar, SKM. M. Kes na daya tahan (imunitas) tubuh sudah lemah maka dengan sangat mudah penyakit-penyakit tersebut memanfaatkan kesempatan/peluang (opportunistic) untuk menggerogoti tubuh penderitanya. (r/*)
Tak Sesuai Masa Kerja Atasi Persoalan Ekonomi MEMASUKI bulan Ramadhan, selalu muncul ada lompatan harga cukup jauh dibandingkan hari-hari biasa. Perubahan harga ini dinilai bisa memicu terjadi lompatan inflasi. Utamanya pada kebutuhan bahanbahan pangan yang menjadi kebutuhan dasar. Beberapa diakui acap kali mengalami lonjatan harga dan satu sisi tidak jarang juga mengalami anjlok. Mengatasi problematika ekonomi tersebut, sejauh ini diakui dilakukan seperti pemadam kebakaran. Ada masalah baru diatasi. Belum ada solusi permanen yang dihadirkan (Suara NTB/rus) untuk mengatasi perMaswan Jayadi soalan semisal ketimpangan antara ketersediaan dengan total kebutuhan. Hal ini diakui Kepala Sub Bagian Pengendalian Kesetabilan Perekonomian Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Maswan Jayadi. Menjawab Suara NTB, Rabu (8/5), Maswan mengatakan selama ini belum ada neraca pangan. Menurutnya, neraca pangan ini sangat penting untuk bisa dibuat sebagai salah satu solusi mengatasi masalah khususnya di bidang pangan. Neraca itu ada data base kemampuan produksi dan brapa kebutuhan masyarakat bisa diimbangkan. Dalam hal ini, sarannya bisa dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Akan tetapi, membuat data base tersebut diakui membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Melalui neraca, sambungnya bisa diketahui juga berapa serapan kebutuhan lokal, berapa yang dibawa keluar. Dituturkan, saat rapat koordinasi pengendalian inflasi di Mataram beberapa waktu lalu, sudah coba disarankan adanya pemberlakukan standar harga. Standar harga ini tidak saja dibuat oleh pemerintah pusat, namun juga bisa dilakukan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, lebih khusus berlaku bagi komoditi yang diproduksi di daerah. “Khususkan saja bagi yang kita produksi di dalam daerah,” ucapnya. Sisi lainnya tidak ditampik, ketika standar harga ini diberlakukan dengan tujuan melindungi konsumen dan produsen, selalu saja berbenturan dengan pengusaha yang bergerak di komoditi-komoditi tersebut. Selanjutnya disampaikan, saat ini, yang menjadi atensi adalah harga pada komoditi bawang putih. Harga bawang putih yang cukup mahal memang bisa mengancam terjadinya inflasi. Solusi yang paling tepat untuk bisa menekan harga ini adalah, melakukan operasi pasar dengan segera. Soal bawang putih tidak ditampik sebagian besar kebutuhan di daerah sejauh ini didatangkan dari impor. Produksi bawang putih lokal seperti Sangga Sembalun belum mampu memenuhi semua kebutuhan. Diketahui, saat ini produksi bawang putih Sangga Sembalun sebagian besar diarahkan untuk bibit. Pembeli bawang putih sembalun sendiri tidak saja di NTB, namun juga luar daerah. “Bawang putih kita ini primadona sebenarnya,” sebutnya menambahkan. Perlu diantiasipasi juga adalah, bawang merah dan cabai. Dua komoditi hortikultura ini juga bisa memicu terjadinya inflasi dan deflasi. Cabai beberapa waktu lalu juga sempat anjlok. Namun, standar harga yang masih berlaku di Lotim terbilang masih cukup stabil. Pemantauan harga barang pokok terus dilakukan Maswan menambahkan, terjadinya kenaikan harga pada sejumlah komoditi saat puasa ini diharapkan tidak sampai menimbulkan lompatan inflasi yang berlebihan. Harus ada antisipasi dari tarikan permintaan yang kuat. “Mudahan tidak terlalu tinggi,” harapnya. (rus)
Penemuan Mayat Tanpa Identitas Gegerkan Warga Suralaga Selong (Suara NTB) Masyarakan Dusun Tebaban Timur Desa Tebaban Kecamatan Suralaga digegerkan dengan penemuan mayat lakilaki, Rabu (8/5) sekitar pukul 06:00 Wita. Mayat yang belum dikenali identitasnya itu ditemukan di parit milik Hj. Mawardah warga setempat. Mayat yang pada saat ditemukan dalam kondisi tengkurap itu, pertama kali ditemukan oleh, H. Yunus yang juga Kepala Dusun Sari Indah Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga secara tidak sengaja. Dalam kondisi takut, saksi langsung menghubungi petugas piket Polsek Suralaga. Berbekal informasi dari masyarakat ini, aparat Polsek Suralaga langsung mendatangi TKP dan masih menemukan adanya sesosok mayat yang sudah terendam di parit sawah. Sementara masyarakat yang mendengar adanya penemuan mayat itu langsung berbondong-bondong mendatangi TKP. Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, membenarkan adanya penemuan mayat tanpa identitas di wilayah Kecamatan Suralaga. Pihak kepolisian sudah mengamankan TKP dari warga yang sudah mulai ramai di TKP. Selanjutnya petugas membawa mayat tanpa identitas tersebut ke RSUD R. Soedjono Selong. “Tim sudah turun ke lokasi penemuan mayat untuk dilakukan olah TKP. Sampai saat ini identitas korban belum diketahui,” ujarnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal pada tubuh korban, tim inafis dari Polres Lotim tidak menemukan bekas luka maupun ada benturan benda tumpul pada bagian tubuh korban. Namun pihaknya akan menunggu hasil visum dari dokter RSUD R. Soedjono Selong agar diketahui jelas penyebab kematian korban. (yon)
Pembagian SK Tenaga Honorer Dipertanyakan
Selong (Suara NTB) Sejumlah tenaga honorer di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu (8/5) mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lotim. Kedatangan para tenaga honorer tersebut untuk mengambil SK dari hasil penyesuaian berdasarkan masa kerja. Hanya saja, beberapa tenaga honorer mengeluhkan jika SK yang diterimanya tidak sesuai masa kerjanya. Ironisnya, terdapat honorer yang mengabdi 10 tahun ke atas tidak mendapatkan SK. Juwita Purnama Sari, salah satu tenaga honorer yang mengabdi sejak tahun 2009 ini mendapat SK kelompok kerja (KK). Semestinya, kata dia, SK yang didapatkan yakni SK perjanjian kerja (PK) dengan masa kerja 10 tahun ke atas. Sementara, kata dia, terdapat temannya yang masa kerja di bawah 10 tahun, sudah mendapatkan SK perjanjian kerja. “Saya baru terima SK hari ini, (kemarin, red). Tapi setelaj saya lihat kok tidak sesuai,”jelasnya. Atas dasar itu, kemudian dipertanyakan kejanggalan tersebut. Namun ia mengaku lebih berpikir positif dan menduga adanya kekeliruan dalam penerbitan SK dikarenakan banyaknya yang harus ditangani. Juwita berharap, dalam penerbitan SK tenaga honorer ini secara merata dan adil sesuai masa kerjanya. Jangan ada permainan yang dapat menguntungkan dan merugikan orang lain. “Bahkan ada teman saya jadi operator di Kecamatan Sakra Barat yang masa pengabdiannya dari 2009 namun tidak keluar SKnya,” jelasnya, kepada Suara NTB, Rabu (8/5). Dari hasil konfirmasi yang dilakukan, Juwita diminta un-
tuk menerima SK kelompok kerja sembari berjalan, karena dimungkinkan adanya kekeliruan. Apabila benar ada kekeliruan, maka SK kelompok kerja yang diterimanya itu akan ditarik dan diganti dengan SK perjanjian kerja sebagaimana mestinya. “Kita diminta untuk menerima SK ini dulu sembari berjalan,”akunya. Sekretaris BKPSDM Lotim, Lalu Alwan Wijaya, menyebutkan bahwa untuk pembagian SK kelompok kerja dan perjanjian kerja belum selesai. Saat ini yang sudah tuntas yakni untuk tenaga honorer bidang kesehatan. “Tinggal pendidikan yang belum diluar non sertifikasi. Untuk yang sertifikasi sudah karena itu syarat untuk sertifikasinya. Termasuk untuk kesehatan dan OPDOPD yang lain juga sudah,” jelasnya. Jenis SK yang diberikan yakni SK perintah kerja, SK kelompok kerja dan SK perjanjian kerja. Dari pembagian itu, BKPSDM menjamin tenaga honorer menerima SK sesuai masa kerjanya. Bahkan dalam penyesuaian ini tidak ada tenaga honorer yang dirumahkan. Hanya saja untuk yang nol masa kerjanya atau di bawah lima tahun, untuk
(Suara NTB/yon)
DATANGI - Sejumlah tenaga honorer di Lotim yang mendatangi Kantor BKPSDM Lotim untuk menerima SK dan mempertanyakan kesesuaian SK dengan masa pengabdiannya. honornya dicarikan dari kegiatan. Berbeda halnya dengan honorer pemegang SK kelompok kerja dan perjanjian kerja yang honornya dari daerah. Dalam pengklasifikasian SK tersebut, untuk masa kerja 1-5 tahun akan diberikan SK perintah kerja, masa kerja 610 tahun mendapat SK kelompok kerja, dan 10 tahun ke atas akan mendapat SK perjanjian kerja yang SK-nya merupakan SK bupati. Diketahui sebelumnya, dalam proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, rincian klaster-
Dari Uang ke Barang
Bantuan WUB Jadi Lebih Mahal Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah memutuskan, mengalihkan bantuan hibah kepada kelompok Wira usaha baru (WUB) dari uang ke barang. Namun dampak dari keputusan itu tidak hanya mengubah isi Peraturan Bupati, tetapi juga mengubah pagu anggaran untuk kelompok. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati, Rabu (8/5) menyebut, pengalihan bantuan dari uang tunai ke bentuk barang, wajib dilakukan pemda. Sebab alokasi uang tunai tidak sesuai regulasi. Berkenan dengan percepatan pemberian bantuan barang kepada WUB itu, Pemda melalui Asisten Bidang Ekonomi mengkoordinir OPD yang memiliki binaan kelompok usaha bersama agar mengajukan kelompoknya. Begitu pula, proposal yang sebelumnya telah masuk dan terverifikasi untuk diperbaiki. “Khusus untuk kita di Perindag, proses sekarang adalah mengembalikan proposal ke kelompok karena perlu perbaikan. Sejak perbaikan sampai sekarang proposal belum kembali, masih di kelompok,” ujar Nurjati. Dijelaskan, kelompok yang mengajukan bantuan WUB melalui Disperindag sebanyak 118 kelompok. Belum diketahui motif kelompok belum mengembali-
(Suara NTB/dok)
Raden Nurjati kan proposal. Namun setidaknya terdapat dua kemungkinan, yakni kelompok masih menunggu tenaga pendamping rekrutan Pemda, atau kedua, kelompok lebih menginginkan uang tunai dari pada bantuan barang. “Nanti kelompok akan dibimbing oleh pendamping yang direkrut dan digaji oleh Bagian Ekonomi. Apakah kelompok siap menerima barang atau tidak, ya bisa kita lihat dari kembalinya proposal nanti,” sambungnya. Mantan Kepala BPKAD dan Kadis PUPR KLU ini menyebut, pengembalian proposal ditargetkan rampung dalam dua pekan ke depan. Proposal tersebut harus secepatnya masuk ke OPD, sehingga menjadi acuan
eksekutif mengusulkan anggaran pada APBDP 2019. Dengan perubahan bantuan dari uang tunai ke barang, maka menurut Nurjati, besaran bantuan yang diterima masyarakat pastinya akan lebih mahal. Ia mencontohkan, pada kelompok usaha minyak kelapa, jumlah anggota maksimal 5 orang. Mengacu pada jenis peralatan yang akan diterima 5 orang tersebut, maka nilai barang yang diterima bisa lebih besar dari Rp 3 juta per orang atau Rp 15 juta secara keseluruhan. “Di kelompok pembuatan minyak, dengan anggota sampai 10 orang itu bisa 2 alat. Tapi kalau di kelompok pertukangan, lebih sedikit lagi jumlah anggota kelompok, itu pun mesti diberikan alat lengkap dari bor, gerinda dan lain-lain,” terangnya. Pada katagori bantuan alat kepada WUB ini, WUB penerima sebutnya tidak seluruhnya berkelompok, melainkan ada pula yang perorangan. Misalnya usaha bakso, usaha gorengan, adalah beberapa usaha yang dikelola oleh perorangan. Hanya saja, mereka tetap harus dihimpun dalam kelompok. “Harga alat per orang, pasti lebih dari hitungan Rp 3 juta per orang, misalnya gerobak saja dihargakan Rp 5 juta per gerobak, parut kelapa sampai Rp 3,5 juta per unit. Tapi tetap harus diakomodir, karena ini program pemerintah,” tandasnya. (ari)
isasi masa kerja di antaranya, pertama untuk OPD se-Kabupaten Lotim di luar UPTD Dikbud, sekolah dan puskesmas, masa kerja 10 tahun ke atas sebanyak 409 orang, masa kerja 5 tahun sampai 10 tahun sebanyak 761 orang, dan masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 966 orang sehingga totalnya 2.136 orang. Untuk di Puskesmas seKabupaten Lotim, masa kerja 10 tahun ke atas sebanyak 38 orang, masa kerja 5-10 tahun sebanyak 484 orang, dan masa kerja di bawah 5 tahun sebanyak 760 orang
dengan jumlah sebanyak 1.282 orang. Selanjutnya untuk UPTD Dikbud dan sekolah se-Kabupaten Lotim, untuk masa kerja 10 tahun ke atas sebanyak 907 orang, masa kerja 5-10 tahun sebanyak 157 orang, dan masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 342 orang dengan total 1.708 orang. Sedangkan untuk sekolah swasta atau yayasan, masa kerja 10 tahun ke atas sebanyak 190 orang, masa kerja 510 tahun sebanyak 157 orang, masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 253 orang dengan jumlah 600 orang. (yon)
Tunggu Perencanaan Pusat, Dana Perbantuan Belum Dieksekusi Tanjung (Suara NTB) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Lombok Utara (KLU) termasuk salah satu Satker penerima dana perbantuan dari pemerintah pusat. Hingga saat ini dana itu belum dapat dieksekusi. Alasannya, pemerintah pusat sendiri masih belum merampungkan perencanaan programnya di daerah. Demikian diakui Kepala Diskoperindag UMKM KLU, Drs. H. Raden Nurjati, Kamis (8/5). Nurjati mengakui, di Diskoperindag sebagian besar dana fisik belum terlaksana. Begitu pula dana non fisik untuk pendampingan koperasi. “Dana dari Kemenkop itu non fisik, untuk pendampingan koperasi. Memang belum terealisasi, karena dari tugas perbantuan baru mau selesai perencanaan,” ujarnya. Adapun anggaran tugas perbantuan di Diskop KLU teralokasi pada Pusat Layanan Usaha Perdagangan (PLUD) dan pembangunan Pasar Ancak Kecamatan Bayan. Kedua program itu memeroleh anggaran Rp 2 miliar lebih dan Rp 900 juta. “Untuk PLUD sendiri baru selesai perencaan oleh pusat. Anggaran itu pun tidak ke kas daerah, tapi ke KPPN. Berbeda dengan sumber dana DAK, maka masuk ke kas daerah dulu,” jelasnya. Selain anggaran tersebut, mantan Kepala BPKAD Lombok Utara ini juga menyebut belasan miliaran anggaran fisik yang masih dalam tahap perencanaan. Anggaran tersebut yakni pembangunan Pasar Pemenang senilai Rp 3 miliar lebih, Pasar Tanjung senilai Rp 2,5 miliar dan Pasar Gondang, Kecamatan Gangga senilai Rp 2,5 miliar. Pembangunan pasar ini sendiri perencanaannya dilakukan oleh daerah. Di mana proses saat ini, sedang penyelesaian perencanaan. Setelah tahap ini selesai, Diskop akan menggelar ekspose dengan TP4D di Kejaksaan Negeri. “Selesai perencanaan, langsung pendampingan TP4D dan ekspose di Kejari, selesai itu mudahan sudah masuk ULP sehingga satu bulan ke depan sudah ada Pemenang. Dan perkiraan kita, pada pertengahan Juni sudah bisa tandatangani kontrak kerjanya,” tandas Nurjati. (ari)
SUARA NTB Kamis, 9 Mei 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Khawatir Jadi Temuan Penyampaian Program Pembangunan PEMDA Lombok Barat (Lobar) mulai menggelar Safari Ramadhan tanggal 10 Mei mendatang, titik awal Safari ramadhan dilaksanakan di Labuapi. Dalam Safari Ramadhan ini, Pemda akan menyampaikan pesan-pesan rencana program pembangunan yang tertuang dalam visi –misi Bupati Lobar lima tahun mendatang (2019-2024). “Kita mulai Safari Ramadhan ini tanggal 10 Mei (hari Jumat). Titik awal safari di Labuapi,” terang Asisten III Setda Lobar, Dr. H. (Suara NTB/her) H. Fathurrahim Fathurrahim, Rabu (8/5). Tim safari yang dibentuk, ujarnya, hanya satu dan dipimpin langsung Bupati H. Fauzan Khalid. Dalam tim ini juga melibatkan Forkopinda. Model safari tahun ini k tak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana bupati bersama wabup dan sekda akan ikut Salat Tarawih berjamaah dengan warga. lalu dilanjutkan bersilaturahmi dengan masyarakat melalui dialog dengan warga. Safari ini, kata dia, tim akan keliling ke semua kecamatan selama 10 hari, mulai tanggal 10 Mei sampai 20 Mei. Ditambah lagi ada safari provinsi yang diadakan di Desa Kebon Ayu. Dalam safari ini kata dia, ada sejumlah agenda yang dilaksanakan seperti biasanya bupati akan menyampaikan pesan-pesan terkait program pembangunan yang disusun dalam visi misi lima tahun ke depan. Selain itu, pemberian bantuan kepada masyarakat. Bantuan ini kata dia wujud silaturahmi dengan warga, berupa sarung dan Al Qur’an. Kemudian ada dari OPD yang ikut memberikan bantuan. Saat ini pihaknya tengah menghimpun OPD yang mau memberikan bantuan ketika momen safari ini. Untuk persiapan pelaksanaan Safari Ramadhan ini, pihaknya akan menggelar rapat dengan semua OPD terkait. Pihaknya akan menghimpun OPD-OPD yang akan menyerahkan bantuan pada saat safari nanti. (her)
Dua TPS di Loteng Berpeluang Gelar PSU Praya (Suara NTB) Sebanyak dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berpeluang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Masing-masing TPS 11 Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat serta TPS 29 Desa Barabali Kecamatan Batukliang. Kepastian pelaksanaan PSU kini masih menunggu keputusan sidang administrasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Loteng. Ketua Bawaslu Loteng, Abdul Hanan, kepada Suara NTB, Rabu (8/5), mengatakan saat ini pihaknya tengah menyidangkan terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Loteng. Di mana ada dua rekomendasi panwascam soal permintaan PSU yang tidak dilaksanakan oleh KPU. “Pada tanggal 26 April kemarin, Panwascam Praya Barat dan Batukliang merekomendasikan untuk digelar PSU di dua TPS. Yakni di TPS 11 Desa Pandan Indah serta TPS 29 Desa Barabali. Namun tidak dilaksanakan oleh KPU Loteng,” terangnya. Atas dasar itulah, pihaknya kemudian melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran pemilu dan saat ini sudah masuk tahap persidangan. Jika memang ditemukan ada dugaan pelanggaran pemilu oleh KPU Loteng, bisa saja Bawaslu Loteng merekomendasikan untuk digelar PSU di dua TPS tersebut. Sebelumnya, memang sudah ada konfirmasi yang diberikan oleh KPU Loteng soal alasan tidak menggelar PSU di dua TPS tersebut. Salah satunya soal waktu pelaksanaan yang sangat mepet serta kesiapan logistik, sehingga oleh KPU Loteng rekomendasi tersebut dinilai tidak memenuhi syarat. “Hal inilah yang sedang kita uji melalui sidang administrasi di Bawaslu Loteng saat ini. Jika hasil sidang menyatakan harus digelar PSU, maka bisa saja PSU digelar,” timpalnya. Tanpa harus mengganggu proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten yang saat ini sedang berlangsung. Karena hasil PSU nanti bisa menyusul belakangan. Terkait PSU tersebut, Komisioner KPU Loteng, Lukmanul Hakim, mengaku kalau pihaknya belum bisa mengambil keputusan. Semua tergantung putusan Bawaslu Loteng lainnya. “Seperti apa sikap kita terkait persoalan ini, nanti kita tunggu hasil sidang Bawaslu Loteng,” jawabnya. (kir)
Siap Bertarung di Pilkada 2020 Praya (Suara NTB) Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Lombok Tengah (Loteng), Suhaimi, S.H., menegaskan kesiapan untuk ikut bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang. Namun Suhaimi belum memastikan apakah akan maju sebagai calon bupati ataukah wakil bupati. “Kalau memang ada peluang, kenapa tidak,” tegas Suhaimi, kepada Suara NTB, Rabu (8/5). Saat ini, pihaknya masih menunggu hasil akhir proses rekapitulasi perolehan (Suara NTB/kir) suara tingkat kabupaten. Suhaimi Di mana PDI Perjuangan berpeluang mengamankan tiga kursi di DPRD Loteng dan bisa menjadi modal untuk maju di Pilkada Loteng 2020 mendatang. “Yang sudah hampir aman baru satu kursi. Yakni di daerah pemilihan V (Jonggat-Pringgarata. Sedangkan untuk Dapil II (Kopang-Janapria) PDI Perjuangan dipastikan tidak memperoleh kursi,’’ ujarnya. Meski demikian, ujarnya, masih ada peluang di empat dapil lainnya di Loteng, karena ke empat dapil tersebut belum selesai proses rekapitulasi perolehan suaranya. Ketua BPPD DPRD Loteng ini pun mengaku pihaknya belum berani mengklaim di dapil mana saja kursi PDI Perjuangan bisa terisi, kecuali yang sudah ada gambaran. “Kita tunggu sampai proses akhir pleno rekapitulasi suara. Baru kemudian kita tentukan sikap,” tandasnya. Disinggung soal rencana koalisi, Suhaimi mengaku juga belum ada pembahasan dengan partai politik manapun. Pihaknya masih fokus untuk mengawal proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, karena semua sangat tergantung hasil yang diperoleh pada pemilu kali ini. Tapi pada prinsipnya, ujarnya, PDI Perjuangan siap mengusung kadernya di Pilkada Loteng mendatang. Dan, selaku Ketua DPC, pengurus pusat tentu mendorong agar dirinya bisa ikut bertarung di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. “Jadi di PDI Perjuangan ini, setiap kadernya selalu didorong untuk bisa ikut bertarung di pilkada,” pungkas alumnus Fakultas Hukum Unram ini. (kir)
Pemda Bongkar Bangunan Tak Penuhi Standar RTG
Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) memerintahkan fasilitator membongkar sejumlah rumah yang dibangun, namun tak sesuai dengan standar spesifikasi rumah tahan gempa (RTG) yang dibuat pemerintah pusat. Pemda tak mau kompromi, jika ada ditemukan bangunan tak sesuai standar RTG harus langsung dibongkar, sebab khawatirnya bangunan ini akan jadi masalah ketika mejadi temuan audit lembaga pengawas. Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lobar, L. Ratnawi yang dikonfirmasi, menegaskan, pembangunan rumah harus tetap mengacu standar RTG, sehingga tim teknis memastikan struktur pemasangan gelangan baut, tekukan besi juga dilihat. “Ada di lapangan lekukan dengan jarak gelang besi tak sesuai serta ada bangunan miring kami suruh bongkar. Karena apa, kan ini juga diaudit, nanti kalau ndak bagus caranya membangun nanti jadi temuan,” jelasnya, Rabu (8/5). Pihaknya merekomendasikan agar membongkar 5-6 unit rumah yang tak sesuai RTG tersebut. Saat ini, kata dia, tengah dalam proses perbaikan di lapangan. Pihaknya tak mau kompromi, rumah yang dbangun harus RTG, sebab melihat gempa yang sering terjadi. Pihaknya juga menertibkan aplikator bertujuan mengecek kualitas bangunan yang dibuat. Sebab banyak yang asal buat panel, namun standar kelayakan tidak jelas. “Jangan asal buat panel, tapi standar kelayakan tidak jelas. Makanya kita pakai aplikator yang jelas dan resmi,”jelas dia. Bahan-bahan seperti panel ini jelas dia, berani dijual dengan harga lebih rendah Rp 1-2 juta, namun kualitasnya tidak jelas. Dijelaskan, pengerjaan RTG di lapangan terkendala. Beberapa faktor yang menjadi kendala, di antaranya tukang dan bahan material yang limit sehingga menghambat pengerjaan di lapangan. Limitnya
material bangunan ini disebabkan pembangunan RTG bersamaan dengan perbaikan rumah rusak sedang dan ringan, sehingga untuk mendapatkan material ini pun pokmas harus berebut. Sampai saat ini baru 500-600 unit yang sudah huni, sedangkan 2000 tengah proses penyelesaian. Sementara sisanya sekitar 7-8 ribu masih tahap awal pengerjaan. “Pembangunan RTG ini terkesan agak lamban, karena material pasir, batu bata melonjak naik. tukang bangunan jadi kendala,” tegas dia. Ke depan kata dia, pasca rekompak sudah ditarik dan CPNS ditarik maka semua petugas pun baru. Pihaknya pun telah mempersiapkan strategi untuk mempercepat pembangunannya. Sejauh ini yang tengah dalam pembangunan mencapai 5000 unit. Sedangkan yang sudah dihuni mencapai 500600 unit. Sisanya dalam proses pengerjaan di lapangan. 500600 unit yang sudah huni kebanyakan jenis Risha, rika dan Riko serta Risba tersebar di semua kecamatan. Selain bangunan RTG ini, sudah ada 100 unit rumah dibangun mandiri. Pemilik rumah yang membangun sendiri rumahnya sudah diberikan ganti rugi, berupa uang tunai yang dicairkan dari buku rekening. Prosesnya, tidak perlu ada pokmas dan tahapan seperti halnya bantuan gempa. Namun setelah dicek oleh tim teknis. “100 unit yang dibangun mandiri, uang warga sudah diganti rugi,” jelas dia. Persoalan lain di lapangan
(Suara NTB/her)
BANGUN - Proses pembangunan rumah rusak sedang dan ringan di wilayah Sekotong Lobar. Dinas Perkim Lobar memutus kontrak aplikator yang tidak mematuhi kontrak. kata dia, harga material yang naik. Dulu kata dia, harga batu bata merah bisa Rp 550 ribu, namun saat ini naik signifikan mencapai Rp 1 juta. Itupun kata dia warga harus memberikan uang duluan ke pengusaha batu bata. Begitu juga pasir lokal sudah limit, sebab proses pembangunan RTG
Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Molor Praya (Suara NTB) Proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan molor dari target waktu yang ada. Semula KPU Loteng menargetkan pleno rekapitulasi suara tuntas, Selasa (7/5). Namun kenyataannya, pleno rekapitulasi tingkat kabupaten diprediksi akan tuntas pada Kamis (9/5) ini. “Kita perkirakan molor dua hari dari target yang sudah ditetapkan,” ungkap Komisioner KPU Loteng, Lukmanul Hakim, kepada Suara NTB, Rabu (8/5). Sampai Rabu siang, pihaknya baru menuntaskan rekapitulasi perolehan suara di delapan kecamatan, sehingga tersisa empat kecamatan lain, yakni Kecamatan Praya Tengah, Pujut, Praya Barat Daya serta Batukliang. Itu artinya, baru dua daerah pemilihan yang proses rekapitulasi suaranya dinyatakan selesai, yakni Dapil II (KopangJanapria) dan Dapil V (Jonggat-Pringgarata). Sedangkan untuk dapil I (Praya-Praya Tengah), dapil III (Pujut-Praya Timur), dapil IV (Praya BaratPraya Barat Daya) serta dapil VI (Batukliang-Batukliang Utara) belum selesai.
“Hari ini (Rabu kemarin,red) kita targetkan untuk selesaikan rekapitulasi untuk tiga kecamatan dulu. Sisanya satu kecamatan pada Kamis pagi (hari ini),” ujarnya. Sampai siangnya bisa dilanjutkan dengan pengisian formulir yang dibutuhkan untuk keperluan rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi. Lukman mengaku proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten berjalan lamban. Itu dikarenakan dinamika dalam rapat pleno begitu tinggi. Banyak persoalan yang muncul selama rapat pleno. Mulai dugaan penggelembungan suara sampai pergeseran perolehan suara, sehingga pihaknya butuh waktu untuk bisa membuktikan dugaan yang ada. Bahkan pada Selasa malam kemarin, ratusan masa pendukung salah satu caleg sempat mendatangi eks gedung DPRD Loteng tempat rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten berlangsung. Mereka datang untuk menyampaikan protes hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Namun tidak sampai mengganggu proses jalannya rekapitulasi suara. “Seharusnya persoalan itu sudah selesai pada saat pleno rekapitulasi suara tingkat keca-
matan. Tetapi muncul kembali saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten,” tegasnya. Tapi agar semua pihaknya memperoleh kepastian, maka semua tahapan tetap dijalankan. Dan, ternyata setelah semua tahapan dilakukan, dugaan yang mencuat tidak terbukti. “Prinsipnya walaupun lambat, tapi semua memperoleh jawaban atas dugaan-dugaan yang muncul,” pungkas Lukman. Sementara itu ditengah proses rekapitulasi perolehan suara, kabar duka menimpa KPU Loteng. Ketua KPPS 19 Desa Wajageseng H. Hilmiasin, meninggal dunia Selasa sore. Diduga akibat kelelahan dan ada riwayat penyakit jantung. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Wajegeseng, kemudian di RS Yatofa Bodak dan RSUD Praya. Almarhum menghembuskan napas terakhir di RSU Kota Mataram. Tidak hanya Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, juga harus dilarikan ke RSUD Praya. Ahmad Fuad Fahrudin diduga karena kelelahan setelah sempat memimpin rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten. “Pak ketua saat ini sedang sakit dan tengah dirawat di rumah sakit,” aku Lukmanul Hakim. (kir)
dengan perbaikan rumah rusak sedang dan ringan ini bersamaan. Mengantisipasi itu kata dia, pihaknya membolehkan menggunakan batu bata ringan, bangunan setengah batako setengah kalsiboard. Kendala lain yang dihadapi tambah dia, aplikator yang baru membuat pondasi rumah baru 5
buah mau mencairkan dana. Namun, uang bisa dicairkan, jika bobot dan progres pengerjaan harus sudah 50 persen, baru bisa dibayarkan. “Ada juga pengalaman, sudah dicairkan dana namun aplikator tidak tahu entah ke mana,”jelas dia. Hal inilah kata dia yang perlu dijaga agar masyarakat merasa aman. (her)
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 DINAS Perumahan dan Per123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 mukiman di Lombok Barat (Lobar) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 memutus kontrak dengan salah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 satu aplikator penyedia bahan ban123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 gunan rumah tahan gempa jenis 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 risba. Aplikator ini diputus kontrak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 lantaran sudah ada kontrak 30 ru123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 mah di Desa Gegerung Kecama123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 tan Lingsar sampai saat ini belum 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 tuntas. Hal ini dinilai merusak track 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 record, sehingga aplikator ini tak lagi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 direkomendasikan di wilayah Lobar. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Kepala Bidang Perumahan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 pada Disperkim Lobar, L Ratnawi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 (Suara NTB/her) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 mengatakan, aplikator RCI tak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 L. Ratnawi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 direkomendasikan di Lobar, kare123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 na proses pembangunannya lamban sekali. Seperti pembangunan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 30 unit RTG yang sudah kontrak di Desa Gegerung, sampai saat ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 belum selesai.”Tapi kami bilang putus kontrak sudah. Kami suruh 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 dua KK dulu dikerjakan, tapi mana sampai sekarang belum jadi. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Padahal mereka targetkan 15 hari bisa jadi, ini kan jadi track record 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 kita juga, padahal kesalahan ada di mereka,” tegas dia. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Sebelum melakukan putus kontrak, pihaknya sudah melay123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 angkan surat teguran kepada aplikator. Di dalam kontrak jelas dia 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ada klausul perjanjian yang mengatur jika dalam waktu tanggal 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 sekian tidak bisa terbangun, maka dihentikan atau putus kontrak. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Selain itu, aplikator ini memiliki gudang di Lotim, sehingga mema123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 kan waktu lama untuk mengangkut bahan-bahan. Pihaknya tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 mau memelihara aplikator yang bermasalah, sebab ia tak ingin 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 track record pemda rusak. Karena itu pihaknya tak ada kompromi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 terkait aplikator ini, semua bahan aplikator ini harus RTG. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Sejauh ini, banyak aplikator yang sudah terdaftar di Dias Perkim. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Hanya saja ada aplikator yang luput dari pengamatan pihaknya, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 untuk itulah pihaknya tengah melakukan penertiban semua ap123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 likator. Pokmas yang kontrak dengan aplikator harus melapor 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 dulu ke Dinas Perkim, sehingga aplikator ini bisa terdeteksi. Se123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 hingga kata dia ketika terjadi apa-apa tim teknis bisa melakukan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 evaluasi dan tindakan.”Ada aplikator yang luput dari pengamatan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 kita, karena itu kami tertibkan semua aplikator ini,” tegasnya. (her) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
Dinas Perkim Putus Kontrak Aplikator
Partai Berkarya-PKS Melejit
Golkar dan Nasdem Merosot Giri Menang (Suara NTB) Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Berkarya di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melejit, sebagai partai baru Berkarya mampu menyodok ke posisi lima besar. Sedangkan PKS, pada pileg sebelumnya belum pernah menduduki posisi atas, namun kali ini mampu berada di urutan kedua perolehan suaranya. PKS pun berpeluang mengamankan kursi Wakil Ketua DPRD. Berbeda dengan dua parpol yang sebelumnya moncer, masing-masing Golkar dan Nasdem justru perolehan suaranya merosot. Bahkan Nasdem yang menduduki wakil ketua, kali ini harus merelakan kursi tersebut ke partai lain, lantaran Nasdem hanya mampu meloloskan 2 kursi. Berdasarkan hasil pleno
KPU Lobar, empat partai yang perolehan suaranya tertinggi di antaranya Gerindra, PKS, PPP dan Golkar. Gerindra memperoleh suara tertinggi mencapai 48.131 suara, sehingga memastikan meduduki kursi Ketua DPRD. Disusul PKS di posisi kedua dengan perolehan suara 37.570 suara, berpeluang menduduki wakil ketua I. Dua parpol, yakni PPP dan Gerindra bersaing sengit merebut posisi wakil ketua II dan wakil ketua III. Selisih perolehan suara kedua parpol ini hanya 3 suara, di mana PPP memperoleh 34.997 suara dan Golkar 34.994 suara. Sedangkan di posisi nomor 5, Berkarya memperoleh suara 29. 217. Dari hasil pleno KPU, hampir di semua dapil, Gerindra mendominasi perolehan suara. Mulai di Dapil I (Gerung-Kuripan) Gerindra maeraup 8.566
suara, Dapil II (Sekotong-Lembar) 9.452 suara, Dapil III (Gunungsari-Batulayar) 9.800 suara, Dapil IV (Narmada-Lingsar) 10.962 suara dan dapil V 9.348 suara. Sedangkan perolehan suara terbanyak kedua, PKS di Dapil I memperoleh suara 6.217, dapil II 6.130 suara, Dapil III 8.503 suara, Dapil IV 6.535 suara dan Dapil V 10.185 suara. Selanjutnya, perolehan suara ketiga tertinggi diraih oleh PPP di mana di Dapil I PPP perolehan suaranya mencapai 7.012, Dapil II 5.887 suara, Dapil III 6.150 suara, Dapil IV 10.579 suara dan Dapil V 5.369 suara. Golkar berada di posisi ke empat hanya silisih 3 suara dari PPP. Perolehan suara Golkar di Dapil I 5.058 suara, Dapil II 9452 suara, Dapil III 5.403, Dapil IV 5.559 dan Dapil V 9.512 suara. Perolehan suara parpol yang
mengejutkan adalah Berkary yang berada di nomor 5 di Lobar. Sebagai partai baru perolehan suara ini sangat fantastik, di mana parpol ini meloloskan 5 caleg duduk di DPRD Lobar. Perolehan suara partai Berkarya di Dapil I 5.458 suara, dapil II 5.190 suara, dapil III 5.004 suara, dapil IV 6.579 suara, Dapil V 6.986 suara. Ketua DPW Partai Berkarya H Lalu Darmawan mengatakan semua Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Lombok Barat Partai Berkarya mendapatkan kursi. “Berkarya mendapatkan kursi di semua dapil,”kata Darmawan. Sementara itu Sekretaris DPW Partai Nasdem Lobar Multazam mengakui perolehan suara Partai Nasdem di Lobar turun dari tahun 2014 lalu, di mana pada tahun 2014 mendapatkan lima kursi, tahun ini baru
dua kursi yang sudah pasti, di Dapil III dan dapil IV Sedangkan di Dapil V masih diperjuangkan.” Hanya dua kursi yang sudah pasti, satu kursi sedang diperjuangkan,” ujarnya. Terhadap hasil perolehan suara yang turun ini, kata Multazam pihak DPW akan melakukan rapat kordinasi internal dengan masing-masing DPD di Lobar. Dalam rapat nanti akan minta laporan dari Ketua DPD Nasdem Lobar terkait hasil perolehan suaranya yang turun.” Nanti kita akan bahas dalam rapat secara internal,” ujarnya. Karena secara umum di kabupaten/kota di Provinsi NTB, suara Partai Nasdem di kabupaten lainnya mengalami peningkatan, justru di Kabupaten Lobar mengalami penurunan yang signifikan..(her)
SUARA PULAU SUMBAWA
(Suara NTB/ind)
Ratusan ASN di Sumbawa Pensiun Tahun Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Sumbawa yang pensiun tahun 2019 ini cukup banyak. Dari Januari hingga Desember mendatang terdapat 274 ASN yang sudah dan akan pensiun. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Syahruddin, S.H membenarkan hal tersebut. Rinciannya, untuk jabatan struktural sebanyak 66 orang. Kemudian Syahruddin jabatan fungsional umum seperti staf, tata usaha, dan lainnya sebanyak 39 orang. Sedangkan fungsional tertentu seperti guru dan kepala sekolah sebanyak 169 orang. “ASN yang pensiun tahun ini, struktural sebanyak 66 orang, fungsional umum 39 orang, dan fungsional tertentu sebanyak 169 orang,” ujarnya, Rabu (8/5) kemarin. Dipaparkannya, untuk pimpinan ada lima yang pensiun tahun ini. Yakni Kepala Dinas Perpustakaan yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Kemudian Kasat Pol PP yang sudah pensiun pada 1 Mei lalu, dan menyusul Asisten II, Asisten III dan Sekda. Sedangkan kepala sekolah ada 36 yang pensiun, diantaranya 8 sudah pensiun pada Januari lalu. “Jelas banyak kekosongan dengan adanya yang sudah dan akan pensiun. Sekarang saja kepala sekolah banyak yang kosong. Belum diangkat karena banyak yang belum memenuhi persyaratan seleksi calon kepala sekolah. Kekosongan kepala sekolah itu sekarang diisi oleh kepala sekolah yang terdekat,” terangnya. Pihaknya tidak menyebutkan secara jelas kekurangan ASN di lingkup Pemkab Sumbawa. Kekurangan kemungkinan lebih dari 1.500 orang. Yang paling banyak terutama tenaga guru. “Kekurangan untuk PNS kemungkinan lebih dari 1.500. Yang paling banyak kekurangan terutama tenaga guru,” tukasnya. Pihaknya berharap nantinya dalam penerimaan CPNS tahun 2019 ini, Sumbawa mendapatkan tambahan quota lebih banyak. Pihaknya pun akan mengusulkan formasi setelah adanya permintaan dari pemerintah pusat. Karena berdasarkan informasi yang diperoleh, rekrutmen CPNS akan dilaksanakan pada akhir 2019 ini. “Informasi yang kita dapat, kalau penerimaan CPNS akan dilaksanakan akhir tahun 2019. Apabila diminta kepada kita formasi, akan kita kirimkan formasinya. Yang jelas kita juga akan tetap mengacu kepada kesehatan dan guru. Yang lain juga tetap kita usulkan. Yang jelas mana yang belum terakomodir tahun 2018 kemarin tetap kita usulkan kembali,” pungkasnya. (ind)
Penyaluran Jadup di KSB Terkendala SK Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 7.323 jiwa korban gempa tahun 2018 lalu di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan segera menerima bantuan dana Jatah Hidup (Jadup) yang dijanjikan pemerintah pusat. Hanya saja yang masih menjadi hambatan sehingga realisasinya terancam molor yakni belum adanya Surat Keputusan (SK) kepala daerah sebagai dasar pencairan anggaran tersebut. Kepala Dinas Sosial (Disos) KSB kepada Suara NTB melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Endang Yunari S. Pi, Rabu (8/5) menjelaskan, data 7.323 jiwa merupakan penerima Jadup tahap pertama sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Bahkan tahapan pembuatan rekening juga sudah dilakukan tinggal menunggu SK saja untuk bisa mencairkan bantuan tersebut. Prasyarat pencairan dengan SK tentu sangat beralasan, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan supaya bantuan Jadup bisa segera dicairkan untuk bisa membantu para korban dalam memenuhi kebutuhan hidupnya jelang lebaran nanti. Selain itu, percepatan penyaluran Jadup juga merupakan instruksi dari Kemensos untuk segera direalisasikan. Karena tidak ada proses yang rumit dalam penyaluran bantuan tersebut kepada para penerima yang sudah ditetapkan. Jika proses pencairan Jadup ini keluar dari Bulan Mei maka hal itu dianggap sudah sangat terlambat dan yang paling dikhawatirkan anggarannya akan kembali ditarik oleh Kemensos. “Jadup itu baru sekarang akan dicairkan dan kita hanya diberi kuota tahap pertama ini segitu (7.323 jiwa). Sementara yang jadi fokus kita saat ini bagaimana supaya SK itu segera diterbitkan sehingga penyalurannya akan semakin dipercepat,” sebutnya. Dikatakannya, pemberian Jadup bagi masyarakat korban gempa ini dihitung per jiwa yang berasal dari 1.909 KK. Data penerima ini juga diyakini tidak ada lagi masalah, karena sudah dilakukan verifikasi dan validasi data secara maksima sehingga dipastikan tidak ada yang tumpang tindih. Hanya saja yang masih menjadi kendala dalam penyaluran nantinya yakni bagi korban yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Hal tersebut terjadi karena belum ada petunjuk lanjutan terhadap penerima yang baru selain data yang sudah di-SKkan. Bahkan pihak ahli waris juga tidak boleh mencairkan anggaran orang tuanya yang sudah meninggal. Maka dari itu, pihaknya akan kembali menanyakan ke Kemensos terkait masalah tersebut. Sehingga pada pelaksanaan nantinya tidak ada yang menyimpang dari petunjuk yang ada. Sedangkan untuk masalah besaran bantuan yang akan diterima tidak berubah yakni Rp10. 000 perjiwa dan bantuan itu hanya akan diberikan selama dua bulan lamanya baik itu untuk rumah yang rusak berat, ringan dan sedang. Adapun total jumlah masyarakat terdampak gempa di KSB sebanyak 18.481 KK berdasarkan data dari Bappeda. “Kita usulnya pakai data dari Bappeda. Jadi jumlah yang kita usulkan sebagai penerima sebanyak 18.481 dan kebetulan tahap pertama ini kita dapat jatah 1.909 KK dengan jumlah jiwanya 7.323 orang,” tukasnya. (ils)
Puluhan Pedagang di Pasar Seketeng Kembali Ditertibkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa kembali melakukan penertiban terhadap puluhan pedagang yang masih berjualan di lokasi Pasar Seketeng, Rabu (8/5). Para pedagang yang masih membandel dibongkar lapaknya dan dipindahkan ke lokasi Pasar Kerato yang menjadi tempat sementara para pedagang. Ditemui wartawan di lokasi penertiban, Lurah Seketeng, Abdul Munir, S.AP, sebagai Koordinator Lapangan yang ditunjuk Bupati Sumbawa, menjelaskan, penertiban ini adalah tindaklanjut dari penertiban yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan instruksi Bupati, diminta kepada seluruh OPD terkait untuk membantu dan mendukung kegiaan penertiban pasar yang dikoordinirnya. “Masih ada pedagang yang membandel, sehingga kami diinstruksikan Bupati untuk mengambil tindakan penertiban ini. Agar pedagang yng ada kembali ke pasar Kerato dalam tempo satu hari ini,” terang Lurah. Kegiatan penertiban ini, lanjut Lurah, didukung oleh Pol PP Sumbawa bersama Koramil/Pol Pos Subsektor Kota dan Karang Taruna Kelurahan Seketeng. Pasca penertiban ini akan ditempatkan personel Pol PP dan Babinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Seketeng dibantu Karang Taruna setempat. (ind/arn)
Sumbawa Besar (Suara NTB) PDI Perjuangan dipastikan telah memenangi Pemilu Legislatif 2019 untuk DPRD Kabupaten Sumbawa. Dengan perolehan enam kursi, PDIP menjadi peraih kursi terbanyak dibandingkan parpol lainnya. Sehingga berhak kembali menempati posisi Ketua DPRD Sumbawa untuk periode lima tahun ke depan. PDIP pun langsung mengalihkan fokus mereka ke Pilkada 2020. Dengan mulai menjajaki figur calon pendamping Bupati incumbent, H. M. Husni Djibril di Pilkada 2020 mendatang. Diketahui, pada Pileg 2019 untuk DPRD Sumbawa, PDIP kembali mendapatkan enam kursi sama seperti periode lima tahun sebelumnya. Hanya dari segi perolehan suara meningkat, bila dibandingkan periode Pemilu sebelumnya.
(Suara NTB/arn)
menghadirkan seluruh kepala desa dan KSM yang dibentuk. Diketahui, pada tahun ini, Pemkab Sumbawa mendapatkan bantuan pusat untuk pembangunan IPAL Komunal pada 15 lokasi. Yakni, dua paket di
Dari sekitar 32 ribu suara pada Pemilu 2014 naik menjadi 36.869 suara pada Pileg 2019. “Kami sedang meneropong, dan memberikan masukan ke Bupati. Kira-kira siapa nanti figur-figur yang akan mendampingi. Walaupun beliau (Bupati) sendiri belum menyampaikan secara resmi, akan maju (lagi) menjadi calon Bupati Sumbawa,” demikian pernyataan, Ketua DPC PDI-P Kabupaten Sumbawa, A. Rafiq, yang disampaikan kepada Suara NTB. Artinya, meski diakui Rafiq, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Sumbawa, untuk kembali masuk bursa Pilkada 2020, namun sebagai pimpinan partai wajib menggadang incumbent untuk kembali diusung. Bahkan, kini tengah menjajaki figur-figur potensial untuk menjadi Cawabup men-
A. Rafiq (Suara NTB/arn)
dampingi Husni Djibril, dalam Pilkada 2020 mendatang. Apalagi disadari, saat ini banyak pertanyaan masyarakat, tentang belum munculnya nama calon dari PDI-P untuk Pilkada mendatang. “Banyak pertanyaan. Kader terbaik kami kan, masih menjabat sebagai Bupati. Yaitu bapak Husni Djibril. Dan
beliau menjabat masih sekitar dua tahun lagi. Artinya, beliau itu masih menjadi Bupati. Yang lainnya sudah memunculkan calon, karena mereka belum menjabat apaapa,” jelas calon Ketua DPRD Sumbawa dari partai banteng moncong putih ini. Namun terlepas apakah maju kembali atau tidak di Pilkada 2020, Rafiq menyakini Husni Djibril masih dipercaya oleh masyarakat Sumbawa untuk kembali menjadi Bupati Sumbawa periode kedua. Sebab, banyak pihak menilai keberhasilan yang telah diraih, termasuk programprogram yang tertunda dalam periode pemerintahan sebelumnya. Misalnya, pembangunan bendungan Beringin Sila, Pasar Seketeng dan relokasi RSUD. “Sangat berhasil sejauh ini. Yang tertunda pada masa sebe-
lum pemerintahan beliau, kan bisa terealisasi sekarang. Beringin sila, Jalan Lingkar Selatan, utaranya, Rumah Sakit, Dermaga, Pasar, cukup banyak yang teralisasi. Ketika nanti ada tugas negara, ada panggilan rakyat kepada beliau. Beliau sendirilah nanti yang akan mengumumkan ke publik. Saya yakin masyarakat akan memanggil beliau kembali untuk maju periode yang kedua dan kami oprimis beliau akan terpilih kembali,” sebutnya. Yang jelas, Rafiq yang sementara ini tercatat sebagai Caleg DPRD Kabupaten dengan perolehan suara tertinggi di Sumbawa ini, bersama seluruh jajaran dan pengurus DPC PDI-P Sumbawa hingga tingkat bawah, akan bekerja total mengusung, mendukung dan memenangkan Husni Djibril dalam Pilkada mendatang. (arn)
Satu Paket Pengadaan RSUD Asy Syifa Gagal Tender
(Suara NTB/bug)
ANTRE - Para pelamar kerja untuk proyek PLTU Tambora - Taliwang (Kertasari) mengantre di kantor Disnakertrans KSB menunggu giliran wawancara, Rabu (8/5).
Disnakertrans Fasilitasi Rekrutmen PLTU Tambora - Taliwang Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memfasilitasi kegiatan rektrutmen tenaga kerja yang
IPAL Komunal Dibangun Pada 15 Lokasi di Sumbawa Tahun Ini
M. Jabir
(Suara NTB/ind)
BONGKAR LAPAK - Satpol PP yang dibantu personel TNI/Polri dan Karang Taruna membongkar Lapak pedagang yang masih membandel di pasar Seketeng.
Menang Pileg di Sumbawa, PDIP Langsung Fokus Pilkada 2010
Bentuk KSM
Sumbawa Besar (Suara NTB) Instalasi Pengolahan Air dan Limbah (IPAL) Komunal tahun ini akan dibangun pada 15 lokasi pada sejumlah kecamatan. Rapat persiapan penetapan lokasi dan rencana pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) telah dilakukan. Dengan melibatan 15 Kepala Desa (Kades) yang menjadi lokasi IPAL dan 21 Fasilitator. Saat ini sedang dilakukan proses verifikasi dan pembentukan KSM. Sebagaimana disampaikan Kabid Sanitasi dan Air Bersih Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, M. Jabir S.P, rencana pembentukan KSM sedang berjalan. Diupayakan dalam bulan ini dilakukan sosialisasi tingkat Kabupaten. Sekaligus pembekalan KSM dengan
Halaman 6
desa Dalam, desa Baru, desa Juran Alas, Marente, Kalimango, dan desa Labuan Alas di kecamatan Alas. Kemudian, di Pondok Aisyah kelurahan Brang Biji Sumbawa, desa Selante kecamatan Pelampang, dua paket di desa Lantung kecamatan Lantung, desa Banda kecamatan Tarano dan desa Pamanto kecamatan Empang. “Setelah SKM terbentuk, Insya Allah, pengerjaan bisa dimulai Juni mendatang,” terang Jabir. Total anggaran untuk IPAL Komunal tahun ini terdiri dari anggaran sanitasi DAK Penugasan senilai Rp4,98 Miliar dan DAK Afirmasi senilai Rp3,4 Miliar, sehingga totalnya mencapai Rp8,4 miliar lebih. (arn/*)
dibuka oleh PLTU Tambora Taliwang. Fasilitasi Disnaktrans KSB itu dalam bentuk pemberian ruang penerimaan lamaran hingga tes wawancara para pelamar. “Iya mereka kita fasilitasi tempat sementara ini. Jadi semua rangkaian rekrutmennya berlangsung di kantor kita ini,” kata kepala Disnakertrans KSB, Ir. H. Muimin. HMY, MSi kepada Suara NTB, Rabu (8/5). Rekrutmen tenaga kerja untuk PLTU yang berlokasi di desa Kertasari, kecamatan Taliwang itu sebelumnya mendapat protes keras masyarakat. Pasalnya penerimaan yang dilaksanakan lewat perusahaan jasa rekrutmen PT Arimbi itu disinyalir tidak dilakukan di KSB melainkan di Kalimantan. Masyarakat yang kesal akhirnya melaporkan aktivitas rekrutmen terselubung PLTU Kertasari itu ke Disnakertrans KSB. Terkait hal itu, H. Muslimin tak menampiknya. Ia mengatakan, PT Arimbi sebelumnya sempat menyodorkan hasil rekrutmennya di luar daerah untuk mendapatkan persetujuan Disnakertrans KSB. Namun pihaknya menolak karena tidak sesuai aturan yang berlaku. “Mereka harusnya sebelum rekrut lapor dulu ke kita. Makanya ketika mereka datang minta persetujuan hasil rekrutmen saya tolak dan men-
yarankan mereka buka rekrutmen ulang dan langsung di sini kantor Disnakertrans KSB,” tandasnya. Animo masyarakat untuk bekerja di proyek PLTU Kertasari itu, disebut H. Muslimin sangat tinggi. Sejak dibuka sepekan lalu ratusan pelamar lokal datang mendaftar. Tidak saja untuk lamaran non skill tetapi juga lamaran yang butuh keterampilan juga banyak “Artinya potensi tenaga kerja kita sudah cukup bagus ya. Karena lowongan skill PLTU juga ada yang masukkan lamaran,” paparnya. Selanjutnya ia menyampaikan, meski hanya memberikan fasilitas ruangan selama proses rekrutmen pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh prosesnya. Hal ini kata Muslimin dilakukannya untuk memastikan agar tahapannya sesuai aturan dan para pencari kerja lokal diberikan ruang dan kesempatan yang sama bersaing secara sehat merebut lowongan kerja yang dibuka PLTU Kertasari itu. “Kami hanya pantau sementara ini karena program loker (lowongan kerja) satu pintu kita belum jalan. Tapi kami jamin hak-hak lokal dalam proses lowongan itu akan kami amankan. Lagian kan untuk beberapa job ada yang non skill,” imbuhnya. (bug)
Taliwang (Suara NTB)Satu paket program pengadaan Regen RSUD Asy Syifa Taliwang senilai Rp375 juta mengalami gagal tender setelah sempat tiga kali diusulkan. Hal tersebut terjadi setelah tidak ada satupun perusahaan mengikuti dan mengajukan penawaran untuk ikut di pengadaan barang itu. Kabag Administrasi Pembangunan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (AP-LPBJP) Setda, Syahril ST., M. Si, kepada wartawan, Rabu (8/5) mengatakan, memang baru ada satu paket di RSUD Asy Syifa yang mengalami gagal lelang untuk sementara ini. Terhadap dokumen tersebut, pihaknya sudah mengembalikan kepada pemilik program untuk diambil langkah selanjutnya. Baik itu dengan metode penunjukan langsung rekanan atau tahap lain yang dianggap tidak menyalahi aturan. Penyerahan dokumen ini bukan berarti pihaknya melepas tanggung jawab, tetapi upaya itu dilakukan supaya tidak mengganggu proses tender program yang lainnya. Selain pengadaan regen, ada dua paket program lainnya yang terancam kembali mengalami gagal leleng yakni pengadaan satu unit ambulance single gardan senilai Rp400 juta dan satu unit mobil untuk transfusi darah senilai Rp700 juta. Kedua paket tersebut sudah dua kali dilakukan leleng tetapi masih tidak ada yang mengajukan penawaran. Jika untuk ketiga kalinya masih tetap seperti itu, maka dokumennya akan langsung diserahkan ke SKPD yang mengusulkan. “Rata-rata masalah gagal tender ini terjadi karena tidak ada perusahaan mengajukan penawaran. Kami juga khawatir dua paket yang sudah dua kali gagal lelang di RSUD juga akan bernasib sama (gagal tender),” ungkapnya. Dikatakan-
nya, selain masalah tidak ada perusahaan yang ikut di penawaran, pihaknya juga mencatat masalah kesalahan nama paket program saat lelang sudah sering terjadi. Bahkan masalah kesalahan nama sudah sering ditemukan, maka dari itu pihaknya berencana untuk melakukan pendampingan secara maksimal terhadap PPK yang berada di masing-masing dinas. Sehingga proses pengadaan dan tahapan lelang berjalan normal tanpa ada hambatan. Selain itu, pemahaman terhadap tata cara dan proses pengadaan di masing-masing dinas juga belum makismal. Sementara untuk kendala lain selain administrasi, masih belum ditemukan terjadi disetiap tahapan pelelangan. Meskipun masih banyak kendala, pelaksanaan lelang dianggap masih berjalan secara normal. Bahkan saat ini sudah ada sekitar 29 paket yang sudah diajukan lelang dengan total anggaran sekitar Rp66 miliar. Jumlah inipun masih di dominasi oleh Dinas PU-PRPP, Dishub, Dikes, Diskoperindag dan RSUD Asy Syifa, sementara untuk dinas lainnya sampai dengan saat ini masih nihil. “Permasalahan ini (administrasi) masih sering kita temukan di dokumen lelang di masing-masing SKPD. Makanya kita upayakan, pendampingan ekstra kepada PPK supaya kesalahan seperti ini semakin ditekan, dan tidak ada lagi hambatan,” tandasnya. (ils)
Syahril
(Suara NTB/ils)
SUARA NTB Kamis, 9 Mei 2019
SUARA NTB Kamis, 9 Mei 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Bulan Ramadhan, Kota Bima akan Mutasi Besar-besaran Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima tengah mempersiapkan mutasi dan rotasi secara besar-besaran tahun ini. Bahkan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, memastikan mutasi akan digelar Bulan Ramadhan ini. Kepastian tersebut diungkap oleh Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa MH, Rabu (8/5). Dirinya sudah diberikan arahan oleh Walikota Bima untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan rotasi dan mutasi jabatan. “Berdasarkan arahan pak Wali, mutasi dan rotasi (Suara NTB/Uki) akan dilaksanakan bulan Mukhtar Landa Ramadhan ini,” katanya. Lebih jauh dijelaskan Sekda, proses mutasi dan rotasi lingkup Pemerintah Kota Bima rencananya akan dilakukan pada semua jenjang atau tingkatan. Mulai dari pejabat struktural eselon II, III hingga IV. ”Termasuk juga pejabat fungsional. Seperti Kepala Sekolah dan para Lurah,” katanya. Mukhtar menegaskan mutasi dan rotasi bakal secara besar-besaran sejak Walikota menjabat selama delapan bulan lebih. Sehingga dipastikan bakal ada banyak pejabat yang digeser dan diganti. “Ini mutasi dan rotasi jabatan besar-besaran sejak Walikota menjabat delapan bulan,” katanya. Menurut Mukhtar, hingga saat ini Tim Baperjakat masih terus membahas persiapan mutasi dan rotasi. Tim Baperjakat lanjutnya memastikan penempatan pejabat yang sesuai kepangkatan, golongan dan latar belakang disiplin ilmu. ”Tim Baperjakat sedang membahas rotasi dan mutasi ini,” katanya. Meski sudah memastikannya akan digelar Ramadhan ini. Sekda sendiri enggan menyebutkan kepastian jadwalnya. Begitupun dengan lokasi atau tempat proses mutasi dan rotasi. “Soal waktu dan tempatnya belum bisa kita pastikan karena semuanya masih dalam tahap pematangan rencana. Tapi yang jelas mutasi dan rotasi akan tetap dilaksanakan bulan Ramadhan ini,” pungkasnya. (uki)
Pekan Ini, Dompu Terbitkan SK Pemberhentian ASN Koruptor Dompu (Suara NTB) – Kendati sudah melampaui batas akhir penerbitan SK pemecatan 15 orang ASN mantan terpidana kasus korupsi, BKDPSDM memastikan tidak perlu lagi bersurat ke KPK, BKN, Mendagri dan Menpan RB. Guna memperoleh salinan amar putusan Pengadilan Tipikor Mataram atas perkara yang menjerat para ASN itu melalui Mahkamah Agung (MA). Selain karena mendapat toleransi waktu, salinan tersebut sudah dikantongi. Karenanya dipastikan pekan ini SK pemecatan mereka akan diterbitkan. Menyusul surat pemberhentian gaji yang sudah lebih awal dilayangkan. ”Amar putusannya sudah ada, tinggal kita proses SK pemecatannya,” kata Kabid Pengembangan Kepegawaian BKDPSDM Dompu, Asraruddin, SH., menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (8/5). Ia mengatakan, sebetulnya tak ingin berkomentar banyak soal pemecatan ASN mantan terpidana korupsi ini. Selain riskan juga menyangkut nasib seseorang. Pun kesan yang terbangun saat ini seolah pihaknya terus menambah beban bagi mereka. Lantaran usai menjalani masa kurungan di lapas. ASN tersebut kembali dihadapakan dengan surat pemberhentian gaji dan SK pemecatannya. Namun bagaimana pun itu adalah ketentuan yang berlaku dan harus diterima oleh mereka yang melakukan pelanggaran. Disinggung soal kabar bahwa SK pemecatan itu sudah diterbitkan BKDPSDM untuk sebagian ASN mantan koruptor. Asraruddin membantahnya. Yang ada ialah diterbitkannya surat penghentian gaji untuk m e m perkecil kerugian negara dari penggajian ASN ini. “Agar tidak terlalu besar kerugian negara itu kita dahulu kan dengan pemberhentian gaji. Tunggu saja prosesnya yang pasti minggu ini kita terbitkan SK pemecatan 15 orang tersebut,” tandasn y a . (jun) Asraruddin
(Suara NTB/jun)
MULAI NORMAL – Pasokan bawang merah dan bawang putih di Pasar Induk Dompu mulai normal, Rabu (8/5).
Pasokan Bawang di Dompu Kembali Normal Dompu (Suara NTB) – Setelah sebelumnya mengalami kelangkaan. Pasokan sejumlah kebutuhan pokok di Dompu kembali normal. Seperti halnya bawang merah dan bawang putih. Namun demikian, harga komoditas tersebut terus melambung tinggi. Salah seorang padagang di Pasar Induk setempat, Rahmi menjawab Suara NTB, Rabu (8/5) kamarin mengakui normalnya pasokan kebutuhan bahan pokok tersebut. Hanya saja tak dibarengi penurunan harga per kiloragmnya.
Syahbuddin dari Partai Gerindra (petanaha), M. Amin S.Ip dari partai Golkar. Kemudian M. Erwin dari partai Nasdem, Asnah Madilau SH, dari PKS, Edy Ihwansyah dari PPP, Syamsurih dari PAN, H. Ridwan H. Mustakim (petahana), dari partai Demokrat dan Abdul Haris dari PBB. Satu kursi sisa bakal diperebutkan oleh partai HANURA, PKPI dan PDI Perjuangan. Di Dapil ini, sejumlah petahana dipastikan banyak terpental. Salahsatunya Armansyah SE, dari PKS. Sementara di Dapil II, sebannyak 10 kursi diprediksi akan diisi, Sudirman Dj (petahana) dari partai Gerindra. Kemudian Alfian Indrawirawan S.Adm dari partai Golkar, Yogi Prima Ramadhan SE, dari PAN. Kemudian disusul Taufik A. Karim dari PPP, yang sempat pada awal-awal rekapitulasi terpental. Namun hasil akhir, perolehan suara calon petahana ini tertinggi di internal Partai. Kemudian Amirudin, dari
sekarang tambah naik. Bawang putih saja Rp70 ribu/ Kg,” kata dia. Selain dua jenis komoditas itu. Sejumlah kebutuhan pokok lain ikut mengalami kanaikan. Cukup signifikan yakni tomat dari Rp8000/Kg
terus dilakukan oknum tertentu. Pihaknya tak ingin terlalu jauh mempersoalkan. Terpentinga baginya ialah pada setiap penjualan bahan pokok ada keuntungan yang diperolehnya. “Cuma itu bahayanya ketika barang tidak ada atau kosong. Pelanggan kita bisa hilang karena tidak bisa kita penuhi permintaan. Masalah untung dan rugi tidak ada karena kita menjualkan tetap diatas modal,” pungkasnya. (jun)
PA Dompu Terima 285 Gugatan Cerai Dompu (Suara NTB) – Selama kurun waktu lima bulan di 2019 ini. Pengadilan Agama (PA) Dompu sudah menerima 285 perkara gugatan cerai. Cukup dominan perkara itu datang dari mereka yang menikah usia ideal. Sementara dari pasangan menikah dini belum ada satupun gugatan yang masuk. Panitera Pengadilan Agama Dompu, Suharto, S.Ag., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (8/5) kemarin menyampaikan, total perkara gugatan yang diterima per 8 Mei itu tergolong tinggi jika
dibanding beberapa tahun terakhir. “Kalau gugatan cerai dari pasangan yang menikah usia dini belum ada yang masuk. Dominan ini kalangan umum,” ungkapnya. Berdasarkan hasil pendampingan terhadap penggugat diketahui penyebab utamanya ialah faktor ekonomi. Di mana kepala keluarga banyak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Selain itu, lanjut Suharto, ada yang juga dipicu munculnya orang ketiga, kerap berjudi bahkan menyalahgunakan
narkotika jenis sabu-sabu. “Tapi paling dominan penyebabnya itu masalah ekonomi. Suami tidak lagi menfkahi keluarganya. Bisa jadi karena hadir orang ketiga dan sibuk main judi dan memakai narkoba,” jelasnya. Dari 285 perkara gugatan yang diterima, hanya 10 persen yang bisa berakhir damai setelah proses mediasi dilakukan. Itupun untuk mereka yang melayangkan gugatan karena persoalan sepele. Salah satunya akibat cemburu melihat sangan suami
Hingga Mei, Banyak Desa Belum Cairkan DD dan ADD Dompu (Suara NTB) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Dompu tahun 2019 sebesar Rp132,773 M. Hingga Mei 2019, sebagian besar Desa di
Prediksi 25 Caleg Terpilih di DPRD Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Anggota DPRD Kota Bima periode 2019-2024 diprediksi bakal diisi wajah baru dan muda. Menyusul terpentalnya beberapa Caleg petahana pada Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kota Bima Tahun 2019. Tercatat ada 400 Caleg yang bertarung dalam Pileg 2019 dari tiga Daerah pemilihan (Dapil) di Kota Bima. 400 orang Caleg tersebut memperebutkan sebanyak 25 kursi DPRD periode 2019-2024. Rinciannya, 160 Caleg di Dapil I meliputi Kecamatan Raba dan Rasanae Timur memperebutkan 10 kursi. Kemudian di Dapil II meliputi Kecamatan Mpunda dan Rasanae Barat ada sebanyak 160 Caleg juga memperebutkan 10 kursi. Serta Dapil 3 meliputi Kecamatan Asakota sebanyak 80 Caleg memperebutkan 5 kursi. Data yang yang diolah Suara NTB, Caleg dari Dapil I yang diprediksi mengisi 10 kursi antara lain, M. Irfan M.Si dari PKB, (petahana),
Untuk bawang putih misalnya, dari kenaikan Rp50Rp60 ribu/Kg kini bertambah menjadi Rp70 ribu/Kg. Sementara bawang merah saat ini bertahan pada harga Rp35 ribu/Kg. “Stoknya memang sudah ada cuma harganya
kini tembus Rp25 ribu/Kg. Demikian halnya dengan cabai rawit dan keriting. Ratarata mengalami kenaikan harga diawal-awal pelaksanaan ibadah puasa tahun ini. Menurut Rahmi, normalnya pasokan barang yang tidak disertai penurunan harga itu menguatkan dugaan pedagang sebelumnya bahwa memang ada upaya penimbunan bapok. Namun demikian, meski berbagai upaya memainkan harga itu
HANURA, M. Ryan Kusuma Permadi SH dari partai Demokrat, Drs. H. Mustamin dari PBB dan Rahmat Saputra dari NasDem. Satu kursi sisa saling diperebutkan oleh Golkar (kursi kedua), PKS dan Perindo. Di Dapil neraka ini sejumlah petahana dipastikan terpental, yakni Anwar Arman SE dari PKS, Dedy Mawardi dari Hanura dan Mutmainah yang merupakan Ketua DPC partai Nasdem Kota Bima. Sedangkan di Dapil III, 5 kursi diprediksi akan diisi, Hj. Anggriani dari PBB (petahana), Gina Adriani dari Partai Golkar, Syamsuddin dari PAN, Gerindra Khalid bin Walid (Petahana) dan Sukri dari Demokrat. Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bima, Alfian Indrawirawan S.Adm mengatakan dari tiga Dapil di di Kota Bima, dipastikan Caleg yang diusung Partainya pada Pileg 2019 ini akan mendapat satu kursi masingmasing. “Dapil 2 peluang besar akan mendapatkan 2 kursi dua kursi,” katanya. (uki)
Dompu belum mencairkan DD dan ADD semester pertama. Laporan pajak penggunaan anggaran 2018 diduga menjadi masalah molornya pencairan anggaran Desa di Dompu. Akibatnya, kepala Desa bersama aparaturnya hingga saat ini belum menerima gaji dan belanja pembangunan di Desa belum berjalan. Adanya perubahan sistem menggunakan aplikasi 202 yang mengharuskan Desa mengimput RAB kegiatan dan gambar fisik kegiatan yang direncanakan menjadi alasan molornya pencairan anggaran Desa tahun 2019. Kepala bidang Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Dompu, M. Ali, S.Sos mengatakan, alasan RAB dan gambar sudah dikonfirmasi ke tenaga pendamping Desa. Untuk rencana pembangunan dan kegiatan tahun 2019, semua Desa sudah membuat RAB dan gambar seperti yang disyaratkan. “Kendala penyetoran pajak ADD dan DD (tahun 2018), sehingga pengimputan laporan terlambat,” kata M. Ali kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (8/5/2019) kemarin. Dikatakan M. Ali, SPJ penggunaan anggaran tahun lalu dapat dimaklumi pihaknya untuk disampaikan berikutnya selama syarat yang ditentukan untuk pencairan anggaran semester pertama dapat dipenuhi Desa. Karena prinsipnya, Desa didorong untuk segera mencairkan anggaran semester pertama bagi pembangunan di Desa. Terlebih transfer dana pusat ke kas daerah dilakukan
sejak Maret 2019 dan mestinya, maksimal sepekan kemudian harus dicairkan ke kas Desa. “SPJ (tahun anggaran sebelumnya) bisa dilakukan di semester 2. Tapi rupanya terkait pajak,” ungkapnya. Menurut Ali, dari 12 Desa di Kecamatan Pekat tinggal Desa Soritatanga, Sorinomo, dan Desa Tambora yang belum cairkan. Di kecamatan Kempo baru 2 Desa dari 8 Desa yaitu Desa Tolokalo dan Soro. Kecamatan Manggelewa juga baru 4 Desa yaitu Desa Nangatumpu, Soriutu, Lanci Jaya, dan Desa Anamina. “Untuk Kecamatan Kilo, bahkan belum ada satu Desa pun yang mencairkan DD dan ADD,” kata M. Ali. Untuk kecamatan Woja, dari 11 Desa baru 6 Desa yang sudah yaitu Desa Mumbu, Bara, Nowa, Bakajaya, dan Desa Saneo. Kecamatan Dompu yang berada dalam kota bahkan baru 2 Desa yang sudah mencairkan tahap pertama yaitu Desa Sorisakolo dan Mbawi. Kecamatan Pajo baru Desa Jambu dan Wojo. Di Kecamatan Huu baru 4 Desa yaitu Desa Adu, Marada, Sawe, dan Desa Rasa Bou yang sudah mencairkan anggarannya semester pertama. M. Ali mengaku, pihaknya terus mendorong Desa dan pendamping Desa untuk melakukan pendampingan kepada Desa sehingga anggarannya bisa segera dicairkan dan dimanfaatkan bagi pembangunan. Pada tahun 2019 ini, ada Rp.70,794 M DD dan Rp.61,979 M untuk ADD. (ula)
foto bersama orang lain. “Selain itu rata-rata cerai, sebagian lagi masih dalam proses persidangan,” pungkasnya. (jun)
Suharto
Oktober 2019 Dompu Gelar Pilkades Serentak Dompu (Suara NTB) Pemilihan kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Dompu akan kembali digelar Oktober 2019 mendatang. Sebanyak 22 Desa akan mengikuti pesta demokrasi serentak tingkat Kabupaten. Bakal calon Kepala Desa diingatkan untuk tidak membuat deal politik pengisian perangkat Desa, karena bisa berakibat fatal. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Dompu, M. Ali, S.Sos kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (8/5/2019) kemarin. “Pilkades serentak di Kabupaten Dompu diundur Oktober dari jadwal yang direncanakan Mei 2019 ini. Karena diundur Oktober, jadi ada 22 Desa dipastikan ikut Pilkades serentak dari sebelumnya hanya 21 Desa,” kata M. Ali. Memundurkan pelaksanaan Pilkades, kata M. Ali, sesuai keputusan panitia Pilkades tingkat Kabupaten dan pada Juli 2019 mendatang akan dimulai pembentukan panitia tingkat Desa. Ke-
bijakan memundurkan ini juga membuat Desa Daha Kecamatan Huu ikut dalam Pilkades serentak ini. “Kalau Desa Sorinomo Pekat masih menunggu keputusan Desa-nya,” terangnya. Bagi Desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak, Ali mengingatkan ketentuan peraturan Mentri (Permen) No 67 tahun 2017 tentang perubahan Permen No 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Dalam ketentuan ini, Kepala Desa tidak bisa serta merta mengangkat dan memberhentikan kepala Desa. Karena perangkat Desa memiliki masa pengabdian hingga usia 60 tahun, kecuali ia melanggar ketentuan sehingga diberhentikan. “Saya ingatkan kepada bakal calon kepala Desa untuk tidak membuat deal dengan pendukungnya akan diangkat menjadi perangkat Desa. Kalau itu dilakukan, bisa berakibat fatal. Karena perangkat Desa itu usia pengabdiannya hingga 60 tahun,” katanya. (ula)
SUARA NTB Kamis, 9 Mei 2019
Mendesak, Pembentukan Satgas Khusus TPPO Mataram (Suara NTB) – Jaringan perdagangan orang punya banyak macam jalur. Para pelaku baik pengirim dari NTB atau penerima di negara tujuan merupakan jaringan terorganisasi. Korbankorbannya diberangkatkan secara perorangan tanpa dokumen lengkap. Pelaku dapat upah per setiap korban yang sukses terkirim. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB H. Agus Patria menengarai bahwa pemberangkatan warga NTB sebagai korban TPPO melibatkan banyak pihak. (Suara NTB/dok) “Ini sebuah jaringan mafia. H. Agus Patria Ini terorganisir. Mereka punya modal, punya uang. Tempat penampungannya pun di hotel bintang,” ungkapnya. Ditambah lagi, penempatan TKI ke Timur Tengah masih dalam masa moratorium. Dia memastikan penempatan para korban ilegal. Demikian juga proses pemberangkatannya. Kepala BP3TKI Provinsi NTB Yohannes Selan menambahkan, para pelaku TPPO memakai pendekatan keluarga. “Sehingga korban ini gampang dikelabui,” bebernya. Agus menyebut sudah menyusun peta konsep pencegahan dan penindakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan membentuk satuan tugas khusus. Nantinya satgas bertugas dan bertanggung jawab ke Gubernur NTB. “Ini tujuannya untuk penindakan agar kepolisian bisa lebih cepat dengan informasi yang dikumpulkan terpadu dalam satgas tersebut,” kata mantan Inspektur Inspektorat Provinsi NTB. Satgas tersebut tak hanya jadi medium tukar informasi tetapi juga implementasi perlindungan warga NTB dari potensi menjadi korban TPPO. Satgas yang masih di anganangan ini, imbuh Agus, nantinya bakal diisi instansi seperti Imigrasi, BP3TKI, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi, dan lembaga bantuan hukum TKI. “Segera kita ajukan anggaran di Pemprov. Ini mendesak dibentuk Satgas karena tidak mungkin kita ini kerja sendiri sendiri. Mari kita berkumpul di bawah naungan Gubernur,” pungkasnya. Sementara Selan berpendapat Satgas menjadi langkah untuk mencegah sebelum TPPO terjadi. “Modusnya ini kan mereka berangkat sendiri-sendiri. Penempatan seperti ni terselubung. Langkah paling tepat adalah harus ada Satgas,” tandas Selan. (why)
Anggota Komisi V DPRD NTB Tak Ada yang Terpilih Kembali Mataram (Suara NTB) Komisi V DPRD NTB pada pemilu 2019 seperti sedang “cuci gudang”. Semua anggota di Komisi V yang kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 ini, tak satupun diantara mereka ada yang kembali terpilih untuk periode berikutnya. Sehingga dipastikan anggota komisi V berikutnya merupakan wajah baru. Mulai dari unsur pimpinan komisi V, yakni Ketua Komisi, Hj. Wartiah tidak kembali lagi ke DPRD NTB, karena ia mencalonkan di ke DPR RI dari PPP. Kemudian Wakil Ketua Komisi, H. MNS. Kasdiyono dari Partai Demokrat ini memilih tak mencalonkan diri kembali sebagai anggota dewan. Selanjutnya sekretaris komisi, Hadi Sulthon dari PAN yang mencalonkan diri kembali sebagai caleg petahana dari dapil II Lobar-KLU, telah dipastikan tak akan kembali lagi ke Udayana, setelah perolehan suaranya dikalahkan. “Kita sudah berjuang, berusaha, dan ternyata hasilnya demikian, maka itu jadi takdir. Saya tetap berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mencoblos saya, meskipun belum bisa mencapai tujuan,” ujar Hadi Sulthon. Tidak hanya unsur pimpinan, semua anggota komisi V yang lain juga tidak ada yang kembali ke DPRD NTB. Seperti H. M. Sobirin anggota komisi V dari Partai Gerindra,. Ia akan digantikan oleh peraih suara tertinggi di dapilnya, yakni Nouvar F Farinduan. Selanjutnya Ust. Fatimura Farhan dari PKS. Anggota Komisi V yang lainnya yang juga tidak kembali terpilih terbanyak berasal dari dapil VI. Mereka adalah Hj. Misfalah dari Partai Demokrat, kemudian disusul oleh Hj. Rahmah dari Hanura, dan Hj. Nurlaela Chairunisa dari PKB. Selain mereka dua orang anggota komisi V dari dapil VI juga tidak berhasil untuk kembali terpilih. Mereka adalah H. Syariansar dari PPP dan Akhmad Yadiansah dari PDIP. Perolehan suara sementara keduanya dipastikan belum cukup untuk mengamankan kursi wakil rakyat. Satu orang anggota komisi V yang kembali mencalonkan diri lagi namun juga tidak terpilih yakni Hj. Suryahartin. Srikandi NTB yang bertarung didapil dapil III Lotim Utara ini tak berdaya untuk mengahadapi perolehan suara H. Khairul Rizal yang merupakan suami dari Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Terakhir yakni H. Syafari Asy’ari yang juga sudah dipastikan tidak akan kembali lagi ke Udayana. Karena dia dikirim partainya untuk mencalonkan diri ke DPR RI. Namun perolehan suara anggota DPRD NTB lima priode ini belum mencukupi untuk mengamankan kursi wakil rakyat. “Memang pemilu kali ini berbeda, teman-teman dikomisi V itu tidak menyadari bahwa situasi politik sudah berubah, sementara mereka tetap pakai pola lama. Beberapa diantara mereka sudah saya ingatkan untuk rubah pola, tapi terlalu percaya diri, akhirnya begitu hasilnya,” kata H. Umar Said mengomentari nasib rekan-rekannya di Komisi V. (ndi).
POLHUKAM
Mohan dan Misbach Bersaing di Golkar untuk Pilkada Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Setelah memastikan diri tetap menjadi pemenang Pemilu di Kota Mataram, Partai Golkar langsung menatap agenda politik berikutnya, yakni perhelatan Pilkada serentak Kota Mataram. Dengan kemenangan Golkar di Pemilu 2019 ini, membuat partai beringin ini semakin menjadi percaya diri menghadapi Pilkada 2020. Sejumlah nama kader Golkar mulai muncul ke permukaan digadang-gadang untuk tampil bertarung. Pertama adalah Ketua DPD II Golkar Mataram, H. Mohan Roliskana yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Walikota Mataram. Selain nama Mohan, Golkar juga menyebut nama Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi yang kabarnya akan ikut ambil bagian. Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi terkait hal itu, tidak menampik jika kedua nama kader Golkar itu ia dengar telah mulai dibicarakan publik untuk digadanggadang akan tampil bertarung di Pilkada Kota Mataram. “Di Kota kan sudah keliha-
tan sekali ya, kita punya kader terbaik untuk kita ajukan. Sekarang ada Pak Mohan dan ada juga pak Misbach,” sebut Isvie. Misbach masuk dalam bursa Pilwakot Mataram setelah memastikan dirinya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi NTB dari dapil Kota Mataram. Lanjut disampaikan Isvie, tidak hanya di Kota Mataram, dalam menyambut Pilkada 2020 yang akan digelar secara serentak di tujuh kabupaten/ kota di NTB. Golkar telah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk diturunkan bertarung di daerah-daerah yang juga akan menggelar pilkada itu. “Di KLU kita punya kader, pak Mariadi, di Loteng pasca pak Suhaili kita siapkan ada pak Haji Ahmad Fuad dan Hu-
maidi, di Bima ada incumbent ibu Dinda, dan di kabupaten/ kota lainnya nanti kita lihat,” katanya, saat ditemui di DPRD NTB, Rabu (8/5) kemarin. Namun demikian, untuk saat ini pihaknya masih belum akan bicara soal Pilkada terlalu jauh. Lantaran masih membawa proses pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPU. “Terapi kita belum sampai bicara terlalu jauh dulu, karena masih fokus. Nanti akan kita evaluasi dulu Pemilu 2019, baru kita bisa ke 2020,” jelasnya. Untuk diketahui perolehan suara sementara Partai Golkar, Isvie telah memastikan di beberapa daerah Golkar tetap sebagai partai pemenang pemilu, dan masih menguasai kursi ketua DPRD. Ia sebutkan prediksi perole-
(Suara NTB/dok)
H. Misbach Mulyadi
han kursi di tiap-tiap Kabupaten/kota sebagai berikut, Mataram sembilan kursi, Lobar lima kursi, KLU empat kursi, Lotim lima kursi, Loteng sembilan kursi, Kota Bima tiga kursi, Kabupaten Bima delapan kursi, Dompu tiga
kursi, Sumbawa empat kursi dan KSB satu kursi. “Jadi kita menjadi Ketua DPRD itu di empat Kabupaten/Kota, yakni Mataram, Loteng, Kabupaten Bima dan Kota Bima, dan sisanya kita wakil Ketua,” kata Isvie. (ndi)
Terjaring Razia Dapat Takjil Mataram (Suara NTB) – Operasi Keselamatan Gatarin 2019 Polres Mataram tetap gencar selama ramadan ini. Peningkatan aktivitas di jalan raya di bulan puasa ini membuat polisi perlu sering memberi imbauan. Bahwa menggunakan kendaraan jalan ada aturannya agar tak membahayakan pengguna jalan lainnya. Imbauan tersebut disampaikan Satlantas Polres Mataram Rabu (8/5) sore kemarin. Kasatlantas Polres Mataram AKP Ricky Yuhanda mengatakan, para pengguna jalan yang terindikasi melanggar aturan lalu lintas diberi peringatan lisan. “Ini memang tujuan kita dalam memberi imbauan. Biasanya kita tegur, kita tilang tetapi sore ini (kemarin) kita bagi takjil untuk memaknai bulan ramadan,” ucapnya ditemui di sela razia. Ricky menambahkan, operasi keselamatan memang ditujukan sebagai langkah pencegahan pelanggaran lalu lintas. Tindakan hukum seperti tilang hanya pada pelanggaran tertentu, khususnya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal. “Misalnya yang melawan arus, mengendara dengan kecepatan tinggi, ini kita imbau meski kegiatan sore di bulan puasa ini meningkat, tapi harus tetap mematuhi aturan lalu lintas,” terangnya. Sanksi tilang menyasar pada pelanggaran lain seperti berkendara sambil menggunakan ponsel, tidak memakai helm, tidak pakai sabuk pengaman, pengendara di bawah umur. Mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan atau narkoba, serta penggunaan kendaraan barang bak terbuka yang alihfungsi untuk mengangkut orang. Operasi keselamatan masih akan berlangsung sampai 12 Mei mendatang. (why)
(Suara NTB/why)
TAKJIL - Satlantas Polres Mataram memberi takjil kepada pengendara yang terjaring razia Rabu (8/5) di Jalan Langko, Ampenan, Mataram.
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) tang. Penggerebekan pada 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Empat orang terduga Jumat (3/5) petang itu me1234567890123456789012345678901212 pejudi di Desa Batu Kum- nemukan 12 poket di dalam 1234567890123456789012345678901212 bung Lingsar, Lombok Bar- dompet tak jauh dari gela1234567890123456789012345678901212 at tertangkap tangan se- ran kartu domino. Dua 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dang bertaruh uang meng- poket lainnya di bawah jen1234567890123456789012345678901212 gunakan kartu domino. Tak dela rumah ZA. “Total be1234567890123456789012345678901212 cuma itu, rupanya mereka rat sabunya 6,72 gram,” se1234567890123456789012345678901212 main judi sambil mengon- but Kapolres. 1234567890123456789012345678901212 sumsi sabu. Satu orang diTersangka ZA berdalih 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 curigai sebagai pemilik mendapat sabu itu di 1234567890123456789012345678901212 yang membeli narkoba dari Karang Bagu, Karang Ta1234567890123456789012345678901212 wilayah Mataram. liwang, Cakranegara, Ma1234567890123456789012345678901212 Kapolres Mataram taram. Kala mereka se1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 AKBP Saiful Alam men- dang hendak menuju ruma 1234567890123456789012345678901212 jelaskan para pelaku men- pengecer sabu di sana. Di 1234567890123456789012345678901212 gaku memesan sabu lebih perjalanan melalui gang, 1234567890123456789012345678901212 dulu yang disiapkan untuk ZA bersama SH menemu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 menemani bermain kartu. kan tas pinggang. 1234567890123456789012345678901212 “Awalnya anggota mengMengetahui isinya sabu, 1234567890123456789012345678901212 gerebek karena ada lapo- mereka lalu kabur memba1234567890123456789012345678901212 ran perjudian. Lalu ada wa pulang ke Batu Mekar. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ditemukan sabu,” ungkap Para pelaku yang diaman1234567890123456789012345678901212 Rabu (8/5) kemarin. kan itu teridentifikasi posi1234567890123456789012345678901212 Mereka yang diaman- tif menyalahgunakan sabu. 1234567890123456789012345678901212 kan itu antara lain ZA, SH, “Mereka kita sangkakan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 NR, dan SH yang sedang dengan dua dugaan pelang1234567890123456789012345678901212 asyik masyuk main kartu garan tindak pidana. Mere1234567890123456789012345678901212 di kandang ayam. Tempat ka kita sangka perjudian 1234567890123456789012345678901212 tersebut menjadi favorit dan kepemilikan dan pen1234567890123456789012345678901212 mereka mengonsumsi sabu yalahgunaan narkoba,” 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ketika pesanan sudah da- pungkas Alam. (why) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 BARANG BUKTI - Kapolres Mataram Saiful Alam 1234567890123456789012345678901212 Rabu (8/5) menunjukkan barang bukti poket sabu dari 1234567890123456789012345678901212 empat pelaku judi yang digerebek di Batu Kumbung, 1234567890123456789012345678901212 Lingsar, Lombok Barat. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212
Gerindra Bertambah Satu Kursi, Pesta Sabu Sambil PDIP Berkurang Satu Kursi Mataram (Suara NTB) Dua partai paling besar meraih efek ekor jas dari pemilihan presiden yakni Partai Gerindra dan PDIP. Gerindra mendapatkan keuntungan elektoral dari sosok Prabowo Subianto demikian sebaliknya PDIP. Perolehan suara kedua partai pada pemilu 2019 ini pun tidak jauh mengikuti hasil pemilihan presiden. Dilihat dari hasil Quick Count sejumlah lembaga survei nasional, memperlihatkan bahwa kemenangan Pilpres yang diraih oleh Jokowi diikuti oleh kemenangan PDIP. Fenomena serupa juga diperlihatkan di daerah-daerah. Dimana Daerah yang jadi lumbung suara salah satu capres, maka otomatis akan menjadi lumbung suara bagi kedua parpol. Salah satunya di NTB. Pilpres masih dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Di NTB sebagai daerah lumbung pemenangan Prabo-
wo, juga otomatis menjadi lumbung pemenangan bagi Partai Gerindra. Hasil perhitungan suara sementara, perolehan kursi Gerindra di DPRD NTB mengalami peningkatan satu kursi. Adapun penyebaran kursi Gerindra untuk DPRD dari delapan dapil sebagai berikut. Dari Dapil I Kota Mataram, Ridwan Hidayat, Dapil II Lobar-KLU meraih dua kursi yakni Nouvar F Farinduan, dan Sudirsah Sujianto, dapil III Lotim Utara, Machsun Ridwaini, Dapil IV Lotim Selatan, Khairul Warisin, Dapil V Sumbawa - KSB, Abdul Talib, dapil VI (Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima) Mori Hanafi, Dapil VII Loteng Utara, Lalu Wirajaya, dan Dapil VIII Loteng Selatan, Lalu Sudihartawan. “Alhamdulillah kita patut bersyukur kursi kami meningkat, tidak hanya di DPRD Provinsi, tapi juga dikabupaten/kota juga meningkat,” kata
(Suara NTB/ist_Penrem)
KETERANGAN PERS - Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han dan Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Nana Sudjana, M.M saat menyampaikan keterangan pers kepada wartawan. jarannya sebagai back up. “Dalam mengamankan Rapat Pleno KPU NTB, kami turunkan dua peleton personel untuk memperkuat Polda
(Suara NTB/dok)
H. Mohan Roliskana
Operasi Keselamatan 2019
Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat. Ditempat terpisah, Ketua Bappilu DPD PDIP NTB, Made Slamet mengakui, terjadi penurunan raihan kursi PDIP untuk DPRD NTB pada Pemilu 2019, bila dibandingkan pada Pemilu 2014 lalu. “Raihan kursi PDIP turun dari lima kursi menjadi empat kursi,” katanya. Dia menyebutkan, hanya di dapil VI Kabupaten Bima, Dompu dan kota Bima, PDIP gagal mempertahankan raihan kursi tersebut. Sementara di empat dapil lainnya untuk DPRD NTB, PDIP tetap mampu mempertahankan raihan kursinya. Masing-masing dapil I Kota Mataram dengan caleg Made Slamet, dapil II Lobar - KLU caleg Raden Nuna Abriadi, dapil V meliputi KSB dan Sumbawa dengan caleg Lalu Budi Suryadinata dan dapil VIII Loteng bagian selatan caleg Ruslan Turmuzi. (ndi)
Danrem 162/WB Terjunkan Personel Jaga Pleno KPU Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han memastikan situasi kondusif selama Pleno di KPU. Sinergitas dengan Polri, mendukung jaminan keamanan itu. Rapat yang dibuka ketua KPU NTB Suhardi Soud diagendakan akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal Selasa (7/5) sampai Kamis (9/5) di Hotel Lombok Raya Mataram. Hadir dalam acara pembukan Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Nana Sudjana, M.M, Forkopimda NTB, Kabinda NTB dan Bawaslu NTB. Usai acara pembukaan, Danrem 162/WB menjelaskan, proses penghitungan selama tiga hari itu membutuhkan pengamanan dari aparat keamanan Polri. Sementara TNI termasuk Korem dan ja-
Halaman 8
NTB yang berjumlah 554 baik untuk pengamanan terbuka maupun tertutup,” sebutnya. Anggota yang sudah diploting ini, sambungnya, akan ter-
us menerus memantau dan mengamankan proses rekapitulasi dan penetapan hasil hingga selesai dan dinyatakan betul-betul aman dan kondusif.
Ditambahkannya, pihaknya juga siap menurunkan semua kekuatan personel apabila memang dibutuhkan untuk menjaga kelancaran dan keamanan selama proses rekapitulasi. Bahkan hingga penetapan hasil penghitungan maupun usai pelaksanaan. “Ini kita lakukan sematamata untuk menjaga NTB tetap aman, nyaman dan kondusif,” terangnya. Selain itu, Alumni Akmil 1993 tersebut juga bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada masyarakat NTB karena selama pelaksanaan Pemilu dengan berbagai tahapan hingga hari ini masih dalam kondisi aman dan terkendali. “Ini prestasi kita bersama untuk terus menjaga NTB agar tetap aman, apapun hasilnya kita tunggu keputusan dari KPU selaku lembaga resmi pemerintah yang memiliki kompetensi dibidang itu,” pungkasya. (ars/*)
Judi Kartu
(Suara NTB/why)
Halaman 9
SUARA NTB Kamis, 9 Mei 2019
Penjual Takjil Dadakan Marak “Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al Qur’an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” (Al Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 185)
Maafkanlah Saudaramu Mukhlishin Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram PADA suatu hari, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan dengan para sahabat, tibatiba Rasulullah tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Umar r.a. yang berada di situ, bertanya: “Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab: “Aku diberitahu Malaikat, bahwa pada hari kiamat nanti, ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah SWT.” Salah seorang mengadu kepada Allah sambil berkata: “Ya Rabb, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku karena dulu ia pernah berbuat zalim kepadaku”. Allah SWT berfirman : “Bagaimana mungkin Aku mengambil kebaikan saudaramu ini, karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikitpun ?” Orang itu berkata: “Ya Rabb, kalau begitu, biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya”. Sampai di sini, mata Rasulullah SAW berkaca-kaca. Rasulullah SAW tidak mampu menahan tetesan airmatanya. Beliau menangis. Lalu, beliau Rasulullah berkata: “Hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosa nya”. Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Lalu Allah berkata kepada orang yang mengadu tadi : “Sekarang angkat kepalamu”. Orang itu mengangkat kepalanya, lalu ia berkata : “Ya Rabb, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, dengan puri dan singgasananya yang terbuat dari emas & perak bertatahkan intan berlian. Istana-istana itu untuk Nabi yang mana, ya Rabb? Untuk orang shiddiq yang mana, ya Rabb? Untuk Syuhada yang mana, ya Rabb?” Allah SWT berfirman : “Istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya” Orang itu berkata : “Siapakah yang mampu membayar harganya, ya Rabb?” Allah berfirman : “Engkau pun mampu membayar harganya”. Orang itu terheran-heran, sambil berkata : “Dengan cara apa aku membayarnya, ya Rabb ?” Allah berfirman : “Caraya, engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau adukan kezalimannya kepada-Ku”. Orang itu berkata : “Ya Rabb, kini aku memaafkannya”. Allah berfirman : “Kalau begitu, gandeng tangan saudaramu itu, dan ajak ia masuk surga bersamamu”. (HR. Imam Al Hakim) Saudaraku, amalan hati yang nilainya tinggi di hadapan Allah adalah meminta maaf, memberi maaf, dan saling memaafkan. “Maafkan diriku ya saudara dan sahabatku tersayang sekiranya pernah menyakitimu dalam perkataan dan perbuatan. Memaafkan kesalahan orang lain adalah amalan yang mulia. Allah mewajibkan kita untuk memberi maaf kepada orang lain, seperti dalam firman Allah, “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh,” (QS. Al-A’raf: 199). Orang-orang memanfaatkan momen sebelum Ramadhan untuk bermaaf-maafan, mungkin karena berpikir bahwa Ramadhan adalah bulan suci, bulan untuk mensucikan diri dari dosa-dosa, termasuk dosa dan kesalahan pada teman atau keluarga. Akan tetapi, mengatakan bahwa bermaaf-maafan adalah syarat agar puasa diterima tidaklah benar. Seperti hal nya ibadah-ibadah yang lain, puasa kita di bulan Ramadhan akan diterima oleh Allah, ketika terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Ibnu Katsir pernah membahas tafsir surat Al-Lail dan mengatakan, “Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya.” (Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim, 7: 583). Nah, salah satu pertanda amalan puasa di bulan Ramadhan diterima oleh Allah adalah kita menjadi lebih baik setelah Ramadhan atau minimal menjaga kebaikan yang sudah dilakukan. Jika tanda puasa kita tidak diterima yaitu sebaliknya. Allahu a’lam.
Waspadai Makanan Tak Higienis Momentum bulan Ramadhan setiap tahun dimanfaatkan banyak pihak untuk mengais tambahan penghasilan. Pada bulan penuh berkah marak bermunculan para penjual takjil dadakan. Seperti terlihat di beberapa tempat di Kota Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim). ADALAH Rita dan kawankawannya, salah satu kumpulan penjual takjil di samping lapangan Nasional Selong. Ditemui Suara NTB, Rita mengaku sengaja mengisi waktu luang untuk berjualan takjil. “Kita sekarang mumpung lagi libur sekolah,” tuturnya. Jualan takjil menjadi pilihannya bersama teman-teman sebayanya mengisi waktu libur. Siswi SMP yang sebentar lagi akan masuk SMA ini mengaku jualan tanpa modal. Ia menyebut dirinya hanya mengambil beberapa menu makanan takjil berbuka pada orang lain. “Kita jualkan orang,” sebutnya. Rita ini mulai jualan pukul 02.00 siang hingga menjelang berbuka puasa. Cukup dengan menjaga stan dan melayani pembeli, kumpulan remaja kreatif ini mendapat upah dari hasil jualannya, yakni dengan berbagi keuntungan dengan pemilik barang. Nilai rupiah yang didapat selama beberapa jam saja itu dihitung rata-rata Rp 15 ribu saja. Meski terbilang kecil, namun ia katakan tidak lerlalu memikirkan persoalan besar kecilnya upah yang didapat. Terpenting bisa mengisi waktu yang lebih bermanfaat. Adapun beberapa menu yang dijual berupa makanan basah seperti roti, kurma, sambal tempe manis, ikan tumis, dan beberapa jenis makanan ringan lainnya. Satu bungkus dijual Rp 6 ribu sampai Rp 10 ribu. Meski ramai yang jualan, namun diyakini selalu saja
(Suara NTB/rus)
PENJUAL TAKJIL - Penjual takjil berbuka puasa yang mulai marak di Selong. Dikes minta masyarakat mewaspadai makanan yang tidak higienis. ada pembeli yang menghampiri. Pada kompleks Lapangan Nasional Selong ini terlihat berjejeran beberapa pedagang lain yang juga menjual menu yang tidak jauh beda dengan yang dijual para remaja putri itu. Tidak saja di Lapangan Selong, beberapa tempat lain tidak kalah maraknya. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Ulil Amri saat dikonfirmasi mengingatkan warga Lotim tetap selektif dan mewaspadai takjil dari bahan-bahan yang tidak higienis. Maraknya jumlah penjual takjil dadakan ini diakui tidak bisa dipantau keseluruhannya. Disampaikan, untuk industri rumah tangga rata-rata sudah diberikan pembinaan dan pengawasan terkait dengan izin, kemasan dan campuran bahan makanan serta higienitasnya. Termasuk penggunaan bahan bahan pengawet, seperti formalin dan bahan jenis berbahaya lainnya tetap menjadi pantauan. Aktivitas penyuluhan kesehatan makanan pun tetap di-
lakukan. Bagaimana mengelola membuat jajanan yang higienis dan sehat. “Secara umum di berbagai macam tempat sudah sering kita sosialisasikan, dan yang sudah berlisensi ini terus kita lakukan pembinaan,” papar Ulil Amri. Penyuluhan massal pun bagaimana membuat kemasan, penggunaan bahan pengawet yang sehat dan tidak berbahaya juga sudah digencarkan. “Kita, memang belum bisa menyentuh semua orang,” imbuhnya. Setiap Ramadhan ini ada rencana Dikes mengelilingi melakukan pemeriksaan di beberapa tempat yang menyediakan bahan pangan. Pada setiap kesempatan juga, Dikes mengimbau untuk menjual makanan yang sehat dan tidak berbahaya. Untuk masyarakat Lotim sendiri dinilai sejauh ini sudah banyak memperhatikan higienitas. “Dari sisi kemasan, rata-rata sudah tidak ada yang menggunakan bahan secara berulang, semisal sendok plastik tidak ada yang sampai dicuci dulu baru digunakan,” demikian. (rus)
Safari Ramadhan Dimulai di Kecamatan Kopang Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini kembali akan menggelar Safari Ramadhan, di seluruh kecamatan di daerah ini. Rangkaian Safari Ramadhan akan dimulai pada Kamis (9/5) ini di Kecamatan Kopang dan terakhir di Kecamatan Janapria, Senin (20/5) mendatang. Safari Ramadhan ini dihajatkan sebagai ajang tukar informasi antara pemerintah daerah dengan elemen masyarakat dibawah. “Selain ajang silaturahmi, Safari Ramadhan ini memang dihajatkan sebagai wahana tukar informasi serta program daerah yang sudah dan akan dilaksanakan,” ungkap Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Rabu (8/5). Dari kegiatan tersebut nantinya diharapkan, masyarakat bisa tahu program daerah yang sudah ataupun yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat tahu perkembangan dan capaian daerah. Pun
(Suara NTB/dok)
H.L. Herdan demikian, pemerintah daerah juga bisa menyerap aspirasi serta persoalan yang dihadapi masyarakatnya. ‘’Jadi ada imbal balik dari kegiatan Safari Ramadhan tersebut, sehingga pemerintah daerah menganggap kegiatan penting. Karena baik itu masyarakat maupun pe-
merintah daerah bisa samasama merasakan manfaat,’’ terangnya. Untuk pola kegiatan safari tahun ini, akan menggunakan konsep lama. Di mana kegiatan dipusatkan di satu lokasi yang ditentukan oleh pihak kecamatan. Nantinya, kegiatan ini dihadiri seluruh elemen masyarakat dan unsur pemerintah di tingkat bawah, mulai dari desa hingga dusun. “Kalau kegiatan safari tahun lalu itu semua pejabat disebar di semua desa. Tapi kalau tahun ini kembali ke pola dua tahun sebelumnya. Yakni dipusatkan di satu lokasi,” tambahnya. Pihaknya pun berharap ajang Safari Ramadhan tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, termasuk usulan, gagasan ataupun ide demi mendukung kemajuan pembangunan di daerah ini. Dan Loteng bisa benar-benar berkembang sebagai daerah yang maju. (kir)
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Berpuasa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bagi Penderita Jantung 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 IBADAH puasa tidak sama dengan ibadah lain sep1234567890123456789012345678901212 erti salat yang bisa dilakukan oleh siapa saja dengan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mudah. Puasa membutuhkan ketahanan fisik yang baik 1234567890123456789012345678901212 karena kita akan tidak makan selama 13 jam lebih. 1234567890123456789012345678901212 Kalau seseorang tidak bisa menahan lapar selama 1234567890123456789012345678901212 13 jam, tubuhnya bisa mengalami lemas. Selain itu, akan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ada komplikasi yang menyebabkan fungsi organ seperti 1234567890123456789012345678901212 jantung tidak bisa berjalan dengan baik. 1234567890123456789012345678901212 antas bagaimana dengan seseorang yang memiliki 1234567890123456789012345678901212 gangguan pada jantung? Masih bolehkan mereka ikut 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 melakukan puasa dari awal hingga akhir? 1234567890123456789012345678901212 Dikutip dari doktersehat.com, selama ini kita selalu 1234567890123456789012345678901212 menganggap kalau penderita gangguan jantung tidak 1234567890123456789012345678901212 bisa apa-apa. Melakukan aktivitas yang berat akan lang1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sung memuat mereka ngos-ngosan atau malah kambuh. 1234567890123456789012345678901212 Hal senada juga disamakan dengan puasa, pender1234567890123456789012345678901212 ita gangguan jantung tidak diperkenankan puasa kare1234567890123456789012345678901212 na ibadah ini buruk untuk mereka. Menahan lapar diang1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gap buruk dan bisa menurunkan kualitas kerja organ. 1234567890123456789012345678901212 Dari penelitian yang dilakukan di Qatar selama 10 1234567890123456789012345678901212 tahun terhadap 2.160 pasien jantung yang puasa, tidak 1234567890123456789012345678901212 ditemukan keanehan. Dengan pola makan yang sama 1234567890123456789012345678901212 seperti orang sehat, jantung tetap berjalan dengan baik. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Berdasarkan penelitian tersebut dokter menganggap 1234567890123456789012345678901212 puasa justru baik untuk kesehatan jantung. Penurunan fung1234567890123456789012345678901212 si tidak terjadi dan risiko terjadi komplikasi kesehatan kecil. 1234567890123456789012345678901212 Puasa yang dijalankan oleh mereka yang mengalami 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gangguan jantung ternyata bisa menurunkan lemak to1234567890123456789012345678901212 tal di dalam tubuh. Penurunan ini membuat kerja jan1234567890123456789012345678901212 tung bisa berjalan dengan lebih normal dari biasanya. 1234567890123456789012345678901212 Selain itu, berpuasa secara rutin setiap hari juga men1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ingkatkan kadar kolesterol baik hingga 30-40%. Pen1234567890123456789012345678901212 ingkatan ini akan menekan kolesterol jahat yang 1234567890123456789012345678901212 menyebabkan plak di pembuluh darah. 1234567890123456789012345678901212 Dampak positif di atas bisa muncul karena saat pua1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sa pola makan akan berubah cukup drastis. Asupan 1234567890123456789012345678901212 makanan yang tidak bermanfaat bisa ditekan karena 1234567890123456789012345678901212 porsinya tidak terlalu banyak. 1234567890123456789012345678901212 Dokter cukup merekomendasikan pola makan ini di1234567890123456789012345678901212 lanjutkan hingga setelah puasa. Dengan begitu, tubuh 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bisa beradaptasi dan peningkatan kesehatan jantung 1234567890123456789012345678901212 bisa dipertahankan. 1234567890123456789012345678901212 Kita tidak bisa menyimpulkan kalau semua penderita 1234567890123456789012345678901212 gangguan jantung bisa berpuasa. Ada beberapa gang1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 guan jantung seperti jantung lemah atau gangguan kro1234567890123456789012345678901212 nis lain yang butuh perlakuan khusus. 1234567890123456789012345678901212 Sebelum melakukan puasa, penderita gangguan jan1234567890123456789012345678901212 tung disarankan untuk melakukan konsultasi terlebih 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dahulu ke dokter yang menanganinya. Dari pemeriksaan 1234567890123456789012345678901212 ini dokter akan memberi rekomendasi boleh atau tidakn1234567890123456789012345678901212 ya puasa dilakukan. 1234567890123456789012345678901212 Kalau dokter mengatakan boleh, penderita gangguan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 jantung bisa melakukannya. Namun, harus didampingi 1234567890123456789012345678901212 dengan obat dan suplemen agar tubuh bisa lebih kuat 1234567890123456789012345678901212 dan puasanya berjalan dengan lancar. 1234567890123456789012345678901212 Meski penderita gangguan jantung diperbolehkan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 untuk melakukan puasa, mereka harus tetap hati-hati 1234567890123456789012345678901212 dengan kondisinya. Selain itu saat puasa berjalan, coba 1234567890123456789012345678901212 lakukan beberapa hal di bawah ini. 1234567890123456789012345678901212 · Tidur harus cukup setiap harinya. Usahakan tetap ti1234567890123456789012345678901212 dur minimal 6 jam setiap harinya agar energi tetap terjaga. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 · Penuhi asupan air agar tidak dehidrasi saat siang hari, 1234567890123456789012345678901212 · Perhatikan apa yang dimakan saat sahur dan ber1234567890123456789012345678901212 buka puasa. Jangan mengonsumsi makanan dan mi1234567890123456789012345678901212 numan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 · Kenali perubahan tubuh khususnya jantung, ka1234567890123456789012345678901212 lau ada gangguan jangan memaksakan diri dan segera 1234567890123456789012345678901212 lakukan pemeriksaan. (*) 1234567890123456789012345678901212
Korban Gempa di Bulan Ramadhan
Tidur di Bawah Tenda, Shalat Tarawih di Tempat Terbuka Es Kopyor Fantasi SEHARIAN setelah berpuasa tentu kita membutuhkan minuman segar dan sehat untuk berbuka. Sekarang ini, banyak takjil (makanan dan minuman berbuka) dijual menjelang buka puasa. Salah satunya, adalah Es Kopyor Fantasi. Bagi Anda yang sendiri atau berdua, tidak masalah membeli di pedagang takjil. Namun, kalau Anda bersama keluarga, lebih baik membuat sendiri. Selain bisa efisien, juga bisa lebih terjamin kehigienisan minuman yang dibeli. Berikut ini cara membuat Es Kopyor sebagaimana dikutip dari resepasik.com Bahan-bahan Membuat Es Kopyor : Agar-agar aneka rasa 1 bungkus Santan kental 4 gelas Vanili 1/2 sendok teh Gula pasir 4 sendok makan Garam sedikit Sirup coco pandan secukupnya Es batu secukupnya Cara Membuat Es Kopyor Fantasi : Langkah awal masak semua bahan kecuali sirup dan es batu hingga mendidih.
Angkat, dinginkan sebentar. Langkah berikutnya guyur perlahan adonan kopyor fantasi ke atas es batu menggunakan sendok sayur. Biarkan menggumpal-gumpal, aduk sedikit demi sedikit diamkan hingga benar-benar kopyor mengeras. Es kopyor fantasi siap dinikmat lengkap dengan sirup coco pandan. Mantap segarnya!!
Beberapa bulan pascagempa, sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum mendapat tempat tinggal yang layak. Masyarakat masih tinggal di tenda-tenda pengungsian ala kadarnya.Termasuk dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan ini, masyarakat berbuka puasa dan makan sahur bersama anggota keluarganya di bawah tenda yang hanya beratapkan terpal seadanya. Di tempat yang hampir dipenuhi reruntuhan dan sisa material rumah akibat gempa. Tidak memadamkan semangat dan kekhusyukan warga setempat untuk menjalankan ibadah puasa, meski ibadah Salat Tarawih didirikan di tempat terbuka dan beratapkan terpal. Hanya saja terpaan angin malam kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Begitupun pada siang harinya harus melawan panasnya terik matahari di bawah tenda pengungsian. “Kalau ke masjid jauh. Sementara musala tempat kami biasa shalat tarawih kondis-
inya retak-retak, sehingga tidak berani untuk kami tempati,” ujar Amaq Edi, salah satu korban gempa kepada Suara NTB, Rabu (8/5). Pantauan Suara NTB, sejumlah ibu-ibu terlihat asyik mengobrol di beberapa titik pinggir jalan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading. Inaq Sumiah salah satu korban gempa, mengaku sedih atas musibah bencana gempa bumi dahsyat itu. Kehilangan rumah peninggalan orang tuanya menjadi suatu pukulan baginya. Akan tetapi, katanya, itu sudah menjadi kehendak Allah
(Suara NTB/yon)
AKTIVITAS - Masyarakat korban gempa di Montong Gading saat beraktivitas di tenda pengungsian, Rabu (8/5). yang diyakininya terdapat hikMasyarakat berharap, ada mah di balik musibah itu. “Ini perhatian serius dari peujian dari Allah, kita tidak bisa mangku kebijakan untuk pemmenghindar dari musibah yang bangunan hunian sementara dikehendaki oleh Allah,” ucapn- maupun tempat ibadah, supaya ya menenangkan diri. ibadah di bulan Ramadhan ini Selain itu, dirinya tidak dapat dilakukan lebih maksibisa beristirahat dengan ten- mal tanpa adanya gangguan. ang, karena cuaca panas di “Kita berharap minimal temtenda pengungsian. Untuk itu, pat Salat Tarawih diperbaiki, ia memilih berkumpul bersa- karena saat malam cukup dinma warga lainnya. gin,” tambah Inaq Ruhil. (yon)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Kamis, 9 Mei 2019
Halaman 10
Tren Anggaran Pendidikan di NTB Meningkat Mataram (Suara NTB) Tren alokasi anggaran urusan pendidikan di luar transfer daerah atau dari APBD murni di NTB mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. Di tahun 2018 anggaran urusan pendidikan di NTB sebesar 15,09 persen atau senilai Rp576,87 miliar dari total APBD 2018 sebesar Rp5.314,30 miliar. Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA), Hendarman, Ph.D., mengapresiasi kenaikan anggaran urusan pendidikan di NTB. Ia meyakini anggaran di NTB akan terus meningkat di tahun 2019 ini. “Saya yakin anggaran pendidikan di NTB akan meningkat di tahun 2019,” ujarnya dalam pemaparan saat Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) untuk mencari solusi permasalahan pendidikan melalui pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) di Provinsi Nusa Teng-
gara Barat pada Rabu (8/5). Hendarman juga mengatakan, bahwa banyak daerah dengan APBD pendidikan yang besar akan tetapi kualitasnya tidak meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh quality spending (pengeluaran yang berkualitas) yang jelek. Quality spending jelek dikarenakan daerah belum bisa menentukan prioritas belanja. Hendarman melanjutkan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, semua pemerintah daerah perlu mulai menganggarkan belanjanya berdasar-
kan data, bukan berdasarkan perkiraan (common sense). Dengan quality spending yang bagus, akan menghasilkan anggaran pendidikan yang bagus juga. Selain itu, tingkat partisipasi pendidikan yang bagus akan menghasilkan mutu pendidikan yang bagus, begitu pula sebaliknya. Hendarman juga menambahkan, masing-masing daerah perlu melakukan analisis by name, by school, dan by address untuk mengetahui sekolah mana saja yang sudah dekat dengan tercapainya
Standar Nasional Pendidikan (SNP). Menurut Hendarnan, anggaran pendidikan di daerah perlu diarahkan ke sekolah yang sudah dekat dengan ketercapaian SNP, sehingga membantu sekolah mempercepat mencapai SNP. Namun perlu dipertimbangkan juga sekolah-sekolah yang masih jauh dari tercapainya SNP. “Jangan sampai sekolahsekolah tersebut terlupakan dan akhirnya kesulitan dalam mencapai SNP. Sekolahsekolah tersebut perlu diperhatikan agar dapat segera mencapai SNP menyusul sekolah-sekolah yang sudah mendekati SNP,” ujarnya. Ia menggaris bawahi bahwa perlu dipikirkan bagaimana proporsi persentase anggaran untuk kedua bentuk
sekolah tersebut. Apakah dengan 50 persen sekolah mendekati SNP dan 50 persen sekolah yang masih jauh dari SNP. Ataukah dengan 25 persen sekolah mendekati SNP dan 75 persen sekolah yang masih jauh dari SNP. “Perlu dipikirkan lagi bagaimana proporsi persentase yang paling baik guna mendorong percepatan pemerataan sekolah bermutu baik,” katanya. Kegiatan Diskusi NPD diadakan sebagai momentum bersama untuk membangun sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mencari solusi dan berbagi praktik baik atas permasalahan dan tantangan pendidikan di Provinsi NTB. “Saya berharap NPD bisa
Tak Lulus UTBK, Unram Masih Sediakan Tes Jalur Mandiri Mataram (Suara NTB) Proses penerimaan mahasiswa baru di Unram masih menyisakan satu jalur lagi, yaitu tes jalur mandiri. Pada tes jalur ini, kuota yang disediakan mencapai 30 persen dari total keseluruhan kuota yang dimiliki Unram. Kepala Biro Akademik Perencanaan dan Kerjasama Unram, Drs. Ruspan, menegaskan tes jalur mandiri adalah jalur terakhir bagi siswa pemburu PTN. Setelah tes mandiri, praktis tidak ada jalur-jalur tes yang lainnya. Mereka yang dinyatakan tidak lolos pada jalur penerimaan SNMPTN maupun UTBK dipersilahkan untuk mencoba mendaftar pada jalur terakhir ini. Untuk pelaksanaan tes jalur mandiri, pihaknya masih menunggu rampungnya proses Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi di Universitas Mataram (Unram) yang kini masih berlangsung. Pada tes UTBK ini diikuti oleh 15.706 peserta yang dilaksanakan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama diikuti oleh 9.007 peserta dengan durasi tes dilaksanakan selama 8 sesi. Adapun untuk gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 11, 12 dan 18 Mei 2019 dan diikuti oleh 6.699 peserta. Sementara itu sebelumnya, Unram telah berhasil meluluskan 1.170 siswa melalui jalur penerimaan SNMPTN. Mereka berhasil lulus setelah bersaing dengan 92.331 pendaftar lainnya. Dengan kelulusan itu, jumlah itu telah memenuhi ketersediaan kuota 20 persen pada jalur ini. “Untuk Unram sudah terpenuhi semua sesuai daya tampung sejumlah 1.170 atau 20 persen,” kata Wakil Rektor I Dr. Agusdin. Meski telah dinyatakan lulus SNMPTN, saat ini Unram juga sedang melaksanakan klarifikasi hasil verifikasi faktual terhadap para peserta yang dinyatakan lulus. Hal itu menyusul banyaknya sekolah yang melakukan katrol nilai rapot pada siswa. Sehingga dengan demikian, jumlah peserta yang lulus SNMPTN bisa jadi jumlahnya berkurang. Tentu untuk mengetahui berkurang atau tidak, harus menunggu hasil klarifikasi pihak fakultas. Jika pun berkurang, kekurangan kuota akan dialihkan ke kuota jalur mandiri. (dys)
digunakan para pemangku kepentingan pendidikan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendid-
ikan dan mendorong perubahan pendidikan di Provinsi NTB ke arah yang lebih baik,” harapnya. (ron)
Waktu Belajar SMP di Kota Mataram Dikurangi Selama Ramadhan
(Suara NTB/dys)
TETAP BUKA - Salah seorang pengunjung Perpusda Rabu siang. Selama ramadan layanan perpusda tetap buka
Layanan Perpustakaan Daerah Tetap Buka Mataram (Suara NTB) Banyak cara untuk mengisi waktu Ramadan secara positif. Salah satunya dengan datang ke Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Provinsi NTB. Di tempat ini layanan sehari-hari tetap buka, meski dengan penyesuaian waktu operasional selama Ramadan. Hanya saja di awal Ramadan tingkat kunjungan belum seramai hari-hari biasa. Pantauan Suara NTB, aktivitas pemustaka di Perpusda tidak jauh beda. Hanya saja memang tak seramai hari biasa. “Hari hari pertama kedua ini agak berkurang saya lihat,” kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daer-
ah NTB, H. Manggaukang Raba. Ditengarai, masih belum ramainya kunjungan karena saat ini sekolah masih libur. Lebih jauh dia menjelaskan jika pelayanan Perpustakaan selama Ramadan tetap buka seperti biasanya. Hanya saja terdapat beberapa penyesuaian dengan jam kerja PNS. “Tetap buka cuma pelayanannya disesuaikan dengan jam kantor,” terang Manggaukang. Misalnya untuk waktu tutupnya dimajukan lebih awal dari hari biasa saat Ramadan ini. Jika setiap hari layanan mulai buka pukul 08.00 Wita sampai 18.00 Wita, namun dimajukan jadi pukul 15.00.
“Kalau sebelum buka jam 8 sampai jam 6 maka sekarang buka jam 8 sampai jam 3 saja. Itu tiap hari seperti hari biasa buka setiap Senin sampai Sabtu,” sambungnya. Sementara layanan lainnya seperti layanan internet gratis tidak mengalami perubahan, setiap harinya pengunjung dapat menikmati internet gratis di seluruh area Perpusda. “Termasuk unit layanan kantor lainnya. Kalau itu tetap buka banyak adik adik itu ramai ramai di berugak karena internet Wi-Fi nya gratis,” jelasnya. Pihaknya berharap agar di hari-hari kedepan tingkat kunjungan di Perpusda terus meningkat. “Karena masih libur,” ungkapnya. (dys)
Hasil UN Rendah, Tingkatkan Motivasi Siswa Wujudkan SPM Pendidikan
Dikbud Lobar Sosialisasikan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Giri Menang (suara NTB) – Untuk mewujudkan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang memuat ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat secara aktif mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Sekertaris Dinas Dikbud Lobar H.
(Suara NTB/ron)
PEMAPARAN - Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA), Hendarman, menyampaikan pemaparan terkait Neraca Pendidikan Daerah (NPD).
(Suara NTB/her)
Sekretaris Dinas Dikbud, H. Nasrun Nasrun menyambut baik kegiatan sosialisasi yang aktif dilakukan dikbud. Kegiatan ini, kata dia dalam rangka menyusun Instrumen Pendataan Standar Pelayanan Minimal bidang
pendidikan yang terdiri atas kuisioner pemetaan dan formulir isian SPM. Sesuai dengan permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang skema penerapan standar pelayanan minimal yang memuat tentang indikator SPM bidang pendidikan dasar, PAUD dan Kesetaraan untuk kabupaten/kota dan indikator SPM pendidikan Menengah. “Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pemetaan Standar Pelayanan Minimal untuk mempelajari dan memahami perangkat instrumen ini,” ujarnya. Penerapan SPM nantinya dilakukan dalam 4 tahap meliputi pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. (her/*)
(Suara NTB/her)
Dikbud menggelar kegiatan sosialisasi tentang Permendikbud No 32 Tahun 2018 dan mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang SPM serta Permendagri No 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Mataram (Suara NTB) Nilai Ujian Nasional (UN) SMA di NTB relatif rendah yaitu sebesar 44,72 dari 31.569 siswa. Salah satu yang dibutuhkan untuk meningkatkan nilai UN SMA di NTB adalah peningkatan motivasi belajar dari siswa. Baik motivasi untuk memiliki nilai yang baik atau untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., Rabu (8/5) mengatakan, hasil UN di SMAN 1 Mataram (Smansa) mengalami peningkatan dari tahun lalu. “Malah ada beberapa siswa Smansa yang dapat nilai sempurna 100 di pelajaran Bahasa Indonesia, yang bagi sebagian besar SMA Biasanya jatuh di pelajaran ini selain pelajaran matematika,” katanya. Ia menduga salah satu faktor yang membuat nilai UN menurun karena UN bukan lagi syarat kelulusan. Selain itu, Jauhari memandang faktor lainnya yaitu faktor siswa tidak banyak berkeinginan melanjutkan pendidikan tinggi. “Karena kelihatan di Smansa siswanya yang mengejar perguruan tinggi dan program studi yang baik berimbang garis lurus dengan hasil UN-nya yang lebih baik,” katanya. Jauhari menekankan perlu menanamkan pada siswa agar memiliki keinginan yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. “Dan keinginan untuk lulus dari SMA dengan nilai yang baik, tidak hanya dengan nilai pas-pasan untuk lulus dari SMA,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Mataram, Drs. Sahnan, M.Pd., mengatakan untuk melihat dan mengambil solusi terkait nilai UN yang rendah memerlukan analisa yang lebih dalam, karena masalah pendidikan itu kompleks. Kepala SMAN 2 Mataram ini menyebutkan mutu pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kualitas guru, motivasi belajar siswa, sarana, dana, manajemen pengelolaan, faktor lingkungan, dan berbagai faktor lainnya. (ron)
Mataram (Suara NTB) Waktu belajar SMP di Kota Mataram akan dikurangi selama bulan Ramadan 1440 H. Sekolah juga diminta untuk mengembangkan kegiatan Iman dan Takwa (Imtak). Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin mengatakan pembelajaran selama bulan Ramadan akan dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan 12.30 Wita. Kegiatan dimulai dengan kegiatan Imtaq kemudian dilanjutkan dengan proses belajar mengajar. “Diakhiri salat zuhur berjamaah. Jadi ada pengurangan waktu belajar dari 40 menit menjdi 30 menit satu jam pelajaran,” ujar Azizudin. Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., dihubungi terpisah mengatakan kegiatan imtak untuk seluruh siswa dan guru atau pegawai dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan 09.00 Wita. Dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar seperti biasa sampai dengan 12.25 Wita. “Dilanjutkan dengan salat dzuhur berjamaah. Untuk kegiatan imtak muslim di musala diisi dengan tadarus Alqur’an, ceramah, dan salat dhuha. Untuk siswa yang beragama Hindu dipimpin oleh guru agamanya dengan kegiatan menyesuaikan,” jelas Suraji. Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana, S.Pd., mengatakan sesuai surat kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, maka pembelajaran di SMPN 17 Mataram akan berjalan seperti biasa. “Pembelajaran akademik yang diawali dan diakhiri dengan kegiatan keagamaan (imtaq) tiap hari. Hanya saja
durasi jam pembelajaran dikurangi,” ujarnya. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, M. Taufik, SH., mengatakan pihaknya sudah mengirim surat pemberitahuan mengenai kegiatan selama bulan Ramadan. “Kami sudah kirim ke sekolah,” katanya. Surat yang ditandatangani oleh Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., antara lain berisikan tentang jadwal libur awal Ramadan pada Senin (6/ 5) dan Selasa (7/5). Juga berkaitan dengan libur saat hari Raya Idul Fitri. Sekolah juga diminta menyesuaikan pengaturan waktu jam belajar dengan ketentuan sekolah yang masuk pagi hari dimulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 12.30 Wita. Sementara bagi sekolah yang masuk siang hari, pembelajaran dimulai pukul 13.00 sampai dengan 17.00 Wita. Taufik juga menyampaikan, agar kegiatan sekolah selama hari sekolah di bulan Ramadan tetap diisi dengan proses pembelajaran yang bersifat akademis. Juga disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, seperti kegiatan sosial keagamaan serta persiapan penilaian akhir semester genap. “Sekolah juga melaksanakan kegiatan Ramadan dengan mengembangkan kegiatan Imtaq yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman, dan praktik amaliah keagamaan baik di sekolah maupun melalui tugas rumah yang selaras dengan kegiatan imtaq,” katanya. (ron)
SUARA NTB
Kamis, 9 Mei 2019
Halaman 11
Panjat Tebing Cari 10 Atlet Pra-PON 2019
(Suara NTB/fan)
Ridwan Tak Ingin Pasang Target Emas
Mataram (Suara NTB) Peraih medali emas nomor 1.500 meter perorangan putra di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) 2019, Ridwan siap mewakili NTB di PON Papua 2020. Walau siap, atlet asal Sumbawa ini tak mau memasang target medali emas ajang multi event nasional. Demikian disampaikan Ridwan ketika diwawancara Suara NTB, di Mataram, Rabu (8/5). “Yang pasti saya siap tampil di PON karena memang saya sudah lolos limit PON di nomor 1.500 meter. Namun saya tak mau pasang target medali emas,” ucapnya. Ridwan yang merupakan atlet asal Sumbawa ini mengatakan dirinya tak ingin buru-buru memasang target medali emas karena PON masih lama yakni tahun 2020. Sebagaimana diketahui lolos PON ketika tampil di Jatim Open 2019. Ridwan yang
diturunkan di nomor 1.500 meter perorang putra gagal meraih medali di Pra-PON Atletik Jatim Open 2019 karena dia mengaku hanya memasang target lolos PON. Bukan prioritas medali emas. Meski tidak mendulang medali emas di Pra-PON 2019, namun Ridwan percaya dirinya berpeluang mendulang medali emas di nomor 1.500 meter pada PON 2019. Pasalnya catatan waktu terbaik Ridwan di nomor 1.500 meter masih tercepat di nasional. “Limit waktu terbaik saya di nomor 1.500 meter perorangan masih tercepat, namun
demikian saya tak mau memasang target medali emas di PON 2020,” tuturnya seraya merahasiakan limit waktu terbaiknya. Sebagaimana diketahui, Ridwan adalah atlet yang sudah dua kali mempersembahkan medali emas di nomor 1.500 meter pekan olahraga nasional. Medali emas pertama diraih Ridwan di PON di Riau tahun 2012. Kemudian, medali emas kedua diraih Ridwan di PON 2016. Menatap PON 2020 Ridwan masih diharapkan untuk menyumbang medali emas NTB di cabor atletik. (fan)
na akan diseleksi setelah lebaran ini,” ucapnya. Terkait sepuluh atlet yang akan diseleksi nantinya bukan sembarangan atlet, namun para atlet yang diseleksi nantinya adalah atlet yang pernah mendulang medali emas dan perak di pekan olahrga provinsi NTB tahun 2018. Untuk diketahui jumlah atlet yang meraih medali emas dan perak di pertandingan panjat tebing Porprov NTB kurang lebih 20 atlet. Namun dari jumlah itu, pihak panitia akan menjaring sebanyak lima atlet putra dan lima atlet putri untuk dipersiapkan mengikuti Pra-PON 2019. Seleksi atlet Pra-PON panjat tebing rencananya digelar di Gelanggang Pemuda Mataram usai lebaran idul Fitri tahun ini atau sekitar bulan Juni 2019. Sebelum Selekda dimulai, Adi mengingatkan sejumlah atlet peraih medali di Porprov NTB 2018 agar bersiap-siap mengikuti Seleksi atlet PraPON Panjat Tebing 2019. (fan)
(Suara NTB/fan)
PANJAT TEBING - Salah seorang atlet panjat tebing NTB, Anggun Yolanda saat menjalani latihan di Arena Panjat Tebing Gelanggang Pemuda Mataram tahun 2018.
Biliar Kirim Atlet Juara Porprov di Pra-PON 2019 Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga biliar tak akan menyeleksi ulang atlet yang dipersiapkan mengikuti Pra-PON biliar tahun 2019. Mereka sepakat akan mengirim atlet peraih medali emas Porprov NTB 2018 di Pra-PON Biliar tahun 2019. Ketua Umum Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) NTB, Bahtiar Thamrin yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (8/5) mengatakan Pekan Olahraga Provinsi
(Porprov) NTB 2018 merupakan ajang Seleksi atelt Pra-PON. Atas dasar itu pihak POBSI NTBakna mengirim juara Porprov NTB 2018 mengikuti Pra-PON 2019 sehingga pihaknya tak akan menyeleksi ulang atlet Pra-PON. “Kita (cabor biliar-red) akan mengirim atlet peraih medali emas di nomor perorangan Porprov NTB 2018 di Pra-PON Biliar tahun 2019. Jadi kami tidak ada seleksi daerah Pra-PON,” ucapnya. Ditanya soal kapan Pra-PON Biliar
digelar, Bahtiar belum bisa memberikan kepastian. Pasalnya sejauh ini belum ada agenda resmi pelaksanaan Pra-PON Biliar. Meski belum jadwal belum keluar, namun Pra-PON Biliar dapat dipastikan berlangsung tahun 2019 karena di tahun 2020 akan digelar PON di Papua. “Kita masih menunggu jadwal resmi. Sejauh ini PB POBSI belum bersurat resmi ke masing-masing Pengprov POBSI di Indonesia terkait jadwal pelaksanaan Pra-PON biliar 2019,” jelasnya. (fan)
Dewan Minta PTAMNT Terbuka Soal Smelter Taliwang (Suara NTB) Komisi III DRPD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) turut angkat bicara terkait progres pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang selama ini seakan berjalan di tempat. Wakil Ketua Komisi III DPRD KSB, Amiruddin Embeng, SE mengatakan, wajar jika pemerintah provinsi NTB dan KSB menagih janji PTAMNT soal kepastian akan dimulainya pembangunan fasilitas pemurnian dan peleburan bijih emas dan tembaga itu. Sebab sejauh ini langkah konkret di lapangan oleh PTAMNT belum terlihat. “Yang dijelaskan selama ini ke provinsi dan KSB setiap ketemu hanya progres di atas kertas dan sifatnya administrasi. Dan kita tidak bisa pastikan itu benar atau tidak,” cetusnya, Rabu (8/5). Menurut Amiruddin, idealnya saat ini sudah ada aktivitas di lapangan pembangunan smelter di kecamatan Sekongkang. Bukannya sebaliknya, masih berkutat dengan persoalan administrasi dan teknis lainnya. Mengingat tenggat waktu yang diberikan pemerintah kepada perusahan semakin mepet. “Apa iya mereka bisa menjamin 2022 selesai kalau sekarang saja di lapangan belum ada yang bergerak (bekerja),” sindirnya. Amiruddin menilai, sikap PTAMNT itu, Amiruddin, memunculkan kesan mereka ingin mengulur waktu. “Makanya saran kami AMNT itu terbuka saja kepada pusat, porvinsi dan
(Suara NTB/bug)
BERLATIH - Atlet NTB, Ridwan (kanan) menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, beberapa waktu lalu. Ridwan siap mewakili NTB di PON Papua 2020, namun ia tak memasang target medali emas.
Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga panjat tebing akan mengikuti sertakan sepuluh atlet di babak Prakualifikasi PON di Makasar, Sulawesi Selatan (Sulsel) bulan September 2019. Event itu wajib diikuti atlet NTB karena memang event itu adalah ajang perebutan tiket mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2019. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) FPTI NTB, Adi Hendra Susanto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (8/5) kemarin mengatakan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan ajang Pra-PON panjat tebing yang akan berlangsung di Makasar, Sulsel September 2019. Terkait dengan penyelenggaraan event itu,pihak FPTI NTB akan menyeleksi sebanyak 10 atlet, yakni lima putra dan lima putri. “Rencana kita akan mengirim sepuluh atlet di PraPON. Sepuluh atlet itu renca-
Amiruddin Embeng Embeng Amiruddin kami (KSB) sebagai daerah penghasil. Kalau memang belum siap karena misalnya kurang modal atau hal lainnya disampaikan. Jangan seperti sekarang hanya katanya siap dan siap bangun tapi begitu ditanya kapan hari H mulainya malah dijawab penjelasan teknis,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. Selanjutnya, Cembeng sapaan akrabnya mengingatkan kepada Pemprov NTB dan Pemda KSB agar tidak kendor menagih janji PTAMNT terkait pembangunan smelter itu. Termasuk mengintensifkan tugas tim percepatan rencana pembangunan smelter. “Katanya kan tim percepatan yang urus soal pembebasan lahannya. Selesaikan juga secepatnya jangan sampai tim ini ada main dengan perusahaan juga,” tandasnya seraya menambahkan dirinya sangat setuju dengan desakan yang disampaikan Gubernur NTB, Dr. Zuklieflimansyah kepada PTAMNT. “Langkah pak gubernur
sudah tepat medesak kepastian dimulainya pembangunan smelter itu. Jadi sekarang tinggal kita tunggu juga suara (bupati) KSB mendesak AMNT ini,” demikian Cembeng. Fokus Penyediaan Tanah Sementara itu, Presiden Direktur PT. AMNT, Rachmat Makassau menjelaskan saat ini pihaknya sedang fokus untuk memastikan penyediaan tanah seluas 1.200 hektar untuk lokasi pembangunan smelter dan industri turunannya. Termasuk yang menjadi fokus pihaknya adalah membangun smelter. ‘’Kita membuat smelter untuk kemajuan NTB. Smelter itu dalam rangka menciptakan industri turunannya,’’ kata Rachmat. Rachmat mengatakan, apabila smelter sudah terbangun di KSB. Maka ada produk ikutannya yang dapat dimanfaatkan untuk industri semen, pupuk dan kabel. Hal yang menjadi tugas bersama bagaimana memastikan produk-produk ikutan yang dihasilkan dapat diproses di NTB. Artinya, produk ikutan untuk industri semen, pupuk dan kabel tersebut harus ada di NTB. ‘’Karena kondisi terburuk kalau kami tak mendapatkan pembiayaan dan investor (untuk industri turunan) kita menjual keluar. Terbaik yang kita lakukan, harus kita bangun di KSB,’’ ujarnya. Rachmat menegaskan, PT. AMNT sudah berkomitmen membangun smelter di NTB. Termasuk soal pembangunan industri turunan, pihaknya
sudah membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan calon investor yang berminat seperti PT. Semen Indonesia dan PT. Pupuk Indonesia. Karena smelter itu akan dibangun sendiri, Rachmat menyebutkan kapasitas yang akan dibangun sebesar 1,3 juta ton. Sebelumnya, PT.AMNT berencana akan membangun smelter dengan kapasitas 2,6 juta ton konsentrat per tahun. Saat ini proses pengembangan sudah dalam tahapan Front End Engineering Design (FEED) yang dilakukan bersama Outotec sebagai salah satu teknologi provider terdepan dalam industri smelting dan refining. Fasilitas peleburan dan pemurnian emas dan tembaga dengan kapasitas 1,3 juta ton konsentrat tersebut dibangun di KSB, direncanakan awal 2020 sudah mulai konstruksi. Ditargetkan pertengahan 2022, smelter tersebut sudah selesai dibangun. ‘’Kita berharap bisa lebih awal selesai. Kemudian beroperasi di pertengahan 2022,’’ paparnya. Rachmat menyebutkan, akhir 2019 progres pembangunan smelter secara keseluruhan sudah mencapai 25 persen. Kemudian tahun 2020, progresnya diharapkan mencapai 38 persen. Selanjutnya tahun 2021, progresnya diharapkan mencapai 70 persen. ‘’Commisioning akan mulai pertengahan 2022 - 2023. Artinya, operasi full capacity dimulai. Mau ndak mau harus kami selesaikan di 2022. Kalau delay 2022, maka risiko bagi kami,’’ kata Rachmat. (bug/nas)
Dirikan Huntara, Korban Gempa di Montong Gading Berutang Selong (Suara NTB) Korban gempa di wilayah Kecamatan Montong Gading Lombok Timur (Lotim) nekat berutang untuk membangun hunian sementara (huntara) setelah rumahnya rusak akibat gempa. Tindakan ini dilakukan karena pembangunan huntara oleh pemerintah terkesan lamban. Jumlah huntara yang sudah dibangun saat ini jauh sangat sedikit dibanding jumlah masyarakat yang menjadi korban gempa. “Hingga saat ini kita masih mengharapkan tempat tinggal yang layak pasca rumah kita hancur diguncang gempa bumi beberapa waktu lalu,” aku Inaq Renah ditemui Suara NTB, Rabu (8/4). Disebutkannya, membangun huntara secara mandiri ini tidaklah mudah. Total nilai anggaran yang digelontorkan menghabiskan anggara puluhan juta rupiah. Apa yang dilakukan ini tersebut terpaksa diambil oleh masyarakat, karena tidak tahan berada di bawah tenda-tenda pengungsian yang dingin pada malam hari, dan panas di siang hari. “Tidak nyaman dan tidak tahan ketika berada di bawah tenda pengungsian. Bahkan anak saya dan suami beberapa waktu lalu terserang penyakit,” ungkapnya. Huntara yang dibangun secara swadaya itu didirikan sekitar sebulan yang lalu. Membangun secara berutang sejumlah material di toko bangunan, katanya, sangat membebani keluarganya. Namun apa mau dikata, itu merupakan pilihan yang tetap diambil daripada harus
(Suara NTB/yon)
SWADAYA - Masyarakat korban gempa di wilayah Kecamatan Montong Gading mendirikan hunian tetap secara swadaya karena lambannya bantuan dari pemerintah. tinggal di bawah tenda yang pengungsiannya. Kades Pesanggrahan Kecamengancam kesehatan keluarganya. Untuk itu, ia berharap su- matan Montong Gading, H. paya pemerintah segera mem- Badrun, mengaku sangat membangun huntara apabila untuk butuhkan huntara sebagai tempembangunan hunian tetap pat berteduh masyarakat. Terlebih saat ini kondisi cuaca se(huntap) belum ada kepastian. Hal senada disampaikan, makin tidak menentu. Saat ini Amaq Mashul, masyarakat RT masyarakat sudah mulai mendiKemangi II Dusun Solong Desa rikan huntara secara swadaya Pesanggaran ini juga memba- lantaran huntara yang didirikan ngun huntara secara swadaya. oleh pemerintah tidak seberapa. Namun dalam pembaUntuk pembelian sepandek seharga Rp1,8 juta. Selebihnya, un- ngunan huntara ini harus bertuk tiang dan lantai memanfaat- bentuk material atau fisik bakan sisa-sisa reruntuhan rumah- ngunan. Apabila diberikan nya. Di rumah peninggalan orang dalam bentuk uang, dikhawattuanya itu, Amaq Mashul ting- irkan diambil langsung oleh gal tiga orang anggota keluarga- masyarakat, namun tidak nya. Bahkan kerap jatuh sakit membangun huntara sebagaimdan merasa kedinginan terutama ana hajatan dan penggunaan saat musim penghujan beberapa dari dana tersebut. Disebutkanwaktu lalu membasahi tenda nya, tidak semua masyarakat
di Desa Pesanggrahan yang mengalami dampak mengalami hal yang sama meskipun mendirikan tenda darurat. Sehingga yang membutuhkan huntara yakni masyarakat rumah-rumah benar-benar hancur dan tidak bisa ditempati. “Saat ini masyarakat kita mulai mendirikan huntara secara swadaya. Kita berharap supaya ada bantuan dari pemerintah agar masyarakat lebih nyaman,” harapnya. Sementara itu, Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy,MM mengeluarkan surat edaran untuk pemilihan rumah tahan gempa (RTG) bagi masyarakat korban gempa di Lotim. Terdapat tiga jenis RTG yang boleh dibangun, diantaranya Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), Rumah Instan Baja (Risba) dan RTG jenis Konvensional. Sementara untuk RTG jenis Rika dan lainnyan dilakukan pending oleh pemerintah daerah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (BPBD) Lotim, Purnama Hadi, beberapa waktu lalu, menjelaskan, per tanggal 12 April 2019 lalu, pembangunan RTG diserahkan dari pemerintah pusat ke provinsi. Kemudian diminta kepada pokmas supaya dana yang sudah ditrasnfer ke anggota kelompok untuk segera didebet ke rekening pokmas. Sehingga per tanggal 30 April, dari BPBD melakukan deadline waktu supaya pokmas harus melakukan kontrak dengan aplikator dan supplier. (yon)
Kamis, 9 Mei 2019
SUARA NTB
Halaman 12
HILANG
HILANG
HLG STNK R4 DAIHATSU DR.1312 J NOKA/NOSIN : MHKTDRVHDYK005165/ D005165 AN.DINAS KEHUTANAN ROP NTB HLG D’SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM
HLG STNK R2 HONDA DR.4972 HS NOKA/NOSIN : MH1JFH112EK207505/ J F H 1 E - 1 2 0 7 1 6 4 AN.MUJIANTO HLG D’SKTR JL.SAPTA MARGA GEBANG KOTA MATARAM
HILANG STNK R2 DR 5830 EB HONDA NOKA : NOSIN/ MH1JM2121JK192680 : JM21E-2168894 AN.HUSNI TAMRIN HLG D’SKTR KEKALIK
DIJUAL
RUPA-RUPA RUPA-RUPA
Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA
q
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 9 Mei 2019
RUKO - VILA - KOST
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Kamis, 9 Mei 2019
OPINI
Halaman 14
Kita Membutuhkan Jeda Kawal Pembangunan Smelter MEWUJUDKAN pembangunan smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian emas dan tembaga) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang akan dilakukan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) masih ditunggu realisasinya. Sejak operator pengolahan tambang di Batu Hijau di KSB beralih dari PT. Newmont Nusa Tenggara ke PT. AMNT, pembangunan smelter sudah mulai digulirkan. Namun, kepastian pembangunan smelter ini masih belum bisa terwujud. Meski ada janji pembangunan konstruksi segera dilakukan oleh manajemen PT. AMNT, realisasinya masih belum kelihatan hingga saat ini. Bahkan, pimpinan daerah juga tidak mengetahui kapan pembangunan smelter ini bisa terwujud. Hal ini bisa dilihat dari rapat yang digelar Pemprov NTB dengan menghadirkan pihak PT. AMNT yang membahas khusus pembangunan smelter, Selasa (7/5) lalu. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc., yang memimpin rapat menagih kepastian realisasi pembangunan smelter pada PT. AMNT. Gubernur melihat belum ada progres pembangunan smelter di KSB. Bahkan ia melihat realisasinya masih agak jauh, karena lokasi pembangunan smelter dipindah dari lokasi semula. Atas fakta ini, gubernur tidak ingin PT. AMNT memberikan janji angin surga, tapi realisasinya tidak ada. Untuk itu, dirinya sebagai pimpinan daerah ingin memastikan kepastian pembangunan smelter di KSB dan industri turunannya, sehingga, pemda tidak ketinggalan dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan nantinya. Tidaklah salah, Dr. Zul – sapaan akrab gubernur, publik tidak ingin melihat ada ketidakseriusan dalam pembangunan smelter ini, sehingga pembangunan smelter dan industri turunannya harus jelas. Supaya masyarakat melihat adanya keseriusan dalam pembangunan industri pemurnian dan pengolahan emas dan tembaga yang ada di KSB tersebut. Jika smelter ini terealisasi, maka NTB, khususnya KSB kembali sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi baru yang lebih pesat dari sekarang ini. Terlebih, pembangunan smelter ini diikuti dengan sejumlah pabrik ikutan, seperti industri pupuk, semen dan kabel. Memang, dalam membangun smelter yang disertai dengan industri ikutan ini butuh investasi yang tidak sedikit. PT. AMNT yang sekarang dipercaya menjadi operator tambang Batu Hijau setelah dinasionalisasi melalui proses divestasi yang cukup panjang beberapa waktu lalu setidaknya membutuhkan waktu. Dengan kondisi operasional tambang seperti sekarang ini, PT. AMNT setidaknya harus menyiapkan investasi yang tidak sedikit pula, termasuk mempertimbangkan operasional jangka panjang, jika smelter ini jadi dibangun. Artinya, PT. AMNT seperti disampaikan Presiden Direktur Rahmat Makkasau sedang fokus pada penyiapan lahan untuk pembangunan smelter. Jika lahan sudah tidak ada masalah, maka janji PT. AMNT membangun smelter kita tunggu. Kita tentu sepakat dengan apa yang disampaikan gubernur, jika janji pembangunan smelter ini tidak seperti angin surga. Namun, realisasi pembangunan seperti dijanjikan pihak PT. AMNT tidak kunjung dibangun. Untuk itu, kita menunggu PT. AMNT bagaimana melakukan persiapan pembangunan smelter, karena sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT. Semen Indonesia dan PT. Pupuk Indonesia untuk ikut berinvestasi di lokasi pembangunan smelter. PT. AMNT harus memberikan kepastian pada pemerintah daerah, jika pembangunan smelter tidaklah mimpi dan janji-janji semata. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan kesempatan pada PT. AMNT merealisasikan janjinya membangun smelter, karena membutuhkan dana tidak sedikit. Apalagi, dalam membangun smelter ini, PT. AMNT harus berjuang sendiri, karena PT. Freeport yang sebelumnya siap bergabung membangun smelter di KSB memutuskan membangun smelter sendiri. Tidak hanya itu, kita semua harus mengawal pembangunan smelter ini agar tidak hanya janji-janji yang tidak ada kepastian. (*)
ERBEDAAN pendapat yang diiringi saling hujat, maki, benci, bahkan hasut dan fitnah telah mewarnai keseharian kita saat-saat ini. Terpecahnya realitas sebagai akibat dari lahirnya medan sosial baru di dunia maya menyebabkan perilaku yang khas ketika menghadapi peristiwa keseharian. Hampir tidak ada waktu untuk menarik diri sejenak, mengambil jarak, berpikir dan merenung sebelum mengambil keputusan untuk bereaksi. Kadang kala peristiwa yang menjadi sorotan sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung atau tidak berakibat apa-apa bagi kehidupan sehari-hari. Tapi reaksi, opini, bahkan sikap terhadapnya demikian serius sampai harus mengorbankan banyak hal, termasuk pertemanan, bahkan persaudaraan. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Pola hidup mekanik bukan hanya mempengaruhi cara pandang terhadap waktu, tetapi juga menggeser cara kerja indra dan pikiran. Segala sesuatu dibuat serba praktis,instan, cepat, serta multifungsi. Hubungan yang kian mengikat antara tubuh dengan benda-benda yang dipakainya, menimbulkan efek adiktif. Tidak mengikuti perkembangan di sosial-media beberapa waktu saja, terasa ada yang telah meninggalkan kita sedemikian jauh. Karena itu sosialmedia harus ada dalam genggaman. Harus bisa diakses di mana saja, dengan cukup hanya satu-dua sentuhan. Segala sesuatu yang serba cepat juga menuntut aksi dan reaksi yang serba cepat. Akibatnya tidak ada waktu dan upaya untuk berpikir, memeriksa kebenaran, atau melakukan cek dan ricek terhadap suatu komentar atau kabar berita. Dalam situasi itu berita-berita hoax, akun-akun palsu, komentar-komentar yang memancing kericuhan kerap memakan korban. Pikiran pendek yang melahirkan reaksi cepat kemudian diikuti oleh emosi yang berlebihan dan sering tak pada tempatnya. Artinya, ada yang sudah terbetot dari kewajaran. Di sosial-media kita cenderung emosional,melihat perbedaan pendapat sebagai alarm perang. Melihat komentar-komentar pedas sebagai tantangan. Karena telanjur hanyut tanpa sempat berpikir, tak disadari situasi yang ditimbulkan kerap dimanfaatkan oleh golongan tertentu untuk mengadu-domba. Retakan sosial
Oleh : Kiki Sulistyo (Komunitas Balai Tulis Literasi NTB)
”
Berpuasa di bulan Ramadhan adalah jeda. Satu bulan di antara dua belas bulan, di mana kita harus berpuasa, menahan keinginan, memformat ulang sistem kerja tubuh yang selama ini kita pakai. Esensi puasa di bulan Ramadhan yang luas mencakup berbagai dimensi, tak hanya syari’at, tapi juga biologi, sosial, psikologi, dan antropologi menunjukkan anjuran berpuasa punya arti jauh lebih luas ketimbang hanya menahan lapar dan haus.
yang membesar di wilayah maya merembeskan pengaruh ke dunia nyata. Perseteruan yang terjadi di sosial-media kerap kali diakhiri dengan tantangan untuk bertemu muka, adu jotos, bahkan perang yang melibatkan kelompok-kelompok. Padahal, bisa jadi, perseteruan itu takkan timbul dan takkan dimulai jika kontak dan relasi terjadi secara langsung. Pikiran dan batin mengalami gegar melihat arus komunikasi yang berlangsung di sosial-media. Seperti melihat jalan raya yang padat dan penuh dengan maki-makian. Celakanya kita sudah telanjur (merasa) membutuhkan untuk tetap berada di sana, di tengah arus yang padat itu. Menggunakan sosial-media dengan baik, sesuai dengan fungsinya untuk menghapus sekat dan batas-batas komunikasi, pasti ada dalam pikiran orang. Tetapi hal tersebut tampaknya tidak mudah lantaran setiap memasukinya orang hampir tak pernah bebas dari perseteruan yang diiringi dengan caci-maki dan hujatan. Pikiran kita terganggu oleh hal itu tapi pikiran kita juga yang menyebabkan kita tak bisa menghindar darinya. Pembelahan ini menimbulkan pribadi-pribadi yang “sakit”, hidup antara yang maya dan yang nyata. Tak bisa membedakan keduanya: menceburkan diri tanpa menyadari sedang berada dalam pusaran simulakrum. Keadaan seperti itu adalah guncangan psikolog sebagai akibat dari komplikasi antara kehampaan manusia modern, gelombang teknologi-informasi, dan peradaban global yang terus menerus menyusun kosmosnya sendiri. Hampir tidak ada jeda untuk
RADIO
itu. Pusaran itu terus berputar, meraih lebih banyak massa, menenggelamkannya dalam lumpur absurditas yang kian kental —misal sekelompok orang yang berjanji bertemu di suatu tempat, tapi di tempat itu mereka kemudian tak berinteraksi, malah masing-masing sibuk bercakap di sosial-media melalui perangkat masingmasing. Mereka ada, tapi tidak hadir. Bertemu tapi tanpa silaturahim. Di tengah pusaran yang bergerak kian cepat itu kita membutuhkan jeda. Berpuasa di bulan Ramadhan adalah jeda. Satu bulan di antara dua belas bulan, di mana kita harus berpuasa, menahan keinginan, memformat ulang sistem kerja tubuh yang selama ini kita pakai. Esensi puasa di bulan Ramadhan yang luas mencakup berbagai dimensi, tak hanya syari’at, tapi juga biologi, sosial, psikologi, dan antropologi menunjukkan anjuran berpuasa punya arti jauh lebih luas ketimbang hanya menahan lapar dan haus. Sebagai bulan yang istimewa di antara bulan-bulan lain dalam kalender Hijriyah, Ramadhan membangun suatu tradisi pola hidup dalam rangka memberi pemaknaan bagi diri dan relasinya dengan orang lain guna membangun konstruksi sosial dalam gerak serentak yang disiplin dalam penataan waktu. Kesalehan sosial adalah suatu hasil yang mestinya lahir dari proses semacam itu, suatu penggodokan personal dalam ibadah puasa. Artinya, ibadah disini bukan hanya dilihat sebagai ritual tapi juga sebagai proses untuk mencapai kesalehan sosial tersebut. Efek yang dihasilkan oleh bergesernya pergaulan sosial ke dalam
perangkat-perangkat hardware dan software akan disadari apabila ibadah puasa sanggup dijadikan sebagai momentum untuk berpikir, merenung, melihat ulang serta menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Bersama itu, pelajaran paling berharga dan mulia darinya adalah bahwa kita tidak pernah membutuhkan segala sesuatu secara berlebihan. Bahwa tanpa kehadiran perangkat-perangkat mekanik tersebut, tubuh kita sudah punya teknologinya sendiri untuk melihat, mendengar, mencium, merasa dan berpikir mengolah informasi dan ilmu pengetahuan. Ramadhan menyadarkan kita akan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Bahwa ada kata cukup untuk segala sesuatu. Bahwa kita tak memerlukan hal yang berlebihan. Transformasi kesadaran ini dalam penerapannya yang gamblang di sosial-media akan tampak dari cara kita menyikapi isu, kejadian, peristiwa, komentar, hasut dan fitnah yang bertebaran hampir setiap hari. Alhasil, selamat memasuki jeda. Semoga setelah ini setiap orang bisa hadir sebagai pribadi yang memiliki kesalehan sosial.
POJOK Sebagian besar anggota HPI masih menganggur Pertanda sektor pariwisata belum pulih
*** Pembangunan RTG kekurangan ribuan tukang bangunan Tenaga kerja lokal harus jadi prioritas
***
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 9 Mei 2019
SPBE di Pulau Sumbawa Mendesak Dibangun Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meminta Pertamina menambah kuota elpiji subsidi selama bulan puasa. Jangan sampai terjadi kelangkaan pasokan elpiji di Pulau Lombok, karena dibawa ke Pulau Sumbawa. “Harus ada tambahan kuota dari sini ke sana. Karena di sana SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) belum ada. Jadi harus ada tambahan kuota,” kata Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Zainal Abidin dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, kemarin. Jangan sampai akibat belum adanya SPBE di Pulau Sumbawa berpengaruh terhadap ketersediaan elpiji 3 kg di Pulau Lombok. “Artinya, konversi di sini tetap stabil, konsumsi di sini tetap stabil, Sumbawa juga harus tetap terpenuhi,” katanya. Zainal mengatakan Pulau Sumbawa sudah konversi mitan ke elpiji 3 kg. Namun karena SPBE belum ada di Pulau Sumbawa, maka tabung elpiji harus dibawa dari Pulau Lombok. Ia juga mengingatkan harga elpiji di Pulau Sumbawa jangan sampai berbeda cukup tinggi dengan di Pulau Lombok. Karena, Pemda sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Dalam draf Perubahan Keputusan Gubernur NTB Nomor 541-668 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquid Pertroleum Gas Tabung 3 Kg, HET elpiji pada jarak 0-60 km dari agen sebesar Rp15 ribu, kemudian pada jarak 60 – 120 km harganya Rp15.750 dan dengan jarak di atas 120 km harganya Rp16.500. Harga ini sudah disepakati dengan agen dan Pertamina. Zainal menambahkan pihaknya mendesak agar segera dibangun dua SPBE di Pulau Sumbawa. Satu di wilayah Bima dan satu di wilayah Sumbawa. Dengan adanya SPBE, Zainal optimis tak akan terjadi gejolak ketersediaan elpiji di Pulau Sumbawa. “Yang paling penting kita mendorong dua SPBE di sana, Bima dan Sumbawa. Cukup dua saja. Karena konversinya terus berlanjut. Sudah ada perusahannya melakukan pembebasan lahan. Tinggal jalan saja,” pungkasnya. Konversi elpiji di Pulau Sumbawa sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 18 K/15/MEM/2018 tentang Penugasan kepada PT. Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana Elpiji Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2018. Kuota konversi elpiji untuk Pulau Sumbawa tak disebutkan secara rinci dalam SK Menteri ESDM tersebut. Namun secara keseluruhan disebutkan sebanyak 581.012 paket. Terdiri dari tabung elpiji, elpiji 3 Kg dan kompor gas beserta peralatannya. Sebanyak 581.012 paket eipiji itu akan diperuntukkan bagi 6 provinsi. Yakni Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, bangka Belitung, NTB (Sumbawa) dan Sulawesi Tengah. Konversi elpiji di Pulau Sumbawa sudah lama ditunggu yakni sejak 2011. Konversi elpiji di NTB dimulai pada 2011 lalu, khusus untuk Pulau Lombok. Konversi elpiji di Pulau Sumbawa sering tertunda, semula direncanakan pada 2017 lalu. Jumlah masyarakat di Pulau Sumbawa yang akan menerima program konversi elpiji sebanyak 254.324 calon penerima. Terbagi dalam dua kelompok, yakni rumah tangga sebanyak 249.025 calon penerima dan usa mikro 5.299 calon penerima. Rinciannya, Kabupaten Sumbawa sebanyak 4.667 metrik ton, Dompu, 2.492 metrik ton, Kabupaten Bima sebesar 4.941 metrik ton, Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 1.351 metrik ton dan Kota Bima sebanyak 1423 metrik ton. (nas)
Gubernur Dijadwalkan Awali Safari Ramadhan dari Kota Mataram Dari Hal. 1 Lokasi terakhir yang menjadi penutup kegiatan Safari Ramadhan 1440 H di Kabupaten Sumbawa Barat. Gubernur dan Wagub dijadwalkan menggelar Safari Ramadhan pada Senin (27/5) di Masjid Agung Darussalam, Kota Taliwang. Intinya menurut Karo Humas, Gubernur dan Wagub NTB akan lebih banyak Safari Ramadhan ke masjidmasjid di desa-desa dan kelurahan. ‘’ Ini sekalian melanjutkan kebiasaan gubernur untuk terus menyapa warga desa warga kota di masing-masingmasing kabupaten/kota,’’ jelas Karo Humas yang dihubungi via Whatsapp sedang melak-
sanakan ibadah umroh. Gubernur katanya, akan mengajak seluruh Kepala OPD mulai dari Sekda sampai Kepala Biro untuk bersama-sama bersafari Ramadhan dan menyapa warga di kabupaten/kota. Safari ini sekaligus akan dimanfaatkan untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat. ‘’Diharapkan aspirasi masyarakat bisa langsung direspons, ada solusi dan sentuhan langsung oleh kepala dinas terkait,’’ harapnya, seraya menambahkan, semoga kehadiran pimpinan Pemprov NTB akan berkolaborasi dan memperkuat kerjasama dan harmonisasi antarkepala daerah dan jajarannya. (nas)
Halaman 15
BMKG Pasang Alat Ukur Dampak Gempa di Daerah Rawan Mataram (Suara NTB) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyadari posisi NTB, khususnya Pulau Lombok berada di jalur lempeng tektonik. Karena rawan terjadi gempa, dipasang alat ukur deteksi akibat kerusakan. Instalasi alat yang disebut Intensitymeter itu dipasang di sejumlah instansi di Kota Mataram. Pemasangan bertahap dimulai Senin (6/5) lalu. Tim dari Stasiun Geofisika Mataram bersama teknisi PT. Bita Enarcon Engineering melakukan pemasangan instalasi intensitymeter di dua titik. Senin dan Selasa lalu, pemasangan di Kantor Camat Selaparang dan Kantor Lurah
Ampenan Utara. ‘’Jadi ada 10 titik intensitymeter yang direncanakan di pasang bertahap,’’ kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto, Rabu (8/5). Selanjutnya, pemasangan akan dihabiskan di delapan instansi lingkup Pemkot Mataram lainnya.
Selain di Kota Mataram, alat ini dipasang di sejumlah daerah rawan gempa lainnya, seperti di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Timur (Lotim). Target pemasangan juga di 10 titik kantor desa dan kantor camat yang dianggap koordinatnya tepat. ‘’Kalau
usulan pemecahan dua OPD tersebut Raperdanya sudah diajukan ke DPRD NTB bersamaan dengan tiga Raperda lainnya. Yusron mengatakan, Dinas Dikbud nantinya akan dipecah menjadi Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan. Sedangkan Dinas LHK, akan dipecah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan. ‘’Kita ingin mengoptimalkan perangkat daerah dalan rangka mewujudkan visi misi Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur,’’ kata Yusron dikonfirmasi, Rabu (8/5) siang. Ia menjelaskan dua OPD tersebut beban tugasnya cukup besar. Sehingga perlu dipecah agar dapat bekerja optimal mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Ia mencontohkan seperti Dinas LHK, banyak persoalan di bidang kehutanan yang perlu mendapatkan perhatian. Sementara itu bidang lingkungan hidup juga tak kalah pentingnya, apalagi dengan adanya program NTB Zero Waste 2023. ‘’Kalau fokus zero waste saja, maka banyak terabaikan nanti kehutanannya. Pembentukan dinas ini kita tidak asal buat. Tapi mempertimbangkan optimalisasi, efektivitas peran perangkat daerah dalam rangka mendukung visi misi Pak Gubernur,’’ terang mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini. Yusron menyebutkan, ada empat buah Raperda yang diajukan gubernur untuk segera dibahas bersama wakil rakyat di Udayana. Pertama, Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kedua, Raperda tentang Lainlain PAD yang Sah. Ke tiga, Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB. Ke empat, Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan
Daerah BPR NTB. Khusus untuk pemecahan dua OPD tersebut, masuk dalam usulan Perubahan Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB. ‘’Dua OPD yang diajukan dipecah, Dinas Dikbud dan Dinas LHK,’’ sebutnya. Selain melakukan pemecahan dua OPD, lanjut Yusron, Pemprov juga akan melakukan perubahan status tiga OPD. Yakni Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Perindustrian dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB. Ke tiga OPD ini, kata Yusron masih tipe B. Ketiganya akan diubah menjadi tipe A. Dengan perubahan status OPD, maka akan berimplikasi terhadap penambahan jumlah bidang dan seksi. ‘’Peningkatan status ini urgen dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan beban dan fungsi seiring OPD ini mengemban pelaksanaan program prioritas Pak Gubernur. Misalnya, Dinas Perindustrian dengan struktur yang ada sekarang masih ada tiga bidang. Masing-masing bidang hanya diisi dua seksi, seharusnya tiga,’’ jelasnya. Begitu juga BPSDM yang akan ditargetkan terakreditasi A. Maka harus didukung organisasi yang optimal. Kemudian Dinas Perkim, ke depan statusnya perlu ditingkatkan sehingga performanya dalam menyelesaikan rumah tidak layak huni lebih optimal lagi. Tiga OPD ini harus menyiapkan dokumen pendukung. Mereka harus memetakan skoring beban kerja. Setelah tersusun, dinas terkait harus meminta rekomendasi ke kementerian terkait. ‘’Setelah itu, baru kita minta rekomendasi ke Kemendagri. Pembahasan status akan dibahas kemudian, setelah pemecahan dua OPD ini,’’ tandasnya. (nas)
Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui BMKG pusat. Arahan soal pemasangan alat, juga atas pertimbangan BMKG pusat. Masuk hari ke dua pemasangan Selasa (7/5) lalu, tim memasang dan melakukan instal lima unit intensitymeter di Kantor Camat di Kota Mataram. Terakhir pemasangan di Kantor Walikota Mataram. Setelah tuntas di Kota Mataram, pihaknya akan beranjak ke kabupaten lain.(ars)
Lalulintas Ternak dari Sumbawa ke Lombok Diduga Dimanipulasi Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa didesak segera turun tangan mengawasi lalulintas sapi dari Sumbawa ke Pulau Lombok. Dugaan manipulasi data sapi potong yang dikirim ke Pulau Lombok, mengancam masuknya penyakit ternak lantaran tidak ada kontrol dari instansi terkait. Manipulasi data sapi potong di bawah 200 Kg yang jadi temuan Ombudsman NTB, sedang jadi masalah serius. Dugaan praktik ilegal ini selain dapat mengancam upaya pengembangan Pulau Sumbawa sebagai pusat pengembangan sapi potong, juga mengancam kesehatan ternak yang ada di Pulau Lombok. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim,SH, MH pada tahun 2017 Pulau Lombok telah
mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pertanian RI sebagai wilayah yang bebas dari penyakit ternak. Seperti antraks, rabies dan lainnya. ‘’Dengan tidak terkontrolnya hewan yang masuk ke Pulau Lombok, maka dikhawatirkan penyebaran penyakit terhadap hewan ternak juga tidak dapat dikontrol,’’ kata Adhar mengingatkan. Selain itu, dengan diperjualbelikannya hewan ternak yang masih dalam kategori anakan, dikhawatirkan juga akan mempengaruhi jumlah populasi hewan ternak yang ada di Pulau Sumbawa. Lambat laun, kata dia, ini akan jadi masalah bagi Pemkab Sumbawa dan Pemprov NTB. Dua masalah ini menurutnya terbuka peluang terjadi karena evaluasi dan pengawasan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa terlihat lemah. Anakan sapi inilah
yang kemudian ke luar dari Pulau Sumbawa dan dikirim ke Pulau Lombok melalui jalur laut dari Pelabuhan Pototano menuju Pelabuhan Khayangan, Lombok Timur. Catatan hasil investigasi tim Ombudsman RI Perwakilan NTB, pengiriman sapi potong dari Pelabuhan Badas ke Pelabuhan Khayangan setiap hari sekitar 15 truk. Dalam satu minggu biasanya pengiriman lima hari, mulai Senin hingga Jumat. Setiap truk diisi 15 ekor sapi. ‘’Dalam 15 ekor sapi inilah akan disisipi sekitar lima anakan sapi. Dan dari 15 ekor sapi tidak semua akan dipotong, tapi justru akan diperjualbelikan. Padahal izin pengangkutan dari Kabupaten Sumbawa ke Lombok Timur menggunakan izin angkut ternak potong,” ujarnya. Contoh kasus, dari satu truk yang memiliki izin hewan potong dari Kabupaten Sum-
bawa yang mengangkut 15 sapi menuju Rumah Potong Hewan (RPH) di Lombok Timur, disisipi lima sapi anakan yang bobotnya dibawah 200 Kg. Hewan potong dengan kategori anakan tersebut kemudian dibawa langsung oleh pembeli atau pemilik yang telah menunggu di dalam Rumah Potong Hewan (RPH) untuk diternakkan. Indikasi manipulasi lainnya, tujuh ekor sapi yang masuk katagori hewan potong, tidak masuk RPH. Tetapi langsung diperjualbelikan. Dari satu truk itu baru diketahui dari total 15 ekor sapi yang diangkut hanya tiga ekor yang dipotong. ‘’Praktik jual beli ternak potong dengan kedok dan manipulasi prosedur izin potong hewan eperti ini sering terjadi,’’ ungkap Adhar. Sehingga, atas dua potensi masalah itu, pemerintah diminta segera mengambil sikap.
‘’Tindakan tegas harus segera diambil apalagi mengingat sebentar lagi akan memasuki Idul Fitri dan Idul Adha di mana warga memerlukan daging sapi dalam jumlah banyak. Anakan sapi dengan bobot di bawah 200 Kg dengan ciri fisik berat badan tidak sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 inilah yang kemudian dikirim masuk ke Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar. Dengan adanya temuan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan NTB meminta kepada pihak-pihak terkait untuk memperketat pengawasan terhadap alur distribusi hewan ternak dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok. Selain itu Ombudsman akan mengambil langkah-langkah koordinasi dengan institusi-institusi terkait guna mencari solusi agar kasus sama tidak berlarut. (ars)
24 Paket Proyek di KLU Siap Dilelang Tanjung (Suara NTB) Hingga bulan Mei ini, progres lelang paket-paket kegiatan di 30 OPD lingkup Pemkab Lombok Utara masih belum menunjukkan progres menggembirakan. Rabu (8/5) kemarin, notabene merupakan hari pertama evaluasi perusahaan penawar pascalelang ditayangkan Senin (6/5) lalu. “Hari ini baru hari pertama evaluasi, setelah kita buka Senin lalu. Sekitar 24 proyek yang masuk ke penawaran jadi belum bisa
dibilang ada progres karena masih evaluasi,” ujar Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda Lombok Utara, Lalu Majemuk, kemarin. Ia mengakui, paket kegiatan yang sudah masuk ke server ULP sebanyak 24 paket. Paketpaket itu didominasi oleh seluruh paket di Dinas PU, ditambah satu sampai dua paket di beberapa OPD seperti Rumah Sakit, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan BP2KBPMD. Spesifik pada paket di Dinas Pertanian sendiri, merupakan paket aspirasi masyarakat
yang diusulkan melalui DPRD dalam bentuk pengadaan sapi, kambing dan ayam. Sementara di instansi lain, Majemuk melihat kemungkinan pengajuan paket lelangnya pada pekan depan. Sejumlah OPD yang dikonfirmasi memberi informasi bahwa dokumen lelang sedang difinalkan. Menurut Majemuk, terkesan lambannya pengajuan paket fisik ini disebabkan oleh perubahan atau bertambahnya nominal anggaran dari pusat. Hal ini berlaku - misalnya, di Dinas Koperasi di mana semua
paket harus ditinjau ulang. “Kedua, tidak semua PPK memahami utuh aturan baru bahwa semua berkas diisi online,” ucapnya. Apabila pejabat teknis pada paket kegiatan mengalami hambatan, maka pihaknya siap mendampingi sehingga pemberkasan dokumen dilakukan secara klinis. Pendampingan langsung ini diyakini lebih efektif daripada panitia menggelar rapat di forum yang memakan
waktu dan biaya. Mengacu pada pelaksanaan lelang yang sedang berproses tersebut, Kabag Pembangunan menambahkan, potensi pelaksanaan fisik secara riil akan dilakukan usai lebaran atau akhir Juni mendatang. Dengan catatan, sebagian besar proyek yang dilelang saat ini, tidak mendapat kendala sanggahan dan sebagainya dari para pihak. (ari)
Korsup Kasus di Polda NTB
Bentuk Empat Dinas Dari Hal. 3
untuk lokasi pemasangan di tingkat kabupaten, kami masih koordinasi dengan bupati. Surat permohonan penempatan alat kepada bupati masih kami konsep,” kata Agus Riyanto. Dijelaskannya, instalasi intensitymeter merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui intensitas gempabumi. Fungsi lainnya untuk mengukur tingkat kerusakan akibat gempa bumi dalam satuan Modified Mercalli Intensity (MMI). Diinformasikan juga, alat tersebut merupakan bantuan hibah dari
AMNT Diminta Laporkan Progres Detail Setiap Bulan Dari Hal. 1 Menurut Husni, kepastian pembangunan smelter harus diperjelas. Setelah jelas kapan smelter dibangun, industri turunannya akan mengikuti. ‘’Saya kira industri turunan akan berlomba-lomba setelah melihat adanya smelter,’’ ujarnya. Pembangunan smelter dan industri turunannya di KSB membutuhkan lahan sekitar 1.200 hektare. Tahapan dalam pembangunan smelter PT. AMNT antara lain perencanaan dan lokasi perizinan. Tahun 2017-2019, memastikan lokasi pembangunan sesuai dengan RTRW. Bahwa lokasi yang dimohonkan peruntukannya untuk industri
pertambangan. Lokasi yang dimohonkan sekitar 1.200 hektar berada di lima desa di KSB. Pada tahap awal, PT. AMNT mengajukan permohonan lahan untuk lokasi pembangunan smelter seluas 200 hektare. Tetapi permohonan ini ditambah lagi 850 hektare untuk membangun industri turunannya. Seperti industri pupuk, semen dan kabel. Sebelumnya, Presiden Direktur PT. AMNT, Rachmat Makassau menjelaskan, proses pembangunan smelter sudah dalam tahapan Front End Engineering Design (FEED) yang dilakukan bersama Outotec sebagai salah satu teknologi provider terdepan dalam industri smelting dan
refining. Fasilitas peleburan dan pemurnian emas dan tembaga dengan kapasitas 1,3 juta ton konsentrat tersebut dibangun di KSB, direncanakan awal 2020 sudah mulai konstruksi. Ditargetkan pertengahan 2022, smelter tersebut sudah selesai dibangun. Namun ia berharap bisa lebih awal selesai. Kemudian beroperasi di pertengahan 2022. Rachmat menyebutkan akhir 2019, progres pembangunan smelter secara keseluruhan sudah mencapai 25 persen. Kemudian tahun 2020, progresnya diharapkan mencapai 38 persen. Selanjutnya tahun 2021, progresnya diharapkan mencapai 70 persen. (nas)
Dari Hal. 3 Syamsuddin menyebutkan, korsup dengan KPK tidak hanya seputar kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan. Tetapi juga yang di tahap penyelidikan agar penyidik memiliki gambaran untuk penentuan langkah selanjutnya. Penyidik masih diminta jaksa untuk melengkapi berkas perkara dua tersangka mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB berinisial MI, dan Direktur CV Embun Emas, LB rekanan pemenang tender proyek. Anggaran pengadaan alat marching band bersumber dari APBD NTB tahun 2017 yang total nilainya Rp2,7 miliar. Proyek belanja modal senilai Rp1,7 miliar, diperuntukkan
bagi lima SMA/SMK negeri. Sementara, belanja hibah senilai Rp1,06 miliar bagi empat sekolah swasta. Proyek diduga dikorupsi dengan modus mark-up harga barang. Kerugian negaranya sebesar Rp702 juta sesuai hitungan BPKP Perwakilan NTB. Subdit III Tipikor saat ini menyidik proyek pembangunan Dermaga Gili Air, Pemenang, Lombok Utara tahun 2017, pengadaan alat kesenian marching band Dikbud Provinsi NTB tahun 2017, dan dugaan gratifikasi fasilitas Rutan Polda NTB tahun 2018. Sementara kasus yang masih di tahap penyelidikan diantaranya pengelolaan dana Porprov NTB tahun 2018, pengadaan buku madrasah Kanwil Kemenag NTB tahun 2018, pengelolaan dana BOS SLB Kota Bima tahun 2018. (why)
Pembangunan RTG Kekurangan Ribuan Tukang Bangunan Dari Hal. 3 ‘’Kita akan datangkan 1000 tukang dari luar. Tapi tentu tidak akan mengesampingkan tukang- tukang lokal. Mereka ini akan mengisi kekurangan,’’ katanya. Tukang yang didatangkan dari luar daerah nanti, diharapkan semakin mempercepat proses pembanguanan Rumah Tahan Gempa (RTG)
yang sudah berjalan. Apalagi progres pengerjaan sudah signifikan. Target 2000 rumah selesai dikerjakan per minggu dapat terpenuhi. Bahkan berdasarkan data update per Rabu kemarin, dalam dua pekan peningkatan pembangunan menjadi 3000 rumah per minggu. ‘’Jadi itu rumah yang rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat. Progresnya cukup
signifikan. Estimasi saya, sampai Agustus bisa sampai 100.000 lebih,’’ sebutnya. Posisi terbaru jumlah rumah yang selesai dikerjakan mencapai 32.297 unit diperbaiki dan dibangun. Sementara yang diproses 63.784 unit dan yang masuk dalam tahap perencanaan 64.656 unit. Selain masalah tukang, ia juga sedang membenahi pengelolaan anggaran korban
gempa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB RI. Penggunaan anggaran itu menjadi sorotan karena masuk dalam temuan BPKP. “Masih ada yang dobel nama, tidak tepat sasaran. Ini yang sedang berusaha kita benahi agar tidak jadi temuan lagi,’’ jelasnya. Kalak juga akan memaksimalkan penyelesaian dana mengendap di rekening
masyarakat. Diupayakan segera ditransfer ke rekening Pokmas, sehingga tidak lagi jadi temuan. Persoalan material juga didengarnya. Masalahnya masih sama, kekurangan pasokan, sepert pasir, bata, kerikil, besi cor, baja ringan. Agar mencukupi pasokan, pihaknya menggelar rapat dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Perkim untuk kendalikan harga material. (ars)
Kasus Lahan Relokasi Korban Banjir Bima Segera Tetapkan Tersangka Dari Hal. 3 Indikasi pidana itu setelah tim penyidik Kejati NTB melakukan ekspose atau gelar perkara Selasa (7/5) lalu. Ekspose dipimpin Kajati NTB, Arif, SH.,MM, dihadiri sejumlah asisten, khususnya Asisten Tindak Pidana Khusus Ery Ariansyah Harahap, SH.,MH yang memimpin penanganan kasus itu. ‘’Dari hasil ekspose itu disimpulkan, indikasi pidananya terletak pada harga pembebasan lahan yang dianggap tidak wajar. Kalau indikasi
awal, kan harusnya tanah itu lebih murah karena miring. Tapi harga pembelian lahan Rp11,5 juta,’’ kata Dedi Irawan. Harga lahan dinilai di atas normal untuk struktur tanah di perbukitan, warga menyebut lokasi itu So Doro Ndano Wau Kelurahan Sambinae, Kecamatan Rasanae Barat. Tanggung jawab pengadaan lahan ini pada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Bima tahun 2017 lalu. Luas lahan yang diganti rugi seluas 4,2 hektar di Kelurahan Sambinae, Kota Bima. Lahan itu dihajatkan untuk re-
lokasi korban banjir bandang Kota Bima Desember tahun 2016 lalu. ‘’Total nilai pembebasan lahan mencapai Rp 4.934.075.000,’’ sebutnya. Saksi- saksi yang sudah diperiksa diantaranya panitia sembilan yang mengurus pembebasan lahan. Terdiri dari camat, lurah dan perangkatnya. Betindak sebagai ketua panitia pembebasan adalah Kadis Perkim Ir. Hamdan dan Sekertaris Dinas Perkim bertanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Awalnya kasus ini diusut
Bidang Intelijen Kejati NTB. Setelah indikasi tindak pidana semakin terang, lantas dinaikkan status penanganan ke penyelidikan Pidsus. Namun Pidsus tak bisa langsung meningkatkan status kasus menjadi penyidikan, karena saran Kajati dalam ekspose itu, diminta melengkapi keterangan saksi serta dokumen tambahan lainnya. Setelah itu, tersangka ditetapkan. “Harapan Pak Kajati dalam ekspose itu, agar Juni nanti sudah naik status menjadi penyidikan dan tentunya disusul penetapan tersangka,”
ungkap Dedi. Potensi kasus dinaikkan ke penyidikan cukup besar. Karena menurut Dedi, indikasi pidananya sudah ditemukan. Hanya tinggal memperdalam keterangan saksi dan bukti, lantas pada ekspose berikutnya menetapkan tersangka. Soal potensi kerugian negara, belum bisa disampaikan. Akan dikaji lebih awal kemungkinan akan melihatkan ahli auditor. Sementara ini, penyidik sedang melakukan pendalaman untuk penentuan kerugian dari harga pembebasan lahan itu. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 9 Mei 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
BPBD Tancap Gas Percepat Rehab Rekon Pascagempa Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB langsung tancap gas menangani rumah rusak akibat gempa. Pola koordinasi internal dan eksternal diperkuat. Kerjasama dengan TNI, fasilitator, Pokmas dan aplikator diperkuat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik membuat kebijakan ‘keroyokan’ penanganan rumah rusak mencapai 222.564 dengan memaksimalkan peran internalnya. “Semua Kepala Bidang sampai Sekban kita terjunkan membantu percepatan,” ujarnya. Pembagian tugas masing masing di bawah subordinasi Bidang Kedaruratan dan Logistik (KL) BPBD NTB. Pembagian tugas masing masing bidang, penanganannya per wilayah : Bidang Kesekretariatan Menangani Kabupaten Lombok Utara, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menangani Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, Bidang Kesiapsiagaan menangani Kota Mataram dan sebagian Kabupaten Lombok Ut-
ara. Bidang Kedaruratan dan Logistik menangani Lombok Tengah dan Lombok Timur. Pola keroyokan penanganan dampak gempa ini menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB, Agung Pramuja, merupakan pola memaksimalkan sumberdaya di internal instansi. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini memastikan, beberapa hari kedepan, semua sumberdaya internal itu akan turun ke lapangan. “Mereka akan intensifkan koordinasi dengan BPBD kabupaten dan kota. Langsung memantau pelaksanaan di lapangan, baik di kelurahan maupun desa. Tim internal ini juga akan sharing dengan fasilitator dan Pokmas,” jelas Agung. Dengan demikian, akan ada informasi yang berjenjang terkait persoalan di lapangan. Baik dari pegawai dan kabid, terkait sumbatan penghambat atau progres kerja percepatan perbaikan rumah rusak. Sementara secara eksternal, pihak-
nya sudah bertemu dengan Danrem 162/ WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani dan jajaran, Selasa lalu. Pertemuan membahas pola yang paling ideal untuk percepatan. “Sekarang ini bagaimana membangun sinergitas dengan semua pihak. Baik dengan Korem 162/WB, baik di kabupaten maupun di provinsi. Sehingga Agustus nanti, sudah nampak perubahan yang pesat,” jelasnya. Kesimpulan pertemuan dengan Danrem, disepakati pola keroyokan penanganan rumah rusak berat, sedang dan ringan per desa dan per kecamatan. “Mana desa yang paling prioritas, itu yang dilakukan keroyokan bersama. Setelah selesai, baru kemudian pindah,” ujarnya. Masih dalam rangka mencari pola penyesuian, akan digelar rapat lengkap. Rapat koordinasi dan evaluasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak melibatkan Kepala BPBD se Pulau Lombok, PPK penanganan bencana di BPBD se Lombok, Perkim Provinsi NTB, Dinas PUPR, Bappeda, BRI, Fasilitator, Aplikator dan Korwil. (ars/*)
(Suara NTB/ist)
RATAS - Kalak BPBD NTB H. Ahsanul Khalik dan jajaran, foto bersama Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani dan jajaran, usai rapat terbatas (Ratas) terkait rehab rekon.
Gerakkan Semua Potensi
(Suara NTB/ist)
Pertemuan dengan sejumlah stakeholder terkait, membahas pola percepatan rehab rekon.
(Suara NTB/ist)
Tim KL BPBD NTB saat meninjau progres penanganan rumah rusak akibat gempa.
bawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Mataram (Suara NTB) Melihat ada kesenjangan jumlah pendapatan Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, H. antara tim yang menangani rumah rusak berat Ahsanul Khalik memaksimalkan semua potensi dengan tim yang menangani rusak ringan dan untuk mempercepat penanganan rumah rusak sedang, mantan Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Provinsi NTB ini juga mengambil kebijakan sedang, ringan dan berat. Tanpa merommengubah sistem. bak konsep sebelumnya, pola penangaIa sudah meminta Kabid Kedaruratan nan sedikit diubah dengan memaksidan Logistik Agung Pramuja sebagai Pejamalkan sumberdaya internal dan koorbat Pembuat Komitmen (PPK) perekrutan dinasi yang kuat dengan eksternal. fasilitator, agar mengubah pola. SebelumSemua struktur di bawahnya dinya, fasilitator digabung dalam satu kelgerakkan. Tanggungjawab penangaompok beranggotakan 10 orang, ditambah nan dampak gempa tidak lagi dibemenjadi 20 orang per kelompok. Tanggungbankan penuh pada Bidang Kedarujawabnya menyeluruh, menangani rumah ratan dan Logistik sebagai leading secrusak berat, ringan dan sedang. tor. Tapi kewenangan itu didistribusSetelah dikaji berdasarkan petunjuk kan ke semua bidang. “Misal Bidang pelaksana dan petunjuk teknis (juklak Rehab Rekon, saya tugaskan untuk juknis), dipastikannya tidak ada membantu penanganan di masalah. Selama ini upah lebih KLU,” ujar Ahsanul Khalik. banyak diarahkan kepada fasilitaSemua pejabat dari tor penanganan rumah rusak betingkat Sekretaris rat, padahal dari segi energi yang Badan sampai dengan dikeluarkan lebih besar beban fapegawai dan staf dimsilitator rumah rusak sedang dan inta untuk turun keringan. royokan membantu Dengan begitu, diharapkan percepatan penabisa dilakukan percepatan pennganan gempa. anganan rumah dampak gempa Mereka disebar ke yang persentasenya belum makLombok Utara, simal. Dimana, jumlah yang Mataram, Lomsudah dibangun 31.506 unit dari bok Barat, Lomtotal 222.564 rumah rusak, baik bok Tengah, Lomberat, ringan dan sedang. (ars/*) bok Timur, SumH. Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)
Lobar Antisipasi Peredaran Daging Oplosan Giri Menang (Suara NTB) Untuk mencegah peredaran daging oplosan ini, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Barat (Lobar) turun melakukan pemantauan ke semua rumah potong hewan (RPH) yang ada, Disperindag bersama tim satgas pangan
mengecek daging hasil pemotongan di RPH tersebut. Kabid Perdagangan pada Disperindag Lobar, Mijil Ali, Rabu (8/5) di ruang kerjanya menjelaskan, dari informasi yang diterima, diperkirakan daging sapi impor yang dicampur dengan dagin lokal tersebut berasal dari kota Mat-
aram, karena keberadaan RPH yang ada di Mataram diduga banyak yang memasukkan daging ke sejumlah pasar tradisional di Lobar. “Di sana kita duga kemunculan berasal dari rumah potong hewan,” katanya. Bersama dengan satgas pangan, Dinas perdagangan
akan turun mengawasi keberadaan RPH yang ada di Kota Mataram dan Lobar, karena RPH tidak hanya ada di Kota Mataram, tetapi RPH di Lobar juga ada, seperti di Kecamatan Narmada, Kediri dan yang lainnya. “Kita sudah duga di kota, ternyata ada di Lobar, ini yang harus kita pastikan,” ujarnya. Tim Satgas pangan ingin memastikan tidak ada daging sapi impor, agar masyarakat aman dan nyaman dalam mengkonsumsi daging. “Kita sedang susun jadwalnya untuk
turun sidak,” katanya. Daging sapi impor ini, menurut Ali, dibawa oleh pengusaha kemudian dicampur dengan daging sapi lokal. “Di Lobar memang belum ada, tetapi kita melakukan antisipasi,” tegasnya. Sebenarnya lanjut Ali, daging sapi impor tidak dilarang untuk dijual, tetapi ketika dijual, daging sapi impor tidak boleh dilepas di atas meja lapak, seperti daging sapi lokal dan dicampur. Daging sapi impor harus tetap disimpan didalam freezer, atau boks
yang berisi es, agar kondisi daging tetap beku. “Boleh saja dijual, kalau ada yang beli, daging harus diambil dari boks, kemudian dipotong dalam kondisi masih beku, tidak boleh ditaruh seperti daging sapi lokal,” jelasnya. Karena kalau daging sapi impor dikeluarkan dari kotak pendingin, akan mudah terkena virus, atau penyakit. Sebab daging ini kan sudah lama disimpan melewati pengiriman. ‘’Jadi kalau daging sapi impor dikeluarkan dari pendingin sekitar 30 menit saja, kondisi
daging akan lemas tidak keras lagi, karena hawa dingin sudah hilang. Kalau sudah,lama kita hawatir kena virus,” ujarnya. Untuk harga daging sapi, pada awal bulan puasa ini, harga daging sapi masih berkisar antara Rp120 ribu, sedangkan untuk harga daging sapi impor berkisar antara Rp100 ribuan, harga daging sapi lokal terjadi sedikit kenaikan dari sebelum puasa, tetapi sebenarnya harga ini masih normal harga pasarannya. “Harga daging sapi masih normal,” ujarnya. (her)