Edisi 09 Januari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SELASA, 9 JANUARI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 249 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Proyek Dikuasai Rekanan Luar Daerah

Pemda Belum Optimal Berdayakan Kontraktor Lokal

Mataram (Suara NTB) – Minimnya kontraktor lokal yang diberdayakan mengerjakan proyek-proyek pemerintah di daerah ini diakui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) NTB. Kepala LPJK NTB, Ir. H. Azhar, MM menyatakan, Pemda belum optimal memberdayakan kontraktor lokal.

Menurutnya, tugas pemerintah daerah memberdayakan kontraktor lokal yang ada dengan memberikan pekerjaan atau proyek. Sementara LPJK menyiapkan kompetensi kontraktor atau penyedia jasa konstruksi yang ada di daerah ini. ‘’Yang (kontraktor) lokal ini sebenarnya sudah berdaya.

Cuma belum diberdayakan secara optimal,” ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (8/1) siang.

Minimnya pemberdayaan kontraktor lokal ini, kata Azhar dapat dilihat dari mereka yang mendapatkan pekerjaan atau proyek.

Dikatakan, kontraktor yang mendapatkan proyek cenderung itu-itu saja. meskipun ada kontraktor lokal yang mengerjakan proyek pemerintah, jumlahnya masih minim.

Sebenarnya, kata Azhar, pemberdayaan terhadap kontraktor lokal ini dapat dilakukan dengan pemberian pekerjaan pada proyek-proyek yang non lelang atau penunju-

kan langsung (PL). Penunjukan rekanan untuk mengerjakan proyek PL seharusnya ada kompetisi. “Jangan karena suka atau tidak suka, faktor kedekatan,” tandasnya.

Sebenarnya, kata Azhar, dalam seleksi rekanan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat meminta saran LPJK kontraktor lokal mana saja yang layak untuk mengerjakan suatu proyek.

Bersambung ke hal 15

‘’

Yang (kontraktor) lokal ini sebenarnya sudah berdaya.

Cuma belum diberdayakan secara optimal H. Azhar

(Suara NTB/ndi)

DAFTAR - Pasangan Balon Gubernur- Wakil Gubernur NTB, Ali-Sakti (kiri) dan pasangan Balon Gubernur-Wakil Gubernur Suhaili - Amin, menyampaikan keterangan pers usai menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU, Senin (8/1) kemarin.

TO K O H

Daftar Hari Pertama

Langkah Hukum Kasus Reklamasi PEMPROV NTB mengambil langkah hukum terkait kasus reklamasi ilegal di Lombok Barat (Lobar). Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sedang menyiapkan laporan ke Polda NTB mengenai kasus reklamasi ilegal yang terjadi pada puluhan titik di wilayah Kecamatan Lembar hingga Sekotong, Lobar itu.

Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (8/1) siang kemarin mengaku sudah menggelar rapat dan berdiskusi dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB pada pekan kemarin mengenai kasus reklamasi ilegal tersebut.

Bersambung ke hal 15 Madani Mukarom

KO M E N TTAA R Ajukan Plt Bupati/ Walikota

(Suara NTB/dok)

TAHAPAN Pilkada NTB 2018 sudah mulai memasuki masa pendaftaran bakal calon kepala/wakil kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mengantisipasi kekosongan jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota sejak 15 Februari – 23 Maret mendatang, Pemprov akan mengajukan usulan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati/Walikota pada pertengahan Januari ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (8/ 1) siang menjelaskan, sesuai UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, setiap calon petahana yang maju dalam Pilkada maka wajib cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye.

Bersambung H. Wirajaya Kusuma ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Ali-Sakti Ingin Cetak Sejarah, Suhaili-Amin Ingin Menang Terhormat Mataram (Suara NTB) Pasangan bakal calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dari jalur independen, H. Moch. Ali BD - TGH. Gede Sakti (Ali-Sakti), dan pasangan H.Suhaili FT-H.Muh Amin (Suhaili-Amin) mencatatkan diri sebagai pendaftar di hari pertama di KPU NTB, Senin (8/1).

Ali - Sakti tiba di Kantor KPU NTB sekitar pukul 10.30 Wita, diantar penduku-

ngnya untuk menyerahkan berkas pendaftaran.

Setelah berkas pendaftaran dinyatakan lengkap dan memperoleh tanda penerimaan pendaftaran dari KPU, Ali-Sakti kemudian memberikan keterangan pers.

Dalam keterangan persnya, Ali BD menyampaikan keseriusannya untuk maju bertarung di Pilkada NTB 2018 dari jalur independen untuk melawan

para petarung lainnya dari jalur partai politik. Bersama dukungan langsung dari rakyat, Ali BD bertekad untuk memenangkan pertarungan di Pilkada NTB dan mencatatkan diri dalam lembaran sejarah NTB sebagai gubernur pertama dari jalur independen. ‘’Jangan Anda mengira Pak Ali ini ocok-ocok (main-main) mau jadi calon independen.

Ndak begitu ya, saya ini bupati

Penjarahan Pupuk di Bima Diduga Terkait Dampak Kebijakan Pemda Setempat Mataram (Suara NTB) – Penjarahan pupuk Urea subsidi di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima tak ada kaitannya dengan ketersediaan stok. Reaksi itu muncul diduga lebih dominan akibat kebijakan pemerintah setempat yang justru memperpanjang mata rantai distribusi.

PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) sebagai yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan pupuk urea subsidi di NTB memiliki stok yang cukup. Baik di gudang distributor (lini III), Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

BONGKAR - Sebuah kapal membongkar muatan pupuk di Pelabuhan Lembar beberapa waktu lalu.

independen, jangan Anda mengira saya ini bupati ocok-ocok.

Saya ini bupati independen, nanti akan menjadi gubernur independen,’’ ujar Bupati Lombok Timur ini yang merupakan bupati pertama di Porvinsi NTB dari jalur independen.

Ali BD mengatakan bahwa penting untuk dipahami bahwa calon independen merupakan ketentuan dalam UU. Jalur independen merupakan teknis

untuk menduduki jabatan politik sebagai kepala daerah.

Sama halnya dengan jalur partai politik. Namun demikian, ia lebih memilih untuk menggunakan jalur independen dalam Pilkada NTB 2018 ini. ‘’Kita gunakan independen, karena kita mau independen saja. Yang lewat partai ya mereka suka saja. Yang ndak suka ya ndak suka.

Bersambung ke hal 15

Kejati Belum Terima Berkas K2 Dompu dan Kasus BPR Mataram (Suara NTB) Berkas kasus merger PT. BPR NTB dan kasus K2 Dompu hingga Senin (8/1) kemarin belum diterima Kejati NTB. Sehingga belum bisa diproses ke tahap pemeriksaan berkas. ‘’K2 dan BPR, sampai hari ini kami belum terima,” kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH Senin (8/1) kemarin. Untuk kasus merger BPR, pihaknya masih menunggu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diminta melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.

Bersambung ke hal 15

Pendakian ke Rinjani Ditutup Tiga Bulan

Bhabinkamtibmas - Koramil Digandeng Cegah Pendaki Nekad Mataram (Suara NTB) – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menutup jalur pendakian mulai 1 Januari – 31 Maret mendatang. Untuk mencegah pengunjung nekad mendaki, Balai TNGR menggandeng Bhabinkamtibmas dan Koramil. ‘’Antisipasi lain pada pengunjung yang mencoba mendaki yaitu dengan pemasangan plang dan spanduk di pintu pendakian. Serta tenaga Bhabinkamtibmas Koramil setempat standby in call jika sewaktu-waktu ada kejadian pelanggaran di pintu pendakian,” kata Kepala Balai TNGR, Agus Budi Santosa di Mataram, Senin (8/1).

Ia mengatakan, penjagaan di jalur pendakian mulai dilakukan tanggal 1 Januari - 31 Maret

2018. Kegiatan ini melibatkan pegawai fungsional pengendali ekosistem hutan, Polhut dan tenaga honorer dengan sistem piket terbagi ke dalam 2 shift.

Shift 1 sebanyak 7 orang dan shift 2 sebanyak 8 orang.

Penjagaan dilakukan di sepanjang jalur pendakian Senaru Lombok Utara. Ia menyebutkan ada beberapa pengunjung yang datang dan dijelaskan bahwa jalur pendakian telah ditutup sejak tanggal 1 Januari - 31 Maret 2018. ‘’Penututpan dilakukan, karena kondisi cuaca (kurang bagus) dan demi keselamatan pendaki serta pemulihan ekosistem hutan,’’ terangnya.

Berdasarkan data Balai TNGR, jumlah wisatawan mancanegara yang mendaki di

Rinjani pada 2017 lalu sebanyak 39.659 orang. Sedangkan wisatawan nusantara sebanyak 43.120 orang. Pada 2016, jumlah wisatawan mancanegara yang mendaki ke Rinjani sebanyak 30.847 orang. Dan wisatawan nusantara sebanyak 62.171 orang.

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh pada 2017 sebesar Rp 10,5 miliar lebih. Sedangkan pada 2016, jumlah PNBP yang diperoleh sebesar Rp 5 miliar lebih. Selama 2017, terjadi sebanyak 55 kecelakaan pengunjung. Antara lain, 38 kali terjadi di jalur Sembalun dan 17 kali di jalur Senaru. Dari jumlah kecelakaan itu, sebanyak tiga orang meninggal dunia. (nas)

(Suara NTB/ist)

PENJAGAAN - Penjagaan pengunjung yang nekad mendaki di pintu masuk Senaru Lombok Utara. Pendakian ke Rinjani ditutup sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2018.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 9 Januari 2018

Halaman 2

Belum Berani Melaut

(Suara NTB/uul)

Ubah Pola Pikir Masyarakat

(Suara NTB/fit)

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., menilai, persoalan kemiskinan di Kota Mataram tidak pernah surut.

Hal ini menyusul gagalnya Pemkot Mataram memenuhi target penurunan kemiskinan sebesar 1,3 persen. Karena dari target itu, Pemkot Mataram hanya mampu mencapai 0,65 persen. ‘’Kalau dilihat dari kondisi Kota Mataram yang sangat dinamis, kita ini termasuk kota yang paling pesat perkembangannya. Pertumbuhan ekonomi 8 persen, di atas rata-rata nasional,’’ terangnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (8/1). Sayangnya, lanjut Herman, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu belum berbanding lurus dengan kondisi masyarakat Kota Mataram.

Herman melihat, ada yang salah dengan pola penanganan kemiskinan di Kota Mataram. ‘’Ini kan harus dievaluasi,’’ imbuhnya. Herman menyebut, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang demikian tinggi itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. ‘’Itu yang tidak kita inginkan. Mari kita sama-sama mensejahterakan masyarakat,’’ ajaknya. Idealnya, sambung politisi Gerindra ini, bahwa pertumbuhan ekonomi harus berbanding lurus dengan kondisi masyarakat.

Herman mengaku tidak setuju kalau ada anggapan dari Bappeda Kota Mataram bahwa yang masih sulit dientaskan adalah kemiskinan yang dialami para lansia. ‘’Termasuk saya juga tidak setuju dengan data yang dirilis belum lama ini, bahwa hanya satu kecamatan yang tidak ada orang miskinnya, yakni Kecamatan Selaparang,’’ ungkapnya.

Di satu sisi Herman mengapresiasi hal tersebut, namun di sisi lain, ia juga mempertanyakan parameter apa yang digunakan untuk menentukan penduduk di sana tidak ada yang miskin. ‘’Apakah ini masalah gengsi karena di sana ada pengambil kebijakan yang tinggal di sana,’’ ujarnya. Jangan sampai itu hanya data di atas kertas. Sebaliknya, kelurahan atau kecamatan yang sebelumnya masuk dalam kategori miskin, sudah meningkat perekonomiannya sehingga tidak miskin lagi.

Untuk itu, Herman menyerukan supaya anggaran pengentasan kemiskinan ditambah. Dengan konsekuensi Pemkot Mataram harus berani memasang target di atas satu digit.

Selama ini, belum ada kesamaan persepsi. Antara kriteria dan objek sasaran. Sehingga penanganannya tidak fokus. ‘’Jangan sampai 19 kelurahan yang disebut miskin hanya dijadikan objek, ketika ada program, justru tidak ada intervensi ke kelurahan tersebut,’’ pungkasnya.

Yang menjadi kesulitan pemerintah, kata dia, adalah bagaimana mengubah pola pikir masyarakat. ‘’Karena kemiskinan itu soal mindset,’’ pungkasnya. (fit)

Herman

(Suara NTB/cem)

GEPENG - Seorang gepeng sedang meminta - minta ke pengendara di perempatan jalan wilayah Cakranegara. Aktivitas ini sering ditemukan pada sore dan malam hari. Padahal, Pemkot Mataram telah mencanangkan bebas anjal sejak 2016 lalu.

Anjal dan Gepeng Kembali Marak di Mataram

Mataram (Suara NTB) Di tahun 2016, Pemkot Mataram telah mencanangkan diri bebas dari anak jalanan (anjal) serta gelandangan dan pengemis (gepeng). Namun, tak efektifnya pengawasan oleh Satgas Dinas Sosial, penyakit sosial tersebut kembali marak di perempatan jalan, taman, bahkan di pusat pertokoan.

Perempatan Jalan di Cakranegara atau depan Polsek Cakranegara, Sabtu (7/ 1) malam, dua anak jalanan mengulurkan tangan ke para pengendara sepeda motor.

Sambil bernyanyi dengan tangannya ditepuk sebagai pengiring lagu. Mereka berjalan dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya. Aktivitas mereka hanya terlihat pada sore dan malam hari. Saat pagi mereka tidak terlihat mangkal.

Tidak saja di lampu merah.

Di depan pusat perbelanjaan di wilayah Cakranegara, seorang bocah perempuan menenteng kotak berwarna hijau duduk di depan pintu masuk.

Tangan mungil gadis itu terus menyodorkan kepada setiap pelanggan hilir mudik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Sosial, Lalu Martawang mengklaim persoalan anak jalanan dan gepeng tidak bisa semata - mata dipertanyakan ke Pemkot Mataram. Sebab, kontribusi anjal dan gepeng bukan semata warga yang ber-

domisili di Mataram.

Oleh karena itu, penanganannya perlu kerja bersama dengan Pemprov NTB maupun kabupaten lainnya. “Ketidak adaan batas dari merebaknya anak jalanan tersebut perlu kerja bersama,” kata Martawang, Senin (8/1).

Martawang memiliki pandangan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari skenario besar tidak saja Pemkot Mataram, tapi Pemprov NTB untuk menanggulangi kemiskinan. Mengu-

akan potensi pengembangan cabang olahraga di Mataram.

Kerjasama eksekutif dan legislatif penting, karena masing - masing cabor memiliki potensi untuk memboyong prestasi. “Terlepas saya sebagai Ketua Pordasi, saya datang membicarakan komitmen antara eksekutif dan legislatif pengembangan atlet di Mataram,” kata Sudiartha.

Untuk pemanfaatan sirkuit Selagalas, Sudiartha meminta tidak saling mengganggu satu sama lain. Fasilitas sirkuit

Disos menertibkan penyakit sosial tersebut. Ia menemukan di perempatan Cakranegara serta pusat - pusat pertokoaan anjal, gepeng dan pengemis berkeliaran. “Kita mau di Mataram ini betul betul bersih dari anjal, gepeng dan pengemis. Itu semua tugas Dinas Sosial karena mereka punya tim,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar tak memungkiri jika anjal dan gepeng berasal dari luar Kota Mataram. Kerja kolektif antara Pemprov dan Pemkot Mataram meski digencarkan, sehingga pembebannya tidak ke daerah saja. “Harus ada koordinasi dilibatkan dari provinsi. Bagaimana bentuk formulasi menangani anjal,” demikian ujarnya. (cem)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) bagai salah kandidat, kata tidak diperbolehkan terlibat nya sampai enam ribu orang,” itu, Undang - Undang No12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Ketua Komisi I DPRD, I Gde politik praktis bahkan meng- ujarnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Terhadap pelanggaran, Pe- aparatur sipil. “Bahkan (ASN) lingkup Pemkot Mat- Sudiartha dikonfirmasi, gunakan fasilitas negara. Ken12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 aram diingatkan agar tak Senin (8/1) jadi catatan dalanya selama ini, sulit jabat Pembina Kepegawaian PermenpanRB sudah me12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ikut - ikutan berpolitik. bagi seluruh ASN di mengidentifikasi mana ASN diminta menindak tegas. Tin- ngeluarkan imbauan men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Hal ini demi menjaga ne- Pemkot Mataram. Pihak- yang terlibat. Sebab, mereka dakan tersebut bisa berupa jaga netralitas saat Pilka12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sanksi teguran, administrasi da,” tambah Evi. tralitas pegawai. Meski pun nya sudah menyampaikan tidak mengenakan seragam.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sama dengan Gde Suhingga sanksi berat. dipahami pada Pilkada serMenurut politikus Partai agar pegawai tidak ikut 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Asisten III Setda Kota Ma- diartha. Evi mengatakan, entak 2018, Walikota Mat- dalam ranah politik. “Biar- Gerindra ini, tidak jadi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 aram, H. Ahyar Abduh maju kan orang - orang politisi masalah jika kehadiran mere- taram, Baiq Evi Ganevia me- kehadiran pegawai meny12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sebagai bakal calon Gubernur memikirkan keadaan daer- ka pada deklarasi atau kam- ngatakan, larangan ASN ter- aksikan penyampaian visi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 NTB berpasangan dengan ah. ASN silakan duduk panye hanya sekadar melihat libat politik praktis diatur - misi bakal calon tidak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bakal calon Wakil Gubernur manis dan bekerja profe- visi - misa bakal calon. “Kami dalam Peraturan Pemerintah jadi masalah. Terkecuali, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 NTB, H. Mori Hanafi. tidak bisa mengecek satu per Nomor 53 Tahun 2010 tentang mereka terlibat secara sional,” kata dia.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Majunya Walikota seSecara kode etik, ASN satu pegawai. Apalagi jumlah- kedisiplinan pegawai. Selain langsung. (cem) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

ASN di Mataram Diingatkan Tak Ikut Berpolitik

Tim Saber Pungli Fokus ke Penindakan Pembayaran Jasling Mataram (Suara NTB) – Tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Kota Mataram di 2018 tidak lagi mengingatkan penyelenggara pelayanan publik mengenai batas batasan pungutan liar. Tim akan lebih memfokuskan pada aspek penindakan hingga proses hukum.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Senin (8/1) mengungkapkan, tim saber pungli dinakhodai Wakil Walikota sudah meletakkan dasar dan membangun pentingnya pencegahan terhadap pungutan liar. Pencegahan ini merupakan bagian dari skenario dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemkot Mataram.

Kerja - kerja tim saber pungli di 2017 sudah dilihat. Ada berbagai langkah serta penindakan hingga berujung ke proses hukum. Di 2018 ini kata Martawang, tim saber pungli ingin lebih akselaratif lagi dalam melaksanakan fungsi pencegahan. Tapi tidak semata - mata berg-

erak pada proses pencegahan, melainkan lebih dari itu. “Tentu kita ingin lebih akselaratif dari pencegahan,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengimbau penyelenggara pelayanan publik harus betul - betul profesional menjalankan tugasnya. Karena, pihaknya tidak ingin pejabat atau ASN lainnya terciduk oleh tim saber pungli.

Namun demikian, jika keterlaluan dan tidak mengindahkan imbauan maka diingatkan untuk lebih hati - hati. “Kalau sudah kebangetan maka hati - hati saja.

Jangan salahkan siapa - siapa kalau tim saber pungli mengambil tindakan yang

berujung ke proses hukum,” katanya mengingatkan.

Martawang mengulas keberhasilan tim saber dalam penindakan di 2017. Yakni, ditangkapnya oknum pegawai di Dinas Perhubungan terkait dugaan pungli perparkiran.

Termasuk oknum kepala pasar berujung ke proses hukum. Penindakan tersebut sebagai langkah awal agar pejabat menyamakan pemahanan dan persepsi bahwa ada hal - hal terjadi di masa lalu, supaya ditinggalkan. Tidak saja upaya penindakan, tim saber pungli akan meningkatkan dari segala aspek. (cem)

Lalu Martawang

Sirkuit Selagalas Sebaiknya Dimanfaatkan Bersama Mataram (Suara NTB) Polemik pemanfaatan Sirkuit Selagalas telah ada titik terang. Cabang Olahraga (cabor) Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) sepakat pemanfaatan sirkuit tersebut secara bersama.

Ketua Pordasi Kota Mataram, I Gde Sudiartha, Senin (8/1) mengungkapkan, selain kapasitasnya sebagai Ketua Pordasi, pertemuannya dengan Ketua KONI Mataram, H. Mohan Roliskana membicar-

rangi kemiskinan dan pengangguran membuat mereka rugi bila melakukan aktivitas - aktivitas di jalan raya.

Pencanangan Mataram Bebas Anjal 2016 merupakan komitmen bersama. Hal ini kata Martawang, diperjuangkan bersama bagaimana bisa meminimalkan dan meniadakan masyarakat miskin. “Di negara maju saja sulit meniadakan kemiskinan itu. Kecuali menguranginya,” tegasnya.

Di 2018, sudah diinstruksikan menyiapkan skenario kerja. Termasuk mengefektifkan kembali Satgas Sosial menanggulangi anjal dan gepeng.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir mengatakan, sudah meminta

dipersilakan dimanfaatkan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI). Sedangkan, lintasan kuda dapat dipergunakan Pordasi dengan memanfaatkan aset milik PDAM Giri Menang.

Saling klaim pemanfaatan fasilitas notabene aset milik pemerintah tidak lagi terjadi.

Sebaiknya, dipikirkan adalah penyiapan fasilitas menjelang tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2024 mendatang.

“Jadi lintasan kita di pinggir saja,” pungkasnya Sudiartha yang juga Ketua

Komisi I DPRD Kota Mataram menegaskan, hasil pertemuannya bahwa Ketua KONI Mataram mendukung sirkuit Selagalas dijadikan tempat pacuan kuda. Dengan catatan tidak saling mengganggu satu sama lain. Di lokasi itu, ada tiga cabang olahraga, yakni Sepakbola, lintasan balap dan pacuan kuda. “Ini digunakan bersama. Bukan milik IMI dan Pordasi. Itu kan aset pemerintah,” tegasnya.

Apalagi sambung dia, lokasi tersebut sedang dipersiapkan

menjadi standar nasional, bahkan internasional. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Amran. M. Amin mengatakan, pada prinsipnya bahwa Pordasi ingin menghidupkan kembali sejarah berjayanya atlet pacuan kuda di Mataram. Para pihak tidak menang sendiri dan saling ganggu satu sama lain.

“Nanti pada intinya pemerintah yang menentukan,” ujarnya.

Amran sepakat jika Sirkuit Selagalas dimanfaatkan bersama. Dan, tidak ada ego sektoral masing - masing cabor. (cem)

Terbentur Aturan

Mataram (Suara NTB) Pembayaran jasa lingkungan (jasling) sekitar Rp 1 miliar jadi utang Pemkot Mataram ke Pemkab Lobar, belum terealisasi.

Pembayaran terbentur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), tak boleh penyaluran hibah dan bansos ke daerah lain.

Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs. H.M. Syakirin Hukmi, Senin (8/1) mengatakan, perlu pola penganggaran meski dilakukan Pemkot Mataram terkait pembayaran jasa lingkungan ke Pemkab Lobar. Setelah melihat secara regulasi tidak dimungkinkan pemberian hibah ke daerah lain. Kecuali hibah diberikan ke daerah baru pemekaran.

Syakirin berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 perubahan kedua peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos sumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Walaupun kami sudah menganggarkan, tapi tidak boleh dicairkan. Kami taku salah,” kata Syakirin.

Pihaknya mencari alternatif agar pembayaran jasa lingkungan tersalurkan ke Pemkab Lobar. Di antaranya, berkonsultasi dengan Pemerintah DKI. Mereka mengambil contoh hibah Bantar Gebang. Pemerintah DKI bisa memberikan hibah.

Polanya dimungkinkan melalui kerjasama, tapi bukan dalam bentuk hibah.

Kasus di DKI lanjut Syakirin, sempat menimbulkan banyak persepsi. Tetapi pola kerjasama itu berhasil dilakukan. “Setelah kita belajar dari DKI ada pola lain digunakan,” ucapnya.

Persoalan demikian disampaikan ke Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Ir. H. Effendi Eko Saswito serta telah dikonsultasikan ke Kemendagri. Pada APBDP 2018 akan dianggarkan karena pola tersebut dimungkinkan bisa dilakukan.

Jasa lingkungan diperoleh dari pembayaran masyarakat dipungut melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang.

Pelanggan dikenakan Rp 2.500. Saat ini, sudah ada perubahan Jasling naik jadi Rp 5.000. (cem) H.M. Syakirin Hukmi

(Suara NTB/cem)

CUACA ekstrem yang mulai melanda kota Mataram sejak akhir tahun kemarin membuat nelayan belum berani untuk melaut. Seperti yang diungkapkan lurah Ampenan Selatan, H. Amanah, bahwa sejak akhir tahun kemarin sampai sekarang nelayan di wilayahnya belum pergi melaut. “Mereka masih takut dengan gelombang besar, makanya hanya diam saja, tidak melaut,” terangnya saat dihubungi Suara NTB, Senin (8/1).

Ia mengatakan karena ombak besar, otomatis nelayan di wilayahnya hanya berdiam diri di rumah. “Mereka gunakan waktunya untuk memperbaiki kapal atau jaring yang rusak,” jelas Amanah. Kejadian seperti itu, tambahnya, memang selalu terjadi setiap tahunnya sehingga nelayan sudah paham siklusnya.

“Kalau diihat dari siklusnya, bulan Februari-Maret merupakan puncaknya, tetapi kita mengharapkan semoga tidak kejadian,” tukasnya. Menghadapi cuaca ekstrem seperti sekarang ini, Amanah mengaku tetap terus berkoordinasi dengan instansi terkait serta pihak kecamatan. “Jika terjadi bencana barulah kita meminta bantuan kepada pihak yang bersangkutan,” tambahnya.

Pihak kelurahan juga teah menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di pesisir pantai untuk terus waspada akan terjadinya pasar air laut. “Tetapi karena sudah menghadapi kejadian itu setiap tahun, jadinya mereka paham apa yang harus dilakukan,” kata Amanah.

Dirinya beserta Babinsa Ampenan Selatan mulai rutin melakukan kontrol setiap malamnya untuk berjaga-jaga.

“Kita berharap semoga di tahun ini cuaca ekstrem tidak terjadi,” kata Amanah. Ia menjelaskan jika di tahun kemarin tidak terjadi kejadian terlalu ekstrem, tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. (uul) H. Amanah

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 9 Januari 2018

Halaman 3

Suku Bunga KPR Memberatkan Mataram (Suara NTB) Suku bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) hingga hari ini masih sangat memberatkan. Suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, ibarat macan ompong. Perbankan tetap bergeming. pemerintah untuk mengurangi beban rakyat. Nyatanya, hal itu tidak berlaku.

Penjualan rumah komersil terjun bebas. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Miftahuddin Ma‘ruf. Tingginya suku bunga KPR komersil ikut berkontribusi terhadap migrasinya bisnis para pengembang, dari perumahan komersil ke rumah subsidi.

Dari laporan yang diterimanya, 99 persen anggota REI NTB lebih memilih memban-

Pupuk Subsidi Jangan Jadi Jualan Politik Mataram (Suara NTB) – Pupuk subsidi bisa menjadi jualan politik, memasuki momentum tahun politik di 2018 ini. Produsenpun telah mewanti-wanti, dan tak mentolerir bila oknum memanfaatkannya.

Secara langsung, tak ada koordinasi antara produsen dengan distributor terkait tahun politik ini. Karena memang perusahaan tak boleh masuk di ranah itu. Tugas produsen, melaksanakan yang diamanatkan pemerintah untuk menyalurkan subsidi, dalam hal ini dalam bentuk pupuk.

Kepala Kantor Pemasaran PT. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) (Persero), H. Rachmansyah menegaskannya. Pendistribusian pupuk subsidi, tetap acuannya, Permentan Nomor 47 Tahun 2018, Permendag Nomor 15 Tahun 2013, dan SK Gubernur yang terbaru. Bahwa pupuk harus disalurkan, kepada penerimanya, berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Tugas produsen melaksanakan tugas sesuai acuan itu sesuai alokasi. Diluar itu, produsen tak bertanggung jawab,” demikian H. Rachmansyah di kantornya, Senin (8/1) kemarin.

Orang nomor satu di PKT Wilayah NTB ini, bila diketahui ada oknum (distributor) yang memanfaatkan pupuk subsidi pada momentum tahun politik ini, sanksi paling berat bisa direkomendasikan. Bila diketahui ada bukti, dan produsen telah mendapat rekomendasi dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

“Sesuai Permendag, kalau ada temuan, ada bukti, dan ada rekomedasi dari KP3, sampai mencabut izin distributor, bisa kami lakukan,” ujarnya.

Karena itulah, secara tidak langsung H. Rachamsyah juga mengingatkan agar pupuk subsidi ini benar-benar disalurkan kepada masyarakat, sebagai haknya. Selanjutnya di tingkat pengecer, sebagai tanggung jawab distributor, diharapkan juga memahami tupoksinya. Karena itu, pengecer juga tak boleh terikat oleh tendensi apapun, dan dari pihak manapun. Penebusan pupuk subsidi harganya tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET).

Tahun 2018 ini, berdasakan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB pada 29 Desember 2017 lalu. Kuota pupuk subsidi jenis Urea tahun 2018 sebanyak 143.720 ton dibagi-bagi ke Kota Mataram sebanyak 1.172 ton, Lombok Barat 10.697 ton, Lombok Utara 4.876 ton, Lombok Tengah 24.320 ton, Lombok Timur 29.145 ton.

Sumbawa Barat 5.140 ton, Sumbawa 26.303 ton, Kabupaten Dompu 14.116 ton, Kabupaten Bima 26.036 ton, dan Kota Bima sebanyak 1.909 ton.

“Alokasinya jelas, mekanisme distribusinya juga sangat jelas, harga tebusnya juga sudah jelas.

Jadi kalau ada yang menjual pupuk subsidi untuk kepentingan politik, itu oknum. Dan kami tidak bertanggung jawab,” demikian H. Rachmansyah. (bul)

H. Rachmansyah (Suara NTB/dok)

gun rumah subsidi, yang risiko bisnisnya jauh lebih kecil.

Inilah yang menjadi salah satu PR bagi REI, terutama untuk pemimpin baru REI NTB, agar tetap menyuarakan suku bunga dapat ditekan.

Melalui REI pusat, penentu kebijakan, dalam hal ini terutamanya Bank BTN di Jakarta tetap diingatkan, agar suku bunga KPR diturunkan.

Tak saja suku bunga KPR, H. Ma‘ruf menyebut, suku bunga kredit konstruksi yang dikucurkan perbankan untuk

it produktif,” kata Indra. Nilai kredit produktif sampai November 2017 mencapai Rp 81,5 miliar, sedangkan nilai kredit non produktif mencapai Rp 172,7 miliar. “Sebelumnya nilai kredit produktif di tahuntahun sebelumnya hanya mencapai angka 15% dan 25%,” jelasnya.

Melihat pertumbuhan jumlah nasabah Jamkrida yang mencapai 13.026 nasabah .

Jumlah kredit produktif ini termasuk banyak. “Ada sekitar 6.000an nasabah yang produktif yang merupakan UMKM,” kata Indra. Apalagi setelah adanya MoU dengan Lembaga Pengelolaan Dana

gah berlangsungnya perbaikan ekonomi global dan terjaganya stabilitas perekonomian domestik terbuka peluang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih kuat dan berkelanjutan melalui penguatan pelaksanaan reform a s i struktural. (bul)

H. Ma‘ruf (Suara NTB/dok)

PERUMAHAN SUBSIDI - Salah satu komplek perumahan subsidi yang dibangun pengembang di Terong Tawah, Lombok Barat.

13.000 Rumah Subsidi Dibangun Tahun Ini Mataram (Suara NTB) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB sudah me- list rencana pembangunan perumahan oleh anggotanya tahun 2018 ini. Terhimpun data, ada 13.000 unit rumah subsidi yang rencananya telah siap akan dibangun.

Rencana pembangunan ini tersebar di beberapa kabupaten di NTB. Ada 56 anggota yang siap membangun kata Ketua REI Provinsi NTB, H. Miftahuddin Ma‘ruf, SH di kantornya, Senin (8/1) kemarin.

Nyaris seluruh anggota REI NTB, atau sekitar 99 persen bermain di perumahan subsidi. Perumahan komersil sejauh ini mengalami perlambatan pernjualan. Selain karena faktor itu, perumahan subsidi menjadi program periori-

Laba Jamkrida Selama 2017 Meningkat Mataram (Suara NTB) Selama tahun 2017, Jamkrida berhasil mencatatkan peningkatan jumlah nasabah. “Jumlah kredit, pinjaman, dan nasabah meningkat.

Dimana di tahun 2016 kemarin labanya hanya Rp 700 juta dan sekarang naik menjadi sekitar Rp 1 miliaran yang totalnya akan difinalkan tanggal 10 nanti,” terang Indra Mantika, Direktur Jamkrida saat ditemui belum lama ini.

Ia menjelaskan kredit yang paling banyak diajukan adalah kredit konsumtif. “Tetapi jumlah kredit konsumtif ini akan kita tekan, sehingga yang nantinya banyak adalah kred-

ten dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta turut mendukung pemulihan ekonomi domestik dengan tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik. Bank Indonesia memandang bahwa pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh sebelumnya telah memadai untuk terus mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik di tengah stabilitas makroekonomi yang semakin baik. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama Pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia memandang bahwa di ten-

(Suara NTB/dok)

Tingginya suku bunga KPR, terutama untuk KPR komersil dengan suku bunga 13 persen saat ini, telah banyak membuat konsumen perumahan bermigrasi, dan lebih memilih rumah subsidi dengan suku bunga flat. Tidak jarang dijumpai, rumah-rumah baru yang disita oleh bank, terutama Bank BTN akibat tunggakan yang tak mampu dibayar oleh konsumen.

Bank pelat merah ini harusnya memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan

membangun kawasan perumahan, bunganya juga masih tinggi, di kisaran 13,5 persen.

Ini pukulan bagi pengembang, maupun konsumen.

“Kita akan memberikan usulan ke pusat, agar suka bunga acuan Bank Indonesia bisa disesuaikan,” demikian H. Ma`ruf.

Seperti diketahui, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 13-14 Desember 2017 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate tetap sebesar 4,25 persen, dengan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 3,50 persen dan Lending Facility tetap sebesar 5,00 persen, berlaku efektif sejak 15 Desember 2017.

Kebijakan tersebut konsis-

Bergulir (LPDB) dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Jamkrida bisa melakukan penjaminan terhadap UMKM dan koperasi binaan mereka untuk meminjam dana.

“Dengan adanya kerjasama dengan LPDB ini, kita optimis bisa menargetkan kredit produktif sampai 60-70 % di tahun ini,” kata Indra. Dirinya juga meminta koordinasi dengan Sekda agar SKPD lain yang memiliki binaan bisa bekerjasama dengan Jamkrida untuk menjamin pinjaman.

“Sejauh ini yang baru bekerjasama dengan kita adalah Dinas Koperasi dan UMKM yang menyambut positif kerjasama itu,” terangnya.

Tetapi, pihaknya masih mengalami kendala karena penyaluran LPDB dilakukan dengan 2 sistem yaitu konvensional dan syariah. “Sistem syariah khusus untuk koperasi syariah yang sekarang sedang banyak berkembang dan kita tidak bisa masuk di situ karena masih terkendala sistemnya,” kata Indra. Tawaran pengajuan KUR melalui Jamkrida ke Bank NTB juga terkendala masalah itu karena adanya perubahan Bank NTB ke Bank NTB syariah.

“Kalau begitu sistemnya, harus dirombak lagi,” jelasnya. (uul)

tas pemerintah.

“Kita tugasnya melakansakan apa yang menjadi program pemerintah. Kita mendukung terwujudya program prioritas rumah subsidi,” kata H. Ma`ruf.

Animo masyarakat untuk memiliki rumah dianggap sangat tinggi. Dilihat dari progres tahun 2017 lalu, REI Provinsi NTB merencanakan akan membangun 2.500 unit sampai 3.000 unit rumah subsidi. Faktanya, 5.000 konsumen telah menandatangani realisasi pencairan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di bank penyalur.

H. Ma‘ruf mengemukakan

ada 18.000 unit kekurangan rumah (backlog) se NTB, dilihat keadaan tahun 2016 lalu.

Tahun 2017, pengembang sudah memenuhi kebutuhan tersebut 5.000 unit. Artinya ada 13.000 backlog yang harus ditutupi. Jika tahun ini terpenuhi 13.000 unit, maka kekurangan tersebut bisa ditutupi tahun ini.

“Tapi kita tidak usah mulukmuluk untuk tahun ini. Paling tidak 7.000 saja terpenuhi, sudah bagus itu,” imbuhnya.

Tahun 2018 diperkirakan pasar rumah subsidi semakin baik. Karena itu, REI Provinsi

NTB terus mendorong anggotanya untuk menjawab tingginya kebutuhan tersebut. Untuk daerah-daerah yang harga dasar tanahnya tinggi, pengembang menyiasatinya dengan menyesuaikan luasan tanah untuk membangun satu unit perumahan subsidi.

“Ketentuannya, minimal luas tanah 60 meter persegi.

Tapi saya lihat tidak ada yang luasan tanahnya menggunakan acuan minimum ini,” paparnya.

Sementara untuk daerahdaerah yang harga dasar tanahnya masih bisa negosiasi. Pengembang masih cukup

leluasa membangun perumahan subsidi. Misalnya, untuk proyek milik PT. Baiti Jannati yang akan dibangun sebanyak 300 unit tahun ini di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Luas bangunan disesuaikan 36 meter persegi.

“Tergantung kawasan, kalau lokasi pembangunan, harga tanahnya masih bisa disesuaikan. Pengembang otomatis akan menyesaikan luasanya. Harga rumah subsidi sudah tidak bisa di utak atik, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa dilebihkan,” demikian H. Ma`ruf. (bul)

Dapat Tambahan Waktu, Kontraktor Tetap Didenda Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah memberikan kesempatan bagi sejumlah kontraktor untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya selama maksimal 50 hari. Tapi dengan konsekuensi kontraktor tersebut tetap harus membayar denda selama masa perpanjangan.

Denda ini sebagai bentuk sanksi atas keterlambatan penyelesaian proyek. Adapun total denda yang dibayar maksimal 9 persen dari total nilai proyek yang ada.

Demikian disampaikan Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, kepada Suara NTB, Senin (8/1).

Ia menjelaskan, setidaknya ada empat rekanan yang dapat tambahan waktu penyelesaian proyek. Di antaranya proyek pembangunan dermaga apung Desa Kuta, pembangunan gedung Dinas Pendidikan (Disdik), proyek lanjutan pembangunan gedung RSUD Praya serta Puskesmas Ganti.

Besaran denda sanksi, ujarnya, sudah diatur, sehingga total denda yang harus dibayar oleh pihak rekanan nantinya bisa mencapai sekitar 5 persen dan denda bisa ditambah maksimal sampai 9 persen dari nilai kontrak yang ada.

Ia menjelaskan, besaran denda dihitung per hari. Dengan begitu, semakin lama kontraktor menyelesaikan pekerjaan, maka denda yang harus dibayar tentunya semakin besar. Untuk itu, kontraktor dituntut untuk bisa lebih cepat menyelesaikan sisa pekerjaan. Jika tidak mau kena denda yang besar.

Disinggung soal penyebab

keterlambatan proyek-proyek tersebut, Aswatara mengaku beragam. Ada yang karena kendala cuaca. Ada juga yang disebabkan karena kondisi rekanan itu sendiri. Di mana ada kontraktor yang ternyata tidak punya cukup modal untuk menyelesaikan proyek, sehingga harus menunggu modal tersedia baru bisa bekerja.

Terlepas dari itu semua,

terpenting proyek harus selesai apapun alasanya, karena setelah ini tidak ada lagi penambahan waktu. Jika tidak selesai, kontrak akan diputus.

Dan, tentunya ada sanksi yang lebih berat lagi yang menunggu kontraktor bersangkutan.

Ditanya soal proyek lanjutan pembangunan RSUD Praya yang ternyata sudah ada serahterima, Aswatara

mengatakan, itu memungkinkan dilakukan. Karena untuk penyerahan pekerjaan, bisa dilakukan kalau pekerjaan sudah mencapai 90 persen dan tidak meski harus sampai 100 persen. Tapi kontraktor bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan sisa pekerjaannya dengan membayar denda selama masa perpanjangan waktu yang ada. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 9 Januari 2018

Tetap Tingkatkan Kewaspadaan ARUS penyeberangan laut dari Pelabuhan Kayangan ke Poto Tano maupun sebaliknya tetap berjalan lancar dan normal seperti hari-hari biasanya.

General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan, Cuk Prayitno, mengaku, hingga kemarin tidak terjadi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu arus penyeberangan.

“Namun, langkah antisipasi dan kewaspadaan tentu tetap kita lakukan, termasuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait cuaca yang sewaktu-waktu tidak menentu,” ujarnya pada (Suara NTB/yon) Suara NTB, Senin (8/1).

Cuk Prayitno Ia menegaskan, sebagai bukti dari tidak terganggunya arus penyeberangan transportasi laut masyarakat dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa maupun sebaliknya, salah satunya yakni empat dermaga dari kedua pelabuhan tersebut tetap lancar dengan jumlah kapal feri yang beroperasi sebanyak 22 kapal atau 11 kapal per harinya.

Kendati demikian, pihak tetap melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk dilakukan pemantauan cuaca atau kondisi alam yang sewaktuwaktu dapat terjadi. Kondisi penyeberangan dikatakan bahaya apabila kondisi ombak di atas tiga meter.

Saat ini, ujarnya, jumlah kapal yang beroperasi dalam satu hari sebanyak 11 kapal baik dari Pelabuhan Kayangan maupun dari Pelabuhan Poto Tano. Tidak ada penumpukan penumpang atau penundaan pemberangkatan maupun pemberlakuan sistem buka tutup dermaga yang disebabkan faktor cuaca. “Di lintas KayanganPoto Tano, operasional masih berjalan normal,” klaimnya. (yon)

Halaman 4

Masih Berat, Persoalan Kawasan Kumuh di Lotim Selong (Suara NTB) Persoalan kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ini tampak makin berat. Hasil analisa teranyar, luas areal kumuh sesuai Surat Keputusan Bupati 2016 menjadi 1.200 hektar yang tersebar di 38 desa dan kelurahan se Kabupaten Lotim. Jumlah ini meningkat dari tahun 2014 seluas 178 hektar di 16 desa dan kelurahan. ‘’Target bebas kumuh baru bisa diwujudkan pada tahun 2019 mendatang. Itupun yang sudah disentuh program di 16 desa saja atau seluas 178 hektar tersebut. Sedangkan hasil review terbaru seluas 1.200 hektar akan tetap menjadi atensi ke depan, namun tidak bisa diwujudkan bebas dari kumuh dalam waktu cepat,’’ ujar Koordinator Kota Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) H. Afifuddin Adnan ke-

pada Suara NTB, Senin (8/1).

Diakuinya, luas areal menjadi luas karena memang melihat indikator kekumuhan di Lotim. Penentuannya berdasarkan indikator yang tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 2011 tentang permukiman.

Menurutnya, ada tujuh indikator, yakni masalah rumah tidak layak huni, akses jaringan jalan, drainase lingkungan, masalah air minum, akses sanitasi, persampahan dan pence-

gahan bahaya kebakaran. Ada sejumlah desa yang belum, karena belum masuk kategori kumuh sebelumnya, namun belakangan hasil review disimpulkan kumuh.

Penanganan kekumuhan ini tidak saja pada persoalan rumah, tapi juga seluruh kawasan. Khusus rumah sebelumnya memang dikerjakan oleh PNPM mandiri perkotaan yang kemudian berubah menjadi Kota Tanpa Kumuh.

Penanganan rumah kumuh atau tidak layak huni ini dilakukan DInas Perumahan dan Permukiman. Lingkungannya ditangani Kotaku. Dalam upaya menuju bebas kumuh, tidak bisa dilakukan sendiri di satu instansi dan butuh kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. “Masalah kumuh tidak kan tuntas dengan satu atau dua orang. Harus dilibatkan semua pihak terkait,” paparnya.

Dalam penanganan kawasan kumuh, satu RT bisa lebih menelan lebih dari Rp 1 miliar jika dikalkulasi dari hitungan uang, karenanya tergantung jumlah indikator kekumuhan. ‘’Kalau semua in-

(Suara NTB/rus)

H. Afifuddin Adnan dikator ada, maka bisa melampaui Rp 1 miliar per RT kebutuhan anggaran baru bisa bebas dari kumuh,’’ ujarnya. (rus)

Refleksi GP Ansor KLU 2018

Tanamkan Semangat NKRI, Angkat Terobosan Jurnalisme Warga Tanjung (Suara NTB) Gerakan Pemuda (GP) Ansor di tahun 2018 ini sudah genap berusia 7 tahun. Sejak terbentuk 2011 lalu, telah melewati 2 periode masa kepemimpinan 2011-2014 dan 2015-2018. Satu tahun dari 2014 ke 2015 sempat diisi oleh kepemimpinan transisi dengan diisi oleh Plt. Bagaimana refleksi GP Ansor Kabupaten Lombok Utara selama 7 tahun terakhir?

Dalam Konfercab GP Ansor di Tanjung, Minggu (7/1) diketahui bahwa organisasi yang berdiri di bawah fondasi Nahdlatul Ulama (NU) ini telah berkembang di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dari aspek organisasi, GP Ansor telah memiliki 5 PAC (kecamatan), 30 ranting dari 43 desa. Tahun 2018 ini, sayap organisasi akan dikembangkan sampai ke anak ranting (dusun) di 350 dusun se KLU. “Kita terus menanamkan pemahaman visi misi NU. Selama pimpin Ansor, kita harus menjadi contoh dulu. Di NU, Banser maupun Ansor, sosok pemimpin harus menjadi figur yang patut ditiru dalam menanamkan ahlussunnah wal jamaah,” ungkap Ketua GP Ansor KLU, M. Jalil, S.Pd.I. Ia menyadari, membesarkan GP Ansor di KLU butuh perjuangan. Sebagai organisasi nirlaba dan tanpa bantuan dana dari pemerintah daerah, Ansor tetap bisa tampil dalam mengembangkan organisasi, maupun mengawal isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan.

Sejak Ansor dipimpin pertama kali oleh Nasrudin, S.HI (sekarang anggota DPRD KLU), jabatan Ketua periode kedua dijabat Jalil (Sekretaris GP Ansor KLU periode pertama). Figur yang sempat nyantri di Ponpes Nurul Bayan selama 15 tahun ini optimis, Ansor akan semakin berkembang, karena falsafah dan prinsip pengembangan organisasinya sejalan dengan falsafah agama Islam.

Jalil mengakui keterlibatannya pada organisasi yang dicintainya ini dilandasi sejarah, karena keluarganya lahir di lingkungan Ansor. Sebagai alumni MI NU Mojokerto, Jalil tidak sekalipun meninggalkan sejarah itu. Hingga tinggal di Lombok Utara, ia berkomitmen menjaga eksistensi organisasi ini. Sebab NU dengan Banser dan Ansornya, menjadi garda depan dalam menjaga keutuhan NKRI. “Saya tidak ingin melihat Ansor ansih Ansor Kongres, ansih Ansor Korwil. Apa yang ada di NU di Pulau Jawa, harus ditransfer ke daerah. Amaliah NU belum banyak terkoordinir. Saya bertekad untuk mewujudkan amaliah NU setiap hari minimal sebulan sekali seperti khatamil Qur’an, yasinan dan barzanji,” tegasnya.

Dalam konteks pengembangan organisasi dan mewujudkan partisipasi control Ansor dalam pembangunan, Ansor KLU membuat program “1 Desa 1 Wartawan”. Mengapa harus wartawan?

Sekarang ini kata dia, Pemerintahan Desa dianggap seksi sebab mengelola banyak dana dan butuh pengawalan dalam mewujudkan transparansi kepada publik. “Mewujudkan itu komitmen saya adalah akan melatih semua PAC, merekomendasikan 1 orang di 1 desa untuk pelatihan jurnalistik dan menjadi jurnalis warga. Kami akan mengundang narasumber dari Yogyakarta dan wartawan lokal. Kita punya Buletin Suara Nahdiyyin di PC (Pimpinan Cabang – Kabupaten), ini akan kita isi untuk mencerdaskan masyarakat,” jelasnya.

“Prinsipnya qulil haq walau kana muran (katakana yang benar walaupun itu pahit rasanya). Jadi Ansor perlu memberi masukan bahkan tidak di tingkat lokal saja, bisa saja bersuara kritik dari KLU ke Nasional dan internasional. Termasuk Jerussalem yang diklaim Amerika sebagai Ibu Kota Israel, kami kutuk klaim tersebut,” tegasnya lagi.

Sebagai bagian dari regenerasi, Jalil menargetkan akan melakukan sejumlah program sebelum dimulainya Konfercab Ansor untuk pemilihan Ketua baru pada pertengahan 2018 mendatang. Diantaranya, pengisian pengurus seluruh ranting (desa) dan anak ranting (dusun) di KLU. Program itu akan melengkapi program lain seperti melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Daerah (PKD) dan Diklatsar terpadu di awal 2018, peningkatan kapasitas Pimpinan GP asnor se KLU, melaksanakan konfercab 2018, meningkatkan kegiatan sosial keagamaan dan mewujudkan relasi positif dan bersinergi dengan seluruh jajaran kepolisian, TNI, instansi pemerintah, OKP, kecamatan, desa dan dusun.

Selama kepemimpinannya sejak 2015-2018, tercatat ada 16 kegiatan kondisional yang dilakukan serta 6 gebrakan yang dilakukan. Beberapa di antara program itu sebagai narsumber seminar KKN Unram di KLU, memberi pembekalan kepada santri Bayyinul Ulum dalam mengikuti Liga Santri, mengisi seminar nasional lintas Agama, seminar 4 pilar kebangsaan bersama DPD RI, menghadiri kongres Ansor di Sleman – Yogyakarta, hingga silaturrahmi dengan GP Ansor se NTB. (ari)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Pengurus GP Ansor KLU pose bersama saat menggelar Konfercab di Tanjung, Minggu (7/1).

(Suara NTB/rus)

DAFTAR - Pasangan Sukma dan pengurus partai pengusung saat mendaftar pada hari pertama di KPU Lotim, Senin (8/1).

Daftar Pertama di KPU

Pasangan Sukma ’’Borong’’ Partai Politik Selong (Suara NTB)Pasangan Bakal Calon Bupati H. M. Sukiman Azmy dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Rumaksi (Sukma) menjadi pendaftar pertama ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim, Senin (8/ 1). Pasangan bakal calon bupati ini terbilang paling banyak partai pengusungnya.

Dari 12 partai yang memiliki kursi di DPRD Lotim, tujuh partai merupakan pengusung pasangan mantan bupati dan politisi Udayana ini.

Partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem), Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Belum lagi dari partai baru, meski belum memiliki kursi di dewan, namun sudah menyatakan siap memberikan dukungan ke pasangan Sukma, yakni Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia dan Partai Idaman.

Sukiman menguraikan dalam perjalanan proses penentuan partai pengusung dirasa tidak perlu terlalu banyak parpol. Namun dalam perjalanannya ditemukan fakta yang berbeda. Banyak parpol yang ingin bersama paket Sukma. “Ndeku semel nolak ye (saya malu menolaknya),” ucap Sukiman.

Menurutnya, secara filosofis, semakin banyak parpol pengusung semakin banyak kawan bekerja dan semakin banyak kawan berkoordinasi untuk memenangkan Sukma. Dengan tujuh partai pengusung dan partai lain sebagai pelengkap, di-

Pemeriksaan Kesehatan Paslon

RSUD Selong Tak Memenuhi Standar KPU Serlong (Suara NTB) Pemeriksaan kesehatan bakal calon pasangan (paslon) Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) ditunjuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB di Mataram. RSUD Selong dianggap tidak memenuhi standar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini diakui Direktur RSUD Selong, dr. Karsito menjawab Suara NTB via ponselnya, Senin (8/1).

Karsito yang juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lotim mengatakan, RSUD Dr. R. Soedjono Selong ini standar KPU adalah, Rumah Sakit Tipe A atau B, sementara RSUD Selong masih tipe C. Namun, lima tahun lalu, RSUD Selong dijadikan tempat memeriksa kesehatan semua pasangan calon. ‘’Katanya, ada perubahan aturan KPU Pusat yang meningkatkan standar tempat pelayanan pemeriksaan kesehatan seluruh pasangan calon,’’ ujarnya.

Kekurangan RSUD Selong tidak ada fasilitas alat memeriksa kesehatan yang lebih lengkap. Seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI) atau pencitraan resonansi magnetik yang dapat menampilkan selu-

ruh stuktur dan organ tubuh manusia. “Intinya kita (RSUD Selong belum lengkap,” ucap Karsito.

Bisa saja jika dipaksakan sebagai tempat mengecek kesehatan paslon, namun, pihaknya tidak mau. Menurutnya, jika dipaksakan nanti bisa menuai protes jika ada kesalahan. Di NTB, tambahnya, belum ada RSUD tipe A, sehingga dipilih yang tipe b.

Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh mengatakan pemeriksaan kesehatan mulai Senin dan dipilih sesuai rekomendasi dari IDI, yakni RSUD Provinsi.

Hal ini sesuai ketentuan KPU, rumah sakit harus tipe A atau tipe B. ‘’IDI tidak rekomendasikan RSUD. Selong. Pemeriksaan kesehatan selama sepekan, dari tanggal 8-15 Januari,’’ ujarnya.

Menurutnya, ada tiga yang diperiksa, yakni kesehatan jasmani, rohani dan narkoba. Jika ada yang sakit, ujarnya, akan diperiksa dan obati. Kalau ada positif narkoba ada pemeriksaan lanjutan dan konfirmasi. ‘’Soal pembatalan, itu tergantung rumah sakit dan khusus narkoba tergantung Badan Narkotika Nasional,’’ tambahnya. (rus)

harapkan 2013 berbeda dengan tahun 2018. “Kalau 2013, yang diberikan oleh partai politik hanya kendaraannya, sopir dan penumpangnya kita cari sendiri,” tutur Sukiman yang pernah punya pengalaman diusung oleh banyak partai saat Pilkada 2013 silam bersama H. M. Syamsul Luthfi waktu itu.

Pengalaman buruk selama tahun 2013 lalu tidak ingin diulang. Kendaraannya, sopirnya, kernetnya semua harus bersama dengan pasangan Sukma. Semua tokoh-tokoh partai bersama dengan kadernya harus bersatu padu mendukung kemenangan Sukma.

Hal senada disampaikan Ketua DPC PDIP Lotim, Lalu Lukman. Pengalaman pahit selama tahun 2013 silam diharapkan tidak akan terjadi. Komitmen seluruh partai sudah bulat

ingin memenangkan pasangan Sukma. Semua sudah satu visi dan satu kata dan tidak akan mengulangi pengalaman banyak partai namun tidak bergerak sama sekali selama tahun 2013.

Hal senada disampaikan Daeng Paelori, Ketua DPD II Partai Golkar Lotim. Menurutnya, partainya tertarik mendukung pasangan Sukma, karena rakyat melihat figur seperti itu. ‘’Konyol parpol kalau tidak melihat aspirasi dari bawah. Parpol berlomba-lomba mendukung kemenangan pasangan Sukma,’’ ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Lotim, Muhammad Saleh menyatakan, KPU secara resmi menerima pendaftaran Sukma dan sudah diserahkan sejumlah berkas dukungan. Hasil pengecekan sementara, berkas yang sudah

dicek baru tiga dan akan dilakukan pemeriksaan dan verifikasi syarat pencalonan.

Prinsip, pencalonan memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD. Dari penjelasan sementara paslon Sukma ini sudah mengantongi 48 persen, karena ada tujuh partai atau memenuhi syarat 25 persen surat suara sah.

Saleh menuturkan ada dua surat yang diterima dari paslon terkait pasangan calon. Pertama Sukma yang mendaftar pada Senin kemarin. Lainnya dari pasangan independen, Ali MAsadi dan Putrawan Habibi yang menjadwalkan diri daftar pada hari terakhir, Rabu (10/1) mendatang. Menurut informasi dari aparat kepolisian tutur Muhammad Saleh, pendaftar dari paslon lain akan menumpuk pada hari Rabu mendatang. (rus)

Realisasi APBD 2017 KLU

Simulasi Sementara 91,21 Persen, Silpa Rp 72 Miliar Tanjung (Suara NTB) Realisasi APBD 2017 Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang berakhir 31 Desember 2017 lalu diproyeksikan berada di angka 91,21 persen. Serapan tersebut berdasarkan hasil simulasi sementara BKPAD KLU, Senin (8/ 1). Angka itu masih berpotensi bertambah maksimal di kisaran 92 persen apabila dana yang dikelola dalam bentuk BLUD (RSUD), F-KTP (Dikes) dan dana BOS (Dikpora) sudah terentri.

Alokasi anggaran pendapatan pada APBD KLU tercatat sebesar Rp 904,6 miliar lebih, sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 976 miliar lebih. Pada posisi belanja, data fix yang masuk hingga bulan November 2017 lalu tercatat sebesar Rp 836,091 miliar lebih atau realisasi mencapai 85,65 persen. Namun setelah dilakukan simulasi untuk 1 bulan terakhir (Desember 2017), diketahui angka sementara realisasi sebesar 91,21 persen atau Rp 890 miliar lebih.

“Asumsi simulasi realisasi yang telah kita lakukan sampai dengan Desember, sebesar 91,21 persen. Itu pun dengan catatan 3 komponen anggaran di BOS sebesar Rp 27 miliar terealisasi seluruhnya, sedangkan realisasi BLUD dana FKTP di atas 90 persen,” ungkap Kepala BPKAD KLU Drs. H. Raden Nurjati, didampingi beberapa kepala bidang lingkup BPKAD, Senin (8/1).

Sebagai catatan, RSUD mengelola BLUD sebesar Rp 18 miliar dan dana F-KTP di Dikes sebesar Rp 15,7 miliar. Hingga saat ini, ketiga SKPD belum melaporkan angka realisasi sampai 31

(Suara NTB/ari)

PENJELASAN - Kepala BPKAD KLU Raden Nurjati memberikan penjelasan mengenai realisasi APBD KLU tahun 2017 di ruang kerjanya, Senin (8/1).

Desember ke BPKAD. Nurjati meyakinkan, angka realisasi tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan angka realisasi APBD tahun 2016. Di mana pada APBD tahun 2016, realisasi sampai Desember 2016 tercatat sebesar 90,64 persen atau Rp 824,4 miliar dari pagu APBD sebesar Rp 909,6 miliar.

Pada komponen realisasi di tingkat SKPD KLU, rata-rata penyerapan anggaran sebesar 92,25 persen. Jika dirinci, maka realisasi tertinggi dipegang oleh Disos 96,81 persen, disusul Kecamatan Gangga sebesar 96,59 persen, Dinas PU sebesar 96,05 persen. Lain-lain SKPD dengan realisasi di atas 95 persen mencakup, Kesbangpol dan Pol PP. Pada rentang realisasi 90 sampai 95 persen masing-masing oleh SKPD Dinas BPBD, Disnaker, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas LH, Dukcapil, BPMD, Dishub, Kominfo, Perindagkop, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pariwisata, Setwan, Kecamatan Pemenang, Kecamatan Tanjung,

Kecamatan Bayan, Inspektorat, Bappeda dan BPKAD. Sedangkan SKPD dengan realisasi pada rentang 85 - 90 persen meliputi, BKD, Bapenda, Kecamatan Kayangan dan Sekretariat Daerah. Terakhir dua SKPD dengan realisasi terendah dipegang oleh Dikes KLU dengan persentase 74,09 persen dan RSUD Tanjung sebesar 81,42 persen.

Pada besaran Sisa Lebih Anggaran (Silpa) APBD 2017 KLU, Nurjati menyebut jumlahnya sebesar Rp 72 miliar lebih. Catatan angka itu lebih rendah dari Silpa 2016 sebesar Rp 83 miliar lebih. “Sumber Silpa yang terbaca berasal dari penghematan belanja, seperti gagal tender, sisa tender dan penghematan. Dari penghematan belanja barang dan jasa angka sementara Silpa yang terhimpun sebesar Rp 57 miliar lebih. Kita belum tahu Silpa dari dana DAK yang sebenarnya,” demikian Nurjati sembari menyebut angka Silpa real akan bertambah setelah dilakukan LHP BPK. (ari)

SUARA NTB Selasa, 9 Januari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pilkada Lobar

(Suara NTB/dok)

PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan bakal tetap mengajukan judicial review (peninjauan kembali) ke Mahkamah Agung (MA) atas Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menyatakan kalau wilayah Nambung masuk sebagai wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun 2017 lalu. Langkah ini sebagai upaya hukum Pemkab Loteng, terhadap sengketa tapal batas wilayah tersebut.

“Semua yang kita butuhkan untuk proses pengajuan judicial review sedang kita persiapkan,” tegas Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, di Praya, Senin (8/1).

Pihaknya dalam hal ini masih belum mau menyerah begitu saja, terhadap keputusan soal sengketa tapal batas di wilayah Nambung. Karena Pemkab Loteng masih berkeyakinan kalau wilayah Nambung merupakan wilayah Loteng berdasarkan fakta sejarah serta dokumen yang ada.

“Sejak awal dulu wilayah Nambung sudah tercatat sebagai wilayah Loteng. Tapi tiba-tiba saja, diklaim masuk wilayah Lobar. Ini yang belum bisa kami terima. Sehingga kami pastikan akan menempuh upaya hukum,’’ papar mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng ini.

Alasannya, kata dia, wilayah Loteng tidak pernah sekalipun dimekarkan. Wilayah Loteng sejak awal terbentuknya daerah ini sampai sekarang, ujarnya, tidak pernah berubah atau sedikitpun, sehingga wilayah Loteng yang masuk dalam sengketa akan terus diperjuangkan.

Soal kapan judicial review akan diajukan, Nursiah mengaku masih menunggu momen yang tepat. Sejauh ini pihaknya masih fokus mempersiapkan semua berkas pendukung yang dibutuhkan guna meyakinkan pihak-pihak terkait kalau wilayah Nambung benar masuk wilayah Loteng. “Kita tidak mau upaya hukum ini sia-sia dan tidak membuahkan hasil. Kita ingin upaya hukum ini berhasil, sehingga butuh persiapan yang matang,” imbuhnya. (kir) H.M. Nursiah

Mutasi Pejabat Ditarget Sebelum Bupati Loteng Cuti Praya (Suara NTB) Seratusan pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) direncanakan bakal dimutasi awal tahun ini. Namun lantaran izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) belum turun, mutasi pejabat hingga saat ini belum bisa dilaksanakan. Hal itu diakui Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada awak media saat ditemui di Pendopo Wabup Loteng, Senin (8/1).

Ia menjelaskan, draf pejabat lingkup Pemkab Loteng yang akan dimutasi masih digodok. Di mana ada beberapa pejabat eselon II yang akan dirotasi ditambah pejabat eselon III dan IV. “Yang paling banyak akan dimutasi pejabat eselon III. Kalau untuk pejabat eselon II, hanya beberapa orang saja,” jelasnya.

Begitu draf pejabat yang akan dimutasi selesai, akan diajukan ke Mendagri untuk mendapat izin. Mengingat, untuk mutasi pejabat Loteng sekarang ini harus seizin Mendagri, karena Bupati Loteng ikut sebagai salah satu calon kepala daerah di Pilkada NTB 2018 mendatang.

“Aturan harus ada izin dari Mendagri untuk mutasi pejabat sebenarnya berlaku hanya bagi daerah yang menggelar pilkada. Tapi karena Bupati Loteng ikut menjadi peserta Pilkada NTB, maka Loteng juga terkena imbas dari aturan tersebut,” jelasnya.

Lalu kapan mutasi pejabat akan digelar? Nursiah menegaskan akan diupayakan secepatnya begitu izin Mendagri turun, karena Bupati Loteng akan segera memasuki masa cuti, sehingga pihaknya akan mengupayakan secepatnya.

Diakuinya, ada beberapa jabatan baik jabatan eselon II dan III yang saat ini masih lowong, seperti jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) serta Kepala Satpol PP. Ditambah beberapa jabatan eselon III, karena pejabat sebelumnya pensiun atau pun meninggal dunia, sehingga harus segera diisi. Apalagi program pembangunan di tahun 2018 sudah mulai berjalan. ‘’Jangan sampai, karena persoalan pejabat yang belum dimutasi banyak program daerah yang akhirnya terlambat dilaksanakan,’’ ujarnya. (kir)

Ikut Pilkada

Bupati Loteng Resmi Ajukan Cuti Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT., secara resmi telah mengajukan permohonan cuti kepada Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, karena akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai calon Gubernur NTB. Kepastian ini disampaikan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Senin (8/1).

“Sesuai aturan yang ada, Bupati Loteng sudah mengajukan permohonan cuti. Karena akan ikut pada Pilkada NTB mendatang. Surat permohonan cuti juga sudah disampaikan ke pemerintah provinsi,” terangnya.

Mengenai waktu cuti, ujarnya, akan mengikuti tahapan pilkada. Di mana kepala daerah yang ikut pilkada harus cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. ‘’Kalau sekarang masih berstatus sebagai bakal calon. Belum menjadi calon, sehingga belum wajib untuk cuti,’’ ujarnya.

Ia menjelaskan, selama masa cuti Bupati Loteng nantinya tidak akan memperoleh hak-haknya sebagai kepala daerah, karena cutinya kepala daerah tidak ditanggung oleh negara. Beda kalau dengan pegawai negeri sipil, kalau cuti tetap memperoleh hak seperti gaji.

“Jadi saya tidak bisa merinci apa saja yang tidak diberikan. Yang jelas semua haknya. Mulai dari gaji, tunjangan sampai fasilitas yang diterima. Selama cuti, tidak diberikan. Karena bunyi aturanya memang seperti itu,” ujarnya.

Selama cuti, maka kendali pemerintahan nantinya secara otomatis akan dipegang oleh Wabup Loteng selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, tapi tetap harus menunggu pengesahan dari Gubernur NTB. “Begitu cuti Bupati Loteng disetujui, bersamaan dengan itu nantinya juga akan turun surat Plt Bupati Loteng dari gubernur,” imbuh Nursiah.

Jadi walaupuan secara aturan, begitu bupati berhalangan tetap karena cuti, secara otomatis wabup yang pegang kendali pemerintahan. Tapi setelah mendapat pengesahan dari gubenur. “Mekanismenya memang seperti itu,” pungkas mantan Kepala Dispenda Loteng ini. (kir)

Aparat Atensi Potensi Rawan Konflik Hingga Praktik Perjudian Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 906 aparat dari TNI-Polri dikerahkan untuk menjaga kondusivitas selama proses pilkada Lombok Barat (Lobar). Aparat kepolisian dibantu jajaran TNI siap mengamankan pilkada serentak dimulai sejak tahapan hingga penetapan. Pada pilkada kali ini, aparat mengatensi titik rawan pilkada hingga praktik perjudian (taruhan) yang bisa saja terjadi, sehingga rawan terjadi konflik pada pilkada.

Demikian ditegaskan Kapolres Lobar, AKBP. Heri Wahyudi usai gelar pasukan pengamanan pilkada di halaman Markas Polres Lobar, Senin (8/1). Apel dipimpin langsung Kapolres Lobar dihadiri pula Kapolres Mataram AKBP Muhammad. Apel mengambil tema Operasi Mantap Praja Gatarin 2018.

Kapolres menegaskan, jika dicermati pada pelaksanaan pilkada terdapat berbagai potensi kerawanan yang memerlukan perhatian yang serius yang perlu diantisipasi sejak dini. Hal itu dilakukan guna menghindari terjadinya gangguan yang dapat menghambat pelaksanaan pilkada. Pun, berbagai potensi kerawanan itu dapat terjadi dalam setiap

tahapan pemilu baik itu berupa tindak pidana pemilu, termasuk pula tindak pidana umum. “Terkait tindak pidana pemilu, Polri bekerjasama dengan Kejaksaan dan Bawaslu yang diharapkan bisa mengoptimalkan peran Sentra Gakkumdu, sehingga dapat menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi,” jelasnya.

Mengenai personel, Heri Wahyudi menyatakan untuk jajaran Polri, pihaknya menyiapkan sebanyak 756 anggota, dan sebanyak 150 dari jajaran TNI di bawah naungan Kodim 1606/Lobar. Selain dari unsur aparat keamanan, TNIPolri juga akan dibantu sebanyak 2.360 personel Linmas yang menyebar di 1.180 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Pengamanan akan dilakukan all out mulai hari ini, karena hari ini hari pertama pendaftaran,” katanya.

Dikonfirmasi mengenai peta kerawanan yang mungkin terjadi selama pengamanan Pilkada, Kapolres Lobar itu mengakui ada beberapa titik kerawanan yang menjadi atensi jajarannya, seperti dukungan massa dan sebagainya. Polres Lobar, lanjutnya mengkhususkan satu wilayah sebagai titik pantau, melainkan pengamanan dilakukan di seluruh wilayah hukum Polres Lobar dan termasuk tiga kecamatan yang masuk wilayah hukum Polres Mataram, seperti Narmada, Lingsar dan Gunung Sari. “Di tiga 3 wilayah itu kita kerjasama dengan Polres Mataram untuk

(Suara NTB/ist)

GELAR PENGAMANAN - Pasukan TNI-Polri melakukan gelar pengamanan pilkada, di Mapolres Lobar, Senin (8/1). sama-sama mensukseskan pelaksanaan Pilkada,” terang Heri Wahyudi.

Diakuinya, potensi kerawanan dari praktik perjudian atau taruhan yang bisa saja terjadi melibatkan pendukung paslon.

“Itu (taruhan atau perjudian) bisa saja terjadi, itu kita juga atensi,” tegas kapolres. Apakah

nantinya ada BKO dari Polda NTB, pengganti AKBP I Wayan Jiartana itu menegaskan BKO dari Polda NTB itu sudah pasti. Namun itu dilakukan secara situasional. “”Kalau terjadi halhal yang tidak diinginkan, kita akan minta di-standby-kan. Termasuk dari Brimob,” imbuhnya. (her)

Gubuk Reot Keluarga Tuna Netra di Lembar Dibangun Secara Swadaya Giri Menang (Suara NTB) Gubuk reot yang ditinggali Papuq Jumahit, keluarga tuna netra miskin di Dusun Telaga Lindung Desa Sekotong Kecamatan Lembar akhirnya dibangun. Pihak desa bersama warga dan aparat Bhabinkamtibmas Polsek Lembar secara swadaya membangunkan gubuk bagi keluarga ini dan lokasinya tak jauh dari gubuk reot yang kini ditempati.

Kepala Desa Sekotong Timur H. Ahmad menyatakan setelah mencuat kondisi keluarga tuna netra menjadi perhatian publik, baik di media sosial. Hal ini pun mengundang perhatian pihak terkait, seperti Dinas Sosial Provinsi beberapa hari lalu datang ke lokasi untuk menyerahkan bantuan sembako.

Selanjutnya pihak desa dan warga bersama kepolisian serta Tagana provinsi turun melakukan gotong royong un-

tuk pembuatan pondasi rumah bagi keluarga ini berukuran 4x5 meter. “Itu kami swadaya, dari pihak desa,warga, kepolisian dan pemerintah turun melakukan gotong royong pembangunan pondasi rumah,” terangnya.

Pembangunan rumah untuk keluarga papuq Jumahit ini nantinya ditanggung desa dan material dari pihak ketiga. Selanjutnya, untuk biaya pembangunan pihak keluarga dan masyarakat berswadaya.

Diakuinya, kondisi rumah keluarga ini tak layak huni. Pihak desa sendiri telah memasukkan pembangunan rumah tahun 2018, namun karena kondisi mendesak, sehingga langsung dibangun secara swadaya.

Sementara itu keluarga papuq Jumahit yang tinggal digubuk reot hanya berdinding terpal. Kondisi keluarga beranggotakan tiga orang ini sungguh miris, lantaran menyambung

(Suara NTB/her)

DIBANGUN - Gubuk reot tempat tinggal Papuq Jumahit yang merupakan penyandang tuna netra akhirnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Pembangunan dilakukan setelah menjadi perhatian di media sosial. hidup dari belas kasihan dari masyarakat sekitar. Lantaran mereka tak bisa mencari naf-

Hari Ini, SK Dukungan PKB di Pilkada Lobar Final Giri Menang (Suara NTB) SK dukungan PKB di Pilkada Lombok Barat (Lobar) masih menjadi teka-teki. Pasalnya hingga detik-detik akhir masa pendaftaran belum juga diumumkan siapa bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah yang akan diusung. Selasa ini, arah dukungan bakal final apakah ke TGH. Hasanain Juaini – H. Sulhan Muchlis (Hasan) ataukah ke bakal paslon H. M. Izzul Islam – TGH. Khudari Ibrahim (Zul – Khair).

Ketua DPW PKB NTB L. Hardian Irfani yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (8/1) petang, mengaku, belum ada keputusan SK dari DPP PKB

terkait siapa bakal paslon yang diusung. “Belum (keluar SK, red), malam ini paling cepat. Paling telat besok (hari ini, red),’’ katanya. Ditanya lebih lanjut ke siapa bakal paslon yang diberikan SK, Ia belum mau menjawab.

Sebelumnya beredar SK dari DPP PKB terhadap bakal paslon Hasan. SK yang ditangani Ketum H.A. Muhaimin Iskandar dan Sekjen H. Abdul Kadir Kadring tertanggal 4 Januari telah beredar di media, bahkan kandidat mengirimkan foto SK bernomor 25252/DPP03/VII/A.2/2018 tersebut. Keluarnya SK yang diklaim kubu Hasan dianggap abal-abal oleh

kubu Zul-Khair. SK tersebut belum final dan bisa saja berubah lantaran SK ditandatangani Ketua Umum sebelum pleno DPP. Bahkan kubu ZulKhair juga mengklaim memiliki SK dari DPP PKB. Dukungan PKB ini menentukan bagi dua bakal paslon ini, pasalnya jika tidak memperoleh dukungan PKB maka salah satunya bakal terpental.

Jika salah satunya tak dapat parpol tambahan. Untuk memperoleh kepastian dukungan SK ini, melalui proses melelahkan para kandidat dengan melakukan adu lobi di DPP bahkan mereka saling “intip” melakukan lobi. (her)

Banjir Terjang Sekotong Tengah Giri Menang (Suara NTB) Banjir menerjang daerah Karang Lebah Dusun Sekotong Dua Desa Sekotong Tengah, Minggu (7/1) sore. Banjir dipicu luapan sungai akibat intensitas hujan yang tinggi. Di samping, drainase yang buruk di daerah setempat. Warga berharap agar sungai di wilayah itu dibangunkan beronjong penahan banjir agar tidak lagi menjadi langanan banjir.

Banjir menerjang daerah itu sekitar pukul 16.00 Wita saat hujan lebat. Sungai yang berlokasi tak jauh dari pemukiman warga tak mampu menampung air yang berasal dari hulu sungai, sehingga meluap ke pemukiman warga. Kondisi diperparah, tidak adanya beronjong penahan air di sungai tersebut.

Luapan airpun menerjang pemukiman yang ada di sekitar sungai, sebanyak puluhan rumah terendam.

Mardi salah seorang Tagana di desa setempat menuturkan, kejadian banjir terjadi disebabkan intensitas hujan tinggi, sehingga mengakibatkan air sungai meluap. Ketinggian air mencapai 40 sentimeter, “air sungai meluap ke pemukiman warga, karena memang ndak ada beronjong, perlu dibangunkan beronjong,” jelas Mardi.

Pihak dusun dan relawan pun turun melakukan evakuasi warga yang rumahnya terendam. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun barang milik warga hanyut dan ternak peliharaan seperti ayam dan bebek.

(Suara NTB/her)

BANJIR - Banjir menerjang Dusun Sekotong Dua Desa Sekotong Tengah, Minggu (7/1) sore. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun beberapa ekor hewan peliharaan warga hanyut.

Di daerah ini, ungkapnya, rawan banjir, karena berdekatan dengan sungai. Mengantisipasi itu perlu dibangunkan beronjong dan talud serta saluran drainase oleh pemerintah. Pihaknya sudah melaporkan hal ini ke Dinas Sosial dan BPBD untuk mendapatkan penanganan. Terutama warga yang mengungsi.

Kades Sekotong Tengah, L. Sarapudin menyatakan bahwa kejadian banjir menyebabkan puluhan rumah terendam. Banjir disebabkan luapan sungai akibat intensitas hujan yang tinggi. “Kami sudah laporkan ke Disos, agar dibangunkan beronjong,” jelas Sarapudin.

Sementara itu Kasi Logistik pada BPBD Lobar Tohri menyatakan pihaknya belum melakukan penanganan terhadap korban banjir di Seko-

tong. Pasalnya, informasi terkait kejadian banjir di Sekotong baru diperoleh dari media. “Sementara ini belum sih, tapi kalau adai informasi seperti ini coba nanti atau besok saya koordinasikan dengan Pak Kalak seperti apa langkah penanganannya,” kata Tohri.

Menurutnya, terkait penanganan bencana seharusnya diinformasikan oleh desa tanggap bencana di desa setempat.

Ia mengaku heran, kenapa tim relawan di desa setempat tidak mengirimkan berita laporan terkait kejadian banjir tersebut. Pihaknya tidak pernah akan tahu jika tidak diinformasikan dari pihak desa, lebih-lebih sudah dibentuk desa tanggap bencana. Langkah penanganan selanjutnya, pihaknya perlu koordinasi dengan Kalak BPBD. (her)

kah hidup karena kondisi fisik yang tak memungkinkan. Mirisnya, mereka luput dari per-

hatian pemerintah, sehingga puluhan tahun hidup di gubuk reot tersebut. (her)

Kosong, Pendaftaran Bakal Paslon Hari Pertama di KPU Lobar Giri Menang (Suara NTB) Pendaftaran hari pertama bakal pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati di KPU Lombok Barat (Lobar) dimulai, Senin (8/1). Namun pada pendaftaran hari pertama ini, bakal paslon yang mendaftar masih kosong. Bakal paslon memilih waktu pendaftaran di akhir-akhir masa pendaftaran (injury time) Rabu (10/1) besok.

Terdapat dua bakal paslon bakal mendaftar Hari Rabu, yakni H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun dan Nauvar Farinduan dan TGH. Muammar Arafat (Farin-Muammar).

“Hari ini (kemari red) mulai dibuka pendaftaran tapi belum ada yang konfirmasi untuk mau mendaftarkan dari bakal paslon, kecuali dua bakal sudah informasikan ke kami rencana mendaftar Rabu tanggal 10.

Pukul 10.00 pagi Farin-Muammar, kemudian jam 16.00 sore bakal paslon Fauzan-Sumiatun,” kata Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri, Senin (8/1).

Terkait apakah ada penambahan waktu masa pendaftaran, sesuai ketentuan KPU, jelasnya, tidak ada penambahan, sebab pendaftaran tetap diberi waktu sampai pukul 24.00 ,sedangkan untuk Senin dan Selasa hingga pukul 16.00 Wita.

Khusus pendaftaran hari terakhir, lanjutnya, jika melebihi pukul 24.00, maka KPU menolak. Kecuali, bakal paslon mendaftar sebelum itu, lalu proses

(Suara NTB/dok)

Ajukan ’’Judicial Review’’

Suhaimi Syamsuri

pelayanan bisa sampai lebih pukul 24.00. Sesuai ketentuan, jelasnya, bakal paslon harus melengkapi dua persyaratan, yakni syarat pencalonan dan syarat calon. Syarat pencalonan wajib dipenuhi saat pendaftaran, seperti memperoleh dukungan jumlah kursi terpenuhi, hingga kesesuaian antara nama pengurus parpol yang diajukan pengurus diserahkan DPP parpol masingmasing ke KPU. Jika sudah lengkap maka dinyatakan memenuhi syarat dan dapat diberikan bukti tanda terima sebagai bahan ke tahap tes kesehatan.

Terkait perlunya kehadiran pengurus parpol, baik di tingkat kabupaten, provinsi dan DPP, menurutnya sesuai ketentuan PKPU wajib hadir.

Jika tidak hadir maka harus memiliki alasan yang jelas disertai bukti surat.

Nantinya dari pengurus parpol ini dilihat apakah pengurus kabupaten sudah menandatangani surat pencalonan mengusung nama paslon. Kalau seumpamanya tidak menandatangani surat pencalonan maka parpol itu dianggap belum mengusung, meskipun ada tiga partai pendukung, namun belum mengisi surat pengusungan, maka dikatakan belum bisa mengusung.

Terkait konsekuensi ketidakhadiran pengurus parpol, nanti pleno akan memutuskan apakah masuk kategori mutlak ata tidak. “Kalau secara aturan diharuskan hadir, kecuali ada halangan disertai bukti berupa surat,” imbuhnya.

Bagi petahanan, seperti bupati dan anggota DPRD harus melengkapi surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya ke gubernur. Sementara ke KPU sifatnya pemberitahuan, karena surat ada tembusan dari surat permohonan bersangkutan. ‘’Begitu ditetapkan menjadi paslon barulah diproses pemberhentian oleh lembaga terkait, jika DPRD diajukan ke gubernur,’’ terangnya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 9 Januari 2018

Dua Proyek DAK Fisik 2017 Tak Tuntas Sumbawa Besar (Suara NTB) Serapan DAK di Sumbawa hingga akhir 2017 sekitar 62,24 persen sesuai data dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB. Maish rendahnya serapan DAK fisik tersebut, karena ternyata di Sumbawa masih menyisakan dua pekerjaan fisik yang belum tuntas dikerjakan hingga akhir tahun. Yakni pengerjaan ruas jalan Batudulang-Punik di kecamatan Batulante dan pembangunan dermaga Sebotok di Kecamatan Labuan Badas.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbawa, Drs. H. Baharuddin M.M, dalam acara bincang pembangunan Humas Pemkab Sumbawa, Senin (8/ 1) kemarin, menyebutkan, sepengetahuannya pekerjaan fisik yang belum tuntas di Sumbawa yang bersumber dari DAK 2017 yakni ruas jalan Batudulang Punik dengan nilai anggaran Rp 12 Miliar lebih dan pembangunan dermaga Sebotok dengan anggaran sekitar Rp 9 Miliar. “Dua itu saja, karena memang anggaran untuk dua proyek ini cukup besar,”jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbawa, L. Suharmadji, M.T, menyatakan khusus DAK yang ada di PUPR serapan anggarannya hampir 92 persen. Jadi hanya tersisa di bawah 10 persen dari pekerjaan ruas jalan Batudulang Punik yang belum rampung.

Menurutnya penerapan DAK tahun 2017 berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Kalaus tahun sebelumnya bisa dibantu oleh OPD lain. Seperti DAK di Dikbud yang tidak mencapai target serapan, maka bisa ditutupi oleh Dinas PUPR. Sementara tahun 2017, setiap OPD mesti membela diri. “Misalnya Dinas PU tak capai target, yang sudah tidak bisa lagi dibela Dinas lain,” jelasnya.

Terkait dengan jalan Batudulang-Punik tahun 2017 yang belum selesai dijelaskan Suharmadji pernah dua kali gagal tender. Namun penanganan kontrak pada akhir Juli bisa dilakukan, sehingga konterakk berakhir 12 Desember untuk ruas jalan sepanjang 5 kilometer dengan anggaran Rp 12,7 Miliar. Pada bulan November 2017, masih ada deviasi yang cukup tinggi sehingga diprediksi pekerjaan akan melampuai tahun anggaran. Hal ini terkendala pendistribusian material ke lokasi proyek. Mengingat topografis wilayah Batulante degan tanjakan yang cukup tajam.

“Seperti di Brang Treng (salah satu titik ruas jalan) dam truk hanya bisa membawa material maksimal 1,5 kubik.

Dengan kemiringan tanjakan hhingga 45 persen. Belum lagi curah hujan yang tinggi. Sehingga waktu pekerjaan mesti ditambah 50 hari kerja dengan pengenaan denda ke kontraktor,” urainya.

Untuk dua tahun kedepan, kelanjutan ruas jalan Batudulang Puniik hingga Tepal, mesti menggunakkan pola multiyears. Tetapi harus menyusun Perdanya terlbih dahulu. Hingga akhir Desember progres fisik ruas jalan Batudulang Punik sudah di atas 60 persen. (arn)

2019, RSMA di Sumbawa Ditargetkan Capai Tipe B Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit H. Lalu Manambai Abdul Kadir (RSMA) dihajatkan menjadi rumah sakit rujukan di Pulau Sumbawa. Untuk mendukung hal tersebut rumah sakit setempat terus berbenah menuju tipe B. Mulai Dari ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan alat kesehatan, dan lainnya.

Dengan harapan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Direktur RSMA, dr. H. Syamsul Hidayat kepada Suara NTB menyampaikan bahwa RS. H.L. Manambai Abdul Kadir saat ini masih tipe C. Dengan ditetapkannya sebagai rumah sakit rujukan segional khusus Pulau Sumbawa, Kementrian Kesehatan berharap minimal di tahun 2019 sudah harus menjadi rumah sakit tipe B. “Seluruh rumah sakit yang ada di Pulau Sumbawa masih tipe C. Tentunya syarat untuk menjadi rujukan regional harus menjadi tipe B. Sebagai dasar dirujuknya pasienpasien dari kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumbawa,” ujarnya, Senin (8/1).

Pihaknya pun terus berbenah dan telah melakukan persiapan-persiapan. Pertama dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), pihaknya terus berupaya mendatangkan dokter spesialis yang dibutuhkan. Salah satunya bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Provinsi di Mataram menjadi Sister Hospital.

Selain itu juga kepada dokter spesialis yang sudah ada diharapkan memberikan informasi kepada rekannya bahwa rumah sakit membutuhkan beberapa dokter spesialis. Dimana saat ini pihaknya sudah memiliki 18 dokter spesialis.

Idealnya menurut persyaratan dari Kementerian Kesehatan untuk empat spesialis dasar, seperti spesialis anak, bedah, opgin dan penyakit dalam masing-masing minimal 3 spesialis. Dua dokter spesialis dan satu spesialis konsultan. Ditambah minimal 7 sampai 10 dokter spesialis penunjang seperti anastesi, jantung, mata, saraf, radiologi, patologi klinik, rehab medic, dan patologi anatomi.

“Alhamdulillah sudah ada di sini. Tinggal melengkapi dokter spesialis dasar itu yang minimal tiga. Kita pun terus berupaya,” kata dr. Dayat.

Syamsul Hidayat mengakui dalam tahun pertama pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sudah sesuai dengan harapan. Dibuktikan dengan penghasilan rumah sakit yang meningkat. Dimana di APBD murni mencapai Rp 16 miliar dan di APBD perubahan meningkat menjadi Rp 19 miliar.

Selama tahun 2017 hingga saat ini penghasilan BLUD sudah lebih dari Rp 20 miliar. Adanya peningkatan penghasilan ini juga berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan. Kemudian semakin banyak dokter spesialis yang berminat untuk dapat praktek di rumah sakit ini. Misalnya sekarang ada dokter spesialis paru, dokter spesialis rehab medic dan rencananya dokter spesialis patologi anatomi.

“Dampak signifikan terhadap pelaksanaan BLUD adalah pelayanan kita yang meningkat adanya pendapatan yang meningkat. Walaupun orientasinya bukan kepada pendapatan tetapi kepada upaya peningkatan pelayanan,” ujarnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA MENTERI - Direktur RSMA, H. Syamsul Hidayat (kanan) di salah satu kegiatan bersama Menteri Kesehatan RI, beberapa waktu lalu.

Halaman 6

Banjir Rusak Pipa PDAM

Pasokan Air Bersih Warga di Dua Kecamatan Terganggu Taliwang (Suara NTB) Banjir yang melanda sebagian wilayah Kecamatan Brang Rea, Minggu malam (7/1), turut merusak sejumlah fasilitas publik. Salah satunya, pipa induk milik PDAM Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang melintas di kecamatan tersebut.

Berdasarkan data pihak PDAM KSB, akibat terjangan banjir terdapat dua titik kerusakan yang terjadi pada pipa induk. Titik pertama di Brang Sepalung dan kedua pada titik jembatan limpas Bangkat Monteh. “Rusaknya sangat parah karena sebagian pipa hilang karena hanyut terbawa arus sungai yang banjir,” terang Direktur PDAM KSB, Bambang, ST kepada wartawan, Senin (8/1).

Ia menjelaskan, putusnya jaringan pipa induk itu terjadi pada Minggu malam. Pihaknya sendiri tidak dapat mengantisipasinya sejak awal karena kondisi cuaca sejak siang terus diguyur hujan deras. Terutama di bagian hulu sungai yang searah dengan pusat sumber air PDAM di kecamatan Brang Rea. “Kita sudah tidak bisa mengambil langkah antisipasi sebab posisi pipa induk itu melintasi badan sungai yang airnya sudah mulai meluap sejak siang hari,” katanya.

Jaringan pipa induk yang putus berupa pipa berukuran 16 inch. Pipa itu selama ini menjadi penyalur utama air dari intake di sungai Sepalung, Bangkat Monteh untuk

menyuplai air bersih kepada pelanggan di kota Taliwang.

Sementara yang berada di jembatan limpas Bangkat Monteh pipa berukuran 9 inch untuk melayani pelanggan di kecamatan Brang Rea. “Dengan putusnya dua pipa induk itu pelayanan kami di dua kecamatan sampai sekarang masih terganggu,” ungkap Bambang seraya memperkirakan kerugian yang diderita pihaknya mencapai Rp 350 juta.

“Hitungan kerugian kami itu sudah termasuk tidak terlayaninya pelanggan, berikut juga kerusakan dan kehilangan beberapa unit fasilitas kami di saluran yang terputus akibat banjir itu,” sambung Bambang.

Meski kerusakan disebabkan kondisi alam, Bambang menyampaikan permohonan maaf kepada para pelangannya. Terutama bagi pelanggan yang sejauh ini belum mendapatkan suplai air yang mencukupi untuk penanganan kerusakan tersebut. “Untuk wilayah Brang Rea suplai air sementara disalurkan melalui pipa penyalur 6 inch.

Sedangkan untuk konsumen dalam kota Taliwang kebutuhan air akan disuplai dari

RUSAK - Lokasi pipa induk PDAM KSB yang rusak di Jembatan Limpas Desa Bangkat Monteh, Brang Rea.

Jalan Mantap Baru 64 Persen, Dinas PUPR Putar Otak Sumbawa Besar (Suara NTB) Tampaknya, pemerintahan Husni-Mo yang menargetkan penuntasan infrastruktur jalan di Sumbawa harus lebih bekerja keras. Hingga memasuki tahun kedua pemerintahan ini, jalan dalam kondisi mantap baru mencapai 64 persen.

Hal ini diperparah oleh menurunnya DAK infrastruktur jalan tahun 2018. Sehingga Dinas PUPR mesti putar otak mencari sumber pendanaan lainnya dengan “menjual” proposal dan lobi ke pusat.

Pada acara bincang pembangunan Humas Pemkab Sumbawa dengan jajaran OPD, Senin (8/1) kemarin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbawa, L. Suharmadji M.T, menyebutkan total panjang

jalan di Sumbawa 1.581 kilometer, terdiri dari jalan nasional 221 kilometer, jalan provinsi 408 kilometer dan jalan Kabuppaten 951,51 kilometer.

Hingga akhir 2017, untuk jalan mantap Kabupaten baru mencapai 64 persen. Atau sekitar 600 kilometer lebih.

“Artinya, masih ada isa skeitar 300 kilometer jalan kabupaten yang belum mantap. Sementara sasaran kita bagaimana dalam tiga tahun terakhir kepemimpinan Husni Mo, akses jalan mantap bisa tuntas,” ujarnya.

Sementara di sisi lain, sambung Suharmadji, DAK infrastruktur jalan pada 2018 berpotensi menurun, hanya mendapatkan Rp 49 Miliar. Bandingkan dengan 2017 yang mendapatkan Rp 98 Miliar dari pusat. Kenapa turun? Salah satunya, Sumbawa

mendapatkan DAK afirmatif atau keberpihakan yang gerasal dari Kementrian Desa dengan anggaran Rp 10 Miliar. Secara keseluruhan total DAK yang masuk ke PUPR Rp 75,4 Miliar, baik itu jalan irigasi maupun afirmasi. Sedangkan dari APBD yang masuk ke Dinas PUPR hanya Rp 27,6 Miliar.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya harus putar otak.

Sebab tidak mungkin hanya mengandalkan DAK terus.

Apalagi keuangan dalam APBD Kabupaten juga terbatas. Sehingga mesti mencari sumber pendanaan lainnya.

“Tidak mungkin kita andalkan DAK terus. otomatis kita cari sumber lainnya. Saya bersama tim berusaha mendapatkan dana lain dari pusat. Dengan berbagai proposal yang kita jual,” cetusnya. (arn)

jaringan pipa Brang Ene, Banjar dan Seteluk. Seperti itu upaya kami sementara ini sambil melakukan perbaikan,” paparnya.

Diakuinya, langkah penanganan darurat ini tidak bisa maksimal menyuplai air kepada pelanggan. Namun sejauh ini upaya tersebut yang bisa dilakukan karena debit air sungai Brang Rea masih tinggi dan upaya perbaikan pipa belum bisa dilakukan.

“Saat ini petugas kami sedang melakukan pengecekan menyeluruh di lapangan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang tidak mendapatkan suplai air bersih sama sekali. Wilayah yang tidak mendapat suplai air akan diatasi dengan mobil tanki,” urainya.

Selanjutnya ditanya mengenai proses perbaikan yang akan dilakukan PDAM? Bambang mengaku, belum bisa menargetkan kapan penyelesaiannya perbaikannya dituntaskan. Pasalnya kondisi cuaca saat ini masih belum mendukung dilakukan perbaikan di dua titik yang mengalami kerusakan. “Saya belum berani menurunkan personil untuk melakukan perbaikan. Sementara sebatas pengecekan dulu karena arus air di sungai masih sangat deras dan itu berbahaya,” pungkasnya. (bug)

Tahun Ini, Rekonstruksi Bala Puti Dimulai Sumbawa Besar (Suara NTB) Bala Puti atau Wisma Daerah yang sebelumnya terbakar akan dibangun kembali sesuai bentuk semula. Rekonstruksi pembangunannya akan dimulai tahun ini dengan total anggaran untuk tahun ini Rp 9,7 Miliar.

Sebagaimana disampaikan Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. H. Iskandar dalam Bincang Pembangunan Senin (8/1) kemarin. Pada akhir 2017 lalu, master plan untuk restorasi Bala Puti telah tuntas setelah melewati beberapa kali pembahasan. Bahkan sudah sampai pada penyusunan DED. Sehingga, direncanakan pembangunan dimulai tahun ini.

Sumber pendanaannya, pertama dari pihak asuransi, mengingat Bala Puti sebelum terbakar sempat diasuransikan. Kedua dari APBD 2018 dengan total anggaran sekitar Rp 9,7 Miliar. Kalaupun nanti ada kekurangan, termasuk biaya operasional, akan diupayakan mencari tambahan dana dari APBN. Propoal bantuan pun telah disiapkan.

“Bala Puti ini sebagai warisan sejarah budaya meskipun belum terdata dalam situs purbakala. Sehingga kita akan melakukan pendekatan ke pusat atas dasar Bala Puti sebagai warisan sejarah,” tukas Iskandar. (arn)

Hujan Deras, Sejumlah Desa di Brang Rea Terendam Taliwang (Suara NTB) Hujan deras yang mengguyur sepanjang hari Minggu (1/7) membuat sejumah desa di kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengalami banjir. Intensitas hujan yang mengguyur sejak siang hingga malam hari itu membuat ratusan rumah warga di beberapa desa terendam air dengan ketinggian sekitar 30 hingga 70 cm sepanjang malam.

Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB menyampaikan, penyebab banjir yang melanda sebagian wilayah kecamatan Brang Rea tersebut dikarenakan intensitas hujan yang tinggi di bagian hulu sungai sepanjang hari Minggu lalu. Debit hujan yang tinggi membuat volume air sungai meningkat drastis hingga tidak dapat tertampung oleh aliran sepanjang sungai Brang Rea. “Jadi selain hujan yang turun di wilayah kecamatan, di bagian hulu sungai juga hujannya besar. Nah air sungai yang meluap itulah yang kemudian masuk ke pemukiman warga,” terang Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar, kepada wartawan, Senin (8/1).

Ia menjelaskan, akibat luapan sungai tersebut berdasarkan data yang dihimpun pihaknya sekitar 544 kepala keluarga (KK) atau sekitar 2.305 jiwa yang tersebar di 5 desa di kecamatan Brang Rea merasakan dampaknya. Di antaranya desa Tepas, desa Beru, desa Tepas Sepakat, Seminar Salit dan terakhir desa Sapugara Bree. Ada pun rinciannya, desa Tepas seki-

(Suara NTB/ist)

TERENDAM - Kondisi rumah warga di Desa Sapugara Bree yang terendam air luapan sungai Brang Rea, Senin (8/1). tar 105 KK, Tepas Sepakat sekitar 52 KK, desa Beru ada sekitar 55 KK, desa Sapugara Bree sekitar 202 KK dan desa Seminar Salit tercatat ada sekitar 43 KK. Selain pemukiman warga, luapan air sungai yang menyebabkan banjir di kecamatan Brang Rea itu juga menggenangi areal persawahan warga. Masih berdasarkan data BPBD KSB, catatan se-

mentara pihaknya lahan persawahan yang terdampak di kecamatan yang menjadi lumbung padi KSB ini hampir mencapai 138 hektar.

“Ini masih data sementara.

Kemungkinan bertambah karena kami dan dinas terkait lainnya juga masih melakukan pendataan,” papar Azhar.

Ia menyampaikan, banjir yang melanda sebagian wilayah kecamatan Brang Rea

sepanjang malam kemarin, tidak membuat pihaknya melakukan langkah evakuasi warga. Para warga bertahan di rumah-rumah mereka sampai air surut sekitar pukul 03.00 wita dini hari. Pihak BPBD sendiri tetap turut melakukan pemantauan ketinggian air sungai karena khawatir kondisi dapat berubah sewaktu-waktu. “Semalam kami terus pantau dan alhamdulillah bisa surut dini hari tadi,” timpalnya.

Selain wilayah Brang Rea, di kecamatan Taliwang juga sempat terdampak luapan air sungai Brang Rea. Warga yang bermukim di sepanjang aliran sungai Taliwang yakni keluarahan Sampir, Dalam, hingga keluarahan Bugis sempat was-was. Sejak malam hari air sungai meluap ke pemukiman warga, namun tidak sampai masuk ke rumah mereka.

Sementara itu Kepala Desa Sapugara Bree, Andi Subandi, S.Pd mengatakan, dampak banjir yang menggenangi wilayahnya tidak sampai memakan korban jiwa dan harta benda warga. Pihaknya saat ini bersama warga bergotong royong membersihkan lingkungan masing-masing dari material bawaan banjir.

“Alhamdulillah tidak ada yang terlalu parah. Karena air sungai segera surut waktu subuh dan sekarang warga kami sudah melakukan bersih-bersih,” terangnya kepada Suara NTB. Meski menyatakan warganya mampu mengatasi dampak banjir tersebut, Andi sangat menyayangkan tindaklanjut dari pemerintah kabupaten dalam hal ini

BPBD. Pasalnya hingga kini belum ada bentuk bantuan apapun kepada warga terdampak. Padahal beberapa fasilitas masyarakat sementara ini tidak dapat dimanfaatkan setelah semalaman terendam air.

Salah satu bentuk bantuan yang diharapkan warga sekarang ini, kata Andi adaalah pembersihan sumur yang selama ini menjadi tumpuan sebagian warganya dalam memperoleh air bersih. “Saya sudah sampaikan ke BPBD soal kebutuhan warga kami itu. Tapi kami diminta bersurat resmi,” sesalnya seraya menambahkan pihaknya menyayangkan respon lambat BPBD itu.

“Setahu saya musim penghujan ini Pemda KSB sudah menetapkan siaga bencana.

Harusnya hal-hal untuk membantu warga yang terkena bencana seperti ini tidak perlu se formal itu (bersurat) baru BPBD turun membantu. Kan harusnya langsung jalan saja karena memang masyarakat sudah sangat membutuhkan bantuan segera,” sambung Andi dengan nada kesal.

Selanjutnya ia menyampaikan, kondisi desanya selama ini tetap menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Karena itu beberapa waktu lalu, desa Sapugara Bree telah ditetapkan sebagai desa “Siaga Bencana” oleh pemerintah. “Kami statusnya saja desa siaga bencana tapi buktinya belum ada fasilitas apapun yang diberikan ke kami untuk mendukung kami menangani setiap bencana yang akan masyarakat kami hadapi,” pungkasnya. (ils/bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 9 Januari 2018

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Untuk Motivasi, Kadislutkan Beri Penghargaan Pegawai yang Disiplin Kerja

(Suara NTB/ula)

SERAHKAN PIAGAM - Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Ir. Wahidin didampingi para kepala bidangnya menyerahkan piagam penghargaan kepada pegawainya yang disiplin selama 2017, Senin (8/1). nas Kelautan dan Perikanan Dompu (Suara NTB) Banyak cara pimpinan Kabupaten Dompu, Ir. Wahidin dalam memotivasi bawahan- kepada ASN dan pegawai konnya untuk bisa rajin dan disip- traknya. Penghargaan ini dilin, termasuk melalui pemberi- harapkan jadi motivasi bagi an penghargaan. Hal ini seperti pegawai untuk lebih rajin yang dilakukan Plt Kepala Di- dalam melaksanakan tugas.

Terbukti Pungli, Kepala UPTD KP Sanggar Dicopot Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, memberikan sanksi tegas terhadap pegawai UPTD Kelautan dan Perikanan (KP) Kecamatan Sanggar yang diduga menyunat biaya asuransi nelayan beberapa waktu lalu. Demikian dikatakan Kasubag Informasi Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Ruslan, S.Sos, kepada Suara NTB, Senin (8/1). Kata dia, sanksi tegas diberikan dengan langsung mencopot Kepala UPTD, inisial Sb dari jabatannya. “Sudah ditindak dan Sb dicopot jadi staf biasa di kantor DKP Kabupaten Bima,” katanya.

Menurut Ruslan, Bupati memberikan tindakan usai menerima Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat yang melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap tiga orang pegawai salah satunya Sb. “Setelah menerima LHP, Bupati langsung menyikapi secara tegas,” katanya. Selain internal Kepegawaian, lanjut Ruslan, oknum Sb tersebut juga akan diproses proses hukum. Meskipun anggaran asuransi yang disunat telah sudah dikembalikan. Namun penegakan hukum tetap berjalan. “Uang yang disunat telah dikembalikan, tapi proses hukum tetap berjalan, supaya ada efek jera,” katanya.

Sementara, dua orang pegawai UPTD setempat lainnya, masih menunggu LHP lanjutan dari Inspektorat. Sebab persoalan tersebut diselesaikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan dan jabatan yang diemban. “Sementara masih Sb saja. Dua pegawai lainnya masih menunggu LHP Inspektorat. Lagipula tindak tegas yang dilakukan Bupati terhadap Sb, berdasarkan perbuatan yang dilakukan dan Tupoksinya sebagai kepala UPTD KP Kecamatan Sanggar,” katanya.

Ruslan menambahkan, dari penindakan tersebut, merupakan sinyal bagi ASN dan pegawai lainnya pada ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, agar tidak melakukan pelanggaran. Menarik pungutan terhadap masyarakat dengan alasan apapun. “Tapi jika berbuat kemudian terbukti melakukan. Penindakan akan dilakukan seperti ini, berdasarkan ketentuan yang berlakku,” katanya.

Seperti diketahui, biaya asuransi sebanyak Rp 160 juta, yang diberikan kepada ahli waris almarhum M. Sidik, nelayan di desa Kore Kecamatan Sanggar yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, diduga disunat Rp 60 juta, oleh UPTD Perikanan Kecamatan Sanggar.

Mendapat laporan dari Siti Ramlah, yang merupakan istri sekaligus ahli waris almarhum nelayan, M. Sidik. Bupati Bima langsung memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Tiga orang ASN yang diduga terlibat dalam persoalan ini, masing-masing inisial Sb, Mh, dan Bm diperiksa marathon oleh enam orang tim Inspektorat. Juga melakukan klarifikasi terhadap Siti Ramlah, beberapa waktu yang lalu.

Saat dikonfirmasi terkait persoalan ini, Sb sempat melontarkan bantahannya. Bahkan, ia menolak mengomentari persoalan ini lebih jauh, karena sepenuhnya telah diserahterima dengan penerima manfaat. “Dananya langsung masuk ke rekening penerima asuransi. Jika ada yang kurang itu bukan wewenang kami,” kelitnya. (uki)

Kasus K2

Pejabat Dompu Kembali Dipanggil Penyidik Dompu (Suara NTB) Beberapa pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu kembali akan diperiksa penyidik Polda NTB terkait kasus pengangkatan 134 tenaga honorer K2 menjadi CPNS tahun 2014. Pemeriksaan akan dilakukan di Polres Dompu dan beberapa penyidik sudah berada di Dompu.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si kepada Suara NTB, Senin (8/1), mengakui kalau dirinya menerima surat panggilan untuk menghadap penyidik Polda NTB di Mapolres Dompu, Rabu (10/1) ini. Namun panggilan terhadap dirinya bukan untuk dilakukan pemeriksaan, tapi hanya untuk menandatangani berkas berita acara pemeriksaan (BAP) untuk keasliannya. “Mereka (Penyidik) ingin keaslian berkas, maka kita diminta untuk menandatangani kembali BAP-nya.

Tidak dalam foto kopi (berkasnya),” kata H. Agus Bukhari.

Ia pun mengaku, tidak hanya dirinya dipanggil. Tapi para pejabat yang sudah diperiksa dan dimintai keterangan terkait kasus hukum K2 yang ditangani Polda NTB. karena pemeriksaan ini hanya untuk melengkapi berkas, yaitu menandatangani BAP yang sudah ditandatangani sebelumnya.

Para penyidik Polda NTB bahkan sempat mendatangi ruang kerja Sekda Dompu di gedung Paruga Parenda Dana Ngahi Rawi Pahu. Tiga orang penyidik yang memakai celana hitam, 2 orang diantaranya mengenakan baju hem putih dan seorang lainnya mengenakan baju kotak – kotak. Tapi dua diantaranya membawa tas hitam.

Pemeriksaan para pejabat di lingkup Pemda Dompu ini dalam kapasitasnya sebagai saksi. Kasus pengangkatan honorer K2 Dompu yang telah menetapkan Bupati sebagai tersangka ini sudah berulang kali dikembalikan jaksa pemeriksa di Kejati NTB. Sehingga tidak heran, beberapa pihak meminta agar kasus ini segera diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum. (ula)

(Suara NTB/ula)

PENYIDIK – Sejumlah penyidik Polda NTB keluar dari Gedung Paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu usai menemui Sekda Dompu, Senin (8/1).

“Harapan kami dari pemberian penghargaan ini, agar bisa memberikan contoh pada yang lain, sehingga lebih rajin lagi untuk melaksanakan tugas,” kata Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Ir. Wahidin kepada wartawan usai penyerahan penghargaan kepada pegawainya, Senin (8/1) pagi.

Indikator utama bagi penerima penghargaan, kata Wahidin, dari tingkat kehadiran jam kantor yaitu pukul 07.00 – 15.30 wita. Ketika pegawai disiplin dalam kehadiran, tentu akan berdampak pada disiplin kerja dan tanggungjawan dengan tugas yang diberikan. “Seperti cleaning service yang menjadi juara 1 tenaga kontrak. Dia lebih awal jam 6 pagi masuk kantor. Dia sampai pulang tetap ada di kantor dan tidak pulang. Jadi aktivitasnya luar biasa. Itu juga yang kita nilai.

Selain rajin masuk, aktivitas dalam melaksanakan pekerjaan (tugas) juga menjadi penilaian,” jelas Wahidin.

Wahidin juga mengaku, penilaian tingkat kedisiplin ini dilakukan periode Januari – Desember 2017 dan dilihat dari tingkat kehadiran. Absensi kehadiran dilakukan hingga jam 7 pagi baru dilanjutkan dengan apel pagi. “Taget saya agar pegawai dinas kelautan ini bisa lebih disiplin lagi, terutama masuk kerja,” katanya.

Pemberian penghargaan ini diberikan untuk kategori aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai kontrak/honorer.

Untuk ASN, yang mendapat penghargaan diantaranya Supratman, Iksan Zulkarnain, Lulu Irawati, SE, dan Suciani.

Sementara untuk tenaga kontrak yang disiplin diberikan kepada Yasin, Syahril, Sahwan, Habibi, S.Pi. “Untuk yang

kurang disiplin, kita juga berikan sanksi dan akan kita panggil di ruangan untuk sanksi tegurannya,” ungkap Wahidin.

Kepada penerima penghargaan sebagai pegawai yang disiplin, tidak hanya piagam yang diterima. Namun mereka juga mendapat uang pembinaan. Kendati nilainya tidak banyak, namun diharapkan dapat memotivasi para pegawai. “Jangan dilihat besarnya, tapi itu bentuk penghargaan dan apresiasi pimpinan,” harap Wahidin yang juga Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu ini.

Sementara Yasin, tenaga kontrak dengan tingkat disiplin terbaik mengungkapkan, kebanggaannya atas apresiasi yang diberikan pimpinan kepada pihaknya. Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atasan atas kinerjanya selama ini. “Syukur diberi penghargaan dan dipercaya atasan,” aku Yasin.

(Suara NTB/ula)

PENGHARGAAN – Para penerima penghargaan kategori ASN dan tenaga kontrak yang disiplin berpose bersama para kepala bidang di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.

Kendati tidak terucap, Yasin tahun ini bersyukur bisa bekeryang berstatus sebagai tenaga ja di Dinas Kelautan dan Perikontrak Dinas ini berharap bisa kanan kendati sebagai tenaga diangkat dengan SK Bupati se- cleaning service. Walaupun penghingga kesejahteraannya lebih hasilan terbatas, tapi rasa meningkat. Kendati demikian, syukurnya membuat rejeki tidak Yasin yang sudah berusia 40 terputus diperolehnya. (ula/*)

Aksi Pencegatan Kendaraan Pengangkut Pupuk Berlanjut Bima (Suara NTB) Lantaran kebutuhan mendesak, kembali warga di Kabupaten Bima, tepatnya Desa Rasabou Kecamatan Bolo mencegat truk pengangkut pupuk subsidi jenis urea, di jalan lintas Bima-Sumbawa tepatnya di desa setempat, Senin (8/1). Setelah mencegat dan menurunkannya, warga kemudian membeli paksa pupuk-pupuk tersebut.

Kejadian ini berawal ketika sebuah mobil truk dengan Nomor Polisi, EA 8259 Y yang mengangkut pupuk urea, sebanyak 205 sak diperuntukkan bagi pengecer di desa Sondosia Kecamatan Bolo melintasi jalan negara desa setempat.

Menurut warga, Sukardin, aksi itu bermula saat melihat mobil truk melaju. Warga yang berjumlah puluhan orang langsung menghadang dengan cara masuk ke tengah jalan untuk menghentikan laju truk tanpa mempertimbangkan keselamatan.

“Saat truk berhenti kemudian warga lainnya langsung berkerumun naik ke atas truk dan menurunkan pupuk,” katanya.

Diakuinya, warga terpaksa melakukan penghadangan tersebut, lantaran belum mendapatkan jatah pupuk.

Sementara warga dihadapkan dengan waktu pemupukan yang melebihi waktu tanam. “Karena tidak ada pupuk

banyak tanaman warga yang mulai layu karena belum dipupuk,” ujarnya.

Warga lain, Mardianah Hamid, mengaku aksi tersebut terpaksa dilakukan karena susahnya mendapatkan pupuk. Baik pupuk yang disudsidi Pemerintah di pengecer maupun pupuk non subsidi yang dijual di toko.

“Kebutuhan pupuk sangat terdesak, karena stoknya di tingkat pengecer kosong begitu juga di toko,” katanya.

Diakuinya, tindakan yang dilakukan warga tersebut salah, karena mengambil jatah pupuk desa lain. Namun hal itu, terjadi mengingat susahnya mendapatkan pupuk. “Pupuk yang diambil ini pun tetap kami bayar juga. Satu sak kami bayar Rp 100.000,” ujarnya.

Sementara Kepala Desa Rasabou Kecamatan Bolo, Julkisman, SH, mengaku, aksi pencegatan truk pupuk dilakukan warganya tersebut di luar

(Suara NTB/uki)

TURUNKAN PUPUK - Warga beramai-ramai menurunkan pupuk di jalan Lintas BimaSumbawa atau tepatnya di Desa Rasabou Kecamatan Bolo, Senin (8/1). kontrolnya. Bahkan Ia tidak untuk mencarikan solusi. Saat lang. Pihak-pihak terkait juga mengetahui pasti kronologis itu, pihaknya juga meminta harus melihat kondisi warga insiden tersebut. “Tiba-tiba warga agar mendata jumlah yang sangat membutuhkan sudah ada kerumunan warga pupuk yang diambil supaya pupuk. Mengingat kebutuhan di jalan. Setelah dicek ternya- dibayar. “Saat itu warga lang- pupuk sangat penting bagi tanta warga menurunkan pupuk sung di tempat. Satu sak pupuk aman pertanian mereka. “Aksi dihargai Rp 100.000,” ujarnya. ini mungkin bisa dipahami dari truk,” katanya.

Ia berharap kejadian terse- bersama, karena memang puMeski demikian, pihaknya saat itu menenangkan warga but tidak akan kembali teru- puk kosong,” pungkasnya. (uki)

Pengadaan Perahu di Dislutkan 2017 Perawatan Paruga Parenta Selamatkan DAK Kelautan 2018 Masih Secara Mandiri Dompu (Suara NTB) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu tahun 2017 lalu sebesar Rp 850 juta nyaris ditarik pemerintah pusat karena terlambat diserap. Setelah dikoordinasikan ke Kementerian, anggaran untuk pengadaan sampan dan alat tangkap ini akhirnya bisa direalisasikan. Alokasi ini juga menyelamatkan DAK untuk Kelautan dan Perikanan tahun 2018 sebesar Rp 1,6 M. Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Ir. Wahidin kepada wartawan di kantornya, Senin (8/1), mengaku alokasi anggaran untuk pengadaan sampan berkapasitas kurang dari 3 GT tahun 2017 lalu melalui DAK bersama alat tangkapnya sudah direalisasikan. Bahkan sampan dan alat tangkapnya untuk 10 kelompok nelayan sudah dibagikan secara simbolis oleh Bupati.

“Sudah selesai (pengadaannya). Kemarin dibagikan secara simbolis oleh pak Bupati di (kantor) sini,” aku Wahidin.

Ia menjelaskan, keterlambatan proses tender pengadaan perahu sampan dan peralatan tangkapnya ini membuat anggarannya nyaris dipotong.

Tetapi setelah diperjuangkan dan dikoordinasikan dengan Kementerian, anggaran yang sudah masuk proses tender saat itu, bisa diproses lanjut.

Bahkan bila anggaran itu tidak terserap, Kabupaten Dompu terancam tidak memperoleh DAK tahun 2018. “Kalau anggaran itu tidak terserap, DAK tahun 2018 ini tidak akan kita dapat,” jelasnya.

Sepuluh unit sampan dan alat tangkap hasil pengadaan dari DAK 2017 lalu, dikatakan Wahidin, sudah dibagikan ke kelompok nelayan di Desa Huu 3 kelompok dan Desa Jalan 2 kelompok untuk teluk Cempi. Desa Lasi 2 kelompok dan Desa Malaju 1 kelompok untuk teluk Sanggar.

Serta di Desa Soro 1 kelompok dan Desa Soro Barat 1 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 10 – 15 orang.

“Selama ini pengadaan sampan tidak dilengkapi dengan alat tangkap, sehingga tidak bisa dimaksimalkan pemanfaatannya.

Makanya kemarin kita a d a k a n lengkap dengan alat tang-

kapnya,” ungkapnya.

Wahidin juga mengaku, sengaja mengarahkan bantuan sampan dan alat tangkap ini berdekatan lokasinya untuk memudahkan kontrol hasil tangkapnya. Karena selama ini, besaran tangkap ikan para nelayan tidak maksimal didata. “Dengan bantuan ini dan penerimanya berdekatan, kita berharap bisa kita kont r o l , ” harapnya. (ula)

Wahidin (Suara NTB/ula)

Pendanaan RSUD Baru di Sumbawa Terus Diupayakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Rencana induk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa yang baru telah dirampungkan. Upaya merampungkan rencana induk ini dilakukan sembari terus mencari pendanaan dari pemerintah pusat.

Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. H. Iskandar, menjelaskan istilah relokasi

tak lagi relevan, karena rumah sakit dibangun baru di tempat yang baru. Tanpa memindahkan fasilitas yang ada di RSUD sekarang ini.

“Semua alat kesehatan yang ada di RSUD saat ini, tidak dippindahkan ke lokasi baru nantinya. Takutnya saat dibongkar ada pasien yang membutuhkan, jadi sagat riskan kalau dipindahkan. Makanya kita bangun RSUD yang baru yang berlokasi di Sering (seki-

tar BBU Sering),” terangnya.

Sejauh ini, pihaknya telah menuntaskan master plan yang dibahas bersama koonsultan. Pada 2018 penyusunan DED. Sambil mencari sumber dana yang datang dari pusat. Pemkab pun telah menghubungi pusat dan rencananya ada turun tim dari pusat yang akan datang melihat persiapan dan kkemungkinan pendanaan RSUD baru ini. (arn)

Dompu (Suara NTB) Gedung Paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu yang menjadi gedung kantor Bupati Dompu mulai ditempati dengan memanfaatkan meubelair lama.

Selain Bupati, Wakil Bupati dan jajaran Sekretariat Daerah (Setda), gedung ini juga akan dimanfaatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Komunikasi dan Informatika juga akan memanfaatkan gedung yang baru diresmikan 4 Januari 2018 lalu.

Perawatan gedung juga akan memanfaatkan tenaga kebersihan yang ada saat ini. Termasuk untuk teknisi 2 unit lift dan pintu kaca otomatis di pintu utama gedung akan memanfaatkan pegawai di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) yang dilatih tekhnisi perusahaan pemasang lift sebelum serah terima gedung dilakukan.

“Teknisi lift dan pintu masuk akan datang setiap bulan untuk mengontrol selama tiga bulan.

Kalaupun terjadi masalah setelah itu, kita bisa tetap memanggil mereka, kita hanya akan siapkan transportnya,” ungkap Plt Asisten 3 Setda Dompu, M Amin, S.Sos kepada Suara NTB, Senin (8/1).

Gedungyangsudahdiresmikan pemanfaatannya, Kamis (4/1) lalu ini mulai ditempati Senin (8/1) kemarin dengan memanfaatkan meubelair lama sambil menunggu yang baru. Sehingga Senin kemarin, jajaran Pemda disibukkan

dengan kemas – kemas barang ke gedung kantor baru.

“Setelah diresmikan tanggal 4 (Januari) kemarin, sedianya gedung ini bisa langsung dimanfaatkan,” terang M. Amin.

Terkait beberapa bangunan gedung yang bocor, dikatakan M Amin, akan diperbaiki kontraktor pelaksana karena masih dalam tahap perawatan selama 6 bulan. Termasuk beberapa pintu ruang kerja yang kurang rapi dikerjakan, juga akan diservis kontraktor. “Ini masih dalam masa pemeliharaan. Nanti kontraktor pelaksananya akan perbaiki. Sudah kami sampaikan (kebocorannya),” ungkapnya.

Saat pembagian ruangan kerja di gedung kantor baru, terlihat beberapa bagian langsung masuk dan menempati ruangan yang ada. Sehingga ada bagian yang belum kebagian ruang kerja, karena ruangan tidak sesuai pembagian.

“Ndak apa, kita tunggu saja Bupati besok. Karena para pejabat ini tidak mau bergeser (dari ruangnnya),” kata salah seorang pejabat.

Karena masih dalam masa pemindahan ruang kerja, gedung Paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu ini terlihat kotor lantainya.

Begitu juga dengan dinding lift yang terlihat kotor bekas keringat tangan dan minyak. Kotornya lantai gedung tidak lepas dari halaman gedung yang masih tanah dan belum tersedia keset serta petugas kebersihan yang berjaga. (ula)

(Suara NTB/ula)

MULAI DITEMPATI - Gedung Kantor Bupati Dompu yang baru dibangun mulai ditempati, Senin (8/1) kemarin.

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 9 Januari 2018

Halaman 8

Dukungan PKB di Lobar Belum Diputuskan Mataram (Suara NTB) Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan, DPP PKB masih belum mengumumkan arah dukungannya untuk Pilkada Kabupaten Lombok Barat. DPP masih mempertimbangkan untuk memberikan dukungan kepada salah satu kadernya yang sama-sama maju, yakni antara Khudari Ibrahim yang menjadi calon wakil dari Izzul Islam dan Sulhan Muchlis yang menjadi wakil dari TGH. Hasanain Juaini.

(Suara NTB/why)

DIAMANKAN - Para pelaku pencurian televisi milik bapak kos di Karang Siluman, Cakranegara Timur, Cakranegara diamankan Polsek Cakranegara, Senin (8/1).

Dua Pengangguran Curi TV Bapak Kos

“Besok (Hari ini) lah kita umumkan, yang jelas tanggal 10 Januari mereka sudah harus mendaftar ke KPU, kita sedang pertimbangkan yang terbaik,” jawab Hadrian ketika dikofirmasi wartawan usai mendampingi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, HM. Suhaili FT – H. Muh. Amin mendaftar ke KPU, Senin (8/1) kemarin.

Pasangan TGH. HasanainSulhan Muchlis yang sudah

mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat ini, tentu sangat berharap tinggi dukungan PKB akan jatuh ke tangannya. Sebab jika tidak, maka pasangan ini bisa gagal bertarung, karena hanya dengan dukungan Partai Demokrat dan PBB yang sudah didapat, kursinya masih belum cukup untuk mendafar ke KPU. Situasi yang sama juga terjadi di pada pasangan Izzul

Islam - Khudari Ibrahim.

Pasangan ini sudah mendapatkan dukungan dari PDI-P, dan menaruh harapan pada dukungan PKB, sehingga pasangan ini dapat mendaftar ke KPU. Jika tidak, maka pasangan Izzul-Khudari juga berpotensi untuk tidak sampai mendaftar ke KPU, karena tidak memiliki kendaraan politik yang cukup.

Untuk itulah kedua pasangan bakal calon kepala daer-

ah itu saat ini sama-sama kuat bertarung untuk memperoleh dukungan dari PKB. Pasalnya dukungan PKB sangat penting bagi kedua pasangan ini, karena dukungan PKB merupakan penentu untuk memastikan salah satunya akan lolos atau tidak untuk bisa tampil bertarung sebagai peserta Pilkada Lobar 2018.

Baru-baru ini beredar salinan SK dukungan DPP PKB terhadap pasangan HasanainSulhan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar. Namun demikian oleh Lalu Hadrian ketika dikonfirmasi terkait kebenaran SK tersebut. Ia dengan tegas menolaknya, karena DPP PKB

belum memutuskan dukungannya di Lobar.

“Saya ndak berani mengatakan SK itu asli atau palsu.

Jadi kalau ada SK yang beredar itu ndak apa-apa, mudahan itu, tapi kalau ternyata itu berganti, ternyata yang diumumkan besok, SK yang beredar itu ya berarti rejekinya itu, kalau tidak itu berarti rezeki yang lain,” ucapnya.

“Kita akan umumkan paling telat sebelum jam 12, kalau Lotim dan Kota Bima, karena hanya satu kader di sana, kalau Lobar ini kan dua kader yang maju, keponakan dan paman, jadi kalau mengambil keputusan harus hati-hati, yang jelas kader yang akan diusung,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Dua pria pengangguran, DM (21) dan WS alias QR (23) ditangkap polisi karena diduga mencuri televisi di Lingkungan Karang Siluman, Cakranegara Timur, Cakranegara.

Mereka menggadai barang hasil curian untuk berjudi.

Kapolsek Cakranegara, Kompol Haris Dinzah menjelaskan, pencurian itu diotaki DM yang memiliki kekasih di koskosan milik Made Bangkit tersebut.

“Perannya DM ini yang mengeksekusi masuk ke dalam rumah bapak kos mengambil televisi. WS menunggu di luar mengawasi situasi,” jelasnya, Senin (8/1).

Pada saat kejadian pencurian, kekasih DM sedang tidak berada di kamar sehingga para pelaku leluasa. Begitu juga pemilik rumah yang sedang ke luar.

Setelah berhasil menggasak televisi Samsung LED 24 inch, para pelaku kemudian pulang menggunakan Kawasaki KLX yang ikut disita dalam penangkapan. Pelaku WS kemudian sukses menggadaikan televisi curian itu seharga Rp 450 ribu.

“Uangnya mereka pakai untuk main judi online, main poker. Jadi sehari-hari mereka begitu saja kerjaannya.

Bangun tidur, main judi, tidur lagi,” jelasnya.

Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP yang ancaman hukuman penjaranya paling lama tujuh tahun. (why)

Proyek Kantor Bupati Loteng

Jika Dilanjutkan Berpotensi Pidana Mataram (Suara NTB) Pembangunan Kantor Bupati Lombok Tengah jika dipaksakan berlanjut dinilai berpotensi pidana. Sebab saat ini proses gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih berlangsung. Sehingga Pemkab Loteng diminta menghentikan sementara proses pembangunan sampai proses hukum selesai.

“Kita sudah minta kepada wakil Pemda yang hadir saat sidang di PTUN, agar hentikan dulu pembangunan, karena proses hukum masih berjalan,” kata kuasa hukum PT Damai Indah Utama (DIU), Hijrat Prayitno, SH kepada Suara NTB, Senin (8/1).

Sebelumnya rekanan peserta tender pembangunan Kantor Bupati Lombok Tengah ini menggugat melalui PTUN Mataram. Isinya, terkait proses tender yang dianggap janggal.

Gugatan itu terkait proyek pembangunan Kantor Bupati Lombok Tengah yang dilelang Dinas PUPR Lombok Tengah tahun 2017 dengan pagu anggaran Rp 213.710.000.000.

Menurut Hijrat, kliennya mengadakan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Adhi Persada Gedung mengikuti tender yang menurutnya dipersulit. Saat adendum lelang dua kali, namun kejanggalan waktu antar adendum jaraknya hanya satu hari.

Menurut Hijrat, gugatan itu dipastikannya akan mempengaruhi proses pembangunan dan pembiayaan bersumber dari uang negara. Penekanan Hijrat, jangan sampai ketika pihaknya dimenangkan dalam gugatan itu, Pemkab tidak bisa mempertanggungjawab anggaran yang sudah digunakan untuk membangun.

“Kalau sudah seperti itu bisa berpotensi pidana. Kami juga tidak segan segan melaporkan ke penegak hukum, Kejaksaan Agung atau KPK jika memang pembangunan masih terus berlanjut, sementara proses hukum masih berjalan,” ancamnya.

Sidang gugatan itu diketahui berlangsung setiap hari Kamis. Pekan kemarin, materi gugatannya sudah diterima hakim.

Sehingga Kamis (11/1) pekan ini, masuk agenda materi persidangan. “Hakim sudah menerima berkas gugatan, jadi sidang sudah masuk materi Kamis pekan ini,” kata Hijrat.

Muchtar Moh Saleh yang juga tim penasihat hukum PT DIU menambahkan terkait materi gugatan, lantaran adendum menyulitkan kliennya karena tidak ada masa sanggah. Menurut Muchtar, hal itu merugikan kepentingan kliennya dan bertentangan dengan Perpres No 4/2015 tentang perubahan keempat atas Perpres No 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Dalam adendum kedua, lanjut dia, ditambahkan persyaratan alat pancang 240 ton dan bor pile. Muchtar menyebut, hal itu melanggar asas pemerintahan yang baik.

“Khususnya penyalahgunaan wewenang,” ucapnya.

Muchtar menjelaskan, dalam gugatannya yang terdaftar di PTUN Mataram dengan No 181/g/200/ PTUN.MTR, dia meminta hakim TUN untuk membatalkan keputusan elektronik Pokja 55.A PBJ Setda Loteng.

Keputusan itu tentang hasil lelang yang memenangkan PT Brantas Abipraya dengan yang menawar dengan harga Rp 208.270.858.000, kemudian agar hakim memerintahkan tergugat untuk mencantumkan dalam adendum mengenai masa sanggah kualifikasi.

Juga menyatakan batal dua adendum lelang, yakni adendum ke-1 pada 5 Oktober 2017 dan adendum ke-2 pada 6 Oktober 2017.

Terkait ancaman tim kuasa hukum PT. DIU itu, Pemkab Loteng bergeming. Lelang sudah dimenangkan PT. Abipraya dan dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Inspektur pada Inspektorat Lombok Tengah, Ir. Lalu Aswatara dikonfirmasi Senin (8/1) kemarin menegaskan gugatan PTUN itu dipastikan tidak akan mempengaruhi proses yang sudah berjalan.

“Sebab gugatan hukum tidak sampai menghentikan proses pembangunan,” jawabnya.

Dijelaskannya, dalam aturan bahwa proyek pemerintah ketika sudah selesai lelang tetap harus dilaksanakan meski pun ada gugatan. “Karena gugatan hukum itu lebih bersifat administratif saja,” ujarnya. (ars/kir)

(Suara NTB/ist)

BARANG BUKTI - Polda NTB menyerahkan barang bukti yang disita dari pelaku KW ke penyidik Polres Lombok Barat.

Buron Rampok Gudang PT SAS Ditembak Mataram (Suara NTB) Satu pelaku perampokan brankas PT Singgasana Agung Sejati dan PT Terus Jaya tahun 2016 tertangkap. Pelaku berinisial KW (45) yang buron hampir satu tahun itu ditangkap di rumahnya di Bonjeruk, Jonggat, Lombok Tengah.

Kanit I Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, AKP Elyas Ericson menjelaskan, pelaku merupakan pelaku keenam yang tertangkap dari total 14 orang pelaku.

Pada saat penangkapan yang dipimpin Iptu Akmal Novian Reza, KW melarikan diri melalui persawahan di sekitar rumahnya.

Namun pelaku tak dapat lagi kabur sebab tim Resmob Jatanras melumpuhkannya dengan timah panas setelah tiga kali tembakan peringatan tidak diindahkan.

“Pelaku memiliki peran bersama-sama membongkar tembok, menganiaya penjaga, dan membongkar brankas,” kata Elyas.

Vonis Kasasi MA

Jaksa Tahan Terpidana Pembobol Rekening Nasabah Bank Muamalat Mataram (Suara NTB) Hakim Mahkamah Agung RI menjatuhkan vonis kasasi terhadap perkara pembobolan rekening nasabah Bank Muamalat dengan terpidana, Dini Yuliana Qatrunnada. Jaksa menangkap Dini Senin (8/1) setelah sempat bebas demi hukum November 2017 lalu.

Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan menjelaskan, jaksa penuntut umum Husnul Raudah sudah melakukan penahanan terhadap terpidana di Lapas Kelas IA Mataram.

“Hari ini (kemarin) jaksa mengeksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung RI dengan melakukan penahanan terhadap Dini Yuliana Qatrunnada,” ujarnya.

Hakim Agung Artidjo Alkostar memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor Nomor 613/ Pid.Sus/2016/PN. Mtr. Putusan kasasi tersebut tercantum

dalam amar putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2029 K/PID.SUS/2017, tertanggal 20 November 2017.

Dalam putusan itu, Dini dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun dan denda sebesar Rp 10 miliar apabila tidak sanggup dibayar maka diganti pidana kurungan empat bulan. Vonis berdasarkan pasal 63 ayat 1 huruf a UU RI No 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

“Putusan kasasi itu menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama,” jelas Dedi.

“Proses eksekusi ini baru dapat kita laksanakan setelah putusannya inkrah pada 4 Januari 2018,” imbuhnya.

Dini, mantan Manajer Akuntasi Bank Muamalat Cabang Mataram terbukti melakukan serangkaian perbuatan yang menyebabkan adanya pencatatan palsu terhadap 21 nasabah Bank Muamalat. Total kerugian nasabah Rp 9 miliar. (why)

(Suara NTB/dok)

SIDANG - Dini Qatrunnada saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Mataram, 14 Maret 2017 lalu.

Perampokan tersebut terjadi pada 9 September 2016. Para pelaku yang berjumlah 14 orang menjebol tembok belakang gudang PT SAS yang beralamat di Desa Bengkel, Labuapi, Lombok Barat. Pintu gudang dijebol dengan linggis.

Dari brankas PT SAS, para pelaku menggasak uang tunai dan emas batangan dengan total kerugian Rp 400 juta. Sementara di Gudang PT Terus Jaya para pelaku menguras brankas yang berisi uang tunai

Rp Rp 350 juta.

Untuk menjerat KW, kata Elyas, pihaknya menggunakan pembuktian persidangan Amaq Rizal yang telah dihukum hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan penjara selama tiga tahun.

“Barang bukti yang digunakan untuk pembuktian di persidangan antara lain uang tunai Rp 15,8 juta, obeng, tali.

Dari rumah pelaku KW juga kita sita satu laptop hasil curian di PT SAS, dua ponsel, ajimat, dan dua bilah parang,” terangnya.

Pelaku AW setelah mendapat perawatan di RS Bhayangkara Mataram, Minggu (7/1) kemudian diserahkan penyidikan di Polres Lombok Barat beserta barang bukti.

“Kami hanya membackup penangkapannya, untuk penyidikan selanjutnya di Polres Lombok Barat,” kata Elyas.

Pelaku lainnya yang sudah dihukum antara lain, Dahri alias Dah dan Sajiman alias Sayim yang divonis tiga tahun. (why)

Fokus Kinerja Kanwil Kemenkumham NTB

Pertemuan Bank Dunia hingga Netralitas di Pilkada Mataram (Suara NTB) Kanwil Kemenkumham NTB menggelar apel deklarasi janji kinerja 2018, Senin (8/1). Sejumlah poin penting komitmen dilantangkan, mulai dari menjaga netralitas dalam Pilkada serentak, persiapan pertemuan tahunan IMF-World Bank, serta mengikis budaya pungutan liar.

“Saya mengingatkan jajaran untuk bekerja dan berkinerja cepat dan melaksanakan target tahun 2018 dengan tuntas dan berkualitas,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily.

Dia menambahkan, tahun 2018 ini merupakan tahun politik sehingga para ASN diingatkan tentang netralitas bebas dari paham politik manapun sesuai UU ASN No 5/2014.

Kemudian dia meminta jajaran imigrasi untuk bersiap menghadapi dua agenda besar seperti Asian Games 2018 dan IMF-World Bank Annual Meetings 2018.

“Mengingat tamu dan pesertanya adalah warga negara asing, saya agar pro aktif berkoordinasi dengan pemda setempat untuk mendukung suksesnya kegiatan tersebut,” pesannya.

Sevial juga memerintahkan jajarannya untuk menyusun langkah stratetis wilayah bebas korupsi dan wilayah

(Suara NTB/why)

JANJI KINERJA - Pembacaan deklarasi janji kinerja Kanwil Kemenkumham NTB tahun 2018, Senin (8/1). birokrasi bersih melayani.

Menurut evaluasi Ombudsman RI tahun 2017, layanan publik Kemenkumham berada pad zona hijau yang menandakan pelayanan publik yang baik.

“Layanan publik fokus uta-

ma pada layanan pemasyarakatan dan imigrasi.

Tolong agar dipersiapkan dengan baik, hilangkan budayabudaya yang tidak mendukung performa layanan publik, antara lain pungutan liar,” pungkas Sevial. (why)

SUARA NTB Selasa, 9 Januari 2018

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Dispar KSB Tagih Janji Calon Investor Mataram (Suara NTB) Investasi masih sangat dinantikan oleh Pemda KSB, terutama dalam bidang pariwisata. Sehingga pariwisata di KSB bisa semakin maju di masa mendatang.

Umumnya, para investor mau untuk menanamkan modalnya apabila destinasinya itu memiliki sarana dan fasilitas yang memadai.

Pantai Kertasari misalnya.

Jalan menuju pantai ini baru saja diperbaiki. Sebelumnya para calon investor tidak bisa menanamkan modalnya karena fasilitas dan sarana ke dan di pantai itu terkesan minim.

Namun saat ini Pemda KSB sudah melengkapi berbagai fa-

silitas termasuk jalan menuju pantai yang sudah diperbaiki.

“Sekarang kita mau tagih komitmen investor yang sebelumnya mengaku mau menanamkan modal kalau sarana sudah memadai. Saat ini sarana sudah dilengkapi, jadi saya rasa sudah saatnya in-

vestor datang untuk tanamkan modal,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa IGB Sumbawanto, di Mataram, Senin (8/1).

Ia mengatakan bahwa keberadaan investor sangat penting untuk memajukan pariwisata di KSB. Sebelumnya memang

sudah ada beberapa investor yang sudah melakukan survei ke Pantai Kertasari. Namun karena sarana yang belum memadai, keinginan untuk menanamkan modalnya menjadi tertunda.

“Sekarang bisa dilihat kita sudah lengkapi semua sarana penunjang. Jalan sepanjang 30 kilometer menuju Pantai Kertasari sudah dihotmik dan sudah diperbaiki semua,” ujarnya.

Ia mengajak beberapa investor yang sudah melakukan survei untuk berkunjung kembali.

Sebab Pantai Kertasari menja-

di destinasi di bagian tengah KSB yang akan dipromosikan secara lebih masif. Pasir putihnya yang indah dan pemandangan matahari tenggelam yang indah menjadi bagian yang sangat sayang untuk dilewatkan saat berkunjung ke KSB. “Pantainya indah, kita bisa melihat sunset yang indah juga. Kalau investor sudah masuk, saya yakin akan banyak wisatawan yang datang untuk menghabiskan waktu berliburnya,” ujarnya.

Saat ini pihaknya tengah

melakukan promosi sejumlah destinasi wisata yang ada di KSB. Termasuk Pantai Kertasari, Mantar dan beberapa destinasi wisata lainnya.

Wisatawan juga bisa menjangkau KSB dari Kabupaten Lombok Timur ataupun dari KLU. Lokasinya yang dekat dengan pelabuhan menjadi keuntungan tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke KSB. “Sekali lagi kami sangat berharap investor mau menanamkan modalnya di destinasi wisata yang sudah kami benahi. In-

frastrukturnya sudah bagus, sarana dan prasarana sudah lengkap semua. Ini menjadi modal utama untuk wisatawan merasa nyaman, selain memang kita memerlukan investasi dari para investor,” harapnya.

Hal ini juga menjadi harapan para pelaku pariwisata di KSB. Sehingga mereka bisa melayani wisatawan dengan lebih maksimal. Karena fasilitas dan amenitas di destinasi itu terpenuhi dengan baik karena kerjasama antara pemda dan para investor. (lin)

Menjajal Keindahan Pantai Tanjung Bloam Selong (Suara NTB) Pantai Tanjung Bloam merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Pantai ini juga dekat dengan Pantai Kaliantan yang kerapkali dijadikan sebagai tempat untuk perayaan Bau Nyale di Lotim.

Tanjung Bloam lebih dikenal sebagai wilayah konservasi penyu dengan habitatnya yang berada di sepanjang garis pantai. Selain itu, pantai ini juga memiliki keindahan alam yang melimpah dapat membuat wisatawan merasa betah berlama-lama.

Begitu tiba di pantai ini, wisatawan akan disuguhkan dengan hamparan pasir putih yang begitu lembut dan air laut yang jernih membiru. Panorama keindahan alam di tempat ini sesekali akan diselingi oleh hilir mudiknya para nelayan yang mencari ikan dengan perahu-perahu kecil mereka.

Daya tarik pantai ini lebih menonjolkan panorama batuan cadas yang menakjubkan. Dua buah tebing batuan cadas yang mengapit Tanjung Bloam ini memang sangat eksotis, pada sisi kirinya akan terlihat sebuah tebing berbentuk setengah bulat dan di sisi kanannya wisatawan akan melihat sebuah tebing cadas tak beraturan yang menjorok ke pantainya. Warna batuan di tebing yang kuning keemasan dengan corak corak hitam tak beraturan.

“Bagusnya di pemandangan tebing itu. Sangat bagus untuk mengambil gambar,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Ririn, Senin (8/1).

Pantai ini berada di wilayah Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Jika ditempuh dari Kota Mataram, akan menghabiskan waktu sekitar 2, 5 jam perjalanan. Jika wisatawan sudah pernah ke Tanjung Ringgit, tidak akan terlalu susah menemukan spot yang menakjubkan ini.

Sebelum sampai Tanjung Ringgit, berbelok lah ke arah kanan di sebuah jalanan kecil yang seukuran satu kendaraan roda empat itu. Setelah itu, 500 meter dari tikungan wisatawan akan menemukan sebuah pendopo mini yang menandakan bahwa wisatawan sudah sampai di wilayah tanjung Bloam. Ruas jalanan yang masih berupa jalanan tanah, berdebu dan juga berkerikil membuat Pantai Tanjung Bloam ini seperti jauh dari jangkauan para wisatawan.

“Jalannya memang agak susah. Harus jeli lihatnya, karena orang akan lebih mudah menemukan Pantai Tanjung Ringgit dibandingkan Pantai Tanjung Bloam. Padahal keduanya memiliki keindahan yang berbeda dan dapat dinikmati dengan sensasi yang berbeda,” ujarnya.

Ia berharap kedepannya akan lebih banyak lagi papan petunjuk arah menuju Pantai Tanjung Bloam. Sehingga wisatawan yang datang tidak kesulitan untuk menjangkau pantai yang indah ini. (lin)

(Suara NTB/ist)

PANTAI SEKONGKANG - Pantai Sekongkang menjadi salah satu destinasi yang diunggulkan di KSB. Pantai ini juga dimasukkan dalam paket wisata dari KLU ke KSB.

Pelaku Pariwisata akan Buat Paket Lombok Sumbawa Mataram (Suara NTB) Para pelaku pariwisata biasanya membuat paket di destinasi yang sudah terkenal. Namun beberapa pelaku pariwisata telah membuat paket wisata tidak hanya untuk Lombok namun juga untuk Sumbawa. Hal ini karena banyak dari wisatawan yang lebih menyukai destinasi wisata seperti destinasi yang ada di Sumbawa.

“Saya sudah membuat paket wisata Lombok Sumbawa, khusus bagi wisatawan yang menyukai karakter destinasi seperti Sumbawa. Karena saya sudah melakukan survei sendiri dan menanyakan destinasi seperti apa yang mereka suka,”

kata pelaku pariwisata asal Lombok Timur Bery Putra, di Mataram, Senin (8/1).

Ia mengatakan bahwa selama ini ia selalu memberikan kuisioner kepada tamunya yang hendak pulang ke daerah dan negaranya. Dan hasilnya ia temukan 30 persen dari tamunya menyukai karakter destinasi seperti di Sumbawa. Dimana tidak terlalu banyak wisatawan yang datang dan destinasinya juga indah.

“Saya sudah berkeliling Sumbawa dan Sumbawa Barat dalam sepekan kemarin.

Saya sudah memilih beberapa destinasi yang bisa saya masukkan ke dalam paket wisa-

ta Lombok Sumbawa. Saya rasa ini akan menyenangkan bagi wisatawan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa selama ini memang hmpir semua tamunya memberikan apresiasi terhadap destinasi wisata yang ada di Lombok. Namun mereka sedikit menyayangkan bahwa di destinasi itu terlalu banyak wisatawan yang berkunjung. Sehingga sedikit mengurangi kenyamanan mereka selama berlibur.

“Banyak dari wisatawan yang tidak bermaksud untuk berkunjung ke destinasi privat. Tapi mereka juga tidak terlalu suka kalau destinasinya agak ramai,” ujarnya.

Ia melihat salah satu destinasi yang akan dikunjungi di Sumbawa adalah Teluk Saleh dan Pulau Bungin. Menurutnya kedua tempat ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai destinasi wisata di Sumbawa.

Sementara untuk Sumbawa Barat, ia akan membuat paket kunjungan ke Pulau Kenawa.

“Di Sumbawa itu ada Moyo juga, saya rasa wisatawan akan sangat suka berada di Moyo.

Kalau di KSB, saya bisa ajak tamu saya ke Pulau Kenawa. Itu tempat yang bagus untuk menikmati keindahan pantai dan bukit sekaligus,” ujarnya.

Umumnya, wisatawan yang menyukai paket wisata seperti

Lombok Sumbawa ini merupakan wisatawan yang datang dari Australia. Mereka juga banyak mencari spot untuk berselancar dan menyelam. Menurut Berry, Sumbawa seperti surga tersembunyi yang memiliki paket komplet untuk wisata bahari. Sehingga ia akan membuat paket tersebut ditambah dengan fasilitas atau kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di sana.

“Nanti wisatawan bisa menyelam, berselancar, mellihat sunset hingga menikmati suasana selama di perjalanan. Saya rasa pekat Lombok Sumbawa ini bisa menjadi paket yang komplet bagi mereka yang menyukai segmen wisata ini,” ujarnya. (lin)

Lestarikan Tari Lenggo dari Bima KSB akan Terima Limpahan

(Suara NTB/ist)

TANJUNG BLOAM - Keindahan Pantai Tanjung Bloam yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Mataram (Suara NTB) Tari Lenggo merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Bima. Tarian ini kerapkali dipertontonkan pada berbagai acara di Bima. Tarian ini menjadi salah satu budaya luhur di Bima yang masih lestari hingga saat ini.

Tarian ini dibagi menjadi dua jenis tarian. Pertama, Tari Lenggo Melayu yang dimainkan oleh penari pria. Kedua, Tari Lenggo Mbojo dimainkan oleh penari wanita. Tarian Lenggo awalnya merupakan tarian klasik yang muncul serta berkembang di lingkungan istana Kerajaan Bima, dan hanya ditampilkan pada acara-acara tertentu saja.

“Biasanya kalau ada acara setingkat Kabupaten itu pakai Tari Lenggo. Ini juga bertujuan untuk dipertontonkan agar masyarakat bisa tahu bahwa mereka memiliki budaya yang h a r u s dilestarikan hingga dimasa mendatang,” kata penari asal Bima Nadya, di Mataram, Senin (8/1).

N a d y a mengatakan bahwa tarian ini pada zaman dahulu diciptakan

Wisatawan dari KLU

TARI LENGGO - . Tari Lenggo Bima. khusus untuk upacara adat.

Namanya Hanta Ua Pua yang diselenggarakan di Bima. Tari Lenggo Melayu ini dibawakan oleh para penari pria, sehingga masyarakat Bima menyebutnya Tari Penggunaan Mone.

Sedangkan penari putri dinamakan Tari Lenggo Siwe.

Gerakan dalam Tari Lenggo Siwe ini merupakan hasil kreasi dan pengembangan dari Tari Lenggo Melayu. Tari Lenggo ini kemudian sering ditampilkan dalam acara adat Hanta Ua Pua, yaitu upacara peringatan masuknya agama Islam di Bima pada zaman dahulu.

“Jumlahnya biasa genap.

Karena biar sesuai dengan gerakan-gerakannya. Harapan saya di masa mendatang di setiap sekolah di Bima ada pelajaran menari. Berupa tarian nusantara. Jadi budaya kita ini bisa tetap lestari,” harapnya.

Tari Lenggo biasanya dimainkan oleh empat sampai enam orang penari. Dalam pertunjukannya, konsep tarian ini cenderung lebih mengarah pada tarian penyambutan. Dimana penari menari mengiringi kedatangan tamu atau para Penghulu Melayu saat acara adat Hanta Ua Pua. Gerakan

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk mendatangkan banyak wisatawan. Rencananya wisatawan yang berkunjung ke KLU akan diajak pula untuk berkunjung ke KSB melalui jalur laut. Hal ini bertujuan untuk mendatangkan banyak wisatawan mancanegara ke KSB. “Dalam sehari KLU mendatangkan 3.500 wisatawan. Se(Suara NTB/ist) yang menjadi budaya asli dari dangkan KSB dalam setahun mendatangkan 2.600 orang. Ini artinya satu hari di KLU Tari Lenggo didominasi sama dengan kunjundengan gerakan-gerakan gan satu tahun di pelan dan lemah gemulai KSB. Inilah kenamengikuti iringan musik pa kita perlu berspengiringnya. inergi,” kata Kepa“Kalau sejarahnya la Dinas Pariwisakurang lebih septa Kabupaten Sumerti itu. Karena bawa Barat IGB penari juga Sumbawanto, Sebiasanya nin (8/1). diberitahuIa mengatakan tenk a n b a h tang sewa sinergi ini jarah tarsangat pentiannya. ing, sebab Agar bisa hal ini berlebih menkaitan dengan jiwai tarikunjungan an yang wisatawan ke dibawakan,” KSB sebagai ujarnya. salah satu penenTari Lenggo ditu keberhasilan iringi oleh musik suatu destinasi tradisional dari wisata. Semakin Bima. Alat musik banyak yang pengiring terseberkunjung maka but biasanya tersemakin baik diri dari gendang pula untuk perna’e (gendang beekonomian sar) kemudian warga sekitar.

Silu (serunai) dan “Kita siapkan gong. Musiknya satu speedboat biasa berirama nanti dan kita lembut dan pelan juga sudah bekersesuai dengan jama dengan pelIGB Sumbawanto gerakan tarian aku pariwisata (Suara NTB/dok) para penari. (lin) terutama perho-

telan yang ada di KSB. Untuk biaya penyeberangan nanti perhotelan yang akan tanggung,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa kerjasama antara Pemda KSB dengan Pemda KLU disambut baik oleh para pelaku usaha pariwisata. Sebab ini sangat berkaitan dengan keberlangsungan dari usaha yang sedang dijalankan. Selain itu, para pelaku pariwisata ini juga bersedia memberikan berbagai fasilitas khusus bagi wisatawan yang datang.

“Antusis mereka juga cukup baik. Karena mereka mau untuk memberikan sejumlah fasilitas dan kemudahan bagi wisatawan. Mereka juga tidak meminta subsidi dari pemerintah untuk biaya penyeberangan dari wisatawan dari KLU ke KSB,” ujarnya.

Ia berharap bisa mendatangkan 100 orang wisatawan setiap harinya. Sehingga kunjungan wisatawan bisa terus meningkat di KSB. Hal ini juga sesuai dengan kapasitas kapal yang akan mengangkut wisatawan.

“Kapal yang disiapkan bisa menampung hingga 100 orang. Ya paling tidak kalau tidak bisa 100, bisa 50 hingga 70 orang yang datang dari KLU kita KSB,” harapnya.

Sementara ini, ada dua destinasi yang akan dipromosikan kepada wisatawan. Yaitu Mantar dan Sekongkang. Dimana wisatawan bisa melakukan paralayang di Mantar dan berselancar di Sekongkang. Ini yang menjadi destinasi wisata utama KSB saat ini.

“Kita sementara ini masih fokus pada dua destinasi wisata itu. Kita berharap wisatawan bisa menikmati keindahan alamnya.

Nanti kita buatkan paket wisata khusus untuk mereka,” ujarnya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 9 Januari 2018

Halaman 10

Permen Belum Ada Akreditasi PAUD dan PNF SEBANYAK 750 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) akan diakreditasi oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP) PAUD dan PNF NTB pada tahun 2018 ini. Proses akreditasi sangat penting untuk menilai kualitas sekolah.

Ketua BAP PAUD dan PNF NTB, Dr. Fauzan, M.Pd., dikonfirmasi Senin (8/1) mengatakan, sebanyak 750 lembaga PAUD dan PNF akan diakreditasi.

“Sudah keluar untuk jumlah PAUD dan PNF yang akan diakreditasi, sebanyak 750 lembaga PAUD dan PNF,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebu(Suara NTB/dok) dayaan (Kemendikbud), ada Fauzan sebanyak 4.907 Taman Kanakkanak/Raudhatul Athfal (TK/ RA), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) di NTB, baik negeri maupun swasta yang ada di NTB. Sebelumnya, disampaikan jumlah PAUD yang sudah diakreditasi masih sangat minim. Kendala yang membuat banyak PAUD yang belum diakreditasi, karena jumlah kuota yang diberikan dari pemerintah pusat relatif sedikit.

Fauzan menekankan, akreditasi pada PAUD sangat penting.

Secara teori pendidikan, karakter anak lebih terbentuk saat usia dini sampai anak duduk di kelas III. Menurutnya 80 persen karakter anak dibentuk saat usia emas atau sering disebut sebagai golden age.

“Usia emas anak saat di usia dini. Masak kita serahkan masa emas anak kita di lembaga yang tidak terjamin,” kata Fauzan.

Fauzan menekankan, pendidikan pada usia dini di TK, RA, dan sederajat harus betul-betul ditingkatkan kualitasnya. Harus ada dukungan juga dari pemerintah daerah. “Agar segera kita mendapatkan bantuan untuk akreditasi lembaga, kalau persentasenya sangat kecil yang sudah terakreditasi,” katanya.

Selain itu, pada PNF, akreditasi sangat perlu, untuk menghindari adanya lembaga palsu atau “bodong”. Terlebih lagi pendidikan non formal juga dapat menekan angka pengangguran.

Akreditasi pada pendidikan non formal juga sebagai upaya peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Fauzan mengatakan, pendidikan non formal seperti kejar paket A,B, dan C adalah solusi untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. “Kami akreditasi agar tidak ada jasa bodong,” katanya.

Berdasarkan data satuan pendidikan non formal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di NTB ada sebanyak 982 satuan pendidikan non formal. Terdiri dari 473 lembaga kursus, 500 PKBM, dan 9 SKB. Pihaknya melakukan akreditasi pada Pendidikan non formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan melihat bukti autentik. Dengan begitu tidak ada lagi praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini rata-rata lembaga itu sudah terkareditasi, meskipun ada beberapa lembaga yang tidak terakreditasi.

Selain lembaga PKBM, keberadaan pendidikan non formal seperti kursus juga sangat penting bagi solusi pengangguran di NTB. Akreditasi, kata Fauzan, untuk peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

BAP PAUD dan PNF memiliki kelompok kerja (pokja) di kabupaten. Pokja mengidentifikasi lembaga yang layak akreditasi. Pihaknya turun ke daerah melakukan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis ke lembaga-lembaga PNF itu. (ron)

Pemerintah Segera Bentuk LAM Bidang Keilmuan Pertanian Mataram (Suara NTB) Dalam upaya penjaminan mutu kualitas pendidikan tinggi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat pada Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka telah disusun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti).

SPM-Dikti terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dikembangkan oleh perguruan tinggi, sedangkan SPME dikembangkan oleh BAN-PT dan LAM melalui akreditasi perguruan tinggi dan program studi.

Anggota Majelis Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PTKes) Prof. Ir. Mansur Ma’shum menilai, sesuai amanat undang-undang tersebut, pemerintah sedang menyusun dokumen pembentukan lembaga akreditasi mandiri bidang ilmu-ilmu pertanian meliputi program studi ilmu tanah, kehutanan, peternakan, dan kelautan.

“Itu sedang diinisiasi,” terang Mansur ditemui akhir pekan kemarin.

Selain itu, dengan telah diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta telah dikeluarkannya Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, fungsi utama BAN-PT mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama dengan adanya pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk ilmu-ilmu serumpun yang merupakan amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

BAN-PT setidaknya memiliki enam peran dan tugas, yaitu mengembangkan sistem akreditasi nasional, melaksanakan akreditasi institusi, melaksanakan penilaian kelayakan prodi / PT baru bersama Ditjen Dikti, memberikan rekomendasi, evaluasi terhadap LAM, dan melaksanakan akreditasi program studi yang belum memiliki LAM serumpun.

Guna persiapan pembentukan lembaga akreditasi mandiri bidang keilmuan pertanian tersebut, dikatakan bahwa pemerintah juga telah membentuk tim yang bertugas menyiapkan dokumen naskah akademik pembentukan lembaga akreditasi mandiri bidang ilmu-ilmu pertanian. “Tim sudah bekerja selama dua tahun,” urainya.

Keberadaan LAM sangat penting mengingat berdasarkan undang-undang, BAN PT hanya bertugas melakukan akreditasi terhadap institusi, sedang keberadaan LAM berfungsi melakukan akreditasi terhadap program studi di semua rumpun keilmuan.

Selai itu dikatakan pula jika saat ini baru ada LAM PTKes untuk rumpun keilmuan bidang kesehatan. Ke depan diharapkan semua rumpun keilmuan mempunyai lembaga akreditasinya tersendiiri, termasuk pada rumpun keilmuan teknik yang juga tengah dipersiapkan dokumen pembentukannya. (dys)

USBN Semua Mapel Dinilai akan Menyulitkan Sekolah Mataram (Suara NTB) Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur rencana Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk semua mata pelajaran (mapel) di Sekolah Dasar (SD) masih belum ada. Dengan waktu yang cukup mepet, rencana itu dinilai akan sangat menyulitkan sekolah.

“Permen-nya belum ada sampai sekarang. Petunjuk teknis (juknis) belum ada, katanya masih draft, jadi kita ndak tahu. Dengan waktu yang sangat mepet, jelas menyulitkan sekolah, karena jumlah mapel yang banyak,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., dikonfirmasi, Senin (8/1).

Pihaknya sendiri masih menunggu juknis dari pemer-

intah pusat. Ketika sudah ada juknis-nya, barulah Disdik bisa menyiapkan sesuatu yang berbeda. Jika mengacu pada juknis tahun lalu, 25 persen soal USBN dibuat oleh pemerintah pusat, sisanya dari pemerintah daerah.

“Tapi kan tahun kemarin hanya tiga mapel, sekarang delapan mapel. Kita tunggu Permen turun, juknisnya ada, baru kita siapkan yang berbeda, karena mapel semakin banyak. Kita belum dapat Per-

Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Salah satu yang menjadi fokusnya adalah meningkatkan kehadiran guru dalam proses pembelajaran.

“Sehingga interaksi pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Pihaknya juga ingin terus memantau kegiatan-kegiatan pengembangan keprofesian bagi guru-guru. Pengembangan keprofesian itu bisa secara mandiri atau dari kelompok mata pelajaran. “Penguatan kapasitas mereka melalui MGMP, yang akan mendorong supaya teman-teman itu lebih concern mengadapai problem pembelajaran yang dih-

(Suara NTB/dok)

H. L. Mohammad Sidik

Siswa MAN 1 Lotim Juara Renang Tingkat Nasional Selong (Suara NTB) Mengawali tahun 2018 terdapat 6 siswa MAN 1 Lombok Timur (Lotim) menyumbang medali dalam bidang olahraga dan 1 piala dalam bidang kesenian musik. Bagi MAN 1 Lotim, prestasi yang diraih 6 siswa ini sangat membanggakan sekolah.

Menurut Kepala MAN 1 Lotim M. Nurul Wathoni, MPd., siswa yang berhasil membanggakan sekolah, adalah Zainul Sakbandi pada cabang olahraga renang, Ramdhani Bakhtiar juara III pada cabang pencak silat putra tingkat provinsi. Selain itu juga ada nama Anindiya Dwi Febriyanti juara III pada cabang pencak silat putri tingkat provinsi, Suhendi, juara III pencak silat tingkat kabupaten, Novia Agustina Juara II Basket putri tingkat kabupaten. ‘’Tidak ketinggalan M. Humaidi Ramhan juara II basket tingkat kabupaten serta juara 3 festival band dalam rangka HUT SMAN 3 Selong,’’ ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin (8/1).

Khusus, siswa atas nama Zainul Sakbandi Kelas X. IA 4, ujarnya, memperoleh lima juara sekaligus dalam satu cabang lomba, yakni renang.

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Kepala MAN 1 Lotim H. Nurul Wathoni pose bersama dengan siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di sejumlah kejuaraan daerah dan nasional.

Zainul Sakbandi juara II pada cabang olahraga renang 100 meter gaya dada dan juara III pada cabang olahraga renang 50 meter gaya dada pada

tingkat nasional yang diikuti oleh Provinsi Bali, NTB dan Jatim. ‘’Sakbandi juga memperoleh juara 1 lomba renang gaya bebas dan juara II lomba

renang gaya dada pada Porkab Lotim tahun 2017 yang lalu,’’ ujarnya bangga.

Atas prestasi yang diraih oleh Zainul Sakbandi, ujarn-

ya, pihaknya memberikan apresiasi dengan diberikan uang pembinaan. Lebih lanjut, kepala yang baru dilantik 2 bulan ini juga menyampaikan rasa bangganya atas torehan yang diraih oleh siswanya, karena ini membuktikan MAN 1 Lotim sebagai pendidikan madrasah ternyata bisa juga unggul dalam bidang olahraga. Dirinya berharap kepada semua ekstrakurikuler dan intrakurikuler yang ada di MAN 1 Lotim agar terus memacu diri untuk berprestasi dan madrasah siap memberikan dukungan baik secara moril maupun materi.

Pembina Olahraga Prestasi MAN 1 Lotim Irhadi, S. Pd., merasa senang dan bersyukur kepada Allah SWT atas prestasi anak binaannya. Begitu juga dengan Zainul Sakbandi merasa bahagia karena dengan prestasi ini ia mampu membahagiakan kedua orang tuanya dan dari uang hadiah yang dia peroleh dia berikan kepada orang tuanya. Selain itu, ia juga merasa bangga karena sudah mampu mengharumkan MAN 1 Lotim di kancah nasional walau masih duduk di kelas X. (r/*)

Santri Ponpes Bahrul Ulum Disdik akan Lakukan Uji Harus Hindari Kenakalan Remaja

UN SMP

Coba Dua Kali

Mataram (Suara NTB) Sebagai upaya mempersiapkan sekolah menghadapi Ujian Nasional (UN), Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram akan melakukan dua kali uji coba atau try out UN. Rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2018.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., dikonfirmasi Senin (8/1).

Di awal tahun 2018 ini, pihaknya fokus pada persiapan UN. Dari Disdik akan menyiapkan dua kali Uji Coba UN. “Sisanya (uji coba) kita serahkan ke sekolah,” katanya.

Sementara itu, peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018 jenjang SMP sederajat di Kota Mataram dipastikan bertambah.

Saat ini sudah ada 22 SMP sederajat, baik negeri dan swasta yang mendaftar untuk mengikuti UNBK. Pada UNBK 2017 hanya 13 sekolah yang melaksanakan UNBK. Ia merincikan, 22 SMP sederajat itu terdiri dari delapan SMP negeri dan enam SMP swasta serta ada tiga MTs Negeri dan lima MTs swasta akan mengikuti UNBK pada 2018.

Sebagai upaya mendukung pelaksanaan UNBK itu, ada sejumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke beberapa sekolah. Sidik mengatakan,paket berupa 20

unit bantuan komputer dari satu server diberikan kepada SMPN 19 Mataram, SMPN 12 Mataram, dan SMPN 7 Mataram.

Mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini berharap pelaksanaan UNBK nanti bisa berjalan lancar, apalagi ada beberapa sekolah yang pertama kali melaksanakan UNBK. Nantinya pihaknya akan memanggil sekolah untuk diberikan penguatan terkait UNBK. “Kami berupaya bagaimana memberikan penguatan dan motivasi kepada orang tua dan sekolah, supaya menghasilkan produk atau nilai yang maksimal,” katanya.

MKKS Tidak Laksanakan Uji Coba Sementara itu, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kota Mataram tidak melaksanakan Uji Coba UN di tahun ini. alasannya, karena Disdik sudah melaskanakan uji coba. ‘’Jadwal uji coba menjadi sangat padat,’’ ujar Ketua MKKS SMP Kota Mataram, H. Lalu Suwarno, dikonfirmasi Senin (8/1).

Jika MKKS merencanakan try out, nanti bisa sampai empat kali, sementara dinas mengambil Februari dan Maret. ‘’Kalau mau ambil bulan Januari tidak mungkin Januari karena anak-anak mulai pengayaan,” ujar Kepala SMPN 2 Mataram ini. (ron)

UPTD Layanan Dikmen Tingkatkan Kehadiran Guru Mataram (Suara NTB) UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lombok Barat-Mataram mengintensifkan tingkat kehadiran guru dan memantau kegiatan pengembangan keprofesian bagi guru. Pengembangan keprofesian itu dilakukan secara mandiri maupun secara kelompok melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., menyampaikan, pihaknya ingin lebih mengintensifkan berbagai kebijakan yang ada di Dinas

men-nya, seperti apa bunyinya, seperti apa maunya,” tegas Sidik.

Pada Ujian Sekolah (US) SD di tahun sebelumnya, hanya diujikan tiga mata ujian, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Di tahun 2018 direncanakan USBN untuk delapan mata pelajaran.

Sidik menegaskan, kebijakan ini sangat memberatkan murid.

Ia menyayangkan rencana itu tidak dilaksanakan sejak awal

tahun ajaran. “Memang ujungnya sih sangat memberatkan anak-anak. Kenapa tidak sejak awal? sehingga bisa mempersiapkan segala sesuatu terkait itu,” sesalnya.

Menurutnya, US yang sebelumnya pun masih belum maksimal. Sebaiknya dilakukan penambahan mata ujian USBN secara bertahap. Ketika sudah dilihat hasil evaluasi, barulah ditambah mata ujian USBN bagi SD itu.

“Yang kemarin kan belum maksimal, sebaiknya bertahap, dari tiga jadi lima. Nanti kalau sudah dilihat hasilnya, baru ditambah, jangan mendadak jadi delapan,” ujar mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini. (ron)

adapi,” katanya.

Mantan Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, mengatakan, untuk meningkatkan kompetensi guru, Pemprov NTB melakukan penguatan kompetensi MGMP. Sebelumnya, pihaknya sudah mengumpulkan beberapa komunitas MGMP untuk diberikan penguatan, khususnya di aspek kemampuan guru menyusun bahan ajar.

Selain itu, penguatan kemampuan guru dalam menyusun instrumen evaluasi belajar. Menurutnya, guru juga harus paham dan bisa menyusun soal standar. “Apa yang

diajarkan, harus sesuai dengan soal,” katanya.

Tak hanya itu, guru juga dibekali dengan paradigma guru abad 21. Menurutnya perlu ditekankan tantangan di bidang pendidikan. Tantangan pada abad 21 ini, harus disongsong dengan kemampuan yang lebih. “Paling penting, orang itu tdak harus memliki kemampuan tinggi pada pengetahuan tapi juga pada wisdom, bagaimaan hidup dalam komunitas yang beragam, perusahaan itu lebih senang mendapatkan orang-orang yang aspek sikapnya bagus, orang yang jujurs, orang yang punya tingkat survival tinggi,” kata Rosyidin. (ron)

Selong (Suara NTB) Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi kehidupan masa depan mereka selanjutnya. Masa remaja seperti ini oleh Bank Dunia disebut sebagai masa transisi kehidupan remaja. Untuk itu penting mendapat perhatian semua pihak, karena rentan terbawa arus kehidupan negatif Menurut fasilitator kegiatan sosialisasi kegiatan Keluarga Berencana Jumadi, SAP., beberapa waktu lalu Pusat Informasi dan Konseling Remaja, BKKBN Provinsi NTB memberikan sosialisasi kepada puluhan santri Bahrul Ulum, Lombok Timur. ‘’Tujuannya ialah untuk mencegah santri terlibat pada hal-hal yang negatif,’’ ujarnya pada Suara NTB.

Diakuinya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe, yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan.

Selain itu, kegiatan yang dikelola, dari, oleh, dan untuk remaja supaya memberikan pelayanan informasi dan konseling yang bermanfaat mengenai rencana kehidupan berkeluarga remaja. Termasuk, memberikan informasi yang bermanfaat untuk para remaja seperti tentang informasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) dan pendewasaan usia perkawinan.

Sosialisasi ini, lanjutnya, penting dikarenakan remaja adalah generasi penerus bang-

sa yang diharapkan untuk mengubah kehidupan yang lebih baik. Apabila remaja di suatu bangsa dapat mengubah bangsa ke arah yang lebih baik, maka bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang memiliki generasi-generasi penerus yang hebat.

Pihaknya berharap agar pascaberlangsungnya kegiatan dapat meningkatkan keterampilan para remaja, meningkatkan pengetahuan tentang risiko seksualitas, napza, HIV, dan AIDS, kesehatan reproduksi remaja. Tidak hanya itu, median usia kawin pertama perempuan, menumbuhkan rasa solidaritas remaja terhadap remaja lainnya, sebagai wadah untuk para remaja apabila memiliki keterampilan dan sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh para remaja. (dys)

UIN Mataram Perluas Pembinaan Guru Ponpes Mataram (Suara NTB) Kualitas jadi persoalan utama yang dihadapi pondok pesantren (ponpes). Kualitas guru misalnya, di samping yang lainnya seperti sarana dan prasarana.

Menyadari pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas ponpes, Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag., siap melakukan pembinaan terhadap pesantren, khususnya dalam peningkatan kualitas bagi para guru.

Hal itu diungkapkan Mutawali, menjawab keinginan Pengasuh Ponpes Nurul Mukhlisin NW Pringgarata agar UIN Mataram memberikan pembinaan terhadap pihak ponpes saat menghadiri perayaan HUL Ponpes yang ke 10 pada Minggu (7/1).

“UIN siap memberikan bimbingan kepada ponpes,” kata Mutawali seraya berharap agar ke depan akan lahir orangorang hebat dari ponpes.

Mutawali pada kesempatan itu langsung menunjuk LP2M UIN Mataram segera memasukkan daftar nama Ponpes Nurul Mukhlisin ke dalam daftar ponpes yang

(Suara NTB/dok)

H. Mutawali akan mendapatkan pembinaan UIN Mataram.

“LP2M punya program namanya pembinaan madrasah.

Kita ajak berikan pelatihan kepada guru-guru yang ada di Nurul Mukhlisin. Kita akan memberikan pelatihan dan bimbingan yang ada di sini,” terangnya.

Sejalan dengan rencana membuka SMK Pariwisata, Mutawali menegaskan jika tahun ajaran lalu UIN Mataram telah membuka program studi Pariwisata Syariah di bawah Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam (FEBI). “Prodi ini seperti gadis cantik, sejak dibuka peminatnya banyak. Melebihi kuota. Ini sangat relevan dengan pengembangan halal tourism pemerintah,” urainya.

Selain itu, pada kesempatan itu pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dituntut untuk memperbanyak kuota bidikmisi pada saat penerimaan mahasiswa baru.

Hal itu penting, karena semakin banyak kuota, santri berprestasi, namun tidak mampu dapat terakomodir.

“Mudahan ke depan lulusan Ponpes Nurul Mukhlisin banyak yang melanjutkan ke UIN Mataram,” kata Pengasuh Ponpes Nurul Mukhlisin Ahmad Raimah, S.Pd. Di samping itu pihaknya juga berharap ada solusi yang ditawarkan UIN Mataram terhadap santri. Karena dengan adanya bidikmisi dan beasiswa lainnya, putra putri yang lulus di ponpes bisa melanjutkan studi.

“Semoga semuanya ini terwujud dan tercapai. Ada bimbingan dari semua pihak, sehingga putra putri kita yang sekarang ini gratis di ponpes ini bisa lanjut,” tukasnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 9 Januari 2018

Kasdiono Diminta Pimpin PASI NTB Mataram (Suara NTB) Jajaran pelaku olahraga di NTB mulai angkat bicara soal figur yang dianggap tepat memimpin Pengprov PASI NTB. Menurut mereka, mantan Ketua KONI NTB, H. MNS. Kasdiono sangat diharapkan untuk memimpin PASI NTB. Sayangnya, meski dianggap layak pimpin Pengprov PASI NTB, namun Kasdiono belum siap menerima jabatan itu.

“Jangan saya jadi ketua PASI NTB. Ndak bagus, kalau bisa

cari figur lain saja,” ucap Kasdiono yang dikonfirmasi Suara NTB belum lama ini.

Saat itu, Kasdiono tidak melontarkan alasan dirinya tidak ingin memimpin PASI

NTB. Mantan ketua KONI NTB yang sukses meletakan prestasi NTB diperingkat 12 besar PON 2012 itu hanya mengatakan dirinya tidak siap memimpin PASI NTB.

Sementara itu dari kalangan atlet dan pelatih menginginkan Kasdiono dapat menjadi Ketua PASI NTB periode 2018 hingga 2022. “Kalau pak Kasdiono mau pimpin PASI NTB. Kita sangat senang sekali,” ucap Pelatih dan atlet atletik NTB yang tak ingin namanya dikorankan.

Selain dari kalangan atlet dan pelatih, dari pihak pelaku olahraga juga menilai Kasdiono san-

gat layak memimpin PASI NTB. Pasalnya Kasdiono sudah pernah membuktikan dengan membawa prestasi NTB meningkat 200 kali lipat dari prestasi NTB di PON sebelum tahun 2012.

“Bila pak Kasdiono mau memimpin cabor atletik, saya rasa sangat tepat untuk terwujudnya peningkatan prestasi olahraga atletik. Pasalnya, Pak Kasdiono juga pernah sukses

memimpin KONI NTB dengan membawa prestasi NTB meraih 11 medali emas, lima perak dan delapan perunggu di PON 2012,” ucap salah seorang pengurus KONI NTB yang juga tak ingin disebutkan namannya.

Untuk diketahui, raihan medali emas cabor atletik di PON 2012 sebanyak 7 medali emas. Sementara di PON 2016, Raihan medali emas atletik

menurun menjadi lima medali emas. Itu artinya atletik kecolongan dua emas dari PON sebelumnya. Kedepan PASI NTB perlu dipimpin figur yang mau bekerja lebih baik lagi untuk memimpin atletik di PON 2020 meski pun saat ini pimpinan PASI NTB, H. Suhaimi dianggap sudah bekerja maksimal memimpin PASI NTB. (fan)

Tertahan, Real Madrid Ketinggalan 16 Poin dari Barca KSB Fokus Perbaikan Peringkat di Porprov 2018 Taliwang (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbawa Barat saat akan lebih fokus pada perbaikan peringkat daerah jelang porprov tahun 2018. Perbaikan peringkat merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh para atlet karena dukungan anggaran juga semakin meningkat di tahun 2018 yang berada diangka Rp 2,5 miliar. Sementara untuk perolehan medali, hingga saat ini pihaknya belum memiliki target khusus, tetapi harapan terbesar bisa mencapai angka 31 untuk medali emas.

“Kita belum terlalu fikirkan untuk target perolehan medali kita di Porprov 2018, tetapi kita akan lebih fokus terhadap perbaikan peringkat kabupaten. Karena di pelaksanaan tahun sebelumnya kita hanya mampu berada di urutan ketujuh dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di NTB, tetapi di tahun 2018 minimal kita bisa berada di posisi lima besar,” ujar ketua KONI Sumbawa Barat Deden Zaidul Bahri SH, kepada Suara NTB Senin (8/1).

Terkait persiapan para atlet, saat ini sudah ada beberapa cabor yang sudah mulai melakukan Pelatda, seperti tinju dan pencak silat. Khusus untuk Pencak silat, cabor ini sudah beberapa kali melakukan uji coba untuk semakin memantapkan diri jelang porprov ini. Selain itu, ada juga beberapa Cabor yang semakin memantapkan para atletnya seperti dengan melakukan latihan rutin dan menjaga kebugaran fisik.

Sementara, untuk seleksi para atlet dari masing-masing cabor sudah juga dilakukan, meskipun belum semua cabor telah merampungkan tugasnya (seleksi). “Kita beri target untuk masing-masing cabor sudah selesai melakukan seleksi beberapa minggu kedepan. Sehingga awal tahun 2018 semua atlet ini sudah masuk Pelatda untuk memaksimalkan potensi diri yang dimiliki,” ungkapnya.

Disinggung mengenai kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan, diakuinya, memang selama ini sarana dan prasarana pendudung yang dibutuhkan oleh para atlet masih sangat minim. Tetapi meskipun kondisinya demikian, pihaknya tetap akan selalu berusaha maksimal memberikan yang terbaik bagi daerah. Apalagi dengan PR besar memperbaiki peringkat dan target 30 medali emas tersebut, akan terasa sangat berat jika pemerintah hanya menonton tanpa memberikan kontribusi nyata.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya Pemda bisa memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan para atlet yang ada untuk mendongkrak prestasi saat ini.

“Kita akui memang sarana pendukung yang dimiliki masih belum maksimal. Makanya kita harap Pemda untuk bisa memenuhi apa yang sudah menjadi kebutuhan para atlet ini,” tukasnya. (ils)

(Suara NTB/fan)

RAPAT - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto (kanan) bersama pengurus KONI NTB menggelar rapat persiapan NTB menjadi tuan rumah PON 2024 bersama Bali, di Sekretariat KONI NTB, Senin (8/1).

KONI NTB Yakin Bisa Jadi Tuan Rumah PON Bersama Bali Mataram (Suara NTB) Wacana KONI NTB dan Bali untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024 benar-benar serius. Pihak KONI NTB telah melakukan road show ke masing-masing KONI provinsi di Indonesia untuk meyakinkan semua anggota KONI Pusat terkait keseriusan Bali dan NTB menjadi tuan rumah PON 2024.

Keseriusan KONI NTB untuk menjadi tuan rumah PON 2024 bersama Bali dibicarakan secara serius di rapat KONI NTB yang di gelar di Sekretariat KONI NTB, Senin (8/1) kemarin. Rapat yang di pimpin oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto itu dihadiri unsur pengurus harian KONI NTB. Seperti Wakil Ketua dan masing-masing Ketua Bidang hadir di rapat tersebut.

“Kita ingin mengemas sport ini menjadi sport tourism.

Event ini nasional, tapi kita kemas terasa seperti event internasional,” ucapnya.

Dalam hal ini, maksud Andy bila NTB dan Bali jadi ditunjuk menjadi tuan rumah PON, maka pihaknya akan menyelenggarakan event PON dengan baik. Dalam hal event multi event itu serasa seperti event internasional.

NTB akan menjadikan event PON 2024 bukan untuk mencari prestise atau mencari juara umum. Tapi akan menjadikan PON 2024 menjadi PON prestasi. “Kita tidak mencari juara umum. Tapi kita akan menjadikan PON 2024 untuk prestasi Indonesia. Karena kita tidak akan memengaruhi wasit, untuk berpihak pada tuan rumah,” jelasnya.

Ditanya soal persiapan sarana olahraga di NTB untuk PON, Andy mengaku sudah sangat layak. Dalam hal ini gelanggang olahraga yang ada di NTB hanya dipoles sedikit saja agar bisa menjadi standar event nasional.

“Kita bicara realistis, kita tidak banyak membangun sarana dan prasarana. Tinggal dipoles saja,” terangnya seraya menambahkan bahwa untuk lintasan atletik yang dibangun di GOR 17 Desember Turide Mataram tinggal ditambah dua lintasan agar memenuhi syarat untuk pertandingan PON. (fan)

Madrid Real Madrid menelan hasil imbang 2-2 atas Celta Vigo dalam pertandingan pekan ke-18 di Balaidos, Minggu waktu setempat, yang membuat peluang mereka mempertahankan gelar Liga Spanyol semakin menipis.

Gareth Bale menyumbang dua gol pada laga ini, sedangkan dua gol tim tuan rumah dicetak Daniel Wass dan Maxi Gomez.

Real Madrid tertahan di urutan empat klasemen sementara dengan 32 poin, atau tertinggal 16 poin dari pemuncak klasemen Barcelona yang memegang catatan belum terkalahkan sepanjang musim ini. Adapun Celta Vigo tidak beranjak dari urutan 14 dengan perolehan 22 poin.

Real Madrid belum mampu bangkit dari kekalahan 0-3 atas Barcelona pada akhir Desember 2017, walaupun sebelumnya Los Blancos mampu mempermalukan Sevilla 5-0.

Real Madrid bahkan dalam tekanan saat Celta Vigo nyaris mencetak gol lebih dulu andai saja tendangan keras Iago Aspas tidak menghantam tiang gawang pada menit 12.

Lini pertahanan merupakan sektor yang harus dibenahi Zidane karena Celta mampu mencuri gol dari serangan balik Iago Aspas yang diselesaikan Daniel Wass menggunakan tendangan melambung pada menit 33.

Pemain-pemain bertahan Real Madrid terlihat kesulitan menjaga pergerakan Wass dan Iago Aspas yang kerap melancarkan serangan cepat dari sektor sayap. Real Madrid sempat membalas berkat gol Gareth Bale berkat serangan balik Toni Kross yang melepaskan umpan jauh kepada pemain asal Wales tersebut.

Bale bahkan membalikkan kedudukan menjadi 2-1 setelah sentuhan kaki kirinya mengantar bola masuk ke gawang Celta. Gol itu bermula dari umpan terobosan Isco yang melewati barisan pemain bertahan Celta.

(Suara NTB/ist)

TERTEGUN – Para pemain Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos dan Marcelo tertegun usai pemain Celta, Maxi Gomez memaksakan hasil imbang dalam lanjutan La Liga, kemarin.

Namun permainan Madrid menurun di babak kedua. Celta nyaris menambah gol dari tendangan penalti menyusul pelanggaran Keylor Navas kepada Aspas. Beruntung, sepakan penalti Aspas yang

lemah ke sisi kanan mampu dihentikan Navas.

Celta berhasil memaksakan hasil imbang 2-2 berkat gol Maxi Gomez yang menyambut umpan silang Daniel Wass dari sisi kanan. Ronaldo yang

tampil tidak maksimal pada malam ini memiliki peluang di menit 84, namun sepakannya justru mengarah ke penjaga gawang Celta. Skor 2-2 bertahan hingga laga usai, demikian laman La Liga. (ant/bali post)

Masa Bakti Pengurus Atletik akan Berakhir Maret Mataram (Suara NTB) Masa Bakti kepengurusan cabang olahraga atletik mulai dipertanyakan oleh sejumlah pelaku olahraga di NTB. Pasalnya, beberapa pihak ingin mencalonkan figur masing-masing untuk menahkodai cabor yang selalu menyumbang medali emas terbanyak di multi event nasional itu.

Sayangnya, jajaran pengurus atletik sendiri belum mengetahui terkait berakhirnya kepengurusan Pengprov PASI NTB yang tengah dipimpin oleh H. Suhaimi SH itu. Namun, data dari KONI NTB menjelaskan, masa Bakti kepengurusan PASI NTB berakhir tanggal 17 Maret 2017. Itu SK yang diterbitkan oleh PB PASI tertanggal 17 Maret 2014-2018.

Sekum KONI NTB, Moh. Iqbal yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (8/1) kemarin membenarkan bila masa Bakti kepengurusan PASI NTB akan berakhir bulan Maret 2017.

“Itu lihat sendiri SK PASI NTB yang ada di Bidang Organisasi KONI NTB. Kepengurusan PASI NTB akan berakhir bulan Maret 2017,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua PASI NTB, H.

Nasaruddin yang dikonfirmasi Suara NTB terpisah mengatakan masa Bakti berakhir kepengurusan PASI NTB akan berkahir tahun depan.

“Kepengurusan PASI NTB akan berakhir tahun depan”tepisnya tanpa alasan yang berdasar.

Pada kesempatan itu Dosen F-KIP Mataram itu menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada rencana PASI NTB untuk menggelar Musda. Pasalnya masa Bakti kepengurusan PASI NTB masih lama (tahun depan-red).

Ditempat terpisah, Sekum KONI NTB, Moh. Iqbal menegaskan bahwa bagi kepengurusan cabor yang sudah berakhir harus segera disampaikan. Dan kalau bisa dipublikasikan. Sehingga PASI NTB bisa segera menyiapkan Musda untuk pemilihan ketua cabor yang baru. Sehinga dengan begitu akan banyak figur yang bisa mencalonkan diri menjadi ketua PASI NTB. Dengan banyaknya calon figur ketua cabor yang maju di Musda maka PASI NTB akan dapat memilih ketua yang benar-benar serius memimpin cabor atletik NTB. (fan)

Pelatda Tahun 2018 Harus Meningkat Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan bahwa kegiatan Pelatda Mayung tetap berlanjut. Tahun ini program latihan atlet Pelatda harus ditingkatkan.

Demikian disampaikan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (8/1) kemarin. “Saya ingin Pelatda PON 2018 harus meningkat. Semuanya harus meningkat baik dari segi porsi latihan dan gizi atlet harus ditingkatkan,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) ini menjawab soal pelaksanaan Pelatda Mayung 2017 sudah berkahir.

Menurut Andy, meski tahun 2017 sudah berakhir, namun

Pelatda tahun 2018 tetap harus berjalan. Bahkan dia menginginkan Pelatda tahun 2018 harus meningkat baik dari segi gizi, uang saku dan porsi latihan harus meningkat.

Ditanya soal berapa besar peningkatan program latihan di tahun 2018, Andy menyerahkan sepenuhnya kepada panitia Pelatda. “Kalau soal peningkatan program Pelatda tahun 2018, saya serahkan sepenuhnya ke Panitia Pelatda. Bagiamana pun saya menginginkan Pelatda tahun 2018 harus meningkat,” tegasnya.

Terkait soal Pelatda yang harus meningkat, akan mempengaruhi jumlah atlet penghuni Pelatda. Namun demikian sejuah ini jumlah atlet Pelatda tahun 2018 hingga saat ini masih belum ada penambah-

an atau pengurangan. Pasalnya belum ada usulan dari cabor masing-masing.

“Untuk penambahan jumlah atlet Pelatda kita serahkan ke cabor masing-masing. Sejauh ini usulan penambahan atlet Pelatda tahun ini belum ada dari cabor. Dan kami akan menunggu usulan dari cabor,” jelasnya.

Sementara Ketua Panitia Pelatda Mayung tahun 2017, Mars Ansori Wijaya sebelumnya menjelaskan bahwa terkait penambahan dan pengurangan atlet Pelatda pihaknya akan melakukan sistem degradasi dan promosi atlet. Lewat program degradasi dan romosib atlet itu pihaknya akan melanjutkan pembinaan atlet berprestasi dan mengurangi jumlah atlet yang dinilai prestasi menurun. (fan)

O lahraga

(Suara NTB/fan)

SELEKSIATLET-KadisporaNTB,Hj.HusnanidiatyNurdinbersamamantanDirekturPelatnas,Paulus Pasurney menyaksikan proses seleksi atlet di GOR 17 Desember Turide Mataram, tanggal 29 Desember 2017.

(Suara NTB/ist)

Harry Kane

Spurs Tak Bisa Halangi Kane Pindah London Mauricio Pochettino mengatakan Tottenham tidak bisa memaksa Harry Kane bertahan jika pemain itu ingin pindah ke Real Madrid, sembari menunjuk kasus Philippe Coutinho pindah ke Barcelona sebagai contoh bujuk maut klub-klub top Spanyol.

Liverpool akhirnya menjual Coutinho kepada Barcelona pada harga 142 juta pound setelah pemain Brasil itu terang-terangan ingin pindah ke Camp Nou. Barca dan Madrid punya sejarah memaksa klubklub besar Eropa menjual pemain-pemain hebatnya kepada mereka, seperti terjadi pada Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Luka Modric dan Gareth Bale.

Kane berulang kali disebut-sebut bakal pindah ke Madrid musim ini, kendati Spurs mengaku belum berbicara dengan siapa pun.

“Liverpool adalah salah satu klub terbaik di dunia dan lihat manakala Coutinho ingin hengkang, betapa sulitnya mempertahan pemain terbaik Anda. Liverpool ingin

mempertahankan dia tapi sulit dan lihat apa yang terjadi pada Cristiano Ronaldo dan Manchester United, dan (Zinedine) Zidane di Juventus, (Luis) Figo di Barcelona.”

“Banyak contoh itu terjadi, sulit sekali mempertahankan pemain terbaik Anda jika pemain Anda itu menyatakan ingin pindah.”

Kane sendiri pernah mengatakan ingin menghabiskan seluruh karirnya di Tottenham dan Pochettino membandingkan dia dengan legenda AS Roma Francesco Totti yang menghabiskan masa seperempat abad bersama klub Serie itu.

Tetapi tetap saja Pochettino menyatakan Spurs tidak bisa memaksa siapa pun bertahan jika dia ingin pindah.

“Harry itu spesial sekali karena dia mencintai Tottenham dan dia selalu bersama Tottenham, tetapi kita bisa cerdas mengelola dia. Pemain itu perlu memilih bertahan di sini, Anda tak bisa memaksa pemain itu tetap di sini.” (ant/bali post)

SUARA NTB Sapi Curian Dinaikkan ke Mobil

Halaman 12

Selasa, 9 Januari 2018

Terlambat Ditolong

Bayi Meninggal dalam Kandungan

Giri Menang (Suara NTB) Rasa sedih mendalam dialami keluarga Inaq Sal (19) dan Ujik warga Dusun Lebah Suren Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong. Buah hati yang didamba-damba harus meninggal dunia lantaran terlambat mendapatkan pertolongan dari pihak Puskesmas.

Ibu yang baru pertama kali melahirkan ini digotong dari rumahnya berjarak 7 kilometer sampai ke Puskesmas itupun melalui jalan rusak parah.

Kadus Lebah Suren, Nurdin menuturkan bahwa kondisi saat ini ibu muda tersebut masih shock dan lemah. Lantaran masih sedih ditinggal oleh bayinya yang berusia 6 bulan dalam kandungan.

“Sekarang masih sedih dan lemah karena ditinggal sama bayinya itu,”terang Nurdin.

Ia menuturkan, bayi yang hendak dilahirkannya terlambat ditolong. Karena, setiba di Puskesmas bayinya telah meninggal di dalam perut. Hal ini dikarenakan lamanya di perjalanan, akibat menempuh jarak hampir 7 kilometer sebagian jalan rusak parah. Disamping itu, peralatan untuk menggotong hanya menggunakan kain dan bambu.

Diakuinya, warganya masih hidup terisolir sehingga kehidupannya pun jauh dari pelayanan publik yang layak.

Yang paling parah katanya, ketika ada warganya yang sakit. Kendaraan tidak bisa tembus ke daerah tempat tinggal warga, sehingga terpaksa digotong turun untuk berobat.

Hampir setiap kali ada warganya yang sakit dan melahirkan jika terlambat dibawa ke Puskesmas harus digotong.

Alat yang dipakaipun sekadar kain dan bambu. Akses jalan yang dilalui hingga Puskesmas pun mencapai 7 kilometer, hampir sebagaian masih rusak parah. Jika dihitung jelasnya, terdapat 2-3,5 kilometer jalan rusak parah hingga dusun Loang Batu. Kondisi akses jalan ini menjadi persoalan utama dari warganya yang berjumlah 500 jiwa di dusun setempat. Ditambah lagi dusun lain seperti Loang Batu, Serero dan Harapa Baru yang juga mengalami kondisi jalan rusak.

Disamping akses jalan rusak, fasilitas kesehatan juga menjadi kendala. Karena di

(Suara NTB/her)

TERLAMBAT DITOLONG - Sal, ibu muda yang tampak masih shock karena bayinya meninggal dalam kandungan sebelum mendapat pertolongan. daerah setempat tidak ada fasilitas kesehatan berupa pustu. Pihaknya juga berharap agar pemda menganggarkan pembangunan fasilitas pelayanan dasar tersebut sebab menjadi kendala utama di daerahnya.

Menanggapi hal ini, Kades Sekotong Tengah L Sarapudin mengaku kondisi jalan di daerah itu memang rusak. Namun desa sudah membangun rabat melalui anggaran DD tahun lalu. “Mudahan bisa terealisasi pembangunan akses jalan ini tahun ini,”kata Miq Sarap, sapaan akrab Kades dua periode ini.

Kepala UPT Puskesmas

Sekotong, Nyoman Adnyana Putra membenarkan bayi ibu Sal meninggal di kandungan.

Seharusnya penanganan pasien cepat, karena ada rumah tunggu di Telaga Lebur, sehingga ketika musim hujan bisa diinapkan di sana, ditanggung makan. Pihaknya juga menyiapkan Puskesdes di dekat daerah itu, per 1 Februari sudah ada bidan baru bertugas di sana. “Sudah disiapkan bidan yang tugas di Puskesdes, kedepan juga perlu kita fikirkan pustu daerah atas itu,” ujarnya. (her)

HILANG HLG BPKB R4 TOYOTA DR960AR NOKA/NOSIN: FJ40-342746/2F549419 AN. IR ABDUL GAFARHLG DSKTR JL. LANGKO MATARAM

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

HLG STNK R4 ISUZU D8176AB NOKA/NOSIN: 25928714/P.929.215 AN. PLN WILAYAH XI HLG DSKTR JL. YOS SUDARSO AMPENAN

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HLG STNK R2 YAMAHA DR2969BP NOKA/ NOSIN:MH314D003AK669111/ 14D-668819 AN. LALU SAOFIAN CANDRA HLG DSKTR PASAR BUAH MANDALIKA

LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

HLG STNK R2 HONDA DR6057HL NOKA/NOSIN :MH1JFB1XDK523553/ JFB1E-1522482 AN. I GEDE DESTA ARIANTA HLG DSKTR GUNUNG SARI

RUPA-RUPA

Tanjung (Suara NTB) Aksi pelaku pencurian ternak yang beroperasi di Lombok Utara dapat dikatakan semakin modern. Maling tidak lagi sekadar menggeret ternak, tetapi sudah menggunakan sarana kendaraan (mobil) Toyota Avanza.

Sebagaimana hasil pengungkapan Polres Lombok Utara, Minggu (7/1). Polres berhasil mengamankan pelaku pencurian sapi yang menggunakan mobil Avanza saat beroperasi di Dusun Badung, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang.

Kapolres Lombok Utara, AKBP Afriadi Lesmana, melalui Kasat Reskrim, AKP Kadek Metria, kepada wartawan Senin (8/1) mengungkapkan, aksi pencurian sapi terjadi di TKP Dusun Badung pada Rabu (13/12) lalu. Aksi dilakukan pada sore hari pukul 14.00 wita.

“Korbannya Haerum Pahmi (41) warga Dusun Badung. Pelaku diketahui berinsial RM (32) dan RM (39), keduanya dari Dusun Janapria, Lombok Tengah,” ungkap Metria.

Kronologi kejadian sebagaiman diterangkan, pelaku yang berjumlah tiga orang masing-masing RM, MR dan satu orang lainnya berstatus masuk DPO (daftar pencarian orang) telah melakukan pencurian sapi dengan menggunakan mobil Avansa dengan nopol L 1589 CX berwarna Silver. Dalam operasinya, RM selaku sopir menyewa mobil di Rent car Travel di Lombok Tengah. Sedangkan pelaku MR dan pelaku buron bertugas mengambil sapi dan memasukkan sapi ke dalam mobil Avansa. Jenis sapi yang dicuri adalah pedet (anak sapi bali) dengan harga kisaran di bawah Rp 5 juta.

Selanjutnya kata Metria

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

(Suara NTB/ari)

DIAMANKAN - Dua tersangka pencurian sapi yang tengah diamankan Polres Lombok Utara, Senin (8/1). menyambung, sapi dibawa ke wilayah Kopang, Lombok Tengah untuk selanjutnya dijual kepada salah seorang penadah. Pedet tersebut dijual oleh pelaku seharga Rp 4,5 juta.

“Hasil penjualan sapi kemudian dibagi tiga, termasuk untuk membayar sewa mobil,” imbuhnya.

Polres KLU berhasil mengamankan pelaku berdasarkan dari laporan masyarakat.

Keterangan salah seorang saksi, Dedi Isnan (anak pelapor) seperti disampaikan Metria, bahwa Dedi sempat mengejar mobil Avanza disaat kejadian.

Mobil Avansa L 1589 CX yang ditunggangi pelaku diduga

LOWONGAN DIBUTUHKAN MARKETING HOTEL & RESTO ,HRD,WAIER,ADMIN GUDANG MIN.2TH BEKERJA CV. EMAIL KE reservasi@centralsenggigi.com HUB. 081907401442/ 0817588298 DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

mengambil sapi miliknya.

Selanjutnya tim Opsnal Polres Lombok Utara melakukan penyelidikan, hingga ditemukan mobil pelaku milik Rencar/ Travel di wilayah Loteng. Dari keterangan pemilik, didapatkan informasi bahwa pelaku RM yang telah menyewa mobil tersebut pada hari kejadian.

“Dari hasil penyelidikan selanjutnya dilakukan penangkapan pelaku RM dan pengembangan Penangkapan pelaku lain, MR. Sedangkan pelaku lainnya tidak ada di tempat dan hingga berstatus DPO,” terangnya.

Sementara dari pengem-

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

bangan penyelidikan kepada pelaku, Polres mendapati keterangan bahwa aksi (pencurian sapi) dengan modus menggunakan alat angkut jenis mobil Avansa diakui oleh pelaku di empat TKP di KLU antara lain TKP Dusun Badung (Desa Malaka), belakang Terminal Teluk Nara (Desa Malaka) – keduanya Kecamatan Pemenang, serta TKP Dusun Lendang Galuh (Desa Sokkong) dan Dusun Karang Sobor (Desa Sigar Penjalin) - keduanya Kecamatan Tanjung. (ari)

SALON SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 9 Januari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 9 Januari 2018

OPINI

Halaman 14

Sisi Visioner Peluang Pemimpin Muda dalam Kepemimpinan Bersama Penanganan Kemiskinan Harus Terintegrasi GAGALNYA Pemkot Mataram mencapai target penurunan angka kemiskinan tahun lalu, sangat disayangkan. Pasalnya, selain anggaran yang parkir untuk pengentasan kemiskinan terbilang sangat besar, topografi Kota Mataram tidak seperti daerah lainnya seperti Lombok Barat maupun Lombok Tengah dan Lombok Timur. Luas Kota Mataram hanya 61,30 kilometer persegi. Dari luas wilayah yang tidak seberapa dibandingkan tiga kabupaten tersebut, seharusnya penanganan kemiskinan menjadi lebih mudah dan lebih fokus.

Namun, dari target penurunan kemiskinan yang disepakati antara Pemkot Mataram dengan Pemprov NTB, yakni sebesar 1,3 persen, Pemkot Mataram hanya mampu menurunkan kemiskinan kurang dari satu persen atau tepatnya 0,65 persen. Hal ini tentu sangat disayangkan. Seperti diketahui, pada tahun anggaran 2017 lalu, anggaran penanggulangan kemiskinan diplot sekitar Rp 23 miliar.

Apalagi disebut-sebut, dari enam kecamatan yang ada di Kota Mataram, satu kecamatan diklaim bebas kemiskinan, yakni Kecamatan Selaparang. Dengan proyeksi lima kecamatan yang ditangani, seharusnya kerja-kerja Pemkot Mataram terkait penanggulangan kemiskinan, menjadi lebih sederhana. Nyatanya, target yang telah disepakati itu justru tidak mampu dipenuhi.

Wajar kalau kemudian kalangan Dewan mengkritisi hal itu. Apa yang telah dicapai Pemkot Mataram dianggap tidak sebanding dengan kondisi nyata masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tercatat pada angka 8 persen. Ini tentu angka yang membanggakan karena berada di atas rata-rata nasional. Akan tetapi, ini berbanding terbalik dengan masih anyaknya orang miskin di Mataram.

Idealnya, pertumbuhan ekonomi harus berbanding lurus dengan kondisi masyarakat. Dalam bayangan kita, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen, masyarakat Kota Mataram sudah sejahtera. Nyatanya masih banyak masyarakat miskin di Kota Mataram. Salah satu kantong kemiskinan di Kota Mataram berada di kawasan pesisir Ampenan. Ini artinya, pertumbuhan ekonomi yang 8 persen itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, tidak sampai ke masyarakat bawah.

Salah satu penyebab gagalnya Pemkot Mataram mencapai target penurunan angka kemiskinan adalah karena kurang fokusnya intervensi kebijakan yang mengarah ke sana. Bisa jadi dalam penerapannya, program penanganan kemiskinan itu justru salah sasaran. Di samping faktor mindset masyarakat lokal yang masih berprinsip ‘’makan tak makan asal kumpul’’. Tidak heran kalau yang menyandang status orang miskin kebanyakan adalah masyarakat lokal, bukan masyarakat pendatang.

Di kampung-kampung yang notabene dihuni oleh penduduk lokal, menjadi kawasan yang banyak orang miskinnya. Dalam satu rumah, tidak jarang dihuni oleh lebih dari satu atau dua kepala keluarga. Padahal, selain berpotensi menimbulkan kekumuhan, juga rentan terjadi konflik sosial antar keluarga. Seharusnya masyarakat tidak lagi berpikir seperti itu. Bagi keluarga baru seharusnya berani ke luar dari rumah induk orang tua dan hidup mandiri.

Karena bagaimanapun kemiskinan adalah soal mindset atau pola pokir. Toh sekarang pemerintah banyak memberikan kemudahan untuk memiliki rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Demikian pula pemerintah, pola intervensi kemiskinan tidak boleh monoton. Polanya harus dikaji sesuai kebutuhan masyarakat. Karena selama ini program pengentasan kemiskinan di Kota Mataram masih berkutat pada pola bedah rumah dan juga pemberian bantuan instan. Kalaupun ada pemberian bantuan dalam bentuk modal usaha, cenderung tidak dilakukan pengawalan hingga tercapainya tujuan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan. Untuk itu, ke depan pola penanganan kemiskinan harus lebih terarah dan terencana dan dilakukan secara terintegrasi oleh semua OPD. Pemerintah harus mengantongi data valid jumlah penduduk miskin di Mataram supaya arah penanganannya juga tak salah sasaran. (*)

RADIO

Kullukum raa’in wa mas’uulatin ‘ala ra’iyatihi- setiap-tiap kalian adalah pemimpin, dan akan ditanya atas apa yang kalian pimpin.

(H.R. Bukhari).

ALAM konteks kepemimpinan lingkup terkecil seperti keluarga, seorang pemuda mulai belajar menjadi pemimpin terbaik untuk mendapatkan jalan lurus atas apa yang dipimpin. Tanggung jawab penuh, kejujuran serta etika moral yang perlu dijaga sebagai pemimpin menjadi bagian dari pembelajaran, terlebih ketika akan menjadi pemimpin dalam lingkup yang lebih besar, misalnya di tempat kerja, atau pun di masyarakat kesehariannya. Memimpin bukan hanya sekadar menjadi atasan, akan tetapi bagaimana menjadi visioner dan mampu membawa perubahan yang lebih baik dari kepemimpinannya.

Pemuda seringkali diasosiasikan dengan semangatnya yang masih segar, serta dipercaya mempunyai ideide progresif dan emansipatoris yang bisa dituangkan untuk masyarakat yang lebih baik. Maka tak heran pemimpin besar revolusi Ir. Soekarno pernah berucap “ beri aku sepuluh pemuda maka akan kuguncangkan dunia”, ini menjadi tanda bagaimana harapan besar Soekarno kepada para pemuda dengan membakar semangat mereka untuk peduli akan nasib bangsa, serta berada pada garda terdepan untuk perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Begitu juga dengan ungkapannya yang lain, “seribu orang tua hanya bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia”. Sisi visioner seorang pemuda masih mempunyai jalan panjang untuk eksekusi atas ide-ide besar yang dia punya.Terlebih ketika dia berada pada jajaran kepemimpinan, atau dia menciptakan sesuatu yang dia sendiri menjadi pimpinannya (Enterpreneurship). Pemimpin dalam tataran enterpreneurshipakan menjadi sebuah media pembelajaran untuk menggeluti lebih jauh bagaimana menjadi pemimpin yang ideal atas apa yang dipimpin, dan belajar mencari solusi terbaik ketika ada permasalahan atas hal tersebut.

Sebagaimana halnya ungkapan dalam mahfuzhot Imam Syafi’i ,” Syubbanul Yaum, rijaalul ghad”, pemuda hari ini, pemimpin esok hari.

Seorang pemuda diharapkan menjadi pemimpin atau memposisikan diri pada garda terdepan ketika berkaitan dengan konteks sosial di masyarakat.

Dalam konteks sebagai pemimpin, pemuda mempunyai kesempatan untuk memaksimalkan potensi pemikiran atau inovasi yang akan dikembangkan melalui peran serta pemuda yang lain sebagai lingkaran untuk penyatuan ide ataupun aksinya. Akan tetapi bukan berarti mengesampingkan peran serta orang-orang tua, yang tidak bisa dipungkiri pengalaman mereka lebih banyak dari pemuda.

Seorang pemuda yang akan menjadi pemimpin tak jarang menuai kekhawatiran dengan ungkapan-ungkapan bahwa belum terlalu banyak pengalaman birokrasi, ditakutkan munculnya arogansi dan kesewenang-wenangan dengan tidak menghormati pemikiran kaum tua.

Sejarah telah mencatatkan itu dalam perjuangan merebut kemerdekaan.Ketika terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua dalam memproklamasikan kemerdekaan.Atau pada peristiwa Rengas Dengklok, ketika kaum muda dengan visi revolusionernya untuk mempertahankan kemerdekaan. Begitu juga dengan Jenderal Soedirman, Tan Malaka dan lainnya, sebagai pemuda pejuang yang berpegang teguh dengan visi merdeka seratus persen tetap berjuang melawan agresi militer Belanda yang berusaha merongrong kemerdekaan.

Hal seperti itu tak jarang juga terjadi

Oleh : Abdul Rahim (Mahasiswa Pascasarjana Departemen Media & Cultural Studies UGM,Yogyakarta) di era reformasi dengan demokrasi yang digaungkan.Sangat jarang kita temui kaum muda yang mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan negara, misalnya sebagai menteri atau di kabinet-kabinet kepemerintahan.Beda halnya ketika kepemiminan di tingkat daerah, peran pemimin muda cukup banyak kita temukan dengan prestasi-prestasi mereka ketika menjabat.Contoh paling dekat di NTB dengan kepemimpinan muda dan visioner Zainul Majdi, banyak hal yang telah dibenahi dan mendapat penghargaan bergengsi pada dua priode kepemimpinannya. Gubernur Zainul Majdi tidak berjalan sendirian dengan visi-misinya, akan tetapi dengan rangkulan terhadap kaum tua dalam kepemimpinanya yang pertama bersama birokrat NTB Badrul Munir, banyak program-program untuk masyarakat terwujud dengan baik berkat kerjasama yang baik pula dengan masyarakat. Seperti Akino, Abano, Aksano dan lainnya.

Begitu juga dengan kepemimpinan priode kedua bersama M. Amin, prestasi-prestasi NTB dalam bidang pembangunan mulai tampak juga. Seperti program Pijar (sapi, jagung, rumput laut), serta pariwisata NTB yang meningkat.

Beberapa kali juga NTB dijadikan lokasi puncak perayaan hari-hari besar agenda pemerintah, seperti Perayaan Hari Pangan Nasional, Hari Pers Nasional, Pameran Teknologi Tepat Guna, serta kunjungan-kunjungan gubernur NTB yang diundang sebagai pembicara pada acara-acara bertaraf internasional. Ini artinya, kepemimpinan pemuda tidak hanya sekedar menjadi pemimpin dalam tataran birokrasi, akan tetapi kecerdasan pemimpin juga sangat dibutuhkan untuk promosi-promosi daerah hingga ke taraf internasional.

Persiapan SDM Unggul Pemimpin muda tidak sekedar mengandalkan visioner dengan ide inovatif, akan tetapi kecerdasan di bidang akademis pun diperlukan dalam menjadi pemimpin ketika berhadapan dengan konteks pembangunan kesejahteraan melalui pendidikan dan sumber daya manusia. Seorang pemimpin muda yang cerdas semestinya juga akan berfokus pada pembangunan manusianya untuk mempersiapkan SDM-SDM unggul yang akan ambil bagian sebagai eksekutor dalam kepemimpinannya. Terlebih dengan digaungkannya bonus demografi Indonesia, pemuda-pemuda dengan kompetensi yang mumpuni di bidangnya bisa menjadi penggerak untuk kesejahteraan masyarakat.Sehingga daerah yang diperingkatkan pada posisi IPM rendah bisa meningkat dengan SDM unggul yang sudah dipersiapkan.atau kalau mau tidak peduli dengan pemeringkatan IPM tersebut, akan tetapi fokus untuk pembangunan masyarakat dengan peran serta pemuda-pemuda kompeten yang dirangkul pada masa kepemimpinannya.

Kecerdasan pemimpin muda juga dibutuhkan ketika mengambil keputusan-keputusan strategis yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kesejahteraan untuk pemilik modal.Kecerdasan sosial juga sangat penting dalam diri pemimpin muda ketika berhadapan dengan konteks kesenjangan sosial yang dihadapi masyarakat. Di sinilah sisi visioner itu akan benar-benar berlaku untuk membawa perubahan, apakah berafiliasi untuk pembangunan dengan kesejahteraan untuk pemilik modal yang lebih besar, sementara masyarakat kecil tetap menjadi kuli dengan sisi eksploitatif dari upaya pembangunan kesejahteraan yang digaungkan.

Begitu juga sisi visioner pemimpin muda bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur, lalu eksploitasi atas alam dan lahan-lahan produktif menjadikan daerahnya kekurangan kawasan hijau dan SDA yang makin menyusut.Akan tetapi pembangunan manusianya juga penting menjadi perhatian dalam rangka penanaman nilainilai sosial berbasis ekologi dengan

tetap memperhatikan lingkungan yang terkena dampak pembangunan.Pembangunan infrastruktur dengan mengandalkan kecanggihan teknologi membawa masyarakat kepada kehidupan modern, lalu mencerabut nilai-nilai sosial masyarakat dengan modernitas tersebut.

Kepemimpinan Bersama Arah kebijakan pemimpin muda dengan sisi inovatifnya bukan pula sematamata untuk mencari prestasi dan sematan gelar dari lembaga-lembaga filantropi.Akan tetapi niat keikhlasan ketika memimpin sangat penting, dengan berafiliasi pada kesejahteraan masyarakat yang diniatkan ibadah kepada Allah SWT. Begitu juga koordinasi dengan masyarakat untuk pemerataan kesejahteraan itu penting untuk diperhatikan, dengan cara tetap dekat mengunjungi daerah-daerah, memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, bukan semata-mata memenuhi keinginan mereka.

Pemimpin muda dengan semangat dan energiknya mempunyai kesempatan besar untuk membawa perubahan dengan rutin mengunjungi wilayah-wilayahnya agar tahu kondisi masyarakat, dan melihat langsung apa kebutuhan mereka. Bukan sekedar menjadi pemimpin lalu terkungkung dengan sistem birokrasi yang membuatnya selalu berdiam diri di kantor yang bernuansa elitis. Sementara masyarakatnya yang lapar, sakit, kesusahan tidak pernah dia tahu dan senantiasa membutuhkan uluran tangan, terlebih dari pemimpinnya.

Memang tidak mungkin setiap hari akan melakukan kunjungan ke tiap daerah, akan tetapi penugasan untuk menggali informasi dari warganya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kredibel sebagai peneliti sosial. Dari hasil kunjungan peneliti sosial itulah dirumuskan strategi untuk melakukan kunjungan yang lebih progresif, akan tetapi tetap memperhatikan skala prioritas untuk daerah-daerah yang memang benar-benar membutuhkan bantuan. Sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial antara wilayah yang satu dengan yang lain hanya karena kunjungan pemimpin ke suatu wilayah.

Pemimpin muda yang cerdas dengan sisi sosialisnya yang besar akan melihat kepentingan masyarakatnya sebagai hal utama dari pada kepentingan birokrasi dan jajarannya. Seremonialseremonial besar daerah yang selama ini menjadi hal-hal elitis yang biasa diadakan dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan atas, sudah semestinya diubah polanya agar semua masyarakat bisa menikmati juga.Misalnya dengan diadakan di lapangan terbuka, bukan di hotel dengan sewa yang mahal.Serta masyarakat bisa berdialog langsung dan bertatap muka dengan pemimpin mereka.

Selain itu, pemimpin muda yang inovatif semestinya juga membangun relasi sebanyak-banyaknya dengan daerah lain untuk sharing atau belajar bagaimana menghadapi problemproblem dalam masyarakat yang beragam. Kerjasama dengan daerahdaerah lain dalam bentuk sharing investasi atau menggerakkan konglomerat-konglomerat daerah untuk berinvestasi dalam pembangunan daerah akan cukup efektif sebagai solusi untuk membangun infrastruktur daerah. Bukan malah ramai-ramai menarik investor asing dengan bunga tinggi yang ujung-ujungnya mereka yang menjadi penguasa di daerah.

Hal ini telah cukup teralami di NTB dengan massifnya investor-investor asing sebagai penguasa tanah di sektorsektor strategis pariwisata di NTB. Sehingga masyarakatnya tetap hanya menjadi kuli dan buruh kasar di tanahnya sendiri yang sekarang dikuasai orang lain. Bahkan tak jarang masyarakat kita sendiri menjadi penonton pada area wisata yang telah dikuasai investor asing, karena tidak mampu membayar biaya untuk akses ke area wisata tersebut.

Hal ini menjadi PR pemimpin muda

RADIO

dengan sisi inovatifnya untuk merubah regulasi yang semakin memapankan pemilik modal asing, agar diarahkan untuk menjadi pengelolaan yang dikuasai oleh daerah untuk kepentingan masyaraktnya, dari pada dikelola oleh pemilik modal asing dengan kepentingan beberapa orang saja. Artinya, bukan sebagai provokatif untuk mengambil alih lahan investasi pemilik modal asing, akan tetapi secara perlahan mengubah sistem dari area investasi tersebut agar penghasilannya juga menjadi bagian masyarakat melalui pajak-pajak yang diserahkan ke pemerintahan terkecil di wilayah tersebut, seperti kecamatan, Kelurahan, atau pun dusunnya.

Pemimpin muda bukan saja akan menjadi pemimpin temporer dengan periode jabatannya. Akan tetapi akan menjadi bagian dari sirkulasi pembelajaran untuk selanjutnya ke tahap yang lebih besar. Begitu juga jabatan yang diembannya bukan hanya menjadi bagian dari kepemimpinannya secara pribadi, akan tetapi menjadi satu kesatuan dengan dukungan dari banyak pihak yang akan menjadikan kepemimpinannya sebagai bagian dari kepemimpinan bersama (sharing power), dengan tetap menjunjung tinggi asas musyawarah bersama. Ini bukan berarti menunjukkan kelemahan dengan tidak ada ketegasan dalam garis koordinasi kepemimpinan, akan tetapi sebagai strategi untuk merangkul lebih banyak pihak yang akan berempati dalam kepemimpinannya.

Begitu juga kecerdasan yang dimiliki pemimpin muda akan efektif untuk ditularkan kepada yang lain dengan gaya kepemimpinan yang bersahaja dan merangkul semua kalangan. Inovasi apa pun selama berasas atas kepentingan masyarakat banyak dan kesejahteraan mereka, insyaallah akan mendapatkan jalan mulus dengan rangkulan semua pihak terkait, asal tidak ada kepentingan di baliknya yang dipolitisir oleh segelintir kalangan.

Sikap visioner, inovatif, cerdas dan senantiasa memiliki kepekaan dan kepedulian sosial tinggi yang dimiliki pemimpin muda akan sangat membuka peluang untuk kemajuan daerah, dengan gaya kepemimpinan yang merakyat dan bisa merangkul semua pihak untuk berempati dan mendukung kepemimpinannya. Hal tersebut bukan sekedar angan-angan, namun dengan banyaknya pemimpin muda yang berkompetensi dalam bidang kepemimpinan tersebut akan semakin cepat terwujud kepemimpinan daerah dari kalangan muda yang akan membawa perubahan progresif bukan hanya dalam tataran birokrasi, akan tetapi perubahan dalam tataran sosial ke arah yang lebih baik akan sangat dinantikan oleh kita semua.

Penjarahan pupuk di Bima diduga terkait dampak kebijakan Pemda setempat Rantai birokrasi harus dipangkas

***

Anjal dan gepeng kembali marak di Mataram Dibutuhkan penindakan secara humanis

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 9 Januari 2018

Halaman 15

Peradi Mataram Gelar PKPA

Seleksi Calon Advokat Berintegritas

(Sntb/ist/bambang h.)

Ketua Umum DPN Peradi, DR. Luhut MP Pangaribuan, S.H.,LL.M foto bersama pengurus DPC Peradi Mataram dan peserta PKPA.

Dr. Luhut MP Pangaribuan

Mataram (Suara NTB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Mataram menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Pendidikan dimulai Senin (8/1) hingga Sabtu (20/1) di Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Usai membuka secara resmi kegiatan PKPA, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN ) Peradi, DR. Luhut MP Pangaribuan, S.H.,LL.M menekankan soal proses dalam pendidikan itu.

Baginya tidak penting soal kuantitas ketika kualitas terabaikan. “Karena yang kita utamakan yang berintegritas.

Advokat itu harus jujur,” kata Luhut kepada Suara NTB. PKPA itu diketahuinya untuk kedua kalinya dan bekerjasama dengan FH Unram.

Sebab sesuai amanat putusan MAhkamah Konstitusi, dalam PKPA harus bekerjasama dengan kampus dengan akreditasi minimal B. tujuannya untuk

menjamin kualitas lulusan PKPA. Luhut menegaskan kembali, bahwa proses dalam ujian itu akan menentukan kelulusan peserta. Dimana, peserta yang memenuhi syarat, selain kemampuan teknis juga akan diuji soal integritas.

“Bahwa Peradi yang dipimpin I Gede Sukarmo ini, kita tekankan pada kualitas, bukan pada kuantitas, karena itu yang terpenting nanti saat beracara,” tandasnya. Ketika advokat sudah teruji integritasnya, maka ia meyakini akan berpengaruh pada saat beracara. Kesan bahwa pengacara asal menang, akan terjawab dengan knowledge dan integritas. Tidak kemudian asal menang dengan cara menghalalkan segala cara.

“Agar terhindari jangan sampai menang dengan cara apapun, kita berharap proses pendidikan ini akan lebih baik.

Walau pun kecil kecilan, tapi kita berkontribusi untuk penegakan hukum yang lebih

baik,” tandasnya. PKPA tahun 2018 ini diikuti oleh 29 peserta. Pembukaan hadir Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum. Ketua DPC Peradi Mataram, I Gede Sukarmo, SH., MH menekankan hal sama, soal kualitas. “Karena PKPA merupakan proses pertama calon advokat, dan kami DPC tentu punya beban moril dalam peroses rekrutmen calon advokat yang dikenal dengan officium nobile,” tegasnya. Sebagai pengurus DPC Peradi ‘Rumah Bersama’, berharap para calon advokat mampu memberi warna yang positif dalam penegakan hukum berintegritas dan menjunjung tinggi Undang Undang di Indonesia.

Paling penting menurutnya, semakin banyak calon advokat yang jujur dan berintegritas, akan memberikan harapan yang lebih besar kepada masyarakat dalam mengakses keadilan. (ars/*)

Lima PDAM di NTB Berutang Rp 23 Miliar Mataram (Suara NTB) – Sebanyak lima Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di NTB berutang ke luar negeri senilai Rp 23 miliar lebih sejak beberapa tahun lalu. Dari lima perusahaan milik daerah itu, empat PDAM sudah melunasi utangnya. Sementara satu perusahaan daerah yakni PDAM Lombok Timur hingga saat ini.

Demikian disampaikan, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Muhammad Budi Dharmanto yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (8/1) kemarin. Ia menyatakan, pihaknya akan segera memanggil lima PDAM terse-

but untuk melakukan konsolidasi. Lima PDAM tersebut adalah PDAM Lombok Barat, PDAM Lombok Tengah, PDAM Bima, PDAM Sumbawa dan PDAM Lombok Timur. ‘’Tanggal 12 Januari kami rencanakan mau rekonsiliasi dengan lima PDAM tersebut.

Dengan statusnya empat se-

Ajukan Plt Bupati/Walikota Dari Hal. 1 Yakni sejak ditetapkan menjadi pasangan calon gubernur/wakil gubernur, pasangan calon bupati/wakil bupati dan pasangan calon walikota/ wakil walikota oleh KPU. Pasangan calon kepala daerah akan ditetapkan oleh KPU pada pertengahan Februari mendatang.

Sejak 15 Februari sampai 23 Juni 2018 atau empat bulan lebih maka calon kepala daerah petahana harus cuti.

Seperti Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si yang maju menjadi salah satu bakal calon Wakil Gubernur NTB maka sebelum tanggap 15 Februari sudah mulai mengajukan cuti ke Mendagri. Sementara bupati/walikota yang maju dalam Pilkada NTB 2018, cukup meminta izin cuti ke gubernur.

Sedangkan bagi anggota DPRD NTB, DPRD kabupaten/ kota, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri yang maju maju dalam Pilkada maka harus mengajukan surat pengunduran diri. ‘’Itu ketentuan dalam regulasi KPU,’’ jelasnya.

Selama masa cuti calon petahana yang maju Pilkada itu, kata Wirajaya, maka ditunjuk Plt Bupati/Walikota sesuai dengan amanat UU No. 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ‘’Jadi, bagi kepala daerah yang maju dalam Pilkada kemudian tidak ada wakil kepala daerahnya atau duaduanya maju dalam Pilkada. Maka ditunjuk Plt seperti Lombok Barat. Karena ndak ada wakil bupatinya,” terang Wirajaya.

Begitu juga Lombok Timur, di mana bupati dan wakil bupati sama-sama maju dalam Pilkada 2018.

Maka gubernur akan menunjuk Plt Bupati Lotim. Sedangkan Kota Bima, masa jabatan walikota dan wakil walikota akan berakhir pada April mendatang. Maka akan ditunjuk Penjabat Walikota.

“Sedangkan untuk Kota Mataram, kami konsultasi dengan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Kemendagri, itu Wakil Walikota akan menjadi Plt Walikota,” jelasnya.

Pihaknya, akan menunggu surat cuti dari para calon petanaha yang maju dalam Pilkada NTB 2018.

Secara otomatis, pihaknya juga akan mempersiapkan usulan pejabat Pemprov yang akan menjadi Plt maupun Penjabat Bupati/ Walikota ke Ke

Pemda Belum Optimal Berdayakan Kontraktor Lokal Dari Hal. 1 Sehingga terjadi pemerataan pengerjaan proyek oleh kontraktor lokal. Ia mengaku, selama ini LPJK tak pernah dilibatkan mengenai hal ini.

Jika LPJK dilibatkan, lanjut Azhar, maka PPK dapat mengetahui mana rekanan yang bersertifikat atau yang punya Sertifikat Badan Usaha (SBU) masih aktif atau belum. Kewenangan menang atau kalahnya kontraktor dalam pelelangan atau tender berada di tangan Pokja. Atau untuk proyek PL berada di PPK. ‘’Kita berharap LPJK dilibatkan dalam menetapkan rekanan, yang akan ditunjuk biar kita tahu. Mana rekanan lokal yang berdaya diberdayakan, ini yang perlu dikoordinasikan,’’ katanya.

Jika proyek yang ada dikuasai atau dominan dikerjakan rekanan luar daerah maka otomatis uang akan mengalir keluar daerah. Misalnya, kontraktor berasal dari Jakarta atau Bandung, maka pembayaran pajak akan dilakukan di luar daerah. ‘’Kalau rekanan lokal diberdayakan maka otomatis rekeningnya di dalam daerah. Sehingga uang itu berputar di NTB,’’ katanya.

Azhar menambahkan, minimnya pemberdayaan kontraktor lokal juga dapat dilihat dengan adanya sanggahan yang ditembuskan ke LPJK. Ada kontraktor lokal yang dikalahkan dalam proses tender. Mereka kemudian mengajukan sanggahan yang ditembuskan ke LPJK NTB. LPJK NTB sendiri mengaku telah memanggil Pokja ULP terkait hal itu.

Jika dalam proyek yang dilelang lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP), kontraktor lokal kurang optimal diberdayakan. Pihaknya berharap Pemda memberikan kesempatan kepada kontraktor lokal dalam mengerjakan proyek PL. Ia mengatakan, proyek PL jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan proyek yang ditender lewat ULP. “Nanti kami akan daftar rekanan-rekanan yang mampu menangani itu.

Artinya jangan hanya 40 persen, 100 persen lokal ini hidup baru yang dari luar.

Kalau ada koordinasi dengan kita, kita akan memberikan daftarnya mana kontraktor lokal yang berdaya,” pungkasnya. (nas)

benarnya sudah lunas tetapi surat keterangan tanda lunas belum keluar,” kata Budi.

Ia menjelaskan, empat PDAM sudah lunas membayar cicilan. Hanya surat keterangan tanda lunas belum keluar dan

dalam proses. Sementara satu PDAM, yakni PDAM Lombok Timur masih belum lunas membayar utangnya. Ia menyebutkan besar utang kelima PDAM tersebut Rp 23,081 miliar.

Dengan rincian, PDAM Lom-

bok Tengah dengan pinjaman sebesar Rp 13,9 miliar lebih, PADM Bima Rp 1,47 miliar, PDAM Lombok Timur Rp 1,72 miliar, PDAM Lombok Barat Rp 4,38 miliar dan PDAM Sumbawa Rp 1,54 miliar.

Penandatanganan kerjasama PKPA antara Peradi dengan FH Unram

Ketua Umum DPN Peradi, DR. Luhut MP Pangaribuan, S.H.,LL.M foto bersama pengurus DPC Peradi Mataram ‘’Tapi yang dalam proses pembayaran tinggal Lombok Timur.

Namun kita tetap panggil empat PDAM lainnya meskipun mereka lunas tapi surat keterangan tanda lunas belum keluar. Maka tetap akan kita lakukan rekonsialisi,’’ ucapnya.

Ia mengatakan, pemberian kredit lunak kepada lima PDAM ini berasal dari dana luar negeri.

Pemberian dana tersebut melalui negara yakni Kementerian

Kejati Belum Terima Berkas K2 Dompu dan Kasus BPR Dari Hal. 1

Langkah Hukum Kasus Reklamasi Dari Hal. 1 ‘’Kita sedang menyiapkan laporannya. Model laporannya, kemarin kita lempar ke semua instansi, Dinas Kelautan dan Perikanan, katanya itu bukan wilayah dia. KSOP Pelabuhan Lembar juga sama. Terus Syahbandar juga sama.

Akhirnya keputusan dalam rapat itu yang melaporkan Dinas LHK,” kata Madani.

Madani menyatakan, pihaknya yang akan melaporkan kasus reklamasi ilegal itu ke Polda NTB. Pasalnya, Dinas LHK yang memulai menghentikan aktivitas ilegal tersebut pada 2017 lalu. Ia menjelaskan terus berkoordinasi dengan Polda untuk menjerat pelaku yang melakukan reklamasi ilegal tersebut. ‘’Dari awal kita diskusikan peraturan apa yang akan dikenakan pelanggaran. Kita akan menerapkan UU Lingkungan Hidup. Kita sedang siapkan ini. Kita konsul-

tasi dengan Polda juga. Kemarin kita diskusi hari Jumat (pekan lalu),” bebernya.

Dikatakan, laporan ke Polda NTB itu akan dilakukan secepatnya. Paling telat akan dilakukan minggu-minggu ini.

Ia menambahkan, pascadiberikan peringatan pertama sampai ketiga, aktivitas reklamasi ilegal di Lobar sudah berhenti. Cuma ada beberapa orang yang sudah membangun di lokasi lahan reklamasi ilegal itu yang masih bolak balik.

Disinggung mengenai upaya paksa supaya pelaku yang melakukan reklamasi mengembalikan lagi kondisi lingkungan seperti semula atau membongkar bangunan yang telah dibangun, Madani mengatakan hal tersebut nantinya menjadi bagian dari proses hukum. ‘’Nanti Polda yang punya ranah dalam penyelidikan nanti. Biar Polda yang tangani. Nanti kita buat laporan

saja. Biar ini menjadi pembelajaran di NTB,’’ tandasnya.

Reklamasi ilegal di wilayah Lobar, kata Madani sudah berlangsung sejak 2015. Sebelumnya kewenangan dalam bidang kehutanan berada di wilayah kabupaten/ kota. Pasca kewenangan beralih ke provinsi, Pemprov melakukan penertiban terhadap aktivitas reklamasi ilegal yang terjadi.

Hasil penelusuran yang dilakukan Dinas LHK, reklamasi ilegal yang terjadi di Lobar terdapat pada 21 titik. Mulai dari wilayah Lembar sampai Sekotong. Dari hasil penelusuran yang dilakukan di lapangan, pihak yang melakukan reklamasi ilegal tersebut ternyata ada yang memegang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas lahan reklamasi. Untuk mendalami persoalan reklamasi ilegal ini, tentunya pihak yang mengeluarkan SPPT tersebut akan dimintai keterangan. (nas)

Ali-Sakti Ingin Cetak Sejarah, Suhaili-Amin Ingin Menang Terhormat Dari Hal. 1 Tetapi kita bukan tidak suka (jalur partai). Kita hanya senang saja lewat independen,’’ ujarnya.

Meski pasangan Ali-Sakti ini sudah bisa mendaftar sebagai peserta Pilkada di KPU. Namun demikian, pada dasarnya ia masih belum dalam posisi aman. Pasalnya sebelum ditetapkan sebagai peserta Pilkada pada pertengahan Februari mendatang. Ia kembali akan menyerahkan daftar dukungan KTP sebanyak dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungannya pada tahap pertama, yakni sebanyak 100 ribu lebih.

Jika hal ini tidak bisa dipenuhi oleh Ali-Sakti maka dipastikan ia akan terpental sebagai kandidat perserta Pilkada NTB 2018.

Menanggapi hal itu, Ali BD mengatakan bahwa kekurangan tersebut sudah ia siapkan. Sehingga ia tidak ragu untuk lolos sebagai peserta Pilkada NTB 2018. ‘’Kita hanya akan mencari 50 ribu lagi, dan kita sudah siapkan lebih dari tiga kali lipat. Anda tanya KPU kalau mau sekarang atau kalau mau besok diserahkan. Ya saya akan serahkan langsung sekarang. Jadi jangan kira kita tidak bekerja. Kita sudah bekerja dua tahun bersama rakyat. Bukan bersama DPC, DPD dan DPP parpol. Kalau dengan parpol mungkin sampai malam ini belum keluar SK-nya,’’ Ali BD menegaskan kesiapannya.

Sementara itu, TGH. Gede Sakti pada kesempatan itu menyampaian bahwa ia terpanggil untuk maju sebagai pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, karena panggilan cinta pada rakyat. ‘’Konsep itulah menjadi tolak ukur kami berdua untuk memimpin NTB. NTB untuk semua golongan dan semua umat. Dengan cinta damai,

maka NTB akan sejahtera dan adil. Untuk itulah percayakan pada kami, bahwa kami akan menang,’’ katanya optimis.

Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima berkas pendaftaran Ali-Sakti.

Namun ia mengingatkan AliSakti untuk menyerahkan syarat dukungan yang belum terpenuhi, yakni dukungan KTP sebanyak 101 ribu lebih.

Ingin Menang Terhormat Sementara dengan dukungan koalisi tiga partai pengusung, yakni Golkar, PKB dan Nasdem, pasangan Balon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Suhaili - Amin, pada hari pertama kemarin juga resmi mendaftarkan diri sebagai perserta Pilkada serentak NTB 2018 ke KPU. Pasangan Suhaili-Amin, tiba di KPU NTB pada pukul 14.00 Wita, diantar massa pendukungnya. Suhaili-Amin bersama massa pendukungnya berjalan kaki ke KPU dari Lapangan Umum Mataram.

Suhaili-Amin juga didampingi petinggi ke tiga partai pengusungnya. Mulai dari Sekretaris DPD I Partai Golkar, Hj.Baiq Isvie Rupaeda dan Ketua Harian DPD I, H.Misbach Mulyadi. Hadir juga Ketua DPD II Golkar Kota Mataram, H.Mohan Roliskana, Ketua DPD Golar Lombok Barat, Hj. Sumiatun, Ketua DPD Golkar Lombok Tengah, H. Humaidi dan Ketua DPD Golkar Lombok Timur, Daeng Paelori.

Dari Partai Nasdem, hadir Ketua Bapilu, Ardani Zulfikar.

Sementara dari PKB hadir Ketua DPW, Lalu Hadrian Irfani, didampingi Sekretaris, Akhdiyansyah . Selain itu, hadir juga Ketua DPW PPP kubu Djan Faridz, H. Muhammad.

Setelah menyerahkan berkas pendaftaran, KPU kemudian mengumumkan berskas pendaftaran Suhaili-Amin din-

yatakan lengkap dan dapat diterima. ‘’Setelah melalui proses pemeriksaan, dapat kami simpulkan pendaftaran pasangan Balon Suhaili-Amin dapat kami terima,’’ ujar Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori.

Suhaili pada kesempatan itu menyampaikan bahwa ia bersama Muh. Amin sudah berkomitmen di Pilkada NTB 2018, akan bertarung secara kesatria. Tanpa menggunakan cara-cara yang tidak terhormat dan tidak terpuji, terutama politik uang. ‘’Bagi kami sudah jadi komitmen untuk bagaimana melakoni ikhtiar agar diberikan kesempatan untuk berkhidmat di Bumi Gora ini.

Dengan cara yang tidak menyimpang dari norma agama yang saya yakini. Kemudian norma-norma tata bernegara kita,’’ katanya. ‘’Itulah yang melandasi kami, sehingga kami tidak ingin menodai hakekat memilih pemimpin itu sendiri, ini yang utama. Dan kami tidak ingin menodai makna demokrasi sejati yang hakiki, itu komitmen kami. Kami ingin menang secara terhormat dan bermartabat,’’ tegas Suhali.

Dikatakan Bupati Lombok Tengah dua periode itu, bahwa ia sangat menghargai para kandidat yang akan maju menjadi kompetitornya. Ia mengaku tidak memandang para kompetitornya sebagai lawan dan musuh. Namun mereka adalah para putra terbaik NTB yang sama-sama berihtiar untuk memberikan pengabdian pada masyarakat NTB. ‘’Bakal calon itu, mereka sama-sama kompetitor, kita sama-sama berkompetisi.

Jadi tidak ada lawan, tidak ada musuh bagi kami berdua.

Kita sama-sama berikhtiar, dan siapa yang diizinkan oleh Allah, itulah yang tebaik. Kalaupun bukan kami berdua maka kami akan terima. Jadi tidak ada istilah guling menggulingkan,’’ tegasnya. (ndi)

Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah Indonesia menjadi penjamin pinjaman itu kepada negara pemberi pinjaman. ‘’Pinjamannya dari luar negeri.

Tetapi mereka menganggap yang bertanggung jawab pemerintah.

Pemerintah yang nagih cicilannya. Kemenkeu yang jadi penjamin. Makanya kita akan nagih terus. Ini bagian dari perjanjian, sampai sekarang belum selesai tagihannya,’’ tandas Budi. (nas)

Sementara kasus K2 Dompu, dipastikannya belum diterima dari penyidik Ditreskrimsus Polda NTB setelah sebelumnya dikembalikan dengan petunjuk (P19). Menurut Dedi Irawan, untuk kasus K2 Dompu, sejak P19 ketiga kalinya November lalu, hingga saat ini berkasnya belum diserahkan kembali ke pihaknya untuk diteliti.

Sementara untuk kasus merger PT. BPR, pihaknya juga belum bisa melanjutkan proses hukum karena menunggu angka kerugian negara dari BPKP. Kabar terakhir untuk dua kasus ini, masih diproses di masing masing instansi dimaksud. Untuk K2 Dompu, terakhir penyidik Subdit III Tipikor meminta keterangan ahli pidana.

Sebab jaksa memberikan petunjuk pemeriksaan ahli hukum pidana pembanding

mengenai adanya unsur niat jahat perbuatan melawan hokum. Sesuai konstruksi pasal 2 dan atau pasal 3 UU 20 tahun 2001 perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 56 KUHP. Selebihnya sudah dianggap lengkap, salah satunya kerugian negara. Tersangka tambahan juga sudah ditetapkan setelah Bupati Dompu Drs.H. Bambang M. Yasin. Sementara untuk tersangka tambahan dari BKN RI Regional X Denpasar dan pejabat BKD Dompu.

Sedangkan kasus merger BPR ditangani sepenuhnya oleh Kejati NTB. Namun untuk menguatkan indikasi pidana, penyidik meminta BPKP masih menghitung kerugian negara. Sejumlah saksi diklarifikasi auditor didampingi penyidik Kejaksaan, termasuk pemeriksaan fisik server senilai Rp 600 juta. (ars)

Penjarahan Pupuk di Bima Diduga Terkait Dampak Kebijakan Pemda Setempat Dari Hal. 1 terlebih di gudang produsen (lini II).

Terkait penjarahan pupuk di Desa Leu menurut Kepala Kantor Pemasaran Pupuk Kaltim Wilayah NTB, H. Rachmansyah, menurutnya jangan dikaitkan dengan stok pupuk urea subsidi. Untuk kebutuhan tahun 2018, NTB boleh dibilang satu-satunya daerah yang pertama di Indonesia melakukan antisipasi. Yang dilakukan oleh PKT Wilayah NTB, menerbitkan Surat Perintah Jual Beli (SPJB) kepada distributor, agar awal tahun 2018, jatah sudah terdistribusi kepada pengecer. ‘’Stok kita sejak akhir tahun 2017 sudah siap. Persoalannya bukan kelangkaan pupuk, kalau langka, ya semua kabupaten/kota yang ribut. Sekarang, yang ribut hanya di Bima,’’ katanya, Senin (8/1).

Mengapa dikatakan persoalannya salah satu akibat kebijakan pemerintah daerah setempat? Dijelaskan bahwa Dinas Pertanian di Kabupaten Bima, memberlakukan kebijakan penebusan pupuk subsidi di pengecer, harus dengan menyertakan rekomendasi dari PPL. Alasannya, agar pupuk subsidi tepat sasaran.

Cara itu bagus, kata Rachmansyah. Tetapi justru mengakibatkan panjangnya mata rantai distribusi. Sehingga kebutuhan petani tak bisa terpenuhi dalam waktu cepat.

Akhirnya, muncul reaksi dengan penjarahan truk pengangkut pupuk subsidi.

Dari koordinasi yang diterimanya dengan distributor di daerah setempat, informasi yang diserap justru ada indikasi penjarahan itu juga muncul karena perintah kepada desa setempat. Karena itu, diharapkan aparat juga bergerak menertibkan, agar jatah desa lain tidak terganggu akibat ulah oknum-oknum tertentu.

Kendati demikian, Rachmansyah tak ingin terlalu jauh masuk di ranah itu. Yang terpenting menurutnya, bila pemerintah daerah setempat mencabut kebijakannya, ia

meyakini tak terjadi reaksireaksi seperti itu. ‘’Kalau penebusan masih harus menunggu rekomendasi PPL. Bisa jadi, persoalan ini akan muncul lagi di tempattempat lain. Kalau kebijakan tersebut dicabut, distribusi pupuk subsidi ke petani akan sama dengan daerah-daerah lain,’’ katanya.

Berdasarkan permintaan tertulis dari Dinas Pertanian Pertanian dan Perkebunan Kabupeten Bima, No 13 tahun 2018, yang ditandatangani langsung Kepala Dinas, Ir. Rendra Farid kepada PKT Wilayah NTB, untuk penyaluran pupuk subsidi tahun 2018, di Kecamatan Bolo sesuai alokasi tahun ini sebanyak 1.549 ton. Pada Januari 2018 ini, jatah Kecamatan Bolo sebanyak 214 ton, sememtara PKT melalui distributornya telah menyalurkan sebanyak 200 ton. ‘’Kita disalurkan sesuai jatah, jatahnya tinggal 14 ton Bulan Januari. Ini baru awal bulan, Kecamatan Bolo jatahnya sudah terserap cukup tinggi. Jangan sampai dia mengambil jatah kecamatan lain nanti, perlu dipikirkan,’’ katanya.

Lantas bagaimana dengan stok pupuk di NTB? Ia membeberkan per Senin kemarin, stok di gudangnya sebanyak 13.916 ton untuk urea. Sedang bongkar di Pelabuhan Badas sebanyak 2.228 ton, Pelabuhan Bima 460 ton, dan akan bongkar di Pelabuhan Badas 5.800 ton.

Sedang menunggu antrean untuk sandar kapal kapasitas 300 ton di Pelabuhan Bima, kapal kapasitas 3.000 ton, 4.300 ton, 1.650 ton, dan 4.000 ton di Pelabuhan Lembar. Sehingga total stok yang ada dan yang akan diturunkan sebanyak 33.128 ton.

Pada Januari 2018 ini, kebutuhan NTB sesuai SK Gubernur sebanyak 26.112 ton.

Dari kebutuhan ini, PKT telah menyalurkannya sebanyak 8.987 ton. Artinya ada, 17.125 ton yang akan disalurkan. Sementara stok pupuk mencapai puluhan ton. Artinya persoalan bukan pada ketersediaan stok.(bul)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 9 Januari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Polres Loteng Bidik Tiga Kasus Korupsi Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) membidik tiga kasus dugaan korupsi untuk diselesaikan tahun 2018 ini. Masing-masing kasus dugaan korupsi ADD Desa Langko, Desa Braim, serta satu proyek pusat di Loteng. Hal itu diungkapkan Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., melalui Kaur Binops Sat Reskrim, Iptu Gisiyasa, Sabtu (6/1).

Ia menjelaskan, untuk kasus ADD Desa Langko sendiri saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Setelah penyidik Polres Loteng menemukan indikasi kerugian negara yang

diperkirakan mencapai Rp 180 juta. Namun masih belum ada penetapan tersangka.

Pasalnya, penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPK RI. Guna

memperkuat dugaan kerugian negara yang ada. “Calon tersangka sudah kita kantongi.

Tapi belum kita tetapkan, lantaran masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara

dari BPK RI,” jelasnya.

Nantinya begitu hasil audit BPK RI keluar, pihaknya akan melakukan gelar perkara, untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. “Dari laporan yang ada bisa diketahui siapa tersangkanya. Yang jelas yang paling bertanggung jawab dalam pelaksaan ADD. Tapi tetap harus mengikuti mekanisme yang ada,” ujar Gisi.

Adapun untuk kasus ADD Desa Braim, saat ini masih tahap penyelidikan. Pihaknya

sudah melakukan pengumpulan data dan keterangan serta memeriksa sejumlah pihak.

Termasuk meminta hasi audit pelaksaan ADD Desa Braim ke Inspektorat Loteng. Dan, ditargetkan bisa segera ditingkatkan statusnya dalam beberapa bulan kedepan.

Terkait proyek pusat yang juga jadi bidikan tahun ini, Gisi belum bersedia mengungkap detail kasusnya. Karena masih dalam penyelidikan. “Untuk

proyek kementerian belum bisa kita ekspos dulu. Lantaran masih dalam tahap penyelidikan. Nanti kalau sudah ada kejelasan, kasusnya pasti kita publikasikan,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah terkait audit ADD Desa Braim, Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, Senin (8/1), mengatakan audit ADD Braim sudah selesai.

Hasilnya pun sudah disampaikan ke aparat penegak hukum (APH) untuk ditindaklanjuti se-

suai ketentuan yang ada.

Soal apakah ada penyimpangan, Aswatara enggan mengungkapannya. Ia berdalih, itu bukan ranahnya untuk menyampaikan ada penyimpangan atau tidak. “Yang jelas audit sudah selesai kita lakukan. Perkara ada penyimpangan atau tidak, bisa dikonfirmasi kepada pihak yang berwenang. Kalau kita tidak punya kewenangan untuk mempublikasikan hasil audit,” tandasnya. (kir)

Protes Hasil Pilkades

Warga Toya dan Gereneng Mengadu ke Dewan Selong (Suara NTB) Puluhan pendukung dari salah satu calon dalam Pilkades Toya, Kecamatan Aikmel dan Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur (Lotim), protes dan menuntut keadilan terkait pelaksanaan pilkades serentak dengan mengadu ke DPRD Lotim, Senin (8/1).

Calon Kades Toya Kecamatan Aikmel, H. M. Ruslan Rusdi, pada kesempatan itu, mengajukan keberatan mengungkapan perhitungan suara yang dimulai sejak pukul 13:30 wita, yang awalnya berjalan lancar hingga penghitungan tuntas dilaksanakan. Setelah itu, Ketua KPPS meminta supaya ditandatangani berita acara khusus di TPS 9 yang bertempat di Dusun Montor Lekong Desa Toya. Saat itu, ujarnya, saksi nomor urut 3 diminta paling awal melakukan penandatanganan. ‘’Setelah dilakukan penandatanganan, saksi yang sudah diberikan mandat untuk bertugas di TPS 9 pulang setelah mendapatkan izin dari ketua KPPS pada saat itu,’’ ungkapnya.

Sementara, saksi yang bersangkutan melaporkan hasil rekapitulasi yang ada di TPS 9 terhadapnya, di mana pada penghitungan pertama yang diikuti oleh saksi nomor urut 3, suara sah yang diperoleh oleh nomor urut 3 sebanyak 33 suara, nomor urut 2 sebanyak 115 suara. Sedangkan untuk nomor urut 1 sebanyak 14 suara dan nomor urut 4 sebanyak 14 suara. Saksi dari nomor urut tiga mengaku jika dirinya hanya menandatangani berita acara hasil penghitungan suara pertama. Ia diminta menjadi orang pertama yang menandatangani berita acara dan diperbolehkan pulang. Saat penghitungan suara kedua, dirinya tidak mengetahui hal tersebut.

Dengan demikian, katanya, dari 12 TPS yang ada dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Toya, Pilkades dimenangkan oleh nomor urut 3 dengan perolehan 1.365 suara. Ia mene-

gaskan bahwa pihaknya memiliki bukti yang kuat terkait persoalan ini. “Itu suara dari penghitungan suara ulang, tanpa disaksikan langsung oleh saksi kami,” ungkapnya.

Sementara, Ketua KPPS pada TPS 9 Pilkades Toya, Lalu Aminullah, membenarkan jika penghitungan suara di TPS 9 dilakukan sebanyak dua kali. Dijelaskannya, penghitungan ulang dilakukan karena dalam penghitungan pertama terdapat suara sah yang dianggap batal, sehingga panitia desa yang saat itu menghampirinya di TPS sebanyak 4 orang meminta kepada KPPS supaya dilakukan penghitungan ulang kembali.

Dalam penghitungan suara kedua ini, Aminullah membantah jika semua pihak terkait, terutama saksi-saksi sudah pulang. Ditegaskannya bahwa penghitungan suara ulang itu disaksikan langsung oleh masyarakat umum, saksi, pengawas serta aparat kepolisian.

Di mana, jumlah masyarakat yang menyerahkan hak pilihnya di TPS 9 sebanyak 280 pemilih. Dalam penghitungan suara ulang itu, rata-rata suara ke empat calon bertambah. “Saat dilakukan penghitungan ulang itu, saya belum selesai menandatangani berita acara,” terangnya.

Ketua Panitia Pilkades Toya Musayyad, menjelaskan,

di Pilkades Toya terdapat 12 TPS. Dari 12 TPS itu tetap dilakukan pemantauan oleh 9 panitia desa, termasuk mendatangi TPS 9 setelah diterimanya laporan adanya suara sah yang dianggap tidak sah sebanyak 104 suara. Sehingga dilakukan perbaikan penghitungan dan bukan penghitungan kembali. Namun penghitungan suara ulang berdasarkan keterangan dari KPPS, jelasnya, tanpa adanya saksi dari nomor urut 3.

Untuk Pilkades Gereneng, sampai saat ini tidak memiliki dokumen apapun. Selain itu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pada setiap TPS tidak diberikan ke KPPS dengan alasan sebagai dokumen negara.

Kadis PMD Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, menegaskan terdapat tiga syarat yang sengketa pilkades yang dapat ditindaklanjuti, yakni adanya laporan yang disampaikan langsung oleh pelapor atau yang mendapat kuasa dari calon, disampaikan kurun waktu 3 kali 24 jam setelah pleno oleh panitia desa dan keberatan itu dialamatkan ke bupati.

Dari 12 laporan yang dilaporkan, terdapat 10 laporan yang dapat ditindaklanjuti.

Untuk kasus Pilkades Toya, jelasnya, akan menunggu sikap akhir ada di bupati yang nantinya pada tanggal 20 Januari 2018 akan diputus. (yon)

(Suara NTB/yon)

DENGAR PENDAPAT - Pendukung salah satu calon kades pada Pilkades Toya dan Gereneng dengar pendapat bersama Komisi I DPRD dan Dinas PMD Lotim, Senin (8/1).

(Suara NTB/her)

RIBUAN BURUNG - Kapolres bersama jajaran dan BKSDA menunjukkan barang bukti ribuan burung yang diamankan, Senin (8/1).

Penyelundupan Ribuan Satwa Digagalkan Giri Menang (Suara NTB) Aparat kepolisian dari kesatuan pelaksana pengamanan pelabuhan (KP3) Lembar, Polres Lombok Barat (Lobar) bersama BKSDA berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan satwa jenis burung yang hendak dikirim ke luar daerah melalui pelabuhan penyeberangan Lembar. Satwa liar yang tidak dilindungi ini diamankan lantaran tak memiliki dokumen izin pengiriman dari BKSDA. Pengiriman tidak boleh dilakukan karena NTB belum memiliki kuota pengiriman satwa ke luar daerah (antarpulau). Sopir truk yang mengangkut ribuan satwa inipun diamankan berikut barang bukti berupa 25 kotak berisi burung berbagai jenis.

Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi dan Kasubdit IV Tipiter Direskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyoadji, Kapolsek KP3 Ipda Jasa Yulianto bersama Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Propinsi NTB, Lalu Muhammad Fadli menerangkan, penangkapan kendaraan truk mini pengangkut ribuan burung ini bermula dari informasi diperoleh oleh anggota KP3 Lembar, Aipda L. Rizal Minggu (7/1) malam, bahwa ada rencana pengiriman burung

menggunaka truk kecil melalui pelabuhan Lembar.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota pun berkoordinasi dengan petugas BKSDA, lalu melakukan penyanggongan di pelabuhan Lembar untuk memastikan truk tersebut. Sekitar pukul 22.30 Wita truk yang ditunggupun masuk ke pelabuhan Lembar. “Selanjutnya anggota tersebut melakukan penangkapan terhadap satu truk ukuran sedang dengan nopol DK 8232 OK yang dikemudian MY. Setelah dilakukan penggeledahan didapati mobil tersebut berisikan 25 kotak berisikan 2.400 burung berbagai jenis,”terang Kapolres.

Sopir tersebut tak memiliki izin tersebut sehingga aparat pun menggelandang truk dan sopir ke kantor Mapolsek KP3 Lembar. Barulah truk dan barang bukti serta sopir dibawa ke BKSDA untuk diproses lebih lanjut. Dari truk tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan total kurang lebih 2.400 ekor burung, terdiri dari 7 jenis masingi-masing 30 ekor srigunting, 1.300 ekor kecial kuning, 150 ekor kecial gunung, 50 ekor gelatik batu abu, 150 ekor kelincer, 600 ekor beranjangan jawa dan 120 ekor beranjangan kepala kuning. Rencananya ribuan burun ini akan diselundupkan ke Padangbai melalui pelabuhan Lembar.

Terkait dugaan pelanggaran, sifatnya administrasi, sebab burung tersebut termasuk golongan tidak dilindungi. Informasi awal yang diperoleh, ribuan burung ini diambil barang dari daerah Bertais namun perlu pendalaman lagi kemungkinan ada pemodal perlu diselidiki lebih dalam. Kasubdit IV Tipiter Direskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyoadji menyatakan modus operandi percobaan pengiriman burung ini ketika dilakukan pengamanan diangkut menggunakan truk kecil, burung dimasukkan dalam kotak dan keranjang. Setelah dicek kelengkapan ternyata tidak bisa ditunjukkan oleh sopir sehinga diamankan oleh aparat.

“Memang dilihat dari jenis burungnya bukan burung dilindungi. Namun pengiriman satwa antarpulau harus ada kelengkapan dari karantina. Itu kita rampas dan kita lepasliarkan untuk menjaga kelestariannya,”jelas

Darsono. Jika diperdalam pengiriman burung ke luar daerah tanpa dokumen itu melanggar PP nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar pasal 1, 2 dan 3. “Nanti pelaku akan dikenai sanksi administrasi dan burung itu akan disita oleh Negara,” sambungnya.

Sementara itu, dari pihak BKSDA, L. M Fadli menyatakan mengacu PP nomor 7 tahun 2003 tentang satwa yang dilindungi, setelah diidentifikasi burungburung tersebut tidak ada yang dilindungi. Namun karena di NTB tidak ada kuota untuk pengiriman burung maka tetap tidak boleh. Dalam hal ini jelasnya, BKSDA salah satu tugasnya melakukan monitoring dan

pengawasan terhadap satwa dan tanaman litar baik yang dilindungi maupun tidak. “Hari ini burung itu akan kembalikan ke alam, lepas ke habitat di TWA kerandangan,”imbuhnya. Saat ini kasus ini masih proses pengembangan oleh PPNS Gakum di BKSDA. Diperkirakan, jika harganya satu ekor Rp 25 ribu maka total harga burung tersebut mencapai Rp 48 juta.

Menurutnya, pengiriman ini bisa termasuk penyelundupan karena aturannya tidak ada kuota pengiriman burung di NTB. Ia menambahkan jika ada kuota maka pihak pengusaha bisa mengurus izin edar, atas dasar itu diminta surat angkutan tumbuhan satwa dalam negeri. (SATS-DN). (her)