Edisi Sabtu 9 Maret 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 9 MARET 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 6 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

TP4D Terima Permintaan Pendampingan Enam Paket Proyek

(Suara NTB/ist_irbansus)

PRESENTASI - Suasana presentasi manajemen RSUP NTB di hadapan tim TP4D di aula Inspektorat belum lama ini. Permintaan pendampingan itu merupakan salah satu dari enam paket yang diajukan.

Mataram (Suara NTB) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) gabungan Kejati NTB, Polda NTB dan Inspektorat Provinsi NTB menerima enam paket permintaan pendampingan proyek. Permintaan itu sedang dalam proses telaah. Enam paket itu, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), terkait pembangunan proyek gedung Imigrasi Bima. Rumah Sakit Umum Provinsi NTB untuk pengadaan alat alat kesehatan (Alkes). Proyek dari Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk paket pembangunan bendung

dan pekerjaan multiyears. Pendampingan proyek Gedung Bea Cukai Mataram untuk Gedung Kepabeanan. Permintaan juga datang dari Dinas Pertanian Provinsi NTB untuk pengadaan hand tractor dan pembangunan irigasi tetes. Terakhir dari Pelindo III untuk pembangunan terminal. Enam instansi itu mengajukan masing-masing paket proyek untuk pendampingan tahun 2019. Saat ini sedang dalam proses telaah oleh tim TP4D gabungan Intelijen Kejati NTB, Ditreskrimsus Polda NTB dan Irbansus Inspektorat NTB. ‘’Surat permintaan sudah

masuk, tinggal dalam proses kajian. Setelah itu, akan dilakukan ekspose untuk menentukan apakah bisa didampingi atau tidak,’’ kata Kepala Seksi (Kasi) TP4D Kejati NTB Erwin Indrapraja, SH., MH melalui juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH., MH, Jumat (8/3). Dalam proses telaah ini, akan dilakukan analisis dokumen yang diajukan. Bersamaan dengan itu akan dilakukan kajian hukum untuk menentukan dapat didampingi atau tidak. ‘’Apakah pekerjaan sesuai mekanisme pendampingan, bagaimana apakah ada berdampak hukum atau tidak.

Baru buat berita acara kesepakatan pendampingan,’’ jelasnya. Setelah ada kesepakatan pendampingan, akan dilanjutkan dengan tahapan pendampingan secara teknis bersama instansi yang mengajukan permintaan. Hal ini juga berlaku pada pendampingan paket-proyek sebelumnya. Menurut Dedi, tidak ada jaminan semua paket proyek itu diberikan pendampingan. Jika tersangkut dengan masalah hukum atau pidana, maka akan ditolak karena prinsip tugas TP4D menghindari potensi masalah pada proyek, sejak perencanaan hingga pelaksanaan. (ars/*)

Kejaksaan Selidiki Penyertaan Modal Rp25 Miliar untuk LCC

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB mendalami indikasi masalah penyertaan modal kepada PT. Patuh Patut Patju (Tripat) senilai Rp25 miliar sejak tahun 2010. Penyertaan modal itu bertahap dialirkan ke perusahaan daerah tersebut, peruntukan pembiayaan Kesepakatan Operasional (KSO) dengan PT. Bliss selaku pengelola Lombok City Center (LCC). Materi pernyataan penyidik Kejaksaan diakui Sekda Lobar H. Mochammad Taufiq, mengarah pada penyertaan modal tersebut. ‘’Jadi poinnya pada penyertaan modal. Kenapa tidak berdampak positif pada daerah,’’ kata Sekda Lobar usai pemeriksaan di Kejati NTB, Jumat (8/3). Bersambung ke hal 11 DIPERIKSA - Sekda Lobar H.MTaufiq usai menjalani pemeriksaan di gedung Kejati NTB, Jumat (8/3).

TO K O H Hilangkan Politik Identitas DALAM lawatannya ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Jumat (8/3), Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah yang didampingi Bupati Sumbawa Barat, Dr. H. W. Musyafirin dan sejumlah Kepala OPD Provinsi NTB, menyempatkan diri menyapa umat Hindu di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Kehadiran orang nomor satu di NTB ke Desa Kokarlian itu disambut meriah dan penuh kehangatan. Tari penyambutan yaitu Tari Panyembrahma menyambut kehadiran gubernur dan rombongan. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

LCC - Pusat perbelanjaan Lombok City Center (LCC) di Kecamatan Narmada Lombok Barat yang didirikan di atas lahan 8,4 hektar, KSO antara PT.Tripat dengan PT. Bliss.

Anggota Kopa ssus Kopas Asal Bima Gugur di Papua Mataram (Suara NTB) Serda Mirwariyadin, anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) asal Kabupaten Bima gugur di Papua, Kamis (7/3) lalu dalam kontak senjata dengan

H.Zulkieflimansyah (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Jenazah tiba di Bandara Lombok International Airport (LIA) Jumat (8/3) malam dengan penyambutan upacara militer. Bersambung ke hal 11

Dua Terpental PANSEL telah mengumumkan nama-nama pejabat yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dalam seleksi administrasi dalam seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) Pemprov NTB. Dari 19 pejabat yang mendaftar secara online, hasil seleksi administrasi yang dilakukan Pansel, dua orang terpental atau tidak memenuhi syarat. Sedangkan 17 pejabat memenuhi syarat atau berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. 17 pejabat ini akan memperebutkan dua jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB. Yakni, jabatan Kepala Biro Humas dan Protokol serta Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB. Bersambung ke hal 11 H. Iswandi (Suara NTB/nas)

(Suara NTB/Ist) (suara NTB/ist_penrem)

Sertu Anumerta Mirwariyadin.

HISTERIS - Ibu korban, Nurmi menangis histeris sambil melihat foto anaknya dalam bingkai, Jumat (8/3).

Tinggi, Kasus Bayi Kurang Gizi di Sembilan Kabupaten/Kota Mataram (Suara NTB) Kasus gizi buruk dan gizi kurang masih cukup tinggi di NTB. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, bayi di bawah dua tahun (Baduta) yang menderita gizi buruk sebesar 4,44 persen dan kurang gizi atau gizi kurang sebesar 14,41 persen. Kasus Baduta kurang gizi masih cukup tinggi di sembilan kabupaten/kota di NTB. Dari 10 kabupaten/kota, hanya Kota Mataram yang angkanya di bawah 10 persen. Sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya, angka kasus Baduta kurang gizi berada di atas 10 persen. Bersambung ke hal 11 Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

Kontraktor Pengadaan Kapal SMK Didenda Mataram (Suara NTB) Kontraktor pengadaan kapal latih SMK didenda Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas rekomendasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Denda dijatuhkan lantaran rekanan tidak bisa menyelesaikan izin operasional sampai dengan batas waktu 31 Desember 2018 lalu. Denda diketahui terkait perizinan kapal yang belum tuntas hingga batas akhir kontrak berlaku. Rekanan pengadaan kapal latih sebanyak 11 unit oleh CV. SFM itu belum juga tuntas melaksanakan pekerjaan terkait dengan perizinan. ‘’Karena belum tuntas terkait perizinannya, akhirnya kita rekomendasikan didenda per hari,’’ kata Kasi TP4D Kejati NTB Erwin Indrapra-

ja, SH.,MH melalui juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH kepada Suara NTB Kamis (7/3). Perizinan itu tertuang dalam kontrak untuk pengerjaan senilai Rp24 miliar tahun 2018. Selain klausul terkait fisik kapal, juga berkaitan dengan dokumen. ‘’Dokumen itu terkait dengan izin layarnya dari Kementerian Perhubungan. Jadi harus ada, karena masuk dalam klausul kontrak,’’ ujar Dedi Irawan. Pihaknya pun menyarankan kepada rekanan untuk segera menyelesaikan dokumen perizinan dari pemerintah pusat tersebut. ‘’Pengecekan kami, perusahaan sedang melakukan proses pengurusan izin di Kemenhub. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/tp4d)

KAPAL LATIH - Kapal latih penangkap ikan untuk SMK yang sudah selesai dikerjakan rekanan namun tinggal menunggu izin layar dari Kemenhub RI.

SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Rencana Kenaikan Tarif Parkir Diprotes Mataram (Suara NTB) – Rencana Dinas Perhubungan Kota Mataram menaikkan tarif retribusi parkir diprotes warga. Kenaikan 100 persen dari sebelumnya dinilai tak wajar. Pemerintah perlu menata dan memberi rasa aman bagi pelanggan. Ayu mempermasalahkan rencana kenaikan retribusi parkir. Alasannya, pemerintah sampai saat ini belum memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan. Demikian pula, juru parkir hanya bisa menarik uang, tanpa harus mengatur rapi kendaraan miliknya. “Perbaiki dulu pelayanan parkir baru naikan tarif,” kritiknya. Dia merasakan juru parkir (jukir) hanya duduk manis dan meminta uang ke pelanggan usai

keluar berbelanja. Salah satu contoh di pusat perbelanjaan di Cakranegara. Tukang parkir duduk di pos tanpa mengatur dengan rapi kendaraan pelanggan. “Kalau cuma gitu doang semua orang bisa. Duduk terus ulurkan tangan ambil uang,” protesnya. Warga lainnya, Ita juga menuturkan hal sama. Menurut dia, pelanggan bukan tidak mau diberikan uang kembalian. Jukir saja dinilai nakal. Selain tak memiliki karcis, juga seenaknya

memarkir kendaraan miliknya. “Di toko baju dengan Mataram Mall itu mana mau dikasi Rp1.000,” cetusnya. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan semestinya memperbaiki dulu pelayanan baru berpikir menaikkan tarif. Dia mencurigai pemerintah hanya mengejar pendapatan asli daerah (PAD), namun mengabaikan kewajiban mereka memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Fatma juga mengeluhkan tindakan para jukir. Mereka segampang itu mengambil uang pelanggan dengan modal rompi orange dan pluit. Sementara, kendaraannya diparkir seenaknya. “Saya kan pakai motor metik. Metik kan bergantung sekali ke standarnya. Ini malah diputar seenaknya,” kritiknya. Sama seperti Ayu dan Ita, Fatma juga tidak mempermasalahkan jika tarif retribusi parkir dinaikkan. Dengan catatan pemerintah memberi rasa aman dan nyaman ke masyarakat. Seperti diketahui sebelumnya, tarif retribusi parkir akan dinaikkan 100 persen. Dari tarif sebel-

umnya Rp1.000/sekali parkir menjadi Rp2.000/sekali parkir. Rencana kenaikan tarif parkir sepeda motor sedang dikaji. Termasuk merevisi peraturan daerah. “Kemungkinan naik. Kita lihat kebiasaan masyarakat yang berikan Rp2.000, tapi tidak mau terima kembalian,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh dikonfirmasi, Selasa (5/3). Pihaknya sedang mengindentifikasi dan mengklasifikasikan pajak parkir. Penerapan pajak parkir memiliki persyarata. Jika dikelola oleh perusahaan harus memiliki badan hukum. Kalaupun perorangan harus memiliki izin. (cem)

(Suara NTB/cem)

HASIL PARKIR - Seorang jukir di Terminal Mandalika menghitung hasil yang didapatkan dari memarkir kendaraan di kompleks pertokoan di Pasar Mandalika, Jumat (8/3). Kenaikan tarif parkir 100 persen diprotes oleh warga.

Rumah Korban Gempa Rampung Bulan April Kembangkan Pantai Tanjung Karang DESTINASI wisata Pantai Bangsal awalnya kurang diminati oleh wisatawan baik dari luar maupun dari Kota Mataram. Lurah Tanjung Karang, Rusmaladi, SE., SH mengatakan, seiring berjalannya waktu, hingga sekarang banyak perubahan. Sejak tahun 2017 lalu pantai tersebut ditata lebih bagus. “Saya sudah dua tahun yang lalu melakukan perubahan-perubahan dengan mengadakan pembersihan dan gotong royong secara berkala,” ujar Rusmaladi kepada Suara NTB, Senin (4/3). (Suara NTB/mhj) Setelah pantai tersebut Rusamaladi dibersihkan, sekaligus nama pantainya diubah agar lebih berkembang dengan pantai Tanjung Karang, Rusamaladi telah berusaha mendatangkan instansi-instansi terkait untuk mengadakan acara di sana. Hal itu dilakukan untuk menarik perhatian pada salah satu destinasi wisata baru tersebut. “Alhamdulillah kini setelah dari instansi-instansi lain banyak mengadakan acara di sana, pantai tersebut menjadi makin dikenal, sebab potensi wisata di sana sangat bagus,” katanya. Destinasi wisata pantai Tanjung Karang mendapatkan bantuan penataan dari PLN yang telah membuatkan gapura bertuliskan Selamat Datang di Kawasan Pantai Tanjung Karang, lapak untuk pedagang dan empat unit berugak. Pemerintah kota juga membuatkan ikon yang bertuliskan Pantai Tanjung Karang, sedangkan Dinas DP3A memberikan bantuan berupa ayunan dan cat sebanyak 210 kaleng. “Tujuan cat yang dikasih itu untuk mengecat semua rumahrumah warga yang ada di Pantai Bangsal (Pantai Tanjung Karang), agar jadi kampung warna-warni,” ujarnya. Di samping itu juga mendapatkan bantuan dari Polres Mataram berupa pembangunan taman bacaan untuk anak-anak yang mengunjungi Pantai Tanjung Karang. “Di sana kita fungsikan untuk adikadik yang berkreasi bisa baca-baca buku,” kata Rusamaladi. “Dulu sebelum kita adakan perubahan ini, ya bisa dikatakan pengunjung yang ke sena dalam satu minggu kadang 10 kadang 12 orang. Kini hampir setiap hari ramai, apalagi hari libur,” tutup Rusamaladi. (mhj)

Lebih Baik Dikelola Sendiri ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., meminta Pemkot Mataram tidak terburu-buru mengekspose rencana investasi oleh investor. Ini menyusul belum adanya kejelasan terkait rencana investor yang katanya akan mengelola Pasar Kebon Roek, Ampenan. ‘’Ini sudah keseringan. Hasilnya juga sama. Makanya kita harus lebih selektif terhadap investor,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Misban mengingatkan, kalau investasi yang masuk belum pasti, sebaikn(Suara NTB/dok) ya Pemkot Mataram tidak Misban Ratmaji mengumbar kabar ini ke media sehingga masyarakat secara luas mengetahuinya. ‘’Itu saja yang di Loang Baloq, sudah peletakan batu pertama, sudah mendapat persetujuan DPRD, masih bisa batal, apalagi yang seperti ini,’’ ungkapnya. Daripada menyerahkan pengelolaan Pasar Kebon Roek ke tangan investor yang belum jelas, anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini lebih setuju kalau pasar tipe B ini dibangun dan dikelola sendiri oleh Pemkot Mataram. Apalagi kabarnya Dinas Perdagangan Kota Mataram sudah mengajukan proposal untuk Pasar Kebon Roek senilai Rp70 miliar. ‘’Makanya kita menyarankan Pemkot selebih selektif menerima tawaran siapapun. Baik skala besar maupun skala kecil,’’ ucapnya. Selain itu, Pemkot Mataram juga harus melakukan pengecekan terhadap calon investor yang akan berinvestasi di Kota Mataram. ‘’Yang juga tidak kalah pentingnya adalah jangan diekspose kalau memang belum pasti,’’ pungkasnya. Calon investor juga harus ada deposito di bank sebagai jaminan bahwa calon investor itu benar-benar serius. ‘’Supaya jangan nanti kita bahagia, bahagia sendiri, kecele, kecele sendiri,’’ sindir politisi PKPI ini. Misban berharap, pengalaman-pengalaman buruk Pemkot Mataram dengan investor tidak akan terulang kembali. Dikatakan Misban kalau memang Pasar Kebon Roek akan direlokasi, rencana itu diharapkan segera dieksekusi walaupun tanpa keterlibatan investor. ‘’Kemudian dilakukan penataan yang nyaman. Tidak seperti sekarang ini. Orang mau parkir saja sempit,’’ keluhnya. Selanjutnya, pembangunannya dapat dilakukan secara bertahap. Terkait fenomena lantai II yang kerap mangkrak, Misban mengatakan pengelolaannya membutuhkan konsistensi. ‘’Apa yang di lantai II dan apa yang di lantai I. ini harus harus konsisten,’’ demikian Misban. Kalau pasar sudah dibangun lantai II, suka tidak suka, para pedagang harus mau ikut aturan. ‘’Bila perlu di lantai I itu tempat parkir semua,’’ cetusnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

ENGGAN DITEMPATI - Lapak di samping Kantor DPRD NTB di Jalan Udayana, Kelurahan Dasan Agung, enggan ditempati oleh pedagang karena sepi pembeli.

Alasan Sepi Pembeli

Pedagang Enggan Tempati Lapak Mataram (Suara NTB) – Tidak dimanfaatkannya lapak di samping Kantor Imigrasi, Kota Mataram, berbuntut panjang. Eks pedagang di sana yang direlokasi di lahan milik Pemprov NTB, kini enggan menempati lapak mereka. Alasannya, tak ada pembeli. Pantauan Suara NTB, lapak dibangun di samping Kantor DPRD NTB di Jalan Udayana, Kelurahan Dasan Agung. Sebanyak 40 lapak disiapkan Dinas Perdagangan, tak satu pun yang ditempati. Ironisnya, keberadaan bangunan lapak itu terlihat kumuh. Rumput liar tumbuh di depan. Spanduk yang menutupi lapak kotor dan bergelantungan di semua sisi. Parahnya lagi, lapak dijadikan tempat menimbun barang rongsokan. Sahnim, pedagang di lokasi tersebut terpaksa mengikuti rekan – rekannya. Ia memboyong gerobaknya ke pinggir jalan. Meja dan kursi ditata di dekat trotoar di depan Kantor Kementerian Agama NTB. Apa yang dilakukan warga Dasan Agung ini, bukan tanpa alasan. Semenjak direlokasi, penghasilannya menurun

drastis. Menempati lapak di samping Kantor Imigrasi, ia mendapatkan penghasilan Rp700 ribu sampai Rp1 juta. Di tempatnya saat ini, hanya mendapatkan Rp300 ribu per hari. Itu belum termasuk modal usahanya. “Semenjak dipindah ke sini, saya selalu ngutang buat biaya sekolah anak – anak. Penghasilan ndak kayak dulu di sana (samping Kantor Imigrasi,red),” kata dia. Dia memilih keluar berjualan karena melihat rekan – rekan pedagang lainnya. Itu terpaksa karena memang jarang pembeli. Anggota Satpol PP berulang kali menertibkan, mereka tetap saja membandel. “Begitu ditertibkan, lagi bangun lapak di tempat semula. Sampai Pol PP bosen menertibkan,” ujarnya sambil tersenyum. Sahnim menyadari lahan yang ditempati sekarang ini, adalah lahan milik Pemprov NTB. Dia bersama pedagang lainnya siap saja digusur dengan catatan pemerintah memberikan jaminan tempat yang lain. Pengakuannya, profesi ini

salah satu cara menopang kehidupan keluarga dan membiayai keempat anaknya yang sedang menempuh pendidikan. “Bayangkan empat anak yang harus saya biayai. Yang paling besar sudah SMA. Kita harus bayar per bulan untuk SPP,” cetusnya. Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengaku, Pemkot Mataram sedang memikirkan cara untuk memindahkan pedagang. Sewaktu – waktu, lahan itu bisa saja diambil oleh pemerintah provinsi. “Makanya ini sedang kita carikan solusi,” cetusnya. Pihaknya telah meminta ke Pemprov NTB untuk menggunakan lahan kosong di belakang Kantor Imigrasi. Tetapi, hingga kini belum ada kepastian. Kasat Pol PP, Bayu Pancapati menegaskan, penertiban tetap dilakukan oleh Pol PP. Permasalahannya, berkali – kali ditertibkan, pedagang tetap membandel. “Pak Wakil saja sampai ndak percaya. Beliau langsung pantau saat pembongkaran. Lagi ada lapak dibangun pedagang,” demikian terangnya. (cem)

Seleksi Jabatan Kadis Naker

Empat Pejabat Jalani Tes Wawancara Mataram (Suara NTB) – Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Jumat (8/3) mewawancarai empat pejabat di lingkup Pemkot Mataram. Pelaksanaan tes ini dalam rangka seleksi jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja. Dua dari empat pejabat yang turut seleksi merupakan wajah lama. Yakni Camat Mataram, Hariadi dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Suhartono Toemiran. Dua lainnya Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup Haris Rasyid dan Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemudan dan Olahraga, H. Muslim. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sum-

ber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menjelaskan, pelaksanaan seleksi tidak jauh beda dari seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama sebelumnya. Pejabat memaparkan makalah dan isi makalah diperdalam melalui tes wawancara. Tim pansel langsung merekap nilai. “Hari Senin (11/3) kita lakukan asesmen,” kata Nelly. Proses asesmen hanya diikuti oleh dua orang peserta seleksi. Dua lainnya, pernah diasesmen pada seleksi lima JPTP. “Kan dua orang sudah diasesmen. Hasil asesmennya itu masih berlaku sampai enam bulan,” tambahnya. Dikatakan Nelly, pansel dijadwalkan akan menyerah-

kan hasil seleksi Rabu (13/3) pekan depan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) Daerah. PPK memiliki hak prerogatif memilih dan menentukan pejabat ditunjuk mengisi jabatan Kadis Naker ditinggalkan almarhum H.Abdul Latif Najib. Salah satu peserta seleksi jabatan Kadis Naker yakni Kabid Kepemudaan pada Dispora, H. Muslim diketahui pernah terjerat kasus dugaan pelecehan seksual terhadap guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nuril. Kala itu, H. Muslim menjabat sebagai kepala sekolah. Kasus ini sempat bergulir di pengadilan. H. Muslim melaporkan dugaan pelanggaran UU ITE terhadap Nuril atas dugaan menyebarkan rekaman pembicaraan. Guru hononer ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan Nuril sebagai tersangka menuai protes dari para aktivis perempuan dan organisasi lainnya. Nuril disinyalir sebagai korban pelecehan oleh oknum kepala sekolah. Terhadap pejabat sempat bermasalah tersebut, Nelly mengatakan, secara aturan yang bersangkutan boleh saja mengikuti seleksi. Tetapi, tim pansel akan mempertimbangkan kasus yang pernah dihadapi bersangkutan. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H. Kemal Islam menargetkan pembangunan rumah instan sederhana sehat (Risha) dan rumah instans konvensional (Riko) untuk korban gempa tuntas bulan April mendatang. Target ini berdasarkan batas waktu perpanjangan dari masa tanggap darurat ke masa transisi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Target kita tanggal 12 April itu sudah tuntas,” kata Kemal. Pun, di masa transisi masih belum rampung. Ada perubahan proses dalam pembangunan Risha dan Riko. Perubahan dimaksud Kemal, jika pembangunan rumah nilainya di atas Rp200 juta harus melalui mekanisme tender. Akan tetapi, proyek rehab rumah di Kota Mataram tidak ada yang bernilai besar. Cuma ada perubahan nama rehab dan rekon. “Di sini hanya Rp50 juta satu unit,” sebutnya.

Dijelaskan Kemal, kategori rehab dan rekon biasanya pembiayaan terhadap perbaikan fasilitas umum dan fasilitas khusus. Dan, ini normal mengikuti proses tender. Progres pembangunan Risha dan Riko berjalan normal. Diakui, sempat terjadi kemacetan pada pengangkutan material panel Risha. Karena, di bulan Desember ditimpa hujan dan angin kencang, sehingga kendaraan operasional milik Dinas LH, Perkim dan Dinas PUPR difokuskan untuk menangani pohon tumbang dan lain sebagainya. Pembangunan Risha dan Riko sampai saat ini disebutkan Kemal, sudah mencapai 863 unit. Dan, ini sudah jadi struktur dan atapnya. Dirincikan, khusus Risha dari 448 unit telah terbangun 360 lebih. Sedangkan perbaikan rumah kategori sedang dan ringan masih tahap penyusunan rencana anggaran belanja. Tetapi, catatannya bulan April pembangunan harus sudah selesai. (cem)

Ratusan Ogoh-ogoh Diarak Mataram (Suara NTB) – Menjelang hari raya Nyepi tahun baru caka 1941/2019 Masehi yang jatuh pada Kamis (7/3), lebih dari seratus ogohogoh mengikuti parade di sepanjang Jalan Pejanggik. Ogohogoh itu diarak berkeliling dalam pawai di Kota Mataram. Pembukaan parade ogohogoh berlangsung meriah. Kepadatan mulai nampak di kawasan Cakranegara mulai pukul 07.00 Wita. Pantauan Suara NTB, suasana semakin ramai menjelang pukul 11.00 Wita. Tidak hanya diramaikan dengan aneka ogoh-ogoh yang siap untuk berparade, namun kawasan tersebut juga diramaikan para pedagang dan pengunjung. Ketua Panitia Ogoh-ogoh dan Pecaruan, Anak Agung Made Jelantik Agung mengatakan, ada 123 ogoh-ogoh dari Kota Mataram. Sebanyak 10 ogoh-ogoh dari Lobar dan Lombok Tengah 2 ogoh-ogoh. “Ini yang tercatat di panitia tapi kalau melihat situasi dan kondisi seperti ini bisa lebih,” ujar Anak Agung, Rabu (6/3). Selain dari jumlah ogohogoh yang banyak, Anak Agung mengatakan ogoh-ogoh ini dalam pandangan agama Hindu dan sastra itu sebagai sebuah perlambang daripada bhutakala yang juga perlambang kejahatan manusia. “Kalau kita lihat secara fisik ogoh-ogoh ini kan tampaknya seram. Jadi manusia itu harus mengabaikan cermin daripada ogoh-ogoh ini,” katanya. Setelah parade ogoh-ogoh yang star di depan Kantor Kelurahan, Cakranegara Barat akan dilanjutkan dengan upacara pecaruan dipusatkan di Taman Mayura, Kota Mataram. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan Nyepi dimulai. “Bertujuan untuk perlambangan memberikan sebuah persembahan agar bhutakala tidak mengganggu masyarakat dalam pelaksanaan hari raya ini,” jelas Anak Agung.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh membuka parade tersebut mengungkapkan toleransi dan keharmonisan antarumat beragama di Kota Mataram selama ini terjaga dengan baik. Di nilai Kota Mataram yang merupakan komposisi penduduk sangat heterogen, baik dari agama dan suku. “Inilah semangat yang harus kita pelihara, kita jaga terus karena umat Hindu dan umat yang ada di Kota Mataram ini bagian dari masyarakat yang memberikan konstribusi yang besar,” ujar Ahyar Abduh. Dia mengajak masyarakat Kota Mataram yang tidak melaksanakan Nyepi untuk memberikan dukungan dan menjaga kondusivitas Kota Mataram serta menjaga semangat kebersamaan agar pelaksanaan Nyepi bisa berjalan lancar. Lanjut Ahyar, berpesan khusus umat Hindu di Kota Mataram agar melaksanakan Catur Brata yang terdiri atas amati geni (tidak menghidupkan sumber cahaya), amati karya (tidak beraktivitas atau bekerja), amati lelungan (tidak berpergian keluar rumah) dan amati lelanguan (tidak mendengarkan hiburan) dengan khidmat. “Api tidak boleh menyala, terutama api yang ada dalam diri kita harus bisa padam. Amati lelanguan, tidak ada hiburan supaya khidmat, tidak ada liburan atau keluar. Tapi juga jangan main Hape,” tuturnya. Hadir dalam pembukaan parade tersebut, selain Walikota, antara lain Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi NTB, Ketua PHDI Kota Mataram, Ketua Krama Pura NTB, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu Provinsi NTB, Danrem 162/WB, Wakapolda NTB, Kapolres Kota Mataram, Ketua Panitia ogoh-ogoh dan Pecaruan serta OPD Kota Mataram. (mhj)

(Suara NTB/mhj)

DIARAK – Beberapa di antara Ogoh-ogoh yang diarak di jalan protokol Kota Mataram, Rabu (6/3) pada perayaan hari raya Nyepi bagi umat Hindu di Mataram.

SUARA NTB

Sabtu, 9 Maret 2019

Halaman 3

Kerjasama Humas dan Protokol Setda Kabupaten Loteng dengan Harian Suara NTB

MTQ Tingkat Kabupaten Ke XXVIII Sukses

Praya Barat Raih Juara Umum Praya (Suara NTB) Gelaran Musabbaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang ke XXVIII di Kecamatan Janapria, Rabu (6/3) kemarin, resmi ditutup. Event yang digelar sejak Jumat (1/3) lalu itu, berjalan sukses. Dengan kafilah Kecamatan Praya Barat berhasil menjadi juara umum. Adapun kafilah Kecamatan Janapria selaku tuan rumah hanya mampu menjadi terbaik kelima. “Secara umum gelaran MTQ kali ini berjalan lancar serta sukses. Itu semua berkat dukungan semua elemen masyarakat. Terutama lagi masyarakat di Kecamatan Janapria,” sebut Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., saat menutup MTQ tingkat kabupaten, dihalaman SMP Negeri 1 Janapria. Atas nama Pemkab Loteng, Pathul pun secara khusus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua elemen masyarakat di Kecamatan Janapria. Karena berkat

dukungannya gelaran MTQ kali ini bisa meraih sukses besar. “Untuk itu, kami masyarakat dan pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungnya semua pihak. Sehingga MTQ tingkat kabupaten tahun 2019 bisa berjalan aman serta sukses,” tambahnya. Pada kesempatan itu, Wabup Loteng mengatakan, kalau gelaran MTQ tingkat kabupaten sangat penting artinya. Selain sebagai ajang seleksi bagi para qari dan qariah terbaik di daerah ini yang nantikan akan mewakili Loteng di ajang serupa di level yang lebih tinggi, MTQ tingkat kabupaten juga berperan sebagai wahana siar agama. Khususnya dalam hal seni baca tulis Alquran. Sehingga bisa memacu minat masyarakat di daerah ini dalam hal seni baca tulis Alquran. “MTQ itu bukan hanya soal lomba saja. Tetapi juga bagaimana mensiarkan ajaran agama Islam. Yang diharapkan bisa mendukung

pembentukan karakter dan mental qurani,” tegasnya. Bagi para juara pada gelaran MTQ kali ini, perjalanan belum selesai. Masih ada MTQ tingkat provinsi dan nasional yang harus dikejar. Untuk itu, tidak ada istilah berhenti belajar dan berlatih. Karena level persaingan di ajang MTQ tingkat provinsi maupun nasional jelas akan lebih berat. Sehingga para juara MTQ tingkat kabupaten harus terus berlatih mengasah kemampuan seni baca tulis Alquran. “Para juara MTQ tingkat kabupaten ini, secara otomatis akan mewakili Loteng di ajang MTQ tingkat provinsi yang direncanakan digelar di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Jadi mulai sekarang harus kembali berlatih. Tidak boleh berhenti,” tambahnya. Pun demikian halnya bagi para peserta yang belum berhasil menjadi juara, tidak boleh berputus asa dan berkecil hati. Kegagalan yang dialami kali ini merupakan pintu awal untuk

meraih prestasi di masa yang akan datang. Untuk itu, harus lebih keras belajar dan berlatih. Supaya ke depannya bisa meraih prestasi yang diinginkan. “Jadi baik yang juara atau tidak, tetap harus berlatih. Supaya bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi di masa-masa yang akan datang,” imbuh Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini yang saat bersamaan mengundi tuan rumah pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tingkat kabupaten ke XXVI tahun 2020 mendatang. Dan, terpilih Kecamatan Praya Timur. (kir/*)

123456 123456 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 123456 123456 12345678901234567890123456789 Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten Lombok 123456 12345678901234567890123456789 123456 12345678901234567890123456789 Tengah ke XXVIII tahun 2019 123456 12345678901234567890123456789 123456 12345678901234567890123456789 No Kecamatan Nilai 123456 12345678901234567890123456789 1 Praya Barat 92 12345678901234567890123456789 2 Jonggat 59 12345678901234567890123456789 3 Pujut 51 12345678901234567890123456789 4 Praya 48 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 5 Janapria 42 12345678901234567890123456789 Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., didampingi Sekda Loteng, 6 Praya Tengah 34 12345678901234567890123456789 H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., menyerahkan piala bergilir kepada Plt. Camat 7 Batukliang 28 12345678901234567890123456789 Praya Barat, Ir. H.L. Moh. Amin, sebagai juara umum MTQ tingkat 8 Praya Timur 24 12345678901234567890123456789 kabupaten tahun 2019 12345678901234567890123456789 9 Kopang 19 12345678901234567890123456789 10 Batukliang Utara 18 12345678901234567890123456789 11 Pringgarata 9 12345678901234567890123456789 12 Praya Barat Daya 8 12345678901234567890123456789

Wabup Loteng, Kajari Loteng serta Sekda Loteng, masing-masing menyerahkan plakat bagi para juara MTQ tingkat kabupaten.

Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., memberi sambutan pada penutupan MTQ tingkat kabupaten di Desa Janapria, Rabu (6/3). Masyarakat tampak antusias mengikuti acara MTQ Suasana malam penutupan MTQ tingkat kabupaten di Desa tingkat kabupaten. Janapria, Rabu (6/3).

Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., didampingi Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., mengumumkan tuan rumah penyelenggaraan STQ tingkat kabupaten ke XXVI tahun 2020, usai gelar MTQ tingkat kabupaten di Desa Janapria

Potensi DPTb di Unram Capai 10 Ribu Orang Mataram (Suara NTB) Potensi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) pemilu 2019 di Provinsi NTB dinilai masih cukup besar. Jika tidak terdata dengan baik, mereka ini berpotensi tidak ikut berpartisipasi. Karena itu KPU diminta untuk lebih masif lagi dalam melakukan sosialisasi terkait pendataan DPTb tersebut. Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Lalu Husni yang dikonfirmasi menyebutkan, di institusi yang dia pimpin saja ada sekitar 10 ribu mahasiswa yang berasal dari luar Mataram dan luar NTB. Mereka berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilih-

nya di daerah asal mereka di mana mereka terdaftar sebagai pemilih. Karena itu KPU perlu memfasilitasi mereka agar tetap bisa menyalurkan hak pilihnya. “Belum kami cek detailnya, tapi dari hasil pendataan sementara kami, perkiraan kami sekitar 10 ribuan dari luar Mataram maupun luar NTB. Karena itu untuk kepentingan pemilu supaya mereka bisa menggunakan hak pilihnya bagi yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dimana dia terdaftar, agar di daftar di pemilih tambahan,” ujar Husni kepada wartawan usai menjadi narasumber dalam sosialisasi form A5 corner KPU di Unram, Ju-

mat (8/3) kemarin. Ia menegaskan, Pemilu sangat penting bagi rakyat, karena sangat menentukan masa depan bangsa untuk lima tahun ke depan. Sehingga partisipasi masyarakat untuk menentukan pemimpin sangat penting. Karena itu KPU sebagai penyelenggara harus bisa memastikan semua warga negara dapat menyalurkan hak pilihnya. “Pemilu ini sarana rakyat untuk memilih pemimpin yang akan membawa pemerintah dan wakil rakyat yang akan mengontrol jalannya pemerintahan. Kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU agar semua mahasiswa tidak terhambat men-

yalurkan hak pilihnya,” tegasnya. Ditempat yang sama, anggota KPU divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat, Agus Hilman menyampaikan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi semaksimal mungkin agar semua warga negara Indonesia dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019 mendatang, khususnya yang ada di NTB. Disebutkan bahwa kondisi geografis wilayah Provinsi NTB banyak yang tidak memungkinkan seseorang untuk cepat melakukan mobilitas. Sehingga pada hari H pemilihan tidak semua bisa memastikan bisa kembali ke tempat asalnya terdaftar sebagai pe-

milih. Ia menyebutkan misalnya para mahasiswa yang ada di Mataram, tidak memungkinkan untuk kembali ke Bima atau Dompu. “Nah di NTB tidak semua aksesnya secara geografis yang mudah, katena itu kita melakukan pemetaan dibeberapa lokasi yang susah menggunakan hak pilihnya ke daerah asalnya. Kita usahakan lokasi yang memungkinkan kita pasilitasi,” jelas Agus. (ndi) (Suara NTB/ndi)

DAFTAR - Tampak para mahasiswa Unram tengah mendaftarkan diri sebagai DPTb di stan pendaftaran DPTb KPU.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2019

Halaman 4

Bupati Janji Bangun Infrastruktur Lebih Berimbang Selong (Suara NTB) Salah satu masalah besar di Lombok Timur (Lotim) adalah masih belum berimbangnya pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi atensi serius Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi Sjamsuddin. Karenanya, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Lotim lima tahun ke depan, bupati berjanji akan membangun infrastruktur yang lebih berimbang. Berbicara di hadapan anggota DPRD, Rabu (6/3) lalu, bupati menegaskan, masalah infrastruktur ini menjadi yang pertama disentuh dalam era kepemimpinannya lima tahun ke depan. Infrastruktur juga ditempatkan di item pertama masalah yang prioritas untuk dituntaskan. Disebut dalam janji Bupati sebagaimana sudah dituangkan dalam RPJMD, siap akan membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara ber-

imbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan. Makna merata, kata Bupati adalah pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah terutama di daerah terpencil, perbatasan dan tertinggal. Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan artinya pembangunan yang dilakukan tanpa merusak lingkungan yang ada di daerah tersebut. Hal lainnya yang akan siap dilakukan adalah meningkat-

kan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau. Hal ini dimaknai, pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan rujukan sesuai kemampuan masyarakat. Selain itu, tambahnya, mampu menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang

bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumber daya. Untuk itu, makna pengembangan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing di dalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Hal lain yang diperhatikan, ujarnya, memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan

olahraga. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat berperan dalam memberikan perlindungan yang berpihak kepada kaum perempuan, anak, lansia, penyandang difabel dan kaum fakir miskin, sehingga timbul rasa aman, nyaman dan tenteram serta peningkatan prestasi melalui pembinaan kepemudaan dan olah raga. Sementara hal yang penting diperhatikan, lanjutnya, menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat dengan meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan religius. Hal ini, memiliki makna pemerintah dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjamin keamanan dan ketertiban yang harmonis melalui

(Suara NTB/rus)

PAGUYUBAN - Dispar Lotim membentuk Paguyuban Terune Dedare di Lesehan Arbi Rempung, Jumat (8/3).

”Terune Dedare” Jadi Agen Promosi Pariwisata Selong (Suara NTB) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melakukan pembinaan terhadap keberadaan 40 terune dedare yang diseleksi. Salah satunya dengan membentuk Paguyuban Terune Dedare, Jumat (8/3). Keberadaan terune dedare ke depan diharapkan menjadi agen-agen promosi pariwisata di Lotim. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim, Dr. H. M. Mugni melalui kepala Bidang Pemasaran Dispar Lotim, Muhir, mengatakan, pihaknya resmi membentuk Paguyuban Terune Dedare. Paguyuban ini menjadi wahana untuk membangun komunikasi ke depan terus bersama membangun pariwisata. Diakui Muhir selama ini pasca pemilihan, para terune dedare ini tidak ada tindak lanjut dan menghilang, karena tidak ada pembinaan lanjutan. Hal ini tidak diinginkan Dispar Lotim. Diharapkan, semua terune dedare ini bisa terus memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk pengembangan pariwisata atau menjadi public relation dalam mensukseskan program pariwisata. “Melalui wadah ini diharapkan segala potensi terune dedare ini bisa dimanfaatkan,” urainya. Semua instansi pemerintah di lingkup Pemkab Lotim, termasuk instansi vertikal memiliki program-program strategis yang butuh sosialisasi. Tidak saja program kepariwisataan, program lain juga bisa menggunakan para terune dedare untuk ambil bagian menyukseskan program. Acara-acara yang digelar bisa menghadirkan terune dedare sebagai tenaga. “Seperti dukung program BKKBN dengan Generasi Berencana,” imbuhnya. Sementara Kepala Dispar Lotim, Mugni kata Muhir menekankan komitmen Dispar untuk membina seluruh terune dedare agar bisa menjadi agen-agen promosi. Ke depan bisa menjadi kebanggaan bagi daerah Kabupaten Lotim. Perwakilan Terune Dedare Lotim Yulia Kiki, menjelaskan terbentuknya Paguyuban Terune Dedare ini disambut baik. Menurutnya, wadah satu-satunya ini bisa dijadikan media bagi para terune dedare Lotim untuk berkreasi, mengeksplorasi destinasi wisata Lotim. Paguyuban Terune Dedare Lotim ini diyakini bisa menjadi tempat yang sangat bermanfaat untuk membangun komunikasi yang baik antar sesama terune dan dedare juga dengan instansi pemerintah terkait. “Kami siap dimanfaatkan untuk memajukan program pembangunan Lotim,” demikian. (rus/*)

(Suara NTB/dok)

H. M. Sukiman Azmy

CSR BRI Bantu Pembangunan Masjid

Belum Bisa Dialihkan INDIKATOR optimalisasi pendapatan daerah pada Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 40 persen, patut menjadi atensi semua pihak. Retribusi dari sekian banyak potensi, 40 persen Korsupgah optimalisasi pendapatan daerah dapat diartikan bahwa pendapatan tidak digarap maksimal. Oleh karena itu, sebagian berpandangan agar penarikan seluruh retribusi dialihkan melalui satu pintu, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). (Suara NTB/ari) Menyikapi itu, Kepala BapenH. Zulfadli da Lombok Utara, H. Zulfadli, kepada wartawan, Jumat (8/3) mengamini, adanya asumsi sentralisasi penarikan retribusi guna optimalisasi pendapatan daerah. Namun demikian, pihaknya belum memperoleh kewenangan untuk menarik retribusi yang tersebar di 11 OPD. “Retribusi di 11 OPD belum bisa dialihkan ke Bapenda, karena aturan belum ada. Tetapi dengan Kadispar, kami sudah ajukan ke Bagian Organisasi (usulan pengalihan penarikan retribusi),” ujar Zulfadli. Ia menyebut, dibutuhkan regulasi, yakni Peraturan Bupati untuk pengalihan wewenang tersebut. Mengingat penarikan retribusi oleh beberapa OPD sesuai tupoksinya, didasari oleh pemberian kewenangan sebelumnya oleh kepala daerah. Sebut saja, kata Zulfadli, retribusi masuk kawasan wisata dan rekreasi masih ditarik oleh Dispar, penarikan retribusi parkir oleh Dishub, serta retribusi lain-lain yang identik dengan kewenangan OPD bersangkutan. “Untuk tiket masuk kawasan wisata, memang Bapenda yang mencetak tiket yang sudah diporporasi. Itu sekitar 1.000 buku dan terdiri dari banyak jenis,” sebutnya. Kepala Bapenda menambahkan, dalam dua tahun terakhir Bapenda hanya berwenang mencetak tiket, sedangkan desain tiket dilakukan oleh dinas bersangkutan. Dari seluruh tiket yang dicetak, tidak semuanya terjual. Sisa dari tiket tersebut tetap dikembalikan ke Bapenda. Retribusi pada pelaku usaha seperti hotel dan restoran, Zulfadli mengklaim masih bisa diserap optimal. Hanya saja, di beberapa hotel masih memerlukan komunikasi ikasi dan kerjasama lebih lanjut. “Tahun ini kita sudah pasang tapping box di server hotel, untuk mengetahui jumlah riil konsumen hotel dan setoran. Uji coba sebenarnya tahun lau, dan pasang awal di 20 hotel,” katanya.(ari)

pembangunan kehidupan beragama berlandaskan nilai keagamaan, nilai budaya dan kearifan lokal dalam koridor falsafah Negara Pancasila. Bupati juga di masa pemerintahannya akan berusaha meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik. Dalam hal ini, pemerintah dan aparatur pemerintahan daerah maupun desa meningkatkan kinerja lembaga yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, profesional melalui reformasi birokrasi, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang maksimal. (rus)

(Suara NTB/ist)

WISATAWAN - Kunjungan wisatawan ke tiga Gili meningkat saat Nyepi. Namun, setelah Nyepi, kunjungan wisatawan kembali turun.

Usai Nyepi, Angka Kunjungan ke Tiga Gili Turun Lagi Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Pemprov NTB perlu bekerja keras untuk menaikkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah. Pasalnya, kunjungan ke NTB khususnya ke 3 Gili (Trawangan, Meno, Air) yang menjadi primadona selama ini, masih anjlok pascagempa. Hari Raya Nyepi, Kamis (7/3), angka kunjungan sempat meningkat. Namun setelahnya, mobilisasi pengunjung ke 3 Gili kembali turun. Diakui GM Hotel Wilson, Kusnawan, Jumat (8/3), sehari sebelum Nyepi, angka kunjungan mengalami peningkatan, namun tidak begitu signifikan. Manifest penumpang pada Rabu (6/3) menunjukkan, angka kunjungan ke Gili Trawangan sebanyak 1.226 orang. Ini terlihat dari penumpang yang turun atau menginjakkan kaki di Trawangan. Sedangkan pada hari yang sama, penumpang yang bertolak dari Trawangan sebanyak 375 orang. Sementara di Gili Air, penumpang yang turun (datang) sebanyak 564 orang, dan yang meninggalkan Gili Air sebanyak 217 orang. Sedangkan di Gili Meno, penumpang yang datang sehari sebelum Nyepi hanya berjumlah 69 orang, dan yang meninggalkan Gili Meno sejumlah 10 orang. Menurut Kusnawan, peningkatan ini patut disyukuri di tengah keterpurukan angka kunjungan pascagempa 5 Agustus 2018 silam. Namun demikian, Pemda diharapkan memiliki ide guna menaikkan angka kunjungan pascagempa, khususnya

pada momentum low season. “Kunjungan tidak terlalu banyak, hanya 1.226 orang yang ke gili Trawangan. Kalau tahun lalu, kunjungan sampai dengan 3.000-an orang. Dan Nyepi tahun lalu, kita full kamar,” ujar Kusnawan membandingkan. Di Hotel Wilsons, peningkatan kunjungan saat Nyepi memberi dampak terhadap peningkatan okupansi kamar hanya sebesar 2 persen saja. Dari kamar yang disiapkan, tidak seluruhnya terisi. Bahkan, kata dia, pada situasi low season saat ini, sejumlah properti dengan skala usaha menengah ke bawah ikut membanting harga dengan situasi ini. Kusnawan menilai, angka kunjungan 1.856 orang di 3 Gili pada momen acara keagamaan di Bali merupakan indikasi masih jalan ditempatnya pari-

wisata KLU. Sebab meskipun okupansi naik, namun pendapatan properti tidak ikut meningkat karena pemberian diskon. Kusnawan mendesak, baik Pemda Provinsi maupun Pemda Lombok Utara mengambil langkah strategis untuk mendukung pulihnya pariwisata. Minimal kata dia, sejumlah even yang menarik kunjungan wisata 3 Gili mulai disuguhkan oleh Pemda. Jika tidak demikian, ia khawatir sebagian besar properti tidak bisa lagi menurul tingginya biaya operasional. “Makanya saya ngotot, harus membuat sesuatu untuk gili. Kami sendiri, sedang mengusahakan even Gili Begibung dengan kawan-kawan hotel lain secara swadaya,” tandasnya sembari berharap Pemda melakukan langkah yang sama dan lebih massif. (ari)

Selong (Suara NTB)Bank Rakyat Indonesia (BRI) menunjukkan kepeduliannya terhadap pembangunan masjid. Selasa (5/3) lalu, BRI Cabang Selong menyerahkan dana Corporate Social Responsibilty (CSR) senilai Rp 100 juta untuk membantu pembangunan masjid Darul Quran Wal Hadits Pondok Pesantren (Ponpes) Syaikh Zainuddin NW Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Pimpinan Cabang BRI Selong, Tasurun. Bantuan diterima Ketua Panitia Pembangunan Masjid di lingkungan Ponpes NW Anjani TGH. Zaini Abdul Hanan, LC., MPdI., disaksikan oleh panitia lainnya. Pimpinan Cabang BRI Selong Tasurun melalui Relationship Manager (RM) Dana dan Ritel BRI Cabang Selong Lalu Guruh Aprianto mengemukakan penyaluran bantuan BRI merupakan impelemen-

tasi dari tanggung jawab sosial (CSR), yakni salah satunya membantu pembangunan tempat ibadah. Di mana, tempat ibadah adalah salah satu kebutuhan mendasar warga. BRI dengan motto melayani dengan stulus hati ini acap kali menyalurkan CSR untuk kegiatan-kegiatan sosial. Musibahmusibah yang melanda beberapa tempat di Lotim seperti Banjir Bandang Sambelia, Banjir Bandang Keruak, gempa bumi, BRI selalu ambil bagian untuk meringankan beban para korban. Didorong semangat sesuai slogan CSR BRI, Bangga Berindonesia disebut BRI ini juga merupakan bank penyalur bantuan korban gempa. Dalam penanganan gempa ini, BRI komitmen untuk mempercepat pencairan bantuan. Bantuan tahap pertama yang dicairkan dari pusat lebih beberapa waktu lalu sudah dicairkan semua ke semua rekening warga korban gempa penerima bantuan. (rus/*)

(Suara NTB/ist)

SERAH-Pimpinan Cabang BRI Selong Tasurun menyerahkan bantuan CSR senilai Rp 100 juta secara simbolis kepada Ketua Panitia pembangunan masjid Darul Quran dan Hadits Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani, TGH. Zaini Abdul Hanan, LC. MPdI .

Pembangunan TRS Jalan Terus Selong (Suara NTB) Setelah hampir setahun telantar. Pembangunan Taman Rinjani Selong (TRS) akhirnya menuai titik terang. Pasalnya, taman yang terletak di jantung kota Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ini akan dilakukan perbaikan pada bulan April tahun ini. Wabup memastikan pembangunan berjalan lancar dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan pada APBD Lotim 2019. Wabup Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH, mengata-

kan, dalam pembenahannya akan dibangun tempat nongkrong dan beberapa fasilitas lainnya, sehingga masyarakat bisa menjajakan produknya terutama kuliner lokal dan tradisional. Wabup belum memastikan apakah keberadaan TRS ini akan dijadikan Sadir Squard atau dilakukan perubahan. Terpenting pembiayaan pembangunannya sudah dianggarkan dari APBD 2019 sebesar hampir Rp3 miliar yang nantinya dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim. Orang no-

mor dua di Kabupaten Lotim ini meminta supaya Kadis LHK yang baru untuk lebih jeli dan serius membenahi taman ini agar tidak terjadi kegagalan lagi dalam pengerjannya. Kondisi itu tentunya sangat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, akses masuk ke dalam TRS nantinya akan diperbanyak, sehingga ketika ada acara besar setiap tahunnya, taman-taman yang sudah ditata tidak rusak. Di mana keberadaan TRS kerap menjadi incaran ribuan masyarakat untuk mengi-

nap, mendirikan tenda, berjualan mengais rizki dan untuk rehat sejenak berkumpul bersama keluarga. Untuk itu, sangat penting apabila TRS ini dibenahi sebaikbaiknya dengan menawarkan suasana yang asri dan menyediakan akses pintu masuk dan keluar yang lebih banyak. Kadis LHK Lotim, Ir. H. Marhaban, mengungkapkan akan melakukan evaluasi terhadap proyek revitalisasi TRS. Proyek yang gagal ini akan dibenahi kembali dengan anggaran yang sudah ditetapkan. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2019

Halaman 5

Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. M. Suhaili FT, SH., mengaku geram dan telah mengirim Surat Peringatan (SP) bagi empat kepala desa (kades) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), karena memecat aparat desa tanpa prosedur yang berlaku. Empat kades yang diberikan SP itu adalah Kades Ungga, Plambik dan Kabul Kecamatan Praya Barat dan Desa Pengembur Kecamatan Pujut. merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap indikasi pelanggaran aturan yang dilakukan oleh kades yang telah memberhentikan aparat desanya tanpa prosedur yang benar. “Sebagai perpanjangan tangan pemerintah

pusat, pemerintah daerah punya kewajiban untuk menegur kades jika melanggar aturan,” sebutnya. Meski kades dipilih oleh masyarakat, ujarnya, Surat Keputusan (SK) pengangkatan kades itu ditangani oleh kepa-

regulasi yang ada. Lebih lanjut, mantan Ketua DPRD NTB ini menambahkan, pihaknya melayangkan surat peringatan kepada empat kades tersebut supaya tidak semena-mena memecat aparat desanya. Karena sebelum ini sudah ada kasus serupa dan ternyata kades yang disalahkan. Untuk itu, pihaknya tidak mau kasus serupa terulang kembali. “Dulu pernah ada kadus di Desa Semoyang yang dipecat oleh kadesnya. Tapi setelah

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/Humas Pelindo III Lembar)

KAPAL PESIAR - Kapal pesiar yang tiba di Lembar beberapa waktu lalu. Tahun ini ada 3 kapal pesiar batal singgah, karena terkendala beberapa hal.

Tiga Kapal Pesiar Batal Singgah di Lombok Giri Menang (Suara NTB) 26 kapal pesiar yang membawa wisatawan ditargetkan bakal singgah di Lembar Lombok Barat. Dari 26 kapal ini, awal tahun ini ada 1 kapal pesiar sudah singgah, sedangkan sisanya 3 kapal pesiar membatalkan kunjungan ke Lombok hanya gara-gara beberapa hal. Di antaranya terkait proses recovery gempa, selain itu beberapa alasan menyangkut sampah dan ketidaknyamanan pengunjung terhadap ulah sejumlah oknum sopir travel liar. Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar, L. Ahmad Satriadi mengatakan, pengunjung tidak akan datang apabila daerah itu tidak aman dan nyaman. Hal inipun perlu keterlibatan semua pihak. Tidak hanya Pemkab saja, namun pelaku wisata termasuk para angkutan travel. Apalagi sampai berbuat kasar membuat tidak nyaman tamu yang datang. Sebab terdapat kabar jika ada oknum travel yang menarik-narik tas tamu agar mau ikut dengannya. “Saya bilang juga kepada teman pariwisata untuk berkoordinasi dengan Bapenda yang menarik retribusi perpanjang surat kendaraan untuk diingatkan sopir itu melayani tamu jangan kasar,” ungkapnya, Jumat (8/3). Pihaknyapun sudah berkoordinasi dengan pihak Pelindo III terkait batalnya tiga kapal pesiar itu datang. Mantan Camat Sekotong ini juga ber-

pesan kepada oknum travel itu untuk tidak mementingkan keuntungan pribadi saja.”Satu kapal itu ada sekitar 5 ribu wisatawan, Cuma yang harus kita pikirkan itu jangan pikirkan pribadi. Yang harus kita pikirkan itu perputaran uang, dari sewa hotel terus membeli oleh-oleh,” sambungnya. Selain itu masalah sampah tak bisa dipungkiri turut mempengaruhi kenyamanan wisatawan. Pihaknyapun tidak mau menyalahi OPD terkait, lantaran permasalahan pariwisata perlu penanganan lintas sektor. “Paling tidak kita bisa sampaikan kepada pak Sekda dan Pak Bupati, aga SKPD terkait saling berkoordinasi. Supaya semua SKPD ikut campur dan peduli pariwisata ini,” ungkapnya. Pihaknyapun berencana akan membuatkan baliho peta penujuk lokasi wisata di kawasan Lobar maupun NTB. Rencananya baliho itu akan dipasang pada bagian pelabuhan, sehingga saat tamu atau wisatawan yang tiba bisa mengetahui dimana saja sport wisata yang diingin dikunjunginya.”Begitu dia lihat dia tahu mau kemana,” imbuhnya. Sementara itu, GM Pelindo III Lembar, Erry Ardiyanto mengatakan batalnya tiga kapal pesiar datang ke Lombok memang dipengaruhi beberapa hal, seperti masa recovery gempa, terutama fasilitas umum masih mengalami

kerusakan.”Mungkin semasa recovery itu para wisatawan mengalihkan tujuannya, semuanya mau ke Lombok tapi dialihkan ke tempat lain, karena beberapa fasilitas masih diperbaiki,” ungkapnya. Diakuinya tahun ini diperkirakan ada 26 kapal pesiar dari berbagai negara bakal singgah di Lombok. Seharusnya pada bulan maret ini terdapat 3 kapal pesiar yang datang, namun adanya ulah segelintir oknum membuat tidak nyaman turis saat datang berlibur, sehingga membatalkan untuk datang ke Lombok. Menurutnya, perlu ada perubahan mindset arau cara berpikir masyarakat sekitar bahwa turis datang ke Lombok ingin nyaman.” angan sampai gara-gara ulah beberapa oknum itu membuat nama NTB jadi jelek, karena ketika mereka sudah tidak nyaman yang dicap itu bukan Lembar, namun Indonesia,” ungkapnya. Pihaknyapun sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk terkait masalahmasalah itu. Baik permasalahan sampah, recovery hingga kenyamanan bagi para wisatasawan. Mulai dari Dispar Lobar hingga Kepala Desa (Kades) Lembar Selatan. “Karena Lembar ini wajah masuknya ke Lombok, sehingga perlu masyarakat kita bina. Karena masalah kebersihan itu bukan milik dinas terkait aja namun milik kita bersama,” pungkasnya. (her)

Loteng Kesulitan Bayar Gaji P3K (Suara NTB/kir)

PERAGA -Tim ahli dari LIPI memperagakan alat pengering cabai di hadapan petani cabai di Kecamatan Jonggat, Jumat (8/3).

Antisipasi Harga Anjlok dengan Pemanfaatan Teknologi Praya (Suara NTB) Sejak beberapa tahun terakhir harga cabai saat memasuki musim panen selalu anjlok. Kondisi tersebut membuat petani cabai hampir di semua daerah di Indonesia merugi. Tidak terkecuali petani cabai di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Untuk itu, pemanfaatan teknologi penting dilakukan guna mendorong nilai jual cabai dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Hal itu diungkapkan anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Prof. Dr. H. Kurtubi, di hadapan para petani di Kecamatan Jonggat saat menyerahkan bantuan alat pengering cabai dari LIPI bagi tujuh kelompok tadi di Kecamatan Jonggat, Jumat (8/3). Diakuinya, kalau pemanfaatan teknologi oleh petani cabai sampai sejauh ini masih kurang. Di mana petani lebih banyak menjual cabai mentah yang harganya cenderung menurun ketika musim panen tiba. Padahal dengan memanfaatan teknologi, cabai bisa diolah dan dijadikan bahan setengah ataupun bahan jadi dengan nilai jual yang jauh lebih tinggi. Anggota Komisi VII DPR RI ini juga terus mendorong pemerintah pusat supaya bisa membantu petani cabai supaya tidak terus-terusan merugi hanya karena harga cabai yang anjlok dengan membuat terobosan atau teknologi pengolahan cabai yang sederhana dan bisa diterapkan oleh petani. “Selama ini, petani kesannya hanya berjuang sendiri menghadapi persoalan anjloknya harga cabai ketika musim panen. Hal itu ke depan tidak boleh terus-terusan terjadi. Pemerintah harus hadir dan bisa memberikan solusi bagi petani,” tandas politisi asal Partai Nasdem ini. (kir)

H. M.Suhaili FT

KPU Lobar Coret Tiga WNA dari DPT

Operasional Masih Terkendala PELABUHAN kapal pesiar Gili Mas Lembar Lombok Barat (Lobar) sesuai target pihak Pelindo akan mulai beroperasi bulan November 2019 mendatang. Namun beberapa kendala yang dialami Pelindo, yakni terkait review terhadap Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang melibatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Untuk review RIP ini sudah dilakukan survei ulang oleh Dinas Navigasi dan KSOP setempat bulan Februari lalu dan sudah ada berita acaranya, sehingga Erry Ardiyanto tahun ini review tersebut bisa dikeluarkan. “Sehingga itu menjadi sedikit mundur (operasional), namun tetap target kami tahun 2019 untuk operasional dermaganya. Tapi untuk operasional penuh (total) tahun 2020,” jelas GM Pelindo III Lembar Erry Ardiyanto belum lama ini. Kendala yang dihadapi saat ini, kata dia, review RIP atau ada semacam revisi terhadap RIP melibatkan Kemenhub selaku pihak yang mengeluarkan izin RIP tersebut. Tanggal 25 Februari lalu telah dilakukan survei ulang oleh Dinas Navigasi dan Lembar. Dari hasil survei itu pun sudah keluar berita acara, sehingga diharapkan review tersebut bisa dikeluarkan. “Ini nanti dilaporkan ke Kemenhub pusat,” jelasnya. Lebih jauh kata dia, sejauh ini pihaknya terkendala review RIP saja, sedangkan terkait izin lingkungan sudah disetujui. Progres pembangunan proyek fisik dermaga ini sampai saat ini mencapai 65 persen. Beberapa item yang terbangun seperti dermaga 8 penumpukan dan akses jalan, sedangkan untuk gedung terminal dan perkantoran belum. Tahap selanjutnya jelas Erry, setelah membangun dermaga berlanjut ke tahap pembangunan terminal cruise untuk kapal pesiar. Sebab selama ini, para penumpang kapal pesiar diangkut menggunakan speed boat. Diharapkan setelah terminal cruise ini beroperasi, kapal dengan panjang 300 meter bisa sandar. Sebab dermaga yang disiapkan sepanjang 350 meter. Kapal pesiar bisa nyandar di pelabuhan jelas dia bulan November. Hanya saja belum ada gedung terminal dan penumpang. Pelayanan bagi wistawan kapal pesiar kata dia bisa diuji coba bulan November. ”Untuk dermaganya bisa operasi bulan November,”ujar dia. Untuk pembangunan gedung lanjut dia ditargetkan dimulai tahun depan. Izin pembangunan gedung ini sendiri dari pemda, sehingga perlu dukungan dari pemda. Pihaknya sendiri terus menjalin kerjasama dengan pemda dan pemprov. Sebab kebanggaan Gili Mas ini bukan hanya untuk Lembar dan Lobar, namun bagi masyarakat dan Indonesia. Erry menambahkan, pelabuhan kapal pesiar ini dipastikan bisa beroperasi secara penuh tahun depan karena sudah dinyatakan uji laik dan layak. Sebab jangan sampai dipaksakan cepat operasi, namun masih ada kendala, sehingga perlu dukungan dari semua lintas sektor. Sedangkan untuk dermaga kapal pesiar sendiri bisa beroperasi tahun ini. (her)

digugat, kadesnya yang justru disalahkan. Ini yang tidak kita inginkan terjadi lagi. Jadi sebelum itu terjadi, kita ingatkan dulu para kades ini,” tegasnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Drs. Jalaludin, menjelaskan, SP kepada empat kades tersebut dilayangkan setelah dilakukan kajian oleh Inspektorat Loteng. Di mana dari hasil kajian, ditemukan ada indikasi pelanggaran aturan kades bersangkutan. (kir)

Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berharap ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk membayar gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang akan diangkat tahun ini. Pasalnya, jika seluruh beban anggaran diserahkan ke pemerintah daerah, Pemkab Loteng dipastikan bakal kesulitan, karena minimnya anggaran yang dimiliki Pemkab Loteng. “Ya kalau berbicara anggaran jelas kesulitan kita (Loteng). Karena DAU (Dana Alokasi Umum) yang menjadi sumber penggajian ASN dan P3K ini kan sebelum penetapan kebijakan P3K. Artinya tidak menjadi asumsi gaji,” ungkap Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., saat ditemui usai penutupan MTQ tingkat kabupaten di Desa Janapria, Rabu (6/3).

Untuk itu, Pemkab Loteng berharap ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat, karena kalau hanya mengandalkan anggaran daerah, jelas berat. Jika melihat kemampuan anggaran daerah yang sangat terbatas. Memang pihaknya sampai saat ini masih belum punya gambaran soal berapa asumsi kebutuhan anggaran untuk pengangkatan P3K tersebut. Tapi jika melihat proses seleksi yang ada di mana dari 753 peserta yang dinyatakan memenuhi passing grade sebanyak 441 orang, maka jelas akan butuh anggaran yang tidak sedikit. “Katakan per orang akan digaji Rp3 juta per bulan, maka butuh anggaran paling tidak sekitar Rp15 miliar untuk menggaji P3K ini. Itu belum termasuk tunjangan dan lainnya,” terangnya. Karena memang status P3K ini hampir sama dengan

Aparat Sipil Negara (ASN), termasuk dalam hal penggajian. Tapi yang jelas, Pemkab Loteng sejauh ini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat soal penggajian P3K tersebut, seperti apa standar gajinya. Apakah akan menggunakan standar pegajian ASN atau ada standar yang lain. Itulah yang belum jelas. Kalau itu sudah ada kejelasan, barulah pihaknya bisa menghitung-hitung asumsi kebutuhan anggarannya sembari itu proses seleksi masih tetap berjalan. Dan, pemerintah pusat sendiri sampai sejauh ini belum memberikan pengumuman resmi soal berada tenaga P3K yang lolos seleksi. “Intinya kalau memang beban anggaran diserahkan ke pemerintah daerah, semaksimal mungkin kita akan upayakan. Karena bagaimanapun ini menjadi kewajiban pemerintah,” tambahnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

BERBINCANG - Sekda Loteng, H.M. Nursiah berbincang dengan sejumlah perwakilan tenaga honorer K2 yang ikut sebagai peserta seleksi P3K, Jumat (8/3). Loteng masih kesulitan menyiapkan anggaran untuk mengaji P3K.

Giri Menang (Suara NTB) KPU Lombok Barat (lobar) mencoret tiga nama Warga Negara Asing (WNA) dari Dafar Pemilih Tetap (DPT). Ketiga WNA ini masing-masing dari Australia bernama Reks Kumin berdomisili di Lembar, dua berdomisili di Batulayar masingmasing bernama Gui Laume Andre dan Hendry Kus CP dari Belanda serta Negara lain. Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Pusdatin) KPU Lobar, Mashur, ST, MM., mengatakan terdapat 4 WNA yang ditemukan KPU RI tercatat di Lobar. Namun setelah koordinasi dengan Dukcapil dan verifikasi lapangan yang dilakukan PPK dan PPS, dari 4 orang itu ditemukan 3 orang memang WNA dan 1 orang di antaranya WNI. “Tiga WNA ini kita coret dari DPT sebab yang boleh memilih itu adalah WNI,” tegasnya belum lama ini. Lebuh jauh dikatakan, masuknya WNI ini di DPT sebab pada saat pemutakhiran data coklit yang dilakukan oleh petugas PPDP tidak dapat menemui besangkutan. Petugas pun nama WNA ini ditulis sebagai pemilih baru dalam DPS. Namun petugas lupa menanyakan terkait kewarganegaraan mereka. Sebab menurut mereka ketika istri mereka WNI, maka dianggap suaminya juga WNI, sehingga langsung dimasukkan dengan mengutip NIK di KK. ”Mereka pun masuk dalam DPS dan DPSHP waktu pilkada lalu,” jelas dia. Ketika pemilu serentak ini sendiri tidak dilakukan coklit. Yang dilakukan hanya sinkro-

nisasi DP4 dan DPT pemilu terakhir. Pihaknya hanya melakukan penyempurnaan terhadap NIK tak standar dan ganda NIK serta ganda identik. Ada juga yang satu NIK dimiliki beberapa orang, karena tiga WNA ini memiliki NIK dan KK lengkap, maka mereka pun masuk dalam sistem informasi pemilih yang dimiliki KPU. Dari sisi regulasi tegas dia, persyaratan menjadi pemilih ada WNI, sehingga dengan masuknya WNA ini dalam DPT, maka setelah diketahui langsung dikeluarkan atau dicoret dari DPT. “Itulah pentingnya Kemendagri melalui KPU Pusat menurunkan data ini, lalu kami klarifikasi dan verifikasi lapangan,”jelas dia. Sementara itu, Ketua Bawaslu Lobar Abrar mengatakan pihaknya mencatat banyak temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan baik aparatur sipil Negara (ASN), perangkat desa. Hanya saja temuan pelanggaran ini banyak tidak bisa diproses, lantaran kurang bukti dan saksi, sehingga temuan pelanggaran ini pun mental sebelum masuk ke Gakkumdu. Selain menangani temuan dan aduan pelanggaran, pihak Bawaslu juga mengawasi program pikiran (pokir) para dewan petahana yang maju lagi pada pileg kali ini. Pihaknya sudah melakukan pengawasan pokir ini dari semenjak diturunkan dewan setelah ditetapkan menjadi caleg. “Dana dari program pemda yang lewat DPRD seperti pokir ini tetap kita awasi melalui panwascam. Kita juga ikut turun mengawasi,” tegas Abrar. (her)

Kasus Lahan LCC

Pemda Lobar Siap Fasilitasi Proses Penegakan Hukum Giri Menang (Suara NTB) – Kabag Humas dan Protokol Setda Lombok Barat (Lobar) H. Saiful Ahkam menegaskan, Pemda Lobar sangat menghargai proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi terhadap persoalan lahan Lombok City Center (LCC). Pemda tidak mungkin menghalangi-halangi dan tidak kooperatif. Bahkan pemda siap memfasiitasi dokumen dan keterangan sepanjang dimiliki Pemda dan diperlukan pihak Kejati. “Selama kita memiliki katakanlah misalnya keterangan yang dibutuhkan, dokumen yang dibutuhkan pasti kita akan memfasilitasi dan bekerjasama dengan pihak penegak hukum (Kejati, red) terkait dengan kasus LCC,” tegasnya di ruang kerjanya, Jumat (8/3). Pemda, kata dia pasti menyiapkan dokumen yang diperlukan kejaksaan, sepanjang dimiliki pemda. “Seperti saat sekda dimintai keterangan, kemudian dimintai juga beberapa dokumen. Sekda sendiri langsung menyerahkan dokumen yang diminta kejaksaan tersebut,” jelas Ahkam. Lahan tempat dibangunnya LCC, ujarnya, merupakan penyertaan modal dari Pemda ke PT Tripat sebagai perusahaan daerah (Perusda). Proses penyertaan modal ini sudah berlangsung sejak 2010-2012 silam. Lahan LCC ini kemudian dikelola melalui mekanisme bussiness to bussiness (B to B) antara PT Tripat dengan PT Bliss. Kemudian di dalamnya ada Kerjasama operasional (KSO) dan MoU antara PT Tripat dan PT Bliss, sedangkan pemda berada di belakang dan mendukung PT Tripat. Dalam kasus ini, masalah lahan ini antara pemda dengan Perusda-nya sendiri. Terkait lahan yang diajukan Pemda ke DPRD untuk penyertaan modal seluas 5 hektar, namun belakangan kenapa berubah menjadi 8,4 hektar, Ahkam mengaku tak berkompeten menjawab. Menurut dia, hal ini menjadi bagian dalam proses hukum nantinya. “Misalnya permintaan dari 5 hektar, kenapa menjadi 8,4 hektar, kemudian ada perda, ada penyertaan modal. Saya kira itu bagian dari materi yang dim-

(Suara NTB/humas Lobar)

“Ini surat peringatan yang pertama. Dan, kita tunggu responsnya dari para kepala desa. Kalau tidak diindahkan, maka pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas,” ungkapnya, Jumat (8/3). Suhaili mengatakan SP ini

la daerah. Jadi kepala daerah punya kewenangan untuk menegur dan mengingatkan kades, jika melanggar aturan. Karena kepala daerah juga merupakan legitimasi dari masyarakat itu sendiri. Menurutnya sebagai pemimpin, termasuk di tingkat desa menjadi satu keharusan untuk mematuhi aturan yang ada. Tidak bisa kemudian, karena menganggap telah dipilih oleh masyarakat, kades semaunya mengambil keputusan tanpa mengindahkan aturan dan

(Suara NTB/dok)

Empat Kades di Loteng Dapat SP Bupati

H. Saiful Ahkam intai keterangan. Nanti kita lihat perkembangannya saja,” tegas Ahkam. Yang jelas menurut Ahkam, Pemda memang mensinyalir ada situasi kurang nyaman terkait lahan LCC ,tersebut sehingga Bupati F Hauzan Khalid yang saat itu masih menjadi pelaksana tugas (Plt) Bupati memohon secara resmi ke BPKP agar dilakukan pemeriksaan eksternal. Hasilnya pun kata dia, ada beberapa rekomendasi yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga tersebut. “Sudah ada inisiatif pemda melibatkan BPKP, dan sudah ada hasilnya,” jelas dia. Ditanya perihal siapa yang melapor kasus ini ke Kejati? Ahkam menegaskan tidak begitu tahu dan peduli terhadap siapa yang melapor. Yang jelas tegas dia, hal ini bagian dari komitmen pemda untuk menciptakan good and clean governance. Kalau ditanya apa yang diperoleh pemda selama ini dari LCC? menurut dia tidak ada. Sebelumnya Pemda berupaya mendapatkan dividen sebab dalam klausul perjanjian, namun setelah dipertanyakan ke pihak ketiga justru tidak ada sama sekali. “Justru sebaliknya pemda tidak dapatkan dividen itu,”tegas dia. Dalam Perda penyertaan modal jelas dia, total lahan 8,4 hektar itu bernilai kurang lebih Rp 23 miliar, pemda jelas dia menyertakan modal ke PT Tripat. Namun yang tertuang dalam perjanjian, dividen yang diberikan ke pemda hanya 3 persen. Kalaupun misalnya Pemda mendapatkan pembangunan kantor Dinas Pertanian di Labuapi, menurut dia karena Pemda sebelumnya memiliki lahan dan gedung itu di lokasi LCC, yakni kantor Agribisnis Pertanian. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

Peserta Seleksi Jabatan Jalani Tes Kesehatan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejauh ini, sudah ada 35 orang yang telah menjalani tes kesehatan peserta seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) atau jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Sumbawa. Untuk pengisian lelang 10 jabatan eselon II yang kosong. Sebagaimana disampaikan Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri, Tes Kesehatan dan Kejiwaan bagi para calon digelar, menindaklanjuti surat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumbawa. “Sampai dengan hari ini (Rabu), tercatat 35 ASN Calon Pimpinan Tinggi Pratama yang telah mengikuti tet kesehata ini,” terangnya. Tes kesehatan masih akan terus dilakukan hingga 11 Maret mendatang, Jadi, kemungkinan peserta tes kesehatan masih akan bertambah. Tes Kesehatan dan Kejiwaan bagi para Calon PTP ini meliputi kesehatan fisik, tes urine/narkotika serta tes kejiwaan dengan metode Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Hasil tes akan disampaikan Tim dokter kepada Panitia Seleksi (Pansel). (arn)

KPU Baru Diharapkan Jaga Netralitas dan Soliditas Sumbawa Besar (suara NTB) Komisoner KPU Sumbawa telah berganti. Pada acara pisah sambut, tersampaikan pesan agar KPU dan jajarannya sebagai penyelenggara Pemilu mengedepankan pentingnya netralitas dan soliditas internal. Mengingat, Pemilu serentak 2019, Pilpres dan Pileg diyakini cukup berat. Pesan itulah yang disampaikan Mantan Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat, S.Ag, dan mantan Komisioner lainnya, pada acara pisah sambut, Rabu lalu di kantor KPU Sumbawa. Acara yang diwarnai rasa haru sekaligus gembira. Haru, karena tak mudah memang. Dua mantan komisoner KPU, Syukri Rakhmat dan Sudirman, cukup lama menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara, 15 tahun 8 bulan. Gembira, karena dalam kurun waktu itu, mereka berhasil meletakkan pendalaman KPU dan sukses melaksanakan Pemilu. Netralitas penyelenggara hingga ke jajaran bawah PPK, PPS hingga KPPS tetap bisa terjaga. Begitu pula dengan soliditas internal penyelenggara. “Ada peran masyarakat, media massa, aparatur pemerintah dan aparat keamanan yang begitu besar dalam setiap kesuksesan kami selama ini,” terangnya. Syukri pun menyampaikan pesan yang sama kepada komisioner baru KPU Sumbawa. Tetap menjaga netralitas dan soliditas internal. Serta menguatkan peran peran seluruh stakholder yang membantu KPU dalam menjalankan tugasnya. “Menyelenggarakan Pemilu memang bukanlah pekerjaan gampang. Selain menguasai aturan main, dan tetap harus menjalin komunikasi dengan semua pihak. Jaga independensi dan jangan sampai melanggar aturan. Dan yang tidak boleh dilupakan, jangan pernah jauh dengan Allah SWT,”pesan Syukri. Buktinya, beberapa periode dirinya menjadi Komisoner KPU Sumbawa, selalu diberikan kemudahan. Bahkan periode terakhir bersama Sudirman, Nurkholis, Yadi Hartono dan Aryati, mendapatkan penghargaan KPU dengan Situng terbaik. Sekretariat juga menjadi pengelolaan keuangan terbaik. “Kami akan tetap mendukung komisoner baru, agar tetap berkualitas dan berintegritas. Tetap semangat dan berkomitmen. Selamat mengemban amanah ini dengan baik,” kata Syukri. Terkait netralitas ini, Ketua KPU Sumbawa, M. Wildan M.Pd, akan benar-benar selektif dalam rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang saat ini sedang berproses. Agar anggota terpilih dipastikan netral, berintegritas dan terutama mampu menjalankan tugas pokok serta fungsinya. Perekrutan anggota KPPS sendiri dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Diharapkan PPS selektif dalam penjaringan KPPS, apabila ada terindikasi dia sebagi tim kampanye dari salah satu calon, tidak diterima,” ujarnya, usai Rapat Kerja dan Rakor tahapan program dan jadawal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 bersama PPK dan PPS, Rabu lalu. (arn)

(Suara NTB/arn)

POSE BERSAMA - Mantan Komisoner KPU Sumbawa berpose bersama Komisoner baru dan jajaran Sekretariat KPU Sumbawa.

Halaman 6

Antisipasi Rabies, Stok Vaksin Disediakan di Semua Kecamatan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa terus berupaya mengantisipasi penyebaran kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR). Meskipun demikian, kini kasus gigitan semakin bertambah dan sebarannya meluas. Berdasarkan data di Dinas Kesehatan (Dikes) setempat, tercatat 64 kasus gigitan yang sudah tersebar di 18 kecamatan. Sekretaris Dikes Sumbawa, Ir. Surya Darmasya membenarkan hal tersebut. Dari 64 kasus gigitan, korban didominasi oleh perempuan dan anakanak. Paling dominan terjadi di Kecamatan Tarano dan Sumbawa. Dalam hal ini jumlah kasus positif sebanyak empat kasus. “Korban gigitan didominasi perempuan dan anak. Gigitan didominasi di Tarano dan Sumbawa. Sampai saat ini yang positif baru empat,” ujarnya baru-baru ini. Menurutnya, korban gigitan HPR ini sudah diberikan

Vaksin Anti Rabies (VAR). Selain itu ada juga beberapa orang yang diberikan Serum Anti Rabies (SAR), karena mendapat luka gigitan di bagian kepala dan punggung. Terkait vaksin, diakuinya di semua kecamatan masih tersedia. Bahkan stoknya cukup banyak, terutama di kecamatan dominan sampai 8 vial. Sedangkan ketersediaan di kabupaten sudah berkurang. Pihaknya pun sudah mengajukan permohonan penambahan vaksin sebanyak 150 vial. “Kita tidak terlalu khawatir, karena stok vaksin di masing-

masing kecamatan cukup. Kami sudah alokasikan di semua kecamatan. Kalau ada kejadian gigitan langsung dilakukan vaksin. Terhadap ketersediaan di kabupaten kita sudah usulkan permintaan 150 vial,” terangnya. Hingga saat ini, lanjutnya, tim gerak cepat yang sudah dibentuk juga sedang bekerja. Dimana tim diharapkan dapat mengeliminasi sebanyak mungkin HPR liar yang tidak berpemilik. Masyarakat juga diharapkan agar dapat memelihara HPR masing-masing dan

tidak membiarkannya berkeliaran. “Saat ini sudah ada tim gerak cepat. Tim ini sekarang sedang bekerja. Mereka diharapkan dapat melakukan eliminasi sebanyak mungkin terhadap HPR liar yang tidak berpemilik. Harapan kita juga kepada masyarakat yang memiliki HPR, jika sudah diberikan vaksin supaya diikat dan tidak dilepas kembali,” pungkasnya. (ind)

Surya Darmasya

Simpan Pinjam Masih Dominasi Sektor Usaha BUMDes

(Suara NTB/bug)

SAPA WARGA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menyapa warga KSB usai gelar acara Jumpa Bang Zul - Ummi Rohmi di depan gedung Graha Fitrah kantor Bupati KSB, Jumat (8/3).

Gubernur Minta PTAMNT Ubah Kebijakan Camp Karyawan Taliwang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah berjanji akan mengkomunikasikan kepada manajemen PT Aman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) agar mengubah kebijakannya yang selama ini menempatkan karyawan di lingkungan tambang (camp) selama bekerja. Janji gubernur ini disampaikan setelah mendengar keluhan warga KSB yang menilai kebijakan camp karyawan PTAMNT selama bekerja di dalam areal tambang telah sedikit banyak mematikan perekonomian masyarakat. “Ini baru saya dengar langsung. Jadi soal ini saya janji akan tanyakan langsung kepada yang punya AMNT,” cetus Dr. Zul di hadapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang hadir dalam acara “Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi” di depan kantor Bupati KSB, Jumat (8/3). Ia menjelaskan, PTAMNT pastinya memiliki alasan membuat kebijakan tersebut. Tetapi di sisi pemerintah tentu akan berupaya mendorong agar setiap perusahaan yang beroperasi di daerah dapat turut memberikan kontribusi secara positif tidak saja kepada karyawannya tetapi juga secara luas kepada masyarakat di sekitarnya. “Ya mungkin ada pertim-

bangan efisiensi dari perusahaan. Tapi saya nanti bersama pak bupati akan sampaikan soal keluhan ini. Dan kita akan minta mereka ubahlah. Tapi kita akan tanyakan dulu alasan mereka kenapa buat kebijakan seperti itu,” cetus gubernur dan langsung disambut tepuk tangan warga yang hadir. Gubernur meyakini tidak ada hal yang tidak bisa dikomunikasikan dengan PTAMNT. Termasul soal keluhan masyarakat KSB terkait kebijakan pemusatan karyawan di dalam lingkungan tambang selama bekerja. “Ya AMNT tidak perlu eksklusif. Mereka perlu berbaur dengan masyarakat seperti dulu lagi,” ujarnya. Dr. Zul pun mengatakan, PTAMNT pasti akan menerima saran pemerintah daerah selama alasan yang diberikan rasional. “Kita ini bersahabat dengan AMNT. Jadi saya langsung tanggung jawab soal ini,” ulangnya. Selama ini kebijakan PTAMNT menempatkan seluruh karyawannya di camp selama bekerja banyak dikeluhkan masyarakat KSB, khusunya mereka yang hidup di wilayah lingkar tambang (Maluk, Jereweh dan Sekongkang). Betapa tidak, sejak seluruh karyawan di tempatkan di dalam camp areal tambang geliat perekonomian masya-

rakat turun drastis. Banyak pengusaha rumah kos harus gulung tikar karena selama ini pelanggan utama mereka adalah pekerja tambang PTAMNT. Demikian pula gerai usaha kecil seperti kios dan toko. Meski saat ini tetap bertahan, namun omzet mereka terus menurun. Pemda KSB sendiri tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Di awal kebijakan itu diterapkan, pemerintah bersama DPRD KSB sempat beberapa kali menyuarakan kegelisahan masyarakat itu. Sayangnya tidak ada tindak lanjut dari pihak PTAMNT. Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengatakan, kebijakan PTAMNT menempatkan seluruh karyawannya di dalam tambang telah dipikirkan secara matang oleh perusahaan. Tidak saja didasari kesepakatan antara perusahaan dengan para karyawan, tetapi juga atas pertimbangan optimalisasi biaya operasional. “Kita kan sudah sampaikan soal ini ke AMNT. Tapi memang ya susah mereka jalankan karena kan perusahaan ini juga memikirkan keuangan mereka untuk bisa survive. Apalagi kan sekarang ini mereka belum maksimal produksi,” ungkap bupati setelah kegiatan acara Jumpa Bang Zul - Ummi Rohmi. (bug)

KSB Belum Beranjak dari Gizi Buruk Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa Barat, menyebutkan, kasus gizi buruk masih ditemukan di daerah tersebut. Bahkan, data tahun 2017, kasus ini tercatat tiga kasus dan di tahun 2018 dua kasus. Meski dari jumlah kasusnya menurun, tetapi jika kasus ini tetap saja muncul, maka hal sudah menjadi preseden buruk bagi daerah. Sehingga butuh penanganan khusus supaya tidak muncul kasus gizi buruk yang lain. “Memang kasus gizi buruk masih saja kita temukan meskipun jumlah tidak banyak. Sehingga butuh penanganan khusus terhadap masalah ini, supaya tidak terulang. Kita berharap di tahun 2019 tidak ada lagi kasus terkait gizi ini. Makanya teman- teman yang ada di lapangan, saya selalu minta supaya ibu hamil dan melahirkan untuk selalu didampingi supaya tidak ada masalah dengan gizinya,” sebut Kepala Dikes, H. Tuwuh S. Ap, kepada Suara NTB, Jumat (8/3). Dikatakannya, jika me-

ngacu ke data yang dimiliki, sebenarnya untuk trend kasus gizi buruk di KSB sudah berada jauh di bawah angka nasional. Hal ini merupakan prestasi yang harus terus dijaga dan diperbaiki. Bahkan upaya deteksi dini terhadap penderita kasus ini melalui Posyandu yang ada di tiap-tiap desa juga akan dimaksimalkan. Sehingga dengan pola deteksi dini ini ketika ada balita yang terindikasi gizi buruk bisa langsung disikapi dengan program perbaikan gizi yang dimiliki oleh pihak terkait meskipun tidak bisa maksimal. Bahkan Dinas terkait hanya mampu memberikan kontribusi 30 persen bagi penderita gizi buruk dan sisanya 70 persen butuh sinergi dengan leading sector lainnya. “Kita tetap berupaya maksimal untuk terus menurunkan angka ini meskipun kita masih sangat kecil angkanya untuk anak-anak yang kurang gizi. Kita juga berharap di tahun 2019 tidak ada lagi kasus yang sama,” ungkapnya. Ia menambahkan, kasus

ini pada dasarnya bisa terjadi karena bawaan dari orang tuanya maupun pola asuh dari para orang tua. Hanya saja faktor utama kasus ini muncul karena pola asuh orang tua yang dianggap salah. Sebut saja, ketika anaknya tidak mau makan makanan pokok, tetapi orang tuanya malah memberikan jajanan di luar. Pola ini yang dianggap salah dan menjadi pemicu gizi buruk. Untuk itu, ketika ada indikasi anak ini kurang makan bahkan tidak mau makan maka orang tua harus berpikir ekstra supaya anak ini bisa makan. Karena apabila makanan utama bukan makanan pokok yang masuk kedalam perut anak duluan maka akan menjadi salah faktor gizi buruk ini terjadi. “Harus dikenyangkan dulu dengan makanan pokok, jangan sampai makan jajanan yang lain. Karena itu bisa mempengaruhi pola makan anak nanti sehingga gizinya tidak tercukupi secara maksimal,” tandasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Aktivitas unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih fokus pada usaha-usaha konvensional. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) hingga tahun 2018 lalu, sekitar 53 persen usaha BUMDes yang digerakkan oleh desa masih dalam bentuk simpan pinjam. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (TTD) DPMD KSB, Trisman, ST menjelaskan, masih banyaknya BUMDes yang bergelut dengan kegiatan usaha simpan pinjam itu menunjukkan masih minimnya inovasi pengelola BUMDes dan pemerintah desa mengeksplorasi potensi desanya untuk dijadikan bidang usaha baru. “Iya harus kita akui per hari ini BUMDes kita masih banyak simpan pinjam yang dikelola,” timpalnya. Ada beberapa faktor yang membuat BUMDes belum bisa melakukan ekspansi usaha lain dengan membidik potensi desa yang dimilikinya. Diantaranya modal usaha, kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelola, daya dukung pemerintah desa dan masyarakat serta kesadaraan kehadrian BUMDes sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi masyarakat. Menurut Trisman, di tingkat lapangan masih banyak desa memandang sebelah mata kehadiran BUMDes. Karenanya setelah dibentuk, banyak BUMDes kemudian

dijalankan apa adanya tanpa mencoba membuat unit usaha yang mengandakan potensi desanya sebagai primadona usahanya. “Karena yang paling sederhana dibentuk adalah usaha simpan pinjam, ya itulah yang kemudian mereka jalankan. Padahal usaha itu juga tidak maksimal karena biasanya banyakan aktivitas pinjamnya dari pada simpannya,” cetusnya. Selanjutnya soal SDM pengelola, menjadi persoalan mendasar lain yang hingga hari ini masih terjadi di kelembagaan BUMDes. Banyak pengurus yang ditunjuk oleh desa belum memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni. “Kita memang terus membina mereka. Tapi perlu waktu agar para pengurus ini bisa bergerak menjalankan BUMDes mereka dengan baik,” kata Trisman. Untuk meretas sejumlah persoalan itu, Trisman mengatakan, kini pihaknya tengah membuat langkah konkret membantu desa. Yakni dengan membuat desa inkubator BUMDes. Melalui inkubator BUMDes ini diharapkan, akan mucul desadesa potensial yang dapat dijadikan pilot project pengembangan BUMDes dan selanjutnya menjadi acuan bagi desa-desa lainnya. “Kegiatan ini sudah kita mulai. Dan kita libatkan banyak pihak di dalamnya, LSM, lembaga perbankan, akademisi, kampus dan banyak pihak lagi,” sebutnya. (bug)

(Suara NTB/ist)

CEK BENDUNGAN - Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Zainal Arifin, bersama salah seorang warga saat mengecek kondisi bendungan yang jebol dihantam banjir.

Bendung Jebol, Kabag Pembangunan dan Warga Cari Solusi Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Zainal Arifin, M.Si, bersama OPD terkait telah turun mengecek kondisi reban Brang Rures Bawa desa Mapin Kebak kecamatan Alas Barat, yang jebol dihantam banjir baru baru ini. Sambil berdialog dengan warga mencari solusi sementara, mengingat jebolnya bendung ini mengancam puluhan hektar lahan sawah di wilayah setempat. Sementara perbaikan terhadap bendung baru dapat dilakukan menunggu musim hujan surut. Termasuk melakukan pemasangan bronjong. Sehingga mesti ada solusi jangka pendek dalam menyelamatkan sedikitnya 80 hektar areal pertanian

yang diairi bendung tersebut. Kalau tidak, maka para petani terancam gagal panen. “Makanya kita ajak warga berdialog gimana solusi sementara, agar padi yang ada tetap bisa diairi. Salah satunya, kita bisa menggunakan pompa air. Atau menggunakan saluran sebelumnya. Hanya saja petani jangan rebutan air. Harapan masyarakat memang harus sesegera mungkin dilakukan pemasangan bronjong,” terang Z. Arifin, Kamis lalu. Terkait hal ini, pihaknya secepatnya berkoordinasi dengan Dinas terkait. Baik itu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun Dinas Pertanian. Agar padi petani terselamatkan. (arn)

(Suara NTB/ind)

SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2019

Halaman 7

Rp3,6 Miliar Pengadaan Obat Diduga Tak Sesuai Prosedur (Suara NTB/ula/jun)

BERSIH SAMPAH - Jajaran pegawai Dinas LHK Kabupaten Dompu melakukan gerakan aksi bersihkan sampah plastik dari pinggir jalan saat Jumat (8/3) pagi.

Butuh Tambahan Armada untuk ”Zero Waste” Dompu (Suara NTB) – Dalam rangka mendukung program NTB Zero Waste yang dicanangkan Pemprov NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Dompu memang belum memperlihatkan gerakan khusus. Kendati begitu, mereka tetap berkomitmen membebaskan wilayah ini dari sampah. Diperlukan tambahan armada pengangkutan untuk memaksimalkan komitmen tersebut. Kadis DLHK Kabupaten Dompu, H. Albuhairum, M.Si, kepada Suara NTB di ruang kerjanya mengungkapkan, saat ini pihaknya memiliki 10 unit armada pengangkutan sampah yang beroperasi setiap hari di Kecamatan Dompu dan Woja. Tetapi lima diantara kendaraan itu sudah tidak layak operasi karena kondisi mesinnya yang buruk termakan usia. “Dari 10 truk sampah kita, lima unit itu usianya diatas 15 tahun, bukannya saya mengeluh tetapi hampir tidak maksimal operasinya. Sebentar jalan sebentar masuk bengkel, kalau tidak begitu tidak bisa operasi mobil ini,” kata dia. Menurutnya, dengan keterbatasan armada yang dimiliki, mustahil program NTB Zero Waste yang dicanangkan Pemprov bisa terlaksana dengan baik. Apalagi untuk delapan kecamatan. Untuk itu, selain dukungan armada tambahan, instruksi Bupati agar semua elemen mulai melakukan gerakan bersih sampah bersama sangat diharapkan. “Tidak bisa kita sendiri itu masalahnya, harus didukung oleh masyarakat. Walaupun ada anggaran tanpa didukung yang lain tidak bisa,” ujarnya. Gerakan pembersihan sampah bersama itupun, menurut Albuhairum, tak akan bisa maksimal jika tidak diimbangi pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi membuang sampah sembarangan. Selama ini, berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengubah perilaku buruk tersebut. Seperti menyediakan bak sampah khusus dari besi, drum sampai ban bekas. Tetapi, rupanya oleh masyarakat fasilitas-fasilitas tersebut justru ditimbang ke pengumpul rongsokan, dan sampahnya dibuang di trotoar jalan. “Kita hari ini sudah bersih tuntas apa ia kita bisa menjamin tetap bersih. Makanya harus kita ubah juga kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan itu kalau mau maksimal,” pungkasnya. Dinas LHK Kabupaten Dompu juga melakukan Gerakan Aksi Untuk Lingkungan (GAUL) berupa jalan sehat sambil pungut sampah plastik yang dilakukan setiap Jumat. Gerakan yang sudah berlangsung 2 pekan ini pada Jumat (8/3) kemarin dilakukan di jalan utama Karijawa hingga lapangan Karijawa Dompu. Gerakan ini untuk memotivasi masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan dan memanfaatkan fasilitas pengangkutan sampah yang disiapkan pemerintah. Sampah plastik banyak ditemukan di selokan dan parit, padahal di pinggir jalan terlihat bersih. Sekretaris Dinas LHK Kabupaten Dompu, Yani Hartono, SP kepada Suara NTB, Jumat kemarin mengungkapkan, gerakan yang diinisiasi ini diharapkan dapat diikuti oleh Dinas/Instansi lain. Paling tidak dimulai dari lingkungan kantor masing – masing dan masyarakat ikut menjaganya dengan tidak membuang sampah sembarangan. “Pekan kemarin, kita jalan menyusuri sungai Silo. Sampah plastik banyak dibuang di sungai dan menumpuk bersama semak-semak di jembatan Karijawa. Untuk mengeluarkan sampah itu harus pake alat berat, tidak bisa secara manual,” ungkap Yani Hartono. Untuk mendukung program NTB Zero Waste yang dicanangkan Pemprov, Yani Hartono menyampaikan, kelompok masyarakat di Dompu sudah mulai dengan kepedulian pada lingkungan khususnya menjaga kebersihan dari sampah plastik. Setidaknya ada 16 kelompok masyarakat dan mereka ini sudah diajukan sebagai calon penerima program bank sampah dari Pemprov tahun 2019. Diantaranya We Save Karijawa, Ananggaro Desa Matua, Wawonduru, Taa, Montabaru, Kandai Dua, Ranggo, Kampo Samporo Bali 1, Dorebara, Kandai 1, Oo, Soriutu, Karijawa, Bada, Simpasai, dan Nggela Dorotangga. “Kita usulkan semua untuk calon penerima program bank sampah dari Provinsi,” katanya. (jun/ula)

Antisipasi Kekeringan, Dompu Ajukan Empat Sumur Bor Dompu (Suara NTB) – Bencana kekeringan saat musim kemarau sudah menjadi fenomena rutin di Dompu. Khususnya di beberapa wilayah di Kecamatan Huu, Woja dan Menggelewa. Instalasi perpipaan yang belum menjangkau makin memperparah kondisi ini. Mengantisipasi hal itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Dompu mengupayakan pencegahan dini dengan meminta bantuan sumur dalam ke BPBD Provinsi NTB. Kalak BPBD Dompu, Drs. Imran M. Hasan menyampaikan, kekeringan saat ini mulai menunjukan dampaknya terhadap lahan pertanian warga di Huu dan Manggelewa. Salah satu upaya mengatasi gejala tersebut, pihaknya mengajukan bantuan empat unit sumur dalam untuk tahun ini. Rencananya, alat yang dinilai efektif menanggulangi bencana rutin tersebut akan ditempatkan di beberapa wilayah, seperti Kelurahan Dorotangga, Kandi I, Desa Huu dan Balibunga. “Sudah kita ajukan kemarin ke BPBD provinsi sebanyak empat unit, semoga saja tahun ini bisa direalisasikan,” kata dia di ruang kerjanya. Menurutnya, keberadaan sumur dalam sangat penting untuk mengatasi krisis air bersih masyarakat di tengah menyusutnya air permukaan saat ini. Dan bantuan itu sudah terbukti ampuh membantu mereka, seperti di Desa Ranggo dan Matua misalnya. Warga di sana tak lagi teriak kesulitan air. Walapun diakui beberapa wilayah di sekitar itu masih ada juga yang perlu dibantu sumur dalam. “Air permukaan kita memang kurang dan akan terus bekurang karena dibagi untuk irigasi dan air minum ke pelanggan PLN, sementara di Pajo, Huu ini belum ada instalasi perpipaan,” jelasnya. Permohonan empat unit bantuan sumur dalam itu, lanjut Imran, tentunya akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran BPBD provinsi. Namun, harapannya minimal ada dua atau tiga unit yang bisa digelontorkan tahun ini. Sehingga persoalan yang terkadang sulit diatasi dengan pendistribusian air lantaran banyaknya wilayah terdampak bisa sedikit dikurangi. “Jadi kalau tidak bisa disentuh semua tahun ini dengan bantuan itu bisa jadi prioritas di tahun depan, sehingga kekeringan bentul-betul teratasi,” pungkasnya. (jun)

Bima (Suara NTB) – Komisi IV DPRD Kabupaten Bima menyoroti pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima tahun anggaran 2018. Pasalnya, pengadaan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3,6 milliar itu, diduga tidak sesuai prosedur. Bahkan hal itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah, S.E, mengungkap-

kan ada indikasi penyimpangan pengadaan obat dan bahan medis senilai Rp3,6 miliar karena tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan. “Masalah ini juga menjadi temuan BPKP,” katanya. Tidak hanya pengadaan atau pembelian, Duta PAN ini mengatakan pendistribusian obat dan bahan medis ke selu-

ruh Puskesmas juga diduga tidak melalui Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK). Tapi dilakukan sendiri oleh pihak Dinas. Diakuinya, IFK yang bertugas mendistribusikan obatobatan dan bahan medis selama ini, justru tidak dilibatkan oleh Dinas. Bahkan Dinas sendiri yang mendistribusikan ke Puskesmas. “Informasi yang

kami dapatkan setiap tahun terjadi seperti ini. makanya saya menduga kekurangan obat selama ini karena tidak sesuai mekanisme,” katanya. Menurutnya pengadaan obat dan bahan medis harus ada perencanaan yang matang dengan melibatkan pihak Puskesmas supaya pengadaannya benarbenar sesuai kebutuhan. “Obat merupakan kebutuhan dasar untuk kesehatan masyarakat. Jika obatnya tidak sesuai bagaimana nasib masyarakat Kabupaten Bima,” katanya. Dikonfirmasi terpisah Kepa-

la Dikes Kabupaten Bima, dr. Ganis, engan menanggapi sorotan Komisi IV terkait pengadaan obat dan bahan medis yang menjadi temuan BPKP tersebut. Ganis hanya mengaku pengadaan obat dan bahan medis dilakukan secara e-catalog atau biasa dikenal dengan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis hingga harga barang. “Dikes menggunakan e-purchasing atau tatacara pembelian barang dan jasa melalui sistem e-catalog,” katanya singkat. (uki)

(Suara NTB/Humas Pemda Dompu)

DI LOKASI - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin bersama Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham dan warga di lokasi yang akan dijadikan tempat panen raya jagung.

Menteri Batal Hadiri Panen Raya Jagung di Dompu Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu menggelar acara panen raya jagung di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Panen raya yang sedianya akan dihadiri oleh Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman ini akan diwakili oleh Dirjennya. Kepala Bagian Humas dan

Protokol Setda Dompu, Muhammad Ikhsan, SST, MM kepada Suara NTB, Jumat (8/3) mengatakan, rencana panen raya jagung pada Senin (11/3) di Desa Saneo Kecamatan Woja yang dihajatkan akan dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian akhirnya diwakili oleh Dirjennya. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wak-

il Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah dan Kapolda serta Danrem 162/Wira Bhakti belum memberikan kepastian akan hadir dalam acara panen raya jagung di Saneo ini. Ikhsan memastikan, tanaman jagung yang akan dilakukan panen raya merupakan lahan milik petani dan tidak masuk dalam kawasan hutan. Bahkan

Kota Bima Targetkan Partisipasi Pemilih Lampaui Nasional Kota Bima (Suara NTB) – KPUD Kota Bima akan menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang digelar 17 April mendatang melampui target nasional, yakni sebesar 77,5 persen. “Partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 kita targetkan melampui target nasional sebesar 77,5 persen,” kata Ketua KPUD Kota Bima, Mursalin S.Pd, kepada Suara NTB. Mursalin mengaku optimis pihaknya bisa melampui target nasional tersebut. Pasalnya pengalaman pada Pilkada Kota Bima 2018 kemarin, tingkat partisipasi pemilih mencapai hingga diatas 80 persen. “Pilkada kemarin yang menjadi dasar kami. Kami

(Suara NTB/Uki)

Mursalin sangat optimis bisa melampui target nasional,” katanya.

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih Pemilu 2019, Mursalin mengaku pihaknya telah menyiapkan beberapa strategis. Terutama strategis menjaring pemilih pemula, perempuan hingga disabilitas. “Misalnya perempuan hamil, kita akan memberikan akses yang mudah, sehingga mereka ada keinginan ke TPS untuk memilih,” katanya. Selain itu, semua penyelenggara dari tingkat Kelurahan hingga Kota juga diarahkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Termasuk sosialisasi memanfaatkan media sosial (media sosial). “Semua perangkat kita gerakan untuk menjaring partisipasi pemilih,” katanya. (uki)

Masih Marak, Pemberangkatan CPMI Ilegal di Dompu Dompu (Sauara NTB) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, H. Moh Syaiful HMS mengakui masih banyaknya pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal di wilayah ini. Meski modusnya tak jauh berubah, namun minimnya pengawasan di lapangan membuat persoalan ini sulit ditekan. Untuk itu, elemen terkait mulai dari Desa/Kelurahan hingga Imigrasi dan APH diharapkan proaktif dalam melakukan pengawasan, terutama terhadap keberadaan para calo serta di saat pembuatan dokumen pemberangkatan. ”Masalah CPMI ilegal ini banyak sekali, kami tidak bisa mengawasinya tanpa kerjasama semua pihak,” kata dia kepada Suara NTB di kantornya

beberapa waktu lalu. Masih menjamurnya pemberangkatan CPMI ilegal itu menyusul proses pemberangkatan mereka tidak memakan waktu yang lama. Jika berhasil memalsukan dokumen kependudukan bisa dipastikan lolos berangkat ke beberapa negara tujuan, terutama Malaysia yang paling mudah dan banyak diminati CPMI. Tak heran, lanjut Syaiful, setelah muncul kasus baru diketahui mereka yang bermasalah tersebut rata-rata di bawah umur dan memakai visa pelancong. “Pemalsuan-pemalsuan dokumen ini harus diawasi kepala desa, Disdukcapil dan Imigrasi. Jangan sampai dokumen-dokumen itu tidak benar,” harapnya. Selain mudahnya mengurus dokumen keberangkatan. Pemicu lainnya yakni CPMI yang

rata-rata berasal dari keluarga miskin itu tergiur dengan imingiming gaji besar yang ditawarkan PJTKI melalui calo-calo cabangnya di daerah. Dengan visa pelancong yang dikantongi, tegas Syaiful, Disnakertrans tidak bisa melarang WNI berangkat keluar negeri, sebab itu sudah menjadi hak mereka sesuai peraturan perundang-undangan. Namun dengan fenomena banyaknya penyalahguna visa tersebut menurut dia patut untuk diperketat pengawasannya di tingkat lapangan. Sehingga tidak ada lagi kasus CPMI asal Dompu yang pulang tak bernyawa. “Makanya sekarang kita terus bangun kerjasama dengan masyarakat, terutama APH untuk mengambil tindakan tegas terhadap CPMICPMI ilegal ini, termasuk PJTKI,” pungkasnya. (jun)

titik koordinat pal kawasan hutan cukup jauh dari lokasi lahan jagung yang akan dipanen. “Jauh sekali dari kawasan hutan. Itu jagung petani di Desa Saneo Kecamatan Woja,” ungkapnya. Sebelumnya, Kepala bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Armansyah, S.Pt mengatakan, data luas tanaman jagung

petani pada musim hujan (MH) periode Oktober 2018 – Maret 2019 hingga 28 Februari 2019 seluas 56.157 ha. Sementara harga jagung pipilan kering berkisar Rp3.300,- hingga Rp3.600,- per kg kering gudang. Harga ini cukup stabil dalam 3 pekan terakhir dan berada di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp3.150,- per kg kering. (ula)

Kawasan Hutan Dicaplok, BPN Sarankan Sinkronisasi Dompu (Suara NTB) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu tidak menampik ada kawasan hutan yang dimohonkan untuk disertifikat hak kepemilikan oleh warga maupun badan hukum. Bahkan diantaranya sudah diterbitkan sertifikatnya. Untuk membatalkan sertifikat, BPN baru dapat memprosesnya apabila ada pengajuan yang menyatakan lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan. Kepala BPN Kabupaten Dompu, Agus Bangun Raharjo, A.Pth, MH kepada Suara NTB di Dompu tidak membantah ada lahan yang masuk dalam kawasan hutan disertifikatkan atas hak milik orang perorang atau badan hukum. Tentu penerbitan sertifikat dilakukan setelah syarat-syarat sudah dipenuhi pemohon dan lahan yang dimohonkan sertifikat tidak dalam bentuk hutan. Melainkan dalam bentuk penguasaan oleh warga maupun badan hukum. Sehingga pihaknya mengeluarkan sertifikat setelah dilakukan pengukuran. Jika lahan tersebut ternyata berada dalam kawasan hutan, kata Agus, sertifikat hak milik atas lahan tersebut batal demi hukum. Karena kawasan hutan tidak bisa dijadikan hak milik oleh orang perorang atau lembaga hukum. Hanya saja, proses pembatalannya harus atas pengaduan dari lembaga terkait. “Kami akan kembalikan ke pemegang HPH

yaitu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Agus. Agar tidak fenomena kawasan hutan yang disertifikat warga atau lembaga hukum tidak berlanjut, Agus menyerukan, solusinya melalui sinkronisasi peta kawasan hutan. Setelah sinkronisasi, dilanjutkan dengan membuat pengaduan untuk dibatalkan sertifikatnya. “Memang tidak kita pungkiri (ada kawasan hutan yang disertifikat). Tapi untuk solusi, perlu dilakukan sinkronisasi peta,” terangnya. Kepala KPH Ampang Riwo Soromandi, Drs Syukrin melalui jajarannya di kantor KPH, Jumat (8/3/ 2019) kemarin mengakui, ada beberapa bagian kawasan hutan sudah dicaplok warga menjadi perkampungan maupun lahan garapan. Bahkan lahan gudang jagung di jln. H Abubakar Desa Bara Kecamatan Woja sebagian berada dalam kawasan hutan. Sebelum disertifikat, pihaknya sudah menyampaikan surat keberatan bahwa sebagian lahan tersebut berada dalam kawasan hutan. Pemberitahuan saat itu disampaikan ke BPN termasuk ke Notaris yang memproses pengajuan sertifikat lahan tersebut. “Kita ndak tau, apakah tetap diterbitkan sertifikat seperti yang diajukan atau hanya di luar kawasan hutan yang disertifikat,” ungkap Mahyuddin di KPH Ampang Riwo Soromandi. (ula)

SUARA NTB

Sabtu, 9 Maret 2019

Halaman 8

Dekranasda akan Hidupkan Rumah Mutiara

Mataram (Suara NTB) Rumah Mutiara Indonesia (RMI) yang dibangun di depan Bandara Internasional Lombok oleh Kementerian Kelautan Perikanan akan kembali dihidupkan. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB yang menginisiasinya. Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Zulkieflimansyah, bersama sejumlah kepala dinas lingkup Pemprov NTB Rabu lalu melakukan peninjauan. Rencananya, rumah mutiara Indonesia ini akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan edukasi, promosi dan pemasaran produk-produk lokal NTB. Rumah mutiara akan dijadikan etalase NTB bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. “Rumah mutiara ini kan kosong, mau dihidupkan kembali,” demikian

Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha Dekranasda NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM. Sebagaimana hajatan awal dibangunnya rumah mutiara ini, rencananya berbagai kegiatan usaha di bidang mutiara akan dimunculkan di sana. Ditambah lagi dengan pemasaran produk-produk kerajinan daerah lainnya. Misalnya tenun, ketak, gerabah dan

produk-produk handycraft lainnya. Dekranasda bekerjasama dengan dinas terkait lainnya, misalnya Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, serta instansi terkait lainnya akan menginventarisir para pelaku usaha terkait untuk diberikan ruang berpromosi di rumah mutiara.

Sebelumnya, rumah mutiara ini oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB aktif memfasilitasi para perajin mutira yang ada di Kota Mataram berjualan di sana. Setiap hari, para perajin sekaligus pengusaha mutira diantar jemput ke Lombok Tengah agar mereka menghidupkan rumah mutiara. Tak lama difasilitasi seperti itu, para pengusaha mutiara lebih memilih tak lagi berjualan di sana. Alasannya karena minimnya pengunjung dan penjualan. Tidak sebanding dengan energi yang dikeluarkan. L. Saswadi mengatakan, dalam enam bulan ke depan akan dilakukan ujicoba. Fasilitas disediakan serba grat-

is. Dan selanjutnya akan dipertimbangkan fasilitasnya, jika dilihat usahanya di rumah mutiara telah mendatangkan keuntungan. Bagi mereka yang telah difasilitasi berjualan di rumah mutiara, lantas tidak seperti yang diharapkan, sanksinya tak lagi akan diberikan fasilitas. “Kita akan masukkan yang serius-serius dibina, yang disiplin. Yang ndak serius, atau yang tidak disiplin akan dikembalikan. Sekarang lebih tegas,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB ini. Rumah mutiara dengan konsep baru ini targetnyaa akan di launching kembali pada akir Bulan Maret 2019

Menembus Batuan Cadas untuk Dapatkan Air Tanjung (Suara NTB) – Sudah berbulan-bulan, warga Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, harus bersusah payah mendapatkan air bersih. Terutama air untuk konsumsi. Sejak gempa magnitudo 7 mengguncang Lombok pada awal Agustus 2018, jalur air yang mengaliri Desa Akar-Akar rusak. Longsor menutupi jalur air. Kini, mereka terpaksa harus ke luar desa untuk mengambil air konsumsi. Di desa tentangga, terdapat satu sumur bor yang digunakan oleh ratusan kepala keluarga dari beberapa desa. Untuk mengatasi kebutuhan air warga Akar-Akar, Global Wakaf melalui program Sumur Wakaf menggali sumur di desa yang menjadi salah satu lokasi terparah terdampak gempa. Namun, pengerjaan bor sumur yang dimulai sejak dua pekan lalu, kini berhenti sejenak. Batuan cadas di bawah tanah Desa Akar-Akar membuat mata bor berkali-kali patah. Muhammad Romi Saefudin dari tim Global Wakaf NTB menjelaskan, saat ini pengeboran sumur sedang berhenti. Tim Global Wakaf menunggu kedatangan mata bor bergerigi yang dipesan untuk bisa menembus batuan cadas guna mendapatkan sumber air. “Butuh mata bor bergirigi untuk menembus batuan cadas di dalam tanah, saat ini kedalaman sudah mencapai 21 meter,” jelasnya, Kamis (7/2). Selagi menunggu kedatangan mata bor bergerigi, tim Global Wakaf melanjutkan pembangunan menara untuk meletakan tangki air. Selain itu, pengerjaan tempat wudu juga dilakukan agar setelah mata bor datang, perlengkapan lain sudah selesai dikerjakan. “Tim di sini membangun tiang untuk tangki air, tempat wudu serta mesin pompa air,” tambah Romi. Perlu diketahui, Kecamatan Bayan merupakan salah satu lokasi terparah yang terdampak gempa. Salah satu pusat gempa dari rentetan gempa Lombok tahun 2018 silam. Salah satunya berada di kecamatan yang tak jauh dari kaki Gunung Rinjani ini. Meski berada tak jauh dari kaki gunung, sebagian desa masih kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Sejak masa tanggap darurat lalu, salah satu bantuan yang paling mendesak untuk warga Bayan ialah air bersih. Aliran air ke desa-desa di Bayan banyak yang tertutup longsoran tanah. Wilayah yang berbukit, serta gempa dengan getaran cukup besar membuat banyak longsor terjadi di sana. (act/*)

(Suara NTB/ist-act)

SUMUR - Pembangunan sumur wakaf dari ACT di Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

ini. “Brand mutiara dan produk olahan lainnya terpusat di sana. Produk kelautan perikanan akan terbantu di sektor hilir maka akan memotivasi produktivitas mulai dari hulu sampai hilir,” demikian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si memberi tanggapan. Rumah Mutiara Lombok ini diresmikan pada 19 Februari 2014, oleh Menteri Kelautan dan Perikanan ketika itu dijabat oleh Sharif Cicip Sutarjo. Fungsi lainnya sebagai wadah informasi dan edukasi mengenai mutiara Indonesia bagi masyarakat, selain tujuan promosi ke pasar dunia. Bangunan difasilitasi ang-

garan Kementerian Kelautan sebesar Rp 4,3 miliar di atas lahan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah seluas 4.740,68 meter persegi. Bangunan dua lantai keseluruhannya seluas 1.054 meter persegi. Lantai pertama untuk promosi dan informasi pemasaran sedangkan lantai dua untuk pelelangan yang diharapkan dalam setahun bisa terselenggara 3-5 kali. Dalam perjalanannya, hajatan pembangunan rumah mutiara ini tak sesuai rencana awal. Setelah tak dimanfatkan, sempat digunakan menjadi kantor ITDC sebelum berpindah kantor di KEK Mandalika. (bul)

KPU Antisipasi Orang Parpol Masuk Jadi Anggota KPPS

(Suara NTB/bul)

MoU - MoU Dirut Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica (kanan) dengan salah satu pengurus BPR NTB, disaksikan Karo Ekonomi Setda NTB, H. Wirajaya dalam hal penerapan teknologi untuk pelayanan penjaminan kredit.

Jamkrida NTB Terapkan Sistem Penjaminan Berbasis Teknologi Mataram (Suara NTB) PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTB Bersaing telah memasuki era baru industri penjaminan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB ini telah meninggalkan pola lamanya dalam pelayanan penjaminan kredit bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). PT. Jamkrida NTB Bersaing telah dilengkapi dengan sistem IT dan telah diterapkan untuk penjaminan kredit di delapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik daerah. Baru-baru ini, MoU bersama delapan BRP NTB telah dilakukan, disaksikan langsung Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma. Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica ditemui di ruang kerjanya, Jumat (8/3) kemarin menjelaskan telah meninggalkan caracara manual untuk seluruh proses penjaminan kredit yang di masing-masing BPR. “Sebelumnya pengajuan penjaminan dari BPR menggunakan dokumen-dokumen langsung. Ternyata itu juga yang menimbulkan per-

masalahan. Misalnya, jamin si A, tau-taunya yang muncul si B dan rekapnya sebulan sekali,” kata Indra. Sekarang tak lagi demikian. Pengajuan penjaminan kredit dapat dilakukan oleh BPR melalui sistim IT yang terkoneksi langsung dengan Jamkrida. Pengajuaan saat itu juga, proses dapat dilakukan langsung dan sertifikat penjaminan langsung dapat diterbitkan. “Lebih realtime, lebih cepat dan sesuai harapan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” jelas Indra. Di Indonesia, nampaknya Jamkrida NTB yang paling siap menerapkan sistim IT ini. Sebelum diterapkan di delapan BPR NTB, dua bulan sebelumnya dilakukan ujicoba. Hasil ujicoba menunjukkan sesuai harapan. Dengan dilengkapi fasilitas pelayanan yang lebih modern, Indra Manthica mengatakan BUMD NTB ini akan lebih percaya diri membangun kerjasama dengan BPR di luar milik Pemda, dan bank umum lainnya. Tahun ini PT. Jamkrida NTB mendapat target keuntungan sebesar Rp1,5 miliar. Plus penjaminan kredit di

Bank NTB Syariah. Sayangnya, di Bank NTB Syariah sebagai pasar utamanya tak bisa lagi di harapkan lantaran Jamkrida NTB tak memiliki modal yang cukup untuk membentuk unit usaha syariah untuk mengakselerasikan konversi yang dilakukan oleh Bank NTB dari konvensional ke syariah penuh. Jamkrida NTB Bersaing, masih menurut Indra Manthica, selain menggarap pasar BPR, juga tengah membangun komunikasi dengan pengusahapengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Jasa Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) yang ada di kabupaten/kota di NTB. Indra Manthica telah road show ke Pemda di kabupaten/ kota di Pulau Sumbawa untuk mensosialisasikan BUMD NTB ini kepada pengusahapengsuaha daerah di Pulau Sumbawa dan Lombok. Rencananya, mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di provinsi ini juga akan diberikan pemahaman tentang penjaminan berdasarkan UU No 21 tahun 2016. (bul)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 H. Willgo, 4 pilar ini harus Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Tidak hanya menyasar diperkenalkan dan terus diso1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kelompok masyarakat sialisasikan kepada siswa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 maupun komunitas, intele- siswi di sekolah. Pasalnya di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ktual, tokoh masyarakat dalam 4 pilar mencakup 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dan akademika, kalangan dalam kehidupan berbangsa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pelajar turut menjadi per- dan bernegara. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dalam kesempatan ini hatian ditingkatkan pema1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hamannya tentang pent- juga, H. Willgo mengingatkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ingnya empat (4) Pilar Ke- siswa-siswi tentang nilai-nilai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kebangsaan harus diamalkan bangsaan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Agar tujuan yang di- secara nyata dalam kehidu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 inginkan membekas, bany- pan sehari-hari, baik di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ak cara dilakukan saat so- sekolah maupun luar sekolah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sialisasi 4 pilar kebang- (masyarakat). kegiatan inipun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 saan. Seperti yang dilaku- mendapat respon antusias 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan H. Willgo Zainar, SE., dari para siswa-siswi. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Nilai-nilai kebangsaan MBA, anggota MPR RI dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Anggota DPR RI Komisi XI kita ditetapkan dalam 4 pilar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Fraksi Partai Gerindra kebangsaan MPR RI yaitu, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 H. Willgo Zainar, SE, MBA (baju lengan pendek) usai mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dapil NTB saat menyam- Pancasila, UUD 1945, BhineSMAN 1 Kuripan, Lombok Barat. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bangi SMAN 1 Kuripan, ka Tunggal Ika dan NKRI. Ke 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kabupaten Lombok Barat. 4 Pilar ini harus dipahami oleh mi tidak sesuai dalam 4 pilar, isasi 4 pilar kebangsaan ini, bagai upaya merefresh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dihadapan ratusan masyarakat agar tidak terja- kelak menimbulkan konflik anggota MPR RI H. Willgo kembali pengetahuan anak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 siswa, H. Willgo menekan- di penyimpangan pemaha- sosial,” kata H. Willgo kepada memberikan kuis 4 pilar ke- didik tentang Pancasila, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan tentang pentingnya 4 man tentang kebangsaan dan siswa-siswi SMAN 1 Kuripan. bangsaan terhadap siswa- UUD 45, Bhineka Tunggal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dipenghujung acara sosial- siswi SMAN 1 Kuripan se- Ika dan UUD 1945. (bul/*) Pilar kebangsaan. Menurut kenegaraan, yang jika dipaha1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

H. Willgo Zainar Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan di SMAN 1 Kuripan

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) KPU tengah melakukan proses rekrutmen anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Rekrutmen dimulai dari tanggal 28 Februari lalu sampai dengan tanggal 27 Maret ini. Dalam proses rekrutmen KPPS ini, sangat rentan disusupi oleh orang-orang yang berasal dari kalangan partai politik. Jika sampai hal itu terjadi, maka sangat mengancam independensi para penyelenggara, yang kemudian bisa berpengaruh pada integritas hasil pemilihan. Karena itu KPU perlu melakukan rekrutmen dengan selektif untuk menghindari ada potensi penyusup dari kalangan parpol yang sengaja dipasang untuk melakukan praktik kecurangan yang menguntungkan kelompoknya. Menanggapi hal tersebut, KPU memastikan pihkanya akan melakukan rekrutmen anggota KPPS dengan seketat mungkin. Sehingga kekhawatiran tersebut tidak bisa diminimalisir. ”Kita sudah antisipasi hal itu dan memang dalam aturan juklak dan juknis rekrutmen ditegaskan salah satu syaratnya adalah calon anggota KPPS tidak per-

(Suara NTB/ndi)

Agus Hilman nah menjabat sebagai pengurus atau anggota parpol dan tidak pernah jadi tim sukses selama lima tahun,” jelasnya. Selain itu, KPU Provinsi NTB juga sudah mengimbau kepada KPU di kabupaten/ kota agar dalam melakukan proses rekrutmen agar selektif. Sehingga tidak ada pihakpihak yang berusaha merusak proses demokrasi terpimpin bisa masuk dalam sistem kerja KPU. ”Kita juga sudah imbau KPU kabupaten/kota agar memperhatikan betul proses rekrutmen ini, agar calon KPPS itu adalah orang yang profesional dan independen,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

Manager Corporate Communications Telkomsel Area Jawa Bali, Erwien Kusumawan mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Nyepi 2019 bagi Umat Hindu di wilayah Bali dan sekitarnya

Telkomsel Dukung Nyepi di Bali dengan Bebas Internet Mataram (Suara NTB) Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03 Tahun 2019 terkait imbauan untuk melaksanakan seruan bersama majelis agama dan keagamaan Provinsi Bali 2019 kepada seluruh penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan layanan akses internet, maka Telkomsel selaku salah satu penyelenggara telekomunikasi sangat mematuhi imbauan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut. Penghentian sementara layanan data internet Telkomsel telah diterapkan di wilayah Provinsi Bali pada hari Kamis, 7 Maret 2019 pukul 06.00 Wita hingga Jumat besok, 8 Maret 2019 pukul 06.00 Wita, terkecuali pada objek vital dan lokasi layanan terkait kepentingan umum seperti rumah sakit, kantor polisi, dan lainnya. Manager Corporate Communications Telkomsel Area Jawa

Bali, Erwien Kusumawan melalui keterangan resmi Telkomsel mengatakan, sangat menghormati Hari Raya keagamaan umat Hindu khususnya di wilayah Bali dan sekitarnya, sehingga saat Nyepi berlangsung khusyuk. Telkomsel ikut mendukung kekhusyukan ibadah umat Hindu dengan membatasi layanan data dan hanya bisa diakses di tempat-tempat khusus layanan publik, seperti kantor polisi dan rumah sakit. “Dengan demikian terbukti bahwa Telkomsel secara konsisten juga selalu peduli terhadap toleransi kehidupan beragama yang berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia demi terwujudnya great citizenship di Tanah Air, sehingga tidak hanya bicara bisnis, namun bagaimana keberlangsungan kehidupan beragama dan pelaksanaan ibadah keagamaan juga menjadi prioritas kami untuk mewujudkan kedekatan antara manusia dengan Tuhannya,” demikian Erwien. (bul)

SUARA NTB

Sabtu, 9 Maret 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 9

SUARA NTB

Sabtu, 9 Maret 2019

Halaman 10

PJU di Lobar akan Dikelola Pihak Ketiga Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) akan bekerjsama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan penerangan jalan umum (PJU). Pasalnya, Pemda sendiri tidak mampu membiayai sebanyak 7.500 titik PJU di seluruh Lobar. Diperkirakan butuh dana Rp50 - 70 miliar untuk pengadaan PJU di Lobar, sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Pola kerjasama ini masih digodok, terkait mekanisme pembagian pajak penerang jalan (PPJ) yang nanti dibagi ke daerah dan ke pihak ketiga. Pemda segera turun melakukan survey titik lampu tersebut yang diperkirakan memakan waktu selama dua bulan. Bupati Lobar, H.

Fauzan Khalid mengatakan jumlah titik lampu di Lobar mengacu MoU tahun 2008 sebanyak 7.500 titik. Kalau dihitung dengan angka ini seharusnya seluruh ruas jalan yang ada di Lobar tak ada yang tak terang. Tarif PJU 7.500 titik inilah kata dia, dibayar pemda, entah lampu ini menyala atau tidak. Kalau di tiap PJU tidak ada meteran listriknya, dihitung rata dayanya 500 Watt per titik, menyebabkan pembayaran PJU besar sekali ke PLN. Namun setelah dilakukan program meterisasi, cukup signifikan mengurangi tarif PJU yang dibayarkan pemda. Sejauh ini kata dia, baru dua kecamatan yang sudah diprogramkan meterisasi PJU. “Kerjasama dengan pi-

hak ketiga ini nantinya semua kecamatan pakai meterisasi, semua tiang. Sebab untuk membereskan lampu jalan ini dibutuhkan dana Rp50 - 70 miliar yang 7.500 titik itu. Dari mana uangnya? Kan sulit, karena itu rencananya kerjasama dengan pihak ketiga,” jelas dia. Lebih jauh kata dia, dengan kerjasama ini pemda tidak perlu mengeluarkan anggaran. Sebab pihak ketiga itu nanti yang tanamkan investasi Rp50 miliar untuk lampu jalan tersebut. Pihaknya masih menggodok pola kerjasamanya. Selama ini kata dia pemda selalu minus antara

PPJ dengan biaya bayar PJU. Kalau dikerjasamakan, maka biaya pengerjaannya nanti PJJ akan masuk dari penambahan pemasangan lampu tersebut. Saat ini kata Fauzan, PPJ mencapai Rp18 miliar per tahun. Jika konsepnya mengacu pada konsep efisiensi biaya tarif PJU hanya Rp7 miliar per tahun. “Artinya kalau Rp18 miliar PPJ, dikurangi Rp7 miliar, ada sisa Rp11 miliar. Sisanya ini nanti di MoU berapa yang ke daerah dan berapa ke mereka. Itu lagi diatur,” jelas dia. Fauzan menambahkan, setelah survey ini barulah pemda dengan pihak ketiga bertemu membahas lebih lanjut. Dari survey ini lah nantinya pihak ketiga bisa memperkirakan berapa modal yang dikeluarkan. Setelah mengetahui berapa modal dikeluarkan, barulah diskusi terkait berapa PPJ yang bisa masuk dengan asumsi perkembangan eletrifikasi di Lobar. Sebab dengan penambahan lampu ini secara otomatis elektrifikasi akan meningkat.

(Suara NTB/her)

MASIH GELAP – Ruas jalan di Gerung yang merupakan jalan nasional ini masih gelap karena lampu PJU-nya mati. Jika ini berjalan kata dia, maka semua ruas jalan akan terang. Sebab jika diperkirakan panjang jalan kabupaten, jalan provinsi dan nasional di Lobar mencapai 1.000 kilometer. Artinya di setiap kilometer ada 7 titik lampu maka

bisa dipasang PJU. Menurut dia, kerjasama ini dilakukan, karena pemda tidak punya anggaran. Ia menambahkan, pengelolaan PJU ini sendiri akan dilakukan tender atau beauty contest, setelah dilakukan survey. (her)

HILANG HLG STNK R2 KYMCO DR.6995 XZ NOKA/NOSIN : MJ1SG20AB3J103561/ S G 2 0 A B 1 0 3 5 6 1 AN.Drs.HARRY WIDYA WARDAQWA YOMO HLG D’SKTR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

HLG STNK R4 TOYOTA DR.1041 NOKA/NOSIN : MHF11KF83Y0027029/TK0377601 NO.BPKB 9975641 AN.MUHDAR,S.Adm HLG D ‘SKTR WILAYAH CAKRANEGARA

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2019

Kejaksaan Selidiki Penyertaan Modal Rp25 Miliar untuk LCC Dari Hal. 1 Pertanyaan mengalir pada proses penyertaan modal dari Pemda Lobar kepada PT. Tripat sampai pada penggunaan anggaran melibatkan pihak ke tiga. Di mana selain penyertaan modal, juga tertuang KSO penyerahan aset lahan 8,4 hektar yang berlangsung sejak 2010. Ada indikasi nilai penyertaan modal yang sangat besar, tidak sesuai dengan dividen diterima daerah. ‘’Artinya ada beberapa yang ditanya, khususnya KSO dengan LCC PT. Bliss. Itu fokusnya, kenapa tidak sesuai dengan rencana,’’ papar Sekda. Selain menyinggung sedikit soal materi pertanyaan, Sekda juga mengungkap kapasitasnya sebagai saksi untuk dua jabatan sekaligus. Ada sesi pemeriksaan terkait jabatannya sebagai Asisten III dan sesi berbeda sebagai Sekda. ‘’Semua ditanya. Waktu itu kan saya belum jadi Sekda. Tapi saya ditanya selaku Asisten III. Apapun yang saya ketahui, ya saya jelaskan,’’ paparnya. Di mana letak kerugian daerah atas KSO itu? Sekda enggan menjawab itu, karena sudah berkaitan dengan materi penyelidikan Kejaksaan. ‘’Detail pertanyaannya silakan ke Kejaksaan,’’ sarannya. Kejaksaan diperkirakannya masih akan meminta keterangan sejumlah saksi lain dari internal Setda Lobar, termasuk yang pensiun. Kepastian itu disampaikannya karena ia sendiri yang memberikan izin untuk keberangkatan pemeriksaan. Sekda juga siap dipanggil lagi jika diperlukan keterangannya, termasuk kebutuhan dokumen tambahan. Terpisah, juru bicara Kejati

NTB Dedi Irawan, SH,MH tak bisa menjelaskan saat dikonfirmasi terkait penyelidikan lahan LCC. Alasannya masih sama, bahwa penanganan kasus ini masih tahap penyelidikan. ‘’Kalau masih penyelidikan, kami tertutup dulu. Sebab ini berkaitan dengan penyelidikan yang sifatnya rahasia,’’ ujar Dedi singkat. Sebelumnya, Inspektur pada Inspektorat Lobar, H Rahmad Agus Hidayat mengatakan, berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait KSO, ada beberapa rekomendasi yang diberikan. Menurut Agus, ada beberapa butir KSO yang harus direvisi sesuai temuan BPKP. Sehingga dilakukan upaya renegosiasi oleh Tripat dibantu Pemda. ‘’Tapi sampai saat ini belum ada tindaklanjut sama sekali dari pihak pengelola LCC (PT Bliss),’’ tegasnya. Lebih lanjut kata dia, beberapa butir perjanjian dalam KSO yang direnegosiasi menyangkut dividen dan kontrak kerjasama. Sebab dalam KSO yang dibuat sebelumnya, tidak ada batas waktu. Padahal sesuai ketentuan kontrak, kerjasama seharusnya ada batas waktu maksimal 30 tahun. Terkait temuan auditor ini, Kepala BPKP NTB, Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo, SE, MBA, PhD belum bisa memberi keterangan. Ia mengaku akan mengecek ke Koordinator Pengawas (Korwas) yang pernah melakukan audit. (ars)

Dua Terpental Dari Hal. 1 Ketua Pansel JPTP Pemprov NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (8/3) siang menjelaskan penyebab tidak lolosnya dua pejabat dalam seleksi administrasi. ‘’Yang tidak memenuhi syaratkarena tidak melengkapi berkas pendaftaran,’’ terangnya. Hasil seleksi administrasi yang dilakukan Pansel, sebanyak 7 pejabat yang mendaftar sebagai calon Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, semuanya memenuhi syarat. Pejabat yang lolos seleksi administrasi tersebut berasal dari Pemprov NTB, seperti Najamuddin Amy, S. Sos, MM, Arifin, SH, MH, Aulia Purnama Sari, SE, MT, Lalu Fatanah, S.Sos, MH, Anang Zulkarnain, SH dan Baiq Nelly Yuniarti, S.STP. Sedangkan satu pejabat berasal dari Pemda Lombok Barat atas nama H. Isnanto Karyawan, SP. Sedangkan untuk jabatan Kepala Biro BAPP dan LPBJP sebanyak 12 pendaftar. Dari 12 pendaftar, sebanyak dua orang tidak memenuhi syarat dan 10 orang dinyatakan memenuhi syarat. 10 pejabat yang memenuhi syarat antara lain dari Pemprov NTB, yakni Ir. H. Ahmadi, SP1, H. Sadimin, ST, MT, Ir. M. Ilham, MM, Ali Fikri, ST, Ir. Lies Nurkomala Sari, MT, Jamaluddin, S. Sos, MT. Kemudian pejabat dari Pemkot Mataram, antara lain Muhammad Nazarudin Fikri, S. Sos, M. Si, MRP. Dan satu pejabat dari Pemkab Lombok Barat atas nama H. L. Najamuddin, ST, MM. Sedangkan dua pejabat yang ttidak memenuhi syarat, keduanya berasal dari Pemprov NTB. Yakni, Dr. Ahmad Fathoni, SP, MT dan Ir. Lalu Mayadi, M. Sc. Iswandi mengatakan, 17 pejabat yang lolos seleksi administrasi, selanjutnya akan

mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Yakni uji kompetensi manajerial dan uji kompetensi keahlian yang akan dilakukan Senin pekan depan. Seluruh tahapan seleksi terbuka ditargetkan dapat tuntas pertengahan Maret ini. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini mengatakan seleksi tiga besar nama untuk masing-masing JPTP akan tuntas 19 Maret. ‘’Insya Allah tanggal 19 Maret,’’ tuturnya. Sebelumnya, Iswandi menjamin pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan. Semua pejabat yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan menduduki jabatan Kepala Biro Humas dan Protokol serta Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) diminta mendaftar. Mengenai adanya rumor bahwa pejabat yang akan menduduki dua jabatan Kepala OPD tersebut sudah disiapkan. Iswandi mengatakan Pemerintah telah membangun mekanisme di dalam pengangkatan pejabat tinggi melalui seleksi terbuka. ‘’Artinya, semua orang diberi kesempatan. Bagi yang memenuhi syarat, memiliki kompetensi, minat, fesyen dalam bidang tugas yang sedang dibuka,’’ jelasnya. Untuk memastikan kompetisi di dalam seleksi terbuka dua Kepala OPD berjalan sehat. Iswandi mengatakan, anggota Pansel 60 persen berasal ari unsur luar Pemprov NTB. ‘’Dan ini menjadi komitmen pemerintah. Mendapatkan pejabat yang kompeten dan profesional,’’ katanya. (nas)

Kontraktor Pengadaan Kapal SMK Didenda Dari Hal. 1 Kita juga berharap agar segera diselesaikan, karena mereka tentu tidak ingin terus terkena denda,’’ ujarnya. Sebenarnya pada dasarnya semua pekerjaan kapal alat praktik SMK Nautika Kapal Penangkap Ikan (kapal latih) ini sudah tuntas. Secara fisik, tambah Dedi, tidak ada masalah karena sudah tuntas dikerjakan rekanan sesuai batas waktu. Kelengkapan kapal sudah clear sesuai dengan kontrak. Kendati demikian, perizinan berkaitan dengan dokumen dan tertuang dalam kontrak sehingga harus dipenuhi. Pekerjaan akan dianggap selesai setelah serah terima Project Hand Over (PHO). ‘’Selama belum PHO, tentu denda akan terus berjalan. Untuk itu, kita sudah sarankan disegerakan,’’ jelasnya. Keyakinan bahwa pekerjaan itu sudah beres setelah TP4D terdiri dari unsur Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB, Itwasda Polda NTB dan Inspektorat Provinsi

NTB cek fisik Desember 2018 lalu. Tim turun lengkap, menghadirkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berkomunikasi langsung dengan TP4D di lokasi. Dihadirkan juga dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang berwenang melakukan pengkelasan kapal, ahli teknis perkapalan, perikanan dan syahbandar, termasuk tim Proyek ini diketahui milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB dengan nomenklatur proyek kapal latih untukSMK kelautan se NTB. Proyek pengadaan 11 unit kapal itu dengan bahan fiberglass, saat ini dalam proses pengerjaan oleh CV. SFM selaku pemenang lelang. Ada sembilan kapal dengan bahan utama fiberglass yang diperiksa tim gabungan termasuk para ahli. Dari jumlah itu, ada dua yang belum tuntas dikerjakan (ars)

Halaman 11

Perayaan Nyepi di Mataram Berlangsung Khidmat Mataram (Suara NTB) Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941 di Mataram berlangsung khidmat dan kondusif. Ini menjadi gambaran kuatnya toleransi antarumat beragama. Setiap tradisi dan ritual umat Hindu berlangsung aman dan lancar. ‘’Ini berkat kerja sama masyarakat, pecalang, tokoh agama, yang telah memberikan

partisipasinya untuk keamanan,’’ ucap Kabid Humas Polda NTB AKBP H Purnama dikonfirmasi Jumat (8/3) kemarin. Untuk pengamanan perayaan Nyepi 2019 ini, Polda NTB mengerahkan sedikitnya 1.147 personel, 100 Pamswakarsa, dan 1.700 pecalang. Rangkaian perayaan Nyepi berjalan lancar mulai dari ibadah Mekiis (Melis) di Pantai Loang

(Suara NTB/why)

PATROLI - Patroli kepolisian bersama pecalang saling berkoordinasi saat pelaksanaan ibadah Nyepi, Kamis (8/3).

Baloq, Ampenan, Mataram dan Pantai Cemara, Lembar, Lombok Barat. Kemudian pawai Ogoh-ogoh yang diikuti sekitar 6.700 peserta dengan 155 ogohogoh di Mataram, dan 64 ogohogoh di Lombok Barat. “Semuanya berjalan aman dan terkendali. Tidak ada kejadian menonjol yang menganggu pelaksanaan ibadah. Aktivitas sehari-hari akan lebih mudah apabila kondisi keamanan yang menjadi dasar kehidupan bermasyarat dapat sama-sama kita jaga,’’ kata Purnama. Terpisah Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam mengatakan, kondusivitas daerah khususnya Kota Mataram dalam perayaan Nyepi tahun 2019 ini menunjukkan kesiapan masyarakat dalam turut serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. “Polisi terus bekerja selaku penanggung jawab keamanan masyarakat, dan masyarakat diharapkan turut serta dengan menjadi polisi untuk dirinya sendiri,” ujarnya. (why)

Puluhan Pesepak Bola Wanita NTB akan Ikut Seleksi Tim Pro Jatim Mataram (Suara NTB) Sebanyak40 orangpesepakbola wanita Neo Angel NTB menjalani latihan di Lapangan Lawata Mataram, Jumat (8/3). Latihan itu dalam rangka persiapan mengikuti seleksi Tim Pro Sepakbola Wanita Jatim yang akan berlangsung di Malang, Jatim, 22 April 2019. Pemilik sepak bola Neo Angel NTB, Muhammad Jaelani disela-sela memantau atlet latihan mengatakan jumlah pemain sepak bola wanita binaan Neo Angel saat ini sudah mencapai 40 atlet. Namun yang akan mengikuti seleksi tim profesional Jatim sebanyak 33 atlet. Lanjutnya, keikutsertaan pemain sepak bola wanita NTB mengikuti Seleksi tim profesional

sepak bola wanita Jatim dikarenakan NTB belum memiliki tim sepak bola wanita. Akibatnya para pemain wanita harus mengikuti seleksi di luar NTB, dengan harapan bisa bermain untuk Jatim di liga pro tahun ini. “Pemain sepak bola wanita NTB terpaksa ikut seleksi tim profesional Jatim. Ini karena Asprov PSSI NTB belum punya liga untuk sepak bola wanita,” ucapnya. Berbicara potensi pemain sepak bola wanita saat ini, Jaelani mengklaim bahwa pemain sepak bola wanita NTB tidak kalah hebatnya dengan pesepak bola wanita daerah lain di Pulau Jawa yang sudah memiliki tim pro untuk sepak bola wanita. Hal itu telah dibuktikan oleh salah seor-

ang pesepak bola Neo Angel, Baiq Aminatuh Shalihah yang baru saja bergabung di timnas sepak bola wanita Indonesia. Sukses Baiq Aminatuh sebagai pemain sepak bola wanita NTB yang tampil di nasional, kini muncul bibit-bibit pesepak bola wanita muda dari NTB yang diakui Jaelani bisa berkompetisi di liga profesional Indonesia. Lanjutnya, persiapan pemain sepak bola wanita Neo Angel mengikuti seleksi tim Pro Jatim sudah cukup lama. Saat ini para atlet tinggal memantapkan teknik dan skill masingmasing. “Kalau ada yang masih kurang passing-nya akan kita tingkatkan lagi agar lebih baik,” jelasnya. (fan)

KPU Tegaskan WNA Masuk DPT Tidak ’’By Design’’ Mataram (Suara NTB) Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud memastikan bahwa masuknya lima orang Warga Negara Asing (WNA) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 di NTB bukan sebuah gerakan by design yang ditujukan untuk kepentingan politik Pemilu 2019. Melainkan murni sebatas kekeliruan dalam pendataan. ‘’Saya kira ndak by design ya,’’ tegas Suhardi ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (8/3) kemarin usai launching A5 corner di Universitas Mataram. Suhardi kemudian menjelaskan bahwa kemungkinan yang membuat mereka bisa masuk DPT tersebut karena para WNA ini telah masuk dalam kartu keluarga di NTB. Karena mereka telah menikah dengan warga NTB sehingga kemudian tercatat menjadi keluarga dalam Kartu Keluarga (KK).

‘’Mereka rata-rata sudah masuk ke KK, sudah menikah sama orang lokal. Karena itu kita lagi teliti bagaimana proses masuknya. Apakah pada waktu pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh pantarlih atau sudah ada dalam DP4,’’ jelasnya. Disampaikan Suhardi berdasarkan daftar WNA dan asal negara yang masuk DPT di NTB yang dikirim oleh KPU RI dari sumber Kemendagri ada tujuh orang ada di NTB dari total 103 yang ditemukan. Namun setelah KPU melakukan verifikasi faktual, dari tujuh orang yang diduga WNA tersebut hanya lima orang yang terverifikasi, dua orang lainnya adalah Warga Negara Indonesia (WNI). ‘’Setelah kita verifikasi ke alamat yang bersangkutan dan mengecek dengan berkoordinasi dengan Dukcapil, dan ternyata

yang benar-benar WNA itu ada lima orang, Satu di Dompu, satu di Mataram, tiga di Lobar,” jelasnya. Adapun kelima WNA yang tersebut yakni pertama Guillaume Andre Marcel asal Prancis berdomisili di Lombok Barat, kedua Rex Cummins asal Australia di Lombok Barat, ketiga Hendrikus C.P. dari Belanda domisili di Lombok Barat, keempat Panagiotis Xydias dari Yunani domisili di Dompu dan kelima Hiromi Kanno dari Jepang domisili di Mataram. Setelah memastikan bahwa lima orang dalam DPT tersebut merupakan WNA, pihaknya pun langsung memberikan instruksi agar mencoret mereka dalam DPT. Sebab mereka dipastikan tidak punya hak pilih, karena yang punya hak pilih adalah WNI. ‘’Sekarang saya sedang minta KPU kabupaten/kota untuk membuat kronologisnya,’’ pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

Raka Octa Bernanda dan Nauval Sulthan Faiz Yusuf

Raka dan Nauval akan Perkuat Timnas U-15 Indonesia Mataram (Suara NTB) Pemain sepak bola pelajar NTB Raka Octa Bernanda dan Nauval Sulthan Faiz Yusuf akan memperkuat tim nasional (Timnas) Usia 15 tahun Indonesia yang akan berlaga di Iber Cup CASCAIS Portugal, 1-7 Juli 2019. Manajer Klub Sepak Bola Neo Selaparang NTB, Fetty Fathiyah didampingi suaminya Muhammad Jaelani yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Jumat (8/3) mengatakan, keikutsertaan kedua atlet NTB memperkuat timnas usia 15 tahun berdasarkan surat panggilan dari Badan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia (BLiSPI) dan Timnas U-15 Kemenpora. “Raka Octa Bernanda sudah lolos seleknas dan dipanggil oleh Manajer Tim Usia 15 Tahun Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan nasional di Bandung tanggal 15 Maret. Sementara Nauval dipanggil oleh BLiSPI mengikuti Seleknas yang akan berlangsung di Ciputat, Tangerang Selatan tanggal 11-13 Maret,” ucapnya. Dalam surat yang dibacakan

oleh Jaelani, Manajer tim sepak bola usia 15 tahun Indonesia akan memanggil 38 pemain untuk perkuat tim Indonesia. Namun batu terseleksi 37 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan nasional di Bandung, 15 Maret. Sisa satu atlet lagi akan diseleksi tanggal 11-13 Maret 2019. “Dari 37 pemain yang lolos seleknas tahap pertama terdapat Pemain Neo Selaparang NTB, Raka Octa Bernanda. Selain itu untuk seleksi nasional tahap dua yang akan berlangsung di Ciputat, Tangerang Selatan dalam waktu dekat ini akan diikuti delapan atlet,” jelasnya. Delapan atlet yang akan ikut seleknas itu adalah Daffa Fasah Sumanjaya, Rosky Agung Pratama asal Jabar, Dimas Almaja Putra, Surya, Aang Saputra asal Banten, Arca Fasha dari Sumatera Utara, Dino Mulya Putra dari Sumatera Barat dan Naufal Sulthan Faiz Yusuf asal NTB. Kedelapan atlet ini akan bersaing memperebutkan tiket posisi penjaga gawang. (fan)

Hilangkan Politik Identitas Dari Hal. 1 Gubernur yang pernah menjabat Ketua BEM Universitas Indonesia itu menegaskan bahwa NTB ini harus diisi oleh orangorang yang memiliki perasaan sama. Yaitu perasaan cinta dan kasih sayang tanpa melihat warna kulit, warna rambut, suku, agama dan adat istiadat. ‘’Untuk hidup tenang perlu mensyaratkan cinta pada sesama,’’ ungkapnya. Doktor Zul menjelaskan, boleh punya keyakinan yang berbeda, punya agama dan suku yang berbeda. Namun rasa cinta itu menjadi modal sosial untuk menghilangkan politik identitas. Sehingga, NTB ini benarbenar nyaman untuk semua masyarakat. Serta menghilangkan perselisihan akibat hal-hal yang tidak penting. Sebagai bentuk kecintaannya kepada masyarakat Hindu, gubernur kemudian menawarkan beasiswa kuliah di UTS (Universitas Teknologi Sumbawa) hingga selesai. ‘’Kalau ada 50 orang anak-anak

Hindu yang ingin Kuliah di UTS, saya kasih beasiswa kuliah hingga selesai,’’ katanya disambut tepuk tangan umat Hindu yang hadir. Sebelumnya, Pergurus Adat Umat Hindu Kokarlian, I Wayan Murta menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran Gubernur NTB di desanya. Ia mengaku bangga dengan Gubernur NTB yang mengayomi semua masyarakat NTB tanpa mengenal suku dan agama. ‘’Kami sangat berterima kasih, karena hari ini adalah hari bersejarah bagi kami. Ini pertama kali orang nomor satu di NTB ini bisa hadir di desa kami,’’ katanya. Selama ini katanya, umat Hindu desa tersebut sangat puas dengan bantuan pemerintah, terutama membantu pembangunan kembali rumah yang rusak akibat gempa tahun lalu. Ia juga menyampaikan bahwa umat Hindu di Desa Kokarlian berjumlah sekitar 300 KK. Merek hidup berdampingan dan damai dengan umat lain. ‘’Kami diperlukan sama,’’ katanya. (r/nas)

Anggota Kopassus Asal Bima Gugur di Papua Dari Hal. 1 Serda Mirwariyadin (25), NRP 21150184631093 jabatan penembak runduk (Bakduk) unit 1/2/2/14. Almarhum asal Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Almarhum gugur dalam kontak tembak tepatnya pada titik CO. 03303181, Distrik Mugi, Kabupaten Nduga. ‘’Dalam kontak tembak tersebut satu anggota Kopasus, almarhum Mirwariyadin dari tim Nanggala 19 terkena luka tembak di bagian perut,’’ kata Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramadhani saat prosesi penyambutan peti jenazah petang kemarin di Bandara LIA. Keluarga besar TNI katanya berduka, karena kehilangan prajurit terbaik yang meninggal di

medan tugas. Almarhum, katanya, dalam operasi itu masuk dalam Satgas Manggala 19, gugur bersama dua prajurit Kopassus lainnya. Jenazah diberangkatkan dari Bandara Timika nenggunakan pesawat Garuda pukul 11.20 WIT, kemudian tiba di Bandara Ngurah Rai pukul 13.45 WITA. Di Bandara Ngurah Rai dilaksanakan upacara penerimaan jenazah, selanjutnya jenazah dengan menggunakan Ambulance Garnizun Denpasar. Petang kemarin jenazah dibawa ke Bandara LIA dan disambut upacara militer lengkap dari unsur Polri, TNI AD khususnya Kopasus, TNI AL dan TNI AU. Ditambahkan Danrem, almarhum dinyatakan gugur dalam medan tugas dan dinyatakan naik pangkat menjadi Ser-

san satu (Sertu) Anumerta. Keluarga Sangat Terpukul Dari Kabupaten Bima dilaporkan, Serda Mirwariyadin yang akrab disapa Yadin ini merupakan anak dari pasangan Anwar dan Nurmi, warga Desa Nipa Kecamatan Ambalawi. Sejak mendengar kabar meninggalnya pria kelahiran 3 Oktober 1993 tersebut, pihak keluarga merasa sangat terpukul. Yang paling merasakan kesedihan yang mendalam adalah sang ibu. Hingga saat ini terus menangis. ‘’Ibunya terus menangis. Seakan tidak percaya bahwa putranya telah meninggal dunia,” kata kerabat korban, Mukmin. Menurutnya Mukmin, sejak menerima kabar meninggalnya korban pada Kamis (7/3) siang. Ibu korban ter-

us menangis histeris. Bahkan terus melihat foto anaknya yang telah dibingkai rapi. Diakuinya, sebelum berangkat dan ditugaskan ke Papua untuk menumpas KKB, korban sempat menelepon sang Ibu. Ia meminta izin sekaligus doa. Rupanya, telepon tersebut adalah pembicaraan terakhir sang ibu dan anaknya. ‘’Setelah itu tidak lagi kontak, hingga ada kabar duka ini,’’ katanya. Awalnya, pihak keluarga tidak mengetahui kabar meninggalnya korban yang dikenal pendiam dan sopan itu. Namun, kabar tersebut ramai dibahas di sosial media serta ada sejumlah anggota TNI yang datang menyampaikan langsung kabar tersebut. ‘’Hingga saat ini, rumah duka banyak dikunjungi warga yang menyampaikan be-

lasungkawa,’’ katanya. Sementara,Dandim1608Bima, Letkol Inf. Bambang Kurnia Eka Putra, mengatakan jenazah Serda Mirwariyadin rencananya tiba di BimaSabtu(9/3)pagidanakanlangsung dikebumikan di TPU Desa Nipa Kecamatan Ambalawi. ‘’Rencana pemakaman besok (hari ini) siang,’’ katanya singkat. Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE juga turut menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Serda Mirwariyadin. Ia juga akan menghadiri pemakaman sekaligus menyampaikan duka langsung kepada keluarga almarhum. “Menyampaikan turut berduka cita yang mendalam. Insya Allah kami akan menghadiri pemakaman besok (hari ini),’’ kata Bupati. (ars/uki)

Tinggi, Kasus Bayi Kurang Gizi di Sembilan Kabupaten/Kota Dari Hal. 1 Berdasarkan data Pemprov NTB yang diperoleh Suara NTB sesuai hasil Riskesdas 2018, angka kasus kurang gizi pada Baduta paling banyak di Lombok Tengah sebesar 19,08 persen. Kemudian disusul Kota Bima 16,36 persen, Bima 16 persen. Selanjutnya, Lombok Utara 15,98 persen, Sumbawa 15,77 persen, Lombok Timur 15,31 persen, Dompu 10,75 persen, Lombok Barat 10,74 persen, Sumbawa Barat 12,47 persen dan Kota Mataram 5,27 persen. Sementara untuk kasus Baduta gizi buruk paling banyak di Dompu sebesar 12,32 persen, Bima 7,77 persen, Lombok Timur 5,98 persen. Kemudian Kota Bima 5,56 pesen, Lombok Barat 4,09 persen, Sumbawa

Barat 2,20 persen, Lombok Utara 1,43 persen, Kota Mataram 1,41 persen, Lombok Tengah 1,36 persen dan Sumbawa 1,23 persen. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A mengatakan bahwa memang ada peningkatan kasus gizi buruk di NTB. Untuk menekan kasus gizi buruk, kurang gizi dan stunting dilakukan revitalisasi Posyandu. Ia mengatakan baru 67 persen ibu hamil atau ibu yang memiliki bayi memanfaatkan Posyandu. Sisanya 33 persen belum memanfaatkan Posyandu. ‘’Itulah permasalahan-permasalahannya. Itulah yang sekarang kita mau revitalisasi Posyandu,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (6/3). Nurhandini mengatakan, revitalisasi Posyandu tujuannya agar 100 persen ibu hamil

atau ibu yang memiliki balita memanfaatkan Posyandu yang ada di masing-masing dusun. Melalui revitalisasi Posyandu diharapkan kasuskasus seperti gizi buruk, gizi kurang dan stunting dapat dideteksi lebih awal. Sehingga lebih cepat ditangani. ‘’Kalau ada kasus-kasus yang membutuhkan penanganan. Ndak sampai parah baru ditemukan,’’ katanya. Nurhandini mengatakan masih tingginya kasus gizi buruk dan gizi kurang akibat pengetahuan orang tua tentang gizi yang masih rendah. Orang tua lebih banyak menuruti keinginan anaknya. Banyak anak yang kurang gizi karena mengkonsumsi snack daripada makanan bergizi. ‘’Yang ndak benar itu, anak tak boleh makan snack. Karena itu akan ‘’membunuh’’ naf-

su makan. Kalau orang yang sadar, tak akan memberikan anaknya makan snack. Orang tua terlalu menuruti keinginan anak,’’ katanya. Menurutnya, anak yang makan snack menjadi pintu masuk anak menjadi kurang gizi dan gizi buruk. Karena mereka diberikan mengkonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan usianya. Penyebab dominan kasus gizi buruk dan gizi kurang adalah kemiskinan dan pengetahuan orang tua yang rendah. Mengenai kasus gizi buruk yang ditemukan di Lombok Timur, Nurhandini mengatakan anak tersebut sebelumnya beberapa kali dirawat. Ia mengatakan anak tersebut menderita kelainan saraf. Dengan kelainan saraf tersebut, maka menelan makanan agak sulit.

‘’Mungkin orang tua berharap kalau sudah dirawat langsung baik. Kemudian ndak mau lagi bawa anaknya ke sarana kesehatan. Dengan keadaan sakitnya, tidak bisa menelan makanan dengan baik. Sehingga hanya bisa makan sedikit,’’ terangnya. Sekarang pasien gizi buruk tersebut telah dibawa ke rumah sakit. Karena sulit menelan makanan, maka pasien harus dipasangkan selang yang diganti tiap seminggu sekali. Dengan adanya selang maka akan membantu terpenuhi kecukupan gizi. ‘’Makanya sekarang dikawal sama Pekerja Sosial Dinas Sosial. Pekerja sosial yang mendampingi. Karena kita butuh orang yang mengawasi dia di rumah kalau nanti pulang. Kalau merawat di rumah sakit, ndak susah kita,’’ katanya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 9 Maret 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Beri Sanksi pada Mahasiswa, Fakultas Teknik Unram Didemo Mataram (Suara NTB) Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik (FT) Universitas Mataram (Unram), melakukan aksi demonstrasi, Rabu (6/3). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes mereka terhadap kebijakan kampus yang telah memberikan sanksi pada sejumlah mahasiswa Fakultas Teknik. Sebelumnya, sebanyak tujuh mahasiswa Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM) yang mengikuti kegiatan “Mechanical Camp”, diberikan sanksi berupa pengurangan nilai mata kuliah. Di mana sanksi yang diberikan karena Kajur tidak memberikan izin pelaksanaan kegiatan, namun tetap dilaksanakan oleh mahasiswa. Dalam orasinya, Ketua BEM Fakultas Teknik Unram, Rahmat Jaelani, meminta agar Ketua Jurusan (Kajur) Teknik Mesin untuk meletakkan jabatannya karena dianggap telah melanggar aturan dan melampaui kewenangannya. “Lahirnya kebijakankebijakan yang terlalu dipaksakan, dan tidak mengedepankan sikap-sikap demokrasi yang baik,” ujarnya. Dikatakan, tujuh mahasiswa tersebut bahkan tidak diizinkan menjadi pengurus ataupun anggota organisasi kemahasiswaan, selama menjadi mahasiswa di jurusan tersebut. Keputusan kampus itu menurut pengunjuk rasa telah melanggar hak-hak masyarakat akademis (mahasiswa), sesuai yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3). “Keputusan itu diambil karena menginginkan ketujuh mahasiswa tersebut fokus di akademik. Apakah mereka bermasalah dengan akdemiknya? Tidak,” cecarnya. Karenanya, mahasiswa meminta perlakuan adil, pemenuhan hak-hak mahasiswa dalam kebebasan berserikat dan berkumpul, dan kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengurusan izin

kegiatan organisasi mahasiswa. Sementara menanggapi tuduhan mahasiswa yang menganggap birokrasi kampus yang mengekang dengan ancaman sanksi pemberian nilai E, Wakil Dekan III Fakultas Teknik Unram, Sinarep, ST., MT., yang menemui mahasiswa mengatakan, itu memang karena masalah akademik dan tidak terkait dengan kegiatan kampus. “Nilai E nggak bisa diganti A, nggak bisa begitu,” jelasnya. Dikatakannya pula, pihak kampus siap membuat forum diskusi agar keputusan dapat diambil secara kekeluargaan, melalui musyawarah untuk mufakat. Mendapat tangga-

pan tersebut, mahasiswa merasa kurang puas dan menuntut agar dipertemukan dengan Dekan. Apabila tidak dipertemukan dengan dekan, maka mereka berencana untuk bermalam di lokasi aksi. “Hal ini sudah terjadi satu bulan lamanya, tetapi tidak ditanggapi oleh pihak kampus. Jurusan mengekang dan tidak melakukan diskusi,” sergah Rahmat sembari menyayangkan buruknya komunikasi yang dilakukan pihak kampus dengan mahasiswa. Pihaknya juga mengkritik sanksi yang tidak sesuai prosedur yakni diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Dekan Fakultas Teknik, No. 988A/UN18.F6/HK/2019 tentang penjatuhan sanksi yang tidak berdasar. (dys)

Perwakilan BKKBN NTB Bersama Mitra Kerja Menggelar Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK Tanjung (Suara NTB) Perwakilan BKKBN NTB bersama mitra kerja dalam hal ini Komisi IX DPR RI menggelar sosialisasi Advokasi dan KIE program KKBPK di Desa Dangiang Dusun Serimbun Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Masyarakat sangat antusias mengikuti sosialisasi yang dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena MHS. Kepala Dusun Serimbun sekaligus Ketua Kampung KB, Badrun dalam sambutannya mengatakan, kegiatan sosialisasi, advokasi, dan KIE program KKBPK yang digelar Perwakilan BKKBN NTB bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI Tahun 2019 ini, sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Terlebih lagi, kampung KB di Desa Dangiang baru terbentuk dua bulan pascagempa. ‘’Sehingga dengan adanya kampung KB tersebut, kami bisa merencanakan kebutuhan masyarakat setelah gempa bumi,’’ katanya. “Kami bersyukur Kampung KB bisa menyelenggarakan program-programnya dengan baik,”ungkapnya. Dikatakan Badrun, pascgampa bumi banyak hal yang harus dibenahi terutama lingkungan. Karena masih banyak masyarakat yang tinggal di dalam tenda. Sehingga kebersihan di lingkungan harus ditingkatkan. “Apalagi pascagempa ini banyak yang perlu kita tata di dalam lingkungan kita. Untuk itu kesadaran masyarakat, bagaimana kita mengelola kampung kita menjadi lebih baik terutama dalam hal kebersihan,” harapnya. Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi Penggerakan Informasi (Adpin) Perwakilan BKKBN NTB, Drs. Samsul Anam, M.Ph, dalam sambutannya menerangkan tentang usia pertama kehamilan yaitu pada usia 21 tahun. Karena pada usia ini, sudah dianggap mampu untuk menjaga anak. Sehingga bisa melahirkan generasi yang berkualitas. “Jadi kehamilan pertama itu 21 tahun keatas. Kenapa ini

diperlukan, karena kita melanjutkan amanah Rasul. Kita ingin generasi kita menjadi generasi yang berkualitas,” ujarnya. Selain itu, para peserta sosialisasi di Desa Dangiang diharapkan bisa memeriksa kehamilannya minimal empat kali dan bahkan setiap bulan. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui perkembangan janinnya. Imunisasi serta mengkonsumsi makanan bergizi sangat diperlukan untuk pertumbuhan calon bayi. “Pemeriksaan kehamilan empat kali minimal, dan yang terbaik setiap bulan agar terpantau dengan baik. Jangan lupa imunisasi harus lengkap. Jadi mulai dari kehamilan sudah ada imunisasi dan jaga gizinya juga harus baik. Gizi baik bukan berarti harus beli daging, tapi saya lihat di sini tanah subur, sayur banyak dan silakan manfaatkan,”sarannya. Untuk melahirkan generasi yang berkualitas, masyarakat ditekankan untuk menjaga makanan yang dikonsumsi bayi. Selain itu, para orang tua diminta untuk memberikan ASI eksklusif selama dua tahun ke-

pada bayi. “Bayi kita harus disusui selama dua tahun. Pemberian ASI itu harus lengkap selama dua tahun. Dan di saat menyusui pertama ada zat yang tidak boleh dibuang yaitu kolestrum. Nanti juga harus melakukan MP ASI,”katanya. Samsul Aman menegaskan, keberadaan kampung KB di desa tersebut diharapkan mampu untuk menekan adanya balita kekurangan gizi dan pernikahan dini. Karena pembangunan kampung KB yang sudah dilakukan agar bisa melakukan percepatan kesejahteraan masyarakat. “BKKBN membentuk wadah kampung KB, BKKBN hanya membiayai pertemuannya tetapi dari pertemuan itu, silakan diundang lintas sektor terkait sesuai kebutuhan masyarakat datangkan ke kampung KB. Kalau lintas sektor tahu kalau kampung KB ini banyak yang menganggur maka usulkan kepada instansi terkait untuk lakukan pelatihan keterampilan,”ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena, MHS dalam setiap kesempa-

tan selalu menekankan untuk bersama-sama mencegah pernikahan dini. Karena anak yang menikah usia dini maka akan berakibat putus sekolah. Hal ini juga menjadi salah satu faktor angka kemiskinan bertambah, karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. “Kalau nikah usia sekolah, maka akan anak berhenti sekolah. Tidak dapat ijazah, tidak dapat pekerjaan dan tidak dapat uang. Jadi tahu kan dampak menikah usia dini. Jadi itulah sebabnya kita atur tentang kependudukan,” kata Ermalena saat memberikan arahan. Selain berdampak pada persoalan sosial, penikahan dini juga akan berdampak pada kesehatan anak tersebut. Karena anak yang menikah usia dini belum siap untuk hamil. “Kalau nikah usia dini, tentunya dia belum siap untuk hamil dan melahirkan secara sempurna, anak kecil gendong anak kecil. Apakah anak kecil yang melahirkan anak itu bisa menjaga anak? tidak bisa. Kalau tidak mau anak kita menjadi anak yang miskin, maka antarkan anak kita mendapatkan

Kepala Bidang Advokasi Penggerakan Informasi (Adpin) Perwakilan BKKBN NTB, Drs. Samsul Anam, M.Ph, (kiri) dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena MHS. (kanan) saat penarikan undian doorprize dalam acara sosialisasi Advokasi dan KIE program KKBPK di Desa Dangiang Dusun Serimbun Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Jumat (8/3). ijazah baru ijab sah,”katanya. Dengan demikian fungsi kampung KB yang sudah terbentuk di Desa Dangiang Kabupaten Lombok Utara, bisa mengantarkan masyarakat menjadi lebih baik. “KampungKBharusmerubahnya.

Antarkan anak-anak menjadi lebih hebat, bagaimana caranya sekolahkan dan dapat ijazah dulu,”ungkapnya. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, panitia menyiapkan berbagai hadiah doorprize me-

narik kepada peserta. Panitia juga memberikan satu unit laptop kepada pengurus Kampung KB Desa Dangiang dan juga memberikan kipas angin kepada pemerintah Desa Dangiang. (azm/*)

Kepala Bidang Advokasi Penggerakan Informasi (Adpin) Perwakilan BKKBN NTB, Drs. Samsul Anam, M.Ph, saat memberikan pemaparan materi sosialisasi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena MHS. (pegang mix) berada di tengah-tengah peserta sosialisasi saat membawakan materi sosialisasi

Penyerahan laptop kepada Kampung KB Desa Dangiang yang diterima langsung oleh Ketua Pokja Kampung KB, Badrun (paling kiri)

Peserta sosialisasi sangat antusias mendengarkan pemaparan materi yang dibawakan oleh para narasumber

Kepala Bidang Advokasi Penggerakan Informasi (Adpin) Perwakilan BKKBN NTB, Drs. Samsul Anam, M.Ph, saat menyerahkan hadiah kepada salah satu pemenang doorprize

Foto bersama usai penyerahan hadiah