HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 9 FEBRUARI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 277 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Mataram (Suara NTB) Audit investigasi sedang dilakukan Inspektorat Provinsi NTB terkait dugaan kebocoran dana Rp3,1 miliar PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Salah seorang yang diklarifikasi adalah terlapor serta sejumlah pihak yang berkaitan dengan temuan itu.
Kejati NTB Bidik Tiga Item Proyek di Bima
Khusus (Irbansus) I Gede Putu Aryadi, SH.MH, Jumat (8/2). HB katanya, sudah dimintai keterangan soal adanya pengaduan tersebut. Hasilnya, sudah tercantum dalam laporan awal. Hanya saja masih ada bagian yang harus didalami. ‘’Beberapa dokumen sedang kami dalami untuk menentukan mana riil (penyimpangan). Dikuatkan dengan data dan fakta, ‘’ ujarnya. Butuh waktu untuk proses pendalaman bukti dan keterangan pihak- pihak yang berkaitan dengan temuan tersebut. Apalagi, katanya, ada pihak yang ada di luar daerah belum bisa memenuhi pang-
Mataram (Suara NTB) Sebulan setelah dilantik, Kajati NTB Arif, SH.,MM mulai memetakan kasus dugaan penyimpangan di NTB. Ada tiga objek proyek yang jadi bidikan di Wilayah Bima. Menurut Kajati ditemui Jumat (8/2) kemarin, sudah ada langkah penyelidikan awal untuk menggali informasi terkait indikasi penyimpangan pada tiga titik tersebut. Namun tak disebutnya, objek atau item kegiatan dimaksud. ‘’Tiga proyek itu sudah ada pemetaan awal. Tapi tidak bisa dong saya buka, karena ini masih tahap (penyelidikan) awal dulu,’’ tegasnya. Awal penyelidikan, berkat informasi dari masyarakat yang langsung ditindaklanjuti. Hanya, tidak disebutkan daerah yang menjadi sasaran kegiatan. Bersambung ke hal 11 Arif
Terlapor adalah mantan Manajer Operasional PT. GNE, HB, yang disebut-sebut dalam pengaduan manajemen sebagai pihak paling bertanggung jawab terkait dugaan kebocoran anggaran itu. HB diduga bertanggung jawab terhadap dana setoran dari konsumen dan ditampung ke rekening pribadi. Diduga, sebagian dana tidak disetorkan tidak sesuai hasil tagihan. ‘’Ada sejumlah pihak yang sudah diklarifikasi, termasuk pihak- pihak yang tercantum dalam pengaduan PT. GNE itu,’’ jelas Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH., M. Si melalui Inspektur Bantuan
gilan. ‘’Ini kesulitannya. Ada yang kita undang, tapi posisinya di luar daerah. Tapi tetap kita usahakan agar hadir,’’ katanya. Selanjutnya, mekanisme penanganan diterapkan. Usai proses pemeriksaan dan pendalaman bukti, akan disampaikan ke Inspektur untuk dilakukan kajian dan telaah keputusan. Dokumen SPI yang diserahkan ke Inspektorat sebelumnya rinci memuat soal dugaan nilai kebocoran keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini, diduga mencapai Rp 3,1 miliar. Bersambung ke hal 11
TO K O H Cermati Data BPS
(Suara NTB/her)
BERDASARKAN data BPS sesuai hasil Susenas Maret 2018, angka buta aksara atau buta huruf di NTB sebesar 12,58 persen. Angka buta huruf pada lima kabupaten masih berada di atas 11 persen. Melihat data masih banyaknya masyarakat usia 15 tahun ke atas yang buta huruf atau buta aksara, Pemprov menyatakan akan mencermati data BPS tersebut. Apakah masyarakat yang buta huruf masih produktif atau tidak. Bersambung ke hal 11 Hj. Sitti Rohmi Djalilah
KO M E N TTAA R
MURAH - Murahnya harga cabai dikeluhkan petani. Jika saja program industri olahan sudah ada di NTB, tentu harga cabai yang melimpah saat panen raya tidak akan sampai ‘’terjun bebas’’. Tampak seorang petani di Desa Batu Putih, Sekotong Tengah, Lombok Barat sedang merapikan hasil panennya.
NTB Percepat Industri dan Pulihkan Operasi Pertambangan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan bahwa memang pertumbuhan ekonomi NTB minus sepanjang 2018. Untuk itu dilakukan percepatan pembangunan agar pertumbuhan ekonomi NTB dapat terdongkrak lagi. Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi NTB, gubernur mengatakan Pemprov akan mempercepat tumbuhnya industri olahan dan pemulihan operasi pertambangan. ‘’Karena pertum-
buhan ekonomi kita minus. Sebelumnnya saja kita sudah negatif. Apalagi ditambah adanya bencana. Dan kita sudah mendorong nanti dengan perbaikan operasi tambang, dengan sendirinya (pertumbuhan ekonomi) akan naik lagi,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai penandatangan Raperda RPJMD 2019-2023 dengan pimpinan DPRD NTB, Jumat (8/2) siang. Ketergantungan pertumbuhan ekonomi NTB terhadap sektor pertambangan masih sangat besar. Se-
mentara sektor pertambangan memiliki siklus. Untuk itu, gubernur mengharapkan Pemprov akan menyiapkan lingkungan yang kondusif agar sektor petambangan dapat pulih seperti dulu lagi. Namun, pengembangan sektor pertambangan harus tetap mengutamakan masyarakat supaya tidak menjadi penonton di daerah sendiri. Langkah kedua yang akan dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang minus adalah
(Suara NTB/dok)
NTB Pusat Pengembangan Bioetanol di Indonesia
Jangan Mempersulit BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB bersurat ke BPBD kabupaten dan kota, meminta tidak menambah proses administratif pencairan dana bencana. Sebab akan mempersulit upaya percepatan realisasi dana pembangunan rumah terdampak gempa, khususnya rusak ringan dan rusak sedang. Surat Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT dilayangkan Rabu lalu, menindaklanjuti Juklak Kepala BNPB dan Keputusan Gubernur NTB Nomor: 360-12 Tahun 2019 tentang Juknis percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa NTB. Bersambung H. Mohammad Rum ke hal 11 (Suara NTB/dok)
mempercepat pengembangan industri olahan. Gubernur menjelaskan, pengembangan industri olahan merupakan konsep besar yang digulirkan selama lima tahun ke depan. ‘’Industrialisasi itu artinya penciptaan nilai tambah. Misalnya jagung, diolah. Daging diolah. Masa kita bangga kirim 1.000 sapi keluar daerah. Apa susahnya dipotong dulu, kemudian dagingnya dikirim, ada industrialisasi itu,’’ katanya. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/humasntb)
KESEPAKATAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah usai menandatangani kesepakatan bersama dengan Pimpinan DPRD NTB mengenai Raperda RPJMD 2019-2023.
NTB Fokus Kembangkan Pariwisata dan Industri Olahan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menandatangani Raperda RPJMD NTB 2019-2023 dengan pimpinan DPRD NTB, Jumat (8/2) siang. Dalam lima tahun ke depan, Pemprov NTB akan fokus dalam pengembangan sektor pariwisata dan industri olahan. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc melalui Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M. TP yang dikonfirmasi usai acara penandatangan kesepakatan bersama Raperda RPJMD NTB 2019-2023 menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD paling lambat enam bulan sejak kepala daerah dilantik.
‘’Untuk RPJMD ini sudah melalui 12 tahapan. Tinggal satu, tadi sudah ditandatangani sesuai Permendagri penandatangan kesepakatan antara gubernur dengan Pimpinan DPRD terhadap rancangan RPJMD yang diajukan oleh gubernur,’’ terang Ridwan. Setelah penandatanganan kesepakatan bersama antara gubernur dan Pimpinan DPRD mengenai Raperda RPJMD 2019-2023, selanjutnya akan dibawa ke Kemendagri untuk dievaluasi. ‘’Setelah itu baru diparipurnakan, mendapatkan komentar, saran, masukan dari DPRD. Ini masih Raperda. Rencananya akan disahkan 12 Maret mendatang,’’ kata Ridwan. Bersambung ke hal 11
Mataram (Suara NTB) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadikan NTB sebagai pusat pengembangan bioetanol di Indonesia. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyatakan pengembangan bioetanol harus dimulai di daerah ini. ‘’Kemarin Kementeriaan ESDM menjadikan NTB provinsi pertama untuk menginisiasi ini. Harus mulai dan harus sukses di sini,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, Jumat (8/2) siang. Gubernur menjelaskan, jika dilihat dari nilai keekonomiannya, pengembangan bioetanol kadang-kadang susah masuk NTB. Namun jika tak memulai maka tidak akan ada pembelajaran teknologi. Program pengembangan bioetanol ini, kata gubernur dapat dikembangkan di NTB berkat adanya putra daerah yang menjadi Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) yang berasal dari Lombok. ‘’Jadi ada
semacam kewajiban berkontribusi bagi daerahnya,’’ jelasnya. Meskipun pengembangan bioetanol tidak gampang, gubernur mengatakan NTB akan mencoba. Ia menjelaskan, bioetanol akan dikembangkan dari tanaman rumput gajah. Di mana, rumputnya dapat diberikan sebagai pakan ternak, sedangkan limbahnya dapat dimanfaatkan menjadi bioetanol. Doktor Zul menambahkan untuk pengembangan tanaman rumput gajah yang akan dimanfaatkan menjadi bioetanol, lahan yang tersedia di NTB cukup banyak. Lahan-lahan yang tak termanfaatkan selama ini dapat ditanami rumput gajah. Ia mengatakan bulan depan, bisnis model mengenai pengembangan bioetanol di NTB akan kelihatan. Setelah itu akan dibicarakan lebih detail lagi mengenai kebutuhan lahan dan lokasi pengembangannya. “Pokoknya lahan yang tak termanfaatkan kosong-kosong pakai saja,” tandas Doktor Zul. (nas)
(Suara NTB/dok)
Inspektorat Klarifikasi Terlapor Dugaan Kebocoran Dana PT.GNE
SUARA NTB Sabtu, 9 Februari 2019
Bentuk Tim Kebersihan Pantai KELURAHAN Bintaro akan menggunakan dana bantuan kelurahan dari pemerintah pusat untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Lurah Bintaro, Lalu Issugiono mengatakan penggunaan dana bantuan ini, mengacu pada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan melalui Peraturan Walikota (Perwal). ‘’Pengelolaan pun melalui musyawarah kelurahan (Muskel),” ujar Lalu Issugiono kepadaSuara NTB, Jumat (8/2). Dia juga membeberkan, dengan dana bantuan kelurahan ini, Kelurahan Bintaro merencanakan (Suara NTB/mhj) pembentukan tim keberLalu Issugiono sihan di pantai. Jumlahnya sekitar sembilan orang atau lebih. Pembentukan ini masuk pada pemberdayaan masyarakat. Selain itu, juga untuk menjaga kebersihan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pantai yang dibersihkan ada di tiga lingkungan, yakni Lingkungan Bugis, Lingkungan Pondok dan Lingungan Bintaro Jaya. “Nanti kita tempatkan petugas di situ,” ujarnya. Kelurahan Bintaro diperkirakan mendapatkan dana bantuan kelurahan sekitar Rp300 juta. Alokasi anggaran tersebut dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk. “Sekitar Rp300 juta lebih kita dapat dana bantuan ini,” akunya. Kelurahan Bintaro, pada penggunaan maupun penggelolaan dana bantuan kelurahan, belum diberikan bimbingan teknik (Bintek). Hanya saja sudah dilakukan Muskel. “Mau di Bintek dulu bagaimana pengelolaan yang baik. Bagaimana yang benar dan bagaimana yang aman,” ujarnya. (mhj)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Lambat, Pembangunan Risha dan Riko di Mataram Mataram (Suara NTB) Proses pembangunan Risha (rumah instan sederhana sehat) dan Riko (rumah instans konvensional) di Kota Mataram, lambat. Kelompok masyarakat kesulitan mencari tenaga. Pantauan Suara NTB di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, rumah yang bisa ditempati warga baru hitungan jari. Selebihnya baik Risha maupun Riko, baru dipasang struktur dan pondasinya saja. Ketua Pokmas Indah, Muhammad Seri menyebutkan, sampai saat ini, baru satu rumah dari 12 Riko akan rampung. Selebihnya, masyarakat hanya bisa mengerjakan pondasi dan memasang tiang besi saja. “Cuma satu. Itupun masih mau pasang atapnya,” kata Seri sambil menunjuk ke arah rumah yang sedang dibangun, Jumat (8/2). Pokmas terkendala tenaga. Tarif yang diminta tidak sesuai dengan rencana anggaran be-
lanja yang disusun. Permintaan ongkos tukang Rp120 ribu Rp125 ribu perhari. Sedangkan, di RAB hanya menyiapkan anggaran Rp110.000. Untuk material sejauh ini, tidak ada masalah. Aplikator menyuplai sesuai permintaan Pokmas. “Kita kesulitan cari tukang. Ongkosnya mahal,” jawabnya. Keinginan masyarakat proses rehab dan rekon segera tuntas sebelum masa tanggap darurat berakhir. Seri mengharapkan, pemerintah memberikan perpanjangan waktu pengerjaan sembari pihaknya mencari tenaga. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. Kemal Islam menegaskan, kunci dari
percepatan proses rehab dan rekon berada di masyarakat. Sebab, anggaran telah tersedia di rekening Pokmas. Tinggal mereka pro aktif saja. Persoalan yang dihadapi masyarakat seperti tenaga dan material akan menjadi perhatian fasilitator. Apalagi 83 tenaga fasilitator telah diterjunkan ke lapangan. “Saya kira tinggal membangun komunikasi saja,” jawab Kemal. Kemal membantah jika proses rehab rumah lambat. Dari kabupaten yang terdampak gempa, Kota Mataram memiliki progres bagus. Dari 580 Risha telah proses pengerjaan 386 unit. Sedangkan, 460 Riko juga berproses. “Dibandingkan daerah lain,
(Suara NTB/cem)
LAMBAT - Pembangunan Risha dan Riko di Kota Mataram, lambat. Jumat (8/2), masih terlihat besi serta struktur bangunan di Lingkungan Pengempel, Kelurahan Bertais yang rampung. Sedangkan, Risha rampung hanya beberapa unit saja. progres kita paling bagus,” te- mungkin bisa tuntas. Sementgasnya. Hasil rapat bersama ara, anggaran perbaikan rehab Badan Nasional Penanggulan- rumah rusak sedang dan ringan gan Bencana (BNPB) memper- baru ditransfer ke rekening warpanjang waktu pengerjaan ru- ga. “Hasil rapat kami di BNPB mah hingga April mendatang. ada perpanjangan sampai Pertimbangan ini, karena tidak April,” demikian Kemal. (cem)
Wujudkan Ipal Komunal ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta tidak meragukan bahwa sungai-sungai yang mengalir di Kota Mataram, mengandung bakteri e coli. Tetapi perlu diingat Kota Mataram berada di daerah hilir, sehingga kondisi ini juga merupakan kontribusi daerah hulu. Untuk mengatasi persoalan ini, tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemkot Mataram sendiri. ‘’Ini perlu kita bersama-sama. Tetapi memang kalau kita di hilir, kita harus prepare betul,’’ katanya kepada Suara NTB, Jumat (menjaga sungai tetap bersih, apalagi terbebas dari e coli, menurut Ketut Sugiarta, perlu sosialisasi yang massif di semua lingkungan. Paling tidak, setiap masyarakat berupaya menjaga lingkungannya masingmasing. Terutama yang memiliki usaha yang berkaitan dengan lingkungan. Contohnya, masyarakat yang bergelut di bidang usaha tahu tempe, dikhawatirkan membuang limbahnya ke sungai. Tidak hanya limbah dari usaha masyarakat, rumah tanggapun diketahui masih ada yang membuang sampah ke sungai. Ini seharusnya dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup. ‘’Perlu kita perbaiki dulu di internal sambil kita lihat hulunya,’’ cetusnya. Penanganan dari hulu ke hilir perlu keterlibatan Pemprov NTB supaya bisa mengkoordinasikannya dengan kabupaten/kota lainnya. Pada bagian lain, Ketua Fraksi Gerindra ini juga mendorong Pemkot Mataram segera merealisasikan pembangunan Ipal komunal. ‘’Kan ada program pembangunan Ipal dari Bank Dunia, itu harus disambut baik,’’ kata dia. Mendesaknya pembangunan Ipal komunal ini, tidak terlepas dari kenyataan bahwa banyak rumah tangga yang tinggal di bantaran sungai, tidak memiliki septic tank. Mau tidak mau, limbah tinja mereka langsung dialirkan ke sungai. Anggota Dewan daru dapil Mataram – Sekarbela ini mendukung kebijakan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang menargetkan pembangunan Ipal Komunal ini, tuntas dalam dua tahun ke depan. Namun, target ini juga kembali kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis. Namun demikian, Ketut Sugiarta berharap OPD seperti BLH mampu menterjemahkan apa yang menjadi keinginan Walikota. Dikatakan Ketut Sugiarta, penanganan limbah harus dilakukan secara menyeluruh. Masyarakat juga harus dilibatkan. BLH dengan kecamatan dan kelurahan harus memiliki kesepakatan yang jelas soal penanganan limbah. Sehingga, tidak seperti saat ini, BLH terkesan kerja sendiri. Seharusnya Pemkot Mataram mempertahankan kegiatan gotong royong yang juga melibatkan masyarakat. ‘’Sekarang ini, nilainilai gotong royong sudah pudar,’’ sesalnya. (fit)
Ketut Sugiarta
(Suara NTB/mhj)
ANGKUT SAMPAH - Petugas sedang mengangkut sampah di samping Kantor BKKBN Provinsi NTB.
Buang Sampah Sembarangan, Masyarakat akan Disanksi Matatam (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan menerapkan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi mengatakan masih menunggu regulasi teknis dari Walikota untuk menerapkan sanksi yang sudah diatur dalam undang-undang dan Peraturan Daerah (Perda). “Tunggu regulasi teknisnya dari Walikota terkait penerapan sanksi. Kalau secara yuridis undang-undang sampah dan Perda tentang pembuangan sampah, itu sudah ada dan sudah diatur. Disana maksimal sanksi,” ujarnya
kepada Suara NTB, Kamis (7/ 1) kemarin. Kalau untuk sanksi, DLH akan sesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, tetap menerapkan secara maksimal dari rumusan yang dibuat. Langkah ini, untuk menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah di TPS liar. “Kita sudah cukup lama bersama pemerintah Kelurahan, Kecamatan sosialisasikan dan mereka mendukung untuk upaya-upaya sanksi untuk menertibkan masyarakat biar lebih cepat sadar,” katanya. Yang akan dijerat oleh Perda tersebut, adalah mereka yang membuang sampah sembarangan. Apalagi sampai membuat TPS
ilegal yang merusak keindahan Kota Mataram. “Kita nanti buat dua regulasinya. Pertama disiplin terhadap jam buangnya. Saya akan melakukan sweeping bagi masyarakat yang belum disiplin jam buang. Kedua, mendisiplinkan yang buang sampah tidak pada tempatnya alias TPS liar,” ungkap Irwan. Sampai saat ini DLH mengaku kesulitan menertibkan dan mengawasi keberadaan TPS liar. Hasil pantauannya ada 10 TPS liar. “Areal-areal pembuangan sampah liar ini perhitungan kita khusus pada jalur-jalur ini mungkin ada sekitar 10 titik,” sebutnya. Dari 10 titik ini, ar-
Inspektorat akan Audit Proyek OPD Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram, segera mengaudit proyek di sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah). Pemeriksaan difokuskan terhadap pekerjaan di tahun 2018. Pemeriksaan kali ini sifatnya komprehensif. Dua OPD sebut Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah meminta dilakukan audit terhadap pekerjaan di tahun 2018. “Dikes dan PU sudah meminta kita turun mengaudit proyek yang telah selesai di 2018,” jawab Alwan. Mantan Kadis Perdagangan ini, tidak secara rinci menyebutkan item per item proyek yang bakal diperiksa. Dua OPD ini, belum secara resmi bersurat. “Kita belum tahu proyek mana saja yang mau diperiksa. Surat resminya belum ada,” timpalnya. Dijelaskan Alwan, pemeriksaan ini sifatnya khusus dan
(Suara NTB/dok)
Lalu Alwan Basri reguler. Pemeriksaan reguler rutin dilaksanakan setiap tahun. OPD telah dipetakan mana yang diperiksa. Hal ini sambung Alwan, sifatnya pembinaan ke OPD. Artinya, mana yang dinilai melenceng diluruskan oleh auditor. “Jadwalnya nanti kita sampaikan ke Pak Wali, Pak Wakil dan
Pak Sekda,” terang Alwan. Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi membenarkan secara lisan telah meminta Inspektorat turun melakukan audit terhadap pekerjaan di 2018. Tapi secara spesifik tidak disebutkan proyek mana saja yang bakal diperiksa auditor. “Iya, kita sudah minta secara lisan,” jawabnya. Data dihimpun Suara NTB, salah satu proyek fisik milik Dinas Kesehatan di 2018 yakni, rehab Puskesmas Karang Pule. Proyek ini dikerjakan oleh CV. Meteng Jaya dengan nilai kontrak Rp404 juta dari pagu anggaran Rp450 juta. Sementara proyek Dinas PUPR yang strategis yakni, pembangunan gerbang senilai Rp6 miliar. Ini dikerjakan oleh PT. Tunggal Ika Kon dengan kontrak Rp5,9 miliar. Dan, proyek monumen dengan pagu Rp1,5 miliar dikerjakan oleh CV. Satria Karya dengan kontrak Rp1,28 miliar. (cem)
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 SH., juga terkejut dengan dip- teks pertemuan adalah, mem- gan dan jasa memiliki keun- gan upaya peningkatan Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ilih kembalinya Kota Mat- perkuat konsolidasi khusus tungan tersendiri dari perte- kunjungan wisatawan Kota Mataram, kemba1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 oleh Dinas Pariwisata li dipercaya menjadi tuan aram sebagai tuan rumah. Di penguatan terhadap Undang - muan tersebut. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Tamu yang hadir dipasti- Kota Mataram. Sekaligus, rumah Rakernas (rapat satu periode kepengurusan, Undang Nomor 23 Tahun 2014 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan menikmati kuliner, mengi- memperkuat branding sekerja nasional) Adeksi (Aso- sangat sulit menunjuk satu tentang otonomi daerah. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Semangat otonomi daerah nap di hotel serta menjelajahi bagai kota jasa dan perdasiasi DPRD Kota Seluruh daerah menjadi tuan rumah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Indonesia). Pertemuan dige- dua kali. “Saya juga surprise dibangun dengan tujuan mem- destinasi wisata. Artinya, pel- gangan. Terkait pertim1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lar April mendatang, meru- kita ditunjuk lagi,” kata Didi perkokoh NKRI,” terang Ket- aku ekonomi akan merasakan bangan penyelenggaran di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pakan kali kedua setelah usai rapat tertutup Jumat (8/ ua DPRD Kota Mataram ini. dampaknya. “Kalau mereka Kota Mataram? Didi me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kegiatan yang sama dilak- 2). Rakernas Adeksi dengan Sebagai tuan rumah penye- datang sudah pasti makan dan negaskan, Mataram meru1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sanakan 2014 lalu. Raker- tema “Memperkuat Otonomi lenggaran event skala nasion- menginap di hotel. Secara tidak pakan satu - satunya daer1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nas ini akan dihadiri 1.000 Daerah dan NKRI” kata Didi, al, katanya, menjadi momen- langsung masyarakat menik- ah yang siap. Sehingga, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sebagai wadah terhimpun tun mewujudkan pengemban- mati hasilnya,” tambah politi- panitia nasional menetappeserta. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan sebagai tuan rumah Ketua Panitia Daerah para wakil rakyat atau DPRD gan pariwisata. Kota Mat- si Golkar ini. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Komitmen itu sejalan den- yang kedua kali. (cem) Adeksi, H. Didi Sumardi, kota seluruh Indonesia. Kon- aram sebagai kota perdagan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 (Suara NTB/dok)
Mataram, Tuan Rumah Rakernas Adeksi
eal yang ditemukan salah satunya di perbatasan Selagalas dan Dasan Cermen. DLH akan menyiapkan tempat atau lokasi pembuangan sampah agar digunakan warga. Tidak han-
ya masyarakat biasa diberikan sanksi, DLH juga akan berikan sanksi kepada petugas, jika ditemukan membuang sampah sembarangan sanksinya berupa denda. (mhj)
Seleksi JPTP Jadi Ajang Adu Gagasan dan Inovasi Mataram (Suara NTB) Stigma seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) Lingkup Pemkot Mataram, hanya formailitas, perlahan dihilangkan. Lelang jabatan diharapkan menjadi wadah adu gagasan dan inovasi pejabat. Sebanyak 22 pejabat mendaftar. Dua diantaranya, melamar di dua tempat. Yakni, Kabag APK M. Nazaruddin Fikri melamar posisi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Serta, Kepala Bidang di BKD Aulia Purnama Sari melamar Dinas Pendidikan dan Staf Ahli Sekretaris Tim Pansel Dr. H. Iwan Harsono menyebutkan, 22 pejabat diberikan pemahaman terkait teknis tahapan seleksi. Para pejabat diminta memiliki pemahaman sama bahwa seleksi sebagai bagian dari ikhtiar. “Iya, kita jelaskan teknis teknis pelaksanaan panselnya. Mulai dari persiapan persentasi makalah,” papar Iwan usai rapat Jumat (8/2). Ditegaskan, seleksi JPTP diharapkan sebagai tempat adu gagasan dan inovasi pejabat. Di era saat ini, pemimpin harus memiliki ide strategis yang dituangkan dalam bentuk program kerja di organisasi perangkat daerah mereka pimpin. Peserta diminta memahami tupoksinya, sehingga ada ruang perbaikan. “OPD dipimpin nanti jadi tempat praktik sehingga jadi contoh bagi daerah lain,” tandasnya. Dalam pelaksanaan techni-
cal meeting, tim pansel juga memaparkan bahwa peserta diberikan waktu 40 menit mempresentasikan makalah. Isi makalah akan dicatat dan diawasi pelaksanaannya. Peserta seleksi M. Jaelan tak memiliki pemikiran aneh terhadap seleksi JPTP tersebut. Ia menaruh kepercayaan lebih terhadap kerja - kerja tim pansel. Lelang jabatan dinilai sebagai kompetisi bebas bagi pejabat. “Kalau saya percaya 1.000 persen,” kata Jaelan. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, H. Suhartono Toemiran yang turut menjadi peserta juga mengharapkan sama. Ia berpikir positif dengan mengikuti prosedur yang baik dan tetap loyal sebagai aparatur sipil negara. “Semoga ditemukan pemimpin baik dan bersih,” harapnya. Kepala Bidang Dikdas pada Dinas Pendidikan Kota Mataram, Lalu Muhammad Sidik mengharapkan, seleksi itu menjadi pertarungan fair. Pejabat beradu gagasan terhadap posisi yang dilamar. Dia enggan berpikir macam-macam terkait pelaksanaan ke depan. Dari proses pengumuman dan penerimaan berkas dinilai telah sesuai. “Saya tidak ada keraguan,” timpalnya. Peserta yang mendaftar adalah kompetitor terbaik. Namun diharapkan, kepala daerah mencari pejabat yang terbaik, sehingga memiliki integritas tinggi. (cem)
(Suara NTB/cem)
DAFTAR HADIR - Kepala SMAN 2 Mataram, Sahnan mengisi daftar hadir saat technical meeting di Ruang Kenari Kantor Walikota, Jumat (8/2).
SUARA NTB Sabtu, 9 Februari 2019
Akibat Kelebihan Produksi HARGA cabai sedang fluktuatif. Saat ini, harganya anjlok. Hal ini diklaim akibat produksi di dalam daerah yang melimpah. Pemprov NTB nampaknya masih gagap menyelesaikan persoalan rendahnya harga cabai di dalam daerah. Sejauh ini belum ada solusi yang jitu mengatasi turun naiknya harga cabai. Harapan pemerintah daerah hanya dua. Di industrialisasi dan diekspor. Industrialisasi ini sebetulnya jurus lama yang sampai saat ini juga belum massif dilakukan di tingkat masyarakat. Sayangnya, pemerintah masih tetap mengandalkan indus(Suara NTB/dok) trialisasi yang belum jelas H. Husnul Fauzi wujudnya ini. Sebelumnya, para pengusaha cabai yang tergabung dalam asosiasi cabai Indonesia melakukan berbagai cara agar mereka tetap melakukan pengiriman ke luar daerah. Persoalan terbaru yang dihadapi, tingginya tarif kargo maskapai. Akibatnya, produksi cabai di dalam daerah tak terkirim ke luar. Dampaknya, pembelian kurang, harga menjadi rendah. Rendahnya harga cabai ini sedang menjadi keluhan petani. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si., membenarkan bahwa memang dibutuhkan solusi untuk menyiasati cabai yang produksinya surplus saat ini. Tahun 2018, produksi cabai 220.000 ton. Lebih tinggi dibanding produksi cabai tahun 2017 lalu sebanyak 165.000 ton. Keinginan pemerintah daerah, cabai dengan produksi dalam jumlah banyak seharusnya dapat diekspor (dikirim ke luar negeri). Jika tidak, lakukan produksi di dalam daerah agar cabai menjadi bahan setengah jadi, atau bahan jadi untuk dijual ke luar daerah. “Keinginan Pak Gubernur, sudah tidak lagi dikirim dalam bentuk mentah. Tapi menjadi bahan setengah jadi, atau bahan jadi untuk dikirim ke luar,” katanya. Dalam hal ini, bukan kewenangan Dinas Pertanian dan Perkebunan pada bagian hilir. Dari sisi hulu, kata Husnul bahwa program pertanian telah paripurna dilakukan. Terbukti dengan melimpahnya produksi. Dihilirnya, Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat bekerjasama dengan dinas dan instansi lain. Diantaranya, Dinas Perindustrian, kemudian Dinas Perdagangan yang secara teknis dapat menyiasatinya. “Apalagi ini erat kaitannya dengan kargo, kebijakan maskapai. Kami tidak bisa langsung mengintervensi ke sana,” ujarnya. Yang paling memungkinkan dilakukan, mengundang investasi masuk untuk melakukan produksi di NTB, mejadikan cabai sebagai barang setengah jadi, atau barang jadi. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, kata H. Husnul, akan mendukung produksi dari hulu dan memastikan mana saja kawasan-kawasan yang produksinya tinggi untuk menjamin kebutuhan produksi bagi pemodal. Husnul tak khawatir dengan persoalan yang terjadi di lapangan. Sebab, cabai rawit untuk kebutuhan dalam daerah juga masih tinggi. (bul)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Industrialisasi STIP Jangan Sebatas Program Mataram (Suara NTB) Lahirnya Science Technologi Industrial Park (STIP) untuk mengakselerasi program pembangunan industrialisasi yang dicanangkan oleh pemimpin daerah di NTB, diharapkan tidak sebatas hanya program, agar kebermanfaatannya berlanjut dalam jangka panjang. “Jadikan industrialisasi sebagai sebuah sistem. Sehingga ke depan mesin-mesin yang menjadi investasinya tidak menjadi besi tua,” kata Direktur Inbis Technopark Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Dr. Ir. Edi Mulyadi SU. Kepada Suara NTB dihubungi di Mataram, Jumat (8/ 2) kemarin, Edi mengetahui program industrialisasi yang dicanangkan pemimpin baru NTB. Program ini menurutnya telah lama dilaksanakan di Jawa Timur. Jika konsep industrialisasi yang dimaksudkan sebagai kemampuan menciptakan peralatan dan mesin, atau yang disebutnya teknologi tepat guna, sebagai tahapan awal melakukan industrialisasi dengan menggalakkan produksi permesinan logam, bukan perkara mudah. Apalagi harus bersaing dengan peru-
sahaan-perusahaan besar dalam dan luar negeri. Pertama menurutnya, yang harus diutamakan tersedianya bengkel rekayasa untuk rancang bangun sebuah produk. Soal desain produk, kata Edi mudah didapat. Bisa didapat melalui internet, atau hasil-hasil yang sudah ada di perguruan tinggi. Setelah tersedianya bengkel rekayasa, harus dipastikan SDM yang akan melakukan produksi. Apalagi, proses produksi dengan mesin-mesin saat ini telah menggunakan teknologi, serba komputerisasi. Soal
mesin yang akan digunakan untuk membuat mesin-mesin, kata Edi soal gampang. Tinggal mendatangkannya. “Yang sulit adalah SDM untuk menjalankan bengkel rekayasa ini. semua ada, tapi SDM ndak ada, percuma juga,” ujarnya. Kesiapan daerah harus terintegrasi, kesiapan tempat, alat-alat dan bahan, lalu soal SDM tak bisa diabaikan. Selain itu, harus juga dipastikan tersedianya instruktur yang andal untuk memberikan Training Of Training (TOT). Edi juga menyebut harus adanya kerjasama dengan perusa-
haan yang akan dijadikan contoh untuk mereplikasi produknya. Perusahaan inilah yang dijadikan ikon atas produk yang dibuat di STIP. Jika konsep awalnya adalah mendatangkan perusahaan produsen, kemudian memintanya berproduksi sambil terjadi proses pembelajaran, harus dipastikan juga targetnya sampai kapan. “Kita datangkan orang, kemudian datangkan mesinmesinnya, dan itu yang terusterus terjadi, sama saja. harus pastikan kapan bisa mandiri,” imbuhnya. Edi mengatakan, industrialisasi yang diinginkan melalui STIP tak terlalu berat mewujudkannya. Jawa Timurpun telah lama melakukannya dan terbukti beragam jenis produk pabrikan untuk melakukan hilirisasi dapat dibuat, apapun jenisnya. “Bagus, apalagi NTB pasarnya sudah ada. Bahan baku untuk
(Suara NTB/bul)
Edi Mulyadi SU memanfaatkan alat sudah tersedia melimpah. Tinggal pastikan program ini jangka panjang dan berkelanjutan agar tidak setengah jalan,” demikian Edi. (bul)
Wisatawan Masih Sepi
”Money Changer” Berlakukan Valas Bangunan Roboh Akibat Gempa, Rumah dan Kantor Satu Harga IKM Minyak Kemiri Vakum akan Jadi Penghasil Energi Listrik
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/dok)
IKAN - Ikan sebanyak 80 ton, terdiri dari ikan cakalang dan ikan layang didaratkan oleh dua kapal Purse Seine GT 100 dengan nilai sekitar Rp1,2 miliar di PPTeluk Awang.
Mataram (Suara NTB) Sektor pariwisata belum juga bergerak signifikan. Jasa-jasa turunan sektor ini yang terdampak sedang melakukan efisiensi. Tanpa terkecuali, money changer atau jasa penukaran valuta asing (valas) yang kini mengandalkan penukaran dari uang TKI. Money changer yang beroperasi di Lombok khususnya, kehilangan pasar hingga 30 persen. Sejak setelah kejadian gempa di akhir tahun 2018. Dampaknya masih membekas kuat. Wisatawan, terutama dari luar negeri belum banyak yang berkunjung ke Lombok. Meskipun, pariwisata telah pulih. “Penukaran lokal, pengaruh gempa yang dominan,” kata Ketua KUPVA (Kegiatan Usaha Penukaran Valutas Asing) Provinsi NTB, Darda Subadra. Owner PT. Tri Putra Darma Valuta ini menyebut, faktor lain adalah soal cuaca yang menurut banyak orang belum terlalu memungkinkan bagi kegiatan kepariwisataan. Dengan penurunan penukaran valas ini, uanguang yang dibawa TKI masih menjadi penopang. Wisatawan luar negeri yang masih terlihat berlalu lalang di Lombok, umumnya kata Darda, bisa saja mereka yang telah memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Lombok dan Sumbawa. Sehingga pada keadaan apapun, mereka tetap datang ke Lombok. Tentu tak banyak yang seperti ini. Untuk menyiasati keadaan, para pengusaha jual beli valas, secara internal turut melakukan efisiensi untuk kegiatan operasionalnya. Lalu untuk eskternal, para pengusaha valas telah melakukan kesepakatan menyamakan rate dengan satu harga, atau yang disebutnya valas satu harga. Di Indonesia, hanya Bali yang telah menerapkannya, lalu pascagempa menyusul Lombok. Valas satu harga ini adakah kebijakan yang menjadi kesepakatan bersama untuk melakukan pembelian mata uang asing dengan harga tertinggi yang telah disepakati. Membeli di bawah harga, diperbolehkan. Asal tidak membeli valas melebihi harga yang telah dijadikan kesepakatan bersama. “Sebetulnya kebijakan ini sudah disepakati sebelum gempa. Tapi kita perluas setelah gempa. Artinya jual valas dimanapun money changer, harganya tetap sama,” jelas Darda. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar pengusaha money changer, di tengah kesulitan yang dihadapi saat ini atau bahasa sederhananya, penukaran dapat dibagi rata. Tidak di dominasi oleh perusahaanperusahaan money changer tertentu. Demikian besar dampak yang terjadi akibat gempa, harapannya, seluruh lapisan masyarakat NTB memberi sinyal positif kepada wisatawan, baik luar daerah, maupun luar negeri untuk berkunjung ke NTB agar ekonomi lebih terdongkrak. “Semuanya kalau bisa memberikan kesejukan psikologis. Dan jangan terkesan kita tidak aman. Lebih wellcome untuk orang datang,” demikian Darda. (bul) Darda Subadra
Tanjung (Suara NTB) Eksistensi industri kecil menengah (IKM) di Lombok Utara, belum bisa bangkit pascabencana gempa 5 Agustus lalu. Salah satunya, IKM Kaliandra, Dusun Tangga, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan. IKM yang bergerak dalam pengolahan biji kemiri menjadi minyak kemiri ini belum bisa beroperasi karena sarananya rusak akibat gempa. Ketua IKM Kaliandra, Eti Kamaryani, Jumat (8/2) mengakui, hingga saat ini pihaknya belum bisa beroperasi kembali lantaran bangunan tempat mengolah biji Kemiri ambruk akibat gempa. Kelompok Kaliandra yang diasuhnya, masih menyimpan mesin olahan di gudang sementara. Namun pihaknya belum bisa memulai kembali usahanya lantaran perlengkapan pendukung banyak yang rusak. “Kalau mesin masih utuh, tapi alat-alat pendukung lain yang rusak, seperti perasan minyak kemiri,” ujarnya. Kelompok
Kaliandra sebut dia, menyisakan beberapa perlengkapan alat produksi saja. Termasuk bantuan dari Disperindagkop dan UMKM KLU yang diambil setelah peristiwa gempa. Namun demikian, produksi masih mandek karena mata rantai produksi dan pemasaran belum normal seperti sebelumnya. Sebanyak 32 anggota kelompok Kaliandra, sejauh ini mengandalkan transaksi bahan mentah kepada pengepul. Selanjutnya pengepul menjual bahan mentah kepada pengusaha. Sebelum gempa atau di awal berdirinya, Kelompok Kaliandra mendapat pendampingan dari WWF NTB, terkait produksi olahan minyak kemiri. Kini, pendampingan oleh WWF sudah berakhir. Sehingga IKM Kaliandra pun harus memulai kembali dari nol secara swadaya. “Sebelum gempa, dalam 1 bulan kami bisa menghasilkan 7 ribu botol minyak kemiri ukuran 30 ml. Tiap botolnya kami jual Rp 10 ribu,” jelasnya.
IKM Kaliandra melihat bisnis minyak kemiri sebagai objek usaha yang menjanjikan bagi petani kemiri di Desa Selengen. Saat masih berproruksi, mereka masih menghadapi kendala varian kemasan. Ukuran botol yang mampu disiapkan oleh kelompok terbatas pada 30 ml. Sebaliknya para pembeli, meminta adanya varian ukuran per mili liternya. “Peminat minyak Kemiri ini sampai Jakarta. Tapi mereka minta supaya botolnya bervariasi. Kita sudah usulkan ke Pemda, untuk difasilitasi kemasan dan rumah produksi tetapi belum ada tanggapan,” demikian Eti. Ia menambahkan, sejauh ini kelompok masih menyisakan modal yang bisa dikelola. Sebagai pengurus IKM Kaliandra, Eti perlu memastikan produksi ulang dengan cara mengelola sendiri. Hanya saja, kelompok masih memerlukan bantuan pemerintah daerah terkait prasarana pengganti yang rusak akibat gempa. (ari)
Disperindag Lobar Perbanyak Pasar Murah Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar) rutin menggelar kegiatan pasar murah di 10 kecamatan di wilayah setempat. Pasar murah ini rencananya akan ditambah intensitasnya, karena dinilai efektif menekan harga. Sebab pasar murah ini melibatkan distributor dengan diskon harga 1550 persen. ‘’Di samping menjadi salah satu program intervensi terhadap kantong-kantong kemiskinan di Lobar. Selain menggelar pasar murah, Disperindag juga rutin menggelar bazar Jumat Berkah,’’ ujar Kepala Disperindag Lobar Agus Gunawan, Jumat (8/2). Setiap tahun pihaknya menggelar pasar murah di 10 kecamatan. Pasar murah ini diadakan 1 kali sebulan. “Pasar murah ini efektif sekali menekan harga. Karena dinilai efektif, pak bupati minta agar intensitasnya ditambah, teruta-
(Suara NTB/dok)
Agus Gunawan ma di kantong-kantong kemiskinan,”jelas dia. Tujuan diadakan pasar murah ini jelas dia untuk stabilitasasi harga dan membantu intervensi penurunan kemiskinan terutama di kantong kemiskinan yang tersebar di kecamatan dan desa yang merah. Karena dampaknya sangat positif dalam intervensi kemiskinan, rencananya pihaknya berencana men-
ingkatkan intensitas pasar murah. Hal ini juga menjadi arahan bupati dan sekda. “Pak bupati minta agar ditambah intensitasnya, karena dampaknya cukup besar,” jelas dia. Sebab dalam operasi pasar murah ini sendiri dilibatkan 105 distributor dengan memberikan harga diskon, sehingga harga sangat terjangkau bagi warga miskin. Adanya pasar murah ini, warga miskin bisa dengan mudah memperoleh sembako untuk keperluan seharihari. Sementara bazar Jumat Berkah, tambahnya, rutin dilaksanakan sejak tahun lalu. Pelaksanaan Jumat Berkah jelas dia setiap bulan sekali dan digelar di awal bulan. Dalam kegiatan ini, diadakan pasar murah melibatkan 10-15 distributor. Harga yang dipatok kepada warga sangat murah, karena sudah didiskon 15-50 persen. Bahkan, paket sembako dari ritel Alfamart disubsidi hingga 50 persen. (her)
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sedang merancang pengembangan energi baru terbarukan secara massif. Rumah dan kantor nantinya akan menjadi penghasil langsung energi listrik. Pembangkitnya, menggunakan kekuatan cahaya matahari atau biasa disebut pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pemerintah pusatpun tengah mematangkan rencana ini. Sekretaris Dinas ESDM Provinsi NTB, Zainal Abidin mengatakan, pemerintah daerah masih menunggu pembahasan di tingkat pusat tuntas. Daerah turut merancang Perda Rencana Umum Energi Daerah. Kemungkinan Perda dimaksud dapat terwujud tahun ini. Lalu seperti apa pelaksanaannya? Zainal Abidin menjelaskan negara-negara maju sedang memperbaharui sistem energinya menggunakan energi baru terbarukan (EBT). Di Indonesia, EBT, khususnya untuk kebutuhan daya listrik juga telah dikembangkan di kota-kota besar. Perkantoranperkantoran telah mulai memproduksi daya listrik sendiri. Cara itu juga yang rencananya akan dikembangkan di NTB. Kantor-kantor pemerintah akan dipasangkan perangkat pembangkit listrik cahaya matahari. Listrik yang dihasilkan, selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, juga dapat dijual langsung ke PLN. “Misalnya, kita pasang untuk kapasitas 10.000 watt. Kebutuhan listrik kita siang hari tak sampai 5.000 watt. Maka, sisanya 5.000 watt itu yang akan dialirkan langsung ke sistem PLN untuk dimanfaatkan,” terangnya. Secara otomatis, kelebihan daya yang dihasilkan dapat dijual ke PLN. Perhitungannya, kata Zainal Abidin, dapat diakumulasi secara rutin. Terbukti, pembangkit listrik dengan EBT ini telah mampu mengefisiensi separuh pengeluaran dari biaya listrik. “Paling tidak,
(Suara NTB/dok)
Zainal Abidin ketika kita sudah mampu memproduksi daya setengah dari kebutuhan kita. Berarti, hanya setengah yang kita bayar ke PLN. Kalau misalnya perangkat yang kita pasang kecil dan masih perlu suplai daya dari PLN,” jelas Zainal Abidin. Pengembangan EBT untuk energi listrik ini kemungkinan besar telaksana. Pemerintah pusat cukup serius membahasnya. Aturannya akan terbit, setelah ada komunikasi antara pemegang otoritas dengan PLN mengenai besaran harga pembelian daya yang akan dihasilkan oleh masyarakat. “Karena tidak ada yang sia-sia. Daya yang kita hasilkan, kalau tidak kita pakai, PLN yang akan ambil. Nah berapa harga pembeliannya, itu kita masih tunggu aturan dari pusat. Ada kesepakatannya nanti. Barulah mulai dilaksanakan,” imbuhnya. Dengan memproduksi daya listrik secara mandiri, keuntungan yang didapat, kata Zainal, terjadi efisiensi, produk ramah lingkungan. Bahkan bernilai ekonomis. Nantinya, hasil pembangkit listrik milik PLN secara perlahan dikhususkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik industri. (bul)
SUARA NTB Sabtu, 9 Februari 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Cegah Asusila Tingkatkan Minat Baca DINAS Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini terus berinovasi meski sudah menjadi perpustakaan terbaik di NTB. Pasalnya di tahun 2019, terdapat beberapa inovasi dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Di samping adanya kegiatan-kegiatan rutin, beberapa kegiatan yang akan dilakukan berupa pelayanan perpustakaan keliling untuk pulau-pulau kecil, book fair (Suara NTB/yon) 2019, stimulan bantuan Lalu Nasrun buku, bimbingan teknis perpustakaan, bergembira di perpustakaan untuk tingkat TK dan SD-sederajat. ‘’Selain itu adanya workshop otomasi perpustakan, FGD, dan bimbingan tekhnis perpustakaan, penyuluhan minat baca ke sekolah-sekolah serta beberapa kegiatan lainnya,’’ ujar Kepala Seksi Layanan dan Otomasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lotim, Lalu Nasrun, Jumat (9/2). Untuk pulau-pulau kecil, lanjutnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lotim memiliki dua sasaran, yakni Pulau Maringkik dan Gili Beleq dengan masing-masing lokasi akan dikunjungi sebanyak dua kali. Sedangkan untuk perpustakaan keliling, akan dilakukan kunjungan sebanyak 360 kali ke seluruh wilayah di Kabupaten Lotim. Tahun 2019 ini, jumlah kunjungan semakin meningkat dibandingkan tahun 2018 lalu yang mencapai 120 kali kunjungan. Bertambahnya jumlah kunjungan ini seiring dengan dimilikinya tiga armada perpustakaan keliling. Sedangkan untuk Lombok Timur Book Fair rencananya akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2019, kegiatan rutin yang dilaksanakan ini sebagai wadah untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Tidak hanya menyediakan buku bacaan kepada masyarakat, melainkan juga menampilkan industri kreatif kepada masyarakat dan berbagai kegiatan lainnya dengan waktu pelaksanaan minimal 5 hari. Dari catatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lotim, saat ini terus terjadi peningkatan kunjungan sekitar 15-20 persen per tahun. Artinya, kata Lalu Nasrun, minat baca masyarakat khususnya di Kabupaten Lotim terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun jumlah koleksi sekitar 26.000 judul dan 62.000 eksemplar. “Peningkatan fasilitas akan terus dilakukan untuk memberikan kenyaman kepada pengunjung,”pungkasnya. (yon)
Magang Siswa SMK
GM Hotel Keluhkan Sekolah Lepas Tangan Tanjung (Suara NTB) Ratusan hotel yang banyak di Lombok Utara menjadi tempat belajar ideal bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Namun tidak jarang, selama pengajuan lamaran magang siswa, sejumlah general manager (GM) hotel menolak. Alasannya karena pihak sekolah rata-rata lepas tangan, tidak mendampingi siswa dalam proses handover (serah terima) dari sekolah ke hotel. Pengalaman itu disampaikan GM Hotel Wilsons, Gili Trawangan, Lalu Kusnawan, belum lama ini. Ditemui di hotelnya, menyayangkan adanya sekolah yang tidak mendampingi atau memperkuat siswanya saat akan mengajukan PKL (praktik kerja lapangan) di hotel-hotel. “Kita butuh tapi tanggung jawab selama training berbeda, karena dia bekerja. Dia training ke sini dilepas, tidak ada handover apa-apa. Saya bilang tidak bisa, tidak jadi saya. Bahkan keponakan saya sekalipun saya tolak,” tegas Wilsons. Mantan manajer di salah satu mal di Bali ini menegaskan, Pemprov NTB selaku pemerintah yang mengawal SMK harus memberi atensi serius kepada instansi terkait dan pihak sekolah. Pihaknya tidak ingin menjadi alamat, jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menimpa siswa SMK. Idealnya, kata dia, saat pengajuan training ke hotel-hotel, guru sekolah mendampingi siswa. Sekolah menanyakan lebih dahulu tenaga apa saja kebutuhan hotel menurut departemen. Setelah diterima, guru masih harus mengawasi keberadaan siswanya selama magang. Manajemen hotel dalam hal ini, ingin menyamakan persepsi terkait tanggung jawab kepada siswa. Misalnya, dengan dasar harga kamar di Gili mahal, maka hotel tidak menyiapkan mess (penginapan siswa selama magang). Siswa pada posisi ini harus mencari sendiri penginapan di luar hotel. Penolakan oleh Kusnawan bukan tanpa alasan. Ia memandang, ketiadaan tanggung jawab sekolah terhadap siswa magang di hotel membuat manajer berpikir ulang. Pihaknya tidak ingin mengambil risiko, saat terjadi situasi dan kondisi pada siswa selama magang tanpa pengawalan dari guru atau pihak sekolah. Sebut saja, siswa sakit selama di hotel, atau sakit selama di penginapan. Kasus-kasus seperti itu umumnya tidak terpikirkan oleh pihak sekolah. “Bahaya, karena di sini ini riskan. Kalau terjadi apa-apa, misalnya kena mushroom, kena narkoba, siapa tanggung jawab,” tanyanya. Bahkan sebagian besar hotel sendiri, mengimbangi jerih payahnya siswa selama magang. Meskipun di hotel mereka datang untuk belajar, namun manajemen hotel - termasuk Hotel Wilsons, memberikan insentif berupa uang makan kepada siswa. Namun menjadi problem, SMKN di KLU kerap melepas siswa. Tidak simetris dengan keinginan hotel di mana manajemen melakukan kesepakatan penerimaan dengan pihak sekolah. “Sampai saya kumpulkan (siswa) di sini, saya katakan, kamu itu anak murid, kamu belajar di sini dan masih tanggung jawab dia. Kalau seandainya kamu tiba-tiba kamu kawin lari, apa kata orang tuamu,” ceritanya mengingatkan siswa. (ari)
Pendidikan Karakter Harus Diperkuat di Sekolah Selong (Suara NTB) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendorong supaya sekolah-sekolah untuk memperkuat pendidikan karakter yang saat ini terangkum dalam kurikulum 2013. Pembentukan karakter siswa dibutuhkan terkait perkembangan zaman saat ini serta banyaknya kasus asusila di kalangan pelajar. Menurut Ketua Komisi I DPRD Lotim, Syafruddin, dalam mengatasi kasus asusila baik yang dilakukan oleh siswa ataupun menjadi korban. Harus dilakukan langkah konkrit oleh pemerintah maupun pihak sekolah. Misalnya berupa pemahaman budi pekerti, pendidikan karakter sebagaimana penerapan dalam kurikulum 2013 untuk kemudian dapat dipraktikkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. “Jadi pendidikan karakter, budi pekerti ini benar-benar harus ditingkatkan. Kurikulum 2013 harus benar-benar
ditanamkan pada diri siswa,” ungkapnya, Jumat (9/2). Di samping itu, politisi PDI Perjuangan ini mengharapkan ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku pemerkosaan maupun tindakan asusila lainnya. Apabila pelaku dijerat dengan ancaman hukum yang sedikit, maka tidak menutup kemungkinan kasus serupa akan terus terjadi. “Kita berharap, APH harus benar-benar tegas dalam menindak para pelaku,” ujarnya. Penerapan kurikulum 2013 sangat penting untuk siswa itu sendiri. Namun jika kita ber-
bicara perbedaan antara KTSP 2006 dan kurikulum 2013 cukup panjang. Akan tetapi kurikulum 2013 lebih kepada penilaian sikap dan perilaku dari peserta didik, karena lebih mengarah kepada pendidikan karakter. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim sangat menyayangkan maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP dan SD. Insiden itu tentu menjadi catatan bagi dunia pendidikan di Lotim. Maka dari itu, ia mengharapkan kepada orang tua untuk lebih ketat melaku-
Selong (Suara NTB) Lahan seluas 1.300 hektare tahap pertama areal tanaman bawang putih sudah siap tanam di Sembalun. Seluruh petani dipersilakan melakukan penanaman, khususnya di areal-areal tadah hujan atau yang tidak mendapatkan irigasi secara teknis. Seperti kebiasaan petani Sembalun, musim tanam bawang putih ini mulai Februari sampai dengan bulan Juli. “Kita sudah persilakan petani memilai menanam,” ungkap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Lotim, H. Abadi menjawab Suara NTB, Jumat (8/2). Mantan Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Pertanian (Perlintan) Dinas Pertanian Lotim ini mengatakan luas areal Sembalun yang akan dipersiapkan 1642 ha. Sisa yang belum sedang dalam proses persiapan. Sehari sebelumnya, diserahkan sebanyak 985 ton bibit bawang putih langsung ke petani oleh Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy. Distribusi tahap pertama ini disaksikan pula Komandan Korem (Danrem) 162 Wira Bhakti, Kolonel CZI Ahmad Ramdani. Bupati Sukiman memantau bantuan ini hingga proses penanaman.
(Suara NTB/Humas Lotim)
SAMBUTAN - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy memberikan sambutan saat menyerahkan bibit bawang putih pada petani di Sembalun, Kamis (7/2). Jumlah petani yang akan menanam bawang putih ini mencapai 300 kelompok. Secara simbolis saat penerimaan 60 kelompok tani (poktan) berasal dari lima desa, yaitu Desa Sembalun Bumbung, Sembalun Sajang, Sembalun Lawang, Sembalun dan Sembalun Timba Gading. Bupati sudah mengingatkan,
985 ton bibit yang akan didistribusikan ini, merupakan program bantuan dari Kementerian Pertanian, dengan total anggaran Rp 64 miliar. Distribusi bibit dilakukan seharusnya sudah dilakukan pada bulan November 2018 lalu. Namun ada proses verifikasi ulang dan melengkapi
syarat administrasi sesuai permintaan dari pemerintah pusat. Dinas Pertanian Lotim pun sudah melakukan verifikasi terhadap semua calon petani dan calon lahan tempat menanam bawang putih. Per hektare lahan dibutuhkan bibit sebanyak 6 kuintal. Bupati berharap, para petani
yang telah menerima bibit, untuk segera bibit dipecahkan dan langsung ditanam. Sebab, Sembalun menjadi pusat pembibitan bawang putih penyangga kebutuhan nasional. Tahun 2019 ini, pemerintah menargetkan akan mendapatkan 5.000 ton bibit bawang putih. Danrem 162 Wira Bhakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, menunjukkan perhatiannya terhadap impor bawang putih saat ini. Terlebih, mengingat Sumber Daya Alam (SDA) Kecamatan Sembalun, cukup potensial terhadap penanaman bawang putih. “Ini merupakan sebuah peluang untuk masyarakat Sembalun, pasca gempa untuk bangkit dari keterpurukan,” ungkap Danrem. Danrem berharap, adanya kolaborasi antara TNI/Polri dengan masyarakat. Apa yang ditargetkan Menteri Pertanian sebesar 5.000 ton bisa tercapai. Danrem mendorong petani bersama-sama bercocok tanam untuk mengangkat nama dan ekonomi masyarakat Sembalun. Pasukan loreng siap mengawal. Seluruh Babinsa diperintahkan Danrem menangkap siapapun yang meresahkan para petani. (rus)
Perusahaan Besar Warga Ijobalit Tetap Menolak Diklaim Sudah Bayar Gaji Sesuai UMK
Tambang Pasir Besi
Selong (Suara NTB) Warga Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak memberikan toleransi apapun kepada pihak yang menginginkan penambangan pasir besi di bibir pantai. Bagi warga Ijobalit, penambangan pasir besi hanya akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan bisa mengancam permukiman penduduk. Demikian ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Ijobalit, Hamdun, Jumat (8/2). Hamdun yang didampingi Kepala Seksi Trantib Kelurahan Ijobalit, Ziat Wijaya menyebut pantai-pantai di Ijobalit memang memiliki kandungan pasir besi yang sangat tinggi. Kualitas pasir besi ini pun konon kelas A, yakni kualitas terbaik sebagai penghasil bijih besi. Akan tetapi, bagi warga, tetap mempertahankan kondisi pantai yang ada. Apa yang terhampar
(Suara NTB/rus)
Hamdun saat ini lebih disenangi warga dibanding harus ditambang. Diketahui beberapa kali aksi protes keras warga menolak keras rencana ekplorasi penambang pasir besi. Bahkan sempat
terjadi pembakaran alat berat. Penolakan keras warga itu pun masih tetap sampai sekarang dan bahkan sampai kapan pun ke depan. Warga Ijobalit sama sekali tidak mengizinkan adanya aktivitas penambangan pasir. “Jadi jelas sudah tidak ada toleransi lagi,” tegasnya. Gambaran lain saat ini sebagai wujud penolakan warga, saat menggelar kegiatan dalam bentuk apapun di pinggir pantai selalu menimbulkan kecurigaan. “Pasang plang saja di pantai untuk kegiatan sosial misalnya itu dipertanyakan oleh warga,” tuturnya. Trauma masyarakat masih terasa sampai saat ini. Potensi pasir besi Ijobalit diakui cukup luas. Mulai dari perbatasan Desa Korleko sampai dengan Labuhan Haji. “Mau dibayar berapapun kepada warga, warga tidak mau,” tegasnya. (rus)
Berkah Bagi Petani Wilayah Lotim Selatan Musim hujan yang mengguyur saat ini menjadi berkah terindah bagi petani-petani wilayah Lombok Timur (Lotim) bagian Selatan. Hujan lebat yang terjadi belakangan ini membuat petani cukup senang, karena bisa bercocok tanam padi di areal-areal tadah hujan. tak berhenti mengalir menyiram tanaman padi. Terlihat seperti tidak ada lahan yang kosong di wilayah Kecamatan Keruak dan Jerowaru yang setiap tahun di musim kemarau menjerit kekeringan dan krisis air bersih. Kepala Dinas Pertanian melalui Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Perlindungan Tanaman, Kamal Marsudi menerangkan saat ini petani wilayah Selatan sedang bersemangat melakukan cocok tanam. Harapannya, air hujan tetap ada. Tidak lagi terjadi gagal tanam dan gagal panen seperti pernah terjadi di Lotim beberapa tahun lalu. “Kita berdoa sudah sekarang semoga musim hujan ini
tas peserta didik selama berada di luar jam sekolah. “Orang tua harus lebih fokus memperhatikan anak-anaknya selama di rumah, selama di sekolah insya Allah kita terus melakukan mengawasi,”ujarnya. Lalu Suandi menegaskan, pendidikan karakter terhadap peserta didik saat ini sudah menjadi suatu program dan kewajiban yang dilakukan oleh pihak sekolah. Termasuk pendidikan agama, di mana saat ini masing-masing sekolah menggelar kegiatan imtak sebelum dimulai proses belajar mengajar (PBM) setiap harinya. Bahkan pada siang hari, para peserta didik diharuskan untuk salat berjamaah. Maka dari itu, pembiasaan di sekolah itu dapat diterapkan oleh para siswa dalam kehidupan sehari-hari ketika berada di lingkungan keluarga maupun masyarakat. (yon)
1.300 Hektare Lahan Sembalun Siap Ditanami Bawang Putih
Musim Hujan
SAAT ini, wilayah Lotim bagian Selatan yang notabenenya sebagian besar tadah hujan bisa menamam padi karena air yang cikup melimpah. Seperti pengakuan Zaini, warga Pandanwangi Kecamatan Jerowaru. Areal persawahannya selama setahun hanya bisa ditanami saat musim hujan tiba. Harapannya hujan bisa tetap mengguyur tanaman padinya hingga menjelang panen. Wilayah Lotim bagian selatan saat musim kemarau ini akan terlihat kuning dan kering. Tanah-tanah pun retak, seperti tidak pernah tersiram air. Kondisi ini menjadi berubah 180 derajat saat hujan tiba. Air seperti
kan pengawasan terhadap segala aktivitas siswa ketika berada diluar jam sekolah. Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, S.Sos mengaku sangat prihatin atas kasus pelecehan seksual yang dialami oleh peserta didik yang masih duduk di bangku SMP dan SD. Kejadian itu, menurutnya, tidak hanya menjadi tugas dunia pendidikan, melainkan menjadi tugas bersama baik dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), DP3AKB maupun instansi terkait lainnya. Menurutnya, kasus pelecehan seksual itu menjadi sebuah akibat dari banyak hal, salah satunya yakni media sosial (medsos) serta mudahnya orang mengakses semua konten yang negatif. Untuk itu, peran keluarga sangat dibutuhkan untuk lebih melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan aktifi-
(Suara NTB/rus)
TANAMAN PADI - Hamparan tanaman padi di areal tadah hujan di wilayah Kecamatan Jerowaru Lotim. masih ada,” ucapnya. Bagi tanaman padi, yang terpenting adalah kecukupan dari ketersediaan air. Selama air ada, maka padi bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.
Mengenai pupuk dipastikan sudah ada dan tidak akan ada masalah selama musim tanam ini berlangsung. Tanaman padi akan berbahaya saat ini saat air hujan berkurang.
Selatan beberapa hari terakhir ini baru memulai kegiatan bercocok tanam. Usia tanaman padi baru beberapa pekan. Sampai usia panen tiga bulan ke depan, diharap air tetap tersedia. Embung-embung rakyat terisi sebagai tempat penyimpanan cadangan air bagi para petani. Pada musim tanam serentak ini, petani katanya hanya perlu mengantisipasi hama wereng coklat. Meski demikian, untuk areal penanaman serentak tidaklah begitu mengkhawatirkan. “Kalau areal tanam serentak tidak terlalu berdampak, “ ucapnya. Para petani sudah diingatkan jauh hari untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Bisa menggunakan pestisida untuk membasmi hama wereng coklat. Ada juga hama tungro, tapi sebarannya sejauh ini tidak terlalu banyak. Hanya beberapa titik dan bisa diantisipasi dengan cepat oleh petani. (rus)
Selong (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mengklaim perusahaan-perusahaan besar di Lotim yang berjumlah sekitar 41 perusahaan di tahun 2019 ini sudah memenuhi kewajibannya terhadap karyawannya. Salah satunya, yakni berupa pembayaran gaji karyawan sesuai upah minimum kabupaten (UMK), sebesar Rp 2.012.900. Menurut Kepala Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial, Subhan Bahtiar, dari hasil pemantauan langsung yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan besar di Kabupaten Lotim. Rata-rata perusahaan besar ini sudah membayar gaji karyawannya sesuai UMK. Selain dari laporan yang diterima dari perusahaan itu sendiri. “Untuk perusahaan besar, rata-rata sudah membayar gaji karyawannya sesuai UMK. Namun kita tetap lakukan pemantauan, terutama untuk perusahaan menengah dan kecil,” ujarnya, ditemui Suara NTB, Jumat (9/2). Dibayarkannya gaji karyawan sesuai UMK ini, kata Subhan Bahtiar, tidak terlepas dari sosialisasi dan kesadaran dari perusahaan itu sendiri. Pasalnya, pembayaran gaji sesuai UMK itu merupakan kewajiban yang dilakukan perusahaan. “Sejak ditetapkan UMK oleh gubernur mela-
lui bupati, sudah disebarkan ke seluruh perusahaan di Lotim yang mencapai hampir 1000 perusahaan berdasarkan data tahun 2018 baik perusahaan besar, menengah maupun kecil,” tambahnya. Pihaknya pun sudah meminta kepada pihak perusahaan untuk melaporkan apabila sudah membayar gaji karyawan sesuai UMK. Selain dari Disnakertrans Lotim membentuk tim untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan. “Sejauh ini belum ada perusahaan yang meminta penangguhan,” katanya. Ditegaskannya pembayaran gaji karyawan sesuai UMK sifatnya wajib. Apabila tidak dilaksanakan apabila perusahaan itu mampu, perusahaan bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003. Sementara apabila perusahaan itu tidak mampu, maka sesuai dengan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 231 tahun 2003, bahwa perusahaan itu diwajibkan untuk melakukan penangguhan pembayaran gaji karyawannya melalui gubernur. Itupun terlebih dahulu dilakukan uji akuntan publik, apakah perusahaan tersebut layak diberikan izin penangguhan sesuai kemampuan kondisi keuangan perusahaan. (yon)
Subhan Bahtiar (Suara NTB/yon)
SUARA NTB Sabtu, 9 Februari 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Klarifikasi Pihak Bank PIHAK Dinas Sosial (Disos) Lombok Barat (Lobar) sudah mengklarifikasi pihak unit Bank BRI Cabang Gunungsari, terkait dugaan adanya pemotongan bantuan Penerima Keluarga Harapan (PKH) oleh agen BRIlink di beberapa daerah di Lobar. Dari hasil klarifikasi, jika pihak perbankan menegaskan tidak boleh pemotongan, khususnya untuk pencairan PKH bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Hj. Ni Made Ambaryati Kepala Disos Lobar, Hj. Ni Made Ambaryati mengaku pertemuan pihaknya dengan pihak bank dilakukan Senin (4/2) lalu. “Hasilnya pihak bank memastikan jika pencairan melalui agen BRIlink tidak boleh ada pemotongan serupiah pun khusus untuk bantuan PKH. Khusus untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH kalau dia ke agen BRIlink tidak boleh dipotong serupiah pun,” tegas Ambar yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin. Menurutnya, pemotongan yang dilakukan agen baru diperbolehkan pihak bank untuk keperluan lain di luar PKH, seperti pembelian pulsa, pembayaran air maupun listrik.”Memang dia agen BRIlink ini bisnis, tapi yang dibisniskan itu selain KPM PKH,” tegasnya. Ambar memastikan jika pihaknya hanya bisa membina para pendamping PKH. Namun untuk agen BRIlink menjadi kewenangan pihak bank. Mencegah kembali terjadinya pemotongan dana bantuan sosial (bansos) itu. Pihaknya sudah sudah berkoordinasi dengan pihak unit bank yang akan meneruskan kepada pihak cabang dari bank tersebut.”Sudah kita koordinasikan, baik kita maupun Dinas Sosial Provinsi,” sambungnya. Bahkan Ambar mengaku pihaknya akan menindaklanjuti kembali dengan pihak bank pada Rabu mendatang. Dimana saat itu juga akan dilakukan persiapan untuk bantuan non tunai. Sebab ke depannya segala bantuan akan tidak non tunai. Termasuk untuk aktivitas pengunaannya di e warung yang juga bekerjasama dengan pihak bank. (her)
Bupati dan Sekda Umrah
TAK TERURUS - Kondisi eks Hotel Aerotel Praya tampak tak terurus dan sampai saat ini masih belum jelas rencana pemanfaatannya. (Suara NTB/kir)
Nasib Eks Aerotel Praya Praya (Suara NTB) Pengelolaan eks Hotel Aerotel Praya yang merupakan aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih terkatung-katung pascapemutusan kontrak kerjasama antara Pemkab Loteng dengan manajemen Aerotel beberapa tahun yang lalu. Pemkab Loteng sampai sekarang masih belum menentukan sikap, soal
Pemkab Loteng Belum Bersikap
kelanjutan pemanfaatan aset yang dibangun dengan APBD Loteng tersebut. Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, S.H., yang dikonfirmasi wartawan, di Bencingah Adiguna Praya, Jumat (8/2), mengatakan, sampai sejauh ini pihaknya belum memutuskan pemanfaatan aset daerah pascapemutusan kontrak dengan pihak ketiga. Menurutnya, ada dua alternatif yang tengah
(Suara NTB/dok)
Asisten I Setda NTB Jabat Plh Bupati Lobar Ganti Aparat Desa Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid dan Sekda H. Moh. Taufik serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lobar berangkat umrah ke tanah suci. Keberangkatan bupati dan sejumlah jajaran ini mengundang perhatian, lantaran para pejabat ini berangkat bersamaan di tengah penanganan korban gempa dan kondisi daerah yang belum normal dari sisi pendapatan. Bupati sudah mengajuHj. Baiq Eva Nurcahyaningsih kan cuti, sehingga posisi jabatannya diisi Pelaksana Harian (Plh) yang ditunjuk Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc. Untuk mengisi jabatan Plh Bupati Lobar ini, ditunjuk Asisten I Setda NTB Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih. Penunjukan Baiq Eva ini sendiri sesuai dengan surat perintah dari Gubernur Nomor 97026/Pem.2019 tertanggal 29 Januari 2019. Baiq Eva – sapaan akrab mantan Asisten I Setda Lobar akan menjabat Plh Bupati Lobar terhitung mulai tanggal 8 Februari sampai dengan 21 Februari. Asisten I Provinsi ini diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar, H. Saepul Ahkam, menegaskan, Baiq Eva sangat tahu dan mengenal detail kondisi daerah serta birokrasi di Lobar, sebab pernah menjadi pejabat lama di Lobar. Sebagai jajaran, kata dia, seluruh ASN di Lobar menyambut baik dan siap membantu, bekerja sama, dan mendukung Baiq Eva dalam melaksakan tugas sebagai Plh. Menyoal keberangkatan bupati ke Mekkah kata dia, bukan ramai-ramai bersama jajaran. Sebab kata dia ibadah umrah tidak bisa pergi sendiri-sendiri sama seperti berangkat haji, karena harus melalui jasa travel. Pihak travel yang menentukan jadwal kapan berangkat. “Kebetulan saja, bupati berangkat bersama keluarga. Jadi ini bareng-bareng, bukan berangkat ramai-ramai,” tegas Ahkam menepis isu yang beredar. Diterangkan, Bupati dan Sekda awalnya tidak tahu awalnya akan berangkat hampir bersamaan. Sebab keberangkatan diatur oleh travel. Awalnya, rencana keberangkatan sekda duluan, setelah itu bupati, sehingga nantinya sekda pulang lebih dulu barulah bupati belakangan. Terkait sejumlah Kepala OPD yang ikut berangkat umrah, menurutnya juga kebetulan. Contoh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman H. L. Winengan, berangkat bersama istri. Karena tahu bupati mau berangkat umrah, akhirnya dia ikut rombongan bupati, termasuk kata dia, Kepala Bappeda juga berangkat umrah. Sedangkan rombongan Sekda yang sudah lebih dulu berangkat bersama keluarga, ikut juga dalam rombongan itu Inspektur H. R Agus Hidayat serta keluarganya. Mereka ini jelas dia kemungkinan saling cerita berangkat umrah, sehingga berangkatnya bersamaan. Menurutnya berangkat umrah ini adalah hak personal dan menggunakan dana sendiri. “Ini murni uang pribadi mereka pakai, mereka pintar nabung. Saya berani pastikan tidak sepeserpun dana daerah masuk dalam keberangkatan mereka,”tegas dia. (her)
Mutasi Pejabat Loteng Diawali dari Kepsek Praya (Suara NTB) Mutasi kepala sekolah (kepsek) bakal menjadi pembuka dari gerbong mutasi pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang direncanakan bakal digelar bulan Februari ini. Alasan mutasi kepsek jadi permulaan, karena banyak jabatan kepsek yang saat ini tengah lowong. Hal itu disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, S.H., kepada wartawan, Jumat (8/2). Pun demikian, Bupati Loteng menegaskan baik mutasi kepsek maupun pejabat lingkup Pemkab Loteng, fokus pada pengisian jabatan yang kosong saja tidak untuk pergantian pejabat yang sudah ada. Kalaupun ada, jumlahnya tidak terlalu banyak dan dimaksudkan untuk penyegaran di internal pemerintah. “Jadi mutasi ini lebih untuk memenuhi kebutuhan mengisi jabatan-jabatan yang lowong saja. Dan, jumlahnya memang cukup banyak,” tegasnya. Meski untuk jabatan-jabatan yang lowong sudah ada pelaksana tugas (Plt). Tapi tidak akan terus-terusan ditunjuk Plt dan harus ada pejabat yang definitif supaya proses pembangunan juga bisa berjalan maksimal. Disinggung kapan mutasi akan digelar, Suhaili masih belum memberikan info dan meminta wartawan untuk menunggu. Menurutnya, mutasi diupayakan secepatnya pada bulan Februari ini, karena program-program pembangunan sudah mau berjalan, sehingga harus ada pengisian jabatan-jabatan yang kosong dalam waktu dekat ini. (kir)
dipertimbangkan Pemkab Loteng terkait kelanjutan pemanfaatan aset. Pertama tetap dijadikan kawasan hotel sebagaimana yang dihajatkan sejak awal ataukah akan diubah pemanfaatannya sebagai pusat bisnis. “Masih kita pertimbangkan dulu alternatif yang ada. Tetap jadi hotel atau jadi pusat bisnis dan perkantoran. Itu nanti tergantung rencana pemanfa-
tan kompleks kantor Bupati Loteng yang lama,” akunya. Namun sembari menunggu pemindahan aktivitas pemerintahan ke gedung kantor Bupati Loteng yang baru, pihaknya tetap membuka diri jika ada pihak ketiga yang berminat mengelola aset eks Aerotel Praya untuk dijadikan hotel. “Memang kita belum melepas penawaran soal pengelola aset ini. Tapi kalau ada yang
berminat, kita tetap membuka diri,” ujarnya. Soal besaran kontribusi yang harus disetor ke daerah terkait pengeloaan aset tersebut, itu bisa dibicarakan. Walaupun diakui pengelola sebelumnya memang dipatok kontribusi sebesar Rp 250 juta per tahun bagi daerah. “Kita juga sadari kondisi aset ini. Jadi soal besaran kontribusi bisa dibicara bersama,” tegas Suhaili. (kir)
DPMD Loteng ’’Warning’’ Empat Kades Praya (Suara NTB) Sebanyak empat kepala desa (kades) baru di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat warning (teguran keras) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), karena mengganti aparat desa tanpa dasar yang kuat. Demikian diungkapkan Kepala DPMD Loteng, Drs. Jalaludin, kepada wartawan, Jumat (8/2). Empat kades yang ditegur keras itu adalah Desa Ungga, Desa Kabul dan Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya serta Desa Pengembur Kecamatan Pujut. Selain itu, DPMD Loteng juga menginstruksikan supaya kades bersangkutan segera merevisi kembali keputusannya terkait pemberhentian aparat desanya. Jika tidak, kades bersangkutan bisa berurusan dengan proses hukum. Pasalnya, kebijakan yang diambil kades-kades bersangkutan disinyalir menyalahi aturan, karena mem-
berhentikan aparat desa tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang ada. “Aturannya, kades tidak boleh mengganti aparat desa tanpa dasar yang jelas dan kuat. Kalau itu dilanggar, jelas menyalahi aturan,” tandasnya. Dalam menyikapi persoalan tersebut, pihaknya menggandeng Inspektorat Loteng untuk membantu melakukan pengawalan dan pengawasan sekaligus melakukan pembinaan kepada kades yang baru tersebut. “Ke empat kades bermasalah ini memang kades baru, sehingga perlu kita ingatkan sejak awal. Supaya tidak salah dalam mengambil kebijakan,” sebutnya.
Dan, ternyata para kades tersebut sudah bisa memahami aturan yang ada setelah diberikan pemaparan dan penjelasan dari pihak DPMD Loteng bersama Inspektorat Loteng. Ke empat kades tersebut berkomitmen untuk meninjau ulang dan menarik kembali keputusannya yang memberhentikan aparat desa. Diakuinya, para kades tersebut memberhentikan aparat desa selain karena faktor pemahaman akan aturan yang belum lengkap juga dikarenakan ada desakan dari pihak lain, baik itu dari masyarakat terutama lagi tim sukses kades bersangkutan. Tetapi setelah diberikan pen-
jelasan, para kades akhirnya bisa memahami aturan yang ada. “Sekarang tinggal kita tunggu tindaklanjut dari kadeskades ini, apakah benar menarik kembali keputusannya atau tidak. Kalau tidak, tentu ada konsekuensi hukumnya. Karena memang kebijakan tersebut menyalahi aturan,’’ tegasnya. Bahkan setelah diteliti lebih mendalam, ada beberapa perangkat desa yang diangkat tidak memenuhi persyaratan yang ada, seperti syarat pendidikan minimal, ada yang hanya tamatan SD. Padahal aturannya, minimal lulusan SMA. Pihaknya dalam hal ini tidak memberikan tenggat waktu, tapi harus segera, karena kegiatan di desa sudah akan berjalan. Jangan sampai, hanya karena sibuk me-
Jalaludin (Suara NTB/kir)
ngurusi persoalan pemberhentian aparat desa, pembangunan di desa justru terganggu. “Kan lebih baik mempersiapkan program yang akan dijalankan. Dari pada hanya mengurus soal pergantian aparat desa,” ujarnya. (kir)
Pemda Lobar Dikritik Tak Berdaya Tindak Oknum Pengusaha Nakal
(Suara NTB/ist)
SAMBUT - Kades Kuripan Hasbi disambut oleh warganya usai dilantik belum lama ini.
Kades Kuripan Siapkan Program 100 Hari Kerja Giri Menang (Suara NTB) – Hasbi resmi dilantik menjadi Kepala Desa (Kades) Kuripan Kecamatan Kuripan Lombok Barat (Lobar) periode 2019-2025. Setelah resmi dilantik sebagai kades, aktivitis LSM ini telah menyiapkan program 100 hari kerja ke depan untuk dilaksanakan di desa setempat. Program yang menjadi prioritas, ujarnya, membenahi kantor desa untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Di samping itu, pihaknya fokus membenahi infrastruktur lokasi wisata di desa setempat untuk lebih menghidupkan perekonomian warga sekitar. Untuk mendukung pengembangan parwisata ini, pihaknya sudah membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) desa. “Desa Kuripan ini kan sudah punya anak dan cucu. Anaknya Kuripan Utara dan Selatan, sampai melahirkan cucu Giri Sasak dan Kuripan Timur. Kita kalah sama mereka dari sisi pembangunan kantor. Itu menjadi mimpi setelah saya terpilih, masuk dalam program 100 hari kerja akan
kita rombak kantor desa,” jelasnya, Jumat (8/2). Keinginannya membenahi kantor bukan tanpa dasar, pasalnya kondisi kantor yang kurang representatif untuk melayani masyarakat. Pihaknya akan merombak kantor desa dengan konsep modern dan tradisional agar pelayanan publik ke masyarakat bagus. Kantor desa ini, jelas dia, akan dibangun bencingah mini dib agian depan sebagai simbol Sasak di Desa Kuripan. Selain itu, pihaknya fokus mengembangkan potensi wisata Jembatan Pelangi yang sudah mulai dibenahi secara swadaya. Rencananya tahun ini pihaknya akan merehab akses jalan sepanjang 100 meter menuju lokasi wisata tersebut. Pihaknya akan merabat akses jalan dengan lebar 2 meter. Selain memudahkan pengunjung, akses jalan ini juga bisa memudahkan umat Hindu ke pura yang ada di lokasi setempat. “Tahun ini kita bangun dengan dana Rp 180 juta,”kata dia. Dijelaskan lebih jauh untuk mendukung pariwisata ini perlu kondusivitas dan keamanan desa. Untuk itu pihaknya
akan membentuk Badan Keamanan Desa (BMD). Tahun ini pihaknya akan membentuk BMD. Setelah ini terbentuk barulah disentuh gapura di masing-masing dusun. Kenapa prioritasnya pemberdayaan melalui parwisata? Menurut dia saat ini ada program di Kementerian Pariwisata yang bisa diakses. Apalagi di daerah itu sudah tempat wisata Gunung Sasak yang sudah dibangun pemda, sehingga jika dibandingkan desa lain potensi wisata di desanya jauh lebih bagus. Pihaknya juga akan mengembangkan Bumdes untuk mendorong pengembangan unit usaha pariwisata tersebut. Selain dari DD dan ADD, pihakanya juga telah memiliki target untuk melobi program di pusat. Sebab kata dia jika hanya mengandalkan ADD dan DD tidak cukup untuk pengembangan parwisata dan sektor lain di desa. Ia menambahkan, pihaknya memastikan tidak akan merombak atau memecat aparatur desa. Namun ia merangkul semua aparatur dan rival politik saat pilkades. (her)
Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD dan aktivis serikat pekerja di Lombok Barat (Lobar) mengkritisi pemda seolah tak berdaya menghadapi oknum pengusaha nakal yang mentelantarkan pekerja dan menunggak pajak berkepanjangan. Pihak pemda dinilai lembek, lantaran menemui pihak pengusaha hingga ke luar daerah untuk sekedar meminta mereka menunaikan kewajibannya. Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris menegaskan, langkah pemda dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) pergi ke luar daerah menemui pengusaha dalam rangka penyelesaian masalah pekerjanya keliru. “Kok kita (pemerintah, red) ini mau diatur-atur oleh pengusaha, kok kita mau berangkat menemui mereka ke luar daerah. Panggil dia ke sini, bila perlu pengusaha, pihak serikat dan saya selaku dewan ikut di situ. Karena ini persoalan rakyat Lobar,” tegasnya, Kamis (7/2). Kalau sudah dipanggil 1 sampai 2 kali tidak diindahkan kata dia sebaiknya persoalan ini dibawa saja ke ranah pengadilan. Ia sendiri menyarankan agar pihak pengusaha dipanggil guna menyelesaikan persoalan ini. Sekretaris KSPSI NTB Darto Puji Raharjo mengatakan, Pemda dalam hal ini bupati memiliki kewenangan dan regulasi untuk pengusaha agar datang ke pemda. “Bukan mengutus seseorang datang ke sana. “Kalau ini terjadi, berarti pemerintah sudah sangat keliru. Karena telah menjatuhkan marwah pemda sebagai pemegang kuasa penuh,” jelasnya. Ia menekankan, agar pe-
merintah tidak diatur lagi oleh oknum pengusaha nakal yang tak mau membayar pajak dan tak memperhatikan pekerjanya. Ia juga mengkritisi lambannnya penanganan masalah pemberhentian pekerja yang berujung PHK berjamaah. Disnaker seharusnya mengeluarkan surat anjuran sejak dari dulu. Anjuran yang bersifat tidak memaksa atau tidak mengikat, karena itu sebagai syarat agar pihaknya dapat menuntut ke pengadilan. Sementara itu, kepala Dinas Tenaga Kerja, Rusditah mengatakan, terkait penyelesaian masalah pekerja disalah satu hotel, pihaknya dalam hal ini stafnya memang berencana berangkat ke luar daerah. “Kami baru dapat schedule dari pemilik hotel bisa bertemu,”jelas dia. Awalnya dinas dan pihak hotel saja yang berangkat ke luar daerah namun ia ingin agar tetap ada pihak perwakilan dari pekerja yang ikut. Sementara itu Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar, H Saepul Ahkam Mahfudz menambahkan pemda tidak lemah atau lembek dan “kalah” dalam menindak oknum pengusaha yang nakal membayar pajak. Pemda sudah tegas meninda pengusaha dengan melakukan penyegelan, itu dilakukan setelah pemda mengambil langkah soft. Menurutnya, langkah Pemda mendatangi pengusaha hingga kel luar daerah, sebagai bentuk proaktif pemda untuk menarik pendapatan daerah. “Sebab hotel ini kan ada owner-nya tidak di sini, dari pada mengulur waktu membayar, proaktifnya kita mendatangi pengusaha,” tegas dia. (her)
SUARA NTB Sabtu, 9 Februari 2019
LPBJP Sumbawa Jamin Tender Sesuai Aturan Sumbawa Besar (Suara NTB) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda Sumbawa menjamin proses tender tahun ini sesuai aturan dan mekanisme. Saat ini, sudah ada aturan baru mengenai pengadaan barang dan jasa. Kabag LPBJP Setda Sumbawa, Pipin Sakti Bitongo, S.T,. M. Eng menyebutkan, dalam melakukan proses tender sudah ada aturannya, yakni Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Sehingga pihaknya tetap akan berjalan (Suara NTB/ind) sesuai amanat Perpres. Pipin Sakti Bitongo “Kami juga berterima kasih terhadap masukan-masukan yang membangun,” imbuhnya. Menurutnya, terkait dokumen paket Pasar Seketeng, saat ini pihaknya belum menerima. Pihaknya juga belum mengetahui sejauh mana prosesnya dari dinas terkait yakni Bapenda. Nantinya Jika dokumen sudah dimasukkan maka pihaknya akan segera memprosesnya. “Pasar Seketeng kami belum terima (dokumennya). Seperti apa prosesnya Bapenda yang tahu. Jika dokumen sudah masuk, untuk ditender kami segera proses,” jelasnya. (ind)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Penderita DBD di KSB Bertambah Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa Barat, menyebutkan jumlah kasus DBD kini bertambah menjadi tiga kasus dari sebelumnya sebanyak dua kasus. Sementara jumlah pasien yang terindikasi DBD saat ini sudah mencapai lima orang dan saat ini masih menjalani perawatan intensif. Kepala Dikes KSB, kepada Suara NTB melalui Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2M), H. Yusfi Khalid S. KM, Jumat (8/2) mengatakan, munculnya kasus DBD terjadi karena perubahan iklim yakni musim panas dan hujan yang terjadi di wilayah. Selain itu, faktor kebersihan juga menjadi masalah lain munculnya kasus DBD, karena jika tidak segera ditangani akan semakin bertambah. Bahkan dari kasus yang ditan-
gani saat ini rata-rata sudah ditangani dengan baik sehingga para pasien kini kondisinya berangsur pulih. Adapun kasus yang muncul itu terjadi di wilayah Seteluk dan saat ini sudah dilakukan penanganan lanjutan supaya tidak muncul lagi. Sementara untuk pasien yang terindikasi DBD, sifatnya hanya demam saja. “Rata-rata pasien DBD sudah kita tangani dengan baik sehingga tidak menjadi masalah yang serius. Kita juga tetap akan memantau kondi-
si yang ada di lapangan terkait DBD ini,” sebutnya. Sebenarnya, kasus DBD di KSB ini sudah berhasil ditekan. Di tahun 2016 ada sekitar 74 kasus, 2017 menjadi 51 kasus dan di tahun 2018 mencapai 14 kasus. Pihak terkait juga berharap di tahun 2019 angkanya bisa semakin diminimalisir. Sementara, jika melihat tren kasus ini tahun 2018, maka kasus ini banyak ditemukan yakni di Kecamatan Maluk dengan delapan kasus,
Taliwang empat kasus, Brang Ene, Brang Rea masing-masing satu kasus dan desa Tongo satu kasus. Tetapi yang jelas semua kasus yang ditemukan itu, sudah ditangani semua sehingga tidak terdampak ke yang lain. Bahkan untuk tingkat fatalitas (ada korban meninggal dunia) bisa semakin ditekan. Selain itu, para petugas medis juga diminta untuk tetap intens turun ke masyarakat. “Kasus DBD kita sudah berhasil kita tekan di tahun-tahun sebelumnya. Kita juga tetap meminta petugas medis agar tetap memantau perkembangan kasus ini,” sebutnya. Ia meminta, kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan baik itu kese-
hatan badan dan lingkungan. Apalagi musim-musim seperti ini tidak diketahui secara pasti kadang panas kadang juga hujan. Sehingga sangat rawan munculnya DBD yang saat ini sudah terjadi di beberapa daerah. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan tim khusus untuk melakukan pemantauan jentik sekaligus pemberantasan. Tapi upaya yang paling jitu, yakni kesadaran diri dari masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan. “Kita sudah siapkan tenaga pemantau jentik nyamuk di masing-masing wilayah Puskesmas untuk terus turun ke masyarakat. Sehingga angka DBD ini bisa semakin ditekan di Sumbawa Barat,” tukasnya. (ils)
Tender Pasar Seketeng Harus Selektif Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah telah mengingatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Sumbawa untuk nantinya selektif dalam proses tender mega royek Pasar Seketeng. Agar kontraktor pelaksananya nanti bonafide dan berkompeten. “ULP mesti bekerja maksimal. Selama ini, ada kontraktor yang kelihatannya banyak modal, katanya punya alat berat, tetapi alatnya tidak ada di sini. Contohnya kontraktor yang mengerjakan Jembatan Sebeok Orong Telu, tertatih tatih menyelesaikan pekerjaannya. Jangan sampai hal ini terulang. Sebab kontraktor dari luar juga tidak menjamin. Untuk pasar Seketeng nanti, harus kontraktor yang punya modal. Tidak masalah orang kita (dalam daerah), asalkan punya kemampuan,” tandas Wabup. Untuk relokasi pedagang ke lokasi sementara di Lapangan Kerato, Wabup berharap bisa berjalan lancar. Sebatas pelayanan dasar yang diberikan pemerintah ke pedagang, akan digratiskan. “Kita harapkan, mulai ke sana (Kerato). Dalam memudahkan pelaksanaan pembangunan pasar Seketeng,”tukas H. Mo. Diketahui, proses pembebasan lahan Pasar Seketeng kini tengah berlangsung. Menurut Kasubag Pengadaan Tanah Bagian Pertanahan Setda Sumbawa, Surbini M.M, proses ganti rugi lahan diperkirakan tuntas pada bulan ini. Agar bisa segera dilakukan proses tender. (arn)
Maret, Lima ASN Mantan Napi Korupsi Dirumahkan Dompu (Suara NTB) – Menindaklanjuti usulan pemecatan lima ASN terpidana korupsi yang disampaikan BKN pusat beberapa waktu lalu, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Dompu langsung menggelar rapat koordinasi di ruang Sekretariat Daerah. Hasilnya, disepakati awal Maret mendatang mereka sudah mulai dirumahkan. Demikian ungkap Kabid Pengembangan Kepegawaian BKDPSDM, Asraruddin, SH, di ruang kerjanya, Jumat (8/2). ”Kesepakatan kami akan proses yang lima orang ini, dirumahkan. Jadi kita akan membehentikan gajinya terhitung 1 Maret,” kata dia. Keputusan merumahkan serta memberhentikan Hak-nya selaku aparatur sipil negara itu diambil setelah melalui proses verifikasi dan validasi data ASN yang diusulkan. Dalam waktu dekat, lanjut Asraruddin, pihaknya akan meminta klarifikasi ke BKN dan KPK untuk memastikan pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang sudah diterbitkan, apakah berlaku mundur dengan mengancu padan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 1999 atau merujuk pada Undang-undang ASN tahun 2014. Jika merujuk pada UU Tipikor dipastikan pihaknya akan banyak ASN di wilayah ini yang terpaksa dirumahkan. Pun dengan UU ASN juga bukan hanya lima orang tersebut. “Kalau mundurnya sampai 2014 lebih dari lima orang ini, tapi kalau mundurnya lagi berlaku sejak diberlakukannya undang-undang pemberantasan korupsi akan lebih banyak lagi,” jelasnya. Selain itu, klarifikasi tersebut juga dimaksudkan untuk mempertegas surat BKN perihal penyampaian data PNS dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 2 Oktober 2018 lalu. Dalam surat tersebut, BKDPSDM ingin mengetahui apakah ASN yang menjadi sasaran SKB itu terbatas pada pelaku tipikor saja atau mereka yang juga terlibat tindak pidana umum lainnya. “Antara lain itu yang akan kita klarifikasi untuk mempermudah proses verifikasi ASN yang masuk kategori itu, jadi intinya SKB tiga menteri itu yang akan kita minta klarifikasi ke pemerintah pusat,” pungkasnya. (jun)
Revisi RTRW Sumbawa Hampir Final Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa tengah melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Saat ini revisi sudah mendekati final. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya menyebutkan, terkait proses revisi RTRW sudah dilakukan pembahasan di tingkat KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Proses tersebut paling berat dan urgen untuk dilaksnakan. (Suara NTB/ind) Diakuinya, masih ada Lalu Suharmaji Kertawijaya dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. “KLHS ini yang paling berat dan penting. Kemarin sudah kita bahas di Mataram bersama tim. Namun masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan diperlukan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (8/2). Disebutkannya, dokumen dimaksud antara lain peta kawasan hutan yang sekarang ini juga sedang berproses di BPN untuk prona dan masyarakat. Kemudian dokumen terkait banyaknya kawasan-kawasan yang akan dimasukkan. Seperti halnya rancangan pembangunan Teluk Santong dengan lahan lebih kurang 300 hektar. Kedua terkait dengan lahan pertanian berkelanjutan. Seperti pembangunan rumah sakit baru di lahan pertanian. “Itu sudah ditindaklanjuti untuk diganti. Makanya yang paling urgen itu di KLHS,” terangnya. (ind)
(Suara NTB/ula)
JAGUNG - Tanaman jagung petani di Saneo, Kabupaten Dompu yang didokumentasikan pada pekan kedua Januari 2019 lalu.
Awal Panen, Jagung Dompu Dijual Rp5000 per Kilogram Dompu (Suara NTB) Puncak masa panen jagung di Kabupaten Dompu diperkirakan pada Maret – Juni tahun 2019 dari 60an ribu ha luas tanam jagung di Dompu. Di awal masa panen, petani menikmati harga Rp5000 per kg jagung kering. Hal itu diakui Atika, petani jagung di Kempo kepada Suara NTB, Jumat (8/2) kemarin. Namun luas jagung yang dipanen tersebut hanya beberapa petak sawah yang ditanam pada Ok-
tober 2018 dengan total produksi 750 kg. “Jagung saya hanya 750 kg pipilan. Kita dibayar (pengepul) Rp5000 per kg dalam keadaan kering,” ungkapnya. Harga tersebut, lanjut Atika, cukup menguntungkan dan harga tinggi tersebut biasa diterima pihaknya di awal masa panen jagung. Ketika puncak masa panen jagung, biasanya turun hingga sekitar Rp2.000 walaupun jagung kering. “Kita berharap harga jagung ini tetap stabil walaupun di
puncak masa panen, karena kami masih memiliki beberapa lokasi untuk dipanen pada April – Juni ini,” katanya. Kepala bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Armansyah, S.Pt yang dihubungi terpisah mengakui harga jagung di awal panen ini sampai Rp5000 lebih per kg jagung pipilan kering. Namun luas jagung yang dipanen belum banyak dan hanya spot – spot tertentu saja. “Kemarin
Pemadaman Listrik, Walikota Minta Penjelasan PLN Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE bertemu Manajer PLN UP3 Bima, Dony NG. Membahas keluhan masyarakat Kota Bima terkait pemadaman listrik secara bergilir yang kerap terjadi selama empat bulan terakhir. Dalam pertemuan di ruang rapat Walikota, Jumat (8/2) siang tersebut. Walikota menyampaikan pemadaman listrik secara bergilir telah merugikan masyarakat dan mengganggu aktivitas masyarakat, terutama dunia usaha. “Pertemuan tadi untuk mendapatkan penjelasan dari pihak PLN UP3 Bima terkait pemadaman bergilir yang sering terjadi,” kata Walikota usai bertemu dengan PLN Bima. Pada pertemuan tersebut, Manajer PLN, kata Walikota pemadaman listrik secara bergilir lantaran disebabkan defisit daya dan pemeliharaan mesin. Selain itu ada gangguan seperti adanya penebangan pohon. “Dipastikan
(Suara NTB/Ist)
SOAL PEMADAMAN - Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, (kanan) mendengarkan penjelasan Manajer PLN Bima, Dony terkait pemadaman listrik di Bima, saat pertemuan di ruang rapat walikota Bima, Jumat (8/2) siang. pemadaman masih akan terjadi karena mesin baru sedang dilakukan tahap pengujian” katanya. Meski demikian, pihak PLN menyampaikan komitmen mulai akhir bulan Februari tidak akan ada lagi pemadaman listrik di
area Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. “Komitmen ini kita sambut baik. Kita berharap kedepan PLN dapat memberikan layanan terbaik bagi konsumen khususnya warga Kota Bima,” pungkas Walikota. (uki)
Serangan Hama dan Blast Ancam Lahan di KSB Taliwang (Suara NTB) Serangan hama dan blast (penyakit padi) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus meluas. Bahkan saat ini tercatat ada sekitar puluhan hektar lahan yang sudah dilaporkan para petani di empat kecamatan, kendati belum menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunak) KSB kepada Suara NTB, melalui Kabid pertanian tanaman pangan Syaiful Ulum SP, Jumat (8/2) mengatakan, di kecamatan Jereweh saat ini tercatat ada sekitar 5 hektar lahan padi yang terserang blas dan kera-
cunan pupuk (penyakit padi). Di kecamatan Brang Rea, tercatat ada sekitar 50 are yang terserang hama wereng dan di Kecamatan Brang Ene ada sekitar 11 are. Sementara di kecamatan Seteluk tercatat ada sekitar tiga hektar, untuk serangan ulat, penggerek batang sekitar satu hektar dan hama wereng sekitar 60 are. Terhadap kondisi tersebut, pihaknya sudah mulai mengirimkan obat-obatan sebagai penanganan awal terhadap serangan penyakit tersebut. “Lahan Pertanian yang terserang hama tersebut sudah ditangani dan kita sangat bersyukur belum ada yang dinyatakan Puso,” ungkapnya.
Dikatakannya, serangan hama tersebut sifatnya tidak terlalu besar yakni sekitar beberapa hektar saja. Kendati demikian, pihak terkait sudah mulai mendistribusikan saprodi berupa pestisida serta 40 liter insektisida dan obatobatan lainnya untuk membasmi serangan hama ini. Menurutnya, secara keseluruhan gangguan hama tidak terlalu berdampak karena luas lahannya juga tidak banyak dan pihak terkait juga sudah dilakukan antisipasi. Pihaknya juga bersyukur terhadap lahan tersebut sudah mulai berangsur pulih hanya di Jereweh saja yang belum memberikan hasil yang baik. (ils)
kita dilaporkan petugas di lapangan sampai Rp5000an per kg,” ungkapnya. Berdasarkan perkiraan luas tanaman jagung Dompu yang dipanen pada Januari – Maret, kata Armansyah, pada Januari hanya 1.349 ha, Februari seluas 3.151 ha, dan Maret 28.661 ha. Luasan jagung yang akan dipanen ini masih berdasarkan estimasi berdasarkan masa tanam. “Tapi puncak panen raya jagung di Dompu pada April – Juni (2019) ini,” katanya.
Armansyah juga mengaku, optimis bisa mewujudkan target luas tanaman jagung hingga 120 ribu ha. karena musim hujan tahun 2018 – 2019 ini diperkirakan akan panjang dan menjadi keuntungan bagi petani untuk menanam kembali jagung pasca dipanen. Sehingga benih jagung bantuan yang didistribusikan beberapa waktu lalu akan ditanam pada musim kemarau (MK) 1 di lahan – lahan tadah hujan maupun di lahan sawah. (ula)
Bupati : Rastra Perkuat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima dan Sub Divre Bulog Bima resmi menyalurkan Beras Sejahtera (Rastra) tahun 2019 bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di komplek Gudang Bulog yang berada di Desa Bolo Kecamatan Madapangga, Jumat (8/2). Proses serahterima bantuan sebanyak 10 kilogram beras tersebut dilakukan oleh Bupati Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE kepada sejumlah perwakilan KPM di Kabupaten Bima. “Penyaluran Rastra ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin,” kata Bupati usai serahterima bantuan. Ia mengimbau kepada KPM agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sehingga dari bantuan tersebut bisa mencukupi dan memenuhi ke-
butuhan bersama keluarga. “Saya berharap bantuan ini dapat meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin,” katanya. Dikatakannya penyaluran Rastra merupakan tanggung jawab semua pihak. Oleh karena itu, Ia mengharapkan bantuan Masyarakat, Aparat Keamanan dan Camat agar mengawal penyalurannya hingga sampai diterima oleh penerima manfaat. “Juga kepada seluruh Kepala Desa agar mendata jumlah warganya yang menerima bantuan di wilayahnya masing-masing, hingga penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya. Tercatat pada tahun 2019 ini Kabupaten Bima bersama Sub Bulog akan menyalurkan Rastra sebanyak 399 ton 950 kilogram diperuntukan bagi 39.995 KPM. Dengan jatah 10 kilogeram per KPM. (uki/*)
(Suara NTB/Uki)
SERAH TERIMA - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri menyerahkan simbolis bantuan Rastra kepada penerima manfaat, di Komplek Gudang Bulog di Desa Bolo Kecamatan Madapangga, Jumat (8/2).
Jendela Sastra
SUARA NTB Sabtu, 9 Februari 2019
Halaman 7
CERPEN
Wanita Berwajah Kenangan Wardie Pena Wanita itu masih berdiri di sudut dapur hostel sambil menenteng sebuah cangkir yang tampaknya berisi kopi atau teh. Sejak kedatanganku beberapa menit yang lalu, aku sudah menemukannya di sana bersama seorang wanita lain paruh baya berambut ikal dan berkulit agak gelap. Sementara, wanita yang kumaksud ini berkulit putih, berambut lurus dan pirang, mata sipit, dan bertubuh jenjang. Dari postur tubuh dan penampilan, aku menduga hubungan mereka bukanlah antara anak dan ibu, sehingga aku tidak begitu tertarik untuk mencari tahu hal itu. Aku hanya tertarik mengamati raut wajah wanita bermata sipit yang tampak begitu menggoda ini. Sebentar, sebenarnya bukan kecantikannya yang membuat mataku tercekat. Di zaman yang begitu pesat akan perkembangan alat kecantikan seperti saat sekarang ini, kurasa tidak sulit menemukan wanita cantik seperti dia, bahkan yang lebih cantik sekalipun. Namun, wanita ini sungguh berbeda. Di wajahnya seakan-akan terhampar padang kenangan yang pernah kuarungi bersamanya suatu masa yang tak dapat kuingat secara pasti. Aku hanya dapat merasakan itu. Ya, benar sekali, aku ingat bahwa perasaan ini pernah kurasakan dulu ketika memandang wajah Meri, istriku yang meninggal lima tahun silam. Aku menghempaskan tubuh ke sandaran kursi yang terletak di pelataran dapur hostel. Sisa-sisa pegal akibat perjalanan kemarin sore rasanya masih menempel di tubuhku. Sebab itu, pagi ini akan kuhabiskan dengan sedikit lebih santai sebelum check out. Oh ya, kedatanganku ke Negeri Merlion ini adalah untuk melanjutkan kuliah. Dulu aku pernah berjanji melanjutkan kuliah ke sini bersama Meri. Akan tetapi, rencana kami tertunda karena kami lebih dulu menikah setahun selepas kuliah. Lagi pula, usiaku pada saat itu sudah cukup matang, sehingga menikah adalah pilihan yang tepat ketimbang menjalin hubungan tak tentu arah. Dan ambisi melanjutkan kuliah itu kini sudah kutunaikan, meski tujuanku sebenarnya lebih kepada menghabiskan sisa-sisa usia sebelum kematian menjemputku. Aku menyeruput segelas kopi susu yang telah kuseduh sendiri di dapur. Awan pekat yang menggelantung di atas kepalaku,
menambah kenikmatan meminum kopi. Aku merapatkan kursi ke sebuah meja saji kecil di depanku, lalu kutumpuk lenganku di sana. Kehadiran wanita yang kini kusebut berwajah kenangan di depanku tadi benar-benar mengundang kerinduanku pada Meri. Karena wajahnya begitu mirip dengan Meri. Dulu teman-teman kuliah sering mengatakan Meri mirip gadis Cina karena matanya yang sipit. Hanya saja kulit Meri tidak seputih wanita di depanku tadi. Kulirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. Aku tersenyum-senyum sendiri. Dulu dia memberikan benda ini pada saat ulang tahunku yang ke 30. “Kamu tahu Mas, kenapa aku kasih kado ini walau kamu sudah punya model yang lain?” katanya. Aku menggeleng tanpa suara yang meluncur dari mulutku. “Setiap Mas ingin melihat waktu, berarti Mas akan melihat jam ini. Dan itu sama saja dengan melihatku. Dengan begitu, kamu akan selalu ingat padaku setiap waktu.” Sambil tersenyum-senyum Meri mengatakan itu. “Ah, bisa aja kamu. Tanpa jam tangan ini pun aku sudah selalu ingat padamu. Lagi pula, bukankah aku sudah bilang bahwa aku hanya akan mencintai wanita sekali saja dalam hidup ini?” Meri kemudian mendekapku erat malam itu, hingga pagi datang menggeser kehadiran malam. Waktu itu usia pernikahan kami sudah mencapai enam tahun. Tapi kami belum dikaruniai momongan. Dan aku sendiri tahu kenapa Meri berkata seperti itu.
(Sarah Laval@flickr)
Usia pernikahan yang boleh dibilang cukup matang tapi belum bisa mempersembahkan seorang anak, bisa dikatakan aib bagi seorang wanita, yang suatu waktu dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Sebagai seorang wanita dan memiliki perasaan sensitif, Meri tentu paham hal itu. Oleh karenanya, boleh jadi pikirannya berkata bahwa ia takut bila sewaktu-waktu aku menaruh perhatian pada wanita lain. Meri sering bercerita tentang teman-teman kantor yang menanyainya perihal buah hati. Ia seringkali merasa kelimpungan apabila menghadapi pertanyaanpertanyaan semacam itu. Pengalamannya itu lantas membuat Meri kadang merasa minder dan seolaholah dirinya lah yang patut disalahkan atas cobaan tersebut. Lambat laun, perasaan minder tersebut membuat Meri jadi selalu menghindari pembicaraan apabila topiknya sudah menyentuh soal anak. Bahkan, ia berusaha menjauhi
PUISI Mohamad Baihaqi Alkawy
Membuat Perangkap Ikan buakar tak mendengar ibu memanggilnya sembahyang sembahyang bagi buakar hanya bagi orang kurang kerjaan buakar membongkar perangkapnya tapi tak bisa lewati duri yang diletakkan di atasnya, tajam. menyentuh mata kaki buakar berjalan mengambil sebilah kayu buakar tegak dengan tangan menopang dagu melihat perangkap ikan kali musnah. sebab bendungan airnya bah. perangkap dibuat lebar supaya banyak menampung ikan yang nyasar; tak tahu mana selatan-daya perangkap membuih itu tandanya ikan merangsek masuk. satu ikan meloncat dan ditangkap buakar berencana memalamkan perangkap tapi karena melihat ikan mengepung ia membongkarnya saat itu buakar sadar, ternyata ia juga masuk perangkap 2017-2018
perkumpulan ibu-ibu rumah tangga di dekat rumah kami. Ia merasa dirinya lah yang sedang dipergunjingkan ketika mereka berkumpul dan berkelakar riang. “Mas, kalau boleh jujur, aku tak keberatan jika Mas menikah lagi,” katanya pada suatu malam berikutnya. “Kenapa kamu berkata seperti itu, Meri?” “Aku tahu Mas ingin sekali punya anak.” “Tidak, aku tidak bisa melakukan itu, Meri.” “Baiklah kalau Mas tak tega melakukan hal itu sekarang, tunggulah hingga pusaraku mengering.” Kalimat Meri serasa menyumbat kerongkonganku. Pernapasanku seketika menjadi berat malam itu. Sehingga aku tidak bisa menahan lelehan air dari pupil mataku. Aku bukan semata menangisinya. Akan tetapi, aku menangisi betapa besar keinginannya untuk membahagiakanku, yang ternyata tak dapat terwujud sampai saat itu. Begitulah. Hari-hari
kami jalani berdua tanpa kehadiran makhluk mungil yang kami nanti-nantikan. Hingga suatu hari katakata Meri benar-benar menjadi nyata. Penyakit mematikan yang diidapnya telah merenggut nyawanya. Entah, apakah saat mengatakan perihal kematian malam itu Meri sudah mulai merasakan penyakitnya ataukah ia ngomong asalasalan saja? Aku tidak dapat memastikan hal itu. Aku hanya bisa memastikan, bahwa diriku selalu berteman dengan sepi dan kesedihan pada hari-hari berikutnya. Aku sudah memutuskan hubungan dengan bahagia. Kesedihan-kesedihan yang menguliti hari-hariku bahkan membuatku selalu berdoa agar kiamat dipercepat saja. Dengan begitu, aku dan Meri bisa dipertemukan kembali di alam keabadian. Meskipun aku sadar mana mungkin Tuhan mau mempercepat jadwal kiamat hanya gara-gara satu orang hambaNya ini. ***
Rintik hujan yang sudah mulai bertempias ke atas lantai, mengusap kesadaranku dari lamunan tentang Meri. Kakiku seakan bergerak dengan sendirinya ke dalam dapur hostel, menghindari hujan sambil membawa gelas kopi yang isinya sudah tandas. Tanpa kusadari, rupanya si wanita bermata sipit sekarang sudah berada dengan jarak yang cukup berbisik saja kami sudah bisa saling dengar—jika ingin berbicara. Wanita berambut ikal yang tengah menjentikkan sebatang rokok di jari kirinya melirik ke arahku dengan tatapan penuh selidik. Aku membalas tatapannya. Wanita cantik bermata sipit pun turut menatapku. Beberapa saat kami bertiga saling tatap secara bergantian. Degup jantungku terasa lebih kencang dari biasanya. Namun, tak lama kemudian ia berlalu begitu saja bersama wanita perokok sialan tersebut. Ternyata benar, dari jarak dekat, wajah wanita itu mirip sekali dengan Meri.
Sehingga pantas saja perhatianku sejak tadi tercocok ke arahnya. Ah, apa yang terjadi denganku? Dadaku tiba-tiba dipagut rindu pada Meri, tapi pada saat bersamaan juga terpesona dengan wanita berkulit putih dan bermata sipit tadi. Apakah ini sebuah petanda bahwa Meri memintaku jatuh cinta pada wanita lain ataukah wanita itu adalah jelmaan Meri? Tapi siapa dan dari mana asal-usulnya? Aku bergegas mengejarnya, tapi aku tak menemukan siapasiapa di antara lorong kamar hostel. Bahkan bayangan seorang pun tidak kutemukan. Sepi. Sangat sepi. Lombok Tengah, 1 Februari 2019
Wardie Pena menulis cerpen, esai dan resensi buku. Bermukim di Lombok Tengah, NTB.
Buakar Belanja ke Kota buakar ingin ikut kakek ke kota kakek tergopoh-gopoh menarik tangan kirinya ke bibir jalan menunggu carry yang berseliweran carry putih bertulis ‘asmara laela’ berhenti di depannya buakar naik sembari mendonga langit mobil berkarat. kakek memeluknya setibanya buakar nyasar, ia mengira terminal adalah perhentian terakhir kakek menarik lengan kirinya mencari mobil yang hendak ditumpangi ke tujuan lain 2018
Terasing di Jalan Lingkar ada jalan di tengahnya juga taman tapi buakar tak melihat kali yang dipenuhi tahi dan bambu yang menjorok sembari berjalan kakek menariknya pulang buakar manut tapi matanya sontak menengok jalan lingkar yang dipenuhi spanduk orang ia merasa pernah melihatnya
kakek salah jalan, kata buakar kakek tersenyum kakek menuntun.
Menginjakkan Kaki Pertama buakar sampai, melihat kota seperti dalam tv hitam putih milik pemerintah ada toko tua saudara sipit matanya saudara penjual kurma mancung hidungnya kakek mengajaknya melihat kitab sewarna tanah buakar melongo ke arah kerumun ada orang burek di samping sibuk membalikkan buku kiat hidup bahagia
ini jalan lingkar, kata kakek membulatkan arah telunjuknya buakar tak paham kenapa jalan dibuat melingkar padahal di rumah jalan itu lurus seperti penggaris guru ngajinya 2018
kakek bertanya buku apa yang buakar ingin baca tak ada, katanya. tapi kakek memaksa seperti ia menyuruh buakar ngaji buakar tersandung di depan kasir ia tak mengangis. kakek juga tak mengangkatnya 2018
Mohamad Baihaqi Alkawy, lahir di Toro, Penujak, Lombok Tengah, Mei 1991. Ia terpilih menghadiri Makassar International Writers Festival (MIWF) 2018.
SUARA NTB Sabtu, 9 Februari 2019
POLHUKAM
Halaman 8
Tahun Politik, Kejari Loteng Rem Penanganan Kasus Korupsi Mataram (Suara NTB) Kejari Lombok Tengah sedikit meredakan penanganan kasus korupsi di tahun 2019 ini. Sebabnya, penanganan kasus yang diduga melibatkan subjek politik dapat menimbulkan persepsi. Tetapi bukan berarti kasus bakal molor. “Takutnya kita dikira ada muatan politis. Untuk menghindari itulah,” ujar Kepala Kejari Lombok Tengah Ely Rahmawati ditemui di Mataram kemarin. Dia menjelaskan, pertanggungjawaban berlanjutnya penanganan kasus
yakni dengan menjalankan rencana penyidikan sesuai dengan runut waktu yang
ditentukan. “Saat ini kita menjaga keadaan kondusif berkaitan dengan tahun
politik. Kasus tetap jalan,” ujarnya. Bentuknya, sambung Ely, dengan mengintensifkan pendalaman alat bukti serta melengkapi pemberkasan perkara yang sedang ditangani. “Pelan-pelan sambil kita cari bukti. Saya tinggal nyusun berkas kok,” kata dia. Hal itu merujuk pada
penanganan kasus DD/ADD Pengembur, Pujut, Lombok Tengah tahun 2017. Kasus itu sudah menyeret mantan Kades Pengembur berinisial SY. Tersangka SY ikut kontestasi Pileg 2019. Dalam kasus itu, jaksa menemukan indikasi korupsi pertanggungjawaban fiktif dalam sejumlah proyek yang
didanai DD/ADD Pengembur tahun 2017. Menurut hasil audit BPK, kerugian negara yang timbul Rp825 juta. Sementara kerugian negara yang sudah dikembalikan sebesar Rp220 juta. Sebanyak Rp186 juta diantaranya dikembalikan oleh bendahara desa. Tersangka mengembalikan Rp30 juta.
Dalam kasus itu modus korupsinya diduga berupa proyek fiktif seperti proyek fisik perbaikan Posyandu. Tersangka dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)
Rekapitulasi Tingkat PPK Butuh Waktu Lebih dari Sehari Mataram (Suara NTB) Rekapitulasi surat suara pada Pemilu 2019 tidak hanya memakan waktu panjang pada saat perhitungan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi suara di tingkat kecamatan juga tak kalah memakan waktu panjang. Diperkirakan bisa lebih dari 24 jam. Hal itu diketahui dari hasil simulasi rekapitulasi surat suara pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dimana, untuk rekapitulasi hasil pemilihan untuk satu TPS memakan waktu sekitar satu jam, dengan catatan proses rekapitulasi berjalan normal. Sementara dalam satu kecamatan di NTB, terdapat ratusan TPS. “Rekapitulasi di tingkat PPK bisa melewati waktu 24 jam. Dari hasil simulasi waktu yang dibutuhkan untuk merekap hasil di satu TPS yaitu satu jam, itupun tanpa protes,” kata anggota KPU Provinsi NTB Divisi Hukum, Yan Marli. Untuk diketahui, pada Pemilu 2019 ini, rekapitulasi surat suara hasil pemilihan pada tingkat TPS langsung dilakukan di PPK. Berbeda dari sebelumnya ada tahapan rekapitulasi pada tingkat PPS di tingkat desa dan kelurahan. “Bayangkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk rekapitulasi di PPK. Misalnya di Kecamatan Aikmel yang memiliki 341 TPS, kalau satu TPS butuh waktu satu jam, maka butuh waktu 341 jam untuk dapat selesai,” kata Yan Marli. Namun demikian untuk efesiensi waktu, KPU mensiasati proses rekapitulasi surat suara agar tidak memakan waktu terlalu panjang. Sehingga rekapitulasi akan menggunakan tiga sampai empat panel. “Untuk mengantisipasi ini kemungkinan rekapitulasi di PPK akan dilakukan menggunakan 3-4 panel,” terangnya. Pada tahap rekapitulasi di tingkat PPK ini juga, agar proses rekapitulasi dapat berjalan lancar, tanpa diganggu kegaduhan yang berpotensi ditimbulkan oleh banyaknya saksi yang dihadirkan mengikuti proses rekapitulasi. KPU pun membatasi saksi yang boleh hari maksimal empat orang. “Dalam rekap tingkat PPK saksi yang boleh hadir maksimal empat saksi. Semoga hal ini bisa jadi antisipasi agar tidak menimbulkan kerawanan,” katanya. Diketahui pada Pemilu 2019 ini, ada lima jenis surat suara yang akan dihitung, yakni surat suara untuk Pilpres, anggota DPR RI, Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pencoblosan lima jenis surat suara ini untuk pertama kalinya digelar sepanjang sejarah kepemiluan di Indonesia. (ndi)
Danrem Paparkan Penanganan Korban Gempa di Acara Jumpa Bang Zul - Ummi Rohmi Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., menghadiri acara jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi, Jumat (8/2). Kegiatan kali ini, dalam rangka launching PRCC dan Zero Waste Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB. Acara mengangkat tema “Bersama Bangkit Menuju NTB Gemilang”, Danrem 162/WB melaporkan kondisi tentang penanganan korban gempa khususnya terkait dengan pencairan dana terpadu satu pintu. “Rumah rusak ringan dan sedang mulai tanggal 6 kemarin sudah dilaksanakan pencairan dana oleh pihak BRI kepada masyarakat terdampak gempa melalui pelayanan satu pintu,” ungkap Danrem. Sedangkan untuk rumah rusak berat, lanjutnya, sedang dalam penyusunan. Selanjutnya, akan disampaikan dalam rapat dengan Kadis Perkim maupun BPBD, sehingga pencairan bisa dipermudah seperti pada rumah rusak ringan dan sedang. Selain itu, Danrem juga menyampaikan terkait dengan pelaksanaan HUT Korem 162/WB ke 58 tahun 2019, akan menggandeng Koni NTB maupun Dinas Pariwisata untuk menggelar 15 macam cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Ini sekaligus meramaikan festival budaya Lombok Bau Nyale di Kuta Lombok Tengah. “Kegiatan seperti ini diharapkan masyarakat tidak hanya terfokus dengan situasi politik menjelang Pileg dan Pilpres 2019 namun juga dalam rangka meningkatkan dan membangkitkan semangat olahraga masyarakat NTB,” tutupnya. (ars/*)
(Suara NTB/ist_penrem)
Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat hadir dalam acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi, Jumat kemarin.
(Suara NTB/ndi)
SILATURAHMI - Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud dan anggota bersilaturahmi ke Korem 162/Wirabhakti dan Polda NTB. Kunjungan mereka diterima Danrem Ahmad Rizal Ramdhani dan Kapolda NTB, Ahmat Juri dalam rangka membangun sinergitas pengamanan Pemilu 2019.
TNI/Polri Siap Amankan Pemilu 2019 Mataram (Suara NTB) TNI dan Polri menyatakan kesiapannya untuk mem-back up pengamanan pelaksanaan tahapan Pemilu 2019. Baik pada tahapan sebelum hari H pemungutan suara, maupun sesudahnya. Komitmen itu disampaikan saat silaturahmi KPU Provinsi NTB ke dua institusi kemanan negara tersebut. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan, secara teknis penyelenggaraan, KPU akan melaksanakan seluruh tahapan dengan sebaikbaiknya. Namun demikian KPU membutuhkan dukungan penciptaan kondisi yang mantap agar pemilu 2019 dapat berjalan tertib dan aman. Ten-
tu hal itu membutuhkan dukungan dari semua pihak, khususnya TNI dan Polri. Salah satu tahapan yang cukup krusial yang membutuhkan pengawalan dari aparat keamanan yakni pendistribusian logistik surat suara ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Karena diketahui pada saat pendistribusian, kondisi cuaca musim hujan perlu diantisipasi. “Distribusi logistik ke TPS diperkirakan masih dalam musim hujan. Hal ini memiliki potensi rawan terutama daerah-daerah sulit yang harus menyeberangi laut atau kawasan dengan medan yang berat. Distribusi logistik ini
Saksi Partai Nasdem Mengemban Tugas Ganda Mataram (Suara NTB)DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi NTB telah menyiapkan ribuan saksi untuk mengawal proses pemungutan dan rekapitulasi surat suara Pemilu 2019. Saksi akan ditimpatkan pada semua jenjang proses rekapitulasi surat suara, mulai dari tingkat TPS, PPK KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal itu disampaikan oleh ketua badan pemenangan pemilu (Bapilu) DPW Nasdem NTB, Ardani Zulfikar, Jumat (8/2). “Komisi Saksi NasDem untuk wilayah NTB akan menyediakan ribuan saksi,” katanya. Disampaikan Ardani, dalam struktur organisasi Partai NasDem, ada badan khusus di sebut Komisi Saksi NasDem (KSN). Badan tersebut bertugas dan bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan saksi bagi Partai NasDem di Pemilu. Ardany memastikan KSN sedang melakukan proses rekrutmen bagi kebutuhan saksi di Pemilu 2019. Saksi dipersiapkan Partai NasDem disesuaikan dengan jumlah TPS di NTB. Dengan asumsi Per TPS akan ditempatkan satu saksi. Diketahui jumlah TPS se NTB di Pemilu 2019 sebanyak 15.988 TPS. “Bahkan, Partai NasDem juga mempersiapkan koordinator saksi. Baik untuk koordinator desa/kelurahan, keca-
matan dan kabupaten/kota,” ucap celeg DPRD Provinsi NTB dari dapil III ini. Ia mengemukakan, pembobotan dan penyiapan saksi terus dilakukan sampai Bulan Maret 2019 mendatang. Pembobotan itu dilakukan secara bertahap agar saksi benar-benar mengetahui tugas dan fungsinya. Baginya, perekrutan dan pembentukan saksi per TPS, selain untuk mengawal dan mengamankan raihan suara diperoleh Partai NasDem dan calon anggota legislatif (caleg) di semua tingkatan. Keberadaan saksi tersebut, sebagai salah satu ujung tombak partai dalam melaksanakan kerja-kerja politik bagi kemenangan di Pemilu 2019. “Minimal saksi ini juga bisa bekerja memenangkan Partai NasDem di TPS tempat dia bertugas,” terangnya. Terkait dengan pembiayaan bagi saksi di Partai NasDem direncanakan pembayaran honor bagi saksi disiapkan dari dana partai, dan kontribusi dari caleg Partai NasDem di semua tingkatan. Karena itu, para caleg Partai NasDem diharapkan kontribusinya bagi pembiayaan saksi. Bagaimanapun, lanjut Ardany, para caleg juga sangat berkepentingan dengan keberadaan dari para saksi. “Pembiayaan saksi akan dikombinasikan antara Partai dan caleg,” pungkasnya. (ndi)
sangat membutuhkan dukungan TNI dan Polri,” kata Suhardi. Dikatakan Suhardi, Pemilu 2019 merupakan Pemilu Serentak Nasional yang pertama kalinya. Tentu ini memiliki kerumitan tersendiri yang harus dipahami oleh semua pihak. Tidak hanya oleh KPU, tetapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan seperti Gubernur, TNI, Polri dan DPRD. Karena itu KPU perlu memperkuat sinergi dengan pimpinan daerah terutama menjelang Pemilu 2019. Menyambut harapan Ketua KPU, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., menegaskan,
pihaknya memberikan perhatian serius terhadap Pemilu 2019. Dalam kesempatan itu ia menyarakan agar sebelum pemungutan suara nantinya perlu dibuat pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. “Kita harus mengantisipasi agar Pemilu berjalan aman. Intinya tidak ada orang yang bergerak mengganggu Pemilu jika tidak ada tokoh yang mendukungnya. Ini perlu kita antisipasi dengan bertemu dengan para tokoh,” kata Danrem. Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol. Ahmat Juri juga memberi perhatian serius terhadap Pemilu 2019. Juri menegaskan bahwa Polda
NTB akan tetap mengawal Penyelenggara, Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu 2019. “Dalam rangka memudahkan pengamanan TPS, kita berharap agar pembangunan TPS di lokasi yang memungkinkan Polisi bisa mengawasi dengan lebih mudah. Bagaimanapun juga jumlah anggota kepolisian yang ada jauh lebih kecil dibanding jumlah TPS yang mencapai 15.998,” katanya. Selain itu, Juri juga memberikan perhatian serius pada penyebaran informasi Hoax. Menurutnya informasi hoax ini sangat rentan menganggu pelaksanaan pemilu 2019, karena itu harus diantisipasi dengan serius. (ndi)
Terduga Pembunuh Polisi Didakwa Pasal Berlapis Mataram (Suara NTB) – Terdakwa I Made Subrata alias Jinggo menghadapi dakwaan berlapis. Yakni pembunuhan, perampokan, serta pencurian dengan kekerasan. Korbannya, Iptu I Nengah Sukarta. Selain kehilangan nyawa, juga raib harta bendanya. Jinggo yang kerabat dekat korban menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (8/2) lalu dengan dakwaan kumulatif alternatif. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Didiek Jatmiko. Terdakwa diajukan ke persidangan dengan tuduhan pelanggaran pasal 338 KUHP atau pasal 339 KUHP atau pasal 362 KUHP atau pasal 365 KUHP. Jaksa penuntut umum Ema Muliawati menjelaskan perbuatan terdakwa Jinggo didasari perasaan kalut dan sakit hati sehingga memutuskan untuk membunuh korban. Awal mulanya, kata Ema dalam surat dakwaannya, Jinggo menyewa motor Honda spacy DR 5399 AV dari saksi Farouk untuk jangka waktu tiga hari sekitar Oktober 2018 lalu. Namun setelah sampai batas waktu, motor tidak juga dikembalikan. Sebab motor sudah digadai ke saksi Made Swastika di Lilir, Gunungsari, Lombok Barat senilai Rp3 juta. “Uangnya telah habis digunakan untuk bermain judi dan membeli narkotika,” ungkap Ema. Terdakwa kalut ketika saban waktu ditagih Farouk sementara motor sewaan sudah berpindah tangan. Kesempatan datang ketika Jinggo diminta datang ke rumah korban di Seksari,
(Suara NTB/why)
DAKWAAN - Terdakwa pembunuhan polisi, I Made Subrata alias Jinggo menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Mataram. Cakranegara Utara, Cakranegara, Mataram Jumat (9/11/2018) pagi. “Terdakwa ditelepon majikannya yaitu korban untuk datang. Kemudian terdakwa disuruh untuk memberi makan anjing, membersihkan kotoran anjing, dan mencabut rumput bersama korban,” jelas jaksa. Pada saat mencabut rumput tersebut, sambung dia, korban memarahi terdakwa yang intinya perihal terdakwa yang pecandu narkoba. Jinggo sakit hati. Niat membunuh korban muncul. Selepas bekerja di halaman, Jinggo disuruh korban memasak mi instan. Mi tersaji dan disantap korban dengan duduk di meja rias. Kesempatan itu dipakai terdakwa melancarkan niatnya. Jinggo lantas bergegas ke luar rumah mengambil potongan besi diameter 2 inchi sepanjang hampir 1 meter. Kemudian Jinggo menghantam korban dengan besi tersebut dari arah belakang. Korban masih sempat bangun untuk menangkis. Tetapi hantaman bertubi Jinggo tak terbend-
ung dan membuat korban roboh tertelungkup di lantai. Setelah memastikan korban tidak lagi bergerak, Jinggo mengambil dua ponsel korban dan pergi dengan membawa kabur motor Honda Vario DR 2458 kepunyaan korban. Rumah dikunci dari dalam dan dia keluar lewat pintu dapur. Dua ponsel korban lantas digadai sebesar Rp1,2 juta. Sementara motor korban digadai Rp5 juta. Uangnya dipakai menebus gadai Rp3 juta ke saksi Farouk. “Sisanya terdakwa pakai untuk bermain judi,” kata Ema. Jinggo mendatangi lagi rumah TKP pembunuhan itu Rabu (14/11). Berpura-pura bertamu. “Terdakwa memanggil-manggil korban untuk mengelabui tetangga korban,” ungkapnya. Sejumlah saksi tersebut selanjutnya langsung diperiksa di persidangan. mereka menerangkan sesuai isi dakwaan jaksa. Sementara terdakwa tidak membantah sedikitpun. “Iya benar,” jawabnya saat ditanya hakim perihal kesaksian para saksi. (why)
Mantan Kadisdik Kota Mataram Dituntut 4 Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Mantan Kadisdik Kota Mataram, H. Sudenom dituntut penjara 4 tahun. Jaksa penuntut umum meyakini terdakwa bersalah memungut uang dari 58 kepala SD dan SMP di Kota Mataram yang totalnya Rp117,2 juta. Jaksa penuntut umum, Yuli Oktavia Ading menuntut terdakwa Sudenom dengan pembuktian pasal 12 huruf e UU RI No 20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. “Menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudenom dengan pidana penjara selama 4 tahun,” ucapnya dalam sidang Jumat (8/2) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa juga menuntut pidana denda Rp200 juta dan apabila tidak dibayarkan maka wajib diganti dengan kurungan 2 bulan. Kemudian uang pengganti yang sudah dititipkan Sudenom dirampas negara.
Menurut jaksa, Sudenom terbukti memungut uang dari 37 kepala SD dan 21 kepala SMP di Kota Mataram sejak Juli sampai September 2017. Caranya dengan mengumpulkan uang memanfaatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Kemudian, Ketua dan Wakil Ketua MKKS, Kepala SMPN 2 Mataram, Lalu Suwarno dan Kepala SMPN 10 Mataram, H. Tahir untuk menggelar rapat pada Juli 2017. Dua saksi tersebut menyam-
paikan adanya permintaan dana dari terdakwa kepada para kepala SMP dengan alasan membantu biaya pengobatan. Disampaikan urunan masing-masing Rp2 juta. Namun para kepala SMP juga ada yang menyetor kurang dari yang dipatok. Hasilnya uang terkumpul Rp25 juta lewat Tahir. Urunan tersebut belum cukup. Tahir dan Suwarno kembali menghimpun dana dari rekan-rekannya sesama kepala sekolah. Urunan kedua terkumpul Rp19,78 juta. Uang berobat masih juga
kurang. Terdakwa lalu meminta Kabid Ketenagaan Disdik Kota Mataram, Hj. Sri Winarni untuk memungut uang dengan alasan yang sama kepada para kepala SD. Sri tidak sanggup sehingga tugas dialihkan ke Kabid Dikdas, HL. M. Sidik. Patokan pungutan Rp2 juta. Urunan juga dikoordinir saksi Kepala SDN 41 Mataram Maraeni. Uang urunan pengobatan Sudenom yang terkumpul dari para kepala SD mencapai Rp72,5 juta.(why)
(Suara NTB/why)
TINGGALKAN RUANG SIDANG - Mantan Kadisdik Kota Mataram, H Sudenom berjalan meninggalkan ruang persidangan usai menghadapi tuntutan jaksa, Jumat (8/2) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.
SUARA NTB
Sabtu, 9 Februari 2019
Halaman 9
15 Desa Persiapan di Loteng Segera Didefinitifkan Korban Gempa di Atas Bukit Sekotong Belum Tersentuh Praya (Suara NTB) Sebanyak 15 desa persiapan hasil pemekaran pada tahun 2017 lalu di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini bakal ditetapkan sebagai desa definitif setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan telah melalui uji kelayakan selama tiga tahun lamanya. Pemerintah provinsi pun sudah memberikan lampu hijau ihwal penetapan desa persiapan tersebut menjadi desa definitif. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, saat dikonfirmasi wartawan usai olahraga pagi di Bencingah Adiguna Praya, Jumat (8/2). Pihaknya pun menargetkan penetapan status desa definitif bagi desa-desa persiapan tersebut bisa segera pada tahun ini
juga, sehingga bisa menjalankan roda pemerintahan secara mandiri tanpa harus bergantung dari desa induknya. Untuk itu, desa-desa persiapan tersebut sudah diinstruksikan segera menyelesaikan beberapa dokumen pendukung, terutama soal penetapan batas wilayah lengkap dengan koordinatnya serta dokumen daftar aset desa bersangkutan. “Kalau untuk kesiapan sarana dan prasarana pendukung, khususnya kantor desa bisa dikatakan hampir semuanya sudah ada,” tegasnya. Kenapa kemudian dokumen batas wilayah serta aset tersebut penting. Hal ini, jelasnya, untuk memastikan semua persoalan yang berkaitan dengan desa induk sudah tidak ada masalah lagi. “Jadi begitu ditetapkan sebagai desa definitif, tidak ada lagi per-
soalan batas wilayah maupun soal kepemilikan aset. Semua harus clear,” ujar Jalaludin. Pihaknya tidak mau, muncul persoalan batas wilayah dan aset desa pascapenetapan status desa definitif, sehingga sebelum ditetapkan sebagai desa definitif, semua persoalan sudah harus dituntaskan. Pemerintah provinsi maupun pusat juga mensyaratkan hal itu. Adanya penambahan 15 desa definitif, maka tahun ini jumlah desa di Loteng bakal bertambah dari 127desa menjadi 142 desa. “Yang paling penting dengan penambahan desa tersebut, kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa semakin baik dan berkualitas,” harapnya. (kir)
Giri Menang (Suara NTB) Korban gempa di derah perbukitan di wilayah Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong belum disentuh buku tabungan. Dari belasan unit rumah rusak di dua dusun yang ada di wilayah itu, belum ada satupun yang memperoleh buku tabungan. Pihak pemda diharapkan menyasar daerah itu saat verifikasi dan validasi dua pekan ke depan. Sementara untuk memudahkan korban gempa mengurus bantuan, Pemkab Lobar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyediakan pelayanan satu pintu untuk klarifikasi proses pencairan bantuan gempa. Kades Sekotong Tengah L Sarappudin mengatakan terkait bantuan Dusun Lebah Suren sudah menyerahkan data dan dokumen sebanyak 20 warga yang sebelumnya tidak terdaftar. Kadus setempat, akunya, awalnya belum mendata. Sedangkan di Dusun Serero ada 3 unit yang didata, tetapi tidak keluar namanya termasuk usulan belakangan tidak keluar. “Belum ada keluar di dusun ini makanya kami ajukan ulang,” ujarnya pada Suara NTB, Kamis (7/2). Sementara itu, pihak pemda
dalam proses klarifikasi pencairan yang ditujukan bagi rumah warga yang mengalami kategori rusak berat, ringan dan sedang. Proses klarifikasi itu dilakukan dengan menyediakan pelayanan satu pintu. Teknisnya adalah pihak Pemkab Lobar menggabungkan semua perangkat daerah yang berkepentingan terhadap pelayanan warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Perangkat daerah yang digabung untuk memberi pelayanan satu pintu itu adalah BPBD, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas PUPR serta pihak BRI. Pelayanan Satu Pintu itu dipusatkan di Gedung Budaya – Narmada, Kamis (7/2). Mewakili Bupati Lobar, Asisten Daerah Bidang Administrasi
Umum dan Kesra Pemkab Lobar, H. Fathurahim mengemukakan, tujuan dibentuknya pelayanan satu pintu ini untuk mempermudah masyarakat dalam proses persyaratan dan pencairan bantuan rumahnya. Masyarakat tidak lagi datang ke Gerung untuk mengurus ke dinas terkait, tapi mereka cukup dilayani di satu tempat. Dijelaskan Fathurahim, persyaratan administrasi pencairan harus dilengkapi oleh kelompok masyarakat (pokmas) yang meliputi foto copy KTP warga, rekening dan SK kelompok serta rekomendasi dari BPBD. Setelah berkas dinyatakan lengkap, proses selanjutnya di serahkan ke Pos Palayanan Satu Pintu untuk diserahkan ke pihak
HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.3127 CG NOKA/NOSIN : MH31KP00CD1669972/ 1KP670193 AN A.A OKA RATNA SARI HLG D’SKTR KOTA MATARAM
RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
q
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
BRI sebagai lembaga pencairan dana. Demi tertib dan amannya proses klarifikasi pembayaran, Fathurrahim meminta agar semua fasilitator pendamping desa maupun kecamatan hadir dalam proses klasifikasi. Dalam proses tersebut, Fathurrahim pun memastikan bahwa TNI AD pun berpartisipasi dalam mendampingi pokmas agar proses berjalan aman dan secara teknis di lapangan, bantuan tidak disalahgunakan oleh pokmas maupun oknum lain. Di tempat yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Lobar, H.M. Najib menegaskan kembali pentingnya kelengkapan dokumen administrasi. “Gunanya untuk pertanggungjawaban penerimaan dana. Apalagi dana yang dicairkan di Lobar mencapai Rp 1, 3 trilliun,” tegas Najib. Najib mengakui, dalam tahap pencairan pun pihaknya masih menemukan banyak data yang salah kamar. (her)
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
HLG STNK R2 DR.3340 BG HONDA NOKA/NOSIN : MH1JF121X8K286609/ J F 1 2 E - 1 2 9 1 1 5 2 AN.PADLIAH HL D’SKTR JL.AHMAD YANI KEL.SAYANG-SAYANG
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 9 Februari 2019
Halaman 10
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 9 Februari 2019
Halaman 11
Pemindahan Aset Belum Dibahas Internal Bima (Suara NTB) Waktu dua minggu yang diberikan oleh Gubenur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah SE, M.Sc, kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima untuk membahas persoalan aset berlalu begitu saja. Pasalnya hingga saat ini belum ada pembahasan internal. Kabid Aset Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bima, Dra. Faridah mengaku hingga saat ini pihaknya belum melangkah untuk memproses pemindahan aset yang ada di Kota Bima. “Pemindahannya tidak bisa dialihkan begitu saja. Harus ada upaya timbal balik. Dan sampai saat ini belum dibahas,” katanya, Jumat (8/2). Faridah mengakui persoalan aset tersebut telah mendapat arahan dari Gubernur NTB, pada saat rapat terbatas beberapa waktu lalu. Dengan memberikan deadline waktu selama dua minggu kepada dua pemerintah setempat untuk menyelesaikannya. “Iya memang kemarin ada arahan dari Gubernur NTB. Tapi pemindahan aset tidak bisa dilakukan dengan mudah,” ujarnya. Menurutnya waktu dua minggu yang diberikan tersebut belum bisa dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Bahkan Bupati saat rapat itu, menolak proses pemindahan aset jika tidak melalui proses yang benar. Tidak hanya itu lanjut Faridah, proses pemindahan aset juga memiliki mekanisme dan aturan yang jelas. Salahsatunya harus mendapat persetujuan dari DPRD. Mengingat persoalan aset tidak hanya tugas esekutif. “DPRD juga punya andil yang lebih besar. Jadi tidak gampang bagi kita di eksekutif untuk memindahkan aset begitu saja,” jelasnya. Faridah menyebutkan, aset bangunan milik Pemerintah Kabupaten yang ada di Kota Bima tercatat sebanyak 28 gedung. Sebanyak 22 gedung diantaranya masih ditempati sejumlah OPD. “Selain bangunan juga ada ribuan hektare aset tanah,” ujarnya. Faridah menambahkan, yang memiliki keinginan besar agar pemindahan aset adalah Pemerintah Kota Bima. Hanya saja, sampai saat ini Pemerintah setempat belum membangun komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten. “Intinya internal kedua daerah belum ada pembicaraan soal pengalihan aset ini,” pungkasnya. (uki) Faridah (Suara NTB/uki)
Cermati Data BPS Dari Hal. 1 ‘’Kita harus cermati dulu datanya itu. Baru kemudian kita lakukan pembinaan,’’ kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dikonfirmasi usai acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Kantor Gubernur, Jumat (8/2) siang. Lima kabupaten yang masih tinggi angka buta huruf, yakni Lombok Tengah 18,58 persen, Lombok Barat sebesar 16,28 persen, Lombok Utara 16,09 persen, Lombok Timur 13,31 persen, Bima 11,6 persen. Kemudian lima kabupaten/kota angkanya di bawah 8 persen. Seperti Sumbawa 6,04 persen, Dompu 7,86 persen, Sumbawa Barat 4,97 persen, Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing 5,96 persen dan 7,17 persen. Menurut Wagub, pengentasan buta huruf tak bisa hanya dilakukan pemerintah daerah. Tetapi perlu melibatkan kampus atau perguruan tinggi dengan mengarahkan kegiatan mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Perguruan tinggi dapat membantu Pemda dalam menuntaskan angka buta huruf di NTB. Namun yang paling penting, kata Wagub, datanya harus didalami. ‘’Jangan-jangan yang buta aksara itu, umurnya sudah tak produktif. Orang-orang tua, kemarin sudah bebas buta aksara, lupa lagi. Bisa jadi seperti itu,’’ duganya. Untuk pengentasan buta huruf, kata Wagub memang tidak bisa dianggap remeh. Tetapi harus benar-benar serius dilakukan ke depan. Kunc-
inya keterlibatan semua pihak. Bukan hanya tugas Dinas Dikbud. Tapi menjadi tugas semua pihak terkait. ‘’Karena ini masalah kesadaran, sinergitas dengan bupati/walikota juga. Supaya Pemprov dan bupati sinergi menuntaskan buta aksara,’’ imbuhnya. Orang nomor dua di NTB ini masih belum yakin masyarakat yang buta huruf adalah usia produktif. Pasalnya, NTB sudah wajib belajar 12 tahun. Artinya, semua anak NTB sudah masuk sekolah. Sehingga tak ada lagi yang buta huruf. Kecuali, jika masih ada anak yang belum sekolah. Sehingga ia masih ragu dengan data angka buta huruf yang masih tinggi di NTB. ‘’Kalau yang tua, tak produktif harus dicari polanya. Supaya jangan bisa baca, setengah tahun lupa lagi. Kita harus memotretnya yang produktif. Saya nggak yakin itu usia sekolah,’’ katanya. Apakah perlu melanjutkan program angka buta aksara menuju nol (Absano) yang dilakukan gubernur sebelumnya? Wagub mengatakan sebenarnya program Absano tak boleh berhenti. Bagaimana supaya angka buta huruf menjadi nol harus terus diperjuangkan setiap saat. ‘’Jangan sampai kita lengah. Tidak harus anggaran yang eksklusif. Tapi bagaimana kita menggandeng universitas untuk KKN tematik,’’ tandas Wagub. (nas)
Kejati NTB Bidik Tiga Item Proyek di Bima Dari Hal. 1 Mengingat Bima terdiri dari Kota dan Kabupaten. ‘’Tidak bisa kita sebutkan juga, nanti sulit dokumennya,’’ ujarnya saat ditanya locus proyek di Kota Bima atau Kabupaten Bima. Ia hanya memberi sedikit bocoran, item kegiatan itu berkaitan dengan pekerjaan dengan nilai fantastis, miliaran rupiah. Namun jika dibanding realisasi, ia melihat ada indikasi ketidakberesan. ‘’Misalnya dibanding proyek yang ini, kok bisa lebih bagus, padahal nilai anggarannya lebih sedikit. Nah, kalau proyek yang itu (Dibidik), nilainya lebih besar, tapi kok segitu saja fisiknya,’’ papar Kajati memberi ilustrasi. Dipastikannya, timnya sedang bekerja mengumpulkan data awal. Soal kemudian bisa ditindaklanjuti atau tidak, disampaikan Kajati, akan tergantung hasil penyelidikan awal. Kajati pada kesempatan itu, juga menjawab terkait penanganan kasus Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan tindak pidana korupsi pada Bank NTB. Sering didengarnya soal dorongan agar aktor penting yang terlibat dalam kasus itu ikut diproses hukum. “Memang ada itu (informasi). Tapi kan kita butuh proses dulu,” ujarnya. Bisa saja aktor dimaksud ikut diseret, sepanjang ada bukti pendukung dan didorong dengan keterangan saksi menguatkan. Mantan Wakajati Aceh ini mendapat gambaran, bahwa ada pihak lain yang turut menyetujui, sehingga dana Rp6,3 miliar dari total Rp10 miliar diajukan bisa cair dengan mudah. Perbuatan pidana sudah disangkakan pada dua tersangka, SR selaku Direktur PT. PDM selaku pemohon kredit dan Sur selaku Kepala Bank NTB Cabang Dompu. ‘’Intinya, nanti kita lihat seperti apa alur penyidikannya untuk pihak pihak lain ini,’’ pungkasnya. (ars)
Taekwondo Masih Optimis Loloskan Atlet ke PON
(Suara NTB/dok/humpro KSB)
BERI PENJELASAN - Bupati KSB, H. W. Musyafirin didampingi Kapolres KSB, Mustofa memberi penjelasan awal kepada sejumlah warga terkait rencana dimulainya pembangunan bendungan Tiu Suntuk oleh pemerintah pusat di tahun 2019 ini.
Bupati Sosialisasikan Bendungan Tiu Suntuk Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai melakukan sosialisasi pembangunan bendungan Tiu Suntuk di kecamatan Brang Ene. Sosialisasi langsung dipimpin bupati KSB, Dr. H. W. Musyafirin, MM. Sosialisasi ini dilaksanakan, Jumat (8/2), saat mengunjungi lokasi pembangunan bendungan Tiu Suntuk di desa Muhajirin. Didampingi Dandim 1628/Sumbawa Barat, Kapolres KSB, kepala Dinas PUPRPP, Kasatpol-PP, bupati sekaligus menemui langsung sejumlah warga pemilik lahan yang akan terdampak pembangunan mega bendungan kedua yang akan dibiayai pemerintah pusat itu. Dalam kesempatan itu bupati kepada warga pemilik lahan menyatakan, bahwa kedatangannya meninjau lokasi ini juga sekaligus untuk menginformasikan ke masyarakat Brang Ene khususnya dan KSB pada umumnya. Bahwa sebentar lagi pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai kegiatan pembangunan bendungan Tiu Suntuk. “Ini sosialisasi awal, nanti akan ada
lagi sosialisasi lanjutan yang lebih mendalam kepada masyarakat bahwa kita akan membangun bendungan (Tiu Suntuk) di sini,” katanya. Bupati menjelaskan, prosedur pembangunan bendungan tersebut tetap akan dilaksanakan pemerintah sesuai aturan. Terutama soal pembebasan lahan yang akan digunakan. Di mana nantinya lahan-lahan masyarakat yang terkena dampak akan dibebaskan oleh pemerintah. “Soal pembebasan lahan nanti ada tim independen, tim appraisal namanya. Nanti ada tata caranya dan itu akan dijelskan selanjutnya,” urainya dihadapan warga. Ia mengungkapkan, pada tahun 2019 ini pemeirntah pusat memiliki rencana program 16 pembangunan bendungan secara nasional. Dan Tiu Suntuk masuk dalam agenda tersebut. Masuknya Tiu Suntuk dalam prioritas pembangunan itu lanjut bupati, dikarenakan kesiapan Pemda KSB dan tingginya dukungan masyarakat akan kehadiran infrastruktur pendukung sektor pertanian tersebut. “Ini salah satu jawaban hasil kunjungan pak Jokowi Oktober tahun lalu. Karena
kita memang sangat membutuhkannya,” cetusnya. Selanjutnya bupati mengatakann, fungsi bendungan Tiu Suntuk nantinya tidak sekedar untuk mendukung sektor pertanian masyarakat KSB. Fungsi lainnya akan turut pula dioptimalkan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik serta solusi penanggulangan banjir di daerah. “Jadi ada 3 fungsinya. Setelah jadi tentu akan dikembangkan fungsifungsi lainnya yang tentu akan turut menunjang perekonomian masyarakat. Misal untuk pariwisata ya,” sambungnya. Terpisah, Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST menyebutkan, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR akan menggelontorkan dana sektiar Rp 1,450 triliun untuk membiayai seluruh pembangunan mega bendung kedua di KSB ini setelah Bintang Bano di kecamatan Brang Rea. Tahapan pembangunannya sendiri, rencananya akan dimulai pada bulan Maret mendatang. “Komunikasi kami dengan kementerian (PUPR) akhir maret akan dimulai tendernya. Harapan kami tidak molor ya supaya masyarakat segera bisa merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (bug)
Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga taekwondo, masih optimis dapat meloloskan atlet di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020. Bahkan cabor taekwondo dinilai masih berpeluang menyubang medali di event nasional itu. Demikian dikatakan Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) NTB, Lalu Wirahman kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (8/2) kemarin. ‘’Insya Allah dari atlet-atlet alumni PPLP NTB akan bisa menyumbang medali di PON,’’ tandasnya. Pernyataan ini dilontarkan Wirahman menjawab peluang taekwondo NTB meraih medali di PON. Pasalnya ada beberapa pihak yang pesimis cabor taekwondo bisa menyumbang medali. Alasannya, Irwan Wahyudi, atlet peraih medali perunggu di PON 2016 akan absen mulai event itu. Irwan tidak dapat mengikuti Pra-PON taekwondo 2019 karena terkendala umur. Menurut Wirahman meski Irwan Wahyudi tak lagi dapat memperkuat tim taekwondo NTB di
Pra-PONdanPON,namuniatetap yakin cabor taekwondo bakal kembali menyumbangkan medali untuk kontingen NTB di Pra-PON 2019 dan medali di PON 2020. Medali perunggu itu diharapkan dapat diraih oleh mantan atlet PPLP NTB yang meraih medali emas di Porprov NTB 2018. Ditanya soal beberapa nama atlet taekwondo yang berpotensi dapat menyubang medali di PON 2020, Wirahman belum dapat menyebutkannya. Pasalnya pihaknya belum melaksanakan pemusatan latihan daerah persiapan atlet Pra-PON 2019. Namanama atlet yang bisa ditargetkan medali di PON adalah atlet-atlet yang berprestasi di Pra-PON. Bila atlet taekwondo NTB sudah ada yang lolos pra-PON barulah pihaknya dapat menyebutkan nama-nama atlet yang ditargetkan meraih medali di PON. ‘’Detailnya nanti kalau menjelang pra-PON bisa kita lihat dengan melihat peningkatan prestasi atlet yang kita punya. Karena ada atlet kita juga saat ini di luar daerah kita akan coba tarik ke NTB,’’ jelasnya.(fan)
Safwaturahman Kejar Tiket Olimpiade Mataram (Suara NTB) Atlet lompat jauh atletik NTB, Safwaturahman akan dijagokan oleh tim atletik Indonesia di event internasional. Peraih medali perunggu Asian Games 2018 itu kembali dipersiapkan mewakili Indonesia di Kejuaraan Asia Atletik di Doha, bulan April 2019 mendatang. Pelatih Lompat Jauh Atletik NTB,Aria Yuniawan yang dikonfimasi Suara NTB via ponselnya, Kamis (7/2) mengatakan keikutsertaan Safwaturahman di kejuaraan Asia Atletik di Doha nantinya untuk mengejar tiket lolos Olimpiade. Safwaturahman memasang target juara agar bisa meraih tiket Olimpiade di Tokyo, Jepang tahun 2020. “Safwaturahman dipersiapkan ikut kejuaraan Asia Atletik di Doha bulan April mendatang. Ia memasang target meraih tiket Olimpiade 2020,’’ ucapnya. Agar dapat meraih tiket Olimpiade di kejuaraan Asia Atletik nantinya, Safwaturahman ditar-
get juara dan meraih tiket Olimpiade. Agar mendapatkan tiket ke Olimpiade, Safwaturahman harus bisa mencatat lompatan sejauh 08.30 meter. Menurut Arya, lompatan sejauh 08.30 meter memang sangat berat karena Safwaturahman belum pernah melompat sejauh itu di beberapa kali tampil di event internasional. Catatan lompatan terbaik Safwaturahman ketika meraih medali perunggu di Asian Games 2018 adalah 08.09 meter. Meski tak pernah menorehkan lompatan sejauh 08.30 meter di kejuaraan internasional, namun Safwaturahman pernah sukses mencatatkan lompatan sejauh 08.30 meter saat menjalani latihan di Pelatnas tahun 2018. Hasil catatan lompatan sejauh 08.30 meter dalam latihan itu diharapkan bisa terulang di kejuaraan Asia, sehingga atlet Pelatda Mayung NTB itu dapat meraih tiket ke Olimpiade 2020. (fan)
Inspektorat Klarifikasi Terlapor Dugaan Kebocoran Dana PT.GNE Dari Hal. 1 Nilai ini diduga merupakan akumulasi dari penggunaan anggaran dari tahun 2014 – 2017. Dugaan kebocoran keuan-
gan itu diduga akibat kegiatan yang tidak produktif yang membebani keuangan PT.GNE. Akibat kegiatan yang tidak produktif mengakibatkan PT.GNE merugi. Akumulasi keuangan yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3,1 miliar. Menurut informasi, akibat dugaan kebocoran anggaran itu, internal PT.GNE melakukan audit melibatkan auditor independen.
Audit kemudian diperkuat dengan pemeriksaan Satuan Pengawas Internal (SPI). Dari hasil audit internal, ada indikasi potensi kerugian PT.GNE mencapai Rp3,1 miliar.
Informasi yang diperoleh, sesuai hasil kesepakatan internal, akhirnya Direktur Utama (Dirut) PT. GNE meminta Inspektorat NTB untuk melakukan audit investigasi atas temuan itu. (ars)
sen dan 20 persen, menjadi satu kali, langsung 100 persen. Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani pun mengaku juga mendapati ketidaksepahaman dalam hal juknis pencairan dana bencana sampai ke tingkat daerah. Agar tidak ada perbedaan juknis, Danrem bersama BPBD mengumpulkan seluruh kepala BPBD untuk daerah terdampak, demi menyamakan persepsi dan mematuhi maklumat yang dikeluarkan Kepala BPBD NTB. ‘’Makanya kita rapat hari ini, agar maklumat yang dikeluarkan Kalak BPBD NTB itu dilaksanakan dulu. Sambil menunggu juk-
nis perubahan atau yang dikeluarkan gubernur,’’ kata Danrem sore kemarin usai pertemuan dengan Kepala BPBD kabupaten dan kota terdampak. Maklumat itu, menurutnya, juga demi memudahkan pelayanan satu pintu yang sudah diterapkan bertahap di Lombok Tengah, Lombok Timur dan akan berlanjut ke Lombok Barat, Sabtu (9/2) hari ini. ‘’Makanya dibuatkan ini (juknis) oleh kapak BPBD. Ini kan kita berpacu dengan waktu. Jadi disetujui dulu juklak yang sudah ada, sebab nanti akan dikeluarkan juknisnya oleh Gubernur,’’ pungkasnya. (ars)
Jangan Mempersulit Dari Hal. 1 Menurut Rum, mengacu surat nomor 360/152/BPBD.NTB/ II/2019 Tertanggal 06 Februari 2019 tentang penyederhanaan tahapan pencairan bantuan stimulan rumah rusak sedang. ‘’Jangan menambahkan dokumen atau persayaratan atau prosedur yang tidak penting pada proses rehab rumah rusak sedang dan rusak ringan korban gempa di luar yang ada di juklak juknis,’’ tegas Rum, Jumat (8/2) didampingi Wakil Ketua II Tim Pengendali Penanganan Bencana, Hadi Santoso, ST, MM. Temuan timnya, BPBD daer-
ah justru menambahkan syarat administratif berupa persetujuan ahli yang ditunjuk di tingkat daerah. Padahal ahli sudah selesai di tingkat provinsi. ‘’Sebab justru penambahan itu membingungkan dan berpeluang menghambat proses,’’ tegasnya lagi. Dalam instruksi itu, ia meminta BPBD kabupaten dan kota memberi kemudahan komunikasi dan akses, baik kepada tim pengendali kegiatan BPBD Provinsi NTB, korwil fasilitator, fasilitator desa/kelurahan setempat. Diminta juga, agar mendukung langkah-langkah percepatan yang dilakukan oleh tim gabun-
gan. Tim dimaksud, BPBD NTB, Korem 162/ Wirabhakti, Polda NTB, Dinas Perkim NTB yang ada di lapangan. ‘’Termasuk mendukung pelayanan satu pintu yang sudah di launching saat ini,’’ tandasnya. HM Rum juga mengeluarkan surat bernomor 360/152/ BPBD.NTB/II/2019 tentang penyederhanaan tahapan pencairan. Baik bantuan stimulan rumah rusak sedang, yang ditujukan pada Kalak BPBD Kota/Kabupaten terdampak. Surat intinya meminta untuk mempermudah proses pencairan dana yang sebelumnya dua tahap. Dimana awalnya 80 per-
NTB Percepat Industri dan Pulihkan Operasi Pertambangan Dari Hal. 1 Gubernur menjelaskan, industri olahan yang dikembangkan dari skala kecil sampai besar. Industri skala besar itu seperti kehadiran industri pemurnian konesentrat tambang atau smelter. Untuk industri skala kecil dan menengah, gubernur mengatakan rumah kemasan akan diperbaiki. Ia mengatakan, walaupun kelihatan sederhana mengenai industri olahan ini. Namun butuh SDM yang tak gampang didapatkan. ‘’Kita butuh insinyur lebih banyak, program vokasi lebih banyak,’’ katanya. Keberadaan Science Technology Industrial Park (STIP)
di Banyumulek menjadi inkubator bisnis dalam pengembangan industri olahan. ‘’Ini simultan saja. Kita sudah bisa bikin mesin. Sekali dia bisa bikin mesin, basis teknologinya sama. Maka akan bisa membuat mesin-mesin yang lain,’’ terangnya. Menurut gubernur, pengembangan industri olahan mesti diawali dengan industri permesinan. Sehingga keberadaan mesin-mesin tersebut akan membantu di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan. Meskipun kualias dan harga produk industri permesinan masih kalah dari produksi pabrikan. Namun, pemanfaatan dan penggunaan
produk dalam daerah harus digalakkan. Pemprov sedang mengkaji Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pemanfaatan dan penggunaan produk lokal. Ia mengatakan pengembangan industri permesinan akan menyebabkan adanya pembelajaran teknologi bagi masyarakat NTB. ‘’Kalau kita tak kasih kesempatan, kapan kita bisa bikin mesin. Ini pelan-pelan. Makanya kita ada regulasi nanti kalau ada tender. Kalaupun nilainya sama, atau kita lebih mahal sedikit. Diusahakan pengusaha lokal,’’ ujarnya. Gubernur menambahkan, perlu ada keberpihakan kepada pengusaha lokal yang dap-
at memproduksi mesin-mesin untuk mengolah hasil produk pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan serta perkebunan yang ada di NTB. Jika tak ada keberpihakan pemerintah daerah, maka mereka akan kalah saing dengan yang lebih maju. ‘’Bayangkan, kalau semua bantuan Dinas Pertanian ke masyarakat mesin buatan Lombok Timur. Jadi ada insentif buat industri kita berinovasi,’’ katanya. Jika mesin produksi IKM lokal digunakan, maka pasti akan ada feedback. Dari sana akan ada peningkatan kualitas. Setelah kualitas meningkat maka mesin produk dalam daerah dapat diperke-
nalkan ke daerah lainnya. ‘’Tapi kita harus mulai dulu,’’ ucapnya. Diketahui, selama 2018, pertumbuhan ekonomi NTB berada pada urutan terendah di Indonesia. Ekonomi Provinsi NTB sepanjang tahun 2018 secara kumulatif (c-to-c) tumbuh negatif sebesar - 4,56 persen. Dipengaruhi karena sektor pertambangan yang kinerja ekspornya belum menentu hingga saat ini. Sementara dengan menghilangkan sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 3,08 persen. Tahun 2017, ekonomi NTB tumbuh diatas 7 persen. Namun sekarang menjadi 3 persen. (nas)
NTB Fokus Kembangkan Pariwisata dan Industri Olahan Dari Hal. 1 Paripurna pertama rencananya akan dilakukan 20 Februari ini. Ridwan mengatakan hal yang membedakan antara RPJMD yang sekarang dengan sebelumnya. Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul - Rohmi) akan fokus pada pengembangan sektor pariwisata dan industri olahan dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan darn mengurangi pengangguran. ‘’Beda penekanan. Kalau
zaman TGB (Tuan Guru Bajang) kita fokus pada pertanian dan pariwisata. Di Raperda RPJMD ini pariwisata juga tetap. Tetapi ditambah dengan industri olahan,’’ terangnya. Pengembangan industri olahan menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan untuk menciptakan nilai tambah produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan lainnya. ‘’Karena kemiskinan masih tinggi, pengangguran masih tinggi. Cara menyelesaikan persoalannya adalah menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja harus
ada investasi,’’ katanya. Industri yang akan dikembangkan yakni permesinan dan olahan. Sehingga produk unggulan daerah tak lagi dikirim dalam bentuk barang mentah. Tetapi diolah dulu dalam bentuk barang setengah jadi bahkan barang jadi. Dalam lima tahun ke depan, kata Ridwan, anggaran akan fokus dialokasikan untuk pengembangan industri olahan. Sementara untuk sektor pariwisata, akan dikembangkan 100 desa wisata dan wisata halal. ‘’Dalam lima tahun mengembangkan 100 desa wisata. Tiap tahun ada 20
desa wisata. Sedang dipilih, kita godok. Nanti desa wisata akan ada integrasi program,’’ jelasnya. Sementara untuk pengembangan industri olahan, akan memaksimalkan fungsi STIP sebagai inkubator bisnis. Ia mengatakan Pemprov sedang menggodok Pergub, bagaimana pemanfaatan dan perlindungan produk lokal. ‘’Mungkin produk lokal sedikit lebih mahal dan kualitas lebih rendah. Pak Gubernur minta, buatkan Pergub. Sedang kita kaji agar produkproduk permesinan masyarakat kita beli, minimal OPD provinsi. Itu sudah bany-
ak dilakukan Kulonprogo. Di sana wajib menggunakan produk sendiri,’’ tuturnya. Menurut Ridwan, pemanfaatan dan penggunaan produk lokal perlu dimulai dari pemerintah. Jika tidak demikian maka industri permesinan dalam daerah tak akan berkembang. Ia mencontohkan seperti Cina. Awalnya produk-produk mereka dari sisi kualitas masih kalah dengan produk negara lain. Tapi secara perlahan, kualitas produknya meningkat. ‘’Cina dulu rendah juga kualitasnya. Sekarang bagus. Karena ada keberpihakan pemerintah,’’ terangnya. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 9 Februari 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
UKG Non PNS Tahun Ini Tunggu Kepastian PPPK Mataram (Suara NTB) Bagi guru non PNS yang tidak memenuhi syarat di Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS sebagai guru kontrak daerah tahun 2018 lalu, bisa mengikuti UKG Non PNS di tahun 2019 ini. Namun kepastian UKG Non PNS itu, menunggu pelaksanaan pengangkatan guru non PNS dengan mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ‘’Iya, bagi guru yang tidak memenuhi syarat akan bisa mengikuti UKG tahun ini lagi, kepastian pelaksanaannya menunggu final PPPK dari pemerintah pusat,’’ kata Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd.
Selain itu, pihaknya juga masih menunggu persetujuan gubernur untuk SK Penugasan bagi guru kontrak daerah yang telah lulus mengikuti UKG Non PNS sebagai guru kontrak daerah. SK yang berisikan nama guru non PNS dan tempat tugasnya sudah diserahkan ke
Gubernur NTB untuk disetujui. Aidy menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan rencana UKG bagi guru non PNS yang belum memenuhi standar UKG non PNS yang digelar tahun 2018 lalu. ‘’Terkait yang belum memenuhi standar, kita berikan
kesempatan mengikuti ujian lagi, kita usulkan lagi untuk bisa memenuhi kekurangan,’’ ujarnya beberapa waktu sebelumnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, menjelaskan, pihaknya masih membuka kesempatan bagi guru yang tidak memenuhi standar atau syarat saat UKG Non PNS lalu. ‘’Kita minta mempersiapkan diri dengan baik, belajar, membaca buku lagi. Latihan pedagogik dan metodik, akan diupayakan lagi untuk UKG,’’ ujarnya.
Pada UKG Non PNS normatif-adaptif, pesertanya sebanyak 5.837 orang. Peserta yang memperolah nilai di atas 60,00 sampai dengan 100 hanya sebanyak 593 orang. Sementara UKG Non PNS produktif dan SLB dilaksanakan bulan Desember 2018 lalu yang diikuti sebanyak 1.132 peserta. Pada UKG Non PNS lalu, ada tiga kategori tes, yaitu tes potensi akademik atau materi umum. Tes kedua yaitu kompetensi pedagogik yang merupakan ko-
mpetensi yang dimiliki oleh guru untuk strategi pembelajaran. Dan, ketiga yaitu tes profesional atau tes yang secara spesifik mengarah ke kompetensi mata pelajar a n . (ron)
H. Aidy Furqon (Suara NTB/dok)
Di Tengah Perubahan, Religiusitas Siswa Harus Terus Dibangun Mataram (Suara NTB) Dunia mengalami perkembangan luar biasa. Perubahan demi perubahan selalu menjadi tontonan yang menuntut setiap orang harus menyikapinya. Misalnya respons yang paling umum ialah bagaimana perubahan-perubahan itu dipandang positif dan tidak menggeser perilaku siswa. Salah satu yang dipikirkan SMPN 7 Mataram. Sekolah ini tak setuju jika perubahan selalu diidentikkan dengan perkembangan perilaku negatif. Tapi sebaliknya harus dilihat positif. Namun begitu, sekolah ini tetap memprioritaskan pembangunan sisi religiusitas siswa di tengah berbagai perubahan itu. Wakasek SMPN 7 Mataram, Ahmad Saehu, memandang bahwa perubahan adalah hal positif. Jika ada aspek negatif yang muncul, hal ini tentu tak bisa dihindari sebagai dampak lain. Sehingga harus pula diupayakan untuk
diminimalisir sekecil mungkin dampak negatifnya. Pihak sekolah ingin agar setiap perubahan berlaku baik. Perubahan tidak negatif melainkan memberikan manfaat. Untuk itu, upaya meningkatkan religiusitas siswa melalui program iman dan takwa jadi keunggulan tersendiri setiap minggunya. ‘’Untuk meningkatkan sikap regius manusia terutama generasi muda saat ini maka program keagamaan harus dilaksanakan terutama di sekolah karena sekolah merupakan tempat bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan di berbagai aspek,’’ ungkapnya. Program Imtak dalam rangka memupuk sisi religiusitas siswa jadi salah satu program yang dapat menumbuhkan sikap religius siswa. Program Imtak merupakan suatu program yang dapat mendidik perilaku siswa dalam hubungannya dengan Tuhan.
Dikatakaan seperti itu karena dalam program tersebut terdapat berbgai kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan yang memungkinkan dapat menyadarkan dan menumbuhkan sikap religius pada diri siswa. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan program Imtak di sekolah yakni pembukaan yang diawali dengan ucapan salam dan basmalah pembacaan ayat-ayat pendek, asma’ul husna, pembacaan surat yasin. Adanya ceramah yang dilakukan oleh siswa atau guru agama, pidato yang diberikan oleh kepala sekolah bagi siswa, dan penutup yang dilakukan dengan cara membaca membaca doa dan salam. ‘’Berbagai kegiatan yang dilakukan tersebut memiliki makna dan tujuan yang terkandung di dalamnya sebagai benteng untuk menumbuhkan sikap religius siswa di tengah perubahan zaman,’’ ujarnya. (dys)
(Suara NTB/dys)
IMTAK - Suasana imtak di SMPN 7 Mataram, Jumat kemarin.
Sekolah Pinggiran Kota Berharap Teknis PPDB Zonasi Menguntungkan
(Suara NTB/dys)
SIMULASI - MA Darul Hikmah, Darek, Lombok Tengah, saat simulasi UNBK.
MA Darul Hikmah Kekurangan Komputer Praya (Suara NTB) Tahun ini, MA Darul Hikmah, Darek, Lombok Tengah, kembali akan menggelar UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer). UN dengan komputer ini merupakan tuntutan yang harus dipenuhi sekolah-sekolah. Namun persiapan pelaksanaan UNBK di tempat ini sepertinya masih belum maksimal. Madrasah yang terletak di Dusun Keselet, Desa Darek ini masih harus bekerja keras untuk mewujudkan kekurangan komputer. Hulaimi, guru setempat menjelaskan peserta UNBK tahun berjumlah 39 orang. Sesuai dengan syarat, komputer yang harus dimiliki suatu sekolah atau madrasah memenuhi satu pertiga dari jumlah peserta UNBK. ‘’Jumlah yang ikut UNBK 39 orang,’’ tegas Hulaimi. Dengan jumlah itu, minimal komputer yang tersedia sebanyak 17 unit. Namun hingga kini, pihak madrasah baru mempunyai tujuh unit komputer. Jumlah ini masih belum cukup. Dibutuhkan 10 unit komputer lagi untuk menambah jumlah komputer yang saat ini tersedia. ‘’Masih persiapkan komputer soalnya belum lengkap. Komputer baru 7 tinggal 10 baru bisa cukup,’’ sebutnya. Hingga kini, upaya menambah jumlah komputer terus dilakukan. Termasuk berusaha agar komputer yang tersedia nantinya lebih dari satu pertiga, sebagai antisipasi jika komputer lainnya mengalami gangguan teknis. ‘’Untuk antisispasi kita cari lebih banyak untuk stok komputer soalnya siapa tahu ada yang eror laptopnya. Dengan kekurangan komputer ini siswanya terus semangat untuk mengerjakan soal dengan serius,’’ katanya. (dys)
Mataram (Suara NTB) Sekolah yang berada di pinggira Kota Mataram mengharapkan, aturan teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, dapat menguntungkan sekolah. Terutama dengan aturan baru di Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB yang mensyaratkan kuota zonasi sebesar 90 persen. Kepala SMPN 20 Mataram, Dra. Ida Ayu Putu Armyani, mengatakan, saat PPDB tahun 2018 lalu yang sudah menerapkan zonasi, sekolah yang dipimpinnya tidak menerima siswa sesuai kuota yang tersedia. Dari target 120 siswa atau empat rombongan belajar, hanya 47 siswa yang mendaftar ulang. Dengan adanya aturan zonasi yang baru, pihaknya menyambut baik. “Kalau sistem zonasi diterapkan maksimal, kami yang untung, mau tidak siswa mau masuk ke sini,” katanya. Namun, menurutnya harus ada aturan yang tegas terkait pembagian zonasinya. Terutama bagi SMP yang letaknya berdekatan, seperti SMPN 20 Mataram yang berdekatan dengan SMPN 5 Mataram dan SMPN 14 Mataram. Ia berharap pembagian zonasinya lebih merata, dan jika bisa ada pembatasan antara satu sekolah dengan sekolah. ‘’Sulit karena berdekatan, pembagian zonasi agar lebih merata, agar tidak terlalu sama dengan sekolah tetangga. Itu yang membuat kami tidak ada
perkembangan, karena sekolah sangat berdekatan,” katanya. Namun demikian, pihaknya tidak berpangku tangan. Para guru sudah dikumpulkan untuk membuat program promosi agar masyarakat mau bersekolah di SMPN 20 Mataram. ‘’Karena itu tahun ini semoga siswa bisa lebih banyak. Saya sudah bicara dengan bapak/ibu guru, bagaimana menjaring siswa, nanti ada jeda antara ulangan umum dan pembagian rapor. Itu kita gunakan untuk promosi,’’ katanya. Nantinya, kata Ida Ayu, akan ada promosi ke SD-SD yang berada di sekitar sekolah. Dengan cara menampilkan ekskul-ekskul yang dimiliki sekolah seperti drum band dan musik tradisional. ‘’Itu yang mungkin kami gunakan untuk promosi,’’ katanya. Dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, sekolah harus menerima 90 persen siswa yang berasal dari zonasi sekolah. Sementara lima persen berasal dari jalur prestasi dan lima persen lagi jalur perpindahan orang tua/ wali. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Dra. Hj. Suhartini, mengatakan pihaknya akan menyesuaikan aturan PPDB di Kota Mataram dengan Permendikbud tentang PPDB itu. “Kita nanti sistem zonasi sebanyak 90 persen, sisanya lima persen
jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua atau wali,” katanya. Namun, Disdik Kota Mat-
aram belum membuat petunjuk teknis (Juknis) berkaitan dengan PPDB. Apalagi melihat jarak antar sekolah di Kota Mat-
aram yang berdekatan. “Nantinya Juknis zona antara sekolah akan kami tentukan selanjutnya,” jelasnya. (ron)