Edisi Selasa 9 April 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 9 APRIL 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 31 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dunia Menyapa

Tambora FESTIVAL Pesona Tambora (FPT) tahun 2019 kembali digelar. FPT tahun ini merupakan yang ke lima kalinya. Puncak FPT tahun ini digelar Kamis, 11 April 2019.

FPT adalah event nasional yang anggarannya bersumber dari Kementerian Pariwisata RI menggandeng Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB dan Dispar seluruh Kabu-

paten/Kota se- Pulau Sumbawa.

Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) NTB, H. Lalu Moh Faozal, S.Sos,M.Si menjelaskan, event FPT yang masuk dalam 100 kalender event Wonderful Indonesia ini dalam rangka memperingati peristiwa meletusnya Gunung Tambora pada 11 April 1815. Di mana letusan dahsyat Tambora

tersebut hingga sampai ke Benua Eropa.

Menurut Kadispar, bulan April ini dunia akan menyapa Gunung Tambora.

Tema besarnya adalah Dunia Menyapa Tambora. ‘’Jadi bukan Tambora Menyapa Dunia tapi Dunia Menyapa Tambora, karena wonderful event,’’ Faozal menegaskan.

Rangkaian event FPT dijelaskan Faozal, sudah mulai digelar sejak Maret 2019 yang lalu.

Kegiatan dimulai dengan sepeda santai pada 31 Maret 2019. Kemudian 3 April telah digelar Pawai Budaya. Selanjutnya 4-10 April digelar Pacuan Kuda. Pada 5 April telah berlangsung kegiatan Ngaha Kawiri. Kemudian pada 8 April telah berlangsung Trail Adventure. Selanjutnya

pada 9-10 April digelar Hiburan Rakyat. Pada 19-21 April akan berlangsung Fashion Show, Gelar Seni dan Kopi Tambora.

Selain kegiatan-kegiatan yang sudah disebutkan tadi, dalam waktu yang bersamaan juga, banyak rangkaian kegiatan yang dilaksanakan.

Bersambung ke hal 15

Percepat Turunkan Angka Kemiskinan

Pemprov Andalkan Tiga Program Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengandalkan tiga program unggulan untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Pemprov NTB di bawah kendali Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah telah menetapkan sejumlah program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di NTB.

TO K O H Percepat Sejahterakan Masyarakat GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Kepala OPD lingkup Provinsi NTB melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa, Senin, (8/4). Kedatangan orang nomor satu di NTB tersebut, di Kabupaten Sumbawa dalam rangka menyapa masyarakat NTB yang berada di wilayah-wilayah terpencil. Salah satunya saat ini yang kembali dikunjungi yakni Kecamatan Lunyuk.

Ini merupakan salah satu komitmen pasangan Zul-Rohmi pada saat kontestasi Gubernur NTB tahun 2018 lalu, yakni untuk intens menyapa masyarakat di wilayah terpencil di NTB. Bersambung H. Zulkieflimansyah ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/humasntb)

FPT Jadi Magnet Wisatawan FESTIVAL Pesona Tambora (FPT) yang sudah menjadi agenda pariwisata nasional tahunan kembali digelar di lereng selatan Gunung Tambora tahun 2019 ini. Berbagai atraksi budaya akan kembali ditampilkan dan dipastikan berbeda dari pelaksanaan festival – festival tahun sebelumnya. Persiapan menjelang puncak acara 11 April 2019 di arena utama sudah mencapai 80 persen.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, H. Khairul Insyan, SE, MM kepada Suara NTB, Senin (8/4) kemarin mengungkapkan, Bersambung ke hal 15 H. Khairul Insyan (Suara NTB/dok)

Tiga program andalan itu, peningkatan produktivitas pertanian secara umum, pariwisata dan industrialisasi.

Hal itu ditegaskan Wagub saat menerima Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Mahkota-Jakarta, di Ruang Kerja Wagub, Senin (8/4) Rohmi mengatakam, program unggulan yang sudah ditetapkan itu, kemudian diterjemahkan dalam bentuk program yang lebih konkret. Di antaranya, sanitasi air bersih, revitalisasi posyandu, zero waste, program desa wisata dan program lainnya.

Untuk memuluskan program tersebut, kata Wagub bahwa yang paling utama

adalah membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Terutama pemerintah kabupaten/kota di NTB. Tidak hanya itu, pemerintah desa pun menjadi ujung tombak yang harus dilibatkan untuk menyukseskan program itu.

Untuk menjaring aspirasi sekaligus menyamakan persepsi tentang cara penanggulangan kemiskinan, Wagub telah turun ke kabupaten/kota.

Sebab katanya, akan sulit menjalankan sebuah program, menyangkut kesejahteraan masyarakat apabila tidak ada kesamaan visi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. ‘’Dalam roadshow itu, saya mendapatkan masukkan,

Penerapan Perda Belum Berjalan Maksimal Mataram (Suara NTB) Setiap tahun, Pemprov NTB bersama dengan Dewan membentuk Peraturan Daerah (Perda). Namun, Perda yang dibentuk dengan biaya yang tak sedikit, penerapanya di lapangan justru tak maksimal.

Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB kemarin mengatakan, Pemprov terus berupaya agar Perda-Perda yang sudah ditetapkan menjadi produk hukum daerah berjalan maksimal. Diakuinya, eksekusi terhadap Perda-Perda yang telah dibuat masih belum maksimal. ‘’Tetap dilakukan. Cuma

belum maksimal memang.

Tetapi seiring berjalannya waktu tetap dieksekusi PerdaPerda itu. Karena Perda yang diterbitkan merupakan kebutuhan daerah. Bukan asal buat Perda,’’ katanya.

Ruslan mengatakan Perda yang dibuat oleh Pemda karena memang kebutuhan daerah.

Ia menjelaskan Perda yang belum ada Pergub-nya bukan berarti tidak bisa dilaksanakan.

Ia mengatakan Perda dibuat karena perintah UU atau aturan yang lebih tinggi.

Namun, ada juga Perda yang butuh Pergub dalam pelaksanaannya di lapangan.

Bersambung ke hal 15

apa yang kita inginkan, memiliki pandangan yang sama,’’ jelas Rohmi.

Untuk pemerintah desa, kata Wagub telah dilibatkan dalam program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bentuk pelibatannya adalah mengalokasikan APBDes ke sejumlah item program pembangunan.

Bahkan, melalui bupati/walikota, Wagub telah menandatangani kesepakatan bersama untuk menjalankan program, seperti mitigasi bencana, zero waste, revitalisasi posyandu, desa wisata dan sejumlah program lainnya.

Sesuai pengalaman kata Wagub, NTB merupakan daerah yang berhasil menurunkan

angka kemiskinan sekitar satu persen setiap tahun. Dan itu berlangsung dalam kurung waktu 10 tahun terakhir.

Salah satu kunci suksesnya adalah kesamaan visi untuk menyejahterakan masyarakat

dan komitmen menurunkan angka kemiskinan.

Ke depan kata Wagub, jajaran pemerintah provinsi akan terus turun ke desa-desa, tidak hanya membawa anggaran.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humasntb)

TERIMA - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menerima TNP2K di ruang kerjanya, Senin (8/4) siang.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 oran yang di-update di portal KPK, Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 Pejabat Pemprov NTB diberikan kesem- tercatat 1.326 wajib lapor LHKPN di Pem123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 patan sampai 31 Mei mendatang untuk prov NTB. Pejabat yang sudah melapor123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 menyampaikan Laporan Harta Kekayaan kan LHKPN sebanyak 1.303 orang. Arti123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. nya, ada 23 pejabat yang belum melaporkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 Apabila sampai akhir Mei masih ada yang LHKPN. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 Sampai dengan Senin (8/4), kata Fathurbelum menyampaikan LHKPN, maka akan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 rahman, ada tambahan 12 pejabat yang medicopot dari jabatannya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 ‘’Jika sampai tanggal 31 Mei nanti masih laporkan LHKPN. Sisanya 11 pejabat be123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 ada pejabat yang belum melaporkan LH- lum melaporkan LHKPN. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 Arahan Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti KPN-nya maka akan dikenakan sanksi be123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 rat yaitu pembebasan dari jabatan,’’ kata Rohmi Djalilah kata Fathurrahman, bagi pe123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, jabat yang melebihi batas waktu pelaporan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin (8/4) 31 Maret 2018 sebanyak 23 orang tetap 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mendapatkan sanksi. malam.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 Fathurrahman menyebutkan, dari lap- Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

Tak Serahkan LHKPN, Pejabat Terancam Dicopot

Giliran Mantan Kepala Aset Lobar Diperiksa Soal Lahan LCC Mataram (Suara NTB) Pemeriksaan dugaan penyimpangan agunan dan penyertaan modal lahan Lombok City Center (LCC) berlanjut Senin (8/4). Mantan Kepala Badan Aset Lombok Barat (Lobar) Mahnan, dimintai keterangan di Kejati NTB seputar penyertaan modal. Pemeriksaan ini melengkapi pemanggilan mantan pejabat Lobar lain sebelumnya.

Mahnan keluar ruang pemeriksaan gedung sementara Pidsus Kejati NTB Jalan Pemuda Mataram sekitar pukul 13.00 Wita. Mahnan yang kini menjabat sebagai Kasat Pol PP Lobar tak banyak memberi penjelasan. ‘’Saya ditanyakan soal objek penyertaan modal saja,’’ jawabnya.

Arah pertanyaan penyidik diungkapnya, memperdalam soal penyertaan modal senilai ratusan juta rupiah. Kapasitasnya memang sebagai Kepala Badan Aset yang berhubungan

dengan pencatatan lahan di Desa Gerimaks Narmada seluas 8,4 hektar itu.

Batasan tugasnya sampai pada penyerahan pengelolaan aset kepada PT. Patut Patuh Patju (Tripat) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sementara itu, terkait Kesepakatan Operasional (KSO) bukan ranahnya. ‘’Bukan domain saya untuk menjelaskan.

Karena ini kan sudah soal KSO. Intinya, KSO itu terjadi setelah saya tidak menjabat lagi tahun 2013,’’ ungkap Mahnan.

Saat ditanya sesuai kewenangannya soal status dan luasan lahan, Mahnan justeru mengelak. Ia mengaku lupa data detailnya. ‘’Saya konfirmasi dulu ke pajabatnya,’’ ujar Mahnan. Mengenai dokumen yang diserahkan ke penyidik, hanya terkait Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai kepala aset hingga proses pergantian.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

KLARIFIKASI - Mantan Kepala Badan Aset Lobar Mahnan menuju mobil dinasnya usai diklarifikasi di Pidsus Kejati NTB.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 9 April 2019

Butuh Jalur Evakuasi KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan anggaran Rp5 miliar untuk penataan kawasan terdampak bencana di Kota Mataram. Dibutuhkan jalur evakuasi, agar masyarakat secara mandiri melakukan mitigasi bencana.

Camat Sandubaya, Saharuddin mengapresiasi rencana penataan oleh pemerintah pusat melalui program Kotaku. Penataan kawasan terdampak bencana dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama penataan infrastruktur seperti drainase, jalan lingkungan, instalasi pengelolaan air limbah (Suara NTB/dok) dan lainnya.

Saharuddin Gempa bumi pada Juli 2018 lalu, dua kelurahan terdampak. Yakni, Kelurahan Bertais dan Sandubaya. Rumah serta fasilitas umum di lingkungan rusak. “Kita bersyukur kalau ada rencana penataan kawasan terdampak gempa,” kata Saharuddin ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/4).

Lingkungan Pengempel Indah disebutkan Sahar, sebelum gempa, nyaris kawasan tersebut tak tertata rapi. Rumah satu dengan rumah warga lainya tak berjarak, sehingga proses evakuasi susah dilakukan. Langkah strategis pemerintah pusat memberikan bantuan Rp5 miliar, diharapkan dapat memberi efek positif terhadap penataan kawasan terdampak gempa. “Paling utama jalur evakuasi,” tambahnya.

Pemerintah Kota Mataram, kata Sahar, sangat memperhatikan penanganan rehab dan rekon rumah korban gempa.

Sejak awal, masyarakat diberikan bantuan seperti semen dan pasir. Selanjutnya, diberikan cat bagi rumah instan sederhana sehat (Risha) dan rumah instan konvensional (Riko) telah rampung. Artinya, perhatian pemerintah tak terputus. Disamping juga memberikan bantuan sosial lainnya.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memanfaatkan dan menjaga fasilitas nantinya dibangun oleh pemerintah. Supaya tertata dengan rapi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. (cem)

Halaman 2

ASN Berikrar Tidak Terlibat Politik Praktis Mataram (Suara NTB) Aparatur sipil negara (ASN) di Lingkup Pemkot Mataram, membacakan ikrar serta menandatangani spanduk sebagai bentuk komitmen tidak terlibat dalam politik praktis pada pemilu serentak, 17 April 2019 mendatang. Pegawai akan dikenakan sanksi bila ditemukan mengarahkan atau memfasilitasi untuk memilih calon atau partai politik tertentu.

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri menegaskan, ASN secara aturan perundang – undangan telah jelas tidak diperbolehkan terlibat dalam politik praktis. Tetapi, ia menekankan bahwa ASN harus memiliki kesadaran sendiri untuk tidak melakukan pelanggaran.

“Kalau dalam undang – undang sudah jelas aturannya. Dan, tidak mungkin juga ASN dimasukkan dalam tim kampanye.

Tapi kita menginginkan ada kesadaran dari ASN untuk tidak melakukan pelanggaran,” kata Hasan mengingatkan, Senin (8/4).

Modus ditemukan Bawaslu selama ini, ASN secara diam – diam memfasilitasi, mengajak dan mengarahkan masyarakat memilih calon atau partai tertentu. Kasus ditangani Bawaslu, guru dan pegawai Puskesmas diduga terlibat secara diam – diam. Bawaslu sedang memproses temuan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran akan direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk dijatuhkan sanksi.

“Sanksinya tergantung tingkat pelanggaran. Bisa sanksi ringan, sedang dan berat,” kata dia.

Sebagai bentuk penguatan terhadap komitmen tersebut, Bawaslu mengajak seluruh ASN membaca ikrar sebagai bentuk bahwa ASN tidak saja secara lisan mengklaim diri netral. Melainkan ditindaklanjuti dengan perbuatan atau tindakan.

Dalam konteks pelanggaran pemilu tegas Hasan, Bawaslu tidak akan pandang bulu. “Walaupun kami sudah difasilitasi.

(Suara NTB/cem)

JAGA NETRALITAS - Sejumlah pejabat di Lingkup Pemkot Mataram menandatangani spanduk sebagai bentuk komitmen menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu 2019, Senin (8/4).

Kalau ada pelanggaran kita tindak. Ini sebagai komitmen menjaga integritas Bawaslu,” tegasnya.

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengingatkan, ASN untuk memanfaatkan hak pilih dan mendorong sosialiasi ke keluarga dan masyarakat untuk datang ke TPS. Pemilu ini menjadi momentum strategis dalam perjalanan

demokrasi di negara demi keberlanjutan bagi negara, provinsi dan Kota Mataram. “Oleh karena itu, saya meminta jangan sampai ada yang tidak menyalurkan hak pilih mereka,” katanya.

Untuk menjaga netralitas sambung Walikota, ia tidak menginginkan adanya pelanggaran atau temuan – temuan yang dilakukan oleh ASN Pemkot Mataram.

Dalam konteks pemilihan ini, tidak mungkin juga Walikota mengarahkan atau membatasi pada pilihan tertentu. Tetapi, ASN harus pandai memposisikan diri. Sebab, ASN ada keterikatan dan ketentuan yang harus dijaga. Selain itu, pimpinan OPD juga harus melakukan pengawasan serta pembinaan.

Pun ditemukan ada pelanggaran, Ahyar akan menjatuhkan sanksi. (cem)

Sempat Ditertibkan

Perkim Berikan Izin Komunitas BIAP

Alasan Klasik WAKIL Ketua Pansus LKPJ Walikota Mataram, Drs. H.M. Zaini mengkritisi program-program yang tidak dilaksanakan di akhir tahun anggaran. ‘’Kalau program-program itu dilaksanakan di akhir, percuma kita melakukan penetapan APBD tepat waktu,’’ katanya dalam rapat pansus dengan eksekutif di DPRD Kota Mataram, Senin (9/4). Alasan klasik eksekutif, kata dia, program selalu dikebut di akhir-akhir tahun anggaran. Termasuk eksekusi anggaran. ‘’Bahkan sekarang mulai terlihat gelagat yang seperti itu,’’ sesalnya. Zaini mencontohkan Walikota telah mencanangkan program prioritas adalah pelayanan kemasyarakatan dan peningkatan SDM yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian. Dia terpaksa menghubungi beberapa Kabag terkait DPA yang terlambat disampaikan. ‘’Seharusnya, begitu selesai evaluasi dari provinsi, bisa langsung disusun,’’ katanya. Ketua Komisi II ini berharap fenomena ini tidak terus berlanjut menjadi sebuah ‘’tradisi’’ di Kota Mataram. Oleh karena itu, Pansus meminta sejumlah OPD untuk memaparkan program-program yang masih terhambat itu.

Anggota Dewan, lanjut Zaini, sering mendapat pesan singkat dari masyarakat yang menanyakan bagaimana kelanjutan program aspirasi. Mantan Ketua DPRD ini menilai percuma Dewan bersusah payah melakukan penetapan APBD tepat waktu kalau pada akhirnya eksekusi program begitu lambat atau bahkan dilambat-lambatkan. ‘’Ini yang perlu diklarifikasi oleh pansus sehingga pansus mengundang teman-teman eksekutif,’’ katanya. Pihaknya, aku Zaini, ingin mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi hambatan sehingga banyak program belum juga dieksekusi.

Dalam kesempatan itu, dia juga mempertanyakan Peraturan Walikota terkait pergeseran pencairan pokir-pokir Dewan yang pada tahun 2018 masih ada yang belum tereksekusi.

Seperti diketahui, belum cairnya sejumlah pokir pada tahun anggaran 2018 masih menjadi ganjalan bagi para anggota DPRD Kota Mataram. Terlebih s e k a r a n g adalah tahun politik. Mereka berharap, program aspirasi ini dapat dieksekusi secepatnya. (fit) H.M. Zaini

(Suara NTB/cem)

TERIMA RAPEL - ASN Pemkot Mataram mengikuti pembacaan ikrar menjaga netralitas menjelang pemilu serentak, Senin (8/4). ASN segera menerima rapel kenaikan gaji mulai bulan Januari sampai Maret pada bulan April ini.

Rapel Kenaikan Gaji ASN Segera Cair Mataram (Suara NTB) Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Mataram segera mendapat rapel kenaikan gaji. Badan Keuangan Daerah (BKD) sedang memproses pencairan dana.

Demikian disampaikan Kepala BKD, Drs. H. M. Syakirin Hukmi, Senin (8/4).

Dikatakan, pihaknya telah mendapatkan sistem gaji dari Taspen. Pembayaran rapel gaji ASN Pemkot Mataram sedang diproses pencairannya sesuai dengan pengajuan oleh masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD). “Sistem gajinya saya sudah terima dari Taspen. Hari ini (kemarin) kita proses,” kata Syakirin dikonfirmasi, Senin (8/4).

Kenaikan gaji ASN memiliki konsekuensi terhadap tersedotnya anggaran daerah.

Syakirin mengakumulasikan, anggaran dibutuhkan untuk membayar kenaikan gaji mencapai Rp1 miliar - Rp2 miliar.

Meskipun demikian, posisi keuangan ini tidak mengganggu program lainnya.

Karena, sejak awal telah disiapkan ke-

mungkinan adanya kebijakan kenaikan gaji lima persen dari pemerintah pusat.

“Pokoknya sekitar Rp1 miliar atau Rp2 miliar,” sebutnya.

Segara cairnya rapel kenaikan gaji ASN disyukuri oleh sebagai besar pegawai. Dedet, misalnya, bersyukur rapel kenaikan gaji segera cair. Meskipun kenaikan tidak besar tetapi sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari – hari. “Apalagi sebentar lagi libur panjang, pasti banyak pengeluaran,” tutur dia.

Menurutnya, kebijakan pemerintah membayarkan pada saat ini sangat tepat.

Kebutuhan pegawai tinggi, terutama menjelang masuk sekolah dan Ramadhan. Pengakuan sama juga disampaikan Yuli. Ia bersyukur rapel kenaikan gaji segera dibayarkan. Meski kenaikan relatif kecil tetapi sangat membantu menutupi kebutuhan sehari – hari. Termasuk biaya pendidikan anaknya segera memasuki perguruan tinggi. “Menjelang bulan puasa, harag apa – apa mulai naik,” ucapnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Aktivitas sosial komunitas Buku Ini Aku Pinjam (BIAP) di Taman Sangkareang, Jumat (5/ 4) malam sempat tertunda.

Satuan Tugas (Satgas) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menertibkan kegiatan literasi telah berjalan tiga tahun. Disinyalir ada miskomunikasi antarkomunitas dan petugas. Kini, pemerintah telah memberikan izin.

Penghentian gerakan literasi komunitas BIAP sempat viral di media sosial. Disinyalir mendapatkan perlakukan berbeda dibandingkan dengan komunitas lain yang menjalankan aktivitas sama di lokasi tersebut.

Tetapi disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. M. Kemal Islam saat dialog dengan komunitas BIAP di ruang kerjanya, Senin (8/4), bahwa ada miskomunikasi dari penyampaian diperintahkan ke Satgas terhadap komunitas.

Pemkot Mataram tidak pernah sama sekali melarang aktivitas sosial seperti gerakan literasi dilakukan oleh masyarakat. Perlu pengaturan dengan menerbitkan izin.

“Kami tidak melarang sama sekali. Malahan kami ingin melindungi teman – teman komunitas. Jangan sampai ada celah pedagang menunjuk mereka tidak punya izin kemudian tidak dilarang,” kata Kemal.

Kemal menjelaskan, kegiatan sifatnya memanfaatkan ruang publik harus memiliki

izin. Seperti pemanfaatan lapangan Sangkareang, izinnya dikeluarkan langsung oleh Walikota. Sedangkan, pemanfataan ruang terbuka hijau jadi kewenangan Perkim mengeluarkan izin. Terhadap komunitas BIAP, ia menyarankan mengajukan permohonan izin. “Hari ini diajukan, tunggu 15 menit, langsung keluar kok izinnya,” kata dia.

Kemal mengapresiasi kegiatan sosial dilakukan oleh komunitas BIAP. Dia mengingat betul pesan mantan Bupati Lombok Barat, Lalu Mudjitahid bahwa ada keswadayaan dan kegotongroyongan yang hilang di masyarakat. Pengembangan budaya literasi ini sangat bagus bahkan ditawarkan tidak saja di Taman Sangkareang. Taman Udayana dan taman lainnya dipersilakan dimanfaatkan.

Perwakilan Komunitas BIAP, Dee mengaku, ada miskomunikasi antar rekannya yang piket dengan Satgas. Saran untuk mengajukan izin akan ditindaklanjuti, agar gerakan literasi mereka tetap berjalan. “Sekarang sudah selesai.

Kemarin cuma miskomunikasi saja,” tandasnya.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, Sirtupillaili sempat menyesalkan tindakan Satgas menghentikan gerakan literasi oleh komunitas BIAP tersebut. “Tindakan itu sama dengan upaya membunuh semangat masyarakat menumbuhkan minat baca. Di mana budaya literasi dan minat baca masih rendah,” kata Sirtupilaili. (cem)

(Suara NTB/dok)

Perbaikan Gedung RSUD Dianggarkan Rp3,4 Miliar

(Suara NTB/cem)

SEGERA DIPERBAIKI - Graha RSUD Kota Mataram akan segera diperbaiki. Untuk penguatan struktur telah dianggarkan Rp3,4 miliar. Manajemen RSUD telah menyerahkan dokumen untuk ditender secara elektronik.

Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram menganggarkan Rp3,4 miliar, untuk perbaikan gedung. Proposal diajukan ke pemerintah pusat tak disetujui karena tak adanya ketersediaan anggaran. Pengerjaan proyek ini masih tahap tender.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra mengakui, pihaknya terpaksa harus menganggarkan untuk perbaikan struktur ruang rawat inap di gedung graha melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengalokasikan Rp3,4 miliar. Sebelumnya, pengajuan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak dire-

spon karena tidak tersedianya anggaran. “Awalnya kita ajukan ke pusat, tapi tidak ada anggaran di sana,” kata dia ditemui Senin (8/4).

Ruang rawat inap yang rampung dikerjakan tahun 2016 merupakan salah satu fasilitas yang rusak akibat gempa bumi pada Juli 2018 lalu. Struktur bangunan rusak sehingga tidak dapat digunakan. Dr. Jack, sapaan akrabnya menjelaskan, anggaran Rp3,4 miliar hanya mengerjakan penguatan struktur saja. Tidak ada pekerjaan lain yang akan dikerjakan oleh rekanan.

“Cukup bagian luarnya saja. Kita butuh struktur penguat gedung,” jelasnya. Pengerjaan proyek ini berbeda dengan perencanaan pembangunan gedung di bagian bela-

kang. Gedung rawat inap untuk pasien VVIP sampai saat ini tidak difungsikan.

Ditambahkan, perbaikan gedung tersebut paling tidak akan menambah ruang rawat inap sebagai rumah sakit tipe B itu. Kondisi fasilitas dimiliki sekarang ini belum memadai. Dari standar pemenuhan kasur belum terpenuhi. Idealnya sebagai rumah sakit rujukan harus memiliki 400 hingga 500 kasur.

“Sekarang ini cuma 220 kasur kita punya. Artinya, cuma setengah dari persyaratan sebagai rumah sakit tipe B yang kita miliki,” tandasnya. Meskipun demikian, dr.

Jack tetap berusaha memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak ada pasien yang tidak tertangani dengan baik. (cem)

(Suara NTB/cem)

BERTEMU - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H. Kemal Islam bertemu dengan perwakilan komunitas Buku Ini Aku Pinjam, Senin (8/4).

Komunitas BIAP telah mengajukan permohonan izin dan Dinas Perkim segera memproses.

Selasa, 9 April 2019

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Selasa, 9 April 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bantuan Tak Bisa Dicairkan Bentuk Tiga UPTD Baru SESUAI visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten 2018-2023, disebutkan ada misi reformasi birokrasi. Termasuklah di dalamnya peningkatan layanan publik. Sehingga dibentuklah dua unit pelayanan teknis dinas (UPTD), yakni UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) dan penambahan UPT Dinas Pendididikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Menurut Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daer(Suara NTB/rus) ah Kabupaten Lotim, Mustafa, Mustafa Senin (8/4), tiga UPTD tersebut sudah ditandatangani pembentukannya dan dalam waktu dekat akan dibentuk bersama dengan pendelegasian kewenangan masing-masing.

UPTD Dukcapil, sesuai peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2019 tentang pembentukan susunan organisasi tugas dan tata kerja pelaksana teknis Dukcapil lingkup Pemkab Lotim. Diujicoba tahap pertama pembentukan 10 UPTD Dukcapil.

Masing-masing UPTD sudah dibagi-bagikan wilayah kerja di masing-masing kecamatan. Pertama UPTD Kecamatan Pringgabaya dengan wilayah Kerja kecamatan Sambelia, UPTD Kecamatan Suela dengan wilayah kerja Sembalun, UPTD Kecamatan Aikmel dengan wilayah kerja Wanasaba dan Lenek, UPTD Kecamatan Masbagik dengan wilayah kerja Kecamatan Pringgasela.

UPTD Sukamulia dengan wilayah kerja Kecamatan Suralaga, UPTD Kecamatan Selong wilayah Kerja Kecamatan Labuhan Haji. UPTD Kecamatan Sikur sendiri karena dianggap cukup luas.

Di mana pada rencana awal ada rencana pemekaran Kotaraja, namun belum terwujud.

Selanjutnya ada UPTD Kecamatan Terara dengan wilayah kerja Kecamatan Montong Gading, UPTD Kecamatan Sakra dengan wilayah Kerja Kecamatan Sakra Timur dan Sakra Barat. Terakhir UPTD Dukcapil Kecamatan Keruak dengan wilayah kerja Kecamatan Jerowaru.

“Ini kita coba 10 UPTD dulu, karena selama ini kita melihat hanya mencetak saja administrasi kependudukan (adminduk), setelah selesai dibawa ke kabupaten. Kondisi ini tentu butuh birokrasi panjang sehingga pelayanan tentu sangat berbelit,” terangnya. Tujuan utama pembentukan UPTD semata mendekatkan pelayanan ke tengah masyarakat.

UPTD Dukcapil katanya adalah UPTD tipe A. Sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2017 tentang pelaksanaan OPD karena wilayah kerja lebih dari satu kecamatan. Nilai skornya pun 10 ribu ke atas. Kepala UPTD nantinya adalah eselon IVa. Mengenai tenaga fungsional seperti operator saat ini sudah ada di masing-masing kecamatan. Termasuk operator di kabupaten. Tidak menutup kemungkinan tenaga operator ini akan didistribusikan ke kecamatan. Sedangkan untuk perkantoran, sementara ditempatkan di masing-masing kantor kecamatan sampai dibangunnya nanti kantor yang lebih representatif.

Sementara untuk UPTD Disnakeswan Pos Kesehatan juga dibentuk 10 unit. Pertama Pos Kesehatan Hewan Terara, Pos Kesehatan Hewan Sikur, Masbagik, Aikmel, Suela, Pringgabaya, Sukamulia, Selong, Sakra dan Keruak.

Pembentukan Poskeswan ini katanya tidak sampai kesulitan.

Karena sarana dan prasarana sudah lengkap. Tinggal pejabat struktural yang belum. Aktivitas Poskesehatan hewan sejauh ini dinilai sudah cukup aktif. (rus)

Korban Gempa di Sembalun Bumbung Datangi BPBD

Selong (Suara NTB) Puluhan masyarakat Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Lombok Timur (Lotim), Senin, (8/4) mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim.

Kedatangan korban gempa pertama tahun 2018 lalu ini lantaran bantuan sebesar Rp50 juta yang masuk ke rekening mereka tidak bisa dicairkan.

Ditemui Suara NTB, Kepala Desa Sembalun Bumbung, Sunardi, menjelaskan, uang pada rekening masyarakat sudah masuk sekitar tujuh bulan yang lalu untuk 148 rekening. Sebanyak 148 masyarakat itu awalnya dikeluarkan dari kelompok masyarakat (pokmas) dari 13 pokmas. Hanya saja dalam pencairan bantuan itu menjadi bahan pertanyaan masyarakat, karena bantuan itu sangat dibutuhkan untuk pembangunan rumah tahan gempa (RTG).

Alasan datang ke BPBD Lotim untuk mempertanyakan langsung penyebab dari tidak bisa dicairkannya bantuan itu.

Sehingga perwakilan masyarakat itu dapat mengetahui apa yang semestinya dilakukan.

Adapun dari hasil pertemuan bersama BPBD Lotim, Dinas PUPR, yang harus dilakukan adalah masyarakat masuk dalam Pokmas terutama bantuan yang masuk ke rekeningn-

ya masing-masing.

“Masyarakat sendiri sudah siap untuk membuat pokmas dan memenuhi segala persyaratan yang ada. Masyarakat khawatir uang itu tidak bisa dicairkan lalu kembali ke kas negara,”ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi, mengungkapkan pada tanggal 12 April 2019, semua uang yang sudah masuk ke rekening korban gempa harus dipindahkan ke pokmas agar aman tidak bisa diblokir dan tidak dapat dipindahkan kepada yang belum menerima. Sejauh ini ada masyarakat yang sudah menerima uang, baik yang rusak ringan Rp10 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak berat Rp.50 juta.

Namun tidak dipindahkan dari rekening pribadinya ke rekening pokmas, seperti masyarakat di Desa Sembalun Bumbung.

Dijelaskan Purnama Hadi, transfer uang tersebut sudah tujuh bulan dilakukan, namun

(Suara NTB/yon)

DATANGI - Masyarakat Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun saat mendatangi kantor BPBD Lotim terkait tidak dapatnya dicairkan uang yang terdapat pada rekening pribadinya. sampai saat ini masih ada masyarakat yang menyimpang uang itu di rekening pribadinya.

Artinya, tidak segera berkelompok atau membuat rumah.

Maka dari itu, dari pemerintah pusat melakukan deadline apabila hingga tanggal 12 April

uang itu masih ada di rekening pribadi, maka akan dilakukan pemblokiran atau dipindahkan ke masyarakat yang siap menerima.

Adapun jumlah uang yang sudah ditransfer sampai saat ini sudah diberikan pada 7.140

KK. Dari jumlah ini, yang sudah ada pergerakan sekitar 5.600 KK, sehingga tersisa sekitar 2.000 KK yang masih mengantongi uang. Untuk itu, diharapkan kepada masyarakat untuk segera mendebet uangnya ke pokmas. (yon)

Jam Kerja di Pemkab Lotim Berubah

Selong (Suara NTB) Jam kerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) berubah.

Sebelumnya masuk jam 07.30 Wita dan pulang 16.30 Wita setiap harinya, kini masuk Senin-Kamis masuk 07.30 dan pulang 17.00 Wita. Kecuali hari Jumat masuk pagi dan pulang pukul 11.00 Wita.

Hal ini disampaikan Ke-

pala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Mustafa.

Perubahan jam kerja ini, ujarnya, dikarenakan adanya pertimbangan banyak waktu kerja sebelumnya terbuang percuma. Utamanya pada hari Jumat. Masuk jam 07.30 dan setelah jumatan banyak yang tidak kembali lagi bekerja.

Atas pertimbangan tersebut, selama hari Jumat dalam ketentuan jam kerja yang baru

dan mulai berlaku efektif Senin kemarin, seluruh ASN termasuk yang ada di pemerintah desa seluruh kabupaten Lotim harus menaati ketentuan tersebut. Khusus hari Jumat tidak lagi kembali setelah Salat Jumat.

Perubahan jam kerja ini dipastikan tidak merubah ketentuan wajib jumlah waktu bekerja ASN selama sepekan, yakni harus memenuhi waktu 37,4 jam. Perubahan waktu

ini, sambung Mustafa meyakinkan seluruh aparatur bisa bekerja secara lebih efektif.

Sebelum ditetapkan jam kerja, sudah dilakukan pembahasan pada Jumat lalu. Beberapa pertimbangan muncul.

Dipilih porsi pulang lebih lama dan hari Jumat hanya setengah hari saja.

Evaluasinya, setiap harinya setelah Salat Ashar digelar pukul 15.30, tidak sedikit yang langsung pulang. Aturan

yang baru ini memastikan setelah Salat Ashar wajib kembali masuk kerja sampai batas waktu terakhir diperbolehkan meninggalkan tempat kerja.

Pasca pemberlakuan jam kerja baru ini diingatkan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Lotim untuk menaati dan melakukan pengawasan. (rus)

Baznas Lotim Optimis Capai Rp1 Miliar Sebulan ia, menjelaskan, menyalurkan zakat Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) di merupakan sesuatu yang wajib, baik bawah kepemimpinan Bupati H. M. secara dalil agama maupun undang-unSukiman Azmy,MM dan Wakil Bupati, dang yang mendefinisikan bahwa zakat H. Rumaksi Sjamsuddin,SH mewajib- merupakan kewajiban terutama bagi kan para ASN di Kabupaten Lotim orang-orang yang sudah memenuhi syarmengeluarkan zakat sebesar 2,5 pers- at. Hanya saja di dalam penerapannya en setiap bulannya. Kebijakan ini akan masih turun naik.

Maka dari, apa yang menjadi dimulai pada bulan Mei menkebijakan Bupati Lotim, H. M. datang dari semula zakat 2,5 Sukiman Azmy, untuk mewapersen masih bersifat jibkan zakat 2,5 persen bagi seikhlasnya. Terkait kebiASN. Kebijakan ini lanjutan jakan itu, Baznas Lotim dari kebijakan priode pertama selaku lembaga pengelobupati yang sebelumnya penla zakat memastikan dan yaluran zakat 2,5 persen itu optimis dapat terkumpul ada semacam kelonggaran dana zakat penghasilan atau seikhlasnya. “Sekarang dan jasa sebesar Rp1 para ASN wajib zakat 2,5 persmiliar setiap bulan. en yang penerepannya dimulai Dikonfirmasi Suara pada bulan Mei 2019,” NTB, Senin (8/4), jelasnya.

Wakil Ketua I Saat ini, katanya, Bidang Pepotensi zakat baru ngumpulan dapat dihimpun Baznas sekitar 60 persen Lotim, atau sekitar Abdul Rp800 juta ke Hayyi bawah. SehZakarAbdul Hayyi Zakaria

ingga melalui diwajibkannya ASN mengeluarkan zakat penghasilan dan jasa sebesar 2,5 persen berdasarkan fatwa bupati. Maka akan dipastikan dapat terkumpul dana zakat di Baznas Lotim sebanyak 100 persen dengan nominal Rp1 miliar lebih. “Apabila ini sudah berjalan pada bulan Mei, maka dana zakat dari penghasilan dan jasa para ASN kita di Lotim ini dapat terkumpul sekitar Rp1 miliar lebih dengan dilakukan pemotongan 2,5 persen itu,” ungkapnya.

Untuk itu, Baznas Lotim menilai bahwa kebijakan tersebut sangat bernilai positif. Terlebih fakta di lapangan masalah-masalah sosial menjamur, baik masyarakat yang sakit dan lain sebagainya. Sehingga peran zakat sangat besar di dalam membantu pemerintah di dalam mengatasi berbagai macam masalah sosial.

Dalam pengumpulannya pun, Baznas Lotim sudah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masing-masing OPD dengan kepala OPD bersama bendaharanya berperan mengumpulkan zakat yang secara sistem melakukan pemotongan zakat secara sistem. (yon) (Suara NTB/yon)

Bawaslu Investigasi Dugaan Transaksi Suara Senilai Rp400 Juta Tanjung (Suara NTB) Jelang Pemilu Presiden dan Legislatif 17 April 2019, beragam informasi yang diterima Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU). Salah satunya dugaan transaksi suara sejumlah 5.000 suara senilai Rp400 juta.

Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, dalam Coffe Morning bersama awak media di Belly Cafe, Senin (8/4) mengakui, pihaknya menerima informasi dugaan pelanggaran Pemilu berkenaan dengan money politics pada Pemilu. Tak tanggung-tanggung, oknum calon anggota legislatif diduga berani menggelontorkan dana senilai Rp 400 juta untuk memperoleh 5.000 suara di masyarakat.

“Kami terima informasi ada oknum yang berani bayar Rp400 juta untuk suara 5.000,” ungkapnya.

Adi tidak bersedia menyebut nama oknum caleg apakah caleg kabupaten, provinsi ataukah DPR RI. Begitu pula, partai asal oknum masih dirahasiakan.

Selain informasi tersebut, Bawaslu juga tengah memasang jurus untuk membuktikan informasi adanya oknum caleg kabupaten yang berani bermain money politics.

Oleh oknum tersebut, sudah mulai menarik harga di angka Rp 25 ribu per suara. Sementara oknum caleg provinsi, disebut-sebut menaikkan harga beli suara lebih tinggi lagi.

“Baru tadi malam kami dapat

info, sehingga saya minta Panwas Kecamatan dan Desa untuk mengawasi secara ketat. Memang ada beberapa informasi yang menyebut partai dan nama, itu yang kita investigasi,” bebernya.

Dari pendalaman informasi yang sudah dan sedang dikerjakan Bawaslu KLU, pihaknya sudah menanyakan kepada orang per orang yang diduga menerima money politics. Hanya saja, warga bersangkutan masih belum bersedia memberi keterangan. Warga kata Adi, masih ketakutan berkata jujur kepada Bawaslu.

Berdasarkan ketentuan, Bawaslu memiliki 2 hari untuk membuktikan praktik money politics di masyarakat. Jika dalam dua hari tidak ditemukan bukti formil dan materil, maka informasi tersebut secara otomatis tidak dilanjutkan.

Selain itu, Bawaslu juga sudah menghimpun sejumlah barang bukti yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu oknum caleg. Misalnya, Adi menyebut bahwa di Dapil Lombok Utara 1 (Kecamatan Pemenang), Bawaslu sudah mendapatkan baju dan uang sebagai imbalan dari caleg.

“Kita sedang pelihara saksi jangan sampai masuk angin. Karena saat panggil tidak berani jadi saksi. Apalagi di Dapil 3, dengan jatah 7 kursi terjadi rebutan, dan sangat panas.

Oknum sudah bermain di angka Rp 25 ribu, itu paling murah,” katanya.

(Suara NTB/ari)

Adi Purmanto Adi Purmanto berharap, partisipasi masyarakat tida takut dalam melaporkan informasi pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Begitu juga unsur media, ia mengharapkan rekan media tidak sungkan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilajukan oknum caleg. “Sekarang ini memang masyarakat masih takut melaporkan pelanggaran kampanye, padahal nama pelapor dilindungi,” tandasnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 9 April 2019

Dipastikan Tak Lulus SEKRETARIS Daerah (Sekda) Lombok Barat (Lobar) H. Moch. Taufiq sangat geram dengan banyaknya pejabat Lobar yang tak melaporkan LHKPN ke KPK. Para pejabat yang tak melaporkan LHKPN ini pun dipastikan dijatuhkan sanksi. Selain diberi sanksi, bagi pejabat tak melaporkan LHKPN dipastikan tak lulus persyaratan jika ikut mendaftar pada seleksi calon sekda dan jabatan tinggi pratama (eselon II) yang dimulai dalam waktu dekat ini.

“Salah satu per(Suara NTB/dok) syaratan bagi pejabat H. Moch. Taufiq yang mau ikut seleksi calon sekda maupun pejabat eselon II (kepala dinas) adalah LHKPN. Kalau ndak ada itu (LHKPN) maka persyaratan administrasi tak bisa lulus,” tegasnya, Senin (8/4).

Sekda menyesalkan banyaknya pejabat yang wajib lapor namun tak melaporkan LHKPN. Termasuk juga di dewan. Menurutnya risiko menjadi pejabat publik harus mengikuti ketentuan tersebut. Pihaknya sendiri akan melakukan evaluasi terhadap LHKPN ini pada rapim bulan ini. “Sebab ini seharusnya tidak boleh terjadi,” tegas dia.

Laporan LHKPN ini lanjut dia akan masuk dalam persyaratan dalam seleksi pejabat yang mendaftar sebagai calon sekda dan eselon II. Bagi pejabat yang ikut seleksi dipersyaratkan harus sudah melaporkan LHKPN, di samping persyaratan lain, yakni pernah menduduki jabatan kepala dinas di dua OPD. Hal ini bentuk ketaatan terhadap aturan yang berlaku. “Baik nanti pemilihan sekda dan kepala dinas di antaranya syaratnya adalah LHKPN,” ujarnya.

Terkait penggodokan calon pengganti sekda, ujarnya, segera dimulai dalam waktu dekat ini. Proses penggodokan pemilihan calon sekda ditargetkan rampung Juli – Agustus, sehingga di bulan Agustus sudah diketahui siapa yang menjadi Sekda Lobar yang menggantikan dirinya yang pensiun pada tanggal 31 Desember tahun ini. Penggodokan calon sekda lebih awal dilakukan agar tidak ada kekosongan selepas masa jabatan sekda berakhir. Selain penggodokan calon Sekda, pemda juga akan melakukan mutasi pejabat eselon II, III dan IV pada Mei – Juni mendatang. (her)

Petani Korban Banjir Berharap Bantuan Penggantian Benih Giri Menang (Suara NTB) – Ratusan kepala keluarga (KK) korban banjir di Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar diberikan bantuan oleh Pemda Lombok Barat (Lobar). Bantuan yang diberikan berupa satu unit tandon air dan kebutuhan sembako. Selain bantuan berupa sembako, petani yang lahan pertaniannya terdampak banjir berharap ada penggantian benih dari pemda agar mereka bisa menanam lagi pada musim tanam II ini.

Kepala Desa Sekotong Timur H. Ahmad mengatakan, pemda melalui BPBD dan OPD lain sudah turun memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana banjir di wilayahnya. Bantuan yang diberikan, sepeerti beras 3 karung, mie instan 12 kardus, air 12 kardus, selimut 30 buah dan minyak 2 kardus serta sarden. Selain bantuan dari pemda, pihaknya dari pemerintah desa juga memberikan bantuan beras kepada 150 KK masing-masing KK diberikan 5 kilogram, mie instan, kecap, saus dan logistik lainnya. “Kami berikan beras karena kalau 3 karung dibagi 150 KK kan sedikit mereka dapat, makanya kita berikan juga dari desa,” jelas dia.

Lebih jauh kata dia yang paling penting kata dia terkait penanganan lahan pertanian yang terdampak banjir. Terdapat 100 hektar lahan terdampak banjir, sebagian besar kondisi padi siap panen. Namun akibat hanyut dan tertimbun material yang terbawa banjir, sehingga tak bisa dipanen. Bahkan kata dia, ada padi yang sudah dipanen ikut hanyut terbawa banjir. Banyak juga padi milik petani yang sudah disabit ikut hanyut.

Pihaknya bersurat ke OPD terkait agar mereka turun ke lokasi bencana banjir. Sebab kata dia petani rugi besar akibat gagal panen. Mereka berharap ada penggantian benih agar mereka bisa menanam lagi. a.

Sementara itu, Kasi Logistik BPBD Lobar Tohri mengatakan pihaknya sudah mendroping bantuan berupa tandon satu buah, beras 300 kilogram, minyak goreng 2 kardus, mie instan 20 kardus, air minera 12 kardus dan tikar 30 lembar, air bersih 1 tangki dari Dinas Sosial (Disos) dan sarden 2 kardus. Bantuan ini, berasal dari BPBD dan Disos Lobar. Untuk penanganan rumah warga yang dilaporkan rusak di lokasi, pihaknya menunggu laporan resmi dari desa, apakah rumah itu rusak akibat banjir ataukah yang lain. “Kita tunggu laporan dari desa dulu,” jelas dia.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian H Muhur Zokhri mengatakan, pihaknya sudah meminta KCD Lembar untuk turun melakukan pendataan. Pihaknya menunggu laporan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan ke provinsi. “Kita laporkan ke provinsi agar dapat bantuan berupa benih,” jelas dia.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Made Artadana mengatakan, terkait banjir di sekotong timur disebabkan alur air terganggu, karena itu perlu penanganan talud sungai. Untuk penanganan jangka panjang tak hanya di wilayah Sekotong Timur, pihaknya sudah dipanggil oleh Bupati bersama BWS dan Dandim untuk restorasi dan memperbaiki sungai mulai dari hulu ke hilir di setiap kecamatan yang ada potensi banjir.”Ini lah nanti jawaban nanti untuk penanganan jangka panjangnya,”jelas dia. (her)

(Suara NTB/her)

SALURKAN - Pemda Lobar menyalurkan bantuan kepada ratusan KK terdampak banjir di Desa Sekotong Timur.

Halaman 5

Rumah Rusak di Loteng Bertambah 11 Ribu Lebih Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah mengusulkan data tambahan rumah rusak terdampak gempa baru ke pemerintah pusat sebanyak 11.029 unit dengan alokasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 218 miliar lebih.

Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, Senin (8/4).

Kepada wartawan saat dihubungi di kantor Bupati Loteng, Muhammad, mengatakan, data tambahan rumah rusak baru merupakan hasil temuan tim verifikasi saat melakukan validasi data rumah rusak terdampak gempa belum lama ini.

Adanya usulan tambahan tersebut, ujarnya, maka total rumah rusak terdampak gempa di Loteng bertambah menjadi 36 ribu lebih dari semula sekitar 25 ribu unit. “Tapi data tambahan ini

masih usulan. Ada kemungkinan berubah. Tergantung hasil verifikasi dan validasi nantinya,” ungkap Muhammad.

Data rumah rusak tambahan ini, lanjutnya, merupakan rumah yang terlewatkan saat verifikasi sebelumnya dan baru diketahui rusak saat tim melakukan verifikasi dan validasi data terakhir. Ada juga rumah pada saat verifikasi tahap pertama terdata. Namun dinyatakan tidak masuk kategori rusak. Tetapi saat validasi terakhir, rumah ini ternyata masuk ketegori rusak.

Ia pun menegaskan data tambahan yang masuk meru-

pakan data terakhir rumah rusak yang diusulkan ke pemerintah pusat. “Dengan adanya usulan data rumah tambahan yang baru ini, maka tidak ada lagi data usulan. Karena tahap verifikasi usulan rumah rusak terdampak gempa sudah selesai,” tegasnya.

Dalam hal ini, pihaknya tinggal menunggu petunjuk dari pusat soal data tambahan, apakah harus divalidasi kembali atau tidak. Kalau sudah ada petunjuk, baru kemudian pemerintah pusat akan menyampaikan persetujuan berapa data tambahan yang disetujui beserta anggarannya.

(Suara NTB/kir)

PASANG BATA - Tampak salah seorang anggota TNI sedang memasang bata di rumah salah satu korban gempa di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara. Dari hasil verifikasi terakhir, jumlah rumah rusak akibat gempa bertambah.

Disinggung progress penanganan rumah rusak terdampak gempa di Loteng, Muhammad mengatakan sangat positif. Di mana dari sekitar 2.855 rumah

rusak berat, sudah 801 rumah tahan gempa yang selesai dibangun sisanya masih berproses dan diharapkan bisa tuntas akhir tahun 2019 ini. (kir)

PKL Bandara Disiapkan Lokasi Baru

(Suara NTB/her)

PENUH - Gudang penyimpanan logistik KPU untuk pemilu di Lobar di Desa Lelede penuh.

KPU Masih Kurang Surat Suara untuk PSU Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah persoalan dihadapi KPU Lombok Barat (Lobar) pada persiapan pelaksanaan pemilu tanggal 17 April mendatang. KPU mengalami kekurangan surat suara sebanyak 2.500 untuk pemungutan suara ulang (PSU) dan penggantian surat suara rusak. Penambahan surat suara untuk PSU dan penggantian ini masih menunggu kepastian pengiriman dari KPU pusat.

Selain defisit surat suara, gudang peyimpanan logistik di Desa Lelede Kecamatan Kediri mengalami overload, sehingga tak mampu menampung logistik.

Pihak KPU pun terpaksa men-

galihkan kotak suara ke kantor KPU dan Gor mini Gerung.

Ketua KPU Lobar, Bambang Karyono mengatakan sejauh ini logistik seperti surat suara sudah 100 persen datang.

“Tapi yang belum itu surat suara pengganti yang rusak dan PSU yang jumlahnya sekitar 2.500 kalau se NTB itu ada 88 ribu lebih,” jelas Bambang ditemui di gudang logistik KPU di Desa Lelede, Senin (8/4).

Terkait rencana distribusi surat suara ini kata dia belum ada konfirmasi dari pihak percetakan, sebab mereka yang berhubungan langsung dengan KPU RI.

Ia berharap agar surat untuk PSU dan penggantian surat suara rusak ini bisa secepatnya. Sebab H-1 pencoblosan, logistik pemilu sudah ada di TPS. Sebab tidak mungkin logistik diinapkan berlama-lama di TPS. Sehingga kata dia, kalaupun nanti surat suara ini terlambat tiba di KPU pihaknya tetap melakukan distribusi logistik H-3 khusus bagi wilayah yang memiliki kerawanan distribusi seperti daerah gili dan pegunungan. Sedangkan daerah lain tak terlalu sulit, sebab bisa diangkut menggunakan sepeda motor. (her)

50 Ribu Warga Lobar Terancam Tak Bisa Memilih Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan ribu warga Lombok Barat (Lobar) terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu tanggal 17 April mendatang. Pasalnya, sekitar 50 ribu warga belum melakukan perekaman E-KTP, sehingga tak bisa diterbitkan Surat Keterangan (Suket) EKTP sementara oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat. ‘’Selain persoalan belum perekaman, banyak juga warga terancam tak bisa memilih karena masih berada di luar daerah dan luar negeri. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari mereka terkait keterangan pindah memilih,’’ ungkap Ketua KPU Lobar Bambang Karyono, Senin (8/4).

Menurutnya, bagi pemilih yang tak punya E-KTP dan identitas lain serta belum masuk DPT bisa menggunakan suket yang dikeluarkan Dukcapil.

Suket ini pun khusus punya keterangan digunakan untuk pemilu. Kalau tidak ada keterangan itu, kata dia, suket itu tak bisa dipakai untuk memilih. “Ada 50 ribuan warga yang belum pereka-

H. Muridun

Bambang Karyono

man, mereka ini terancam tak bisa memilih karena ndak ada suket-nya,” jelas Bambang.

Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil Lobar H. Muridun mengatakan, sampai saat ini 90,89% atau 467.900 warga dari 514.817 warga yang wajib KTP sudah perekaman.

Pihaknya merasa belum perlu mengeluarkan suket bagi warga Lobar yang akan menggunakan hak pilihnya di Pemilu beberapa hari ke depan.

Mengingat belum seratus persen warga wajib KTP di Kabupaten Lombok Barat sudah

melakukan perekaman, namun yang sudah melakukan perekaman telah seratus persen mengantongi E-KTP. Pihaknya menghindari penerbitan suket E KTP, sebab kondisi blangko dan tinta tersedia.

Kalau masyarakat kata dia terutama pemilih pemula yang wajib KTP pada bulan ini diharapkan mendatangi tempat pelayanan perekaman, baik di kantor dinas, kantor desa, kecamatan.

Bahkan malam hari pihaknya tetap melakukan pelayanan.

“Sekarang rekam langsung cetak E KTP,” jelasnya. (her)

Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat telah menyetujui alokasi anggaran pembangunan Pasar Renteng Praya yang ludes terbakar pada Agustus tahun 2018, sebesar Rp 220 miliar. Namun alokasi anggaran bakal disiapkan dalam dua tahun anggaran. Dengan begitu, proses pembangunan pasar Renteng juga ditargetkan tuntas dalam dua tahun.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng), H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Senin (8/

4). Menurutnya, proses pembangunan Pasar Renteng akan dimulai tahun ini dan saat ini tengah dalam proses tender di LPSE Loteng.

“Jadi untuk pembangunan pasar Renteng itu dengan pola TP (Tugas Perbantuan) dari pemerintah pusat. Di mana untuk proses tendernya tetap dilakukan di kabupaten bukan di pusat. Jika melihat proses yang ada, bulan Juni mendatang proses pembangunan Pasar Renteng sudah dimulai,’’ ujarnya.

Ia menjelaskan, sesuai masterplan yang ada, Pasar Renteng akan dibangun tiga lantai

dengan daya tampung lebih dari 1.500 orang pedagang, sehingga seluruh pedagang Pasar Renteng yang sebelumnya bisa tertampung. Bahkan kemungkinan banyak los pasar yang kosong dan itu diharapkan bisa diisi oleh pedagang lainnya.

Diakuinya, alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk membangun ulang Pasar Renteng cukup besar. Itu sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga bisa mendongkrak taraf ekonomi masyarakat Loteng. (kir)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Pembangunan Pasar Renteng Habiskan Rp220 Miliar

Praya (Suara NTB) Pemda Lombok Tengah (Loteng) bersama dengan PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) berencana membangun fasilitas tempat berjualan yang baru bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan bandara. Tempat jualan ini untuk menggantikan lokasi yang sekarang digunakan para PKL untuk berjualan, karena akan digunakan untuk pengembangan area terminal bandara.

Terkait rencana ini, pemerintah daerah menurut Sekda Loteng H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., akan segera bertemu dengan pihak PT. AP I LIA selaku pengelola bandara. “Rencananya hari Rabu besok, kita pemerintah kabupaten akan bertemu dengan PT. AP I LIA soal rencana penataan ini. Pemerintah provinsi juga kita undang,” jelasnya.

Alasan mengundang pihak provinsi untuk menyamakan program, karena tidak menutup kemungkinan pemerintah provinsi juga punya program yang sama. Jika ada program yang sama, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten bisa

dilakukan, sehingga fasilitas bagi PKL bandara yang terbangun bisa lebih banyak lagi.

“Soal berapa yang kita bangun nanti kita lihat kondisi anggaran serta kebutuhan di lapangan,” tegasnya.

Dalam hal ini, tambahnya, yang paling penting para PKL bandara bisa segera dipindahkan ke tempat berjualan yang baru supaya para PKL bandara ada kejelasan lokasi ketika akan dipindahkan. Apalagi, lokasi yang ditempati PKL bandara sekarang ini harus segera dibersihkan, karena masuk area yang terkena rencana perluasan terminal bandara.

Sebelumnya, Senin pagi belasan PKL bandara sempat mendatangi kantor Bupati Loteng untuk menuntut perhatian dari pemerintah daerah. Pasalnya, pihak bandara sudah meminta para PKL segera mengosongkan tempat berjualannya, sementara tempat relokasi yang disiapkan belum siap sepenuhnya.

Atas dasar itu, para PKL meminta kepastian tempat relokasi sebelum mereka pindah meninggalkan tempat berjualan yang sekarang ini. (kir)

Distan Panggil Distributor dan Puskud Giri Menang (Suara NTB) – Pupuk non subsidi masih menumpuk di gudang Kelompok Tani Melet Tao Dusun Jeranjang Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung. Para petani enggan membeli pupuk non subsidi tersebut karena sangat memberatkan mereka akibat harganya yang tinggi mencapai dua sampai tiga kali lipat dibandingkan pupuk subsidi.

Ketua Poktan M. Sukiman mengaku yang menjadi masalah di petani saat ini adalah aturan yang dibuat terkait pembelian pupuk subsidi. Pemberlakuan aturan ini, ujarnya, tak menyeluruh sebab ada kelompok yang diharuskan menggandeng pembelian pupuk (subsidi dan non subsidi) dan ada yang tidak.

Kelompoknya sendiri sejak tahun lalu sampai sekarang diharuskan membeli pupuk subsidi dan non subsidi. Lantas ia mempertanyakan apa bedanya kelompoknya dengan kelompok lain.

“Masalah gandengan (pupuk non subsidi) ini tak banyak bermanfaat bagi petani.

Kalau mau meningkatkan hasil, tidak masalah digandeng.

Tapi ini tidak ada peningkatan hasil panen meskipun petani beli pupuk non subsidi.

Petani dirugikan karena yang pupuk dibeli mahal, tapi hasilnya tak sesuai dengan apa yang kami beli,” keluh dia.

Menurutnya kalau memang mau digandeng dengan pupuk yang lebih ba-

gus, supaya ada peningkatan hasil panen petani. Sehingga petani, kata dia tidak kecewa membeli pupuk non subsidi tersebut.

Karena itu, ia meminta kebijakan dari pemerintah agar jangan digandeng pembelian pupuk ini. Kalau pun digandeng apa alasannya, kalau meningkatkan hasil tidak masalah. Namun faktanya tidak ada peningkatan hasil panen.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pertanian Lobar, Muhur Zokhri siap menyikapi persoalan ini pihaknya akan memanggil pihak distributor dan Puskud. “Kita segera panggil pihak distributor dan puskud, sebab mereka yang punya aturan dan kewenangan. Kalau di kami tidak ada aturan membeli pupuk non subsidi,”tegas dia.

Muhur mengaku pihaknya tak bisa memberikan sanksi kepada distributor nakal, sebab kebijakan ini biasanya diterapkan distributor atas perintah perusahaan. Pihaknya menampik dianggap lepas tangan dalam persoalan ini, sebab dalam rangka pengawasan pihaknya melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait.

Nantinya akan ditelusuri di mana letak pemberlakuan kebijakan ini, jika di tingkat pengecer, maka akan disanksi oleh distributor. Kalau di tingkat distributor tentu pihak perusahaan yang nantinya menegur. (her)

(Suara NTB/her)

MENUMPUK - Pupuk non subsidi masih menumpuk di gudang milik Kelompok Tani di Desa Taman Ayu, karena petani tak mau membeli.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 9 April 2019

Halaman 6

Jaksa Genjot Pemeriksaan Saksi Kasus PNPM Badas Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa terus menggenjot pemeriksaan saksi-saksi guna mendalami kasus dugaan penyimpangan PNPM Kecamatan Labuhan Badas. Berdasarkan jadwal, belasan saksi akan diperiksa hingga pekan depan.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Reza Safetsila Yusa, SH, yang ditemui wartawan, Senin (8/4) mengakui, pihaknya masih mendalami keterangan saksi dalam penyidikan kasus PNPM Badas.

Pekan lalu, dari sembilan saksi yang dipanggil, empat diantaranya memenuhi panggilan.

Saksi dimaksud yakni camat, kades, mantan pejabat Dinas BPMPD Provinsi yang menangani PNPM dan

masyarakat anggota kelompok PNPM. “Kasus PNPM Badas sudah pemanggilan saksi. Dihadiri empat orang saksi dan sudah kita periksa.

Selanjutnya masih ada beberpa saksi yang akan kita panggil lagi berkaitan dengan PNPM Labuhan Badas untuk memperterang dan memperjelas untuk kita menemukan alat bukti yang ada,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam pekan ini pihaknya juga merencana-

Butuh Rp400 Miliar Kembangkan Dermaga Labuhan Lalar Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat masih membutuhkan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk mewujudkan rencana pengembangan dermaga Labuhan Lalar, di Kecamatan Taliwang.

Anggaran ini dianggap cukup relevan dengan keberadaan dermaga ini karena sejak pembangunannya tuntas masih banyak sarana yang belum bisa dilengkapi layaknya dermaga umum lainnya. Upaya untuk menambah sarana penunjang juga dilakukan guna mendukung masuknya KSB sebagai tol laut nasional di Pulau Sumbawa.

“Memang anggaran (Suara NTB/ils) yang kita butuhkan cukIrhas R. Rayes up banyak, tetapi akan kita lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan uang di daerah. Kebutuhan anggaran yang sangat besar tersebut sesuai dengan rencana induk pelabuhan yang sudah disusun tahun 2017 lalu. Bahkan salah satu sarana penting yang harus bisa disiapkan sesegera mungkin yang penyediaan kolam labuh. Karena jika air lautnya surut, maka tidak ada satupun kapal yang bisa sandar di dermaga tersebut,” ungkap Kadishub KSB, Ir. Irhas R. Rayes M. Si kepada Suara NTB, Senin (8/4).

Dikatakannya, selain untuk pembangunan break water (kolam labuh), sangat diperlukan juga pembuatan beaching dermaga yang ditaksir menghabiskan anggaran sekitar Rp12 miliar lebih. Jika melihat masih banyaknya proyek besar yang harus dipenuhi di dermaga ini, maka ratusan miliar ini dianggap sangat relevan.

Hanya saja untuk memenuhi hal itu semua, Pemkab tidak bisa sendiri dari anggaran yang sangat terbatas. Melainkan harus ada dukungan dari APBD provinsi maupun APBN, sehingga sarana yang belum lengkap tersebut bisa dipenuhi secara maksimal dan bermanfaat. Karena untuk saat ini dermaga yang sudah lama tidak digunakan tersebut sudah mulai ada aktifitas meski hanya sebatas bongkar batu bara saja.

Tentu jika semua fasilitas yang masih kurang tersebut bisa dilengkapi, maka hasilnya juga akan semakin maksimal karena tidak hanya kapal barang yang sandar di dermaga ini.

“Ada beberapa agenda besar di dermaga ini yang kita taksir menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah. Tetapi terhadap rencana tersebut perlu ada pertimbangan lain yang akan kita disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” sebutnya.

Ia menambahkan, memaksimalkan peranan dermaga ini memang suatu keharusan untuk dilakukan. Karena dermaga yang eksis saat ini (dermaga Benete) akan dialihkan fungsinya ke dermaga Labuhan Lalar. Hal tersebut terjadi karena dermaga Benete akan dijadikan dermaga khusus PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan upaya untuk mendukung pembangunan Smelter. Sehingga perlu penambahan sarana penunjang yang maksimal untuk menunjang penggunaan dermaga ini. Apalagi dalam waktu ini dekat proses perubahan status dermaga akan segera dibahas bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Setelah hasil pertemuan ini rampung maka akan langsung diserahkan ke pusat untuk dilakukan pembahasan lanjutan.

“Kita tetap akan memaksimalkan keberadaan dermaga ini (labuhan lalar) karena ketika dermaga benete menjadi dermaga khusus maka dermaga lalar harus sudah berfungsi,” tandasnya. (ils)

kan pemanggilan 10 saksi lainnya. Termasuk, mengagendakan pemanggilan ulang terhadap lima saksi yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan.

Pemanggilan ini akan terus berlanjut untuk mempercepat proses penanganan kasus.

“Saksi untuk PNPM ini kan banyak. Karena terkait dengan kelompok dan seluruh yang terkait dengan kegiatan PNPM ini juga kita akan ambil keterangan. Supaya bisa

kita tuntaskan dengan cepat dan kita bisa tingkatkan statusnya,” terangnya.

Sebelumnya, lanjutnya, kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan karena pihaknya sudah memiliki bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana. Makanya pihaknya mulai mencari, menemukan dan mengumpulkan barang bukti dengan mendalami keterangan saksi. “Sekarang ini berkaitan dengan alat bukti yaitu saksi. Kemudian dengan minimal dua alat bukti yang kita tetapkan, baru bisa kita tentukan terkait dengan tersangkanya,” tukas Reza.

Adapun dalam pemerik-

saan ini, pihaknya masih terkendala menghadirkan sejumlah saksi. Dimana ada beberapa pejabat yang terkait dengan PNPM sudah tidak lagi berada di tempat. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk menghadirkan saksi ini. Seperti pihak Pemda, kepolisian, Disdukcapil dan pemerintah desa.

“Artinya semua upaya itu akan kita lakukan untuk mengungkap kasus ini. Kepada saksi yang kita panggil, supaya kooperatif memenuhi panggilan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, dari ekspose yang dilakukan jaksa

(Suara NTB/ind)

Reza Safetsila Yusa cara mencicil, tidak disetorkan ke kas umum PNPM. (ind)

Gubernur dan Bupati Sumbawa Dorong SIKIM Dituntaskan SumbawaBesar(SuaraNTB)– Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc akan aktif memperjuangkan anggaran untuk menuntaskan pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) ke pemerintah pusat. Sesuai harapan Gubernur NTB, agar SIKIM ini dapat segera beroperasi karena keberadannya diyakini akan memberikan efek berantai secara ekonomi bagi Sumbawa.

“Beliau (Gubernur) meminta kita betul-betul berupaya agar SIKIM itu cepat selesai. Kan ada kewajiban pemerintah daerah ini untuk mengejar program pusat. Jadi harus aktif kita Kabupaten menarik anggaran semua yang dibutuhkan oleh SIKIM itu.

Karena SIKIM itu akan memberikan manfaat dari sisi ekonomi yang cerah untuk Sumbawa,” terang H. Husni usai pertemuan singkat dengan Gubernur NTB, Senin (8/4) kemarin, di ruangan kerjanya.

Pihaknya dari awal juga telah mendorong OPD terkait (Diskoperindag) untuk aktif berupaya SIKIM ini dapat dirampungkan.

Dengan sesering mmungkin menggedor pusat. Sebab SIKIM ini bukan untuk Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) saja, tetapi untuk masyarakat Sumbawa.

Meski yang menginsiasinya adalah UTS. “Luar biasa Gubernur kita yang mengelola Yayasan (UTS) itu bisa menghadirkan SIKIM yang ba-

rangkali akan dikembangkan menjadi pusat ekonomi yang paling dahsyat. Makanya ini mesti didorong dan terus diekspose. Agar pemerintah dan masyarakat tahu,” terangnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam pertemuannya dengan OPD terkait di Sumbawa, mengakui kalau Pemprov berkepentingan terhadap SIKIM. Sebab salah satu isu besar Pemprov saat ini adalah industrialisasi. Salah satu yang bisa mengakselerasi proses industrialisasi itu, modelnya seperti Sumbawa Techno Park (STP) dan SIKIM. “Kenapa STP dan SIKIM itu dekat dengan kampus, karena asumsinya kampuslah yang punya banyak ide di era baru ini yang kemudian bisa menyejahterakan masyarakat,” sebutnya.

STP dan SIKIM hakekatnya milik bersama. Makanya mesti melibatkan Pemkab.

Mengingat UTS juga sebuah Penguruan Tinggi Swasta (PTS), sehingga pengusulannya ke pusat mesti melalui Pemda dan prosesnya akan menjadi leih gampang.

“STP ini hampir sama dengan SIKIM. Cuma dua institusi yang berbeda. Oleh karena itu supaya tidak ada duplikasi yang dikerjakan sama, STP lain, SIKIM juga lain. Jika kita ingin rumput laut nanti tidak lagi dibawah keluar. Tetapi dioleh dengan adanya SIKIM. Kemudian daging juga enggak dijual

(Suara NTB/arn)

PERCEPATAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama Kepala Diskoperindag Sumbawa dan sejumlah Pimpinan OPD lingkup Sumbawa membicarakan percepatan pembangunan SIKIM. sapinya mentah, tetapi diolah di situ. Sederhananya kalau orang sudah lihat visualnya orang baru percaya bahwa industrialisasi bisa. SIKIM bisa, STP bisa. Karena kalau pabrik bikin di Sumbawa, itu akan membuat lapangan pekerjaan terbuka, kemiskinan bisa kita tekan,” ulas Dr. Zul lebih jauh.

Gubernur berharap tidak ada lagi kendala. Begitu juga masalah pelelangan (tender) .

“Saya juga enggak habis mengerti STP terhambat dibangun, SIKIM juga. Ini gak boleh lagi ada seperti sebelum-sebelumnya.

Masa yang bikin gedung STP, yang menang orang Aceh. Setelah menang bukan orang Aceh yang kerja, tetapi disabotasekan ke orang kita. Yang kayak gitu,

mungkin harganya lebih kompetitif, tetapi gak boleh pertimbangannya hanya sekedar harga. Mesti ada keberpihakan kepada pengusaha lokal, atau bahan baku lokal. Kira-kira perlu diantisipasi. Mudah-mudahan di pelelangan (tender) kita untuk memprioritaskan (pengusaha lokal),”katanya.

Dr. Zul juga berharap gedung SIKIM yang sudah ada segara dimanfaatkan. Kalaupun belum ramai, minimal dijadikan tempat diskusi program industrialisasi dan program SIKIM kedepannya. Karena kalau memang tempanya sudah bisa dipakai, piahknya akan mendatangkan tim seluruh Kabupaten/Kota yang ada untuk melihat STP dan SIKIM.

Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Arif, M.Si, menjelaskan, pembangunan SIKIM ini dilaksanakan tiga tahun. Tahun pertama sudah selesai pembangunan inrfrastrukturnya, gedung produksi dan gedung pengelolaan beserta beberapa bangunan lainnya. Tahun kedua rencananya adalah pengisian dengan peralatan. Insya Allah 2020 akan diadakan peralatan lagi.

“Mohon Pak Kepala ULP yang hadir di sini bisa dibantu SIKIM ini nanti secepatnya ditenderkan. Mohon agar diwanti-wanti juga untuk tahun kedua ini, karena anggarannya besar,” terangnya. (arn)

Sedimentasi Jaringan Irigasi Dam Lang Desa Butuh Penanganan Taliwang (Suara NTB) Kondisi sedimentasi (pendangkalan) terhadap jaringan irigasi bendungan lang desa di Kecamatan Jereweh sudah semakin parah. Para petani merasa kesulitan mendapatkan air sehingga para petani hanya bisa menanam satu kali saja setiap tahunnya.

Camat Jereweh, Drs. Zainuddin, MM, kepada Suara NTB, Senin (8/4) mengatakan, masalah pendangkalan bendungan lang desa dengan estimasi luas 1.100 hektar tersebut semakin parah. Masalah ini juga sudah dilaporkan ke Gubernur pada saat kunjungannya ke KSB, tapi sampai dengan saat ini belum ada tindakan lanjutan terhadap masalah ini. Oleh karena itu dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali mengirimkan ke Gubernur agar bisa segera menyikapi masalah ini.

Jika tidak bisa segera ditan-

gani, dikhawatirkan kerusakannya akan semakin parah.

Jika itu terjadi, masyarakatlah yang paling dirugikan nantinya, apalagi saat ini para petani hanya mampu menanam padi satu kali setiap tahunnya. Jika sedimentasinya sudah semakin parah, bisa-bisa para petani ini bisa menanam padi satu kalipun. Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap supaya masalah sedimentasi ini segera ditangani demi petani yang ada di kecamatan Jereweh.

“Laporan awal sudah kita sampaikan ke Gubernur saat kunjungannya ke KSB. Karena belum ada tindakan lebih lanjut, kita akan kirimkan surat secara resmi agar segera ditangani,” ujarnya.

Dikatakannya, panjang jaringan irigasi yang tertanam ditaksir mencapai 1,5 kilometer dan harus bisa segera ditangani karena hampir menutupi rongga bendungan.

Karena dari pola tanam yang seharusnya bisa tiga kali, kini hanya satu kali dalam satu musim tanam, ini juga dibantu dengan air hujan.

Belum lagi, 90 persen masyarakat Jereweh menggantungkan hidup dari pertanian.

Sehingga revitalisasi dan pengerukan sedimentasi dianggap sangat penting untuk dilakukan. Sementara dari total keseluruhan luas areal persawahan yang ada di kecamatan Jereweh mencapai 819 hektar. Sementara yang bisa teraliri jaringan irigasi hanya sekitar 80 persen dan sisanya hingga saat ini belum ditangani secara maksimal dengan kondisi jaringan yang terbatas.

“Kita sangat berkepentingan dengan masalah sedimentasi bendungan lang dess ini. Karena jika tidak segera maka jaringan yang sudah tertanam saat ini akan semakin parah,” tandasnya. (ils)

Suara Bagian Pertanahan

Demi Beringin Sila, Pemkab Sumbawa Surati BPN NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa telah menyurati Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Provinsi NTB, terkait permohonan kelanjutan tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Beringin Sila tahap kedua di kecamatan Utan.

Sebagaimana disampaikann Kepala Bagian Pertanahan Setda Sumbawa, Abdull Haris S.Sos, didampingi Kasubag Pengadaan Tanah, Surbini S.E, M.M, Senin (8/ 4) kemarin. Dimohon kepada Kanwil BPN NTB agar dapat menindaklanjuti tahapan pengadaan tanah selanjutnya. Yaitu tahapan pelaksanaan berdasarkan UU No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

“Surat tersebut telah diterima Kanwil BPN NTB,” terangnya.

Dari 4 tahapan tambahan pengadaan tanah yang direncanakan, lanjut Surbini, dua tahapan telah dituntaskan. Yakni tahapan per-

pada Maret lalu, kasus PNPM Badas, Kecamatan Labuhan Badas dinaikkan ke tahap penyidikan. Penanganan kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan, karena jaksa sudah mempunyai dua alat bukti perbuatan melawan hukum di dalamnya.

Anggaran PNPM kurun waktu 2013 hingga 2014 tersebut diduga telah diselewengkan. Dananya bersumber dari APBN dengan nilai sekitar Rp1 miliar. Dana itu dialokasikan kepada 64 kelompok yang tersebar di tiga desa kecamatan setempat. Berdasarkan informasi, dana pinjaman kelompok yang disetorkan kepada pengelola PNPM dengan

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

Abdul Haris

Surbini

encanaan dan tahapan persiapan. Sehingga keluarlah SK Bupati No. 603 tahun 2019 tertanggal 21 Maret tentang penetapan lokasi. Dengan telah dilaksanakan dua tahapan ini, Bu-

pati Sumbawa kemudian bersurat ke Kanwil BPN NTB. Yang ditembuskan ke Gubernur NTB dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara (NT) I yang diterima 27 Maret lalu. “Hara-

pan kami Pemkab agar Kanwil BPN NTB segera menindaklanjuti surat Pemkab. Dalam hal ini, melakukan pengukuran bidang per bidang tanah.

Karena pembangunan Beringin Sila sedang berjalan,”katanya.

Kalau pengukuran bisa dilakukan dalam bulan ini, maka usulan tender penilai apraisal bisa segera dilakukan. Tender apraisal kira kira butuh waktu 45 hari. Setelah ada pemenang tender, maka penilai apraisal akan bekerja sekitar 30 hari (Sebulan). Kalau hal itu bisa berjalan lancar, maka diperkirakan pemabyaran ganti rugi bisa dilakukan apada Juli tahun ini.

Dalam hal ini, Pemkab Sumbawa telah menyiapkan anggaran sekitar Rp. 11 Miliar untuk ganti rugi lahan Beringin Sila tahap kedua seluas 48,5 hektar. “Besarnya ganti rugi setiap bidang tanah, ditentukan oleh tim penilai publik independen, apraisal. Kalau nantinya ada kekurangan dari anggaran yang sudah disiapkan Pemkab, maka akan dianggarkan pada APBD P 2019,” jelas Surbini. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

SRIKAYA - Camat Utan memperlihatkan srikaya Utan.

Kecamatan Utan menggelar Festival Srikaya dan Aneka Kuliner 2019 dengan menggandeng sejumlah pemangku kepentingan.

Masyarakat Utan Gelar Festival Srikaya dan Aneka Kuliner Sumbawa Besar (Suara NTB) Musim buah srikaya atau “sakaya” dalam bahasa Sumbawa menjadi momentum bagi Pemerintah dan masyarakat Kecamatan Utan menggelar Festival.

Terlebih Kecamatan Utan telah dikenal sebagai pusat penghasil buah srikaya di Kabupaten Sumbawa.

Bertempat di Lapangan KONI Utan, Pemerintah Kecamatan bersama jajaran Pemerintah Desa, BUMDes, BUMDesMA, para pendamping desa dan pendamping lokal desa, tim inovasi desa, dan masyarakat menggelar Festival Srikaya dan Aneka Kuliner Tahun 2019.

Camat Utan Muhammad Nur, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintahan kecamatan dan desa dan elemen-elemen terkait serta dukungan masyarakat sehingga agenda Festival Srikaya ini berlangsung lancer dan meriah. Festival srikaya ini akan mampu menjadi penghimpun hasil kegiatan BUMDes Bersama terhadap produk unggulan maupun produk olahan desa. “Ter-

masuk juga menghimpun potensi srikaya dan kuliner di Kecamatan Utan,” ujarnya.

Ke depan, lanjut Nur, pemerintah mengharapkan agar kerjasama antar BUMDes dan BUMDes Bersama di Kecamatan Utan bersama Tim Inovasi Desa dapat terus berinovasi dalam mengolah dan memasarkan produk unggulan desa-desa di Kecamatan Utan.

Pada festival srikaya tahun ini, selain menampilkan Srikaya dan makanan/minuman berbahan dasar Srikaya seperti es srikaya, pudding srikaya, kue keranjang srikaya, plopo srikaya dan lainnya. Juga menampilkan produk unggulan lainnya seperti madu trigona maupun madu hutan Sumbawa. Tak ketinggalan juga ekspo Pakan Ternak yang diolah dari jagung produksi BUMDes Bersama, ikan teri, abon ikan dan beberapa produk lainnya sesuai potensi wilayah desa masing-masing. “Di masa mendatang, Festival Srikaya akan dikemas lebih baik dan akan diusulkan sebagai bagian dari Festival Pesona Moyo”, pungkas Nur. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 9 April 2019

2019, Bima Bangun GOR Multiguna Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Bima akan membangun sebuah Gelanggang Olahraga (GOR) multiguna pada tahun 2019 ini.

Lokasi pembangunannya di desa Panda Kecamatan Palibelo.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, mengatakan pembangunan GOR tersebut sebagai bentuk perhatian dan respon Pemerintah Daerah terhadap sarana dan prasarana olahraga. “Pembangunan GOR merupakan komitmen kami mendukung pengembangan dan peningkatan khususnya bidang olahraga,” katanya, Senin (8/4).

Menurutnya sumber dana pembangunan GOR tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pemuda dan Olahrga (Kemenpora) 2019.

“Total dana untuk pembangunan GOR ini kurang lebih mencapai Rp15 miliar dari DAK,” katanya.

Diakuinya, dengan adanya GOR tersebut, dapat mengembangkan potensi dan bakat para pemuda, yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi Kabupaten Bima dalam bidang olahraga. “Kita berharap adanya GOR ini bisa menghasilkan atlet-atlet berbakat. Baik tingkat Provinsi, Nasional, maupun Internasional,” harapnya.

Bupati mengatakan, GOR yang dibangun akan difungsikan multiguna. Selain fungsi utamanya sebagai sarana olahraga. GOR tersebut juga dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya.

Seperti pertunjukan seni dan konser musik. “Sesuai dengan kapasitas dan tersedianya berbagai fasilitas, GOR ini adalah bangunan yang terintegrasi,” katanya.

Selain itu, adanya GOR tersebut juga diharapkan menjadi sarana yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan olahraga serta menjadi salahsatu ikon kebanggaan masyarakat Kabupaten Hj. Indah Dhamayanti Putri Bima. (uki)

Polisi Diminta Tindak Tegas Tambang Galena di Pajo Dompu (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Dompu, memastikan penambangan galena atau batu hitam di Desa Lepadi Kecamatan Pajo ilegal. Pasalnya, kegiatan tersebut tidak dilengkapi izin lingkungan.

Ditambah perusahaan pengelolanya tidak jelas. Karenanya, polisi diminta mengambil tindakan tegas sebelum kerusakan lingkungan meluas.

Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLHK setempat, Andi Bahtiar, ST, MT kepada Suara NTB, Senin (7/6) menjelaskan, keberadaan tambang yang tidak jelas asal usulnya itu sudah dua kali memicu reaksi warga. Aksi pertama langsung diresponnya dengan menerbitkan surat pemberhentian pekerjaan.

Bahkan sampai melaporkannya langsung ke Polres Dompu untuk diambil tindakan.

“Ini kan sudah dua kali disampaikan aspirasi. Pada aksi pertama itu langsung kita respon dengan mengeluarkan surat penghentian pe-

kerjaan,” kata dia.

Mengingat tambang galena ini tidak jelas perusahaan yang mengelola, serta tidak ditemukan bangunan kantor di area penambangan, DLHK Dompu terpaksa melayangkan surat pemberhentian itu ke aparatur desa setempat.

Dengan dasar itu, menurutnya cukup jadi alasan DLHK tidak menerima kedatangan massa aksi untuk kedua kalinya. Sepenuhnya kasus ini menunggu sikap polisi. Membiarkan atau menertibkannya dengan alasan mengancam kerusakan lingkungan.

“Aksi kedua memang tidak

kami sikapi dengan diskusi karena memang dari awal sudah kami sikapi. Bahkan sampai kami lapor masalah ini saking kita mau cepat dituntaskan. Tinggal bagaimana sikap kepolisian sekarang,” jelasnya.

Informasi yang diterima, baik dari aparatur desa dan masyarakat setempat di lapangan. Penambangan galena atau batu hitam tersebut dilakukan oknum warga diatas milik pribadi. Meski demikian, aktivitas itu tidak bisa dibenarkan karena belum mengantongi izin lingkungan. Pun diduga kuat tidak memiliki izin penambangan dari Pemprov NTB.

KPU Kota Bima Jamin Seluruh Wilayah Terjangkau Kota Bima (Suara NTB) – Menjelang pendistribusian logistik Pemilu 2019 yang tinggal beberapa hari lagi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima mengklaim tidak ada wilayah di Kota setempat yang sulit dijangkau.

Komisioner KPU Kota Bima, Yeti Safriati, S.Sos, mengaku pendistribusian logistik Pemilu tahun ini akan berjalan lancar karena tidak ada wilayah di Kota Bima yang aksesnya sulit dijangkau.

Menurutnya, pemilu Tahun 2014 lalu, Kabanta Kelurahan Nungga Kecama(Suara NTB/Ist) tan Ransaen Timur merupaYeti Safriati kan wilayah yang sulit dijangkau lantaran akses jalan yang belum memadai.

“Tapi sekarang sudah bagusnya jalan, sehingga memudakan kita untuk mendistribusikan logistik pemilu nantinya,” katanya kepada Suara NTB, Senin (8/4).

Selain itu lanjutnya, di Kota Bima juga tidak ada wilayah daerah yang warganya tinggal atau menetap di tengah pulau, yang membutuhkan transportasi penyebrangan seperti di Kabupaten/Kota lain di NTB. “Dengan begitu pendistribusian logistik pemilu di Kota Bima nanti hanya melalui jalur darat,” katanya.

Yeti mengatakan, logistik Pemilu 2019 akan mulai didistribusikan satu hari sebelum pemilihan. Saat ini logistik masih disimpan dalam gudang penyimpanan kantor KPU setempat.

“Sekitar tanggal 16 April logistik pemilu sudah kita distribusikan,” katanya.

Dalam pendistribusian logistik, dari KPU menuju wilayah Kecamatan, Kelurahan hingga TPS akan tetap dikawal dan berada dalam pengawasan aparat Kepolisian Polres Bima Kota dan pihak Bawaslu.

“Sesuai dengan ketentuan distribusi logistik pemilu akan dikawal Bawaslu juga pihak kepolisian,” pungkas mantan wartawan ini. (uki)

AKBP. Erwin Suwondo, SIK, MIK yang berusaha dikonfirmasi di kantornya tak berhasil ditemui. Sedangkan Kasubag Humas, Iptu Sabri, SH dihubungi terpisah belum berani memberi jawaban apa-apa. Ia berencana mengkonsultasikannya terlebih dahulu ke Satreskrim Polres Dompu. “Saya akan tanyakan dulu sama kasat reskrim,” tandasnya. (jun)

Andi Bahtiar

Peringati HUT Dompu Ke-204, Panitia Gelar Lomba Baca Siswa SD

Ratusan Hektar Padi Terdampak Banjir

Logistik Pemilu

Selain merusak lingkungan, keluarnya material tambang ini tidak juga berkontribusi sedikitpun bagi daerah. Sehingga harus segera diambil sikap tegas.

“Jadi keluarnya bahan tambang ini tidak berkontribusi bagi daerah dan bisa merusak lingkungan.

Sehingga polisi harus menertibkannya,” harap dia.

S e mentara itu Kapolr e s Domp u ,

(Suara NTB/jun)

(Suara NTB/Uki)

Taliwang (Suara NTB) Banjir yang melanda kecamatan Brang Rea akhir pekan lalu mengakibatkan ratusan hektar tanaman padi di dua kecamatan terendam.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), luas lahan tanaman padi yang terdampak banjir akibat meluapnya air sungai Brang Rea itu sebanyak 465,5 hektar are. Tersebar di dua kecamatan, yakni kecamatan Brang Rea dan kecamatan Taliwang.

“Yang paling banyak terdampak di wilayah Taliwang seluar 385 hektar. Kalau di Brang Rea hanya 80,5 hektar,” terang Kepala Bidang Tanaman Pangan DPPP KSB, Syaiful Ulum, SP kepada wartawan, Senin (8/4).

Di kecamatan Taliwang, tanaman padi yang terendam itu berada di kelurahan Sampir, kelurahan Menala, desa Saremong, Tamekan, dan desa Seloto. Sementara di kecamatan Brang Rea di desa Sapugara Bree, Tepas Sepakat, Tepas, Moteng dan desa Desa Beru.

Syaiful menjelaskan, tanaman padi yang terendam air itu sementara ini belum ditetapkan mengalami kerusakan. Pihaknya masih melakukan pemantauan dalam beberapa hari ke depan, sebab tanaman padi yang terendam kebanyakan baru ditanam. “Kalau tanaman baru terendam air sampai empat hari masih bisa bertahan. Yang penting begitu airnya surut langsung disiram supaya lumpurnya hilang,” paparnya.

Ia memperkirakan, potensi kerusakan tanaman padi kemungkinan terjadi di desa Moteng. Areal sawah di kecamatan Brang Rea ini rata-rata padi telah di tanam di atas 20 hari. Akar tanaman padinya sudah mulai solid dan dikhawatirkan batangnya membusuk karena lama terendam air banjir. “Yang di Moteng kami lihat ada potensi tanamannya rusak. Karena umur tanamnya sudah di atas dua minggu,” urainya.

Selanjutnya ia menyampaikan data areal tanam padi yang terendam banjir tersebut belum final. Sebab petugas penyuluh pertanian masih terus melakukan pendataan di lapangan. “Tapi kalau pun ada tambahan tidak banyak karena yang sudah kita kantongi sekarang ini memang wilayah paling banyak terdampak,” tukasnya. (bug)

Halaman 7

(Suara NTB/Uki)

LEPAS PESERTA - Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi melepas peserta triathlon di Pantai Lawata, Kota Bima, Senin (8/4).

28 Peserta Ramaikan Triathlon di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Sebanyak 28 peserta tingkat nasional dan daerah meramaikan triathlon di Kota Bima yang digelar Kodim 1608 Bima. Mereka dilepas secara resmi oleh, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, di pantai Lawata, Senin (8/4).

“Triathlon yang digelar ini memperingati HUT Kota Bima ke 17,” kata Dandim 1608 Bima, Letkol Inf. Bambang Kurnia Eka Putra. Diakuinya ada sebanyak 28 peserta yang mengikuti dan dibagi dua kategori, yakni nasional dan kategori daerah. Peser-

ta kategori nasional berjumlah 17, mereka ada berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Sumatra Selatan (Palembang), NTB, dan anggota Kodam XIV Hasanuddin Makassar.

“Kemudian peserta daerah berjumlah 11 orang. Mereka terdiri anggota Pol PP Kota Bima, anggota Kipan A Yonif 742 Bima dan warga sipil,” katanya.

Diakuinya triathlon meliputi gabungan tiga cabang olahraga (Cabor), yakni renang dengan jarak tempuh 750 meter, bersepeda dengan jarak tempuh 20 km, dan lari

dengan jarak tempuh 5 km.

“Renang dipusatkan di pantai Lawata. Dilanjutkan bersepeda dan lari melintasi Kota Bima,” katanya.

Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE, mengaku peringatan HUT Kota Bima tahun 2019 ini cukup istimewa karena ada beberapa kegiatan yang belum pernah diadakan tahun sebelumnya.

“Lomba triathlon ini merupakan salahsatu kegiatan perdana digelar di Kota Bima.

Saya berharap lomba seperti ini terus digelar tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya. (uki)

DPRD Sorot Pelayanan Kependudukan yang Tak Optimal Bima (Suara NTB) Komisi IV DPRD Kabupaten Bima menyorot pelayanan kependudukan sehari yang tidak optimal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), di Aula Kantor Camat Sape akhir pekan kemarin.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah, SE menilai tidak optimalnya pelayanan tersebut, lantaran sistem pelayanan tidak sesuai dengan Standar Operational Procedure (SOP), sehingga banyak warga yang terlayani.

“Saya kira lebih ke SOP ya, karena yang saya tahu ada warga yang menunggu lama tapi tidak juga mendapat pelayanan. Saya kira wajar saja ada yang kecewa,” katanya kepada Suara NTB, Senin (8/4).

Aminurlah mengaku, sistem pelayanan kependudukan sehari tersebut menunjukkan belum siapnya petugas Disdukcapil. Ia menduga sistem itu tidak hanya terjadi di Kecamatan Sape, namun juga di Kecamatan lain. “Saya menduga hal semacam ini tidak hanya terjadi di Ke-

camatan Sape tapi juga di wilayah lain,” katanya.

Duta PAN ini menyarankan pelayanan jemput bola dengan turun langsung ke Desa dan Kecamatan tersebut tidak hanya dilakukan sekali.

Apalagi di wilayah jumlah penduduknya banyak. “Bila perlu Kecamatan atau Desa yang banyak penduduknya didatangi tiga kali dalam satu minggu. Saya kira ini akan efektif,” katanya.

Sementara Kepala Disdukcapil, Drs. Zainuddin MM, mengaku tidak mempermasalahkan sorotan dewan tersebut. Ia menegaskan pelayanan sehari yang dilakukan pihaknya di Kecamatan Sape tersebut sudah sesuai dengan SOP. “Tidak ada masalah. Kita sudah melayani sesuai dengan SOP kita,” katanya.

Ia menegaskan banyaknya masyarakat yang tidak kebagian mendapat pelayanan kependudukan karena persoalan waktu. Belum lagi antusiasme masyarakat tidak ditunjang jumlah petugas yang sedikit. “Masyarakat banyak sementara petugas kita sedikiti. Tapi petugas kami kemarin sudah menyarankan agar datang ke kantor Disdukcapil,” tegasnya.

Seperti diketahui pelayanan dalam pembuatan dokumen kependudukan sehari, seperti Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima belum efektif dan optimal diterapkan.

Hal itu terlihat saat pelayanan di aula Kantor Camat Sape, Sabtu (6/4/). Ratusan warga yang ingin mengurus KK, KTP, dan Akta kelahiran harus pulang dengan tangan hampa karena tidak mendapatkan layanan. Padahal mereka datang dan antri sejak pagi.

Masyarakat dari berbagai desa, seperti Sari, Tanah Putih, Kowo, Buncu, Rai Oi, Parangina, Bajo Pulo dan Poja, yang jarak tempuh cukup jauh dari kantor Camat setempat pulang dengan perasaan kecewa.

Bahkan sebanyak 506 lembar fotokopi berupa KK, buku nikah hingga Ijazah, sebagai bahan atau syarat mengurus pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran berserakan begitu saja di kantor Camat setempat. (uki)

Dompu (Suara NTB) Panitia peringatan Hari Jadi Dompu ke-204 menggelar lomba baca bagi siswa SD/MI tingkat Kabupaten Dompu.

Lomba ini dikhususkan bagi siswa kelas 1 – 3 SD/MI untuk memotivasi anak – anak lancar membaca dan memahami bacaannya.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengungkapkan, membaca merupakan pelajaran utama yang harus tuntas pada anak – anak kelas 1 – 3 SD/MI. Bila pada masa ini, siswa belum bisa membaca akan menemui kendala ketika berada di jenjang kelas 5 – 6-nya. “Ketika membaca belum bisa di kelas 1, 2 dan 3, anak akan menemui kesulitan belajar di kelas 5 dan 6. Guru pun akan sulit memberikan bahan ajar, makanya di kelas 1 sampai kelas 3 ini, anak – anak harus bisa membaca,” katanya.

Ia pun berjanji akan menampilkan anak – anak yang juara pada lomba membaca dan memahami bacaan ini di forum yang menghadirkan orang banyak di Dompu. Selain melatih anak untuk tampil, juga memberi motivasi bagi anak dan bisa ditiru oleh anak – anak lainnya. “Membaca dan menulis ini harus menjadi perhatian bapak – ibu guru di sekolah,” harap H Bambang.

Saat membuka acara lomba membaca dan memahami bacaan untuk siswa kelas 1 – 3 SD/MI di aula Dinas Dikpo-

ra, Senin (8/4/2019) kemarin, Bupati langsung mengetes cara anak – anak membaca buku cerita di depan rekan – rekannya. Ia pun memberikan motivasi bagi anak – anak dan guru untuk terus belajar, sehingga bisa menjadi pembaca dan penyimak yang baik dan benar. “Membaca itu pintu bagi segala ilmu pengetahuan,” ungkapnya.

Lomba ini didorong Bupati Dompu untuk memotivasi anak – anak Dompu untuk bisa membaca dan memahami bacaannya. Terlebih masih banyak anak – anak usia SD di kelas 1 – 3 yang belum bisa membaca dan memahami bacaannya. Kondisi ini dikhawatirkan pada masa depan anak – anak untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Guru pun diminta untuk banyak membaca, sehingga bisa menjadi pengajar yang menyenangkan bagi anak – anak.

Lomba membaca dan memahami bacaan ini merupakan bagian dari kegiatan peringatan Hari Jadi Dompu ke 204. Selain Bupati Dompu, pembukaan lomba ini dihadiri juga oleh Kepala Dinas Dikpora Dompu, H Ikhtiar, SH., Kepala Dinas Pariwisata dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu, Rohyani, SH., Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Dompu, A Khalik, BA., Kabag Humas Setda Dompu, Muhammad Ikhsan, SST, MM dan sejumlah pejabat lainnya. (ula/*)

(Suara NTB/Humas Pemda Dompu)

SAMBUTAN - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat memberikan sambutan dan membuka lomba membaca dan memahami bacaan di aula Dinas Dikpora Dompu, Senin (8/ 4/2019) kemarin.

Dikpora Dompu Harap Bonus Atlet Segera Cair Dompu (Suara NTB) Kepala Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Kabupaten Dompu, Hikmah membenarkan atlet berpresastasi di Porprov 2018 lalu belum menerima bonus dari pemerintah daerah. Sesuai rekomendasi yang disampaikan beberapa bulan lalu. Tak diketahui jelas penyebab lambatnya pemberian penghargaan itu.

“Kita berharap bisa secepatnya apalagi ini sudah cukup lama. Daerah lain rata-rata sudah menyerahkan bonusnya,” kata dia kepada wartawan di kantornya, Senin (7/4).

Komitmen Pemkab Dompu memberi bonus atlet yang sudah berhasil mengharumkan nama baik daerah itu kerap dipertanyakan. Baik oleh atlet atau pengurus cabor maupun KONI. Tetapi selalu saja dijawabnya belum dicairkan oleh PPKAD setempat.

Pasca diterbitkannya rekomendasi itu, menurutnya, Dik-

pora tak lagi punya urusan terkait masalah bonus atlet.

Terkeculi ada beberapa perubahan dalam persyaratan pencairan dan sebagainya yang perlu dilengkapi. Soal pengaruhnya terhadap semangat para atlet untuk ajang-ajang berikutnya, Nikmah tak ingin berkomentar.

Itu merupakan kewenangan KONI sebagai lembaga yang menaungi seluruh cabor.

Kendati lambat, pencairan bonus tahun ini lebih aman dibanding sebelumnya. Karena uang tersebut langsung dicairkan ke rekening pribadi masing-masing para atlet melalui pengurus cabor. “Tadi didatangi lagi saya oleh KONI cuma saya jawab belum dicairkan. Butuh memang bonus apalagi untuk atlet yang akan melanjutkan kuliah dan sebagainya. Walaupun terlambat pencairannya sekarang itu uangnya langsung masuk ke rekening atlet, cuma nomor rekeningnya lewat cabor,” jelasnya. (jun)

SUARA NTB Selasa, 9 April 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Penerima Politik Uang akan Dipidana

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Menjelang pemungutan suara Pemilu 2019 yang akan digelar tanggal 17 April mendatang, eskalasi politik makin memanas. Potensi kecurangan sangat besar terjadi dalam hitungan hari pra pemungutan suara, terutama politik uang atau suap menyuap jual beli suara.

Suhardi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB sangat menyadari potensi tersebut. Karena itu Bawaslu mengingatkan kepada para peserta pemilu d a n

juga masyarakat agar tidak melakukan transaksi jual beli suara. Pasalnya jika ditemukan, mereka diancam dengan hukuman pidana.

Komisioner Bawaslu NTB Divisi Informasi, Data dan Komunikasi, Suhardi, menegaskan, jika mempengaruhi pemilih dengan politik uang atau sekedar menjanjikan se-

cara langsung atau tidak langsung di masa tenang, ancaman bisa pidana penjara.

“Disini pelaku maupun penerima politik yang bisa dijerat Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara selama tiga tahun dan denda paling banyak 36 juta,” tegasnya saat ditemui di ruangannya.

Dia menjelaskan, praktik politik uang dilakukan di masa tenang akan lebih berat sanksinya. Ancaman pidana bagi pelaku dan penerima politik uang di masa tenang, yaitu kurungan penjara paling lama empat tahun, dan denda pal-

(Suara NTB/dok)

Bawaslu Minta KPU Hitung Kekurangan Surat Suara Mataram (Suara NTB) Kebutuhan surat suara Pemilu 2019 untuk Provinsi NTB, masih mengalami kekurangan sebesar 88.924 atau sekitar 0,4 persen. Kekurangan surat suara yang terjadi hampir merata di semua kabupaten/kota itu, akan dipenuhi KPU paling lambat H-7 pemungutan suara Pemilu 2019.

Namun demikian, dikhawatirkan dalam pemenuhan kekurangan surat suara tersebut belum bisa memenuhi total kebutuhan suara suara Pemilu 2019. Karena itu Bawaslu menyarankan agar KPU menghitung kembali kebutuhan kekurangan surat suara tersebut berbasis TPS (Tempat Pemungutan Suara).

“Soal kebutuhan surat suara itu, kita sarankan KPU menghitungnya berbasis TPS, tidak secara komulatif. Karena kita khawatir nanti di TPS justru terjadi kekurangan,” kata Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (8/4).

Dijelaskan Khuwailid, dalam menghitung kebutuhan surat suara, digunakan dua rumus. Yakni rumus pengadaan surat suara dan rumus distribusi surat suara.

Sehingga menurutnya KPU dalam melakukan distribusi surat suara tidak menggunakan rumus pengadaan, tapi melainkan rumus pendistribusian surat suara.

“Kalau pengadaan berdasarkan DPT dan ditambah 2,5 persen. Sedangkan dalam distribusi basisnya adalah DPT TPS, ditambah M. Khuwailid dua persen ditambah DPTb. Kalau mengganggu perhitungan akumulatif maka akan berakibat pada kekurangan dari jumlah dari yang diadakan,” jelasnya.

Kebijakan pemilih tambahan juga harus jadi perhatian KPU. Sebab, distribusi tempat menggunakan hak pilih bagi pemilih pindahan berdasarkan TPS. Sehingga kebutuhan surat suara di masing-masing TPS berbeda-beda, mulai dari jenis surat suara yang akan diterima oleh pemilih tambahan tersebut.

“Belum lagi soal DPTb, di NTB jumlahnya berkisar sembilan persen sekian, ini harus dipikirkan juga surat suara DPTb. Sehingga dalam beberapa kesempatan bersama KPU selali kita ingatkan bagaimana menyelesaikan surat suara DPTb,” katanya.

“Termasuk juga pemilih keluar itu, karena surat suara cadangan itu diperuntukkan untuk DPK. Maka surat suara DPTb akan berasal dari surat suara dimana dia akan menggunakan hak pilih. Kalau DPTb dipersentase akan hasilkan angka yang berbeda,” pungkasnya.

Ditempat terpisah, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menegaskan bahwa kekurangan surat suara tersebut tidak akan sampai menganggu tahapan Pemilu. Ia menjamin pendistribusian kekurangan surat suara tersebut akan tuntas pada H-7 sebelum pemungutan suara digelar tanggal 17 April 2019. “Apalagi jumlah kekurangannya tidak terlalu banyak,” katanya.

Dalam pendistribusian kekurangan surat suara tersebut, pihak KPU NTB tidak akan menempuh proses distribusi secara normal. (ndi)

ing banyak sebesar Rp46 juta.

Bahkan, bagi calon anggota legislatif (caleg) yang terbukti bersalah melakukan serangan fajar dan divonis inkrah berdasarkan putusan pengadilan. Jika caleg itu terpilih sebagai anggota dewan, maka keterpilihan sebagai anggota dewan bisa dianulir.

“Jadi kita akan tegas terhadap pelaku maupun penerima serangan fajar,” tegasnya.

Karena itu, Bawaslu pun mengajak kepada masyarakat untuk sama-sama terlibat secara aktif dalam partisipasi pengawasan di masa tenang.

Baginya, pengawasan di masa tenang, akan lebih opti-

paikan, Bawaslu sudah memiliki perangkat pengawasan hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pihaknya akan memaksimalkan dan optimalkan pengawasan dari pengawas TPS. Dengan keberadan dari pengawas TPS, diharapkan mampu meminimalisir dan mencegah berbagai potensi pelanggaran pemilu terjadi di masa tenang, serta pelanggaran pemilu di tingkat TPS. “Jika ada berniat melakukan pelanggaran, jangan coba-coba. Kami berkomitmen untuk menciptakan pemilu demokratis dan bermartabat,” pungkasnya. (ndi)

DAKWAAN - Terdakwa korupsi penataan kawasan Pusuk Sembalun Lombok Timur Khairil Anwar Mahdi membaca salinan dakwaan dalam sidang perdana, Senin (8/4). Mantan Kadispar Lotim ini didakwa korupsi Rp248,8 juta.

Kasus Pusuk Sembalun 2015

Mantan Kadispar Lotim Mulai Diadili Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, H. Khairil Anwar Mahdi menjalani sidang perdana perkara korupsi proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun, Lombok Timur, Senin (8/4).

Mahdi selaku KPA dan PPK dalam proyek tersebut didakwa korupsi bersekongkol dengan rekanan, Samsul Ahyar sehingga merugikan negara Rp248,8 juta.

Jaksa penuntut umum Guntur Adi Nugraha meng-

uraikan dakwaannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra. Jaksa mengajukan terdakwa ke muka persidangan dengan dakwaan pasal 2 Ayat (1) dan atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Proyek penataan Pusuk

Sembalun telah dikondisikan dengan modus penunjukan saksi Maturiadi Asyari untuk membuat perencanaan paket pekerjaan sekira Desember 2014. Belakangan Maturiadi memakai bendera CV Refi Nurhuda Consultan untuk memasukkan rancangan proyek tersebut.

Kemudian proyek dengan dana yang bersumber dari dana Tugas Perbantuan Kemenpar RI ini dilelang dengan pagu Rp1,68 miliar. Sempat gagal tender, proyek akhirnya di-

menangkan CV Pengames Raya kepunyaan M Supriyadi.

Perusahaan tersebut dipinjam terdakwa lainnya, Samsul Ahyar dengan surat kuasa notaris. Kontrak pekerjaan proyek senilai Rp1,64 miliar. Proyek diawasi konsultan pengawas CV Delta Perdana. Kongkalikong mulai mengerucut setelah progres pekerjaan baru sampai 64,24 persen tetapi kemudian dibuat sedemikian rupa progresnya sudah 84 persen.

Karenanya proyek dilanjutkan dengan rekanan yang sama.

(Suara NTB/why)

Sampai batas waktu 22 Desember 2015, proyek hanya bisa diselesaikan 80 persen saja. “Tetapi terdakwa Mahdi melakukan pembayaran 100 persen. Meskipun kemudian, Samsul mengembalikan kelebihan pembayaran Rp261,5 juta,” kata jaksa. Namun ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Unram menyatakan realisasi proyek hanya 67,28 persen. Ahli auditor BPKP Perwakilan NTB kemudian menghitung kerugian negaranya mencapai Rp248,8 juta. (why)

Minim Saksi Ikut Bimtek, Keseriusan Parpol Dipertanyakan

Komisioner KPU Kota Mataram Mengundurkan Diri Mataram (Suara NTB) Anggota KPU Kota Mataram, Rohmi Jayatriani dikabarkan mengajukan permohonan pengunduran diri ke KPU RI menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 tanggal 17 April mendatang. Alasan pengunduran diri tersebut karena ia tidak bisa menjalankan tugasnya akibat gangguan kondisi kesehatan.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi, di ruang kerjanya Senin (8/4) kemarin membenarkan perihal pengunduran diri Rohmi Jayatriani sebagai anggota KPU Kota Mataram. “Ya benar, kita sudah terima tembusan surat pengunduran diri Rohmi sebagai anggota KPU Kota Mataram,” ujar Suhardi.

Dijelaskan Suhardi dalam surat pengunduran diri Rohmi tersebut disebutkan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk bisa melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu. “Intinya dia sakit sehingga dia tidak memungkinkan untuk bisa melanjutkan tugasnya,” jelas Suhardi.

Indikasi kesehatan Rohmi sudah diketahui dari sebelum ia mengajukan permohonan pengunduran diri. Sudah beberapa hari, ia tidak masuk kantor dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Mengetahui hal tersebut, KPU Provinsi NTB kemudian meminta kepada KPU Kota Mataram untuk melakukan klarifikasi atas hal tersebut.

“Jawaban dari klarifikasi itu ternyata Rohmi sekaligus melampirkan surat permohonan pengunduran dirinya. Dan itu disampaikan langsung ke KPU RI, kita terima tembusannya,” tutur Suhardi.

Setelah itu pihaknya pun langsung bergerak cepat menggelar rapat pleno menyikapi pengunduran Rohmi tersebut.

Diputuskan KPU NTB akan mendatangi KPU RI untuk meminta agar hal tersebut segera diproses, mengingatkan puncak tahapan Pemilu 2019 sudah di depan mata.

“Hasil pleno kita tadi, kita urus salah satu Kabag dan satu Komisioner untuk memastikan tindak lanjutnya seperti apa. Karena ini kewenangan di KPU RI. Dia juga mengajukan pengunduran diri ke ke KPU RI sebab SK pelantikan dan pengunduran diri adalah kewenangan KPU RI,” jelasnya.

Suhardi menegaskan, bahwa pengunduran diri Rohmi tersebut tidak akan sampai mengganggu tahapan Pemilu 2019. Namun pihak tetap khawatir jika anggota KPU Kota Mataram tetap ada empat orang, jika salah satunya berhalangan maka bisa menganggu proses pengambilan keputusan rapat pleno.

“Karena kita tidak ingin proses ini berkepanjangan kita sudah utus satu komisioner untuk menanyakan hal itu. Kan sisa empat orang komisioner, meskipun itu bisa tetap melanjutkan Pleno, tapi kita tidak tahu salah satunya bisa berhalangan, itu bisa mengganggu,” katanya.

Jika Rohmi diputusan diterima pengunduran dirinya, maka akan segera ditetapkan penggantinya. Berdasarkan peraturan KPU, penggantinya adalah calon cadangan anggota KPU yang pada nomor urut berikutnya. Dilihat dari nama anggota cadangan, maka yang berhak menggantikan Rohmi adalah Edi Putrawan. ”Penggantinya sesuai dengan aturan KPU, ya yang berhak adalah nomor berikutnya,” pungkasnya. (ndi)

mal dan maksimal, dengan keterlibatan masyarakat luas. Pihaknya pun meminta masyarakat agar berani melaporkan kepada Bawaslu, jika menemukan ada pelanggaran Pemilu misalnya praktik politik uang atau serangan fajar tersebut.

Karena bagaimanapun, lanjut Suhardi, praktik politik uang atau serangan fajar itu adalah kejahatan demokrasi yang tidak ditolerir. “Jangan takut. Jika ada ditemukan dugaan serangan fajar, silahkan laporkan ke petugas Bawaslu,” tegas mantan Anggota KPU Lombok Barat ini.

Lebih lanjut dia menyam-

(Suara NTB/ist)

PELIMPAHAN - Mantan Kepala SMKN 1 Narmada Maliki (depan kanan) saat menjalani pelimpahan tahap dua di Kejari Mataram, Senin (8/4).

Jaksa Tahan Mantan Kepala SMKN 1 Narmada Mataram (Suara NTB) Tersangka korupsi dana BOS SMKN 1 Narmada, Maliki mulai mendekam di jeruji besi. Mantan kepala sekolah ini bersama mantan bendahara, Nurhidayati menjalani pelimpahan dari penyidik Polres Mataram ke jaksa penuntut umum, Senin (8/4). Tahap penanganannya beralih dari penyidikan ke penuntutan.

Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana mengonfirmasi pelimpahan tahap dua tersebut. “Benar hari ini kami menerima pelimpahan dari penyidik kepolisian untuk kasus SMKN 1 Narmada,” ujarnya.

Dua tersangka itu selanjutnya ditahan selama 20 hari sejak pelimpahan tersebut. Sementa-

ra jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan yang akan diajukan ke pengadilan.

Terpisah, penasihat hukum tersangka, Deni Nur Indra menyatakan pihaknya kooperatif mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. “Nanti kita upayakan pembelaan di persidangan,” sebutnya. Kliennya Maliki, sambung dia, sudah mengajukan pensiun dini dari PNS. Sementara Nurhidayati diparkir alias nonjob sejak ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Dua tersangka disangka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI UU RI No 20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi. Kasus tersebut disidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram sejak tahun 2016. Awalnya dilaporkan karena ada dugaan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan lembar pertanggungjawaban.

Mantan kepala sekolah dan bendahara itu diduga menyalahgunakan kewenangannya secara bersama-sama dalam pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun anggaran 2014/2015. SMKN 1 Narmada tahun anggaran 2014/2015 mendapat kucuran dana BOS mencapai Rp 1,9 miliar. Dari hasil penghitungan BPKP Perwakilan NTB, dugaan korupsi itu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 316 juta. (why)

Mataram (Suara NTB) Keseriusan partai politik mengawal proses pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilu 2019 dipertanyakan.

Pasalnya mereka terlihat tidak serius untuk menyiapkan saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal itu terlihat dari minimnya kehadiran saksi parpol dalam mengikuti Bimtek saksi yang diadakan oleh Bawaslu.

Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Divisi SDM, Itratif tidak menampik bahwa kesadaran parpol untuk mengawal proses Pemilu 2019 terbilang rendah. Hal itu terlihat dari ketidakseriusan parpol untuk meningkatkan kapasitas saksi mereka dengan mengikuti Bintek saksi yang diselenggarakan oleh Bawaslu.

“Tingkat kehadiran peserta pelatihan Bintek saksi parpol sangat rendah. Kalau dipersentasekan mungkin hanya 10 persen yang ikut. Karena itu Bawaslu mempertanyakan keseriusan parpol untuk mengawal Pemilu,” kata Itratif.

Bintek Saksi parpol telah diselenggarakan Bawaslu dari tanggal 6-10 April. Namun melihat kehadiran peserta sangat rendah. Bahkan di be-

Seleksi Anggota Polri Panitia Daerah Polda NTB

Peserta Terpental di Tahap Pemeriksaan Kesehatan Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 1.154 peserta seleksi anggota Polri Panitia Daerah Polda NTB tahun 2019 bakal diuji kesehatannya. Jadwal pemeriksaan kesehatan tahap satu pada tanggal 3 April sampai 23 April 2019. Peserta yang lulus akan melanjutkan ujian jasmani.

Kabid Humas Polda NTB AKBP H. Purnama menyebut-

kan, pemeriksaan kesehatan tahap satu ini sampai Minggu (7/4) sudah diikuti 800 peserta dari total keseluruhan 1.154 peserta. “Dari yang hadir sebanyak 762 orang, 328 orang diantaranya tidak memenuhi syarat,” ucapnya Senin (8/4) kemarin.

Sementara sebanyak 434 orang memenuhi syarat dan berhak melaju ke tahapan ujian selanjutnya. “Ini ada

yang tidak hadir 38 orang masih diberi kesempatan mengikuti ujian nasional,” kata Purnama. Tahapan pemeriksaan kesehatan tersebut untuk peserta seleksi Bintara. Sementara peserta seleksi Akpol bakal menjalani pemeriksaan kesehatan pada 20-22 April mendatang. Untuk Tamtama 23-25 April.

Seleksi anggota Polri tahun 2019 dimulai sejak 5 Maret

lalu. Para peserta yang lulus seleksi administrasi –yang kini mengikuti uji kesehatan pun sudah menandatangani pakta integritas. Pada seleksi tahun 2019 ini, Polda NTB diberi kuota lima orang Akpol, 169 Bintara, dan enam orang Tamtama. Peserta seleksi Akpol yang lulus dari panitia daerah Polda NTB masih harus bersaing di tingkat panitia pusat. (why)

berapa kecamatan, pelatihan berlangsung kosong karena tidak ada satupun peserta yang hadir. Hal tersebut sangat disayangkan oleh Bawaslu.

“Kita sudah menyediakan tempat dan konsumsi dan sebelum kegiatan bimtek saksi kecamatan, Bawaslu sudah melakukan koordinasi dengan parpol untuk mempertegas komitmen parpol untuk mensukseskan kegiatan ini. Tapi yang hadir ikut sangat rendah sekali,” katanya.

Ketika dikonfirmasi alasan ketidakhadiran saksi parpol untuk mengikuti bimtek saksi, Bawaslu mendapatkan jawaban, bahwa parpol tidak memiliki anggaran untuk membiayai transportasi saksi mereka untuk mengikuti bimtek saksi. “Ya alasan mereka seperti itu, bahkan dalam rakor itu sebagian besar menanyakan transportasi, tapi sementara Bawaslu hanya menyiapkan tempat dan akomodasi,” jelasnya.

Dikatakan Itratif, saksi parpol sangat penting untuk mengikuti bimtek saksi tersebut. Karena dengan bimtek tersebut saksi parpol akan mendapatkan pemahaman yang utuh terkait tugas dan tanggungjawab sebagai saksi.

Sehingga mereka bisa melakukan pengawalan pemilu dengan maksimal.

“Harapan kita dengan Bintek ini bisa terbangun kesepahaman yang sama terkait dengan penyelenggaraan peningkatan suara. Selain untuk pentingnya penguatan saksi parpol itu untuk menjawab keraguan peserta pemilu terkait dengan ruang transaksi suara di TPS pada saat hari H. Jadi perserta pemilu itu jangan hanya rekrut saksi yang standar, sebenarnya bintek saksi menyediakan saksi untuk standar itu,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB Selasa, 9 April 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 9

Dari kanan ke kiri, Abdul Haris, Ely Hutabarat, L. Bayu, Rosiady Sayuti, GM Aruna, Awanadi Aswinabawa, Sahlan. Peserta dan pengurus Astindo pada Rakernas ke V di Lombok (foto kanan).

Rakernas Astindo Komit Dukung Lombok Bangkit Pascagempa akan dilaksanakan. Selain Rekernas, juga tour ke beberapa destinasi wisata dan investasi di NTB. Rakernas menghadirkan 30 seller yang akan mempromosikan Lombok. Dan ada 100 buyer yang akan “menjual” Lombok dan Sumbawa dalam konteks promosi destinasi wisata. Harapannya, Astindo akan berkontribusi mendukung kebangkitan NTB pascagempa.

Mewakili gubernur, Sekda NTB, H.Rosiady Sayuti meceritakan bagaimana pariwisata berkembang di Lombok sejak tahun 80-an. Dalam kurun waktu hingga sekarang, beberapa kali pariwisata Lombok dihantam.

Salah satunya pengaruh bom Bali.

Lalu pada 2018, rentetan gempa terjadi yang mengakibatkan sektor pariwisata provinsi ini nyungsep.

Kegiatan ini juga didukung hampir seluruh hotel dan restoran, pemerintah daerah dan stakeholders lainnya. Selain membahas isu-isu strategis, juga diselenggarakan table top. Ketua Astindo, Ely Hutabarat mendengar apa yang dikemukakan Sekda NTB tegas mengatakan, Astindo telah mendapatkan “kunci emas” untuk menjual Lombok ke mitra-mitranya di berbagai negara di belahan dunia. Lombok oleh ahli dinyatakan sangat aman dari gempa dalam jangka yang relatif panjang. Diluar kemampuan manusia.

“Kita telah sepakat bersama ingin Lombok bangkit. Kita lakukan bersama-sama. Dan permintaan DPD Astindo NTB meminta diadakan di Lombok. Sampai disepakati sebagai tuan rumah,” jelas Ely. Ke-

wajiban Astindo membawa orangorang kembali ke Lombok.

Selain itu, secara nasional juga Astindo tengah memperjuangkan sektor pariwisata menggeliat kembali dengan upaya komunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk berbuat lebih lagi agar maskapai menurunkan harga tiket. Agar lalu lalang orang kembali hidup.

“Kita sudah bersurat. Dan kita akan kawal terus harga tiket pesawat ini turun. Karena dampaknya cukup besar terhadap pariwisata nasional,” demikian Ely Hutabarat.

Untuk menghadapi persiangan yang kian ketat dengan negara-negara lain.

Astindo juga menggiatkan sertifikasi kepada anggota dan karyawan.

Tanpa terkecuali, seluruh anggota

Astindo didorong berpartisipasi memanfaatkan fasilitas ini. Agar daya saing SDM Astindo tak kalah dibanding negara-negara lainnya. Ketua DPD Astindo, Awanadi Aswinabawa optimis. Melalui kegiatan Rakernas diyakini akan menjadi salah satu daya ungkit untuk perkembangan dan proses pemulihan pariwisata di NTB. Apalagi yang hadir pada kegiatan Rekernas adalah “macanmacan” pioner pariwisata Indonesia. Yang diharapkan akan membantu Lombok mempercepat recovery. Lalu Rakernas juga menjadi momen yang baik untuk belajar.

Apalagi para sesepuh/pelaku pariwisata nasional hadir. Materi di dalamnya adalah Digilog untuk mempersiapkan SDM yang handal menghadapi persaingan. (bul)

Generasi Milenial Lirik Investasi Pasar Modal

Mataram (Suara NTB) Anggota Komisi XI DPR H Willgo Zainar menemukan indikasi kejanggalan dalam penyaluran bantuan bagi korban gempa. Salah satu yang ditemukan di Kabupaten Lombok Utara, korban menerima lima nomor rekening Bank Rakyat Intelah mulai mengenal dan terMataram (Suara NTB) donesia sebagai penamtarik berinvestasi di pasar Gerakan berinvestasi di pasar modal mulai tumbuh.

Generasi milenialpun pung bantuan stimulan modal ini. kepincut berinvestasi sejak dini, terutama investasi saham.

Belum lama, perbaikan rumah rusak.

“Kami kenalkan investasi Sasambo Investor Community (SIC) terbentuk. Komunitas inilah yang terus pasar modal pada generasi – “Lima rekening dengan bergerilya melakukan sosialisasi. Dan menyerukan ajakan untuk berinvestasi generasi millennial, nama, nomor induk kependudukan dan alamat dan di pasar modal bagi generasi-generasi milenial. setidaknya mereka tau dulu bank yang sama, tapi lebih dini. Nanti setelah nomor rekening yang berbe“Tahun ini target kita akan kan jasa perantara, komision- jelaskan, saat ini terdapat 50 punya KTP dan punya da dan semuanya terisi lebih anggota SIC. 30-an dian- sedikit demi sedikit modal, sosialisasi di sebanyak 30 er, dan underwriter.

Rp50 juta,” kata Willgo, sekolah di Pulau Lombok.

Menurut UU No. 8 Tahun taranya telah berinvestasi. mereka telah siap menjadi usai menjadi pembicara Sudah 4 sekolah kita lakukan 1995, arti pasar modal adalah Umumnya investasi saham. investor saham,” jelas dalam sosialisasi Otoritas sosialisasi. Sekolah – sekolah suatu aktivitas yang berhubu- Investasi di pasar modal menu- Deni. Caranya cukup Jasa Keuangan, di yang ada di Kota Mataram,” ngan dengan perdagangan efek rutnya cukup menggiurkan. mudah bagi yang Mataram, Senin (8/4). kata Ketua SIC, Muhammad dan penawaran umum, perusa- Semakin besar modal, se- berminat menjadi Willgo mengaku menDeni Wahyu Pratama. Dalam haan publik yang berhubungan makin besar potensi keuntun- investor. Hanya emukan fakta tersebut sebuah literasi, dijelaskan. dengan efek yang diterbitkan- gan. Berinvestasi di pasar mod- bermodalkan KTP ketika mengunjungi korPasar modal diartikan se- nya, serta lembaga dan profesi al juga telah dijamin oleh Bur- dan rekening bank. ban gempa bumi di Desa bagai suatu pasar yang berop- yang berhubungan dengan efek. sa Efek Indonesia (BEI) dan di- Dan menghubungi Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten erasi secara terorganisir di Dengan kata lain, pasar modal awasi oleh Otoritas Jasa perusahaanLombok Utara, beberapa waktu lalu. Selain menemukan perusahaan mana terdapat aktivitas per- adalah penghubung antara inves- Keuangan (OJK). korban gempa penerima rekening BRI berlebih, politikus Berinvestasi saham dapat sekuritas yang dagangan surat-surat berhar- tor (pemilik dana) dengan peruPartai Gerindra dari Daerah Pemilihan NTB itu juga mega seperti saham, equitas, su- sahaan atau institusi pemerin- dimulai hanya dengan modal ada di daerah. nemukan masih banyak warga korban gempa di Kecarat pengakuan hutang, obliga- tah yang membutuhkan dana Rp100-an ribu. Lembar-lem- misalnya matan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, yang besi, dan surat berharga lainnya melalui perdagangan instrumen bar saham perusahaan dapat perusahaan lum memperoleh rekening BRI. yang diterbitkan oleh pemer- jangka panjang (saham, obliga- dibeli melalui perusahaan sekuritas yang “Saya kira mungkin tidak hanya satu orang yang sekuritas. Generasi millenni- ada di BEI intah maupun perusahaan si, right issue, dan lain-lain). memperoleh rekening berlebih swasta dengan memanfaatDeni Wahyu lebih jauh men- al di Pulau Lombok, kata Deni Mataram. (bul) Muhammad Deni Wahyu Pratama karena informasi dari warga bahwa ada juga suami-istri yang mendapat rekening. Di satu sisi banyak yang belum dapat, ironis sekali sehingga perlu divalidasi kembali,” ujarnya.

Willgo mengimbau warga yang merasa memperoleh rekening ganda atau lebih untuk menyamMataram (Suara NTB) paikan masalah tersebut kepada Seorang pembeli air minum aparat terkait. Ia juga berharap Perdanya.

Proses merger dipasSaat ini sedang menyamakan Mataram (Suara NTB) dalam kemasan mengeluhkan terkepada aparat desa untuk Merger atau penyatuan selu- konsep SDM yang berlaku untuk tikan dimulai dari nol lagi. OJK us naiknya harga air minum galon melakukan validasi data. Begitu ruh Bank Perkreditan Rakyat seluruh (8) BPR. SOP selanjutnya sampai saat ini masih menung19 liter dalam kemasan. Padahal, juga dengan Badan Pemeriksa gu kelanjutan prosesnya. Kena(BPR) hingga kini belum jelas ke- akan mengikuti IT. sumber mata airnya ada di daerah Keuangan Pembangunan (BPKP) “Sekarang yang masih pa harus merger? Farid mengapastiannya. Otoritas Jasa Keuansendiri. Erlangga, baru saja pulang harus melakukan validasi dan gan (OJK) pun belum mendapat menunggu adalah Perdanya. Jadi takan, dengan menggabungkan membeli air galon isi ulang dari pengawasan agar jangan sampai kepastian resmi. Merger delapan ada bagian SDM, ada bagian IT, BPR menjadi satu, kekuatan sebuah toko di Kota Mataram. Air masalah rekening berlebih terseBPR NTB menjadi satu BPR te- ada bagian hukum. Hukum inilah modalnya akan jauh lebih begalon merk lokal. Biasanya ia mebut jadi masalah di kemudian sar untuk bersaing dengan lemtugasnya proses perizinan dan lah direncanakan sejak lama oleh nebus dengan harga Rp16.000 saja hari dan merugikan negara. segala macamnya, terkait keten- baga keuangan lainnya. Terutapemerintah daerah. di kios tersebut. Tiba-tiba harga“Saya kira pemerintah harus Sejak TGB menjadi pimpinan tuan itu. Kami sih berharap Per- ma bank umum. nya naik menjadi Rp19.000. benar-benar serius dan cermat Kepala Biro Perekonomian danya segera diajukan atau disedaerah ini. Setelah pergantian “Cepat sekali naiknya. Mahal karena banyak juga yang sampai pimpinan daerah ke Dr. Zulkiefli- lesaikan. Sehingga proses merg- Setda NTB, H. Wirajaya Kusuair galon,” katanya usai keluar dari hari ini belum menerima rekening, mansyah pada 2018 lalu, renca- er segera terealisasi,” demikian ma menjelaskan, untuk merger sebuah toko di dalam komplek. Ia tapi justru ada yang menerima reBPR sedang dalam proses. Pemna merger BPR NTB ini juga be- Farid. mempertanyakan kenaikan harga kening berlebih,” imbuhnya. WakDari Biro Perekonomian Set- prov melalui Biro Perekonomilum progresif. Sekda NTB, Ir. Haryono yang demikian cepat. Satu galon air il Ketua BAKN DPR RI tersebut an menurutnya terus mensupda NTB belum lama ini, kata FarH. Rosiady H Sayuti, M.Sc, P.hD isi ulang dalam kemasan, sama juga menyarankan agar perbankan yang dikonfirmasi Senin (8/4) ke- id telah melakukan koordinasi port dan supervisi tim konsoligusaha air isi ulang ini akan dikumharganya dengan isi ulang satu melakukan pengecekan secara demarin mengatakan telah menga- dengan OJK NTB. OJK juga te- dasi yang sedang bekerja. “Ketpulkan. Sebelumnya, pada akhir tabung elpji 3 Kg. bahkan air galon tail agar tidak terjadi penerima rejukan kembali Perdanya. Doku- lah mempertanyakan konsep ua nya ibu Ria, Dirut BPR NTB 2018 lalu, Kepala Dinas Perdaganjustru lebih mahal. Karena elpiji isi kening ganda atau berlebih, Loteng. Penyempurnaan sistem mennya masih di DPRD NTB. rancangan Perdanya. Informasi gan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly ulang hanya ditebus Rp18.000. meskipun masalah pendataan buIT bagi seluruh BPR, kelemSekda menegaskan keseriusan yang diterima, Andayani M. Si juga telah melayang“Kenapa ndak diawasi yang naikkan merupakan ranah perbankan. bagaannya, SDM, sedang pemerintah daerah untuk merger rancangan Perda kan surat resmi kepada PT. Narmakan harga ini,” keluh Erlangga. TerDemikian juga dengan pemerdalam proses penggodoBPR NTB sebagai amanat Per- dimaksud masih di da Awet Muda di Narmada perihal hadap keluhan ini, Kepala Bidang intah daerah harus melakukan kan,” ujarnya. meja Biro Hukum aturan Pemerintah (PP) yang kenaikan harga air dalam kemasan.

Pengawasan dan Tertib Niaga Dipendataan dan penyaringan seBegitu juga aspek Setda NTB. harus diikuti.

Dalam surat tersebut, Pemprov nas Perdagangan Provinsi NTB, Ir. cara valid. Hal yang sama juga regulasinya. Disesuaikan Tahapannya, sedang berproses Harapannya, NTB meminta perusahaan meninHaryono mengatakan akan melanperlu dilakukan oleh BPKP agar lagi dengan ketentuan perubahan Perda. Tahun ini, belum prosesnya segera jau kembali kenaikan harga air kejutkan keluhan konsumen tersebut. penerima rekening berlebih peraturan perundangdipastikan kemungkinan merger- dan secepatnya masan yang diberlakukan. Mengingat Dalam waktu dekat, kemungkinan mengembalikan ke kas negara. undangan yang terbaru, nya rampung. Tetapi jalan terus diajukan ke DPR. daya beli konsumen yang masih bepasca Pilpres, tim akan turun lang“Saya kira itu penting agar PP No 54 Tahun 2017 katanya. Kepala OJK NTB, Farid Sehingga merger lum kuat pascagempa. Surat tersesung ke lapangan untuk memastimasalah data penerima rekening tentang BUMD. “HaraFaletehan juga mempertanyakan segera di proses. but ditembuskan ke Gubernur NTB, kan ketersediaan barang-barang dan bantuan benar-benar tepat pannya proses konsolidasi OJK masih kelanjutan merger BPR NTB. SePolda NTB, Kadin dan lainnya. kebutuhan utama, serta kecensasaran, karena banyak warga BPR dapat segera belumnya, otoritas telah melaku- menunggu Berdasarkan surat balasan resmi derungan kenaikan harganya. korban gempa lainnya belum meterwujud. Tentu ini kan fit and proper test kepada jajadari PT. Narmada Awet Muda, bahPengawasan akan dilakukan, nerima haknya,” kata Willgo. butuh waktu ran direksi dan komisaris.

Karena wa kenaikan harga air galon 19 liter kaitannya dengan upaya pemerinSementara itu, Zaidun (37), yang cukup adanya perubahan ketentuan, dipengaruhi karena harga bahan tah daerah untuk memastikan warga Dusun Koloh Tanjung, Desa merger harus diajukan ulang. Prospanjang.Semoga baku. Diantaranya, plastik, adanya kondusivitas pasar jelang puasa.

Pemenang Timur, Lombok Utara, es dimulai lagi dari awal. paling lama inovasi penggunaan teknologi di peSeluruh kebutuhan pokok, tanpa mengaku memperoleh lima noTahapannya, berdasarkan pertengahrusahaan, adanya kerusakan di terkecuali air minum juga akan dimor rekening BRI. Hal itu sudah yang diketahuinya, telah dibentuk an 2020 pabrik akibat gempa bumi pada awasi. “Upaya pemerintah daerah dilaporkan kepada anggota Komikembali tim untuk merger BPR dapat akhir tahun 2018 lalu yang menjaga inflasi adalah memastisi XI DPR RI H Willgo Zainar. “SeNTB sebelum pergantian kepala tuntas,” menyebabkan salah satunya filter kan ketersediaan barang dan hargcara fisik, saya belum menerima daerah. Timnya telah bergerak, demikian diganti. Perusahaan juga harus meanya stabil,” demikian Haryono. buku rekeningnya, hanya mendadari tim IT. Bahkan delapan BPR H. nambah investasi untuk memenuhi Kepada Suara NTB di Mataram, pat lima nomor rekening dari telah memiliki sistem yang Wirajaya. alat dan bahan. Perusahaan juga Senin (8/4) kemarin, Haryono mebank yang sama. Saya sudah sama. Tinggal proses peng(bul) menyebut berhak mengatur harga air ngatakan, terkait izin-izin dan lapor, tapi keluar lagi nomor rekgabungan.

H. Rosiady H Sayuti dalam kemasan dari tingkat produshigienitas air kemasan yang di ening berbeda,” tuturnya. (bul) (Suara NTB/bul) en hingga tingkat distributor. (bul) produksinya. Rencannya para pen-

Kelanjutan Merger BPR NTB Ditunggu

(Suara NTB/bul)

Willgo Minta Bank dan BPKP Validasi Penerima Bantuan Gempa

Kembali, Lombok harus merintis kepercayaan dunia terhadap pariwisatanya. Dengan rentetan gempa besar di Lombok, ahli gempa kata Sekda, dari komunikasinya langsung, bahwa sesungguhnya Lombok patut bersyukur hikmahnya. Secara keilmuan, dalam waktu cukup panjang Lombok bebas gempa karena seluruh energinya telah keluar.

“Kami sampaikan terimakasih Rekernas ini memilih Lombok dan komitmennya membangkitkan Lombok. Karena itu, tugas kami sekarang memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada siapapun yang datang,” demikian Sekda. Pada Rekernas ke-V ini, turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, L. Bayu Windiya, serta jajaran pengurus DPD Astindo NTB.

Konsumen Keluhkan Harga Air Minum Galon

(Suara NTB/bul)

Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah melalui Sekda NTB,Ir. H.RosIady H. Sayuti, M.Sc.PhD resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2019 Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat Senin (8/4) kemarin.

Jajaran pengurus Astindo pusat hadir bersama perwakilan 16 provinsi di Indonesia. Melalui momentum ini, Astindo memperkuat komitmennya mendukung sektor pariwisata dan ekonomi Lombok, NTB bangkit kembali pascagempa semester II tahun 2018 lalu.

Ketua OC Rakernas Astindo, Heri Nurcahyo menyebut acara Rakernas berlangsung tiga hari (79 April 2019). Sejumlah kegiatan

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 9 April 2019

Halaman 10

Sukseskan NTB Bebas Sampah

Akademisi Sarankan Pemerintah Intensif Libatkan Toga (Suara NTB/dys)

RAPAT - Rapat pemantapan persiapan akreditasi FTK yang dipimpin Rektor UIN Mataram H. Mutawali, Senin (8/4).

FTK Matangkan Persiapan Akreditasi Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Prof.

Dr. H. Mutawali, MAg., memantau persiapan akreditasi beberapa program studi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) yang berlangsung di ruang rapat fakultas, Senin (8/4) pagi. Rapat persiapan akreditasi dihadiri oleh semua jajaran pimpinan fakultas dan ketua jurusan.

Prof. Mutawali dalam arahannya menyampaikan bahwa janji komitmen untuk peningkatan akreditasi program studi adalah bagian penting dari kontrak kerja yang sudah disepakati antara rektor dan dekan semua fakultas dan direktur pascasarjana di lingkup UIN Mataram.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Dr. Hj. Lubna, M. Pd., didampingi Wakil Dekan Satu Dr. Abdul Quddus merasa optimis dengan persiapan yang telah dilaksanakan oleh tim setiap program studi (prodi) yang telah dibentuk.

Lubna menegaskan persiapan minggu ini untuk menyelaraskan kebutuhan yang diperlukan program studi terkait dengan hal-hal teknis yang dibutuhkan untuk akreditasi.

Lebih lanjut dekan menegaskan bahwa target akreditasi yang diajukan FTK tahun ini adalah mengusulkan 6 prodi dan dua di antaranya telah dilakukan beberapa bulan yang lalu yaitu Tadris Fisika dan Tadris Kimia. Adapun 4 prodi (Tadris Bahasa Inggris, PIAUD, PAI dan PBA) sedang dalam proses persiapan dan diharapkan bisa rampung pada minggu ini.

Sementara secara teknis menurut Wakil Dekan Satu FTK Dr. Abdul Quddus, FTK memiliki 10 prodi unggulan. Beberapa prodi yang belum diakreditasi dipersiapkan dengan matang agar bisa lolos akreditasi. Begitu juga dengan beberapa prodi lama akan dilakukan re-akreditasi dalam waktu dekat. ‘’Mekanismenya adalah bersifat kolektif, mulai pihak rektorat, dekan, jurusan, program studi, mahasiswa dan juga para alumni,’’ terangnya.

Abdul Quddus optimis diperlukan konsentrasi yang cukup untuk mempersiapkan akreditasi agar mendapatkan nilai yang maksimal, kemudian juga kita harus dapat memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (dys)

Usai USBN, Sejumlah Sekolah Matangkan UNBK Mataram (Suara NTB) – Sejumlah SMP di Kota Mataram mulai menggelar Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Senin (8/4) hingga Jumat (12/4). Tidak hanya itu, persiapan teknis peralatan penunjang UN Berbasis Komputer (UNBK), mulai dari persiapan kognitif, sampai dengan persiapan mental dilakukan sekolah agar bisa mendapatkan prestasi maksimal.

Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib dihubungi mengatakan, berbagai persiapan sudah dilakukan pihaknya, seperti untuk persiapan kognitif, SMPN 12 Mataram sudah berusaha maksimal melalui berbagai pembinaan.

“Dan jika masih ada waktu setelah USBN dan sebelum UNBK, kami akan laksanakan pembinaan lagi,” ujarnya.

Terkait untuk persiapan mental, pada Jumat (5/4) dilaksanakan doa bersama atau istigosah di SMPN 12 Mataram. “Doa kami tidak akan terhenti sampai anak-anak betul-betul menyelesaikan sesi ketiga hari terakhir UNBK dengan baik,” kata Mustajib.

Sebanyak 244 siswa kelas IX di SMPN 12 Mataram akan mengikuti UNBK di tahun ini. Disiapkan dua laboratorium untuk tiga sesi. SMPN 12 Mataram bekerjasama dengan SMAN 6 Mataram untuk melengkapi fasilitas UNBK ‘’Kalau terkait sarana prasarana seperti PC, server, dan yang terkait, alhamdulillah, sudah tidak ada masalah.

Kita resource sharing dengan SMAN 6 Mataram,” katanya.

Setelah USBN, ujarnya, dilanjutkan dengan mata pelajaran mulok sesuai dengan kekhasan kurikulum sekolah masing-masing pada tanggal 13 April.

Terpisah, Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., mengaku, persiapan untuk USBN maupun UN Kertas Pensil (UNKP), SMPN 16 Mataram sudah melaksanakan kegiatan pengayaan sejak minggu kedua Januari sampai dengan Selasa (2/4) lalu. Selain itu juga menyiapkan mental siswa melalui kegiatan imtak setiap hari Jumat. “Semoga semuanya berjalan lancar dan dapat hasil nilai terbaik,” harapnya.

Dari data yang diperoleh di Disdik Kota Mataram, sebanyak sembilan SMP negeri di Kota Mataram akan melaksanakan UNBK. sementara itu 13 SMP swasta juga akan melaksanakan UNBK. Sedangkan untuk MTs, sebanyak tiga MTs negeri mengikuti UNBK dan 21 MTs swasta akan mengikuti UNBK. Sementara itu, 15 SMP negeri di Kota Mataram akan tetap melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). Dan, sebanyak 6 SMP swasta di Kota Mataram juga akan melaksanakan UNKP. (ron)

Mataram (Suara NTB) Program NTB Zero Waste atau NTB bebas sampah merupakan program unggulan Pemprov NTB yang terus dikampanyekan. Program ini juga selaras dengan status NTB yang terkenal sebagai destinasi wisata nasional.

Pemprov NTB pun mendorong pertumbuhan Bank Sampah Desa, di desa-desa yang ada di NTB. Hal ini dilakukan untuk mengakselerasi program NTB Zero Waste yang menjadi salah satu program unggulan Pemprov NTB. Akademisi Universitas Mataram (Unram), Prof. M. Sarjan, mengingatkan pemerintah agar program zero waste berhasil, tidak cukup sampai pada membentuk bank sampah, melainkan harus ada pelibatan tokoh agama (toga) di tiap desa.

Menurutnya, melibatkan toga dalam setiap program yang telah disusun sangat penting

untuk keberhasilan program.

Hal itu mengingat toga sebagai tokoh yang senantiasa hadir di tengah masyarakat.

“Tokoh agama perlu diajak bersama untuk mewujudkan program yang hebat ini, karena mereka yang bertemu dengan masyarakat,” ujarnya.

Sarjan mencontohkan bagaimana dulu program pemerintah pernah sangat berhasil lantaran turut melibatkan tokoh agama secara aktif. Melalui tokoh agama sebagai corongnya, program Jumat Bersih berhasil dan dikenal secara luas di tengah masyarakat.

Lebih jauh dikatakan Sarjan, yang lebih penting juga

ialah bagaimana spirit program itu mampu ditransfer ke tengah masyarakat. Melalui spirit itulah masyarakat bekerja mewujudkan program.

“Kalau zero waste itu dalam arti yang spesifik, mustahil kita tanpa sampah tapi spirit. Spirit itu harus dipicu dengan tingkah laku dan sebagainya. Saya selalu mengatakan semua program baik, tapi evaluasi. Tapi yang terpenting setiap spirit itu harus jadi sebuah gerakan tidak saja di tataran elite, tapi juga masyarakat bawah,” jelasnya.

Bila perlu kata Sarjan, pemerintah membuat model zero waste

”

Tokoh agama perlu diajak bersama untuk mewujudkan program yang hebat ini, karena mereka yang bertemu dengan masyarakat

di salah satu tempat yang selanjutnya menjadi model. Instansi yang jadi model selanjutnya bisa diikuti masyarakat. Tentu implikasinya akan sangat dahsyat, karena setiap orang atau ASN akan membawa spirit zero waste.

“Sosialisasi bagus dan memberikan contoh langsung.

Kalau gambaran ideal saya, ialah spirit simbol itu tanpa

(Suara NTB/dys)

M. Sarjan sampah. Meski mustahil kita tidak bersampah, tapi kita menempatkan sampah pada tempatnya,” ungkapnya. (dys)

(Suara NTB/ron)

UNBK - Pelaksanaan UNBK di SMAN 1 Utan beberapa waktu lalu. Listrik padam dan adanya siswa tidak hadir sempat menjadi kendala pelaksanaan UNBK secara umum di NTB.

UNBK SMA

Listrik Padam dan Peserta Tak Hadir Jadi Kendala Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA selesai dilaksanakan pada Senin (8/4) kemarin. Secara umum pelaksanaan UNBK SMA sejak tanggal 1, 2, 4, dan 8 April lalu relatif berjalan lancar. Namun ada sedikit kendala berupa gangguan listrik padam yang terjadi beberapa lokasi sekolah.

Juga adanya peserta UNBK yang berhalangan hadir saat pelaksan-

aan UNBK Utama.

Hal itu diungkapkan Ketua Panitia UN Provinsi NTB, yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd. Menurutnya, sejumlah kelemahan yang masih terjadi antara lain berupa gangguan listrik.

“Gangguan listrik masih terjadi di beberapa lokasi sekolah.

Selain itu ada juga peserta yang

sudah tidak ada di sekolah atau pindah ke sekolah lain, tapi tidak dihilangkan dari daftar peserta UNBK, sehingga tidak hadir ujian,” katanya.

Aidy juga menyampaikan masih ada peserta UNBK yang berhalangan hadir mengikuti UNBK utama. Oleh karena itu mereka perlu mengikuti ujian susulan. “Masih ada peserta yang berhalangan hadir ujian sehingga perlu diberikan ujian

Pembentukan Fakultas Fisipol Sesuai Kebutuhan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Tiga program studi (prodi) di bawah pengelolaan Rektor Universitas Mataram (Unram), yakni Prodi Sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi dan Prodi Hubungan Internasional akan digabung ke dalam satu fakultas, yakni Fisipol. ‘’Pendirian Fisipol ini merupakan kebutuhan masyarakat.

Sebelum berencana mendirikan, tentu sudah ada kajian terkait dengan kebutuhan masyarakat akan hadirnya Fakultas Fisipol,’’ ujar Kepala Prodi Sosiologi Unram Ir. Syarafudin, M.Si., pada Suara NTB, Senin (8/4).

Katanya, penggabungan tiga prodi ke dalam satu fakultas baru tentu sangat positif. Bagi Prodi Sosiologi akan sangat bermanfaat bagi upaya percepatan pembangunan program studi.

Untuk itu dia berharap agar

pemerintah segera mewujudkan pembentukan Fisipol Unram.

Selain itu ditambahkan Syarifudun, izin prinsip pengelolaannya pun sudah dikeluarkan Kemenristek Dikti. Hal itu berarti bahwa tahun ini fakultas baru ini bisa segera terwujud. Dengan demikian kabar gembira hadirnya fakultas baru akan sangat disambut antusias masyarakat.

Upaya prodi untuk menyambut perubahan itu termasuk dengan mengajukan borang akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ditindaklanjuti dengan visitasi ke Program Studi Sosiologi Unram, merupakan upaya menyambut perubahan status itu.

Dengan seluruh proses yang telah dilakukan tersebut, Syarifudin berharap agar Prodi Sosiologi memperoleh nilai mini-

mum B, sehingga kelak jika Fisipol sudah benar-benar berdiri, tentu akan sangat membantu.

Sementara itu, informasi berbeda justru disampaikan Dosen Sosiologi yang juga merupakan mantan Wakil Rektor I Unram Prof. Ir. Lalu Wirasapta Karyadi, MSc. Menurut Karyadi, harapan akan terwujudnya fakultas Fisipol sepertinya masih lama.

Hal itu lantaran adanya penafsiran berbeda rektor terhadap surat Kemenristek Dikti yang telah mengeluarkan izin prinsip.

Kata Karyadi, surat itu direspons berbeda oleh rektor. Harusnya dengan keluarnya izin prinsip itu, Rektor tinggal menindaklanjutinya dengan membuatkan SK terbentuknya Fisipol. Hanya saja hal demikian tidak dilakukan rektor, sehingga nasib pendirian Fisipol masih belum jelas. (dys)

ulang (susulan, red),” katanya.

Peserta UNBK SMA di NTB sebanyak 32.234 siswa dari 314 SMA negeri dan swasta. Dengan rincian SMA swasta sebanyak 159 sekolah, dan SMA negeri sebanyak 155 sekolah.

Sementara jumlah peserta UNBK MA sebanyak 19.870 siswa dari 510 MA negeri dan swasta. Dengan rincian sebanyak 17 Madrasah negeri, dan 493 merupakan madrasah swasta.

Dari pantauan Suara NTB, selama pelaksanaan UNBK SMA/MA satu pekan terakhir berjalan dengan lancar. Meski ada gangguan listrik padam seperti yang terjadi di SMA/MA daerah Utan, Kabupaten Sumbawa.

Selain juga ada sejumlah siswa yang tidak bisa mengikuti UNBK karena berbagai alasan. Jadwal UNBK susulan akan dilaksanakan pada Senin (15/4) dan Selasa (16/4) mendatang. (ron)

Lancar, Pelaksanaan USBN Hari Pertama Mataram (Suara NTB) – SMP di Kota Mataram mulai melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) mulai Senin (8/4) kemarin. USBN dijadwalkan akan dilaksanakan dari tanggal 8 April sampai dengan 12 April 2019. Dilanjutkan dengan mata pelajaran mulok sesuai dengan kekhasan kurikulum sekolah masing-masing pada tanggal 13 April.

Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin, pada Senin (8/4) mengatakan, pelaksanaan USBN pada hari pertama berjalan lancar dan seluruh peserta kelas IX di SMPN 6 Mataram sebanyak 433 orang mengikuti USBN itu. “Aman dan lancar, semua peserta hadir,” ujarnya.

Menurut Azizudin, hari per-

tama USBN SMP mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama.

Sistem pengawasan berbentuk silang penuh dengan rayon 1 yaitu SMPN 2 Mataram.

“Sistem pengawasan silang penuh,” katanya.

Terpisah, Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib, pelaksanaan USBN di SMPN 12 Mataram berjalan lancar. Hanya ada satu orang yang tidak hadir karena sakit. “Pelaksanaan USBN berjalan lancar,” katanya dihubungi Senin (8/4).

Mustajib menekankan, USBN sangat penting dilaksanakan untuk mengukur atau mengetahui ketercapaian kompetensi dari siswa.

“Untuk mengukur/mengetahui ketercapaian kompetensi,” ujarnya. (ron)

INOVASI Serahkan Sekolah Bambu Ramah Anak di Lombok Utara Mataram (Suara NTB) – INOVASI, diwakili oleh Program Director, Mark Heyward, secara resmi menyerahkan 12 unit sekolah bambu dan 1 unit bangunan bambu di UPTD Tanjung kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), bertempat di SDN 8 Sokong, Tanjung,Jumat (5/4) lalu.

Pemda KLU diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Utara, Kepala UPTD Tanjung, Kepala UPTD Pemenang. Hadir pula pengawas, pimpinan sekolah dan guru yang menerima dukungan sekolah bambu yaitu dari MI Syamsul Huda Lekok, MI Riyadlul Jannah NW Penjor, MI Nurul Hidayah NW Rempek, MI Ijtihadul Islamiyah Al-Amin Karang Kendal, MI Nurul Huda NW Gondang, SDN 3 Pemenang

Barat, SDN 1 Malaka, SDN 2 Malaka, SDN 5 Malaka, SDN 6 Malaka, SDI Hidayaturrahman NW Menggala, SDN 8 Sokong.

Edy Herianto, Provincial Manager INOVASI di NTB, menjelaskan latar belakang pembangunan sekolah bambu sebagai respons INOVASI pascagempa yang terjadi di Lombok Utara. “INOVASI berpikir untuk membangun sekolah bambu.

Material bambu dapat mudah ditemui. Kami tawarkan ke sekolah dampingan sekitar 20 sekolah. Pada waktu itu ratarata menolak dan dianggap tidak layak. Setelah kami ceritakan konstruksinya seperti apa, ratarata menerima. Akhirnya disepakati untuk membangun sekolah bambu,” jelasnya.

Edy menjelaskan, dari 20 sekolah, sebagian sudah menda-

(Suara NTB/ist)

SERAH TERIMA - Pihak INOVASI dan Pemda KLU saat serah terima sekolah Bambu Ramah Anak di SDN 8 Sokong Tanjung Lombok Utara pada Jumat (5/4). pat bantuan dari PUPR. Setelah diskusi dengan kepala dinas maka diputuskan 12 sekolah.

Bangunan diberi nama sekolah ramah anak, karena di program

INOVASI ada perlindungan anak. “Kami tidak sembarangan membangun dan kami memperhatikan kepentingan anak.

Tidak boleh ada bangunan yang

membahayakan. Pada waktu kami membangun, betul-betul kami perhatikan jangan sampai membahayakan anak dan anak merasa nyaman,” ungkap Edy. Program Director INOVASI Mark Heyward mengucapkan terima kasih kepada pemangku kepentingan di Lombok Utara dan NTB atas kerja sama yang telah terjalin salama ini, tidak hanya dalam proses pembangunan sekolah bambu tetapi juga dalam pengimplementasian program-program rintisan INOVASI di Lombok Utara.

“Khusus di Lombok Utara, kita telah bekerjasama untuk menyelenggarakan berbagai program rintisan yaitu Gema Literasi yang bekerjasama dengan Save The Children, Guru BAIK, Formative Assessment, PELITA, dan Lombok Utara

Suka Membaca, bekerjasama dengan Yayasan Tunas Aksara.

Hasilnya sudah ada. Kerjasama kita di sini tidak hanya untuk anak-anak di sini tetapi juga anak-anak di seluruh Indonesia,” jelas Mark.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Lombok Utara, Dr. Fauzan, M.Pd, menyampaikan apresiasi terhadap program INOVASI termasuk harapan dilanjutkannya program ini.

“Ini hal yang luar biasa karena banyak sekali bantuan yang sudah diberikan oleh INOVASI. Ini adalah bagian kecil saja. Bangunan ini. Yang lebih banyak adalah hal-hal non fisik terkait kualitas guru-guru kami dan kemajuan guru-guru kami mengh-

adapi bencana,” kata Fauzan.

Selain membangun 12 unit sekolah bambu dan 1 unit bangunan bambu di UPTD Tanjung, INOVASI di Lombok Utara telah mendampingi 25 SD melalui program rintisan Guru BAIK (Belajar – Aspiratif – Inklusif – Kontekstual), 25 SD melalui program rintisan Gema Literasi, bekerjasama dengan Save The Children. Melalui program rintisan PELITA (Peningkatan Kualitas Pembelajaran Literasi Kelas Awal), 12 SD dan 8 MI menjadi sekolah dampingan INOVASI yang telah menuntaskan pelatihan tujuh unit modul literasi kepada guru, dan dengan model kemitraan dengan Yayasan Tunas Aksara melaksanakan program Lombok Utara Suka Membaca dengan melibatkan 14 SD dan 2 MI. (ron)

Selasa, 9 April 2019

SUARA NTB

Halaman 11

SUARA NTB

Selasa, 9 April 2019

Halaman 12

Dewan Khawatir MA Cabut Perda RPJMD Tanjung (Suara NTB) Seiring pembahasan LKPJ APBD 2018 yang dilakukan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), mencuat kekhawatiran

terancam dicabutnya Perda (perubahan) RPJMD. Ketua Pansus Bidang Kebijakan Daerah, Raden Nyakradi, dalam rapat Pansus, Senin (8/4) mengungkapkan,

sejumlah pertanyaan akan dikedepankan oleh Pansus kepada pejabat Pemda. Mulai dari Perda RPJMD hasil perubahan, pelayanan Kartu KLU - Sehat, Pelayanan Satu Dokter Satu Desa, Ambulans Desa, penyaluran beras gempa senilai Rp2,4 miliar lebih, sewa lahan Amor-Amor hingga sikap pembiaran pemda atas investasi tambak udang tanpa dokumen IMB. Demikian juga dengan tambak Amor-Amor yang lahannya dari kebijakan sewa bupati, politisi Golkar ini menegaskan harus dijelaskan kepada DPRD. Beta-

pa tidak, jatuhnya lahan AmorAmor ke pelukan Lombok Utara tidak lepas dari upaya DPRD. Anehnya, saat lahan disewakan nyaris tidak ada informasi dari eksekutif kepada legislatif.

Di bidang kesehatan, tidak adanya kerjasama antara Pemda KLU dengan BPJS dan mengalihkan warga kepada Kartu KLU - Sehat, ikut dipertanyakan nantinya. Pihaknya kaget mengetahui puluhan ribu warga hanya digantung pada program yang belum teruji melalui KLU Sehat.

“Jelas kita kaget melihat warga tidak dilayani BPJS. Apalagi de-

ngan BPJS ini mengandung substansi menjamin kesehatan dan mendukung program JKN KIS dari pemerintah pusat,” cetusnya.

Celakanya, Dewan juga tidak mengetahui apa saja item perubahan yang dilakukan sepihak eksekutif, terutama berkenaan dengan indikator target kinerja.

“Tercantum dalam Diktum, bahwa Bupati bersama DPRD mengevaluasi paling lama 7 hari sejak diterima dari Provinsi.

Dalam hal tidak ditindaklanjuti evaluasi perubahan RPJMD maka MA bisa membatalkan Perda dimaksud melalui Gubernur,” jelasnya.

Terpisah, Kabag Hukum

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, mengklaim revisi RPJMD lebih dominan dilakukan Bappeda Lombok Utara.

Terkait perbaikan pascaevaluasi dari Pemerintah Provinsi ditaksir sedang berproses karena perbaikannya memerlukan waktu. “Saya dapat informasi kabarnya mau dikirim ke DPRD Perda hasil revisi. Mungkin revisinya internal, dan mungkin sudah ada hasil. Karena sempat ada staf Bappeda yang minta nomor Perda ke Bagian Hukum,” kata Eka. Sementara Kepala Bappeda Lombok Utara, Heriyanto, SP., mengakui pihaknya sedang membuat perbaikan Perda RPJMD. Ia tak menyangkal, proses revisi sedikit membutuhkan waktu, karena agenda Bappeda KLU cukup

banyak. “Kita sedang lembur mengerjakan itu, mungkin selama dua hari, nanti hari Kamis kita serahkan ke DPRD,” ujarnya.

Heriyanto menyebut, perbaikan RPJMD tentu mengacu pada hasil evaluasi provinsi. Setelah diperbaiki, barulah hasil disampaikan kepada dewan. “Karena ini sifatnya teknis sekali dan perlu pengetahuan khusus untuk itu.

Pasti akan kita sampaikan matrik revisinya, kenapa revisi, indikator apa saja, semua kita sampaikan,” tandasnya. (ari)

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 9 April 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Selasa, 9 April 2019

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 PEMILU tinggal menghitung hari. Suhu politik di pusat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hingga daerah nampaknya semakin memanas. Pemilu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 2019 ini menjadi kali pertama Pemilu digelar serentak.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemili1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 han anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRD provin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 si dan anggota DPRD kabupaten/kota. Sampai di TPS nan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ti, calon pemilih akan disodorkan lima jenis surat suara.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kondisi ini harus disikapi oleh Bawaslu (Badan Pen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gawas Pemilu). Banyaknya surat suara yang harus di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 coblos menimbulkan kerawanan tersendiri. Karena 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sudah pasti akan banyak orang yang berkepentingan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dengan personal calon yang akan dipilih maupun parpol 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tertentu. Oleh karena itu, Bawaslu sebagai lembaga yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 berwenang melakukan pengawasan Pemilu harus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pasang mata dan telinga di mana-mana.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Jangan sampai hanya pelanggaran-pelanggaran ter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tentu saja yang ditindak. Sehingga menimbulkan kecem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 buruan sosial di antara calon-calon lainnya. Bawaslu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 harus memposisikan semua calon sama. Jangan ada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kesan Bawaslu tebang pilih ataupun pilih kasih. Se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 makin dekatnya hari pemungutan suara, potensi pelang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 garan maupun kecurangan akan semakin besar.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Yang paling rawan adalah H-3 pemungutan suara. Tiga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hari sebelum pemilihan atau hari tenang biasanya ada saja 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 oknum yang nekat berbuat curang. MIsalnya aksi bagi-bagi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sembako, dan lain-lain. Sebetulnya dari jauh-jauh hari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 harus ada pendidikan politik. Tidak saja kepada kader par1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tai tapi juga masyarakat secara umum. Paling tidak supaya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masyarakat tidak melakukan transaksi jual beli suara.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Selama ini, praktik jual beli suara marak terjadi menje1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lang pemungutan suara. Praktik politik uang dilakukan di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masa tenang akan lebih berat sanksinya. Ancaman pidana 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bagi pelaku dan penerima politik uang di masa tenang, yaitu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kurungan penjara paling lama empat tahun, dan denda pal1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ing banyak sebesar Rp46 juta. Bahkan, bagi calon anggota 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 legislatif (caleg) yang terbukti bersalah melakukan seran1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gan fajar, dan divonis inkrah berdasarkan putusan penga1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dilan. Jika caleg itu terpilih sebagai anggota dewan, maka 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 keterpilihan sebagai anggota dewan bisa dianulir.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Oleh karena itu, masyarakat harus diajak untuk sama1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sama terlibat secara aktif dalam partisipasi pengawasan di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masa tenang. Meskipun ada Bawaslu, namun pengawasan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 di masa tenang akan lebih optimal dan maksimal, dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 keterlibatan masyarakat luas. Masyarakat harus berani me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 laporkan kepada Bawaslu, jika menemukan ada pelangga1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ran pemilu misalnya praktik politik uang atau serangan fajar.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Karena bagaimanapun, praktik politik uang atau se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 rangan fajar adalah kejahatan demokrasi. Untuk memak1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 simalkan pengawasan, Bawaslu diharapkan melakukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pengawasan hingga ke TPS. Apalagi Bawaslu sudah me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 miliki perangkat pengawasan hingga ke tingkat TPS. Den1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gan keberadan dari pengawas TPS, diharapkan mampu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 meminimalisir dan mencegah berbagai potensi pelang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 garan pemilu terjadi di masa tenang, serta pelanggaran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pemilu di tingkat TPS. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Potensi pelanggaran maupun kecurangan bisa da1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tang darimana saja. Bawaslu diharapkan tidak hanya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mengawasi masyarakat dan kader parpol. Justru penye1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lenggara pemilu di tingkat kecamatan maupun kelurah1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 an harus diawasi ketat. Jangan sampai yang melakukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 serangan fajar menggunakan ‘’tangan-tangan’’ KPPS di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tingkat kecamatan maupun kelurahan. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Tingkatkan Pengawasan

OPINI

Halaman 14

Keniscayaan Mitigasi Bencana UKA beruntun merundungi Pulau Lombok secara tibatiba, mengelu ulang kesadaran kolektif bahwa perlunya mitigasi bencana. Setelah gempa mengguncang Juli-Agustus silam, medio Maret Pulau Lombok kembali dikejutkan adanya gempa bermagnitudo diatas 5, dengan kedalaman dangkal dan terjadi pada daratan.

Menurut catatan Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Mataram, hari itu saja (17/3), berkisar 30 kali lebih gempa susulan, kendati skalanya kian mengecil. Tetapi lantaran warga masih mengalami trauma sebelumnya, peristiwa gempa yang diikuti tanah longsor, cukup memberi “sinyal” untuk siaga kebencanaan. Selain cuaca memang sedang mengalami anomali. Angin kencang, hujan deras dan kilatan petir menyelimuti suasana kejadian.

Tremor gempa mengakibatkan adanya terusan tanah longsor yang menerjang kawasan air terjun Tiu Kelep Senaru Bayan Lombok Utara.

Sedikitnya dua orang wisatawan berkebangsaan Malaysia dan satu orang warga lokal meninggal dunia, serta puluhan luka-luka menjadi korban longsoran tanah dan bebatuan dari dataran tinggi puncak tebing air terjun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara langsung sigap mengirim ambulans, personil dan paramedis ke tempat kejadian untuk dilakukan penanganan darurat.

Bersama instansi terkait, evakuasi disegerakan. Tim SAR, TNI-Polri bersama relawan setempat bergerak cepat mengevakuasi korban, baik korban luka-luka maupun korban meninggal dunia. Korban lukaluka dirujuk dari Puskesmas hingga Rumah Sakit Umum Daerah pada tingkat kabupaten dan provinsi. Kondisi kemudian berangsurangsur stabil.

Selalu ada hikmah pada tiap musibah. Bencana demi bencana membuat manusianya “imun” terhadap keadaan. Mungkin itu pula hikmah dari kejadian tanah longsor di Senaru. Seorang bocah 12 tahun, difabel tuna wicara, Taufik.

Tetiba populer oleh kiprah luhurnya menolong para wisatawan berkebangsaan Malaysia yang terdampak bencana di sekitar kawasan wisata air terjun Tiu Kelep.

Keseharian bocah yang kerap bermain di sekitar kawasan wisata

Mujaddid Muhas, M.A.* (Kabag Humas dan Protokol Setda KLU)

”

Selalu ada hikmah pada tiap musibah. Bencana demi bencana membuat manusianya “imun” terhadap keadaan. Mungkin itu pula hikmah dari kejadian tanah longsor di Senaru. Seorang bocah 12 tahun, difabel tuna wicara, Taufik. Tetiba populer oleh kiprah luhurnya menolong para wisatawan berkebangsaan Malaysia yang terdampak bencana di sekitar kawasan wisata air terjun Tiu Kelep.

tersebut, menolong siapa saja dengan kemampuan yang terbatas sebisanya, dan itu dilakukannya acap kali dengan tulus saja. Ia bahkan tak tahu sama sekali soal mitigasi bencana, tetapi nuraninya peka dan instingnya sigap membantu evakuasi wisatawan saat terjadinya gempa sekaligus tanah longsor tersebut.

Munajat do’a terpanjat menengadah langit nirwana, semoga bencana tak terulang kembali, setidaknya upaya preventif bisa dilakukan sedari dini, melalui mitigasi bencana. Tentu, tiap bencana alam tak ada yang dapat mengelak, tetapi ikhtiar untuk meminimalisasi korban dan penyosialisasian mitigasi kebencanaan sungguh suatu keniscayaan.

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dalam beberapa kesempatan forum memaparkan percepatan pembangunan pascabencana terpola pada tiga perspektif yaitu Perspektif Kebencanaan, Perspektif Sanitasi dan Lingkungan Hidup, serta Perspektif Kepariwisataan sebagai upaya komprehensif mitigasi.

Perpektif Kebencanaan lebih pada pola roadmap bangunan yang memberikan ruang lapang publik pada spot-spot jalur evakuasi kebencanaan. Kemudian Perspektif Sanitasi dan Lingkungan Hidup menekankan pada adanya hunian yang telah dilengkapi dengan pembuangan dan rindang penghijauan.

Bagaimana hunian sederhana memiliki toilet mini pada hunian masing-masing. Menanam tumbuhan disekitar areal hunian.

Sedangkan Perspektif Kepariwisataan dimaksudkan pada estetika keindahan kultural atau kekhasan yang dapat memacu destinasi pada kawasan wisata, baik dari sisi bangunan, maupun psikoramah terhadap mitigasi kebencanaan. Selain membangun sikap kolektif untuk bangkit dan bangun kembali melalui pemulihan aspekaspek penunjang kepariwisataan.

Telah banyak yang dilakukan instansi untuk menanggulangi keadaan dari fenomena katastrofe bencana yang melanda akhir-akhir ini. Kita tetap optimis bahwa benca-

na di Pulau Lombok khususnya di Lombok Utara, segera teratasi dengan peran serta multipihak yang terus melakukan penanggulangan dan pemulihan kondisi pascabencana.

Teringat sebagaimana spirit lagu lawas Chrisye bertajuk Badai Pasti Berlalu. Pemerintah dan masyarakat berpadu mengatasi keadaan, bahwa bencana segera berlalu, bangkit dan bangun kembali. Pulih seperti sedia kala dengan pengalaman empirik dari guncangan tremor alam yang tuman, lantaran kerap beruntun melanda kawasan sesar potensial kebencanaan.

Kita percaya bahwa bencana bisa teratasi dengan semangat kolektif dan solusi komprehensif, baik dari pemerintah, masyarakat, mitra swasta maupun multipihak lainnya, sebagai harapan publik sekaligus harapan kita semua. Katastrofe bencana yang melanda, beruntun dan tak terhindarkan. Meniscaya pula proses percepatan pembangunan pascabencana, ditopang dari hulu dan hilir oleh adanya pemahaman: mitigasi kebencanaan.

POJOK Tak serahkan LHKPN, pejabat terancam dicopot Semoga tidak hanya gertak sambal

*** Rapel kenaikan gaji ASN segera cair Kinerja ASN juga harus meningkat

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 9 April 2019

Halaman 15

NTB Bisa Sukses karena PKK

(Suara NTB/ist)

PELAYANAN - Pelayanan kesehatan gratis ini digelar di Dusun Solong Daya, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur.

Mataram (Suara NTB)Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengajak PKK NTB terus berpartisipasi dalam segala aspek pembangunan demi menuju NTB Gemilang. ‘’Terima kasih kepada PKK. Tidak berlebihan saya mengatakan kalau suksesnya NTB kelak, tergantung pada PKK nya,’’ ucap Dr. Zul pada acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 sekaligus membuka Rapat Konsultasi (Rakon) PKK Provinsi NTB Tahun 2019 di

Pendopo Gubernur, Senin (8/4).

Doktor Zul yang juga sebagai pembina TP PKK Provinsi NTB berharap Rakon yang mengusung tema ‘’Tingkatkan Kinerja Gerakan PKK Menuju NTB Gemilang” ini dapat berjalan baik dan lancar.

Sementara, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, selaku Ketua TP PKK Provinsi NTB membacakan sambutan dari Ketua Umum (Ketum) TP PKK Pusat, dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo. Ketum PKK Pusat berpesan agar Peringatan HKG PKK

ke 47 dapat menumbuhkan semangat dan energi baru pada setiap gerak langkah dan krida gerakan PKK, sehingga tidak sebatas seremonial saja tapi berujung kegunaan.

Kegiatan ini dirangkaikan pula dengan Penandatangan Kerjasama Antara TP PKK Provinsi NTB dengan berbagai dinas dan lembaga terkait. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman para pemenang lomba pada peringatan HKG PKK ke 47. Pameran dan Bazar dari Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga (UP2KPKK) se Provinsi NTB juga ikut meramaikan kegiatan kali ini.

Turut pula hadir sejumlah Kepala OPD lingkup Provinsi

NTB, perwakilan dari masingmasing PKK se Provinsi NTB, serta pimpinan organisasi wanita lainnya yang ada di NTB. (r)

MRI dan ACT NTB Beri Pelayanan Kesehatan GEMPA bermagnitudo 5,3 yang mengguncang Lombok pada Minggu (17/3) lalu menyisakan trauma mendalam bagi warga setempat. Pasalnya, sebelum gempa ini terjadi, pada Agustus 2018 silam Lombok juga diguncang gempa dengan kekuatan yang lebih besar hingga magnitudo 7,0, yang mengakibatkan ratusan orang dinyatakan meningga dunia. Sampai saat ini, trauma mendalam masih banyak dialami penduduk, termasuk saat ada guncangan gempa walau dengan intensitas kecil. Selain itu, warga yang mengungsi juga rentan terhadap penyakit.

Menanggapi keadaan warga itu, tim medis dari Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) dan ACT NTB pada Minggu (7/4) mengadakan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak gempa magnitudo 5,3. Pelayanan kesehatan gratis ini digelar di Dusun Solong Daya, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur. Desa ini merupakan desa terparah terdampak gempa satu bulan lalu itu.

M. Romi Sefudin dari tim program ACT NTB mengatakan, alasan Desa Pesanggrahan menjadi lokasi pelayanan kesehatan ini karena di desa yang berada tak jauh dari lereng Gunung Rinjani ini masih terdapat warga yang masih takut tinggal di rumahnya masing-masing. Mereka sampai saat ini menempati tenda-tenda yang ada di sekitar rumah. Mereka masih trauma dengan rentetan gempa besar yang terjadi sejak akhir tahun lalu. ‘’Di sini banyak rumah warga yang mengalami rusak ringan hingga berat. Bahkan ada juga yang sampai rata dengan tanah.

Kondisi warga yang trauma tinggal di dalam rumah dan memilih tinggal di dalam tenda membuat rentan terkena berbagai penyakit,’’ jelasnya, Minggu (7/4).

Pada aksi pelayanan kesehatan ini, tim MRI menurunkan empat dokter, dua perawat, serta dua apoteker. Pelayanan berlangsung sejak pukul 09.00 Wita dan berakhir pada pukul 14.00 Wita. Aksi ini direncanakan akan rutin digelar dua kali dalam satu bulan agar dapat memantau kondisi kesehatan warga terdampak gempa secara berkelanjutan.

Hasil pemeriksaan medis, ditemukan banyak warga yang mengalami batuk serta flu, hipertensi serta gatal-gatal. Kondisi ini disebabkan cuaca di Lombok, khususnya bagian timur yang hampir setiap hari diguyur hujan. Terlebih warga masih bertahan di bawah tenda pengungsian. (r/*)

Pemprov Andalkan Tiga Program Dari Hal. 1 Namun membawa konsep serta pemberdayaan bagi masyarakat dan pemerintah desa.

Selain sinergi, untuk akselerasi penurunan angka kemiskinan di NTB adalah memperbaiki kualitas hidup manusianya. Seperti kualitas kesehatan, pendidikan, pendapatan dan lingkungan. ‘’Jangan kira bahwa sanitasi air bersih itu tidak ada hubungannya dengan kemiskinan. Kesehatan punya korelasi kuat dengan kemiskinan,’’ jelasnya.

Begitu juga dengan pendidikan, pendapatan dan lingkungan. Bahkan pariwisata pun mempunyai hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. ‘’Desa wisata itu digagas untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi-potensi yang ada di desa itu dapat dimanfaatkan dan dikembangkan agar masyarakat memiliki pendapatan,’’ katanya.

Hadirnya industrialisasi pengolahan di NTB merupakan program baru yang digagas Gubernur dan Wagub NTB. Tujuannya, agar bahan baku, seperti hasil pertanian, tidak langsung diekspor. Namun, akan diolah terlebih dahulu. Sehingga akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. ‘’Kami tidak ingin masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Mereka harus mendapatkan nilai tambah dari apa yang mereka usahakan. Nilai tambahnya harus di NTB, bukan di daerah lain,’’ imbuh Wagub.

Selain itu, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB ini mengatakan untuk menurunkan angka kemiskinan dengan memperbaiki data yang ada. Untuk data ini akan melibatkan para kader dan pendamping desa.

Sehingga data, termasuk data tentang kemiskinan betul-betul detail. Karena dipo-

tret lebih dekat, hingga ke RT dan dusun. Data tentang ibu hamil, anak yang menderita stunting, yang menderita sakit, rumah tidak layak huni, akan terpotret dengan baik.

Untuk kesejahteraan para kader dan pendamping desa, Pemprov, kata Wagub telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun gaji atau honor yang layak. ‘’Gaji yang layak diniatkan, agar mereka memiliki semangat dalam bekerja,’’ ujarnya.

Namun, dari sejumlah program itu, yang menjadi kendala saat ini adalah bagaimana mengubah mind set atau pola pikir masyarakat. Untuk melibatkan masyarakat, butuh kerja bersama. ‘’Untuk melibatkan masyarakat, kita butuh effort. Menggerakkan mereka itu butuh usaha bersama,’’ jelasnya.

Karena itu, Wagub mengimbau semua pihak untuk serius memikirkan kesejahteraan masyarakat. Terutama, menurunkan angka kemiskinan.

Meskipun NTB dilanda gempa beruntun akhir Juli sampai Agustus 2018 lalu, angka kemiskinan di turun sebesar 0,12 persen pada periode Maret – September 2018. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan NTB pada Maret 2018 sebesar 14,75 persen, turun menjadi 14,63 persen pada posisi September 2018.

Gempa yang mengguncang NTB pada akhir Juli – September 2018 menyebabkan tujuh kabupaten/kota terdampak. Yakni Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, Sumbawa Barat dan Sumbawa. Dari tujuh daerah tersebut, Lombok Utara terdampak paling parah. (nas)

Percepat Sejahterakan Masyarakat Dari Hal. 1 Sebelum menuju Lunyuk, gubernur langsung menuju Kantor Bupati untuk melakukan pertemuan dengan Bupati Sumbawa H. Husni Jibril. Selanjutnya melakukan Rakor dengan jajaran Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sumbawa, membahas percepatan pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menegah (SIKIM) dan Science Industry Technopark (STP).

Dalam arahannya kepada jajaran Disperindag Kabupaten Sumbawa, gubernur menekankan percepatan pembangunan SIKIM dan STP di Bumi Sabalong Samalewa tersebut.

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini menjelaskan, dengan percepatan pembangunan tersebut sebagai langkah awal proses industrialisasi, untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Ia berharap dengan mempercepat industrialisasi di NTB, maka bahan baku yang dihasilkan NTB bisa dilakukan pengolahan di di daerah ini. ‘’Dengan adanya idustrialisasi ini, maka harapan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang tentunya untuk dapat terus menekan angka kemiskinan di NTB,’’ harapnya. (nas)

(Suara NTB/humasntb)

BERSAMA - Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, selaku Ketua TP PKK Provinsi NTB bersama pimpinan organisasi wanita lainnya yang ada di NTB, kemarin.

Penerapan Perda Belum Berjalan Maksimal Dari Hal. 1

(Suara NTB/ist)

TALKSHOW - “Peranan POKJA Advokasi dalam pengembangan Kampung KB” di Radio Global FM Lombok, dengan narasumber Kabid ADPIN Perwakilan BKKBN NTB Drs. Samsul Anam, MPH (kanan) dan Kepala Dinas PPKB Kota Mataram Drs. Sutrisno, MBA., Senin (8/4).

FPT Jadi Magnet Wisatawan Dari Hal. 1 berbagai persiapan menjelang puncak acara di padang Savana Doro Ncanga, Dompu sudah mencapai 80 persen.

Diantara persiapannya berupa kesiapan air bersih, toilet umum, penyiapan stand dan tempat perkemahan umum, serta persiapan arena utama.

Persiapan ini dipastikan rampung sehari sebelum 11 April, karena warga dan tamu dari luar diperkirakan akan mulai memadati lokasi acara pada 9 – 10 April ini. “Kita akan siapkan hiburan rakyat dan ngopi bareng di sekitar arena puncak acara,” kata H. Khairul Insyan.

Kepastian kehadiran tamu undangan dari luar daerah juga sudah mulai memberikan konfirmasi. Beberapa pejabat dari Kementrian Pariwisata RI dan pejabat pusat lainnya dipastikan hadir. Begitu juga dengan Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, Kapolda NTB, Danrem 162/WB dan sejumlah Pimpinan OPD NTB lainnya.

Ia pun memastikan pelaksanaan FPT tahun 2019 tidak

akan kalah dari pelaksanaan FPT tahun – tahun sebelumnya. Berbagai atraksi budaya akan ditampilkan dengan kearifan lokal serta pameran ekonomi kreatif juga disajikan. Sehingga FPT tetap menjadi event yang menarik untuk dikunjungi. “Atraksi tarian massal-nya langsung mendapat sentuhan dari Denny Malik (kurator yang menjadi koreografer tarian massal pembukaan ASEAN Games di Jakarta lalu) utusan dari Kementerian Pariwisata,’’ ungkapnya.

FPT yang selalu menampilkan kejutan bagi pengunjung ini selalu menjadi magnet wisatawan dan sering kali menjadi ajang menikmati alam di lereng Gunung Tambora bagi pecinta alam terbuka. Sehingga tidak sedikit warga dan tamu undangan membuat perkemahan, sehingga tetap disiapkan arena khusus yang tetap memperlihatkan laut Teluk Saleh dan puncak Gunung Tambora. “Sebelum puncak acara, kita siapkan hiburan rakyat di sekitar arena dan lands coffe,” jelasnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu, Ir H Fakhruddin A Wahab, M.Si di ruang kerjanya mengungkapkan kesiapan jaringan telekomunikasi di lokasi acara. Kendati masih dalam bentuk pemancar sementara, ini akan mengatasi masalah jaringan telekomunikasi di acara puncak FPT. ‘’Masalah jaringan telekomunikasi di lokasi puncak acara, disiapkan Telkomsel untuk pemancar pembantu,’’ katanya.

Tapi tahun 2020 mendatang, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui program BAKTI (Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi) akan menyiapkan pemancar khusus atau penguatan jaringan pada sembilan wilayah yang masih kurang jaringan telekomunikasi di Dompu.

Wilayah itu, Tolokalo, Tompo, Doro Ncanga, Sori Tatanga, Pali Karawe, Rasta Lo Kilo, Dusun Pancasila Tambora, Nangadoro dan Woko. ‘’Kita ajukan tahun 2018 lalu, sudah masuk untuk program 2020,’’ jelasnya. (ula)

Giliran Mantan Kepala Aset Lobar Diperiksa Soal Lahan LCC Dari Hal. 1 Selebihnya ia tak berkomentar. Namun dia mengaku siap dipanggil kembali oleh penyidik Kejaksaan jika keterangannya masih diperlukan.

Selain mantan Kepala Aset, mantan Dirut PT. Tripat, Iksan Karyawan Amin juga pernah dimintai keterangan untuk materi pemeriksaan sama. Para mantan pejabat lain, termasuk mantan Sekda Lobar M. Uzair juga pernah diklarifikasi.

Juru bicara Kejati NTB

Dedi Irawan, SH.,MH hanya menyejelaskan, penyelidikan kasus itu masih berlanjut.

Sehingga semua pihak yang terkait sedang dalam proses klarifikasi.

Sementara Aspidsus Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap, SH.,MH sebelumnya menjelaskan bahwa fokus penyelidikan, timnya melacak indikasi agunan lahan seluas 8,4 hektar lahan LCC senilai Rp95 miliar.

Penyelidikan awal Kejaksaan menemukan proses agunan diduga masuk mellaui

perjanjian antara PT. Tripat, perusahaan daerah Pemkab Lombok Barat dengan pihak ketiga, PT.Bliss selaku pengelola LCC. Kejaksaan Tinggi NTB sedang mengecek regulasi yang mengesahkan proses agunan dan nilainya yang dianggap tidak masuk akal.

Kasus ini diduga sudah mengarah ke unsur pidana, karena terindikasi sudah nampak Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai kajian awal. Hanya tinggal diidentifikasi soal kerugian negara. (ars)

Tak Serahkan LHKPN, Pejabat Terancam Dicopot Dari Hal. 1 ‘’Dari arahan pimpinan bahwa pejabat yang melebihi batas waktu pelaporan sampai 31 Maret sejumlah 23 orang tersebut tetap mendapatkan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun,’’ tandasnya.

Wagub memanggil delapan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemanggilan delapan pimpinan OPD tersebut lantaran ada pejabat di lingkup perangkat daerah tersebut yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai 31 Maret lalu.

Seluruh pimpinan OPD dikumpulkan di Ruang Rapat Anggrek Kompleks Kantor Gubernur, Senin (8/4) siang mulai pukul 14.00 Wita. Pertemuan tersebut digelar tertutup.

Sebelum pertemuan, Wagub secara khusus memanggil Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D. Sekda yang dikonfirmasi saat keluar dari ruang kerja Wagub mengatakan bahwa dirinya dipanggil membahas masalah

pelaporan LHKPN. Namun Sekda tak berkomentar banyak ketika ditanya mengenai sanksi bagi puluhan pejabat Pemprov yang belum menyerahkan LHKPN sampai 31 Maret lalu.

Data Pemprov NTB, sebanyak delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum semua pejabatnya melaporkan LHKPN. Dari delapan OPD tersebut, pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebuayaan (Dikbud) yang paling banyak belum melaporkan LHKPN sampai batas waktu 31 Maret 2019.

Data yang diperoleh Suara NTB, sebelumnya sebanyak 1.327 pejabat yang tersebar di 48 OPD wajib melaporkan LHKPN. Dari jumlah itu, sebanyak 1.303 pejabat telah melaporkan LHKPN. Sebanyak 24 pejabat belum melaporkan LHKPN tersebar di delapan OPD. Paling banyak di Dinas Dikbud. Dari 65 pejabat yang wajib melaporkan LHKPN, baru 53 orang yang sudah melapor. Sisanya, 12 pejabat belum melaporkan LHKPN. Tingkat kepatuhan pejabat

melaporkan LHKPN di Dinas Dikbud sebesar 87,3 persen.

OPD selanjutnya yang masih banyak belum melaporkan LHKPN adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) NTB dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB. Jumlah wajib LHKPN di DPK sebanyak 22 orang, baru melapor 19 orang. Artinya, masih ada tiga orang pejabat belum melaporkan LHKPN. Begitu juga di DKP NTB, wajib lapor sebanyak 59 pejabat. Tetapi yang sudah melaporkan LHKPN baru 56 orang. Artinya, masih ada tiga pejabat yang belum melaporkan LHKPN. Selain itu, ada dua pejabat di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) yang belum melaporkan LHKPN. Jumlah pejabat yang wajib melaporkan LHKPN di Diskominfotik sebanyak 30 orang, namun yang sudah melapor baru 28 orang. Sementara empat OPD lainnya, yakni Dinas LHK, Satpol PP NTB, Sekretariat DPRD NTB dan Biro Perekonomian masing-masing satu orang pejabat yang belum melaporkan LHKPN. (nas)

‘’Bukan berarti tidak ada Pergub, tidak bisa jalan. Tapi kalau memang diperintahkan lebih lanjut dalam Pergub, itu yang kita minta kepada OPD segera menyusun Pergub,’’ jelasnya.

Ruslan mengatakan, pihaknya sudah menyurati Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Pergub untuk PerdaPerda yang belum berjalan maksimal. Ruslan mengakui sejumlah Perda yang telah diterbitkan Pemprov NTB belum berjalan maksimal, seperti Perda tentang Kawasan Bebas Rokok. ‘’Berapa yang maksimal dan belum jalan? Belum bisa saya sebut. Salah satu memang Perda Kawasan Bebas Rokok belum maksimal berjalan,’’ katanya.

Sejumlah Perda yang telah dibuat Pemprov NTB pada 2018 lalu, antara lain Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, Perda No. 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Kemudian Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kemudian pada tahun 2017, Pemprov telah menerbitkan Perda No.10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Mutu Pelayanan Kesehatan, Perda No. 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

Ruslan menagatakan, dalam pembuatan satu Perda memang butuh anggaran yang tidak sedikit. Ia tak menyebutkan angka pasti biaya yang dibutuhkan untuk membentuk satu Perda.

Tetapi Ruslan mengatakan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp100 juta untuk satu Perda. ‘’Ndak sampai Rp300 juta. Yang jelas biaya untuk tim, konsultasi ke kementerian.

Kurang lebih Rp100 juta per Perda,’’ sebutnya.

Ruslan menjelaskan, prinsipnya pembuatan Perda dilakukan apabila merupakan perintah UU dan kebutuhan daerah.

Terkait dengan pembentukan Perda kabupaten/kota, Ruslan mengatakan Pemprov akan selektif. Ia menyebut ada salah satu kabupaten yang mengusulkan 10 Perda ke provinsi.

Setelah dilakukan evaluasi, hanya tiga yang diterima.

‘’Tiga mungkin usulan itu yang kami terima. Karena tak perlu ada Perdanya. Dan ada juga yang diatur Perda sebelumnya,’’ jelasnya.

Ruslan menambahkan, pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap Perda kabupaten/kota yang ada di NTB. Dalam beberapa hari terakhir, pihaknya memanggil kabupaten/kota mengevaluasi Perdanya. ‘’Apalagi sekarang dengan terbitnya Peraturan Menteri yang terbaru, itu setelah Perda diterbitkan, kabupaten/kota diwajibkan mengirim ke provinsi.

Kita punya waktu 15 hari melihat Perda tersebut walaupun sudah diundangkan. Kita lakukan fasilitasi,’’ tandasnya.

Terpisah, Pemerhati Pemerintahan NTB, Ayatullah Hadi mengatakan, keberadaan Perda seyogyanya bertujuan menyelesaikan suatu masalah di masyarakat.

Sehingga ia sangat menyayangkan banyaknya Perda yang tidak berjalan maksimal. ‘’Tetapi di teori implementasi, ada masalah barangkali di SDM birokrasi yang sangat menentukan implementasi sebuah kebijakan. Ada soal komunikasi dan disposisi,’’ katanya.

Ia melihat adanya Perda yang tak berjalan maksimal karena masalah SDM. Sehingga terkesan mengulur-ngulur waktu dalam mengimplementasikannya. ‘’Kan sia-sia kalau misalnya sudah membuang anggaran cukup besar, tapi tidak memiliki ‘’gigi’’ Perda itu untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Hadi menduga bisa jadi Perda yang dibuat hanya mengejar target dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Masalah Perda itu dilaksanakan kurang mendapat perhatian dari Pemda. ‘’Bisa jadi masalahnya DPRD atau pemerintah hanya mengejar terget dari Prolegda.

Tapi sesungguhnya tak punya ‘’gigi’’ untuk diimplementasikan,’’ ujarnya.

Jika itu yang terjadi, kata Hadi maka kasihan uang rakyat yang sudah banyak dikeluarkan membuat Perda. Tetapi manfaatnya tak dirasakan oleh masyarakat. ‘’Jangan hanya mengejar kuantitas, seolah-olah dewan berhasil mengejar target. Tapi setelah disahkan, Perda tak memiliki daya dobrak melindungi masyarakat atau publik,’’ tandas akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram ini.

Kepada Pemprov dan Pemda kabupaten/kota, ia menyarankan agar segera membuat Pergub, Perbup dan Perwal jika Perdanya sudah ada. Karena itu merupakan instrumen teknis menjalankan Perda. (nas)

Dunia Menyapa Tambora Dari Hal. 1 Seperti pemecahan Rekor Muri Jagung Rebus terbanyak dilaksanakan pada saat Parade Budaya, tanggal 3 April 2019.

Kemudian Semalam Dalam Loka merupakan rangkaian kegiatan Festival Tambora yang dilaksanakan pada tanggal 2-3 April 2019.

Dalam acara tersebut, digelar Pentas Seni Tradisional, Pameran Ekonomi Kreatif dan Kreatif Dialog.

Kegiatan Mantar Festival dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada tanggal 6-7 April 2019. Dalam acara tersebut, terdiri dari Tour Kenawa - Mantar, serta atraksi budaya di Mantar.

Ada juga digelar Lawata Festival dilaksanakan di Kota Bima pada tanggal 6-8 April 2019. Dalam acara tersebut, terdiri dari Atraksi Budaya, Lomba Perahu Hias dan Lomba Masak Ikan serta olahraga ekstrem yaitu Triathlon.

Selanjutnya ada event Teka Tambora dilaksanakan di Kabupaten Bima pada tanggal 7-11 April 2019. Teka Tambora berarti pendakian Gunung Tambora yang dirangkai dengan berbagai kegiatan seperti Bima Bike Tour, Parade Kapal Layar, Pameran

Ekonomi Kreatif & Sangrai Kopi Tambora dan lainnya.

Kemudian Festival Geopark Tambora I dilaksanakan di Kabupaten Bima & Dompu pada tanggal 8-11 April 2019.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberi edukasi terkait geopark dan Geopark Tambora.

Ta m a n Na s i o n a l G u n u n g Tambora (TNGT) turut berpartisipasi dalam memeriahkan Festival Tambora 2019. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 2 s/d 30 April 2019. Kegiatan berpusat di Gunung Tambora.

FPT juga dimeriahkan dengan agenda Lanud ZAM Tambora Golf Tournament.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Festival Tambora yang dilaksanakan pada tanggal 6-7 April 2019 di dua tempat yaitu di GEC Rinjani Golf, Lombok Barat dan Lombok Golf Kosaido Country, Lombok Utara.

Selanjutnya Tambora Color Run merupakan rangkaian kegiatan FPT yang dilaksanakan pada hari Minggu 7 April 2019. Start dan finish berlokasi di Kantor Bupati Dompu. ‘’Selanjutnya, puncak Festival Tambora dilaksanakan di Doro Ncaga, Kabupaten Dompu pada Kamis, 11 April 2019,’’ demikian Faozal. (*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 9 April 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bersambung...

Lotim akan Batasi Jenis Pilihan RTG Selong (Suara NTB) Penanganan rehab rekon pascagempa yang saat ini masih dalam tahap transisi terus dikebut oleh Pemkab Lotim. Termasuk mengatasi setiap persoalanpersoalan yang menghambat kelancaran pembangunan rumah tahan gempa (RTG) bagi masyarakat korban gempa. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Pemkab Lotim yakni membatasi pemilihan jenis RTG yang akan dibangun per kecamatan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi, Senin (8/4) menyebutkan, rumah tahan gempa (RTG) yang sudah terbangun saat ini sebanyak 1.113 unit dari target 10.000 unit rumah.

Sementara yang sedang dalam proses sekitar 4.000 rumah di Kabupaten Lotim dengan

(Suara NTB/yon)

Purnama Hadi mayoritas RTG yang sudah dibangun di dua kecamatan yakni, Kecamatan Sambelia

dan Sembalun dengan RTG jenis Riko, Rika, Risba, Risha.

Kata dia, pemda akan membatasi pemilihan pembangunan RTG pada masingmasing kecamatan harus memilih dua RTG. Pembatasan itu untuk mempercepat proses pembangunan huntap bagi masyarakat tanpa banyak pertimbangan. Di mana selama ini masyarakat terlalu banyak memilih jenis rumah yang akan dibangunkan.

Misalnya untuk di Kecamatan Sembalun, Risha dan Rika. Sedangkan di wilayah Kecamatan Sambelia, Riko dan Risba. Dengan demikian, pembangunan RTG lebih cepat dan masyarakat tidak terpengaruh ketika ada iming-iming dari aplikator lain. Pasalnya, lambatnya pembanguan RTG ini karena masyarakat terpen-

Rapat LKPJ, Dewan Malah Bahas Pokir Mataram (Suara NTB) – Rapat Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram, Senin (8/4) kemarin, berubah haluan. Rapat antara pansus dengan eksekutif itu seharusnya membahas soal LKPJ Walikota yang telah disampaikan di hadapan rapat paripurna Selasa lalu, justru berubah menjadi ajang bagi anggota Dewan yang tergabung dalam pansus LKPJ itu mencecar eksekutif terkait program aspirasi mereka yang belum cair.

Sejak dibuka oleh Ketua Pansus, Drs. HM. Noer Ibrahim, satu per satu anggota pan-

sus itu menyampaikan keluh kesahnya terkait pokir (pokok pikiran) Dewan yang belum cair. Anggota pansus LKPJ, Drs. HM Husni Thamrin misalnya. Dia menyoroti lambannya RKA dari OPD menjadi salah satu sandungan lambannya pencairan pokir Dewan. ‘’Tidak seperti di Surabaya, begitu selesai dibahas langsung online dia,’’ cetusnya.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang tidak menyangkal bahwa memang masih ada pokir Dewan di tahun 2018 lalu belum tereksekusi. Kondisi tahun 2018 yang diwarnai gempa membuat Pemkot Mataram memp-

rioritaskan penanganan masalah kegempaan. ‘’Kalau boleh kami sebutkan, di sini ada juga pergeseran anggaran,’’ tambah Kepala BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram, H. Syakirin Hukmi. Ini berdasarkan surat yang telah dikirimkan ke semua OPD tertanggal 20 Februari 2019. Termasuk dikirim juga ke Sekretariat DPRD Kota Mataram. Namun anggota Dewan yang tergabung dalam pansus itu mengaku belum menerima surat tersebut.

Dalam kesempatan itu, Bagian Ekonomi dan bagian Kesra menjadi pihak yang penjelasannya sangat ditunggu. (fit)

garuh dan bingung terkait jenis rumah yang akan dibangunkan. Ketika sudah pilihan Risha, namun aplikator lain menawarkan jenis rumah lain dengan menjanjikan keramik dan langit-langit, maka masyarakat berpindah.

“Saya tegaskan, uang Rp50 juta itu tidak bisa sampai keramik maupun langit-langit. Kecuali masyarakat memanfaatkan sisa-sisa material bangunan rumahnya yang roboh,” tegasnya.

Terkait hal itupun, lanjut Purnama Hadi, pemerintah daerah sudah melakukan peneguran terhadap aplikator yang menjanjikan iming-iming kepada masyarakat. Ia meminta supaya aplikator dapat bekerja dengan baik dan professional, tidak menghasut dan memperdaya masyarakat untuk memilih jenis RTG yang dibangunkan dengan iming-iming tertentu. (yon)