Edisi Rabu 09 Januari 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 9 JANUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 251 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dikeluhkan, Harga Beras Mahal Mataram (Suara NTB) Harga beras di provinsi lumbung pangan nasional (NTB) dikeluhkan. Harga beras yang mahal, tidak saja dikeluhkan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga pedagang. Di tingkat pengecer (di pasar-pasar tradisional) harga beras untuk kualitas premium mencapai Rp 11.000-Rp 12.000 per Kg. Beberapa pedagang yang ditemui Suara NTB, mengakui beratkan (mahalnya) harga beras saat ini. Untuk beras dengan kualitas premium, rata-rata pedagang menjualnya dengan harga Rp11.000. Baik di Pasar

Kebon Roek Ampenan maupun Pasar Dasan Agung.

Seperti disampaikan H. Ismail. Ia mengakui harga beras tidak stablil. Menurutnya harga beras sangat tergantung dengan musimnya. Ketika musim panen, harganya akan turun

ga jualnya Rp10.000/Kg, sepekan terakhir telah menjadi Rp11.000/Kg. “Langganan ngeremon (menggerutu). Tapi tetap dibeli, karena ndak ada pilihan. Ya ini makanan utama,’’ terangnya.

Sebagai pedagang, ia tentu mengikuti harga tebus yang diberlakukan pengepul. Artinya, para pedagang hanya membeli, kemudian menjual. Dan mendapatkan untung hanya hitungan ratusan rupiah perkilonya.

Pedagang lain, Herlina juga mengungkapkan harga beras variatif. Rata-rata Rp11.000/Kg. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

(Suara NTB/bul)

PANTAU - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat memantau harga bapok di Pasar Kebon Roek Kota Mataram kemarin.

MAHAL - Harga beras dikeluhkan masyarakat karena mahal.Tampak pedagang beras di salah satu pasar tradisional di Mataram.

Pedagang Akui Harga Usut Dugaan 39 Bapok Naik Hakim Nakal

TO K O H Jangan Korbankan Masyarakat PEMPROV NTB meminta ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Dompu dan DPRD Dompu segera diselesaikan di tingkat lokal. Jangan sampai ketidakharmonisan tersebut membuat masyarakat menjadi korban. ‘’Bupati dan Dewan harus membangun koordinasi dan komunikasi yang harmonis agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Dompu dapat berlangsung dengan baik,’’ kata Asisten II (Suara NTB/dok) Perekonomian dan PemH. Chairul Mahsul bangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (8/1) siang.

Hal tersebut menjawab polemik APBD Dompu 2019 antara eksekutif dan Dewan.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Harus Berorientasi Bisnis BIRO Perekonomian Setda NTB akan segera mengevaluasi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov NTB. Ke depannya, BUMD harus berorientasi bisnis.

Apabila diberikan penyertaan modal maka harus mampu menghasilkan yang lebih.

Jangan sampai BUMD yang diberikan penyertaan modal terus buntung.

“Kita evauasi kinerja masing-masing BUMD. Kita evaluasi jajaran direksinya, bila peru diganti dengan yang energik. Yang mau bekerja, memajukan BUMD itu sendiri,” kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH dikonfirmasi di Mataram, Selasa (8/ 1) siang.

Bersambung ke hal 15

(murah). Namun ketika musim paceklik (sedang tak panen), harganya akan tinggi (mahal). Pembeli katanya, menyadari kondisi itu. Namun menurut Ismail, tetap saja konsumen mengeluhkan harga beras mahal.

Aminah (50), seorang ibu rumah tangga dengan lima anak yang masih menjadi tanggungannya, merasakan beratnya membeli beras. Se-

mentara, memasuki usia senjanya, ia tak lagi produktif berjualan di pasar. Untuk membeli beras, harus diupayakannya harus tercukupi dengan mengurangi membeli keperluan lainnya. ‘’Paling utama beras. tapi mahal harga beras.

Kalau untuk lauk cukup sambel-sambel terong,’’ ujarnya.

Baiq Yuri, salah seorang pedagang beras di Pasar Dasan Agung Mataram juga mengeluhkan tingginya harga beras.

Belakangan harga beras dengan kualitas premium mengalami kenaikan sebesar Rp1.000/Kg. Sebelumnya, har-

GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc melakukan pemantauan harga-harga bahan pokok (Bapok) di Pasar Kebon Roek Kota Mataram, Selasa (8/1) pagi. Hasil pemantauan yang dilakukan, harga Bapok pada awal tahun 2019 ini masih normal, meskipun ada beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan.

Salah seorang pedagang daging ayam di Pasar Kebon Roek, Sarah mengatakan harga daging ayam potong saat ini Rp40 ribu per Kg. Dalam kondisi normal, harga daging ayam potong berkisar antara Rp25 - 35 ribu per Kg. Sarah mengatakan naiknya harga daging ayam akibat kurangnya stok. Sarah menjelaskan harga daging ayam naik sejak akhir tahun lalu. ‘’Ndak ada stok ayam sekarang, masih kurang,’’ tuturnya.

Informasi yang diperoleh dari para pemasok, pasokan daging akan kembali normal Februari mendatang. Meskipun harga daging ayam naik, kata Sarah, namun masih tetap dicari pembeli.

Malah, ketika harga daging ayam turun, pembeli berkurang. Sedangkan harga daging sapi seharga Rp125 ribu per Kg untuk kualitas super.

Harga cabai justru mengalami penurunan.

Harga cabai di Pasar Kebon Roek saat ini berkisar antara Rp20 - 30 ribu per Kg. Sebelumnya harga cabai berada di angka Rp35 ribu per Kg. Komoditas Bapok lainnya yang mengalami kenaikan harga adalah beras. Untuk beras kualitas premium harganya Rp11.000 per Kg sedangkan kualitas medium Rp8.500 per Kg. Salah seorang pedagang beras di Pasar Kebon Roek, H. Ismail mengatakan rata-rata kenaikan harga beras Rp500 per Kg. Ia mengatakan naiknya harga beras karena saat ini petani sedang menanam. Kenaikan harga beras mulai sebulan terakhir. “Paling murah Rp8.500 - 9.000 per kg. Naiknya sampai Rp11.000 turun lagi,’’ katanya.

Bersambung ke hal 15

Segera Sikapi Kenaikan Harga Beras Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB mengkhawatirkan mahalnya harga beras di pasaran saat ini akan memicu bertambahnya jumlah orang miskin baru. Karena itu, selaku wakil rakyat, DPRD meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok paling utama tersebut.

Diketahui harga beras di pasaran saat ini Rp 11.000- 12. 000/ Kg. Harga itu diprediksi bakal terus meningkat jika tidak ada upaya pengendalian dari pemerintah.

‘’Pemerintah harus segera mengambil tindakan, segera turun melakukan operasi pasar. Ada apa di balik mahalnya harga beras,’’ kata Anggota Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat, Hj. Nurlaela Chairunisa, SE kepada Suara NTB, Selasa (8/1).

Pihak yang akan paling terpukul dari dampak kenaikan harga beras ini tidak lain adalah masyarakat kecil dengan pendapatan yang pas-pasan. Sehingga dengan pendapatan mereka yang berada pada posisi rentan miskin tersebut, jika bebannya ditambah dengan mahalnya harga beras, maka otomatis mereka akan langsung jatuh menjadi miskin.

Bersambung ke hal 15 Hj. Nurlaela Chairunisa

SEDIKITNYA 39 hakim diproses Komisi Yudisial (KY). Hakim- hakim itu sedang dalam proses pembuktian dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sesuai laporan dan temuan. Salah satunya oknum hakim di Dompu yang dijatuhi sanksi penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.

Selama 2018 Kantor Penghubung KY NTB menerima 39 pengaduan dan temuan hakim nakal itu. Rinciannya, 35 oknum hakim yang diproses karena laporan masyarakat. Empat oknum hakim lainnya diproses karena ada temuan KY. Koordinator Kantor Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama, SH,MH kepada Suara NTB, Selasa (8/1) menjelaskan, dua jenis sumber informasi ini akan diproses berbeda. ‘’Untuk 35 pengaduan yang kami terima, karena kategorinya ringan sampai sedang, langsung diproses di MA. Sedangkan untuk empat temuan, jika terbukti ini termasuk kategori pelanggaran berat. Diproses melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH),’’ kata Ridho.

Ditanya rinci soal jenis pelanggaran dimaksud, Ridho tak bisa menjelaskan karena berkaitan dengan kode etik pengawasan.

Dari 39 kasus itu, baru satu oknum hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. Oknum hakim tersebut terbukti melakukan pelanggaran sedang dan sudah dijatuhi sanksi penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. ‘’Saat ini oknum hakim itu sudah menjalani hukuman.

Satu tahun tidak bisa naik pangkat,’’ ungkapnya.

Sementara laporan dan temuan itu sedang dalam proses pendalaman oleh KY RI, setelah pihaknya meneruskan laporan dilengkapi dengan informasi pendukung. Sedangkan untuk temuan, karena rata rata terkait pelanggaran kategori berat, akan diteruskan ke bidang investigasi.

Setelah proses selesai, akan dilakukan sidang panel dan diteruskan ke MKH. ‘’Rekomendasi penjatuhan sanksinya nanti dari sidang panel,’’ sebutnya.

Bersambung ke hal 15 Ridho Ardian Pratama (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ndi)

Polda NTB Jamin Proses Hukum Tak Ganggu Pembangunan Huntap (Suara NTB/nas)

H. Wirajaya Kusuma

Mataram (Suara NTB) Polda NTB menjamin klarifikasi atas penyaluran dana gempa tidak akan mengganggu proses pembangunan hunian tetap (Huntap) di Pulau Lombok dan Sumbawa. Proses pendalaman berjalan, saat bersamaan pihak–pihak terkait yang bertanggung jawab dipersilakan melanjutkan kegiatan.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana, SIK memberikan jaminan itu. “Jadi silakan, instansi lain dipersilakan melanjutkan pembangungan dari sumber anggaran bencana ini.

(Proses hukum) ndak akan mengganggu,” katanya usai silaturahmi ke Redaksi Harian Suara NTB

dan Radio Global FM Lombok, Selasa (8/1).

Tidak saja jaminan, pihaknya juga bersaha mempercepat klarifikasi penggunaan dana triliunan rupiah tersebut ke kabupaten dan kota. Kepala BPBD daerah terdampak diklarifikasi satu per satu, selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan dan dukumen. ‘’Makanya sekarang, sebagaimana disampaikan Pak Direskrimsus, verifikasinya dipercepat,’’ jelasnya.

Verifikasi untuk menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak. untuk penentuan itu, perlu melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan

(Suara NTB/ars)

I Komang Suartana

Pembangunan (BPKP). ‘’Apakah nanti ada informasi penyimpangan atau tidak, nanti masih dalam proses verifikasi oleh tim dari Ditreskrimsus. Apakah ada kerugian negara atau tidak, itu saja yang sedang dilihat,’’ paparnya.

Diakui juga, fokus puldata dan pulbaket pada dana transfer dan penyebab terhambatnya upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten dan kota lamban eksekusi dana transfer yang sudah masuk ke rekening masyarakat dan Pokmas. ‘’Fokusnya ke dana transfer, ya fokusnya ke situ,’’ jelasnya.

Intinya dalam proses ini di-

pastikannya masih dalam proses penyelidikan awal atau puldata dan pulbaket. Prosesnya dipastikan masih beberapa tahapan sampai akhirnya ada kesimpulan ada indikasi penyimpangan atau tidak.

Semua pihak akan dimintai keterangan, itu pun menurutnya masih dalam tahap klarifikasi, belum terlalu jauh pada pemeriksaan saksi -saksi. ‘’Penyelidikan (korupsi) itu panjang, tidak seperti tindak pidana lainnya.

Semua kan dimintai keterangan. Kalau sudah ada bukti dan ada menimbulkan kerugian, akan ditindaklanjuti lebih jauh,’’ pungkasnya. (ars)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 9 Januari 2019

Halaman 2 (Suara NTB/cem)

Utamakan Pembangunan Lingkungan LURAH Pagesangan, Ida Bagus Made Ariawan segera melakukan koordinasi dengan kepala lingkungan (Kaling) untuk pemanfaatan dana kelurahan. Koordinasi itu sebagai bagian menjaring aspirasi masyarakat terhadap program prioritas yang akan dilaksanakan.

“Kita pasti koordinasikan dengan kepala lingkungan,” kata dia ditemui, Selasa (8/1). Ariawan telah memikirkan penggunaan dana kelurahan tahun ini akan direncanakan untuk kesehatan, pembangunan dan pendidikan. Selain itu juga, sebagian digunakan untuk penyelesaian agenda musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM) 2018 lalu.

“Diutamakan untuk kesehatan sama pembangunan lingkungan, juga kegiatan MPBM 2018 kemarin yang belum terakomodir,” ujarnya.

Demikian Ariawan menuturkan konsep penggunaan dana yang akan dilalokasikan untuk kelurahannya tahun 2019 ini.

Ariawan sendiri belum mengetahui jumlah alokasi anggaran untuk kelurahannya nanti.

Terlepas dari program itu, pihaknya juga memikirkan perbaikan infrastruktur. Seperti, perbaikan saluran. Hal ini penting guna mengantisipasi hujan, supaya tidak menyebabkan luapan ke pemukiman warga.

Kelurahan Pagesangan juga akan fokus pada perbaikan gapura yang dinilai belum jelas batas-batasnya dan pos lingkungan yang perlu ditingkatkan lagi. “Kita bisa buatkan gapura-gapura yang rusak seperti di Bebidas, diminta buatkan gapura, terus pos lingkungan dan pos kamling itu,” tambahnya. (mhj)

RAMPUNG - Seorang warga mengecat rumah instans sederhana sehat (Risha) miliknya yang sudah rampung. Rumah instans konvensional (Riko) di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais yang sebagian besar belum rampung. Pokmas terkendala suplai material (insert).

Rekonstruksi Rumah Korban Gempa Berjalan Lambat

Ida Bagus Made Ariawan (Suara NTB/mhj)

Mataram (Suara NTB) Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban pascagempa berjalan lambat. Sampai saat ini, kelompok masyarakat (Pokmas) masih kesulitan material bangunan. Sementara tenggat waktu yang diberikan harus tuntas pada Februari mendatang.

Tidak Butuh Kajian

Ketua Pokmas Patuh Angen, Fadil menuturkan, pihaknya sampai saat ini masih kesulitan dengan bahan material. Bahan yang dipesan harus menunggu seminggu. Keterlambatan pendistribusian menghambat pekerjaan. “Selain bahan mahal, juga materialnya sulit,” tutur Fadil ditemui, Selasa (8/1).

Pokmas Patuh Angen memiliki sebelas anggota. Rata rata memilih rumah instans konvensional (Riko). Minimnya pasokan tutur Fadil,

menyebabkan pekerja harus pindah bekerja ke tempat lain.

“Tukang ada, tapi dipindah ke tempat lain,” tambahnya.

Selain faktor bahan, pengerjaan Riko terhambat oleh cuaca. Pekerja membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan satu unit rumah. Ditambah, penyesuaian terhadap pondasi rumah.

Terkait penggunaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi harus habis rampung akhir Februari mendatang,

Fadil mengakui, pernah mendapatkan informasi. Pihaknya bergegas memesan barang dengan harapan sebagain besar rumah warga bisa selesai dikerjakan.

“Iya, tergantung tukang aja. Mudah - mudahan bisa selesai,” harapnya. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H. Kemal Islam mengatakan, progres pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan dengan

(Suara NTB/ist)

KERJASAMA - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berbincang dengan utusan Pemerintah Kota Shah Alam, Selangor, Malaysia terkait tindaklanjut kerjasama beberapa sektor di Kota Mataram.

Pemkot Mataram Jalin Kerjasama dengan Pemerintah Selangor Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram dengan Pemerintah Kota Shah Alam, Selangor, Malaysia menindaklanjuti komitmen kerjasama. Salah satu kerjasama dibahas terkait pengiriman tenaga kerja terampil untuk bekerja ke Malaysia.

Ditemui usai menggelar rapat tertutup pada Selasa (8/1), Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, pertemuan itu merupakan tindaklanjut dari kedatangan rombongan pemerintahan Shah Alam, Selangor, Malaysia beberapa pekan lalu.

Pihaknya membicarakan beberapa hal dalam bentuk kerjasama sister city. “Ini pertemuan G to G untuk lebih konkret lagi ditindaklanjuti untuk kerjasama,” kata Walikota. Shah Alam sebagai salah satu kota di wilayah Kerajaan Selangor, Malaysia, memiliki potensi.

Pemkot Mataram mencoba menjajaki kerjasama di bidang peningkatan sumberdaya manusia, investasi, penataan kota serta pengiriman

tenaga kerja terampil ke Malaysia.

Untuk mengeksekusi kerjasama itu kata Walikota, Pemkot Mataram akan membentuk tim penghubung secara teknis menyambungkan agenda yang dilaksanakan. “Tim nanti akan berkunjung ke sana,” tandasnya.

Selain bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah, pemkot Mataram juga menawarkan ke Pemerintahan Selangor menyelenggarakan silaturahmi melayu se Dunia di tahun 2020 mendatang.

Tawaran disampaikan Walikota dua periode ini, karena telah memiliki pengalaman menjadi tuan rumah penyelenggaraan keraton se - Asia Tenggara.

“Tawaran ini akan disampaikan. Saya berharap bisa dilaksanakan tahun depan,” tandasnya.

Dari kerjasama ini tambahnya, memiliki dampak positif. Pemerintah Kota Shah Alam merupakan daerah yang maju. Ini patut dipelajari untuk memajukan kota, termasuk penataan kota. (cem)

Pemkot Siapkan Mutasi Pejabat Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram tengah menyiapkan mutasi pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah mengantongi nama nama pejabat yang bakal digeser.

Nama pejabat eselon II yang akan digeser pada mutasi telah dikunci. Tak ada lagi celah untuk mengubah kembali. “Nama - namanya sudah di kantong saya. Jadi, semuanya sudah saya kunci,” terang Walikota ditemui, Selasa (8/ 1). Dalam pergeseran tersebut, Ahyar pada Senin (7/1)

Risha. Artinya, kita hanya dapat pasang enam rumah per hari,” jelasnya. Secara keseluruhan hampir 300 panel Risha telah masuk ke Pokmas. Dan, ini dalam proses pemasangan.

Artinya, pemenuhan panel Risha mencapai 60 persen.

Terkait target penggunaan dana rehab harus tuntas sampai akhir Februari mendatang, Kemal meyakini khusus Risha bisa tuntas. Akan tetapi dia tak berani menjamin terhadap pengerjaan rumah instans konvensional (Riko).

Pokmas memiliki hambatan di lapangan. Namun, masyarakat sedang mencairkan anggaran. “Mudah - mudahan bisa selesai,” demikian harapnya. (cem)

BKD Tak Memenuhi Syarat Dipecah

(Suara NTB/fit)

WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., tidak mempersoalkan wacana pemecahan BKD (Badan Keuangan Daerah). Sepanjang pemecahan OPD itu tidak bertentangan dengan aturan, dia mempersilakan eksekutif mengambil langkah-langkah strategis menyikapi kondisi dan situasi terkait tidak tercapainya realisasi sejumlah program lingkup Pemkot Mataram. ‘’Supaya kerja dinas atau OPD ini menjadi maksimal, saya rasa tidak menjadi masalah (pemisahan, red),’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (8/1).

Muhtar mengatakan, kenapa dulu dua OPD digabung menjadi satu karena hal itu berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang pemerintahan daerah. ‘’Saat itu, masalah ini memang banyak menjadi pemikiran temanteman dewan,’’ akunya. Sekarang terbukti memang beban kerja itu menumpuk di satu OPD. Sebetulnya Muhtar tidak mempersoalkan hal itu. Hanya saja, kalau hasil akhirnya ternyata tidak maksimal, memang perlu dilakukan kajian.

Beban kerja yang begitu banyak di satu OPD diyakini menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target sejumlah program eksekutif. Wajar kalau di penghujung tahun sejumlah program akhirnya tidak tereksekusi. Sebaliknya, kalau memang aturan tidak membolehkan kembali ke pola lama, Muhtar menyarankan supaya Pemkot Mataram mengubah sistem.

Selain sistem, SDM di OPD dengan beban tugas yang cukup banyak itu haruslah orang-orang pilihan yang memiliki kualitas dan kompetensi di bidangnya. Kalaupun Pemkot ingin kembali ke pola lama, Muhtar berujar bahwa hal itu tidak membutuhkan kajian yang lama, sepanjang pemisahan OPD itu tidak melanggar undang-undang. ‘’Ini kan hanya mengubah Perda, saya rasa tidak membutuhkan kajian,’’ demikian Muhtar.

Tidak hanya BKD, politisi Gerindra ini juga melihat bahwa masih ada OPD lain yang perlu pemisahan maupun penggabungan. ‘’Seperti DLH (Dinas Lingkungan Hidup) sudah menjadi satu dengan Dinas Kebersihan. Dulu berapa kali kita bicara soal itu,’’ imbuhnya. Muhtar melihat, di satu sisi ada OPD yang setelah dipisah justru tidak maksimal, namun sebaliknya, yang digabung menjadi keteteran. Kondisi Kota Mataram menurut dia, berdasarkan hasil konsultasi ke pusat beberapa waktu lalu, terbilang cukup berat di tengah masih minimnya APBD Kota Mataram.

Seperti diketahui, APBD Kota Mataram pada tahun anggaran 2019 ini berada di posisi Rp1,2 triliun lebih. (fit) H. Muhtar

bagus. Kata dia, tidak ada persoalan berarti seperti sebelumnya. Kalaupun ada hanya pengangkutan material.

“Memang Pemkot Mataram itu berniat membantu masyarakat percepat pembangunan termasuk pengangkutan panelnya,” kilah Kemal. Permasalahan lain dihadapi seperti keberadaan tukang yang diharapkan aplikator menyediakan tukang secara langsung, tetapi tidak bisa. Hanya beberapa aplikator menyediakan tapi jumlahnya terbatas.

Namun demikian, pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan melatih masyarakat memasang panel Risha. “Kita ada enam kelompok yang bisa pasang panel

sore telah memanggil pejabat ke ruang kerjanya di Pendopo Walikota.

Informasi diterima Suara NTB, pejabat eselon II yang dipanggil yakni Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Miftahurrahman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. H. Mahmuddin Tura, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Ir. H. Amiruddin, Kepala Badan Kesatuan dan Politik H. Rudi Suryawan, Asisten I Lalu Martawang dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi.

Dalam pertemuan tertut-

up itu, sebagian pejabat diminta tetap menempati posisinya. Dan, pejabat lainnya bakal digeser. Seperti halnya, Rudi Suryawan diminta tetap menjabat sebagai Kepala Bakesbangpol. Mahmuddin dikabarkan menempati posisi Asisten II menggantikan Wartan yang pensiun. Dan, bakal digantikan oleh Miftahurrahman.

Walikota mengatakan, pemanggilan pejabat merupakan hal yang biasa. Bisa saja, ia meminta pejabat bersangkutan untuk mendampingi pertemuan dengan tamu.

Bahkan, mengevaluasi kiner-

ja serta meminta laporan terkait kinerja mereka. “Kalau itu kan sudah biasa saya panggil,” ujarnya. Disampaikan, tidak ada kaitannya pemanggilan penempatan.

Dia mengingatkan tidak ada kasak - kusuk dan main lobi sana - sini. Karena, nama - nama yang bakal dilantik telah final. “Biasa kalau mau mutasi kasak - kusuk kesana kemari. Lobi sana - sini,” sindirnya.

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan tambah dia, telah diminta menyiapkan persiapan administrasi serta melakukan evaluasi. Namun

demikian, Walikota masih menutupi soal siapa saja pejabat yang bakal digeser. “Pak Sekda sudah saja minta evaluasi,” ucapnya.

Walikota dua periode ini menambahkan, kebijakan pemerintah pusat sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah yang terdampak gempa untuk pergeseran tanpa meminta izin. Tetapi, ia tidak mau melakukan hal tersebut. Pergeseran maupun promosi pejabat dilakukan secara terbuka.

Agar masyarakat tahu proses pengisian jabatan di Pemkot Mataram. (cem)

Mataram (Suara NTB) Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kota Mataram, telah melakukan kajian terhadap rencana pemecahan Badan Keuangan Daerah (BKD). Hasilnya, pemecahan tak memenuhi syarat.

Kepala Bagian Ortal, I Nyoman Suandiasa dikonfirmasi Selasa (8/1) menjelaskan, secara empirik beban kerja yang dijalani oleh BKD sangat berat.

Mereka harus mengurus aset, pendapatan serta pengelolaan keuangan.

Namun untuk pemecahan organisasi perangkat daerah harus kembali ke Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang organisasi perangkat daerah (OPD). “Regulasi ini jelas mengatur tentang klasifikasi perangkat daerah yang boleh dan tidak boleh dibentuk,” kata Nyoman.

Beda halnya kata dia, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004. Daerah diberikan kewenangan membentuk OPD sendiri.

Terhadap BKD yang akan dipisah dilihat dari tupoksi

yang membatasinya. Yakni, kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum mempertimbangkan luas wilayah, penduduk dan besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Kalau dari tiga komponen persyaratan ini, BKD belum memenuhi syarat untuk dipecah,” timpalnya. Peluang lainnya dengan melihat komponen khusus sangat kecil bobotnya, sehingga tidak mampu mendongkrak nilai.

Kata dia, pihaknya akan konsultasikan lagi ke Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. “Kita coba konsultasikan ke Kemendagri,” tandasnya.

Bagi Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, jika skor OPD tidak memenuhi syarat untuk dipisah, diupayakan bidang di BKD yang dipecah. Terutama bidang pembendaharaan dan keuangan.

Beban kerja mereka berat, sehingga perlu ditambah sumberdaya manusianya.

“Kalau OPD nya tidak memungkinkan, ya bidangnya saja diubah,” tandasnya. (cem)

I Nyoman Suandiasa (Suara NTB/cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 9 Januari 2019

Halaman 3

Pasar Dasan Agung akan Jadi Pasar Pertama Ber-SNI Prioritaskan Pengendalian Harga Pangan BANK Indonesia mengingatkan agar seluruh stakeholders tetap memberikan perhatian pada pengendalian harga komoditas pangan. Menyusul proyeksi permintaan kebutuhan akan tinggi pada puncak pelaksanaan pesta demokrasi yang akan berlangsung pada semester I tahun 2019 ini.

Harga-harga diperkirakan akan mengalami tekanan. Pemilihan presiden dan wakil presiden, serta legislatif disebutsebut menjadi sumber utama tekanan ini. permintaan kebutuhan diproyeksikan akan mengalami kenaikan.

Deputy Bidang Ekonomi dan Moneter Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Wahyu Ari memberikan catatan khusus untuk pengendalikan harga pangan. Terakhir, sumbangan inflasi di NTB dari komoditas pangan mencapai 4,6 persen, jauh di atas inflasi nasional dari komoditas sejenis.

Di dalamnya komoditas pangan ini, beras yang paling berpengaruh. Jika dihitung 100 persen, beras memberikan andil sebesar 5,11 persen. Menyusul daging sapi 1,31 persen dan daging ayam ras 1,08 persen.

Tekanan harga pangan ini, menurut Wahyu Ari sebetulnya merupakan hal lumrah. Sebab inflasi juga akan memberi insentif kepada pelaku usaha. Asalkan, harganya tetap terjaga tidak melampaui batas.

“Yang penting jangan sampai melonjak harganya,” kata Wahyu di ruang kerjanya, Selasa (8/1) kemarin.

Untuk menjaga stabilitas harga satu komoditas ini (beras), ia membayangkan masyarakat harus memiliki lumbung-lumbung pangan. Atau tersedia lumbung-lumbung pangan kolektif. Tidak saja memiliki, tetapi tetap menjaga keterisian lumbung pangannya. Apalagi bila pemerintah daerah intens mengintervensi lumbung pangan dimaksud.

Komoditas pangan sebagai penyumbang utama inflasi NTB, lanjut Wahyu Ari, paradoks dengan status NTB sebagai daerah produsen. Bahkan NTB dikenal sebagai daerah lumbung pangan di mata nasional. Karena itu, menurutnya sangat penting memperhatikan tata kelolanya.

Kenaikan inflasi dari komoditas pangan hingga melebihi inflasi nasional pada akhir tahun 2018 dimaklumi karena pengaruh gempa. Meski dari sisi produksi pertanian tak terganggu langsung, para pelakunya yang justru menjadi persoalan.

Mereka terdampak gempa sehingga tak bisa berbuat banyak untuk mengelola lahan sampai proses recovery selesai.

“Dalam tiga tahun terakhir, secara historis, harga komoditas pangan tak mengalami tekanan. Kecuali pascaterjadinya gempa yang mengakibatkan permintaan naik,” imbuhnya.

Pola ini berpotensi berlanjut. Mengingat masa recovery terus berjalan, ditambah dengan memuncaknya tahun politik. Karena itulah, koordinasi lintas sektor yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diharapkannya tidak “kendor”.

“Diintervensi dengan operasi pasar, sidak, itupun inflasi dari komoditas pangan ini masih tinggi. Bagaimana kalau tidak dilakukan? Koordinasi TPID sudah cukup bagus. Ini harus dijaga dengan baik.

Harapan kami bisa ditingkatkan 2019 dengan terobosan baru. Dan kami terus melakukan penguatan di kabupaten/kota agar semua punya pemahaman yang sama untuk pengendalian inflasi,” demikian Wahyu Ari. Sebab inflasi juga menjadi bagian penting yang dipertimbangkan oleh investor yang berencana berinvestasi di suatu daerah. (bul) Wahyu Ari Ari Wahyu (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram bersama Pemprov NTB sedang mengikhtiarkan Pasar Dasan Agung Mataram sebagai pasar percontohan pertama di NTB yang ber Standar Nasional Indonesia (SNI). Baik dari sisi pelayanan, maupun penataan.

Keinginan menjadikan Pasar Dasan Agung menjadi pasar tradisional dengan tampilan dan pelayanan terbaik ini maksudnya untuk mendukung sektor pariwisata. Terlebih, dengan letaknya yang berdampingan langsung dengan Islamic Center sebagai ikon berkembangnya wisata religi di NTB. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram, L. Alwan Basri menyebut untuk menjadikan Pasar Dasan Agung ber SNI, kerjasamanya bersama Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Yayasan Danamon Peduli di Jakarta.

Penataan lapak sudah dilakukan, pembinaan kepada pedagang, kemudian dari sisi kebersihan dilakukan bersama-sama. Targetnya legalitas SNI ini didaftarkan pada tahun 2019 ini ke Badan Standar Nasional. Setelah kerja bareng ini rampung, diyakini tahun ini sertifikat SNI dapat diterima.

“Kita sedang perkuat koordinasi dan saling berbagi tugas. Pemkot, Pemprov dan Yayasan Danamon Peduli. Ada tertib harga di sini, ada tertib pelayanan, semuanya menggunakan standar,” demikian L. Alwan.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., NTB sedang mengu-

(Suara NTB/bul)

TINJAU - Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani, Kepala Dinas Koperindag Kota Mataram, L. Alwan Basri dan tim Satgas pangan meninjau lapak pedagang di lantai II Pasar Dasan Agung Mataram yang saat ini sedang diikhtiarkan ber SNI. payakan sertifikat SNI. Tantangan terbesar pasar tradisional umumnya, kumuh, becek, dan bau. Karena itulah, pemerintah daerah sedang memperjuangkan agar pasar-pasar tradisional ini setidaknya dapat menjadi tempat yang nyaman bagi pembeli agar pilihannya tidak penuh ke pasar modern.

Dengan SNI, standar kebersihannya akan dijaga, kondisi pasar, los pasar, drainase jelas, airnya juga tetap mengalir. Sementara ini, ada lima lapak yang dibantu oleh Dinas Perdagangan Provinsi untuk me-

lengkapi kualifikasinya ber SNI. Menjadikan pasar ber SNI sedang dalam proses kata Hj. Selly. Secara otomatis pasar ini juga akan menjadi tujuan berbelanja wisatawan, terutama yang berwisata religi ke Islamic Center.

“Jual sajadah ada, jual air zam-zam juga ada di sana,” jelas kepala dinas.

Pasar ini akan beroperasi memungkinkan 24 jam. selanjutnya, Dinas Perdagangan secara bertahap akan mendukung standarisasi pasar-pasar tradisional lainnya yang tersebar di Provinsi NTB. Berdasarkan peman-

tauan Selasa (8/1) kemarin, Pasar Dasan Agung sebetulnya tak jauh beda dengan pasar tradisional lainnya. Dari sisi kompleksitas jualannya, maupun penataannya. Hanya saja, pasar tradisional ini cenderung lebih bersih, dan tidak semerawut. Sementara penataan sedang dilakukan di lantai II di sisi utara. Dan sisi Selatan juga sedang dibersihkan untuk ditata kembali menggunakan lapak-lapak. Di depan pasar dilengkapi megatron yang terpasang sebagai media penyampai harga komoditas yang berlaku setiap hari. (bul)

Disnakeswan Canangkan Program Mandiri Unggas dan Telur Mataram (Suara NTB) Ir. Hj. Budi Septiani telah dilantik oleh Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Senin (7/1).

Selanjutnya, ia mencanangkan program mandiri unggas dan telur untuk mengurangi ketergantungan kebutuhan pada daerah lain.

Hj. Budi Septiani sebetulnya bukan wajah baru. Sebelumnya ia beberapa tahun menjadi Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, lalu dipindah sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, kemudian menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB. Dan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menandatangani namanya dikembalikan lagi ke Dinas Nakeswan Provinsi NTB. Informasinya, ia tempatkan kembali lantaran dikenal di Kementerian Pertanian RI

memiliki program yang inovatif di bidang peternakan saat menjabat kepala dinas dulu.

Salah satu program yang dikembangkan dulunya, kampung unggas. Program ini, kata Hj. Budi, akan dikembangkan kembali. Karena berkaitan erat dengan percepatan penurunan angka kemiskinan bagi masyarakat.

“Ketergantungan kita akan daging ayam dan telur dari luar masih tinggi. Ini kita lanjutkan, tanpa melepas kelanjutan program Bumi Sejuta Sapi (BSS),” katanya kepada Suara

Hj. Budi Septiani (Suara NTB/bul)

NTB, Selasa (8/1) kemarin.

Ia melihat program unggas ini sebetulnya telah dijalankan cukup bagus di NTB. Tinggal terus melanjutkannya dengan meningkatkannya lebih massif. Program kampung unggas menurutnya akan dibedah kembali. Memastikan di bagian mana saja yang masih

Produksi Bawang Putih Rendah

Sumber APBN dan Importir Diduga Masih Tumpang Tindih Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah ditetapkan pemerintah pusat sebagai sentra produksi benih bawang putih nasional. Budidaya bawang ini dipusatkan di Sembalun. Selama beberapa tahun terakhir diketahui, aktivitas budidaya bawang putih digencarkan guna menuju swasembada.

Akan tetapi fakta ditemukan produksi bibit sangat rendah.

Sumber penganggaran bibit bawang putih dari APBN dengan kewajiban 5 persen dari importir diduga terjadi tumpang tindih.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Lotim yang juga Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB, H. Rumaksi Sjamsuddin. Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (8/11) kemarin ia menyebutkan ada indikasi permainan dalam aktivitas budidaya bawang putih ini. Kabar diterima Wabup, ada indikasi kegagalan produksi di sejumlah daerah. Akibatnya, sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian pun dikabarkan nonjob.

Menurutnya, jika benar-benar nyata ada aktivitas budidaya dari APBN dan 5 persen kewajiban importir dari perusahaan yang mengantongi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) maka tahun 2019 ini sudah swasembada bawang putih. Namun faktanya tidak demikian.

Khusus di Sembalun saja, bibit katanya dalam data dilaporkan 3.000 ton. Namun setelah dilakukan pengecekan di lapangan dan dilakukan pembelian langsung ditemukan bibit hanya 1.200 ton.

Jumlah itulah yang kemudian ditanam beberapa waktu lalu oleh HKTI di atas lahan seluas 1.642 ha. Klaim sebelumnya menyebut sudah ada bawang putih varietas sangga Sembalun sebanyak 5.000 ton. Namun angka itu tidak jelas.

Erornya, lanjut Wabup ada

dalam data kelompok tani menerima bantuan tapi tidak menanam. Disebut sebanyak 104 kelompok tani penanam bawang putih ini sekarang sudah diverifikasi. Dimana sinyalnnya, ada kelompok tani fiktif yang menerima bantuan.

Bentuk paktik lainnya, benih dari APBN masuk diklaim menjadi bibit dari importir.

Begitupun sebaliknya.

Keinginan Wakil Bupati Lotim, aktivitas budidaya Bawang Putih Varietas Sangga Sembalun ini dijalankan dengan penuh kejujuran. Tidak ada permainan-permainan lagi. Karenanya, Pemkab Lotim sudah mengeluarkan Peratuan Bupati (Perbup) tentang Tim Verifikasi dan Pengawas. Tim yang beranggotakan TNI, Polri dan Dinas Pertanian ini bertugas untuk melakukan verifikasi faktual Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) lokasi tempat menanam bawang putih tersebut. Setelah jelas petani dan lahannya, baru diberikan bantuan.

Bantuan bibit dari APBN dan importir ditegaskan harus jelas kemana arah penyalurannya. Jika hanya ada dalam kertas namun faktanya tidak menanam, maka bisa dituntut petani mengembalikan.

Dimana lokasi penanamannya dan bagaimana pengawasan kegiatan budidayanya ke depan. Penekanan Wabup, Lotim harus benar-benar terwujud sebagai daerah penyangga bawang putih nasional. Kembalikan kejayaan Sembalun sebagai sentra produksi bawang putih.

H. Rumaksi Sjamsuddin

Musim tanam ini, sambungnya, semua bibit dari anggaran APBN di pusatkan di Sembalun. Sembalun disebut sebagai zona satu areal menanam. Luar kawasan Sembalun menjadi zona dua yang ditetapkan sebagai lokasi penanaman bagi importir. Dengan demikian, lokasinya menjadi jelas dan tidak lagi ada tumpang tindih. Ketika Sembalun tidak mampu, baru boleh dibawa di zona dua. Pastikan ke depan benar-benar terwujud menjadi penyangga bawang putih. Karenanya, setelah melakukan penananam, dilakukan pemantauan secara ketat. Bahkan lewat internet.

Ketua DPP HKTI NTB ini memastikan soal pasar tidak perlu dikhawatirkan. Antara petani dengan HKTI sudah ada kesepakatan harga. Yakni Rp 15 ribu sampai dengan Rp 17 ribu untuk bawang putih basah dan Rp 50 ribu untuk kering. Setelah panen ini, tidak langsung dibawa keluar namun dikembalikan lagi ke petani sampai benar-benar menjadi daerah penghasil dengan skala besar. Sembalun terwujud menjadi icon produksi Bawang Putih nasional.

Ditambahkan, seluas 1.642 ha yang ditanam saat ini diharapkan bisa rata-rata produksi 6 ton perhektar. Prediksi hasil produksi saat panen nantinya bisa tembus 6 ribu ton bibit. Dari jumlah itu kembali ke petani untuk ditanam lagi di atas areal seluas 20 ribu ha. Saat sudah benar-benar tercapai, maka Lotim sudah bisa menjadi menyediakan 25 persen kebutuhan bibit nasional. “Syaratnya kita bekerja dengan jujur,” demikian pesannya. (rus)

(Suara NTB/rus)

harus diintervensi.

“Angka kemiskinan masih tinggi, kita akan massifkan pengembangkan kampung unggas dalam rangka meningkatkan atau mensejahterakan masyarakat,” imbuhnya.

Secara detail, ia harus menyusun kembali program ini.

Desa unggas rencananya akan diperbanyak. Sebelumnya hanya massif berkembang di Desa Teruai, Lombok Tengah. Kampung unggas yang diprogramkan ini mendapat sorotan positif dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian RI. Bahkan NTB rencananya akan dijadikan provinsi satelit pengembangan ayam kampung.

Hj. Budi mengatakan setiap desa rencananya akan menjadi sasaran program kampung unggas. Karena itu, kabupaten kota akan diminta databasenya terkait informasi kemampuan produksi dag-

ing dan telur, serta perbandingannya dengan kebutuhan.

“Berapa kekurangan kebutuhan dari ketersediaan yang mampu dipenuhi oleh kabupaten/kota, itu yang kita intervensi melalui program unggas,” jelas kepala dinas.

NTB memiliki potensi sebagai provinsi satelit yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan daging dan telur di Bali dan NTT. Mengingat, dua provinsi tetangga ini juga masih belum mandiri dari ketergantungannya pada pasokan dari luar.

Untuk intervensi kampung unggas ini, lanjut Hj. Budi, rencananya juga akan didukung dengan pengembangan produksi pakan berbasis industri rumah tangga. Maksudnya, untuk menekan ketergantungan pada pakan pabrikan dari luar daeah yang harganya sangat tergantung kebijakan perusahaan. (bul)

Pemkab Lotim Dorong Perbaikan Kinerja BUMD Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mendorong perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD disebut merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Lotim. Bisnis yang sudah dijalankan masing-masing BUMD diharapkan bisa berkembang dengan baik. Tahun 2019 ini setidaknya dari BUMD ini bisa memberikan PAD lebih dari Rp 8 miliar.

Muhammad Azlan Demikian disampaikan (Suara NTB/rus) Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Muhammad Azlan.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/1) kemarin, Azlan menjelaskan di era kepemimpinan H. M Sukiman Azmy dan H. Rumaksi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lotim sudah meminilasir retribusi yang bisa berakibat terlalu membenani masyarakat. Seperti tidak ada lagi retribusi dari pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Dilakukan penurunan biasa sewa ruko di pasar-pasar.

Hilangnya retribusi dari pelayanan menuntut untuk dimaksimalkannya kinerja BUMD yang notabenenya menjalankan bisnis. Disebut Lotim memiliki PT Selaparang Finansial (SF) yang sejauh ini sudah mampu memberikan Rp 6 miliar deviden. PD Agro Selaparang yang bergerak pada bidang bisnis distribusi pupuk bersubsidi, es balok, garam yodium dan lainnya sudah bisa memberikan Rp 800 juta, PT Selaparang Energi meski belum mengalami keuntungan besar namun sudah bisa memberikan Rp 104 juta untuk daerah.

Belum lagi nantinya PBR Bank NTB Lotim yang ditarget bisa memberikan Rp 1,6 miliar. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sendiri sudah bisa Rp 729 juta. Serta perusahaan daerah lainnya yang diharapkan terus meningkat kinerjanya dan mampu menambah PAD bagi Lotim.

Guna memaksimalkan kinerjanya, Pemkab Lotim sudah mempersiapkan penggantian jajaran direksi di sejumlah BUMD. Seperti di PDAM yang disebut Bupati Lotim menjadi salah satu program strategis yang harus segera diwujudkan. Yakni air mengalir sepanjang tahun. Bupati pun sudah menempatkan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PDAM. Tahun 2019 ini siap diserahkan penyertaan modal sebanyak Rp 2 miliar untuk PDAM. Khusus PDAM ini katanya ada dua sisi mata uang. Sisi pelayanan dan sisi PAD. Besaran PAD dari PDAM diakui sejauh ini masih kecil. Hal ini dikarenakan belum ada kewajiban dari PDAM memberikan dividen. Dimana sebelum sampai 80 persen sambungan maka masih dikembalikan sebagian besarnya untuk meningkatkan sambungan pelayanan.

Jumlah sambungan saat ini diketahui 26.000. Tahun 2019 ditarget 30.000 sambungan. Untuk mewujudkannya, sudah dilakukan survei sumber-sumber mata air yang akan digunakan. Ditemukan ada dua lokasi di Montong Gading yakni di Desa Perian dan Desa Jenggik Utara. Dalam waktu dekat segera dilakukan eksplorasi untuk disambungkan airnya ke rumah-rumah warga.

BUMD lainnya juga sedang dipersiapkan penggantian direksinya. Agro Selaparang dilaporkan sudah berakhir masa jabatanya. Selaparang Energi disebut sudah mengundurkan diri menjadi Direktur. “Tinggal menunggu siapa yang akan ditunjuk di Agro, sedangkan di energi saya sendiri yang menjadi plt di sana,” demikian sebut Azlan. (rus)

SUARA NTB Rabu, 9 Januari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Sisir Sumber Mata Air PEMKAB Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan H. M. Sukiman Azmy.,MM., dan Wakil Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin.,SH., berkomitmen untuk mengatasi persoalan krisis air bersih yang setiap tahun dialami masyarakat khususnya di wilayah selatan. Untuk menjawab kebutuhan air bersih masyarakat itu, Pemkab Lotim akan menyasar sumber-sumber mata air yang saat ini banyak terabaikan.

Disampaikan Plt. Direktur Utama PDAM Lotim, H. Musta’an, Selasa (8/1), jumlah sumber mata air (Suara NTB/yon) yang dikelola oleh PDAM H. Musta’an Lotim saat ini sekitar 16 unit, itupun tidak semua berfungsi. Jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Di mana jumlah sumber mata air di Kabupaten Lotim sebanyak 700 unit lebih. Maka dari itu, katanya, potensi-potensi sumber mata air yang ada di Kabupaten Lotim akan terus disisir dan dibenahi agar dapat berfungsi kembali baik menggunakan sistem gravitasi maupun sistem pompa.

Dengan melakukan pemanfaatan dan mengoptimalkan jaringan yang ada serta pelestarian sumber mata air yang baik yang akan dimanfaatkan maupun sudah dieksplor, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi khususnya bersumber dari jaringan PDAM. Sementara untuk memastikan ketersediaan air dari sumber mata air yang ada, salah satunya dengan melakukan reboisasi terutama di kawasan sumber mata air, sehingga air dapat tersimpan dengan baik.

Selain itu, tidak ditampik jika kondisi saat ini terjadi penuruan debit di beberapa sumber air PDAM, seperti sumber di Tete Batu, Tereng Wilis, Pesisok, serta beberapa sumber lainnya. Dari 16 sumber air PDAM Lotim yang mengalami penurunan debit air sekitar 40 persen. Adapun relatif mengalami penurunan debit terutama yang melayani wilayah selatan. Kondisi itu dikarenakan jaraknya yang cukup jauh dari sumber air yang terletak di wilayah utara.

Meski debit air mengalami penyusutan, kondisi itu tidak berpengaruh terhadap untung rugi konsumen di dalam melakukan pembayaran. Di mana, proses pembayaran tetap melihat meteran atau jumlah air yang digunakan oleh pelanggan. Apabila meterannya jalan, maka pelanggan harus tetap menbayar dengan jumlah meteran tersebut.

Lebih jauh disampaikan, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, PDAM Lotim membutuhkan sumber air yang cukup banyak. Jika melihat perbandingan jumlah penduduk Lotim sekitar 1,3 juta jiwa, maka idealnya PDAM Lotim membutuhkan lebih dari 1.000 liter per detik. Sementara sekarang ini PDAM baru bisa mengelola sekitar 365 liter per detik. Untuk menggapai kebutuhan itu, langkah yang dilakukan yakni bagaimana meningkatkan debit air pada sumber yang ada.

Sementara penurunan debit air disebabkan faktor alam, seperti daerah tangkapan air banyak yang sudah mengalami kerusakan. Jika melihat kondisi semakin tahun air semakin berkurang, ini membuktikan jika terjadi degradasi alam. Angka kerusakan lingkungan semakin meningkat. Terlebih saat ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Lotim, yang awalnya tidak ada perumahan di sejumlah mata air. Kondisi saat ini di beberapa sumber itu sudah ada perumahan masyarakat, termasuk yang semula tidak ada pembagian lahan di sekitar hutan saat ini pula sudah ada pembagian lahan.

Maka dari itu untuk mengembalikan itu semua, PDAM Lotim mengaku harus berkerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan untuk bagaimana kembali melakukan penanaman pohon (reboisasi). (yon)

Bupati Rombak Direksi PDAM Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy., MM, per tanggal 31 Desember 2018 lalu merombak direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lotim. Perombakan direksi salah satu bagian dari BUMD di Lotim ini dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terhadap direksi yang baru, bupati mengharapkan target 35 pelanggan tercapai dalam kurun waktu satu tahun di 2019.

Menurut Sukiman, jumlah pelanggan PDAM Lotim pada saat pertama kali ia menjabat sebagai bupati tahun 2013 silam sebanyak 30.000 lebih. Akan tetapi, ketika ia berhenti menjadi bupati, jumlah pelanggan PDAM merosot hingga di bawah 27 ribu. Maka dari itu, katanya, itulah yang mendasarinya untuk mengganti direksi PDAM Lotim guna memberikan pelayanan serta meningkatkan jumlah pelanggan. “Minimal 35 ribu pelanggan selama satu tahun. Jika tidak maka akan dievaluasi direktur yang saat ini ada,” tegas bupati.

Dalam perombakan direksi PDAM, bupati mengangkat H. Mustaan selaku Plt Direktur Utama. H. Musta’an merupakan mantan Sekretaris DPRD Lotim. Selain direktur utama, bupati juga mengganti direktur umum dan menambah direktur teknik. Direktur teknik merupakan mantan direktur umum yang sudah mengetahui seluk beluk jaringan PDAM Lotim, sehingga pelayanan dan jaringan semakin baik untuk kemudian berdampak terhadap PAD semakin besar.

“Kita berharap direksi yang sekarang dapat membawa PDAM lebih baik dan melesat ke depan. Dulunya dua direktur, sekarang kita tambah menjadi tiga direktur,” ujarnya.

Terpisah, Plt. Direktur Utama PDAM Lotim, H. Musta’an, mengungkapkan akan terus berupaya untuk mengejar target 35 ribu pelanggan dalam kurun waktu satu tahun ini dapat tercapai. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memaksimalkan sumber-sumber mata air yang ada di Kabupaten Lotim.

“Saat ini jumlah pelanggan kita sekitar 27 ribu. Namun kita optimis yang mengejar target yang disampaikan oleh pak bupati yakni 35 ribu pelanggan selama tahun ini,” ujarnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

LIHAT - Pelamar CPNS di Kabupaten Lotim saat melihat pengumuman akhir kelulusan rekrutmen CPNS 2018 di kantor BKPSDM Lotim belum lama ini.

Tidak Penuhi Syarat, CPNS Tidak Dapat NIP

Selong (Suara NTB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus tes seleksi kompetensi bidang (SKB) belum dapat dipastikan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP) alias belum aman. Mereka harus melakukan pemberkasan terhadap persyaratan yang dibutuhkan. Terdapat dua item persyaratan yang sangat krusial, yakni legalisir ijazah dan surat keterangan bebas narkoba.

Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembekalan terhadap peserta CPNS yang lulus tes SKB, Selasa (8/1). Dalam pembekalan tersebut dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tahap pem-

berkasan sebagai dasar pengusulan penerbitan NIP CPNS, berupa pas foto, surat lamaran, SKCK, surat keterangan sehat, surat bebas narkoba dan suratsurat pernyataan lainnya.

Dalam pemberkasan yang akan dilaksanakan sampai tanggal 15 Januari 2019 ini, yang paling krusial dan mut-

Tuntas, Verifikasi Manual Berkas Tenaga Non PNS Selong (Suara NTB) Proses verifikasi yang dilakukan secara manual terhadap berkas tenaga non PNS di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sebanyak 5.287 berkas dari badan, dinas, dan kantor tuntas dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim.

Selanjutnya, hasil verifikasi itu akan diserahkan ke bupati sebagai bahan evaluasi total dan penentuan pemberian SK. “Untuk tenaga non PNS tinggal diusulkan datanya. Verifikasi manual sudah tuntas dari semua OPD yang ada di Kabupaten Lotim,” terang Kabid Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, dikonfirmasi, Selasa (8/1).

Proses verifikasi ini dilakukan oleh beberapa OPD terkait di antaranya, BPKAD, BKPSDM, bagian hukum dan diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah, H. Rohman Farly. Dari 5.287 berkas yang dilakukan verifikasi secara manual, tenaga PNS ini terbanyak dari Dinas Dikbud, Dikes, Rumah Sakit, dan Satpol PP, adapun SK-nya nanti berlaku terhitung per tanggal 1 Januari 2019.

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Lotim, Muhammad Khaeri., mengungkapkan tidak ada kebijakan dari kepala daerah terkait dirumahkannya para tenaga honor daerah yang ada di Kabupaten Lotim sebagaimana isu yang berkembang. Melainkan lebih kepada proses evaluasi untuk melihat masa kerja dari para tenaga honorer tersebut.

(Suara NTB/yon)

Yulian Ugi Lusianto “Jadi kalau ada rumor yang berkembang di bawah kalau mereka (honorer daerah) akan dihentikan, itu tidak benar. Cuma sampai sekarang SKnya yang belum jadi karena banyak tambahan dari yang baru,” jelasnya.

Proses penertiban terhadap tenaga honor daerah (honda) atau non PNS yang ada di Kabupaten Lotim ini sangat disambut baik. Karena tidak dipungkiri adanya honorer yang barus masuk namun sudah memegang SK bupati dan bukan SK kepala dinas. Dalam penertiban ini, SK yang diterima sesuai dengan masa kerjanya sehingga tidak ada kecemburuan. Di mana untuk honorer dengan masa kerja 1-5 tahun akan mendapatkan SK biasa, 6-10 tahun akan mendapatkan SK kelompok kerja dan 10 tahun ke atas akan diberikan SK perjanjian kerja. (yon)

lak terlampir yakni ijazah yang sudah dilegalisir serta surat keterangan bebas narkoba. Apabila ijazah itu dilegalisir selain dari rektor atau dekan, maka harus ada surat pendelegasian dari dekan itu sendiri sebelum diusulkan pada akhir Januari 2019.

“Februari sudah dilakukan

lambannya proses rekonstruksi bangunan pascagempa.

Saat ini, anggaran fisik perumahan masih menyasar warga terdampak gempa.

Pihaknya bahkan berharap, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran rehab rekon secara berimbang.

Tidak hanya dana rekon untuk rumah warga tetapi juga rekon untuk perkantoran.

Ardianto pun menilai, pemerintah perlu memberi contoh bentuk bangunan Risha yang meyakinkan masyarakat.

Sehingga kata dia, ada baiknya pemerintah membangun kantor dengan Risha.

“Jika dianggap cepat dan kuat, maka saya anjurkan

kantor-kantor pemerintah dibangun dengan Risha. Jangan kita suruh masyarakat tapi kita sendiri tidak berani menempati,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi saat ini seluruh pejabat Pemda Lombok Utara masih berkantor di kantor sementara, di tenda-tenda, dan di kontainer. Bahkan jika sewaktu hujan, lantai kantor tenda darurat tergenang.

Terlepas dari pemerintah mana yang akan membangun, apakah pusat atau bantuan provinsi lain, pihaknya berharap bangun lebih cepat terbangun. Sebab kondisi saat ini, anggota DPRD sendiri masih berkantor di kantor darurat.

“Risha ini katanya tahan dengan gempa 8 Skala Richter, makanya ini layak untuk berkantor. Perkara konstruksi tidak bisa bertingkat tidak masalah, karena KLU masih punya banyak lahan alternatif untuk membangun. Sekarang kita dituntut kerja maksimal, tempat kita kaya begini, bagaimana?” tandasnya.

Dikuatkan Wakil Ketua Komisi I, H. Abdul Gani, pemerintah perlu memikirkan kondisi perkantoran seiring dengan rekonstruksi perumahan warga. DPRD sebagai mitra pemerintah, membutuhkan perkantoran yang sedikit lebih layak untuk kepentingan sidang dan menerima kunjun-

terputus tidak bisa. “Kita tetap usulkan ke BKN, maka BKN yang menentukan apakah berkas lengkap atau tidak,” terangnya.

Adapun dari 225 formasi yang didapatkan oleh Pemkab Lotim dalam rekrutmen CPNS 2018, jumlah formasi yang terisi sebanyak 189 formasi. Sementara yang tidak terisi sebanyak 36 formasi terdiri dari 32 formasi khusus eks kategori II, 2 formasi dokter gigi, 1 formasi teknisi elektro medis dan 1 analis pelabuhan. “Untuk kapan CPNS yang lulus ini mulai bekerja di tempat yang dipilihnya belum ada kepastian,” tegasnya. (yon)

Pascagempa, Usaha Wisata Senaru Mati Suri Tanjung (Suara NTB) Pascagempa yang melanda Kabupaten Lombok Utara (KLU) 5 Agustus 2018 lalu, membuat usaha wisata di kawasan Senaru, Kecamatan Bayan, mati suri. Ditambah dengan penutupan Rinjani sejak 1 Januari, menambah semakin sepinya usaha-usaha wisata di kawasan setempat.

Pengelola Rudy Trekker, Rudy, Selasa (8/1) mengakui, sejak gempa Bayan 29 Juli, dilanjutkan dengan gempa 5 Agustus dan 16 Agustus, usaha wisata Senaru mulai sepi.

Pihaknya bahkan sudah sejak lama menginginkan agar pemerintah segera membuka jalur pendakian.

“Senaru mati suri, disambut musim penutupan Rinjani juga jadi tambah sepi. kalau curhatan sudah lama kita tahan, pascagempa kita berapa kali mau minta buka jalur untuk Senaru - Pelawangan saja tapi tidak direspons,” katanya.

Ia menyebut, alasan jalur rusak ke puncak Rinjani membuat akses Senaru - Pelawangan ditutup. Namun pihaknya mempertanyakan, akses pendakian dari Aik Berik (Lombok Tengah) justru direkomendasikan oleh pemerintah. “Jadi tamu yang mau ke sini, otomatis sepi karena tidak ada tujuan. Padahal kemarin bulan Desember lumayan permintaan

wisatawan yang mau naik,” jelasnya.

Rudy mengklaim, para pemilik usaha jasa wisata di Senaru melalui Forum Citra Wisata telah bersurat ke Bupati Lombok Utara, Disbudpar KLU, dan ke TNGR. Namun hasilnya nihil. Surat yang dikirim tidak dibalas.

Hingga diresmikan penutupan per tanggal 1 Januari 2019, pihak belum bisa beroperasi sampai menunggu tim survei memberi kepastian.

“Saat ini kami dipaksakan untuk membawa tamu via jalur Aik Beriq. Dan ada beberapa TO dan porter pernah mencoba jalur itu, namun testimoninya jalur malah lebih sulit dibandingkan via Senaru - Pelawangan. Justru jalur itu juga lebih berbahaya,” paparnya. Rudy juga mengklaim, berdasarkan pengakuan porter yang pernah melewati akses Aik Beriq, jalurnya agak sulit untuk membawa barang bawaan. Porter yang memikul keranjang, kesulitan karena jalur yang sempit dan curam.

Diakuinya, jalur Senaru Pelawangan lebih familliar bagi pengelola jasa wisata trekking. Jalur ini diakui memiliki tingkat risiko yang bisa dikatakan sangat rendah dibandingkan jalur lain.

“Tetap kami bingung, kenapa, dari hasil survei TNGR mereka bilang, ada ketimpangan

dan tidak adanya pemerataan dari pemegang kebijakan, sehingga kami merasa dianaktirikan,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Utara, H. Muhamad, S.Pd., mengaku belum bisa berbuat banyak atas usulan Forum Citra Wisata melalui surat. Pembukaan rute pendakian melakui Senaru sepenuhnya berada di tangan TNGR. “Waktu saya menemani bupati, ada teman- teman di Senaru menawarkan solusi membuka spot ke Pelawangan untuk sekadar melihat view.

Tujuannya agar tidak terlalu lama orang-orang di sana menganggur,” katanya.

Muhamad menyebut, jumlah warga yang terlibat dalam bisnis menjual jasa wisata ke Rinjani mencapai 2 ribuan orang di berbagai jenis usaha.

Pemda KLU dalam hal ini, menyampaikan solusi pembukaan spot view agar Senaru tidak ditutup total. Namun kebijakan itu kembali ke TNGR. “Kami tidak bisa menentang itu, tapi paling tidak mereka bisa naik sampai Pelawangan saja, dan berhenti di Pos 7, tidak langsung turun ke Segara Anak. Dan sejauh ini komunikasi kami dengan pihak TNGR adalah, karena di sana memang banyak titik - titik yang rawan longsor sehingga ditutup total,” tandasnya. (ari)

Lima ASN Mantan Napi Tunggu Putusan MK Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengambil sikap seragam terhadap nasib ke-

Percepat Pelayanan, DPRD Anjurkan Kantor Pemerintah Gunakan Risha Tanjung (Suara NTB) Kalangan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih belum yakin, proses percepatan rekonstruksi perumahan pascagempa akan berjalan baik. Tidak hanya menyangkut perumahan masyarakat, tetapi juga kantor pemerintahan untuk jitu, Dewan menganjurkan agar kantor-kantor pemerintah lebih dulu “diujicobakan” menggunakan bangunan dengan konstruksi Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat).

Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., kepada wartawan Selasa (8/1), mengaku pesimis terhadap

verifikasi. Untuk pengumuman tergantung kesiapan di BKN dan urutan pemerintah daerah mendapatkan nomor antrean,” jelasnya. “Dalam pemberkasan ini harus sinkron dengan berkas-berkas yang dilampirkan ada saat mendaftar. Hal sederhana seperti di identitas berupa nama, alamat, tempat tanggal lahir dan lainnya,” tambah Ugi – sapaan akrabnya.

Sedangkan untuk formasi khusus, peserta harus dapat membuktikan SK-SKnya minimal mulai 1 Januari 2005 sampai 31 Desember 2018 tanpa terputus. Apabila ditemukan ada

gan tamu pejabat.

“Untuk menciptakan kenyamanan dan kelancaran pemerintahan, tidak bisa dengan kondisi kantor seperti ini.

Bagaimana bisa kita melayani masyarakat, kantor sendiri tidak nyaman. Kasihan pejabat KLU,” ujar Gani.

Gani dalam hal ini tidak berbicara pada konteks DPRD saja. Mengingat ia melihat masih banyak SKPD lain yang belum memiliki kantor sementara. “Risha sepertinya layak. Pertanyaan saya, kenapa tidak dipercepat oleh pemerintah sebagai contoh bagi masyarakat. Tidak apa-apa, untuk kantor menggunakan Risha,” tandasnya. (ari)

beradaan ASN mantan narapidana kasus korupsi. Sebanyak 5 mantan napi itu masih berstatus ASN, namun dengan hak-haknya tidak dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah PSDM KLU, Drs. H. M. Najib, M.Pd., Selasa (8/ 1) mengungkapkan, Pemda KLU mengambil langkah yang sama dengan pemda kabupaten/kota lain dan Pemprov NTB menyikapi ASN mantan narapidana kasus korupsi. Di mana mereka, sampai saat ini masih berstatus ASN. Tetapi kelima orang tersebut, tidak memperoleh haknya, baik gaji dan tunjangan kinerja.

“Menyikapi ASN mantan napi, kita Pemda Lombok Utara seragam dengan pemda lain, termasuk provinsi. Kita menerima data dari pusat dengan nama-nama, ada 5 orang mantan napi,” ujar Najib.

Dijelaskan, untuk mengambil kebijakan kepada kelima orang tersebut, semua pihak harus didengarkan. Termasuk keinginan pusat lewat SKB 3 Menteri yang mengatur untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepada para ASN mantan narapi-

dana kasus korupsi.

Namun demikian, sambung dia, ada pihak-pihak yang secara hukum mengajukan judicial review terhadap UU ASN dan PP 11. Maka proses hukum itu pun harus dihormati oleh pemerintah daerah.

“Maka langkahnya adalah, kita bersurat ke tiga kementerian untuk memohon pemberhentian pidana tipikor sampai keluarnya putusan MK,” katanya.

Najib melanjutkan, Pemkab Lombok Utara telah mengantisipasi kemungkinan pembayaran gaji dan tunjangan kelima ASN tersebut sebagai temuan kerugian negara. Oleh sebab itulah, gaji mereka tidak dibayarkan hingga keputusan MK keluar.

“Karena ada batas waktu memberhentikan mereka sampai 31 Desember 2018 sejak SKB 3 Menteri ditandatangani. Maka sejak 1 Januari distop dulu pembayaran seluruh hak-haknya. Bupati melalui BKD telah mengeluarkan surat dan tidak tidak membayarkan hak, baik gaji dan tunjangan,” demikian Najib. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 9 Januari 2019

Belum Valid, Data Korban Gempa di Loteng

Berdampak pada Pelayanan SEBANYAK 38.922 warga Lombok Barat (Lobar) yang termasuk dalam kepesertaan BPJS Mandiri menunggak iuran BPJS terhitung bulan September 2018 sampai awal tahun 2019. Setiap hari, jumlah ini berubah karena ada saja warga yang membayar dan tidak membayar iuran. Penunggak iuran ini sendiri berasal dari pasien kelas I, II dan III. Akibat tingginya tunggakan iuran BPJS ini menyebabkan pendapatan BPJS khusus di Lobar merosot, sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan jauh lebih besar dibanding(Suara NTB/her) kan dengan pendapatan I Wayan Sumarjana yang diperoleh.

“Yang menunggak BPJS Mandiri di Lobar mencapai 38.922 jiwa ini data per September 2018 lalu,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lobar I Wayan Sumarjana, Selasa (8/1).

Dijelaskan, penerimaan BPJS per September mencapai Rp 8,5 miliar lebih, sedangkan biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan ke pihak puskesmas dan rumah sakit mencapai Rp47 miliar lebih. Diakui terdapat gap yang begitu besar antara penerimaan pendapatan dengan pembiayaan hal ini disebabkan banyaknya warga yang menunggak iuran.

Di samping itu, hitungan iuran peserta kelas I, II dan III belum sesuai dengan hitungan. Misalnya, ada warga peserta mandiri mau bersalin membuat BPJS lalu dijamin Rp 5 juta, namun ternyata bayaran lebih dari itu, sehingga ditanggung BPJS. Di satu sisi pihak BPJS untuk menaikkan iuran belum tentu disetujui. Selain itu, biaya pelayanan kesehatan semakin naik, sementara tarif tidak dinaikkan. Sesuai dengan hitungan seharusnya tarif ini dinaikkan. Diakui hal ini pula mengakibatkan pemasukan yang diperoleh kecil.

Untuk menagih tunggakan dari peserta BPJS ini pihaknya melakukan contact call atau mengontak langsung para penunggak untuk segera membayar iuran. Selain itu, pihaknya membentuk kader JKN untuk melakukan penagihan. Apakah perlu dilakukan penagihan langsung ke lapangan, diakui terkendala jumlah SDM. Ia menambahkan, pihaknya juga koordinasi dengan Pemda sesuai dengan Kepres 02. Mengacu atuan itu, peserta yang menunggak iuran 1 tahun lebih tentu bisa ditanggulangi pemda menjadi tanggungan pemda. Pihaknya meminta ke pemda, hanya saja pihaknya tidak berani memaksakan sebab harus mengacu pada kondisi ekonomi warga. (her)

Terancam Dipecat, Oknum Pegawai Diduga Gelapkan Insentif Marbot Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bergerak cepat menelusuri dugaan penggelapan insentif marbot masjid oleh oknum pegawai di Kecamatan Praya Barat Daya. Sanksi berat pun kini sudah menanti oknum bersangkutan jika terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan bisa sampai berujung pada sanksi pemecatan.

“Informasi detail soal kasus ini masih telusuri kebenarannya,” tegas Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (8/1).

Diakuinya, pihaknya baru sekarang ini mendapat informasi tersebut. Itupun setelah ada laporan dari bawah, jika insentif marbot masjid di Kecamatan Praya Barat Daya belum diterima oleh para marbot.

Berdasar laporan ini, pihaknya kemudian melakukan penelusuran dimulai dengan mengecek SPJ penyaluran insentif marbot. Dari hasil penelusuran, ujarnya, SPJ-nya sudah dinyatakan lengkap. Dalam arti, sudah ada tanda terima insentif dari marbot masjid. Namun itu tidak bisa jadi patokan, karena dari laporan yang masuk, insentif justru belum diterima oleh para marbot.

“Setelah dokumennya kita cek, baru kemudian kita akan panggil pihak-pihak terkait dalam hal ini. Termasuk pihak kecamatan untuk mengklarifikasi persoalan yang terjadi,” imbuhnya.

Disinggung sanksi apa yang bakal dijatuhkan kepada oknum pegawai di kecamatan jika terbukti melangggar, Nursiah menegaskan belum mau berandai-andai. Tapi yang jelas, aturan sudah jelas mengatur. Jika kemudian ada pegawai pemerintah melakukan pelanggaran, maka ada sanksinya.

Berat ringannya sanksi yang dijatuhkan tergantung klasifikasi pelanggaran yang dilakukan. Kalau pelanggarannya ringan, jelas sanksinya bisa berupa teguran lisan ataupun tertulis. Tetapi kalau pelanggaran yang dilakukan masuk kategori berat, sanksinya juga berat. “Apakah bisa sampai pemecatan? bisa juga,” tandas Nursiah.

Tapi yang penting sekarang, kebenaraannya kasus tersebut harus dipastikan dulu. Jika benar adanya, tentu ada tindakan yang harus dilakukan. Selain berupa pemberian sanksi, juga keharusan untuk mengembalikan dana yang diduga digelapkan tersebut. Kalau tidak, persoalan ini tidak akan dilanjutkan.

Disinggung soal kemungkinan kasus tersebut berlanjut ke proses hukum, mantan Asisten III Setda Loteng ini mengaku itu tergantung aparat penegak hukum. Pihaknya hanya pada penyelesaian dari sisi internal pemerintahan saja.

Kalau kemudian aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut, itu hak aparat penegak hukum dan tidak bisa dilarang ataupun dihalang-halangi. (kir)

Praya (Suara NTB) Jumlah rumah rusak yang terkena dampak gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tercatat sebanyak 25.007 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.884 dikategorikan rusak berat. Sisanya masuk kategori rusak sedang dan ringan. Namun jumlah tersebut kemungkinan masih bisa berubah.

Demikian diungkapkan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Selasa (8/1).

Pasalnya, masih ada sekitar 7.000 rumah rusak yang sampai saat ini belum divalidasi. Apakah masuk kategori rusak berat, sedang maupun ringan. “Kita masih ada tugas melakukan validasi sekitar 7.000 rumah lagi. Yang memang sampai saat ini belum divalidasi, masuk kategori mana.

Rusak berat, sedang ataupun ru-

(Suara NTB/kir)

Budi Santosa mana kasus yang sudah ada titik terang dan dokumen pendukung lengkap, bisa saja itu yang didorong untuk dituntaskan tahun ini.

“Mana saja kasusnya? nanti akan kita sampaikan setelah kita lakukan evaluasi,” tegasnya.

Dikatakannya, dalam hal penuntasan kasus dugaan korupsi pihaknya dibatasi anggaran. Jadi tidak semua kasus dugaan korupsi dituntaskan dalam satu tahun. Ada batasannya, karena anggaran penun-

sak ringan,” terangnya.

Ia menjelaskan, proses validasi sendiri akan dilakukan bersamaan dengan proses penanganan rumah yang rusak akibat gempa. Baik itu pembangunan rumah bagi korban gempa yang rumahnya rusak parah ataupun perbaikan rumah bagi korban gempa yang rumahnya rusak sedang maupun ringan. Itu artinya, tidak harus menunggu satu kegiatan selesai dulu,

baru dikerjakan yang lain. ‘’Semua kegiatan dijalankan secara simultan,’’ klaimnya.

Disinggung untuk penyaluran dana bantuan bagi korban gempa, Nursiah mengaku sudah tidak ada masalah. Pemerintah pusat sudah mentransfer dana penanganan korban gempa ke rekening BPBD Loteng seluruhnya, sebesar Rp401 miliar sesuai kebutuhan dana penanganan korban gempa di Loteng.

Dari total dana ini sebagian

sudah ada yang disalurkan ke rekening korban gempa dan ke rekening kelompok masyarakat (pokmas). Selain itu, dana itu juga masih ada di rekening BPBD Loteng. Dana tersebut baru akan disalurkan kalau pokmas sudah terbentuk.

Ditanya capaian penanganan korban gempa, khususnya terkait capaian pembangunan rumah bagi korban gempa, Nursiah mengaku masih jauh dari yang ditargetkan. Mengingat, banyak kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga pada rapat evaluasi penanganan gempa oleh BPBD Loteng, Selasa kemarin, pihaknya sudah menetapkan rencana aksi untuk masing-masing kegiatan.

Misalnya, soal pemban-

gunan rumah korban gempa, apa yang menjadi kendala itu ditindaklanjuti dengan rencana aksi sesuai kendala yang terjadi. Begitu juga terkait proses pencairan dan penyaluran dana bantuan korban gempa. “Jadi di setiap jenjang kegiatan yang kita lakukan, ada rencana aksinya. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi di lapangan,” ujarnya.

Adanya rencana aksi di setiap jenjang kegiatan penanganan dampak gempa, diharapkan penanganan dampak gempa bisa lebih cepat, sehingga paling tidak bulan Maret mendatang sudah ada capaian yang signifikan terkait penanganan dampak gempa. (kir) (Suara NTB/her)

TERANCAM EKSEKUSI - SMPN 2 Gunungsari yang terancam dieksekusi pengadilan, karena pemda kalah sengketa.

Lahan SMPN 2 Gunungsari Terancam Dieksekusi

Nasib Pendidikan Siswa Dikhawatirkan Terganggu Giri Menang (Suara NTB) – Dampak sengketa lahan SMPN 2 Gunungsari sedikit berdampak terhadap psikologis para guru yang mengajar di sekolah tersebut. Pasalnya, mendengar kabar akan dieksekusinya lahan SMP itu membuat para guru juga kebingungan. Namun hal ini tidak sampai menganggu proses kegiatan belajar mengajar (KBM), karena kabar mengenai sengketa ini tidak diberitahukan kepada para siswa.

Pihak sekolah berharap ada solusi terhadap persoalan ini.

Sebab sejauh ini kalaupun kemungkinan terburuk lahan itu dieksekusi, belum ada kejelasan

ke mana sekolah ini akan direlokasi. Hal ini dikhawatirkan pelayanan pendidikan bagi murid dikhawatirkan terganggu.

Kepala SMPN 2 Gunungsari, Sahrullah, S.Pd., mengatakan, persoalan sengketa ini sudah terjadi sejak tahun 2014-2015 silam semenjak ia mulai bertugas di SMP ini. Dalam proses sidang pun ia pernah dipanggil di pengadilan, namun kuasa hukum untuk hadir diserahkan kepada Bagian Hukum.

Pihaknya mengingatkan kepada para guru agar tetap fokus melaksanakan tugas melayani pendidikan anak-anak di tengah persoalan ini, sehingga sejauh ini

pelayanan bagi peserta didik tidak terganggu. Sejauh ini jumlah guru mencapai 24, sedangkan siswa mencapai 165 orang.

Langkah pihak sekolah sendiri secara intens melakukan koordinasi dengan pihak Pemda. Termasuk soal rencana pemindahan sekolah, jika sewaktu-waktu lahan dilakukan eksekusi.

“Sementara waktu kami akan dititip sementara waktu di SMPN 4 Gunungsari, itu arahan dari Dikbud. Tapi setelah kami sampaikan ke para guru kurang sepakat dititip di SMP 4 Gunungari karena alasan terlalu jauh, sehingga para guru menyarankan agar dititip di SD

1 Mekar Sari. Hal ini pun disampaikan ke dinas, namun belum ada kejelasan,’’ akunya.

Persoalan ini jelas dia sudah disampaikan ke komite sekolah, sehingga disarankan agar mengundang para wali siswa untuk menyampaikan persoalan ini.

Inilah jelasnya kali pertama pihak seklah menyampaikan ke wali. Mengenai altenatif lahan sekolah dibeli atau diganti rugi, menurut dia pihaknya tidak tahu bagaimana keputusan pemda. Ia menambahkan, sejauh ini belum ada pihak baik dari penggugat yang mendatangi sekolah untuk mempermaklumkan soal rencana eksekusi.

Sebelumnya, pemilik lahan, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, menilai Pemkab tidak mementingkan skala prioritas penanganan. Jika alasanya karena kondisi pasca gempa, menurutnya sudah ada bantuan dari Pemerintah Pusat.”

Sebagai pemerintah harus segera memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat.

Terutama untuk anak-anak ini (SMPN 2 Gunungsari). Bayangkan bagaimana jika di eksekusi,” ujarnya.

Diakuinya, ia sebelumnya sudah memberikan penawaran harga lahan kepada Pemkab Lobar sekitar Rp12 miliar. (her)

Melahirkan ke Puskesmas, Warga Mekar Sari Harus Digotong Giri Menang (Suara NTB) – Warga sejumlah dusun di Desa Mekar Sari Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan akses jalan yang kondisinya rusak parah. Pasalnya, akibat kondisi akses jalan rusak parah ini menghambat warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Bahkan warga yang tinggal di perbukitan, harus digotong ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan saat sakit dan melahirkan.

Tak hanya itu, potensi desa setempat seperti pengembangan wisata dan gula aren menjadi terkendala. Aktivitas ekonomi wargapun terganggu. Pihak desa

Setahun Target Dua Kasus Korupsi Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) tahun ini mendapat jatah penuntasan kasus dugaan korupsi sebanyak dua kasus. Untuk itu, Polres Loteng awal tahun ini akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap beberapa laporan kasus dugaan korupsi yang masuk guna menentukan kasus mana saja yang akan jadi prioritas untuk dituntaskan.

“Sesuai alokasi anggaran penanganan kasus yang diberikan, kita diberikan target sebanyak dua kasus korupsi untuk dituntaskan tahun ini,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., kepada Suara NTB, Selasa (8/1).

Kasus mana saja yang akan jadi priotitas? Budi mengaku belum ditentukan.

Mengingat, ada beberapa kasus dugaan korupsi yang saat ini tengah diselidiki pihaknya. Tentunya, ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar bagi pihaknya dalam menentukan prioritas penanganan kasus.

Terutama kelengkapan keterangan dan dokumen pendukung yang ada. Artinya,

Halaman 5

tasan kasus juga terbatas, yakni untuk dua kasus saja.

Tapi bukan berarti, karena hanya ditargetkan dua kasus, maka kasus lain tidak ditangani. Kasus-kasus dugaan korupsi yang lain juga tetap ditangani. Tetapi fokusnya lebih pada kasus yang menjadi target saja. “Prinsipnya walaupun hanya ditargetkan dua kasus per tahun, laporan dugaan korupsi yang masuk tetap akan diproses,” imbuh Budi.

Karena meski ada kasus yang laporannya masuk belakangan tetapi dokumen pendukung sudah lengkap, bisa saja kasus itu yang jadi target lebih dulu. Tidak mesti kasus lama yang ditangani lebih dulu. Tergantung tingkat kesulitan dan kelengkapan berkas yang diperoleh selama proses penyelidikannya.

“Yang ditargetkan ini penuntasan kasus sampai ke proses persidangan. Jadi yang prioritas penuntasan haruslah kasus-kasus yang memang sudah jelas indikasi penyimpangannya. Berkas-berkas serta dokumen pendukungnya juga sudah lengkap,” ujarnya. (kir)

setempat berharap agar pemerintah segera membangun akses jalan yang sudah lama didambakan oleh warga setempat.

Kepala Desa Mekar Sari Nasrudin, menjelaskan, akses jalan di Desa Mekar Sari mencapai 22 kilometer lebih dan baru 2 kilometer yang dibangun hotmik. Sisanya masih rusak parah dengan kondisi memprihatinkan. “Terkait jalan di Kecamatan Gunungsari terdiri dari 16 desa, Desa Mekar Sari ini lah bagian jalan yang rusak parah, kami berharap agar jalan ini segera diperhatikan oleh pemerintah,” jelas Nasrudin.

Diakui semenjak mekar 20022003 dan defintif 2004 kondisi jalan di daerahnya tak banyak berubah. Terhitung 15-16 tahun akses jalan belum tertangani.

Akses jalan yang dibangun hanya tahun 2 kilometer. Untuk itulah kata dia, masyarakat dan pemdes sangat membutuhkan belas kasih dari pemerintah agar mau membangun akses jalan.

Dampak akses jalan rusak ini jelas dia, bagi warga setempat terutama 4 dusun yang mendiami daerah perbukitan begitu menyakitkan. Ketika warga sakit dan melahirkan sangat susah dapatkan pelayanan kesehatan, karena jalan jelek sepanjang 4 kilometer. “Warga yang melahirkan kita pukul dan gendong (gotong) ke puskesmas, ini menyakitkan sekali apalagi saat hujan,” jelas dia.

Kondisi ini dialami warga setiap saat ketika perlu menda-

patkan pelayanan kesehatan.

Bahkan tak kalah miris akses jalan Ranjok – Bukit Tinggi menuju SDN 3 Bukit Tinggi yang berlokasi di perbukitan begitu rusak parah. “Saya sendiri sampai mengeluarkan air mata melihat kondisinya,” imbuhnya.

Bukan tanpa alasan dirinya mendesak pemerintah untuk membangun akses jalan tersebut, sebab potensi di desanya begitu besar dari sisi wisata desa.

Di desa setempat ada air terjun dan wisata alam yang diharapkan menjadi pemasukan bagi desa dan masyarakat. Sejauh ini pengembangan wisata ini terkendala akses jalan rusak. Kondisi akses jalan ini tidak bisa dilalui oleh sepeda motor, apalagi musim hujan. Ada juga wisata goa yang perlu akses jalan memadai. “Ada juga potensi gula aren dan perkebunan yang belum maksimal digarap gara-gara jalan rusak ini,” keluhnya.

Sejauh ini akses jalan yang dibuka di desanya, di antaranya jalur Lilir-Ranjok Barat- Bukit Tinggi, Lilir- Ranjok Timur - Bukit Tinggi, lalu jalur Erat MateGelangsar dan Dusun Sempeni – Gelangsar. Semua ruas jalan tambahnya belum disentuh.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) Made Artadana mengatakan, terkait masalah akses jalan rusak di Desa Mekar Sari pihaknya mengupayakan tahun ini bisa terbangun secara bertahap. (her)

(Suara NTB/her)

JALAN RUSAK - Kades Mekar Sari Nasrudin menunjukkan akses jalan rusak parah menuju ke sejumlah dusun di perbukitan.

(Suara NTB/kir)

PEMBANGUNAN - Perkembangan pembangunan Kantor Bupati Loteng yang baru di Kecamatan Jonggat. Tahun 2020, kantor ini ditargetkan bisa ditempati.

2020, Kantor Bupati Loteng Ditarget Ditempati Praya (Suara NTB) Capaian proses pembangunan fisik gedung kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang baru saat ini sudah di atas 60 persen. Dengan capaian tersebut, Pemkab Loteng optimis pembangunan gedung baru bisa lebih cepat dari target yang ada. Harapannya, tahun 2020 mendatang, gedung baru tersebut sudah bisa ditempati sebagai pusat pemerintahan di daerah ini.

“Untuk pembangunan gedung kantor Bupati Loteng yang baru capainnya cukup tinggi sekitar 60 persen. Jadi tahun ini kita akan kejar supaya bisa tuntas lebih cepat.

Sehingga paling tidak tahun 2020 mendatang gedung baru ini sudah bisa digunakan,” terang Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Selasa (8/1).

Dikatakannya, sesuai kontrak yang telah disepakati gedung baru tersebut harus selesai dalam dua tahun. Dan, tahun ini memasuk tahun kedua pengerjaan oleh PT. Brantas Abipraya. Tapi sudah ada komitmen juga, bahwa pengerjaan proyek bakal lebih dipacu lagi tahun ini, sehingga bisa tuntas lebih cepat dan tidak mesti harus sampai dua tahun.

Nursiah menjelaskan, proses pembangunan gedung kantor

Bupati Loteng yang baru tersebut menggunakan pola anggaran multiyear. Di mana pembayaran akan dilakukan secara bertahap selama empat tahun hingga tahun 2021 mendatang dengan alokasi anggaran per tahunnya sebesar Rp50 miliar.

“Selama tiga tahun akan dialokasikan anggaran Rp50 miliar. Dan, di akhir tahun ke empat nanti baru dialokasikan sekitar Rp 63 miliar lebih,” tandasnya.

Disinggung soal gugatan hukum oleh PT. Damai Indah Utama, terkait proses tender proyek senilai Rp 213 miliar lebih tersebut, Nursiah menegaskan sudah tidak ada masalah. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi upaya kasasi PT. Damai Indah Utama, atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya yang memenangkan Pemkab Loteng dalam perkara tersebut.

Karena putusan MA sudah keluar, maka pihaknya kini bisa tenang. Proses pembangunan pun bisa terus berjalan tanpa harus terganggu ada upaya hukum yang dilakukan peserta tender proyek tersebut. “Dengan adanya putusan MA tersebut, maka sudah tidak lagi persoalan dalam proyek ini,” ujar mantan Asisten III Setda Loteng ini. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 9 Januari 2019

Halaman 6

BPBD KSB Akui Dana Masih Tertahan di Pokmas

Taliwang (Suara NTB) Kepala Pelaksana BPBD KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar MM, mengaku siap memberikan klarifikasi terkait anggaran rehab/rekon ribuan rumah terdampak gempa. Karena pada prinsipnya dana yang sudah ditransfer untuk tahap satu dan dua sekitar Rp109,3 miliar sudah sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) dari BNPB. Kendati demikian, pihaknya juga mengaku dana tersebut masih ada yang mengendap alias tertahan di rekening Pokmas.

Dikatakannya, penyaluran dana untuk penanganan gempa sudah empat kali dilakukan oleh BNPB dengan jumlah Rp109, 3 miliar. Dana untuk SK tahap pertama khusus untuk rumah yang mengalami

cara penyaluran maupun hal yang lain. Bahkan uang yang masuk dan keluar dari BNPB juga sudah tercatat dengan baik sehingga tidak ada prosedur yang dilewati,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (8/1).

(Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Belum lama ini salah seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa ditangkap pihak kepolisian terkait kasus narkoba. Terhadap yang bersangkutan rencananya akan dilakukan pemberhentian sementara.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri yang dikonfirmasi Selasa (8/1) kemarin menyampaikan, oknum PNS tersebut akan dilakukan pemberhentian sementara jika sudah ada surat penahanan dari pihak kepolisian. Selama pemberhentian sementara maka yang bersangkutan hanya diberikan gaji 50 persen.

“Setelah ditahan berdasarkan surat penahanan, maka nanti dibuatkan SK pemberhentian sementara. Dengan pemberian gaji 50 persen,” ujarnya.

Pemberhentian sementara itu akan berlangsung hingga adanya keputusan inkrach dari pengadilan. Setelah adanya keputusan barulah dilanjutkan ke proses selanjutnya. Dimana berdasarkan undang-undang ASN, jika pegawai negeri dihukum dua tahun dan perbuatan yang dilakukan direncanakan, maka yang bersangkutan bisa diberhentikan. “Nanti apabila sudah ada keputusan inkrah dari pengadilan, dan dia dihukum dua tahun maka akan diberhentikan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, tim yang dipimpin Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa, Iptu Faisal Afrihadi, SH melakukan pengungkapan di Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes pada Selasa (1/1) lalu sekitar pukul 11.00 Wita. Di salah satu rumah kontrakan setempat, tim berhasil mengamankan tiga orang terduga. Yakni Oknum PNS Berinisial Fh (47), MS (40) dan MW (25).

Ketiganya diamankan lantaran diduga memiliki, menyimpan, menguasai, membawa dan menggunakan narkotika jenis shabu. Tim juga mengamankan barang bukti kristal diduga sabu di dalam pipa kaca yang baru selesai digunakan. Kemudian dua buah bong, dua klip warna bening serta barang bukti lainnya.

Ketiganya langsung diamankan ke Polres Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan.(ind)

H. Hasan Basri

ma dan kedua serapan dananya masih sangat kecil yakni sekitar 33,4 persen. Minimnya tenaga fasilitator ini yang menjadi kendala sehingga untuk percepatan penanganan rumah yang rusak ini juga terancam molor.

“Pada intinya tidak ada masalah untuk tahap penyaluran anggaran bencana ini ke Pokmas jika sudah disetujui fasilitator.

Bahkan semua alat bukti juga sudah lengkap jika diklarifikasi nantinya oleh pihak yang berwenang dan siap untuk memberikan keterangan,” tandasnya. (ils)

sembarang tempat, termasuk di perbukitan, yang dulu sebagai daerah penyanggah air hujan,” cetus Berlian yang juga Sekretaris DPD II DPD Golkar Sumbawa ini.

Menurutnya, OPD terkait, mulai dari Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus bersinergi dalam pembangunan di sektor pertanian dan kehutanan, khususnya di Sumbawa. Jangan hanya berorientasi pada produksi saja dengan mengabaikan keseimbangan dan pelestarian alam dan lingkungan. ”Sebaiknya dinas tersebut, memaksimalkan hasil produksi yang ada dengan bantuan bibit berkualitas dan ketersediaan pupuk yang memadai,” katanya. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menyatakan, sudah seringkali mengingatkan mayarakat petani untuk tidak menanam jagung di wilayah kawasan hutan.

Bahkan, petani yang membandel sudah diancam untuk tidak diberikan bantuan bibit dan pupuk. Namun tetap juga melanggar dengan menanam jagung di dalam kawasan. Sehingga untuk memelihara hutan, sangat dibutuhkan kesadaran kolektif semua pihak.

“Sudah seringkali kita ingatkan petani, jangan sekali kali tanam jagung dalam kawasan. Namun tetap saja dilanggar. Sehingga mesti kita

(Suara NTB/arn)

JAGUNG – Ladang Jagung di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa yang tengah tumbuh, belum lama ini. Meski menguntungkan, namun saat ini, banyak warga yang merambah hutan demi membuka lahan untuk menanam jagung.

(Suara NTB/arn)

Terlibat Narkoba, Oknum PNS Diberhentikan Sementara

dana tahap kedua dengan total Rp64,9 miliar. Khusus untuk dana ini, pihaknya mengaku masih kesulitan untuk melakukan intervensi lebih jauh, karena terkendala minimnya tenaga fasilitator. Dimana jumlah yang masuk ke dalam SK tahap kedua ini mencapai 3.838 unit. Terdiri dari 450 rumah rusak berat, rusak sedang 1.318 unit serta rusak ringan 2.070 unit rumah.

Selain itu, khusus untuk penanganan rumah rusak sedang dan ringan baik di tahap perta-

Butuh Kesadaran Kolektif Pelihara Hutan

Bantuan Sapi Brahmancross Tak Jelas Dompu (Suara NTB) – Bantuan sapi Brahmancross dari pemerintah pusat masih belum jelas. Beberapa kali upaya menemui pihak kementerian sudah dilakukan, tetapi nyatanya tidak juga diperoleh kepastian kapan bantuan tersebut akan disalurkan. Hal itu diakui Kadisnakeswan Dompu, Zainal Arifin saat dikonfirmasi hasil pertemuannya bersama pihak kementerian baru-baru ini.

Ia mengungkapkan, dalam pertemuan itu pihaknya mempertanyakan kepastian waktu bantuan tersebut disalurkan, karena berbagai kebutuhan untuk pengembangan ternak asal Australia ini sudah dipersiapkan matang baik dari segi area pelepasan, hijaun pakan hingga tenaga pengelolanya.

“Kita kesana kemarin untuk mempertanyakan kedatangan sapi brahman itu, tapi dari sana (kementerian, red) juga belum bisa memastikan,” kata dia menjawab Suara NTB di Pendopo Bupati, Selasa (8/1).

Tak diketahui jelas apa alasan pemerintah pusat tak kunjung menyalurkan bantuan sapi Brahmancross yang sudah disetujui dua tahun lalu ini. Mereka hanya bisa mengumbar janji dan terus mengurangi jatah bantuan pihaknya dengan alasan banyak daerah lain yang juga ingin mendapat bagian.

Dari 1000 ekor sapi yang disetujui awalnya, kini dikabarkan hanya mendapat jatah 200 ekor. Itupun belum sampai pembahasan final apakah akan kembali terjadi pengurangan atau sebaliknya.

Atas persoalan yang sudah menyita banyak waktunya tersebut, Zainal Arifin mengaku tak bisa berbuat dan berharap banyak, selain menunggu keputusan akhir pihak pemberi bantuan. “Kemarin katanya sudah datang 300 ekor tapi setelah saya ke pusat nyatanya tidak ada, makanya kita sekarang tunggu saja,” ujarnya.

Penyediaan area pelepasan, hijauan pakan alami atau fermentasi sudah matang dipersiapkan, bahkan baru-baru ini sudah dilakukan pemasangan intalasi air untuk mengairi hijauan pakan sewaktu menghadapi musim kemarau.

Namun sayangnya, di tengah keseriusan pihaknya mengembangkan sapi ini ternyata realisasinya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, Zainal Arifin berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi agar batuan tersebut bisa tersalur ke daerah penerimanya.

“Kita minta secepatnya, kalau tidak jadi diberikan kepastian. Tapi kita tunggu sajalah karena pusat yang memutuskan,” pungkasnya. (jun)

berada di posisi 98,9 persen atau sudah semua tertangani khusus untuk rusak berat. Sementara untuk rusak sedang dan ringan hingga saat ini realisasi keuangannya masih belum maksimal, tapi dari segi fisik di lapangan sudah tuntas.

“Kalau untuk dana tahap pertama semuanya sudah selesai transfer, tinggal Pokmas yang mempercepat pekerjaan yang ada di lapangan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, hanya saja yang masih menjadi kendala saat ini yakni di transfer

H. Mahmud Abdullah

pikirkan langkah lainnya yang lebih efektif. Agar kawasan hutan tidak lagi dirambah jagung. Perlu ada tindakan nyata yang lebih tegas.

Makanya, nanti kita undang semua pihak terkait untuk membicarakan masalah ini, dengan melibatkan Kodim dan Polres. Termasuk kita bicarakan dengan Provinsi,” tandas Wabup menanggapi ribuan hektar kawasan hutan yang dirambah jagung di Sumbawa.

Pihaknya juga melihat, kesadaran masyarakat untuk

memelihara hutan masih lemah. Dalam kegiatan kemah bakti konservasi penanaman pohon di Empang beberapa waktu lalu, juga masih minim keterlibatan masyarakat setempat.

Harusnya, kesiapan masyarakat yang lebih penting. Agar pohon pohon yang ditanam dapat dijaga dan dipelihara oleh masyarakat setempat. “Sebab percuma kita tanam, kalau masyarakat juga tidak menjaga dan memeliharanya. Jadi kesadaran bersama ini sangat penting,”pungkas Wabup.

Anggota Komisi II DPRD

2018, Investasi Bergerak Lambat di KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM- PTSP) menyebutkan total investasi di KSB tahun 2018 hanya mampu berada di angka Rp780,9 miliar. Dimana sektor perikanan dan kelautan yang mencapai angka Rp386,3 miliar disusul sektor pertambangan/batuan Rp119,9 miliar.

Kepala Dinas PM-PTSP, melalui kabid pengendalian penanaman modal (PPM) Fatmawati SP., M. Si, Selasa (8/1) tidak menampik lambatnya pertumbuhan investasi di tahun 2018 sesuai dengan laporan LKPM yang hanya mampu berada di angka Rp780,9 miliar. Tetapi jika melihat kondisi di lapangan jumlah tersebut dianggap masih sangat kecil. Hal tersebut terjadi, karena banyaknya perusahaan yang belum menyerahkan laporan LKPMnya sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Padahal data LKPM ini merupakan hal yang sangat penting untuk melihat progres investasi baik itu PMA maupun PMDN yang dilakukan di tiap tahunnya. Selain itu, praktek yang terjadi di lapangan saat ini yakni para investor hanya

datang menyebutkan nama saja untuk berinvestasi tapi tidak ada aktivitas pembangunannya.

Hal ini tentu sangat disayangkan, karena akan menyandera investor lain untuk masuk ke KSB. “Mengapa realisasi investasi kita di tahun 2018 sangat kecil, karena tidak ada laporan LKPMnya padahal secara kasat mata investasinya tinggi. Makanya perlu ada kebijakan khusus dari Pemerintah, jika perusahaan tidak patuh LKPM, harus diberikan sanksi yang tegas,” ungkapnya.

Dikatakannya, LKPM ini sangat penting untuk mengetahui proses penanaman modal yang ada. Baik itu penanaman modal asing (PMA) yang ada maupun penanaman modal dari dalam negeri (PMDN). Bahkan LPKM menjadi salah satu indikator untuk mengetahui geliat investasi bisa dikategorikan meningkat atau tidak.

Khusus untuk perusahaan yang sudah berproduksi, pihak terkait memberikan waktu setiap semester harus menyerahkan LKPM. Jika tidak, akan langsung diberikan surat teguran tertulis untuk segera.

Sementara bagi perusahaan

yang masih dalam tahap konstruksi harus melaporkan aktivitasnya per tiga bulan.

“Kita tidak ada lagi cara untuk memantau kondisi investasi yang terjadi, melainkan dari laporan LKPMnya.

Makanya kita minta kepada perusahaan untuk melaporkan LKPMnya secara rutin,” ungkapnya.

Disinggung mengenai alasan masih adanya perusahaan yang belum menyerahkan LKPM, dia menyebutkan, kendalanya karena personalia di masing-masing perusahaan belum mengetahui peran penting dari LKPM. Sehingga LKPM ini masih dipandang sebelah mata oleh pihak perusahaan. Guna menyikapi molornya penyerahan LKPM ini, pihak terkait akan turun ke lapangan melakukan pemantauan. Bahkan tim ini akan menyasar semua kecamatan yang ada untuk melakukan pengecekan rutin terhadap perusahaan yang ada.

“Molornya perusahaan ini menyampaikan laporan karena masih minim SDM yang dimiliki. Makanya kita juga akan mengedepankan pembinaan supaya petugas yang menyampaikan laporan bisa rutin,” tandasnya. (ils)

Penerimaan PPPK Belum Ada Kejelasan Taliwang (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB, Drs.Tajudin M. Si, mengaku masih belum mendapatkan informasi yang jelas terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2019. Bahkan, jumlah formasi yang disiapkan oleh Kemenpan RB juga belum jelas sehingga pihaknya sangat berhati-hati menyebarluaskan informasi tersebut. Meskipun di Media Sosial (Medsos) sudah ramai terkait hal tersebut, bisa dipastikan informasi itu tidak benar.

“Kami belum mendapatkan kepastian dari Kemenpan RB, terkait penerimaan PPPK ini meskipun di Medsos sudah heboh dibicarakan. Bahkan kuo-

ta KSB untuk penerimaan PPPK ini juga masih belum dipastikan. Karena informasinya belum jelas, kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tidak percaya dengan informasi yang masih simpang siur terkait rencana penerimaan PPPK di KSB,” jelasnya kepada Suara NTB, Selasa (8/1).

Dikatakannya, sampai saat ini belum ada surat secara resmi dari Kemenpan RB terkait masalah ini maka pihaknya masih sangat berhati-hati memberikan informasi. Meskipun di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 sudah mengatur tentang Manajemen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan direkrut.

Sayangnya, untuk sement-

ara ini masih belum ada informasi turunan dari aturan tersebut. Sehingga pihaknya tetap menghimbau agar masyarakat tetap bersabar serta tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas aturannya. Apalagi BKD sifatnya hanya untuk memfasilitasi sekaligus menyebarluaskan jika informasi sudah benar. Jadi selama tidak ada kejelasan yang sifatnya resmi, tentu pihaknya tidak akan berani membuat aturan baru terkait masalah ini.

“Intinya tunggu saja informasi yang jelas dari Kemenpan RB supaya tidak ada yang salah.

Ketika sudah ada nantinya, maka kita tetap akan menyebarluaskan ke masyarakat secara umum,” tukasnya. (ils)

Sumbawa, Berlian Rayes sebelumnya juga meminta pemerintah membatasi areal penanaman jagung. Mengingat dampak dari seringnya banjir yang melanda Sumbawa.

“Seringnya banjir melanda di seluruh wilayah Sumbawa, tidak terlepas dari program penanaman jagung di sembarang tempat. Dan tidak lagi memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan.

Karena sebagian masyarakat menanam (jagung) di

Berlian Rayes

(Suara NTB/arn)

“Kami (BPBD) sudah siap memberikan klarifikasi terhadap penggunaan dana rehab/rekon pasca gempa tersebut di KSB. Karena pada prinsipnya kita tidak keluar dari Juknis BNPB baik itu tata

rusak berat (346) mencapai angka Rp8,6 miliar. Pengiriman kedua kembali dilakukan per tanggal 19 bulan September untuk rumah rusak sedang dan ringan sekitar Rp27,6 miliar untuk penanganan 651 rumah rusak sedang dan ringan 1.084 unit rusak ringan.

Dana ini kembali ditransfer untuk yang ketiga kalinya khusus penanganan lanjutan rumah rusak berat mencapai angka Rp8,6 miliar. Sementara untuk realisasi penggunaan terhadap dana tahap pertama

Pemkab Didesak Segera Tangani Jembatan Orong Telu Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Salamuddin Maula, mendesak Pemkab Sumbawa segera melakukan perbaikan sementara terhadap dua jembatan menuju Kecamatan Orong Telu. Saat ini, kondisi jembatan itu sangat memprihatinkan.

“Saya turun ke lokasi di Brang Punik pada hari Sabtu. Sungguh membuat kita terenyuh, kondisi jembatan yang hampir putus dan begitu sulit untuk dilalui. Tapi sampai sekarang belum ada penanganan dari pemerintah,” cetus Jalo, sapaan akrab Salamudidn Maula ketika menginterupsi sidang paripurna penyampaian penjelasan pimpinan Badan legeslasi terhadap perubahan peraturan DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Sumbawa, Selasa (8/1). Diketahui, Kedua jembatan dimaksud, yakni jembatan Brang Punik dan Tempoak Renok di KM 6 dan 7 ruas jalan Teladan-Kelawis.

Menurut Jalo, kalau jembatan tersebut tidak segera ditangani, maka maka dikhwatirkan jembatan tersebut akan terputus. Belum lagi kalau ada banjir yang menerjang, maka bisa membuat masyarakat Orong Telu terisolir. Makanya Pemkab diharapkan mengambil tindakan secepatnya.

Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, Kondisi dua jembatan limpas di wilayah Kecamatan Orong Telu yakni Tampoak Renok dan Brang Punik cukup memprihatinkan.

Jembatan yang menjadi satusatunya akses ke kecamatan setempat ini, rusak berat diterjang banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi beberapa waktu lalu. Kondisi ini tentu mengganggu mobilisasi masyarakat.

Seperti keterangan CamatOrong Telu, Darwin, S.Sos Jembatan limpas Tampoak Renok jebol akibat hanta-

man luapan air banjir yang terjadi pada 18 Desember 2018 lalu. Sedangkan Jembatan Brang Punik bagian tengahnya patah dan nyaris roboh akibat banjir beberapa hari yang lalu. “Jembatan limpas Tampoak Renok jebol. Sementara Jembatan Brang Punik patah, bagian tengahnya turun. Bagian bawah ada batu yang menyangga, sehingga tidak bisa jatuh seluruhnya,” ujarnya.

Menurutnya, sebelumnya pihaknya sudah pernah memasukkan laporan terkait kondisi Jembatan Tampoak Renok pada tanggal 19 Desember 2017 lalu kepada Bupati, tembusannya kepada Dinas PUPR dan BPBD Kabupaten Sumbawa. Karena saat itu kondisinya juga cukup memprihatinkan. Selanjutnya pasca jebol, pihaknya kembali melaporkan pada tanggal 21 Desember 2018. Namun belum ada upaya perbaikan yang dilakukan. Sedangkan terhadap kerusakan jembatan Brang Punik diakuinya pihaknya akan segera memasukkan laporan.

Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan gotong royong bersama masyarakat setempat untuk perbaikan yang bersifat sementara supaya bisa dilalui oleh masyarakat. “Harapan kami supaya segera ditangani perbaikan jembatan.

Karena jembatan tersebut satu-satunya jalan menujuOrong Telu. Apalagi saat ini musim penghujan, dikhawatirkan akan semakin parah jika terus diterjang air,” tukasnya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya menyatakan terkait penanganan tanggap darurat dilakukan pihak BPBD. Sedangkan pihaknya melakukan penanganan untuk rehab rekon. “Untuk tanggap darurat itu ada di BPBD. Nanti setelah di BPBD masuk usulan apakah itu menjadi jembatan konvensional, itu yang dilakukan rehab rekon,” tandasnya. (arn/ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 9 Januari 2019

Halaman 7

IRT dan UKM Masih Enggan Beralih ke Elpiji Bima (Suara NTB) – Ibu Rumah Tangga (IRT) dan pelaku UKM di Kabupaten Bima hingga saat ini masih tetap setia menggunakan kompor minyak tanah (mitan). Meskipun ada gas Elpiji 3 kilogram yang diberikan gratis oleh Pemerintah belum lama ini.

(Suara NTB/bug)

Salahseorang IRT di Desa Belo Kecamatan Palibelio, Ratna mengungkapkan kesetiaannya masih tetap menggunakan kompor mitan hingga saat ini karena sangat sulit untuk melepaskan kebiasaan. “Pemakaian kompor mitan ini jauh lebih praktis dan aman dan ketimbang gas Elpiji 3 kilogram,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (8/1).

Menurutnya sejak menerima tabung gas Elpiji 3 Kilogram lengkap dengan katup, kompor, gas regulator dan selang karet pada awal Bulan

PAKTA INTEGRITAS - Kadisnakertrans KSB H. Muslimin didampingi kepala dinas lainnya membaca dan menandatangani pakta integritas komitmen peningkatan pelayan publik disaksikan Bupati KSB, H. W. Musyafirin, Selasa (8/1).

Tujuh Kepala SKPD Teken Pakta Integritas Pelayanan Publik Taliwang (Suara NTB) Sebanyak tujuh kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meneken pakta integritas komitmen perbaikan pelayanan publiknya.

Hal ini dilakukan ketujuh kepala SKPD tersebut, setelah sebelumnya berdasarkan hasil penilaian Ombusdman RI Perwakilan NTB. Dinyatakan masing-masing gugus dinas yang dinahkodainya tersebut, masih dinilai rendah dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Adapun ketujuh kepala dinas tersebut, diantaranya kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Ibrahim, S.Sos., MM., kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Feriyal, kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ir. Irihas. R. Rayes, M.Si, kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Drs. Mukhlis, M.Si, kepala Disnakertrans Ir. H. Muslimin. HMY, M.Si, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) H. Abdul Hamid, M.Pd dan terakhir kepala Dinas Sosial (Disos) dr. H. Syarifuddin.

Sebelum penandatangan, di hadapan Bupati KSB Dr. Ir. H. Musyafirin, MM, Selasa (8/1) kemarin, kepala Disnakertrans H. Muslimin mewakili rekan-rekannya membacacakan isi pakta integritas tersebut. Di mana ada dua poin komitmen mereka, yakni siap memperbaiki pelayanan publik gugus dinas yang dimpimpinnya dan jika dalam tiga bulan lamanya tidak berhasil, maka siap diberhentikan dari jabatan masing-masing.

Usai penandatangan pakta integritas, Bupati KSB, H. W. Musyafirin, mengatakan ketujuh gugus dinas yang mendapatkan penilaian rendah oleh Ombusdman ini harus segera melakukan pembenahan. Menata kelola secara baik indikator penilaian yang dinilai masih rendah sehingga masyarakat memperoleh pelayanan terbaik. “Dengan pakta integritas ini harapan saya kepala dinas yang tujuh ini bisa memacu diri,” timpalnya.

Diakui bupati, secara kasat mata pelayanan yang telah dijalankan Pemda KSB sejauh ini sudah cukup baik. Namun demikian, Ombusdman memiliki kriteria penilan tersendiri sehingga memanggap beberapa gugus dinas pemerintah masih rendah dalam sistem pelayanannya. “Paling memang hal-hal kecil saja yang kurang. Tapi ya harus kita perbaiki ke depannya,” cetusnya. (bug)

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dompu (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012 Sebulan terakhir, banjir terjadi di sejumlah wilayah.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Tidak hanya telah merusak fasilitas umum dan per12345678901234567890123456789012 mukiman, tetapi bencana alam tahunan itu juga me12345678901234567890123456789012 nyisakan genangan air dan sampah yang berpotensi 12345678901234567890123456789012 menimbulkan penyakit berbasis lingkungan. Salah 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 satunya, Demam Berdarah Dengue (DBD). Menganti12345678901234567890123456789012 sipasi hal ini Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dom12345678901234567890123456789012 pu mulai mengambil langkah antisipasi dengan cara 12345678901234567890123456789012 pengasapan alias fogging.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kepala Bidang Penyehatan dan Pengendalian Peny12345678901234567890123456789012 akit (P2P) Dikes setempat, Rahmat, Skm., mengungkap12345678901234567890123456789012 kan, pembasmian dini nyamuk dewasa Aides Aegipty 12345678901234567890123456789012 tersebut menyusul potensi perkembangbiakannya di 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 wilayah terdampak banjir cukuplah besar.

12345678901234567890123456789012 “Karena di daerah pasca banjir itu kan banyak 12345678901234567890123456789012 sisa sampah dan genangan air yang jadi media 12345678901234567890123456789012 bekembangnya jentik nyamuk,” kata dian ditemui 12345678901234567890123456789012 Suara NTB di ruang kerjanya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sejumlah wilayah terdampak bencana alam 12345678901234567890123456789012 tahunan dan telah menjadi sasaran kegiatan fogging 12345678901234567890123456789012 sepekan terakhir, diantaranya Desa Lasi di Kecama12345678901234567890123456789012 tan Kilo, Desa Kesi dan Tolokalo di Kempo serta sejum12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lah wilayah di Kecamatan Woja dan Dompu. Selain 12345678901234567890123456789012 berpotensi titik-titik tersebut sebetulnya juga meru12345678901234567890123456789012 pakan daerah langganan kasus DBD yang biasa dite12345678901234567890123456789012 mukan pada awal tahun.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Fogging, lanjut mantan Kasi Penyakit Menular 12345678901234567890123456789012 (PM) ini tidak akan bisa menekan signifikan 12345678901234567890123456789012 perkembangan nyamuk Aides Aegipty. Melainkan 12345678901234567890123456789012 hanya menyasar nyamuk-nyamuk dewasa. Sedang12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan jentiknya baru bisa dimusnahkan ketika 12345678901234567890123456789012 masyarakat intens menjaga kebersihan lingkungan 12345678901234567890123456789012 serta mau menerapkan pola 3M (mengubur, menut12345678901234567890123456789012 up dan menguras) tempat berkembangnya sumber 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 penyakit berbasis lingkungan ini.

12345678901234567890123456789012 “Selain bekerjasama untuk membersihkan lingkun12345678901234567890123456789012 gan kita juga meminta tiap puskesmas untuk melaku12345678901234567890123456789012 kan abatesasi dan penyuluhan 3M pada dibeberapa 12345678901234567890123456789012 wilayah yang tidak terdampak banjir,” ungkapnya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Rahmat mengatakan, kasus DBD di Dompu 2018 12345678901234567890123456789012 kemarin cenderung menurun jika dibanding tahun se12345678901234567890123456789012 belumnya, pun kasus tersebut hanya dijumpai diawal 12345678901234567890123456789012 tahun saja, ini juga yang menjadi dasar pihaknya un12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tuk melakukan fogging dan penyuluhan dini ke 12345678901234567890123456789012 masyarakat agar bisa menekan munculnya kasus di12345678901234567890123456789012 awal tahun. “Berdasarkan perhitungan epidemologi 12345678901234567890123456789012 kami ditengah cuaca yang susah diprediksi ini makan12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ya kita perketat di awal tahun, baik dengan fogging, 12345678901234567890123456789012 abatesasi dan penyuluhan 3M,” pungkasnya. (jun) 12345678901234567890123456789012

Desember 2018 lalu. Alat dan barang tersebut hanya disimpan begitu saja di rumahnya.

“Bukannya tidak ada tempat isi ulang gas. Saya lebih takut menggunakannya. Takut meledak seperti yang diberitakan di TV-tv selama ini,” ujarnya.

Diakuinya, berdasarkan informasi yang diketahuinya salah menggunakan Elpiji akan berakibat fatal. Lagipula pada saat pembagian di kantor Desa tidak ada sosialisasi tata cara penggunaan Elpiji. “Saya juga tidak tahu penggunaannya, makanya

saya tetap pakai kompor minyak untuk memasak,” katanya.

Hal yang sama juga dirasakan salahseorang pelaku UMKM di Desa Bajo Kecamatan Soromandi, Syamsuddin.

Bapak dua orang anak yang biasa membuka dagangan mie dan kopi ini masih tetap menggunakan kompor mitan untuk memasak air panas.

“Di rumah juga istri saya masih menggunakan kompor minyak walaupun sudah dikasih gas Elpiji 3 kilogram gratis,” katanya.

AGROWISATA - Wisatawan didampingi pemuda dari Kelompok Sadar Wisata Air Terjun Kalate, Musmulyadin (kanan) di depan destinasi agrowisata bawang merah di Desa Risa Kecamatan Woha belum lama ini.

Risa, Destinasi Agrowisata Bawang Merah di Bima Bima (Suara NTB) Pariwisata di Kabupaten Bima terus dikembangkan.

Hal itu ditandai munculnya obyek-obyek destinasi wisata baru. Salahsatunya agrowisata bawang merah di Desa Risa Kecamatan Woha.

Obyek wisata khusus pertanian bawang merah tersebut dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa Risa yang bekerjasama dengan Kelompok Sadar Wisata Air Terjun Kalate.

Salahseorang yang ter-

gabung dalam Kelompok Sadar Wisata Air Terjun Kalate, Musmulyadin mengatakan inovasi tersebut karena mayoritas masyarakat bertani bawang merah sebagai komoditas unggulan desa setempat dengan luas lahan sejauh mata memandang.

“Dengan potensi ini kami ingin menawarkan sesuatu yang berbeda. Yakni dengan mengembangkan wisata berbasis pertanian khusus bawang merah,” katanya, Selasa (8/1).

Diakuinya, di tempat tersebut terdapat fasilitas penunjang. Antara lain seperti Gazebo sebanyak 6 unit, toilet umum 4 unit, saung penjualan bawang goreng, hasil pertanian baik mentah maupun olahan sebanyak 10 unit serta ada titik swafoto 4 unit. “Semua fasilitas ini untuk memanjakan wisatawan yang berkunjung,” katanya.

Menurutnya sejak destinasi wisata tersebut dibuka awal Januari 2019 kemarin. Bany-

Segera Tetapkan Tapal Batas Area Transmigrasi

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berharap agar tapal batas area transmigrasi blok Batu Nampar, Desa Talonang Baru segera ditetapkan.

Kepala Disnakertrans KSB, Ir. H. Muslimin. HMY., M.Si mengatakan, sejauh ini tapal batas area blok Batu Nampar sebagai lokasi penempatan transmigrasi di KSB belum ditetapkan. Terutama yang berbatasan langsung dengan area hutan lindung di sekitar lokasi. “Yang berbatasan langsung dengan hutan lindung itu perlu segera ditetapkan di mana titiknya,” katanya kepada wartawan, Selasa (8/1).

Beluma adanya batas definitif dengan area hutan lindung itu, menurut H. Muslimin, membuat potensi terjad-

inya pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat. Hal ini kemudian membuka celah hukum yang dapat membuat masyarakat terjerat di dalamnya. “Ini yang tidak kita inginkan. Warga di sana karena ketidaktahuan mereka akhirnya harus berurusan dengan hukum,” cetusnya.

Untuk mempercepat penetapan batas wilayah antara pemukiman transmigrasi dengan hutan lindung itu. Muslimin mengaku, pihaknya akan segera bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Harapannya pihak kementerian terkait segera membuat aturan penetapan tapal batas hutan dengan lahan lokasi transmigrasi blok Batu Nampar tersebut. “Di bidang transmigrasi ini yang jadi prioritas kerja kami tahun ini,” janjinya. (bug)

Muslimin HMY

JKPI Dorong Bupati Sumbawa Bentuk Tim Zonasi Pusaka Demikian disampaikan Direktur JKPI Sumbawa, Syamsu Ardiansyah, Selasa (8/1). Sumbawa memiliki potensi yang menarik sehingga harus ada pemetaan yang jelas. Apalagi ada kekuatan karakter kota dimana dulunya adalah kota pemerintahan pada masa kejayaan Sultan Sumbawa. Tata arah bangunan Istana Sultan Sumbawa, Istana kayu (tradisional) Dalam Loka

isasinya dilakukan sejak bulan November 2018 lalu,” ujarnya.

Menurutnya saat pendistribusian tersebut, Sugiarto mengaku pihaknya langsung mensosialisasiakan cara penggunaan Elpiji 3 kilogram yang baik dan benar, meskipun tidak semua penerima manfaat tidak mendengarkan.

“Tapi kita sudah arahkan setiap Pemdes untuk mengagendakan jadwal sehingga kami melakukan tahap sosialisasi,” katanya.

Sementara pangkalan pengisian ulang gas Elpiji masih dalam tahap proses. Namun apabila ada masyarakat yang berminat sebagai agen atau pengecer disarakan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. (uki) (Suara NTB/Uki)

Pascabanjir, Dikes Gelar Pengasapan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Kabupaten Sumbawa mengusulkan kepada Bupati Sumbawa untuk pembentukan Tim Zonasi Pusaka Kota Sumbawa Besar. Untuk kemudian dikoordinasikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Ia mengatakan mitan juga lebih mudah didapat ketimbang isi ulang gas Elpiji.

Meskipun sekali dalam satu minggu tersedia di pangkalan.

Setiap IRT di Desa Bajo mendapat jatah 5 hingga 10 liter mitan. “Harganya kisaran Rp5 ribu sampai Rp7 ribu perliter di pangkalan. Sementara beli eceran diluar harganya Rp10 ribu perliter,” katanya.

Sementara Konsultan Distribusi Elpiji 3 kilogram wilayah Kabupaten Bima, Sugiarto S.Pd, mengungkapkan penerima bantuan konversi dari mitan ke tabung gas Elpiji 3 kilogram di Kabupaten Bima tercatat 84 ribu Kepala Keluarga (KK).

“Jumlah ini tersebar pada 191 Desa dan 18 Kecamatan. Real-

yang dibangun pada 1885 mengarah ke selatan membelakangi utara. Sedangkan Istana Sultan Sumbawa (modern) dibangun 1932 mengarah utara membelakangi selatan.

Blok utara Sumbawa semestinya lokasi serta pusat pertumbuhan bangunan kota modern. Sementara blok selatan Sumbawa adalah konsentrasi pemabangunan adaptif

inovasi berbasis tradisional.

Menentukan zona inti kawasan pusaka, seputaran tengah kota Sumbawa. Dukungan restorasi dan pusat informasi serta museum pusaka Sumbawa. Sehingga menurut Ardiansyah, sangat diperlukan pembentukan tim percepatan Sumbawa menuju kota warisan dunia. “Intinya, kami (JKPI) mendorong Bupati membentuk tim yang akan

membuat zonasi kota pusaka Sumbawa. Dan ini nantinya menjadi bahan Gubernur meminta dukungan Menteri PU,”terangnya.

Apabila nantinya sudah ada tim, banyak yang bisa diusulkan dalam rangka membantu pemerintah merealisasikan pembangunan berbasis kebudayaan Sumbawa. (arn)

ak warga atau wisatawan yang berkunjung. Mereka berasal dari desa di Kabupaten Bima Kota Bima hingga Dompu.

“Waktu yang banyak dikunjungi hari Sabtu dan Minggu. Hari biasa juga ada tapi tidak begitu banyak,” ujarnya.

Ia berharap destinasi agrowisata tersebut dapat mengembalikan citra desa setempat yang selama ini kerap terjadi perang kampung. Serta meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. “Kita

berharap adanya agrowisata ini bisa meningkatkan kunjungan warga lain ke Desa Risa,” katanya.

Tidak hanya itu, ditambahkanhya di sekitar agrowisata bawang merah juga terdapat obyek wisata yang menarik lainya. Yakni Air Terjun Tabe Ncona yang memiliki keunikan. Yakni luapan air tertampung dalam bebatuan berbentuk wajan. “Serta ada juga air terjun Kalate Mbaju tujuh tingkat,” pungkasnya. (uki)

Tak Sesuai Edaran Bupati, Harga Pupuk Lampaui HET Bima (Suara NTB) – Harga pupuk subsdi yang dijual di Kabupaten Bima tidak sesuai surat edaran (SE) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE. Di lapangan, pupuk masih dijual secara paketan dan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Petani Desa Tolotangga Kecamatan Monta, Muhidin mengatakan berdasarkan SE Bupati pupuk subsidi dijual dengan harga Rp90 ribu persak dan tidak diperbolehkan dijual paket antara pupuk subsidi dan nonsubsidi.

“Tapi kenyatannya justru terbalik. Kami membeli pupuk subsidi tidak sesuai SE yang ditempel di mesjid dan kantor Desa,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (8/1).

Menurutnya, harga pupuk yang dijual dengan kisaran harga Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per paket. Bahkan petani dan masyarakat setempat diwajibkan membeli pupuk paketan tersebut di tingkat pengecer.

“Harga ini terus merangkak naik dari hari ke hari,” katanya.

Diakuinya, karena adanya persoalan tersebut, sebagian warga setempat melakukan aksi protes. Bahkan sempat melakukan penyegelan terhadap kantor UPT Pertanian Kecamatan Monta, Senin (1/7) pagi. “Warga kecewa karena pupuk dijual secara paket dan melebihi HET. Tapi penyegelan dibuka kembali setelah ada kesepakatan,” katanya.

Hal yang sama juga dirasa-

kan salaseorang Petani Desa Sampungu Kecamatan Soromandi, Wawansyah. Menurutnya pupuk subsidi yang dijual secara paket dengan nonsubsidi sangat memberatkan petani. “Harganya sangat mahal. Tapi di satu sisi kami tidak bisa mendapatkan pupuk apabila tidak membeli paketan,” katanya.

Ia berharap UPT dan Pemerintah Daerah agar turun ke desa untuk mengecek langsung kondisi yang dihadapi masyarakat untuk mencarikan solusi. Karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat masa pupuk.

“Kita ingin semua pihak untuk turun ke lapangan. Biar tahu kondisi masyarakat yang membutuhkan pupuk,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya mengakui menerima laporan persoalan pupuk dijual paket dan melebihi HET pada sejumlah wilayah. “Memang demikian.

Tapi saya langsung perintahkan UPTD Kecamatan dan Pengawas Lapangan untuk menyelesaikannya,” katanya.

Indra Jaya mengaku laporan yang diterima adanya persoalan tersebut seperti di Kecamatan Monta, Palibelo dan dan Donggo. Petani rata-rata protes penjualan pupuk secara paket dan melebihi HET. “Yang jelas persoalan ini akan kami sikapi dengan tegas.

Pengecer tidak boleh menjual pupuk secara paket dan melebihi HET,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Rabu, 9 Januari 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Baliho Caleg Diturunkan Paksa di Lobar

Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah baliho calon legislatif (Caleg) yang terpasang di papan reklame berbayar di Lombok Barat (Lobar) diturunkan paksa Selasa (8/1). Penurunan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Satpol PP dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lobar. Penurunan baliho Caleg ini dilakukan lantaran melanggar aturan zonasi yang telah ditetapkan oleh KPU. Penertiban baliho dilakukan di kawasan bundaran Giri Menang Square (GMS) Gerung.

Sebelumnya pihak Bawasalu Lobar sudah melayangkan surat teguran kepada pemasang iklan tersebut. Hanya saja tak kunjung diturunkan. “Penertiban APK (Alat Peraga Kampanye) difokuskan pada billboard (Reklame) yang berbayar,” ujar Wakil Divisi Pengawasan Bawaslu Lobar, Ma’rifatullah.

Jika merunjuk pasal 25 A

huruf C peraturan Bawaslu nomor 33 tahun 2018 telah jelas diatur larangan pemasangan pada tempat retribusi. Terkecuali telah dialokasikan dan difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik KPU Kabupaten/ kota maupun Provinsi. Di samping adanya surat edaran Bawaslu yang hampir sama persis dengan peraturan Bawaslu tersebut.

Sejauh ini pihaknya belum

menemukan titik-titik baliho berbayar yang difasilitasi KPU. Pihaknya juga sudah koordinasi dengan KPU, hasilnya sampai saat ini belum ada difasilitasi baliho berbayar.

Selain itu, pada surat keputusan (SK) KPU tetang zonasi pemasangaan APK hanya diperutukkan pada jalan pedesaan. Sedangkan untuk jalan protokol seperti kawasan GMS tidak termasuk dalam zonasi tersebut.

Menurutnya pihaknya akan memfokuskan penurunan APK liar itu di seluruh kecamatan di Lobar. “Rencananya hari ini (kemarin, red) sampai siang, setelah itu nanti akan dimulai lagi sore sampai malam hari,” sambungnya.

Diakuinya untuk penurunan APK itu pihaknya sudah membuat MoU dengan dinas terkait. Mulai dari KPU, Pol PP dan Disperkim Lobar.

Ia tidak mempermasalahkan jika ada tudingan Bawaslu tebang pilih dalam penurunan APK. Sebab pihaknya memang harus menurunkan semua baliho liar yang tidak sesuai ketentuan. “Kayak APK yang dipasang di pepohonan. Itu nanti tim kami

Panwascam dengan Pol PP kecamatan sudah melakukan penertiban,” ujarnya.

Ia menjelaskan pihaknya menekankan rasa keadilan kepada seluruh peserta pemilu. Mengingat peserta pemilu bukanlah caleg melainkan partai politik (Parpol). Namun faktanya kebanyakan para pemasang reklame tersebut dilakukan perorangan atau caleg yang bersangkutan. “Sebenarnya kalau misalnya Billboard di bundaran ini difasilitasi dan berlogo KPU itu tidak menjadi masalah. Cuma ini pemasangnya orang per orang, kita kembali lagi pada regulasi yang ada makanya kita turunkan,” pungkasnya. (her)

(Suara NTB/her)

DITURUNKAN – Baliho caleg yang terpasang di papan reklame di bundaran GMS diturunkan paksa oleh Bawaslu dan tim pemda Lobar, Selasa.

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/dok)

Tersangka Kasus Mentigi Bay Segera Dilimpahkan Mataram (Suara NTB) Berkas tersangka dugaan pengeboran air tanpa izin Mentigi Bay, Malaka, Pemenang, Lombok Utara, dinyatakan lengkap. Tersangka berinisial BS, Direktur PT Greenland Property Lombok bakal dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie menyebutkan, kini pihaknya sedang menjadwalkan pelimpahan tersangka dan barang bukti.

Darsono Setyo Adjie “Berkas P-21, setelah berkas lengkap nanti tersangka kita limpahkan ke jaksa,” ujarnya, Selasa (8/1) kemarin.

Penyidik sempat direpotkan tersangka sebab beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Kala itu untuk keperluan memenuhi petunjuk jaksa. Kini berkas sudah lengkap. Selanjutnya pelimpahan tahap dua dan siap untuk diajukan ke persidangan.

“Sedang kita jadwalkan (pelimpahan tahap dua). Dalam waktu dekat,” kata Darsono. Tersangka tidak ditahan demi alasan hukum.

Tersangka dijerat dengan Pasal 15 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Tersangka BS, diduga mengelola air tanah untuk kepentingan komersil. Sementara perusahannya bergerak di bidang konstruksi. Bahkan, izin investasi PT GPL lewat skema penanaman modal asing (PMA) sudah kadaluarsa tahun 2012 lalu.

Dalam penyidikan kasus ini, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB sudah memeriksa sejumlah saksi. Diantaranya, Kepala Desa Melaka, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lombok Utara, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Lombok Utara, dan jajaran direksi dan komisaris PT GPL, serta ahli.

PT GPL mengantongi rekomendasi dari desa untuk mengurus perizinan ke instansi terkait pada Oktober 2017 lalu.

Namun izin tidak kunjung terbit.

Hasil penyidikan, ditemukan adanya aktivitas pengeboran, pemasangan meteran, mesin pengolahan, dan jaringan perpipaan ke pelanggan. Pelanggannya ditarik ongkos per 28 meter kubik sebesar Rp25 ribu. (why)

Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye di Kabupaten Bima Masuk Tahap Persidangan Mataram (Suara NTB) Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh salah satu aknum calon anggota legislatif (Caleg) dari PPP untuk DPRD Kabupaten Bima, telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri kabupaten Bima.

Persidangan dugaan pelanggaran kampanye dilakukan caleg PPP tersebut, digelar untuk pertama kali Selasa (8/1) kemarin di Pengadilan Negeri.

“Ini kasus pertama pelanggaran Pemilu 2019 di NTB sudah memasuki tahap persidangan hari ini (kemarin, red,” kata Divisi Informasi, Data dan Komunikasi Bawaslu NTB, Suhardi, yang dikonfirmasi Selasa (8/1) kemarin.

Ia menegaskan, kasus pelanggaran Pemilu dilakukan oknum caleg PPP untuk DPRD Kabupaten Bima menjadi kasus pertama pelanggaran Pemilu 2019 di NTB sudah memasuki tahap persidangan.

Dituturkanya, kasus pelanggaran Pemilu dilakukan caleg PPP itu terjadi pada tanggal 24 November 2018 lalu. Oknum caleg itu melakukan aktivitas kampanye di TK - IT Rahman Hakim Desa Donggo Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

Sesuai aturan, peserta Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pendidikan, tempat ibadah dan fasilitas pemerintahan sebagai lokasi kegiatan kampanye. “Caleg PPP itu melakukan aktivitas kampanye di lokasi pendidikan,” katanya.

Kasus temuan pelanggaran Pemilu dilakukan caleg PPP tersebut sudah melalui proses pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan di Sentra Gakumdu Kabupaten Bima. Kasus tersebut sudah dilimpahkan berkas perkara memasuki tahap persidangan di pengadilan.

Sesuai dengan aturan, ancaman hukuman bagi peserta Pemilu menggunakan fasilitas pendidikan, lokasi ibadah dan fasilitas pemerintahan sebagai lokasi kampanye, dengan pidana kurungan berkisar 3 bulan hingga satu tahun dan denda sebesar Rp25 juta.

Ia memastikan Bawaslu tidak pandang bulu terhadap mereka yang melanggar aturan Pemilu. Dirinya memastikan Bawaslu akan memproses semua temuan dugaan pelanggaran dilakukan peserta Pemilu dan lainnya, sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku. “Tentu mereka melanggar aturan Pemilu akan kita proses sesuai aturan,” tegasnya.

Sementara itu, Divisi Pengawasan Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth menyatakan, selama hampir empat bulan masa kampanye berlangsung, Bawaslu NTB telah menangani enam laporan dugaan pelanggaran pemilu. Dari jumlah tersebut, ada yang ditindaklanjuti dan ada juga yang dihentikan, karena hanya terkait pelanggaran administrasi.

“Untuk Bawaslu Provinsi NTB, ada enam laporan pelanggaran. Beberapa dilimpahkan ke sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu),” katanya.

Ia menambahkan, dari data hasil rekapan Bawaslu jumlah laporan pelanggaran di kabupaten/kota sepanjang masa kampanye terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) satu laporan, Lombok Tengah enam laporan, Dompu empat laporan, Sumbawa tiga laporan, Kota Bima empat laporan. Kemudian di Lombok Barat tiga laporan, Lombok Timur enam laporan, Kota Mataram, tiga laporan, Kabupaten Bima empat laporan dan dari Kabupaten Lombok Utara (KLU) satu laporan. (ndi)

SILATURAHMI - Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana dan jajaran foto bersama Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino dan Tim Redaksi dalam Silaturahmi Kehumasan Selasa (8/1). Dalam silaturahmi itu, Suara NTB, Radio Global FM Lombok dan Polda NTB sepakat menangkal konten informasi hoaks dengan pemberitaan yang berkualitas.

Persiapan Operasi Teritorial Pascagempa, Danrem 162/WB Turun ke KLU Tanjung (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahamd Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han melihat langsung kondisi rumah hunian tetap (Huntap) maupun hunian sementara (Huntara) di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (8/1). Pengecekan untuk memastikan kesiapan lokasi operasi teritorial membantu percepatan pembangunan rumah tahan gempa.

Kunjungan tersebut disambut Staf ahli Ekonomi Pemda KLU Sinar Wigiono, Staf ahli bidang hukum dan pembangunan Muhadi, Camat Tanjung Samsudin, Kabid RR BPBD KLU, Wardoyo, Sekdes Tanjung dan Kadus Karang Bedil.

Pada kesempatan tersebut, Danrem 162/WB menyampaikan, kunjungan dilakukan dalam rangka mengecekan kesiapan rencana operasi teritorial di wilayah yang terkena dampak gempa beberapa bulan lalu.

Sebab sebelumnya, sudah bekerjasama dengan BPBD Provin-

si NTB merekrut dan memberikan bimibingan fasilitator bersama Babinsa. Tujuan perekrutan, untuk percepatan rehab rekon pascagempa yang dikaitkan dengan operasi teritorial.

“Sesuai rencana akan dilaksanakan operasi teritorial dari Korem 162/WB dan jajaran, untuk mendukung kelancaran pembangunan rumah hunian tetap maupun hunian sementara bagi saudara-saudara kita yang rumahnya rusak akibat gempa,” ungkap Danrem.

Danrem kemarin meninjau lokasi rencana pembangunan Huntara sebanyak 30 unit berbentuk barak, diperuntukkan bagi 30 KK dengan ukuran 6× 3 meter menggunakan bahan setengah tembok, kalsiboard dan atap spandek.

Selain itu, operasi teritorial juga akan menyasar pembangunan tujuh sumur bor di beberapa wilayah yang terkena gempa di NTB. “Semoga apa yang akan kami lakukan ini bisa bermanfaat bagi warga yang terdampak gempa,” harapnya. (ars/*)

(Suara NTB/ist_penrem)

CEK HUNTAP - Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani saat mengecek kondisi huntap dan huntara di KLU.

10 Saksi Kasus Mantan Kadisdik Kota Mataram Diperiksa Hakim Mataram (Suara NTB) – Sidang pungli Kepala SD/ SMP di Kota Mataram dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, Selasa (8/1). Total 10 orang saksi diperiksa majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Yakni mereka yang menyetor uang kepada terdakwa Sudenom.

Para saksi antara lain, yang pada tahun 2017 lalu menjabat Kepala SDN 41 Mataram, Maraini; Kepala SDN 28 Mataram, Hartiana; Kepala SDN 40 Mataram Nurhayati; Kepala SDN 33 Mataram, Ratna Kumalasari.

Kepala SDN 37 Mataram, Zahratun; Kepala SDN 18 Mataram, Asmawati; Kepala SDN 4 Bajur Mataram, Indriati; Kepala SDN 35 Mataram, Murtini; Kepala SDN 36 Mataram Murtini, dan Kepala SDN 39 Mataram, Usman.

Mereka menyetor duit setelah mendapat panggilan telepon dari mantan Kadisdik Kota Mataram, Sudenom, melalui Maraini. Isinya perihal urunan masing-masing Rp2 juta yang diminta diserahkan langsung ke Sudenom.

Beberapa diantaranya mengantarkan langsung sore hari pada Jumat 29 September 2017 lalu, usai ditelepon. Sisanya ada yang menyerahkan sehari kemudian. Ada juga yang menitip lewat koleganya.

“Ini ada salam Pak Kadis diminta mengantarkan uang Rp2 juta, untuk kebersamaan. Diantarkan langsung ke rumah beliau,” kata Maraini menjawab pertanyaan ketua majelis hakim, Suradi.

Maraini mudah saja menghubungi sebagai Ketua Gugus I yang menghimpun para kepala SD itu. Maraini menghubungi sekolah sesuai dengan catatan yang disalinnya

(Suara NTB/why)

SAKSI - Terdakwa Sudenom (kedua kanan) memerhatikan kesaksian Asmawati (paling kanan) saat lanjutan persidangan perkara pungli kepala SD/SMP di Kota Mataram tahun 2017, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (8/1).

dari catatan Sudenom.

“Saya minta ke beliau (Sudenom) kalau sudah diterima, amplopnya dijadikan satu lalu dikirimkan ke saya.

Fotonya itu ada dikirim lewat WA (Whatsapp),” jelasnya.

Dia mengaku tidak mengetahui jumlah total uang yang terkumpul. Sebab sepengetahuannya para kepala SD itu menyerahkan sendiri ke rumah Sudenom di Sayang-Sayang, Cakranegara, Mataram.

Setiap amplop berisi yang disetor, dibubuhi nama kepala SD dan nama asal SD-nya. ”Saya hanya telepon. Semua menyetor apa tidak itu saya tidak tahu, saya cuma menyampaikan saja,” kata Maraini.

Dia juga menerangkan, tidak ada kata mengancam dari Sudenom agar para kepala SD itu menyetor sejumlah uang sesuai nominal yang diminta.

“Jadi total 12 sekolah yang saudara hubungi. Apakah ada yang keberatan,” tanya Suradi.

“Ya keberatannya ya dimana harus cari uangnya, di mana dapat uangnya,” jawab Maraini.

Seperti halnya, Hartiana yang harus meminjam uang sewa kantin.

Sore Jumat Dari BPBD baru tersalurkan Rp100 (29/9/2017) miliar; Rp1,134 triliun untuk 72.222 itu dia juga penerima di Lombok Barat, baru terbertemu desalurkan Rp274,3 miliar. ngan sesama Kemudian 49.853 penerima di kepala SD Lombok Utara totalnya sudah dikulainnya. Yang curkan Rp1,07 triliun, yang disalurmenerima kan BPBD ke masyarakat Rp626 permintaan miliar. Rp401 miliar untuk total yang sama 25.007 penerima di Lombok dengan diriTengah, sebanyak Rp80,1 miliar nya. disalurkan ke masyarakat.

Lain lagi BNPB juga sudah mentransfer dengan Rp384,2 miliar yang dihajatkan unNurhayati tuk 25.493 rumah di Lombok Timur. yang cuma BPBD setempat sudah menyalurkan bisa menyesebesar Rp325,3 miliar. Selanjutnya, tor Rp1,5 Rp100,66 miliar untuk 18.515 rumah Juta. “Itu di Sumbawa Barat, yang sudah terkan teleponsalurkan Rp100,52 miliar. nya siang.

Di Kabupaten Sumbawa, BNPB Sorenya menyalurkan Rp181,34 miliar unantar. Cuma tuk 11.992 rumah, yang sudah tersegitu yang salurkan Rp46,6miliar. bisa kami Sementara dana yang sudah didapat,” ucap transfer BPBD ke masyarakat sebesar dia yang Rp1,553 triliun, menyisakan Rp1,942 juga memtriliun yang belum ditransfer. (why) injam duit

Dana Transfer Rekonstruksi Rumah Rusak

Kepala BPBD Kabupaten/Kota Terdampak Gempa Diklarifikasi Mataram (Suara NTB) – Kepala BPBD kabupaten/kota terdampak gempa bumi bakal mendapat giliran menghadap penyidik Polda NTB. Setelah selesai dengan Kepala BPBD di Pulau Lombok, selanjutnya Kepala BPBD di Pulau Sumbawa.

Diantaranya Kepala BPBD Sumbawa dan Kepala BPBD Sumbawa Barat. Dua daerah itu juga terdampak gempa dan mendapat gelontoran dana transfer rekonstruksi rumah rusak.

“Surat sudah disampaikan, klarifikasnya kalau tidak Rabu, Kamis,” ucap Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin, Selasa (8/1) menjawab soal agenda klarifikasi selanjutnya.

Dia mengatakan, kepala BPBD kabupaten/kota terdampa gempa bumi akan dimintai keterangannya.

Antara lain terkait hasil verifikasi rumah rusak, dana yang sudah ditransfer pusat, pengalokasian dana, dan proses penyalurannya.

“Ini kaitannya pengawasan saja. Ini nanti diverifikasi semua, (BPDB) masing-masing kabupaten kota,” ucapnya.

Syamsudin mengatakan, pemerintah pusat sudah mentransfer dana rekonstruksi rumah terdampak gempa. Hanya saja belum semua disalurkan kepada kepala keluarga di dalam kelompok masyarakat yang sudah dibentuk.

“Kan masuk ke rekening, kita tidak tahu ini bagaimana keluarnya. Nah ini yang kita kawal. Kan kalau salah penggunaan, siapa yang tanggung jawab,” sebutnya.

Data per 31 Desember 2018, pemerintah pusat telah mentransfer sebesar Rp3,495 triliun per-31 Desember 2018 untuk rekonstruksi total 216.519 rumah. Terdiri dari 75.138 rumah rusak berat, 33.075 rumah rusak sedang, dan 108.306 rumah rusak ringan.

Sejumlah itu dengan rincian 65.457 kepala keluarga penerima dana, yang terbagi menjadi 39.007 KK penerima bantuan rumah rusak berat, rumah rusak sedang 7.547 KK, dan rusak ringan 18.903 KK. Rinciannya, Rp216 miliar untuk 13.437 penerima di Kota Mataram.

sewa kantin sekolah.

Ratna mengaku menyetor Rp2 juta. Begitu juga dengan Asmawati, Sri Hartini, Zahratun, dan Usman. Sementara Indriati cuma bisa mengumpulkan Rp1 juta.

“Daripada kita pakai uang aneh-aneh, kita pakai uang kantin Rp1 juta, uang koperasi Rp1 juta,” ucap Zahratun.

Hartini dan Usman juga mengaku meminjam uang sewa kantin. “Setahun kan itu Rp7 juta. Pinjam dulu Rp2 juta,” kata Usman.

Mereka hanya menerka keperluan pengumpulan uang ke mantan Kadis. Mereka mafhum saat itu Sudenom baru usai keluar dari perawatan opname.

Sementara, Sudenom menanggapi, kesaksian yang tidak tepat perihal catatan nama sekolah yang diakui Maraini disalin dari catatannya.

“Itu dia yang tulis sendiri.

Dia (maraini) yang tulis sendiri. Saya mana mungkin tega minta uang ke gugus yang memerlukan uang,” ujarnya.

Bukan untuk Kampanye Pilkada Penasihat hukum, Sudenom, Hijrat Prayitno menilik salinan berita acara pemeriksaan saksi Nurhayati saat diperiksa jaksa penyidik Kejari Mataram. Yang isinya menerangkan, bahwa Maraini mengucapkan perihal kebutuhan pengumpulan dana.

“Saudara saksi mengatakan, ‘saya dihubungi saksi Maraini. Katanya pak Kadis butuh uang untuk pemilihan Walikota Pak Ahyar saat itu saya di sekolah dan diharuskan tiba pukul 14.00 Wita,” kata Hijrat membacakan isi BAP. Selanjutnya, Nurhayati menerangkan membawakan Sudenom uang sebesar Rp1,5 juta.

Sebab mendadak sehingga tidak mampu mengumpulkan Rp2 juta. “Coba dijelaskan agar ini tidak jadi fitnah?,” sambung dia.

Maraini lalu menjawab dengan tegas. “Tidak ada, tidak pernah,” jawabnya. Suradi bertanya lagi kepada Maraini dan tetap dijawab dengan jawaban sama. Pertanyaan kemudian untuk semua saksi yang hadir.

“Apakah saudara saksi semua ini, pernah tidak disampaikan kalau permintaan uang ini untuk kampanye Pilkada?,” tanya Suradi lagi. Para saksi kompak menjawab tidak pernah. (why)

SUARA NTB

Rabu, 9 Januari 2019

Halaman 9

Baperda Sampaikan Penjelasan Atas Empat Buah Raperda Prakarsa DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD NTB memberikan penjelasan atas empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disetujui menjadi raperda usul prakarsa Dewan, dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (8/ 1). Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, dan dihadiri oleh Asisten I, Hj. Baiq Eva N.N Parangan selaku pejabat yang mewakili Gubernur NTB. Penjelasan atas empat buah Raperda prakarsa tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Baperda, H. Makmun, S.Pd, SH, M.Kn. Keempat buah Raperda tersebut yakni Raperda tentang fasilitas keselamatan transportasi, Raperda tentang Perizinan usaha kelautan dan perikanan, Raperda tentang perlindungan hak penyadang disabilitas dan Raperda tentang kepemudaan.

Mengawali penjelasanya, Makmun menyampaikan bahwa pembentukan keempat Raperda tersebut sebagai bentuk wujud pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang telah diatur dalam undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Pertama Raperda tentang faslitas keselamatan transportasi dipadang perlu dibuat sebagai landasan hukum untuk menata transportasi dijalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Selain untuk melaksanakan kewenangan Pemda, Raperda ini juga menjadi wujud penjabaran dari PP nomor 37 tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas dan keselamatan jalan yang merupakan aturan pelaksana dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan “Raperda ini memberikan kewenangan organisasi bagi pemerintah di bidang transportasi untuk mewujudkan transportasi yang aman dari risiko terjadinya kecela-

kaan. Karena pemerintah bertangungjawab untuk penyediakan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas,” kata Makmun.

Kedua Raperda tentang perizinan usaha kelautan dan perikanan. Diketahui bahwa Provinsi NTB merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi kelautan dan prikanan yang cukup besar. Karena itu, dibutuhkan suatu peraturan daerah sebagai landasan hukum untuk memanfaatkan potensi yang ada tersebut, untuk kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat.

“Potensi ekonomi yang dimiliki diwilayah laut kita sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tarap hidup rakyat kecil lewat usaha kelautan dan perikanan, memperluas lapangan pekerjaan. Jika dapat dioptimalkan dengan baik, juga bisa memberikan penerimaan daerah,” katanya.

Disamping itu, selama ini banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait dengan aktivitas usaha di sek-

(Suara NTB/humas)

Hj. Baiq Isvie Rupaeda

tor ini yang masih belum ditata dengan baik, terutama terkait kepastian hukumnya. “Karena itu perlu direspon oleh Pemda sebagai bagian untuk menjawab keluhan pengusaha dan masyarakat, serta sebagai suatu kebutuhan yang harus dijawab dalam bentuk regulasi. Dalam Raperda ini, ruang lingkup yang akan diatur mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin, kemudian masa berlaku perubahan, perpanjangan izin serta sanksi, pembinaan dan pengawasan,” jelas Makmun.

Ketiga tentang Raperda perlindungan hak penyandang disabilitas. Disampaikan Makmun, selama ini penyandang disabilitas masih belum mendapatkan pelayanan yang baik dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Padahal semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan.

“Tuntunan pemberian pelayan yang adil terhadap masyarakat

(Suara NTB/humas)

Lalu Wirajaya

fitasnya masih dipertanyakan,” tegas anggota fraksi PKB ini.

Terakhir Raperda tentang kepemudaan. Diketahui Indonesia telah mencanangkan tentang generasi emas tahun 2045. Pemuda dipandang sebagai sebuah harta karun yang akan menjadi modal utama untuk keberlangsungan bangsa ini di masa depan. Pada tahun 2045 ini, bangsa Indonesia akan mendapatkan bunus demografi, dimana 70 persen penduduk berusia produktif.

“Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menyandang posisi yang sangat setrategis, yakni sebagi obyek dan subjek pembangunan. Karena itu tanpa memliki pemuda yang tangguh, maka bangsa itu akan mengalami kemunduran. Dalam kaitan itulah salah satu tugas pemda adalah membina pemuda, sehinga dapat melahirkan pemuda yang kreatif, inovatif dan produktif dimasa depan,” pungkasnya. (ndi/*)

(Suara NTB/humas)

Abdul Hadi

(Suara NTB/humas)

(Suara NTB/humas)

Baiq Eva N.N. Parangan

(Suara NTB/humas)

Makmun

Mahdi Muhammad

(Suara NTB/humas)

(Suara NTB/humas)

Forum Kooridinasi Pimpinan Daerah (FKPD)

(Suara NTB/humas)

Fraksi Partai Golkar

(Suara NTB/humas)

Fraksi Partai Demokrat

(Suara NTB/humas)

Fraksi Partai Gerindra

(Suara NTB/humas)

Fraksi PPP

(Suara NTB/humas)

Fraksi PKS

(Suara NTB/humas)

Fraksi PDI-P

merupakan hal penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik pemda. Harus ada pelayanan yang sama tanpa perbedaan, meskipun ada keterbatasan fisik maupun psikis,” tegasnya.

Namun kenyataannya saat ini, masih banyak penyelengaraan pelayanan oleh pemerintah daerah belum ramah dan mengakomodir penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kondisi dan keterbatasannya. Hal itu disebabkan karena belum tersedianya sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan akses yang sama dengan masyarakat yang normal.

“Masih ada perlakuan diskriminatif, karena belum ada aturan khusus yang mengatur hak-hak disabilitas, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi perlindungan penyadang disabilitas. Ditingkat daerah, perlakuan dan pelayanan penyandang disabilitas masih dilakukan secara sektoral yang tingkat efekti-

Fraksi Partai Hanura

(Suara NTB/humas)

Fraksi PKB

(Suara NTB/humas)

Fraksi PAN

(Suara NTB/humas)

Fraksi Bintang Restorasi

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 9 Januari 2019

Halaman 10

SMA di Mataram Masih Kekurangan Sarana UNBK Mataram (Suara NTB) Sejumlah SMA negeri di Kota Mataram masih kekurangan sarana penunjang untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019 ini. Terutama kekurangan komputer dengan jumlah yang cukup banyak. Pihak sekolah terpaksa meminjam laptop milik siswa untuk melengkapi kebutuhan sarana UNBK. Seperti di SMAN 8 Mataram, pada tahun 2019 ini akan kembali melaksanakan UNBK. Namun jumlah komputer yang ada di sekolah masih belum memadai. Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., mengatakan komputer untuk UNBK di sekolah yang dipimpinnya masih kurang. Oleh karena itu, pihaknya akan meminjam

laptop milik siswa. “Belum lengkap komputer di sekolah.

Kami masih meminjam laptop siswa,” katanya.

Siswa kelas XII di SMAN 8 Mataram sebanyak 284 siswa. Suprapti menyebutkan setidaknya membutuhkan 110 komputer client. Saat ini baru ada 55 komputer, dan masih kekurangan 65 unit.

Oleh karena itu kekurangan

akan dilengkapi dengan meminjam ke siswa.

Meski demikian pihaknya tetap menyiapkan siswa untuk UNBK. Pengayaan bagi mata pelajaran yang akan diujikan sudah dimulai sejak awal pekan ini. “Pengayaan sudah mulai Senin kemarin,” katanya.

Hal yang sama juga dirasakan SMAN 7 Mataram. Kepa-

la SMAN 7 Mataram, Drs. H. Sapri, M.M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/1) mengatakan, SMAN 7 Mataram masih kekurangan komputer untuk UNBK. Saat ini baru ada sekitar 32 komputer, padahal pihaknya memerlukan 120 komputer untuk UNBK tahun 2019.

“Kami kekurangan komputer. Kami sudah mendata siswa yang punya laptop untuk kita pinjam, seminggu sebelum UNBK baru disetorkan, nanti sebagian pinjam laptop guru juga,” katanya.

Sebanyak 241 siswa kelas XII di SMAN 7 Mataram

akan mengikuti UNBK tahun 2019. Pengayaan untuk mata pelajaran yang akan diujikan di UNBK akan dilaksanakan mulai 27 Januari mendatang. simulasi pertama juga akan dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Januari. “Sebelum itu kita harus siapkan komputer, rencananya lima ruangan untuk UNBK dalam tiga sesi,” katanya.

Ia berharap ada bantuan komputer dari pemerintah daerah seperti tahun kemarin. Komputer yang ada di SMAN 7 Mataram merupakan bantuan dari Dinas Pen-

didikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. “Mudahan jika ada bantuan bisa lebih cepat.

Kami berharap tentu akan lebih baik dan lebih siap UNBK tahun ini,” pungkasnya.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), jadwal UN SMA/MA dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 12-16

April 2019.

Sementara itu, sebelumnya Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., meyakini sekolah di Kota Mataram akan tetap melaksanakan UNBK. Rosyidin mengakui masih ada sekolah yang mengalami kekurangan peralatan UNBK. Bantuan peralatan tetap akan ada, walaupun belum bisa mencukupi semua kebutuhan. “Resource sharing juga masih diperlukan,” katanya. (ron)

Tingkatkan Lewat Kedisiplinan SMAN 7 Mataram berupaya meningkatkan hasil pembelajaran siswa melalui peningkatan kedisiplinan guru dan siswa. Dengan begitu pembelajaran bisa berjalan tepat waktu dan siswa bisa mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik.

Kepala SMAN 7 Mataram, Drs. H. Sapri, M.M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/ 1) menjelaskan, SMAN 7 Mataram meningkatkan kedisiplinan siswa dan guru. Mulai (Suara NTB/ron) dari kedisiplinan masuk H. Sapri sekolah. “Disiplin masuk sekolah misalnya, pukul 7.30 sudah mulai pembelajaran, tidak ada lagi siswa di luar kelas atau terlambat,” katanya.

Sapri menekankan, guru juga harus tepat waktu mengajar, guru sudah harus siap mengajar dan siswa juga harus sudah siap menerima pelajaran. Dengan begitu pembelajaran di sekolah bisa berjalan lancar.

“Kalau guru ada, siswa tidak ada, kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan, begitu pun sebaliknya. Antara guru dan siswa harus betul-betul disiplin dalam tugasnya, baik sebagai guru maupum siswa,” kata mantan Kepala SMKN 7 Mataram ini.

Selain itu, untuk meningkatkan kedisiplinan guru, pihaknya mengusahakan absen guru secara manual maupun finger print atau sidik jari. Setiap minggu akan disampaikan guru yang terlambat. Mereka akan diimbau agar lebih memperhatikan waktu tugasnya.

“Harapannya, Insya Allah kalau sudah disiplin, tertib, hasilnya Insya Allah lebih baik, harapan orang tua juga seperti itu, tidak ada lagi laporan anak tidak belajar karena tidak ada guru, baik wali kelas maupun guru mata pelajaran,” ujar Sapri.

Bagi siswa yang tidak masuk dalam jangka waktu tertentu, kata Sapri orang tua mereka akan disurati. Orang tua dikonfirmasi terkait ketikdahadiran siswa. Absensi siswa di sekolah juga diperketat, supaya siswa benar-benar datang ke sekolah untuk belajar. “Itulah yang ingin kita kerja sama anatara orang tua dan sekolah,” ujar Sapri.

Selain itu, kebersihan sekolah juga menjadi perhatian SMAN 7 Mataram. Karena kebersihan bisa membuat siswa nyaman belajar di sekolah. “Seperti membiasakan siswa membuang sampah di tempatnya. Juga bisa membedakan sampah organik dan anorganik,” katanya. (ron)

Perkuat Koordinasi Antarpimpinan, ’’Finger Print’’ Dipusatkan di Rektorat Mataram (Suara NTB) Berbagai upaya agar seluruh program-program kerja dapat dijalankan dan disinergikan dengan baik dilakukan Universitas Mataram (Unram) di bawah Rektor Prof. H. Lalu Husni, SH., M.Hum. Di antaranya ialah dengan selalu memperkuat koordinasi antar pimpinan di tingkat rektorat maupun dekanat serta lembaga-lembaga lainnya seperti Dekan, Wakil Dekan, ketua-ketua lembaga, dan Prodi di bawah rektor.

Salah satu bentuk implementasi memperkuat koordinasi itu ialah mulai sejak tanggal 2 Januari 2019 lalu, finger print atau absensi jari tangan bagi seluruh pimpinan di lingkungan Unram dipusatkan di lantai II rektorat.

“Sebelumnya absen di masing masing fakultas. Kini semua harus isi baik kedatangan maupun pada saat pulang,” kata Wakil Rektor II Unram, Dr. Ahmad Kurniawan, SH., M.Hum. Selama ini, ujarnya, finger print berada di masing-masing fakultas. Namun kini khusus bagi pimpinan di lingkungan Unram, dipusatkan di rektorat. “Tujuan semua pimpinan mengisi daftar hadir di sini supaya memudahkan komunikasi dengan pak rektor.

Sekalian koordinasi dengan sesama pimpinan,” ungkap Kurniawan.

Hal demikian jelasnya, penting dilakukan untuk mempercepat hubungan kerja semua sektor, mengingat antara rektor dengan dekan dan pimpinan lainnya mempunyai kontrak kerja sebelum dilantik beberapa waktu lalu.

“Waktu pelantikan ada kontrak kinerja. Ada poin yang harus dilaksanakan dan itu akan dievaluasi setiap tahun,” sambung Kurniawan.

Apa yang dilakukan ini, katanya, merupakan bagian dari inovasi yang memiliki multi player effect. Di antaranya ialah selain tentunya untuk memperkuat dan memudahkan koordinasi antar pimpinan, juga untuk memperkuat hubungan emosional antar pimpinan dan pegawai.

Hal ini mengingat suasana ruang tunggu rektorat kini juga didesain semakin ramah pengunjung. Pihak kampus telah menyediakan aneka minuman seperti air mineral, kopi, teh, dan susu, serta aneka panganan ringan mulai dari pisang rebus, kacang, dan ubi rebus.

Sehingga dengan demikian, pada saat mengisi kehadiran, para pimpinan bisa bertukar ide dan gagasan sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh. Termasuk juga bagi para pegawai dan tamu yang berkunjung.

“Ini bagian dari upaya kita untuk terus meningkatkan pelayanan,” tutup mantan Wakil Dekan II Fakultas Hukum ini.

Sementara itu, Hadian, salah seorang pegawai di tempat itu juga mengklaim sejak ruang tunggu Unram didesain ramah terhadap pengunjung, ada nuansa berbeda yang dirasakan setiap hari. “Kita usahakan snaknya ganti-ganti tiap hari, “ungkapnya mengapresiasi kebijakan yang dinilainya sangat bagus untuk ditiru di tempat lain. (dys)

(Suara NTB/ist)

SIMULASI - Suasana simulasi UNBK di SMPN 7 Mataram belum lama ini. SMPN 7 Mataram mengklaim siap menggelar UNBK.

Hasil Simulasi, SMPN 7 Mataram Siap UNBK Mataram (Suara NTB) SMPN 7 Mataram satu dari dua sekolah jenjang pendidikan SMP sederajat di Kota Mataram yang telah melaksanakan simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) secara nasional pada 11 Desember 2018.

Berdasarkan simulasi UNBK yang telah dilakukan itu, sekolah yang terletak di Kelurahan Pagutan ini mengklaim diri paling siap melaksanakan UNBK tahun 2019 ini yang akan diikuti oleh

506 peserta atau berkurang 85 orang dari tahun lalu.

Kepada Suara NTB, Kepala SMPN 7 Mataram, H. Muhammad Sibawaih, menjelaskan jika mengacu pada simulasi yang telah dilaksanakan, sekolah yang dia pimpin sangat siap menggelar UNBK. Mengingat tak ada masalah sama sekali dari sisi teknis pelaksanaan. “Sampai kemarin simulasi sudah dilaksanakan pertamakali karena siap sekali kita. Operator kita siap, anak anak siap,” terang Sibawaih, Selasa (8/1).

Bahkan di Mataram hanya SMPN 7 dan SMPN 18 Mataram yang telah melaksanakan simulasi UNBK. Kesiapan meliputi tenaga operator, server, hingga komputer.

“Dari segi operator sudah siap kita. Tinggal mantapkan soalsoal dan sarpras laptop berikutnya, server sudah siap sama sekali,” katanya memperkuat.

Simulasi UNBK, jelasnya, sebenarnya lebih kepada memberikan gambaran kisi kisi soal yang akan diujiankan kepada siswa, sehingga den-

gan sisa waktu yang dimiliki ke depan lebih akan berkonsentrasi pada aspek pematangan materi soal ujian. Misalnya mulai bulan Januari akan dijadwalkan pengayaan materi. “Mulai persiapan UNBK dengan ada pembelajaran tamabahan,” sambubgnya.

Harusnya, kata Sibawaih, jadwal pemberian tambahan materi diberikan sejak Oktober tahun lalu. Hanya saja sempat terhambat, karena dampak gempa. Banyak ruangan rusak, anak mengalami

trauma, sehingga terpaksa diundur hingga Januari ini.

“Biasanya pengayaan mulai Oktober. Tapi ada rehab, anak trauma. Tapi sekarang ruang belajar sudah jadi, anak tidak trauma jadi siap diberikan pembelajaran tambahan.

Harusnya Oktober dan mulai sejak Januari ini,” imbuhnya.

Apapun materi tambahan yaitu semua mata pelajaran yang diujiankan. Sementara durasinya ialah sebanyak dua jam setiap hari. Dinilai sejak siang slesai, hingga sore hari. (dys)

SDN 32 Cakranegara Berikan FKIP Bertukar Kirim Mahasiswa PPL Les untuk Hadapi USBN Mataram (Suara NTB) SDN 32 Cakranegara memberikan les kepada murid kelas VI untuk mempersiapkan mereka menghadapi Ujian Sekolah Berstandar Nasioal (USBN) SD. Pemberian les itu dilaksanakan sepulang sekolah setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Cara ini dilakukan untuk meningkatkan mutu hasil ujian siswa.

Kepala SDN 32 Cakranegara, Hj. Sri Suhartini, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/1) mengatakan, pihaknya ingin meningkatkan mutu pendidikan para murid.

Salah satu cara yang dilakukan yaitu memberikan les kepada siswa kelas VI tanpa memungut biaya les. Pembiayaannya dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Mata pelajaran yang dileskan yaitu matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). “Tujuannya untuk meningkatkan mutu hasil ujiannya, kalau kita harapkan mereka les di luar sekolah, sulit,” katanya.

Kegiatan les atau tambahan pelajaran itu dilaksanakan sepulang sekolah sampai dengan pukul 15.30 Wita. Murid kelas VI di SDN 32 Cakranagera berjumlah 78 orang yang dibagi ke dalam dua kelas.

Kegiatan pemberian les kepada murid kelas VI menje-

ke Luar Negeri

(Suara NTB/ron)

BELAJAR – Kepala SDN 32 Cakranegara, Hj. Sri Suhartini, saat memantau pembelajaran di kelas VI, pada Selasa (8/1).

Murid kelas VI di SDN 32 Cakranegara diberikan les untuk persiapan menghadapi USBN SD. lang USBN dilakukan setiap tahunnya. Untuk tahun ini, pihak sekolah akan memberikan sosialisasi ke orang tua murid di minggu ke tiga bulan Januari, agar orang tua murid memaklumi jika anaknya belajar sampai sore di sekolah.

“Tiap tahun program ini. Sosialisasi nanti dilakukan supaya orang tua murid di rumah tidak membebaskan anaknya terlalu banyak bermain, agar dijaga anaknya untuk mempersiapkan USBN,” kata Sri.

Selain kegiatan les, juga akan dilakukan uji coba atau try out USBN. Uji coba itu akan dilakukan dari tingkat sekolah, gugus, dan se-Kota Mataram. Uji coba dilakukan agar murid terbiasa dan terampil menjawab di Lembar Jawab Komputer (LJK).

“Harapan kita supaya nilainya murid bagus. Sudah dari jauh hari kita les-kan, dan uji coba mulai dari tingkat sekolah, gugus, sampai se-Kota Mataram,” katanya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Program Pengalaman Lapangan (PPL) luar negeri jadi program unggulan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) sejak tiga tahun terakhir. Dua negara jadi tujuan PPL, yaitu Thailand dan Filipina. Selain mengirimkan mahasiswanya PPL, FKIP juga menerima mahasiswa PPL dari dua negara tersebut.

Dekan FKIP Unram, Prof. Dr. A. Wahab Jufri, M.Sc., menegaskan bahwa pada tanggal 12 Januari nanti juga akan ada empat mahasiswa asal Filipina dan Thailand datang PPL ke FKIP. “Dan kita akan juga kirimkan. Konsepnya pertukaran PPL,” ungkap A. Wahab.

Pelaksanaan PPL hanya berlangsung selama satu bulan. Masing-masing mahasiswa melaksanakan PPL ke sekolah -sekolah di negara tersebut. Begitupun mahasiswa luar negeri yang PPL di FKIP akan belajar ke sekolah.

“PPL prinsipnya yang dikerjakan berlatih komunikasi. Mereka akan ke sekolah di dalam Kota Mataram seperti SMP 2, SMP 6, SMAN 1. Mereka adalah calon guru sekolah menengah,” ujarnya.

Dikatakan A. Wahab bahwa prosedur bagi mahasiswa yang Ikut PPL dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara terbuka. Misalnya lewat banner, brosur, spanduk, pamplet. Selan-

(Suara NTB/dys)

A.Wahab Jufri jutnya mereka melamar ke tim yang dibentuk FKIP untuk dilakukan seleksi. “Setelah daftar mereka seleksi. Kriterianya mampu berkomunikasi dengan Bahasa Inggris, selesaikan mata kuliah prasyarat dan memenuhi syarat ikut,” jelasnya.

Pihaknya ke depan akan berupaya untuk memperluas cakupan kerjasama ke negaranegara lain seperti Malaysia dan Singapura. Termasuk juga menyelenggarakan summer course bagi mahasiswa perguruan tinggi luar negeri dengan tujuan agar mereka juga belajar ke Unram. “Tapi ke depan akan dikembangkan lagi Malaysia, singapura. Kita buat summer course supaya mereka nimba ilmu ke kita,” imbuhnya. (dys)

Lahan Kurang, SLBN 2 Mataram akan Direlokasi ke Eks BKMM

(Suara NTB/dys)

HANGAT - Suasana hangat terlihat di ruang tunggu Unram, Selasa (8/1/2019). Rektor bersama para pimpinan lainnya tengah bercengkerama. Suasana ini terlihat sejak finger print dipusatkan di lantai 2 Rektorat Unram.

Mataram (Suara NTB) SLBN 2 Mataram direncanakan akan direlokasi atau dipindahkan ke lahan eks Balai Kesehatan Mata Mataram (BKMM). Rencana itu karena lahan di SLBN 2 Mataram saat ini dinilai masih kurang untuk kegiatan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Dinas Dikbud NTB, H.

Saiful Islam, M. Pd., pada Selasa (8/1) menjelaskan, pihaknya sudah memutuskan lahan di eks BKMM di Cakranegara untuk SLBN 2 Mataram. Ia menargetkan relokasi itu akan dilakukan dalam waktu dekat. “Mudahan dalam waktu dekat, mau bersih-bersih dulu,” ujarnya.

SLBN 2 Mataram sebelumnya bernama SLB Dharma Wanita Provinsi NTB. Pada tahun 2018 lalu dialihkan men-

jadi SLB negeri. Dengan telah resminya menjadi SLB negeri, menurut Saiful, maka Pemerintah Provinsi NTB harus memikirkan kelengkapan sarana dan prasarana di SLBN 2 Mataram. Termasuk melengkapi tenaga pendidik dan kependidikan di SLBN 2 Mataram.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna, M.Pd., pada Selasa (8/1) mengatakan, pihaknya dalam posisi menung-

gu. Namun demikian, pihak sekolah siap untuk direlokasi.

“Kami menunggu saja dari BPKAD dan Dikbud Provinsi NTB. Yang pasti kami siap untuk direlokasi demi pengembangan akses untuk anak anak kita, anak berkebutuhan khusus (ABK),” ujar Winarna Ia juga berharap, yang terpenting nantinya lahan untuk sekolah lebih luas dari yang ada saat ini. Ruangannya juga lebih banyak dan ada sarana

olahraga yang cukup. Juga ada tempat bermain siswa, ruangruang terapi, ruang seni, ruang audiometri, dan ruang kreativitas atau keterampilan. “Persisnya kita siap untuk berkoordinasi,” kata Winarna.

SLBN 2 Mataram saat ini terletak di Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram. Sebelumnya disampaikan bahwa lahan dan sarana di SLBN 2 Mataram masih kurang. (ron)

SUARA NTB

Rabu, 9 Januari 2019

Dompu (Suara NTB) Tingkat kerusakan hutan di Kabupaten Dompu cukup memprihatinkan. Dari 139.892 ha luas kawasan hutan, yang rusak mencapai 48.960 ha atau sekitar 28,57 persen. Kerusakan hutan disebabkan oleh perladangan warga. Untuk memulihkan kerusakan, disepakati akan dilakukan reboisasi mandiri. Warga yang menguasai lahan kawasan hutan dan menolak untuk bertanggungjawab melakukan reboisasi kawasan hutan akan dipaksa tinggalkan lahannya. Lahan yang terlanjur dijadikan ladang tersebut akan diserahkan kepada warga miskin lain yang siap mereboisasinya.

“Kami sudah bikin komitmen (dengan Kadis LHK Provinsi NTB). Hutan yang terlanjur gundul itu, masyarakat yang menggundulinya menanaminya kembali. Kita akan datangi masyarakat yang tanami jagung itu, sodorkan surat pernyataannya. Hanya dua pilihannya. Tetap di (lahan kawasan hutan) sini dengan catatan mereboisasi hutan atau angkat kaki. Kami akan melakukannya mulai tahun ini. Tujuannya apa? Itu tadi, mengembalikan fungsi hutan,” kata Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dalam rapat kerja dengan wakil Gubernur NTB, Dr Hj Siti Rohmi Djalilah di ruang rapat Bupati, Selasa (8/1).

Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Siti Rohmi Djalilah pada kesempatan yang sama mengingatkan, soal komitmen Bupati tentang lingkungan harus betul – betul dijaga dan dilakukan reboisasi bersama masyarakat. Karena menjaga lingkungan tidak bisa dielakkan, terlebih kondisi yang menunjukan dunia semakin tua dan semakin banyak masalah lingkungan yang dihadapi di NTB. Sehingga lingkungan akan menjadi fokus pembangunan ke depan.

“Sejahterakan masyarakat iya, tapi jangan korbankan lingan. Dengan mensejahterakan masyarakat, lestarikan lingkungan. Setuju pak Bupati,” kata Hj Siti Rohmi dalam kunjungan perdananya sebagai Wakil Gubernur NTB ini. Ia pun mengingatkan, Kabupaten Dompu yang sudah maju dan bangkit harus dilihat secara komprehensip. Sehingga apa yang diperjuangkan, memang patut diperjuangkan karena secara komprehensip sudah dijaga. “Nanti sudah hebat, begitu ada bencana sekali langsung hancur semua. Dompu ini harus dijaga betul,” pintanya.

Kepala Dinas LHK Provinsi NTB, Ir Madani Mukarom, B.Sc.F pada kesempatan yang sama mengungkapkan, luas kawasan hutan di Dompu yang rusak mencapai 48.960 ha dan harus diperbaiki segera. Solusi yang disepakati dengan Bupati Dompu untuk rehabilitasi ini dengan sistem tumpang sari atau agroforestri. Di kawasan hutan lindung ditanam buah – buahan dan jagung agar memberi manfaat bagi petani. Di hutan produksi, bisa dicampur buah – buahan, kayu dan jagung.

Untuk area genangan dan daerah sekitar bendungan Mila dan bendungan Tanju sudah mulai dilakukan upaya rehabilitasi dan ini menjadi tugas bersama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi, Kabupaten Dompu, dan BWS. “Sia – sia nanti bendungan di atasnya gundul.

Nanti longsor, sedimentasi, masuk di (bendungan) situ.

Nanti bendungannya dangkal. Manfaatnya hanya sebentar,” terangnya. (ula)

H. Bambang M. Yasin

Vina akan Dipersiapkan Wakili NTB di Pra-PON Mataram (Suara NTB) – Rencana Baiq Vina Lestari akan memperkuat tim catur NTB di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020 telah mendapat restu dari pengurus olahraga catur di NTB. Pihak Pengprov Percasi NTB pun mengakui bila pihaknya siap menurunkan atlet asal Lombok Barat (Lobar) itu di ajang multi event olahraga nasional.

Ketua Umum Pengprov Percasi NTB, Abdullah Aziz yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (8/1) kemarin mengatakan kepindahan Vina ke NTB sempat mendapat penolakan dari Percasi NTB. Alasannya, Vina masih berstatus atlet

asal Provinsi Riau. Namun setelah mengetahui status Vina tidak lagi menjadi atlet Riau akhirnya Percasi NTB menerima Vina sebagai atlet NTB dengan senang hati.

Alasan Percasi NTB menyetujui Vina bergabung dengan pecatur NTB setelah

mengetahui kontrak Vina dengan Riau sudah berakhir.

Atas alasan itu Vina pun diterima sebagai atlet provinsi NTB yang akan ambil bagian di multi event nasional. “Vina tidak lagi menjadi atlet Riau karena kontraknya dengan Provinsi Riau tidak

diperpanjang,” ucapnya.

Dijelaskan, kepindahan Vina ke NTB sempat mendapat penolakan dari Pengprov Percasi NTB. Hal itu dikarenakan pengurus Percasi menganggap Vina masih terdaftar sebagai atlet Riau.

Namun setelah mengetahui Kontrak Vina dengan Riau tak diperpanjang oleh Riau, Abdullah pun menetujui kepindahan Vina ke NTB. Diakuinya Vina resmi pindah menjadi atlet NTB setelah pelaksanaan Porprov NTB 2018.

Lanjutnya, karena Vina

berstatus atlet NTB, pihak Percasi NTB pun merekomendasikan Vina ikut ambil bagian di Porprov NTB 2018, hasilnya Vina berhasil merebut medali emas. Sukses di Porprov 2018, Vina akan dipersiapkan mewakili NTB di Pra-PON catur 2019 hingga PON 2020.

Abdullah mengaku Vina bakal lolos di PON 2020, pasalnya Vina merupakan atlet Percasi wanita nasional yang sekarang mengantongi gelar catur nasional atau Master Fide Wanita (MFW). (fan)

KSB Segera Bentuk Tim Komisi Pengawasan Pengupahan

(Suara NTB/bug)

Tohiruddin Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat segera membentuk tim Komisi Pengawas Pengupahan Kabupaten. Tim ini nantinya memiliki tugas pokok mengawasi agenda pelaksanaan penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di seluruh perusahaan di daerah.

“Tugasnya jelas ya. Tim ini menjadi pengawas terhadap kepatuhan perusahaan menerapkan UMK yang ditetapkan setiap tahunnya,” terang Kabid

Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans KSB, Tohiruddin, SH kepada wartawan, Selasa (8/1).

Ia menjelaskan, tim pengawas ini secara teknis merupakan bagian dari perangkat Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK). Nantinya anggota tim akan diambil dari unsur DPK dan sejumlah stakeholder lainnya yang memiliki konsen dengan agenda ketenagakerjaan di daerah. “Pembentukan tim ini sudah didorong dalam rapat terakhir dewan pengupahan. Makanya awal tahun ini mulai disusun pembentukannya dan harapannya Februari tim itu sudah ada,” katanya.

Dengan kehadiran tim tersebut, diharapkan selain akan melengkapi kelembagaan yang mengurusi terkait perburuhan di daerah juga untuk semakin memperkecil ruang-ruang pelanggaran kasus ketenagakerjaan. “Kalau lengkap lembaganya maka setiap persoalan akan lebih cepat terdeteksi sehingga cepat juga akan terselesaikan,” cetus Tohir sapaan akrabnya.

Ia mengaku, sejauh ini sengketa terhadap penerapan UMK di KSB setiap tahunnya tidak terlalu tinggi. Berdasarkan evaluasi penerapan UMK tahun 2018 lalu, tingkat kepatuhan perusahaan menerapkan standar pengupahan itu mencapai 96 persen. “Tidak terlalu banyak.

Dan kasusnya biasanya karena hal teknis tapi itu bisa segera diselesaikan oleh perusahaan dan pekerja setelah difasilitasi tentunya,” ungkapnya.

Bentuk ketidakpatuhan perusahaan terhadap UMK yang selama ini sering terjadi, disampaikan Tohir, pada umumnya tidak terlalu fatal. Biasanya ada perusahaan yang telat menerapkan UMK tahun berjalan karena perusahaan bersangkutan lama mendapat persetujuan manajemennya di tingkat pusat.

“Terutama perusahaan yang kantor pusatnya berada di luar daerah. Misalnya di Jakarta.

Manajemen perwakilannya sebenarnya siap membayar upah sesuai UMK mulai Januari, tapi kan mereka tidak bisa langsung karena harus tunggu top manajemennya belum mengeluarkan persetujuan sehingga molor. Tapi begitu dapat persetujuan pasti langsung mereka bayarkan sesuai UMK,” urai Tohir.

Terkait UMK tahun 2019 sendiri, Tohir menyatakan, sejauh ini belum ada perusahaan yang mengajukan penangguhan penerapan. Artinya perusahaan secara teknis telah menyetujui dan secara otomatis akan mebayarkan upah para karyawannya sesuai dengan ketetapan UMK tersebut. “Kami tinggal tunggu saja pembayaran upah per Januari ini. Harapan kami kalau ada karyawan di perusahaan tidak dibayarkan gajinya sesuai UMK agar mengadukan ke kami segera,” pintanya. (bug)

(Suara NTB/ist)

DEMONSTRASI - Satriawan Derajat saat demonstrasi tarung derajat di Kota Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim), 17 Agustus 2018.

Satriawan Beralih Jadi Atlet Tinju Mataram (Suara NTB) Atlet tarung derajat peraih medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2017, Satriawan tampaknya bakal mengakhiri karir sebagai atlet tarung derajat. Selanjutnya, ia akan melanjutkan karir olahraganya di cabang tinju.

Atlet tarung derajat pelajar yang berprestasi nasional ini diam-diam telah pindah profesi sebagai atlet tinju.

Sudah satu bulan ini dia berlatih tinju di salah satu sasana tinju di Dompu.

Orang tua Satriawan Derajat, Sukriawan yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Selasa (8/1) kemarin mengatakan alasan putranya beralih menjadi atlet tinju karena ingin

mengejar cita-cita menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia). Alasannya banyak atlet tinju juara nasional langsung ditawari menjadi anggota TNI. Melihat peluang tersebut, Satriawan pun kata Sukriawan ingin sekali berprestasi di cabang olahraga tinju. Dengan harapan setelah lulus SMK Sukriawan bisa lamar menjadi anggota TNI. Sukriawan yang pernah menjadi atlet tarung derajat NTB itu mengaku sangat mendukung keinginan putranya tersebut, meskipun sebelumnya dia tak menerima keputusan putranya. “Apapun keputusan Satriawan saya sebagai orang tua mendukung. Saya berharap Satriawan juga bisa berprestasi di tinju,” ucapnya.

Ditambahkannya, alasan putranya beralih menjadi atlet tinju tidak saja ingin mengejar cita-cita menjadi TNI, namun karena memang putranya tak suka lagi menjadi atlet tarung derajat. Pasalnya banyak persoalan yang membuat putranya tak lagi mau meneruskan prestasi sebagai atlet tarung derajat.

Ditambahkannya, berbicara soal prestasi, Satriawan bukan sekedar atlet. Namun Satriawan sudah seringkali berprestasi nasional. Terakhir, Satriawan berhasil mendulang medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) tahun 2017. Dan sayangnya karir Satriawan di tarung derajat berakhir sampai di Popnas 2017. (fan)

TKI Asal Kabupaten Bima Mayoritas Perempuan Bima (Suara NTB) – TKI asal Kabupaten Bima sepanjang tahun 2018 lalu mayoritas dinominasi oleh mereka yang berjenis kelamin perempuan. Mereka menjadi buruh migran dan dikirim ke berbagai negara asia pasifik.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Diskentrans) Kabupaten Bima, Drs. H. Nasrullah S.Sos, mengatakan tercatat sepanjang tahun 2018 lalu warga Kabupaten bima yang menjadi TKI lebih dari 200 orang.

“TKI asal Kabupaten Bima tahun 2018 Mencapai ratusan orang. Mereka mayoritasnya perempuan,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (8/1).

Diakuinya ratusan buruh migran perempuan tersebut lebih banyak ditempatkan ke negara-negara Asia Pasifik. Di-

antaranya seperti negara Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Hongkong dan Taiwan. “Mereka rata-rata bekerja di sektor rumah tangga dan Swasta,” katanya.

Diakuinya tingginya angka perempuan tersebut lantaran soal ekonomi. Karena mereka menilai lapangan pekerjaan di Kabupaten Bima dianggap belum tersedia untuk bekerja dalam mencukupi kebutuhan keluarga. “Rata-rata karena faktor ekonomi,” katanya.

Menurutnya pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk melarang warga untuk bekerja ke luar negeri, termasuk yang sudah berkeluarga. Hanya saja akan tetap memberikan pengarahan dan motivasi.

“Kita tetap arahkan agar berpikir ulang, karena resiko bekerja di luar negeri sangat

tinggi karena akan meninggalkan keluarga dalam waktu bertahun-tahun,” katanya.

Selain itu, lanjutnya apabila terjadi masalah terhadap Calon Tenaga Kerja di penampungan akan menjadi tanggungjawab pihak PJTKI yang merekrutnya. Begitu pun saat berada di luar negeri.

“Untuk itu kami sangat berharap calon TKI/TKW untuk mengurus izin resmi. Karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akan diselesaikan melalui jalurnya sendiri,” pungk a s nya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

Kerusakan Hutan di Dompu Capai 49 Ribu Hektare

Halaman 11

Nasrullah

SUARA NTB

Rabu, 9 Januari 2019

Halaman 12

Lotim Sediakan Rumah Singgah di Bali Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombk Timur (Lotim) saat ini sudah menyediakan rumah singgah di Denpasar, Bali. Keberadaan rumah singgah yang terletak di Jalan Pulau Ambon Nomor 44 Denpasar Bali ini dihajatkan untuk memfasilitasi masyarakat khususnya dari Kabupaten Lotim yang berobat ke rumah sakit Sanglah, Bali.

Kabag Kesra Setda Kabupat-

en Lotim, H. Ahmad, S.Kep.,MM., mengatakan kapasitas rumah singgah itu cukup memadai dengan konstruksi bangunan berlantai tiga. Rumah singgah tersebut dihajatkan secara umum untuk masyarakat yang berobat ke Bali tanpa membayar uang sewa. Pasalnya, Pemkab Lotim yang menanggung biaya sewa rumah tersebut dengan mengalokasi anggaran sebesar Rp120 juta per tahun.

“Kapasitas rumah singga ini berlantai III dan cukup representatif. Itu dihajatkan bagi masyarakat Lotim yang berobat ke Bali,” jelasnya, Selasa (8/1).

Keberadaan rumah singgah ini untuk meringankan beban masyarakat. Pemkab Lotim melihat biaya yang dikeluarkan masyarakat cukup besar ketika harus menyewa rumah sembari menunggu giliran operasi dan penanganan penyakit lainnya di rumah sakit ternama tersebut.

“Di sana berobat paling cepat satu minggu. Maka dari itu kita

fasilitasi dengan melakukan pengadaan rumah singgah sekitar satu bulan yang lalu. Rumah itu praktis tidak disewakan, menjadi tanggungan Pemda. Hanya makan minumnya yang menjadi tanggungan masyarakar. Namun rencananya kita akan MoU dengan donatur terkait tanggungan makan minum dengan mencari pengusaha muslim dari Lotim,” tegasnya lagi.

Selain itu, lanjut H. Ahmad, rumah itu juga dilengkapi dengan fasilitas transportasi untuk menjemput pasien

yang datang baik dari jalur laut maupun udara. Saat ini sudah terdapat dua orang relawan atau driver dengan harapan keluarga pasien yang memanfaatkan rumah tersebut dapat menjaga kebersihan.

Untuk itu, kedepan Pemkab Lotim berencana akan menjadikan rumah singgah tersebut menjadi UPT agar pengelolaannya lebih baik hingga seterusnya. “Masyarakat Lotim tidak lagi menyewa. Dan lokasinya berdekatan dengan RS Sanglah Bali,” pungkasnya. (yon)

(Suara NTB/Kabag Kesra Lotim)

RUMAH SINGGAH - Rumah singgah yang disediakan oleh Pemkab Lotim di Denpasar, Bali.

Rumah ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Lotim tanpa mengeluarkan biaya sewa ketika berobat ke RS Sanglah, Bali.

HILANG HLG BPKB R2 HONDA BEAT DR.2057BJ NOKA/ N O S I N MHIJF21128K143158/ JF21E-1143006 NO.BPKB F.4753766.0 AN. ISHMAH HLG D’SKTR JL ADISUCIPTO KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

LOWONGAN

q

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

SALON

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

HLG STK R2 HONDA DR.5014 CT NOKA/NOSIN MHIJFZ212HK043777/ JF72E-1048884 AN. AHMAD ZAKARIA HLG D’SKTR KOTA MATARAM

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 9 Januari 2019

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 9 Januari 2019

Intervensi Harga Sembako HARGA kebutuhan pokok merangkak naik. Salah satunya adalah harga beras yang belakangan ini terus menjadi keluhan masyarakat.

Tahun lalu, masyarakat masih dapat membeli beras dengan harga Rp10 ribu per kilogram untuk kualitas super. Kondisi ini berubah sejak pemerintah pusat memberlakukan HET (Harga Eceran Tertinggi) beras. HET beras ditetapkan pemerintah Rp12 ribu perkilogram.

HET ini rupanya dijadikan celah oleh para pedagang untuk menaikkan harga beras di pasaran. Berlindung di balik HET, sekarang rata-rata pedagang menjual beras Rp11 ribu – Rp12 ribu per kilogram. Kenaikan ini, bagi masyarakat, apalagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dianggap sangat memberatkan.

Dengan kondisi yang sekarang, pemerintah menganggap tidak ada gejolak ataupun kenaikan harga beras. Karena memang para pedagang menjual sesuai HET. Ada kecenderungan, para pedagang sengaja menjual beras dengan harga paling tinggi, sesuai yang ditetapkan pemerintah. Meski di pandangan masyarakat, harga itu terbilang mahal, namun masyarakat seolah tidak punya pilihan selain harus membeli beras tersebut. Padahal, kebutuhan pokok masyarakat bukan hanya beras. Namun dengan harga beras yang demikian itu, alokasi anggaran untuk membeli kebutuhan pokok lainnya menjadi terpangkas.

Sebetulnya para pedagang bukan tidak bisa menjual di bawah HET misalnya dengan harga Rp10 ribu atau Rp10.500 per kilogram, namun karena pemerintah telah membuka kran, kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pedagang. Harga beras yang mencapai Rp12 ribu per kilogram berkebalikan dengan status NTB sebagai lumbung pangan nasional. Hasil panen petani selalu melimpah.

Dalam hal produksi beras, NTB selalu surplus. Bahkan beras dari NTB sampai diantarpulaukan. Artinya, dengan ketersediaan beras yang melimpah di daerah, seharusnya harga beras dapat lebih bersahabat. Apalagi, tidak semua spot penjualan beras dalam pengawasan Satgas Pangan yang keanggotaannya lintas sektor.

Seperti penjualan beras di supermarket. Beras yang telah dikemas dengan takaran tertentu seperti 5 kg maupun 10 kg, dibanderol dengan harga yang tidak wajar.

Bahkan jika dihitung, harga perkilogramnya melampaui HET atau melebihi Rp12 ribu perkilogram. Hal-hal seperti ini rupanya luput dari pemantauan Tim Satgas Pangan. Seharusnya, pemantauan tidak hanya menyasar pasar-pasar tradisional, tapi juga ritel modern. Yang membuat masyarakat mengeluh, karena kenaikan harga ini bukan hanya terjadi pada beras. Daging ayam dan telur juga mengalami kenaikan. Meskipun momen-momen yang dianggap sebagai pemicu naiknya harga daging ayam dan telur seperti natal dan tahun baru sudah lewat, namun harga daging ayam dan telur tidak kunjung normal.

Hal inilah yang disesalkan oleh masyarakat. Ada harapan masyarakat bagaimana agar pemerintah dapat mengintervensi harga sembako agar meskipun ada kenaikan tidak terlalu membebani maasyarakat seperti sekarang ini. Meski pemerintah mengklaim harga-harga masih noremal, namun pedagang mengaku kalau sejumlah kebutuhan pokok, mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Ini tergambar dari harga daging ayam yang masih bertahan di angka Rp40 ribu perkilogram. Padahal dalam kondisi normal harganya Rp25 ribu per kilogram.

Para pedagang mengaku naiknya harga ayam karena kurangnya stok. Program mandiri unggas dan telus yang dicanangkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB diharapkan mampu menjawab ketersediaan stok daging ayam. Yang harus menjadi atensi pemerintah adalah harga beras.

Karena, meski stok beras melimpah, nyatanya harganya di lapangan masih mahal. (*)

OPINI

Halaman 14

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa EMBANGUN Indonesia dari desa.

Itulah jargon yang selalu didengungkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana dengan jumlah yang sangat fantastis. Besarnya jumlah anggaran dana yang dikucurkan menandakan bahwa pemerintah saat ini memang fokus membangun Indonesia dari akar rumput (grass root). Tak tanggungtanggung, jumlah dana desa yang kucurkan nilainya puluhan bahkan ratusan triliun.

Berdasarkan data dari kementrian pedesaan, dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dari tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami kenaikan. Dari tahun 2015, tahun pertama dana desa mulai digulirkan sebesar 20,76 triliun.

Angka tersebut meningkat pada tahun selanjutnya yaitu 2016 menjadi 46,9 triliun. Di tahun 2017 peningkatan anggaran dana desa terus ditambah menjadi 60 triliun. Dan untuk tahun 2018, dana desa dianggarkan 60 triliun.

Untuk tahun depan 2019, kenaikan dana desa terbilang cukup fantastis. Pemerintah pusat menganggarkan dana desa mencapai angka 73 triliun. Angka ini merupakan angka tertinggi sejak adanya program dana desa di keluarkan.

Seyogyanya, dana desa mestinya tidak hanya disalurkan untuk sektor pembangunan atau infrastruktur semata. Memang, pembangunan infrastruktur merupakan hal penting bagi desa. Mengingat sarana dan prasarana di pedesaan memang sangat kurang. Masih jauh jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Terlebih desa yang ada di daerah pinggiran.

Pembangunan infrastruktur untuk pedesaan pada awalnya memang ditopang oleh dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dari tahun 2015 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dan nyatanya dana desa memang berhasil membangun infrastruktur yang ada di pedesaan seperti jalan, bendun-

Oleh: Misbahul Munir (Analis Economic Action Indonesia dan Mahasiswa Program Magister Ekonomi dan Keuangan FE UII) gan untuk keperluan pertanian (irigasi), sarana air besih, sarana untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pasar.

Berdasarkan data yang dirilis oleh kementrian pedesaan, semenjak 4 tahun bergulirnya dana desa, pemerintah telah mampu membangun jalan sepanjang 158.619 kilometer, sarana air bersih sebanyak 942.927 unit, posyandu sebanyak 18.477 unit, PAUD sebanyak 48.694 unit dan pasar sebanyak 6.93 unit.

Angka-angka tersebut memang terlihat sangat fantastis. Bahkan klaim dari pihak kementrian pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pedesaan tersebut merupakan capaian dalam sejarah pembangunan desa di Indonesia.

Selain itu juga banyak mendapatkan sanjungan atau penghargaan dari negara-negara lain.

Memang, bila mencermati angka-angka yang telah dikeluarkan oleh kementrian pedesaan mengenai capaian pembangunan melalui program dana desa bisa dinilai cukup berhasil. Walaupun, dari besarnya dana yang telah digelontorkan tersebut juga masih ada yang diselewengkan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana yang telah kita temui bahwa banyak aparat desa ditangkap karena kasus penyelewengan dana desa.

Dan jumlahnya lumayan banyak.

Ini juga sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah desa agar lebih bisa memitigasi adanya kemungkinan-kemungkinan penyelewengan dana desa.

Jika di awal program dana desa fokus pada proyek infrastruktur pembangunan desa, untuk tahuntahun selanjutnya program dana desa harus dialihkan pada programprogram pemberdayaan ekonomi pedesaan yang sifatnya berkelanjutan sehingga mampu menciptakan kemandirian masyarakat desa dalam bidang ekonomi.

RADIO

Maka dari itu, selaininfrastruktur, hal lain yang perlu dipikirkan oleh pemerintah adalah penggunaan dana desa untuk sektor yang produktif dan sifatnya berkelanjutan (continuity). Kita perlu mengapresiasi program yang dicanangkan pemerintah berupa pembangunan badan usaha milik desa (BUMDes). Yang mana, tujuan dari adanya bumdes tersebut sebagai motor penggerak ekonomi desa menuju kemadirian.

Salah satu hal yang perlu diupayakan adalah, selain memberikan dana desa yang jumlahnya cukup besar, pemerintah juga perlunya memberikan pemdampingan agar dana desa lebih produktif sehingga mampu menciptakankan kemandirian pada pedesaan secara berlelanjutan ke depannya.

Salah satu contoh desa yang berhasil dalam hal pemanfaatan potensi desa adalah desa Ponggok yang ada di Klaten. Desa tersebut, melalui BUMDes berhasil menggali potensi desa menjadi desa wisata air.

Omset dan penghasilan yang dimiliki oleh BUMDes Ponggok sudah mencapai angka milyaran rupiah.

Ini merupakan salah satu contoh desa yang berhasil dalam penggunaan dana desa dalam mengembangkan potensi desa.

Contoh lain keberhasilan BUMDes adalah yang ada di desa Tummangalle, Kabupaten Polewalimandar, Sulawesi Barat. Di desa tersebut, mayoritas penghasilan penduduknya adalah nelayan. Para lelaki pergi melaut hingga berbulanbulan. Sedangkan para ibu-ibu, di rumah mempunyai pekerjaan membuat sarung Sutera Mandar.

Berkat bimbingan dan pendampingan dari dana desa melalui BUMDes, para ibu-ibu tersebut dibina untuk menghasilkan kerajinan Sutera Mandar dengan kualitas yang baik sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Penjualan Sutera Mandar dikoordinir melalui

BUMDes dan diedarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Program ini membantu menjual produk lokal.

Sehingga, ibu-ibu para pengrajin Sutera Mandar di Polewalimandar menjadi lebih berdaya dan lebih mandiri dalam bidang ekonomi.

Kedepannya, dana desa mestinya tidak hanya fokus pada pembangunan infratruktur semata. Melainkan juga pada produktivitas untuk kemandirian desa. Dana desa yang jumlahnya besar tersebut jangan sampai berlalu begitu saja tanpa meninggalkan kemanfaatan yang berkelanjutan bagi desa. Optimalisasi dana desa melalui pengoptimalan potensi desa menjadi salah satu jawabannya. Semoga!

POJOK Dikeluhkan, harga beras mahal Pemerintah jangan sekadar sidak

*** Disnakeswan canangkan Program Mandiri Unggas dan Telur Mencegah telur dipasok dari luar daerah

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 9 Januari 2019

Pemecatan ASN Eks Napi Korupsi Dinilai Tidak Adil Selong (Suara NTB) Hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) eks narapidana (napi) korupsi masih menimbulkan gejolak. Diketahui saat ini sejumlah ASN yang tergabung dalam eks napi korupsi sedang melakukan yudicial review terhadap adanya ketentuan pemecatan tersebut.

Fakta pahit yang akan dialami ASN tersebut membuat salah seorang di antarnya angkat bicara. Seperti dirasakan Ahdiyat Furqon, eks napi kasus korupsi kasus Alat Kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. R. Soedjono Selong.

Ahdiyat mengaku sangat mendukung upaya pemerintah pusat untuk memberantas korupsi. Kenyataan yang sudah dialaminya, sudah menerima hukuman penjara. Bupati pun sudah menerapkan hukuman disiplin kepadanya bersama dengan rekan-rekannya.

Hukuman disiplin dari Bupati berupa tertundanya kenaikan pangkat dan tidak boleh memegang jabatan.

Hukuman tersebut saat ini sedang dijalani.

Muncul lagi ancaman hukuman baru berupa pemecatan. Perubahan-perubahan susulan atas hukuman bagi eks napi korupsi ini dinilai telah melanggar asas keadilan. Dia mempertanyakan ASN yang sudah menerima berlapis-lapis hukuman atas kasus korupsi ini diperparah lagi dengan pemecatan. Padahal hukum tidak berlaku surut. Sangat dipertanyakan mengapa ada hukuman baru yang dimunculkan.

Dilogikakan ketika pelaku korupsi sudah dihukum potong tangan lalu dalam perjalannya muncul penafsiran baru yang menyebut hukuman potong tangan itu salah, disuruh hukum potong kaki. Dipertanyakan bagaimana dengan nasib tangan yang sudah terpotong.

Pemerintah pusat dinilai sngat tidak adil dalam memberikan hukuman.

Sementara itu, Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi yang dikonfirmasi mengakui belum memenuhi ketentuan Surat Edaran tiga menteri yang menyuruh kepala daerah memecat ASN yang terpidana korupsi. Dituturkan, semua kepala daerah sampai saati ini belum melaksanakan ketentuan pusat itu.

Hukuman pemecatan kepada para pelaku korupsi yang sudah nyata-nyata melanggar hukum disebut tidak sesuai dengan asas hukum. “Saya ini juga sarjana hukum, jadi tahu bahwa hukuman kepada para terpidana itu tidak sesuai dengan asas hukum,” terang Rumaksi.

Masih dipertanyakan, mengenai hukuman kepada para terpidana dari kalangan ASN mengapa tidak dipecat langsung oleh pemerintah pusat. Padahal yang mengangkat dan menggaji para ASN tersebut adalah pemerintah pusat.

Sangat tidak masuk akal pemerintah pusat ini meminta kepala daerah melaksanakan ketentuan yang juga bertentangan dengan hati nurani. Bukan tidak setuju dengan pemecatan, namun bagi kepala daerah yang baru seperti Bupati Lotim, sangat berat menerapkan hukuman terhadap ASN tersebut. (rus)

Usut Dugaan 39 Hakim Nakal Dari Hal. 1 Sementara untuk tingkat nasional, laporan dari NTB ini masuk dalam urutan 10 besar, dengan total 1.719 laporan dan temuan.

Masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke KY, yaitu 782 laporan. Di mana, untuk perkara pidana berada di bawahnya dengan jumlah laporan 506 laporan. ‘’Data ini menggambarkan dominasi perkara perdata dan pidana karena perkara tersebut berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif,’’ Ketua Komisi Yudisial RI Jaja Ahmad Jayus melalui press release diterima Suara NTB kemarin.

Perkara lainnya adalah tata usaha negara sebanyak 120 laporan, agama sebanyak 83 laporan, dan tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 76 laporan. Berdasarkan jenis badan peradilan atau tingkatan pengadilan yang dilaporkan, jumlah laporan terhadap peradilan umum sangat mendominasi, yaitu sebanyak 1.245 laporan.

Kemudian berturut-turut, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 114 laporan, Mahkamah Agung sebanyak 107 laporan, Peradilan Agama sebanyak 97 laporan, dan Tipikor sebanyak 51 laporan.

Kemudian KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 63 hakim terlapor, dengan rincian 40 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi ringan, 11 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi sedang, dan 12 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat.

Untuk sanksi ringan, KY memberikan teguran ringan terhadap 9 orang hakim, teguran tertulis terhadap 18 orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap 13 hakim.

Untuk sanksi sedang, KY memberikan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun terhadap 1 orang hakim, nonpalu paling lama 6 bulan terhadap 7 orang, dan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun terhadap 3 orang.

Untuk sanksi berat, KY memberikan sanksi nonpalu selama 7 bulan terhadap 1 orang hakim, nonpalu selama 2 tahun terhadap 2 orang hakim. Penurunan kenaikan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun terhadap 3 orang hakim. Pemberhentian tetap tidak dengan hormat terhadap 6 orang hakim. (ars)

Harus Berorientasi Bisnis Dari Hal. 1 Ia mengatakan indikator keberhasilan suatu BUMD sudah jelas. Jika diberikan penyertaan modal Rp100 juta,maka harus mampu menghasilkan keuntungan lebih dari itu.

Ia mengatakan perombakan manajemen BUMD milik Pemprov NTB yang kurang sehat muutlak dilakukan. Sehingga dalam waktu dekat akan segera dilakukan evaluasi.

“Siapapun itu, kita evaluasi dia. Ketika kinerja tidak baik, kita cari orang yang layak di situ,” ujarnya.

Jika manajemen BUMD yang ada sekarang mampu menunjukkan kinerja yang baik, maka akan tetap dipertahankan. Tetapi jika kinerja kurang baik, akan dicari orang yang mampu dan mau memajukan BUMD yang ada.

“Orientasi BUMD adalah bisnis. Kalau diberika Rp1 miliar, paling tidak mampu memberikan lebih dari itu.

Bagaimana supaya benefit, maka diperbaiki manajemennya,” katanya.

Untuk menjaring jajaran direksi maupun komisaris BUMD, akan diakukan secara terbuka melalui fit and proper test. Dengan harapan supaya mendapatkan orangorang yang punya kapasitas dan kapabilitas. ‘’Semua BUMD kita evaluasi. Prinsipnya badan usaha. Dia mengusahakan sesuatu harus juga menghasikan sesutu yang lebih.

Jangan justru buntung, ini kan ndak benar,” katanya.

Diketahui, beberapa BUMD milik Pemprov NTB antara lain PT. Bank NTB Syariah, PD. BPR NTB, PT. Gerbang NTB Emas, PT. Jamkrida NTB Bersaing dan PT. Daerah Maju Bersaing (DMB). Di antara beberapa BUMD tersebut, PT. GNE sering menjadi sorotan masyarakat dan kalangan DPRD NTB. (nas)

Halaman 15

Hakim PA Diminta Belajar dari Kasus OTT KPK Mataram (Suara NTB) Pengadilan Agama (PA) Mataram dan Pengadilan Tinggi (PT) Agama NTB ditetapkan sebagai institusi yang menerapkan zona integritas, setelah ditetapkan melalui ikrar Selasa (8/1). Dengan begitu, harus ada jaminan bebas dari aktivitas pungutan liar (Pungli) dan belajar dari kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) sejumlah hakim.

Selasa kemarin Ombudsman RI Perwakilan NTB, Kantor Penghubung KY NTB, Kejaksaan Negeri Mataram dan Polres Mataram menjadi saksi atas penandatanganan pakta integritas PA Mataram dan PT NTB di gedung serbaguna PA Mataram.

Kepala Ombudsman NTB Adhar Hakim, SH.,MH, penandatanganan pakta integritas itu lebih pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya berwujud pungutan liar. Sebab PA sudah ditetapkan sebagai wilayah pencanangan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). ”Kasus penangkapan hakim dalam OTT di sejumlah daerah, itu memang karena tidak jelasnya SOP di pen-

gadilan, sehingga hakim rawan melanggar ruang ruang itu.

Makanya, PA harus belajar dari OTT sejumlah hakim itu,” sarannya.

Dengan ditetapkan dalam pencanangan tiga wilayah tadi, maka PA diminta bertanggung jawab untuk menjaga dan mematuhi segala SOP. Karena penangkapan para hakim tidak lepas dari pelanggaran pada wilayah terlarang. ‘’Sebab ini dimulai dari keluarnya majelis hakim dari wilayah wilayah yang tidak boleh dilalui. Nah, itu langkah awal picu masalah,’’ tandasnya.

Ia mengapresiasi penandatanganan pakta integritas tersebut. Sebab artinya ada tekad institusi tersebut melakukan perbaikan. Terlebih ini menjadi agenda besar reformasi birokrasi untuk tujuan memperbaiki sistem pelayannan dan menghapus praktik pungli. Selanjutnya, Ombudsman akan melakukan pengawasan baik terbuka maupun tertutup, untuk memantau apakah penetapan zona itu sudah berlangsung sebagaimana ikrar.

Sebagai gambaran, pencanangan ZI, arahnya pada perilaku hakim yang sesuai standard etika. Sementara

(Suara NTB/Ombudsman NTB)

Pejabat dan hakim PA foto bersama pihak yang dihadirkan sebagai saksi penandatanganan pakta integritas zona bebas korupsi, Selasa (8/1).

WBK berkaitan dengan konteks pencegahan praktik korupsi, dimulai dari penegakan etika kerja. Sedangkan WBBM, dalam konteks tata kelola, dipantau standard pelayanan publik, salah satunya bagian yang disebut pungutan resmi dan pungutan liar.

Koordinator Penghubung KY NTB Ridho Ardian Pratama mengamini itu. Namun dalam konteks kewenangannya, berkaitan dengan pelay-

anan masyarakat dalam proses peradilan. Setelah penetapan tiga zona itu, pihaknya yang dijadikan saksi ikrar, akan melanjutkan pemantauan pada kegiatan di PA. ”Area pemantauan kami pada teknis proses peradilannya,” kata Ridho.

Dalam hal pemantauan, ada yang sifatnya terbuka dan tertutup. Pemantauan terbuka berkaitan dengan pengawasan saat persidangan lang-

sung, bisa dilakukan atas permintaan atau inisiatif pihaknya karena ada potensi masalah. Namun untuk pemantauan lainnya, terkait pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Terkait ini, proses yang dilakukan bisa terbuka dengan memproses laporan masyarakat, bisa juga dengan tertutup melalui proses investigasi jika ada temuan hakim bermasalah. (ars)

YPH PPD NW Belum Ada Pengurangan Jatah Pancor Resmikan Mitan di Sumbawa Warung Wakaf Ketersediaan Normal

Sumbawa Besar (Suara NTB) Konversi minyak tanah (mitan) ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sumbawa sudah mulai dilaksanakan. Meskipun demikian, ketersediaan mitan dan penyaluran yang dilakukan masih normal sesuai dengan kebutuhan perbulannya.

Kepala TBBM Badas melalui Junior Supervisor Sales Service General Avers, Gilang Armada Hariono Saputra menjelaskan, ketersediaan minyak tanah sekarang ini masih normal. Kebutuhan setiap bulannya juga masih sesuai dengan jatah yang ada. Dimana ada 7 agen di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hanya saja besaran kebutuhan mitan perbulannya tidak bisa disampaikannya. Pihaknya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Region di Surabaya melalui surat permohonan.

Region Surabaya ini yang menangani Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. “Untuk minyak tanah ketersediaannya sekarang masih normal. Sesuai dengan kebutuhan setiap bulannya normal. Ketersediaannya tetap. Saya tidak bisa sebutkan data berapa besarannya.

Harus ada persetujuan dari Region di Surabaya. Harus ada surat permohonan dulu, nanti kita sampaikan. Setelah ada persetujuan, baru kita bisa memberikan datanya,”

ujarnya.

Disampaikannya, dilihat di beberapa wilayah seperti Jawa dan Mataram, ketika adanya konversi maka pangkalan penjual mitan akan beralih ke pangkalan gas.

Sehingga secara tidak langsung penggunaan mitan di masyarakat juga akan turun. Untuk di Sumbawasendirikonversiinimasihberlangsungdandilakukansecarabertahap di masing-masing kecamatan. Jika nantinya pembagian tabung gas sudah merata, maka baru adanya pengurangan jatah mitan. Begitupula terhadap kenaikan harga mitan juga menunggu secara menyeluruh pembagian gas dilakukan. ”Jadi sekarang karena belum merata, jadi belum kelihatan. Jadi jika nanti sudah merata, sudah ada data maka akan kelihatan. Maka kita akan tahu apakah pemakaian akan tetap atau akan turun. Tapi kalau kejadian di tempat lain maka pemakaian minyak tanah akan turun. Karena yang pertama akan dijadikan lokasi subsidi atau normal dan yang kedua akan beralih ke gas karena lebih hemat,” jelasnya.

Pembagian Gas LPG Bertahap Sejumlah wilayah di Sumbawa saat ini sudah mulai melakukan pembagian tabung gas LPG. Sebagai upaya pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas. Bah-

kan ada juga yang sedang dalam proses pembagian, sepertinya halnya di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.

Lurah Brang Biji, Muhammad Alif yang ditemui mengakui pihaknya hanya melaksanakan penyaluran sesuai pendataan masing-masing RT terkait warga penerima bantuan kompor gas beserta tabungnya. Di wilayah Brang Biji sendiri terdapat 1.846 KK penerima bantuan. Pembagian ini masih berlangsung, dan pihaknya menyalurkan kepada masing-masing RT yang selanjutnya mendistribusikan kepada warga. “Jadi kami mendistribusikan langsung ke RT, dan RT yang mendistribusikan ke masingmasing warga,” jelasnya.

Diakuinya, selain Kelurahan Brang Biji ini, sudah ada beberapa kelurahan yang terlebih dahulu menerima bantuan pemerintah ini dan sudah selesai menyalurkan ke warga. Wilayah kelurahannya termasuk pendistribusian terakhir dengan beberapa kelurahan lainnya. “Sebenarnya sudah ada beberapa kelurahan yang terlebih dahulu menerima dan sudah selesai menyalurkan ke warga.

Kami termasuk jadwalnya yang paling terakhir bersama sejumlah kelurahan lainnya. Dari kemarin kita sudah mendistribusikan ke RT,” tandasnya. (ind)

Selong (Suara NTB) Ketua Umum Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPH-PPD) NW Pancor, H. Muhammad Djamaluddin, BE., M.Kom kembali meresmikan dua Warung Wakaf bekerjasama dengan Global Wakaf, ACT, dan Hydro, Selasa (8/1).

Dalam sambutannya, H. Djamaluddin menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih yang mendalam kepada pihak Global Wakaf yang telah memberikan kepercayaan kepada yayasan untuk mengelola lagi warung wakaf yang sebelumnya juga diberikan kepercayaan mengelola Ritel Modern Nahda Mart.

Dua outlet yang diresmikan hari ini bertempat di Universitas Hamzanwadi dan MA.

Muallimin NW Pancor. Harapannya, kedua outlet ini dapat memudahkan belanja para dosen, guru, dan santri memenuhi kebutuhan keluarga maupun studinya, karena barang yang disediakan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

“Belanja kita di warung wakaf ini merupakan salah satu bentuk partisipasi pengembangan ekonomi umat yang berbasis syari’ah dan bantuan sosial lainya, sehingga tagline yang diambil “belanja kita, sedekah kita”,’’ tegasnya.

Oleh karena itu, H. Djamaluddin yang juga merupakan saudara kandung Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd ini mengajak semua untuk ikut ambil bagian dalam ikhtiar ekonomi umat ini. “Semoga Allah SWT memberkahi ikhtiar kita,” tutupnya. (yon)

Jangan Korbankan Masyarakat Dari Hal. 1 Chairul menjelaskan di dalam APBD Dompu terdapat hak-hak publik yang tidak boleh dikorbankan. ‘’Karenanya Pemprov berharap agar perbedaan yang terjadi bisa diselesaikan sebaikbaiknya dengan cara elegan dan bermartabat,’’ katanya.

Apakah Pemprov akan turun tangan menyelesaian polemik ant-

ara eksekutif dan legislatif di Dompu? Chairul mengatakan, Pemprov berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan di tingkat lokal.

Hal senada dikatakan Anggota Tim Evaluasi APBD Kabupaten/KotaPemprovNTB,IbnuSalim, SH, M. Si. Inspektur Inspektorat NTB ini berharap ada komunikasi yang intens antara eksekutif dan legislatif di Dompu menyikapi polemik APBD 2019. Jangan sampai, kata Ibnu, polemik APBD

Dompu 2019 antara eksekutif dan legislatif menyebabkan terhambatnya pelaksanaan APBD 2019. ‘’Jangan sampai terhambatnya pelaksanaan APBD, menjadi kerugian di pihak masyarakat.

Kita berharap dapat segera diselesaikan melalui komunikasi yang intens. Agar program yang sudah direncanakan 2019, segera dieksekusi dan bermanfaat bagi masyarakat Dompu,’’ tandasnya. (nas)

(Suara NTB/ist_Humas NW Pancor)

RESMIKAN - Ketua Umum Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPH-PPD) NW Pancor, H. Muhammad Djamaluddin meresmikan dua Warung Wakaf bekerjasama dengan Global Wakaf, ACT, dan Hydro, Selasa (8/1).

Dikeluhkan, Harga Beras Mahal Dari Hal. 1 Di bawah harga itu menurutnya belum ada. Ia bisa memberikan pilihan harga kepada masyarakat, bila Bulog telah mendistribusikan berasnya ke pasar-pasar. ‘’Sekarang belum ada beras dari Bulog. Padahal itu juga sangat membantu pilihan harga. Pembeli mengeluh juga, tidak ada beras yang harganya lebih rendah,’’ akunya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si masih menganggapnya san-

gat wajar harga saat ini. apalagi masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. ‘’Yang penting stok beras aman 14 bulan ke depan.

Produksi padi ramalan II BPS NTB posisi naik 13,5% atau 2,4 juta ton dari target 2,5 juta ton,’’ sebutnya.

Penjelasan dari Perum Bulog Divre NTB, terkait tren kenaikan harga beras premium bersamaan dengan masuknya musim tanam dan cuaca/ musim hujan. Bahan baku sedikit, permintaan melonjak. Selama masih di bawah

HET, masih dianggap tak menjadi soal. Sementara, stok beras di Bulog saat ini masih dinyatakan aman sampai musim panen bulan Maret April 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 57/ M-DAG/PER/8/2017 tanggal 24 Agustus 2017, HET beras premium untuk wilayah NTB Rp12.800/Kg dan beras kualitas medium Rp9.450/Kg. Sebab masih di bawah HET inilah, Satgas Pangan juga belum bisa mendesak penjual untuk menurunkan harga.

Terpisah, Kepala Dinas

Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si menjelaskan, Sidak yang dilakukan di beberapa pasar di Kota Mataram pagi Selasa (8/1) kemarin bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah serta Kepala OPD lainnya, ditujukan untuk memastikan harga lapangan bahan pokok. Salah satunya beras. ‘’Hasilnya, umumnya masih stabil,’’ ujarnya.

Harga beras masih di bawah ketentuan Menteri Perdagangan. Harga yang ada saat ini, diyakini akan turun pada saat musim panen mendatang.

Saat ini terjadi kenaikan, tapi masih di bawah standar. ‘’Kalau di atas HET, tindak langsung oleh Satgas Pangan.

Tidak boleh di atas HET, itu kebutuhan pokok dan kita gudang beras,’’ ujarnya.

Turun naiknya harga beras ini menurutnya agak dilematis. Ketika ditekan agar harganya rendah, yang rugi justru petani. Sebaliknya, ketika harga lebih tinggi, masyarakat juga sebagai konsumen yang akan mengeluh. Karena itu, yang paling penting menjaganya tidak melebihi ketentuan. (bul)

Pedagang Akui Harga Bapok Naik Dari Hal. 1 Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan secara umum harga-harga kebutuhan pokok masih normal. Meskipun terjadi kenaikan harga beras teta-

pi masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pada kesempatan tersebut, gubernur juga melihat sarana prasarana yang ada di Pasar Kebon Roek. Melihat kondisi yang seperti itu gubernur mengimbau dan berharap

agar pihak terkait dan seluruh masyarakat dapat menjaga kondisi Pasar Kebon Roek. ‘’Namanya mengurusi pasar, gampang-gampang susah. Kadang-kadang ada bangunannya tapi belum mau didiami. Saya yakin kedepan-

nya akan kita usahakan lebih baik,’’ katanya.

Gubernur juga membeli seekor ikan tuna seberat 54 Kg di salah satu pedagang.

Ikan itu dibeli seharga Rp2,2 juta. Turut mendampingi gubernur, Kepala Dinas Perda-

gangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, Karo Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH , Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, dan Kadis Perindustrian NTB, Ir. Andi Pramaria. (nas)

Segera Sikapi Kenaikan Harga Beras Dari Hal. 1 ‘’Beras itu kebutuhan paling pokok, kebutuhan nomor satu masyarakat kita. Jika beras ini dibiarkan naik, tanpa ada upaya pengendalian dari pemerintah, sama saja pemerintah membiarkan masyarakat jatuh dalam lubang kemiskinan,’’ tegas wakil rakyat dari dapil

Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu ini.

Pihak yang paling dikhawatirkan politisi PKB ini adalah masyarakat yang terkena dampak bencana gempa bumi, di Lombok Utara, Lombok Timur, Kota Mataram dan Sumbawa. Di tengah musibah yang telah menimpa mereka dan sampai saat ini

masih berjuang untuk kembali bangkit dari keterpurukan ekonominya. Jika bebannya ditambah lagi dengan kenaikan harga beras, maka masyarakat khususnya para korban gempa akan makin sengsara. ‘’Masyarakat akan makin sengsara, terutama di daerah yang terkena gempa. Saya harap-

kan pemerintah dan semua pihak untuk membuka mata hati melihat hal ini,’’ ujarnya.

Aparat keamanan juga bila perlu dilibatkan untuk melakukan operasi. Sebab ia mencurigai bahwa kondisi tersebut merupakan permainan dari oknum. Pasalnya fenomena ini selalu saja terjadi pada saat musim tanam padi mulai tiba.

‘’Besok kalau sudah masuk musim panen, tiba-tiba harga beras anjolok. Apa ini bukan permainan? Makanya perlu aparat bertindak tegas mengambil langkah hukum untuk melindungi masyarakat dari permainan harga yang dilakukan oleh sejumlah oknum pengusaha beras ini,” pungkasnya. (ndi)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 9 Januari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Didorong Jadi Program Nasional

Lobar Punya Pakem ’’Merarik’’ Tekan Kasus Perkawinan Dini Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) sangat serius menekan kasus pernikahan dini di bumi Patut Patuh Patju. Upaya yang dilakukan Pemda selain melalui kebijakan aturan berupa Perbup, pemda juga membuat gerakan anti merarik kodeq (Gamak). Pemda pun telah membuat semacam pakem merarik (pernikahan) dengan memadukan aturan adat, budaya dan agama di dalamnya.

Pakem merarik ini penting sebab penyimpangan nilai luhur praktik budaya merarik di tengah masyarakat khususnya para perangkat adat di bawah seperti kepala dusun juga memicu pernikahan dini. Pada Selasa (8/1) dilakukan serah tetima buku pakem merarik dan juknis ‘’Gamak’’ yang dicetak oleh NGO di kantor DP2KBP3A, dihadiri oleh kepala DP2KBP3A, Ramadan Hariyanto dihadiri perwakilan Ketua Forum Koalisi Kependudukan, TGH Nurhayat, Dewan Kesenian Raden Rais. Hadir pula Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (P4), Erni Suryana MM, pihak Dikes, Dikbud serta NGO yang ikut mendukung seperti Ely Sawitri dari perwakilan Rutgers Jakarta dan Yes I do.

Kepala DP2KBP3A Ramadan Hariyanto mengatakan untuk menekan agar Perbup itu bisa lebih efektif, pihaknya sesungguhnya sudah mengkampanyekan ‘’Gamak’’. Gerakan ini sudah mulai massif disosialisasikan sampai ke desa-desa.

“Alhamdulillah melalui Gerakan Anti Merariq Kodeq atau Gamak ini, kita sudah mulai menekan angka pernikahan dini menjadi nol persen,” papar Kepala DP2KBP3A, Ramdan Hariyanto saat membuka Serah Terima Dokumen Gamak beserta Juklak Juknis Strategi Pencegahan

Perkawinan Usia Anak di ruang rapat kantornya, Selasa (8/1).

Menurut Hari, sapaan akrabnya, pernikahan di usia anak, selain berdampak pada kesejahteraan anak, namun juga beresiko tinggi terhadap kesehatan, terutama anak perempuan saat hamil dan proses melahirkan. Dari sisi lain, lanjut Hari, rentan juga terhadap perceraian karena belum siap menyandang status orang tua. Untuk menepis kemungkinan dampak dan resiko tersebut, DP2KBP3A telah menerbitkan Pakem Merarik (aturan perkawinan, red) bagi masyarakat. Pakem ini, kata Hari melalui penggodokan panjang dan mengalami penyempurnaan berkali-kali. Dokumen tersebut nantinya didorong menjadi sebuah Rancangan Peraturan Daerah. “Ini komitmen DPRD untuk menjadikannya sebagai Perda Inisiatif,” terang Erni Suryana, salah seorang Kepala

Bidang di DP2KBP3A. Dalam Serah Terima itu, tambah Erni, secara khusus juga membedah materi pakem Merarik tersebut.

Salah seorang pengurus Dewan Budaya Lombok Barat, Raden Moh. Rais memandang pakem ini sendiri ada yang tertulis dan tidak tertulis.

Pakem yang tertulis sudah banyak yang hilang, namun yang tidak tertulis sebenarnya sudah ada pada awiq-awiq (hukum adat, red). “Awiq awiq ini ‘malik’ (dilarang, red.) untuk dilanggar,” papar budayawan ini. Menurut Raden Rais, awiq-awiq inilah yang harus dirujuk dalam rangka mengurangi nikah anak di usia dini. Karena menurutnya, dalam adat suku Sasak sendiri, usia minimal perkawinan Sasak sekitar 22 tahun bagi perempuan.”Pemerintah Daerah harus bekerja sama dan merangkul semua pihak untuk menyampaikannya,” jelas Raden Rais.

Awiq-awiq ini, lanjut Raden Rais

(Suara NTB/Humas Lobar)

Kepala DP2KBP3A Ramadan Hariyanto bersama Kabid P4 Erni Suryana, MM

(Suara NTB/Humas Lobar)

(Suara NTB/Humas Lobar)

Penyerahan buku pakem merarik dan juklak juknis Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Kegiatan penyerahan buku pakem merarik dihadiri OPD, tokoh adat, toma dan NGO

adalah sebuah aturan kesepakatan.

Jika dilanggar, adat memberikan sanksi berupa Pikuiling Pati (pengusiran, red).”Inilah hukum adat yang harus dipegang dan dihormati,” imbuhnya seraya menekankan, jika masyarakat Lombok Barat tidak ingin terkena sank-

si, harus taat pada awiq-awiq yang ada dalam pakem merarik ini.

Salah seorang Tokoh Agama, H. Moh. Nurhayat menyatakan, dari sisi syariat Islam, awiq - awiq ini masuk dalam kategori ‘kuruf’ atau kebiasaan masyarakat yang telah disepakati se-

bagai konsensus. Kuruf inilah yang akan menjadi sebuah pegangan ketetapan hukum. “Jika dipandang baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan agama, ya silakan ikuti kuruf ini,” jelas pimpinan Ponpes Al Madani Desa Kuripan Utara ini. (her/*)