HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SENIN, 9 MARET 2020
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 7 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Ratusan Anak Usia Dini Ikuti Lomba Tahfiz Al Qur’an Bank NTB Syariah
ANTUSIAS - Peserta dan antusias mengikuti lomba tahfiz Bank NTB Syariah.
Pangdam Ingatkan Netralitas TNI
Dua hari pelaksanaan di pelataran utara Islamic Center, masjid terbesar yang menjadi simbol peradaban Islam di Nusa Tenggara Barat ini ramai pengunjung. Masing-masing peserta diantar orang tua, dan keluarganya. Di luar Islamic Center, lomba yang dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB ini juga menjadi peluang bagi para pedagang kecil yang tak ketinggalan mengambil kesempatan. Semua peserta dan orang tua sangat antusias. Hafalan surat dalam Al Qur’an yang dilombakan. TK (QS. Al. Ashr – An Nas), SD kelas 1-3 (Al Fajr – At Takatsur),
SD kelas 4-6 ( An Naba – Al Ghasiyah). Masing-masing tingkat, diambil 15 terbaik. Atau total 45 terbaik yang masuk final dan dilombakan pada gelaran Pameran Perumahan dan Umrah di LEM. Kategori penilaiannya, Tahfiz, Tajwid, dan Fasohah Adab. Dewan jurinya melibatkan, TGH. Abdul Manan, Lc, MA. TGH. Dr. Abdul Aziz Sukarnawadi, MA. Dr. H. Subhan Abdullah, MA. TGH. Suparman, Lc.,MA dan Ustadzah Suknah. Bersambung ke hal 11 H. Kukuh Rahardjo
Pengumuman SKB Serentak
Data 24.165 Pelamar CPNS NTB Lulus ’’Passing Grade’’ Diolah
Mataram (Suara NTB) Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) masih mengolah data 24.165 pelamar CPNS NTB yang lulus passing grade pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beberapa waktu lalu. Rencananya, Panselnas akan mengumumkan peserta yang berhak ikut Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) secara serentak, 22 - 23 Maret mendatang.
Benny Susianto (Suara NTB/ist)
TO K O H Motor Penggerak Pengolahan Sampah MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mengatakan NTB menjadi motor penggerak yang memulai pengolahan sampah menjadi bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), sampah diolah menjadi pelet yang dapat menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara. “Kita bersyukur punya langkah-langkah ini. Punya stasiun di TPA ini. Dan memang kepada saya sudah diSiti Nurbaya Bakar laporkan bahwa teknologi RDF ini sedang kita perkenalkan. Kalau ini jadi, nanti merknya datangnya dari Mataram, dari NTB,” kata Siti Nurbaya saat meninjau pengolahan sampah menjadi pelet bahan bakar di TPA Kebon Kongok Lombok Barat, Minggu (8/3) sore. Bersambung ke hal 11
KO M E N TTAA R Jangan Jadi Paranoid GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., mengingatkan masyarakat di daerah ini supaya tidak panik secara berlebihan menghadapi kabar penyebaran virus Corona (Covid-19). Justru pada kondisi seperti sekarang ini masyarakat harus tetap tenang dan tidak berubah menjadi paranoid, karena info penyebaran virus corona. “Hati-hati iya, tapi bukan kemudian menjadi panik dan tiba-tiba jadi paranoid. Sampai-sampai H. Zulkieflimansyah orang luar yang mau masuk ke NTB ditolak karena takut membawa virus Corona,” ujarnya kepada wartawan di Praya, Sabtu (7/3). Menurutnya, adanya penolakan kapal pesiar yang membawa ribuan wisatawan , karena khawatir penyebaran virus Corona sebagai suatu yang berlebihan. Bersambung ke hal 11
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Adam, MM., mengatakan Pemprov NTB dan 10 pemda kabupaten/kota telah menyerahkan hasil SKD ke Panselnas. Setelah penyerahan hasil tes SKD, tugas Pemda sudah selesai. Tinggal Panselnas menetapkan nama-nama pelamar yang berhak ikut SKB. “Datanya, semua pelamar yang memenuhi passing grade sudah semua di Panselnas. Sekarang sedang diolah. Menurut informasi dari sana, tanggal 22 - 23 Maret diumumkan serentak secara nasional,” kata Adam dikonfirmasi Suara
NTB, Minggu (8/3). Adam menjelaskan Panselnas yang menetapkan namanama pelamar yang berhak ikut SKB untuk masing-masing formasi sesuai hasil SKD beberapa waktu lalu. “Di sanalah yang menetapkan semua (peserta yang ikut SKB). Kita hanya menerima pengumuman dari Panselnas,” terangnya. Terkait pelaksanaan tes SKB, Adam mengatakan sesuai rencana dijadwalkan akan mulai 28 Maret mendatang. Namun, hasil koordinasi dengan Panselnas, kemungkinan jadwalnya akan berubah, molor satu atau dua hari dari jadwal. “Tapi tidak
”
Datanya, semua pelamar yang memenuhi passing grade sudah semua di Panselnas. Sekarang sedang diolah. Menurut informasi dari sana, tanggal 22 - 23 Maret diumumkan serentak secara nasional,” H. Adam akan terlalu lama,” ucapnya. Terkait hasil data sementara sekitar 944 pelamar CPNS Pemprov yang berhak ikut SKB. Adam mengatakan masih belum dipastikan, karena bisa berubah atau tidak. Pasalnya, penetapan peserta yang berhak ikut SKD dilakukan oleh Panselnas. “Semuanya tergantung pusat, ditetapkan Panselnas. Kita menunggu pengumuman dari Pansel-
nas, seluruh daerah bukan hanya NTB,” tandasnya. Hasil rekapitulasi akhir SKD CPNS NTB 2019 menunjukkan jumlah pelamar yang lulus passing grade sebanyak 24.165 orang. Sedangkan 44.881 pelamar tidak lulus passing grade dalam pelaksanaan SKD CPNS 2019 yang dilaksanakan Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota. Dalam rekrutmen CPNS
NTB 2019, sebanyak 77.626 peserta seleksi CPNS yang lulus seleksi administrasi, namun ada 46 peserta P1/TL yang memilih tidak ikut SKD. Sehingga jumlah peserta yang ikut SKD sebanyak 77.580 orang. Dari jumlah itu hanya 73.068 peserta SKD yang hadir dan sisanya 4.534 peserta tidak hadir. Hasil tes SKD, sebanyak 24.165 pelamar yang lulus passing grade atau 33,08 persen. Sedangkan pelamar yang tidak lulus passing grade jauh lebih banyak, mencapai 48.881 orang atau 66,92 persen. Untuk Pemprov NTB, pelamar yang lulus passing grade sebanyak 3.650 orang dan tidak lulus passing grade 3.452 orang, Kota Mataram sebanyak 2.185 pelamar yang lulus passing grade dan 2.082 pelamar tak lulus passing grade. Kemudian Lombok Barat, sebanyak 1.352 pelamar lulus passing grade, dan tidak lulus passing grade 2.102 orang. Bersambung ke hal 11
Gubernur NTB Raih IKADI Awards 2020 Jakarta (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc menerima anugerah Grand IKADI Award 2020 dari Ikatan Da’i Indonesia (IKADI), Sabtu (7/3). Bertempat di Grand Cempaka Convention Hotel Jakarta Pusat, Gubernur memperoleh Grand IKADI Award 2020 dengan kategori “The Most Favorite Provincial Government Figures Caring for Da’wah”. Penganugerahkan ini merupakan apresiasi IKADI untuk insan nasional yang telah banyak memberikan perhatian kepada dakwah dan memiliki komitmen untuk mengokohkan dakwah rahmatan lil ‘alamin di Indonesia. Dalam sambutannya, gubernur berterima kasih kepada Ikatan Da’i Indonesia atas penganugerahan tersebut. “Alhamdulillah, terima kasih kepada IKADI yang memberikan apresiasi kepada kami. Terima kasih Nusa Tenggara Barat diberikan penghargaan.” ucap Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB. Pada kesempatan tersebut Bang Zul juga mengundang para hadirin untuk datang dan berkunjung ke NTB. “Dari lubuk hati kami yang terdalam, kami mengundang bapak ibu semua jika punya waktu lapang untuk jalanjalan ke Lombok dan Sumbawa, juga ke Pulau Moyo. Bersambung ke hal 11 TERIMA - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menerima penghargaan Grand IKADI Award 2020 dari IKADI di Grand Cempaka Convention Hotel Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).
(Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) PANGDAM IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P memberi peringatan kepada seluruh jajarannya, termasuk Korem 162/Wira Bhakti agar menjaga netralitas. Penegasan itu disampaikan Pangdam saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam IX/ Udayana Jumat (6/3) yang diteruskan Danrem 162/ WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani. Peringatan itu dianggap penting, karena tujuh daerah di NTB akan menghelat pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. “Seluruh Prajurit harus menunjukan netralitas TNI dan tidak berpolitik praktis dalam Pilkada 2020,” Bersambung ke hal 11
Mataram (Suara NTB) Bank NTB Syariah menggelar Lomba Tahfiz Al Qur’an sebagai rangkaian awal Pameran Property dan Umrah yang akan dilaksanakan pada 12-15 Maret 2020 di Lombok Epicentrum Mall (LEM). Lomba Tahfiz Al Qur’an diselenggarakan untuk anak-anak usia dini, dari TK dan SD. Ratusan peserta ikut ambil bagian. Di mana, babak penyisihan dilaksanakan selama dua hari, yakni tanggal 7 dan 8 Maret 2020. Lomba dilaksanakan bertahap. Hari pertama, kesempatan untuk nomor urut peserta 001-500. Hari kedua, nomor urut peserta dari 501-878.
Industrialisasi Sampah Kebon Kongok Bisa Jadi Percontohan Nasional
(Suara NTB/ist)
Menteri LHK Siti Nurbaya, bersama Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah mendapatkan pemaparan proses industrialisasi sampah Kebon Kongok yang dilakukan oleh PLN dan pemerintah daerah.
Giri Menang (Suara NTB) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar meninjau industrialisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat yang telah dilakukan industrialisasi, kerjasama PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB dengan Pemprov NTB. Menteri Siti Nurbaya turun ke TPA Kebon Kongok, Minggu sore (8/3) didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Sekda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dan jajaran PLN. Direktur Bisnis PT PLN (Persero) Regional Maluku Papua dan Nusa Tenggara Ahmad Rofiq bersama GM PLN UIW NTB, Rudi Purnomoloka, dan Direktur Utama PT. Indonesia Power, M. Ahsin Sidqi memaparkan kepada menteri dan gubernur proses industrialisasi sampah di TPA Kebon Kongok. Menurutnya, PLN bersama anak usahanya, Indonesia Power mengembangkan penggunaan pelet sampah untuk PLTU
Jeranjang berkapasitas 3 x 25 Megawatt (MW) di Desa Taman Ayu. Dalam kesempatan kemarin, menteri dan rombongan meninjau proses pengolahan sampah yang telah diubah menjadi pelet kering yang dapat dijadikan bahan bakar, menghasilkan gas untuk kompor, serta energi listrik. Melalui JOSS, sampah yang berasal dari TPA Kebon Kongok dikumpulkan dalam bak, lalu dimasukkan cairan bio activator untuk dilakukan proses peuyeumisasi, kemudian sampah dijemur hingga kering. Setelah itu, sampah dimasukkan ke mesin pencacah dan tahap akhir melalui proses peletisasi. PLN saat ini telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB melakukan pendampingan kepada pengelola TPA Kebon Kongok. Pelet dari sampah yang diproduksi, rencananya akan dimanfaatkan untuk PLTU Jeranjang yang membutuhkan 200 ton batubara sebagai bahan bakar. Bersambung ke hal 11
SUARA MATARAM
SUARA NTB Senin, 9 Maret 2020
Halaman 2
Kerjasama Dinas Pertanian Kota Mataram dengan Harian Suara NTB Jelang Ramadhan
Penghuni Kos Proteksi Diri
(Suara NTB/viq)
ADANYA kasus pencurian di lingkungan Gomong Sakura menjadi pelajaran bagi semua penghuni koskosan.Pasalnya, bukan tidak mungkin kejadian serupa bisa saja kembali terjadi. Dari itu semua penghuni kos diminta bisa memproteksi diri terhadap keamanan dirinya dan barang-barangnya. Lurah Gomong, Husni Bardin menjelaskan, kasus pencurian yang terjadi di kos-kosan Lingkungan Gomong Sakura menjadi tantangan juga bagi Linmas di semua Lingkungan Gomong.Karena, salah satu pelaku pencurian membawa lari laptop serta handphone salah satu
Husni Bardin mahasiswa penghuni kos. “Memamg di sana ada kita punya tim Linmas dan kemananan lingkungan. Tapi pencuri ini lebih lihai.Saya kira dia bisa memantau perkembangan mobilisasi mahasiswa yang kemalingan.Sepertinya tahu betul kondisi wilayah kita,” terang Husni kepada Suara NTB, Minggu (8/3). Artinya, seketat apa pun pengawasan yang dilakukan semua pihak, baik pemilik kos dan kepala lingkungan beserta jajarannya, penghuni kos-kosan harus bisa juga memproteksi diri dari aksi yang bisa merugikan. “Saya kira yang kehilangan kurang waspada, sehingga mudah kecolongan,” katanya. “Kadang kita lengah sedikit, di sana dia beraksi pencuri itu.Kaling kita juga selalu aktif patroli malam.Malam kita patroli kadang habis subuh dia beraksi pencuri ini,” lanjut Husni. Padahal, di lingkungan Gomong, pihaknya sudah menaruh satu berugak yang dijadikan sebagai pos penjagaan.Akan tetapi jelas dia, di saat penjaga beristirahat, di sanalah momentum untuk beraksi. Kasus pencurian di wilayah Gomong belum lama ini perlu diselidiki, apakah kasus pencurian ini diduga ada informan orang dalam sehingga mudah masuk.”Sangat lihai pencuri ini, seperti warga sekitar yang sudah hapal medan. Jadi, saya kira pencuri ini pasti ada orang dalam sebagai penunjuk jalan,” terangnya. Husni pun mengimbau kepada mahasiswa yang kos di sana, terutama bisa memproteksi diri. “Misalnya gerbang kosnya ditutup rapat.Jika ada orang yang nencurigakan juga harus diantisipasi,” jelasnya. Selain itu kata Husmi, penghuni kos-kosan di wilayah Gomong juga harus mewaspadai jika memiliki barang berharga. “Jadi sebisa mungkin ditaruh secara tersembunyi biar tidak mengundang pencuri,” katanya. Untuk menghindari kejadian serupa jelas dia, pihaknya juga akan memaksimalkan pemantauan melalui kamera CCTV yang berada di wilayah Lingkungan Gomong. Dari rekaman CCTV, belum bisa diketahui identitas pelaku pencuri tersebut. “Memang terekam di kamera CCTV yang kita pasang.Cuma pelakunya dia pakai masker.Jadi tidak bisa kita deteksi identitasnya,” katanya. Ia pun menghimbau kepada semua penghuni kos di wiliyah Gomong untuk meningkatkan keamanan diri dan lingkungan sekitar. (viq)
Harus Ada Awik-awik Narkoba KETUA Pansus Raperda tentang Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, H. Muhtar, SH., menyatakan, pihaknya sedang mencari formula, bagaimana supaya di dalam Perda ini nantinya, ada lembaga adat yang masuk dalam klausul bahwa di setiap lingkungan harus punya awik-awik yang menetapkan tentang pencegahan peredaran narkoba. Hal ini, sejalan dengan rencana beberapa kelurahan di Kota Mataram yang mulai memikirkan pembentukan awik-awik di (Suara NTB/fit) tingkat lingkungan kaitanH. Muhtar nya dengan pencegahan narkoba. ‘’Manakala ada pihak-pihak yang terindikasi terlibat narkoba, bisa diberikan sanksi,’’ katanya menjawab Suara NTB di Mataram, Sabtu (7/3). Masuknya lembaga adat dalam penanggulangan narkoba, lanjut Muhtar, memang menjadi salah satu penekanan pansus. ‘’Ini yang coba kami (pansus, red) desain dengan Kabag Hukum untuk bagaimana setiap lingkungan punya awik-awik. Ada penekanan dalam Perda itu,’’ ujarnya. Mantan wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini tidak ingin ada halhal yang bersifat umum diatur dalam Perda Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Karena, hal-hal yang berkaitan dengan narkoba, sudah jelas aturannya. ‘’Sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi kita tidak ingin terlalu jauh terlibat. Intinya bagaimana Pemkot Mataram lebih menitikberatkan kepada penekanan daripada peredaran narkoba. Tentunya dengan berbagai macam cara, sanksi dan lain sebagainya,’’ terang Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini. Sebab, sambung Muhtar, dari beberapa daerah yang menjadi tujuan studi banding Pansus ini, belum ada daerah yang menerapkannya. ‘’Di Badung kemarin ceritanya sudah ada, tapi baru draf saja,’’ sebutnya. Termasuk di Kota Surabaya, belum memiliki Perda. ‘’Di sana masih menggunakan semacam keputusan bersama antara Kepolisian, BNN dan OPD terkait lainnya,’’ imbuhnya. Anggota dewan tiga periode ini menginginkan agar semua lingkungan punya awik-awik. Sehingga, ketika ada yang terlibat narkoba, sanksinya sesuai dengan adat yang berlaku di lingkungan tersebut. Untuk memperkuat posisi Perda yang diajukan oleh eksekutif ini, Pansus ingin memperkaya materi-materi di dalamnya. Salah satunya dengan membuat awik-awik di semua lingkungan di Kota Mataram. (fit)
Distan Mulai Pantau Harga Komoditi di Pasar Mataram (Suara NTB) – Tradisi setiap tahunnya harga kebutuhan pokok menjelang puasa bulan Ramadhan maupun lebaran akan meningkat. Pemantauan mulai dilakukan untuk memastikan ketersediaan komoditi terpenuhi. Namun sejauh ini, harga dinilai masih normal. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menjelaskan, pengendalian harga bahan pokok menjelang Ramadhan biasanya dibahas bersama tim yang dipimpin langsung oleh kepala daerah. Kepala daerah nantinya akan meminta masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD) mengawasi apa yang menjadi bagian mereka. Dinas Pertanian sudah mulai mengawasi peredaran daging sapi, daging ayam, cabai, bawang putih dan bawang merah. “Kita sudah mulai turun memantau stok dan harga,” kata Mutawalli dikonfirmasi pekan kemarin.
Dari pemantauan di lapangan ditemukan pengusaha nakal tidak mengajukan rekomendasi dan tiba-tiba mendatangkan daging dari luar. Kondisi ini sangat berbahaya karena akan merusak harga daging lokal. Di satu sisi, kualitas daging tidak bisa dijamin sehat. Mutawalli memerintahkan mengejar dan menangkap yang bersangkutan. Bila perlu izin usaha cold storage dicabut. “Bagaimana kita tahu siapa yang jamin kesehatan dagingnya,” ujarnya. Rupanya pengusaha menghindari pola kir ulang oleh petugas. Dinas Pertanian tidak serta-merta mempercayai rekomendasi atau keterangan sehat dikirim dari distributor. Oleh karena itu, daging yang masuk dikir kembali. Dari satu ton daging akan dikir ulang satu kwintal dengan cara diacak. Selain itu sebutnya, beban biaya kir Rp1.000/kg juga dihindari. Hal semacam ini justru membahayakan kon-
(Suara NTB/cem)
(Suara NTB/cem)
H. Mutawalli sumen. “Sudah saya minta waktu untuk turun. Kemungkinan pekan ini saya langsung turun dan ekspose di lapangan,” tegasnya. Tidak saja daging sapi, Dinas Pertanian juga memantau stok kebutuhan lainnya terutama bumbu dapur, beras dan lainnya. Stok dapat diprediksi dengan
PANTAU - Pedagang bawang di Pasar Mandalika melayani pembeli, Minggu (8/3). Distan telah memantau harga sejumlah komoditi menjelang Ramadhan. Diharapkan stok terpenuhi dan tidak terjadi lonjakan harga hingga Idul Fitri. cara koordinasi dengan kabupaten. Sulit diprediksi adalah cuaca dan distribusi. Distribusi menjadi persoalan tahunan. Jika harga cabai di Pulau Jawa naik, pengepul otomatis akan mengejar keuntungan dengan mengirim barang mereka ke luar. Pemerintah pun tidak bisa mengintervensi. “Ini perdagan-
gan bebas dan semua orang mau mencari keuntungan. Kalau cek produksi gampang. Tinggal telpon kepala dinas di Pertanian Lombok Timur,” tandasnya. Mutawalli berharap memasuki Ramadhan maupun lebaran harga komoditi stabil, sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat. (cem/*)
Pemerintah Secara Tidak Sadar Bentuk Premanisme Parkir Mataram (Suara NTB) – Penataan parkir di Kota Mataram belum optimal. Stratafikasi juru parkir (jukir) yang diatur dalam produk hukum melahirkan premanisme. Peningkatan target akan menjadi beban instansi teknis. Lahirnya premanisme di perparkiran dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh dikonfirmasi pekan kemarin, secara tidak sadar dibentuk oleh pemerintah. Stratatifikasi antara jukir utama dan jukir pembantu diatur dalam peraturan daerah (Perda). Pengklasifikasian inilah yang menyebabkan lahirnya masalah dalam pengelolaan parkir. Karena, bisa saja juru parkir utama merekrut sepuluh juru parkir pembantu. Praktis, jukir utama tidak bekerja dan menunggu hasil dari jukir pembantu. Praktik ini sambungnya, terjadi di Kota Mataram, sehingga aturan tersebut harus diatur kembali. “Dari situlah carut – marutnya parkir. Saya sudah sampaikan ke Pak Sekda, bahkan di hadapan dewan. Pemerintah secara tidak sadar melahirkan premanisme di perparkiran itu,” tegas Saleh. Pemerintah yang sudah terlanjur menjalankan produk hu-
kum tersebut harus perlahan mengubahnya. Artinya, tidak boleh ada stratatifikasi juru parkir. Saleh menegaskan, tidak boleh ada jukir yang menggantungkan nasibnya atau pendapatannya ke orang lain. Perubahan Perda dan Perwal penataan parkir masih menunggu ditandatangani oleh kepala daerah. “Pokoknya semua jukir harus bekerja. Kalau tidak bekerja mereka tidak dapat uang,” tegasnya. Selain dari sisi regulasi, Dishub juga tengah mendorong kinerja UPTD Perparkiran untuk mengoptimalkan pendapatan serta pengawasan. Kemudian, pendekatan ke jukir serta pendisiplinan terhadap komitmen melaksanakan Perda. Paling penting dalam Perda itu sebut Saleh, ada dua hal. Pertama, penggunaan karcis. Kedua, penyetoran bruto. Dua hal itu jadi kunci jika menginginkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir meningkat. Tata
(Suara NTB/cem)
PREMANISME - Seorang jukir di pasar Mandalika mengatur kendaraan, Minggu (8/3). Stratatifikasi petugas parkir dalam Perda dinilai secara tidak sengaja pemerintah melahirkan premanisme. Regulasi ini harus segera dipangkas untuk mengoptimalkan pendapatan dari retribusi parkir. cara penyetoran bruto lanjut- nan tim anggaran pemerintah alah, memberikan permaklunya, berapa pun didapatkan daerah (TAPD) menaruh keper- man ke jukir bahwa pola penyoleh jukir harus disetorkan. cayaan ke dirinya bahwa mam- etoran dengan sistem bruto. Insentif akan dibayarkan dua pu meningkatkan retribusi Insentifnya akan dibayar setkali dalam seminggu. “Ada parkir. Kedua, bisa saja ini men- iap dua kali sepekan. Uji coba baiknya jukir punya rekening jadi hukuman. Namun demiki- mulai diterapkan tapi sampai sendiri. Tapi ini masih ditolak an, dia mengejar target itu tidak Februari masih stagnan. gampang. Pemkot Mataram “Kita harapkan mereka setor oleh jukir,” tandasnya. Di tahun 2020 target retribu- harus menyiapkan software. sendiri tapi tidak ada. si parkir naik menjadi Rp25 Seperti, harus diawali dengan Sekarang kita genjot mereka miliar dari sebelumnya Rp5 revisi Perda maupun Perwal. datang setor ke UPTD,” Langkah berikutnya ad- demikian kata Saleh. (cem) miliar. Saleh menilai kemungki-
Kerajinan Tenun Lombok akan Jadi Mulok di Sekolah Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB berencana memasukkan budaya khas tenun ke pelajaran muatan lokal (Mulok) di semua sekolah di NTB. Terlebih bagi sekolah yang berada di kota, seperti kota Mataram. Bukan hanya itu, Pemprov NTB berupaya juga mengintensifkan promosi hasil tenun khas Lombok dan wisata halal lebih mendunia. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, S.E.,ME, Jumat (6/3) malam pada Event Lombok Sharia Fashion. “Salah satu sektor industri kerajinan di NTB yaitu ekonomi kreatif.Jadi, hasil tenun NTB khususnya Sasak Samawa Mbojo harus bisa mendunia. Makanya mulai dari industri benang, tanaman sisal itu sangat sangat cocok ditanam di NTB,” jelasnya. Dijelaskan Nuryanti, untuk mendukung perindustrian di NTB, Pempov NTB akan mencoba memproduksi serat dari Sisal di beberapa daerah di NTB. “Bahkan sudah diekspor ke China. Lahan Sisal ada di Sumbawa 400 hektar dan di Lombok tepatnya di Labuhan Haji sekitar 500 hektar,” pungkasnya. Saat ini, untuk produksi benang tenun di Lombok, bisa dihasilkan dari tanaman Sisal yang berada di Labuhan Haji, Lombok Timur. Dijelaskan Nuryanti, Pemprov NTB pada dasarnya sedang dalam tahap budidaya Sisal untuk cikal bakal karya tenun khas NTB. “Kami sudah berusaha, membuat sentra pewarna alam juga.Jadi penenun di
(Suara NTB/viq)
PAMERAN BUSANA - Dari kiri, Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, Ketua Umum LSF, Irna Mutiara, Penasehat Hijabersmom Lombok , Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, dan anggota DPD RI asal NTB, Evi Evita Maya dalam acara pameran busana Event Lombok Sharia Fashion. NTB bisa membuat warna sendiri nanti,” katanya. Senada dengan itu, Penasehat Hijabersmom Lombok, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengatakan, event Lombok Sharia Fashion di Lombok, yang mengangkat tema Tenun Fashion Wave, bisa menggairahkan kembali hasil tenun khas NTB. Dalam isi Dekranasda (dewan kerajinan nasional daerah)di Provinsi NTB. Sesuai dengan tema wisata halal yang ada di Lombok. “Semua itu bagian dari upaya mendukung sentra wisata halal dan hasil tenun kita,” kata istri Gubernur ini Pada Lombok Sharia Festival ujar Niken, Pemprov NTB juga mendorong penenun bukan hanya dari kalangan orang dewasa.Saat ini bagaimana membuat penenun juga dari kalangan anak muda. “Karena menenun bagaian dari budaya kita, untuk anak-anak yang ting-
gal di Kota Mataram. Nanti menenun ini akan coba kita masukkan dalam pelajaran muatan lokal. Tujuannya kan untuk membuat menenun membudidaya di NTB,” katanya. Untuk itu jelas Niken, pada Dekranasda NTB, terus hasil tenun di NTB, tidak menjadi warisan budaya saja. Akan tetapi jelas dia, bagaimana tenun dijadikan pakaian keseharian agar terus eksis dan berkembang.”Kita giatkan dan galakkan nanti. Secara berkala, bagimana pemerintah di Kabupaten/ kota lainnya untuk ASN bisa gunakan kain tenun,” jelasnya. Ketua Umum Penyelenggara LSF, Irna Mutiara mengatakan, sejak tahun 2015 kain tenun Lombk sudah dilirik di kancah nasional.Pada tahun 2016 di JJC Jakarta jelas dia, kain tenun khas Lombok juga sudah diperagakan dan mendapat banyak pujian di nasional.(viq)
Belanja Dana Kelurahan Harus Sesuai Standar Harga Mataram (Suara NTB) – Inspektorat menemukan perbedaan harga pada pengadaan barang melalui dana kelurahan. Temuan ini menjadi catatan untuk dilakukan evaluasi. Kelurahan diingatkan belanja barang harus sesuai standar harga. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menegaskan, Bagian Layanan Pengadaan telah menerbitkan standar harga untuk pengadaan barang melalui dana kelurahan. Standar harga itu harus jadi acuan dan harus diikuti oleh kelurahan. Temuan Inspektorat terhadap perbedaan harga antara item sama di beberapa kelurahan jadi catatan untuk bahan evaluasi. “Apakah kualitas beda dengan barang sama. Ini jadi bahan evaluasi kita kedepannya,” kata Putu dikonfirmasi pekan kemarin. Standar harga dimaksud Putu, misalnya pembelian batako kualitas 1, kualitas 2 dan kualitas 3 memiliki perbedaan. Artinya, kelurahan tidak boleh mengarang harga. Karena, ketentuan pengadaan barang sudah jelas.
Tahap awal pemeriksaan dana kelurahan menjadi atensi untuk mengumpulkan semua lurah, agar melakukan perbaikan dalam pengelolaan dana di tahun 2020. “Minggu depan (pekan ini,red) kita akan kumpul dengan semua lurah. Kami akan ingatkan untuk hal itu,” tandasnya. Kelurahan yang sengaja menaikkan harga tidak diberikan sanksi. Putu menyerahkan ke Inspektorat untuk melakukan pembinaan. Dalam pengawasan penggunaan dana kelurahan, auditor pengawas internal pemerintah masuk dalam tim. Pengelolaan dana kelurahan tahun 2020 sedang dalam proses. Pencairan sepenuhnya kewenangan Badan Keuangan Daerah (BKD). Pihaknya akan mengecek apakah sudah mulai dieksekusi atau tidak. Jika berkaca pada anggaran di OPD rata – rata sudah mencairkan uang persediaan. Kemungkinan kelurahan telah mengajukan pencairan melalui masing-masing kecamatan. Dengan anggaran 20 persen diprioritaskan untuk program pemberdayaan. (cem)
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Senin, 9 Maret 2020
AMNT Janjikan Program Pelatihan Terlaksana Tahun Ini
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) – Rencana PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk memberikan dana corporate social responsibility (CSR) menjadi perhatian Pemprov NTB. Pasalnya, program pelatihan yang akan didanai melalui CSR tersebut merupakan kompensasi perpanjangan kontrak pegawai yang tidak dilakukan. “Mereka akan mulai melakukan pelatihan-pelatihan. Belum ada info (lokasi pelatihan, red), karena mereka yang akan adakan, tapi mereka sudah pastikan tahun ini,” ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Agus Patria, Minggu (8/3). Diterangkan Agus pihaknya telah mengusulkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di bawah tanggung jawab Pemprov NTB. Untuk itu telah disiapkan juga jumlah dan jenis pelatihan yang dibutuhkan. “Kita sudah susun kira-kira apa saja tenaga yang dibutuhkan. Karena mereka (PT. AMNT, red) memang (akan) konsern (memberikan pelatihan) di bidang pariwisata,” ujar Agus. Walaupun begitu, jenis dan jumlah peserta pelatihan diserahkan sepenuhnya pada kebijakan perusahaan. “Karena itu tergantung jumlah CSR mereka,” sambungnya. Di sisi lain, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada diharapkan menyusul proposal permohonan kerja sama untuk CSR yang ditawarkan PT. AMNT. Dengan begitu, Disnakertrans NTB berharap ada lebih banyak model dan jenis pelatihan yang akan diberikan. “Kita ajukan saja usul-usul itu, nanti mereka yang menentukan di mana dan bentuknya apa,” ujar Agus. LPK swasta yang ada diharapkan segera mengirimkan proposal pelatihan tersebut. “Dalam waktu dekat Insya Allah tindak lanjut dari apa yang mereka sampaikan, kita akan minta penjelasannya lagi,” ujarnya. CSR untuk pelatihan dari PT. AMNT sendiri sebelumnya menyasar masyarakat untuk memiliki kemampuan di bidang kepariwisataan dan industri penunjang lainnya. Pemprov NTB melalui Disnakertrans akan menyusun regulasi dan pengawasan sehingga program tersebut benar-benar terwujud. Rencana penyaluran CSR dalam bentuk pelatihan tersebut diungkapkan PT. AMNT dalam mediasi dengan Disnakertrans NTB perihal perpanjangan kontrak pekerja perusahaan yang tidak diperpanjang. CSR sendiri disebut akan mewujudkannya dalam bentuk pelatihan Bina Nusantara yang telah dijalankan sejak beberapa tahun belakangan. Walaupun begitu, menurut Agus pemerintah daerah lebih mengharapkan agar dana bantuan ditunjukkan untuk pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di NTB. “Jadi dari CSR yang akan mereka keluarkan itu untuk kepentingan masyarakat. Nanti kita kontrol, karena ini yang mereka (PT. AMNT, Red) janjikan untuk masyarakat,” ujar Agus. (bay)
Agus Patria
Lelang Lima Jabatan Kepala OPD
33 Pejabat Lolos Seleksi Administrasi Mataram (Suara NTB) Hingga penutupan pendaftaran secara online lima jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB pada 5 Maret lalu, jumlah pejabat yang mendaftar sebanyak 41 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 pejabat dinyatakan memenuhi syarat atau lolos seleksi administrasi. Kepala Sekretariat Pansel JPTP Pemprov NTB, Irwan Jaya, S.Sos, M.Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (8/ 3) kemarin merincikan jumlah pelamar untuk masing-masing jabatan yang dilakukan seleksi terbuka. Untuk jabatan Kepala BKD NTB, jumlah pelamar sebanyak 5 orang, DPMPTSP 6 orang, Dinas Dikbud 6 orang, BPKAD 10 orang dan Biro Pemerintahan 14 orang. Dari jumlah pendaftar sebanyak itu, 35 orang pejabat yang menyerahkan berkas. Masing-masing untuk BKD 5 orang, DPMPTSP 5 orang, Dinas Dikbud 5 orang, BPKAD 7 orang dan Biro Pemerintahan 13 orang. Namun, dari 35 orang yang menyerahkan berkas, sebanyak 33 orang yang dinyatakan lolos seleksi administrasi atau memenuhi syarat. Ant-
ara lain untuk jabatan Kepala BKD 5 orang, DPMPTSP 4 orang, Dinas Dikbud 5 orang, BPKAD 7 orang dan Biro Pemerintahan 12 orang. “Dua orang tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan sertifikat Diklatpim III. Kemudian karena persetujuan atasan langsungnya belum ditandatangani,” jelas Irwan. Rencananya, pada Senin (9/3) dilakukan pengumuman pejabat yang lolos seleksi administrasi. Kemudian tes kompetensi manajerial/psikologi 1011 Maret, 12 Maret penulisan makalah, 13-15 Maret presentasi dan interview. Pansel juga akan melakukan penelusuran rekam jejak bagi pendaftar yang lolos seleksi administrasi. Penelusuran rekam jejak direncanakan sampai 15 Maret mendatang. (nas)
RAPAT PANSEL - Rapat Pansel JPTP Pemprov NTB menentukan pelamar yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dalam seleksi terbuka lima jabatan eselon II.
Mataram (Suara NTB) – Pengerjaan konstruksi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dipastikan masih mengikuti jadwal. Terutama untuk mengejar target penyelesaian infrastruktur dasar untuk gelaran MotoGP 2021 mendatang. Direktur Konstruksi dan Operasi PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Ngurah Wirawan, menerangkan salah satu infrastruktur untuk sirkuit, pihaknya juga akan memulai lagi pengerjaan untuk hotel untuk akomodasi penonton. “Pullman Hotel akan mulai dikerjakan Maret (2020) ini,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (8/3). Diterangkan Wirawan pihaknya sampai saat ini belum menerima informasi lebih lanjut terkait pengerjaan hotel lainnya. Mengingat selain Pullman, di KEK Mandalika juga tengah dibangun beberapa hotel berbintang seperti Club Med, Royal Tulip, X2, dan Paramount. “Ka-
lau hotel-hotel yang lain itu saya belum dapat laporan,” ujarnya. Sebagai informasi Pullman merupakan hotel berbintang yang dibangun atas kerja sama ITDC dengan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung (WIKA Gedung), sebagai anak perusahaan PT. WIKA (Persero). Hotel tersebut terletak di Lot H4 dengan luas mencapai 27.000 m2. Dalam pengerjaannya, Pullman diproyeksikan memiliki kapasitas sekitar 250 kamar. Termasuk ruang pertemuan berkapasitas 300 orang, villa eksklusif standar bintang 5, dan residence yang direncanakan rampung dibangun pada 2019 lalu. Di sisi lain, Wirawan menerangkan progres pembangunan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika sampai saat ini telah mencapai 40 persen. Sampai saat ini ITDC cukup optimis seluruh target konstruksi di KEK Mandalika dapat terpenuhi sesuai jadwal, terutama untuk infrastruk-
lakangan mempengaruhi jadwal penyelenggaraan MotoGP di dua sirkuit dunia, yaitu sirkuit Losail, Qatar, dan Buriram, Thailand. “Artinya (untuk MotoGP 2021 di KEK Mandalika) kita belum tahu dari Dorna bagaimana. Ini pengalaman buat kita semua,” ujar Wirawan. Dengan adanya pemunduran jadwal balap di dua sirkuit tersebut maka persiapan MotoGP 2021 di Indonesia harus maksimal. “Kita tidak boleh lengah. Kita siapkan semua yang terbaik sehingga (MotoGP 2021) bisa terlaksana,” ujar sambungnya. Diterangkannya sampai saat ini belum ada masalah signifikan yang ditimbulkan Covid-19 terkiat pembangunan di sekitar kawasan. “Tidak ada masalah, karena pengembangan fisik di sini semua. Kalau ini (Covid-19, Red) pergerakan orang di seluruh dunia, itu yang berpengaruh,” ujarnya. Terpisah Kepala Divisi Op-
(Suara NTB/ist)
Konstruksi Pullman Hotel Segera Dilanjutkan
HBK Gelar Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Kurang Mampu di KLU Tanjung (Suara NTB) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Bambang Kristiono (HBK) bersama Kesehatan Indonesia Raya (Kesira), yang merupakan Badan Kesehatan Partai Gerindra, memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di Dusun Teluk Dalam Keren, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, pada Jumat pekan kemarin. Kegiatan pengobatan gratis tersebut juga sekaligus dalam rangka kunjungan kerja reses perseorangan HBK, pada masa reses II Tahun 2019-2020. Ratusan masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut terlihat sangat antusias untuk memeriksakan kondisi kesehatannya masing-masing kepada dokter dan paramedis yang telah disiapkan. Masyarakat juga diberikan penyuluhan serta obatobatan oleh Tim Kesira. “Kami melakukan bakti sosial pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menjenguk para loyalis dan pendukung kami yang keluarganya sedang mengalami musibah sakit keras”, kata Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra tersebut. Ketua Kesira yang juga Ketua HBK Peduli KLU, Lalu Saejudin mengatakan bahwa kegiatan Kesira dan HBK Peduli, merupakan bagian dari kegiatan kunjungan kerja reses HBK. Selain memberikan bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, HBK juga mengunjungi warga-warga yang terkena penyakit kronis. “Kegiatan HBK Peduli juga dilakukan dengan kegiatan mengunjungi dan memberikan bantuan kepada warga-warga masyarakat
Halaman 3
yang sedang mengalami musibah sakit berkepanjangan. Memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kesulitan,” katanya. Kegiatan sosial tersebut telah dan akan rutin digelar oleh Kesira KLU bersama Tim HBK Peduli sebagai bentuk pengabdian dan dharma bakti HBK terhadap masyarakat yang diwakilinya. “Masyarakat sangat antusias dan mengapresiasi program bakti sosial kami. Semua pengobatan termasuk obat-obatan diberikan gratis kepada masyarakat, dan ini bukan hanya di KLU. Tadi HBK juga menyampaikan bahwa dalam kesempatan lain, kegiatan seperti ini juga akan digelar di Kabupaten lain,” ujar Lalu Saejudin. Sebanyak dua orang tenaga dokter dan empat tenaga perawat dikirim untuk memeriksa kondisi kesehatan masyarakat di mana kegiatan bhakti sosial ini digelar. Dr. Dwi Susanti, salah satu anggota Tim yang bertugas mengatakan, keluhan kesehatan masyarakat di dusun tersebut sebagian besar adalah batuk pilek, ISPA hingga Asma. “Karena di sini cuacanya lagi dingin, sering hujan, jadi yang ada alergi terhadap cuaca dingin bisa langsung kumat dan anak-anak lebih dominan,” katanya. Dengan adanya kegiatan pengobatan gratis tersebut, warga setempat sangat mengapresiasi, bahkan warga meminta agar kegiatan ini rutin dilaksanakan. “Untung ada (kegiatan pengobatan) ini, jadi terbantu. Kalau bisa ini rutin tiap bulan ya, kita alhamdulillah terbantu sekali,” kata seorang warga, Jumaiyah. Ketua DPC Partai Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto mengatakan, kegiatan bakti sosial rutin dige-
lar Partai Gerindra melalui Kesiranya. “Kesira sebagai salah satu sayap Partai Gerindra yang bergerak di bidang kesehatan, menjadikan kegiatan ini rutin kita lakukan. Masyarakat juga sangat terbantu dan bahagia,” katanya. Anggota DPRD NTB dari Dapil Lobar-KLU ini juga mengatakan, kegiatan bakti sosial diperintahkan langsung oleh HBK, sebagai bentuk kepeduliannya juga kepedulian Partai Gerindra terhadap warga. “HBK sangat peduli dengan kesehatan masyarakat, sehingga terus memperhatikan kegiatan seperti ini. Tadi beliau juga perintahkan saya terus memantau kondisi kesehatan warga yang beliau kunjungi,’’ ujarnya. Sebelumnya, pada Rabu sore, 4 Maret 2020, HBK didampingi Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Barat, Nouval F Farinduan dan Sudirsah Sujanto memberikan bantuan modal kepada Junaedi, pemilik Warung Bang Jun di kawasan Batu Layar, Senggigi. Itu dilakukan untuk memberikan dorongan dan motivasi semangat kewirausahaan di kalangan loyalis dan pendukung Partai Gerindra. Dukungan bantuan usaha ini juga dimaksudkan sebagai kepedulian HBK dalam mendukung tumbuhnya semangat kerja secara mandiri di kalangan kader dan simpatisan Partai Gerindra. Selanjutnya HBK dengan didampingi isteri, Hj. Dian BK juga mengunjungi anak seorang prajurit yang berdinas di Korem 162/ Wira Bhakti, yang menderita sakit insomenia akut yang tinggal di kawasan Lingkar Selatan, Kota Mataram. Bocah yang berusia 11 tahun itu mendapat motivasi dan dukungan HBK untuk kesembuhannya. (ndi/*)
(Suara NTB/ist)
PENGOBATAN GRATIS - Kegiatan pengobatan gratis yang digelar HBK di Dusun Teluk Dalam Keren, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, pada Jumat pekan kemarin.
(Suara NTB/dok)
Ngurah Wirawan tur kawasan dan sirkuit serta akomodasi penonton. “Jadwalnya kan Oktober tahun depan. Jadi masih cukup waktu. Masih terkejar,” ujarnya. Walaupun begitu, pihaknya mengatensi kasus penyebaran virus corona (Covid-19) yang be-
erasional PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), I Made Pari Wijaya, menerangkan pihaknya akan terus mengawasai progres pembangunan di sekitar kawasan. Terlebih memastikan kasus penyebaran virus corona (Covid-19) tidak mempengaruhi jadwal yang telah disusun. “Kita fokus mempersiapan dan menyelesaikan konstruksi MotoGP. Kalau corona sudah ditangani unsur-unsur terkait, mulai dari Dinas Kesehatan dan instansi terkait,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (8/3). Sampai saat ini, pengerjaan konstruksi di KEK Mandalika masih mengikuti jadwal. Di sisi lain, ITDC masih terus melihat perkembangan lebih lanjut dari penyebaran virus corona. “Kita juga masih tunggu perkembangan lebih lanjutnya. Karena aka nada site visit (kunjungan) dari pihak Dorna dalam waktu dekat ini,” pungkasnya. (bay)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Senin, 9 Maret 2020
Halaman 4
Waspadai Dampak Corona PENUTUPAN sementara jemaah umrah oleh Pemerintah Arab Saudi memiliki dampak yang cukup besar bagi negara yang mayoritas penduduknya Islam. Akibatnya, banyak jemaah yang gagal berangkat, bahkan saat berada di Madinah Arab Saudi pun harus dipulangkan ke negara masing-masing. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lotim, H. Azharuddin,MSy, pihaknya saat ini sudah mewanti-wanti dampak dari virus Corona terhadap jemaah calon haji (JCH) tahun 2020. Salah satunya dengan memberikan pemahaman kepada penyedia jasa haji dan umrah agar persoalan yang dihadapi saat ini dipahami oleh jemaah. Hanya saja, apabila terjadi penundaan atau pembatalan pemberangkatan JCH tahun ini. Maka penumpukan daftar tunggu jemaah tidak bisa terhindarkan mengingat jumlah pendaftar haji saat ini terus bertambah. Termasuk lama kursi tunggu hingga 25 tahun. “Memang ini menjadi persoalan yang kita hadapi saat ini. Tapi insya Allah masyarakat memahami bahwa apabila terjadi penundaan, itu dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi dan bukan dari kita,”jelasnya. Sementara, Kepala Urusan Haji dan Umrah, Kemenag Lotim, Makinuddin mengatakan, JCH Lotim sebanyak 830 JCH untuk tahun ini. Jumlah ini mengalami pengurangan dari tahun 2019 lalu yang mencapai 1.200 lebih. Kondisi ini disebabkan jumlah pendaftar haji waktu itu atau bulan Oktober 2011 sedikit. Sementara untuk pemberian kouta haji hanya untuk provinsi dan bukan kabupaten/kota. “Yang ada hanya kouta provinsi. Selanjutnya provinsi yang mendistribusikan ke masing-masing kabupaten/kota berdasarkan kursi atau waktu pendaftarannya,”terangnya. Disamping itu, untuk petugas pada tanggal 13 Maret dilakukan Diklat selama 10 hari di Asrama Haji NTB. Untuk Kabupaten Lotim, sebanyak dua orang TPHI dan 2 lainnya TPII. Sedangkan untuk TPN belum diterima SKnya dari pemerintah pusat. Dalam Diklat itupun dengan sistem gabung atau integrasi antara kesehatan dan Kementerian Agama, yang terdiri dari satu dokter dan dua perawat dengan masing satu TPHI dan satu TPII. Untuk jadwal pemberangkatan bulan Juni 2020, sehingga ditargetkan pembuatan paspor JCH Lotim dapat tuntas bulan Maret ini. Menurut Makinuddin, proses pembuatan paspor dinilainya sangat cepat atas kerjasama dengan Imigrasi Lotim. (yon) H. Azharuddin (Suara NTB/yon)
Lapas Selong Sosialisasikan Pencegahan Virus Corona Selong (Suara NTB) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong, mengelar sosialisasi mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang disebabkan virus Corona (COVID19). Dalam sosialisasi ini, Lapas Kelas IIB Selong melibatkan perawat yang bertugas di Klinik Lapas Selong yakni, Hakiki Novianti. Dalam sosialisasi ini disampaikan kepada para pengunjung dan napi/tahanan mengenai gejala, tanda dan cara-cara pencegahan serta penanggulangan penyakit Corona tersebut. Tim medis menyarankan agar siapapun itu, baik pegawai, para pengunjung dan para WBP Lapas Selong untuk tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan membiasakan diri mencuci tangan, menjaga etika ketika batuk, membiasakan pakai masker saat bepergian, serta memeriksakan kesehatan diri apabila menderita demam tinggi. Pada kesempatan ini, Hakiki Novianti, mengatakan melihat perkembangan isu Covid-19 yang terjadi di berbagai daerah saat ini, maka sudah sewajarnya semua pihak harus mewaspadai akan terjadinya penularan pada penyakit ini. Maka dari itu, yang perlu dilakukan adalah melakukan tindakan pencegahan terhadap penularan penyakit tersebut. “Mencegah lebih baik daripada mengobati,” pesannya. Kasi Binadik Lapas Selong, Nasruddin, S.P, mengungkapkan penyebaran virus Corona saat ini cukup mengkhawatirkan masyarakat, sehingga untuk menjamin keselamatan dari narapidana, Lapas Selong intens melakukan pembinaan, kegiatan jasmani dan rohani. Salah satunya pemeriksaan kesehatan diiringi dengan penyuluhan. Diketahui, saat ini jumlah blok di Lapas Kelas IIB Selong hanya tiga, sementara idealnya delapan blok dengan jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 336 orang atau melebihi kapasitas yang idealnya sekitar 130 orang. “Memang kita over kapasitas cukup lama. Sehingga perlu dilakukan penambahan ruangan ataupun blok,”katanya. Adapun data warga binaan di Lapas Kelas IIB selong, berdasarkan jenis kejahatannya, untuk hak cipta 1 orang, kehutanan 4 orang, korupsi 8 orang, lain-lain 6 orang. Untuk kasus pemerasan 2 orang, pelanggaran lalu lintas 5 orang, pembunuhan 2 orang, penadahan 19 orang, penculikan 1 orang. Selanjutnya untuk kasus penganiayaan 4 orang, penggelapan 8 orang, penipuan 9 orang, perampokan 26 orang. Sedangkan untuk kasus perlindungan anak 54 orang, pencurian 56 orang dan pengerusakan dua orang, serta yang paling mendominasi yaitu kasus narkoba sebanyak. 129 orang. “Jadi total keseluruhan WBK kita di Lapas Selong sebanyak 336 orang,”pungkasnya. (yon)
(Suara NTB/yon)
PERIKSA KESEHATAN - Pemeriksaan kesehatan terhadap narapidana di Lapas Kelas IIB Selong untuk mewaspadai penyebaran virus Corona.
(Suara NTB/ist)
SINGGAH - Kapal pesiar Vasco da Gama yang singgah di Gili Mas beberapa waktu lalu.
Satu Kapal Pesiar Batal Singgah di Pelabuhan Gili Mas Giri Menang (Suara NTB) Beberapa kapal pesiar direncanakan singgah di Pelabuhan Gili Mas Lombok Barat. Dari tiga kapal yang dijadwalkan singgah, dua kapal pesiar sementara ini dipastikan akan singgah di antaranya kapal pesiar Albratos, Senin (9/3) ini, selanjutnya pada hari Selasa dijadwalkan kapal pesiar Colombus yang singgah. Sementara satu kapal pesiar yakni Viking Sun yang awalnya dijadwalkan singgah di Lombok, batal singgah. Demikian disampaikan General Manager Pelindo III
Lembar melalui Humas Yoga Cahyono, Minggu (8/3). Menurutnya, Kapal Pesiar Albratos awalnya akan singgah di Senggigi, tapi karena dari segi pengawasan kurang maksimal, kapal pesiar ini akhirnya akan singgah di Gili Mas. Setelah itu, Kapal Pesiar Columbus bermuatan 1.000 lebih wisatawan akan singgah. Kepastian singgah dua kapal di Gili Mas sementara ini belum ada perubahan. Artinya belum ada pemberitahuan kapal ini dibatalkan. “Tapi yang sudah pasti batal singgah itu Kapal Pesiar Viking
Sun jadwalnya ke mau Gili Mas Rabu. Tapi akibat isu Corona tidak jadi. Pembatalan ini kemungkinan sebagai langkah antisipasi Corona,’’ ujarnya. Awalnya kapal ini singgah di Semarang. Namun sempat heboh, karena Corona, sehingga pihak agen membatalkan singgah ke Lombok. Selain Kapal Pesiar Viking Sun yang sudah dipastikan batal singgah di Lombok, sejauh ini belum ada kabar dari agen kapal pesiar lain yang membatalkan kedatangannya. Menurutnya kedatangan kapal pesiar diharapkan
tidak terpengaruh adanya prokontra atau melarang kapal pesiar ke Lombok. Dengan tambahan kedatangan kapal pesiar ini,maka tercatat sejak bulan Januari ada 8 kapal yang singgah di Pelabuhan Gili Mas. “Dari Januari sampai ada enam kapal pesiar. Ditambah dua kapal yang rencananya singgah menjadi delapan kapal,”jelasnya. Ia menambahkan rata-rata jumlah penumpang wisatawan yang dibawa 1.000 lebih satu kapal. Sebab ada dari kapal jumlah penumpangnya mencapai 1.200 orang. Sehingga to-
tal jumlah wisatawan dari kapal pesiar saja awal tahun ini ada 8 ribu orang lebih sampai Maret. Ke depan terkait kedatangan kapal pesiar tentu akan dilihat perkembangan masalah Corona. Tahun ini, lanjut dia, ada 20 kapal pesiar rencananya akan singgah di Gili Mas. Apakah kedatangan kapal pesiar ini akan dibatalkan akibat Corona, sejauh ini belum ada pemberitahuan. “Tapi Pelindo tetap siap dari sisi pelayanan, tentu koordinasi dengan semua instansi terkait,”imbuh dia. (her)
Pascagempa, Enam Sekolah di KLU Belum Tertangani Tanjung (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengklaim, tersisa 6 sekolah yang belum tertangani pascagempa.Sekolah ini dipastikan belum mendapat sentuhan, baik sarana maupun prasarana sekolah. “Memang sebenarnya kalau kita lihat, tinggal 6 sekolah saja yang belum permanen dari 100 sekian sekolah itu. Kalaupun masih ada yang sekolah sementara itu yang belum mau bongkar itu karena memang mereka sudah memiliki sekolah permanen,” ujar Kepala Dinas Dikpora KLU, Dr. H. Faozan Fuad, akhir pekan kemarin. Ia menjelaskan, di banyak sekolah yang awalnya dibangun dengan konstruksi baja sebagian masih dimanfaatkan oleh sekolah. Padahal jika dibongkar, material itu bisa dipindahkan ke sekolah madrasah yang masih sangat kekurangan sarana. Pihak madrasah bahkan sampai bersurat ke Dinas
Dikpora untuk meminta bangunan yang tidak termanfaatkan oleh sekolah umum. “Banyak sekolah madrasah yang mau ambil dan sudah bersurat ke kita untuk mengambil bangunan darurat itu,” imbuhnya. Ia berharap, sekolah sekolah madrasah yang berada di bawah wewenang Kementerian Agama mendapat perhatian yang sama dalam hal fisik dan prasarana pendukung. Sebab dengan kondisi RKB yang tidak mendukung, dapat mempengaruhi kualitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Dikpora optimis, hingga akhir tahun 2020 nanti kualitas bangunan di sekolah umum baik SD dan SMP akan tertan-
Lapangan Gondang untuk Kodim, Dikpora Geser Lokasi Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) KLU, memutuskan untuk menggeser lokasi aset lapangan Gondang yang akan diserahkan ke TNI. Kendati demikian, Dikpora belum dapat menunjukkan lokasi persis yang akan diserahkan untuk pembangunan Mako Kodim Lombok Utara itu. Kepala Dinas Dikpora KLU, Dr. H. Faozan Fuad, kepada wartawan, Jumat (6/3) mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat terakhir dengan warga, pihaknya sepakat menggeser lokasi hibah ke belakang (utara). Lapangan Gondang di bagian depan tetap dipertahankan seperti sediakala. “Kesepakatan bersama tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dan lain sebagainya, itu tinggal digeser sedikit. Di depan tetap lapangan, biasa dipakai bersama oleh warga dan Kodim,” ungkap Faozan. Sebagaimana terjadi perubahan lokasi, Dikpora kata Faozan, menunggu kebijakan Sekretaris Daerah. Apakah akan menggunakan SK hibah lama atau mengeluarkan SK hibah baru menyesuaikan dengan titik koordinat lokasi dan luasannya. Pemda
dalam hal ini, tetap berkomitmen memberikan luasan di atas 1 hektar. Namun menurut dia, saat ini komitmen hibah oleh Pemda kepada Kodim dapat ditindaklanjuti, karena sudah tidak ada masalah lagi dengan masyarakat. Pemda dan masyarakat tetap menginginkan Mako Kodim Lombok Utara terbangun di wilayah Kecamatan Gangga. “Masyarakat tetap bisa menggunakan lapangannya, jadi jalan tengah yang kita ambil dalam persoalan ini. Ini bukan persoalan menang kalah, tapi ini persoalan pembangunan,” sambungnya. Sebagaimana rencana awal untuk memulai membangun lapangan pengganti, Kepala Dinas Dikpora mengutarakan masih menunda. Begitu pula dengan rencana pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) pengganti bangunan yang rusak. Sebab desain awal, Dikpora ingin menyatukan GOR dan Lapangan di satu kompleks, lengkap dengan mess atlet dan sarpras penunjang. “Tentunya kita harus melakukan penataan ulang sesuai dengan kesepakatan kita dengan masyarakat. Makanya kita mengalah untuk kemaslahatan bersama, karena bukan masalah siapa yang menang dan kalah,” pungkasnya. (ari)
(Suara NTB/ist)
BUTUH PERHATIAN - Kondisi salah satu sekolah di KLU yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Pascagempa yang melanda KLU tahun 2018 lalu, banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan. gani maksimal. Pasalnya, intervensi pemerintah cukup maksimal. Di periode anggaran tahun ini, pusat dan daerah bersama-sama menanggulangi fisik dan perlengkapan belajar siswa. Dari APBN, pemerintah menyalurkan DAK kepada 150an sekolah yang dikerjakan se-
cara swadaya. Melalui BNPB, pemerintah juga mengalokasikan Rp 700 miliar untuk alokasi rumah, tempat ibadah dan sekolah. Sedangkan dari APBD KLU, Dikpora menyiapkan Rp 40 miliar lebih untuk pengadaan perangkat mebel sekolah. “Mudahan April ini sudah
mulai dibangun karena kalau DAK yang non swakelola harus ditender. Saya ingin dipercepat karena pembangunan ini sudah direncanakan setahun sebelumnya, bukan diadakan karena tahun politik, makanya mudahan April Mei sudah bisa,” pungkasnya. (ari)
Warga Buka Segel Kantor Desa Semaya Selong (Suara NTB) Warga Desa Semaya Kecamatan Sikur Lombok Timur (Lotim) akhir membuka segel kantor desa yang dilakukan sebelumnya. Tindakan tersebut menyusul komunikasi yang terbangun antara kepolisian, pemerintah desa, kecamatan. Kepada Suara NTB, Minggu (8/3), Kapolsek Sikur, Iptu. Ery Armunanto, SH., menjelaskan, pembukaan penyegelan dilakukan lantaran masyarakat bersedia untuk menyelesaikan apa yang menjadi tuntutannya. Di antaranya transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (DD). “Kita
sudah melaksanakan komunikasi dan silaturahmi ke kelompok massa yang sudah melakukan penyegelan Kantor Desa Semaya. Kapolsek Sikur mengaku berterima kasih atas perhatian dan kesediaan dari masyarakat untuk membuka penyegelan yang dilakukannya. Di mana penyegelan yang dilakukan itu sangat merugikan masyarakat bahkan keluarga sendiri yang akan membuat surat rekomendasi KTP, KK, maupun berbagai macam surat lainnya. Pada kesempatan itu, pihak kepolisian juga mengajak
masyarakat untuk berpikir secara jernih serta menghilangkan ego yang ada yang dapat merugikan diri sendiri atas penyegelan yang dilakukan. Penyegelan dibuka menyusul kesepakatan bahwa pada, hari Senin 9 Maret 2020 (hari ini,red) pihak pemerintah daerah akan datang untuk menfasilitasi tuntutan dari kelompok masyarakat. “Penyegelan dilakukan sekitar pukul 21.30 wita oleh 30 orang massa kontra Pemdes Semaya membuka segel kantor desa serta membersihkan sampah sampah yang berserakan akibat dari penyegelan,” terangnya. (yon)
(Suara NTB/ist)
BUKA SEGEL - Masyarakat Desa Semaya saat membuka penyegelan yang dilakukan warganya.
SUARA NTB Senin, 9 Maret 2020
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Seribu Penerima PKH di Lobar Diduga Salah Sasaran Giri Menang (Suara NTB) Penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) di Lombok Barat (Lobar) diduga salah sasaran, jumlahnya sekitar seribu penerima dari total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 41 ribu. Jumlah penerima tak tepat sasaran ini terbilang kecil dibandingkan dengan penerima yang tepat sasaran. Pihak dusun dan desa pun diharapkan memberikan data yang tepat untuk diusulkan ke Kemensos. Pasalnya data tak valid dari bawah ditengarai menjadi salah satu penyebab bantuan PKH ini salah sasaran. “Memang ada yang tak sesuai sasaran, itu jumlahnya kecil, di bawah 5 persen (sekitar seribuan, red). Ini menjadi tugas kami di Dinas Sosial untuk meng-update data, siapa yang sudah meninggal, siapa yang belum mempunyai kekurangan kelengkapan vari-
an (dokumen), sehingga terdata,” ungkap Plt Kepala Dinsos Lobar, H. Mahyudin yang ditemui belum lama ini. Ia tidak menampik adanya temuan beberapa data tak tepat sasaran itu karena kedekatan penerima dengan kepala dusun, Kades, ataupun perangkat desa lainnya. Menurutnya itu menjadi tantangan pihak aparat perangkat desa agar benar memberikan data yang tepat. Terutama mengedepankan pelaksanaan musyawara mufakat, dalam menilai kelu-
arga yang masih layak atau tidak menerima bantuan tersebut. “Kalau sudah disepakati yang layak dan tidak, maka hasil itu diserahkan ke operator desa untuk diinput dan diubah dalam Sistem informasi kesejahteraan sosial new generation. Itu yang akan dibawa ke kementerian untuk diubah,” sambungnya. Diakuinya rencana labelisasi atau pemasangan tanda di rumah Penerima PKH yang sudah sejahtera sudah terpikirkan pihaknya. Ini se-
bagai bentuk motivasi bagi penerima PKH lainnya agar keluar dari jeratan kemiskinan. Hanya saja belum dilakukan pihaknya. Lantaran masih memilih kata yang sesuai untuk labelisasi. “Jangan sampai menjadi stigma di anak keturunannya, sampai dibully dan membuat anaknya tidak mau sekolah. Jadi harus hati-hati,” jelasnya. Meski demikian pihaknya sudah berencana selain label pemberitahuan, juga akan disisipkan tulisan doa penyemangat bagi PKH. Pihaknya merencanakan pemasangan label ini segera dilakukan. Kalau yang sudah graduasi secara sadar keluar dari KPM jelas dia tidak perlu dilabel. Sejauh ini jumlahnya mencapai 54 KK
tahun 2019. Namun pelabelan ini kemungkinan akan diarahkan kepada KPM yang terindikasi salah sasaran. “Yang menjadi sasaran pelabelan, dalam rangka menumbuhkan kesadaran mereka bahwa dia sudah tidak layak atau memenuhi syarat dan tidak pantas menerima karena kemampuan ekonominya,” jelas dia. Menjadi pemikirannya, bagaimana agar KPM PKH ini menjadi sasaran pemasangan label. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) pada Dinas Sosial Lobar, Baiq Aprina Rohmawiyati menambahkan jumlah penerima PKH pada tahap I 2020 sebanyak 42.203 KPM. Tahun 2019, Lobar mendapat penambahan
KPM sebanyak 6.682. Untuk tahap II bulan April ini sudah ditutup dan dilakukan pengecekan terhadap komitmennya. Setiap tahap usulan penerima PKH berubah. Untuk dapat PKH ada persyaratan. Penerima diverifikasi komitmennya. Syarat penerima PKH, absennya tidak boleh kurang dari 85 persen, balita harus setiap bulan ke posyandu dan ibu hamil setiap bulan diperiksa dan harus hadir dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau pertemuan dengan pendamping sekali sebulan. Kalau tidak memenuhi salah satu syarat ini maka dianggap tidak komitmen. Akibat banyak yang tak memenuhi syarat tersebut,
usulan penerima PKH tahap II berkurang menjadi 41.667. Terdapat 536 orang KPM yang ditangguhkan dulu bantuannya. “Jumlah penerima yang ditahan (ditangguhkan) bantuannya sekitar 536 orang. Kalau tiga kali tidak berturutturut tidak komitmen maka otomatis dikeluarkan dari penerima PKH,” jelas dia. PKH ini bantuan bersyarat. Ia menambahkan terkait bantuan yang diduga tak tepat sasaran memang masih ada namun jumlahnya tidak banyak. KPM tak tetap sasaran ini ada kemungkinan atau peluang bantuan salah sasaran. Sejauh ini KPM yang graduasi sejahtera mandiri mengundurkan diri karena sudah mampu sebanyak 53 KK. (her)
Pemkab Lobar Belum Bayar TKD ASN Giri Menang (Suara NTB) Tunjangan kinerja daerah (TKD) jajaran ASN Pemkab Lombok Barat (Lobar) sampai saat ini belum dibayar oleh Pemda. Lantaran aturan berupa rancangan peraturan bupati (Raperbup) tentang TKD masih digodok. Rencananya jatah TKD selama tiga bulan terhitung sejak Januari sampai bulan Maret akan dibayar sekaligus bulan depan (April, red). TKD yang bakal diterima kalangan ASN mulai dari tingkat Staf hingga pejabat setingkat Sekda berkisar paling rendah Rp750 ribu hingga belasan juta. Sedangkan untuk para guru dan tenaga kesehatan tidak diberikan TKD akibat sudah menerima tunjangan dari pusat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM (BKD dan PSDM) Lobar, Suparlan mengatakan, untuk pembayaran TKD sudah dirapatkan bersama Sekda. Saat ini tengah disusun draf Raperbupnya. “Insya Allah bulan April TKD untuk ASN Lobar akan dibayar, itu dibayar sekaligus (tiga bulan),” terang Suparlan. Dijelaskan anggaran untuk pembayaran TKD tahun ini mencapai Rp90-100 miliar. Formulasi pembayaran TKD disesuaikan dengan aturan. TKD yang diterima ASN tergantung pangkat dan golongan jabatannya. “Kisaran TKD nya dari Rp 750 ribu bagi staf hingga di atas sepuluh juta bagi pejabat eselon II. Termasuk Sekda. Tapi ini masih digodok,” imbuhnya. TKD untuk guru tidak akan dibayarkan, karena hasil rapat tidak boleh tunjangan dibayar ganda. Karena para guru sendiri sudah mendapatkan tunjangan dari pusat, yakni sertifikasi. Termasuk tenaga kesehatan tidak diberikan TKD akibat mereka sudah mendapatkan jasa pelayanan (jaspel). Sebelumnya mereka mendapatkan tunjangan kesra sebelum berlakunya TKD tahun ini. Nilai kesra mereka kecil berkisar Rp 150 ribu per bulannya. Pemberlakuan TKD lanjut dia, ada asas keadilan. Sebab siapa yang rajin tentu akan mendapatkan tunjangan lebih besar. Sedangkan yang tidak rajin tidak akan mendapatkan TKD besar. Untuk acuan penilaian masih pada penilaian statis, artinya berdasarkan absensi kehadirannya. Kedepan, penilaiannya dinamis yakni berdasarkan kinerja ASN. Penerapan penilaian ini akan dilakukan bertahap. Pemda sudah menyiapkan perangkat untuk memudahkan penilaian, yakni absensi sidik jari. Dengan penerapan TKD ini, pimpinan tidak perlu banyak ngomong. Sebab ASN malas akan mendapatkan resiko. Di samping TKD dipangkas, juga Sanksi mengacu PP nomor 53 tetap diberlakukan. “Silakan kalau ada ASN yang mau coba-coba malas,” tegas dia. Sementara itu kepala Bidang Keuangan pada BPKAD Lobar, H. Adnan mengatakan SK terkait pembayaran TKD sudah naik ke Bupati. “TKD belum dibayarkan selama tiga bulan,” aku dia. TKD ASN per orang tergantung jabatan dan golongan. Di samping itu, menunggu persetujuan Kemendagri yang baru keluar tanggal 11 Februari lalu. Persetujuan Kemendagri ini terlambat keluar. TKD ini kata dia diistilahkan TPP (tunjangan perbaikan penghasilan) ASN yang masih berdasarkan absensi dan terlambat apel akan dipotong. Hitungannya sudah dihitung dalam Perbup. (her)
(Suara NTB/her)
GENANGAN AIR – Pengendara melintas di ruas jalan bypass BIL II, Minggu (8/3). Ruas jalan nasional ini dikeluhkan pengguna jalan akibat genangan air tidak kunjung terurai. Warga juga mempertanyakan pembangunan konstruksi jalan under pass yang dinilai tidak memperhatikan sebab dari munculnya genangan.
RSUD Praya Siap Tangani Pasien Virus Corona Praya (Suara NTB)RSUD Praya, Lombok Tengah (Loteng) melakukan pembenahan menyikapi kabar penyebaran virus corona (Covid19). Salah satunya dengan menyiapkan ruang isolasi khusus untuk menangani pasien yang terjangkit virus corona. Sebanyak 18 orang tim medis pun juga dipersiapkan jika sewaktu-waktu harus menangangi pasien virus corona. “Prinsipnya kita sudah siap jika harus menangani pasien yang terjangkit virus corona,” tegas Direktur RSUD Praya, dr. Muzakkir Langkir kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (7/3). Tidak hanya ruang isolasi, peralatan bagi tim medis juga sudah dipersiapkan. Tim medis juga sudah dilatih bagaimana menggunakan peralatan pengamanan tersebut. Hanya saja, RSUD Praya dalam hal ini menyiapkan ruang isolasi saja. Tidak ada ruang perawatan khusus. Karena untuk perawatan dan penanganani lebih lanjut terhadap pasien virus corona itu menjadi ranahnya RSU provinsi sebagai rumah sakit rujukan.
“Kita hanya pada penanganan awal saja. Untuk penanganan lebih lanjut termasuk pengobatan pasien sampai sembuh, tetap harus dirujuk ke RSUP NTB,” jelasnya. Artinya, kalau ada masyarakat yang terindikasi terjangkit virus corona supaya cepat mendapat penanganan awal bisa langsung dibawa ke RSUD Praya. Begitu selesai mendapat penanganan awal, barulah dirujuk ke RSUP NTB. “Jadi
kita tidak merawat pasien virus corona. Kita hanya memberikan penanganan awal sebelum dibawa ke RSUP NTB, sebagai rumah sakit rujukan virus corona,” tandasnya. Sementara itu, Koordinator TRC Loteng, Edi Sahroji mengatakan sampai saat ini belum ada ditemukan kasus virus corona di Loteng. Sebelumnya memang ada tiga orang yang dicurigai terinfeksi virus mematikan tersebut. Tetapi sete-
lah dilakukan observasi, ternyata tidak terbukti. “Kita di Loteng masih aman. Dalam artinya, belum ada temuan kasus virus corona di daerah ini. Kendati sebelumnya ada tiga orang yang dicurigai terinfeksi virus corona, tapi pada akhirnya tidak terbukti,” tegasnya. Pun demikian, pihaknya akan terus memantau perkembangan penyebaran virus tersebut. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak panic, sampai-
(Suara NTB/kir)
SIAPKAN RUANGAN - Suasana pelayanan kesehatan di RSUD Praya, Sabtu (7/3). Menyusul merebaknya virus corona di sejumlah negara, RSUD Praya juga sudah menyiapkan ruang isolasi khusus penanganan pasien virus corona.
sampai melakukan tindakan di luar kewajaran. Seperti memborong masker yang sebenarnya tindakan yang begitu perlu. “Menggunakan masker itu penting, bagi yang sakit. Supaya penyakitnya tidak menyebar. Tapi bagi kita yang sehat tidak perlu menggunakan masker,” ujarnya. Langkah antisipasi yang tepat ialah tetap menjaga tubuh tetap bersih. Terutama tangan, senantiasi dijaga kebersihanya dengan membiasakan diri mencuci tangan menggunakan sabun. Itu penting supaya penyakit tidak masuk ke tubuh. Karena tidak akan ada artinya kalau hanya mengunakan masker setiap waktu tetapi kebersihan tubuh tidak dijaga. Disinggung ketersediaan masker, surveilance epidemology Loteng ini mengaku saat ini dalam kondisi aman. Dimana stok yang tersedia ada sekitar 20 ribu masker. Tapi itu khusus diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang ada di fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah ini. “Nah, kalau untuk kebutuhan masyarakat umum, itu di luar pengawasan kita,” timpalnya. (kir)
Aset Bermasalah di Lobar
Pilkada Loteng
DPRD Segera Bentuk Pansus
AHZ Terima Surat Penugasan Khusus Partai Demokrat
Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menegaskan akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyikapi persoalan aset yang banyak bermasalah akibat kalah sengketa di pengadilan, sewa kontrak di bawah tangan, hingga dugaan penguasaan (penggergahan). Menurut kalangan Dewan, Pansus ini mendesak dibentuk lantaran aset bermasalah ini terjadi secara sistemik. Dalam penanganan masalah aset ini Pemda perlu lebih serius melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk membongkar yang bermain aset, baik terindikasi dari oknum di internal Pemda sendiri maupun oknum dari luar. Anggota komisi I DPRD Lobar, Indra Jaya Usman menegaskan, seharusnya Pemda berkoordinasi dengan APH untuk menyelidiki oknum orang dalam Pemda. “Ada polisi atau KPK diajak kerjasama untuk memburu oknum pelaku. Pemda seharusnya berkoordinasi dengan APH menyelidiki oknum orang dalam(internal) pemda,” tegas Indra. Menurut-
nya, perlu ditelusuri oknum ASN yang mengurus aset sejak 10 tahun yang lalu sampai yang ada hari ini. Indikasi oknum ini ada di dalam tubuh Pemda. Tidak mungkin suatu tempat bisa kecolongan kalau tidak ada penuntun dari orang dalam sendiri. Kalau hal ini dibiarkan, sengketa aset akan terus berlanjut karena oknum dari dalam Pemda tersebut. “Wajib hukumnya dibentuk Pansus aset ini karena ini sudah sistemik,” tegas dia. Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah mendukung pembentukan Pansus aset. DPRD memang perlu membuat pansus aset ini karena dinilai sejauh ini tidak ada tindakan tegas pemda dalam hal ini. “Cuma ancaman bupati, Kalau (masalah aset) sedang diawasi KPK,” tegas dia. Untuk mengungkap pelaku baik oknum internal maupun di luar Pemda perlu dibuat tim investigasi melibatkan APH. Investi-
Fauzan Husniadi
gasi ini dilakukan agar clear siapa pemainnya. “Kita buat pansus saja, nanti kita minta APH juga ikut sebagai tim investigasi,” tegas dia. Dikatakan, dewan akan menyampaikan rencana pembentukan Pansus aset ini dalam paripurna penyampaian keputusan hibah ke Brimob. “Nanti kita sampaikan mirisnya kondisi per-aset-an Lobar ini, sehingga legislatif perlu membentuk Pansus aset,” tegas dia. Hal senada disampaikan komisi I lainnya, H Sardia. Ia mengaku sepakat membentuk pansus aset. “Kita sepakat untuk membentuk pansus aset. Segera diinisiasi,” imbuh dia. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Lobar, Fauzan Husniadi mengaku mendukung dibentuknya Pansus. “Kami mendukung sekali (dibentuk pansus aset) dan juga untuk lebih mempercepat penyelesaian masalah aset termasuk memperjelas aset secara administrasi, fisik dan yuridis,’’ jelas Fauzan. Menurutnya keberadaan pansus ini untuk memperkuat kontrol aset. Pihaknya sejak dulu mengharapkan terbentuknya
Pansus ini untuk lebih transparannya pengelolaan aset agar lebih maksimal dalam pemanfaatannya dan mendapatkan PAD. Menyoal keterlibatan oknum di internal Pemda dalam persoalan aset, diakui sejak dulu persoalannya memang ada di internal yang mengelola aset. Menurutnya kemungkinan hal ini akibat tidak tahan godaan. Buktinya masih ada dokumen-dokumen yang dibawa oleh oknum. “Dan saya akan tetap kejar,” tegas dia. Bisa saja mereka lolos di dunia, tapi ingat kata dia di akhirat serta siksa kubur. Langkah pertama sebagai Kepala BPKAD, pihaknya membersihkan dulu di internal kantor. Ia pun menegaskan ke jajaran, kalau ada yang menyalahgunakan amanah di aset ini. Dan ia mendapatkan laporan dan bukti, maka ia menjamin oknum jajaran tersebut pasti ditindak tegas. (her)
Indra Jaya Usman
Praya (Suara NTB)DPD Partai Demokrat NTB, telah memberikan surat penugasan khusus kepada Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Tengah (Loteng) Ahmad Ziadi (AHZ) untuk membangun koalisi dengan partai politik (parpol) yang ada di daerah ini. Sebagai persyaratan untuk bisa diusung Partai Demokrat di Pilkada Loteng mendatang, mandat tersebut diserahkan langsung Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahally Fikri, Sabtu (7/3). Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Andi Mardan kepada Suara NTB, Minggu (8/3) mengatakan, ada tiga Ketua DPC Partai Demokrat yang diberikan surat tugas khsusus tersebut. Masing-masing Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lombok Utara (KLU), TGH. Najmul Akhyar, Ketua DPC Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) L.M. Mustakim Patawari dan untuk Loteng Ketua DPC Partai Demokrat Loteng Ahmad Ziadi . Ketiga Ketua DPC Partai Demokrat tersebut memang disebut-sebut akan maju pada pilkda di daerahnya masing-masing. Sehingga oleh Partai Demokrat diberikan kekhususan untuk bisa membangun komunikasi dan koalisi dengan parpol lainnya. Sebagai persyaratan untuk bisa maju di pilkada tahun ini. “Ini (surat ) semacam pemberlakuan khusus untuk para
Ketua DPC yang akan maju nantinya di masing-masing kabupaten/ kota. Karena ada tiga kader yang maju, maka kemarin (Sabtu kemarin,red) yang diserahkan ada tiga Surat Penugasan Khusus yang akan digunakan untuk membangun komunikasi politik dalam rangka mencari rekan koalisi dan calon pendampingnya,” terang Andi. Khusus untuk Loteng, Ahmad Ziadi sudah menyerahkan nama calon wakilnya yang akan digandeng di Pilkada Loteng mendatang. Namanya juga sudah diserahkan ke DPP untuk diproses lebih lanjut. Namun demiakin, Andi belum bersedia mengungkap siapa nama pendampingi Ahmada Ziadi di Pilkada Loteng menda-
tang. “Kami DPD menyerahkan kembali ke AHZ untuk mengumumkan langsung nama wakilnya. Dan, mencari waktu yang tepat untuk diumumkan kepada masyarakat,” tegasnya. Disinggung mitra koalisi Partai Demokrat di Pilkada Loteng mendatang, Ketua Komisi III DPRD Loteng ini mengatakan sudah ada komunikasi dengan beberapa parpol. Misalnya dengan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), nama AHZ dan pasangannya sudah masuk daftar yang diusulkan. Sementara dengan Partai Amanat Nasional (PAN), nama AHZ juga sudah diajukan sebagai salah satu bakal calon Bupati Loteng ke DPP PAN. (kir)
SURAT TUGAS - Ketua DPD Partai Demokrat NTB,TGH. Mahally Fikri didampingi Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi (kiri) serta Wakil Sekretaris Partai Demokrat NTB, Andi Mardan, menyerahkan surat tugas kepada Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, Minggu (8/3).
SUARA NTB Senin, 9 Maret 2020
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
Kerjasama Dinas P2KBP3A Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Penganugerahan Duta Genre Sumbawa 2020, Hasilkan Motivator Remaja Tangguh Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa menggelar malam penganugerahan Duta Generasi Berencana (Genre) 2020 di Taman Mangga, Sabtu (7/3) malam. Ajang yang menghasilkan figur motivator remaja yang tangguh dan berkualitas. Yang mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pra nikah, dan nafsah guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan. Pemilihan duta Genre diikuti 20 finalis perwakilan kecamatan yang telah melalui sejumlah tahapan seleksi. Pada malam pemilihan, para finalis diberikan pertanyaan seputar masalah remaja oleh ketiga Dewan Juri. Yakni, Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, Tri Karyati S.Sos, Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Ida Faridah S.Kom dan Kabid Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, Anggraini S.AP. Sebelumnya, finalis juga
telah dinilai dari aspek public speaking, kepribadian, kepmimpinan, penguasaan materi dan program kerja. Sehingga malam itu, menghasilkan tiga besar jura putra dan putri duta Genre 2020. Juara 1 Putra atas nama, Muhammad Rafi dari SMAN 1 Empang, Juara II, M. Fadly Dwiansyah dari SMAN 1 Sumbawa Besar dan Juara III, Sultan Ari Lesmana dari SMAN 1 Maronge. Untuk Putri, Juara I atas nama Dinda Lichwana dari SMAN 2 Sumbawa Besar, Juara II, Aulia Azzahra dari SMAN 1 Sumbawa Besar dan Juara III, Nila Vidia dari SMAN 1 Alas. Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, Tri Karyati S.Sos, dalam sambutannya, menjelaskan, perlunya memberikan pemahaman tentang pndeewanaan usia peerkawinan. Sehingga mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Program Genre juga mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda. Sekaligus wadah
mengembangkan karakter bangsa. Karena mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pra nikah, dan nafsah guna menjadi remaja tangguh. Serta dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa. Untuk mencapai hal itu, maka di dalam program Genre dikembangkan materi-materi diantaranya kesehatan reproduksi remaja, live skill, penyiapan kehidupan berkeluarga, serta kependudukan dan pembangunan keluarga. Program Genre dilaksanakan melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling yang biasa disebut PIK R. Kemudian dengan pendekatan dari oleh dan untuk remaja. Sesuai dengan kecenderungan remaja yang lebih menyukai bercerita tentang permasalahan mereka dengan teman sebayanya. Dalam rangka sosialisasi dan promosi program Genre, hususnya untuk pengembangan PIK Remaja sebagai sebuah wadah pengembangan informasi dan konseling, maka diperlukan figure motivator dari kalangan remaja. Figur motivator inilah yang
BERSAMA JUARA - Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, Tri Karyati, Kabid Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, Anggraini, Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Ida Faridah bersama para Juara Genre 2020 dan finalis (foto kiri). Sambutan Tri Karyati (foto kanan). akan menjadi wakil atau duta Genre. Dengan adanya Duta Genre di lingkungan remaja akan lebih efektif, Karena komonikasi yang terjalin dilakukan dengan pendekatan dari oleh dan untuk remaja. Disamping itu, di lingkungan remaja secara umum ikon duta Genre dirasa memberi nilai lebih dalam hal sosialisasi dan promosi program Genre. “Duta Genre yang terpilih,
kita ucapkan selamat dan yang belum terpilih sebagai duta saya kira mereka sudah menjadi duta dari kecamatnnya masing-masing. Dan kemudian duta kabupaten nanti juga mereka akan bersamasama dengan finalis lainnya. Bahkan nanti juga akan ada generasi atau remaja lainnya untuk mengikuti audisi pada 16 Maret 2020 ini,” jelas Tri. Duta Genre diharapkan men-
jadi contoh, figure dan teladan bagi remaja lainnya. Generasi muda yang sehat cerdas ceria, tentu untuk menuju generasi emas Indonesia. Menjadi remaja yang berkualitas dan kemudian dalam rangka mewujudkan Sumbawa yang Hebat dan Bermartabat. “Tentu kita menginginkan kalau remajanya sudah sehat, cerdas, ceria dan semua berakhlak yang baik, berprilaku yang baik, dan kami
sangat berharap di Dinas P2KBP3A agar anak-anakku para Duta Genre akan mampu nanti menjadi konseling bagi teman sebayanya. Kemudian sekaligus mengedukasi supaya hal-hal yang negative yang selama ini kita dengar bersama dan selalu viral bisa kita hindari. Terutama menghindari seks pra nikah yang kemudian ini akan menjadikan pernikahan dini,” harapnya. (arn/*)
Penempatan Naker ke Luar Negeri Sepi Peminat Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa Barat, mengaku dalam dua bulan terakhir tidak ada penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Merosotnya penempatan tenaga kerja ke luar negeri tersebut lantaran merebaknya kasus virus Covid-19 di sejumlah negara penempatan tenaga kerja. tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2019 lalu minimal setiap bulannya, KSB selalu mengirimkan tenaga kerja minimal 10-20 orang ke luar negeri. Tidak adanya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri terjadi karena kasus virus covid-19 yang merebak di sejumlah negara. Bahkan perusahaan pe-
nyalur para tenaga kerja tersebut juga mengaku kesulitan untuk mencari tenaga kerja untuk ditempatkan di luar negeri. Hal itu terjadi karena masyarakat masih merasa waswas jika terpapar virus dimaksud. Kendati demikian, pihaknya tetap menghimbau kepada masyarakat yang memiliki ke-
ada pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dari KSB, pihaknya tetap akan membuat surat edaran sebagai langkah antisipasi. Surat edaran ini dimaksudkan untuk menjamin masyarakat KSB tidak terpapar virus covid-19 dengan tidak memberikan rekomendasi bagi masyarakat yang berangkat keluar negari. Surat edaran ini tentu berbatas waktu, jika kondisi di daerah penempatan tidak ada lagi kasus dimaksud, baru akan diberikan rekomendasi.
(Suara NTB/ist)
E-Kinerja di KSB Belum Didukung Perbup Taliwang (Suara NTB) Penerapan E-Kinerja di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sejauh ini belum didukung regulasi yang lengkap. Salah satunya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai dasar perhitungan besaran pendapatan di luar gaji pokok pegawai itu. Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, H. Abdul Azis, MH yang dikonfirmasi mengatakan, jika Perbup TPP H. Abdul Azis untuk penghitungan E-Kinerja itu telah disiapkan. Bahkan ia menargetkan paling lambat akan ditetapkan pada tanggal 19 Maret mendatang. “Pak bupati minta minimal tanggal 20 beliau akan umumkan. Jadi paling lambat 19 Maret sudah selesai (Perbupnya),” terangnya kepada wartawan, Jumat (6/3). Ia pun mengaku, terkait hiting-hitungan besaran TPP dengan penerapan E-Kinerja itu sudah final. Dan saat ini seluruh data perhitungan TPP itu berada di tangan Badan Pengelola Keuangan Daerah. “Pak Deo (kepala BPKD) lapor ke saya katanya hitungannya sudah selesai. Jadi kalau mau tanya berapa besaran TPP tiap pegawai ke BPKD saja,” sarannya. Sekda menjelaskan, secara teknis Pemda KSB sudah sangat siap menerapkan E-Kinerja di lingkungan kerjanya. Seluruh perangkat pendukungan berupa server dan aplikasi pengisian laporan kerja harian pegawai telah tersedia. “Absensi sidik jari kita sudah punya, bahkan sudah lebih dulu diterapkan dari EKinerja. Cuma kan absensi sidik jari baru untuk mengetahui tingkat kehadiran pegawai saja,” urainya. Ditanya mengenai data pegawai dalam server E-Kinerja. Sekda membenarkan, sementara ini belum seluruh pegawai telah memasukkannya. Namun ia yakin seiring dengan efektifnya pemberlakuan E-Kinerja nanti, maka data pegawai dipastikan telah tercantum dalam server. “Soal data itu tugasnya BKPSDM dan OPD. Untuk memasukkan data pegawai di tiap OPD kan ada operatornya. Jadi saya kira dalam waktu tidak lama lagi semua datanya pasti sudah masuk dalam data base server E-Kinerja,” klai Sekda. Selanjutnya ia menambahkan, penerapan E-Kinerja ini dalam rangka pemeretaan distribusi tugas-tugas pegawai secara proposional yang dibarengi dari sisi pendapatan tiap pegawai. “Parameter utama pemberlakuan penerapan E-Kinerja ini tiap pegawai akan mendapatkan TPP sebesar beban kerja yang mereka laksanakan dan dapat diselesaikan setiap bulannya,” tukasnya. Sementara itu, sejak penerapan E-Kinerja Januari lalu, pegawai di lingkup Pemda KSB sudah mulai melakukan penginputan laporan hasil kerja harian mereka. Salah seorang pegawai di Dinas Perikanan (Diskan) menyebutkan, dirinya hanya mengikuti ketentuan meski belum tahu kapan pembayaran TPP mereka akan dibayarkan pemerintah. “Memang katanya Perbupnya belum ada. Tapi ya kita ikuti saja (buat laporan),” kata pegawai tadi. (bug)
Dilantik, Sekretariat PPK Dituntut Integritasnya Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa diwakili Sekda, Drs. H. Hasan Basri, M.M menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK se-Kabupaten Sumbawa, Sabtu (7/3). Sebanyak 72 orang anggota sekretariat PPK yang dilantik berdasarkan SK KPU Kabupaten Sumbawa. Bupati menyampaikan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa perlu mendapat perhatian semua pihak. Baik pemerintah, KPU dan Bawaslu, termasuk PPK. Agar pada pelaksanaan Pilkada nanti tidak terjadi kecurangan atau money politic yang dapat mencoreng marwah demokrasi. Mengingat beratnya tugas PPK sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, Bupati meminta agar PPK memeliki komitmen dan integritas. Serta terus berupaya memperkuat kapasitas sebagai bagian dari penyelenggara Pilkada. Selain PPK, Bupati juga menganggap penting peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada. Sebab pada hakikatnya Pilkada merupakan wadah keragaman aspirasi masyarakat sebagai konsekuensi kemajemukan di tengah kehidupan demokrasi. (arn)
Selain surat edaran, pihaknya juga akan terus memantau warga dari luar daerah yang bekerja di sejumlah perusahaan yang ada di wilayah setempat. Hal tersebut dilakukan untuk menekan adanya warga dari luar daerah yang diduga terpapar covid-19 dan bekerja di KSB. Jika ditemukan di lapangan, pihaknya akan langsung melaporkan temuan tersebut ke dinas teknis (Dinas Kesehatan) untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Harapannya den-
gan pola antisipasi yang dilakukan saat ini, kasus covid19 tidak bisa masuk. Sehingga kesehatan masyarakat tetap terjaga dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. “Selain tidak ada penempatan tenaga kerja di luar negeri, kami juga akan segera mengeluarkan surat edaran berupa imbauan agar masyarakat tidak ke luar negeri terlebih dahulu. Hal itu kami lakukan untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. (ils)
Belum Ada Indikasi Penimbunan Masker di Sumbawa
(Suara NTB/ist)
BUKA FESTIVAL - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah saat membuka Festival Budaya dan Bazzar, Dies Natalis Ke-7 UTS, yang mengangkat tema “UTS Is Our Home”, di Halaman Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (7/3).
Wabup Harap UTS Siapkan Tenaga Praktisi Andal Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, berharap kepada Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) semakin maju dan mampu mencetak SDM berkualitas. Terutama dalam mempersiapkan tenaga-tenaga praktisi andal dalam menghadapi persaingan pasar kerja dewasa ini.
Hal itu disampaikan Wabup saat membuka Festival Budaya dan Bazzar, Dies Natalis Ke-7 UTS, yang mengangkat tema “UTS Is Our Home”, di Halaman Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (7/3). Semoga di usia yang ke-7 ini, UTS selalu bersemangat dan berkomitmen tinggi dalam mewujudkan pendidikan yang
berkualitas di Kabupaten Sumbawa. Sementara Rektor UTS, Ir. Chairul Hudaya, ST, M.Eng, Ph.D, IPM, menyatakan, UTS adalah universitas miniatur Indonesia, dan menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan, untuk tumbuh menjadi manusia utuh dan bermanfaat bagi semesta alam. (arn)
Ajak Remaja Sumbawa Cerdas dan Bijak Bermedsos Sumbawa Besar (Suara NTB)Kepala Dinas P2KBP3A Sumbawa, Tri Karyati S.Sos, mengajak para remaja terutama Duta Gernerasi Berncana (Genre) Sumbawa tahun 2020, untuk cerdas dan bijak dalam menggunakan medis sosial (medsos). Sesuai tema, penganugerahan duta Genre tahun ini, Genre dalam menelaah teknologi komunikasi sebagai modal menghadapi industri 4.0. “Saya minta anak-anakku sekalian akan bisa mengedukasi teman sebayanya tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan keluarga sekaligus di lingkungannya masing-masing. Untuk mari kita bijak bermedia sosial. Kita harus bijak dan cerdas untuk menggunakan medsos. Jangan gampang curhat di medsos, karena memang medsos bukan tempat curhat. Apalagi sampai ngapa-ngapain temannya yang enggak benar, nanti bisa-bisa kena UU ITE. Karena melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Kata-kata kasar, mengumpat, atau mencaci maki, sesakit hati kita seberapa sakitpun jangan sampai mengumbarnya di medsos,”kata Tri Karyati di malam penganugerahan Duta Genre, Sabtu (7/3) malam. Menggapi hal ini, Juara I Duta Genre 2020, Muhammad Rafi, akan merealisasikan program kerja Genre yaitu menjadi remaja yang EMPANG (Empati, Mandiri, Peduli, Aktif, Normatif, dan Gesit). Melalui pengembangan organisasi, pengembangan karakter, ketiga pengembangan diri. “Tips saya untuk remaja adalah, lebih memanfaatkan waktu dengan halhal yang positif. Karena yang menyebabkan remaja terjerumus ke hal negative karena mereka tidak bisa memanajemen waktu dengan hal
(Suara NTB/ist)
Tri Karyati bersama Dinda dan M. Rafi yang positif. Untuk mengatasi remaja yang menyalahgunakan medsos, harus kita berikan sosialisasi tentang pemanfaatan teknologi yang benar dan berguna,”katanya. Hal senada juga disampaikan Juara I Putri Duta Genre, Dinda Lichwana. Menurutnya, pemahaman remaja terhadap ekses negatif dari masalah masalah remaja, termasuk soal penyalahgunaan medsos, karena kurangnya pemahaman.. Namanya remaja masih memiliki pola pikiran yang labil. “Jadi ketika mengenal sesuatu, maka rasa penasarannya akan sesuatu itu akan semakin tinggi. Membuat mereka mencoba tanpa mengetahui dampak negatifnya. Maka dari itu saya mengikuti pemilihan duta Genre ini, saya bertekat untuk mensosialisasikan kepada remaja, ini pergaulan sehat tanpa nafsa dan seks pra nikah. Bagaimana menjadi remaja yang terkenal karena prestasi bukan sensasi,”tukasnya. (arn)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Kapolres Sumbawa, AKBP Widy Saputra, SIK mengakui pihaknya terus menguatkan tufoksi dalam tim Satgas Pangan. Tim ini selain melakukan pemantauan harga pangan, juga terhadap masker yang saat ini langka. “Kita ada Satgas Pangan yang diawaki oleh Reskrim. Dari dulu sudah ada. Saat ini memantau semua, tidak hanya masker, tetapi semua kita pantau,” terangnya. Menurut Kapolres, pihaknya tetap melaksanakan tugas pemantauan dalam Satgas ini. Termasuk pemantauan terhadap kemungkinan adanya penimbunan masker. Sejauh ini diakuinya, belum ada indikasi terkait penimbunan. “Kalau kita dari awal sudah ada satgas. Tinggal melaksanakan tugas saja. Kalau ada penimbunan (masker) akan kenakan undang-undang perdagangan. Hasil pemantauan belum ada di Sumbawa
Widy Saputra (Suara NTB/ind)
penimbunan,” jelasnya. Pihaknya dalam satgas akan terus menguatkan tufoksi. Nantinya, jika dari hasil pemantauan ditemukan adanya penimbunan masker, maka akan dilakukan penindakan. “Jadi dari hasil pantauan satgas, kalau ada (penimbunan) mesti kita tindak,” pungkasnya. (ind)
Pabrik Penggilingan Beras Modern Bulog Ditender Ulang Sumbawa Besar (Suara NTB)- tahu, karena memang semua Pembangunan pabrik peng- prosesnya di pusat,” ungkapgilingan beras modern atau nya. Pihaknya berharap semua Modern Rice Milling Plant (MRMP) bulog di Sumbawa prosesnya bisa diselesaikan dilakukan tender ulang. di tahun 2020. Sehingga bisa Pasalnya ada perubahan de- dirampungkan di tahun 2021. Hanya saja mengenai sain dan ukuran. “Prosesnya saat ini masih proses tender sendiri, di puditender ulang di pusat. Kare- sat. “Nanti kita informasikan na memang ada perubahan kembali, karena di pusat. desain dan perubahan uku- Kita penerima (manfaat) ran,” kata Kepala Perum Bu- saja,” terangnya. Rencananya, pembangulog Sub Divre Sumbawa, nannya dilakukan di Unter Kurnia Rahmawati, S.TP. Malang, Kecamatan Dijelaskannya, tender Lape. Lokasinya saat ulang dilakukan akhir ini sudah tersedia. Desember 2019 lalu. Luas tanah secara Sebelumnya juga keseluruhan kembali dilakukan 20.285 m2. studi kelayakan dari Kemudian luas IPB. Hasil studi untuk bangunan kelayakan belum MRMP 6.737 diketahui secara m2. (ind) pasti. Mengingat semua prosesnya di pusat. “Kemarin kita sudah ada studi kelayakan dari IPB. Hasilnya kita Kurnia Rahmawati belum
(Suara NTB/ind)
Kepala Dinas Nakertrans KSB, Ir. H. Muslimin HMS, M.Si kepada Suara NTB baru-baru ini mengatakan, memang dalam kurun waktu dua bulan terakhir (Januari-Februari) tidak ada pengiriman tenaga kerja asal KSB baik Asia Pasifik (Aspak) maupun ke negara tujuan lainnya jika dibandingkan dengan
inginan keluar negeri untuk sementara ini ditunda terlebih dahulu sampai dengan kondisi aman supaya tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan. “Memang dalam dua bulan terakhir tidak ada penempatan tenaga kerja ke luar negeri dari KSB karena masalah virus covid-19. Bahkan perusahaan penyalur para tenaga kerja juga kesulitan mencari masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri,” sebutnya. Dikatakannya, meskipun sampai dengan saat ini belum
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Senin, 9 Maret 2020
PBB Dompu Belum Pikirkan Pengganti Dahlan Dompu (Suara NTB) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Dompu belum berencana membicarakan terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) setelah meninggalnya Dahlan, anggota DPRD Dompu dari daerah pemilihan Kecamatan Manggelewa dan Kilo pada 3 Maret 2020 lalu. Karena masih suasana berduka, PBB merasa tidak etis membicarakannya. Hal itu disampaikan Ketua DPC PBB Kabupaten Dompu, Syafruddin, SH yang dikonfirmasi, Minggu (8/3) kemarin. “Insyaa Allah (Suara NTB/ula) dalam waktu dekat (memSyafruddin bahas PAW), tapi saat ini kami atas nama DPC, Wilayah dan DPP masih suasana berkabung atas meninggalnya almarhum. Saudara Dahlan sebagai salah satu kader tebaik,” kata Syafruddin. Ia pun mengaku, meninggalnya Dahlan juga membuat pihak keluarga cukup terpukul. Apalagi kepergiannya mendadak dan tidak diawali sakit, sehingga keluarga tidak sangat terpukul seperti saat ini. Meninggalnya Dahlan masih dalam suasana serap aspirasi konstituen di daerah pemilihannya (Dapil), sehingga meninggalnya Dahlan membuat jajaran PBB sangat kehilangan sosoknya. Karenanya, Safruddin memastikan, aspirasi yang diperjuangkan Dahlan akan tetap diperjuangkan PBB di Dewan. Walaupun PBB hanya memiliki keterwakilan 2 kursi di Dewan yaitu diwakili Nadirah, SE.Akt (dapil 1), dan Dahlan (dapil 3), tapi akan tetap diperjuangkan oleh anggota Dewan yang ada. Berdasarkan hasil pemilu 2019 untuk DPRD Dompu, PBB pada dapil Dompu 3 meliput Kecamatan Manggelewa dan Kilo memperoleh suara sah 3.081 dengan 6 orang calon. Dahlan sebagai pemilik suara terbanyak dengan 1.619 suara terdiri dari 206 suara (Kilo) dan 1.413 suara (Manggelewa), diikuti Drs Muhammad Yamin dengan 1.034 suara terdiri dari 972 suara (Kilo) dan 62 suara (Manggelewa), serta Syuryadin, S.Pd.I dengan 278 suara. (ula)
Di Kabupaten Bima, Hanya 438 Peserta CPNS Ikut SKB Bima (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD dan Diklat) Kabupaten Bima, mengumumkan ada sebanyak 438 peserta CPNS tahun 2020 yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). “Dari 1.516 peserta yang lulus passing grade dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang bisa ikut SKB ada 438 orang,” kata Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Drs. Agusalim M.Si, akhir pekan kemarin. Agusalim mengaku, yang dapat mengikuti tes SKB yakni peserta yang dinyatakan lolos SKD berdasarkan perangkingan dari nilai tertinggi. Dari satu formasi
yang diambil hanya tiga orang masing-masing. “Dari jumlah peserta SKB akan disesuaikan dengan jumlah formasi yang diambil. Dimana semua formasi dikalikan 3 peserta,” katanya. Menurutnya hasil tes SKD dan peserta lulus atau yang memenuhi passing grade tes SKD CPNS Kabupaten Bima tahun 2019, bisa dicek dan dilihat di website resmi BKD setempat. “Panduan untuk
mengecek hasil akhir tes SKD dapat membuka link di website BKD dan BKN,” katanya. Sementara peserta yang dapat melanjutkan tes selanjutnya, yakni SKB yang direncanakan akan digelar pada Bulan Maret ini, diharapkan bisa mempersiapkan diri dengan matang. “Meski jadwalnya tes SKB masih menunggu dari Panselnas. Namun peserta bisa menyiapkan diri dari sekarang,” harapnya.
M. Nursalam
(Suara NTB/jun)
(Suara NTB/jun)
KERJA BAKTI – Pemdes Matua saat kerja bakti membersihkan area pemakaman umum bersama masyarakat di Dusun Selaparang Barat, Minggu (8/3).
Peduli Kesehatan, Pemdes Matua Aktifkan Jumat Bersih Dompu (Suara NTB) – Mengantisipasi munculnya penyakit berbasis lingkungan, Pemerintah Desa (Pemdes) Matua mengaktifkan kembali program jumat bersih. Seperti pembersihan area pemakaman umum di Dusun Selaparang Barat, Minggu (8/3). Sebagai tindak lanjut atas program bakti sosial dalam menjaga kebersihan saluran drainase, halaman rumah dan fasilitas ibadah pada Jumat (6/3). Kegiatan ini diharap mampu menekan munculnya berbagai macam penyakit, baik DBD, Malaria maupun Infeksi Saluran Pernafasan (Ispa). Kepala Desa Matua, Syam Firdaus kepada Suara NTB disela kegiatan mengungkapkan, program jumat bersih dengan melibatkan Babinsa, Babikamtibmas dan seluruh per-
nya selaku instansi teknis. Sementara Dikes fokus mengobati setiap korban gigitan. Namun demikian, keaktifan dua lembaga ini hanya akan sia-sia saja ketika tak ada OPD lain yang turut berperan aktif membantu. Seperti misalnya Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD). “Bencana ini kan bukan banjir saja, bukan kebakaran saja. Ini juga termasuk bencana non alam, apalagi sudah jelas korbannya,” ungkap dia. Keterlibatan BPBD, terang dia, bukan untuk penangan hal teknis. Minimal mereka berinisiatif menyiapkan posko pelaporan untuk memastikan setiap korban gigitan diketahui dan tertangani petugas kesehatan. Tak kalah penting yakni gerakan Diskominfo dan DPMPD dalam memastikan warganya mengetahui langkah-langkah apa yang mesti diambil ketika digigit HPR. “DPMD mungkin bisa meng-
(Suara NTB/Uki)
Agusalim kemampuan dan usahannya yang sungguh-sungguh,” pungkasnya. (uki)
angkat desa beserta elemen masyarakat ini, sengaja digelar untuk memastikan warganya hidup dalam kondisi lingkungan yang bersih dan sehat. “Program ini terus kita lakukan tiap minggunya untuk memastikan lingkungan tetap bersih dan sehat,” ungkapnya. Menjaga kebersihan lingkungan dengan mengaktifkan kembali program jumat bersih penting dilakukan. Apalagi ditengah curah hujan ekstrim akhir-akhir ini. Minimal, lanjut Syam Firdaus, langkah tersebut sebagai upaya pencegahan dini sebelum adanya warga yang terjangkit DBD dan penyakit berbasis lingkungan lainnya. Komitmennya, program tersebut akan menjadi rutinitas pemerintah desa dibawah kendali langsung tiap Kepala
Dusun dan Ketua RT masingmasing wilayah. “Ketika program ini berjalan maksimal dan menjadi rutinitas tiap jumat pagi. Insa Allah, dengan semangat masyarakat dan pemuda saat ini kita akan bisa mewujudkan Desa Matua yang bersih dan nyaman,” terangnya. Selain meminimalisir munculnya penyakit berbasis lingkungan, program ini bagian dari upaya pemerintah desa untuk merawat jiwa gotong royong masyarakat. Karena dengan bersama dan bahu membahu dalam bekerja maka setiap program kerja di desa akan bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. “Pada akhirnya kita masyarakat desa juga yang akan merasakan dampak dari setiap program yang ada,” pungkasnya. (jun)
Kota Bima (Suara NTB) – Stok masker sejumlah apotek di Kota Bima kosong alias tidak ada dijual. Bahkan Pemilik apotek, mengklaim kekosongan masker terjadi sudah sejak dua bulan terakhir akibat habis terjual. Pemilik apotek Surabaya Farma, H. Zamil, mengaku masker kosong sudah dua bulan lebih atau jauh sebelum isu virus corona ramai dibahas lantaran sudah terjual semua. Pasokan masker dari distributor juga tidak ada. “Sudah dua bulan masker kosong di apotek kami karena habis terjual. Kami tidak menjualnya lagi karena pasokan dari distributor juga tidak ada,” katanya akhir pekan kemarin. Dia juga mengatakan stok masker di apoteknya hingga saat ini tidak ada satupun yang tersisa. Kalaupun ada, Zamil mengaku akan tetap menjual dengan harga seperti biasanya. “Satu lembar masker biasa kita jual dengan harga Rp1000. Sedangkan satu kotak sebesar Rp350.000,” katanya. Kekosongan masker juga terjadi di Apotek Tanjung. Bahkan apotek setempat sudah lama tidak menjual lagi masker. Selain langka, harganyapun juga
mulai mahal di tingkat distributor. “Beberapa bulan ini masker cukup langka dan tidak ada stoknya,” kata pemilik apotek Tanjung, Nurhaidah. Ia mengaku, sejak beberapa satu bulan terakhir banyak warga yang menanyakan masker. Hanya saja, pihaknya sudah tidak menjualnya lagi karena pasokan distributor tidak ada lagi. “Kami sendiri juga tidak lagi menjual masker karena memang tidak ada pasokan,” katanya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, Azhari mengakui pihaknya telah melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah apotek di Kota Bima. Hasilnya banyak ditemukan apotek kosong menjual masker. “Bahkan ada sebagian apotek yang tidak lagi menjual masker karena tidak ada lagi pasokan,” katanya. Meski begitu, Azhari menegaskan pihaknya telah menyiapkan sejumlah stok masker yang nantinya akan diberikan gratis kepada masyarakat Kota Bima yang membutuhkan. “Kita sudah siapkan maskernya, namun akan diberikan kepada yang membutuhkan,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/Uki)
AKUR Resmi Berpisah, Kader Lakukan Penjajakan Wagub Resmikan
BERSINAR - Peresmian 10 Desa dan Kelurahan di NTB yang bebas dari narkoba (Bersinar) diresmikan oleh Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Kepala BNN NTB, Walikota Bima, Wakil Walikota Bima dan Wakil Bupati Bima, di lapangan Manggemaci, Kota Bima, Jumat (6/3).
Dompu (Suara NTB) Pasangan Abdul Kader Jaelani – Hj. Nurlaela Chaerunnisa, SE (AKUR) resmi berpisah sebagai bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pilkada Dompu tahun 2020. Keluarga berdinas dan berdomisili di Mataram jadi alasan Hj. Nurlaela
OPD Terkait Diharapkan Lebih Serius Sikapi Rabies Dompu (Suara NTB) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, mengharapkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih serius menyikapi penanganan wabah rabies di wilayah ini. Hal itu mengingat terus bertambahnya korban jiwa akibat gigitan HPR dalam dua tahun terakhir. Minimal, keterlibatan tersebut ditunjukan dengan memastikan tak ada lagi warga yang luput dari penanganan petugas kesehatan pasca digigit anjing liar. Demikian disampaikan Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Disnakeswan Dompu, drh. Mujahidin kepada Suara NTB di kantornya beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan, tanggungjawab penanganan pada HPR untuk pemberian vaksin dan eliminasi memang menjadi kewenangan-
Selain itu, Agusalim juga mengingatkan kepada peserta yang mengikuti tes SKB agar tidak mempercayai oknumoknum tertentu (calo.red) yang mengaku bisa menjadikan atau meloloskan seseorang sebagai CPNS. Karena menurutnya proses dan tahapan CPNS lebih ketat dan transparan. Selain itu proses seleksi atau tes berbasis online yakni menggunakan metode Computer Asisted Test (CAT) sehingga usai tes peserta bisa mengetahui hasilnya. “Jadi tidak ada satu orangpun yang bisa meluluskan peserta CPNS, kecuali
Stok Masker Sejumlah Apotek Kosong
Dompu Tetap Kirim TKI Keluar Negeri Dompu (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, tak membatasi pemberangkatan TKI keluar negeri. Meskipun, disadari bahwa virus corona menjadi ancaman serius di negara tujuan. Belum adanya kebijakan memoratorium sementara pemberangkatan TKI oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, jadi alasan mendasarnya. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Dompu, M. Nursalam kepada Suara NTB di kantornya mengatakan, selama kurun waktu Januari-Februari 2020 kemarin ada banyak TKI yang sudah diberangkatkan ke beberapa negara tujuan di asia pasifik. “Yang diberangkatkan ada sejak Januari kemarin. Itu diberbagai negara kecuali Arab Saudi,” ungkapnya. Beberapa negara tujuan dimaksud, yakni Malasya, Korea, hongkong dan sejumlah negara lain di asia pasifik. Pemberangkatan TKI ke sejumlah negara dengan ancaman virus corona itu, tak dibatasi karena memang belum ada peringatan atau moratorium sementara dari pemerintah. Meski demikian, lanjut M. Nursalam, TKI yang datang mengurus dokumen ketenagakerjaan mereka selalu diingatkan terkait ancaman virus mematikan ini. Soal dituruti atau tidak tak ada dasarnya untuk melarang. “Sebatas dipengertian saja, tidak sampai ditahan (pemberangkatannya). Karena memang dari pemerintah belum ada larangan atau moratorium,” jelasnya. Walaupun belum ada larangan dan tak sedikit TKI yang bersikukuh tetap berangkat. Pun sebagian dari mereka ada juga yang mengurungkan niatnya keluar negeri. Ditandai dengan terus berkurangnya pengurusan dokumen ketenagakerjaan ke Disnakertrans akhir-akhir ini. Pilihan tersebut menurutnya jauh lebih baik daripada mengudang persoalan dikemudian hari. Apalagi informasi yang berkembang saat ini, terdapat dua WNI yang sudah positif corona. “Untuk pemulangan TKI kita sejauh ini belum ada informasi dari pihak-pihak terkait, terutama BP3TKI,” tandasnya. (jun)
Halaman 7
gerakan Pemdes untuk ikut aktif menyebarkan informasi. Karena dengan SK Bupati kemarin sebetulnya harus ikut andil semua, tapi kenyataanya selama ini ndak ada yang jalan,” ujarnya. Kasus gigitan diakui berkurang dalam beberapa bulan terakhir. Namun temuan korban meninggal lantaran tidak mendapat perawatan medis pasca diserang HPR justru terus bermunculan. Ini salah bukti bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan pihaknya dan OPD terkait masih belum maksimal. Karenanya perlu ada gerakan serius secara bersama untuk menimalisir timbulnya korban jiwa dan luka-luka. “Kasus gigitan memang berkurang sekarang, tapi yang muncul justru korban meninggal. Berartikan informasi kita belum tersebar dengan bagus,” tegasnya. (jun)
Chaerunnisa mundur dari pencalonan sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Dompu. “Memang begitu (Hj. Nurlaela Chaerunnisa, SE mundur dari pencalonan sebagai bakal calon wakil Bupati). Umi Nur (sapaan akrab Hj. Nurlaela Chaerunnisa) alasannya karena semua keluarga di Mataram yang mendasari beliau ragu – ragu (mencalonkan diri). Suami berdinas di Mataram, anak – anak juga sekolah di Mataram,” kata Abdul Kader Jaelani, bakal calon Bupati Dompu yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (8/3). Ia pun membantah, mundurnya Hj. Nurlaela Chaerunnisa terkait kesiapan pendanaan di Pilkada dan dukungan dari PKB yang bakal didapat bakal pasangan calon Bupati lain. Tapi lebih kepada persoalan keluarga dan domisili. Abdul Kader mengaku, keinginnya maju mencalonkan diri sebagai Bupati Dompu periode 2021 – 2025 cukup kuat, sehingga upaya mencari alternatif bakal calon wakil Bupati Dompu menggantikan Hj. Nurlaela Chaerunnisa, SE yang terlanjur disosialisasikan kepada masyarakat dilakukan. “Saat ini sedang komunikasi dengan tokoh birokrasi di Jakarta, ada juga pengusaha di Dompu,” aku Abdul Kader yang mengaku ada 2 orang sedang dijajakinya menjadi calon wakilnya. Kendati Hj. Nurlaela Chaerunnisa mundur dari pencalonan di Pilkada Dompu, dikatakan Abdul Kader Jaelani, sejauh ini tidak menjadi masalah dengan partai politik (Parpol), termasuk Partai Gerindra
yang sudah mengeluarkan surat tugas. “Tidak (mengganggu), alhamdulillah. Karena surat tugas (Partai Gerindra) itu secara personal. Saya diberi hak untuk memilih pasangan. Jadi fine – fine saja. Mereka (partai) juga pahami,” jelasnya. Terkait dukungan partai politik, sejauh ini 3 partai politik lain sedang diajak komunikasi intensif selain Partai Gerindra (4 kursi). Diantaranya Partai Nasdem (4 kursi), PKS (2 kursi), dan Partai Demokrat (3 kursi). Komunikasi juga dilakukan dengan PDIP, tapi tidak seintens 3 partai tersebut. “Saya melobi 2 – 3 partai secara personal,” ungkapnya. (ula)
Abdul Kader Jaelani
10 Desa/Kelurahan Bersinar di NTB
Kota Bima (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd meresmikan 10 Desa dan Kelurahan di NTB yang ditetapkan Bebas Dari Narkoba (Bersinar), di lapangan Manggemaci, Kota Bima, Jumat, (6/3). Peresmian itu dihadiri Kepala BNN Provinsi NTB, Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra SH Msi, Walikota Bima, H. M. Lutfi SE, Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan SH dan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd. 10 Desa dan Kelurahan di NTB yang bebas dari Narkoba itu terbagi 7 Desa dan 3 Kelurahan, seperti Desa Cenggu Kabupaten Bima, Karijawa Kabupaten Dompu, Labuhan Burung Kabupaten Sumbawa Barat, Pancor Kabupaten Lombok Timur, Pemenang Barat Kabupaten Lombok Utara. Dan Desa Bengkel Kabupaten Lombok Bara. Sementara 3 Kelurahan yakni Monggonao, Kota Bima, Kelurahan Renteng Kabupaten Lombok Tengah dan Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kota Mataram. P a d a kesempatan itu Wagub (Suara NTB/ist)
NTB menegaskan Pemerintah Provinsi NTB, menyatakan perang terhadap narkoba dan memberantas narkoba adalah prioritas dari Pemprov. Namun untuk memerangi dan memberantasya, dibutuhkan kesadaran dan sinergi semua pihak. Mulai dari lingkungan keluarga masyarakat TNI, Polri dan BNN. Sebab tanpa adanya kesadaran mustahil bisa berperang melawan narkoba. “Semua pihak untuk menjaga pergaulan dan membentengi diri dengan agama,” katanya. Sementara itu Kepala BNN Provinsi NTB, Drs Gde Sugianyar Dwi Putra SH Msi, mengaku penetapan Desa dan Kelurahan bebas Narkoba ini sebahgai bentuk perhatian serius Pemerintah dan BNN Provinsi NTB juga seluruh Bupati dan Walikota di NTB. “Kita harapkan semua Kepala daerah di NTB komitmen dan serius memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di daerahnya masing-masing,” ujarnya. Berdasarkan data yang diterima pihaknya, ada sebanyak 63 ribu orang yang tersebar di wilayah Kota dan Kabupaten di NTB telah terpapar narkoba. Sebanyak 90 persen diantaranya pengguna sabusabu yang berumur 15 sampai 25 tahun. Dari 63 ribu yang kecanduan ini yang mampu direhabilitasi tahun 2019 hanya 1. 240 orang,” pungkasnya. (uki)
POLHUKAM
SUARA NTB Senin, 9 Maret 2020
Halaman 8
Pilkada Sumbawa
(Suara NTB/ist)
KERAHKAN KEKUATAN - Ketua DPD DPP Gerindra, H. Bambang Kristianto bakal mengerahkan segenap kekuatan partai untuk memenangkan pasangan Joda Akbar di Pilkada KLU.
Gerindra Kerahkan Kekuatan Penuh Menangkan Joda Akbar di KLU Tanjung (Suara NTB) – Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) DPP Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menegaskan bahwa Gerindra bakal mengerahkan segenap kekuatan dengan maksimal untuk memenangkan pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati Djohan Sjamsu-Danny Carter Febrianto (Joda Akbar) di Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2020. Penegasan itu disampaikan HBK saat berkunjung ke kediaman pribadi calon Bupati Djohan Sjamsu, Jumat pekan kemarin. HBK yang didampingi istri, Hj. Dian BK, bertemu Calon Bupati Djohan Sjamsu, Calon Wakil Bupati, Danny Carter Febrianto serta para pendukung Joda Akbar (Djohan-Danny). “Insya Allah, 2020 Partai Gerindra akan kembali sukses dengan memenangkan pasangan Joda Akbar di Pilkada KLU di tahun 2020 ini,” katanya. Dalam kesempatan itu, HBK juga menanggapi kabar burung yang sempat beredar di masyarakat KLU bahwa Partai Gerinda akan mengubah dukungannya kepada pasangan tersebut. Karenanya dalam kunjungan tersebut, HBK menegaskan bahwa Partai Gerinda akan tetap komit dan konsisten terhadap apa yang telah didukungnya selama ini, dan dengan tegas HBK mengatakan bahwa Partai Gerindra sangat kokoh dan harga mati dalam mendukung pasangan Joda Akbar. “Jangan pernah ragu apalagi takut, bahwa Partai Gerindra akan beralih ke lain hati, saya katakan tidak. Bukan hanya mendukung dan mengusung, tapi saya bersama seluruh pengurus, kader dan simpatisan Partai Gerindra KLU akan turun gunung dan meyakinkan rakyat KLU, kalau kita ingin berubah kepada kondisi yang lebih baik maka jawabannya adalah, Joda Akbar,” tegasnya. HBK menuturkan bahwa dirinya telah bertemu Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto untuk membicarakan arah dukungan dalam perhelatan Pilkada NTB, dan Prabowo Subianto telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada HBK untuk menentukan arah dukungannya seperti apa dan kemana. “Partai Gerindra akan sangat kokoh mendukung pasangan Joda Akbar. Saya sudah bertemu dan melaporkan perkembangan Pilkada NTB kepada beliau, dan alhamdulillah beliau memberikan kepercayaan dan menyerahkan sepenuhnya masalah Pilkada NTB kepada saya secara eksklusif untuk mengaturnya,” ujarnya. Pada kesempatan itu, wakil ketua komisi I DPR RI dari dapil Pulau Lombok itu juga mengaku jika dirinya cukup sering mendapat lobi-lobi dari sejumlah pihak yang meminta agar Ia merubah dukungannya kepada calon-calon tertentu, namun dengan tegas HBK menolak, karena tetap konsisten pada keputusan yang sudah diambil. “Saya yakinkan kepada saudara-saudara bahwa itu tidak akan pernah berubah, konsistensi dalam bersikap adalah sebuah kehormatan bagi saya, walaupun sampai siang tadi saya dapat banyak telepon, diiming-imingi untuk jatuh ke lain hati. Saya tidak akan pernah menjilat ludah yang sudah saya jatuhkan. Saya akan mendukung pasangan ini sebagai wujud kepastian Partai Gerindra dalam mendukung calon-calonnya,” tegasnya. Sementara itu, Djohan Sjamsu mengatakan dengan adanya dukungan dari Partai pemenang Pemilu di NTB juga KLU tersebut, maka dirinya sangat yakin akan sukses di Pilkada 2020 ini. “Saya yakini Insya Allah, melihat situasi KLU sekarang kita mampu mencapai kemenangan yang kita inginkan. Mudah-mudahan segala ikhtiar dan doa kita akan selalu didengar, diijabah dan dikabulkan Allah SWT,” ujarnya. Sedangkan Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto, yang juga anggota DPRD NTB mengatakan bahwa Partai Gerindra memutuskan mendukung pasangan Joda Akbar karena terlebih dahulu melakukan survei dan penelusuran di sepanjang wilayah Kab. Lombok Utara. “Kita tidak asal-asalan dalam mengusung calon Bupati yang akan menjadi nahkoda di Pilkada 2020 ini. Kita tidak mau Bupati menang, tapi tidak bermanfaat untuk masyarakat Lombok Utara. Kita tidak mau, janji politiknya tidak ditepati. Gerindra adalah Partai pemenang, pastinya akan menjaga marwah Partai, tidak mungkin kami melukai hati masyarakat,” pungkasnya. (ndi)
Diundang Rakerda, Husni Optimis Didukung PDIP
Mataram (Suara NTB) – Kehadiran Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril di arena Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PDIP NTB, Sabtu (7/3) di Mataram, cukup menarik perhatian banyak pihak. Pasalnya di Rakerda itu Husni untuk pertama kalinya terlihat bertemu secara langsung dengan Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, semenjak PDIP NTB resmi tak kembali mencalonkan Husni di Pilkada Sumbawa 2020. Pertemuan Husni dengan Rachmat Hidayat beserta jajaran pengurus dan kader PDIP NTB itu memunculkan beragam penafsiran politik. Terutama terkait arah dukungan PDIP di Pilkada Sumbawa. Apakah kehadiran Husni di acara Rakerda tersebut sebagai sinyal bahwa PDIP akan berbalik arah mendukung Husni setelah PKS menarik diri dari koalisi dengan PDIP di Pilkada Sumbawa 2020. Husni Djibril yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal itu tidak menampik bahwa kehadirannya di arena Rakerda DPD PDIP NTB itu menunjukkan optimismenya bahwa ia sebagai kader akan didukung penuh oleh partainya untuk maju lagi di Pilkada Sumbawa. “Insya Allah, tapi tunggu hari baik ya, nanti akan saya paparkan semuanya tentang Pilkada Sumbawa ya. Kalau bukan saya siapa lagi? Itu saja sementara (jawaban saya), nanti setelah ok semua, baru saya beritahu semuanya,” ujar Husni kepada Suara NTB, via
WhatsApp, Minggu (8/3). Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP NTB, Lalu Budi Suryata yang dikonfirmasi mengakui bahwa kehadiran Husni Djibril di arena Musda atas undangan dari DPD PDIP NTB. Karena bagaimana pun ia masih tercatat sebagai kader partai yang saat ini menjabat sebagai Bupati Sumbawa. “Haji Husni kami undang sebagai kepala daerah dan beliau juga adalah fungsionaris DPD PDIP Provinsi NTB, dan alhamdulillah, Rakerda berjalan dengan aman, damai dan penuh kekeluargaan,” ujarnya. Namun demikian ia menegaskan bahwa kehadiran Husni di Rakerda tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilkada serentak 2020, khusus di Sumbawa. Pasalnya dalam kegiatan Rakerda tersebut tidak ada diagendakan untuk membicarakan masalah Pilkada. Melainkan Rakerda menjadi sarana konsolidasi partai menuju partai yang solid dengan kaderkader partai yang loyal dan punya daya juang. “Karena 80 per-
sen agenda rakerda berisi pendidikan kader,” ujarnya. “Perlu saya luruskan bahwa Rakerda bukan ranahnya untuk memutuskan Pilkada. Apalagi berbicara tentang SK. Terkait pilkada, finalisasi keputusan ada di tangan DPP. Rakerda bicara tentang pendidikan politik bagi kader partai yang ada di tiga pilar partai, yaitu, struktur partai, eksekutif dan legislatif. Sehingga bagaimana tiga pilar partai ini bisa bersinergi dalam rangka menjadikan partai lebih solid dengan kader partai yang disiplin, lebih loyal berjuang membesarkan partai,” sambungnya. Wakil Ketua DPD PDIP NTB, Ruslan Turmudzi menambahkan terkait kehadiran Husni di Rakerda tersebut, tidak ada hubungannya Pilkada. Pasalnya dalam Rakerda tersebut tidak ada agenda yang membahas terkait persiapan menghadapi Pilkada. “Ya beliau hadir tadi, tapi disini kita tidak bicara soal Pilkada. Rakerda ini hanya membahas terkait dengan program kerja partai, tindaklanjut dari hasil Rakernas.
Semua materinya terkait program kerja,” ujar Ruslan saat ditemui Suara NTB di sela-sela Rakerda berlangsung. Selain itu diakui Ruslan dalam Rakerda tersebut juga ditekankan terkait perilaku kader. PDIP sebagai partai nasionalis menekankan kepada kadernya untuk mempedomani nilainilai Pancasila dalam tindakan dan perilakunya. “Termasuk kita-kita (fraksi) ini diingatkan dan kader yang lain supaya taat dan patuh kepada keputusan partai. Jangan berperilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pan-
casila dalam melaksanakan tugas kepartaian,” tegasnya. Rakerda tersebut dihadiri oleh sejumlah pengurus DPP, dinataranya Sekjen, Hasto Kristiyanto, kemudian kader PDIP yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah. Mereka ditunjuk sebagai pemateri dalam beberapa sesi dalam Rakerda tersebut. Pada intinya mereka menekankan untuk meningkatkan soliditas, solidaritas dan kegotongroyongan partai, harus memiliki disiplin tinggi, loyalitas yang tinggi terhadap partai. (ndi)
TPPO PMI Ilegal
Dua Korban Masih di Abu Dhabi
Mataram (Suara NTB) – Direktur PT Inti Japfarindo, HW (43) sudah mengirim sekurangnya 100 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Per satu orang yang dikirim, warga Kota Bekasi, Jawa Barat ini meraup untung Rp5 juta. Pengiriman PMI ilegal sudah dihentikan wanita ini sejak Oktober tahun lalu. Hal itu diakuinya saat menjawab pertanyaan penyidik Subdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB dalam pemeriksaannya sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO). “Saya sudah merasa tidak nyaman dengan bisnis ini,” kata HW menjawab tentang aktivitasnya di perusahaan yang berhenti. HW sudah mengirim PMI ke Arab Saudi sejak tahun 2009. Tempat penampungannya di Bekasi digerebek tim Kemenaker RI November 2019 lalu. Aktivitasnya hanya terhenti dua pekan akibat skorsing. Maklum, dia punya Perusahaan Pengirim PMI. Aktivitasnya itu seolah-olah resmi. Saat mulai moratorium PMI ke Arab Saudi tahun 2016, dia tetap mengirim. Dia menyadari bahwa aktivitasnya itu ilegal. “Setahun terakhir masih kirim. Setelah moratorium 2015, saya kirim khusus Asean, Malaysia, Singapura, Brunei,” bebernya. Tu-
(Suara NTB/why)
JAWAB PERTANYAAN - Tersangka HW, penyandang dana pengiriman warga Lombok PMI ilegal ke Arab Saudi (kanan) menjawab pertanyaan penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB, Jumat (8/3) lalu. juan Timur Tengah memang jadi favorit. Utamanya Arab Saudi. Selain bayaran besar dari agensi, mengiming-imingi calon korban pun mudah. Tinggal tambah tawarkan bonus ibadah di tanah suci. “Di sana ada agen syarikatsyarikat. Lupa namanya, ada Ahmad. Sekarang sudah tidak komunikasi. Saya sudah tidak ada kirim lagi,” ungkap HW, yang perusah-
an pengiriman PMI-nya punya cabang di Kota Bima ini. Korban dari Lombok menurutnya juga mudah direkrut. Sebabnya, para korban menurut dia, memang meminta penempatan di Arab Saudi. “Saya coba tawarkan Malaysia, Singapura tidak mau mereka. Alasannya majikannya non-muslim. Dorongan masyarakat ini saya coba
komunikasikan dengan agen di luar negeri,” terangnya. Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati mengatakan pihaknya masih mendalami mengenai indikasi bertambahnya korban. Sebab, 42 korban dari NTB sudah dipulangkan November lalu. “Kita akan kembangkan ke korban lain,”
ucapnya. Dari kasus yang menjerat HW, korban yang teridentifikasi baru satu orang, yakni Siti Nurjanah, warga Desa Jago, Praya, Lombok Tengah. korban meninggal dunia dalam musibah kebakaran di Attaqwa, Mekkah, Arab Saudi Juni 2019. Sementara masih ada dua orang korban yang masih berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. (why)
Mayat Terapung di Pantai Bangsal Tanjung Karang
Empat Kasus Dana RTG Lombok Utara Masih Penyelidikan Mataram (Suara NTB) – Empat kasus dana rehab rekon pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) Lombok Utara masih dalam penyelidikan. Beberapa diantarnya pembangunan dilanjutkan aplikator. Kekurangan pekerjaan ditutupi. Awalnya kasus ditangani karena aplikator meninggalkan pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK). Kasatreskrim Polres Lombok Utara AKP Elyas Ericson menyatakan, kasus masih dalam penyelidikan. Walaupun, pembangunan RTG yang awalnyad ditinggalkan aplikator itu dilanjutkan lagi. “Jadi itu kan ada yang baru 50 persen progres. Aplikatornya pergi. Sudah terima (pembayaran) yang 50 persen itu. Yang sisanya itu yang tidak dikerjakan,” ungkapnya saat ditanyai akhir pekan lalu. Atas dasar itu kasus dilaporkan. Namun, Pokmas hanya membayarkan sebagian. Sebagian sisa dananya diberikan kontrak kepada aplikator lain untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. “Untuk pembangunannya yang tidak selesai itu dilanjutkan lagi. Kita menunggu pekerjaan selesai. penyelidikannya masih (jalan),” terang Elyas. Dalam tahap penyelidikan itu, hli konstruksi sudah dilibatkan untuk menghitung capaian fisik pekerjaan RTG. Klarifikasi saksi diantaranya, anggota Pokmas penerima bantuan dana, ketua dan bendahara Pokmas, fasilitator, aplikator, dan toko bahan bangunan. Penyidik masih mengumpulkan data lapangan. Termasuk diantaranya klarifikasi saksi dari Pokmas penerima bantuan dana RTG, warga penerima bantuan, fasilitator, aplikator, dan toko bahan bangunan. Kasus yang ditangani itu antara lain dugaan markup spesifikasi bangunan RTG salah satu Pokmas di Desa Malaka, Pemenang, Lombok Utara. Dugaan penipuan pembangunan RTG di Kayangan, Lombok Utara. serta dugaan penyimpangan bantuan dan dugaan bangunan tidak sesuai spek dan dugaan penyimpangan dana rehab rekon di empat desa di Lombok Utara. (why)
(Suara NTB/ist)
BERTEMU - Bupati Sumbawa, H. Husni Djibril bertemu dengan Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat di arena Musda.
Tak Ada Tanda Kekerasan di Tubuh Korban
(Suara NTB/penrem)
PANTAU - Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat memantau progres rehab rekonstruksi di Lobar.
Danrem 162/WB Beri Semangat Satgas Periode Kedua Rehab Rekon Giri Menang (Suara NTB) Hari libur tidak menjadi penghalang bagi Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., untuk memantau proses rehab rekon periode kedua. Hal ini ditunjukkan dengan memantau di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Lombok Barat dan di Kecamatan Pemenang, Tanjung Lombok Utara, Minggu (8/3). Danrem yang didampingi Dandim 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijon Kroll, S.IP berdialog dan memberikan motivasi kepada ratusan Satgas Zeni
TNI yang sedang melakukan progres percepatan pembangunan rumah tahan gempa. “Tetap semangat karena ini tugas mulia, tugas kemanusiaan untuk membantu warga kita yang terdampak gempa,” ujar Danrem memberikan semangat. Danrem juga mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup dan melaksanakan olahraga disela-disela istirahat sehingga badan tetap sehat dan bugar. Selain itu, orang nomor satu di jajaran Korem 162/WB juga mengingatkan, agar tidak melakukan pelanggaran
sekecil apapun yang dapat merugikan masyarakat setempat maupun diri pribadi dan satuan. “Laksanakan tugas ini dengan tulus dan ikhlas, dan jangan buat pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat,” tutupnya. Terpisah, Kepala Penerangan Korem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos., menyampaikan, hal yang sama juga dilakukan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah oleh Dandim 1620/Loteng Letkol Czi Prastiwanto bersama para Danramil yang wilayahnya terdampak gempa. (ars/*)
Mataram (Suara NTB) Warga Jempong, Sekarbela, Kota Mataram, Sapri (30) ditemukan meninggal mengambang di Pantai Bangsal Tanjung Karang, Ampenan, Kota Mataram. Pria ini diduga mengalami keterbelakangan mental. Mayatnya dievakuasi dari pantai pada Sabtu (7/3) siang. “Ditemukan di pantai dalam kondisi sudah mengapung,” kata Kapolsek Ampenan AKP M Nasrullah, Sabtu lalu usai mengecek lokasi disemayamkan jenazah. Sapri ditemukan pada Sabtu siang pukul 13.00 Wita. Anak umur delapan tahun melihat pertama kali jenazah Sapri saat sedang bermain layang-layang di tepi Pantai Bangsal. Anak tersebut lalu memanggil ayahnya, Ridwan (40) warga Lingkungan Bangsal Tanjung Karang.
“Korban dievakuasi ke berugak di pinggir pantai. Sudah dalam kondisi meninggal dunia,” kata Nasrul. Korban selanjutnya dibawa RS Bhayangkara untuk visum luar. Sebab keluarga korban menolak otopsi. Korban sudah dibawa pulang untuk dimakamkan. Pemeriksaan RS Bhayangkara mengungkap bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Hanya ada bekas luka di kepala, diduga akibat benturan karang laut. Dari keterangan saudara korban, Saefullah, korban keluar rumah seperti biasanya pada hari itu. “Dari keterangan saksi-saksi, korban kurang sehat dari sisi kejiwaannya. Sudah satu tahun ini menjalani pengobatan di rumah sakit jiwa,” sebut Kapolsek. (why)
(Suara NTB/ist)
JENAZAH - Jenazah Sapri korban meninggal tenggelam di Pantai Bangsal Tanjung Karang, Ampenan diselimuti kain sesaat usai dievakuasi warga setempat, Sabtu (7/3) siang lalu.
SUARA NTB
Senin, 9 Maret 2020
Halaman 9
RSUD Praya Kekurangan Dokter
Spesialis Praya (Suara NTB) Rencana manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya untuk naik tipe dari rumah sakit tipe C ke tipe B, masih terganjal kesiapan sumber daya manusia (SDM). Terutama ketersediaan dokter spesialis. Dimana sampai saat ini RSUD Praya setidaknya butuh empat dokter spesialis lagi, untuk bisa naik tipe ke kelas yang lebih tinggi.
Muzakkir Langkir
“Kalau soal fasilitas rumah sakit termasuk alat kesehatan, kita sudah mencukupi. Tinggal soal SDM saja yang masih kurang. Khususnya dokter spesialis, kita masih butuh sekitar empat dokter spesialis lagi,” aku Direktur RSUD Praya, dr. Muzakkir Langkir, kepada wartawan, Sabtu (7/3). Yakni dokter spesialis paru, rehabilitasi medik, ortopedi serta dokter spesialis jantung. Sementara yang lain sudah mencukupi. “Untuk dokter spesialis yang lain kita sudah punya sekitar 17 dokter spesialis,” terangnya. Ia menjelaskan, persiapan untuk naik kelas memang sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Beberapa dokter spesialis yang kurang perlahan dipenuhi. Tinggal empat dokter
spesialis lagi. Kekurangan dokter tersebut diharapkan bisa dipenuhi dalam satu atau dua tahun kedepan. Pasalnya, Pemkab Loteng sudah mengirim empat dokter umum untuk menyelesaikan pendidikan dokter spesialis yang nantinya akan menutupi kekurangan dokter spesalisi yang ada tersebut. Pun demikian, pihaknya tetap berharap ada pengangkatan dokter spesialis dalam tahun-tahun ini. Apakah itu oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Supaya kekurangan dokter spesialis bisa segera terpenuhi. “Kita lihat sampai tahun 2021 mendatang. Baru akan kita usulan untuk kenaikan tipe RSUD Praya,” timpalnya. Langkir mengatakan, kalau dokter spesialis swasta memang ada. Tapi kendala utama untuk bisa mengangkat dokter spesialis swasta ialah soal pemintaan besaran tunjangan yang cukup tinggi. Sementara kemampuan RSUD Praya untuk membayar permintaan tunjangan dokter spesialis swasta terbatas. Sehingga harapan terbesar dari pengangkatan dokter spesialis yang berstatus PNS. “Jika dibandingkan dengan daerah lain, besaran tunjangan untuk dokter spesialis di RSUD Praya paling rendah. Kalau daerah lain, besaran tunjangan untuk dokter spesialisnya bisa mencapai hingga Rp25 juta per bulan,” terangnya. Sehingga jarang ada dokter spesialis swasta yang mau dikontrak pihak RSUD Praya. Karena memang dari sisi pemasukan, agak kurang kalau di Loteng. Itu karena memang kemampuan RSUD Praya yang masih terbatas. (kir)
OPD di Mataram Belum Mengajukan Dokumen Tender Mataram (Suara NTB) – Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram, bimbang. Belum ada satupun organisasi perangkat daerah (OPD) mengajukan dokumen tender. Di satu sisi, pemerintah pusat memberi deadline proyek fisik bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) berkontrak di bulan Juli. Jika tidak, maka anggaran akan hangus. Pekerjaan fisik yang bersumber dari DAK antara lain, peningkatan kualitas jalan senilai Rp12 miliar dan perbaikan irigasi Rp4,5 miliar di Dinas PUPR, penataan Taman Wisata Loang Baloq Rp3,4 miliar milik Dinas Pariwisata,
pengadaan alat tangkap ikan di Dinas Pertanian serta pekerjaan lainnya di OPD teknis. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram, Multazam tak bisa menutupi kegelisahannya. Sebab, memasuki akhir triwulan pertama belum satupun OPD yang mengajukan dokumen lelang pengadaan barang dan jasa. Pihaknya mengubah pola dengan cara jemput bola ke OPD. Tujuannya, agar jangan sampai pekerjaan fisik dari DAK terlewatkan. “Kami sudha bersurat pekan kemarin mengingatkan OPD segera mengajukan lelang,” kata Multazam dikonfirmasi pekan kemarin.
Dia tidak mengetahui persis kendala OPD sehingga belum mengajukan tender. Multazam sangat mengkhawatirkan proyek DAK jika belum terkontrak sampai bulan Juli maka anggarannya akan hangus. “Apa masalahnya akan disegerakan. Ini semangat kita saja. Kita tidak ingin apa yang menjadi kekhawatiran akan terjadi,” ucapnya. Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H.Mahmuddin Tura menambahkan, tarik ulurnya OPD mengajukan lelang proyek menunggu pendampingan dari Kejaksaan. Sejak akhir 2019, Kejaksaan Agung menghapus Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan
Daerah (TP4D). Bagi Pemkot Mataram, setelah dievaluasi, masih sangat membutuhkan pendampingan dari lembaga Adhyaksa tersebut. Surat permohonan pendampingan sudah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Mataram. Hasil komunikasinya Kejaksaan tetap melakukan pendampingan. “TP4D memang dihapus. Tetapi pengawasan secara melekat tetap didampingi Kejaksaan,” tambahnya. Pendampingan dari APH sebenarnya kata Mahmuddin, bukan menjadi kendala OPD teknis. Karena, sebagian telah menyiapkan perencanaan detail dan Kejaksaan meminta dilakukan ekspose. OPD mengelola DAK di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perkim, serta beberapa OPD lainnya. Mahmuddin kembali memberikan informasi ke OPD bahwa pekerjaan fisik maupun pengadaan barang maksimal bulan Juli harus terkontrak. “Kita upayakan bulan Maret sudah ditender. Dan, bulan April sudah bisa dikontrak,” demikian harapnya. (cem)
RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.
RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON
RUPA-RUPA
SALON
RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
PENDIDIKAN
SUARA NTB Senin, 9 Maret 2020
Relokasi SDN Model Belum Dieksekusi Mataram (Suara NTB) Penggabungan SDN Model ke SDN 36 Mataram hingga kini belum bisa dieksekusi. Berbagai kendala relokasi ditengarai jadi penyebabnya. Salah satunya adanya penolakan oleh warga di Lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram. Meski sudah ada pertemuan sebelumnya, namun belum ada titik temu pada pertemuan tersebut. Kepala SMPN 14 Mataram Hamim Tohari, menyebutkan bahwa persoalan belum bisa direlokasi kini bukan lagi jadi ranah sekolah, melainkan kini jadi ranah dinas Dikbud dan Pemerintah Kota Mataram. Ketika ditanya lebih jauh hambatan relokasi, Hamim memilih irit berbicara. Bahkan tak berani menjelaskan detail karena alasan persoalan relokasi ada di tangan Dikbud. “Relokasi sudah ditangani dinas mungkin secara bertahap. Sekarang sudah bukan lagi di ranah sekolah tapi sduah di tangan dinas. Meski sudah ditangani dinas tapi belum bisa dieksekusi,” ujarnya. Dikatakan adanya penggabungan atau relokasi SDN model ke SDN 36 disambut gembira pihaknya. Karena permasalahan selama ini, di mana dengan dipinjamnya ruang SMPN 14 Mataram oleh SDN Model mengakibatkan kelas VIII di SMPN 14 Mataram belajar di selasar sekolah. Hal itu membuat pembelajaran siswa SMPN 14 Mataram menjadi tidak nyaman. Dia berkeinginan jika ke depan relokasi sudah bisa terwujud, bekas gedung SDN model selain akan dijadikan ruang kelas juga akan dijadikan sebagai lokasi Imtak. Menurut Hamim lokasi SDN model sangat tepat dijadikan sebagai tempat pelaksanaan Imtak setiap Jumat. Namun sayangnya niat tersebut kini belum bisa terwujud. “Artinya, kalau direlokasi semua Alhamdulillah bisa digunakan imtak anak anak. Luar biasa nanti. Ya sekarang tinggal yang belajar di lesehan. Kami kebetulan dapat bantuan gempa kemarin itu kami pakai spandek,” terangnya. Pihaknya berharap agar kasus ini bisa selesai dan menemukan titik temu agar segera direlokasi. “Kami tidak pernah komunikasi. Harapannya segera ya tentulah,” ujarnya. (dys) Hamim Tohari
Halaman 10
Dua SMP di Kota Mataram Numpang UNBK di SMATerdekat Mataram (Suara NTB) Tahun ini semua sekolah di Kota Mataram akan melaksanakan UN menggunakan komputer atau UNBK. Meski semuanya menggunakan komputer, namun dua sekolah di antaranya masih akan menumpang di sekolah lain yakni SMPN 17 dan SMPN 24 Mataram. “Semua sekolah memakai UNBK ujiannya pakai komputer. SMP 17 dan 24 ujian di tempat lain di SMA terdekat,” kata Kepala Dikbud Kota Mataram H. Lalu Fatwir Uzali ditemui belum lama ini. Kendala dua sekolah itu tidak laksanakan UNBK mandiri lantaran
kekurangan komputer. Padahal pihak sekolah telah berupaya meminjam komputer ke orang tua atau wali murid dan juga guru. Namun tetap saja masih jauh dari target. “Kendala ada beberapa kekurangan komputer klien jauh dari harapan kita. Walau kita pinjam di guru dan orang
tua (belum cukup) makanya paling bagus kita ujan ke SMA SMK terdekat,” ujar Fatwir. Lebih jauh dia menyebut bahwa untuk menumpang ke sekolah SMA atau SMK sebelumnya sudah ada MoU antara Dikbud Kota Mataram dengan Dikbud NTB. “Itu sudah ada MoU dengan
Dikbud,” terangnya. Kini jelang hari H pelaksanaan, berbagai kesiapan pelaksanaan UNBK terus dimatangkan Dikbud Kota Mataram. Setelah sebelumnya digelar latihan gladi bersih UNBK, semua kepala sekolah se Kota Mataram juga sempat dikumpulkan dinas. Pengumpulan semua Kepsek itu untuk mengetahui adanya kendala teknis sebelum pelaksanaan UNBK. Di samping itu juga untuk menumbuhkan persepsi yang sama antara semua kepala sekolah.
“Kita ingin menyiapkan semuanya. Kita ingin bahwa UN ini sangat penting,” tambah mantan Kepala Smansa ini. Kita ingin segala segala sesuatu yang berkaitan dengan evaluasi sukses adanya. Sukses yang dimaksud ialah sukses baik dalam persiapan, pelaksanaan dan sukses hasilnya. “Mataram semua UNBK karena ini negara kan punya hak menilai. Sedangkan evaluasi lain kan ada ujian semester ujian sekolah. Jadi negara dan sekolah punya hak untuk mengevaluasi,” jelasnya. (dys)
(Suara NTB/dok)
Perlu Ada Kolaborasi Lintas Instansi Kembangkan PAUD HI Mataram (Suara NTB) Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif (HI) memerlukan kolaborasi lintas instansi. Hal itu penting, karena PAUD HI memiliki layanan beragam yang bisa diperoleh dari beragam instansi. Kepala Balai Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat (BP-PAUD dan Dikmas NTB), Drs. Suka, M.Pd., mengatakan, terkait PAUD HI, harus memiliki layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan gizi dan nutrisi, perlindungan anak dan pengasuhan dan layanan lainnya. “Ini kalau dilakukan oleh dinas pendidikan saja, tidak bisa. Harus didukung dinas dan lembaga lainnya. Oleh karena itu perlu ada kolaborasi lintas instansi untuk mewujudkan PAUD HI di NTB,” katanya. Ia juga menekankan, perlu adanya regulasi atau payung hukum mengenai PAUD HI, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi. “Karena dengan PAUD HI itu djadikan kegiatan bersama, tujuannya itu kan untuk mencegah stunting, stunting itu kan perlu dikendalikan,” kata Suka. Suka juga menyampaikan perlunya didorong lembaga menerapkan PAUD HI. Dengan didorongnya lembaga menerapkan PAUD Holistik Integratif, bisa mengundang keterlibatan instansi lain seperti dinas kesehatan, BKKBN, dan lainnya. “Itu perlu karena PAUD itu merupakan tempat usia emas anak-anak yang harus kita siapkan untuk generasi berikutnya, tidak hanya tanggung jawab dinas pendidikan dan kami, ada layanan kesehatan. Jika ada sinergi tadi insya Allah akan bagus,” kata Suka. Di samping itu, BPPAUD dan Dikmas NTB memiliki memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Pelaksanaan pengembangan program PAUD dan Dikmas diselenggarakan melalui pengembangan model untuk memecahkan masalah di b i d a n g PAUD dan Dikmas. Suka (ron)
(Suara NTB/ron)
CUCI TANGAN - Seorang siswa Sekolah Kristen Tunas Daud Mataram saat mengikuti cara mencuci tangan yang dicontohkan oleh narasumber dari RSK Santo Antonius, pada kegiatan penyuluhan mengenai virus corona, Jumat (6/3).
Penyuluhan Pencegahan Corona Agar Siswa Tak Panik Mataram (Suara NTB) Sekolah Kristen Tunas Daud (SKTD) Mataram melaksanakan penyuluhan terkait virus corona (Covid-19) bekerja sama dengan Rumah Sakit Katolik (RSK) Santo Antonius Ampenan, pada Jumat (6/3). Cara itu dilakukan agar warga sekolah memahami mengenai cara pencegahan corona, sehingga siswa tidak menjadi panik. Direktur SKTD Mataram, Dr. Kristyanto S. Boko, M.Pd., mengatakan, pihaknya melaksanakan kegiatan itu dengan tujuan agar siswa, guru, staf, dan orang tua siswa memiliki pemaha-
man yang benar tentang penyakit menular, termasuk corona. “Sehingga mereka tahu cara menanggulangi agar tidak tertular. Kalau sakit tidak menularkan ke yang lain. Lebih dari itu supaya mereka tidak merasa panik dan takut, dan bisa hidup normal, kehidupan belajar mereka tidak terganggu,” jelasnya. Kegiatan itu diikuti oleh seluruh siswa SD, SMP, dan SMA Tunas Daud Mataram, beserta orang tua siswa KBTK Tunas Daud, dan jemaat gereja. Selain penyuluhan dan sosialisasi, Kris juga menyampaikan pihaknya menetapkan
prosedur operasional standar (POS) dalam menyambut dan menangani siswa di sekolah. Sebanyak tiga orang dari RSK Antonius melakukan penyuluhan yaitu, dr. Indana Eva Ajmala, Maryani, dan dr. Riri Kumala Sari. Narasumber, Indana Eva Ajmala menjelaskan mengenai virus corona. Ia juga menyampaikan mengenai pencegahan penularan virus corona. Sementara narasumber lainnya, Maryani menjelaskan mengenai cara membersihkan tangan dan cara menggunakan masker yang benar. Maryani menyebutkan ada
Mataram (Suara NTB) Kecelakaan pada kegiatan siswa seperti yang terjadi pada siswa SMPN 1 Turi Kabupaten Sleman perlu menjadi pembelajaran bagi kepala sekolah. Kepala sekolah perlu melakukan analisa situasi sebelum memberikan izin untuk kegiatan siswa. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah. Menurutnya, setiap langkah atau keputusan harus diawali dengan analisa situasi. Kepala sekolah memegang peranan penting sebagai manajer di sekolah dalam mengambil keputusan pemberian izin, kepala sekolah tidak boleh tidak mengetahui kegiatan siswa. Fungsi manajemen harus dijalankan dengan baik oleh kepala sekolah. Dengan begitu meminimalisasi hal terburuk pada kegiatan siswa di luar sekolah. “Dianalisa, cocok atau kegiatan itu dilaksanakan, cukup
(Suara NTB/dok)
H. Rumindah tidak faktor pendukung, paham tidak dengan kegiatan, apakah sudah diantisipasi kemungkinan terburuk untuk itu. Apalagi alam tidak bisa ditebak,” ujarnya. Rumindah juga menekankan, dalam keg-
iatan siswa harus berpedoman pada prosedur operasional standar yang ditetapkan. Jangan sampai Pembina atau pihak sekolah mengabaikan standar yang seharusnya dijalankan. “Perencanaan kegiatan harus matang, pelaksanaannya mantap, dan pengawasan harus ketat, itu kuncinya. Kepala sekolah sangat berperan untuk itu. Jangan sampai standar pelaksanaannya kegiatan diabaikan,” katanya. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., meminta kepada kepala sekolah agar tidak membiarkan anak didik berada di lokasi rawan bencana. Selain itu, kepala sekolah agar mengkoordinasikan berbagai kegiatan siswa. Kegiatan siswa diharapkan berjalan sesuai dengan tujuan pembinaan dari kegiatan tersebut. (ron)
gan hormat pihak kampus meminta kepada seluruh alumni IKIP Mataram dan UNTB tahun 2003, 2004 dan seterusnya serta mahasiswa aktif untuk melakukan pengecekan data pada website yang telah disediakan Dikti. Sementara itu apabila ditemukan data alumni dan mahasiswa yang belum terisi atau terjadi kesalahan, pihaknya meminta agar alumni dan mahasiswa untuk segera melaporkan temuan tersebut kepada Ketua Program Studi masing-masing dengan menyampaikan Nama dan NIM sesuai ijazah, nomor handphone serta email aktif yang
dapat dihubungi. “Batas akhir laporan temuan data yang belum terisi atau salah kami terima paling lambat tanggal 14 Maret 2020 dengan ketentuan apabila lewat dari tanggal tersebut, maka perbaikan data tidak dapat dilakukan lagi untuk seterusn y a , ” ujarnya. (dys) Ismail Marzuki
(Suara NTB/dok)
Universitas Mandalika Lakukan Migrasi Data Mahasiswa Rektor Undikma No. 363/R/ LL/Undikma/2020. Di dalam surat itu Rektor meminta agar segera dilakukan penyatuan data mahasiswa. “Dengan hormat kami sampaikan bahwa seiring dengan penyatuan IKIP Mataram dan UNTB menjadi Undikma, saat ini sedang dilakukan persiapan migrasi data dari dua perguruan tinggi asal menjadi data berstatus Universitas Mandalika,” ujarnya mengutip Surat Edaran itu. Lebih jauh dikatakan dalam Surat Edaran itu bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dan atau kehilangan data, maka den-
Riri Kumala Sari menyampaikan materi mengenai imunisasi pencegahan penyakit infeksi. Ia menjelaskan teknis pentingnya imunisasi untuk mencegah penyakit infeksi. Salah seorang siswa kelas XI SMA Kristen Tunas Dauh, Helena Agnesia Hernanda menyampaikan bahwa ia mendapatkan pengetahuan lebih lengkap mengenai virus corona melalui kegiatan penyuluhan tersebut. “Saya jadi bisa tahu cara mencegah yang benar, dan tidak perlu terlalu panik, yang penting waspada,” katanya. (ron)
Kepsek Perlu Lakukan Analisa Proses Akreditasi Situasi pada Kegiatan Siswa PAUD dan PNF Masih Tunggu Persiapan Pusat
(Suara NTB/ron)
Mataram (Suara NTB) Buntut penyatuan dua kampus IKIP Mataram dan Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB) menjadi Undikma, data semua mahasiswa masing-masing kampus harus disatukan. Penyatuan data mahasiswa dari dua kampus merupakan konsekuensi logis atas penyatuan tersebut. Humas Universitas Mandalika Ismail Marzuki mengungkapkan perintah migrasi data sesuai dengan perintah Rektor Universitas Mandalika. Bahwa berdasarkan Surat Edaran
enam langkah yang perlu diperhatikan dalam mencuci tangan menggunakan sabun yang benar. Ia memberi contoh cara mencuci tangan yang benar, dan menggunakan masker yang benar dan diikuti oleh seluruh peserta. “Cuci tangan dengan sabun dan air sedikitnya selama 20 detik. Gunakan hand sanitizer berbasis alkohol yang setidaknya mengandung alkohol 60 persen, jika air dan sabun tidak tersedia. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci,” kata Maryani. Narasumber lainnya, dr.
Mataram (Suara NTB) Proses akreditasi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) untuk tahun 2020 masih dalam proses penyiapan akreditasi. Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi NTB masih menunggu arahan dari BAN pusat. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi NTB, Tri Harianta, S.Pd., pada akhir pekan kemarin mengatakan, untuk proses akreditasi di tahun 2020 ini masih dalam proses penyiapan akreditasi. “Masih dalam tahap persiapan, karena kebijakan dari BAN pusat masih pada tahap ini,” katanya. Terkait dengan adanya model baru dalam proses akreditasi, Tri Harianta juga belum bisa menjelaskan secara detail atau memastikan akan digunakan. Pihaknya masih menunggu petunjuk dari BAN. “Itu yang masih kami tunggu di sini,” ujar Tri Harianta. Di tahun 2019 lalu, Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi NTB memperoleh kuota 1.000 lembaga untuk diakreditasi. Jumlah itu menurutnya masih sulit untuk mengurangi lembaga yang belum diakreditasi. Karena umur akreditasi setiap lembaga yaitu selama lima tahun, bagi sekolah yang umur akreditasi sudah empat tahun akan mengajukan akreditasi lagi. Total ada sebanyak 6.026 lembaga PAUD dan PNF di NTB. Sementara itu untuk PNF, ada sebanyak 1.012 lembaga PNF di NTB. Tujuan dari
(Suara NTB/dok)
Tri Harianta kerja BAN PAUD dan PNF yaitu untuk melihat fakta lembaga, kemudian hasil akrediatasi itu direkomendasikan ke daerah. Tri berharap agar pemerintah daerah mendorong lembaga yang belum diproses akreditasi untuk mengajukan diri diakreditasi. Sebelumnya, Tri Harianta mengatakan, ada sejumlah hal yang harus dibenahi oleh PAUD dan PNF di NTB antara lain sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) di lembaga. Pihaknya mengharapkan pemerintah daerah bisa mendukung terpenuhinya sarana dan SDM di lembaga. Selain itu, lembaga PAUD dan PNF harus mempersiapkan dokumen seperti data kurikulum dan administrasi yang lebih bagus lagi. Kemampuan guru dalam teknologi informasi juga harus ditingkatkan. (ron)
RAGAM
SUARA NTB Senin, 9 Maret 2020
Ratusan Anak Usia Dini Ikuti Lomba Tahfiz Al Qur’an Bank NTB Syariah Dari Hal. 1 Orang tua peserta lomba menyambut baik, sekaligus mengapresiasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Bank NTB Syariah ini. L. Yopi Dian Sastro dari Jatisela, Lombok Barat mengatakan segmen lombanya melibatkan anak-anak usia dini akan menambah wawasan pengetahuan anakanak usia emas tentang agama dan keyakinannya. Menurutnya, dengan memperbanyak kegiatan keagamaan, pembangunan manusia tidak saja terfokus pada akademik. Lebih dari itu, terbangun benteng keyakinan yang kuat yang menjadi filter bagi masa depan tunas-tunas bangsa. “Kegiatan seperti ini harus reguler dilaksanakan . dan lebih luas lagi,” demikian harapannya. Hal yang sama juga diutarakan L. Agus dari Kota Mataram. Dengan lomba tahfiz Al Qur’an ini, orang tua memiliki wadah untuk menguatkan rohani anak-anaknya. Tentu lomba ini adalah melatih anakanak usia dini. Apalagi didukung oleh bank daerah sendiri untuk membentuk karakter anak – anak NTB sedari dini. “Kegiatan ini sangat bagus, bisa melatih mental anak, ajang silaturrahim, ajang menggeliatkan ekonomi dengan banyaknya pedagangpedagang kecil. Kita juga berharap sesering mungkin dilakukan,” demikian L. Agus. Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo mengatakan, untuk kedua kalinya di dua tahun terakhir, Bank NTB Syariah melaksanakan pameran properti. Tahun 2020 ini, Bank NTB Syariah ingin tampil beda dari tahun
lalu. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan, di antaranya Lomba Tahfiz, Lomba Foto Pariwisata NTB dan Lomba Busana Muslim. Kenapa lomba tahfiz? H. Kukuh mengatakan, sesuai dengan karakter masyarakat NTB yang sudah dikenal religius dengan julukan bumi seribu masjid. Banyak pondok pesantren yang melahirkan santri-santri tahfiz. “Untuk membumikan dan mensyiarkan itu, salah satunya Bank NTB Syariah ingin berkontribusi bahwa ditengah tantangan generasia , ternyata minat atau keinginan anak-anak menghafal Al Qur’an tetap besar,” ujarnya. Lomba Tahfiz ini menurutnya sebagai wadah untuk anak-anak mengembangkan bakat mereka dalam menghafal Al Qur’an. Selama tiga pekan pendaftaran dibuka, lebih dari 800 peserta yang mendaftar. Bahkan potensinya lebih besar lagi. Banyak yang beranggapan pendaftaran dibuka hingga tanggal 12 Maret 2020 dengan total hadiah Rp20 juta. “Harapan kami, sejalan dengan konversi Bank NTB Syariah dari konvensional ke syariah penuh, paling tidak bank daerah ini sudah berkontribusi melakukan pembinaan ummat, menanamkan kecintaan kepada Al Qur’an sejak dini. Semoga Allah SWT dengan ini memberikan bantuan kepada Bank NTB Syariah untuk tumbuh dan bermanfaat bagi ummat,” demikian H. Kukuh.(bul/*)
Pangdam Ingatkan Netralitas TNI Dari Hal. 1 kata Danrem mengutip penjelasan Pangdam. Tahun 2020 merupakan tahun politik. Terkait itu, Pangdam menyampaikan beberapa penekanan kepada para peserta agar menyiapkan satuan untuk bantuan kepada Pemda dan Polri dalam rangka tugas pengamanan Pilkada pada Tahun 2020. “Dan dalam menjalankan tugas, tetap tegakkan netralitas TNI,” tegasnya lagi. Pangdam juga mengingatkan kepada seluruh Prajurit Kodam IX/Udayana jajaran, harus mampu meningkatkan kepekaan dan
kepedulian selama bertugas dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, diingatkan agar meningkatkan kesiapan operasional satuan untuk penanggulangan bencana alam dan pemberian bantuan kemanusiaan, khususnya satuan yang berada di daerah rawan bencana maupun untuk penugasan khusus. Hal lain, agar meningkatkan kesadaran Keluarga Besar PNS dan Prajurit Kodam IX/Udayana dalam penggunaan media sosial, tidak menyebarluaskan dan menanggapi berita hoaks. (ars)
Motor Penggerak Pengolahan Sampah Dari Hal. 1 Laporan yang diterima, jumlah sampah yang dibuang ke TPA Kebon Kongok sekitar 300 ton per hari. Sekarang, baru 30 ton yang diolah dengan teknologi RDF tersebut, kerjasama Pemprov NTB dan PT. PLN. Menurut Siti Nurbaya, teknologi yang digunakan sangat bagus. Dan direncanakan kapasitas mesinnya menjadi 100 ton per hari. “Kalau itu terjadi maka akan sangat menolong, sangat membantu persoalan-persoalan sampah di kota kita ini dan Indonesia secara keseluruhan,” katanya. Ia berpesan agar NTB melakukan pendaftaran di sistem registrasi nasional untuk emisi karbonnya. Supaya NTB mendapat pengakuan secara nasional. Selain itu, mesin yang diciptakan untuk mengolah sampah juga perlu didaftarkan hak patennya ke Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Siti Nurbaya, meskipun mesin yang diciptakan teknologi pedesaan, tetapi cukup canggih. “Kalau emisi karbonnya nanti didaftarkan ke Kementerian LHK. Dengan demikian sebetulnya, apa yang menjadi hak cipta, apa milik NTB betul-betul hak dan miliknya NTB,”
katanya. Siti Nurbaya menambahkan secara nasional, pengembangan energi baru terbarukan sedang diintensifkan Presiden Joko Widodo. Dan memang, kata Siti Nurbaya, Indonesia harus mengawalinya. Karena emisi gas rumah kaca dari batu bara dinilai sudah harus bisa dikendalikan. Oleh karena itu, pengolahan sampah menjadi pelet bahan bakar PLTU seperti yang dilakukan NTB merupakan langkah yang sudah sangat baik. Menurutnya, ini merupakan contoh konkret di lapangan dan hasilnya juga kelihatan. Nantinya masyarakat juga akan mendapat manfaatnya. “Yang pasti masalah sampah kita sudah bisa selesai. Dari 300 ton sampah per hari, tadi sudah diolah 30 ton. Akan ditingkatkan menjadi 100 ton. Tapi pak gubernur mintanya 200 ton. Saya kira ini contoh yang baik. Kami akan dorong. Kami akan dukung,” ujarnya. Bentuk dukungan Kementerian LHK nantinya akan dicari. “Kalau perlu memang dibuatkan semacam kawasannya untuk pusat pelatihan, dan lainnya,” sarannya. (nas)
Data 24.165 Pelamar CPNS NTB Lulus ’’Passing Grade’’ Diolah Dari Hal. 1 Selanjutnya, Lombok Tengah sebanyak 4.670 orang lulus passing grade dan tak lulus passing grade sebanyak 9.880 orang, Lombok Timur sebanyak 3.735 orang yang lulus passing grade dan tak lulus passing grade 6.792 orang. Untuk Lombok Utara, 1.965 pelamar yang lulus passing grade, dan tidak lulus sebanyak 3.533 orang. Sedangkan di Sumbawa Barat, sebanyak 792 pelamar yang lulus passing grade dan tak lulus 1.190 orang, Sumbawa sebanyak 2.269 pelamar yang lulus passing grade dan tidak lulus passing grade sebanyak 4.691 orang, Dompu sebanyak 1.131 pelamar lulus passing grade dan 5.292 pelamar tak lulus, Bima 1.441 pelamar yang lulus passing grade dan 7.672 orang tidak lulus. Terakhir Kota Bima sebanyak 975 pelamar yang lulus passing grade, dan tidak lulus sebanyak
2.197 orang. Peserta SKD yang paling banyak lulus passing grade secara persentase paling banyak di Pemprov NTB sebesar 51,41 persen dan Kota Mataram 51,21 persen. Sedangkan di Lombok Barat 39,14 persen, Lombok Tengah 32,10 persen, Lombok Timur 35,48 persen, Lombok Utara 34,74 persen. Selanjutnya di Sumbawa Barat 39,96 persen, Sumbawa 32,60 persen, Dompu 17,61 persen, Bima 15,81 persen dan Kota Bima 30,74 persen. Nilai terendah peserta dalam SKD CPNS NTB tahun ini sebesar 5 poin dan tertinggi 443 poin. Peserta yang mendapatkan nilai SKD terendah terdapat yakni di Lombok Utara dan Kota Bima. Sedangkan untuk peserta yang meraih nilai SKD tertinggi berada di Pemprov NTB dan Lombok Timur. (nas)
Halaman 11
Rp17 Triliun Proyek di NTB Diawasi Tim PPS
Mataram (Suara NTB) Setelah Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dibubarkan, Kejaksaan Agung membentuk tim Pengamanan Proyek Strategis (PPS). Di Provinsi NTB, proyek senilai Rp17 triliun ditinggalkan tim bentukan Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya, dilanjutkan tim PPS bentukan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Pada data Kejaksaan Tinggi NTB, capaian kinerja TP4D selama tahun 2016 sampai 2019, ada 599 paket pekerjaan yang didampingi. Dari jumlah itu, berasal dari 69 Satuan Kerja (Satker), baik vertikal maupun daerah. “Kalau ditotal, nilai paket pekerjaan yang pernah didampingi senilai Rp. 17.547.677.604.923,” kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, akhir pekan kemarin. Proyek-proyek itu, secara umum disebutnya, dengan status proyek strategis nasional yang diamanahkan kepada Kejati NTB untuk dikawal. Dirincinya, seperti beberapa proyek bendungan dengan nilai triliunan rupiah, di antaranya Bendungan Meninting di Lombok Barat, Bendungan Batu Bulan di Sumbawa Barat, Bendungan Bringin Sila di Sumbawa Besar dan Bendungan Rababaka Kompleks di Dompu. Selain itu, beberapa proyek nasional bangunan milik pemerintah di daerah, seperti jalan raya, saluran irigasi, instalasi air. Dijelaskan Dedi Irawan, pengamanan Pembangunan Proyek Strategis 2020 Pasca Pembubaran TP4 formulasinya berubah. Pengawalan dan pengamanan dilakukan melalui bidang masing masing. Ini diharapkannya dipahami oleh Pemerintah daerah ketika meminta pengajuan pengawalan atau pendampingan proyek. Pertama, katanya, jika proyek tersebut terbelit urusan hukum, maka permintaan pendampingan diajukan pada
(Suara NTB/ula)
DIAWASI - Terowongan yang jadi bagian Bendungan Rababaka Kompleks di Kabupaten Dompu yang sedang dalam proses pengerjaan. Mega proyek ini bagian yang diawasi PPS. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Kewenangan ini kejaksaan bertindak selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN). “Jika pemerintah daerah digugat oleh masyarakat, pemerintah daerah dapat menunjuk kami sebagai Jaksa Pengacara Negara, baik di luar pengadilan maupun pengadilan,” jelasnya. Adapun dalam bidang perdata dan TUN, pihaknya juga dapat melakukan pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan pendampingan hukum. Kedua, jika dalam pelaksanaan proyek mendapat gangguan dari pihak eksternal, seperti upaya pemerasan
dari oknum tertentu, maka disebut sebagai permintaan pengamanan. Tugas ini akan dilakukan oleh tim Intelijen. Namun dari dua proses itu tak serta merta proyek yang dikerjakan itu aman dari masalah pidana korupsi. Jika ini ditemukan, maka bagian ketiga Kejaksaan adalah kewenangan penindakan akan dijalankan. “Kewenangan penindakan untuk kasus tindak pidana korupsi ada di Bidang Pidsus,” tegasnya. Artinya, menurut dia, pembubaran TP4 di pusat atau TP4D di daerah, tidak menghilangkan Tupoksi Kejaksaan dalam mengamankan
Jembatan Bailey Tampes Akhirnya Berfungsi Mataram (Suara NTB) Setelah dua kali jebol diterjang banjir, Jembatan Tampes di Desa Selengah Kecamatan Kayangan Lombok Utara akhirnya tuntas diperbaiki. Pemasangan jembatan darurat atau Bailey akhirnya tuntas dan sejak Minggu (8/3) kemarin dapat digunakan. Jembatan bailey yang dibangun dengan konstruksi baja dikerjakan beberapa pekan terakhir, sempat tertunda akhir Februari lalu, karena persoalan lahan. Balai Jalan Nasional Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah IX NTB menuntaskan pekerjaan awal Maret setelah menyelesaikan masalah lahan. “Saat ini jembatan Bailey semi permanen di Tampes Lombok Utara sudah dapat dilalui,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, Minggu (8/3). Masyarakat, khususnya pengendara dapat menggunakan jembatan untuk akses menuju Kecamatan Bayan hingga Sembalun, Lombok Timur. Namun disebutnya, kapasitas beban jembatan dibatasi karena sifatnya sementara. Maksimal hanya bisa dilalui kendaraan truk dengan dengan beban maksimal 35 ton. Di-
(Suara NTB/ist)
JEMBATAN - Pekerja sedang menyelesaikan pengerjaan jembatan darurat Tampes di Kayangan Lombok Utara. Jembatan ini dibangun setelah dua kali ambruk. harapkan, pembangunan jembatan ini bisa memulihkan transportasi dan perekonomian masyarakat KLU pascadua kali jembatan darurat ambruk. Bagaimana nasib jembatan induk setelah putus kontrak? Proyek ini berpeluang mangkrak. Sebab Kementerian PUPR menarik kembali anggaran untuk penggantian jembatan Longken di Sembalun, Lombok Timur setelah dilakukan pemutusan kontrak kepada pemenang tender sebelumnya. PPK 1.2 Satker PJN WIL I NTB Deny Purwa Indarsa, ST sebelumnya menjelaskan, jembatan
Tampes yang satu paket dengan jembatan Longken senilai Rp 36,482 miliar lebih. Pangkal persoalan pada pelaksanaan jembatan ini, disebutnya dipicu rekanan yang diduga tidak bonafid untuk ukuran proyek nasional. Sehingga dijelaskan, lantaran dana lanjutan tak terpakai, anggaran yang telah disediakan negara setelah dilakukan pemutusan kontrak, otomatis anggarannya kembali ke pusat. Anggaran yang telah ditarik Kementerian PUPR ini diajukan kembali masuk di APBN Perubahan. Jika tidak dikabulkan, maka akan diajukan tahun 2021 mendatang. (ars)
proyek strategis nasional atau proyek strategis daerah, sebab justru lebih menguatkan secara kelembagaan. Bagaimana cara menentukan proyek strategis daerah? Dalam hal ini, ujarnya, kepala daerah harus membuat penetapan tentang jenis proyek strategis yang ada di lingkup pemerintahan. Kepala daerah dan perangkat daerah pun harus menjamin atau memastikan seluruh proyek strategis yang telah ditetapkan tersebut, dilaksanakan sesuai dengan rencana tahunan, baik untuk waktu dan anggaran. Sehingga ini akan meminimalisir terjadinya penyimpangan. (ars)
Pejabat Lobar Diperiksa APH Terkait Kasus Aset Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) belum mampu mengosongkan aset daerah berupa lahan di Desa Selat Kecamatan Narmada yang diduga disewakan oknum anggota DPRD. Pasalnya, ada beberapa pihak yang menguasai lahan itu masih ngotot menempati lahan tersebut dengan dalih sudah membelinya. Saat ini tengah dilakukan upaya mediasi sesuai dengan permintaan warga agar bisa menempati lahan tersebut. Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan (P3) pada BPKAD Lobar, L. Gde Ramadhan Ayub kepada wartawan belum lama ini, mengaku, pihaknya sudah dipanggil penyidik Polda untuk periksa dalam kasus aset ini. “Saya sudah dipanggil pihak penyidik (Diskrimsus Polda, red) untuk dimintai klarifikasi soal aset ini,” akunya. Ia mengaku diperiksa awal bulan Februari lalu. Ditanya soal dugaan aset itu dijual
oknum dewan, pihaknya tidak mau mengomentari, sebab hal ini menjadi ranah penyelidikan kepolisian. Nanti buktinya kata dia, menjadi bagian dan ranah kepolisian untuk mencari tahu,apakah aset itu benar disewakan atau dijual. Yang jelas, pihaknya tetap membantu dalam hal dokumen jika diperlukan penyidik. Ia memastikan Pemda belum pernah melakukan sewa kontrak atau menjual lahan itu, sehingga sewa kontraknya pun tidak ada masuk ke Pemda. Lantas kenapa ada kesan pembiaran dari Pemda, sehingga di lahan itu dibangun gudang dan lain-lain? Ia menampik ada pembiaran dari Pemda. Pasalnya Pemda sudah mempersoalkan masalah aset ini sejak tahun 2017. Ia pun mengetahui sejak ia menjabat dan mantan Kepala BPKAD Joko Wiratno juga mengetahui persoalan ini dan sudah ada langkah dan upaya penanganan dari pemda. (her)
Jangan Jadi Paranoid Dari Hal. 1 Untuk itu, NTB tetap dan siap menerima wisatawan, karena tidak semua wisatawan yang datang itu terjangkit virus Corona. Kalaupun kemudian ada wisatawan yang terjangkit virus Corona, tambahnya, prosedur penanganan sudah dilakukan, mulai dari proses observasi hingga penanganan oleh tim
medis. “Kita NTB tetap terbuka dengan wisatawan. Kapalkapal pesiar yang hendak masuk juga silakan sandar. Kita tidak menutup diri. Dengan catatan, wisatawan tersebut harus sehat,” tegasnya. Diakuinya, ada penyebaran virus Corona tidak boleh mengubah sikap masyarakat di daerah ini dalam menyambut tamu atau wisatawan. Kalau selama ini ketika ada
wisatawan datang, terutama yang datang dengan kapal pesiar selalu disambut dengan karpet merah, pada kondisi seperti sekarang juga harus tetap sama. Tapi, jangan hanya gara-gara virus Corona, sikap masyarakat menjadi berubah. “Pemerintah provinsi sudah ada tim kesehatan yang nanti akan diterjunkan untuk memastikan wisatawan yang datang benar-benar sehat. Jadi
sebelun turun dari kapal, wisatawan akan dicek terlebih dahulu kondisinya sebelum kemudian diperbolehkan turun dan berwisata di daerah ini,” imbuhnya. Sikap tenang dan tidak panik dari masyarakat di daerah ini, ujarnya, penting adanya. Hal ini sebagai salah satu cara meyakinkan bahwa NTB dan Lombok pada khususnya aman untuk dikunjungi.
Masyarakatnya pun tetap terbuka dengan para tamu atau wisatawan. Sikap itu bisa menjadi nilai lebih di mata para wisatawan luar di masa yang akan datang. “Prinsipnya kalau memang wisatawan itu sehat, kenapa harus takut dan tidak diperbolehkan masuk. Kecuali kalau sakit dan memang benar terjangkit virus Corona, barulah kita tolak,” tambahnya. (kir)
Gubernur NTB Raih IKADI Awards 2020 Dari Hal. 1 Karena di NTB tempatnya indah-indah, makanannya juga enak” ajak Bang Zul diiringi tepuk tangan hadirin. Gubernur Zul tidak berhenti bersilaturrahim dengan para tokoh - tokoh agama, bahkan kegiatan safari dan Salat Subuh berjamaah dengan warga yang dilaksanakan pada masamasa kampanye sebelum men-
jadi gubernur, tetap konsisten dilaksanakan hingga kini. Selain aktif Safari Dakwah, Gubernur juga sangat perhatian dan peduli dengan dakwah. Buktinya, Pendopo Gubernur sangat sering dijadikan lokasi kajian-kajian Islam. Komunitas pengajian juga sering mendapatkan dukungan dari Gubernur Zul. Selain Gubernur NTB, beberapa tokoh nasional lain
juga memperoleh Penganugerahan IKADI Award 2020, antara lain Aa Gym, Ust. Salim A Fillah dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail selaku Ketua Umum IKADI menyatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mengokohkan dakwah rahmatan lil alamin di Indonesia, memberikan kontribusi bagi kebaikan dan kema-
juan bangsa, serta memberikan apresiasi pada insan-insan dakwah yang telah berkomitmen pada dakwah rahmatan lil alamin di Indonesia. Sebelumnya, IKADI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan direncanakan akan ditutup oleh Wakil Presiden RI Prof K.H. Ma’ruf Amin
di Istana Wakil Presiden RI pada Senin, 9 Maret 2020. Rakornas yang dihadiri lebih dari 300 da’i pengurus IKADI dari seluruh wilayah di Tanah Air, yaitu perwakilan dari 32 Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Rangkaian kegiatan IKADI juga diisi seminar nasional menghadirkan tokoh-tokoh nasional dan internasional, di antaranya berasal dari Arab Saudi, Mesir, dan Malaysia. (r)
Industrialisasi Sampah Kebon Kongok Bisa Jadi Percontohan Nasional Dari Hal. 1 Dengan substitusi sebesar 3 persen, maka dibutuhkan 600 kilogram pelet setiap jam sebagai pengganti batubara. Secara nasional, PLN juga telah mengembangkannya. Namun industrialisasi sampah di TPA Kebon Kongok berbeda halnya dengan yang di-
lakukan di tempat-tempat lain oleh PLN. “Kalau di sini, diolahnya langsung di TPA. Kalau di tempat lain, diolah di deket pembangkit. PLN akan terus bersama-sama mengembangkannya dengan pemerintah. nanti alatnya dibuat di IKM sini, di produksi oleh masyarakat sampah-sampahnya jadi pe-
let, dan PLN yang beli untuk bahan bakar pembangkit. Nilai ekonomisnya dapat, program Zero Waste juga jalan,” demikian Ahmad Rofiq. Sementara Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya menegaskan, saat ini pemerintah tengah mengembangkan teknologinya secara nasional untuk mengu-
rai persoalan sampah. “Kita bersyukur, ada langkah-langkah penanganan sampah di TPA Kebon Kongok. Kalau ini berhasil dikembangkan, merknya dari NTB. Daftarkan hak patennya di Kemenkumham,” ujarnya. Sementara Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, solusi pengolahan
sampah ini diibaratkan sebagai cahaya di ujung terowongan. Jika terus dikembangkan, manfaat yang didapat adalah selesainya persoalan sampah, penguatan industrialisasi dengan banyaknya mesin-mesin industri yang akan dibuat oleh IKM lokal serta nilai ekonomis yang didapat. (bul)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Senin, 9 Maret 2020
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Dua Petinju NTB Dipanggil Pelatnas Olimpiade
Mataram (Suara NTB) Dua petinju NTB, Endang dan Huswatun akan mewakili tim Indonesia di Olimpiade di Tokyo tahun 2020. Keikutsertaan dua atlet tinju mengikuti Olimpiade itu setelah turunnya Surat Keputusan (SK) Pengurus Pusat (PP) Pertina yang diterima Pengprov Pertina NTB, Sabtu (7/3). Pelatih Pertina NTB, Indah Dugi Cahyono yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (8/3) men-
gatakan, dalam SK PP Pertina Nomor : 013/SJ/PP.PERTINA/ III/2020 yang ditandatangani
Sekjen PP Pertina di Jakarta, 5 Maret 2020 terdapat tiga petinju yang akan dipersiapkan mewakili tim Indonesia di olimpiade 2020. Dua atlet dari NTB yakni Endang 51 Kg Puteri dan Huswatun Hasanah 60 Kg Puteri NTB. Sementara satu atletnya lagi bernama Daniel Andarinus Mofu kelas 64 Kg Putra dari Jawa Timur (Jatim). “Pemanggilan dua atlet NTB
ini mengikuti Pelatnas Olympic Games 2020,” ucapnya. Menurut Dugi, pemanggilan dua atlet itu merupakan Program Kerja Pertina tahun 2020 dan Program Kerja IOC (International Olympic Committee) tahun 2020 dalam rangka menyiapkan petinju-petinju amatir Indonesia yang akan berlaga memperjuangkan nama Indonesia pada ajang Olympiade Tokyo 2020. Terkait dengan program tersebut PP Pertina telah membuka Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Tinju di Kupang, NTT, rencananya Peng-
prov Pertina NTB akan mengirimkan petinjunya bergabung mengikuti Pelatnas di Kupang – NTT menyesuaikan Tim Pelatnas kembali dari Amman Jordania, paling lambat tanggal 17 Maret 2020. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Endang dan Huswatun merupakan atlet Pelatnas tahun 2019. Kedua atlet ini berhasil mengharumkan nama Indonesia di SEA Games 2019 dengan meraih medali perak dan perunggu. Endang meriah perak di kelas 51 Kg putri, sementara Huswatun Hasanah meraih medali perunggu di kelas 60 Kg putri. (fan)
(Suara NTB/ist)
Endang dan Huswatun Hasanah
Serangan Hama di KSB Berhasil Ditekan Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa Barat, mengaku sudah berhasil menekan serangan hama yang mengancam lahan pertanian di wilayah setempat. Bahkan dari 29 hektar lahan pertanian yang terserang hama di musim tanam pertama tahun 2020 saat ini tersisa tinggal 8 hektar saja. Serangan Hama ini didominasi wereng coklat dan blas terutama di kecamatan Brang Rea dan Brang Ene dan saat ini masih diupayakan untuk ditanggulangi. “Alhamdullilah serangan hama yang terjadi kemarin di 29 hektar sudah berhasil kita tekan dan saat ini tinggal 8 hektar saja. Kami juga akan terus upayakan agar lahan ini bisa diselamatkan agar tidak mengalami gagal panen (puso). Kendati demikian, kami sudah in-
struksikan kepada para penyuluh untuk tetap memantau kondisi yang teejadi di lapangan dengan harapan tidak meluas ke lokasi lainnya,” ungkap Kadistan KSB kepada Suara NTB, melalui Kabid Tanaman Pangan Syaiful Ulum SP belum lama ini. Dikatakannya, serangan hama yang terjadi di wilayah kecamatan Brang Rea tersebut sifatnya tidak terlalu besar yakni sekitar enam hektar saja dan Brang Ene dua hektar. Kendati demikian, pihak terkait sudah mulai mendistribusikan saprodi berupa pestisida serta 1000 liter insektisida dan obat-obatan lainnya untuk membasmi serangan hama ini dari Pemerintah Provinsi dan akan ditambah dari APBD Kabupaten sebesar 700 liter. Sehingga tidak perlu dikhawatir-
kan akan menyebar ke lokasi lain karena oba-obatanya sudah siap. Tapi secara keseluruhan tidak terlalu berdampak karena luas lahannya juga tidak banyak dan pihak terkait juga sudah dilakukan antisipasi dan penanganan secara maksimal. Masalah serangan hama ini juga diprediksi akan terus terjadi karena kondisi cuaca yang tidak lagi menentu seperti sekarang ini. “Kita sudah antisipasi dengan mengirimkan saprodi ke lokasi yang terdampak dan alhamdulillah sudah berhasil kita tekan. Kita juga sangat berharap tidak ada lokasi lain yang mengalami hal yang sama,” tukasnya. Ia menghimbau agar para petani bisa melaporkan ke petugas. Sehingga penanganan dini bisa dilakukan agar tidak meluas ke loka-
Bertambah, Jumlah Cabor Dipertandingkan di Popnas Mataram (Suara NTB) Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) tahun 2023 bertambah. Bila di Popnas sebelumnya dipertandingkan 20 cabor maka di Popnas 2023 bakal bertambah tiga cabor menjadi 23 cabor. Hal itu disampaikan Kadispora NTB, H. Husnanidiaty Nurdin kepada wartawan di Mataram, Sabtu (7/3) lalu. Pernyataan ini disampaikan Husnanidiaty setelah mengikuti Rakernas Bapopsi di Yogyakarta belum lama ini. Rakernas Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (Bapopsi) yang diikuti seluruh provinsi di Yogyakarta, 3 hingga 6 Maret 2020 membahas terkait persiapan Popnas 2023. “Ada tiga cabor yang ditambah, yakni Wushu, Panjat Tebing dan Anggar. Sehingga total seluruh cabor yang akan dipertandingkan di Popnas mencapai 23 cabor,” ucapnya. Dijelaskannya, pada Popnas sebelumnya hanya mempertandingkan 20 cabor. Itu artinya dengan bertambahnya Wushu, Panjat Tebing dan Anggar maka jumlah cabor yang dipertandingkan di Popnas 2023 menjadi 23 cabor. Keputusan penambahan tiga cabor itu, menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sudah menetapkan beberapa klaster cabor Olympic yang diharapkan menyiapkan regenerasi atlet-atlet junior sebagai pengganti atlet-atlet senior. “Saya berharap kepada tiga cabor, yakni cabor anggar, panjat tebing dan Wushu dapat memulai mempersiapkan atlet-atlenya,” harapnya. Dengan bertambahnya cabor di ajang multi event olahraga nasional diharapkan dapat menambah pundi-pundi medali emas NTB di Popnas. Sebab tiga cabor itu pernah meng-
harumkan nama NTB di kancah nasional, sebut saja panjat tebing belum lama ini sukses meraih tujuh emas di Pra-PON 2019. Selanjutnya Wushu meraih perunggu di PON 2012 dan anggar juga pernah mendulang emas di PON tahun 90-an. (fan)
si lainnya. Karena jika tidak ada laporan, sedangkan hama
ini ada, dikhawatirkan akan meluas ke lokasi lainnya. (ils)