HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 8 NOVEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 201 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/humasntb)
Temuan BPK Capai Terobosan di Lahan Kering Rp14 Miliar
INDUSTRIALISASI: Lahan-lahan kering di KLU kini menghijau dan hasilnya siap dipanen. Pengelolaan lahan kering ini, salah satu bentuk industrialisasi di sektor pertanian yang sudah dimulai di NTB.
Industrialisasi Pertanian Sudah Dimulai
Mataram (Suara NTB) Pengelolaan ABPD NTB selama tiga tahun sejak 2016, 2017 dan 2018, jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akumulasi temuan kerugian daerah mencapai Rp14 miliar. Namun dari jumlah itu sudah dipulihkan sebesar Rp11 miliar. Tiga tahun temuan BPK itu berkaitan dengan sejumlah item. Seperti kelebihan penggunaan dana perjalanan dinas dan akomodasi. Bersambung ke hal 15
Tanjung (Suara NTB) Industrialisasi pertanian di NTB sudah dimulai. Satu per satu, benih industri berwujud aneka komoditas mulai tumbuh. Di Kabupaten Lombok Utara, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menyaksikan sendiri bagaimana perkembangan menggembirakan yang berhasil disuguhkan oleh tumbuhnya industrialisasi di sektor pertanian. ‘’Hari ini (kemarin, red) saya menyaksikan di Lombok Utara. Upaya ini mulai menunjukkan bahwa memang ada cahaya di ujung terowongan. Betapa tidak, petanipetani kecil berbinar matanya, bersinar wajahnya melihat tanah yang tadinya gersang dan kering kini hijau dan hasilnya siap dipanen,’’ ujar gubernur, Kamis (7/11). Pernyataan itu disampaikan gubernur usai melihat lahan pertanian jagung yang diairi dengan teknologi irigasi tetes atau drip irrigation. Setelah diterapkan, teknologi ini rupanya berhasil melipatgandakan produktivitas jagung di tanah kering tersebut. ‘’Jagung yang tadinya hanya bisa dipanen sekali setahun, kini bisa minimal tiga kali setahun dengan hadirnya
TO K O H Dukung MotoGP di NTB DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI menyatakan dukungannya kepada NTB sebagai tuan rumah gelaran MotoGP 2021. Hal tersebut juga menyangkut pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tempat gelaran balap motor internasional tersebut akan dilaksanakan. ‘’Ini satu momentum, satu event yang sangat baik yang harus kita dukung bersama-sama. Kami yakin seluruh anggota DPD sangat mendukung pemerintah pusat untuk menyukseskan dan mendukung program sirkuit yang ada di MotoGP Mandalika,’’ ujar Ketua Rombongan Kunjungan DPD RI ke NTB, Zuhri M. Syazali, Kamis (7/11) di Mataram. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Sandar pertama kapal pesiar atau cruise di dermaga Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Terutama untuk peningkatan sektor pariwisata seperti hunian hotel dan toko oleh-oleh, mengingat saat ini fasilitas yang lebih representatif telah diberikan untuk mengakomodir kebutuhan pangsa pasar wisatawan khusus tersebut.
(Suara NTB/bay)
Jajaki Lombok – Melbourne
(Suara NTB/dok)
H. L. Moh. Faozal
(Suara NTB/humasntb)
IRIGASI TETES - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah mengamati perangkat irigasi tetes yang dikembangkan di KLU.
Pelabuhan Baru, Paket Tur Krusial, Penyiapan Infrastruktur Kapal Pesiar Belum Terstruktur Dasar Air Bersih di Kawasan Samota
Zuhri M. Syazali
KO M E N TTAA R
drip irrigation dengan hasil tiga bahkan empat kali lipat.’’ Gubernur meyakini, kesinambungan penanaman akan memungkinkan ketersediaan bahan baku untuk pakan ternak yang kemudian memajukan peternakan dan juga industri makanan di NTB. Terobosan ini sudah dimulai dari KLU. Selanjutnya, gubernur bertekad untuk mereplikasi terobosan serupa di lahan-lahan kering lainnya di seluruh Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dalam berbagai kesempatan, gubernur selalu menegaskan keyakinannya bahwa pengangguran dan kemiskinan akan bisa dikurangi dengan industrialisasi. Bersambung ke hal 15
PEMPROV NTB menjajaki pembukaan penerbangan langsung Lombok Melbourne Australia dengan maskapai AirAsia. Rute internasional yang akan segera direalisasikan AirAsia adalah penerbangan langsung Lombok Singapura. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Kantor Gubernur mengatakan pada 25 November mendatang, CEO AirAsia yang baru akan bertemu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Bersambung ke hal 15
Dari 1.988 penumpang dan 862 crew yang dibawa oleh kapal pesiar Sun Princess, sandar pertama di fasilitas milik Pelindo III Cabang Lembar tersebut belum memberikan dampak yang signifikan. Hal itu terjadi karena seluruh wisatawan tesebut hanya sekadar singgah dalam trip yang telah diatur khusus dengan jangka waktu yang tergolong sebentar, yaitu pagi hingga sore hari. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
SANDAR - Sun Princess, kapal pesiar perdana yang sandar di Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, Selasa (5/11) lalu.
Mataram (Suara NTB) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB menilai penyiapan infrastruktur dasar air bersih sangat krusial di Kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota). Sedangkan pembangunan infrastruktur jalan sudah mulai diintervensi oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR. ‘’Yang paling krusial di Samota adalah air bersih. Kalau jalan kan sudah. Air bersih yang krusial. Tapi kita bicarakan dengan kementerian,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP dikonfirmasi Suara NTB, kemarin. Bersambung Wedha Magma Ardhi ke hal 15 (Suara NTB/dok)
50 Kelompok Bank Sampah Diperiksa Inspektorat
Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW pada Sabtu (9/11), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Senin (11/11). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih
(Suara NTB/ars)
Penerbit
Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 50 kelompok bank sampah diperiksa Inspektorat sejak dua pakan lalu. Mereka diklarifiikasi terkait dan hibah yang disalurkan PT. Bank Sampah Bintang Sejahtera dalam program NTB Zero Waste. Dalam proses audit, tim Inspektorat yang turun ke lapangan ditemani langsung manajemen Bank Sampah. Satu per satu kelompok penerima disasar dan dimintai keterangan hingga tuntas ke 50 kelompok penerima. Syawaluddin ‘’Untuk audit lapan-
gan sudah yang 2018. Sudah selesai yang 50 kelompok,’’ sebut Direktur PT Bank Sampah Bintang Sejahtera Syawaluddin menjawab Suara NTB, Kamis (7/11). Diketahui, nilai bantuan tahun anggaran 2018 mencapai Rp 1,5 miliar semua kelompk tersebut. Dalam proses audit ini, rupanya Inspektorat menyasar bantuan tahun 2019. Nilai anggaran yang disalurkan mencapai Rp2,5 miliar. ‘’Untuk program 2019 yang masih sedang berjalan (audit), baru di dua kabupaten, Lobar dan Loteng,’’ tambahnya. Pada kesempatan tersebut Syawaluddin mengklarifikasi tudingan indikasi masalah dengan modus bantuan fiktif, sebagaimana yang dilaporkan ke aparat penegak hukum. Ditegaskannya, item bantuan peralatan,
sarana dan prasana, termasuk dana pembinaan sudah tersalurkan sesuai mekanisme dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB. Program pembinaan ke seluruh kelompok ini masih terus berjalan. “Bank sampah yang 50 (kelompok), Alhamdulillah masih berjalan dan bahkan mengembangkan pelatihan dan pendampingan bagi kelompok dan komunitas lainya untuk mendirikan bank sampah,’’ jelasnya. Dipastikan Syawaluddin, bank sampah bahkan hingga kini berkembang. Dia juga menyarankan agar klarifikasi langsung kepada para ketua kelompok agar mendapatkan informasi detail soal bantuan yang disalurkan. Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Jumat, 8 November 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
Kurang PJU UNTUK dana kelurahan pada tahun 2020 mendatang, kelurahan Ampenan Tengah belum bisa menganggarkan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah sekitar Ampenan Tengah. Lurah Ampenan Tengah, Hasbullah mengatakan, salah satu kebutuhan masyarakat di lingkungan Ampenan Tengah kurangnya jumlah PJU di kelurahan. “Kita intinya apa-apa kebutuhan masyarakat akan diakomodir. Itu masyarakat ngajukan adanya PJU, karena dia kemarin anggarannya distop di Pemkot. Kita pending dulu usulannya, karena (Suara NTB/viq) Perkim belum kasi sinyal Hasbullah dalam pengadaan itu,” kata Hasbullah kepada Suara NTB, Kamis (7/11) kemarin. Setelah ada sinyal untuk pengadaan PJU di kelurahan Ampenan Tengah itu lanjut Hasbullah, tetap tidak bisa dianggarkan. Karena, semua anggaran dana kelurahan sudah diketok pada Muskel (musyawarah kelaurahan) kemarin. “Sekarang ada sinyal itu, tapi kan sudah habis dananya. Sudah masuk semuanya pada bahasan muskel kemarin,” terangnya. “Berarti tidak dianggarkan. Dan jadinya belum ada dana itu untuk pengadaan PJU ini,” jelasnya. Dikatakan Hasbullah, karena PJU ini merupakan kebutuhan warga sebagai penerang di kelurahan, kelurahan akan mencoba mengubah alur dana yang telah disepakati pada Muskel kemarin. “Semoga ada perubahan dari muskel. Perubahan itu kan tergantung dari kelurahan. Bisa saja PJU ini masuk dalam dana kelurahan tadi,” tegasnya. Hasbullah pun akan segara membicarakan dengan Dinas Perkim Kota Mataram terkait PJU tersebut. “Kita juga tergantung dari Dinas Perkim. Saya kira masyarakat juga menginginkan itu,” katanya. (viq)
(Suara NTB/viq)
PENJELASAN - Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang memberikan penjelasan terkait rencana pembangunan kantor walikota kepada DPD KAMMI Kota Mataram, Kamis (7/11).
Pembangunan Kantor Walikota Dikawal Mahasiswa
Mataram (Suara NTB) – Rencana pembangunan Kantor Walikota Baru di Lingkar Selatan Kecamatan Sekarbela Kelurahan Jempong Baru Mataram yang menelan anggaran Rp135 miliar telah disepakati. Namun, pembangunan tersebut dikritik sejumlah aliansi mahasiswa.
Jangan Percaya Calo MENJELANG pembukaan pendaftaran CPNS, diduga para calo sudah mulai bergentayangan menawarkan iming-iming jaminan lulus sebagai CPNS. Menyikapi hal ini, anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Mita Dian Listiawati, AMd., Keb., mewantiwanti masyarakat yang berhajat mengikuti seleksi rekrutmen CPNS, agar tidak mempercayai calo. ‘’Jadi calo itu sama sekali tidak bisa dipercaya,’’ tegasnya menjawab Suara NTB di Mataram, Kamis (7/ 11) kemarin. Ini sejalan dengan imbauan yang dis(Suara NTB/fit) ampaikan Walikota MatMita Dian Listiawati aram agar masyarakat tidak mempercayai calo. Karena, lanjut Mita, percuma saja masyarakat mempercayai calo. Karena calo itu tidak bisa menentukan siapa yang lulus atau sebaliknya. Apalagi, lanjut politisi PKB ini, oknum calo dalam melancarkan aksinya, kerap meminta imbalan yang tidak sedikit. Untuk itu, Mita berharap masyarakat meninggalkan hal-hal berbau calo. Karena bagaimanapun, calo tidak memiliki kewenangan apapun. Apalagi calo meminta imbalan di muka sebelum tes CPNS dimulai. ‘’Setelah hasilnya ke luar, ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, uang itu sudah pasti tidak akan kembali,’’ ujar Mita. Terlebih, setelah menyerahkan uang kepada calo, korban menjadi terlena, sehingga ada kecenderungan korban menjadi malas belajar. ‘’Kenapa? Karena sudah mengharapkan dari calo itu. Saya pasti dapat karena saya bayar tunai, ngapain saya harus belajar. Jangan sampai ada pikiran seperti itu,’’ imbuhnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini mengajak masyarakat yang hendak mengikuti rekrutmen CPNS supaya percaya pada kemampuannya sendiri. ‘’Bagaimana cara kita belajar, berusaha supaya kita bisa lolos,’’ cetusnya. Mita mengatakan, bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Dia menyerukan stop praktik percaloan. Praktik percaloan, sambung dia, hanya akan merugikan masyarakat. Seperti diketahui, pada setiap rekrutmen CPNS, pendaftarnya pasti membludak. Banyaknya jumlah pendaftar, kerap membuat masyarakat menjadi keder untuk bersaing. Celah ini kemudian dimanfaatkan calo untuk menawarkan iming-iming lulus CPNS. ‘’Padahal itu tidak benar. Uang sudah diserahkan, dicek nama tidak ada, yang rugi kita (masyarakat, red),’’ demikian Mita. Mita menyarankan supaya masyarakat menerima apapun hasil tes CPNS karena hasil itulah yang mencerminkan kemampuan masing-masing pendaftar. ‘’Jangan kemudian kasak kusuk mencari pihak yang dianggap bisa membantu meloloskan mereka. Tidak semudah itu,’’ tandasnya. (fit)
Mataram Kekurangan PJU di Jalan Lingkungan Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram masih kekurangan lampu penerangan jalan umum (PJU). Kekurangan ini terutama di jalan – jalan lingkungan. Untuk menutupi itu kelurahan didorong mengalokasikan anggaran untuk pengadaan melalui dana kelurahan. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H. Kemal Islam. “Kelurahan harus bisa membantu,” tegas Kemal. Kelurahan lanjut Kemal akan diminta untuk pengadaan PJU di tahun 2020. Jangan sampai dana kelurahan digunakan untuk program yang tidak berbekas. PJU memiliki manfaat terutama untuk keamanan masyarakat. Sebagai contoh Kelurahan Cakra Selatan Baru tahun ini memasang 100 titik PJU. Harapannya, program ini berimbas ke kelurahan lain sehingga menutupi kekurangan PJU dialami oleh Pemkot Mataram. Kemal menyebutkan, anggaran dibutuhkan untuk satu PJU sekitar Rp4,5 juta. Anggaran ini sudah termasuk pemasangan tiang, jaringan dan sebagainya. “Saya kira ini cukup murah. Dengan anggaran yang besar dikelola saya kira kelurahan mampulah,” ucapnya. Dengan kebijakan dipastikan kekurangan titik lampu PJU mencapai ribuan titik akan terpenuhi seiring dengan dorongan agar kelurahan juga mau membantu pemerintah mengalokasikan pengadan melalui dana kelurahan. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menilai tidak masalah jika dana kelurahan dialokasikan untuk pemasangan PJU di lingkungan. Beberapa kelurahan ada yang telah mengalokasikan anggaran untuk itu. Program PJU diprioritaskan untuk jalan lingkungan. “ Kalau jalan – jalan besar kan tidak,” ucapnya. Kebutuhan anggaran jalan lingkungan mencapai Rp 4,5 juta untuk satu titik. Putu meminta Dinas Perkim perlu menghitung kembali. Jika kelurahan memasang titik PJU bagaimana dengan pembayaran pajak penerangan jalan umumnya. Secara otomatis dengan bertambahnya titik lampu akan bertambah beban atau pajak yang dibayarkan oleh pemerintah. “ Skema ini perlu dirumuskan oleh teman – teman dari Perkim,” ujarnya. (cem)
Ketua Umum DPD KAMMI (Kesatuan Aksi Massa Mahasiswa Islam) Kota Mataram, Lalu Onang Wahyu Pratama, bersama belasan anggotanya mengkritik pembangunan kantor walikota. Katanya, pihaknya akan mengawal dan mengawasi proses pembangunan kantor Walikota. Menurut Onang, beberapa syarat yang sudah diajukan oleh beberapa Dewan adalah bentuk komitmen dan meminta dokumen RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) untuk pembangunan kantor walikota
baru tersebut. “Katanya dalam RPJMD Kota Mataram ada tertera di dalam dokumen tersebut. Sehingga akan kita kawal sampai akhir November, termasuk juga kita kawal syarat-syarat yang diajukan oleh DPRD Kota Mataram. Kita akan tetap dikawal lewat jalur-jalur audiensi,” jelasnya kepada Suara NTB, Kamis (7/11) kemarin. Selama komitmen pembanguan kantor Walikota tidak membebani anggaran, mahasiswa yang tergabung dalam aliasni KAMMI, tidak mem-
permasalahkannya. “Kan pada belanja daerah ada administrasi itu harus 60 persen dari anggaran APBD,” jelasnya. Hingga akhir November mendatang jelas Onang, alisansi mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI tersebut akan meminta dokuman-dokumen agar bisa melihat anggaran dan aturan yang menjadi dasar mengkaji RPJMD dan Amdal untuk pembangunan kantor Walikota baru ini. “Termasuk juga dalam KUA PPAS. Kita bisa memaklumi memang untuk saat ini,” jelasnya.
Tak Dianggarkan
Lagi, Gedung BKPSDM dan Dispora Mangkrak
Mataram (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram, tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan lanjutan gedung kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020. Gedung kantor tersebut dipastikan kembali mangkrak. Gedung BKSDM dan Dispora mulai dibangun tahun 2017 lalu. Kala itu, gedung Dispora dialokasikan anggaran Rp1,4 miliar. Proyek dimenangkan oleh CV.Artha Kecening dengan nilai kontrak Rp1,1 miliar lebih. Sementara, gedung BKPSDM dialokasikan anggaran Rp 2,5 miliar. Proyek gedung dikerjakan oleh Griba Jaya dengan nilai kontrak Rp2,04 miliar. Dari anggaran tersebut hanya menyelesaikan struktur bangunan saja. Di tahun 2018, proyek ini tidak dilanjutkan kembali. Dan, baru berlanjut di tahun 2019 ini setelah kembali dialokasikan anggaran masing – masing Rp 1,5 miliar. Tahun ini, gedung Dispora dikerjakan oleh CV. Tiga Serangkai dengan nilai kontrak Rp 1,2 miliar. Sedangkan, CV. Karya Ikhtiar mengerjakan lanjutan gedung BKPSDM dengan nilai kontrak Rp 1,4 miliar lebih. Pengerjaannya pun juga hanya menyelesaikan bagian konstruksi saja.
(Suara NTB/cem)
MANGKRAK - Gedung kantor Dispora terletak di dekat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan, Kelurahan Pagutan Timur akan kembali mangkrak. Pemkot Mataram tidak mengalokasi anggaran untuk pengerjaan lanjutan di tahun 2020 mendatang. Faktanya, penyusunan kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA – PPAS) tahun 2020 lanjutan pembangunan dua gedung kantor tersebut tak dialokasikan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Miftahurrahman dikonfirmasi, Rabu (6/11) membenarkan bahwa pengerjaan lanjutan gedung BKPSDM dan Dispora di tahun 2020 tidak ada anggarannya. Padahal, pihaknya telah mengalokasikan tetapi dicoret oleh TAPD. “Tetap kita alokasikan. Tapi kan tergantung TAPD,” jawabnya. Miftah menolak mengomentari lebih jauh alasan anggaran
tersebut dicoret. PUPR hanya berbicara aspek teknis saja. Tetapi, ia memaklumi bahwa alokasi anggaran di tahun 2020 diarahkan untuk pembangunan kantor walikota. Secara teknis dipastikan struktur bangunan tidak akan rusak meskipun ditunda penyelesaianya. Dengan konsep tertutup kecil kemungkinan struktur bangunan bakal rusak. Ditanyakan bahwa dua gedung kantor ini dua kali mangkrak sebelumnya di tahun 2018 dan 2020 jika tidak dialokasikan? Mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) enggan mengkomentari hal tersebut. (cem)
“Karena beberapa syarat yang katanya sudah dilengkapi itu. Tapi kita kan belum lihat secara langsung dokumen itu, kalau ada temuan-temuan yang mengganjal, tetap kita akan suarakan itu ke publik,” paparnya. Secara terpisah, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, pembangunan kantor walikota baru dinilai urgen. Karena, melihat kondisi kantor walikota lama sudah tidak representatif bagi sebuah kantor pemerintahan di tengah Kota Mataram. Kata Martawang, kapasitas bangunan kantor walikota lama ini sudah melebihi dari kapasitas yang sudah ditetapkan tahun 1993 lalu. Awalnya, kantor walikota lama ini berkapasitas 200-500 orang. Na-
mun, saat ini, hampir 1.000 orang menempati kantor walikota ini. “Artinya kapasitas gedung ini (kantor walikota Mataram) sudah tidak layak lagi untuk mendukung aktivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Kita juga harus menertibkan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelas Martawang kepada Suara NTB, Kamis kemarin. Untuk menjamin itu semua jelas Martawang, demi kenyamanan pelayanan publik, kapasitas gedung kantor walikota lama ini sudah melampaui batas. Bukan hanya itu tegas Martawang, keadaan area parkir yang sempit tak representatif membuat, pembangunan kantor walikota baru dinilai penting. (viq)
Pemkot Belum Terima Laporan Semua Proyek di Mataram Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram sampai saat ini belum menerima laporan terkait progres pembangunan proyek di Kota Mataram. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Mataram, Miftahurrahman, Kamis (7/11) kemarin. Intinya kata Miftah, semua pembangunan proyek di Mataram harus selesai Desember 2019 mendatang. Katanya, apa pun alasannya, sesuai dengan penandatanganan kontrak harus selesai. “Kalau dia melampaui batas kontrak, iya kan risikonya di kontraktor pasti akan didenda,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (7/11) kemarin. Dari pantauan Dinas PUPR kota Mataram, salah satu proyek monumen menara di Lingkar Selatan itu, sampai saat ini Pemkot belum meninjau progres pembangunannya. “Untuk monumen menara itu progresnya kita belum tahu. Untuk Kantor BKD masih pada posisi 65 persenlah. Tapi kan tinggal finisihing saja dan melakukan perbaikan plafon dan itu sudah pada posisi bersamaan,” jelasnya. “Insha Allah, kalau tidak tercapai, bukan salah kita. Pokoknya Desember ini harus selesai,” kata Miftah. Selama ini, jelas Miftah, Pemkot Mataram belum menerima laporan terkahir dari semua proyek tersebut. “Kalau itu dianggap molor, kan ini kita kembalikan dan tergantung dari semua kontraktor.
(Suara NTB/dok)
Miftahurrahman Saya pikir kalau dia tahu batas kontraknya mau hujan mau apa, harus tuntas. Itu saja prinsipnya,” tegasnya. Jika melebihi batas waktu jelas Miftah, Pemkot Mataram akan memberi kesempatan untuk menyelesaikan sampai beberapa hari. “Kalau lebih dari hari yang diberikan, barulah Pemkot akan denda,” jelasnya. Selama perpanjangan itu, Pemkot akan melakukan evaluasi secara bersamaan. “Kalau perpanjangan waktu tidak bisa menyelesaikan, jelas kita akan evaluasi.Terus kalau dalam evaluasi progresnya tidak tercapai, baru kita berlakukan siklus meetingke dua dan ketiga. Jika siklus pertama tidak tuntas, sampai ke tiga harus diblacklist,” katanya. (viq)
Tidak Ada Pemangkasan Anggaran di SKPD Mataram (Suara NTB) – Sekertaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menegaskan pada RAPBD Kota Mataram, tidak ada pemangkasan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tahun anggaran 2020. Ditemui Suara NTB, Eko mengatakan, dalam waktu yang sangat mepet ini, Pemkot Mataram akan konsen ke APBD kota Mataram tahun 2020 mendatang. TAPD Kota Mataram menyusun postur anggaran pascapembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), akan dilanjutkan ke penyampaian nota keuangan tahun2020. “Nah itu sudah jelas tergambar postur (anggaran)
secara keseluruhan di masingmasing SKPD ini,” ungkap Sekda, Kamis (7/11) kemarin. Postur anggaran ini disesuaikan dengan kondisi eksekutif. Intinya tanggal 31 November pembahasan rancangan anggaran harus selesai. “Kan ini juga sudah diawali dalam pembahasan KUA PPAS. Nanti biasanya, pembahasan itu setelah pembahasan nota keuangan agar tidak terlalu ribet,” jelasnya. Nanti lanjut Eko, kebijakan itu akan jadi bahan pertimbangan Pemkot dan masing-masing SKPD Kota Mataram. “Kalau kita belum selesai, meraka mau keluar daerah, kita akan pertimbagankan, kita akan lihat juga urgensinya. Nota keuangan itu juga akan segera
selesai,” ujarnya. Menurutnya, alokasi RAPBD Kota Mataram telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Diterangkan Eko, anggaran untuk Dinas Kesehatan Kota Mataram sebesar 10 persen dialihkan dan sudah alokasikan sebesar 20 persen lebih. “Kemudian, Dinas Pendidikan kita alihkan 20 persen dan anggarkan 20 persen lebih. Satu sisi kita harus alokasikan anggaran kelurahan yang 5 persen di luar DAK (dana alokasi khusus) yang dari APBD. Itu kan cukup besar. Kemudian Inspektorat dialihkan 0,75 persen,” jelasnya. Artinya ada beberapa kegiatan di SKPD bisa dilakukan di kelurahan. ‘’Kita akan integrasikan di kelurahan. Bukan dipangkas, tapi ada pengalihan sifatnya.
Ada insentif untuk kader posyandu di Dikes, itu sekarang ada di kelurahan,” katanya. Ada pun insentif dari kader KB dari Dikes kata Eko, itu juga ada di kelurahan. Dia menegaskan, tidak ada pemotongan anggaran di masing-masing SKPD. Pada pembahasan KUA PPAS kemarin, anggaran itu akan membiayai kebutuhan-kebutuhan yang berdasarkan masukanmasukan dewan. (viq)
H. Effendi Eko Saswito
SUARA NTB Jumat, 8 November 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Rugi Rp600 Miliar Setahun Berdayakan 70 Ribu Perempuan Prasejahtera PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPN Syariah Tbk) menjalankan bisnis yang berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya. Konsep pemberdayaan menjadi bagian yang di utamakan. Konsep pemberdayaan yang dilakukan adalah menjadikan perempuan - perempuan rumah tangga pra sejahtera menjadi perempuan produktif sejahtera. Sejak hadir di NTB lima tahun lalu, BTPN Syariah memberdayakan 70 ribu perempuan pra sejahtera. Perempuan yang diberdayakan umumnya perempuan usia 18 tahun atau sudah menikah. “Di Lom(Suara NTB/bul) bok kredit yang sudah dikuAinul Yaqin curkan sebesar Rp137 miliar dari total 48.000 nasabah,” kata Ainul Yaqin, Communication Head BTPN Syariah didampingi Andi Setio, Bussiness Coach BTPN Syariah Bali Lombok. Pemberdayaan perempuan pra sejahtera adalah upaya memfasilitasi perempuan naik kelas, tidak lagi perempuan sebagai objek yang konsumtif. Perempuan atau ibu rumah tangga yang diberdayakan, diutamakan yang memiliki kelompok untuk saling bertanggung jawab atas kredit yang diterimanya dari BTPN Syariah. “Dari kelompok ini, mereka rutin melakukan pertemuan dan saling mengingatkan kewajibannya sebagai nasabah. Dengan cara ini, terbukti dari total kredit di Lombok, kredit macetnya (NPF) 0,4 persen,” jelas Ainul. Satu nasabah, diberikan pembiayaan minimal Rp3 juta, secara bertahap nilai pembiayaan dinaikkan hingga di atas Rp10 juta (dengan catatan nasabah lancar). Kelompok kelompok perempuan ini juga di dampingi usahanya secara rutin agar tujuan pemberdayaan tercapai. “Tujuan pemberdayaan akan tercapai setelah tahap keempat (empat kali kredit). Usahanya dapat dilihat berhasil dan jelas indikator nasabah ke luar dari status pra sejahtera,” demikian Ainul di Mataram, Kamis (7/11) kemarin. Konsep pemberdayaan menjadi unggulan BTPN Syariah. Secara nasional, BTPN Syariah mengakhiri kuartal ketiga telah menyalurkan pembiayaan 8,9 triliun kepada 3,65 juta keluarga prasejahtera produktif. Pembiayaan ini tumbuh sebesar 28 % dari 6,97 triliun pada periode yang sama di tahun 2018. Dengan cara pendampingan yang tepat dalam menyalurkan pembiayaan pada segmen ini turut menekan rasio kredit bermasalah (Non Perfoming Finance/ NPF) sebesar 1,30%. “Bisnis pembiayaan kepada keluarga prasejahtera produktif sudah kami tekuni sejak 2010, dan kami belajar banyak hal. Dari nasabah pembiayaan merasa mimpi mereka terwujud lebih cepat. Nasabah pendanaan merasa niat baik mereka untuk turut memberdayakan terpenuhi dan bagi karyawan merasa terus bertambah ilmu untuk semakin lebih baik. Dengan terus membesarnya skala bisnis di segmen ini, kami bertekad untuk terus bekerja keras, agar semua niat baik seluruh pemangku kepentingan kami dapat terwujud lebih cepat. Kami juga mengubah semua nama produk yang kami tawarkan dengan tambahan kata Tepat, misalnya Tepat Deposito. Tepat, wujudkan niat baik lebih cepat,’’ ujar Ratih Rachmawaty, Direktur Utama BTPN Syariah. Hingga periode ini, total aset BTPN Syariah tumbuh 29% menjadi 14,59 triliun dari 11,31 triliun (year on year). Dana Pihak Ketiga mencapai 9,03 triliun tumbuh 24% dari 7,25 triliun (year on year). Perseroan juga telah meningkatkan efisiensi dalam mengoperasikan bisnis di mana beban operasional terhadap pendapatan operasional tercatat 59,6 %, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya 62,6 %. BTPN Syariah sampai saat ini menjadi satu-satunya bank di Indonesia yang memfokuskan diri melayani keluarga prasejahtera produktif, yang biasa disebut ‘unbankable’. Melayani segmen tersebut sejak 2010 adalah tantangan sekaligus peluang. Karenanya, BTPN Syariah senantiasa membangun produk dan layanan yang paling tepat sesuai kebutuhan mereka. Dengan hanya memiliki 25 cabang di seluruh Indonesia, 41 kantor fungsional operasi. (bul)
NTB Dukung Revisi Kebijakan Moratorium Penangkapan Benih Lobster Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB termasuk yang paling setuju Kementerian Kelautan Perikanan merevisi Permen KP No 56 tahun 2016. Permen KP ini mengatur tentang larangan penangkapan atau pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah Indonesia. Aturan ini dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti. Menteri KKP, Edhy Prabowo rencananya akan mengeluarkan sejumlah kebijakan di sektor kelautan perikanan. Diantaranya akan merevisi kebijakan menteri sebelumnya karena banyaknya aduan. Kemungkinan yang akan direvisi termasuk Permen KP No. 56 tahun 2016. “Kita syukur (rencana direvisi Permen KP No 56), saya ungkapkan melalui forum forum rapat di pusat. Tetapi secara surat menyurat belum,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si.
Mengapa NTB sangat antusias mendukung revisi kebijakan ini? Kata kepala dinas, mengingat potensi lobster NTB cukup besar. Selain itu, NTB juga pernah menjadi sentra budidaya benih lobster berkualitas. Saat ini tidak ada lagi budidaya tersebut. Akibat tidak ada lagi nelayan yang boleh menangkap benih lobster. Sehingga prestasi budidaya yang dulu telah mati. Namun kemungkinan besar akan dihidupkan kembali kata L. Hamdi kepada Suara NTB, Kamis (7/11) kemarin. Salah satunya dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya alam dan percepatan pemulihan ekonomi NTB pascagempa.
Sejak diberlakukannya Permen KP yang melarang penangkapan benih lobster, kepiting dan rajungan, menurut L. Hamdi, NTB merugi setidaknya Rp600 miliar setahun dari perhitungan kasarnya. Basis penangkapan benih lobster ada di Teluk Awang, Teluk Ekas, Teluk Jor, dan pantai selatan Pulau Sumbawa. Kepada menteri KKP yang baru, Edhy Prabowo , L. Hamdi mengatakan belum secara langsung disampaikan persoalan ini. Namun di forum forum nasional, telah kerap kali disuarakan. “Dari forum juga mendukung untuk bisa kita budidayakan benih lobster yang diikuti dengan peningkatan Litbang budi-
daya lobster,” jelas L. Hamdi. Penangkapan benih lobster dan budidaya selama ini dilakukan turun temurun oleh masyarakat pesisir di bagian selatan Lombok dan Sumbawa. Kegiatan ini telah menggeliatkan ekonomi para nelayan. Sekali menangkap benih lobster, nelayan dapat menghasilkan jutaan, hingga puluhan juta. Penangkapan dilakukan secara tradisional. Dengan rumah rumahan benih lobster berbentuk pocong yang dilepas di pesisir pantai. Saat kegiatan penangkapan benih lobtser masih aktif sebelum tahun 2017, jumlah nelayan yang terlibat sebanyak 10 ribu nelayan. “Sekarang ndak tau jumlahnya. Karena tidak ada lagi yang menangkap dan membudidayakan benih lobster,” imbuhnya. Jika KKP membuka keran penangkapan dan budidaya benih lobster ini, menurut L. Ham-
(Suara NTB/bul)
Lalu Hamdi di, pemerintah NTB juga menyiapkan perangkat kebijakan, termasuk permohonan untuk memfasilitasi kembali para nelayan menghidupkan kembali aktivitas lamanya. (bul)
Kelompok Usaha Rajungan di Lembar Bentengi Diri dari Tawaran “Bank Subuh” Giri Menang (Suara NTB) Rentenir berkedok tawaran kredit masih massif. Di Lombok, disebutnya sebagai bank subuh, atau bank “rontok”. Sasarannya para pedagang pasar, hingga rumah tangga. Kredit ditawarkan dari rumah ke rumah. Meski tak besar, hitungan ratusan ribu hingga jutaan. Pengembalian kredit dilakukan oleh nasabah, sehari setelah menerima kucuran kredit. Tentu sistim keuangan seperti ini tak sehat. Sebab dana yang diterima nasabah tentu belumlah diputar. Kelompok usaha rajungan di Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat berusaha menghindari jebakan bank subuh ini. Rehani, pemilik sentra Puyuhan Rajungan Persada lebih memilih berkelompok, kemudian mengajukan pembiayaan di salah satu bank swasta nasional, BTPN Syariah. Tawaran bank subuh menurutnya berseliweran di tempat tinggalnya. Setiap hari, ada petugas lapangan yang datang menawarkan kredit. Namun sangat disesalkan, kredit yang diterima belum juga dimanfaatkan untuk pengemban-
gan usaha, pemberi kredit langsung menagih cicilan. “belum saja suami orang pulang melaut, sudah ada yang datang nagih. Cukup mengesalkan,” kata Rehani. Rehani sudah 20 tahun ini menjadi pengepul rajungan di Jembatan Kembar. Rajungan hasil tangkapan nelayan ia beli, kemudian dijual dalam bentuk daging ke beberapa perusahaan eksportir di Surabaya. Dari aktivitas mengepul rajungan ini, ia memberdayakan ibu-ibu rumah tangga dan perempuanperempuan setempat agar tidak terjerat bank subuh. Ibu-ibu rumah tangga, dan 60 nelayan diberdayakan dengan dibantu alat tangkap rajungan. Hasil tangkapan dijual kepadanya. Dengan sistem berkelompok, ia sekaligus menjadi penanggung jawab anggota untuk pembiayaan dari BTPN Syariah. Hal ini dilakukan agar masyarakat di sekelilingnya juga tak terjerat bank subuh yang terus merayu. Cicilan bank anggota kelompoknya, dibayar dengan rajungan hasil tangkapan. Setiap hari, satu orang anggota kelompok minimal membayar cicilan
(Suara NTb/bul)
RAJUNGAN - Rehani menunjukkan rajungan yang akan diambil isinya, sebelum dikirim ke perusahaan mitranya di Surabaya dengan 1 atau 2 ons daging rajungan. “Satu ons harganya Rp4 ribu. Kalau dua ons berarti Rp8 ribu disetor sehari oleh anggota,” kata janda anak dua ini. Rehani adalah nasabah prioritas BTPN Syariah sejak empat tahun terakhir, ia menjadi contoh karena mampu mengelola kelompoknya dengan baik. Sebagai nasabah, kelompoknya juga tetap mendapat pendamp-
ingan untuk pengelolaan usaha, manajemen bisnis dan edukasi kesehatan pada setiap pertemuan dua minggu sekali. Pola pendampingan seperti itulah yang menurutnya harus dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Kelompokpun dipermudah membayar cicilan tanpa harus ke kantor bank. Pola pendampingan ini juga yang membuat usahanya terus berkembang. Daging rajun-
gan ini menurutnya dikirim ke tiga perusahaan mitranya di Surabaya untuk diolah kembali, kemudian diekspor ke Amerika. Setiap tiga hari daging rajungan Rehani kirim melalui angkutan antar provinsi. Sekali kirim, hampir satu kwintal. Sekilo, daging rajungan harganya saat ini Rp370.000. Harga ini sedang turun. Sebelumnya, harga sekilonya bisa mencapai Rp500 ribu. (bul)
Mahasiswa Unram Dibekali Pemahaman Teknologi Digital Terkini Mataram (Suara NTB) Kemajuan teknologi digital yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir telah melahirkan beragam platform digital yang secara teknis juga semakin canggih. Beberapa di antaranya diprediksi akan menjadi platform yang menopang era revolusi industri 4.0 di masa mendatang. Platform tersebut adalah Internet of Thing (IoT) yangkinisudah mulai diimplementasikan di sebagian sektor industri. Guna memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai teknologi IoT dan perkembangan teknologi digital secara umum, tim XL Axiata memberikan kuliah umum di Universitas Mataram, Lombok, Kamis (7/11). Kuliah umum mengambil tema “Digital Leadership In Internet Of Things Era” dengan pembicara Head of Transport Network XL Axiata,
Wisnu Wardhana, dan Head of IoT Innovation & Enablement, Boy Wicaksono. Turut hadir dalam acara ini Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram, Dr. Ir. Agus Purbathin Hadi, M.Si. Boy Wicaksono mengatakan dalam kesempatan ini menyampaikan revolusi Industri 4.0 muncul dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet of things, blockchain, cloud computing, dan kecerdasan buatan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini tidak bisa dihindari. Seperti keberadaan smartphone dan internet yang ada saat ini, semakin lama akan semakin mempengaruhi semua orang. “Dulu-dulu kita mungkin masih bisa menghindarinya, dengan sama sekali tidak bersentuhan dengan yang berbau internet. Tapi, sekarang ketika semua urusan harus diselesaikan melalui yang namanya internet, mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri. Begitu juga nanti dengan IoT, di mana teknologi ini menawarkan berbagai kemudahan, efisiensi, dan produktivitas di saat yang bersamaan untuk berbagai macam kebutuhan,” ujar Boy. Dengan memahami aspek-aspek perkembangan teknologi digital termutakhir, maka masyarakat akan mengetahui cara menyesuaikan diri. Karena laju perkembangan teknologi tak mungkin dibendung, maka respon yang paling tepat adalah menyesuaikan diri dan mendapatkan manfaat dari teknologi tersebut. Jika masyarakat memaksakan diri untuk melawan atau menghalanginya maka dia sendiri yang akan terlindas roda zaman. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya bisnis yang kini gulung tikar atau men-
galami kesulitan karena tidak segera melakukan transformasi di saat era digital telah berkembang. Bahkan ada pula raksasa-raksana bisnis yang kini tak terdengar lagi kiprahnya karena terlambat dalam menyesuaikan diri. Di tingkat individu, pemahaman mengenai perkembangan teknologi juga akan mem a n d u masyarakat untuk mengetahui apa saja peluang di masa depan yang bisa dimasuki. Ketika era industri 4.0 sudah semakin teradaptasi di Indonesia nanti, bidang apa saja yang memiliki peluang untuk berkarir, keahlian apa saja yang perlu dimiliki, hingga pendidikan apa saja yang relevan. Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat karena era Industri 4.0 menuntut proses industri yang hampir sepenuhnya terkoneksi dengan internet, sehingga tenaga manusia akan berkurang di berb-
(Suara NTB/bul)
CINDERAMATA - R.E Wisnu Wardhana, Head of Transport Network XL Axiata menyerahkan cinderamata kepada Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram, Agus Purbathin Hadi usai membekali mahasiswa tentang teknologi digital terkini
agai bidang. Boy menyatakan bahwa revolusi Industri 4.0 yang memungkinkan terintegrasinya elemen cyber dan fisik secara bersamaan diyakini akan berdampak pada munculnya banyak model bisnis baru, perubahan rantai
nilai, produktiftas tanpa henti, bahkan sampai pada pola didik untuk menghasilkan keahilian yang berbeda dari sebelumnya. Dalam menghadapi tantangan itu, selain penguasaan teknologi mutakhir, juga dituntut perubahan pola pikir. (bul)
SUARA NTB Jumat, 8 November 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Terduga Pembuat SK Palsu Diperiksa Polisi Selong (Suara NTB) Munculnya dugaan SK palsu yang ditemukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur (Lotim) terus berlanjut. Pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim langsung turun tangan menelusuri temuan ini. Kamis (7/11), terduga pelaku pembuat SK palsu tersebut diperiksa pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, mengatakan pemeriksaan dilakukan sekitar pukul 09:00 wita. Terduga pelaku inisial TR diperiksa di ruang tindak pidana umum (pidum) Satreskrim Polres Lotim. Dari hasil interogasi sementara, yang bersangkutan mengaku jika SK tersebut dibuat di Kota Mataram sebagai tanda anaknya sudah magang sebagai salah satu syarat untuk lulus dari lembaga pelatihan tempat anaknya mengenyam pendidikan.
Untuk memastikan SK tersebut bodong ataupun palsu, Yogi mengungkapkan jika pihaknya harus mencari SK yang serupa dengan SK tersebut. Apabila memang tidak serupa maka sudah pasti SK tersebut palsu. Dalam kasus inipun, pelaku terancam dijerat pasal 263 ancaman 6 tahun penjara terkait pemalsuan dokumen otentik yang dikeluarkan pemerintah. “Yang bersangkutan mengakui SK itu dibuat karena merasa iba terhadap anaknya lanta-
ran menyangkut masa depan dan pendidikan anaknya yang sedang mengikuti pelatihan. Apabila tidak ada SK tersebut maka, anaknya tidak dapat di wisuda atau lulus dari pelatihan,”kata Yogi menjelaskan. Untuk memperjelas proses kasus ini, pihak dari BKPSDM Lotim diminta untuk membuat laporan kepolisian apabila merasa dirugikan. Pihaknya pun ke depan akan mengkroscek kebenaran dari persyaratan ke LPKN Mataram terkait diharuskannya pernah magang
sebagai syarat kelulusan. “Intinya kasus ini masih terus kita dalami,”terang Yogi. Selain itu, pihaknya juga sudah memeriksa dua saksi, yakni Slamet Riyadi (27) warga Dusun Dasan Lian, Desa. Aikmel yang diminta tolong membuat SK dan Fazlul Rahman, pemilik percetakan. Menurutnya, TR diduga memalsukan SK pegawai honor daerah atas nama anak kandungnya dengan cara mencontoh SK asli kemudian dibawanya ke percetakan dengan bantuan Slamet Riyadi sebagai editor. Setelah SK tersebut selesai dikerjakan kemudian dicetak dan distempel atas nama Bupati Lotim, kejadian ini terungkap berawal dari kecurigaan dari Dinas Pariwisata tentang adanya SK pengangkatan pe-
gawai Honor Daerah sehingga Dinas Pariwisata menghubungi BKPSDM dengan maksud meminta konfirmasi dengan adanya SK tersebut dikeluarkan, namun pihak BKPSDM mengaku tidak pernah mengelurkan SK Honor Daerah di lingkungan Dinas Pariwisata. Dengan kejadian tersebut BKPSDM dan Dinas Pariwisata melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lotim dengan membawa SK yang diduga palsu tersebut. Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. M. Isa, meminta supaya pelaku pembuatan SK palsu tersebut diusut tuntas sesuai dengan kadar kesalahannya. Kasus inipun menjadi pelajaran bagi pihak-pihak lain agar tidak mengikuti per-
(Suara NTB/yon)
DIPERIKSA - Terduga pelaku pembuat SK palsu menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Lotim, Kamis (7/11). buatan yang menurutnya sudah melanggar hukum. Dalam kasus ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Lotim. Di
mana Dispar mengaku tidak mengetahui jika tenaga honor daerah yang masuk pada hari Senin lalu menunjukkan SK palsu. (yon)
Layani 10.000 Pasien SESUAI dengan standar Rasio Indonesia Sehat dalam 100 ribu penduduk harus ada 40 ribu dokter. Sementara jumlah dokter saat dicatat baru 73 orang. Dari rasio tersebut tergambar, satu dokter di Kabupaten Lombok Timur yang dihuni 1,28 juta jiwa penduduk ini harus melayani sekitar 10.000 pasien. “Kita memang masih kekurangan tenaga dokter, termasuk dokter gigi, rasionya satu orang dokter itu 5 ribu pasien,” ungkap Sekretaris Dinas Kesehatan Lotim, Mahallil Ulil Amri, men(Suara NTB/rus) jawab Suara NTB, Kamis (7/11). Mahallil Ulil Amri Menurutnya, dari rasio Indonesia sehat ini Lotim membutuhkan tambahan tenaga dokter. Secara umum, ujarnya, saat ini jumlah aparatur di lingkup Dikes Lotim sebanyak 4.035 orang. Terdiri dari tenaga PNS sebanyak 1.145 orang dan non PNS sebanyak 2.880 orang. Sebagian besar dari tenaga tersebut merupakan tenaga perawat dan bidan. Dilihat dari rasio Indonesia Sehat, jumalh perawat harus ada 114 orang dari 100 ribu penduduk, sedangkan bidan 100 orang dari 100 ribu penduduk. “Bidan dan perawat ini memang sudah cukup,” akuinya. Kekurangan lainya hanya pada tenaga di luar perawat dan bidan. Seperti apoteker dan ahli gizi yang disebut juga masih kurang. Meski didominasi perawat dan bidan, jumlah itu sudah dianggap cukup ideal. Masalah penggajian dari para honorer ini pun dipastikan sesuai penggajian. ‘’Para nakes ini sudah tidak menjadi soal karena honorer ini dibayar dengan sistem kapitasi. Kalau Dikes tidak ada masalah soal pembayaran gaji honorer,” klaimnya. Melihat jumlah tenaga kesehatan yang ada saat ini dinilai sudah sangat cukup dan sangat ideal. Kalau mau menambah, maka yang masih kurang itu adalah tenaga dokter. “Andaikata mau nambah masih bisa karena kita masih kekurangan dokter,” sebut Mahallil. (rus)
Pemda KLU Intervensi Penyandang Disabilitas Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengajukan 4 raperda strategis bagi kelangsungan masyarakat. Ke empat raperda itu antara lain, Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan, dan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pembahasan raperda mulai dilakukan pada paripurna di DPRD, Kamis (7/11). Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengungkapkan pengajuan ke empat buah raperda bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Pada raperda penyandang disabilitas, Pemda menganggap mereka mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama. “Sebagian besar penyandang disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan bahkan penghilangan terhadap hak penyandang disabilitas,” ujarnya. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara tahun 2019, sebut Najmul, jumlah penyandang disabilitas di KLU sebanyak kurang lebih 200 orang. Dengan jumlah ini tentu menjadi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk hadir bersama-sama membangun komitmen dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas. “Dengan memberikan kepastian hukum melalui pembentukan Peraturan Daerah diharapkan implementasi secara konsisten melalui keberpihakan anggaran yang dialokasikan bagi pemenuhan hak disabilitas terpenuhi,” sambungnya. Sementara pada Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, Bupati menyebut regulasi ini dibutuhkan guna menjaga stabilitas pasokan pangan masyarakat. Pada kebutuhan pokok yang bersifat mendasar dan bersifat strategis, ketersediaan sumber pangan agar sebanding dengan jumlah penduduk. Sehingga cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, dan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Menurut Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa tanggung jawab pemenuhan pangan terletak pada pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Sementara pada Peraturan Selong (Suara NTB) Menteri Pertanian No. 65/PerForum Honorer dari Katementan/OT.140/ 12/2012 tentang gori Dua (FHK2) Lombok Standar Pelayanan Minimal Timur (Lotim) kembali menBidang Ketahanan Pangan gadu ke DPRD Lotim. Ratusan Provinsi dan Kabupaten/Kota honorer dari FHK2 ini mendiamanatkan bahwa provinsi gadukan nasib mereka supaya harus memiliki cadangan pangan diakomodir oleh pemerintah minimal 200 ton, sedangkan undaerah, terutama FHK2 yang tuk kabupaten minimal 100 ton. lulus passing grade dalam seleMengingat pemerintah daerksi Pegawai Pemerintah denah dan masyarakat bertanggung gan Perjanjian Kerja (PPPK) beberapa waktu lalu. jawab terhadap pengelolaan Kepada Suara NTB, Kacadangan pangan daerah, maka mis (7/11), Ketua FHK2 payung hukum dalam bentuk Lotim, Tafaul, meminta superaturan daerah dirasakan paya DPRD Lotim mendesak sangat strategis. Cadangan pihak Badan Kepegawaian pangan diperlukan untuk menNasional (BKN) pusat untuk gantisipasi dampak anomali mengakomodir honorer FHK2. iklim yang semakin sulit Hal tersebut karena mendiprediksi, seperti terjadinya yangkut sumber daya manupergeseran masa tanam, masa sia (SDM) dan kesejahteraanpemanenan yang tidak merata nya. Sementara saat ini Pemsepanjang tahun, dan menda Lotim hanya mengakoingkatnya bencana yang tidak modir 73 orang untuk diangkat terduga seperti banjir, longsor, kekeringan dan gempa. (ari)
(Suara NTB/yon)
SEMEN - Sejumlah buruh sedang memindahkan semen dari truk pengangkut ke mobil pick up saat operasi pasar di Lotim belum lama ini.
Semen Masih Mahal di Lotim Selong (Suara NTB) Harga semen di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terbilang masih cukup mahal. Meski sempat tembus Rp 95 ribu per sak, saat ini telah terjadi penurunan harga secara perlahan-lahan. Harga terakhir rata-rata Rp 70 ribu per sak. “Dulu kan juga sempat Rp 80 ribu per sak, ini menuju penu-
runan harga,” ungkap Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perindag) Lotim, Mirza pada Suara NTB, Kamis (7/11). Mirza menegaskan, jika pihaknya terus berupaya menekan harga semen, sehingga benar-benar bisa kembali normal. “Kita terus tekan ini supaya tokok-toko ini menjual normal,” ucapnya.
Menurut Mirza, harga Rp 65 ribu per sak ini dinilai sudah paling tinggi, karena harga tersebut masuk harga psikologis masyarakat. Dituturkan, beberapa waktu lalu sudah terjadi bongkaran kapal pengangkut semen merek Tiga Roda di Lembar. Bongkaran kapal pengangkut semen ini dipastikan akan berdampak besar
Sebanyak 3.877 Pengendara Terjaring Operasi Zebra 2019 Selong (Suara NTB) Sebanyak 3.877 pengendara terjaring dalam operasi zebra tahun 2019. Dalam operasi yang dilaksanakan selama 14 hari ini didominasi oleh pelanggaran pengendara tanpa menggunakan helm saat berkendara. Demikian disampaikan, Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Ryan Faisal, SIK, Kamis (7/11). Terjaringnya sebanyak 3.877 pelanggaran yang didominasi tidak digunakannya helm, baik di depan maupun belakang. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan penindakan dibandingkan tahun lalu. Sementara untuk tahun ini dalam sehari terjaring pelanggar sebanyak 400 pelanggaran dengan total 3.877 pelanggaran. Ditegaskan Ryan Faisal, salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dalam berkendara. Untuk itu, razia akan tetap dilaku-
(Suara NTB/yon)
TUNJUKKAN - Kasat Lantas Polres Lotim, Ryan Faisal, menunjukkan ratusan kendaraan roda yang masih diamankan di kantor Satlantas Polres Lotim, Kamis (7/11). kan secara rutin dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat, terutama untuk penggunaan helm. “Dari razia itu, kita harapkan masyarakat mengutamakan keselamatan terutama dengan menggunakan helm,” ungkap Ryan Faisal. Untuk kecelakan sebanyak 5 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 3
orang dengan TKP yang berbeda. Korban meninggal dunia rata-rata tidak menggunakan helm. Adapun ratusan motor yang masih diamankan di Satlantas Polres Lotim diminta kepada pemilik kendaraan untuk melengkapi surat-suratnya serta membayar surat-surat kendaraan berdasarkan tunggakannya. (yon)
Lulus ’’Passing Grade’’
Ratusan FHK2 Lotim Minta Diakomodir
(Suara NTB/yon)
BERTEMU - Ratusan honorer yang tergabung dalam FHK2 bertemu dengan Komisi II DPRD dan BKPSDM Lotim untuk diakomodir dalam PPPK, Kamis (7/11). dalam PPPK dengan beralasan terbatasnya kemampuan APBD. Disebutkannya, jumlah FHK2 yang harus diakomodir oleh Pemkab Lotim sebanyak 273 orang dari sebelumnya sebanyak 346 orang setelah diakomodir 73 orang. Sisa inilah yang diminta supaya diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK, bukan membohongi honor
daerah dengan usulan tahun lalu. “Kita minta supaya FHK2 ini diusulkan kembali dan diakomodir. Terutama yang lulus dalam passing grade seleksi PPPK beberapa waktu lalu,” harapnya. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Lotim, Huspiani, mengungkapkan jika
apa yang menjadi tuntutan honorer dari FHK2 ini menjadi atensi untuk diselesaikan. Persoalan ini akan dikawal dan disampaikan ke bupati selaku kepala daerah hingga tuntas. Sisa FHK2 yang sudah lulus passing grade supaya diangkat menjadi PPPK atau CPNS. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. M. Isa, siap menjemput apa yang menjadi harapan dan tuntutan tenaga honorer yang tergabung dalam FHK2 untuk diangkat menjadi PPPK. Pemerintah daerah akan mengusulkan ke pemerintah pusat, karena yang memiliki regulasi berada di pemerintah pusat. “Daerah hanya memiliki kewajiban untuk mengusulkan. Tapi yang punya regulasi dan keputusan ada di pemerintah pusat,” terangnya. (yon)
pada ketersediaan semen saat ini. Diakuinya, pihaknya tidak bisa mengintervensi harga di pasar. Soal kapan harga semen ini kembali normal menjadi urusan pasar. Mekanisme pasar saat ini diketahui semakin banyak permintaan, maka harga barang semakin mahal. Sebelumnya, salah satu penyebab mahalnya harga se-
men khususnya merek Tiga Roda ini karena pabrik semen yang ada di Kalimantan kabarnya tengah mengalami perbaikan. Proses perbaikan pabrik yang menjadi areal distribusi untuk Lombok ini jelas cukup mengganggu ketersediaan stok. Pihaknya mengharapkan, dalam waktu dekat ini harga semen bisa kembali normal. (rus)
Aplikator KUMAC Bantah Tudingan Fasilitator Tanjung (Suara NTB) Aplikator rumah KUMAC (Kuat Mudah Aman dan Cepat), Hun Hanie, membantah tudingan aplikator yang mengklaim RTG KUMAC yang dibangunnya di Gili Air dan Gili Trawangan tidak sesuai spek. Ia menegaskan, struktur KUMAC yang dibangun di masing-masing 2 kelompok masyarakat (pokmas) di kedua Gili, terjadi karena adanya persetujuan dari pokmas, fasilitator dan diketahui oleh aparat dan BPBD. Kepada wartawan, Kamis (7/ 11), Hanie mengatakan RTG KUMAC di Pokmas Gili Air dan Gili Meno dibangun pada Juli 2019. Ketika itu, DED diakuinya belum keluar, karena DED baru ditandatangani bulan September. Namun demikian, selaku penemu KUMAC, Hanie melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, sehingga muncul kesepakatan dimulainya pembangunan. “Saat ajukan DED pertama kali, memang pilihan pertama pondasi batu kali, tetapi karena tidak ada, boleh batako dengan (pondasi) ditinggikan,” ujarnya. Pihak KUMAC lantas melakukan perubahan RAB dari yang direkomendasikan sebelumnya. Antara lain perubahan itu, ukuran rumah dari 6x6 m menjadi 5x4 m. Pondasi menggunakan batako dengan rekomendasi kedalaman oleh tim teknis 40 cm. Untuk membuktikan itu, Hanie berpegangan pada hasil komunikasi di group WhatsApp yang didokumentasikan. KUMAC dibangun dengan desain konstruksi stereofoam yang dilapisi fiber. Pada ukuran rumah warga, KUMAC dilengkapi dengan dua pintu dan dua jendela disertai ventilasi. Selain itu, pihak KUMAC juga memberi bonus dengan membuatkan toilet dan memasang instalasi listrik (tanpa kWh meter) secara gratis. “Desain konstruksi KUMAC adalah RTG ke 8 yang direkomendasikan, sudah di ACC Perkim dan ditandatangani tenaga ahli struktur, Jony Ahmad,” katanya. Mencakup spek yang disampaikan fasilitator melalui salah satu media massa, Hanie berani mempertanggungjawabkan. Sebagaimana perubahan yang
(Suara NTB/ari)
Hun Hanie dilakukan telah disetujui semua pihak yang terlibat. “Perubahan dari batu kali ke batako arena permintaan masyarakat, bukti ada, tanda tangan dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, sampai fasilitator,” imbuhnya. Untuk saat ini, rumah KUMAC yang telah dibangun selama satu bulan (Juli), telah dihuni oleh masyarakat. Bahkan, hingga saat ini, PT. Kumac Platpac House, belum memproleh pembayaran untuk tahap kedua. Keluhan warga (istri penerima) yang beredar di media, menurut dia perlu diuji petik. Pasalnya, di antara warga penerima KUMAC, ada di antaranya yang diketahui telah menyewakan sebagai rumah inap untuk wisatawan. Artinya standar kenyamanan yang dimaksud warga perlu dipertanyakan kembali. Hanie menegaskan pula, ia satu-satunya aplikator yang berani menggaransi KUMAC selama 25 tahun. Sebelum membangun di warga, ia melakukan uji kualitas melalui Prof. Iswandi di ITB. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji lokal di Universitas Mataram. KUMAC ia jamin tahan terhadap cuaca, tidak pula terdapat kandungan gas beracun. Jaminan itu telah melalui uji di Dikes NTB. Selain itu, KUMAC juga lulus uji tahan api dengan kualitas standar SNI. “Di ITB Bandung, keluar lisensi KUMAC pada bulan Februari 2019, setelah 7 bulan kami lakukan pengujian. Di NTB, KUMAC sudah terbangun 300 unit,’’ ujarnya. (ari)
SUARA NTB Jumat, 8 November 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Naik hingga Rp100 Miliar Atasi Kelangkaan Blangko PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) menyarankan supaya pengadaan blangko KTP yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat, supaya dialihkan ke pemerintah daerah. Selain bisa memperoptimalkan pelayanan pembuatan KTP elektronik juga bisa menjamin ketersediaan blangko KTP di daerah. Saran tersebut disampaikan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menyikapi soal kelangkaan blangko KTP di Loteng, Rabu (6/11). (Suara NTB/dok) Sebagaimana diberitakan seH. Nursiah belumnya, untuk blangko KTP di Loteng dipastikan kosong sampai akhir tahun ini. Hal itu dikarenakan suplai blangko KTP dari pemerintah pusat belum ada sampai saat ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng sendiri sudah berupya mendatangi pemerintah pusat untuk memproleh blangko KTP. Tetapi sampai sejauh ini belum membuahkan hasil. “Salah satu upaya untuk memaksimalkan pelayanan pembuatan KTP dan untuk bisa memastikan ketersediaan blangko KTP, sebaiknya pengadaan blangko KTP dilimpahkan ke pemerintah daerah,” sarannya. Pemerintah pusat tinggal menentukan standar dan spesifikasi blangko KTP yang digunakan, sehingga bisa menjadi pendoman bagi pemerintah daerah dalam pengadaan blangko KTP. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa benar-benar bertanggung jawab dalam hal penyediaan blangko KTP. Kalau dengan pola yang sekarang ini, di mana blangko KTP ditangani oleh pemerintah pusat, ada beberapa kesulitan di daerah pemerintah daerah. Pertama soal kepastian ketersediaan blangko KTP. Di mana pemerintah daerah hanya diberikan jatah tertentu tanpa memperhatikan kebutuhan yang ada, sehingga pemerintah daerah kerap bolak-balik mengambil jatah blangko KTP ke pusat. “Memang tidak terganggu secara menyeluruh, tapi ketiadaan blangko KTP di daerah seperti sekarang ini sedikit tidak berpengaruh pada pelayanan bagi masyarakat,” tegasnya. (kir)
Komisi III Segera Sidak Proyek Pemda Giri Menang (Suara NTB) – Masih rendahnya realisasi pengerjaan proyek fisis di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga dikhawatirkan terjadi kemoloran, mengundang perhatian serius kalangan DPRD. Komisi III yang khusus membidangi masalah pembangunan pun akan mengambil langkah dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek yang tengah dikerjakan di lapangan. Ketua Komisi III DPRD Lobar H. Deny Asnawi dan anggota Komisi III Minaim, mengaku, realisasi proyek di sejumlah OPD ini masih rendah khususnya yang didanai dari DAK. “Dikhawatirkan kalau tidak selesai maka DAK ini ditarik pusat, proyek ndak terbayarkan maka pemda rugi. Karena itu kami segera turun sidak ke lapangan,”tegas politisi Berkarya ini, Kamis (7/11). Pihaknya akan mencari waktu yang tepat untuk turun sidak, berkoordinasi dengan pimpinan Komisi III dan anggota yang lain. Anggota komisi III, Minaim menegaskan, sebenarnya OPD lebih paham soal mekanisme perencanaan proyek. Akan tetapi OPD ini dinilai tidak serius menerapkannya, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Menurut dia, hal ini menjadi penyebab pengerjaan proyek molor. Dalam hal ini, rekanan juga jangan ansih disalahkan, sebab mereka punya time schedule yang terukur. Di mana mereka punya hitungan sampai bulan sekian, pekerjaannya selesai. Justru kalau tidak selesai proyek, maka jelas rekanan ini tidak serius mengerjakan proyek. Di sinilah peran OPD yang harus sigap menyikapinya. Ia menegaskan, selain turun sidak proyek yang dikerjakan eksekutif pihak komisi III juga akan sidak ke proyek DD yang dikerjakan desa. Sebab, DD merupakan dana yang masuk melalui APBD, sehingga dewan berkewajiban memantau dan mengawasinya di lapangan. Anggota Komisi IV DPRD Lobar H. Faedullah menegaskan, sistem perencnaan program khususnya proyek fisik harus dibenahi pemda. Sebab perencanaan dilakukan pada tahun berjalan, sehingga proses tender proyek selalu terlambat. “Seharusnya begitu akhir tahun ini selesai perencanaannya, sehingga awal tahun bisa proses lelang dan pengerjaan fisik bisa diawal tahun atau pertengahan. Perencanaan ini harus dibenahi OPD,” tegas dia. Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah menambahkan, molornya proyek di beberapa OPD ini dikarenakan tidak siapnya OPD terkait dalam menerima DAK. Menurut dia, persoalan ini sebenarnya bisa diantisipasi jika OPD lebih awal menyiapkan langkahlangkah. Mulai dari perencanaan, seharusnya OPD melakukan lebih awal agar tidak dilakukan pada tahun bersangkutan. Kalau alasannya anggaran kata dia, tentu hal ini harus menjadi perhatian bagaimana disiasati oleh OPD. (her)
Polres Loteng Amankan 80 Kendaraan Diduga Bodong Praya (Suara NTB) Sekitar 80 kendaraan roda dua yang diduga bodong berhasil diamankan jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) dalam operasi Zebra Gatarin yang gelar selama dua pekan terakhir. Kendaraankendaraan tersebut sampai saat ini masih diamankan sembari menunggu pemiliknya, lantaran tidak memiliki kelengkapan suratsurat kendaraan yang sah. Hal itu diungkapkan Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., saat memberikan keterangan pers hasil operasi Zebra Gatarin, Kamis (7/11). Budi mengatakan, selama operasi digelar total pihaknya mengeluarkan tilang sebanyak 4.295 set. Masing-masing 3.706 tilang kendaraan roda dua dan 589 tilang kendaraan roda empat. “Dari semua kendaraan yang ditilang tersebut ada 80 kendaraan roda dua yang belum diambil oleh pemiliknya sampai saat ini,” terangnya. Ia mengatakan, secara umum jumlah pelanggaran lalu lintas pada operasi Zebra Gatarin tahun ini mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Di mana tahun lalu pelanggaran lalu lintas yang diberikan tilang hanya sekitar 350 kendaraan. Sisanya sekitar 1.500 berupa teguran keras. Kenaikan jumlah kendaraan yang diberikan tilang tersebut menunjukkan kalau kesadaran berlalu lintas masyarakat di daerah ini masih rendah. “Inilah yang menjadi tugas kita bersama. Bagaimana bisa terus mendorong kesadaran masyarakat untuk tertib berlaku lintas serta taat aturan lalu lintas,” ujarnya. Lebih lanjut, Budi menambahkan untuk bentuk pelanggaran lalu lintas paling banyak berupa ketidaklengkapan suratsurat kendaran serta pengendara. Kemudian penggunaan helm dan berboncengan melebihi ketentuan untuk kendaraan roda dua. Sementara untuk kendaraan roda empat berupa kelebihan muatan, terutama kendaraan bak terbuka. Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat terutama penggunaan kendaraan di daerah ini agar lebih tertib berlalu lintas. Tidak kalah penting, aturan-aturan berlalu lintas benar-benar dipatuhi, karena pelanggaran lalu lintas tidak hanya merugikan pengendaraan itu saja. Tetapi juga bisa merugikan orang lain ketika terjadi kasus kecelakaan lalu lintas. (kir)
(Suara NTB/kir)
AMANKAN - Puluhan kendaraan roda dua yang diduga bodong hasil operasi Zebra Gatarin Polres Loteng.
Pimpinan Dewan Tolak Kenaikan Belanja Pegawai
Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) mengusulkan kenaikan belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan kinerja (tukin) hampir mencapai Rp 100 miliar yang mulai diterapkan pada tahun 2020. Usulan kenaikan belanja pegawai ini pun menuai sorotan dari kalangan DPRD setempat. Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah, menegaskan kenaikan belanja pegawai mencapai Rp 46 miliar, jumlah ini dua kali lipat dibandingkan tahun ini. “Diusulkan kenaikan
Hj. Nurhidayah
belanja pegawai Rp 46 miliar, dua kali lipat naiknya. Alasannya untuk membayar tukin tahun depan belaku,” kata Hj. Dayah sapaan akrab Ketua Dewan ini, Kamis (7/11). Usulan kenaikan belanja pegawai ini, tambahnya, karena sistem tukin tahun depan. Kalau mengacu hitungan eksekutif, dana yang disiapkan untuk membayar tukin ASN mencapai Rp 106 miliar lebih. Meurut dia usulan ini terlalu besar untuk ukuran belanja pegawai. Padahal dalam permendagri, diminta agar pemda menyesauaikan dengan keuangan daerah. Apalagi pada usulan APBD 2020 ada juga usulan yang dimasukkan sebesar Rp 45 miliar. Artinya, ada usulan Rp 91 miliar hampir 100
miliar untuk pengalokasian pembayaran Tukin tersebut. Sementara tidak mungkin 100 persen kinerja ASN ini bagus. Kalau dihitung rata-rata 20 persen dari Rp100 miliar, ujarnya, maka artinya ada Rp20 miliar yang harus disimpan dari tukin yang tak terbayarkan. Belum lagi bicara sesuai dengan kemampuan daerah. “Kalau dipaksakan tukin itu dua kali lipat, berarti kan melampaui kemampuan keuangan daerah, makanya kami potong dia,” jelas dia. Seharusnya, anggaran yang dialokasikan untuk tunjangan kesra sebesar Rp 45 miliar bisa dialihkan untuk tukin. Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, Mahyudin mengatakan perhitungan tukin ini, ada tuntutan dan acuannya mengacu pada Permendagri. Menurut-
nya, dalam menentukan kenaikan tukin, ada perhitungannya. Pertama dilihat dari besaran, rumusannya, sehingga menghasilkan dari perhitungan. Kalau semua terpenuhi kriteria tersebut, ujarnya, maka hitungan total untuk pembayaran tukin mencapai Rp 206 miliar. Tukin yang baru akan diterapkan tahun depan ini masuk dalam item belanja pegawai, sehingga belanja pegawai naik. “Memang akan naik belanja pegawai karena kalau mau masukkan semua bukannya naik Rp100 miliar tapi Rp206 miliar yang kita butuhkan, ya dua kali lipat,” kata dia. Hasil hitungan-hitungan ini, ujarnya, akan dikonsultasikan ke Kemendagri dengan kebutuhan Rp 206 miliar. Namun mengingat kondisi keuangan tidak cukup, sehingga perlu dikonsultasikan ke Kemendagri apa jalan keluarnya. Sebab sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tukin ini harus diberlakukan tahun depan. Ka-
lau pemda tidak ikuti aturan ini, maka tentu ada sanksi berupa penahanan dan pemotongan DAU. Terkait sorotan dewan terkait usulan ini terlalu tinggi, pihaknya menghitung kebutuhan tukin 100 persen. Namun realisasi sepanjang tahun depan, dari sekian banyak ASN tentu ada yang malas maka tidak akan menerima tukin secara utuh. “Tapi penyediaan dananya harus maksimal dulu, nanti kalau tidak habis di situ ada peng a l i han,” ujar dia. (her)
Mahyudin
(Suara NTB/her)
(Suara NTB/her)
Reses H. Ruslan Turmuzi
Warga Puyung Butuh Sumur Bor dan Perbaikan Akses Jalan
(Suara NTB/her)
MUSNAHKAN - Kapolres Lobar Heri Wahyudi didampingi Kasat Narkoba Totok Suharyanto bersama perwakilan dari Pengadilan Negeri Mataram, Kejaksaan Negeri, pelaku, pengacara dan perwaklian tokoh masyarakat memusnahkan sabu seberat 200,5 gram, Kamis (7/11).
Polisi Ringkus Kurir Diduga Sindikat Jaringan LP Mataram Giri Menang (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Barat (Lobar) berhasil menangkap terduga pelaku kurir narkoba inisial AF (34) asal Aceh. Terduga kurir yang biasa menyuplai narkoba jenis sabu ke wilayah Lombok tersebut sudah kali kedua mengirim barang haram ke kawasan wisata, seperti Senggigi dan Gili Trawangan. Kapoltes Lobar AKBP Hery Wahyudi, menyebut, pelaku yang sengaja terbang dari Jakarta ke Lombok hanya untuk mengedarkan sabu ini terindikasi terlibat jaringan antar daerah bahkan diduga pelaku memiliki jaringan hingga Lembaga Pemasyarakatan (LP) Mataram. “Tangkapan kali ini adalah BB terbesar di tahun 2019 yang pernah kita ungkap, di mana berat totalnya 200.52 gram, kalau diuangkan harga per satu gram dijual Rp 2 juta, maka total harganya Rp 400 juta lebih, “ jelas kapolres dalam jumpa
pers yang diadakan di Mapolres Lobar Kamis (7/11). Acara ini juga diikuti dengan pemusnahan barang bukti narkoba disaksikan oleh pihak dari Kejari, PN Mataram, tersangka, pengacara tersangka dan perwakilan tokoh masyarakat. Dari pelaku, polisi berhasil menyita empat klip berisi sabu dengan berat total 200, 25 gram. Dua buah korek api gas, dua buah HP, tas selempang dan satu buah dompet serta uang sejumlah Rp 850 ribu. Awalnya uang ini Rp 2 juta namun sudah dipakai. Atas perbuatannya, pelaku pun disangkakan pasal berlapis yakni pasal 112 ayat 1, pasal 114 ayat 2 dan pasal 127 ayat 1 huruf A UU nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Berdasarkan hasil interogasi, tersangka tidak tahu dari mana memperoleh barang
haram itu. Yang jelas kata dia, sabu tersebut diterima dari H. Rencananya,barang tersebut akan diedarkan ke wilayah Gili Trawangan. Sebelumnya, pelaku juga pernah mengedarkan sabu seberat 100 gram ke wilayah Senggigi. Namun saat itu pelaku berhasil lolos. Dalam sekali mengedarkan, pelaku diberikan upah Rp 10 juta. Sedangkan untuk kali ini, pelaku dijanjikan upah Rp20 juta. “Jadi pelaku ini kurir sekaligus pemakai narkoba, hasil tes urine nya positif narkoba,” jelas dia. Pihaknya saat ini terus melakukan pengembangan kasus tersebut, sebab ada indikasi keterlibatan dari pelaku di LP. Sebab kata dia, ada indikasi ada jaringan melibatkan pelaku di LP Mataram. “Ada indikasi pelaku jaringan antar daerah, karena ada indikasi keterlibatan pelaku dalam LP,”tegas dia. (her)
Praya (Suara NTB) Sebagian dusun di Desa Puyung dan Desa Batutulis Kecamatan, Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD NTB dapil Loteng H. Ruslan Turmuzi yang sedang melaksanakan reses di akhir tahun 2019. Salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan, yaitu musim kemarau yang berakibat pada krisis air bersih. Masyarakat membutuhkan akses air bersih, salah satunya melalui sumur bor untuk mengatasi krisis air yang nyaris setiap tahun terjadi. Selain persoalan air bersih, warga juga banyak yang mengeluhkan akses jalan yang membutuhkan perbaikan. Terlebih akses jalan ini menjadi andalan masyarakat dalam beraktivitas. “Jalan dari Katon sampai jembatan dengan panjang sekitar 300 meter butuh dirabat ulang, karena sekarang dia sudah rusak. Kami juga butuh bantuan hand tractor untuk pertanian di dusun kami,” kata H. Suhaili, warga Dusun Lengerek saat berdialog dengan anggota DPRD NTB H. Ruslan Turmuzi, di aula Kantor Desa Puyung, Kamis (7/11) Sementara itu Salamudin, warga Dusun Gontoran, Desa Batutulis Kecamatan Jonggat men-
gatakan, pihaknya sangat membutuhkan air bersih, karena di dusunnnya tidak ada sumber air kecuali dari sumur. Namun sumur warga sudah mengering. Menjawab permintaan masyarakat tersebut, Ruslan Turmuzi mengatakan, untuk sumur bor memang akan tetap diupayakan. Namun tidak bisa satu dusun satu sumur bor, karena biaya pembuatannya memang mahal. “Untuk kedalaman di atas 100 meter, butuh sekitar Rp 350 juta. Karena kita cari air bawah tanah. Kalau yang kedalamannya 20 meter, airnya cepat habis. Untuk masalah sumur bor ini, kita musyawarah dulu antar dusun karena ada mekanisme operasional yang menjadi tanggung jawab warga nanti jika ini sudah ada,” ujarnya. Ruslan mengatakan, sebenarnya sumber air yang ada di Loteng sudah cukup, namun banyak dialirkan ke kawasan perhotelan dan untuk kebutuhan bandara. “Karena itu kita dorong pemerintah daerah agar kalau kebutuhan air bersih di kawasan perhotelan bisa dengan menggunakan air laut yang sudah diolah menjadi air tawar. Itu teknologinya kan ada. Nah air PDAM ini kita maksimalkan untuk kebutuhan masyarakat,” ujarnya.(ris/*)
(Suara NTB/ris)
RESES - Anggota DPRD NTB Dapil Loteng H. Ruslan Turmuzi saat reses di Desa Puyung, Kamis (7/11).
Kiat Pemuda Taman Ayu Perangi Narkoba
Perbanyak Kegiatan Positif hingga Inisiasi Khotbah Bahaya Narkoba Tidak hanya unsur pemerintah yang komitmen untuk memberantas barang haram narkoba. Namun kalangan pemuda juga berperan memerangi bahaya dari barang haram tersebut. Seperti dilakukan para pemuda di Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar). Mereka membentuk Gerakan Peduli Anti Narkoba (GPAN) Taman Ayu. Bahkan keseriusan gerakan ini dimulai dengan mencanangkan Desa Taman Ayu sebagai Kampung Anti Narkoba. KETUA GPAN Desa Taman Ayu Mursyidin mengatakan, gerakan ini merupakan inisiatif yang digagas dirinya dan para pemuda. Beberapa di antaranya adalah mantan pecandu. Gerakan ini bermula dari rasa keprihatinan mereka melihat permasalahan narkoba di lingkungannya. Menurut dia narkoba yang begitu parah mendera kalangan pemuda dan masyarakat, sehingga menjadi persoalan sosial di masyarakat setempat. “Sehingga saya berpikir bagaimana caranya untuk membuat cyrcle aman di kalangan pemuda dan masyarakat, sehingga permasalahan narkoba ini tidak menjadi gunung es yang selalu siap untuk menghanyutkan pe-
muda dan generasi masyarakat saya di Taman Ayu,” jelasnya pada Suara NTB, Kamis (7/11). Ia pun menginisiasi terbentuknya GPAN, proses pembentukan GPAN ini pun cukup sulit. Sebab selama 8 bulan lamanya ia berjalan sendiri hingga GPAN bisa diresmikan oleh Bupati Lombok Barat pada tanggal 9 Oktober 2019 lalu. “Dari terbentuknya GPAN ini mungkin menjadi aspirasi keprihatinan tiang dengan permasalah narkoba yang ada di Taman Ayu, terutama di kalangan para pemuda. Karena kami juga mantan narkoba, saya tahu bagaimana sakitnya seorang pemuda,” kata Mursidin. Selain itu, ujarnya, bagaima-
na cara melepas narkoba itu sangatlah sulit. Namun, dengan sosialisasi ke dusun-dusun mengenai bahayanya narkoba, kegiatan ini mendapat apresiasi positif. ‘’Dan Insya Allah atas gerakan GPAN ini, kita akan merehab sembilan orang pecandu,” jelas dia. Dijelaskan dalam program GPAN sendiri, pihaknya berkoordinasi dengan pemdes, perangkat desa, toga, toma pemuda. Selain itu pihaknya berkordinasi dengan Kasbangpol Lobar dan Kasat Narkoba serta BNN Provinsi. Bahkan, puluhan pecandu narkoba datang secara sukarela ke BNN untuk direhabilitasi. Sebanyak 22 warga ini termasuk pengguna aktif yang ingin mengubah hidupnya untuk bisa jauh lebih baik tanpa di bawah tekanan narkoba. Setelah 22 orang ini, ujarnya, dipastikan warga lainya juga akan secepatnya hijrah untuk meninggalkan narkoba. Sebab bagaimana pun kata dia kampung di desa itu sudah dijadikan kampung anti narkoba. Dijelaskan, narkoba masuk di wilayahnya sejak 10 tahun yang lalu. Akan tetapi maraknya beberapa tahun terakhir ini, sehingga ia dan
masyarakat baik tokoh agama, masyaraka, pemuda, kades, kadus bersatu untuk menuntaskan permasalahan ini dengan membentuk GPAN sebagai wadah pencegahan narkoba di desanya. Ia berharap agar pemda secepatnya membuat tempat kegiatan atau semacam balai singgah untuk kegiatan mantan-mantan eks pengguna dan para pemuda setempat. Karena mereka yang masih dalam tahap pemulihan perlu ada kegiatan-kegiatan yang positif. “Pak Bupati sudah mem-
berikan GPAN tanah seluas 1 hektare untuk dipergunakan sebagai tempat kegiatan GPAN dan sekarang saya berharap dari OPD terkait untuk mengisi fisik tanah yang sudah diberikan bapak bupati kita,”ujar dia. Selain melalui kegiatan-kegiatan ini, pihaknya juga menginisiasi pengusulan khotbah Jumat berisi tentang bahaya narkoba. Khotbah ini diharapkan dibuatkan secara massal lalu dibagikan tidak saja di Taman Ayu saja namun se-Lobar. (her)
(Suara NTB/ist)
Ketua GPAN Desa Taman Ayu Mursyidin bersama Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol. Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., MSi.
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 8 November 2019
Dishub Kesulitan Penuhi Target Retribusi Parkir
Meski Lambat, Proyek Puskesmas Ropang Tetap Dilanjutkan
Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kesulitan mencapai target retribusi parkir sebesar Rp50 juta di tahun 2019. Pasalnya penataan lokasi penarikan retribusi parkir masih tumpang tindih dengan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) KSB. Karena belum semuanya diserahkan ke Dishub sebagai pengelola parkir.
(Suara NTB/ist)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Sampai saat ini, progres pembangunan Puskesmas Ropang baru mencapai 21 persen. Meskipun berjalan lambat, namun pengerjaan tetap terus dilanjutkan hingga ketentuan batas akhir proyek DAK. Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos mengakui pengerjaan puskesmas setempat masih berjalan. Pihaknya juga terus menekan pelaksana memaksimalkan pekerjaan hingga berakhirnya kontrak. “Kita tetap maksimalkan bekerja, sampai dengan akhir kontrak. Begitu kontrak berakhir kita berikan waktu untuk melanjutkan dengan denda, sampai dengan ada ketentuan tentang DAK,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (7/11). Dijelaskannya, dari evaluasi yang dilakukan progres terakhir Abdul Malik baru mencapai 21 persen. Dengan progres tersebut, pencairan termin pertama belum bisa dilakukan. Karena progresnya harus berada di atas 30 persen. “Sama sekali belum bisa untuk pencairan termin pertama. Ukurannya, uang muka itu kan 30 persen. Pencairan termin satunya tentu di atas 30 persen. Sekarang untuk memenuhi ketentuan uang muka itu belum,” terangnya. Jika hingga kontrak berakhir progresnya belum tercapai, maka tidak ada pencairan yang dilakukan. Tetapi proyek tetap berjalan sampai dengan adanya ketentuan batas akhir DAK. Artinya perpanjangan waktu tetap berjalan dengan dikenakan denda. “Proyeknya tetap berjalan sampai dengan kondisi tanggal berakhir ada ketentuan tentang DAK. Perpanjangan waktu tetap berjalan terus dengan denda. Cuma aturannya belum kita terima yang terakhir (tentang DAK),” pungkasnya. (ind)
Halaman 6
F-PKS Beri Catatan Khusus untuk Diskoperindag KSB Taliwang (Suara NTB) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberi sejumlah catatan penting kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) setempat. Ketua F-PKS DPRD KSB, Taufiqurrahman mengatakan, dirinya yang tergabung di Komisi II baru-baru ini telah menggelar rapat kerja dengan Dinas Koperindag dan menemukan sejumlah persoalan Taufiqurrahman yang hingga kini belum terse(Suara NTB/ist) lesaikan di dinas tersebut. “Makanya kami lewat fraksi secara khusus meminta dinas tersebut mengatensinya” katanya. Adapun persoalan yang dianggap F-PKS harus segera diselesaikan oleh Dinas Koperindag. Dipaparkan Taufiq, pertama soal optimalisasi Pabrik Pupuk Organik dan Sentra Industri di Poto Tano dan Pabrik Rumput Laut di Kertasari. Menurutnya, terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah yang dapat menjadi sumber PAD itu belum benar-benar ditangani serius. Terutama mencari solusi tepat agar fasilitas itu segera beroperasi. “Kami lihat mereka hanya sibuk saat kami turun lapangan. Dan sampai saat ini tidak ada laporan ke kami soal apa yang sudah dijanjikan ke kami agar semua fasilitas itu segera bisa dimanfaatkan,” cetusnya. Kedua, optimalisasi fungsi pasar Tano dan Brang Rea. Dikatakan Taufiq, kedua pasar tersebut telah menghabiskan biaya besar untuk pembangunannya. Namun hingga kini, pasar-pasae tersebut juga belum dikelola secara maksimal. “Apalagi yang di Brang Rea, pasarnya belum dibuka. Padahal sudah dinyatakan selesai tahun 2018 lalu,” sesalnya. Berikutnya, ia juga meminta keseriusan Dinas Koperindag dalam memberikan pendampingan.bagi BUMDes dan Koperasi. Diungkapkan Taufiq, saat ini sudah banyak BUMDes dan koperasi yang bergeliat melalukan kegiatan usahanya. Tetapi usaha tersebut seakan jalan di tempat karena tidak mendapatkan proses pendampingan secara berkelanjutan. “Kalau mau membina jangan separuh-separuh. Dan soal ini saya rasa tidak saja Koperindag yang harus turun tangan, tapi semua OPD yang punya konsen memberdayakan ekonomi masyarakat,” tegas politisi asal kecamatan Seteluk ini. Selanjutnya Taufiq menyentil soal pengawalan program Bariri UMKM. Dinas Koperindag, kata dia perlu serius melakukan evaluasi. Meneliti celah-celah kelemahan program agar pada tahun berikutnya bisa segera dibenahi. “Dan yang terakhir ini soal bank rontok. Coba tolong ketegasannya lagi. Karena kami lihat operasional bank rontok masih banyak di lapangan,” tukasnya. Ia menambahkan, catatan khusus yang diberikan pihaknya kepada Dinas Koperindag tidak lantas secara umum menunjukkan banyaknya persoalan yang belum bisa diselesaikan pemerintah sejauh ini. Sebab banyak juga inovasi yang telah digagas dan terbukti memberikan hasil positif. “Misalnya ada Bapedda Litbang yang sudah mengawali MoU pengembangan beberapa BUMDes. Nah kami lihat itu sudah bagus ya dan selanjutmya Koperindag lagi yang punya tugas mengawal mereka itu,” imbuhnya. (bug)
Kepala UPTD pengelolaan parkir Dishub KSB, Sahabuddin kepada Suara NTB, Kamis (7/11) mengatakan, memang untuk mencapai target tersebut tentu sangat sulit apalagi penarikan retribusi parkir merupakan tahun pertama dilakukan oleh Dishub. Selain masalah tersebut, pihaknya hanya diberikan satu lokasi saja yakni di pasar Kecamatan Seteluk sebagai lokasi pemungutan retribusi parkir. Sementara untuk lokasi yang lain masih di bawah kendali BPAD. Sebut saja di lokasi parkir pasar Tanah Mirah dan RSUD Asy Syifa Taliwang. Padahal, di dua lokasi tersebut sangat
berpotensi untuk bisa meningkatkan target pendapatan dari retribusi parkir. Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya urusan parkir bisa diserahkan sepenuhnya ke Dishub sesuai Perbup. Jika masih dua pengelola penarikan retribusi parkir ini, maka targetnya di tahun berikutnya juga tidak akan bisa tercapai. Sedangkan jika memaksimalkan potensi retribusi parkir pinggir jalan, maka hal itu dianggap sangat rawan terjadi pungutan liar (Pungli). “Kami masih dilema dengan target retribusi parkir ini, karena tidak sepenuhnya kami bisa mengelolanya. Maka dari itu, kami berharap
agar BPAD tidak lagi mengurus masalah retribusi parkir biar kita saja (Dishub) yang mengelola,” ungkapnya. Dikatakannya, selama ini target retribusi parkir juga tidak pernah tercapai, bahkan hanya 5-10 persen saja setiap tahunnya yang bisa terkumpul dari sejumlah lokasi yang ada. Bahkan untuk tahun 2019 retribusi parkir yang sudah terkumpul sampai dengan saat ini masih sangat minim bahkan belum setengahnya tercapai yakni sekitar Rp12 juta dari target. Masih minimnya pendapatan dari sektor tersebut tentu tidak bisa dipaksakan karena akan sangat rawan terjadi penyimpangan nantinya sebut
(Suara NTB/ist)
mungkiri adanya ketidaksesuaian data jumlah kendaraan yang beroperasi di KSB dari target yang ditetapkan Pemerintah. Bahkan yang selama ini menyumbang retribusi hanya dari pasar Seteluk saja, sedangkan untuk parkir bahu jalan masih belum bisa memberikan hasil yang signifikan. Makanya untuk tahun 2020, Dishub akan terus memaksimalkan potensi yang ada. Mengingat selama ini banyak lokasi parkir yang belum memberikan hasil yang maksimal. Makanya dengan dibentuknya UPTD Perparkiran, diharapkan menjadi pelecut untuk memaksimalkan penarikan retribusi. “Meski untuk tahun ini kita tidak mencapai target, tetapi kami tetap upayakan untuk tahun selanjutnya akan bisa tercapai. Terlebih lagi penataan terhadap sektor tersebut juga akan kita lakukan secara maksimal nanti,” tandasnya. (ils)
Amman Mineral Suplai Air Bersih Masyarakat Sekongkang Taliwang (Suara NTB) PT Amman Mineral turun tangan membantu masyarakat Sekongkang memenuhi kebutuhan air bersihnya. Sudah hampir 1 bulan perusahaan operator tambang Batu Hijau itu melaksanakan kegiatannya tersebut di tiga wilayah desa kecamatan paling ujung selatan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu. Setiap hari dengan menggunakan truk tangki, PT Amman Mineral mendrop kebutuhan air bersih masyarakat Sekongkang. Rata-rata air bersih yang disalurkan kepada masyarakat mencapai 20.000 hingga 30.000 liter. “Selain di desa Sekongkang Atas, kami juga menyuplai air bersih ke desa Sekongkang Bawah dan Kemuning,” terang, Syarafuddin Jarot, Senior Manager Social Responsibility Amman Mineral, kepada wartawan, Kamis (7/11). Ia menjelaskan, kegiatan yang diadakan pihaknya ini merupakan salah satu bagian program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Dengan harapan bantuan tersebut mampu meringankan beban masyarakat yang saat ini mulai kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau panjang. “Mungkin tidak bisa menutupi semua kebutuhan air bersih masyarakat ya. Tapi minimal untuk masak dan minum bisa bisa tertutupi dari bantuan ini,” katanya. Jarot mengatakan, sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Sekongkang, jauh sebelumnya perusahaan sudah membangung fasilitas permanen berupa jaringan air bersih. Sekitar tahun 2013 lalu, jaringan dengan sistem gravitasi telah tersambung ke rumah-rumah warga. Hanya sekarang fasilitas tersebut sementara tidak
AIR BERSIH - Warga Desa Sekongkang Atas merasa terbantu mendapatkan suplai air bersih yang disediakan PT Amman Mineral. bisa dimanfaatkan karena sumber mata airnya turut mengalami kekeringan. “Jaringan air bersih sudah ada kita bangun masih jaman Newmont dulu. Tapi ya sumbernya kering, jadi kita sementara bantu masyarakat dengan menyuplai pakai mobil tangki,” sebutnya. Selain menyuplai menggunakan mobil tangki, PT Amman Mineral juga merevitalisasi beberapa Sumur Dalam (sumur bor) yang pernah dibangun di sekitar pemukiman masyarakat. Jarot menyebutkan, sumur dalam
itu sebenarnya merupakan fasilitas air bersih yang disediakan bagi masyarakat sebelum adanya fasilitas air bersih sistem gravitasi dibangun. “Waktu fasilitas air bersih sistem gravitasi selesai kita kan tidak pelihara sumursumur dalam itu akhirnya mengalami beberapa kerusakan. Nah sekarang kita sedang perbaiki supaya ada sumber tambahan bagi masyarakat menghadapi kekeringan ini,” ujarnya seraya menambahkan bantuan yang sama juga disalurkan di wilayah Tatar, desa Tongo. “Kami juga bantu suplai air
bersih di Tatar. Tapi di sana warga langsung bisa ambil dari reservoir yang sudah kami sediakan di sekitar pemukiman mereka,” sambung Jarot. Sementara itu, Kepala Desa Sekongkang Atas, M. Saleh menyampaikan terima kasih kepada perusahaan atas bantuan air bersih yang didistribusikan kepada warganya sebulan terakhir ini. “Kegiatan ini sangat membantu warga karena sebelumnya kami benar-benar sudah kesulitan mendapatkan air besih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” timpalnya.
(Suara NTB/ist)
Untuk mendukung kelancaran distribusi bantuan air bersih PT Amman Mineral itu, Saleh mengaku, pihaknya turut ambil bagian. Pemdes Sekongkang Atas menyediakan sejumlah tandon penampung di tiap RT untuk menampung sementara waktu air yang disuplai PT Amman Mineral menggunakan mobil tangki ke masyarakat. “Kan supaya pergerakannya cepat kita buat penampung sementara di tiap RT. Ada 20 tandon yang tersedia, dari kami (desa) 10 unit bantuan perusahaan ada 10 unit juga,” imbuhnya. (bug)
Rehabilitasi 100 Unit Rutilahu Tuntas Sebelum Desember
Tiga Proyek Pasar di Sumbawa Hampir Rampung Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek revitalisasi tiga pasar di Sumbawa yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) hampir rampung. Proses pengerjaan di lapangan tinggal sentuhan akhir dan pembersihan lokasi. Proyek dimaksud yakni Pasar Alas, Utan dan Empang. “Kegiatan revitalisasi pembangunan atau revitalisasi pasar yang bersumber dari DAK tahun 2019 untuk tiga pasar hampir rampung semua. Tinggal finishing dan pembersihan lokasi,” kata Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, Arif Alamsyah, Kamis (7/11). Diungkapkannya, terhadap Pasar Alas progresnya sudah hampir 100 persen. Pengerjaan di lapangan tinggal pembersihan lokasi. Kemudian Pasar Utan progresnya juga sudah mencapai 99 persen. Saat ini sedang proses penyelesaian meja keramik penjual ikan. Begitupula Pasar Empang, tersisa paving block di pintu masuk yang sedang diselesaikan. Pihaknya tinggal menunggu serah terima dari konsultan pengawas dan pelaksana terhadap hasil pekerjaan. “Waktu pengerjaan sampai tanggal 11 November kontraknya berakhir. Jadi kami sekarang sedang mempersiapkan PHO. Begitu ada permintaan PHO dari konsultan pengawas dan pelaksana, dikatakan sudah 100 persen selesai, kita turun tanggal 11. Alhamdulillah ini sesuai dengan komitmen sesuai dengan waktu. Jadi tidak keluar dari tangArif Alamsyah gal 11,” tandasnya.(ind)
saja Pungli dan lainnya. Sehingga butuh penataan terhadap sarana tersebut terlebih dahulu baru kemudian bisa dilakukan penarikan retribusi termasuk juga penataan juru pungut. Tahun 2019 dianggap sebagai ajang uji coba sekaligus pembenahan sektor penunjang retribusi. Baik itu dari segi petugasnya, maupun dari lokasi yang diperbolehkan untuk dilakukan penarikan retribusi parkirnya. “Memang untuk tahun 2019 merupakan tahun uji coba karena masih perlu dilakukan penataan. Makanya kami pesimis target yang sudah ditetapkan tersebut tercapai,” ungkapnya. Ditambahkannya, selama ini target retribusi parkir belum pernah tercapai paling tidak baru Rp5-10 juta saja yang sudah tercapai di tiap-tiap tahun anggaran sedangkan untuk sisinya masih belum jelas. Masih belum bisa tercapainya target tersebut, dirinya tidak bisa me-
(Suara NTB/ist)
CINDERAMATA - Tukar menukar cinderamata Bupati Sumbawa dengan pimpinan DPRD Kalteng, Rabu (6/11) malam, di Kantor Bupati Sumbawa.
DPRD Kalteng ke Sumbawa
Belajar Pengembangan Sapi dan Jagung Sumbawa Besar (Suara NTB) Pimpinan DRPD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke Sumbawa. Untuk belajar mengenai pengembangan sapi dan jagung di Sumbawa. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, langsung menyambut Rombongan DPRD Kalteng, Rabu (6/11) malam, di Kantor Bupati Sumbawa. Rombongan juga disuguhi pemutaran video potensi wisata Kabupaten Sumbawa. Disampaikan Bupati, potensi wisata Sumbawa sudah cukup menjanjikan. Bahkan telah ada program strategis nasional yang sedang terbangun yaitu SAMOTA. Bupati juga menyampaikan beberapa potensi wisata
lainnya, salah satunya Hiu Paus di Teluk Saleh. Selain itu, Sumbawa juga memiliki program yang cukup menjanjikan yaitu Gema Jipi (Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Integrasi Sapi). “Kami juga mempunyai program yang cukup menjanjikan yaitu Gema Jipi, merupakan program yang luar biasa. Dalam menyambut itu Insya Allah pada tahun 2020 akan terbangun yang namanya pelabuhan baru yaitu Teluk Santong,” sebut H. Husni, seraya berharap kepada Pimpinan DPRD Provinsi betah dan senang selama berada di Sumbawa. Serta apa yang menjadi tujuannya dapat terpenuhi. Sementara itu, Pimpinan
DRPD Provinsi Kalimantan Tengah H. Jimmy Carter, mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Sumbawa yang begitu hangat menerima Kunjungan Kerja ini. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Lohing Simon, menyambung tujuan utama dari Kunker ini untuk belajar, ingin tahu dan meniru pengembangan ternak sapi dan jagung yang ada di Sumbawa. Apalagi Gubernur Kalteng telah mencanangkan salah satu program prioritas yaitu pengembangan ternak sapi dan jagung. Kunker ke Kabupaten Sumbawa merupakan Kunker luar daerah pertama yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Kalteng. (arn)
Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menargetkan penanganan 100 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bantuan Kementerian Sosial (Kemensos) tuntas sebelum bulan Desember 2019. Bahkan saat ini progres pengerjaannya sudah ada yang mencapai angka 90 persen tinggal proses pemasangan pintunya saja. Upaya untuk bisa mempercepat proses pengerjaan rumah ini dilakukan dengan harapan tidak ada lagi masyarakat yang mengungsi ketika terjadi hujan karena rumahnya belum rampung diperbaiki. “Pengerjaannya terus kita kebut dan harus tuntas sebelum musim penghujan. Bahkan berdasarkan hasil laporan dari pengawas saat ini progresnya sudah ada yang mencapai angka 90 persen serta siap untuk ditempati oleh pemilik rumah. Makanya kami optimis sebelum bulan Desember 100 unit rumah tersebut tuntas dibangun dengan besaran bantuan Rp15 juta per rumah. Kita juga tidak ada kendala dalam penanganan rumah ini karena petunjuknya sudah jelas tinggal kita laksanakan saja,” ungkap Kepala Disos KSB, dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, Kamis (7/11). Dikatakannya, dalam tahap penanganan terhadap 100 unit rumah tersebut pihaknya mengaku tidak ada kendala apapun di lapangan.
Hal itu terjadi karena anggarannya langsung masuk ke rekening kelompok dan petunjuk pelaksanaannya juga sudah sangat jelas sehingga tinggal dilaksanakan saja. Kalaupun sempat ada isu yang beredar di masyarakat terkait dugaan pemotongan bantuan dari seharusnya Rp15 juta menjadi Rp13-Rp12 juta. Hal itu dianggap tidak memperngaruhi proses pembangunan 100 rumah ini. Karena sejak awal pihaknya sudah menyampaikan ke petugas penanggung jawab lapangan untuk tetap menggunakan regulasi yang sudah disyaratkan Kemensos dan itu sudah disampaikan oleh penanggung jawab lapangan. Bahkan informasi adanya tindak pidana Pungli yang dilakukan oleh Oknum, maka hal itu bukan lagi menjadi tanggung jawab Disos karena anggarannya tidak mampir di Disos melainkan langsung ke rekening Kelompok. Meskipun demikian, dirinya tetap meminta kepada penanggungjawab di lapangan untuk tetap melakukan pemantauan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Memang sempat ada isu miring di penanganan 100 unit Rumah tersebut yakni Pungli, tetapi hal itu tidak menggangu progres pekerjaan. Kami juga tetap meminta penanggung jawab lapangan untuk tetap melakukan pemantauan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” tukasnya. (ils)
SUARA NTB Jumat, 8 November 2019
Penguatan Inspektorat dan RSUD Tunggu Perubahan Perda OPD Dompu (Suara NTB) Penguatan Inspektorat Kabupaten dan RSUD Dompu sesuai perubahan PP 18 tahun 2016 ke PP 72 tahun 2019 baru bisa dilaksanakan setelah perubahan Peraturan Daerah (Perda) OPD. Perubahan Perda ini masih akan dikaji lebih lanjut oleh Bupati bersama tim. Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhibuddin, M.Si kepada Suara NTB mengaku, baru melaporkan hasil kegiatan sosialisasi PP 72 tahun 2019 tentang perubahan PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang diikutinya bersama Sekda Dom(Suara NTB/ula) pu di Jakarta. Laporan H. Muhibuddin tersebut dibuat dalam bentuk tertulis bersama kajiannya. “Sekarang kita sampaikan hasil sosialisasinya (PP 72), nanti Bupati akan mengkajinya bersama tim untuk langkah lebih lanjut,” katanya. Pada PP 72 tahun 2019, kata Muhibuddin, akan ada penambahan 1 Inspektur Pembantu (Irban). Pada PP 18 tahun 2016, RSUD berdiri sendiri. Melalui PP 72, RSUD dikembalikan di bawah Dinas Kesehatan yang diberi otonomi khusus mengelola keuangan, aset daerah, dan kepegawaian. Tapi mereka tetap harus melaporkan keuangan ke Kepala Dinas Kesehatan sesuai UU no 23 tentang pemerintah daerah. “Karena terkait struktur oganisasi dan itu diatur di Perda. Kalau tupoksi itu diatur melalui Perbup, sehingga Perda dan Perbupnya harus disesuaikan. Tapi kita tunggu hasil kajiannya,” ungkapnya. Perubahan untuk Inspektorat lebih kepada penguatan lembaga, sehingga lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ketika ada potensi penyalahgunaan wewenang dan atau kerugian keuangan negara dan daerah yang ditemukan, langsung berkoordinasi dengan Gubernur. Proses mutasi untuk inspektur dan inspektur pembantu tidak bisa langsung oleh Bupati, tapi harus ada persetujuan dari Gubernur. (ula)
SUARA PULAU SUMBAWA
Jaksa Panggil Delapan Saksi Kasus Desa Rababaka Dompu (Suara NTB) Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, telah melayangkan surat panggilan untuk pemeriksaan delapan saksi kasus dugaan korupsi DD/ADD Desa Rababaka. Unsur perangkat desa, panitia pembangunan masjid serta pihak ketiga diperiksa untuk membuktikan perkara yang menjerat Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno. Tahapan penyelidikan tersebut ditargetkan tuntas tahun ini. Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH, kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (7/11) menjelaskan, saksisaksi ini akan menjalani pemeriksaan mulai Senin-Jumat (1115) pekan depan. “Dari delapan orang saksi itu mungkin ada keterangan yang mengarah ke bukti yang ingin kita temukan untuk memperjelas status perkara ini,” ungkapnya. Delapan orang saksi yang
dipanggil, lanjut dia, baru sebagian kecil dari saksi-saksi lain yang dibutuhkan keterangannya dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Karena memang mengacu pada laporan yang diterima, cukup banyak pihak berkepentingan atau terlibat dalam pelaksanaan sejumlah program fisik maupun non fisik Desa Rababaka. Seperti misalnya penyedia bibit sapi serta puluhan warga pen-
erima manfaat. Kemudian pihak ketiga pembentukan desa wisata termasuk mantan sekertaris desa yang insentifnya tidak pernah dibayar selama beberapa bulan. “Masih banyak lagi saksi lain, ini hanya untuk pemeriksaan satu minggu kedepan saja,” ujarnya. Jika pemeriksaan saksi lanjutan setelah sebelumnya Bendahara Desa Rababaka ini tuntas dilakukan. Terlapor
Bima (Suara NTB) Baru dua bulan dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi NTB periode 2019-2020, Ady Mahyudi menyatakan siap maju sebagai Calon Bupati (Cabup) dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang. Pernyataan itu ditunjukkannya dengan mendaftar serta mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat DPD PAN Kabupaten Bima di Desa Panda Kecamatan Palibelo, Kamis (7/11). Pada kesempatan itu, Ady didampingi Istri, Murni Suciyanti, yang juga ikut mendaftar dan mengambil formulir pendaftaran. Keduanya diterima oleh Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bima, M. Natsir S.Sos dan jajaran Pengurus. “Berdasarkan instruksi DPW dan DPP PAN, saya akan maju dalam Pilkada 2020 mendatang. Makanya hari ini saya mendaftarkan diri,” katanya. Menurutnya, kader-kader pontesial yang dimiliki PAN diinstruksikan untuk maju dan bertarung dalam Pilkada serentak 2020 mendatang. Di Kabupaten Bima selain dirinya ada dua kader PAN yang diinstruksikan untuk maju. “Selain saya, ada juga Ketua DPD PAN Kabupaten Bima yang juga Wakil Ketua DPRD, M. Aminurlah SE, dan Murni Suciyanti, Ketua DPRD Kabupaten Bima periode 2014-2019, yang hari ini mendaftar dan mengambil formulir,” katanya. Diakui Ady, dari tiga nama yang diinstruksikan tersebut akan dipilih salaseorang diantaranya untuk diusung dalam Pilkada Kabupaten Bima. Satu nama yang diusung itu berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh DPP nantinya. “Apapun yang menjadi keputusan partai nanti akan saya tetap junjung tinggi. Meskipun tidak terpilih, saya legowo,” ujarnya. Selain di PAN, Ady mengaku juga telah mendaftar dan mengambil formulir ke beberapa partai, seperti NasDem, PDI Perjuangan dan Gerindra. Bahkan beberapa parpol lainnya akan segera menyusul untuk mendaftar. “Hanya saja dari sejumlah partai yang saya daftar dan ambil formulir ini belum saya kembalikan. Tapi Insya Allah dalam waktu dekat akan dikembalikan,” katanya. Disamping itu, Ia mengaku telah melakukan komunikasi dengan sejumlah nama bakal Cabup, seperti Hj. Indah Dhamayanti Putri (Petahana), Drs. H. Syafruddin H.M. Noer M.Pd dan H. Herman Edison. “Yang jelas entah jadi Cabup atau Cawabup saya tetap akan maju dalam Pilkada 2020,” katanya. Ditanya soal bakal Cawabup, Ia menegaskan belum memikirkan hingga saat ini, apakah dari kalangan professional, akademisi, birokrat, pengusaha hingga politisi. Baginya siapapun yang berpasangan dengan dirinya terpenting seirima dan mau membangun Kabupaten Bima bersama. “Nanti akan diperlihatkan. Tunggu saja waktunya,” ujarnya. Sementara Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bima, M. Natsir S.Sos. mengatakan Ady Mahyudi merupakan kader potensial yang dimiliki PAN. Bahkan salaseorang figur kuat yang akan diusung PAN dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020. “Dari tiga kader potensial yang dimiliki PAN, pak Ady Mahyudi ini yang cukup banyak mendapat dukungan masyarakat,” katanya. Natsir menegaskan, Ady dan Murni Suciyanti merupakan bakal Cabup Bima kedua dan ketiga yang mendaftar dan mengambil formulir sejak pendaftaran dibuka dari tanggal 1 dan direncanakan sampai 15 November mendatang. “Sebelumnya ada Drs. H. Syafruddin H. M. Noer M.Pd. jadi siapapun bisa mendaftar nanti akan dikerucutkan sejumlah nama untuk direkomendasikan kepada DPW,” katanya. Setelah itu lanjutnya, DPW PAN tingkat Provinsi akan yang akan meneruskannya ke DPP. Setelah itu DPP akan melakukan survey untuk menentukan siapa yang akan diusung dalam Pilkada 2020. “Inilah tahapan dan mekanisme yang harus diikuti,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/Uki)
PENDAFTARAN - Ady Mahyudi menerima formulir pendaftaran dari pengurus DPD PAN Kabupaten Bima, Kamis (7/11).
yakni Tri Sutrisno akan langsung dihadirkan. Prinsipnya, tahapan penyelidikan perkara tersebut harus bisa rampung tahun ini apapun hasilnya. Sementara, disinggung hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat, M. Isa Ansyori mengaku masih belum mengantonginya. Namun, komitmen mereka (Inspektorat) bahwa proses penghitungan itu dipastikan selesai November ini. “Untuk menyikapi desakan warga yang kemarin, intinya kami bekerja bukan atas desakan. Tapi tetap kita apre-
siasi karena mereka sudah ikut membantu dan mengawasi kerja kami,” pungkasnya. (jun)
M. Isa Ansyori (Suara NTB/jun)
Aksi Penyegelan Kantor Dewan Dipicu Soal SPPD
Maju Pilkada Bima
Anggota DPRD NTB dan Istri Daftar ke PAN
Halaman 7
(Suara NTB/Uki)
TANGKAP - Pengedar ganja, SL dan tukang ojek (pakai penutup mulut) ditangkap aparat Mapolres Bima Kota, di sebuah tempat jasa pengiriman barang di Kota Bima, Kamis (7/11).
Sesali Perbuatan, Pengedar Ganja Menangis Saat Ditangkap Kota Bima (Suara NTB) Seorang warga inisial SL, yang diduga pengedar dan pengguna ganja, menangis saat ditangkap tim ResNarkoba Polres Bima Kota, di tempat jasa pengiriman barang yang berada di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Kamis (7/11). Oknum SL yang merupakan warga Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ini menangis dengan menyesali perbuatannya. Bahkan memohon kepada petugas agar tidak menangkapnya. “Penangkapan SL ini menindaklanjuti laporan masyarakat,” kata Kapolres Bima Kota, AKBP Erwin Ardiansyah SIK, MH. Lebih lanjut dikatakan Erwin, penangkapan SL bersa-
ma tukang ojek saat sedang mengambil di tempat jasa pengiriman barang. Dari tangannya petugas berhasil menyita narkotika jenis ganja seberat 800 kilogram serta uang tunai sebesar Rp70 ribu. “Kita amankan di tempat jasa pengiriman barang bersama tukang ojek. Sebelum ditangkap oknum ini dilakukan pengintaian,” katanya. Berdasarkan pengakuan SL, lanjut Erwin, barang haram tersebut sedianya akan diedarkan dan dijual di wilayah Kota Bima. Serta sebagiannya akan digunakan atau dikonsumsi sendiri. “Berdasarkan keterangannya juga. Ganja ini didapat atau dipesan secara online di Gorontalo,” katanya. Keterangan lainnya, oknum
SL terpaksa menjual ganja lantaran terhimpit masalah ekonomi. Bahkan ia mengaku menjalankan bisnis haramnya tersebut baru berjalan selama dua bulan. “Sudah dua bulan terakhir menjalani profesi ini sebelum ditangkap hari ini,” katanya. Meski demikan, keterangan SL tersebut tidak langsung diterima oleh petugas. Erwin menegaskan kasus itu akan terus dikembangkan lebih lanjut. Untuk saat ini SL, tukang ojek dan barang bukti masih diamankan di Maporles setempat. “Oknum SL ini juga sudah mengakui ganja ini adalah miliknya. SL tercancam dikenakan UU Narkotika dengan ancaman seumur hidup penjara,” pungkasnya. (uki).
Husni-Mo Mutasi 97 Pejabat
Kepala Dispopar dan Disdukcapil Lowong Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintahan H. M. Husni Djibril B.Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah (Husni-Mo) kembali merombak jajaran perangkat kerjanya, Kamis (7/11) kemarin. Dimana sebanyak 97 pejabat dimutasi dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrasi, yang digelar di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa setempat. Pejabat yang dimutasi diantaranya, Ir. H. Zulqifli yang sebelumnya menjabat Kepala Disdukcapil digeser menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan. Ir. H. Iskandar D, M.Ec. Dev yang sebelumnya menjabat Kepala Dispopar menjadi Asisten Administrasi Umum. Menggantikan Lalu Suharmaji Kertawijaya, ST yang digeser menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Sedangkan Kepala Dispopar dan Disdukcapil masih lowong. Dengan demikian, jumlah kepala OPD lowong menjadi empat, setelah sebelumnya Kepala Dinas Peternakan dan Kepala Bapenda Kosong. Pejabat lainnya yang ikut dimutasi diantaranya, Adiman, S.STP dari jabatan Sekcam Batulanteh menjadi Sekretaris Satpol PP Kabupaten Sumbawa. Posisinya diganti Widodo, S.T yang sebelumnya menjabat Sekcam Unter Iwes. Kemudian Muhammad Ikhsan, S.P yang sebelumnya menjabat Sekcam Ropang digeser menjadi Sekcam Unter Iwes. Kemudian Ir. Syarafuddin, yang sebelumnya Sekcam Buer menjadi Kabid Pelatihan dan Produktiftas Kerja pada Disnakertrans Sumbawa. Posisinya diganti Darmasah, S.T., M.eng yang sebelumnya menjabat Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Dinas Lingkungan
(Suara NTB/ist)
LANTIK PEJABAT - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc saat melantik 97 pejabat Lingkup Pemkab Sumbawa, Kamis (7/11). Hidup. Selanjutnya Idris, B. Sc yang sebelumnya Kabid Pelestarian koleksi perpustakaan Dispussip menjadi Kabid Politik Bakesbangpoldagri. Jufrie, S.Si, M.M, yang sebelumnya Kasubbag Tata Laksana Setda Sumbawa menjadi Kabid Statistik Dinas Kominfotik. Abdul Munir, S.Ap yang sebelumnya Lurah Seketeng menjadi Kabid Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas PMD. Sedangkan Erwansyah, S.IP. M.Ec Dev menjadi Kabid Pelestarian Koleksi Perpustakaan Dispussip. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pejabat yang telah dilantik. Guna mengemban amanah, kewajiban dan tanggung jawab baru. Bupati meyakini pejabat yang telah dilantik memiliki kepedulian dan bersedia bekerja sama untuk mensukseskan berbagai agenda program dan kegiatan pemerintah ke depan. “Saya berharap mudahmudahan pelantikan ini merupakan pelantikan terkahir di masa jabatan kepemimpinan saya,” imbuhnya. Kegiatan mutasi ini, kata Bupati, tidaklah dilakukan un-
tuk kepentingan pegawai tertentu. Melainkan untuk pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja daerah dan pelayanan publik. “Mutasi yang digelar ini merupakan salah satu wujud ikhtiar kami untuk meningkatkan akselerasi birokrasi dalam capaian target pembangunan yang telah ditetapkan,” jelasnya. Oleh karena itu, Bupati mengajak pejabat yang dilantik untuk berkomitmen menjadikan tahun ini sebagai tahun akselerasi pelaksanaan program pembangunan. Dengan harapan di akhir masa jabatannya bersama wakil bupati, berbagai ikhtiar pembangunan jangka menengah dapat terpenuhi bahkan melampaui target. Hal ini sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga. “Selaku pimpinan, saya memberikan kepercayaan kepada saudara untuk melaksanakan sebaian tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mudah-mudahan langkah kami selama ini menjadi sebuah kegembiraan bagi kita semua,” harapnya. (ind)
Bima (Suara NTB) Penyegelan ruangan Sekretariat Dewan (Setwan) dan Bagian Keuangan oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bima, ternyata hanya karena persoalan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang tidak direspon. Tidak adanya respon itu membuat sejumlah anggota dewan berang, hingga melakukan penyegelan. Sekretaris Dewan (Sekwan), Drs. Ishaka mengaku persoalan tersebut sudah diselesaikan dan dua ruangan yang disegel telah dibuka kembali. “Penyegelan sudah dibuka Rabu sore kemarin. Masalahnya sudah selesai, hanya miskomunikasi saja,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (7/11). Ia mengaku, bukannya tidak merespon soal SPPD yang diajukan itu, hanya saja anggarannya telah habis. Terpakai atau digunakan untuk kegiatan serta perjalanan seluruh anggota DPRD beberapa waktu lalu. “Anggaran SPPD kita sudah habis. Tapi yang jelas persoalan ini akan menjadi evaluasi kami kedepan,” katanya. Pimpinan dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bima sangat menyesalkan tindakan sejumlah anggo-
ta Dewan yang melakukan penyegelan ruangan Setwan dan Bagian Keuangan. “Sangat memalukan. Tindakan ini mencoreng nama baik dan marwah lembaga DPRD,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah SE. Menurutnya, tindakan penyegelan itu merupakan pelanggaran kode etik yang belum sebulan disahkan melalui paripurna dewan. Seharusnya anggota dewan yang merupakan perwakilan rakyat menjadi contoh bukan malah sebaliknya. “Ini melanggar kode etik. Nanti biar BK yang memprosesnya,” kata Duta PAN ini. Sementara Ketua BK DPRD Kabupaten Bima, Ir. Suryadin, juga menyesalkan tindakan sejumlah anggota Dewan tersebut. Ia berjanji akan segera memanggil dan melakukan klarifikasi. “Kita agendakan akan memanggil dan klarifikasi sejumlah anggota dewan ini,” katanya. Duta Partai Golkar ini menegaskan, tidak semestinya anggota Dewan bertindak seperti itu. Kalaupun ada masalah ataupun persoalan yang terjadi, harus dibicarakan ataupun dikomunikasikan. “Bicara baikbaik kan bisa, tidak harus segel menyegel,” pungkasnya. (uki)
PD. BPR NTB Dompu Absen dari Perundingan Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan pemecatan sepihak salah seorang karyawan oleh Direksi PD. BPR NTB Dompu terus berlanjut. Kamis (7/11) kemarin masuk tahapan bipartit atau perundingan antar dua pihak yang difasilitasi Disnakertrans. Namun demikian, pihak perusahaan masih enggan menghadiri proses ini. Kepala Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Dompu, Sadaruddin, SE, dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan, tahapan awal yang ditempuh karyawan PD. BPR NTB Dompu yang dipecat tak memenuhi prosedur itu tak mau dihadiri pihak perusahaan dengan alasan sibuk agenda internal. Karenanya, sebagai langkah lanjutan disarankan untuk melayangkan surat permohonan perundingan kedua. “Tadi pihak BPR tidak hadir dengan alasan yang macammacam rapat dan sebagainya. Ndak apa-apa sudah kita tuangkan dirisalah perundingan pertama. Kedepan akan diminta lagi perundingan kedua cuma ndak tau waktunya kapan, itu tergantung Misdah selaku karyawan,” ungkapnya. Tahapan bipartit ini, jelas dia, merupakan upaya keduabelah pihak untuk mencari solusi terbaik atas persoalan yang terjadi. Kalaupun akhirn-
ya tak ada titik temu baru dilanjutkan ke proses tripartit atau perundingan yang difasilitasi langsung mediator hubungan industrial. Proses tersebut tak jauh berbeda dari bipatrit, namun dalam mencari kesepakatan mereka harus tetap mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Mengingat di Dompu belum ada mediator yang ditempatkan, Sadaruddin memastikan persoalan ini akan dilimpahkan ke Disnakertrans Provinsi NTB. “Manakala tidak juga mendapat kesepakatan mereka lanjut ke PHI,” ujarnya. Langkah yang diambil Misdah, karyawan tetap dengan jabatan terakhir Kasi Dana dan Kas di PD. BPR NTB Dompu Cabang Manggelewa ini selain memperjuangkan haknya juga untuk pemenuhan prosedur penanganan perselisihan di Disnakertrans. Sepanjang kasus ini belum menemukan titik akhir, dipastikannya Misdah masih berstatus sebagai karyawan di PD. BPR NTB Dompu. Sementara Direktur Utama PD. BPR NTB Dompu, Hj. Erma Suryani yang berusaha dikonfirmasi Suara NTB via telepon guna memastikan alasannya tak menghadiri perundingan tersebut tak memberikan jawaban. (jun)
(Suar NTB/jun)
PERUNDINGAN - Misdah, karyawan PD. BPR NTB Dompu didampingi panasehat hukumnya saat proses perundingan di Disnakertrans Dompu. Proses ini tidak dihadiri pihak perusahaan dengan alasan sibuk agenda internal, Kamis (7/11).
SUARA NTB Jumat, 8 November 2019
POLHUKAM
Halaman 8
Bawaslu Awasi Praktik Jual Beli Dukungan Parpol di Pilkada 2020
(Suara NTB/ndi)
Mataram (Suara NTB) – Jelang Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB, partai politik sudah mulai melakukan tahapan internal perekrutan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusungnya. Proses perekrutan bakal calon oleh parpol ditempuh lewat mekanisme demokrasi pendaftaran dan ada juga yang dilakukan secara tertutup.
Suhardi
Dalam proses perekrutan kandidat bakal calon yang akan diusung parpol tersebut, sangat rentan praktik mahar politik yang dikenakan kepada bakal calon. Pengalaman pada kontestasi politik pilkada sebelumnya, sudah menjadi raha-
sia umum bahwa besar-kecilnya mahar politik yang disanggupi kandidat bakal calon menjadi penentu terakhir dukungan parpol itu jatuh ke tangan siapa. Berangkat dari pengalaman itu, membawa Bawaslu selaku institusi pengawas pemilu agar berjalan sesuai dengan koridor aturan main yang ditetapkan peraturan
perundang-undangan, akan memberikan pengawasan maksimal dalam proses penentuan dukungan parpol tersebut, untuk memastikan tidak ada praktik jual-beli dukungan parpol di Pilkada serentak 2020 mendatang. “Kami pastikan akan awasi itu, karena potensi pelanggaran itu ada di sana. Entah dengan cara apapun kita akan melakukannya. Dengan harapan kami bisa meminimalisir dan mencegah terjadinya praktik kotor jual-beli dukungan itu,” tegas Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi kepada Suara NTB, Kamis (7/11) kemarin. Dijelaskan Suhardi, bahwa dalam undang-undang
tentang partai politik, sudah sangat tegas diatur bahwa dalam proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai, harus dilakukan dengan cara mekanisme demokratis, terbuka dan transparan, tanpa ada mahar politik. Dengan harapan bahwa pemimpin politik yang dilahirkan partai politik adalah orangorang yang berkualitas dan berintegritas. “Salah satu ukurannya adalah memberikan kepastian, parpol harus terbuka, sebab orang lulus dan tidak lulus dalam seleksi tersebut. Karena parpol ini bukan milik orang per orang, tapi milik masyarakat. Sehingga semua warga negara memiliki kesem-
Korupsi DD/ADD
Mantan Kades Pengembur Dituntut Enam Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Mantan Kades Pengembur Supardi Yusuf terancam mendekam di dalam penjara selama enam tahun. Hal itu setelah jaksa penuntut mengajukan tuntutannya ke hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Terdakwa dituntut karena terbukti korupsi DD/ADD tahun 2017 sebesar Rp639,2 juta. Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi menjelaskan, terdakwa Supardi sudah mengajukan pembelaannya dalam menanggapi tuntutan tersebut. “Jaksa sebelumnya menuntut penjara enam tahun dan denda Rp200 juta,” ucapnya dikonfirmasi di ruang kerjanya Kamis (7/11) kemarin. Dia menjelaskan, dalam tuntutannya, jaksa mengajukan pidana pengganti selama lima bulan kurungan untuk terdakwa apabila tidak sanggup membayar denda tersebut. Terdakwa juga dituntut membayar pengganti kerugian negara sebesar Rp608,2 juta subsider dua tahun penjara. “Kerugian negaranya Rp639,236 juta. Sudah ada pengembalian Rp31 juta sehingga sisa yang harus diganti sebesar Rp608,236 juta,” terang hakim yang akrab disapa Ojik ini. Supardi, menurut jaksa, terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Itu ada proyekproyek fisik yang di dalam laporannya ada penggunaan anggaran untuk posyandu, sumur bor. Tetapi dalam kenyataannya tidak sesuai dengan laporannya itu,” jelasnya. Supardi sebagai Kepala Desa Pengembur tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan DD/ADD tahun 2017. Sejumlah proyek fisik desa dikerjakan asal-asalan dalam hal laporan keuangannya. Untuk menutupi hal itu, Supardi memanipulasi laporan pertanggungjawaban. (why)
laporkan ke kami, kami akan verifkasi, jika terpenuhi syarat formil dan materialnya, kami akan tindak. Kami adalah bagi jembatan bagi orang yang diperlukan tidak adil dalam pemilu ini,” katanya. Selain upaya pengawasan langsung, dalam rangka mencegah praktik politik uang dukungan partai politik tersebut, Bawaslu juga akan melakukan sosialisasi lebih masif terkait dengan regulasi pilkada. Apa yang dilarang dan apa yang tidak. Hal itu dilakukan dengan harapan terbangun pemahaman yang untuh terkait dengan aturan main dalam pilkada. Sehingga potensi-potensi pelanggaran itu bisa dicegah. (ndi)
Pilkada 2020, PAN Ubah Strategi
KPU Mataram Targetkan Partisipasi 75 Persen Mataram (Suara NTB) KPU Kota Mataram menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada Walikota dan wakil Wakilkota 2020 berkisar di angka 75 persen. Meskipun, tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2019 lalu di Kota Mataram mencapai angka 77 persen. Namun pelaksanaan Pilkada 2020 akan sangat berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2019. Karena itu, KPU tak mau muluk-muluk dalam menetapkan target angka partisipasi. “Kita juga mengacu dengan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Kota Mataram 2015 lalu hanya berkisar 55 persen. Sehingga kita sekarang targetkan 75 persen,” kata ketua KPU Kota Mataram, Husni Abidin kepada wartawan. Namun demikian, KPU tetap akan bekerja secara maksimal untuk mendorong partisipasi pemilih di Pilkada Kota Mataram. Sehingga target tingkat partisipasi pemilih di Pilkada kota Mataram bisa tercapai. Berbagai upaya dan strategi dilakukan KPU untuk mendorong partisipasi pemilih di Pilkada. Diantaranya, dengan melakukan sosialisasi dengan menyasar pemilih baru di sekolah–sekolah menengah atas. Karena diperkirakan jumlah pemilih kategori milineal termasuk di dalamnya usia 17 tahun yakni pemilih baru relatif cukup besar. Sehingga KPU pun cukup banyak memiliki sosialisasi dan program untuk mengajak dan merangkul para pemilih baru itu menggunakan hak pilih di Pilkada kota Mataram. “Target kita memang banyak menyasar pemilih baru,” terangnya. Menurutnya, partisipasi pemilih tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari KPU. Namun berbagai stakehoder lain misalnya seperti pasangan calon (paslon), partai politik, pemerintah daerah, LSM, Kampus dan lainnya juga memiliki peran dan kontribusi dalam mendorong tingkat partisipasi pemilih di Pilkada. Namun tidak kalah penting menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada itu sangat ditentukan juga siapa figur paslon yang bertarung di Pilkada. Jika ekspektasi publik relatif tinggi terhadap figur paslon di Pilkada, maka dipastikan memiliki kontribusi signifikan bagi partisipasi pemilih di Pilkada. Baginya, Paslon bertarung di Pilkada tentu memiliki magnet tersendiri untuk mendorong partisipasi pemilih di Pilkada. “Tapi saat ini kita belum tahu siapa saja paslon yang ada. Karena belum ada paslon resmi,” ucapnya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri mengatakan, Jika mengacu pada partisipasi pemilih di Kota Mataram pada pemilu 2019 lalu cukup menggembirakan dengan angka partisipasi 77 persen. Dengan capaian partisipasi di Pemilu 2019 itu, tak lantas membuat penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu harus berpuas diri. Penyelenggara pemilu tentu memiliki tantangan tersendiri dalam mendorong partisipasi pemilih di Pilkada. “Karena di Pemilu 2019 tak terlepas dari kontribusi para caleg parpol banyak bergerak,” jelasnya. Ditegaskan, Bawaslu sebagai lembaga pengawas tetap berkomitmen untuk melakukan pengawasan setiap tahapan pelaksanaan Pilkada. Sehingga dipastikan dalam tahapan pelaksanaan Pilkada itu tidak ada aturan dilanggar. Dalam hal ini, katanya, titik tekannya adalah keadilan di Pilkada. Artinya, keadilan terjadi apabila suara-suara yang telah diberikan rakyat dipastikan sesuai dengan rekapitulasi raihan suara paslon bertarung di Pilkada. “Tidak boleh ada potensi celah kecurangan sedikit pun,” imbuhnya. Dia menambahkan, Bawaslu sedang mempersiapkan pembentukan “Kampung pengawas” guna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan tindak dugaan pidana dalam Pilkada 2020. Untuk bisa membentuk kampung pengawasan tepat sasaran, Bawaslu terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap tingkat kerawanan di masing-masing lingkungan tersebut. Baik itu kerawanan politik uang, netralitas ASN, Daftar Pemilih, Penggunaann isu sara dan lainnya. (ndi)
patan yang sama untuk mengabdi sebagai kepala daerah lewat dukungan partai politik,” tegasnya. Sejumlah partai politik sudah melakukan proses pembukaan pendaftaran bakal calon, bahkan beberapa partai diantaranya sudah menutup pendaftaran. Dalam proses itu Bawaslu akan melakukan pengawasan, apakah dalam pendaftaran tersebut dikenai uang pendaftaran atau tidak. “Karena penarikan uang itu, misalnya untuk pendaftaran tetap harus ada dasar hukumnya. Jangan sampai ada praktik mahar dengan modus yang pendaftaran dan segala macam. Kalau ada calon yang merasa dirugikan, silahkan
(Suara NTB/ist)
PADAMKAN - Polisi berusaha memadamkan api pada kebakaran hutan baru-baru ini.
2.244 Hektare Terbakar
90 Persen untuk Buka Lahan Pertanian Baru Mataram (Suara NTB) – Satgas Karhutla Polda NTB mencatat luasan lahan di NTB yang terbakar mencapai 2.244 hektare. Kebakaran itu sebagian besarnya terjadi karena pembukaan lahan pertanian baru. Lima orang diduga penyulut kebakaran lahan ditetapkan tersangka. Kepala Biro Operasi Polda NTB Kombes Pol Dewa Putu Maningka Jaya menerangkan bahwa sepanjang AgustusOktober ini telah dipadamkan sebanyak 180 titik api. Titik api paling banyak dipadamkan yakni di Kabupaten Dompu “90 persennya itu karena adanya aktivitas untuk pembukaan lahan pertanian baru.
Khususnya untuk penanaman tanaman hortikultura seperti jagung dan kacang,” ujarnya didampingi Kabid Humas Kombes Pol H Purnama, Kamis (7/11). Satgas paling banyak memadamkan api di wilayah Kabupaten Dompu yakni 44 kali pemadaman, menyusul kemudian 35 kali pemadaman di Kabupaten Sumbawa, 19 kali pemadaman di Kabupaten Bima, 18 kali pemadaman di wilayah Lombok Timur. 14 kali pemadaman di Lombok Barat, 17 kali pemadaman di Kota Bima tujuh kali pemadaman di Lombok Tengah, enam kali pemadaman di Sumbawa Barat, dan empat pemadaman api di
Anggaran Sewa Rumdis Bupati
Polda NTB Klarifikasi Sekda KLU Mataram (Suara NTB) – Polda NTB mulai menyelidiki anggaran sewa rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara. Untuk keperluan pengumpulan data, penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB memintai keterangan Sekda Lombok Utara, H Suardi. Klarifkasi terkait rumah pribadi Bupati Lombok Utara yang disewa sebagai rumah dinas. H. Suardi baru selesai memberikan keterangan Kamis (7/11) siang sekitar pukul 13.00 Wita. Begitu keluar, dia tampak sedang menghubungi pengemudi mobil dinasnya. “Jadi soal itu sudah ada aturannya,” ujarnya sambil melangkah keluar menuju gerbang Polda NTB. Dia mengaku diklarifikasi perihal anggaran Rumdis Bupati tersebut. Suardi menegaskan bahwa sewa Rumdis Bupati dan Wakil Bupati itu sudah memenuhi ketentuan. “Itu sudah ada Permendagri No 37 Tahun 2010,” terangnya. Berdasarkan penelusuran Suara NTB,
Permendagri No 37 Tahun 2010 tersebut mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011. Kemudian, untuk Rumdis Bupati/Wakil Bupati diatur lagi dengan Perda KLU No 1 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sekda tidak merinci lebih lanjut mengenai anggaran sewa Rumdis. “Kalau tidak sekitar 90 (juta). Rincinya tanyakan kepada teman-teman yang ada di dalam. Masih ada yang di sana,” tutupnya. Data dihimpun Suara NTB, biaya sewa dan pemeliharaan rumah pribadi menjadi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara ini telah dibahas dan disetujui dalam pembahasan APBD Lombok Utara. Dalam alokasi anggaraan lima tahun terakhir, terhitung mundur sejak tahun 2017, pemerintah melalui APBD telah mendistribusikan dana hingga mencapai Rp2,4 miliar untuk biaya sewa dan pemeliharannya. (why)
(Suara NTB/ars)
KETERANGAN - Sekda KLU, H Suardi (kiri) memberikan keterangan kepada media usai memberikan keterangan kepada penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, Kamis (7/11).
Kota Mataram. Sementara berdasarkan luasannya, Maningka menjelaskan bahwa wilayah terbakar paling luas di Lombok Timur yakni 782,24 hektare; Dompu 478,5 hektare; Bima 371 hektare; Sumbawa 200,17 hektare; Lombok Utara 108,78 hektare; Lombok Tengah 86,56 hektare; Kota Bima 69,88 hektare; Lombok Barat 40,1 hektare; dan Kota Mataram 34 are. Dari sejumlah kasus Karhutla tersebut, telah ditetapkan lima orang tersangka yang diduga sengaja membakar lahan dan hutan. “Mereka melakukan pembersihan lahan garapan dengan membakar semak belukar maupun ranting pohon sehingga api menjalar ke area lahan lainnya,” tutup Maningka. (why)
Mataram (Suara NTB) Pilkada serentak 2020 merupakan pilkada terakhir yang digelar sebelum dilaksanakan pilkada serentak seluruh Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Karena itu bagi partai tertentu, pilkada serentak 2020 tidak dipandang hanya sebagai kontestasi rutin lima tahunan saja. Namun memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap posisi partai politik pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Salah satu yang melihat kepentingan jangka panjang yang harus dijaga pada pilkada serentak 2020 mendatang adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Bagi partai berlambang matahari terbit tersebut, Pilkada serentak 2020 merupakan pra kondisi untuk menyambut pilkada dan pemilu serentak 2024 mendatang. Karena itulah yang kemudian mendorong PAN untuk melakukan persiapan maksimal dan matang dalam menghadapi pilkada serentak 2020. PAN juga merubah strategi politiknya dalam menghadapi pilkada 2020. Dimana PAN sekarang berkomitmen sekuat tenaga untuk mendorong kadernya bisa tampil bertarung dan memenangkan pilkada. “Kita melihat Pilkada 2020 ini untuk jangka panjang, kepentingan kita bukan hanya sekadar kepentingan sesaat yang pragmatis, tapi kepentingan kita jauh ke belakang, yakni bagaimana kesiapan kita menatap pemilu serentak 2024. Jadi jauh sekali kita ukur, karena itu kita tidak hanya bicara hari ini saja,” ujar Ketua Tim pilkada 2020, DPW PAN NTB, Hadi Sulthon kepada Suara NTB, Kamis (7/11). Pada pilkada serentak 2024
itu, kekuatan semua partai berada dalam posisi yang seimbang. Sehingga kontestasi politik yang terjadi adalah pertarungan bebas. Karena itu, jika tidak memaksimalkan kemenangan pada pilkada serentak 2020 ini, maka PAN juga bisa terancam pada pemilu serentak 2024. “Karena pemilu 2024 itu tarung bebas, itu perlu kita perhatikan. Jadi hasil pilkada 2020 ini sangat menentukan bagaimana posisi pan pada pilkada dan pemilu serentak 2024 mendatang. Karena itulah sehingga kenapa kami prioritaskan dorong kader saat ini,” jelasnya. Ditujuh daerah Kabupaten/ Kota yang akan melaksanakan Pilkada di NTB itu. PAN sudah memiliki kader yang siap untuk diusung. Kader-kader tersebut tengah digodok dan dimatangkan sehingga benar-benar siap tempur di Pilkada serentak 2020. Disebutkan beberapa kader PAN yang sudah siap maju tersebut yakni di Kabupaten Sumbawa, didorong Ketua DPD-nya yakni Burhanuddin Jafar Salam (BJS) kemudian di KSB, ketua DPD-nya juga Muh. Nasir, Bima dengan Ketua DPD-nya juga Aminurllah. “Intinya semua harus dapat diisi oleh kader, sekalipun di Dompu itu kita hanya punya satu kursi, tapi potensi kader kita minimal jadi calon wakil cukup besar. Karena DPP maunya kita prioritaskan dorong kader, jikapun tidak, minimal orang yang punya komitmen untuk mau jadi kader kita, dan bukan sekedar kader-kaderan tapi kader beneran. Tapi nantilah kita akan lihat dari prospek lainnya juga, seperti apa kedepannya, bisa saja kita usung dari partai lain tapi ada kader jadi wakil lah,” pungkasnya. (ndi)
SUARA NTB Jumat, 8 November 2019
SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS
Halaman 9
Gubernur Ingin Pastikan Desa-desa di NTB Ramah Investasi Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc didampingi Wakil Gubernur (Wagub), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menggelar dialog dengan seluruh kepala desa, lurah, camat serta Kepala SMA/SMK Se-NTB di Mataram, Kamis (7/11). Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi) itu merupakan rangkaian kegiatan Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) NTB 2019. Di hadapan kepala desa, camat dan kepala sekolah itu, gubernur menegaskan seluruh desa di NTB harus ramah pada investor. Sebab pembangunan dan kesejahteraan hanya dapat dilakukan dengan banyaknya investor yang terlibat dalam pembangunan. ‘’Tidak mungkin ada kesejahteraan, tidak mungkin ada pembangunan kalau kita tidak ramah terhadap investasi,’’ jelas gubernur yang akrab disapa Dr. Zul itu. Karena itu, Dr. Zul mengajak seluruh kepala desa untuk menciptakan keamaan di daerah masing-masing. Sehingga, para investor mau menanamkan investasinya ke NTB. ‘’Investor itu tidak mau datang kalau sedikit-sedikit tutup jalan,’’ ujarnya. Selain itu, gubernur juga menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat. Desa-desa di NTB ini akan terpacu pembangunannya apabila masyarakat dapat mengakses informasi yang ada. ‘’Masyarakat kita semakin banyak bertanya. Tapi jangan sampai keterbukaan informasi, masyarakat makin banyak bertanya, tapi tidak mau bekerja,’’ jelasnya. Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) NTB,
Hendriadi SE, ME mengatakan, kegiatan Gebyar GBiP dan Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa menuju Benderang Informasi Publik merupakan puncak dari seluruh kegiatan yang dilakukan KI NTB. Kegiatan itu menghadirkan tidak kurang dari 1.500 Badan Publik se-NTB. Terdiri dari 303 kepala sekolah dan 158 kepala Puskesmas dan 1.100 kepala desa dan lurah. ‘’Kegiatan ini bertujuan membumikan keterbukaan informasi,’’ katanya seraya menegaskan desa, sekolah, puskesmas merupakan lembaga yang paling dekat dengan informasi. Ia berharap, gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka pada informasi yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, NTB Gemilang dapat terwujud dengan baik. Ketua Bidang Sosialisasi Edukasi Advokasi KI Pusat, Wafa Patria Uma, mengatakan kehadiran masyarakat dalam gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP merupakan wujud komitmen dan dukungan terhadap keterbukaan informasi. Sebab, hak masyarakat untuk tahu merupakan lay-
Operasi Katarak di Lotim
Korem 162/WB Datangkan Dokter dari Nepal Mataram (Suara NTB) Pemda Lombok Timur (Lotim) bersama Korem 162/WB akan menggelar operasi katarak selama tiga hari. Operasi mulai tanggal 8 sampai 10 November itu direncanakan untuk 700 pasien. Komandan Korem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han mengatakan, kegiatan operasi katarak tersebut dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional, Hari Pahlawan dan Hari Juang Kartika. Selain itu, memberikan kesempatan kepada warga NTB khususnya di Lotim untuk pemulihan mata. Karena secara bergilir tahun lalu diadakan di Lombok Utara, Kota Mataram termasuk di Pulau Sumbawa. Untuk giliran operasi katarak di Lotim, Korem bahkan akan mendatangkan tim medis dari Nepal. ‘’Ada tim dokter dari Nepal sebanyak empat orang dibantu dokter nasional maupun dari NTB,’’ ujar Danrem usai menghadiri acara serah terima jabatan Kepala LPP RRI Mataram dari Drs. Aep Karman Djajasasmita, MM., kepada Dra. Teguh Yuli Astuti di Auditorium Tri Prasetya RRI Mataram, Kamis (7/11). Danrem mengimbau warga yang terindikasi terkena penyakit katarak, agar mendaftarkan diri dan mengikuti kegiatan operasi katarak di Lombok Timur. ‘’Makin banyak makin bagus dengan harapan warga NTB lebih sehat dan siap menatap masa depan yang lebih cerah,’’ tandasnya. (ars/*) Rizal Ramdhani
(Suara NTB/humasntb)
JANGZULMI - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah dan Wagub, Hj.Sitti Rohmi Djalilah dalam Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi) yang dirangkai dengan kegiatan Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) NTB 2019, berlangsung Kamis (7/11) kemarin. anan dasar, selain pendidikan dan kesehatan. Dengan keterbukaan informasi lanjutnya, akan banyak permasalahan yang bisa dise-
lesaikan. Seperti permasalahan kesehatan dan pendidikan. ‘’Desa dapat membuat PPID sendiri, sehingga desa mempunyai hak untuk urus
Vonis Mantan Camat Prabarda
JPU Urung Lakukan Banding Praya (Suara NTB) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) urung melakukan upaya banding terkait vonis Pengadilan Tipikor Mataram terhadap mantan Camat Praya Barat Daya (Prabarda) Kamarudin, SH.. JPU memastikan menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Mataram tersebut dan akan segera mengeksekusi putusan tersebut dalam waktu dekat ini. Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, SH., kepada Suara NTB, Kamis (7/11) kemarin, mengatakan, sebelum mengambil keputusan tersebut pihaknya terlebih dahulu meminta petunjuk pimpinan. Dan, pimpinan mengarahkan agar menerima vonis terhadap terpidana kasus dugaan korupsi dana insentif marbot masjid tahun 2018 itu. ‘’Sesuai arahan pimpinan, kita putusan untuk menerima vonis Pengadilan Tipikor Mataram tersebut. Tidak melakukan upaya banding ,’’ ujarnya. Walaupun vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Mataram lebih rendah
dari tuntutan JPU yang menuntut terpidana dengan hukuman satu tahun enam bulan. Pihaknya menilai kalau vonis yang dijatuhkan kepada terpidana tersebut sudah memenuhi rasa keadilan. Sehingga pihaknya kini tinggal menunggu salinan putusan dari Pengadilan Tipikor Mataram, untuk kemudian bisa mengeksekusi putusan tersebut. Dikatakannya, mantan Camat Prabarda tersebut tidak mesti menjalani kurungan selama satu tahun sesuai vonis majelis hakim. Karena sebelumnya terpidana sudah ditahan sejak bulan Mei, saat perkaranya masih ditangani pihak kepolisian. Sehingga terpidana kini hanya tinggal menyelesaikan masa hukuman saja. ‘’Hukumannya dikurangi masa tahanan. Jadi kalau dihitung, maka terpidana tinggal menjalani setengah dari masa hukumannya saja,’’ terang Agung. Namun masa kurungan bisa saja bertambah, jika terpidana tidak bisa membayar denda sesuai vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Mataram. (kir)
(Suara NTB/Penrem)
diri sendiri,’’ jelasnya. Karena itu, KI dapat memberikan panduan tentang layanan informasi publik serta memberikan hak masyarakat
untuk mengakses informasi. ‘’Informasi bisa mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,’’ ungkapnya seraya menegaskan gera-
kan bersama layanan dasar, adalah upaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan dan pendidikan. (r)
Pemprov Jamin Kemudahan Investasi di Samota Mataram (Suara NTB) – Pengembangan wilayah Samota (Teluk Saleh, Moyo dan Tambora) menjadi kawasan super prioritas saat ini telah berhasil menarik belasan investor. Hal itu disebut telah sejalan dengan tujuan Pemprov NTB saat ini untuk menjadikan wilayah yang memiliki banyak potensi sumberdaya alam (SDA) tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB , Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menerangkan setidaknya ada tiga potensi investasi yang ada di kawasan Samota. Yaitu investasi bidang perikanan, bidang pertanian dalam arti luas, dan pariwisata. “Tiga ikon yang ada di sana itu (menarik) ada 11 investor yang sudah berkeinginan (melakukan investasi) di kawasan tersebut,” ujar Gita dikonfirmasi, Rabu (6/11). Walaupun begitu, sampai saat ini sebagian besar investor tersebut masih dalam tahap evaluasi mengingat beberapa di antaranya masih mengalami hambatan. Diterangkan Gita sampai saat ini telah ada dua perusahaan yang melakukan kerja operasional di Kawasan Samota. Yaitu PT. Bali Seafood Internasional yang bergerak di bidang industri produk perikanan dengan total realisasi investasi mencapai Rp56 miliar lebih, dan PT. Hanson Samudra Indonesia yang bergerak pada bidang pembangunan real estate dengan total realisasi Rp89 miliar lebih. Sementara itu, beberapa investor yang telah merencanakan investasi namun belum cukup signifikan adalah PT. Autore Pearl Culture yang bergerak di bidang budidaya mutiara, peternakan ikan laut, budidaya benih ikan laut dengan rencana investasi mencapai Rp11 miliar. Selain itu ada juga PT. Lombok Apsara Bertani yang bergerak di bidang industri pengawetan ikan, perdagangan hasil pertanian, H.L.Gita Ariadi dan budidaya
mutiara dengan rencana investasi Rp2 miliar, PT. Sukses Mantap Sejahtera yang bergerak pada industri gula dan perkebunan tebu dengan nilai investasi Rp1 triliun lebih, dan PT Sentra Satwatama Indonesia yang bergerak di industri penggilingan dan pengeringan jagung dengan nilai investasi Rp55 miliar lebih. Untuk perusahaan yang mengalami kendala investasi diterangkan Gita berjumlah empat perusahaan yang seluruhnya terhalang karena belum memberikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Yaitu CV. Algae Jaya Abadi yang bergerak di bidang budidaya ikan dan rumput laut dengan rencana investasi Rp3 miliar lebih, PT. Sumbawa Aspara Beton yang bergerak di bidang perdagangan besar dengan rencana investasi Rp12 miliar lebih, PT Sumabwa Apsara Belayan yang bergerak di bidang penyedia akomodasi dengan rencana investasi Rp90 miliar, serta PT. Sanggaragro Karya Persada yang bergerak di bidang usaha pembuatan minyak astiri dan perkebunan kayu putih dengan rencana investasi Rp1 triliun lebih yang terbagi dalam tiga jenis investasi. Dari seluruh perusahaan yang merencanakan investasi tersebut, Gita menyebutkan bahwa jenis investasi untuk potensi pertanian dalam arti luas masih belum cukup optimal. “Jadi kita masih membutuhkan banyak investasi (investor), dan masih perjuangan keras kita untuk meyakinkan investor,” ujarnya. Pemprov NTB sendiri ditegaskan Gita saat ini telah mengutamakan kemudahan investasi dan pembangunan infrastruktur yang diserahkan kepada tim percepatan. Dalam konteks menciptakan NTB yang ramah investasi, pemerintah memiliki acuran yang cukup jelas yang tertuang pada Perda Nomor 3 Tahun 2015 yang mengatur besaran insentif yang harus diserahkan perusahaan. “Itu semua kita dorong untuk episentrum pertumbuhan ekonomi ini, kita berjuang menjadi kawasan ekonomi berstatus,” pungkasnya. (bay)
BPSB Serahkan Dokumen Pendukung Curi Kotak Amal Masjid ke Kejaksaan Agung Pemuda Tanggung Dihakimi Warga (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Balai Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi NTB mengaku sudah menyerahkan data pendukung terkait kasus bibit jagung tahun 2019. Data itu diserahkan atas permintaan tim penyidik Kejaksaan Agung yang sama ketika turun ke NTB pekan kemarin. “Kita sudah serahkan semua data temuan ke sana (kejaksaan Agung, red), ndak ada lagi kita dipanggil panggil,’’ kata Kepala BPSB Provinsi NTB H. Wardi, SP, Kamis kemarin. Wardi memastikan, ia tidak menerima panggilan atau diperiksa penyidik Satgasus pada Jampidsus Kejagung RI ketika melakukan pemeriksaan di Kejati NTB. Ia memperkirakan, penyidik
sudah menganggap keterangannya sudah cukup saat diperiksa di Gedung Kejagung bulan lalu, sehingga tidak perlu diperiksa lagi sebagai saksi di Kejati NTB. Lagi pula, saat pemeriksaan, dokumendokumen pendukung sudah diserahkan. ‘’Laporannya sudah kita serahkan. Kita kan sudah kita kasi laporan dari awal, jadi tidak dipanggil lagi. Sudah fix laporan kita, tidak ada masalah,’’ ujarnya. Namun ia enggan menyebut isi dokumen yang sudah diserahkan ke penyidik. Tapi gambaran secara umum ia sampaikan, dokumen itu berkaitan dengan pemeriksaan bibit jagung Hibrida yang rusak 198 ton tahun 2017. Wardi mengaku, soal bib-
it jagung yang ditemukan rusak tersebut sudah dilaporkan sesuai dengan fakta lapangan dan hasil investigasi dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Karena saat itu yang diterjunkan untuk investigasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Namun ada respons saksi yang diperiksa di Kejaksaan Agung terkesan menyudutkannya, namun Wardi enggan menanggapi. Wardi hanya ingin menegaskan bahwa, bibit jagung tahun 2017 tidak berasal dari NTB, tapi dari Jawa Timur. Masuknya bibit tanpa melalui proses uji lab dan sertifikasi tersebut sudah diklarifikasi ke BPSB Jawa Timur, na-
mun sampai saat ini belum ada respons. Upayanya untuk klarifikasi ke BPSB Jawa Timur juga sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung. ‘’Surat tentang permintaan kami ke BPSB Jawa Timur juga sudah kami sampaikan ke penyidik,’’ pungkasnya. Sementara Kajati NTB Arif, SH.,MM sebelumnya menegaskan, kasus bantuan bibit tersebut sudah tuntas diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Tapi masih ada saksi yang harus diperiksa lagi karena tidak kunjung hadir pada saat dipanggil ke Kejati NTB. ‘’Saksi yang tidak hadir kemarin di Kejati, akan dipanggil ke gedung bundar Kejagung. Mereka akan diperiksa di sana,’’ ujarnya. (ars)
Praya (Suara NTB) Seorang pemuda asal Lembar, Lombok Barat (Lobar) Ade Kurniawan, Kamis (7/11) dini hari kemarin, babak belur dihakimi warga. Setelah tertangkap tangan hendak mencuri uang amal masjid di Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang Lombok Tengah (Loteng). Beruntung, nyawa pelaku berhasil diselamatkan oleh aparat kepolisian setempat. Kejadian pencurian terjadi sekitar pukul 02.00 Wita. Saat itu pelaku masuk ke dalam Masjid Nurul Yaqin Desa Pagutan, dengan mencongkel salah satu jendela masjid. Aksi pelaku diketahui oleh Amaq Sirah warga setempat yang tengah melintas. Mengetahui ada pelaku, saksi lantas menghubungi war-
ga lainnya. Tidak lama berselang, warga sudah mengepung masjid tersebut. Pelaku yang tidak sadar sudah dikepung warga, terus berupaya mencongkel kotak amal untuk mengambil isinya. Tidak mau menunggu lama, warga langsung menggerebek pelaku. Hingga membuat pelaku tak berkutik. Oleh warga, pelaku langsung ditangkap dan digelandang keluar dari masjid. Saat itu, tibatiba warga yang emosi langsung menghakimi pelaku hingga babak belur. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pelaku sempat diamankan di rumah salah satu rumah warga. Aparat Polsek Batukliang yang mendapat informasi tersebut datang dan langsung berusa-
ha mengevakuasi pelaku. Setelah berkomunikasi dengan warga, polisi akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Untuk kemudian dibawa ke Puskesmas Mantang, guna mendapat perawatan medis atas luka yang dialaminya. ‘’Pelaku sempat dirawat di Puskesmas Mantang, setelah berhasil dievakuasi oleh polisi,’’ aku Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., Kamis (7/ 11) kemarin. Usai mendapat perawatan medis, pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Batukliang untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. “Sementara pelaku sudah diamankan di Polsek Batukliang untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut,’’ ujar Kapolres. (kir)
SUARA NTB Jumat, 8 November 2019
PENDIDIKAN
Halaman 10
Dukung Industrialisasi
Mataram (Suara NTB) – Sejumlah SMK di Kota Mataram melaksanakan program-program yang mendukung program Pemerintah Provinsi NTB yaitu industrialiasi. Program pengembangan siswa ditujukan mendukung program tersebut. Kepala SMKN 3 Mataram, Moh. Tauhid, S.Pd., pada Kamis (7/11) mengatakan, SMKN 3 Mataram sudah menjadi sekolah berbasis industri. Menurutnya praktik siswa diperbanyak dan menghasilkan produk, untuk sementara difokuskan pada jurusan teknik mesin dan las
yang menghasilkan produk tempat tidur besi untuk penggunaan di rumah sakit. “Mudah-mudahan hasilnya itu bisa kami jual dan pemasukannya bisa untuk membeli bahan lagi,” katanya. Menurut Tauhid, saat ini dibutuhkan dukunga juga dari pemerintah dalam hal ini Di-
nas Perindustrian, sehingga produk tersebut bisa dijual. “Yang kita perlukan sekarang tinggal nanti bagaimana pemerintah melalui Dinas Perindustrian memberikan dukungan, sehingga bisa terus terjual,” katanya. Selain itu, pihaknya juga mengembangkan model pem-
belajaran teaching factory. Dengan begitu para siswa bisa memiliki lebih banyak keterampilan, sekaligus mewujudkan keinginan Pemprov NTB agar tidak membeli mesin dari luar. “Keunggulan kami di kompetensi keahlian mesin dan las. Ke depan, semoga bisa jalan, kalau keinginan pemerintah menyerahkan ke kami anak-anak akan masuk ke sana, kemampuan anak-anak akan lebih banyak, diharapkan hasil dari produk sekolah bisa dijual,” ujar Tauhid.
Sementara itu, Kepala SMKN 5 Mataram, Munawar yang dihubungi terpisah mengatakan, SMKN 5 Mataram sejak lama sudah mengembangkan industri dalam proses pembelajaran. SMKN 5 Mataram sudah menjalin kerja sama dengan home industry atau industri rumahan yaitu dengan sentra kerajinan Sasambo NTB. “Kami melaksanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” katanya.
(Suara NTB/ist)
SIMULASI - Siswa SMA Al-Ma’arif saat mengikuti simulasi UNBK pada Rabu (6/11) dan Kamis (7/11). Kegiatan itu ditujukan untuk persiapan UNBK tahun 2020.
Persiapkan Siswa dengan Matang dengan Simulasi UNBK Mataram (Suara NTB) Sekolah mulai mematangkan persiapan jelang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2020 dengan cara mengikuti simulasi. SMA Al-Ma’arif Mataram salah satu sekolah yang mengikuti simulasi UNBK pada Rabu (6/11) dan Kamis (7/11). Secara khusus, simulasi UNBK diikuti sekolah untuk memperkenalkan siswa pada ujian berbasis komputer. Kepala SMA Al-Ma’arif, M. Furkan, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (7/11) mengatakan, pelaksanaan simulasi berjalan lancar. Secara umum, pihaknya melaksanakan simulasi untuk mempersiapkan diri menghadapi UNBK tahun 2019. Sedangkan tujuan secara khusus
untuk melatih siswa dan memperkenalkan pada siswa tentang teknik menggunakan komputer dalam bentuk ujian berbasis komputer. “Dan untuk melatih siswa mengetahui dan memahami bentuk-bentuk soal yang diujikan setiap mata pelajaran,” kata Furkan Pelaksanaan simulasi dilakasanakan dalam dua hari, dan setiap harinya menggunakan sistem sesi yaitu sesi satu dan dua. Furkan mengatakan, simulasi UNBK itu dilaksanakan di laboratorium komputer atau TIK SMA AlMa’arif Mataram. Jumlah siswa yang mengikuti simulasi sebanyak 18 siswa. “Harapan kami semoga dengan simulasi ini siswa leb-
DPK Lotim Ajak Anak Kenali Buku di Hari Anak Sedunia Selong (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lombok Timur (Lotim) melalui Bidang Perpustakaan mengunjungi SDN 5 Aikmel Kecamatan Aikmel. Kunjungan ini dalam rangka mendekatkan buku dan perpustakaan kepada anak-anak sejak usia dini melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi layanan perpustakaan daerah. Hal ini juga sekaligus dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia yang diperingati setiap tanggal 7 November. Tim yang terdiri dari Kabid Perpustakaan dan Pustakawan ini diterima langsung Kepala SDN 5 Aikmel Syaifudin, SPd. Kepala sekolah dan jajaran menyambut baik kedatangan tim DPK Lotim untuk memberikan pengarahan. Menurutnya, SDN 5 Aikmel sudah menerapkan kegiatan literasi sekolah melalui program membaca 15 menit sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di pagi hari. Tujuannya agar para siswa terbiasa membaca sekaligus mengasah kreativitas dan kemampuan olah pikir anak dalam mendapat informasi yang didapat dari buku bacaan, sebab para siswa setelah membaca buku diminta membuat resume atau menceritakan kembali di depan kelas dari apa yang sudah dibaca. Keg-
iatan penyuluhan ini diikuti oleh 100 siswa serta para guru. “Kita sudah punya gedung perpustakaan namun koleksi bukunya yang masih kurang, padahal minat baca anak ada,” ungkapnya. Sementara, Kabid Perpustakaan pada DPK Lotim Muh. Amin Kutbi, menyampaikan bagaimana sejak dini anak-anak didekatkan dengan kegiatan edukasi melalui literasi seperti membaca dan menulis. Pada kesempatan itu juga ia memberikan dorongan dan motivasi agar para siswa dapat mengunjungi Perpustakaan Daerah di Selong mengingat layanannya yang cukup bervariasi. “Di sekolah ada perpustakaan tapi dari segi kelengkapan lebih lengkap di Perpusda Lotim,”sebutnya. Pada kesempatan itu, Muh. Amin Kutbi, penjelasan tentang aplikasi ilotim, yaitu Perpustakaan Digital Kabupaten Lombok Timur. Dimana masyarakat dapat mengunduh gratis melalui Playstore dan membaca ebook yang bervariasi cukup melalui handphone asalkan adanya akses internet. Harapannya para guru dapat memanfaatkan iLotim sebagai salah satu sumber referensi untuk mencari bahan ajar dan para siswa dapat meneruskan informasi iLotim kepada orang tua maupun sanak saudaranya.
(Suara NTB/ist)
PENYULUHAN - Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi layanan Perpustakaan Daerah di SDN 5 Aikmel. Hal ini juga sekaligus dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia yang diperingati setiap tanggal 7 November, Kamis (7/11). Pada kesempatan itu pula Pustakawan DPK Lotim, Andrea Ardi Ananda, memberikan semangat bagi para siswa untuk lebih termotivasi memanfaatkan buku bukan hanya untuk sekadar dibaca saja tapi juga bagaimana informasi yang didapat bisa dipahami, dibedakan antara informasi yang benar dan keliru serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dampak membaca itu secara nyata dirasakan, jika membaca buku secara rajin maka prestasi akademik pun akan meningkat bahkan ke depan mampu meningkatkan daya imajinasi dan kritis dari anak. Andre juga menjelaskan
tentang bahaya kecanduan game online, seperti diketahui jika zaman saat ini pengguna game online sebagian besar adalah anak-anak. Bahaya game online dapat mengganggu konsentrasi belajar, jarang bersosialisasi bahkan berdampak merusak kesehatan khususnya mata. Perlunya pembatasan waktu bermain game online sangat diperlukan agar separuh waktu anakanak ini dapat digunakan pada hal-hal yang bermanfaat. Dari kegiatan ini terlihat antusias siswa dan guru mengikuti penyuluhan, sehingga suasana menjadi aktif dan lebih interaktif. (yon)
Pengisian Jabatan Kepsek Kosong Tunggu Hasil Evaluasi Kinerja Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 25 jabatan kepala sekolah (kepsek) pada SMA/ SMK di NTB masih diisi pelaksana tugas (Plt) kepsek. Pengisiannya direncanakan seusai evaluasi kinerja kepsek yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB pada akhir tahun ini. Pengisi jabatan kepsek yang masih kosong itu akan diambil dari calon kepsek yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) tahun 2017-2018. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr.
H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (7/11). Ia menjelaskan, sebanyak 25 jabatan yang masih kosong itu akan diusulkan pengisiannya bersamaan dengan rotasi dan mutasi hasil evaluasi kinerja kepsek pada bulan Desember nanti. Calon kepsek yang akan mengisi berasal dari calon kepsek yang mengikuti diklat pada tahun lalu. “Sehingga pada bulan Januari sudah tahun anggaran baru sekaligus kepala sekolah baru,” katanya. Aidy mengatakan, beragam alasan yang menyebabkan sejumlah jabatan Kepsek SMA/SMK itu
Moh. Tauhid
Akademi ARS Mataram Upayakan Perubahan Bentuk
Pengisian Sasaran Kerja Secara ’’Online’’ MULAI tahun depan sistem pengisian sasaran kerja di lingkungan tenaga kependidikan perguruan tinggi Universitas Mataram (Unram) akan dilakukan menggunakan sistem online. Untuk itu Unram telah melakukan bimbingan teknis terhadap 475 orang tenaga kependidikan PNS yang ada di lingkungan Unram. Kegiatan itu digelar Biro Umum dan Keuangan Bagian Kepegawaian Universitas Mataram (Unram) dalam sebuah bimbingan teknis (Suara NTB/dok) (bimtek) belum lama ini. WakKurniawan il Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr. Kurniawan, SH., M.Hum., menerangkan kegiatan bimtek digelar sebagai amanat dari kementerian untuk menjadikan pelayanan administrasi yang masih manual menjadi online, sehingga dapat memudahkan pegawai di samping bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kurniawan juga menjelaskan bahwa besar tidaknya pembayaran remunerasi yang diterima oleh tenaga kependidikan PNS di lingkungan Unram sangat bergantung pada pengisian SKP. “Karena itu kami sangat berkewajiban untuk memberikan pelatihan ini dan kami berharap pelatihan ini bisa tepat sasaran,” kata Kurniawan, Kamis (7/11). Sementara itu, Kepala Sub Bagian Kepegawaian (Kasubbag) Unram Hj. Suciah, S.Adm menerangkan mulai 1 Januari 2020 pengisian SKP tenaga kependidikan PNS Unram akan dilakukan secara online. Sehingga seluruh tenaga kependidikan PNS Unram harus mengisi log harian kegiatan sesuai tupoksi masing-masing pada laman e-SKP Unram tersebut. “Nanti setelah masuk di e-SKP lalu mengisinya, Kasub nya memverifikasi SKP tersebut sehingga nanti itu yang akan menjadi penilaian SKP nya,” tambahnya. Dia juga menerangkan bahwa sebelumnya pembuatan SKP tenaga kependidikan PNS Unram dilakukan manual secara berkala setiap 6 bulan sekali atau persemester. SKP diisi pada tiap awal semester dan dilakukan evaluasi serta penilaian pada akhir semester. “Melalui e-SKP ini penilaiannya bisa dilakukan setiap hari,” jelasnya. (dys)
Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman dalam kesempatan terpisah juga mengatakan akan mengembangkan industri di SMK. Salah satunya dengan pembuatan mesin yang akan dilaksanakan bersama dengan beberapa sekolah. (ron)
(Suara NTB/dok)
SMK di Mataram Siap Amankan Kebijakan Pemda
masih kosong, antara lain karena pejabat kepsek sebelumnya pensiun atau meninggal dunia. Selain itu juga ada pejabat kepsek yang mengundurkan diri. Ia menjelaskan, evaluasi kinerja kepsek dilaksanakan pada bulan November ini. Nantinya pada bulan Desember akan diketahui kepala sekolah yang akan meneruskan atau berhenti. Bagi kepsek yang akan meneruskan jabatannya tidak memerlukan pengukuhan kembali. Sedangkan bagi kepsek yang tidak bisa meneruskan, karena tidak lulus pada evaluasi kinerja, maka akan ada usu-
lan pergantian. “Usulan penggantian ini kita utamakan berasal dari calon kepala sekolah yang sudah punya sertifikat kepala sekolah saat mengikuti Diklat tahun 2017-2018, yang sekarang masih menyebar di kabupaten/kota,” katanya. Hasil diklat kepsek tahun 2019 ini akan menyesuaikan jika calon Kepsek tahun sebelumnya tidak tersedia di kabupaten/kota setempat. “Bisa jadi jabatan kepsek (definitif) akan tetap diisi Plt Kepsek sampai selesai Diklat tahun 2019,” kata Aidy. (ron)
ih paham dan lebih siap dalam mengikuti UNBK ke depannya,” harap Furkan Berdasarkan Surat BSNP tentang Jadwal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, menunjukkan bahwa UNBK SMK akan dilaksanakan pada tanggal 16, 17, 18, dan 19 Maret tahun 2020. Sementara untuk jenjang SMA sederajat akan dilaksanakan pada 30 dan 31 Maret, dan 1 dan 2 April 2020. Sedangkan jenjang SMP sederajat dijadwalkan pada 20, 21, 22, dan 23 April 2020. (ron)
Mataram (Suara NTB) – Akademi Administrasi Rumah Sakit (ARS) Mataram sedang mengupayakan perubahan bentuk menjadi Politeknik. Saat ini pengajuan masih berada di Kemenristekdikti. Nantinya akan ada penambahan Program Studi (Prodi) baru. Direktur Akademi ARS Mataram, Hary Pristianto, SKM., MM., pada Kamis (7/ 11) mengatakan, pihaknya sudah mengajukan perubahan bentuk atau peningkatan status menjadi politeknik, yang nantinya Akademi ARS Mataram akan berganti nama menjadi Politeknik Mataram. Ia mengatakan, pihaknya ingin menambah dua Prodi baru pada jenjang D4 yaitu Prodi Sanitasi Lingkungan, dan Prodi Promosi Kesehatan (Promkes). Saat ini hanya ada satu prodi di Akademi ARS Mataram yaitu Prodi D3 Administrasi Rumah Sakit. “Kalau akademi hanya satu prodi saja, kalau politeknik bisa tiga prodi,” katanya. Menurutnya, beberapa hal sudah diupayakan untuk mendukung tercapainya perubahan bentuk tersebut, antara lain dengan menambah
kelengkapan pembelajaran seperti fasilitas dan lainnya. Nantinya akan ada visitasi dari pemerintah pusat untuk menilai kesiapan perubahan bentuk tersebut. “Target perubahan bentuknya insya Allah Desember ini, kita lihat nanti,” ujar Hary. Sebelumnya, Hary juga menyampaikan pada kurikulum di Akademi ARS, selain pengetahuan atau teori, pihaknya juga memberikan praktik belajar lapangan. Terdiri dari pembelajaran praktik sekretaris medis, perkantoran atau administrasi medis, keuangan, akuntansi dan sumber daya manusia rumah sakit, serta pemasaran, public relation dan mutu rumah sakit. “Semua itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem program pengajaran serta merupakan wadah yang tepat untuk mengaplikasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam praktik belajar lapangan dan magang, karena keterampilan mahasiswa cukup baik, maka Alhamdulillah banyak mahasiswa kami yang dipesan untuk bekerja di rumah sakit dan Puskesmas,” jelas Hary. (ron)
SDN 42 Mataram Bangun ’’Branding’’ Sekolah Rasa Pesantren Mataram (Suara NTB) Dunia pesantren kini mulai banyak dilirik masyarakat untuk tempat memasukkan putra putrinya untuk belajar. Bahkan Lembaga pendidikan ini kian mendapatkan tempat di hati masyarakat. Mereka menilai pesantren lebih bagus dibanding sekolah umum. Mewaspadai beralihnya masyarakat yang kini cenderung memilih pesantren ketimbang sekolah umum diantisipasi pihak SDN 42 Mataram. Caranya ialah sekolah di pusat kota mulai membranding diri sebagai sekolah umum rasa pesantren. Kepala SDN 42 Mataram Johani, menjelaskan banyak orang memilih pesantren. Karenanya sekolah umum
yang dia pimpin tidak mau kalah. Dia mendesain para siswa sekolah setempat layaknya siswa pesantren. Salah satunya dengan membuat program hafal Alquran. Ditargetkan Johani agar siswanya yang lulus bisa hafal juz 30. Paling tidak dengan menghafalkan juz 30 juz sebagai modal penting dalam menghafal di tingkat pendidikan selanjutnya. “Persiapan kelas enam siapa anak yang punya penguatan karakter agar jadi modal ke SMP diperkuat hafalan juz ke 30,’ terangnya. Mereka yang ingin menghafal Qur’an difasilitasi pihak sekolah. Mereka diarahkan setiap hari agar menyetor hafalannya. “Diarahkan mulai dari Salat Dhuha dulu pulang sekolah harus berjamaah sama gurunya. Selain itu diberi-
kan kesempatan melengkapi hafalan juz 30,” jelasnya. Meski berat bagi sekolah umum untuk melakukan hal demikian, namun ia optimistis bisa melahirkan siswa yang bisa menghafal Qur’an standar juz ke 30. “Tidak ditekan sama sekali anak anak ini. Cuma tetap kita perkuat agamanya,” jelasnya. Alhasil beberapa siswanya telah mampu membanggakan pihak sekolah. Karena pada lomba tilawatil Qur’an tingkat Kota Mataram berhasil walau hanya meraih juara harapan saja. “Wakil dari sekolah untuk lomba tilawah tingkat kota, dapat harapan mewakili kecamatan. Jadi kalau perubahan karakter sudah mau melabelkan SD rasa pesantren,” jelasnya. (dys)
SUARA NTB
Jumat, 8 November 2019
Halaman 11
TC Atlet Popnas NTB Dimulai
(Suara NTB/fan)
PEMBUKAAN - Susana pembukaan pemusatan latihan atlet Popnas di Hotel Arum Jaya Mataram, Kamis (7/11). Mataram (Suara NTB) Training Center (TC) atlet Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) NTB telah dipusatkan di Kota Mataram, dan dimulai Kamis (7/11). Pemusatan latihan selama 10 hari itu melibatkan 64 atlet kabupaten/kota di NTB. Mereka adalah atlet terpilih yang akan mewakili NTB di Popnas di Jakarta, 1625 November 2019. Pantauan Suara NTB di lokasi, pemusatan latihan atau TC atlet pelajar NTB dibuka secara resmi oleh Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin di Hotel Arum Jaya Mataram, Kamis (7/11). Diha-
diri Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, atlet, pelatih dan ofisial kontingen Popnas NTB. Hj. Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni menjelaskan TC yang digelar secara terpusat oleh pihaknya itu dalam rangka persiapan mengikuti Popnas di Jakarta, 16-25 November tahun 2019. Maklum, lewat TC terpusat, pihak Dispora NTB berharap atlet NTB bisa tampil maksimal di Popnas 2019. “Anak-anakku. Kalian adalah atlet-atlet terpilih. Kalian harus berlatih sungguh-sungguh selama disini.
Dengan latihan yang serius maka prestasi akan mudah diraih,” ucapnya. Kadispora NTB menyebutkan para atlet yang akan memperkuat NTB di Popnas 2019 sebanyak 62 atlet. Puluhan atlet itu akan bertanding di 8 cabang olahraga dari 13 cabor yang dipertandingkan. Delapan cabor yang diikuti atlet NTB adalah atletik, pencak silat, voli pasir, tarung derajat, renang, taekwondo, bulutangkis dan karate. Eni berharap atlet-atlet NTB yang di TC itu dapat menorehkan prestasi di ajang multi event nasional itu. Sebagaimana diraih oleh atlet NTB di Popnas 2017 dengan menyumbang lima medali emas. “Saya berharap atlet kita bisa mempertahankan lima medali emas diraih di Popnas 2017. Kalau bisa ditingkatkan”ucapnya. Ditempat yang sama Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto juga ikut menyemangati para atlet yang mengikuti TC terpusat itu. Dia berharap atlet pelajar NTB punya mimpi besar dalam menorehkan prestasi. “Kalian harus bermimpi jadi juara nasional. Jangan hanya juara di provinsi saja, kalau bisa juara dunia,” ujarnya. (fan)
(Suara NTB/ist)
MEDALI EMAS - Nurul Iqamah (tengah) menunjukan medali emas yang diraih di Gelaran Asian Championship 2019 di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu (6/11).
Atlet NTB Persembahkan Medali Emas Indonesia Mataram (Suara NTB) Atlet panjat tebing NTB, Nurul Iqamah ikut memberikan kontribusi medali untuk tim Indonesia di Kejuaraan Internasional. Atlet asal Kota Bima itu mempersembahkan medali emas di kelas speed relay pada Gelaran Asian Championship 2019 di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu (6/11).
Penampilan Nurul di kelas speed relay tidak sendiri. Ia bersama dua atlet Indonesia, Raji’ah Sallsabillah, dan Amanda Narda Mutia. “Nurul Iqamah meraih medali emas di kelas speed relay putri”ucap Ketua Harian Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) NTB, Adi Hendra Susanto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (7/11). Nurul Iqamah yang tergabung dalam tim A Indone-
sia meraih medali emas setelah tampil sebagai yang tercepat di kelas speed relay putri. Nurul yang bersama dengan Raji’ah Sallsabillah, dan Amanda Narda Mutia mencatat waktu 24,942 detik. Sedangkan medali perak diraih oleh tim Indonesia B terdiri dari Dhorifatus Syafi’iyah, Mudji Mulyani, dan Berthdigna Devi. Mereka menorehkan waktu 28,015 detik. Sedangkan medali perunggu di nomor speed
relay putri diraih oleh tim asal Kazakhstan dengan catatan waktu 32,024 detik. Tim Kazakhstan beranggotakan Marienova Assel, Ulzhabayeva Tamara, dan Agambayeva Margarita. Sukses meraih medali emas di kelas speed relay Nurul masih berkesempatan menambah perolehan medali untuk tim Indonesia, sebab atlet yang pernah sukses meraih medali perunggu di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua itu masih berkesempatan
menambah perolehan medali emas Indonesia, pasalnya Nurul masih akan bertanding di nomor combine putri. Nomor combine putri merupakan nomor andalan Nurul Iqamah, sebab dinomor tersebut merupakan nomor spesialisnya Nurul. Tak hanya spesialis, namun Nurul juga sering mendulang medali emas di nomor combine di beberapa event internasional. Terkahir Nurul Iqamah juga berhasil meraih medali emas di nomor combine pada kejurnas tahun 2018. Selain itu Nurul juga dipersiapakan di nomor combine memperkuat tim NTB di PraPON di Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2019. (fan)
PB PTMSI Masih Perjuangkan Tenis Meja di PON Mataram (Suara NTB) Pengprov PTMSI NTB telah meloloskan tim putra dan tim putri mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan berlangsung di Papua tahun 2020. Meski telah meloloskan tim putra dan tim Putri namun sayangnya tenis meja sudah dicoret dari PON 2020. Informasi dicoretnya cabor tenis meja di PON 2020 kata Sudarman mendapat protes dari PB PTMSI dan seluruh pengprov PTMSI di Indonesia. Termasuk PTMSI NTB ikut memperjuangkan tenis meja bisa dipertandingkan di PON 2020. Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov PTMSI NTB, H. Sudarman mengatakan tenis meja masih tengah diperjuangkan oleh PB PTMSI agar dipertandingkan di PON 2020. “PB PTMSI masih memperjuangkan tenis meja agar dipertandingkan di PON. Kalau tuan rumah Papua tidak siap, PB PTMSI akan upaya-
kan tenis meja dipertandingkan di luar Papua,” ucapnya. Upaya PB PTMSI mempertandingkan tenis meja di PON 2020 kata Sudarman telah dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) PB PTMSI di bawah pimpinan Ketua Umum PB PTMSI Peter Layardi Lay berlangsung di Gedung KONI Kalimantan Timur, Senin (4/11). Rakor itu diikuti 25 Pengurus Provinsi dari 34 Pengprov PB PTMSI se-Indonesia. Rapat kordinasi itu, kata Sudarman sudah menghasilkan satu keputusan bulat yakni memperjuangkan cabang olahraga tenis meja dipertandingkan di PON XX di Papua tahun depan. Semua perwakilan Pengprov PB PTMSI yang hadir sepakat memperjuangkan tenis meja di PON mendatang. “Sangat disayangkan kalau sampai tenis meja dihapus sebagai nomor pertandingan di PON mendatang. Puncak pembinaan nasional adalah PON, kalau tidak
(Suara NTB/fan)
TIKET PON - Tampak tim tenis meja putra dan putri NTB yang telah meraih tiket PON Papua tahun 2020. dipertandingkan di PON maka menghambat kemajuan dan pembinaan tenis meja nasional,” jelas Sudarman. Sudarman mengatakan. pihaknya khawatir jika nomor pertandingan tenis meja dihapus dari PON XX di Papua. Jl itu akan membuat atlet frustrasi karena mereka sudah
mempersiapkan diri dalam pelatda yang cukup panjang. Selain kerugian dari sisi pembinaan, kerugian lain yang akan muncul jika cabang olahraga tenis meja dihapus dari nomor pertandingan PON adalah menurunnya nilai anggaran dari KONI daerah untuk pembinaan cabang olahraga tenis meja. (fan)
Gugatan Cakades Kiwu Tekan Kasus ABH, DP3AKB Tidak Halangi Pilkades Gencarkan Program PATBM Dompu (Suara NTB) Pemilihan kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Dompu akan dilaksanakan pada 12 November 2019. Sebanyak 23 Desa yang melaksanakan Pilkades serentak dan panitia Pilkades Kiwu Kecamatan Kilo digugat di PTUN Mataram karena menggugurkan 3 bakal calon kepala Desa dalam tahap administrasi. Proses hukum yang masih dalam tahap sidang persiapan ini tidak akan menghalangi tahapan proses Pilkades yang akan memasuki hari pencoblosan. Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, Hairuddin, SH kepada Suara NTB, Kamis (7/11) mengungkapkan, sesuai keputusan rapat panitia Kabupaten yang melibatkan Camat se Kabupaten pada Rabu (6/11), bahwa tahapan Pilkades tetap berjalan sesuai jadwal. Ketentuan ini sesuai Perda pemberhentian dan pemilihan Kepala Desa. “Yang digugat itu panitia Pilkades Desa Kiwu dan BPD-nya. Didugat oleh 3 orang bakal calon yang digugurkan saat seleksi administrasi,” ungkap Hairuddin. Gugatan di PTUN oleh Munawir dan kawan – kawan ini, kata Hairuddin, baru dilakukan sidang persiapan pada 5 November lalu. Sehingga proses ini belum ada keputusan yang bisa dijadikan rujukan panitia. “Keputusan (panitia), proses Pilkades ini jalan sesuai tahapan. Tapi kan proses hukum juga jalan,” ungkapnya. Kendati proses tahapan Pilkada tetap berjalan seiring
(Suara NTB/ula)
Hairuddin proses hukum di PTUN, kata Hairuddin, tidak akan menghalangi masing – masing proses. Jika keputusan hukum tersebut sudah inkrah, mau tidak mau akan tetap diikuti sebagai keputusan final. “Kita tidak boleh berandai – andai soal keputusannya. Apapun keputusan pengadilan, dia berkekuatan hukum kalau inkrah,” jelasnya. Hairuddin juga mengaku, saat ini pihaknya tengah mendistribusikan surat suara untuk Pilkades serentak dengan menitipkannya di masing – masing Polsek. Sehari sebelum pencoblosan, panitia akan mengambilnya dan membawa ke TPS. Surat suara ini diadakan oleh DPMPD Kabupaten dan Desa hanya membiayai untuk panitia Pilkades dan lainnya. (ula)
Taliwang (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat, sekitar 53 kasus anak yang sudah ditangani sepanjang tahun ini. Jumlah kasus tersebut cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 30 kasus saja dalam kurun waktu satu tahun. Menyikapi masalah tersebut, saat ini dinas terkait sudah menyiapkan program khusus. “Harus kita akui tren kasus anak saat ini semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana untuk tahun 2019 total anak yang sudah kita tangani sampai saat ini sekitar 53 anak baik itu korban maupun pelaku didominasi kasus pencurian dan narkoba. Bahkan ada salah satu kasus yang saat ini masih ditangani pihaknya melibatkan lima orang anak. Kondisi ini tentu sangat kita sayangkan karena akan mengganggu psikologis dan pasti akan terulang lagi. Makanya di tahun 2020 tidak hanya KLA yang kita siapkan melainkan ada program khusus lainnya,” ungkap Kepala Dinas P2KBP3A, Suharno, S.Sos kepada Suara NTB, Kamis (7/11). Dikatakannya, program tersebut yakni program Perlindungan Anak Terpadu Berba-
sis Masyarakat (PATBM) merupakan salah satu terobosan yang coba ditawarkan ke masyarakat untuk mencegah kasus ABH terulang. Didalam program itu nantinya, akan dibentuk kelompok kerja (Pokja) yang bertugas secara langsung memantau prilaku anak di masyarakat. Dimana dalam pokja tersebut, semua unsur yang ada di masyarakat akan terlibat mulai dari orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, Babinsa dan juga Bhabinkamtibmas. Jika Pokja ini sudah terbentuk di semua desa, maka kasus yang melibatkan anakanak diyakini akan bisa ditekan secara maksimal. Hanya saja program itu baru bisa dilaksanakan di APBD 2020 karena untuk tahun 2019 anggarannya masih terbatas. Untuk itu, dirinya sangat berharap dukungan anggaran di APBD 2020 bisa disetujui, sehingga pola penanganan kasus yang melibatkan anak bisa ditekan baik anak sebagai pelaku maupun korban. “Kami yakin dengan pola pencegahan melalui program PATBM mampu memberikan hasil maksimal terhadap kasus tersebut. Maka dari itu, kami sangat berharap supaya anggaran pembiayaan program tersebut bisa disetujui untuk kita jalankan di tahun 2020 mendatang sehingga kasusnya bisa semakin ditekan di KSB,” pungkasnya. (ils)
SUARA NTB
Jumat, 8 November 2019
Halaman 12
Bawaslu Segera Rekrutmen Panwascam Praya (Suara NTB) – Penyelenggara adhoc pilkada seperti Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) segera akan direkrut oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Diperkirakan pada pertengahan November ini,
perekrutan Panwascam akan digelar, namun masih menunggu turunnya juklak dan juknis dari Bawaslu RI. “ Kami akan merekrut Panwascam di bulan ini, salah satunya untuk mengawasi tahapan pembentukan lemba-
ga adhoc KPU, seperti PPK. Namun kami masih nunggu juklak juknis dari pusat yang terkait dengan mekanisme, tahapan dan lain-lainnya, “kata Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) Abdul Hanan kepada Suara NTB, Kamis (7/11). Adapun kreteria anggota Panwascam yang akan direkrut oleh Bawaslu yaitu mereka yang memiliki integritas dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan. Karena itulah rekam jejak calon anggota Panwascam sangat diperhatikan untuk menghasilkan
personel lembaga adhoc yang sesuai harapan. Bawaslu Loteng juga memiliki beberapa catatan terkait dengan anggota Panwascam pada pemilu 2019 kemarin. Hal ini juga akan menjadi modal bagi Bawaslu untuk menentukan pilihan penyelenggara di bawah. “ Selain dari itu, syarat formal lain yang harus terpenuhi seperti bebas dari penyalahgunaan narkoba, non partisan dan lain sebagainya. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan kritikan dan masukan terhadap calon anggota
Panwascam yang sedang ikut seleksi,” ujarnya. Abdul Hanan mengatakan, pihaknya akan menunggu masukan dari masyarakat karena hal itu menjadi bahan pertimbangan. Pasalnya Bawaslu tidak mengetahui semua rekam jejak para kandidat. “Misalnya si A, mungkin luput dari pengetahuan kami, misalnya waktu pemilu kemarin dia adalah simpatisan peserta pemilu atau parpol tertentu, sampaikan saja kepada kami,” terangnya. (ris)
DIJUAL TANAH TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 D I J U A L T A N A H DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 8 November 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Jumat, 8 November 2019
Kreatif Tata Destinasi Wisata PELABUHAN Gili Mas di Lembar Lombok Barat (Lobar) sudah bisa dipergunakan sebagai tempat bongkar muat kapal pesiar. Itu artinya, Pelabuhan Gili Mas menjadi salah satu pintu masuk wisatawan ke NTB melalui jalur laut, selain Pelabuhan Lembar di bagian barat, Pelabuhan Sape di Bima. Adalah Sun Princess, kapal pesiar berbendera Negara Bermuda ini menjadi kapal pesiar pertama yang singgah di pelabuhan yang masih dalam proses pembangunan, Selasa (5/11) lalu. Kapal pesiar yang berukuran 261 meter dan berkapasitas 5.000 orang mengangkut 2.031 orang wisatawan mancanegara ini diharapkan menjadi pembuka bagi kapal-kapal pesiar lain untuk singgah di Pelabuhan Gili Mas. Apalagi, masih ada 7 kapal pesiar lain yang ditargetkan singgah di Pelabuhan Gili Mas dan membawa wisatawan-wisatawan mancanegara. Dengan beroperasinya Pelabuhan Gili Mas ini, maka kapal-kapal pesiar atau kapal-kapal bertonase besar tidak perlu bongkar muat di tengah lautan. Kapal-kapal bertonase besar ini bisa langsung memasukkan barang atau penumpang di pelabuhan dengan cepat tanpa harus menunggu waktu lama seperti sebelumnya. Namun, pembangunan Pelabuhan Gili Mas ini masih belum 100 persen, karena masih banyak bagian pelabuhan yang harus diselesaikan. Selain itu, pintu masuk NTB lewat udara juga sedang gencargencarnya dilakukan. Setelah pembukaan kembali rute penerbangan Lombok International Airport (LIA) – Perth beberapa waktu lalu oleh maskapai AirAsia membuat wisatawan asing semakin banyak yang masuk. Belum lagi, rencana membuka penerbangan Melbourne – LIA, Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam-LIA hingga penambahan penerbangan Changi (Singapura) -LIA yang sekarang masih dilayani oleh maskapai asal Singapura Silk Air. Di mana, maskapai asal Malaysia, AirAsia ingin membuka rute penerbangan yang sama dengan Silk Air, yakni Changi-LIA. Melihat gencarnya pemerintah daerah membuka akses masuk ke NTB dari berbagai bandara di dunia, maka kesiapan dalam menyambut calon wisatawan ini harus betul-betul matang dilakukan. Apalagi, tahun 2021 mendatang, NTB akan menjadi lokasi penyelenggaraan MotoGP yang tentunya akan mengundang banyak penonton dari berbagai daerah dan negara yang akan hadir. Kesiapan menghadapi event berskala dunia inilah yang harus dipersiapkan, sehingga nanti saat wisatawan sudah banyak berkunjung ke daerah ini harus punya prioritas untuk mengunjungi salah satu objek wisata yang ada. Jangan sampai seperti saat kedatangan kapal pesiar yang membawa 1.988 penumpang dan 862 kru yang dibawa oleh kapal pesiar Sun Princess melalui sandar pertamanya di fasilitas milik Pelindo III Cabang Lembar belum memberikan dampak yang signifikan terulang kembali. Di mana, seluruh wisatawan hanya sekadar singgah dalam trip yang telah diatur khusus dengan jangka waktu yang tergolong sebentar, yaitu pagi hingga sore hari. Memang, seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si., jika dampak khususnya dari segi ekonomi tidak dapat terjadi dalam waktu singkat, karena butuh proses panjang. Namun, mantan Kepala Museum Negeri NTB ini yakin, jika kunjungan wisatawan memberi dampak yang bagus pada masyarakat dan butuh proses panjang untuk meraihnya. Untuk itu, kita berharap semakin banyaknya pintu masuk ke NTB, baik melalui darat, laut dan udara bisa diantisipasi oleh pemerintah daerah dan pelaku pariwisata. Adanya program baru Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama dibantu Wakil Menteri Angela Herliani Tanoesoedibjo setidaknya mampu dimanfaatkan oleh daerah untuk berdiskusi, terutama dalam menciptakan objek-objek wisata yang penuh kreasi. Tujuannya, wisatawan yang berkunjung ke salah satu objek wisata bisa betah, karena selain bisa menikmati objek wisata yang ada, juga menikmati hiburan atau atraksi yang disajikan di tempat itu. Termasuk, mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar yang membuka usaha lewat penjualan suvenir dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan keseriusan, kreativitas dan kematangan rencana semua pihak dalam menata dan menciptakan destinasi yang penuh harapan. (*)
OPINI
Halaman 14
Investasi, ’’Community Base’’ dan Industrialisasi Dr. M Firmansyah ANYAK pihak bersepakat investasi merupakan salah satu instrumen meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tidak heran, pemerintah sekuat tenaga menggelar karpet merah untuk investor. Perijinan dipercepat, kebutuhan dipenuhi dan terkadang aturan diterobos. Kenapa demikian, karena investasilah yang dianggap juru selamat yang mampu meningkatkan derajat ekonomi nasional pun daerah. Investasi sebenarnya instrument kunci namun dengan syarat dari empat penentu pertumbuhan ekonomi. Konsumsi, government spending dan ekspor adalah faktor lain. Kenapa dikatakan instrument kunci, secara logis investasi mendorong konsumsi, memperbesar belanja pemerintah karena tumbuhnya PAD, menggenjot pajak akibat geliat ekonomi sektor ikutan dan tentu mendorong ekspor daerah. Kenapa dikatakan bersyarat, asumsinya ketika kebutuhan industri yang berinvestasi dipasok daerah, keuntungan investasi disimpan di bank lokal, belanja di pasar lokal dan investasi menyerap tenaga kerja lokal. Bila tidak hanya akan terjadi Òshadow economyÓ Daerah hanya dipadati aktifitas bisnis dan investasi namun nihil dampak terhadap ekonomi rill masyarakat, demikian makna shadow economy. Kita tentu tidak ingin, investasi mengambil alih kehidupan masyarakat, berkompetisi dengan usaha rakyat. Tujuan dari investasi adalah ekonomi dibangun secara fair dan ber-ekosistem, maka semua harus diatur. Perlu diingat, era keterbukaan, tanpa batas ruang dan waktu menjadikan buntunya trickle down effect. Jalan tengah menjembatani keinginan investor meraih untung satu sisi dan mengakomodir ekonomi rakyat sisi lain adalah mengedepankan aspek kelembagaan. Kelembagaan perspektif ekonomi adalah the rule of the game. Pemerintah harus mengambil pelajaran berharga dari banyaknya invetasi batal realisasi. Penyebabnya bisa saja momentum bisnis untung lenyap atau
Dosen Megister Ilmu Ekonomi (MIE) FEB UNRAM
1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Daerah-daerah yang kini menjadi 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 percontohan bukanlah investasi besar 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 yang ditonjolkan namun kemampuan 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 menggerakan ekonomi rakyat. Katakan 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Banyuwangi dengan lebih dari 90 kali 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 festival setahun, Kulonprogo dikenal 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 dengan Beli dan Bela Kulonprogo, Airku 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 (Air Kulon Progo). Di sinilah kreativitas 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 pemimpin dipertontonkan. 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 investor tidak punya niat bangun dari awal karena hanya butuh selembar PKS (Perjanjian Kerja Sama). Substansinya, investasi sungguhpun dibutuhkan namun tetap dalam koridor prudensial. Maka membicarakan segala hal dimuka adalah penting. Investasi apa, apa sesuai dengan keahlian mereka, apakah punya pengalaman mambangun bisnis yang sama, apa perusahaan tidak bermasalah finansial, dan yang paling penting komitmen untuk bermintra dengan usaha rakyat bagaimana. Tentu saja kita tidak ingin investor hanya bangun dan pergi begitu saja. Terkadang kepala daerah yang terlalu progresif, ingin membangun cepat dan segera dengan mengabaikan landasan filosofis dari kehadiran investasi. Tidak peduli dengan community base. Kepercayaan terhadap pola tricle down effect, dapat bermitra belakang hari yang penting bangun dulu terlalu tinggi. Daerah-daerah yang kini menjadi percontohan bukanlah investasi besar yang ditonjolkan namun kemampuan menggerakan ekonomi rakyat. Katakan Banyuwangi dengan lebih dari 90 kali festival setahun, Kulonprogo dikenal dengan Beli dan Bela Kulonprogo, Airku (Air Kulon Progo). Di sinilah kreativitas
RADIO
pemimpin dipertontonkan. Dengan demikian, investasi harus menjadi ruang ekosistem ekonomi yang berbagi kue pembangunan kepada masyarakat lokal. Maka dari itu, konsep P4 (Public, Private, People Partnership) menjadi tawaran untuk diterapkan. Diperlukan rekayasa sosial (social engineering) untuk pelan-pelan mensosialisasikannya. Apa Yang Perlu Dilakukan Pemerintah daerah sebelum mengajak serta investor luar, beri ruang terlebih dahulu pengusaha lokal untuk berkiprah dalam pembangunan. Pemerintah perlu urung rembuk secara intens dengan asosiasi pengusaha menawarkan mengisi kamar-kamar investasi yang disiapkan. Tentu dengan berbagai insentif. Kedua, bilapun harus investasi luar (PMA dan PMDN) yang masuk maka pola yang dari awal dibicarakan adalah sharing peran dengan model P4. Peran ini harus dimainkan pemeritah daerah, misal keika mendirikan hotel berbintang, bagaimana format menyerap tenaga kerja lokal, berapa persen pasokan produk lokal terhadap kebutuhan hotel dan seterunsya. Bila deal, go investasi. Bila tidak Sorry, silah-
kan cari lokasi lain. Sebagai contoh kasus, misal tanpa komitmen pembangunan ekonomi lokal tidak sedikit hotelhotel menyetel lagu instrumental anta brantah di lobi, tanpa mau mencoba karya-karya lokal. Demikian pula dari aspek makanan, karya seni dan seterusnya. Ini persoalan komitment untuk membangun daerah. Membangun industriasasi bukan sekedar membangun perusahaan satu atau dua, namun industrialisasi adalah membangun ekosistem industri, ekosistem inovasi. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam industrialisasi harus dikemas dalam wadah community base development. Sayangnya bagi sebagaian pemimpin konsep ini dianggap terlalu ideal, bahkan utopis.
POJOK Pelabuhan baru, paket tur kapal pesiar belum terstruktur Butuh sinergi lintas sektor dan lintas negara
*** Lagi, gedung BKPSDM dan Dispora mangkrak Akibat perencanaan tak matang
***
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 8 November 2019
Sambut Smelter, Tenaga Kerja Lokal Harus Benar-benar Disiapkan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meminta koordinasi semua pihak untuk penyiapan tenaga kerja lokal dalam menambut keberadaan smelter dan industri turunannya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pemda KSB dan daerah sekitarnya harus benar-benar menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan pada saat konstruksi pembangunan smelter maupun ketika sudah beroperasi. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, Pemda harus belajar dari pengalaman yang terdahulu. Jangan sampai tenaga kerja lokal tidak banyak terserap bekerja dalam investasi yang cukup besar tersebut. ‘’Untuk tenaga kerja yang mudah-mudahan kita belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Untuk betul-betul bisa untuk tenaga kerja ini well prepare (disiapkan dengan baik), benar-benar,’’ ujar Wagub, kemarin. Menurutnya, butuh koordinasi antara semua pihak, terutama Pemda KSB dan sekitarnya dalam penyiapan tenaga kerja lokal tersebut. Keberadaan pabrik pemurnian emas dan tembaga dengan kapasitas 1,3 juta ton konsentrat setahun itu harus dapat dimanfaatkan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya sesuai kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Menurut Wagub, sebagai orang yang pernah bekerja di perusahaan tambang emas Batu Hijau. Ia yakin tenaga kerja lokal memenuhi kualifikasi bekerja di pabrik smelter tersebut. Sehingga, dari sekarang harus disiapkan. Apabila belum di-training, maka harus dilakukan training sesuai kebutuhan tenaga kerja yang perusahaan. ‘’Itu harus betul-betul memanfaatkan tenaga lokal. Kalau butuh training, ia ada training harus dilakukan. Pengalaman saya dulu, sebenarnya kita bisa, memungkinkan. Diberikan training kepada tenaga kerja lokal. Sehingga persentase dari tenaga kerja lokal ini bisa maksimal dimanfaatkan oleh tenaga-tenaga kerja lokal dari KSB secara khusus dan NTB secara umum,’’ ujarnya. Tim Percepatan Pembangunan Smelter yang terdiri dari Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar rapat dengan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terkait progres pembangunan smelter di KSB, Rabu (6/11) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur. Dari laporan PT. Amman Mineral Industri (AMIN), progres pembangunan smelter di KSB saat ini sudah mencapai 18 persen. Sesuai rencana yang telah dibuat, konstruksi pembangunan smelter akan mulai dilkukan awal 2020 mendatang. Saat ini, progres pembangunan smelter baru sebesar 18 persen lebih. (nas)
Dukung MotoGP di NTB Dari Hal. 1 Menurut Zuhri, gelaran MotoGP pasti mendapatkan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Mengingat dampak sosial dan ekonomi yang akan diberikan akan cukup signifikan, khususnya bagi masyarakat sekitar. ‘’Sebatas kewenangan yang kita (DPD RI) miliki, kita bisa insya Allah (mendukung),’’ ujarnya. Bentuk dukungannya menurut Zuhri adalah dukungan infrastruktur. ‘’Infrastruktur yang dibutuhkan masih banyak, kan,’’ ujarnya. Walaupun begitu, anggota DPD RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung tersebut menerangkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB, berserta seluruh masyarakat, juga harus menunjukkan komitmen serius serta mempersiapkan diri sebagai tuan rumah ajang prestisius tersebut. “Kita dari DPD RI, DPR RI, semuanya satukan kekuatan untuk menyukseskan hal yang sangat monumental ini,” ujarnya. Turut serta dalam rombongan yang dipimpin Zuhri adalah perwakilan DPD RI dari sembilan provinsi lainnya, yaitu Kalimantan Timur, NTB, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Menanggapi hal tersebut Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc menerangkan bahwa dirinya optimis NTB melalui KEK Mandalika dapat menjadi tuan rumah MotoGP. “Kita harus optimis dengan seluruh persiapan (yang sudah) kita lakukan,” ujarnya. Dicontohkan gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut
seperti kabar yang sempat santer beredar tentang komentar Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), Zainudin Amali, yang sempat dikabarkan mengatakan bahwa kesiapan NTB menjadi tuan rumah MotoGP hanya sebatas angan-angan. Menpora sendiri kemudian mengklarifikasi hal tersebut dengan menyatakan dukungannya kepada NTB saat menerima kunjungan Direktur Utama (Dirut) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulbar M. Mansoer beserta jajaran selaku pengelola KEK Mandalika, Selasa (5/11) lalu. Seperti yang disampaikan VP Corporate Secretary ITDC, Miranti Nasti Renranti kepada Suara NTB, Rabu (6/11), pihaknya berkunjung ke Kemenpora untuk memberikan pemaparan terkait pesiapan gelaran MotoGP di NTB sekaligus meminta dukungan. “Pak Menpora juga akan turun tangan untuk memastikan bahwa MotoGP akan terselenggara di Indonesia dengan baik,” ujarnya. ITDC sendiri, diterangkan Miranti, telah menandatangani Promoter’s Agreement dengan Dorna Sports selaku pemegang lisensi penyelenggaraan MotoGP. Dimana KEK Mandalika ditunjuk dan mendapatkan izin menyelenggarakan balap MotoGP dan Super Bike (SBK) selama lima tahun, terhitung dari tahun 2021 mendatang. “Jadi ada dua event balapan utama yang akan digelar. MotoGP dan SBK,” tegasnya. (bay)
Temuan BPK Capai Rp14 Miliar Dari Hal. 1 Kemudian kelebihan pembayaran kepada rekanan, denda keterlambatan pekerjaan yang belum dipulihkan serta temuan lainnya. Temuan itu kemudian diserahkan kepada Inspektorat untuk dilakukan pemulihan. Berdasarkan data Inspektorat Provinsi NTB, pemulihan temuan periode 2016, 2017 dan 2018 itu, termasuk di dalamnya belanja modal. Rinciannya, Rp14.643.817.191 jadi akumulasi temuan. Kemudian berhasil dipulihkan Rp11.755.015.417. Sehingga masih tersisa Rp2.888.801.773. ‘’Berkat kerja keras tim kami, pemulihan cukup besar, Rp11 miliar. Artinya sudah mencapai 90 persen lebih. Sisanya sedang kita upayakan penagihan di sisa tahun ini,’’ jelas Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si. Ibnu Salim juga memuji sikap kooperatif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang jadi objek temuan. Mereka secara sadar menyelesaikan pembayaran kerugian daerah setelah diinformasikan. ‘’Ada yang akan menyelesaikannya
di APBD 2020 nanti. Kita sangat hargai upaya mereka menyelesaikan temuan itu,’’ ujarnya. Dalam catatannya, temuan itu terbagi dalam beberapa segmen. Untuk temuan lama, sudah diserahkan ke Jaksa Pengancara Negara (JPN) pada Bidang Datun Kejati NTB. Temuan itu untuk data lawas BPK sejak tahun 2003. Memang diakui cukup sulit untuk menagih tunggakan kerugian negara, apalagi sudah banyak pejabat, pegawai dan staf terkait dengan temuan itu sudah pensiun. Sehingga sesuai aturan, pihaknya membuat kesimpulan ada temuan yang tidak bisa dilakukan penagihan dengan alasan dibenarkan aturan. Sehingga tunggakan itu akan dilakukan pemutihan. ‘’Sudah kita kumpulkan, nilainya sekitar Rp1 miliar lebih yang tidak bisa dituntaskan dengan alasan sah. Seperti penunggak meninggal dunia, sama sekali tidak punya uang dan aset. Sehingga dengan pertimbangan kemanusiaan, kita minta persetujuan BPK untuk pemutihan,’’ tegasnya. (ars)
Halaman 15
Percepat Realisasi, Proyek Bendungan Mujur Diperkecil Mataram (Suara NTB) Untuk mempercepat realisasi pembangunan Bendungan Mujur, pemerintah akan memperkecil area genangan. Semula direncanakan bentang Bendungan Mujur sepanjang 3,5 Km. Namun sekarang akan diperkecil bentangnya menjadi 2 Km. Dengan diperkecilnya bentang bendungan, maka otomatis lahan yang dibutuhkan juga akan berkurang. Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM yang dikonfirmasi kemarin menjelaskan dengan memperkecil luas areal genangan Bendungan Mujur, diharapkan persoalan lahan segera tuntas. Sehingga, pada 2020 mendatang sudah mulai ada action untuk pembangunan Bendungan Mujur. ‘’Waktu Pak Dirjen SDA datang ke sini, menanyakan kesiapan untuk konstruksin-
ya. Masalah dana tidak masalah kata Pak Dirjen. Yang masalah, itu soal sosial kemasyarakatan,’’ kata Azhar. Ia menjelaskan, fungsi Bendungan Mujur nantinya akan menampung suplai air dari Bendungan Meninting. Kemudian air Bendungan Mujur tersebut akan dimanfaatkan sebagai sumber irigasi dan sumber air baku di daerah setempat. Khusus untuk pembebasan lahan Bendungan Mujur, kata Azhar, Kementerian PUPR meminta Pemprov NTB dan Pemda Lombok Tengah (Loteng) ikut berkontribusi dalam
pembebasan lahan. Terutama lahan yang menjadi as bendungan. Sehingga, bendungan yang sudah puluhan tahun diimpikan masyarakat tersebut segera terealisasi. Ia mengatakan, sudah berkunjung ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR di Jakarta kaitan dengan percepatan pembangunan Bendungan Mujur. ‘’Itu memang antara Pemerintah Lombok Tengah sama Pemerintah Provinsi diharapkan ada kontribusi untuk pembebasan lahan,
paling tidak di as bendungan,’’ katanya. Luas lahan yang akan dibebaskan tidak banyak. Namun, ia belum mengetahui persis luasannya. Karena perlu dilakukan pengecekan ke lapangan. Dengan ikut berkontribusi dalam pembebasan lahan Bendungan Mujur, maka semua akan merasa memiliki infrastruktur sumber daya air tersebut. ‘’Itu penekanannya dari kementerian,’’ ungkapnya. Persoalan Bendungan Mujur, masih berkutat pada penyelesaian Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) atau Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (RKPTPK). Tim LARAP dari Balai Wilayah Sungai (BWS)
Nusa Tenggara I belum bisa masuk ke lokasi, karena ada penolakan sebagian masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan bendungan di salah satu desa. Namun, kata Azhar, Pemda Lombok Tengah meyakinkan persoalan lahan ini akan segera tuntas. Dikatakan, studi LARAP sudah dilakukan sejak 2015. Namun sampai saat ini masih belum tuntas. Karena ada sebagian masyarakat yang menolak. Usulan pembangunan Bendungan Mujur hampir sama dengan Bendungan Pandandure Lombok Timur. Pembangunan Bendungan Mujur sudah diusulkan sejak 30 tahun lalu. Dibanding dengan Bendungan Pandandure jauh lebih cepat realisasinya. (nas)
Pekan Depan, Perbaikan Jalan di Pusuk Dimulai Mataram (Suara NTB) – Kerusakan talud jalan provinsi di Pusuk, Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan segera dibenahi. Hal tersebut mengikuti arahan langsung dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc yang diterima oleh Dinas PUPR NTB. ‘’Kemarin Senin itu Pak Sekda ke lapangan, langsung lapor Pak Gubernur. Perintah dari Pak Gubernur, insya Allah kita akan segera kerjakan,’’ ujar Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM., kepada Suara NTB, Kamis (7/11) di Mataram. Pengerjaan sendiri akan dimulai sebelum akhir pekan ini atau paling lambat pekan depan. Diterangkan Azhar perbaikan akan difokuskan pada
titik talud jalan yang rusak. “Kalau kilonya (perbaikan menyeluruh, Red) tahun depan di seluruhnya mungkin akan kita aspal ulang,” ujarnya. Pembenahannya diperkirakan akan memakan waktu antara 2-3 bulan. Hal itu disebut Azhar mengingat medan perbaikan yang cukup curam. “Itu curam sekali sampai 100 meter. Kita hanya mau proteksi di atasnya saja dulu,” ujarnya. Azhar sendiri menerangkan bahwa perbaikan paling bagus memang perlu dilakukan 100 meter dari dasar jurang. Namun mempertimbangkan waktu dan kebutuhan PUPR NTB menargetkan membangun kembali talud jalan tersebut tidak terlalu dalam. ‘’Dari bawah sampai di atas tanah keras, kita ambil mungkin sekitar
10 meter ke atas,’’ ujarnya. Sebelumnya penanganan kerusakan talud jalan yang menghubungkan Kota Mataram-KLU tersebut sempat tertunda karena kegamangan terkait kewenagnan antara Dinas PUPR NTB dan BPBD NTB. Dimana hal itu disebut membutuhkan surat perintah langsung dari Gubernur untuk menetapkan masa transisi darurat menuju pemulihan. Walaupun begitu hal tersebut segera diselesaikan setelah Pejabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si melakukan pengecekan langsung atas perintah dari Gubernur NTB. terkait anggaran perbaikan sendiri disebut dapat diambil dari belanja tidak terdua APBD 2019 ataupun pengalihan anggaran lainnya, selama sifat daruratnya jelas terlihat. (bay)
Azhar (Suara NTB/dok)
50 Kelompok Bank Sampah Diperiksa Inspektorat Dari Hal. 1 Di tingkat masyarakat saat ini, sambung dia, kesadaran dan kemampuan pengolahan
sampah sudah berkembang melalui komunitas Bank Sampah. ‘’Salah satu kekuatan kunci itu adalah kekuatan kolaborasi
antarsektor. Saling mendukung satu sama lain untuk samasama kita jaga kebersihan rumah besar kita yang bernama NTB ini,’’ pungkasnya. (ars)
Krusial, Penyiapan Infrastruktur Dasar Air Bersih di Kawasan Samota Dari Hal. 1 Pembangunan infrastruktur air bersih, kata Ardhi memang perlu dilakukan untuk menarik investor menanamkan modalnya di kawasan Samota. Pasalnya, potensi yang disimpan kawasan Samota sangat besar. Ia menyebut berdasarkan hasil hitung-hitungan Tim Percepatan Investasi Kawasan Samota yang dipimpin Ir. H. Badrul Munir, MM bahwa nilai enam komoditas perikanan di Samota mencapai Rp10,252 triliun setahun. Itupun masih dijual dalam bentuk barang mentah. Apabila dilakukan pengolahan, maka nilai tambahnya akan semakin besar. Potensi kawasan Samota, masih belum dikelola maksimal. Saat ini baru 45 persen potensi kawasan Samota yang dikelola. ‘’Bayangkan hasil enam komoditas perikanan Rp10,252 triliun. Belum sektor
lainnya. Memang di sana itu untuk pengembangan pariwisata dan perikanan,’’ katanya. Untuk mempercepat pengembangan kawasan Samota, Pemprov akan masuk lewat pintu pengembangan pariwisata. Pemprov sedang memproses usulan pembentukan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Samota ke pemerintah pusat. Menurutnya, pintu masuk mengembangkan Samota lewat pariwisata merupakan strategi yang paling cepat. Dengan adanya badan otorita, maka akan menjadikan kawasan tersebut semakin menarik bagi investor. Jika ada badan otorita, maka pengembangannya seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurutnya, NTB punya modal yang cukup besar masuk lewat pintu pariwisata dalam pengembangan Samota. Karena kawasan Samota, yakni Tambora sudah ditetapkan menjadi cagar biosfer
dunia. Selain itu, Pulau Moyo juga akan segera ditetapkan menjadi taman nasional. Selanjutnya, Tambora juga sedang diusulkan menjadi geopark dunia. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat sejumlah investor sudah mulai masuk di Kawasan Samota. Seperti yang sudah operasional, PT. Bali Seafood Internasional yang mendirikan industri perikanan. Kemudian PT. Hanson Samudra In, PT. Sukses Mantap Sejahtera yang membangun pabrik gula pasir. Sedangkan beberapa investor lainnya banyak yang sudah masuk tetapi tidak pernah menyampaikan Laporan Keterangan Penanaman Modal (LKPM). Seperti PT. Sumbawa Aspara Beton, PT. Autore Culture, PT, Sumbawa Aspara Belayan, PT. Sanggar Agro Karya Persada, PT. Sentra Satwatama Indonesia. (nas)
Jajaki Lombok – Melbourne Dari Hal. 1 Pertemuan itu akan membahas rencana pembukaan penerbangan langsung ke Lombok yang akan dilayani AirAsia. ‘’Nanti akan ada rute baru yang akan kita bahas dengan manajemen AirAsia,’’ kata Faozal. Untuk rencana pembukaan penerbangan langsung Lombok - Melbourne, kata Faozal, ada proses yang dilalui. Ia mencontohkan, seperti pada saat rencana pembukaan rute Lombok - Perth. Sebelum membuka rute baru, maskapai akan melihat potensi pasar. Kemudian regulasi yang mengatur di dua sisi. ‘’Apakah slot tersedia dan kesesuaian bisnisnya juga didetailkan. Nanti tanggal 25 November ini, CEO AirAsia yang baru akan datang ke sini,’’ katanya. Jika secara bisnis menguntungkan pembukaan Lombok - Melbourne, maka pasti mereka akan membuka rute penerbangan tersebut. Namun,
kata Faozal, rute penerbangan langsung yang akan segera terealisasi adalah Lombok Singapura. ‘’Kalau Lombok - Singapura slotnya sudah diberi. Cuma jamnya yang belum disepakati karena rotasi pesawat dan lain-lain,’’ katanya. Dengan masuknya AirAsia, penerbangan langsung Lombok - Singapura akan bertambah. Semula dilayani satu maskapai penerbangan internasional, yakni Silk Air. Pada Desember mendatang, akan bertambah satu maskapai penerbangan yang melayani rute Lombok Singapura, yakni AirAsia. Dijelaskan, otoritas Bandara Changi International Airport sudah memberikan AirAsia slot pukul 10.00 pagi. Rencananya, penerbangan langsung AirAsia Lombok - Singapura akan dilayani setiap hari. Selama ini, rute Lombok Singapura sudah dilayani Silk Air. Tetapi, kata Faozal, Silk Air akan melayani rute Lombok - Singapura sampai Oktober 2020. Setelah itu, Silk Air akan diganti oleh maskapai
Scoot. Scoot merupakan maskapai penerbangan low cost carrier (LCC). ‘’Itu akan menggantikan posisi flight Silk Air,’’katanya. Faozal mengatakan, penerbangan langsung rute Lombok Singapura cukup potensial. Karena Singapura merupakan hub penerbangan terbesar di Asia. Sehingga semua wisatawan dari seluruh penjuru dunia pasti lewat Singapura. Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah bertemu pimpinan AirAsia di Jakarta, 22 Oktober lalu. Pertemuan tersebut membicarakan penambahan frekuensi dan rute penerbangan AirAsia dari Bali ke Lombok jadi 2 kali sehari. Ada juga tambahan penerbangan AirAsia dari Surabaya ke Lombok. Selain itu, Singapura ke Lombok dan Melbourne Australia ke Lombok. Menurut gubernur, pembukaan penerbangan langsung tersebut sangat penting untuk memudahkan wisatawan datang ke NTB. (nas)
Pelabuhan Baru, Paket Tur Kapal Pesiar Belum Terstruktur Dari Hal. 1 Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si menerangkan bahwa kunjungan wisatawan asing melalui kapal pesiar pasti ditujukan untuk memberikan dampak, khususnya dari segi ekonomi. Namun hal tersebut diakui tidak dapat terjadi seketika dalam waktu singkat. ‘’Itu butuh proses. Tapi kami optimis, kunjungan itu bisa memberi dampak,’’ ujarnya, Kamis (7/11). Dicontohkan Faozal seperti Sun Princess yang saat ini hanya mengunjungi lima destinasi wisata dan dilakukan hanya beberapa jam saja. Mengingat kapal pesiar tersebut haru segera perpindah ke lokasi lain mengikuti jadwal yang telah diatur agen kapal pesiar. Walaupun begitu, dengan adanya Pelabuhan Gili Mas untuk mengakomodir kapal berukuran besar, maka dampak peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke NTB disebut pasti terjadi. Untuk itu, katanya, uji coba akan dilakukan hingga Januari 2020 untuk memastikan Pelabu-
han Gili Mas segera mendapatkan izin operasional. Dengan demikian, jumlah kapal pesiar yang bersandar diharapkan dapat lebih banyak. Sekaligus jangka waktu kunjungan diharapkan dapat lebih panjang dengan pengaturan paket-paket khusus menuju objek wisata yang lebih banyak pula. Dihubungi di tempat terpisah, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Anita Achmad, menerangkan bawha kunjungan kapal pesiar akan memberikan dampak berbeda bagi industri penginapan di NTB. “Ke depannya pasti akan berdampak. Tapi untuk saat ini masih penjajakan. Akan dibawa kemana, dan paket apa yang tepat (untuk mereka),” ujar pemilik Hotel Grand Legi tersebut, Kamis (7/11). Diterangkan Anita, sampai saat ini paket tur dari kapal pesiar memang belum terstruktur. Karena itu paket yang tersedia hanya untuk tur satu hari saja. ‘’Semoga ke depannya bisa memberi dampak baik, misalnya bagi perhotelan kita di NTB,’’ ujarnya. (bay)
Industrialisasi Pertanian Sudah Dimulai Dari Hal. 1 Sebab, industrialisasi memungkinkan hadirnya peningkatan produktivitas. Komoditas yang tumbuh dari tanahtanah di NTB, bisa menghasilkan nilai tambah berlipat ganda berkat industrialisasi. Konsep industrialisasi yang dimaksudkan gubernur juga tidak selalu harus berupa hadirnya teknologi yang terlalu rumit atau berupa mesin-mesin besar. Justru, yang akan didorong adalah lahirnya teknologi sederhana yang bisa mengolah hasil pertanian di NTB menjadi aneka produk olahan. Setelah diolah, nilai komoditas NTB ini, tentu saja akan jauh lebih besar. Proses mengolah produk ini juga pasti membutuhkan tambahan tenaga kerja. Dalam skala satu atau beberapa unit, jumlah tenaga kerja yang terserap mungkin sedikit. Namun, jika teknologi sederhana ini
diterapkan secara massal dalam bentuk sentra industriindustri rumahan di berbagai daerah di NTB, maka akumulasinya akan melahirkan kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik NTB, laju pertumbuhan industri pengolahan di NTB pada triwulan ketiga 2019 hanya mencapai 1,18 persen (y on y). Data ini memperlihatkan bahwa industri pengolahan belum mencapai laju pertumbuhan yang diharapkan. Untuk itulah, gubernur menegaskan perlunya semua pihak terus berupaya mendorong tumbuhnya industri-industri pengolahan di NTB. Meski sulit, gubernur meyakini langkah ini adalah sesuatu yang harus ditempuh oleh masyarakat NTB. ‘’Perjalanan panjang, memang harus dimulai dengan langkah pertama,’’ pungkasnya. (*)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 8 November 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Resahkan Masyarakat
Ratusan Knalpot Racing Dimusnahkan Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng), Kamis (7/11), menggelar pemusnahan knalpot blong atau knalpot racing di Mapolres Loteng. Tercatat total ada 150 knalpot yang dimusnahkan yang merupakan hasil razia kendaraan sejak akhir Oktober sampai awal November kemarin. Pemusnahan dipimpin langsung Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H.. Kepada wartawan, Kapolres Loteng Budi Santosa mengatakan, pemusnahan knalpot blong atau racing ini karena dianggap kerap meresahkan masyarakat. Di mana pihaknya banyak mendapat laporan
akan penggunaan knalpot racing khusus untuk kendaraan roda dua di masyarakat. Berdasar laporan tersebut, Polres Loteng kemudian menggelar operasi. Dan, hasilnya ada sekitar 150
knalpot blonk atau racing yang berhasil diamankan. “Sehingga hari ini (Kamis kemarin, red) kita lakukan pemusnahan. Dengan cara memotong-motong knalpot blong tersebut,” jelasnya.
Ke depan, operasi akan terus dilakukan secara kontinyu dan konsisten. Tidak hanya pada saat momen operasi saja. Itu semua dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan arti penting berkendara yang baik. Bahwa berkendaraan, selain harus memperhatikan keselamatan diri juga harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan orang lain. “Jangan sampai kita berkendara justru mengganggu
keamanan dan kenyamanan orang lain, karena menggunakan knalpot blong,” terangnya. ‘’Mungkin bagi pengendara sepeda motor berknalpot blonk tersebut, tidak apa-apa. Tetapi justru itu mengganggu penggendara dan orang lain,’’ tambahnya. (kir)
(Suara NTB/kir)
MUSNAHKAN - Pemusnahan knalpot racing oleh Polres Loteng, Kamis (7/11).
Distan Prediksi Musim Tanam di Lotim Dimulai Desember
(Suara NTB/rus)
PERINGATAN - Pelang peringatan dari Pemkab Lombok Timur terhadap pengunjung atau wisatawan di Pantai Ekas Buana Kecamatan Jerowaru agar berhati-hati, karena di pantai ini ada habitat buaya. Namun, warga sekitar tidak takut terhadap buaya yang sering muncul sewaktu-waktu, karena tidak mengganggu manusia.
Selong (Suara NTB) Kondisi sebagian besar lahan di Lombok Timur (Lotim) saat ini masih kosong. Terlebih di daerah-daerah tadah hujan. Hujan yang menjadi penantian warga di sejumlah tempat diakui mulai turun, namun baru di beberapa titik. Kepala Dinas Pertanian Lotim, H. Moh Abadi, menjelaskan, sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim tanam di Lotim dimulai bulan Desember. Namun, prediksi ini tidak bisa sepenuhnya diikuti oleh petani. Petani diminta melihat fakta lapangan agar tidak salah. Meski diketahui sudah sedikit menyimpang dari keadaan cuaca sebelumnya, pihaknya yakin pada musim tanam 2019 tidaklah terlambat. “Hujan kita masih sangat normal,” klaimnya. Menurut H.
Dewan Sayangkan Masih Ditemukan Kasus Gizi Buruk di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) menyayangkan masih ditemukannya kasus gizi buruk di wilayah Lobar. Pihak dewan pun mendorong agar OPD terkait lebih aktif lagi turun ke masyarakat untuk memberikan penanganan dan pendampingan kepada masyarakat. Lebih-lebih balita Suci yang menderita gizi buruk ini telah lama mengalami penyakit tersebut. “Disini kita tidak bisa salahkan pihak pemerintah saja, tapi pro aktif pihak keluarga dan masyarakat juga diperlukan,” jelas anggota Komisi IV DPRD Lobar H. Faedullah, Kamis (7/11). Balita ini, kata dia, menurut informasi mengalami sakit sejak lama dan sudah pernah ditangani bukan diabaikan begitu saja. Menurut dia, masyarakat dusun setempa tidak terlalu cuek terhadap persoalan semacam ini. Bahkan di dusun ini ada gerakan Rp 1.000 untuk membantu warga. Hanya saja kata politisi yang tinggal di dusun setempat, tidak bisa diketahui satu per satu kondisi warga kalau tidak ada informasi dari pihak keluarga. Di dusun ini, ujarnya, ada 700 KK dengan 1700 jiwa. Bisa dibayangkan, bagaimana bisa mengkoordinir persoalan semacam ini, sehingga dibutuhkan peran aktif masyarakat. Ia mendorong peran aktif kepala dusun dalam mendata warga yang mengalami kasus semacam ini. Termasuk, banyak yang belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan, sehingga ada warga yang protes karena tidak mendapatkan haknya seperti bantuan. Namun setelah dicek, warga ini tidak punya KTP dan kelengkapan lainnya. “Artinya di sini harus ada peran aktif dari kadus, ”ujar dia. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H. Rachman Sahnan Putra menjelaskan penyebab gizi buruk ini, karena pola asuh orang tua yang kurang baik,
(Suara NTB/her)
H. Rachman Sahnan Putra karena orang tua tidak teratur memberikan makan anak yaitu hanya satu kali sehari makan. Selain itu petugas kesehatan serta kader selalu memberikan konseling kepada orang tua, namun orang tua kurang respons dan tidak mau anaknya dirujuk untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Di samping itu, ketersediaan makanan yang tidak ada dirumah walaupun sudah mendapatkan
(Suara NTB/ist)
H. Faedullah bantuan dari desa (PKH dan sembako dari desa) dan lebih sering memberikan nasi bungkus yang dibeli di warung di mana nasi bungkus dimakan 1 bungkus oleh lima orang. “Sedangkan terkait BPJS, balita ini tetap mendapatkan perawatan gratis di puskesmas serta petugas sudah mendiskusikan dengan pihak desa yaitu sekretaris desa dan kepala desa, namun belum ada terealisasi,” jelas dia. (her)
Abadi, prediksinya DesemberJanuari musim hujan sudah dimulai. Untuk itu, petani dipersilakan untuk bersiap-siap menanam lahan atau sawahnya. Di sisi lain, pihaknya mengingatkan petani di sebagian besar wilayah yang belum tersentuh air hujan agar irit terhadap air. Tanaman-tanaman yang ditanam tidak terlalu banyak menggunakan air. (rus)
H. Moh. Abadi (Suara NTB/rus)