LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 8 NOVEMBER 2018
APH dan APIP Jangan Bersekongkol APARAT Penegak Hukum (APH) dengan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diminta tidak main-main dalam penanganan perkara. Fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan jangan disalahgunakan untuk menutupi kasus tindak pidana korupsi. Sebaliknya, kolaborasi antara kedua pihak dapat mendorong penyelesaian kasus korupsi maupun penyelesaian secara administrasi.
Penegasan itu disampaikan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri, Sri Wahyuningsih, SH, M.Hum berkaitan dengan dibuatnya kesepakatan kerjasama antara APH dengan APIP di NTB dalam penanganan laporan masyarakat yang berimplikasi tindak pidana korupsi. Karena setiap laporan yang masuk ke APH Kejaksaan maupun Kepolisian, Bersambung ke hal 15
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 201 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kasus TPPU BUMD
Inspektorat Turunkan Tim Audit Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB melibatkan Inspektorat Provinsi NTB untuk melakukan audit kerugian negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di salah satu BUMD di NTB. Tim sudah diturunkan untuk menindaklanjuti permintaan audit tersebut. jari hasil pemeriksaan tim di Inspektur pada Inspeklapangan untuk menemukan torat NTB Ibnu Salim, indikasi kerugian sebagaimaSH.,M.Si membenarkan na permintaan Kejaksaan. itu. Ia sudah membuat Ditanya item apa saja surat tugas untuk tim auyang sedang diproses audit, dit. ‘’Iya, sesuai perIbnu Salim belum bisa menmintaan Kejaksaan, jelaskan. Sebab berkaitan kami tindaklanjuti,’’ kadengan aktivitas pemeriktanya menjawab Suara saan. ‘’Intinya yang kita auNTB , Rabu (7/11). Timnya dit sesuai dengan item item sudah beberapa kali turun yang diminta oleh Pidsus,’’ melakukan proses audit, pejelasnya. meriksaan, pengecekan Informasi diperoleh dokumen hingga Suara NTB, tim Pidsus klarifikasi. Kejati NTB meminta ‘’Sampai bantuan Inspektorat saat ini sedang untuk audit kerugian jalan terus,’’ negara kasus terseujarnya. Sambut. Permintaan dibil berjalan, awali koordinasi pihaknya terEry Ariansyah Harahap beberapa waktu us mempela-
lalu. Setelah melalui gelar perkara, akhirnya disepakati dibentuk tim audit untuk menentukan nilai kerugian negara dari total dugaan TPPU Rp6,3 miliar. Sementara Aspidsus Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap, SH secara umum menjelaskan, koordinasi itu bagian dari upaya pihaknya menguatkan bukti dan koordinasi untuk materi penyidikan kasus TPPU tersebut. ‘’Sudah berjalan. Tim beberapa kali sudah turun lapangan,’’ kata Aspidsus. Selain sedang proses audit, belum bisa dijelaskannya perkembangan penanganan kasus, termasuk rencana ekspose untuk penetapan tersangka. Sebelumnya kasus ini sudah dinaikkan ke penyidikan setelah gelar perkara Kamis (11/10) lalu. Pertimbangannya, setelah cukup bukti ditahap penyelidikan dan serangkaian pemeriksaan saksi. Posisi kasus ini masih penyidikan umum, sehingga
belum bisa ditetapkan siapa saja pihak yang paling bertanggung jawab. Dalam lanjutan pemeriksaan saat ini akan diperkuat lagi bukti dan keterangan saksi, dilanjutkan dengan gelar perkara untuk menetapkan siapa tersangkanya. Pihak Kejati memberi gambaran, calon tersangka memungkinkan dari berbagai kalangan. Mengingat kasus itu juga terdapat tindak pidana awal, Bersambung ke hal 15
Ibnu Salim
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dok)
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004
TO K O H Tak Bisa Saling Mengunci
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ari)
BELUM DITEMPATI - Bangunan huntara ini dibangun oleh Pertamina di Dusun Kakol dan Dusun Terengan Daya, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Sayangnya, huntara ini masih belum ditempati korban gempa, karena aliran listrik dan air belum tersedia. Berita selengkapnya di halaman 4.
Dinas PUPR STIP Banyumulek Jadi Bantah Lamban Inkubator Bisnis Tangani Aduan ’’NTB Care’’ Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB membantah disebut lamban atau tak responsif menangani aduan atau keluhan masyarakat yang disampaikan lewat aplikasi NTB Care. Semua keluhan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan bidang ke-PU-an diklaim langsung direspons dan ditindaklanjuti berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
‘’Ndak pernah telat kita. Kenapa bisa dikatakan telat. Sudah semua kita respons,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, kemarin. Ardi menjelaskan semua keluhan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan bidang ke-PU-an yang disampaikan lewat aplikasi NTB Care merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
BUPATI Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku tak khawatir dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan mengimpor jagung sebanyak 100 ribu ton akhir tahun ini. Ia mengatakan, kebijakan impor ini tak akan berpengaruh terhadap petani jagung di Dompu, karena sekarang bukan musim panen raya. ‘’Mereka (pusat) pasti berhitung. Butuhnya berapa, kapan, yang diimpor berapa? Yang penting impornya jangan waktu panen raya. Kalau sekarang ndak apa-apa,’’ kata Bambang dikonfirmasi di sela-sela menghadiri rapat koordinasi pengawasan daerah (Rakorwasda) di kawasan wisata Senggigi Lombok Barat, Rabu (7/11). H.Bambang M. Yasin Bersambung ke hal 15
H. Zulkieflimansyah
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan Science Technology, Industrial Park (STIP) Banyumulek, Lombok Barat (Lobar) sudah mulai beroperasi. STIP Banyumulek akan dijadikan inkubator bisnis. Inkubator bisnis merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu program yang didesain untuk membina dan mempercepat pengembangan bisnis dengan dukungan kemitraan. Tahun 2019 mendatang, Pemprov NTB akan menambah fasilitas atau sarana prasarana yang dibutuhkan guna mendukung
STIP Banyumulek menjadi inkubator bisnis di NTB. ‘’STIP itu sebenarnya sudah ada di sini. Tinggal diberdayakan saja. Sayang kita punya lahan yang sangat luas di pinggir jalan. Jadi itu (STIP Banyumulek) nanti menjadi tempat melatih usaha saja. Namanya keren, STIP tapi itu inkubator bisnis,’’ ujar gubernur dikonfirmasi usai membuka Rakorwada di Kawasan Wisata Senggigi, Rabu (7/11) siang. Keberadaan STIP Banyumulek yang menjadi inkubator bisnis, tujuannya agar anak-anak muda NTB mau menjadi pengusaha. Mereka akan dilatih di STIP sambil diperkenalkan dengan perbankan. Bersambung ke hal 15
PKK Harus Jadi Motor, Bukan hanya sebagai ’’Driver’’ Tim penggerak PKK Provinsi NTB mengadakan seminar parenting mengenai ketahanan keluarga melalui Pola Asuh Anak Dan Remaja (PAAR) dengan cinta dan kasih sayang di Mataram, Rabu (7/11). Seminar ini merupakan salah satu program sosialisasi dari PKK di seluruh Indonesia untuk memberikan wawasan, pemahaman dan keterampilan kepada para ibu di Indonesia termasuk di NTB terkait bagaimana cara memberikan pengasuhan dan pendampingan yang baik dan benar kepada anak. DOSEN Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Dr. Ir. Dwi Hastuti, sebagai salah seorang nara sumber dalam seminar itu menyampaikan bahwa anggota PKK harus jadi motor bukan hanya sebagai driver dalam mengembangkan sebuah ketahanan keluarga dan pola asuh anak. Hal ini dimulai dari peningkatan kualitas perkawinan tidak hanya cukup adanya cinta dan kasih sayang. Tetapi penting adanya rasa tanggung
jawab dalam rumah tangga dan menciptakan kolaborasi berkesinambungan dalam pola asuh anak. Menurut Dr. Dwi, kemiskinan adalah salah satu faktor pencetus masalah dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Untuk itu, faktor penjaganya adalah adanya ketangguhan mental anggota keluarga itu sendiri. Terutama ketangguhan mental seorang ibu yang erat perannya dalam proses pengasuhan anak. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
SAMBUTAN - Ketua TP PKK NTB, Hj.Niken Zulkieflimansyah, memberikan sambutan pada seminar parenting mengenai ketahanan keluarga melalui Pola Asuh Anak Dan Remaja (PAAR) dengan cinta dan kasih sayang, Rabu (7/11).
SUARA NTB Kamis, 8 November 2018
SUARA MATARAM
Halaman 2
Kerjasama Dinas Perdagangan Kota Mataram dengan Harian Suara NTB
Pasar Kebon Roek Sediakan Kartu Anggota bagi Pedagang Mataram (Suara NTB) Pasar tradisional di Kota Mataram, patut meniru inovasi di Pasar Kebon Roek. Pengelola pasar telah menyediakan kartu anggota bagi pedagang. Kepala Pasar Kebon Roek H.M. Subiakto menjelaskan, pembuatan kartu tanda anggota pedagang sebagai bukti bahwa pedagang yang berjualan telah memiliki surat izin penempatan. Ini sebagai terobosan memasuki tujuh bulan menjabat dan menjaring retribusi. “Ini jadi tanggungjawab saya setelah memasuki tujuh bulan dipercaya jadi kepala pasar,” kata Subiakto dikonfirmasi, Rabu (7/11). Data pedagang di Pasar Kebon Roek berjumlah 735 orang. Setelah diverifikasi kembali dua pekan terakhir kenyataannya berjumlah 369 orang. Subiakto menjelaskan, KTA pedagang nantinya memudahkan mengontrol dan mengawas mana pedagang tetap dan tidak
tetap. Inovasi ini juga sebagai acuan menarik retribusi. “Bisa dicek di pasar lain. Baru Kebon Roek yang punya kartu pedagang,” jawabnya. Konsekuensi pedagang yang tak memiliki KTA akan mudah terjaring. Mereka sering nakal tidak membayar retribusi. Keengganan pedagang membayar retribusi berpengaruh ke pencapaian target. Sementara, perhari ditargetkan mendapatkan retribusi Rp 1,5 juta. “Melalui kartu ini saya mengetuk hati pedagang terutama yang sewa ruang. Sejak 2016-2017 menunggak pembayaran,” katanya. Secara bertahap pedagang di Kebon Roek akan didata. Tak hanya pedagang yang menempati lapak dan sewa ruko. Penjual bakulan juga akan didata kembali. Mereka diminta mengurus kartu anggota sebagai bukti.
Agenda Rutin KELURAHAN Taman Sari bersama Polsek Ampenan dan Linmas, merazia kos - kosan. Razia difokuskan kepemilikan dokumen kependudukan dan mengantisipasi kegiatan amoral. Lurah Taman Sari Arief Satriawan mengatakan, penertiban itu difokuskan pada identitas penghuni kos, jam kunjungan dan indikasi praktik amoral di kos - kosan. Penertiban bersama Linmas dan Polsek Ampenan, tak menemukan kejanggalan. Hanya petugas menemukan penghuni kos (Suara NTB/cem) melebihi ketentuan. Arief Satriawan “Satu kos ada yang lima. Ini kita maklumi karena mereka numpang mau tes CPNS,” kata Arif, Rabu (7/11). Razia itu merupakan agenda rutin. Ini nanti akan digelar satu minggu satu lingkungan. Arief menyayangkan, pemilik kos tak melaporkan jika teman atau keluarganya menumpang menginap. Sebaiknya, mereka harus melapor ke rukun tetangga atau kepala lingkungan. Arief menambahkan, saat razia petugas tak menemukan praktik amoral atau senjata tajam. Pihaknya masih menemukan kos - kosan bercampur. Induk semang telah diingatkan agar tak mencampur penghuni. Akan tetapi, penghuni kos ada yang menyewa sebulan dan setahun. Arief menyarankan, penghuni yang menyewa sebulan tak dilanjutkan. Sebab, dikhawatirkan bila minim pengawasan akan terjadi praktik amoral yang meresahkan masyarakat setempat. “Ini juga melanggar Perwal,” sebutnya. Oleh karena itu, pemilik kontrakan diingatkan tak mengambil dari sisi pemanfaatan ekonomi saja. Tetapi harus turut menjaga kondusivitas dan menaati aturan. Penghuni kos juga diingatkan tak mematuhi aturan yang berpedoman pada visi - misi Kota Mataram. (cem)
Subiakto mengaku, wacana pindahnya Pasar Kebon Roek turut membuat antusias pedagang mengurus KTA. Ada kekhawatiran mereka tidak mendapatkan tempat. Artinya, KTA bisa jadi pegangan bila benar direlokasi. Pedagang tak perlu khawatir mengenai lahan. “Wacana pindah ini juga membantu saya. Pedagang ramai - ramai ngurus KTA,” ujarnya. Purnawirawan TNI ini mengaku, pascagempa berpengaruh terhadap retribusi. Pendapatanya menurun dari Rp1,5 juta/hari menjadi Rp 1.360.000/hari. Permasalahan tersebut telah disampaikan ke dinas dan dimaklumi. Pihaknya tak putus semangat. Target retribusi Rp500 juta lebih pertahun akan berusaha dioptimalkan. “Mudah mudahan dengan adanya KTA ini bisa menggenjot pendapatan kita di sini,” terangnya. Sebagai pasar tradisional
(Suara NTB/cem)
TUNJUKKAN KTA - Kepala Pasar Kebon Roek H.M. Subiakto menunjukan KTA pedagang yang telah cetak. KTA ini membedakan pedagang tetap dan tidak tetap. yang merupakan tujuan wisata, Subiakto memiliki tantangan terkait penataan kebersihan. Produksi sampah perhari satu ton. Penyedian sarana dan
prasarana oleh instansi teknis tak sepenuhya dapat mengurai permasalahan tersebut. Sampah membludak. Ini dikhawatirkan mengganggu
(Suara NTB/cem)
SERAHKAN KTA - Kepala Pasar Kebon Roek H.M. Subiakto menyerahkan KTA ke salah seorang pedagang. kenyamanan pengunjung. “Kalau keamanan ndak terlalu khawatir. Petugas ada yang piket malam dan pagi,” sebutnya. Kebon Roek sebagai pasar
induk dan tujuan wisatawan ke depan diharapkan, dapat tertata rapi. Prinsip sebagai pasar bersih, nyaman dan aman dapat terwujud. (cem/*)
Jika Dirumahkan, PTT Tuntut Pesangon Mataram (Suara NTB) Pegawai Tidak Tetap di Lingkup Pemkot Mataram, terkejut dengan kebijakan rasionalisasi. Bila terealisasi, mereka menuntut pesangon. PTT Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram Odink tak mempermasalahkan adanya pengurangan pegawai. Meskipun, kebijakan tersebut jadi ancaman karena ratusan tenaga PTT kehilangan pekerjaan. Paling tidak harus dipikirkan pesangon bilamana kebijakan merumahkan itu terealisasi. “Supaya ada modal sekian bulan sambil cari kerjaan lain,” kata Odink, Kamis (7/11). Pengangkatannya sebagai PTT sebelumnya di Dinas Kebersihan (sekarang Dinas Lingkungan Hidup). Surat keputusan penga-
ngkatan telah dikembalikan ke Bagian Humas dan Protokoler. Odink juga tak mempersoalkan adanya asesmen pegawai. Juga, harus dipikirkan kesejahteraan PTT. Dia mengaku, PTT banyak mengeluh-
kan gaji tak sebanding dengan masa kerja dan kinerja. Kesejahteraan tak naik - naik. Sedangkan, biaya hidup mahal. “Gaji saya sama OB hanya beda Rp 100 ribu. Yang lama dan baru kerja gajinya sama,”
ucapnya. Dia membandingkan gaji diperoleh temannya di Bandung. Perbulan mendapat gaji Rp3,6 juta. PTT lainnya, Wawan justru mempertanyakan apakah pengurangan dan asesmen berpengaruh ke kesejahteraan mereka. Pasalnya, gaji didapatkan jauh dari kata layak. “Mana cukup kalau segitu,” ucapnya. Wawan memulai kariernya sejak 2011 lalu. Jika dirumahkan harus ada pesangon diberikan ke karyawan. Masa pengabdian cukup lama kemu-
dian diberhentikan begitu saja tak mudah mencari pekerjaan di luar. Pengurangan nantinya diharapkan berdampak positif bagi PTT. Artinya, gaji mereka bisa naik. Kebijakan mengurangi pegawai non PNS didukung oleh Rahman. Tetapi dengan catatan gaji PTT yang dipecat itu dialokasikan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. “Ndak apa - apa dikurangi. Asal gaji yang dipecat itu untuk tambah naikan gaji kita,” jawabnya. (cem)
Rumah Sakit Harus Jujur Soal Kuota SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., meminta rumah sakit-rumah sakit swasta, jujur soal kuota mereka. Ini menyusul fenomena penumpukan pasien di rumah sakit tipe C di Kota Mataram yang notabene rumah sakit swasta. Penumpukan pasien ini terlihat sejak BPJS Kesehatan memberlakukan kebijakan rujukan berjenjang. Kondisi ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. ‘’Rumah sait tipe C itu harus menyampaikan apa adanya sesuai kuota yang mereka miliki,’’ katanya kepada Suara NTB kemarin. Ka(Suara NTB/fit) lau itu dimainkan, dia khawatFuad Sofian Bamasaq ir tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di rumah sakit tersebut. Fuad menilai penumpukan pasien di rumah sakit tipe C akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dampaknya, lanjut Fuad, tentu masyarakat yang dirugikan. Politisi PDI Perjuangan ini melihat, rumah sakit swasta terkesan menyimpang dari hajatan rujukan berjenjang ini. Karena, sambung dia, niat awal memberlakukan rujukan berjenjang supaya memperlancar pelayanan kepada masyarakat. Tetapi rupanya, beberapa rumah sakit swasta yang termasuk dalam rumah sakit tipe C memanfaatkan kebijakan ini untuk mendongkrak penghasilan rumah sakit mereka. Modusnya diduga dengan memanipulasi kuota rumah sakit. ‘’Kalau ada yang demikian, harapan kami, pemerintah jangan diam,’’ pintanya. Anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini sepakat agar rujukan berjenjang ini dievaluasi. ‘’Jangan ada program, langsung kita laksanakan. Karena kondisi lapangan di daerah dan pusat, sangat berbeda,’’ katanya. Tidak hanya Mataram dengan pusat, semua daerah diyakini memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagai wakil rakyat di parlemen, Fuad berharap, kebijakan apapun yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, jangan sampai menyulitkan masyarakat. ‘’Jadi kalau pola baru ini membuat masyarakat ringan bebannya, kenapa tidak. Tetapi kalau menyulitkan masyarakat, perlu pemerintah memikirkan kembali sistem yang lain,’’ ungkapnya. Apalagi, rumah sakit tipe C di Kota Mataram jumlahnya juga masih terbatas. Tidak seperti di kota-kota besar yang rumah sakit tipe C nya cukup banyak sehingga, pasien terlayani maksimal. Oleh karena itu, Fuad menegaskan pihaknya mendukung rencana pembangunan rumah sakit tipe C di Kota Mataram. ‘’’’Kita kan sudah punya tipe D dan tipe B, tinggal tipe C, kenapa tidak kita bangun supaya lengkap. Sehingga pelayanan kepada masyarakat juga menjadi lebih mudah,’’ pungkasnya. (fit)
(Suara NTB/cem)
BELUM TERBANGUN - Seorang warga di Lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais merapikan tumpukan tanah di atas pondasi rumahnya. Sampai saat ini, ia masih tinggal di rumah singgah. Rumah instans sederhana sehat yang diambil belum terbangun karena keterbatasan panel.
DPPKB Gelar Musyawarah Kampung KB di Lingkungan Petemon Mataram (Suara NTB) Penguatan kapasitas dan penggalian masalah di akar rumput terus digalakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram. Salah satunya, mendengarkan permasalahan dihadapi masyarakat di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur melalui musyawarah Kampung KB. Musyawarah dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader dan kelurahan serta kecamatan, Rabu (7/11). Kepala DPPKB Kota Mataram Sutrisno menjelaskan, kampung keluarga berencana merupakan salah satu upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari unit paling terkecil. Ini dimulai dari lingkungan, sehingga lebih mudah melihat program pembangunan terutama berkaitan program KKBPK dan derajat kesehatan masyarakat. “Dari OPD sangat mudah melihat progres perkembangan pembangunan,” katanya. Musyawarah Kampung KB secara bergiliran dilaksanakan di 12 Kampung KB se - Kota
Mataram. Tujuannya kata Sutrisno, mengetahui permasalahan - permasalahan yang dihadapi masyarakat. Musyawarah di Lingkungan Petemon ditemukan kasus anak putus sekolah, usia perkawinan di bawah 21 tahun. Permasalahan ini akan dirumuskan dalam mini lokakarya di tingkat kecamatan. Berikutnya kata dia, di lempar pada musyawarah pembangunan bermitra masyarakat. Nantinya, OPD bergerak menye-
lesaikan masyarakat yang diserap dari akar rumput. Dan, masyarakat dapat menikmati. “Kampung KB ini berhasil jika OPD mau menopangnya melalui program,” ucapnya. Permasalahan ditemukan di masyarakat beragam. Penanganannya menurut dia, tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke satu OPD. Meski ada kerja kolektif lintas sektor. Sehingga, program digelar sesuai dengan visi - misi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya. (cem/*)
(Suara NTB/ist)
PENGARAHAN - Kepala DPPKB Sutrisno (pegang mikrofon) memberikan pengarahan pada musyawarah Kampung KB di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Rabu (7/11).
Mutasi Digelar Awal Tahun Mataram (Suara NTB) Aroma pengisian pejabat pascapenyerahan hasil uji kompetensi tak terdengar. Pergeseran pejabat dipastikan digelar awal tahun 2019 mendatang. Dikonfirmasi Selasa (6/ 11), Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menegaskan, pengisian maupun pergeseran pejabat pasti akan dilakukan. Tetapi, ia harus mencari waktu yang tepat. Pengisian ini tidak mungkin digelar saat ini. Pimpinan organisasi perangkat daerah harus menyelesaikan pekerjaan mereka. “Pasti saya isi. Tapi saya pertimbangkan waktunya,” jawab Walikota. Pekerjaan lain yang harus segera diselesaikan menyangkut rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Pimpinan OPD diminta fokus menyelesaikan itu dulu. Apalagi harus mengejar serapan keuangan dan fisik. Walikota kembali mene-
gaskan, mutasi dimungkinkan digelar akhir Desember atau Januari 2019. “Bisa akhir Desember atau awal Januari,” ucapnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Baiq Nelly Kusumawati menyampaikan, kebijakan pengisian pejabat tergantung keputusan walikota. BKPSDM secara administrasi telah menyiapkan apa - apa yang kebutuhan. “Kalau kami siap kapan saja,” ujarnya. Jika dimungkinkan pergeseran dilaksanakan akhir Desember atau awal 2019 tak menjadi masalah. Surat izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara tak ada istilah kedaluwarsa. Pengisian nantinya dipastikan akan diikuti dengan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi. Jabatan yang bakal dipansel akan terlihat pascapergesaran. (cem)
SUARA NTB Kamis, 8 November 2018
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Bendungan Kritis, Awal Musim Tanam Diperkirakan Mundur Mataram (Suara NTB) Ketersediaan air di sejumlah bendungan di Provinsi NTB, kritis. Dampaknya, awal musim tanam diperkirakan akan mundur. Meski hujan telah mulai turun, tak serta merta bendungan langsung terisi. Butuh waktu lama hingga selesai musim hujan untuk memastikan seberapa besar pengaruh musim terhadap ketersediaan air di bendungan. (Suara NTB/ist)
SERTIFIKASI - Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pelaku jasa penyedia perjalanan wisata di Montana Hotel, Senggigi Lombok Barat
Astindo Selenggarakan Sertifikasi 100 ”Travel Agent” NTB Mataram (Suara NTB) Sebanyak 100 pelaksana jasa perjalanan wisata (travel agen) lokal secara resmi mengikuti kegiatan sertifikasi yang difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata RI. Sertifikasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing para pelaku penyedia jasa travel agen di NTB. Sertifikasi dilaksanakan tanggal 7 dan 8 November 2018 ini di Montana Hotel, Senggigi Lombok Barat. Hadir langsung dalam pembukaan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, L. Bayu Windiya, MM., beserta Ketua Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) Provinsi NTB, Awan Aswinabawa. Seperti diketahui, Kementerian Pariwisata RI memberikan kuota sertifikasi kepada 100 pelaku travel agen di NTB. Sertifikasi dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi - Air Transport Distribution Service & Agencies Asosiasi (LSP-ATDA), menghadirkan enam asesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pemerintah sedang melakukan pemetaan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan, maupun para pengelola travel agen di seluruh Indonesia melalui program Sertifikasi Kompetensi. Ada delapan bagian yang disertifikasi. Diantaranya, mencakup tiga bagian untuk ticketing. Masing-masing untuk bagian junior ticketing, ticketing officer, dan senior ticketing officer. Serta lima bagian tour. Masing-masing tour consultant, junior travel consultant, travel consultant, senior travel consultant dan tour leader. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, L. Bayu Windiya, MM mengatakan, Astindo sebagai partnernya Perhubungan melakukan sertifikasi untuk memperjelas. Mana yang berkompeten dan mana yang sebaliknya. Dengan begini, wisatawan yang berkunjung ke NTB akanmemilikibanyakpilihantravelagenyangmemberikanpelayanan secara profesional. Pesannya, travel agen harus bertransformasi dari cara kerja lama ke cara kerja baru. Sementara Awan Aswinabawa menyebut, sertifikasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan profesionalisme dalam usaha jasa perjalanan wisata di NTB. Mengingat, ke depan kompetisi akan semakin berat. “Mau ndak mau, harus siap kemampuan personel kita,” ujarnya. Selain itu, Astindo berusaha memetakan seberapa banyak pekerja di jasa perjalanan wisata yang telah mempunyai standar kompetensi tertentu. Selama ini, hampir tak ada kejelasan travel agen. Dibidang apa kompetensi SDM yang dipekerjakan. Dengan kegiatan sertifikasi yang dilakukan kemarin, para asesor membantu melakukan asesmen sekaligus, menentukan kemampuan masing-masing individu. Astindo juga sedang berusaha melakukan recovery Lombok. Kesiapan mental sangat dibutuhkan, apalagi situasi yang berat saat ini membutuhkan perjuangan dan terobosan yang lebih besar. Tentu masing-masing individu di jasa perjalanan wisata harus berjuang keras sesuai kompetensinya. Sementara Ketua Pelaksanakan Kegiatan, Abdul Haris, SE, M. Ak mengatakan, sertifikasi untuk kali pertama dilakukan kepada palaksana jasa perjalanan wisata di NTB ini mendapat antusias. Lebih dari 150 peserta yang mendaftarkan diri berasal dari anggota asosiasi travel agen di daerah. “Karena kuotanya terbatas. Jadi yang disertifikasi hanya sebanyak 100 orang. Dari unsur karyawan, maupun pimpinan perusahaan travel agen,” demikian Direktur Senandung Lombok Travel ini. (bul/*)
Kasi OP Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Gede Suardiari menyebutkan, kondisi bendungan saat ini pada level dead storage atau pada kondisi ini, bendungan tidak boleh dioperasikan kendatipun air ada, namun tidak boleh kondisi di bawah level tampungan mati. Dead storage atau tampungan mati merupakan kondisi “warning”. Artinya, air harus efisien di gunakan sebelum berada pada level tersebut. Dalam posisi ini, air tak boleh dioperasikan untuk keamanan bendungan. Ada sembilan bendungan besar di NTB. Tiga diantaranya di Pulau Lombok. Yakni bendungan Pengga, Batu Jai dan bendungan Padan Dure. Lalu di Pulau Sumbawa tersebar enam
bendungan. Masing-masing Batu Bulan, Gapit, Mamak, Tiu Kulit, Sumi dan Bendungan Pelaparado. Kritis ketersediaan air di bendungan saat ini paling dominan di pengaruhi terlambatnya musim hujan. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Bendungan dibangun karena dapat memberikan banyak manfaat bagi pengelolaan air diantaranya yaitu untuk menyimpan cadangan air, mencegah banjir, menyediakan air kebutu-
han irigasi, tempat wisata, menyediakan energi untuk pembangkit listrik, menyediakan tempat budidaya perikanan, tempat konservasi tumbuhan dan hewan, memudahkan transportasi pedalaman, dan menyediakan sumber daya hayati yang dapat dimanfaatkan. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari 2 Wilayah Sungai Strategis Nasional yaitu Wilayah Sungai Lombok dan Wilayah Sungai Sumbawa. Wilayah Sungai Lombok terdiri dari 197 DAS dan Wilayah Sungai Sumbawa terdiri dari 555 DAS yang telah terbangun 70 bendungan sejak tahun 1980. Keberadaan bendungan ini telah terbukti memberi kontribusi besar bagi kehidupan dan
(Suara NTB/ist)
Kondisi bendungan di NTB penghidupan rakyat. Peranan faatan air bendungan dipantau bendungan khususnya dalam melalui Rencana Tahunan Opirigasi sangat vital yang men- erasi Waduk (RTOW). Dari gantarkan Provinsi NTB men- RTOW ini operasional bendungan jadi lumbung pangan nasional. dilakukan skala prioritas. “Jika tidak begitu, keterseKarena besarnya manfaat bendungan ini, Gede mengatakan diaan air di musim mendapengawasan diefektifkan untuk tang tak bisa dijamin,” operasional bendungan. Peman- demikian Gede. (bul)
Waspada, Penipuan Mengatasnamakan Telkomsel
(Suara NTB/bul)
RESMIKAN - Supriyono dan manajemen Garuda Indonesia Branch Office Lombok beserta manajemen PT. Anugerah Kawitana Kargo meresmikan CSC Mataram, Rabu kemarin.
Garuda Ekspansi Buka Kantor Layanan Kargo di Mataram Mataram (Suara NTB) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk secara resmi membuka kantor cargo service center (CSC) di Jalan Bung Karno Lingkungan Bukit Ngandang Pagutan Timur, berseberangan dengan SPMN 7 Mataram. Kantor layanan cargo pertama di luar bandara ini diharapkan akan mendekatkan maskapai penerbangan milik pemerintah ini dengan masyarakat penggunanya. Kantor layanan cargo ini resmi dibuka Rabu (7/11) kemarin oleh General Manajer Garuda Indonesia Brach Office Lombok, Supriyono, didampingi Novian, Manajer Marketing, Manager Sales dan Service, Novian. Manager Sales dan services Cargo Garuda Indonesia Branch Office Denpasar, Denny Perdana Wirawan, beserta stakeholders lainnya. Termasuk pelaku usaha juga turut hadir. Dengan hadirnya CSC ini di Mataram, pemerintah daerah akan terbantu mendukung pengembangan pelaku usaha lokal, UMKM maupun eksportir memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaran produknya. Seluruh jenis barang dapat
dikirimkan melalui CSC ini, selama barang-barang tersebut diperbolehkan lalu lalangnya oleh negara. Keberadaan CSC di Mataram ini, lanjut Supriyono, dapat menjadi angin segar baru para pelaku di sektor pertanian, perkebunan, hortikultura, kelautan perikanan maupun handicraft. “Sekarang lagi musim durian. Bagi yang ingin menjualnya ke berbagai daerah. Bisa juga menggunakan cargo Garuda. Atau bisa juga kirim cabai. Asalkan kemasannya sesuai standar,” ujarnya. Beberapa pilihan paket pengiriman disediakan. Misalnya, pengiriman dalam tempo sehari barang kiriman sampai, atau pilihan sampai dua tiga hari. Pelayanan ditambah dengan pilihan, barang diterima di bandara tujuan, barang di terima langsung di rumah/ kantor tujuan. Bisa juga barang diambil di rumah pengirim, dan diterima langsung di rumah tujuan pengiriman. Banyak pilihan layanan kata Supriyono. Ada juga pertanyaan UMKM tentang tarif pengiriman, serta sistem pembayaran. Supriyono menjelas-
Insan Perbankan Bantu Perkuat Cadangan Stok Darah di PMI Mataram (Suara NTB) Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap sesama, Bank Indonesia bekerjasama dengan PMI Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan donor darah. Kegiatan donor darah diadakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB di Jalan Pejanggik No. 2 Mataram, Rabu (7/11). Kegiatan ini dilakukan untuk membantu PMI dalam menyediakan kebutuhan darah bagi masyarakat yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Melalui donor darah, pegawai Bank Indonesia didorong untuk lebih peka dan peduli terhadap masyarakat sekitar serta yang tidak kalah penting adalah memupuk semangat kebersamaan dan keharmonisan. Partisipasi pegawai Bank Indonesia dan perbankan terhadap donor darah ini sangat besar, terlihat dari ikut sertanya pimpinan perbankan.
Selain itu karyawan perbankan serta keluarga juga ikut serta menyumbang darah. Jumlah darah yang terkumpul sebanyak 142 kantong terdiri dari golongan darah A sebanyak 29 kantong, B sebanyak 49 kantong, AB sebanyak 6 kantong, dan O sebanyak 58 kantong. Pimpinan Tim PMI, Febri, menyatakan bahwa kegiatan donor darah yang diadakan oleh Bank Indonesia sangat bermanfaat karena kegiatan ini sangat membantu PMI dalam mendapatkan stok darah mengingat kebutuhan masyarakat sangat tinggi terhadap ketersediaan darah di PMI. Salah seorang pendonor, Rahmat Ramdani dari Bank BNI, sangat terkesan dengan kegiatan ini karena proses berjalannya kegiatan sangat rapi dan terdapat banyak bed sehingga proses pengambilan darah lebih cepat mengingat jumlah pendonor yang menunggu cukup banyak. (bul)
kan soal mekanisme pembayaran jasa pengiriman secara bulanan, menurutnya bisa – bisa saja dikomunikasikan. Termasuk untuk jam pelayanan. Sementara ini dibuka sesuai ketentuan waktu efektif. Dan bila mana permintaan pasar membutuhkan waktu pelayanan hingga malam hari, dapat disesuaikan kemudian. Supriyono menjelaskan, Garuda Indonesia sedang memprioritaskan penambahan outlet CSC di wilayah Indonesia tengah, salah satunya CSC Mataram. Secara keseluruhan, total outlet CSC 97 buah. Dari 97 itu, 53 CSC itu ada di kantor dan sisanya 44 ada di bandara. CSC Mataram ini kerjasama antara Garuda Indonesia dengan PT. Anugerah Kawitana Kargo sebagai pengelolanya. Kota Mataram adalah salah satu daerah yang terus berkembang. Sistem pemesanan barang dengan online sudah menjadi hal yang biasa. Hadirnya CSC di Mataram ini diharapkan akan memudahkan siapapun untuk pengiriman dan pemesanan barangbarang kebutuhannya. (bul)
Mataram (Suara NTB) Semakin maraknya kasus penipuan melalui telepon seluler dan SMS semakin membuat Telkomsel peduli dan serius menanganinya. Para pelanggan Telkomsel diharapkan waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel. Berbagai macam modus penipuan yang sering muncul. Misalnya, meminta informasi kode verifikasi atau One-Time Password (OTP) di aplikasi MyTelkomsel yang dikirimkan melalui SMS. “Kami mengimbau kepada seluruhpelangganuntukselaluwaspadaterhadapberagambentukpenipuan. Telkomsel tidak pernah memintadatadiri, password ataukode verifikasi kepada pelanggan untuk alasanapapun.Datadiri, password atau kode tersebut harus selalu dijaga kerahasiaannya seperti halnya PIN ATM atau bank,” jelas GM External Corporate Communications Telkomsel Denny Abidin dalam keterangan resmi kepada Suara NTB, Rabu (7/11) kemarin. “Bila merasa tidak melakukan aktivitas yang disebutkan dalam SMS, pelanggan tak perlu menanggapi SMS tersebut dan tidak menginformasikan kode verifikasi tersebut apabila diminta oleh pihak tidak dikenal. Dengan memberikan password atau kode verifikasi kepada orang lain sama saja dengan memberikan akses kepada orang lain untuk melakukan transaksi apapun melalui aplikasi MyTelkomsel,” imbuh Denny. Selain meminta password atau kode verifikasi aplikasi MyTelkomsel, selanjutnya modus penipuan akan memin-
ta pelanggan untuk memberikan kode verifikasi atas pembelian layanan Telkomsel yang terkirim melalui SMS. Pelanggan yang merasa telah login aplikasi MyTelkomsel di beberapa device/perangkat, dapat melakukan log out otomatis dengan cukup menghubungi *323*20#. Pelanggan akan mendapatkan notifikasi melalui SMS dan secara otomatis ter-log out atau keluar dari semua akses aplikasi MyTelkomsel. Denny menambahkan, dalam menyampaikan segala informasi untuk pelanggan, baik mengenai program, layanan, produk, ataupun promosi berhadiah, Telkomsel selalu menggunakan mekanisme pemberitahuan resmi, seperti melalui surat, pemberitaan di media massa nasional, informasi di GraPARI terdekat atau di Call Center Telkomsel, serta situs resmi perusahaan di www.telkomsel.com. Jika terjadi penipuan, pelanggan dapat menghubungi layanan call center 24 jam dengan menghubungi 188, mengirmkan SMS pengaduan yang dikirimkan ke 1166 secara gratis dengan format PENIPUAN#NO. MSISDN PENIPU#ISI SMS PENIPUAN, menghubungi melalui chatting dengan asisten virtual di LINE, Telegram, dan Facebook Messenger Telkomsel, email cs@telkomsel.co.id, atau melalui facebook.com/telkomsel dan Twitter @telkomsel. Informasi lebih lanjut mengenai penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel dapat dilihat di https://www.telkomsel.com/support/waspada-penipuan. (bul)
(Suara NTB/ist)
WASPADA PENIPUAN - Vice President Digital Experience & Business Insight Telkomsel Tuty R Afriza menyampaikan paparan mengenai wapada penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel di Jakarta, (6/11).
SUARA NTB Kamis, 8 November 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Jadi Sasaran Kunjungan Pejabat Negara
Posko Pengungsi Dusun Terengan Belum Tersentuh Bantuan Huntara Memasuki musim hujan, warga Dusun Terengan Lauk, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, waswas. Malam hari, mereka tidak berani terlelap karena takut hujan membanjiri pengungsian mereka. Bantuan hunian sementara (huntara) yang selama ini menjadi janji pemerintah belum ada satupun yang dibangun. Apalagi hunian tetap (huntap) seperti harapan semua warga yang jadi korban gempa. RABU (7/11), puluhan warga terlihat tengah memperbaiki tenda-tenda terpal yang ada di tengah persawahan milik warga. Tenda terpal itu ada yang basah, ada yang tergenang air, bahkan sobek. Sudah 3 kali tenda terpal mereka servis. Tidak hanya tenda warga, musala darurat rutin diperbaiki setiap hari Kamis untuk persiapan Salat Jumat keesokan harinya. Kepala Dusun Terengan Lauk, Hizan Hafifi, menyebut jumlah warga di dusunnya 131 KK dengan jumlah jiwa 408 KK. Sementata mereka yang masih mengungsi sebanyak 62 KK dengan perkiraan jiwa 100 orang, termasuk dirinya dan keluarga. Persoalan paling mendasar warga masih di pengungsi adalah trauma kaum ibu. Selain itu perumahan mereka yang rumahnya rusak berat (di 37 KK) belum bersih. Rata-rata
mereka yang menderita rusak berat inilah yang belum mendapat bantuan hunian sementara. Lokasi pemukiman warga yang ada di bawah bukit juga menjadi pertimbangan. Mereka khawatir saat hujan lebat, bukit tiba-tiba longsor. “Siang hari saya ajak mereka balik ke rumah, tapi malamnya kembali lagi dan tidur di tenda. Perbukitan ini juga yang menjadi kekhawatiran, takutnya lobgsor saat hujan lebat,” ujarnya. Warga setempat seolah ingin bertahan di pengungsian karena topografi itu. Ibu rumah tangga Ayatun misalnya, bersikukuh belum berani kembali ke kediamannya. “Alasan tetap di sini karena takut, apalagi bapak saya juga struk. Sejak gempa sudah 2 kali kumat. Asal ada teman satu atau dua orang biar sudah saya di
50 Persen untuk Kesehatan SESUAI Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222 tahun 2017 tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dijelaskan 50 persen akan diperuntukkan untuk kesehatan. Perubahan porsi ini diharapkan tidak berpengaruh besar bagi program perkebunan. Menurut Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Lombok Timur Asyyairul Kabir, Rabu (7/11), total yang diterima Lotim tahun 2018 ini Rp 54 miliar. Jika diasumsikan sama penerimaannya tahun 2019 (Suara NTB/rus) mendatang, maka Rp 27 milAssyairul Kabir iar harus untuk kesehatan. Program bidang perkebunan selama ini bersumber anggarannya sebagian besar DBH CHT, yakni Rp 4 miliar untuk belanja kegiatan dan Rp 17 miliar untuk bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada para petani tembakau. Jumlah areal tanam termbakau virginia tahun 2018 sebnayak 13.539,66 ha yang dilakukan oleh 13.048 petani. Dari bansos DBH CHT masing-masing petani menerima Rp 1,014.496 atau diakumulasi sebesar Rp 13,7 miliar lebih.Sedangkan petani tembakau rajang sebanyak 5.052 orang yang menanam di atas lahan seluas 5.256,16 ha. Masing-masing petani tembakau rajang ini menerima bantuan sebesar Rp 674.464 atau akumulatif sebesar Rp 3,5 miliar lebih. Dari gambaran dana tersebut sebenanya masih banyak kebutuhan dana untuk menjalankan program pembangunan perkebunan. “Kita bukannya khawatir dengan perubahan porsi itu, tapi sedikit banyaknya masalah dana bisa dirasakan. Sementara masyarakat inginkan berikan dalam bentuk sarana prasarana,” ucapnya. Gambarannya dari kondisi lahan pertanian tempat tanam tembakau virginia maupun rajang masih banyak sarana pertanian yang perlu diperbaiki. Masih butuh dana besar untuk proses perbaikannya. Akan tetapi karena sudah menjai kebijakan, seberapapun besaranya yang mau diterima siap untuk dilaksanakan. (rus)
Alasan Keselamatan
DLHK Lotim Tebang Pohon Lindung Selong (Suara NTB)Menjelang memasuki musim hujan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lombok Timur (Lotim) melakukan penebangan pohon-pohon disepanjang jalan dari Suela sampai dengan Sembalun. Penebangan pohon di kawasan hutan lindung dan masuk Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) ini dilakukan alasan keselamatan para pengguna jalan. Kepala Dinas LHK Lotim, Mulki, SSTP., MM., saat dikonfirmasi Rabu (7/11) memperkirakan ada sekitar 100-150 pohon yang akan ditebang. Yakni pohon yang dinilai berbahaya dan rawan tumbang menimpa para pengendara di jalan. Mulki mengaku sudah meminta izin kepada pihak-pihak terkait mengenai penebangan pohon tersebut. Hasil penebangan kayu tersebut katanya akan dibawa ke kantorkantor kepolisian di Sembalun dan tempat-tempat kantor pemerintahan terdekat lainnya. Diakuinya, akibat pohon tumbang Camat Sembalun Usman bersama dengan istrinya tertimpa pohon besar. Pohon yang tumbang itu menindih mobil camat dan menewaskan istri camat kala itu. Sedangkan Usman mengalami sakit yang sangat parah. Usman harus operasi di sejumlah bagian tubuhnya di rumah sakit di luar daerah. Atas peristiwa itulah, ujarnya, pihaknya meminta untuk dilakukan penebangan hanya di jalur yang dilewati masyarakat dari Suela menuju ke Sembalun. (rus/yon)
(Suara NTB/ist)
TEBANG POHON - Petugas dari DLHK Lotim sedang menebang pohon lindung di jalur Suela menuju Sembalun. Penebangan ini dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban akibat pohon tumbang.
pengungsian,” katanya. Tokoh masyarakat setempat, Abdullah, mengamini dari 5 dusun di Terengan hanya 2 dusun saja yang tersentuh bantuan hunian sementara. Dusun itu adalah Terengan Daya dan Tanak Ampar. Sedangkan 3 dusun lain, Terengan Lauk, Terengan Tengak dan Terengan Timuk, belum tersentuh. Satu pun warga tak memperoleh huntara. Padahal, kata dia, lokasi pengungsian di wilayah Terengan ini mendapat atensi dari pejabat negara. Presiden Jokowi sudah turun ke Tanak Ampar, kampung pertama dusun induk Terengan. Presiden bahkan berpesan, agar warga setempat menjadi prioritas. Kenyataannya sampai sekarang, titah presiden tak berlaku bagi semua warga yang mengungsi. “Pejabat yang hadir di posko pengungsi ini (Terengan Lauk) hanya Pak Fadli Zon, dan kami baru dibuatkan WC saja, itu pun tidak ada dukungan air bersih, pintu WC belum dipasang. BUMN Pertamina hanya membantu tetapi hanya di Dusun Tanak Ampar. Kalau Bupati, Wabup dan pejabat SKPD sama sekali belum pernah turun ke sini,” tuturnya. Solusi mengatasi persoalan
warga kata dia, adalah menjamin rasa aman warga terhadap perumahan yang masih berdiri. Pemda KLU diminta turun mengasistensi perumahan yang layak huni, membantu hunian sementara dan mendistribusikan air bersih untuk warga. Di tempat terpisah, pantauan koran ini di Dusun Kakol dan Terengan Daya yang sudah berdiri huntara, ternyata perumahan tersebut belum bisa dihuni. Di Terengan Daya, teralokasi 50 unit huntara dengan beberapa unit masih dikerjakan oleh pengembang. Di wilayah Dusun Kakol yang masuk bagian Dusun Karang Montong Daya, Desa Patim, 50-an unit huntara terbangun. Warga Terengan Lauk merasa iri, karena huntara yang dibangun oleh Pertamina itu tak termanfaatkan. “Kenapa tidak dibangun di tempat kami saja biar kami bisa manfaatkan langsung,” tutur Yadi. “Kami berharap Pemda KLU melelang Fortuner yang baru saja dibeli. Daripada tidak terpakai, lebih baik dijual untuk membantu kami membangun huntara,” sambung Faozi. Adanya huntara yang belum berpenghuni dibenarkan pemilik lahan, Opik. Di areal lahannya, terdapat 22 unit huntara.
(Suara NTB/ari)
TINGGAL DI TENDA - Kondisi pengungsian di Dusun Terengan Lauk Desa Pemenang Timur. Hingga kini, mereka masih tinggal di pengungsian dan was-was terjadinya banjir saat hujan tiba. “Sampai sekarang belum dihuni karena kendala listrik tidak ada, air tidak ada. Tapi masing-masing huntara sudah ada
nama penghuninya,” ujarnya. Dengan pemilik lahan, BUMN selaku penyalur huntara menyepakati bahwa hunt-
ara akan bertahan selama 2 tahun di lokasi. Setelahnya, material huntara akan menjadi milik pemilik lahan. (ari)
Penanganan Lamban, Pemda KLU Tunggu Material Huntara Tanjung (Suara NTB) Di musim hujan, hunian sementara (huntara) sangat dibutuhkan warga. Tidak menanganinya dengan baik, praktis menjadi masalah bagi Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Hal inilah yang terpotret dari peristiwa hujan kedua yang dialami warga Dusun Terengan, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang. Posko pengungsian mereka terendam 10 - 15 cm. Beruntung lokasi persawahan tergolong tadah hujan, sehingga air dengan cepat terserap. Sekretaris Dinas Sosial PPPA KLU, Itradim, S.Sos., mengakui penanganan bagi warga Dusun Terengan yang beredar luas di medsos menjadi atensi pemda. Ia akui sudah mendapat perintah dari Bupati KLU Dr. H. Na-
jmul Akhyar untuk mengatasi persoalan kondisi tenda pengungsian warga Terengan. “Bupati sudah me-WA saya untuk bantuan kepada warga Terengan, cuma barang berupa triplek dan seng masih di Surabaya. Mungkin dalam 2 atau 3 hari baru tiba di sini,” kata Itradim, Rabu (7/11). Ia menyebut material huntara itu berasal dari sumbangan Pemerintah Provinsi NTB. Pihaknya juga belum mengetahui jumlahnya secara pasti. Namun tidak mereka di dusun itu saja yang patut khawatir. Mengingat penanganan
huntara sampai Rabu (7/11) kemarin, tercatat hanya 2.500 KK yang memperoleh material huntara dari BPBD KLU. “Rekap data huntara sampai hari ini (kemarin), sudah 2.500 KK, itu tersebar di dusun-dusun yang ada di KLU. Sedangkan permohonan (huntara) yang masuk 5.000 KK lebih,” ujar Kabid Logistik BPBD KLU, I Ketut Pasek Suparta, melalui staf yang bertugas. Posko Logistik BPBD KLU hanya menerima dan mengalokasikan huntara dari donasi pihak ketiga, baik individu, lembaga non pemerintah maupun pemerintah. Sedangkan secara anggaran, Pemda KLU menempatkan dana pengadaan material huntara di Dinas LH PKP. Secara matematis, tidak adanya data valid huntara menyebabkan penanganan
Debit Air Pandanduri Menyusut Selong (Suara NTB)Musim kemarau yang berkepanjangan ini membuat air Bendungan Pandanduri mengalami penyusutan. Terlihat secara kasat mata, air bendungan ini sangat berkurang. Kondisi ini membuat para petani wilayah selatan ini menganggur. Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Batu Putik Kecamatan Keruak, Sabaruddin kepada Suara NTB, Rabu (7/11) mengaku sudah sepekan terakhir ini sudah tidak ada air yang bisa dimanfaatkan petani. Termasuklah air dari Bendungan Pandanduri tidak bisa lagi mengalir. Di samping itu memang kondisi embung-embung milik rakyat sudah pula mengering. Itu artinya, selama beberapa pekan terakhir ini petani sudah tidak ada aktivitas di tengah sawah. “Sudah tidak ada lagi yang bercocok tanam,” terangnya. Menurut Sabarudin, semestinya pada bulan yang sama dibandingkan tahuntahun sebelumnya sudah ada aktivitas bercocok tanam. Seperti tahun lalu, hujan sudah mulai turun, sehingga petani sudah bisa menanam padi. Namun untuk musim tanam tahun ini tampaknya mengalami kemunduran sampai datang musim hujan. Diakui beberapa petani sudah mulai ada yang mengolah tanah-
(Suara NTB/rus)
MASIH KERING – Sawah petani di wilayah Lotim bagian selatan masih kering dan belum ada aktivitas bercocok tanam meski sudah memasuki masa musim tanam Oktober Maret seperti siklus-siklus sebelumnya. nya persiapan menghadapi musim hujan. Akan tetapi sebagian besar terpaksa masih menganggur sampai benar-benar datang hujan mengguyur. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lotim, Zaini yang dikonfirmasi terpisah mengakui fakta musim kemarau panjang ini membuat petani di wilayah selatan menganggur. Fakta kekeringan ini tidak saja di wilayah selatan, di utara seperti Tetebatu sebutnya ada ulem-ulem yang juga susut drastis debit airnya. Selama musim kemarau ini sudah sangat dihafal oleh petani cara menyikapinya, sehingga tidak sampai terjadi gagal panen ataupun gagal tanam. Menjelang musim hujan justru saat ini sebagian besar pet-
ani di wilayah tadah hujan sedang mempersiapkan lahan. “Sudah mulai ada yang olah tanah menyambut datangnya musim hujan, “ ucapnya. Sejumlah petani juga ada yang meminjam alat-alat berat untuk mengolah tanah. Ada juga yang membuat persemaian padi dan siap menyambut datangnya air. Mengenai Pandanduri, Zaini enggan berkomentar alasan bukan kewenangannya. Ia hanya katakan, penurunan debit air termasuklah bendungan itu semata karena kondisi kemarau, karena Lotim lama tidak diguyur hujan. Keyakinannya, dalam waktu dekat ini sudah ada yang memulai bercocok tanam seiring dengan mulainya turun hujan. (rus)
Identifikasi Sasaran Kegiatan
OPD Harus Mengacu pada Data Dukcapil Selong (Suara NTB) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diminta untuk memegang data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lotim. Pasalnya, dalam setiap melalukan identifikasi dan melaksanakan kegiatan. ‘’Data yang dikeluarkan oleh Dukcapil harus menjadi acuannya,’’ tegas Kepala Dinas Dukcapil Lotim, Ir. H. Sateriadi, Rabu (7/11). Ia menjelaskan, untuk pendataan identitas saja, Dukcapil memiliki tidak kurang dari 30
elemen data untuk satu orang. Data ini, ujarnya, sangat potensial untuk membantu OPD lain di dalam mengidentifikasi sasaran-sasaran kegiatan, sehingga ketika melaksanakan kegiatan itu tidak terjadi salah sasaran yang berdampak buruk terhadap masyarakat serta kemajuan roda pemerintahan khususnya di Kabupaten Lotim. Disebutkannya pendataan yang dilakukan oleh Dukcapil sangat detail, di antaranya seperti golongan darah, alamat masyarakat baik tempat tinggal sekarang maupun sebelumnya. Untuk itu, sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap
OPD khususnya di Kabupaten Lotim untuk menggunakan data Dukcapil dalam mengidentifikasi dan melaksanakan suatu kegiatan. Disinggung terkait pendataan yang dilakukan oleh BPS, Sateriadi mengungkapkan BPS tidak memiliki data lengkap sebagaimana pendataan yang dilakukan oleh Dukcapil. Dalam hal ini, BPS selaku lembaga penerima manfaat harus mengikuti data yang dikeluarkan oleh Dukcapil sesuai dengan amanah undang-undang bahwa data Dukcapil bisa digunakan oleh siapa saja. (yon)
terkesan lamban. Berdasarkan hasil koordinasi Pusdalop BPBD, hanya 2.662 KK atau unit huntara yang dibangun relawan masuk di data BPBD. Ditambah 2.500 KK penerima material, maka perkiraan sementara huntara warga 5.162 unit. Sebaliknya, Kabid Rehab Rekon BPBD KLU, Wartoyo, mengakui data warga terdampak gempa sebanyak 78.000 KK dengan perkiraan total rumah rusak sebanyak 63.332 unit. Dari angka itu, data yang terverifikasi sebesar 90,50 persen. “Yang sudah diverifikasi sampai SK ke 24, untuk rusak berat sebanyak 45.749 KK, rusak sedang 3.160 KK dan rusak ringan 8.405, jadi totalnya 57.314 KK,” ujarnya. Wartoyo menambahkan, SK RB yang sudah tercetak buku rekening sebanyak 41.385
lembar, sedangkan buku rekening yang terisi dananya sebanyak 13.338 lembar dengan nilai dana DSP pusat sebesar Rp 361 miliar lebih. “Yang sudah terdebet buku rekeningnya dari SK 1 sampai SK 14, sedangkan SK 15 sampai 24 belum terdebet,” sebutnya. Wardoyo menambahkan, verifikasi data belum dinyatakan berakhir. Sebab, ada kemungkinan warga yang masuk di katagori RB akan dikeluarkan dari SK jika fakta lapangan menunjukkan rumahnya rusak sedang atau rusak ringan. “Masih diberikan ruang masyarakat untuk memberi informasi. Anomali data otomatis juga akan mengubah jumlah, sehingga perlu diperbarui SK. Karena kalau yang ringan dinyatakan rusak berat kan salah kita,” tandasnya. (ari)
Pelayanan Dokumen Adminduk Dikembalikan ke Kecamatan Selong (Suara NTB) Di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM dan H. Rumaksi SJ, SH. Pelayanan pembuatan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) saat ini dikembalikan ke tingkat kecamatan. Langkah itu untuk untuk mendekatkan pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Hanya saja, dikembalikannya pelayanan adminduk itu di kecamatan masih terbentur dengan lemahnya sumber daya manusia (SDM) atau petugas di setiap kecamatan. Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (7/11), Kepala Dinas Dukcapil Lotim, Ir. H. Sateriadi, mengungkapkan pengembalian pelayanan adminduk ke kecamatan merupakan visimisi kepala daerah untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Untuk mewujudkan itu, pelayanan dokumen Dukcapil dijadikan di kecamatan menjadi lokasi pelayanan yang pertama dan saat ini masih dalam tahap uji coba. Dalam pelaksanaan pelayanan dokumen adminduk di tingkat kecamatan ini, Sateriadi menyebut jika pihaknya sudah melakukan bimbingan teknis (bimtek) terhadap operator-operator kecamatan. Namun pada hari pertama pelaksanaan, ilmu yang didapatkan dalam bimtek belum mampu diterapkan oleh petugas keca-
matan. Maka dari itu, Dukcapil melakukan distribusi petugas baik pegawai maupun staf untuk satu kecamatan masingmasing dua pendamping. “Kita juga sudah membentuk tim kecil yang setiap saat bisa dihubungi yang berfungsi memandu apabila terjadi kebingungan-kebingunan yang dialami oleh masyarakat,” ujarnya. Dalam pengembalian pelayanan ke tingkat kecamatan ini, Sateriadi menyebut jika saat ini masih dalam proses pemasangan alat yang dibutuhkan. Ditargetkan proses pemasangan dapat selesai pada bulan November untuk semua kecamatan berupa jaringan, alat cetak KTP elektronik dan lainnya. Hanya saja, ujar mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim ini yang masih dipegang Dukcapil yakni pelayanan keliling ke sekolah-sekolah, lansia, masyarakat cacat dan disabilitas, Akan tetapi berdasarkan usulan dari masyarakat, khusus bagi masyarakat dalam kondisi emergency/darurat dan membutuhkan BPJS, KK dan KTP. Bisa dilakukan di kabupaten, namun tetap harus melalui kecamatan. Seiring dengan dimulainya pelayanan, bagi kecamatan yang belum terpasang alatnya dan memiliki blanko sesuai kebutuhan yang diberikan oleh Dukcapil, maka bisa melakukan pencetakan di kecamatan terdekat. (yon)
(Suara NTB/yon)
PELAYANAN - Pelayanan pembuatan dokumen adminduk di Dukcapil Lotim. Saat ini pelayanan sudah dialihkan ke kecamatan, namun masih terbentur SDM.
SUARA NTB Kamis, 8 November 2018
Lepas Pengelolaan WTP Batujai PERUSAHAAN Daerah Air Minum (PDAM) Praya memastikan akan melepas pengelolaan Water Treatment Plan (WTP) Batujai ke pihak ketiga. Di mana hingga saat ini sudah ada dua perusahaan yang mengajukan diri untuk mengelola fasilitas pengelolaan air bersih milik PDAM Praya. Jika tidak halangan berarti Bulan April 2019 mendatang, sudah ada kepastian soal pengelola WTP Batujai tersebut. Hal itu diungkapkan Direktur Utama (Dirut) PDAM Praya, (Suara NTB/dok) L. Kitab, kepada Suara NTB, L. Kitab Rabu (7/11). Dikatakannya, pihaknya melepas pengelolaan fasilitas WTP supaya pengelolaannya bisa maksimal. Mengingat, kebutuhan biaya operasional WTP Batujai cukup besar. Selain itu, kondisi keuangan PDAM Praya agak sulit untuk terus menanggung biaya operasional fasilitas tersebut. “Kalau fasilitas ini sudah dikelola pihak profesional, pengelolaannya bisa lebih. Dengan dukungan anggaran yang lebih baik pula,” ungkapnya. Kitab menjelaskan, dua perusahaan yang sudah mengajukan minat mengelola WTP Batujai ini, yakni satu di antaranya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Satunya lagi perusahaan swasta. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada lagi perusahaan yang mengajukan minat. “Kita masih menunggu masuknya perusahaan lainnya. Setelah itu akan dilakukan lelang terbuka, untuk menentukan perusahaan mana yang akan ditunjuk untuk mengelola WTP Batujai,” imbuhnya. Dalam proses lelang pengelolaan WTP tersebut, pihaknya akan melibatkan aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun pihak kejaksaan untuk mengawal proses lelang supaya berjalan transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, perusahaan yang dipilih benar-benar memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola fasilitas WTP Batujai. Tidak hanya itu, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan dilibatkan untuk membantu menjalankan proses audit terhadap nilai aset yang ada. Termasuk dalam proses penentukan harga jual air kepada masyarakat nantinya, ketika WTP Batujai dikelola oleh pihak ketiga. Kendati nanti WTP Batujai tidak lagi dikelola PDAM Praya, bukan berarti PDAM Praya lepas tangan begitu saja. PDAM Praya nanti tetap akan ikut mengelola, namun pada proses akhir. “Yang mengelola memang pihak ketiga. Tapi yang menjual air ke masyarakat itu tetap PDAM,” jelasnya. Polanya, PDAM Praya nanti akan membeli air curah hasil pengelolaan dari WTP Batujai untuk dijual lagi ke masyarakat dengan harga yang telah disesuaikan dan disepakati dengan pihak pengelola WTP Batujai. (kir)
SUARA PULAU LOMBOK
Banyak Proyek Infrastruktur di Lobar Tak Libatkan TP4D Giri Menang (Suara NTB) Puluhan paket proyek di Lombok Barat (Lobar) yang ditangani oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak mencapai target, lantaran mengalami progres pengerjaan lamban, sehingga deviasinya pun negatif. Di samping banyak yang tak mencapai target, banyak juga paket proyek yang ditangani OPD tak melibatkan pendampingan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Seperti halnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar. Kepala Dinas PUPR Lobar Made Artadana yang dikonfirmasi terkait adanya proyek tak mencapai target yang ditangani instansi terkait ia mengklaim jika hampir semua proyek sudah selesai dan sudah PHO. Pihaknya mengklaim hanya ada beberapa proyek yang belum selesai, seperti jembatan Gunung Embit Desa Pelanggan yang kontraknya berakhir akhir November mendatang. Selain itu, ada ruas jalan di daerah Lembar
yang belum selesai di pembangunan jembatan. Lebih jauh, kata Made, terkait pelibatan TP4D dalam pendampingan proyek sejauh ini pihaknya sudah mulai melibatkan sejak tahun lalu. Pihaknya meminta pendampingan TP4D, khusus proyek yang nilai besar dan rawan kritis akibat terkendala medan di lokasi proyek berat. Beberapa di antaranya, proyek jalan Dusun Beroro Lembar yang kontraknya selesai
akhir November. Selain itu proyek ruas jalan di atas bukit Desa Sekotong dengan Kedaro. Beberapa proyek ini diprediksi rawan kritis lantaran kendala medan untuk pengangkutan alat berat dan material, sehingga perlu melibatkan TP4D agar memberi masukan terkait kondisi ini. Diakuinya, dari sekian banyak proyek yang ditangani di dinas terkait memang baru 50 persen melibatkan TP4D. “Iya sekitar 45-50 persen yang li-
Praya (Suara NTB) Sejumlah fasilitas yang ada di Kantor Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah (Loteng), Rabu (7/11) terbakar. Kuat dugaan fasilitas kantor desa tersebut sengaja dibakar sebagai buntut dari polemik pemilihan kepala desa (pilkades). Akibatnya, pelayanan dikantor desa lumpuh total. Informasi yang diperoleh menyebutkan, kebakaran diperkiraan berlangsung sekitar pukul 03.30 Wita. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian menghubungi aparat kepolisian dan petugas pemadam kebakaran. Beberapa saat kemudian, polisi dan petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Kurang dari satu jam, api akhirnya bisa dijinakkan. Namun sayang, hampir semua berkas dan dokumen desa, ludes terbakar. Sejumlah fasilitas di dalam kantor desa juga ikut terbakar api. “Hampir semua dokumen dan berkas desa ludes terbakar. Tidak ada yang bisa diselamatkan,” aku Pjs. Kepala Desa Lajut, Samsul Hadi, kepada wartawan, Rabu siang. Ia mengaku baru mengetahui kebakaran sekitar pukul 04.00 wita. Kala itu, api sudah cukup besar. Namun tidak sampai membakar bangunan kantor desa. Ia pun mengaku, akibat kejadian tersebut proses pelayanan pemerintah terganggu. Pun demikian, pihaknya tetap berupaya memberikan pelayanan. Meski dalam kondisi darurat. “Untuk pelayanan kita upayakan tetap berikan. Walaupun dalam kondisi darurat,” ujarnya. Terpisah, Kapolsek Praya Tengah Iptu Idham Khalid, membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya pun sudah menerjunkan tim identifikasi untuk menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. “Anggota polsek dengan tim identifikasi Polres Loteng sudah turun langsung untuk melakukan olah TKP terkait penyebab kebakaran,” tegasnya. Disinggung penyebab kebakaran apakah ada unsur kesengajaan, Idham mengaku masih belum bisa memastikan, karena proses penyelidikan masih berlangsung. Diakuinya, dari hasil olah TKP ada tercium bau menyengat seperti bau minyak tanah. Tapi itupun belum cukup untuk membuat kesimpulan soal penyebab kebakaran tersebut. Tapi yang jelas proses penyelidikan masih berlangsung. “Kesimpulan awal soal penyebab kebakaran belum bisa kita pastikan. Sampai ada hasil penyelidikan oleh tim identifikasi Polres Loteng,” pungkas perwira pertama ini. (kir)
(Suara NTB/her)
TERENDAM - Huntara yang ditempati korban gempa di Gunungsari terendam air hujan. Terendamnya huntara ini, karena tidak ada saluran pembuangan air.
Dibangun Tanpa Saluran
Huntara Korban Gempa di Gunungsari Terendam Giri Menang (Suara NTB) Hunian sementara (huntara) yang ditempati korban gempa di wilayah Gunungsari terendam air hujan. Pasalnya pada saat dibangun, huntara ini tak dilengkapi dengan saluran. Ditambah lagi kebanyakan huntara dibangun di dataran rendah, seperti lapangan. Kondisi pun menyebabkan korban gempa kalang kabut saat hujan. Warga berharap agar ada solusi berupa saluran irigasi untuk pembuangan genangan hujan. Hal ini diakui oleh Camat Gunungsari H. Rusni pada Suara NTB, Rabu (7/11). Melihat kondisi ini, ujarnya, korban gempa berinisiatif membuat saluran pembuangan, sehingga huntara tidak tergenang air saat hujan. Beberapa daerah yang menurutnya rawan tergenang, antara lain di Kekait, Guntur Macan, Dopang, Gunungsari dan desa yang berada di dataran. Untuk menangani masalah ini, pihaknya akan segera berkoordinasi
dengan desa dan Pemda untuk penanganan. Hal sama dikeluhkan korban gempa di Dusun Senggigi Desa Senggigi. Hujan yang turun deras membuat air masuk ke dalam tenda pengungsian mereka. Lokasi tempat pengungsian yang berada di dataran tinggi membuat air cepat mengalir, sehingga membuat tergenang. “Banjir dia, sudah dua hari ini airnya masuk ke dalam tenda,” ungkap Farhin, warga setempat. Menurutnya tidak hanya air yang turun dari perbukitan. Air yang turun dari perbukitan juga membawa sampah. Bahkan semut bermunculan di dalam tenda mereka.”Karena dekat bukit, kalau hujan pasti banjir. Semut muncul, kasihan yang punya anak kecil di sini,” ungkapnya. Tenda yang terbuat dari terpal pun bocor. Warga pun terpaksa memindahkan sejumlah barang seperti kasur dan perabotan lainnya ke atas meja. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan banjir,
Bursa Inovasi Desa Picu Para Kades Berinovasi Kembangkan Potensi Giri Menang (Suara NTB) Bursa Inovasi Desa (BID) yang diadakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lombok Barat (Lobar) berjalan lancar dan sukses. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Gelanggang Olahraga (GOR) Mini Gerung ini diikuti ratusan peserta dari para kepala desa sekarang Lobar, OPD, tim inovasi daerah kabupaten, tim inovasi di desa, tenaga pendamping desa. Kegiatan ini pun ditekankan harus menjadi ajang pertukaran inovasi dan terobosan bagi desa untuk membangun serta mengembangkan desa masing-masing di Lobar. Dalam sambutannya Kepala Dinas PMD Lobar H.L. Edi Sadikin menjelaskan, BID merupakan Program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDT transmigrasi). Kegiatan ini menjual kreasi dan inovasi yang sudah dilakukan oleh desa yang ada di Indonesia untuk bisa dicontoh desa-desa yang ada di wilayah Lobar sesuai potensi yang ada di masing-masing desa.”Terlebih saat
(Suara NTB/her)
FOTO BERSAMA - Asisten III Setda Lobar H. Fathurahim dan Kepala Dinas PMD H. L. Edi Sadikin foto bersama dengan peserta Bursa Inovasi Desa. ini adanya alokasi dana desa (ADD) bisa memicu desa untuk berinovasi, sehingga tujuan dari pemdes itu sendiri bisa dirasakan masyarakat,” terangnya. Dari kegiatan ini, ujarnya, para kades bakal menerima petunjuk terkait inovasi apa saja yang bisa dilakukan di desanya masing masing. Di antaranya beberapa poin menu bursa inovasi yang bisa dilakukan meliputi bidang infrastruktur, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal dan bidang pengembangan sumber daya
(Suara NTB/dok)
Made Artadana batkan TP4D,” klaim Made. Ia menambahkan pelibatan TP4D sesuai dengan aturan dan arahan dari pimpinan dalam hal ini bupati. Menindaklanju-
ti itu pihaknya pun mulai tahun lalu sudah bersinergi dengan kejaksaan dalam proses tahapan lelang proyek. Sebelumnya, Kabag administrasi pembangunan dan ULP Setda Lobar Heri Ramadan mengatakan, progres pengerjaan belasan proyek di Lobar molor dari target yang mesti dicapai. Pasalnya terdapat deviasi negatif atau tak mencapai target rata-rata hingga persen. Belasan paket yang molor ini didanai dari dana alokasi khusus (DAK), DID,DAU dan pajak rokok atau DBHCHT. Molornya belasan paket proyek ini disebabkan dampak gempa beberapa waktu lalu, sehingga menyebabkan pemda harus melakukan addendum proyek hingga satu bulan lebih ke depan. (her)
Lokasi Wisata di Kuranji Terkendala Infrastruktur
Buntut Pilkades
Kantor Desa Lajut Diduga Dibakar
Halaman 5
manusia. Harapannya, melalui Bursa Inovasi Desa, apa yang telah dilakukan kepala desa yang sudah berhasil melalui tiga bursa inovasi itu bisa dilakukan di Lobar, terutama yang bernilai produktif, sehingga bisa menghasilkan kemajuan untuk desanya masing-masing. Sementara itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang diwakili Asisten III Setda Lobar Dr. H. Fathurrahim mengatakan Bursa Inovasi Desa ini forum yang sangat bagus bagi desa untuk bertukar posisi inovasi, gagasan dan
ide serta terobosan. “Jadi sesuatu baru harus digerakkan dari bawah. Tidak serta, sesuatu baru itu bisa bergerak harus dukung oleh semua pihak,” katanya. Lebih lanjut, berbagai inovasi yang dihasilkan desa di Lobar perlu ditukar satu sama lain. Tentu berdasarkan kondisi wilayah. Dengan inovasi ini diharapkan mampu memberi warna baru di daerah. Ia menekankan kepada para kades dengan era keterbukaan saat ini, maka kades harus sudah punya mindset pemikiran mampu membaca potensi-potensi yang ada di desa. Desa harus mulai berpikir inovatif, tidak sekedar menggunakan DD dan ADD, namun harus mampu melihat potensi. “Yang perlu diingat, ada potensi yang besar harus dipikirkan bersama tidak hanya mengolah bahan baku, namun yang dimaksud jadi pemikiran bersama yakni potensi jasa, tarian dan kesenian. Kalau desa mau melihat potensi usaha perjalanan wisata, potensi wisata siapkan tarian dan datangkan pelatih, ini sangat potensial,” ujarnya. (her/*)
warga membuat parit di sekeliling tenda. Beberapa warga pun memilih pindah kembali ke halaman rumah dan membuat tenda dengan sisa puing bangunan. “Sekarang cuma sekitar 40 KK (kepala keluarga) sisanya di sini,” bebernya. Meski demikian, diakuinya untuk bantuan sembako dan air bersih masih diperoleh dari sejumlah relawan. Terdapat juga bantuan huntara yang akan dibangun. Hanya saja baru terpasang berupa tiang bambu. “Sudah seminggu terpasang, Cuma belum jadi,” pungkasnya. Menurut Kaur Kesra Desa Senggigi, Muhammad Fatul Aziz, masih ada sekitar ratusan penggungsi yang berdiam ditenda pengungsian. Musim penghujan yang mulai tiba membuat resah warga pengungsian. Di samping ancaman munculnya berbagai penyakit yang dapat menyerang warga.”Semakin parah ini kalau udah ujan tiba, resah warga jadinya,” ucapnya. (her)
Giri Menang (Suara NTB) Destinasi wisata di Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi banyak dikunjungi wisatawan, terutama pada akhir pekan pengunjung yang datang mencapai ratusan hingga ribuan orang. Namun kendala dihadapi wisatawan ketika berkunjung ke lokasi wisata yang menyediakan pengangkaran penyu ini, terkait akses jalan masuk yang rusak parah. Pihak desa berharap agar akses jalan ini dibangun oleh Pemda. Ditemui di Giri Menang kemarin, Kepala Desa Kuranji Dalang Sukadin menjelaskan dalam satu minggu itu, ratusan bahkan hingga ribuan pengunjung datang ke destinasi wisata Kuranji Dalang. Warga yang datang ini kebanyakan memang masyarakat lokal yang ingin menikmati pantai dan sekedar berziarah di Makam Ilan Kuranji Dalang. “Terutama pada hari Sabtu Minggu, pengunjung sangat ramai datang ke pantai. Namun karena kondisi jalan masuk utama kekawasan pesisir yang kecil yang hanya untuk satu kendataraan roda empat, ini masih menjadi kendala, sehinga pegunjung harus secara bergantian keluar masuk ke kawasan pantai agar bisa sampai ke tempat tujuan,” keluhnya Rencana perbaikan dan pelebaran jalan ini sudah lama disampaikan ke Pemda, tetapi belum ada respons sampai saat ini. Ia berharap agar tahun 2019 mendatang perbaikan jalan ini bisa dilakukan, karena status jalan ini sudah masuk jalan kabupaten. Pihaknya berharap Pemda Lobar memberikan perhatian agar jalan ini bisa segera diperbaiki.’’ Sudah ada kita dijanjikan pada tahun
2019 mendatang akan di lebarkan,’’ tegasnya. Di Desa Kuranji Dalang sendiri ada beberapa destinasi wisata, misalnya ada wisata penyu yang saat ini masih tinggal sekitar 200 ekor penyu yang ada di penangkaran penyu di Desa Kuranji Dalang. Sebelumnya beberapa ekor penyu dikembalikan ke BKSDA, karena jumlah penyu yang dilepas di penangkaran jumlahnya terlalu banyak, sehingga dikembalikan ke habitatnya daripada tidak bisa dipelihara dengan baik di penangkaran. ‘’ Sebagian kemarin kami kembalikan ke BKSDA,’’ ujarnya. Keberadaan penyu-penyu dijual menjadi desitinasi wisata bagi masyarakat lokal, antusias masyarakat melihat penyu tersebut cukup tinggi, warga masyarakat diberikan kebebasan untuk melihat penyupenyu yang ada di penangkarannya.’’ Masyarakat bisa melihat langsung penyu-penyu yang ada di penangkaran,’’ jelasnya. Selain penangkaran penyu, desa ini juga memiliki makam ilan dan keberadaan panggung seni budaya yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan di panggung terbuka seni budaya.’’ Di gedung itu, setiap minggu ada saja kegiatan yang dilakukan, seperti wayang dan pertunjukan musik tradisional,’’ ujarnya. Menurutnya, hal yang paling dibutuhkan sekarang adalah fasilitas perbaikan jalan tersebut agar bisa segera diperlebar, sehingga para tamu bisa mudah keluar masuk ke pantai. Ia menambahkan untuk terus menggeliatkan wisata setempat, pihak desa beberapa hari lalu menggelar even Roah Segare. Even tahunan ini sangat menyedot antusiasme pengunjung. (her)
(Suara NTB/ist)
ROAH SEGARE - Prosesi Roah Segare yang diadakan pihak Desa Kuranji Dalang. Sayangnya, infastruktur ke kawasan ini masih belum bagus.
SUARA NTB Kamis, 8 November 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6 (Suara NTB/bug)
Awal 2019, Konversi Mitan ke Gas akan Terealisasi Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menargetkan rencana konversi Minyak Tanah (Mitan) ke Gas tuntas awal tahun 2019. Bahkan untuk saat ini tercatat sudah ada sekitar 21.844 calon penerima yang sudah diusulkan ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan bantuan itu (gas tiga kilogram). Asisten II Setda Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si, Rabu (7/11) mengatakan, rencana untuk konversi Mitan ke Gas sudah mulai direspon di pulau Sumbawa. Bahkan dalam (Suara NTB/dok) waktu dekat ini, dari KemenH. Amry Rakhman terian ESDM akan segera mengundang keluarga sasaran dan masyarakat umum untuk diberikan sosialisasi terhadap rencana konversi itu. Dengan demikian, saat penerapan nantinya, tidak ada penolakan masyarakat yang akan berdampak kapada kondusivitas wilayah. Apalagi dengan dilakukannya konversi, secara tidak langsung Minyak tanah yang masih digunakan akan ditarik secara berlahan dari pasar dan tidak lagi disubsidi. Jika sudah ditarik dan tidak lagi disubsidi maka harganya juga akan meningkat dari harga yang ada saat ini sekitar Rp12. 000 per liter. “Memang rencana konversi sudah ada dan di akhir tahun 2018 sudah harus dilaksanakan. Hanya saja sebelum kita terapkan nantinya, akan disosilisasikan terlebih dahulu,” ungkapnya. Dikatakannya, terhadap angka 21.844 tersebut, pihak terkait tetap melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan para penerima yang telah didata sebelumnya masih berada di Sumbawa Barat atau tidak. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM KSB, melalui Kabid Perdagangan, Rahadian S. Pd, M. Si, memang untuk saat ini sudah banyak tabung gas 3 kilogram yang dijual bebas padahal belum termasuk wilayah konversi. Hanya saja pihaknya tidak menampik ada mekanisme pasar yang membuat gas ini tetap berada di daerah yang belum masuk wilayah konversi. (ils)
Bupati Dorong Perlindungan Mata Air dan Penanaman Pohon Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B. Sc yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda Sumbawa Drs. H. Muhammading, M.Si berharap masyarakat melalui Camat dan Kepala Desa tetap aktif melaksanakan gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan. Meneruskan penanaman pohon penghijauan secara sukarela di halaman kantor, sekolah, rumah, dan jalan-jalan/tempat umum. Demikian disampaikan Bupati saat membuka kegiatan Penilaian Lomba Perlindungan Mata Air Tingkat Provinsi NTB 2018, di Desa Luk Kecamatan Rhee, kegiatan ini memberikan manfaat yang sangat besar dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. Melaksanakan aksi lokal untuk mengantisipasi perubahan iklim yang menyebabkan banjir dan kekeringan akibat musim yang tidak bisa diprediksi. “Kegiatan ini tidak semata-mata sebagai penilaian untuk meraih juara, tetapi untuk menjadi ajang pembinaan dan sharing informasi dalam rangka mewujudkan tata praja lingkungan atau kepemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup,” ujarnya. Bupati juga berharap masyarakat meminimalkan sampah dari sumbernya terutama sampah rumah tangga. Memelihara kebersihan sungai dan sekitarnya dengan tidak membuang sampah ke sungai. Memelihara kelestarian sumber-sumber air, memelihara dan mengamankan pohon yang berada di sekitar mata air atau daerah tangkapan air, melaksanakan awig-awig yang telah disepakati dalam menjaga kelestarian mata air. Ketua Tim Penilai Lomba Ir. H .Muhammad Yusuf. M.Sc menyampaikan pemanasan global yang dirasakan saat ini tidak bisa dihindari lagi. “Oleh karna itu, kita sekarang harus sadar, jangan buang sampah sembarangan karena menjelang hujan akan menjadi masalah kita. Menyelamatkan lingkungan melalui konservasi bukan hanya dilakukan dihutan, laut dan darat,” ungkapnya. (arn)
Terkait Netralitas ASN, Bawaslu Sumbawa Surati Bupati Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbawa telah bersurat secara resmi ke Bupati Sumbawa dan Sekda selaku pembina kepegawaian di Sumbawa. Tujuannya, untuk terus menghimbau para ASN di semua tingkatan agar menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2019. “Kami memang sudah mendapat masukan dari beberapa pihak terkait adanya desas desus keberpihakan ASN kepada Caleg atau calon pada pemilu 2019. Tetapi laporan itu belum disampaikan secara resmi ke kami. Karena dalam penerimaan laporan pelanggaran kami punya mekanisme sebagaimana diatur di Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Sehingga kami melakukan sosialisasi dan investigasi awal atas informadi tersebut. Sehingga penting bagi kami sebagai pengawas pemilu mengutamakan langkah pencegahan untuk saling mengingatkan,” terang Kordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumbawa, Hamdan S.Sos.I, Rabu (7/11). Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan kepada ASN, Bawaslu juga terus melakukan sosialisasi sebagai wujud dari tugas, wewenang dan kewajiban kewenangan Bawaslu/kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 102 sampai dengan Pasal 104. Hal ini dilakukan untuk memastikan para ASN di semua tingkatan di wilayah kabupaten Sumbawa untuk menjaga netralitas pada tahapan Pemilu tahun 2019. Apalagi saat ini telah berjalan tahapan kampanye yang telah dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Sesuai UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 Ayat 2 junto PKPU Nomor 33 tahun 2018 perubahan Kedua PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu junto UU Nomor 5 tahun 204 Pasal 2 huruf f tentang ASN dan kesemua aturan tersebut menyebutkan larang keterlibatan atau keberpihakan ASN dalam kegiatan memberikan dukungan maupun terlibat aktif mendukung caleg maupun calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019. (arn)
Hamdan
BURSA INOVASI - Wabup KSB Fud Syaifuddin saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara bursa inovasi desa yang dilaksanakan DPMD KSB, Rabu kemarin.
Harus Cermat, Kades Jangan Cari Untung Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST meminta seluruh kepala desa (Kades) agar cermat dalam mengelola anggaran di desanya. Di hadapan seluruh Kades se-KSB saat membuka acara Bursa Inovasi Desa, Rabu (7/ 11), Wabup KSB menyatakan, anggaran yang dikelola desa saat ini sangat besar. Karena itu pemerintah pusat menurunkan seluruh elemen untuk mengawasinya agar tidak terjadi penyelewengan. “Sekarang ada Satgas
khusus yang diterjunkan langsung oleh Kemendes ke desadesa, bahkan pak presiden menginstruksikan juga ke KPK turut mengawasi,” cetusnya. Menurut dia, satu kata kunci yang harus dipedomani Kades dalam mengelola anggaran adalah memastikan setiap programnya benar-benar untuk masyarakat. Membuat
program sesuai kebutuhan warganya dan tidak pernah berpikir untuk menperoleh keuntungan pribadi dari setiap sen dana yang ada. “Buat program yang riil yang dibutuhkan masyarakat. Jangan mengada-ada buat kegiatan dengan dalih mendapat keuntungan,” tandasnya. Menurutnya, jabatan seor-
ang Kades merupakan amanat berat saat ini. Sebab dana yang dikucurkan pemerintah nilainya tidak sedikit setiap tahun sementara di sisi lain kesiapan desa belum sepenuhnya siap mengelola anggaran sebesar itu. “Konsultasikan setiap program yang akan dibuat, jangan asal susun karena merasa punya otoritas. Nanti tidak sesuai aturan juga bermasalah,” paparnya seraya menambahkan jangan sampai Kades merusak nama baiknya sendiiri. “Kalau naik (menjabat)
dengan cara terhormat jadi harus turun juga dengan cara yang baik. Jangan naiknya baik tapi selesainya merusak harga diri,” sambung Wabup. Kepada masyarakat, Wabup juga meminta, agar turut mengawasi pengelolaan anggaran oleh desa. Dan jika menemukan indikasi penyelewengan agar segera melaporkan. “Laporkan ke inspektorat, nanti akan dilakukan pembinaan. Tapi kalau kesalahan berat bisa saja nanti sampai ke penegak hukum,” sebutnya. (bug)
Minim Sarana Jadi Alasan Jaksa Tagih Tunggakan Pengawasan Laut Tidak Maksimal BPJS Kesehatan
Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa Barat, masih kesulitan untuk melakukan pengawasan terkait aktivitas destructive fishing yang marak terjadi di wilayah setempat. Hal tersebut terjadi, pasalnya kapal patroli dan SDM untuk melakukan pengawasan di laut sangat minim bahkan tidak ada. Kepala Dislutkan melalui Kabid Sumber Daya, Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan (PDSKP) Agusman S. Pt kepada Suara NTB, Rabu (7/11) tidak menampik masih terbatasnya fasilitas pengawasan laut saat ini. Hal tersebut tentu sangat tidak relevan dengan banyaknya laporan dari masyarakat terkait aktivitas merusak itu di beberapa lokasi. Kalaupun
dilakukan operasi gabungan, maka hasilnya nihil karena untuk mengejar pelaku sangat tidak dimungkinkan dengan kapal yang digunakan saat ini (kapal nelayan). Jika sudah ada kapal patroli yang dianggap sesuai dengan kondisi laut yang ada, maka pengawasannya akan maksimal. Pihaknya juga sudah meminta provinsi untuk bisa segera menyikapi masalah ini, tetapi sampai saat ini masih belum ada progres yang baik. “Kita harapkan sarana pengawasan yang masih nihil saat ini (kapal patroli) bisa dilengkapi. Sehingga pengawasannya akan lebih maksimal,” ungkapnya. Disebutkannya, untuk saat ini ada tiga lokasi yang kerap dijadikan sasaran destructive
fishing yakni di wilayah Poto Tano tepatnya gugusan gili balu, desa Kertasari dan Sekongkang. Dari ketiga lokasi itu, paling banyak ditemukan yakni pengeboman ikan, penggunaan kompresor, dan potasium sekaligus zat berbahaya lainnya. Hanya saja, besaran lokasi yang rusak akibat hal tersebut, sampai saat ini masih belum dipastikan karena tersebar. Untuk itu, pihak terkait sangat berharap supaya sarana yang masih minim saat ini bisa dilengkapi agar pengawasannya akan maksimal nantinya. “Memang untuk saat ini ada tiga lokasi yang menjadi atensi kita karena sangat rawan terjadi destructive fishing. Tetapi karena masih terkendala sarana akhirnya kita tidak maksimal” ungkapnya. (ils)
DPRD KSB Segera Jadwalkan Pembahasan RAPBD 2019 Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berjanji segera menyusun jadwal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPABD) 2019 mendatang bersama pemerintah. Ketua DPRD KSB, Muhammad Natsir, ST menjelaskan, pihaknya telah meminta Badan Musyawarah (Banmus) untuk menjadwalkan rapat penyusunan jadwal pembahasan RAPBD 2019, pada 8 Nopember. “Besok ya (hari ini) Banmus rapatnya,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (7/11). DPRD KSB terhitung agak terlambat memulai prosesi pembahasan RPABD. Sebab pemerintah sejak pekan lalu telah melayangkan pemberitahuan kesiapannya. Menurut Natsir, hal ini dikarenakan sejumlah anggota memiliki agenda kerja yang harus dituntaskan. Baik itu agenda kerja lembaga maupun kepartaian. “Iya teman-teman ada urusan. Nah sekarang kita sudah bisa kumpul dan insyaallah akan mulai fokus dengan pembahasan RAPBD 2019,” janjinya.
(Suara NTB/dok)
Muhammad Natsir Meski sedikit terlambat, ia optimis pembahasan program keuangan daerah tahun depan itu tidak akan molor. Terlebih saat ini Pemda KSB juga telah sangat siap dengan draft usulannya. “Insyaallah tidak akan keluar bulan ini atau paling lambarmt awal Desember sudah kita tetapkan,” klaimnya. Sebelumnya, Asisten
Ekonomi Pembangunan Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si mengatakan, Pemda KSB telah merampungkan draft RAPBD 2019. Bahkan telah melayangkan pemberitahuan ke DPRD setempat agar segera menjadawalkan pembahasannya. “Kami sudah siap sejak minggu lalu tapi dewan belum juga menjadwalkan,” paparnya. Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan menyelesaikan pembahasan RAPBD pada bulan Nopember ini. “Belum juga terlambat sebenarnya., karena kita target disahkan akhir bulan ini. Dan normal pembahasan itu paling 20 hari,” sebutnya. Pada tahun depan, APBD KSB dipatok pemerintah sekitar Rp 1,070 triliun. H. Amry mengakui, nilai APBD 2019 tidak sama besar dengan tahun ini yang angkanya di atas Rp 1,1 triliun. Hal ini dikarenakan mengikuti rasionalisasi anggaran perubahan 2018 yang terkoreksi mengalami penurunan. “Ya lebih kecil dari tahun ini. Tapi posisinya masih tetap di atas 1 (triliun),” imbuhnya. (bug)
Dua Perusahaan
Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak dua perusahaan yang berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih nunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tunggakan di tahun 2018 ini tengah ditagih pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN). Hal ini setelah diterimanya Surat Kuasa Khusus (SKK) dari pihak BPJS. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Sumbawa, Jeffry G. Lokopessy, S.H kepada wartawan, Rabu (7/11) kemarin membenarkan adanya hal tersebut. BPJS Kesehatan Cabang Bima meminta permohonan bantuan hukum kepada pihaknya selaku JPN untuk penyelesaian pembayaran iuran BPJS Kesehatan dua perusahaan. Satu perusahaan di Kabupaten Sumbawa dan satunya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). “Permohonan BPJS Kesehatan Cabang Bima untuk bantuan hukum. Ada dua perusahaan yang diminta kepada kami JPN untuk melakukan negosiasi. Ada yang di Sumbawa dan ada yang di KSB,” ujarnya. Dijelaskannya, tunggakan pembayaran di tahun 2018 hingga 10 Agustus. Terhadap perusahaan di KSB, jumlah pembayaran untuk tiga pegawai dengan jumlah tanggungan 10 orang yakni Rp4,2 juta lebih. Kemudian perusahaan di Sumbawa, untuk 11 pegawai dengan jumlah tanggungan 21 orang sekitar Rp14 j u t a lebih.
Sejauh ini, pihaknya sudah bersurat guna mengundang kedua perusahaan tersebut agar mendatangi kejaksaan. Guna penyelesaian tunggakan iuran tersebut. “Kita sudah mengundang dan bersurat kepada yang bersangkutan,” jelasnya. Dari undangan, kata Jeffry, pihak Perusda sudah mendatangi kejaksaan. Merekapun sanggup melunasi, dan meminta dengan cara dicicil. Sebagai negosiator, pihaknya juga sudah menyampaikan ke pihak BPJS, hanya saja saat ini masih menunggu jawabannya. Sedangkan PT. Tonggo hingga kini belum ada informasi. Sesuai undang-undang, penagihan ini tetap melakukan prosedur yang ada. Jika tidah memenuhi undangan, maka ada beberapa teguran terlebih dahulu. Yang jelas pihaknya selaku JPN tetap melakukan negosiasi untuk pelunasan. “Kalau kami sesegera mungkin untuk pelunasan. Kami sebagai pelaksana. BPJS meminta kejaksaan selaku JPN untuk melakukan negosiasi,” pungkasnya. (ind)
Jeffry G. Lokopessy
SUARA NTB Kamis, 8 November 2018
Sejumlah Instansi Belum Lunasi Kelebihan SPPD Sumbawa Besar (Suara NTB) Penagihan kelebihan pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di sejumlah instansi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus dilakukan. Dari lima instansi, empat diantaranya belum melunasi pengembalian, termasuk ada yang belum membayar sama sekali. Kelebihan pembayaran tersebut berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017 lalu. Kasi Datun Kejari Sumbawa, Jeffry G. Lokopessy, S.H menyebutkan, terhadap surat kuasa khusus (SKK) dari KSB untuk penagihan kelebihan pembayaran SPPD masih belangsung. Sejauh ini ada yang sudah membayar dengan cara mencicil dan ada yang belum membayar sama sekali. Kelebihan SPPD tersebut merupakan temuan dari BPK pada 2017 lalu. Kemudian disarankan sejumlah instansi untuk melakukan pengembalian. “Untuk SKK tahun 2017 yang dari KSB saat ini masih. Ada yang sudah membayar dengan cicil dan ada yang belum,” ujarnya, Rabu (7/11). Dijelaskannya, beberapa instansi yang terdapat kelebihan SPPD tersebut yakni Dinas ESDM, Dikpora, Dishubkominfo, Sekwan dan Disperindagkop UMKM. Untuk Dinas ESDM kelebihannya Rp5 juta, Dikpora sisa yang belum dikembalikan Rp15 juta, Dishubkominfo sisa yang belum dikembalikan Rp15 juta, dan di Sekwan sisanya Rp14 juta lebih. Sedangkan Disperindagkop UMKM sudah melunasinya. “Yang belum pengembaian sampai sekarang Dinas ESDM. Sedangkan Disperindagkop UMKM sudah melunasinya. Yang lain ada yang cicil,” terangnya. Masing-masing instansi ini, lanjutnya, sudah berkomitmen untuk melakukan pengembalian melalui Inspektorat KSB. Pihaknya pun tetap melakukan negosiasi dengan sejumlah pihak terkait di instansi tersebut untuk melakukan pemangilan. Selain itu, pihaknya juga tetap berkoordinasi dengan Inspektorat KSB. Bahkan pihaknya berencana datang ke KSB, karena sejauh ini sudah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap para pihak di beberapa instansi yang belum melunasi pengembalian. “Kami berencana ke KSB, karena sudah beberapa kali mengirim undangan,” pungkasnya. (ind)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Musim Hujan, Warga Woja Terancam Tak Nikmati Air PDAM Dompu (Suara NTB) Pelanggan PDAM di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terancam tidak menikmati air bersih. Rencana Pemerintah Kabupaten Dompu membangun bak penampung air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kamudi sebagai pengganti bendungan yang jebol diterjang banjir belum juga terealisasi. M. Nur, SH manager Umum PDAM Dompu kepada Suara NTB, Rabu (7/11) kemarin mengungkapkan kekhawatirannya soal ketersediaan air baku bagi pelanggan PDAM wilayah Kecamatan Woja selama musim hujan. Pasca jebolnya bendungan Kamudi, pengambilan air baku langsung di DAS menggunakan pipa 10 inci. Sistem ini berhasil memenuhi kebutu-
han air bersih selama musim kemarau, walaupun beberapa kali hanyut saat banjir ketika hujan. “Ini sudah masuk musim hujan, tapi belum jelas (rencana pembangunan sistem baru),” kata M Nur. Ia pun berharap, di sisa waktu beberapa hari sebelum intensitas hujan tinggi agar bisa dibangunkan sistem penangkapan air baku untuk kebutuhan air bersih. Sehingga
kebutuhan air baku untuk diolah di IPA Selaparang bisa terpenuhi. “Kebutuhan air bersih bagi warga pun bisa tersedia,” katanya. Kepala BPBD Dompu, Drs. Imran yang dihubungi terpisah mengaku, sudah ada perintah langsung Bupati untuk segera membangun bak penangkap air yang bisa menghindari sedimentasi di DAS Kamudi. Dari bak ini kemudian menghantar-
kan air ke saluran penghantar milik PDAM untuk diolah di IPA Selaparang dan penghantar air irigasi warga Kamudi. “Tapi perencanaannya ada di Dinas PU,” katanya. Pengerjaan bak ini akan dibiayai melalui dana tanggap darurat Kabupaten Dompu tahun 2018. Namun anggaran tersebut hingga saat ini belum cair, karena proses perencanaan masih disiapkan di Dinas PUPR. “Itu menggunakan dana tanggap darurat,” terangnya. Sebagaimana diketahui, bendungan Kamudi yang menjadi sumber air baku IPA Selaparang jebol diterjang
banjir bandang April 2017. Bendungan ini kemudian diperbaiki dengan dana tanggap darurat tahun 2017 dengan sistem bronjong. Tidak sampai 6 bulan, bendungan ini kembali jebol November 2017. Upaya perbaikan dilakukan secara mandiri oleh PDAM hingga semua bronjong yang ada dibawa banjir dan tidak bisa menangkap air di awal 2018. Untuk memenuhi kebutuhan air baku, PDAM pun mengambilnya dengan pemasangan pipa 10 inci di DAS dan beberapa kali dibawa arus banjir. “Hujan kemarin ndak besar. Makanya air di sungai ndak besar,” ungkapnya. (ula)
Kasus Anggaran KONI Jalan di Tempat Dompu (Suara NTB) – Laporan kasus pencairan anggaran KONI Tahap II yang diduga bermasalah belum menunjukan perubahan. Polisi masih tetap dengan alasan yang sama, yakni menunggu hasil audit pengawas internal pemerintahan, dalam hal ini Inspektorat. Alasan lain, kasus tersebut masih dalam tahun anggaran berjalan. Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK., dikonfirmasi perkembangan kasus yang kabarnya sudah rampung proses pertanggung jawabannya itu tetap dengan alasan yang sama, yakni menunggu hasil audit Inspektorat. “Yang pasti kita masih menunggu hasil audit dari Inspektorat,” kata dia menjawab wartawan di Mapolres, Selasa (6/7). Dikatakan masih dalam tahun anggaran berjalan atau belum tutup buku lantaran tahun 2018 belum berakhir. Itu artinya, kasus ini diperkirakan akan mulai diusut awal Januari 2019 mendatang. Soal bantahan Inspektorat bahwa surat permohonan hasil audit belum disampaikan polisi, Erwin Suwondo tak bisa memastikan dan akan coba memperjelasnya kembali bersama jajaran. Namun, yang pasti, saat ini pihaknya terus mengumpulkan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan, termasuk sudah meminta keterangan beberapa orang saksi baik terlapor (DPPKAD) maupun pelapor (Dikpora) setempat. “Ini kita mengumpulkan barang bukti sambil menunggu hasil audit Inspektorat. Soal jawaban Inspektorat belum menerima surat permohonan kita nanti kita tanyakan lagi,” jelasnya. Sementara Inspektur Kabupaten Dompu, Soehartomo, Skm., MPPM yang berusaha ditemui di ruang kerjanya terkait hasil audit yang dilakukan, serta kejelasan soal surat permohonan hasil audit dari polisi tak berhasil ditemui. Namun pada wartawan sebelumnya ia membantah sudah menerima surat permohonan hasil audit dari polisi terkait kasus pencairan anggaran yang diduga nonprosedural tersebut. (jun)
Banyak Pemakaian Listrik Ilegal di Dompu Dompu (Suara NTB) – Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Rayon Dompu, Wahyu Cahya Hermawan mengungkapkan, banyak penggunaan tenaga listrik tanpa alas hak atau ilegal di wilayah ini. Hal itu berdasarkan hasil temuan setiap kali menggelar operasi gabungan. Parahnya, persoalan itu hampir merata terjadi di delapan kecamatan. Dari 10 orang pelanggan yang disisir misalnya, pasti ada satu atau dua keluarga yang melakukan pelanggaran tersebut. “Jumlahnya tidak bisa kita prediksi berapa tapi temuan itu selalu ada,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (7/11). Sejauh penindakan yang pernah dilakukan, sebagian besar dari pelanggar diberikan sanksi berupa pembayaran denda sesuai besaran tarif dan daya yang telah dicuri, sementara yang berlanjut ke proses hukum belum ada satupun. Penggunaan listrik tanpa alas hak ini banyak ditemukan bukan semata-mata karena unsur kesengajaan masyarakat, tetapi kuat dugaan ada oknum petugas PLN sendiri yang sengaja menawarkan jasa pemasangan listrik dengan biaya yang murah, pun iuran per bulannya akan lebih rendah dari listrik legal. Ironisnya, Lanjut Wahyu Cahya Hermawan, meski para pelanggar itu berhasil ditemukan dan ditindak namun terkadang mereka kembali mengulangi pemasangan listrik secara ilegal. “Masyarakat sebetulnya tidak tau apakah itu legal atau ilegal, jadi oknum yang menawarkan jasa dengan memurahkan biaya pemakaian dengan cara ini. Karena masyarakat tidak mengerti dia dapat tawaran murah ya senang saja padahal itu ilegal,” jelasnya. Operasi gabungan untuk menekan pelanggaran ini dilakukan intens selama dua minggu dalam sebulan dengan menyasar semua wilayah, tetapi memang tingkat pelanggarnya belum bisa ditekan signifikan karena beberapa dari mereka ada yang kembali mengulangi perbuatannya. Pun oknumoknum panawar jasa itu terus mencari pelanggan baru untuk mengambil keuntungan. “Temuan pelanggar ini tidak pernah sampai 50 persen, sedangkan untuk wilayah terbanyak tidak berani kita sebutkan karena nanti berpengaruh ke daerah itu sendiri,” pungkasnya. (jun)
Wahyu Cahya Hermawan
(Suara NTB/jun)
(Suara NTB/uki)
SERAH TERIMA - Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan menerima hasil seleksi TKD CPNS Kota Bima dari Tim BKN di ruang kerja Wawali, Rabu (7/11).
Seleksi CPNS di Kota Bima
Hanya 21 dari 1.342 Peserta Lampaui Standar kelulusan Kota Bima (Suara NTB) – Seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ruang lingkup Pemerintah Kota Bima yang dipusatkan di aula SMKN 1 Kota Bima berakhir pada, Selasa (6/11) sore. Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Syharial Nuryadin S.IP MM mengatakan dari sebanyak 1.370 peserta terdaftar dan lolos
berkas administrasi. Namun hanya sebanyak 1.342 peserta yang mengikuti seleksi TKD. “Sementara sisanya berjumlah 28 peserta tidak hadir karena beberapa alasan teknis,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (7/11). Dikatakannya sejak seleksi TKD yang berjalan selama 4 hari dan dimulai pada Sabtu, (3/11) hingga Selasa (6/11) kemarin diikuti 1.342 perserta. Tercatat hanya ada 21 peserta memenuhi standar kelulusan
atau passing grade CPNS. “Rinciannya yang lolos passing grade 14 peserta formasi umum dan 7 peserta dari formasi Kategori Dua (K2). Jumlah ini masih sangat jauh dari 198 formasi yang kita butuhkan,” katanya. Menurutnya, 21 peserta yang lolos TKD tersebut diserahkan kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS. Hasil itu pula akan ditunggu tahapan berikutnya. Mengingat proses seleksi TKD belum
selesai di semua daerah. “Nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya dari Panselnas. Hasil seleksi ini kita serahkan kepada BKN,” katanya. Terpisah, Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan SH menerima hasil seleksi TKD dari tim BKN di ruang kerjanya Rabu (6/11). Wawali mengepreasiasi kinerja Panselnas yang sukses melaksanakan TKD CPNS di Kota Bima. “Kami ucapkan terima kasih kepada BKN yang sudah beker-
ja keras membantu dan memfasilitasi Pemerintah Kota selama pelaksanaan TKD CPNS di Kota Bima,” katanya. Pada kesempatan itu Ia juga berharap dari proses dan tahapan yang sudah dilewati tersebut dapat menghasilkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidangnya masing-masing. “ASN yang berkualitas dan paham Tupoksi sangat dibutuhkan oleh daerah saat ini,” pungkasnya. (uki)
Hanya Delapan Formasi Bawaslu Sorot Kinerja KPU yang Guru Penuhi Standar Lamban Pasang APK Peserta Pemilu
(Suara NTB/Uki)
Muhaemin Bima (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota dan Kabupaten Bima menyorot kinerja KPU setempat terkait belum adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pemilu di zona yang ditentukan. Ketua Bawaslu Kota Bima, Muhaemin S.Pd.I mengaku kecewa dengan kinerja KPU yang lamban memfasilitasi APK peserta Pemilu. Mestinya dia saat ini APK peserta Pemilu sudah mulai dipasang. “Karena massa kampanye sudah berjalan lebih dari satu bulan. Apalagi yang ditunggu kenapa belum juga selesai. Kapan mau dipasang AP,” katanya, Rabu (7/11). Menurut dia, saat ini peserta Pemilu membutuhkan APK sebagai media untuk menyampaikan visi-misi dan program mereka kepada masyarakat. Sementara pada satu sisi, APK peserta Pemilu yang tidak sesuai dengan PKPU sudah ditertibkan. “Setelah adanya penertiban ini kami harap ada pengantinya sesuai dengan PKPU. Tapi sampai saat ini belum juga dipasang,” katanya. Ia mengimbau KPU Kota Bima untuk segera memfasilitasi APK peserta Pemilu. Jika ada kendala yang dihadapi serta mengingatkan untuk segera berkoordinasi dengan
semua pihak terkait. Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah SH. Ia mempertanyakan APK peserta Pemilu oleh KPU Kabupaten Bima. Karena hingga saat ini, belum juga dipasang di zona yang telah ditetapkan. Abdullah mengatakan, pelaksanaan kampanye untuk Pemilihan Umum tahun 2019 sudah berjalan selama satu bulan setengah. Namun, belum ada sinyal dari KPU Kabupaten Bima terkait dengan pemasangan APK tersebut. “Jadwal kampanye ditetapkan sejak 23 September 2018. Nah, kami pikir ini momen bagi kontestan untuk melakukan kampanye, termasuk dengan metode penyebaran APK,” katanya. Dalam menindaklanjuti persoalan APK yang belum terpasang, Ia mengaku pihaknya telah melayangkan surat kepada KPU Kabupaten Bima meminta untuk segera melakukan pemasangan APK di lokasi yang telah ditetapkan. “Kami bersama Aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) telah menertibkan APK yang tidak memenuhi standar dan syarat PKPU. KPU harus segera mencetak dan memasang APK yang dicetak sesuai ketentuan UU agar tidak merugikan peserta Pemilu,” katanya. Dia berharap, KPU Kabupaten Bima segera melakukan pemasangan APK untuk peserta Pemilu. Jika ada kendala, lanjut dia, KPU dapat berkomunikasi dengan Bawaslu terkait hambatannya. “Kami ditanyai oleh peserta Pemilu terkait waktu pemasangan APK yang dibiayai dari anggaran Negara ini. Saya minta teman-teman KPU dapat juga menginformasikan ke kami agar tidak terjadi miskomunikasi,” harapnya. Ketua KPU Kota Bima, Bukhari S.Sos mengakui ada keterlambatan pemasangan APK peserta Pemilu. Karena APK sampai saat ini masih
Kelulusan di Dompu
(Suara NTB/Uki)
Abdullah dalam proses pencetakkan. Dari 16 Parpol baru ada 13 Parpol yang desainnya tuntas. Sedangkan sisanya terpaksa ditinggal. “Masih proses percetakan dan tiga Parpol yang belum final desainnya. Untuk calon DPD baru dua yang menyerahkan ke kita. Sedangkan Capres baru satu Paslon yang sudah menyerahkan,” katanya Rabu (7/11). Dikatakannya, keterlambatan proses pencetakan APK karena peserta Pemilu tidak serentak menyerahkan desain. Padahal, pihaknya sudah jauh-jauh hari menentukan perusahaan percetakan yang akan mencetak. “Kendalanya peserta Pemilu yang tidak bergerak cepat. Kami sudah lama berkoordinasi dengan peserta Pemilu sejak dua minggu sebelum masuk masa kampanye tanggal 23 September lalu,” katanya. Bukhari menegaskan, keterlambatan fasilitasi pencetakan APK tersebut bukan saja pada soal kinerja KPU. Namun juga dari peserta Pemilu. Bagi Parpol yang tidak menyerahkan desain APK tidak ada sanksi hukum atau administrasi yang diberikan. “Kalau tidak menyerahkan berarti tidak mau difasilitasi APK-nya karena tidak ada sanksi. Kalaupun diserahkan desainnya wajib bagi kami untuk fasilitasi pencetakannya,” pungkasnya. (uki)
Dompu (Suara NTB) Tes Kompetensi Dasar (TKD) peserta tes CPNS untuk formasi guru di Kabupaten Dompu tuntas hingga hari kelima. Dari 2.402 pelamar formasi guru yang memenuhi syarat, berdasarkan hasil TKD hanya 8 orang memenuhi passing grade (standar kelulusan) sesuai peraturan MenPAN RB no 37 tahun 2018. Kepala bidang pengembangan pegawai BKDPSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH kepada Suara NTB, Rabu (7/11) kemarin mengakui, sesuai tahapan jadwal pelaksanaan TKD di Kabupaten Dompu, untuk formasi guru sudah rampung hingga hari kelima di sesi 24. Berdasarkan hasil tes, yang memenuhi syarat sesuai peraturan MenPAN RB no 37 tahun 2018 baru 8 orang. Dua orang di formasi guru eks honorer K2, dan 6 orang formasi guru umum. “Hari ini ada 1 yang lolos, atas nama Rahmat Riskan dari formasi analis kesehatan (sesi 24),” katanya. Rahmat Riskan memperoleh nilai tes kompetensi pribadi (TKP) 75, tes wawasan kebangsaan (TWK) 105, dan tes intelegensia umum (TIU) sebanyak 151 dengan total nilai 331. Ia juga menjadi peserta pertama untuk formasi kesehatan yang memenuhi passing grade. Untuk formasi guru terdiri dari formasi guru honorer eks honorer K2 dan formasi guru umum. Guru honorer eks K2 formasi 42, tapi yang daftar dan memenuhi syarat sebanyak 16 orang. Sementara formasi guru umum formasi 123 dan pelamar sebanyak 2.558 orang. Yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 2.386 pelamar dan tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 172 orang. Pelaksanaan tes yang bisa dimonitoring perkembangan perolehan nilai peserta ujian maupun hasil akhirnya, terdapat 2 orang formasi guru honorer eks K2, dan 6 orang formasi guru umum yang memenuhi passing grade. Dari formasi guru honorer eks K2 diantaranya Nurhidayanti memperoleh 85 (TWK), 65 (TIU), dan 135 (TKP), dan Sridodi memperoleh 85
(Suara NTB/ula)
Asraruddin (TWK), 65 (TIU), 122 (TKP). Untuk formasi ini, ketentuannya nilai kumulatif minimal 260 dengan nilai TIU paling sedikit 60. Formasi guru umum yang memenuhi passing grade diantaranya Wahyu Hidayat guru IPA dengan nilai TWK 105, TIU 110, dan TKP 148. Wahyu menjadi peserta dengan perolehan nilai akumulasi tertinggi sejauh ini yaitu 363 dari 100 soal pada komponen TWK, TIU, dan TKP. Ia juga menjadi satu – satunya guru IPA yang memenuhi standar kelulusan dari 4 yang diminta. Selanjutnya Nuratul Awalia dengan nilai TWK 105, TIU 90, TKP 149 dengan jumlah 144, dan Muhammad Fahmi mendapat 100 untuk TWK, 95 untuk TIU, dan 143 untuk TKP dengan total 338. Keduanya dari formasi guru Bahasa Inggris dari 3 orang yang diminta. Peserta yang lolos berikutnya Yayang Mega Bulan Sabit dari formasi guru PAI mendapat nilai TWK 85, TIU 90, dan TKP 143 dengan total 318. Ia juga menjadi satu – satunya dari 2 formasi diminta. Dua peserta lain yang memenuhi standar kelulusan yaitu Iin Dzamiatun Ilfa dengan TWK 75, TIU 100, dan TKP 143 dengan akumulasi 318. Fidal Irawan memperoleh nilai TWK 90, TIU 80, dan TKP 145 dengan akumulasi 315. Keduanya berasal dari formasi guru Matematika dari 5 formasi yang diminta. (ula)
POLHUKAM
SUARA NTB Kamis, 8 November 2018
Halaman 8
Dewan Dinilai Kurang Serius Bahas RPJMD
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB telah menyampaikan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD NTB, pada rapat paripurna Senin (5/11) lalu. Sebelum disetujui, RPJMD tersebut terlebih dahulu akan dibahas oleh DPRD NTB. Namun demikian pembahasan RPJMD oleh DPRD NTB terkesan kurang serius. Hal itu nampak dari pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD NTB terhadap RPJMD Provinsi NTB tahun 2018-2023 yang disampaikan dalam rapat paripurna, Rabu (7/11) kemarin. Pantauan Suara NTB dalam paripurna tersebut, rata-rata fraksi menyampaikan pemandangan umumnya singkatsingkat. Tidak ada hal dalam RPJMD tersebut yang disoroti cukup tajam oleh Fraksi-fraksi.
(Suara NTB/why)
SALAMAN - Ahli auditor BPKP Perwakilan NTB, Setyo Basuki menyalami jaksa usai bersaksi dalam sidang perkara korupsi pengadaan alat peraga berbasis IT untuk SD di KLU, Selasa (6/11) dengan terdakwa Astari Tapun.
Korupsi Alat Peraga SD KLU
Kerugian Negara dari HPS Kemahalan Mataram (Suara NTB) Ahli auditor BPKP Perwakilan NTB Setyo Basuki diperiksa hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, dalam kasus korupsi alat peraga berbasis IT untuk 33 SD di KLU tahun 2014. Ahli menyebut kerugian negara sebesar Rp787,9 juta dalam perkara dengan terdakwa Astari Tapun. Auditor menghitung kerugian berdasarkan selisih nilai kontrak dengan biaya yang diperlukan rekanan untuk melaksanakan proyek. “Karena barangnya ada dan dikirimkan, jadi ini bukan total loss,” sebut Setyo Selasa (6/11) dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Suradi. Alat peraga berupa satu set komputer khusus dikirim ke 33 SD di KLU oleh rekanan CV Cahaya Nusa Tenggara. Barang diadakan dari perusahaan penyedia PT Citra Inti Usaha. Total harganya Rp4,9 miliar. Setyo kemudian menjelaskan, ada keuntungan yang tidak wajar yang didapat CV Cahaya Nusa Tenggara. “Itu dari HPS (harga perkiraan sendiri) yang disusun dari katalog yang disediakan supplier rekanan pemenang tender,” ucapnya. Menurutnya, ada ketentuan yang dilanggar berdasarkan pedoman penyusunan HPS. Meskipun tidak diatur mengenai batasan perolehan keuntungan wajar rekanan pemenang tender. “Harga perolehan barang dari penyedia barang yang menjadi kerugian negara. Sejumlah Rp787,9 juta,” terangnya. Dia kemudian menjelaskan, hal itu berhubungan dengan pada saat proyek pengadaan itu mulai disusun terdakwa Astari Tapun. Terdakwa menyusun berdasarkan katalog yang diserahkan Direktur CV Cahaya Nusa Tenggara, Nurmiati. Yang isinya daftar barang yang diperdagangkan PT Citra Inti Usaha dengan Direktur Ni Nengah Sadriati. Kemudian lelang berjalan. Diantaranya diikuti PT Cahaya Nusa Tenggara yang menawar Rp4,92 miliar; CV Nusa Abadi menawar Rp4,94 miliar; dan CV Bayu Perkasa dengan penawaran Rp4,96 miliar. Tender kemudian dimenangkan CV Cahaya Nusa Tenggara pimpinan Nurmiati, yang menawar dengan HPS yang sudah diketahui sebelumnya. Dua rekanan lain yang ikut tender sebagai ‘anak bawang’ itu sudah diatur sedemikian rupa. Bahwa ternyata proses pendaftaran termasuk penyusunan penawaran tiga perusahaan tersebut tidak dilakukan oleh masing-masing direktur. “Akan tetapi dilakukan dan dikendalikan sendiri oleh Ni Nengah Sadriati,” kata Jaksa Penuntut Umum, Budi Tridadi Wibawa menerangkan, saat ditemui usai persidangan. Majelis hakim kemudian menunda sidang sampai Selasa (13/11) pekan depan dengan agenda pengajuan saksi meringankan dari terdakwa. (why)
Lima Korban Meninggal, 2.959 Pelanggar Ditilang Mataram (Suara NTB) Sepekan sudah Operasi Zebra Gatarin 2018 berjalan. Polda NTB mencatat sanksi tilang sebanyak 2.959. jumlahnya menurun jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunannya mencapai 56 persen. Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana menyebutkan, di tahun 2017 sepekan Operasi Zebra Gatarin menilang 6.736 pelanggar. Sementara sanksi teguran sebanyak 1.229. “Di tahun 2018 ini sudah 2.959 pelanggar diberi sanksi tilang. Pelaksanaan selama minggu pertama operasi,” ucapnya, Rabu (7/11) melalui pesan instan. Sementara yang diberi sanksi teguran 2.391. Dia merinci, pelanggaran tertinggi yakni pengendara roda dua dan penumpangnya yang tidak menggunakan helm, dengan jumlah sebanyak 1.436 pelanggaran. Surat kendaraan tidak lengkap, 779 pelanggaran. Kendaraan tidak lengkap
(Suara NTB/why)
208 pelanggaran, selanjutnya berboncengan lebih dari dua orang, melawan arus, melanggar marka jalan dan berkendara tidak konsentrasi seperti sambil menggunakan ponsel. Sementara kendaraan roda empat didominasi pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman 67 pelanggaran, tanpa surat 69 pelanggaran, melebihi muatan 28 pelanggaran, melawan arus 16 pelanggaran, dan melanggar marka jalan. Suartana mengatakan, dari total 7 kecelakaan lalu lintas yang terjadi, tercatat 5 orang meninggal dunia. Meningkat 400 persen dari tahun sebelumnya, yang tercatat hanya satu korban. Kemudian luka berat 3 korban, dan 5 luka ringan, serta kerugiaan materiil sebesar Rp9,7 juta. “Kendaraan yang terlibat kecelakaan didominasi sepeda motor. 10 sepeda motor dan dua mobil barang. Semuanya faktor kelalaian manusia,” pungkasnya. (why)
(Suara NTB/why)
TILANG - Pelanggar lalu lintas mengantre pencatatan surat tilang dalam razia yang digelar di Mapolres Mataram.
Bawaslu akan Tindak Tegas Pengawas yang Melanggar Mataram (Suara NTB) Pelanggaran pemilu tidak saja bisa dilakukan oleh para peserta. Tapi penyelenggara pemilu juga rentan melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, masyarakat juga diharapkan ikut memberikan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan. Hal i t u disa m paikan Komi-
(Suara NTB/ndi)
Kadis Cuma Terima Laporan Bawahan
BERJALAN - Terdakwa Nurdin bin Abdulrahman berjalan meninggalkan ruang persidangan kasus bibit kedelai Kecamatan Tambora 2015.
hadap jalannya rapat paripurna yang terkesan kurang serius. Ia pun mengkritisi penetapan jadwal paripurna oleh Banmus. Sehingga menurutnya hal itu juga turut mempengaruhi kualitas pemandangan umum fraksi-fraksi. “Bagaimana mau kita mencermati lebih dalam kalau waktu yang diberikan hanya satu hari. Padahal banyak hal yang harus didalami,” katanya kecewa. Diketahui RPJMD disampaikan Gubernur ke DPRD NTB
kan pandangannya, karena dokumen pemandangan fraksi masih belum jadi. “Saya terima undangan paripurna itu jam 2 siang (Selasa, 6/11). Bagaimana bisa kita dalam waktu yang sangat singkat untuk menyusun laporan. Kita harapkan dalam pembahasan pansus nanti, kita bisa diberikan waktu yang cukup untuk mendalami RPJMD, karena ini menyangkut rencana pembangunan daerah lima tahun,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya yang bertindak sebagai pimpinan rapat, mengatakan ke depan, hal ini akan menjadi catatan dalam penetapan jadwal sidang paripurna. Sehingga anggota memiliki cukup waktu. (ndi)
Sepekan Operasi Zebra Gatarin 2018
Kasus Bibit Kedelai Bima 2015
Mataram (Suara NTB) Duit proyek bibit kedelai Kecamatan Tambora tahun 2015 cuma disetor ke kelompok tani Rp138 juta. Itupun kelompok tani fiktif. Sisanya dinikmati sendiri terdakwa, Nurdin bin Abdulrahman, mantan Kepala UPT Pertanian Kecamatan Tambora. Jaksa Penuntut Umum, Andang Setyo Nugroho menyebutkan, terdakwa menikmati duit proyek program peningkatan produksi tanaman kedelai. Sesuai dengan keterangan ahli auditor BPKP Perwakilan NTB di persidangan. “Hanya sekitar Rp138 juta yang dipakai untuk membelanjakan item seperti bibit, obat tanaman, dan pupuk. Sisanya dinikmati untuk keperluan pribadi,” ujarnya ditemui usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Terdakwa Nurdin didakwa korupsi proyek paket bantuan program peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima tahun 2015. Proyek senilai Rp1,1 miliar untuk lahan seluas 650 hektare itu dikorupsi sehingga negara merugi Rp802 juta. Cara-caranya, terdakwa menfasilitasi pembelian paket bantuan seperti bibit kedelai, pupuk, dan obat tanaman untuk 25 kelompok tani penerima bantuan. Item bantuan dibeli dari tiga penangkar benih. Dalam perencanaan kebutuhan bibit sebanyak 30 ton atau setara 30.000 kg. Namun yang disalurkan hanya sebanyak 8.625 kg. Total kebutuhan 2.500 liter obat yang dipenuhi hanya 1.500 liter. Total duit proyek yang dibelanjakan hanya Rp138 juta, dan sisanya tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa karena sudah dipakai untuk keperluan pribadi. (why)
Terkait hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat, MNS. Kasdiono yang dikonfirmasi tak menampik kondisi tersebut. Ia tak menyangkal bahwa subtansi materi yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RPJMD Gubernur tersebut hanya normatif saja. “Normatif-Normatif saja, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja menyampaikan pandangan,” katanya. Kasdiono tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, ter-
pada Senin (5/11) lalu. Sehari kemudian DPRD kembali mengagendakan paripurna dengan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi. Sehingga fraksi hanya memiliki waktu satu hari untuk mempelajari dokumen RPJMD dan membuat pandangannya. Kritik yang sama juga dilontarkan oleh Ketua Fraksi PDIP, Ruslan Turmuzi. Ruslan menyampaikan pihaknya sangat kewalahan untuk membuat pemandangan umum fraksi dengan waktu hanya satu hari. Tidak adanya tenggat waktu yang cukup itulah menjadi alasan bagi fraksi PDIP terlambat untuk menyampaikan pemandangan fraksi. Tercatat bahwa PDIP menjadi faksi yang paling akhir menyampai-
sioner Bawaslu NTB bidang hukum, Suhardi. Menurut dia, pihaknya menyadari bahwa posisi Panwas sebagai sebuah badan penyelenggara pemilu juga rentan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan juga untuk kepentingan pemenangan calon tertentu yang berkompetisi. “Kami sebagai pengawas juga tidak ada yang awasi, ya masyarakat lah pengawas kami. Kalau ada jajaran kami di bawah yang diduga melakukan pelanggaran, laporkan, “ tegasnya. Ditegaskan Suhardi, Bawaslu sebagai Badan pengawasan pemilu tertinggi di daerah, juga akan melakukan pengawasan internal. Jika
Suhardi
ada jajaran pengawas di tingkat bawah yang terbukti melakukan pelanggaran. Mana pihaknya akan memberikan sanksi tegas. “Kalau ditemukan keberpihakan bisa masuk pelanggaran kode etik dan sanksinya teguran sampai pemecatan. Dan kami pasti akan tindak. Setelah diklarifikasi jika ditemukan ada keberpihakan sesuai aturan kode etik,” katanya. Terakhir disampaikan Suhardi, sebagai sebuah lembaga, tentu juga Bawaslu tak sempurna. Sehingga masuk-masukan dari berbagai pihak juga sangat penting bagi Bawaslu untuk membenahi internalnya, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang baik. “Kami sangat terbuka untuk dikritik, kita tidak ada alergi dengan kritik. Kami juga butuh diberikan masukan, supaya kita pastikan hal-hal yang kurang baik itu tidak terulang. Teman-teman dari media juga silahkan kritik kami kalau hal itu memang perlu dikritisi,” pungkasnya. (ndi)
Bos Berkat Air Laut Dihukum Percobaan Mataram (Suara NTB) Direktur Utama PT Berkat Air Laut, John Matheson dihukum pidana percobaan selama 10 bulan. Terpidana itu terbukti bersalah melakukan pengusahaan air tanpa izin di Gili Trawangan, Lombok Utara. Jaksa Penuntut Umum, Armansyah Lubis mengatakan, putusan Pengadilan Negeri Mataram itu sudah berkekuatan hukum tetap. “Sudah inkrah,” ucapnya, kemarin. Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman percobaan selama 10 bulan. Armansyah menjelaskan, selama masa percobaan itu terpidana diwanti-wanti untuk tidak berbuat pidana. “Apabila selama masa percobaan itu dia melakukan pidana, maka dia harus menjalani penjara selama lima bulan dan denda Rp5 juta. Ditambah dengan nanti hukuman dari pidana yang dilakukannya itu,” terangnya. John bersalah berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 1974 tentang Pengairan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Hakim memutus bersalah karena John terbukti bersalah membuka usaha pengolahan air tanpa izin. Usahanya itu seolah menjadi PDAM tandingan yakni dengan menarik uang dari pelanggan. John memulai usaha penampungan dan penjernihan air asin di Gili Trawangan, Pemenang, Lombok Utara sejak tahun 2011. Terpidana bersama dua kawannya membangun usaha itu dengan modal Rp3 miliar. Skemanya penanaman modal asing (PMA) PT BAL yang bermarkas di Denpasar, Bali. PT BAL mengawali usahanya dengan membangun pabrik penjernihan air asin ke air tawar. Menyusul kemudian membuat dua sumur bor di sebelah timur pulau untuk pasokan air. John, selaku Direktur Utama PT BAL melakukan pengeboran tanah dan pengambilan air tanah di Gili Trawangan tidak memiliki izin pengeboran (SIP) dan tidak memiliki Izin Pen-
gambilan Air Tanah (SIPA). Setelah beroperasi, awalnya PT BAL hanya memiliki 12 pelanggan. Lambat laun menanjak menjadi 969 pelanggan pada tahun 2017. PT BAL mematok biaya awal pemasangan sebesar Rp800 ribu yang meningkat sampai Rp2 juta. Pelanggannya yang diklasifikasi kategori bisnis, rumah tangga dan sosial dikenai biaya berbeda yang dihitung per meter kubik, yakni Rp24.500 sampai Rp36.000. Pendapatan PT BAL di tahun 2016 dari hasil menjual air mencapai Rp20 miliar dengan nilai aset investasi Rp34 miliar. Usaha dan modus serupa kemudian mulai dirintis PT BAL di Gili Meno sejak tahun 2016. Sampai tahun 2017, PT BAL memiliki 196 pelanggan di Gili Meno. Pengolahan air tanpa izin itu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berdasarkan Surat Pertimbangan Teknis Izin Pengambilan Air Tanah dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB. (why)
BK Sebut Ketidakhadiran Anggota Dewan Keterlaluan Mataram (Suara NTB) Semakin dekatnya perhelatan Pemilu 2019, membuat rapat paripurna di DPRD NTB belakangan ini mulai jarang dihadiri oleh anggota dewan. Mereka mulai disibukkan dengan aktivitas kegiatan kampanye. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap RPJMD Gubernur NTB tahun 2018-2023, Rabu (7/11), tercatat menjadi paripurna yang paling buruk, karena sebagian besar anggota dewan tak menghadiri rapat tersebut. Pantauan Suara NTB, dari 10 fraksi yang ada, dua fraksi utuh tidak ada satupun anggotanya hadir. Kedua fraksi tersebut yakni Fraksi PKS dan Hanura. Sementara Fraksi-fraksi yang lain juga tak jauh berbeda, meski ada anggota yang hadir, namun hanya beberapa orang saja. “Kenyataan kehadiran anggota sangat kurang sekali untuk mengikuti paripurna ini. Bahkan dua fraksi, PKS dan Hanura tak ada satupun anggotanya yang hadir. Kehadiran ini perlu menjadi catatan kita bersama,” kata juru bicara Fraksi Gerindra, H. Abdul Karim. Karim juga tak lupa menyinggung fraksinya sendiri. Dari delapan anggota fraksi Gerindra, yang hadir rapat hanya tiga orang. Sementara lima orang lainnya tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB mengaku gerah dengan prilaku anggota yang mulai jarang hadir mengikuti kegiatan rapat paripurna. Padahal BK sebelumnya telah
mengingatkan kepada semua anggota agar tak meninggalkan tugas kedewanan, mesti di tengah kesibukan agenda politik Pemilu 2019. “Kita sudah pernah mengingatkan, tapi ini kelihatan sudah keterlaluan dan ini tugas saya melakukan evaluasi. Kita akan selidiki dulu secara bertahap, kita akan melakukan evaluasi dan mengambil tindakan (tegas),” kata Ketua BK, H. Nurdin usai paripurna. Ketua Fraksi PKS, Johan Rosihan yang dikonfirmasi alasan ketidakhadiran dalam paripurna mengaku masih ada kegiatan partai di Jakarta dan semua anggota fraksi PKS di DPRD NTB ikut menjadi peserta. Kehadiran Eksekutif Ikut Disoroti Selain menyoroti minimnya anggota dewan menghadiri rapat paripurna DPRD NTB. Fraksi Gerindra juga menyentil kehadiran eksekutif. Pada rapat Paripurna RPJMD tersebut, Gubernur diwakili oleh Asisten II. Karena Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda) juga tak bisa hadir. “Begitu juga dengan kehadiran dari eksekutif. Kalau gubernur dan wagub tidak bisa hadir, minimal Sekda seharusnya juga hadir sebagai pejabat yang menyusun draf (RPJMD) ini,” kata Karim. Pejabat Pemprov NTB setingkat eselon II juga tak satupun yang hadir, kecuali Asisten II yang bertindak mewakili Gubernur. Hal itu membuat DPRD tersinggung, karena merasa pemandangan umum fraksinya tidak dihargai oleh eksekustif. (ndi)
(Suara NTB/ndi)
KURSI KOSONG - Suasana Rapat Paripurna DPRD NTB dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap RPJMD Gubernur NTB periode 2018-2023, minim dihadiri anggota dewan maupun pejabat eselon II. Banyak kursi kosong saat rapat paripurna.
SUARA NTB
Kamis, 8 November 2018
Beasiswa Dipotong, Najmul Pilih Berhenti Kuliah Tanjung (Suara NTB) Kebijakan kampus Vokasi Unram yang memotong beasiswa PPA mahasiswa untuk menanggulangi biaya SPP mahasiswa, menjadi persoalan tersendiri. Akibat kebijakan itu, salah seorang mahasiswa yang menolak dana beasiswanya dipotong lebih memilih mundur dan berhenti kuliah. Adalah Najmul Hilal, mahasiswa semester ganjil - semester III pada Prodi Perikanan di Politeknik Vokasi Unram, yang memutuskan mundur dari kampus di dusun AmorAmor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan itu. Alasannya jelas, ia tegas menolak dana PPA yang diberikan pemerintah pascagempa itu ditarik oleh pihak kampus. Diceritakan Najmul kepada Suara NTB, Sabtu (3/11) malam lalu, kertas ujiannya diambil paksa oleh panitia ujian tengah semester. Ia dinyatakan tidak berhak mengikuti UTS karena belum membayar SPP kepada Vokasi Unram sebesar Rp1,5 juta per 6 bulan. “Setelah upacara sumpah Pemuda di Kantor Dikpora, kami dikumpulkan. Disana kami diarahkan untuk membayar SPP dari beasiswa kami. Tapi saya menolak, sehingga pada saat UTS saya dikeluarkan,” kata Najmul. Koran ini menelusuri, Najmul Hilal merupakan mahasiswa kurang mampu. Apalagi setelah gempa, dana itu pun dipergunakan oleh orang tuanya untuk membangun huntara, membeli seng dan perkakas tukang yang dibutuhkan. Hilal juga menolak membayar SPP, lantaran biaya tersebut sedianya merupakan tanggung jawab Pemda Lombok Utara sebagaimana dijanjikan. Persoalan bahwa Pemda belum membayarkan SPP mahasiswa, menurut dia, tidak lantas pihak Universitas membebankan biaya SPP dengan memotong dana beasiswa PPA. “Kalau memang beasiswa harus dipotong, buat apa kami berlama-lama menunggu di Bandara (BIL) hanya untuk menunjukkan buku rekening ini di depan Pak Presiden,” cetusnya. Untuk diketahui, pada buku rekening PPA Najmul Hilal, dana masuk ke rekening pada tanggal 9 Oktober 2018 sebesar Rp2.400.000,-. Pada 15 Oktober, masuk bunga tabungan sebesar Rp322,-. Sedangkan pada 16 Oktober, Najmul menarik seluruh dana kecuali saldo Rp 50.000,- yang diklaim pihak bank sebagai saldo administrasi. Berbeda dengan Najmul, mahasiswa lain justru menuruti instruksi kampus. Namun pengelola Vokasi terkesan tidak serius dalam memungut potongan PPA dari mahasiswa. Salah satu kwitansi pemotongan yang diperoleh koran ini menunjukkan, kwitansi penerimaan dana tidak memiliki stempel dan tidak pula disertai oleh berita acara. Staf Vokasi, Rudi, yang bertugas menarik dana PPA dari mahasiswa mengklaim, hanya menjalankan perintah. Ia ditugasi memungut dana dari satu per satu mahasiswa. Penarikan ia lakukan dalam beberapa kesempatan sesuai kesanggupan mahasiswa membayar. “Saya hanya menjalankan perintah pak Wadir (Wakil Direktur Vokasi). Jumlah pungutannya saya lupa, karena selesai menarik langsung saya setorkan ke Vokasi,” ujarnya via telpon. Terpisah, Wadir Vokasi Unram, Marzuki, via telepon membenarkan adanya pemotongan dana PPA dari mahasiswa. Langkah itu dilakukan Vokasi mengacu pada kebijakan lembaga, mengingat pada saat itu, Pemda KLU belum juga mentransfer biaya SPP mahasiswa dari APBD ke Unram. “Awalnya itu, ketika tidak ada beasiswa, Pemda yang bayar SPPnya melalui beasiswa. Karena ada musibah gempa, sehingga beasiswa PPA itu yang diberikan ke seluruh mahasiswa tanpa seleksi, sehingga besoknya itu tidak bisa dobel (sumber dana beasiswa, red),” ujar Marzuki. Ia menegaskan, dengan dasar mahasiswa memperoleh beasiswa PPA maka Pemda KLU tidak bisa lagi memberikan beasiswa kepada mahasiswanya. Menyadari itulah, pihak kampus pun bergerak cepat menanggulangi beban SPP semester ganjil dari dana PPA. “Bagi yang tidak dapat PPA, akan dibayarkan oleh Dikpora. Karena di mahasiswa itu juga ada yang tidak dapat, tidak mengajukan, tidak melengkapi berkas, itu ada 1 atau 2 orang,” sebutnya. (ari)
Akses Jalan Lingkar PLTU Jeranjang Gelap Gulita Giri Menang (Suara NTB) Daerah yang ada di pinggiran kota Gerung Seperti Desa Taman Ayu yang notabene sebagai penghasil sumber listrik belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pasalnya meskipun menjadi daerah penghasil listrik dan sumber pendapatan terbesar bagi daerah, akan tetapi daerah ini gelap gulita pada malam hari. Hal ini disebabkan disepanjang jalan tak ada lampu penerang jalan umum (PJU). Mulai dari perbatasan desa setempat dengan Desa Kebon Ayu dan Desa Kuranji Kecamatan Labuapi. Termasuk akses jalan aspal di ke perkampungan warga gelap pada malam hari. Kondisi ini mengakibatkan jalur di daerah ini rawan aksi kejahatan seperti pencurian, perampokan. Hal ini ditegaskan HL. Muhammad Ismail, salah seorang anggota DPRD Lobar Dapil Gerung-Kuripan. Politisi dari partai berlambang banteng ini menyoroti kondisi yang dialami daerahnya. “Soal PJU ini sudah kami suarakan ke Pemda sebab di wilayah lingkar PLTU terutama akses jalan perbatasan Desa Taman Ayu dengan Kebon Ayu hingga perbatasan dengan Gunung Pengasong (Labuapi) gelap karena tak ada PJU,” tegasnya. Pihaknya sudah mengusulkan PJU ke dinas terkait, sebab akses jalan di kawasan ini tak ada PJU. Sebab sangat ironis menurut politisi PDIP ini, sebagai daerah penghasil energi listrik di mana daerah ini dibangun PLTU namun sangat tak diperhatikan dari sisi penerangan. Daerah ini cukup rawan pencurian dan perampokan pada malam hari. Di Desa Kebon Ayu, pihak desa yang berinisiatif membangun PJU dari dana desa. Sehingga ia pun berharap agar Desa Taman Ayu juga melakukan hal yang sama. Tak hanya jalur utama di desa yang gelap tak ada PJU, namun akses masuk ke perkampungan pun gelap. “Seharusnya ini jadi prioritas bagi pihak terkait, sebagai daerah penghasil listrik,” ujarnya. Lebih jauh secara umum ia juga menyoroti kondisi Kota Gerung yang banyak titik-titik yang gelap. Tak hanya dipinggiran kota, namun di beberapa titik di pusat Kota Gerung pun gelap. Dikonfirmasi terpisah, pihak perusahaan unit jaringan pembangkit (UJP) di PLTU Jeranjang dalam hal ini PT Indonesia power (IP) melalui Ahli Muda CSR, Humas dan Keamanan, Angga Pradipta menegaskan, terkait PJU semua kebijakan di PLN bukan di PT IP PLTU Jeranjang. “Sudah kita usulkan cuma keputusan di ranah PLN,” jelasnya. HL Muhammad Ismail (her) (Suara NTB/her)
Halaman 9
Target Pembangunan Risha di Loteng Terancam Molor Praya (Suara NTB) Target penyelesaian pembangunan Rumah Instan Sehat Sederhana (Risha) bagi korban gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terancam molor dari target Bulan Maret. Lantaran keterbatasan tenaga aplikator untuk Risha. Disatu sisi, proses pemasangan panel rumah Risha ternyata cukup sulit dan ribet.
L. Firman Wijaya
Sehingga kalau persoalan tersebut tidak segera ada solusi, aku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, kepada Suara NTB, Rabu (7/11) kemarin, bisa-bisa target penyelesaian pembangunan Risha molor dari target yang
ada. Bagaimana tidak, dari sekitar 20 lebih aplikator yang dibutuhkan, baru dua orang aplikator yang tersedia. Ia menjelaskan, untuk tahap awal total ada 2.700 rumah RISHA yang akan dibangun hingga Bulan Maret 2019 mendatang. Artinya, pihaknya harus menyelesaikan paling tidak 600 rumah perbulannya. Sementara untuk satu orang aplikator, bisa menyelesaikan pembangunan rumah
Risha paling cepat 3 hari. “Jadi untuk mengejar target paling tidak kita butuh sekitar 20 orang aplikator,” terangnya. Karena memang, untuk memasang panel rumah Risha tidak mudah. Proses pemasangnya pun tidak bisa sembarang. Harus benar-benar dilakukan oleh tenaga yang ahli. Tidak bisa oleh masyarakat biasa. Terhadap persoalan tersebut, pihaknya sudah mengajukan usulan penambahan tenaga aplikator ke sejumlah rekanan penyedia panel rumah Risha. Untuk bisa membantu tenaga aplikator yang sudah. Sembari nantinya, membimbing masyarakat. Supaya bisa memasang sendiri panel rumah Risha yang ada. “Kalau soal panel rumah
Risha tidak ada persoalan, sudah dirasa cukup. Tinggal soal tenaga aplikator saja,” imbuhnya. Sehingga pihaknya berharap segera ada solusi. Agar proses pembangunan rumah Risha bagi para korban gempa bisa dilebih cepat. Pasalnya, kalau aplikator memadai maka soal keterlambatan waktu pengerjaan Risha masih bisa dikejar. Karena proses pembangunan Risha sebenarnya tidak butuh waktu lama. “Hitung-hitungan sekarang kita sudah agak terlambat memang. Tapi kalau aplikator cukup, defisiasi waktu masih bisa dikejar. Sehingga target penyelesaian pembangunan rumah Risha tahap awal Bulan Maret mendatang bisa dikejar,” timpal Firman. (kir)
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ist_penrem)
TIBA - Ketua Tim Wasev Mabes TNI dipimpin Hasto Pratisto, didampingi Danrem 162/ WB, Ahmad Rizal Ramdhani, tiba di Bandara Bima.
Tim Pengawas TMMD 103 Tiba di Bima Bima (Suara NTB) Tim Pengawas dan Evaluasi (Wasev) TMMD ke 103, Rabu (7/11/2018) sekitar pukul 13.40 wita tiba di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Selama di Bima, tim akan memonitor kegiatan TMMD di sana.
Tim Wasev Mabes TNI dipimpin Brigjen TNI Hasto Pratisto, S.IP didampingi Danrem 162/ WB Kolonel Czi. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M. Han dan Letkol Arh. Nova Mahanes Y. Disambut hangat Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M.Noor bersama Dandim 1608/
Bima Letkol Inf. Bambang Kurnia Eka Putra dan beberapa Pejabat teras lingkup Pemerintah Kabupaten Bima. Tim Wasev Mabes TNI sekitar pukul 15.00 wita mengunjungi Makodim 1608/ Bima, sekaligus mendengarkan paparan Dansatgas TMMD ke 103
Huntara Ditargetkan Tuntas Desember Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menargetkan membangun 2.000 lebih hunian sementara (huntara) bagi para korban gempa. Dimana target penyelesaian, paling lambat akhir Bulan Desember mendatang. Hal itu diungkapkan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, kepada Suara NTB, Rabu (7/11) kemarin. Sampai saat ini, kata Firman total sudah sekitar 280 huntara yang selesai dibangun atau sekitar 10 persen dari target yang ada. Dan, saat ini proses pembangunannya tengah dikebut. Supaya
bisa memenuhi target waktu penyelesaian yang ada. Terlebih saat ini, hujan sudah mulai turun di wilayah Loteng. Sehingga mau tidak mau, proses pembangunan huntara harus lebih cepat. Karena bisa berdampak bagi korban gempa. “Progresnya memang masih kecil. Karena anggaran baru sekarang bisa turun,” jelasnya. Namun sekarang anggarannya sudah ada. Sehingga pihaknya bisa lebih cepat bergerak. Material bangunan untuk kebutuhan pembangunan huntara juga sudah ada. Tinggal proses pengerjaanya saja yang dipercepat. “Awalnya proses pemban-
gunan huntara agak lambat, karena material belum ada. Karena anggarannya belum siap. Tapi sekarang anggaran sudah tidak jadi soal. Jadi kita bisa lebih cepat bekerja,” terangnya. Untuk pembagian huntara, diproritaskan bagi korban yang tidak punya rumah sama sekali dan yang tinggal di tenda-tenda darurat. Supaya bisa segera pindah dari tenda darurat. Kalau sampai tetap bertahan di tenda darurat, bisa berdampak buruk bagi para korban. “Huntara ini kita harapkan bisa menjadi solusi awal bagi korban gempa. Sebelum pembangunan rumah tetap selesai dikerjakan,” timpal Firman. (kir)
Porseni FTK UIN Mataram Siap Berlaga di Pionir Nasional Mataram (Suara NTB) Pekan Olahraga Seni dan Karya Tulis ilmiah (Porseni) yang dilaksanakan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Mataram telah mendapatkan bakat-bakat unggul di FTK yang siap berkompetisi pada ajang Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset (Pionir) Nasional. Porseni yang dilaksanakan selama satu minggu tersebut telah ditutup pada Selasa (7/11) di kampus II UIN Mataran. Predikat juara umum diraih oleh Jurusan Tadris Matematika. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dr. Hj. Nurul Yakin, M.Pd., memberikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Porseni ini. “Saya sangat mengapresiasi penggalian bakatbakat mahasiswa,” pujinya. Ia juga menambahkan dari pihak kampus siap mengirim mahasiswa yang akan mewakili UIN Mataram yang memperoleh juara untuk berkompetisi membawa nama baik UIN Mataram di Pionir Tingkat Nasional. Mengingat bahwa beberapa mahasiswa yang memperoleh juara di
(Suara NTB/dys)
HADIAH - Pemberian hadiah pada pemenang Porseni yang digelar FTK UIN Mataram. ajang Porseni ini juga pernah meraih juara di kompetisi-kompetisi tingkat nasional. Ketua Panitia Porseni, Dr. Akhmad Asy’ari mengharapkan Porseni FTK menjadi motivasi penggalian bakat mahasiswa di 4 fakultas lain di UIN Mataram. “Saya harap kegiatan kita ini menjadi motivasi bagi fakultas lainnya, walaupun
kita berbeda-beda dalam bidang keilmuan, tetapi kita harus menyamakan tujuan untuk bisa tampil di kancah nasional” ungkapnya. UIN Mataram benar-benar sedang mempersiapkan diri untuk mengerahkan dan menggali potensi mahasiswa dikarenakan Pioner Nasional akan segera dilaksanakan pada 2019 mendatang di Malang. (dys)
Kodim 1608/ Bima, Letkol Inf. Bambang Kurnia Eka Putra. Esok harinya Tim Wasev bersama Danrem 162/ WB akan mengunjungi lokasi sasaran fisik TMMD di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Rencananya mereka akan berada di Bima selama 2 hari.
Tujuan kunjungan Wasev, menurut Dandim Bima akan melihat secara langsung program TMMD ke 103, yakni sasaran Fisik dan Non Fisik yang dilaksanakan Satgas TMMD. Dengan harapan target dapat dilaksanakan secara tepat waktu dengan hasil maksimal. (ars/*)
Korban Gempa di Mekarsari Terjangkit Malaria Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 1.200 jiwa terdampak gempa di Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Dari jumlah korban gempa yang mengungsi ini, hampir 500 jiwa terjangkit malaria. Jumlah korban yang terjangkit malaria bertambah banyak ketika hujan melanda. Kondisi ini diperparah, tak ada satu hunian sementara (huntara) dibangun di desa setempat. Sehingga wargapun terpaksa bertahan di lokasi pengungsian dekat rumahnya yang roboh dengan kondisi seadanya. Hal ini diakui Kepala Desa Mekarsari, Nasrudin ditemui Rabu (7/11). Ratusan korban gempa ini, ujarnya, terkena malaria semenjak musim hujan melanda. Jika tidak diatasi, dikhawatirkan semakin banyak lagi warga tertular malaria. Bahkan ada korban jiwa yang terkena malaria cukup parah hingga menyebabkan pingsan. Langkah antisipasi mencegah penyebaran malaria dilakukan pihaknya bersama puskesmas dengan rutin sosialisasi kepada masyakarat setiap pekan. Pihaknya khawatir, lambannya pembangunan rumah korban gempa memicu meluasnya malaria. Pasalnya, pembangunan rumah di wilayahnya belum juga dimulai. Diakui dari 1200 korban terdampak, hampir semua mediami tenda meskipun mereka sudah pindah ke rumah masing-masing dengan membangun tenda di lokasi rumahnya yang ambruk. Akan tetapi, kondisi tenda kurang layak ditempati memicu menyebarnya penyakit. Untuk itu ia akan mendatangi BPBD dan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk meminta kejelasan soal pengerjaan rumah tetap (huntap) dan huntara. Berdasarkan datanya jumlah rumah rusak di wilayah 1200 unit, sejauh ini belum ada satupun huntara yang diban-
gun. Kendalanya, untuk memperoleh huntara harus memenuhi syarat ada lahan sementara di desanya terkendala lahan. Dari 1.200 unit tersebut rusak berat terdata sebanyak 300 lebih, namun jumlah ini bertambah sebab masih dilakukan validasi di lapangan. Sejauh ini dari jumlah ini sudah dibentuk pokmas baru 10 orang. Sementara warga yang sudah keluar nama warga yang memperoleh bantuan sebanyak 900 orang, namun masih lamban dari sisi tim pusat yang melakukan pendampingan di bawah. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar H. Lalu Winengan meningklaim kalau huntara paling banyak di Lobar. Namun diakui jumlah huntara masih kurang, sehingga pihaknya terus melakukan usulan ke pihak ketiga untuk pembangunan. “Kita terus upayakan huntara,” janjinya. Kepala Dinas Kesehatan Lobar Rahman Sahnan Putra mengatakan, status Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria di Kecamatan Gunungsari, Lobar, belum bisa dicabut, meski sudah berlangsung lebih dari sebulan. “Kita sudah evaluasi. Kita belum bisa mencabut status KLB itu,” ujar Rahman. Menurut temuan di lapangan, kata Rahman, sampai saat ini masih ada 386 masyarakat positif malaria yang tetap diintervensi dengan pengobatan. “Masih tersisa kita temukan di tiga desa atau enam dusun di wilayah Kerja Puskesmas Penimbung, Kecamatan Gunungsari,” lanjutnya. Desa-desa tersebut adalah Desa Bukit Tinggi mencakup satu dusun, yaitu Dusun Batu Kemalik. Desa berikutnya adalah Desa Mekar Sari yang mencakup 3 dusun, yaitu Dusun Ranjok Timur, Dusun Ranjok Barat, dan Dusun Malaka. Sisanya Desa Gelangsar yang mencakup dua dusun, yaitu Dusun Lilir Utara dan Dusun Geripak.(her)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Kamis, 8 November 2018
Permenristekdikti Beri Ruang Organisasi Ekstra Kampus Mataram (Suara NTB) Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir mengeluarkan Permenristekdikti nomor 55 tahun 2018. Aturan baru ini memberi lampu hijau kepada organisasi ekstra kampus atau Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) untuk dapat kembali berkegiatan di kampus. Permenristekdikti tersebut berisi tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Salah satu pasal krusial dalam Permenristekdikti tersebut adalah, pasal 1 yang berisi Perguruan tinggi bertanggung jawab melakukan pembinaan ideologi bangsa, NKRI, UUD dan Bhinneka Tunggal Ika melalui kokurikuler, intrakurikuler, maupun ekstrakurikuler. Penerapannya, perguruan tinggi dapat membentuk organisasi yang berkaitan dengan ideologi bangsa untuk mewadahi sejumlah organisasi ekstra kampus yang selama ini dilarang masuk dan berkegiatan di dalam kampus. Organisasi tersebut nantinya dapat berbentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pembinaan Ideologi Bangsa (UKM PIB). Wakil Rektor III Universitas Mataram (Unram) Dr. H. Muhammad Natsir, SH., M.Hum., menyambut Baik Permenristekdikti tersebut. Nanti dalam implementasi UKM PIB itu, berisi perwakilan dari masing-masing organisasi ekstra kampus. Di mana, masing-masing organisasi ekstra kampus satu perwakilan. “Ini sangat baik sehingga ada kolaborasi mahasiswa ekstra kampus dengan intrakampus,” jelasnya. UKM PIB ini nantinya dapat menjadi jalan tengah bagi organisasi ekstra kampus, untuk berkegiatan di dalam kampus, sepanjang kegiatan tersebut berkaitan dengan tema PIB. Bahkan akan disediakan anggaran pembinaan ideologi bangsa di dalam kampus melalui UKM PIB tersebut. “Sehingga sekarang pemerintah akan membuat UKM pengawal ideologi bangsa UKM PIB akan tergabung akan masuk di UKM PIB. Mereka itu akan tergabung dalam UKM PIB ini,” kata Natsir. Secara umum, kata dia, Permenristekdikti ini agar kita selama di kampus terbebas dari radikalisme, intolernasi. Jangan sampai kampus sebagai ajang membina mendidik radikalisme. Organisasi ekstra kampus dapat menuangkan idenya tentang pembinaan ideologi kebangsaan melalui UKM PIB ini. “Dalam membangun karakter bangsa sehingga perpaudan mahasiswa intra dan ekstra akan membawa satu kreativitas dan inovasi untuk menuju mahasiswa yang mandiri sehingga terhindar dari pengaruh radikalisme,” ungkapnya. Untuk diketahui, organisasi mahasiswa di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni organisasi internal dan eksternal kampus. Organisasi internal kampus adalah organisasi mahasiswa yang melekat pada pribadi kampus atau universitas, dan memiliki kedudukan resmi di perguruan tinggi. Bentuknya bisa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Legislatif Mahasiswa, Senat mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan dan para Ketua Tingkat. Sedangkan organisasi eksternal kampus merupakan organisasi yang aktivitasnya berada di luar lingkup perguruan tinggi. Salah satu contohnya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan lainnya. (dys)
Halaman 10
Ujian Nasional, Kemendikbud Berikan Perlakuan Khusus bagi NTB Surabaya (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan perlakuan khusus bagi daerah terdampak bencana seperti NTB dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2019. Saat ini tengah dipersiapkan pedoman UN bagi daerah terdampak bencana. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud, Moch. Abduh, PhD., ditemui Rabu (7/11) mengatakan, bagi daerah terdampak bencana, seperti NTB akan ada perlakuan khusus, salah satunya membuat pedoman UN di daerah terdampak. Ia juga mengatakan, tidak ada pemaksaan pelaksanaan UN Berbasis Komputer (UNBK) di daerah terdampak bencana, seperti di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang
mengalami dampak gempa terparah. “Maka tidak ada pemaksaan UNBK, kami dorong UNKP,” katanya. Namun, jika sekolah yang berada di daerah terdampak bencana ingin tetap melaksanakan UNBK, pihaknya tidak melarang. Menurutnya, di NTB sendiri tidak semua daerah mengalami dampak gempa bumi. Daerah lain selain daerah terdampak masih bisa melaksanakan UNBK. Selain itu, Abduh menyampaikan, sekolah tidak diharus-
kan hanya menggunakan sumber daya UNBK milik sekolah. Sekolah juga bisa menggunakan mekanisme berbagi sumber daya dengan sekolah lain. “Sekolah bisa menggunakan peralatan yang ada di sekolah lain,” katanya. Bagi daerah terdampak juga diberikan kelonggaran jika ingin mengundur jadwal UN. Langkah seperti pernah juga dilakukan di daerah Papua atau Bali yang meminta pengunduran jadwal, karena ada acara keagamaan.
Moch. Abduh “Kalau ada permintaan khusus untuk waktu pelaksanaan UN yang berbeda dengan daerah lain, akan dipenuhi. Kami menyesuaikan untuk daerah terdampak,” jelas Abduh. Terkait adanya penundaan
Tingkatkan Mutu Pendidikan
INOVASI Kerjasama dengan Empat Organisasi Non-Pemerintah di NTB Surabaya (Suara NTB) Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) sebuah program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama degan empat organisasi non pemerintah yang ada di NTB, di Surabaya Jawa Timur, Rabu (7/10). Kerja sama itu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di jenjang sekolah dasar. Inovasi telah memilih 17 organisasi non-pemerintah sebagai mitra INOVASI dalam melaksanakan berbagai program rintisan peningkatan mutu pendidikan. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri INOVASI bekerja sama dengan Forum Lingkar Pena (FLP) untuk wilayah Lombok Tengah, Edukasi 101 untuk daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Dompet Dhuafa di Kabupaten Dompu, dan Sahabat Pulau Indonesia di Bima. Kemitraan ini secara resmi diluncurkan pada acara seminar partnerships for Lerning II yang diselenggarakan di Surabaya. Hadir pada kesempatan tersebut, perwakilan dari Ke-
menterian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Moch. Abduh, PhD., dan Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan Dr. Awaluddin Tjalla. Selain itu hadir pula perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten mitra INOVASI, para mitra terpilih, serta para praktisi, dan penggiat pendidikan. Direktur Program INOVASI, Mark Heyward, mengatakan kemitraan baru ini akan membantu memperluas kegiatan INOVASI di kabupaten mitranya, dan akan turut berkontribusi dalam menghasilkan bukti-bukti dan pendekatan yang efektif meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa SD/MI. “Program rintisan yang dilakukan melalui kemitraan ini juga menjadi bentuk upaya kami dalam memperluas jangkauan program dan juga agar semakin banyak bekerja dengan orang tua, masyarakat, dan tenaga kependidikan setempat. Para pemangku kepentingan ini memainkan peran kunci dalam meningkatkan mutu pendid-
(Suara NTB/ron)
PENGHARGAAN - Direktur Program INOVASI, Mark Heyward memberikan penghargaan kemitraan kepada Pemerintah Daerah di NTB, serta penyerahan dokumen kerja sama dengan mitra. ikan di Indonesia,” kata Mark. Kemitraan baru ini akan menjadi upaya untuk turut meningkatkan hasil belajar siswa dalam bidang literasi dan numerasi di provinsiprovinsi mitra INOVASI, yaitu NTB, Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan NTT. Kemitraan INOVASI dengan 17 mitranya tersebut akan berlangsung selama 9 sampai dengan 12 bulan. Bidang yang menjadi fokus utama program rintisan yang dilaksanakan
oleh para mitra misalnya, pelantikan guru. Terutama dalam hal kemampuan literasi dan numerasi dasar, pendidikan inklusif, kepemimpinan yang berpihak pada pembelajaran, pemberdayaan orang tua, dan keterlibatan masyarakat dan lainnya. Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Chris Barnes, menyampaikan melalui kerja sama dengan berbagai organisasi pendidikan di daerah, INOVASI akan memperkuat
Lobar Terima Bantuan Rp20 Miliar
(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)
Kadis Dikbud Lobar M. Hendrayadi menerima bantuan untuk perbaikan sekolah yang rusak di Lobar. ngan bencana tsunami Aceh, baru dua minggu pascabencana saja, anggaran sudah terkumpul. Tapi yang di Lombok agak berbeda. Sebulan pun belum ada. Kita harus menyisir dulu dari angggaran kementerian lainnya. Tapi selama masa tunggu itu, kita sudah melakukan banyak persiapan, “ ujarnya. Di tempat yang sama, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid justru mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Hammid Muhammad dan institusinya. “Bukan bermaksud membandingkan, namun harus saya akui Kemendikbud lebih cepat (membantu, red) dari pada kementerian lainnya,” puji Fauzan. Ia mengaku bersyukur, pihak Kemendikbud tidak hanya memperhatikan infrastruktur, namun juga memberi perhatian khusus kepada para guru yang ikut terdampak bencana dengan memberikan anggaran khusus buat mereka. “Kami jadi ada modal untuk mendesak kementerian lain untuk melakukan hal yang sama,” ujar Fauzan. Fauzan mengaku sudah mendesak Kementerian Kesehatan untuk ikut memperhatikan tenaga kesehatan yang juga berjibaku dan terkena imbas gempa. Di NTB sendiri jumlah sekolah yang rusak pasca gempa sebanyak 606 sekolah dengan 3.051 ruang kelas. 38 SMP dan 77 SD di antaranya ada di
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid memberikan sambutan pada penyerahan bantuan dari Kemendikbud untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah rusak.
Lobar. Alokasi anggaran untuk Lobar adalah sebanyak Rp 20.384.541.000 dari total Rp191 miliar lebih itu untuk NTB. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 24 SMP senilai Rp 8.675.000.000 dan Rp12 miliar lebih sisanya untuk 70 SD yang diperuntukkan dalam dua bentuk kegiatan, yaitu rehabilitasi dan pembangunan sekolah darurat. Pelaksanaannya dilaksanakan secara swakelola di mana pihak sekolah melaksanakannya dan mengangkat konsultan teknis secara mandiri.Hal tersebut, menurut Dirjen Dikdasmen untuk menunjukkan aspek kebangkitan masyarakat pasca gempa.”Belajar dari berbagai pengalaman, satu hal yang harus selalu ingatkan, bahwa bangkitnya suatu daerah ditentukan oleh masyarakatnya sendiri. Bantuan dari luar itu sifatnya sporadis. Datang dan pergi. Ini yang harus terus digaungkan kepada seluruhnya agar kita bangkit semua,” pungkas Hammid. (her)
(Suara NTB/ist)
upaya peningkatan mutu pembelajaran di kelas. “Para mitra baru ini akan turut berkontribusi terhadap kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih baik lagi,” katanya. Kegiatan itu juga diisi dengan penandatanganan kerja sama dan pemberian penghargaan kemitraan bagi daerah. Dari NTB, diwakili oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, dari daerah yaitu Lombok Tengah, Lombok Utara, Kabupaten Bima, Dompu, dan Sumbawa. (ron)
Tingkatkan Mutu Pelayanan Kampus
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sekolah Rusak Dimulai Giri Menang (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI nampaknya tidak lama lagi segera merehabilitasi dan merekonstruksi semua sekolah di NTB pascabencana gempa bumi beberapa waktu lalu. Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan Pemberian Bantuan Sekolah Terdampak Bencana secara simbolis di Mataram, Selasa (6/11) malam. Kemendikbud RI meluncurkan anggaran senilai Rp 191.384.541.000 untuk seluruh sekolah yang rusak ringan dan sedang se-Provinsi NTB. Hadir pada acara itu Kepala LPMP, Kepala PAUDNI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, Bupati Lombok Barat (Lobar), seluruh Kepala Dinas Dikbud Kabupaten/ Kota se Provinsi NTB, dan ratusan kepala sekolah. “Kami memenuhi janji bagi semua sekolah yang terdampak. Semoga dengan anggaran ini ada penyelesaian dan bisa merevitalisasi kondisi sekolah di NTB,” ujar Dirjen Dikdasmen, Hammid Muhammad. Anggaran hampir dua ratus milyar tersebut dialokasikan untuk SD dan SMP yang rusak sedang dan ringan yang tersebar di 7 kabupaten/ kota di NTB serta melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB untuk SMA/SMK dan PKLK. Sedangkan untuk sekolah-sekolah yang rusak berat, pemerintah menyerahkan proses rekonstruksinya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hammid mengakui pihaknya agak lamban dalam melakukan penanganan. “Kalau dibandingkan de-
materi yang diberikan oleh sekolah, karena adanya bencana gempa bumi, Kemendikbud menyiapkan dua pola. Abduh menjelaskan, jika siswa itu mengungsi ke daerah lain, maka materi yang akan diterima saat UN sama dengan sekolah tempat siswa mengungsi. Dengan begitu tidak ada pengecualian. Sementara bagi siswa yang masih bertahan di daerah terdampak bencana dan tidak bisa maksimal melaksanakan pembelajaran, pihaknya akan membahas dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Materi yang belum diberikan di sekolah tidak akan dikeluarkan saat UN. “Secara materi kami sesuaikan. Tidak ada soal untuk materi yang belum diajarkan,” jelasnya. (ron)
FOTO BERSAMA - Foto bersama 2 siswa peserta OKI dan Kepala MAN 1 Lotim M. Nurul Wathoni dan pembina Baiq Laily Herawati.
Dua Siswa MAN 1 Lotim Wakili NTB di OKI XII Selong (Suara NTB) Dua siswa MAN 1 Lombok Timur (Lotim) Siti Surroye dan Ana Octarina kembali mengukir sejarah di tingkat nasional. Mereka mewakili NTB untuk mengikuti final Olimpiade Kimia (OKI) XII Nasional Tingkat SMA Sederajat yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMASKA) “Hellum” Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur. Tahap seleksi pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2018 yang pesertanya berasal dari tiga regional yaitu regional I yang terdiri dari Pulau Jawa, Bali, dan NTB. Regional II yang terdiri dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan NTT serta Papua. Siswa Kelas XII berhasil lolos seleksi final setelah melalui persaingan yang cukup ketat. Mereka akan membuktikan jadi yang terbaik pada hari pelaksanaan final tanggal 10 November 2018. Kepala MAN 1 Lotim M.
Nurul Wathoni, MPd., tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada siswa dan pembina yang telah berusaha untuk mengharumkan nama MAN 1 Lotim di kancah nasional. Ia tidak lupa berharap untuk tim Olimpiade Kimia agar bisa tampil dengan maksimal, sehingga mampu menjadi yang terbaik pada ajang OKI. Selain itu, kepala sekolah meminta pada siswa untuk tidak terbebani dengan juara yang terpenting tetap semangat dan berusaha untuk tampil maksimal. Sementara Pembina SC Kimia, Baiq Laily Herawati, M. Si., merasa bangga dengan torehan prestasi anak binaannya. Ini membuktikan SC Kimia sudah mampu bersaing di tingkat nasional. Prestasi ini merupakan prestasi yang sangat berharga semoga mampu memberikan yang terbaik bagi madrasah. Ia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada madrasah yang telah banyak memberikan dukungan baik secara moril dan materil. (r/*)
SEKOLAH Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram berupaya meningkatkan mutu pelayanan kampus pada tahun akademik yang baru ini. Terutama agar kualitas perguruan tinggi dapat terus meningkat. Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., ditemui pekan lalu mengatakan, pihaknya sudah mengevaluasi apa saja yang masih kurang di STIKES Yarsi Mataram. Juga memetakan beberapa hal yang perlu ditingkatkan pada tahun akademik yang baru. “Kita meningkatkan mutu pelayanan internal kampus,” ujarnya. Peningkatan pelayanan itu berkaitan dengan meningkatkan kualitas pelayanan baik pelayanan yang diberikan oleh tenaga pendidik seperti dosen, antara lain dalam metode pembelajaran, praktikum, pembelajaran di lapangan. Selain itu, juga peningkatan pelayanan dari sisi sarana dan prasana. STIKES Yarsi Mataram memiliki sarana dan prasaraan yang sangat representatif dalam menunjang proses belajar mengajar. Seperti ruang kuliah berpendingin, laboratorium yang lengkap, perpustakaan lengkap, dan proses belajar juga ditunjang oleh sarana elektronik terbaru. Lengkap dengan gedung kuliah yang representatif. Hal itu didukung pula dengan adanya Rumah Sakit yang dimiliki oleh STIKES Yarsi, yaitu Rumah Sakit Islam “Siti Hajar” Mataram. Zulkahfi juga menekankan, pihaknya akan berupaya menjamin kelulusan uji kompetensi100 persen bagi mahasiswa dan alumni STIKES Yarsi Mataram. Oleh karena itu pihaknya mempersiapkan berbagai hal yang mendukung rencana itu. “Oleh karena itu kami mendukung dari segi pendanaan, dari program persiapan supaya mengejar kelulusan uji kompetensi bisa 100 persen,” katanya. Pada awal tahun ini, STIKES Yarsi Mataram membentuk tim percepatan kelulusan uji kompetensi. Tim itu dibuat untuk membantu para lulusan perguruan tinggi kesehatan dalam mengikuti uji kompetensi. Saat itu STIKES Yarsi menyiapkan kumpulan soalsoal uji kompetensi. Juga melakukan pre test untuk melihat sejauh mana penguasaan materi dari lulusan dan alumni yang mendaftar secara online. Juga dilalukan workshop trik jitu lulus uji kompetensi. (ron) H. Zulkahfi
Halaman 11
SUARA NTB Kamis, 8 November 2018
Minim Perhatian dan Event, Pesepakbola Hijrah ke Futsal Kota Bima (Suara NTB) – Pemain sepak bola muda profesional di Kota Bima, Erwin memilih beralih menjadi pemain Futsal ketimbang mengembangkan bakatnya sebagai pesepak bola profesional yang andal. Ada alasan dan sebab mengapa Remaja asal Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat ini “banting setir” dari pemain sepak bola profesional dan lebih memilih mengembangkan berkarir ke cabang olahraga (Cabor) Futsal. Menurutnya, selain khawatir karirnya tidak bisa berkembang karena kompetisi atau event sepak bola profesional jarang digelar, faktor lain adalah lantaran tidak adanya perhatian dari Pemerintah Daerah. “Event sepakbola pro-
fesional di Kota Bima sangat jarang. Apalagi tidak ada perhatian dari Pemerintah,” katanya kepada Suara NTB. Sebelum resmi hijrah ke Cabor Futsal sejak satu tahun terakhir, Erwin mengaku pernah bermain dan bahkan menjuarai event sepakbola profesional antar Kabupaten di Pulau Sumbawa hingga sampai di tingkat regional mewakili Kota Bima. “Namun setelah itu tidak ada lagi kegiatannya, meskipun kita juara tapi
bisanya sampai di Mataram saja. Ada even di Bali dan Jakarta kita tidak ikut karena kendala biaya,” katanya. Menurut Erwin, selain dirinya, sejumlah rekan satu timnya dulu juga banyak yang berhijrah ke Cabor lain. Seperti Karate, atletik dan olahraga lainnya. Namun sebagian besarnya memilih ke Futsal. “Kita berpikir dengan pindahnya ke Cabor lain karir kita bisa berkembang,” katanya. Oleh karena itu, Ia berharap kedepan even Cabor di
Kota Bima terutama sepak bola profesional terus diadakan karena banyak bibit yang berpontensi untuk dibina menjadi pesepak bola andal. “Saya berharap kedepannya bisa diperhatikan. Pemerintah tidak hanya memikirkan urusan yang lain tapi memperhatikan juga olahraga,” harapnya. Ketua Umum Futsal Kota Bima, Iman Wibowo, SE juga mengakui banyaknya para pesebakbola muda profesional yang beralih ke Futsal. Kata dia hal itu lebih disebabkan kurangnya event dan kegiatan untuk mengasah kemampuan mereka. “Event yang banyak digelar bola plastik. Hampir di selu-
ruh kampung-kampung event ini gelar sehingga mereka sulit mengembangkan minat dan bakatnya karena event sepak bola profesional sangat jarang,” katanya. Ia menambahkan sepakbola plastik hanya sebagai ajang hiburan, bukan menjadi wadah untuk mengembangkan karir pesebakbola menjadi profesional yang berkompetisi di kancah regional dan nasional. “Pesebak bola muda berbakat berpikirnya maju kedepan, bagaimana cara agar karirnya bisa terus berkembang. Kalau tidak ada perhatian dan event sangat wajar mereka memilih cabor lain,” pungkasnya. (uki)
Minim Persiapan, Ridwan hanya Peringkat Tujuh Mataram (Suara NTB) Atlet unggulan NTB, Ridwan menempati peringkat tujuh besar dalam Lomba Lari TNI-Mandalika Maraton yang berlangsung di Kawasan Wisata Mandalika LombokNTB belum lama ini. Ridwan yang turun di nomor full maraton (42 Kilometer) mengaku tak dapat merebut posisi juara di nomor tersebut karena persiapannya minim. “Salah satu penyebab kegagalan saya karena persiapan minim. Karena saya ikut bukan di nomor spesialis. Tidak
ada target, hanya untuk mencari daya tahan sebelum menuju Pra-PON tahun 2019,” ucap Ridwan kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (7/11). Atlet asal Sunbawa yang baru saja menjuarai Lomba Lari 10 K di event Mekaki Maraton yang di gelar di Lobar belum lama ini menjelaskan bahwa keikutsertaan dirinya di TNI-Marathon untuk meningkatkan daya tahan, bukan mencari juara. Alasannya cukup masuk akal karena nomor full maraton yang diikutinya bukan nomor spesialisnya.
Menurutnya, masa ototnya buat ikut marathon belum siap untuk bersaing dengan atlet-atlet nasional sehingga masih terjadi keram di sepanjang rute terutama dari kilometer 36 menuju finis. Ridwan mengaku otot pahanya sedikit mengalami keram. Ridwan yang merupakan atlet peraih medali emas di nomor 1.500 meter pada PON 2016 ini berharap hasil TNIMarathon dapat meningkatkan daya tahannya. Pasalnya dia tengah mempersiapkan diri di empat nomor mengiku-
ti Pra-PON 2019, yakni 800 meter, 1.500 meter, 5.000 meter dan 10.000 meter. Ridwan mengaku mengincar tiket PON di nomor 5.000 meter dan 10.000 meter di PraPON atletik tahun 2019, karena Agus Prayogo peraih medali emas di dua nomor itu pada PON 2016 tidak akan turun lagi di Pra-PON 2019. Sehingga peluang atlet lain juara di event itu sangat terbuka. Atas alasan itu Ridwan mengaku akan mempersiapkan diri mengikuti nomor jarak jauh. (fan)
(Suara NTB/ist)
Andy Dukung Faurani Jadi Ketua PASI NTB PASI NTB yang cocok menurutnya adalah H. Faurani. Diakuinya Ketua BPD Gapensi NTB itu juga mendapat dukungan dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. “Pak Gubernur NTB mendukung H. Faurani. Saya rasa pak Faurani cocok jadi ketua PASI NTB,” ucapnya. Pernyataan ini dilontarkan oleh Andy setelah mengetahui kepengurusan Pengprov PASI NTB sudah berakhir bulan Maret lalu. Dia menilai orang yang tepat memimpin PASI NTB adalah Ketua BPD Gapensi
NTB yang juga mendapat dukungan dari Gubernur NTB. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ketua Umum PASI NTB, H. Suhaimi mengatakan bahwa pihak PASI NTB menunda Musprov PASI NTB hingga bulan Desember 2018. Penundaan Musprov dengan agenda pemilihan ketua PASI NTB itu dikarenakan tidak adanya figur calon ketua yang ingin memimpin PASI NTB. Pasalnya Suhaimi sendiri tak ingin mencalonkan diri lagi jadi ketua lantaran dia ingin fokus di kepengurusan KONI NTB.
Sayangnya, dukungan Gubernur NTB dan Ketua KONI NTB kepada Faurani sepertinya belum dapat ditanggapi serius oleh Faurani. Ketua BPD Gapensi NTB itu mengatakan masih pikir-pikir dulu untuk jadi ketua PASI NTB. Alasannya dia masih fokus mengurus perusahaannya. “Saya tidak bermaksud menolak, tapi saya pikir-pikir dulu. Soalnya saya juga masih sibuk mengurus perusahaan saya,” ucapnya. Faurani tidak bermaksud menolak bila dirinya dicalonkan jadi ketua PASI NTB.
Mataram (Suara NTB) Kepengurusan Persatuan Sepatu Roda Indonesia (Perserosi) NTB yang baru terbentuk tampaknya punya semangat yang tinggi memajukan pembinaan olahraga sepatu roda di NTB. Pasalnya, sebelum dilantik saja mereka sudah langsung kerja. Ketua Pengprov Perserosi NTB, Dachlan A. Bandu yang diwawancara Suara NTB, di Mataram, Rabu (7/11) kemarin mengatakan pelantikan kepengurusan cabang olahraga sepatu roda akan di Gelar di Mataram Mall, 11 November 2018. Pelantikan kepengurusan Perserosi NTB akan di gelar bersamaan dengan Kejuaraan Terbuka Sepatu Roda di Mataram Mall. “Pelantikan kepengurusan Perserosi NTB akan di gelar di Mataram Mall tanggal 11 November. Pelantikan kepengurusan Perserosi NTB akan di gelar bersamaan dengan kejuaraan sepatu roda,” ucapnya. Dachlan yang merupakan ketua umum terpilih cabang olahraga sepatu roda akan dilantik oleh Pengurus Besar Perserosi. Belum tahu siapa nama pengurus besar Perserosi yang melantik kepengurusan cabang sepatu roda NTB periode 20182023 itu, namun Dachlan berharap pelantikan kepengurusan sepatu roda NTB dapat dilantik oleh Ketua PB Perserosi. “Mudah-mudahan ketua PB Perserosi dapat hadir melantik kepengurusan Perserosi NTB,” harapnya. Di bagian lain, Dachlan juga menjelaskan bahwa usai pelantikan, dihari yang sama pihak Perserosi NTB juga akan menyelenggarakan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Sepatu Roda. Hingga hari, Rabu (6/11) peserta yang sudah mendaftar Kejuaraan sepatu roda kata Dachlan sudah mencapai 100 atlet. Dachlan optimis kejuarda sepatu roda yang di gelar Perserosi NTB tahun ini bakal diminati banyak atlet. Target pihaknya di Kejurda tahun 2018 bisa melibatkan lebih dari peserta yang ikut di Kejurda tahun lalu, dimana Kejurda sepatu roda tahun lalu diikuti kurang dari 100 atlet. Sementara tahun ini dipastikan akan mencapai 100 lebih atlet. Kejurda sepatu roda tahun ini akan mempertandingkan beberapa kategori, yakni mulai kategori usia dini hingga usia dewasa atau umum. (fan)
TI Sumbawa Gelar Kejurnas Taekwondo Terbuka
DI LINTASAN - Atlet atletik NTB, Ridwan (kanan) saat menjalani latihan di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram belum lama ini.
Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto menginginkan Pengprov PASI NTB dipimpin oleh orang yang benarbenar serius ingin memajukan olahraga atletik. Pasalnya cabang olahraga atletik merupakan olahraga unggulan NTB yang selalu membanggakan marwah NTB di setiap event nasional lewat prestasi terbaik atlet-atletnya. Kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (6/11) lalu Andy mengatakan bahwa salah satu figur calon ketua
Belum Dilantik, Pengurus Perserosi NTB Langsung Kerja
Namun dia mencari waktu yang tepat untuk menerima amanah itu. Alasannya dia tak ingin menjadi ketua sekedarnya. Dalam hal ini bila menjabat ketua PASI NTB dia ingin dirinya harus benarbenar serius. “Saya kalau menerima jabatan ketua harus fokus. Tapi kalau saat ini saya masih sibuk,” jelasnya. (fan)
Mataram (Suara NTB) Pengurus Cabang Taekwondo Indonesia (TI) Sumbawa bekerjasama dengan TI NTB menggelar Kejurnas Terbuka Taekwondo di GOR 17 Desember Turide Mataram, 9-11 November 2018. Event yang memperebutkan Piala Gubernur NTB itu akan melibatkan 450 atlet. Ketua Panitia, Agusty Lanang Medyar yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (7/11) kemarin mengatakan Kejurnas Taekwondo Terbuka yang akan di gelar selama tiga hari di GOR 17 Desember Turide Mataram itu melibatkan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Hingga, Rabu (7/ 11) kemarin terdapat 450 atlet yang mendaftar. Ratusan atlet itu berasal dari DKI Jakarta, Bali, Jatim dan NTB. “Ada sebanyak 450 peserta yang ikut. Mereka berasal dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali dan NTB,” ucapnya. Dikatakannya, kejurnas taekwondo yang bertemakan “Lombok Sumbawa Open 2018” itu akan mempertandingkan empat kategori kelas yakni, cadet, poomsae prestasi, poomsae pemula dan Kyorugi senior. Masing masing kategori mempertandingkan 5 hingga 10 kelas. Dalam hal ini jumlah keseluruhan kelas yang dipertandingkan sebanyak 35 kelas, terdiri dari lima kelas Kyorugi senior, dan masing-masing 10 kelas untuk kategori cadet, poomsae prestasi dan poomsae pemula. Kontingen NTB dipastikan akan turunkan banyak atlet, pasalnya masing-masing atlet mengikuti event ini akan mewakili dojang/klub masingmasing kabupaten/kota. Ketua Umum Pengprov TI NTB, Lalu Wirahman yang dikonfirmasi terpisah mengatakan kejurnas tarkwondo terbuka tersebut diselenggarakan oleh Pengcab TI Sumbawa dan telah mendapat rekomendasi dari Pengprov TI NTB. Kejurnas tersebut kata Wirahman akan melibatkan ratusan atlet dari dojang se Indonesia. Dalam hal ini Pengprov TI NTB tidak menyiapkan atlet mengikuti event itu karena masing-masing atlet akan mewakili dojang masing-masing Agusty Agusty Lanang Lanang Medyar Medyar kabupaten/kota. (fan) (Suara NTB/ist)
SUARA NTB
Kamis, 8 November 2018
Mahasiswi Unram Juara I Kejurnas Karate di Malang Mataram (Suara NTB) Mahasiswa Universitas Mataram Dinda Alya Rahmayani, berhasil meraih Juara I atau meraih medali emasdalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate di Malang. Kejurnas Karate yang diselenggarakan oleh Walikota Malang ini mempertandingkan Kategori Kata dan Komite, mulai dari kelas usia dini, pra pemula, pemula, kadet, junior, under 21, hingga kelas senior. Turun di katagori kata kelas Under 21, mahasiswi yang akrab dipanggil Alya ini berhasil mengalahkan kontingen lain dari berbagai daerah di Indonesia. Mahasiswi Fakultas MIPA Universitas Mataram pun berhasil meraih juara satu. “Jadi saya mainnya empat kali. Di babak penyisihan pada
pertandingan pertama, saya melawan kontingan dari Unisma. Lawan kedua dari Lombok Timur. Lawan ketiga saya lupa dari mana dan di final lawannya dari Malang,” ungkap mahasiswi Jurusan Biologi ini. Dinda Alya Rahmayani mengaku sudah mempersiapkan diri sejak beberapa bulan lalu untuk mengikuti Kejuaraan Nasional ini. Selain melakukan TC (training center), Alya juga menjalani uji coba di Malang dengan tim dari Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, dan beberapa universitas lainnya di Malang. “Sebenarnya kejuaraan ini adalah ajang untuk uji coba. Harapannya, saya bisa tetap mempertahankan gelar juara. Ke depannya kan ada Porprov
(Suara NTB/ist)
TERIMA - Mahasiswa Unram Dinda Alya Rahmani menerima medali emas pada Kejurnas Karate di Malang Jawa Timur belum lama ini. Nasional yang dilaksanakan Desember Mahasiswa ini. Terus, persiapan untuk Pra (POMNAS) di Jakarta PON dan PON,” papar maha- tahun 2019. “Jadi untuk Pomnas kesiswi semester 3 ini. Sementara itu, Kasubbag marin, Unram banyak Minat, Bakat, Penalaran dan meraih prestasi seperti Informasi Kemahasiswaan Boxer dapat juara. KemuUniversitas Mataram Sunoto, dian, karate mendapat dua S.Si mengungkapkan ke depan juara yaitu mendali perak Universitas Mataram akan dan perunggu dan beberaterus mempersiapkan maha- pa cabang lain yang juga siswa yang akan dikirim untuk menjadi juara,” ungkap mengikuti Pekan Olahraga Sunoto. (dys)
Halaman 12
Sekolah Terdampak Rusak Ringan Mulai Diperbaiki Selong (Suara NTB) Sejumlah sekolah di Lotim yang mengalami rusak ringan akibat diguncang gempa beberapa waktu lalu saat ini mulai diperbaikin. Pasalnya, sekolah-sekolah yang sudah melakukan perbaikan tersebut yang sudah menjalin kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) dengan pemerintah pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Selain memporak-porandakan bangunan rumah warga serta fasilitas umum lainnya. Bencana gempa ini juga merusak ratusan sekolah/fasilitas pendidikan di Lotim mulai tingkat TK hingga SMA sederajat. Untuk SMP yang mengalami rusak ringan saat ini proses perbaikannya sedang berjalan,” ujar Kadis Dikbud Lotim, Lalu Suandi, Rabu (7/11). Dikatakannya, untuk penanganan sekolah yang mengalami rusak berat sudah dirobohkan sekitar 24 sekolah, rusak sedang dilakukan perbaikan. Di mana sekitar 77 sekolah yang melakukan perbaikan terutama yang menjalin MoU dengan Kemendikbud. Semen-
tara untuk rusak ringan mencapai ratusan dihitung dari ruang kelas. Bagi yang rusak sedang dipersilakan untuk melakukan perbaikan terutama yang sudah memiliki anggaran. Adapun jumlah sekolah yang mengalami kerusakan sebanyak 470 sekolah yang sudah terdampak baik rusak berat, sedang dan ringan. “Untuk SD sebanyak 248 sekolah untuk sekolah dasar,”ungkapnya. Dalam pelaksanaan perbaikannya, normalnya 90 hari kalender untuk semua kriteria kerusakan kecuali yang membangun gedung baru mencapai 120 hari kalender. Adapun untuk anggaran diterima langsung oleh pihak sekolah yang menjalin MoU dengan Kemendikbud khusus rusak ringan. “Untuk rusak berat saat ini hanya dilakukan perobohan dan pembersihan bangunan,” tambahnya. Lalu Suandi mengaku ketika musim hujan membuat aktivitas belajar mengajar terganggu, sehingga bagi sekolah yang gedungnya rusak berat dan dirobohkan supaya secepatnya mendirikan kelas-kelas sementara dengan spesifikasi atap menggunakan spandek, ketinggian tiga meter, menggunakan lantai. Di mana sekitar 12 kelas sementara yang sudah dibangun saat ini. Se-
dangkan untuk sekolah rusak dan sedang dilakukan perbaikan, diberikan tenda kelas. “Tapi saat ini, 100 persen sekolah sudah melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik,” ujarnya. (yon)
RUPA-RUPA
SALON
DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273
RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
q
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR 5866 CO NOKA/NOSIN MHIJFS117FK244984/ JFS1E-1242071 AN ANTONIO CARLOS RENDAK HLG D’SKTR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 4302 CS NOKA/NOSIN MHIJFZ117GK349809/ JFZ1E-1358565 AN RABIATUN ADAWIYAH HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 3910 DS NOKA/NOSIN MHIHB61108K608604/ HB61E-1605530 AN DR. SARKONO SSI HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.3190 DL NOKA/NOSIN MHIJB41196K067636/ JB41E-1067051 AN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT HLG D’SKTR DESA BAJUR KEC. LABUAPI KAB.LOBAR
TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
SALON
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 8 November 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
OPINI
SUARA NTB Kamis, 8 November 2018
Halaman 14
Menakar Peluang dan Tantangan UMKM dalam Revolusi Industri 4.0 Cepat Tangani Aduan Masyarakat PASANGAN Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., berusaha menjadikan keluhan atau aspirasi masyarakat sebagai prioritas untuk ditindaklanjuti. Sebagai pimpinan NTB yang belum genap dua bulan memimpin NTB, pasangan ini tentu menginginkan bagaimana program yang sudah dicanangkan sesuai visi dan misi harus berjalan maksimal. Apa yang mesti ditindaklanjuti harus segera mendapat penanganan agar keluhan masyarakat bisa tertangani. Mencermati kebijakan yang dilakukan pasangan ini sekarang ini, menyerap aspirasi masyarakat langsung menjadi prioritas. Sebagai contoh Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi setiap Jumat pagi mendapat respons cukup bagus dari masyarakat. Bahkan, mulai Jumat (2/11) pekan lalu, Doktor Zul — sapaan akrab gubernur bersama pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) menggelar kegiatan sama di Kantor Bupati Sumbawa. Kegiatan ini digelar setelah sebelumnya menggelar kegiatan sama di Kantor Gubernur NTB Jumat pagi dengan membawa sejumlah kepala OPD mendengar aspirasi masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Dalam menjaring aspirasi masyarakat, pasangan ini tidak hanya menyerap aspirasi secara langsung. Tapi juga menjaring aspirasi masyarakat lewat online. Melalui program NTB Care yang diluncurkan bersamaan dengan Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi pada hari Jumat (19/10) lalu atau sebulan setelah dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur . Aplikasi yang bisa diunduh di smartphone ini menjadi mata, telinga, dan tangan pemerintah daerah di NTB untuk menangkap, memahami dan merespon pengaduan masyarakat secara langsung (real time) tanpa melalui prosedur protokoler yang dapat mempersingkat proses birokrasi. Bagi pasangan H. Zulkieflimansyah dan Hj. Sitti Rohmi Djalilah, respons terhadap masukan dan kritikan masyarakat harus segera ditindaklanjuti. Apalagi masukan dan berbagai macam keluhan itu disampaikan menyertakan kondisi visual keadaan sekitarnya. Bagi sebagian masyarakat yang menyampaikan keluhan, tidak tahu mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Yang mereka tahu adalah aparatur yang digaji dari pajak yang dibayar masyarakat itulah pemerintah. Seperti keluhan masyarakat yang masuk lewat aplikasi NTB Care cukup banyak. Melalui aplikasi inilah masyarakat menyampaikan semua permasalahan, baik pada pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota di NTB untuk segera mendapat penanganan. Sebagai contoh, masyarakat yang kesulitan air bersih, infrastruktur jalan rusak hingga perbaikan rumah pascagempa. Melihat banyaknya aduan masyarakat yang masuk, sejumlah OPD harus menampung satu persatu keluhan ini untuk ditindaklanjuti. Jika dana yang dimiliki OPD mencukupi dan menjadi kewenangannya, maka keluhan akan bisa langsung direspons. Sementara jika itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota akan dikoordinasikan untuk ditindaklanjuti. Meski demikian, Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah sempat memberikan peringatan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman yang dinilai tidak responsif menangani aduan yang masuk di aplikasi NTB Care. Tentunya ‘’warning’’ dari orang nomor dua di NTB ini menjadi bahan evaluasi bagi kepala OPD lain untuk segera merespons. Bagaimana pun, respons cepat bagi OPD dalam menangani aduan yang masuk menjadi prestasi tersendiri bagi kepala OPD bersangkutan dan merupakan bentuk kepedulian pimpinan daerah pada aspirasi masyarakat yang masuk. Untuk itu, pimpinan daerah tidak hanya sekadar menerima masukan lewat aplikasi saja, tapi turun langsung ke masyarakat. (*)
ERKEMBANGAN zaman yang begitu cepat ditandainya dengan perubahan kehidupan dalam segala lini dengan digunakannya alat atau teknologi yang berbasis internet sebagai pengganti dalam setiap kegiatan manusia. berdasarkan BussinesModelOf Internet of Thingin Indonesia (Mc:Kinsey) mengungkapkan bahwa revolusi digital yang terdiri dari empat komponen yang meliputi Mobilitas, Internet of Things, Cloud Computing and Big DataAnalysis memunculkan produktivitas sehingga memunculkan hasil akhir dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga pemanfaat dari platform, IoT pada akhirnya akan memunculkan pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara, namun jika pemanfaat dalam sumber teknologi informasi tidak meningkatkan sebuah produktivitas maka pemanfaat dalam teknologi yang berbasis internet tersebut belum dikatakan berhasil dalam peningkatan pertumbuahan ekonomi. Revolusi industri 4.0 sudah di depan mata. Bahkan revolusi industri generasi keempat ini telah dibicarakan dan gaungnya semakin nyaring terdengar di Indonesia. Terlebih lagi negara kita, Indonesia harus bersiap diri dengan perubahan yang akan terjadi. Prof Renal Kasali, guru besar FE UI menyatakan perubahan ini terdiri dari dua bentuk. Perubahan dengan meninggalkan zona nyaman atau tetap tinggal pada zona nyaman. Melihat situasi ini tentunya perubahan sangat dibutuhkan meninggalkan zona nyaman atau comfort zone. Terlebih lagi pada saat ini zaman millenial kita dihadapkan pada zaman digitalisasi atau lebih dikenal dengan nama Revolusi Industri. Dengan melihat kondisi tersebut pemimpin negeri ini, presiden Jokowi berharap dengan hadirnya sektor Industri 4.0 tersebut bisa menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru yang berbasis teknologi pada sektor UMKM. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0? Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Ekonom terkenal asal Jerman itu menulis dalam bukunya, The Fourth Industrial Revolution bahwa konsep itu telah men-
RADIO
Oleh: Pahrudin Dosen Universitas Hamzanwadi gubah hidup dan kerja manusia. Berdasarkan sejarah revolusi industri, yang bersumber dari A.T. Kearney, mengungkap sejarah revolusi industri sampai akhirnya menyentuh generasi ke-4 ini. Tahap revolusi indutri 4.0 melalui dari beberapa tahap, Pertama Revolusi industri yang pertama terjadi pada akhir abad ke-18. Ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada 1784. Industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Banyak orang menganggur tapi produksi diyakini berlipat ganda. Selanjutnya revolusi pada awal abad ke-20 Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke20. Kala itu ada pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Lini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati, Amerika Serikat, pada 1870.Revolusi ke-tiga pada masa awal tahun 1970 ditengarai sebagai perdana kemunculan revolusi industri 3.0. Dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Debut revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan pengontrol logika terprogram pertama (PLC), yakni modem 084-969. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia. Dampaknya memang biaya produksi menjadi lebih murah. Pada masa awal awal akhir 2017 atau awal tahun 2018sekaranglah zaman revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan sistem cyber-physical. Saat ini industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data, semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama Internet Of Things(IoT). Dalam melihat kesempatan atau zaman ini tentunya revolusi indusri telah masuk ke beberapa lini kehidupan baik bagi dunia industri, dunia usaha dan dunia pendidikan, dunia tata kelola korporasi dan pemerintahan serta lini-lini yang lainnya. Pada kesempatan ini peneulis
mendeskripsikan atau memberikan sebuah opini terkait peluang dan tantangan yang dihadapai oleh usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Dari segi peluang revolusi indutri 4.0 memberikan kesempatan yang besar pada para pengusaha dalam mendistribusikan barang atau proses bisnisnya. Hal ini tentunya memberikan sumbangan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru yang berbasis teknologi. Sebagai sebuah kasus peluang yang diberikan era revolusi industri 4.0 saat ini adalah perusahaan perusahaan menengah dan perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan aplikasi berbasis IT dalam menggerakkan roda perputaran bisnisnya. Sebut saja perusahaan dalam bidang transportasi Go-Jek, Grab, perusahaan dalam bidang bisnis online travelling yakni traveloka, perusahaan shopee, smart city dan perusahaanperuasahaan lainnya yang berbasis aplikasi. Sebenarnya melihat fenomena ini bisa memberikan kemudahan dalam akses mudahnya mendapatkan barang sesuai dengan keinginan secara cepat dan efisiensi. Dari segi peluang, Revolusi Industri 4.0 memberikan peluang yang besar bagi perusahaan-perusahaan menengah dan besar di republik ini. Gambaran tersebut memberikan sebuah deskripsi bahwa revolusi industri telah memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan mikro dan kecil di tanah air? Sejauh ini perusahaan-perusahaan mikro dan kecil tak tergoyahkan ketika terjadi sebuah krisis atau crash ekonomi yang dihadapi oleh sebuah negara karena umumnya UMKM mengahasilkan barang dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, pelaku UMKM umumnya memanfaatkan sumber daya lokal baik itu SDM, bahan baku hingga peralatan yang digunakan dan yang terakhir mengenai pendanaan UMKM biasanya lebih mengandalkan modal yang kecil atau modal sendiri. Melihat fenomena ini peluang UMKM setidaknya ada dalam memberikan andil dalam revolusi indutri tetapi tidak begitu signifikan dibandingkan dengan perusahaan besar. Namun disisi lain, justru tantanganlah yang banyak dihadapi oleh UMKM sehingga bisa masuk di era revolusi industri 4.0. Ada beberapa catatatan yang sekiranya menjadi perhatian penting untuk pelaku UMKM dalam hal tantang yaitu lebih pada aspek penguatan inovasi produk sehingga bisa bersaing dengan prroduk lainnya. Inovasi bisnis ini penting untuk mempertahankan eksistensi produk UMKM sehingga laku di dunia pasar. Kedua adalah, UMKM bisa lebih massive atau memperkuat dari segi pemasaran onlinenya sehingga benar-benar sampai pada konsumen. Dari segi analisis memang saat ini tantang UMKM pada saat revolusi indutri
lebih pada tataran tersebut artinya belum begitu berarti pada revolusi industri. Namun yang perlu diperhatikan adalah mengantisipasi dan menyiapkan lebih dini sehingga bisa bersaing di tataran revolusi indutri bagi pelaku UMKM. Namun dari sisi lain dari revolusi indutri 4.0 memberikan sebuah dampak yang besar atau multiflier effect dalam roda perekonomian, karena terserapnya tenaga kerja dan bisnis yang sehat. Akan tetapi disisi lainnya dengan menggunakan beberapa aplikasi yang sudah digunakan memungkinkan terserapnya tenaga kerja dalam hal tenaga kerja yang tidak mempunyai skill dan pendidikan akan tergerus dalam revolusi industri 4.0 ini karena akan memunculkan persaingan bagi pelamar tenaga kerja. Pekerjaan yang kita kenal pada abad 20 akan tergantikan dengan sendirinya dengan pekerjaan yang baru berbasis teknologi. Perlunya upgrade SDM dari masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tekhnologi. Terlebih lagi notabene SDM di negara kita dan daerah-daerah Indonesia sebagian besar tingkat pendidikannya masih rendah. Sebagai contoh dibeberapa daerah tingkat pendidikan SMP dan SMA masih sangat mendominasi. Hal ini terlihat dari 60% tenaga kerja kita lulusan SMP dan di NTB 51% lulusan SD. Sehingaa kedepannya modal manusia merupakan unsur utama dalam pembanguna sebuah ekonomi daerah atau sebuah negara. Semoga dengan memasuki zaman revolusi industri 4.0 kita bisa mempersiapkan diri dari segala lini sehingga benarbenar bisa bersaing dalam dunia fana atau dunia yang tak tentu dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Wassalam
POJOK APH dan APIP jangan bersekongkol Bisa merusak penegakkan hukum
*** Bendungan kritis, awal musim tanam diperkirakan mundur Antisipasi stok pangan
RADIO
***
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 8 November 2018
KSB Targetkan Pembangunan Hunian Tetap Tuntas Awal 2019 Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menargetkan pembangunan hunian tetap (Huntap) masyarakat yang terdampak gempa tuntas di awal tahun 2019. Bahkan progres yang ada saat ini tercatat sudah ratusan rumah yang mulai dibangun dengan progres sekitar 40-70 persen. Sekda Sumbawa Barat, H. Abdul Azis, SH.MH, kepadaSuara NTB, Rabu (7/ 11) mengatakan, memang untuk saat ini, progres pembangunan rumah yang terdampak gempa baru mencapai (Suara NTB/dok) 208 unit atau sekitar 20 persen dari H. Abdul Azis total rumah yang rusak sesuai SK di tahap pertama. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan akhir tahun 2018 nanti pembangunan rumah yang ada saat ini mencapai 50 persen dan sisanya akan diselesaikan tahun 2019 mendatang. Khusus pembangunan di tahun 2018, ada sekitar 346 unit sesuai dengan SK tahap pertama yang akan diupayakan selesai. Apalagi anggaran untuk rekontruksi terhadap rumah yang rusak tersebut sudah tersedia tinggal pencairannya saja untuk bisa dibangun dan diperbaiki terhadap rumah-rumah itu. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mempercepat pembangunannya, karena jika sampai molor dikhawatirkan akan menambah masalah baru. “Kami targetkan awal tahun 2019 sudah tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di tenda darurat dan Huntara. Makanya kita upayakan rumah rusak sesuai SK tahap pertama tuntas di tahun 2018,” ungkapnya. Dikatakannya, upaya untuk percepatan pembangunan rumah tersebut juga dilakukan dengan memberikan pilihan terhadap rumah yang akan dibangun. Baik itu Risha, Rika, maupun Riko, hanya saja untuk Risha, sampai saat ini masih terkendala kersediaan panel. Sehingga pihaknya lebih mengarahkan untuk pembangunan rumah dengan konsep Riko dan Rika karena dari segi bahan baku masih tersedia cukup banyak. Upaya ini juga dilakukan agar masyarakat yang sampai dengan saat ini, masih tinggal di huntara dan tenda darurat bisa menempati hunian tetap yang sudah terbangun. Bahkan dari 18 permintaan untuk Risha, baru tersedia hanya tiga unit saja dan itupun butuh waktu untuk merangkai panel tersebut. Tentu dampak buruknya yakni warga terdampak gempa akan berada dalam waktu yang lama di pengungsian dan Huntara. “Kita sengaja arahkan supaya memilih Rika dan Riko agar mereka cepat menempati rumahnya. Jika tetap terpaku dengan Risha, maka mereka (pemilik rumah) bisa tinggal lebih lama di pengungsian dan itu sangat tidak baik,” tandasnya. (ils)
PKK Harus Jadi Motor, Bukan hanya sebagai ’’Driver’’ Dari Hal. 1 Kualitas tumbuh kembang anak dalam keluarga dipengaruhi oleh status gizi ibu yang berkaitan dengan kepasitas kerja ibu dalam keluarga. Hal ini berimbas pada status gizi anak dan perilaku anak dalam keluarga tersebut. Hal senada disampaikan oleh KH. Abdul Aziz Abdul rauf, Lc. Al hafizh. Di mana katanya, dalam mempersiapkan anak menjadi generasi Qur’ani Kader PKK sebagai motivator dan penggerak, harus memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam keluarga. Sehingga mencetak anak yang positif di masa depan, rumah tangga dengan ketahanan keluarga adalah sangat mulia. ‘’Rasulullah mengatakan bahwa semua yg dilakukan manusia dalam rumah tangganya adalah tidak sia-sia di mata Allah, apabila dilakukan dengan hati yang penuh kasih sayang,’’ ujar KH. Abdul Aziz mengutip sabda Rasulullah SAW. Di akhir sesi Dr. H. Hari Witono mengajak peserta seminar bernostalgia ke masa kecil dengan bersama-sama menonton film edukasi, mendongeng dan bernyanyi gembira lagu anak-anak. Hari Witono menjelaskan makna yang terkandung dalam cerita dongeng, mengandung unsur edukasi sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Seminar parenting yang dihadiri oleh 200 peserta yang terdiri dari anggota Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/ Kota se- NTB, perwakilan dari organisasi wanita dan majlis taklim se Pulau Lombok ini, dibuka langsung oleh Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Ketua Tim Penggerak (TP) PKK NTB, Hj. Niken Zulkieflimansyah dalam sambutannya memberi apresiasi atas kerja keras seluruh anggota TP PKK, sehingga seminar parenting dapat terlaksana. ‘’Sebagai orang tua kita tidak pernah ikut sekolah menjadi orang tua. Tapi alangkah baiknya kita semua sebagai orang tua, belajar terus menerus dan mempelajari ilmu pengetahuan, seperti seminar kali ini memberi ilmu kepada kita terkait pola asuh, cara membimbing anak, pendidikan karakter anak, sehingga kelak anak dan cucu kita dapat tumbuh dewasa dengan baik dan menjadi orang yang bertanggung jawab atas kehidupannya,’’ papar Niken. Ístri Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc ini berharap, para peserta yang hadir pada dapat menjadi agent of change, menyerap informasi yang bermanfaat mengenai PAAR. Sehingga dapat meneruskannya kepada masyarakat. Terbentuknya kader PAAR yang mampu mengantarkan informasi mengenai parenting kepada kader penggerak PKK ke desa-desa merupakan tujuan lain dari seminar parenting ini. ‘’Harapan saya penyebarluasan pemahaman mengenai pola asuh anak dan remaja dengan cinta kasih ini, termasuk rancangan kegiatannya dapat dilakukan oleh ibu-ibu PKK yang hadir dan bisa sampai pada kader PKK di desa dan dapat meneruskannya kepada remaja dan anak-anak kita di lingkungan masing-masing,’’ harap Niken. (nas)
Tak Bisa Saling Mengunci Dari Hal. 1 Ia mengatakan, pemerintah pusat dan daerah tak bisa saling mengunci. Jika saat ini dibutuhkan impor jagung maka tidak ada persoalan. Namun, ia mengingatkan pemerintah pusat ketika musim panen raya, jangan sampai ada impor jagung. Karena pasti akan berpengaruh teradap harga di petani. Bupati mendapatkan informasi bahwa pemerintah pusat hanya mengimpor 100 ribu ton jagung. Ia menyebutkan, jika jumlahnya sebanyak itu maka sekitar 200 truk. Dengan jumlah impor sebanyak itu, ia merasa tak khawatir. Apalagi jagung yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan pabrik pakan. ’’Daripada kita tak makan ayam,’’ katanya.
Tahun ini, Bambang menyebutkan target produksi jagung di Dompu seluas 100 ribu hektare atau 800 ribu ton. Dengan produksi sebesar itu diperkirakan perputaran uang dari produksi jagung di daerah Dompu sebesar Rp4 triliun. Sebagai daerah penghasil jagung terbesar di NTB, bupati mengatakan produksi jagung Dompu telah diekspor ke Filipina dan pasar domestik. Banyak pabrikpabrik pakan yang membeli jagung Dompu. ‘’Sekarang ini data terakhir, seluas 87 ribu hektare panen. Sekarang di Dompu sepertinya tak mengenal panen raya. Panen raya sepanjang tahun,’’ katanya. (nas)
Halaman 15
Masuki Musim Penghujan
Belasan Titik Bepotensi Tinggi Rawan Longsor di NTB Mataram (Suara NTB) Memasuki musim penghujan, belasan titik berpotensi tinggi terjadi longsor baik di Pulau Lombok dan Sumbawa. Pemprov NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan antisipasi dengan menempatkan alat-alat berat pada daerah-daerah yang rawan terjadi longsor.
(Suara NTB/dok)
PUTUS - Jalan provinsi yang putus di Kabupaten Sumbawa Barat akibat hujan lebat, beberapa hari lalu.
‘’Seperti biasa kita ada standar. Musim-musim begini kita siapkan Balai Jalan Provinsi maupun Balai Jalan Nasional agar menyiapkan alat-alat berat,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram. Mengantisipasi rusaknya badan jalan dan jembatan akibat longsoran, disiapkan bahan-bahan seperti bronjong. Ardi mengatakan, beberapa hari lalu ada jalan provinsi yang putus di Kabupaten Sumbawa Barat akibat hujan lebat. Hal itu mengakibatkan
gorong-gorong jalan rusak. Kerusakan jalan itu akan ditangani darurat dengan memasang boks beton. Ardi menyebutkan, belasan titik daerah rawan longsor di NTB. Untuk Pulau Lombok seperti akses jalan RembigaTanjung, Ampenan-SenggigiPemenang. Kemudian, SuelaSembalun, Sembalun-Bayanm “Iitu yang rawan-rawan,” katanya. Kemudian di Pulau Sumbawa, ada beberapa titik daerah rawan longsor seperti di jalan nasional di Nangatumpu, Sape. Untuk jalan provinsi, seperti ruas jalan Lenang-
guar-Lunyuk, Batudulang-Semongkat. Selain itu ruas-ruas jalan di kawasan Tambora. Beberapa sungai yang ada di Pulau Lombok, seperti Sambelia, Darakunci, Kokoq Putek juga perlu diantisipasi. Pasalnya, akibat longsor, dapat mengancam jembatan yang ada. Di Kota Bima, diharapkan sebanyak tiga jembatan yang diperbaiki segera tuntas. Sehingga ketika musim hujan datang, air sungai tak tersumbat. ‘’Mudah-mudahan jembatan di Kota Bima sudah jadi, ada tiga jembatan mudah segera jadi,’’ harapnya. (nas)
427 Anggota TNI Ditarik dari NTB Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 427 personel Satgas yang telah bertugas membantu rehabilitasi dan rekonstruksi gempa di NTB, ditarik Selasa (6/11) lalu. Mereka dipulangkan ke markas setelah habis masa tugas untuk kemudian diganti dengan personel lain. Penarikan pasukan itu berlangsung melalui upacara Selasa di Dermaga Carik, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Mereka dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan menggunakan KRI Teluk Makassar. Pelepasan pasukan itu dipimpin Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad) NTB Mayjen TNI Madsuni, didampingi Wapangkogasgabpad Laksma TNI Nur Singgih, para Asisten dan Komandan Sektor Kogasgabpad. 427 prajurit TNI tersebut telah melaksanakan tugasnya selama hampir tiga bulan. Selama ini mereka melakukan upaya membantu masyarakat NTB terdampak gempa. Aktivitas mereka membantu penanganan medis, penanganan gedung rusak, pemulihan traumatis. ‘’Mereka bekerja untuk masyarakat NTB untuk bangkit usai tertimpa musibah gempa bumi yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Mulai dari membantu perobohan dan pembersihan bangunan fasilitas umum serta rumah-rumah warga yang rusak. Membantu pendistribusian logistik dan air bersih ke permukiman tempat pengungsian warga. Memberikan pelayanan kesehatan dan
pendampingan psikologi sosial kepada warga untuk menghilangkan trauma,’’ ujarnya, Rabu (7/11). Khusus tugas perobohan dan pembersihan puing-puing rumah warga yang rusak, sudah mencapai 100 persen dari total jumlah rumah yang sudah terferivikasi. ‘’Mudahmudahan upaya TNI ini dapat membantu mempercepat pembangunan kembali rumah warga yang rusak,’’ harapnya. Disebutkannya, pemulangan personel tersebut akan dilakukan secara bertahap menggunakan kapal laut milik TNI AL. Diharapkan hingga tanggal 20 November 2018 yang akan datang, semua personel sudah bergeser ke satuan masing-masing. Adapun 427 personel TNI yang kembali ke kesatuannya itu, terdiri dari Yonzikon 11 sebanyak 100 orang, Yonzikon 13 sebanyak 130 orang, Yonzikon 14 sebanyak 100 orang dan Paskas TNI AU sebanyak 97 anggota. Alat berat yang dibawa antara lain Excavator, Loader, Breaker Forklift, Dump Truk dan Genset. Ia mengingatkan kepada anggotanya, agar membawa kesan baik selama bertugas di Lombok dan Sumbawa demi menjaga citra TNI. ‘’Jika ada masalah, agar segera diselesaikan dengan baik, sehingga kembali ke satuan masing-masing dalam keadaan aman dan kondusif,’’ imbuhnya. Selain itu, Madsuni berpesan kepada seluruh masyarakat NTB untuk tetap semangat dan optimis untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. (ars)
Dinas PUPR Bantah Lamban Tangani Aduan ’’NTB Care’’ Dari Hal. 1 Untuk itu, menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut, pihaknya berkoordinasi dan mendorong kabupaten/kota. ‘’Semua yang diusulkan itu (lewat NTB Care) kewenangannya kabupaten. Kita hanya bisa mendorong kabupaten. Dan semua sudah kita koordinasikan dengan kabupaten,’’ terang Ardi. Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd memperingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Wagub meminta kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu responsif terhadap menindaklanjuti aduan masyarakat lewat aplikasi NTB Care. Wagub mengatakan sejak program NTB Care di launching belum lama ini, memang ada OPD yang responsnya cepat. Tapi juga ada OPD yang lambat. Berkaitan dengan hal
ini, akan menjadi bahan penilaian Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap pimpinan OPD bersangkutan. ‘’Salah satu penilaian dari kami. Ini ada beberapa PR Dinas PUPR dan Dinas Perkim. Masalah air bersih, jalan dan perbaikan rumah pascagempa. Itu yang belum direspons,” kata Wagub. Dalam acara yang bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur itu, Wagub lantas menanyakan apakah ada Kepala Dinas PUPR atau pejabat yang mewakili. Tak ada satupun pejabat dari Dinas PUPR yang hadir. Wagub lantas meminta setiap ada rapat koordinasi, harus ada absensi Kepala OPD. ‘’Itu PR yang belum diselesaikan dari OPD terkait. Dan saya minta juga kehadiran tiap acara, ada absennya. Biar kita tahu OPD mana yang hadir dan tidak hadir dalam setiap acara-acara yang kita adakan. Karena setiap acara ada berkaitan,’’ tandasnya. (nas)
(Suara NTB/ist)
LEPAS PASUKAN - Pangkogasgabpad NTB Mayjen TNI Madsuni saat memimpin upacara pelepasan pasukan di Dermaga Carik, KLU.
STIP Banyumulek Jadi Inkubator Bisnis Dari Hal. 1 Untuk melengkapi sarana dan prasarana STIP Banyumulek, kata gubernur, memang pada tahap awal memerlukan biaya yang cukup besar. Karena menyangkut pembangunan infrastruktur fisik. Menurut gubernur, tidak mungkin pemerintah melatih anak-anak muda tanpa didukung fasilitas yang memadai. Sehingga Pemprov akan berinvestasi atau mengalokasikan anggaran tahun 2019 mendatang untuk pengadaan mesin dan lainnya. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan STIP Banyumulek sekitar Rp300 miliar. Gubernur mengatakan akan dialokasikan secara bertahap. ‘’Jangan sampai nanti gedungnya megah tapi isinya nggak ada. Sekarang step by step, kita bangun satu, dua ge-
dung dulu. Tapi di situ ada pelatihan,’’ kata pendiri Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) ini. Jumat besok, kata gubernur, STIP Banyumulek sudah dimanfaatkan untuk pelatihan aplikator yang menyediakan rumah instan sederhana sehat (Risha) yang akan dilakukan Kementerian PUPR. ‘’Kita mulai pusatkan di sana. Sehingga nanti, teknologi itu tak lagi asing. Di tamantaman kita, anak muda di sana ngumpulnya. Diskusi teknologi bukan hanya di kampus. Tapi bisa juga jadi produk di sana. Itu dilatih. Kita mulai sekarang. Walaupun dananya tak begitu besar,’’ katanya. STIP Banyumulek dulunya bernama Techno Park Banyumulek. Pengembangannya dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Proyek Techno Park Banyumulek dibangun di atas lahan seluas 29 hektare disiapkan khusus sebagai kawasan untuk mengembangkan dan mengimplementasikaan inovasi IPTEK. Melalui upaya peningkatan produksi menjadi produk komersil skala besar/industri. Sehingga kemanfaatannya bagi masyarakat akan lebih terasa. Konsep Techno Park Banyumulek dibangun dengan tema Technopark Bussiness Center dan diseminasi berbasis pemanfaatan bioresources dan agroeduwisata secara berkelanjutan. Konsep ini dibangun untuk mendukung program pemerintah kedaulatan pangan, dalam membangun kawasan peternakan dan pertanian terpadu yang berbasis bahan baku hulu sampai hilir dari potensi lokal daerah yang tersedia. (nas)
Inspektorat Turunkan Tim Audit Dari Hal. 1 terkait kasus korupsi. Terbuka peluang, tersangka dalam kasus korupsi itu, juga jadi tersangka dalam kasus TPPU. Selanjutnya yang dilakukan adalah fokus mengejar aliran dana TPPU tersebut. Sejauh ini Kejati belum membuka apa saja aset dan kemana alur ali-
ran dana hasil dugaan pencucian uang tersebut. Alasannya masih dalam pengembangan di tingkat penyidikan. Aset yang ditemukan berupa tanah dan bangunan. Rencananya akan dilakukan penyitaan barang bukti. Sementara untuk tindak pidana pencucian uang, konteksnya fokus pada pencairan bertahap Rp6,2 miliar.
Uang itu tidak sesuai peruntukan dan diduga digunakan untuk kepentingan lain. Tidak menutup kemungkinan dana bertahap pencairan Rp3 miliar, Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, Rp 500 juta dan Rp 200 juta itu dibagi bagi ke keluarga dan kolega calon tersangka. Ini akan terlacak dari proses transaksi berdasarkan dokumen dari PPATK. (ars)
APH dan APIP Jangan Bersekongkol Dari Hal. 1 disepakati didiskusikan dengan APIP dalam hal ini Inspektorat untuk menilai unsur pidana atau administrasi. ‘’Bukan berarti dengan berdiskusi itu, APIP dan APH bersekongkol atau bermufakat jahat untuk menutupi kasus korupsi. Jika memang ada indikasi korupsinya, lanjutkan ke proses pidana,’’ tegas Sri Wahyuningsih di hadapan petinggi Kejaksaan dan Kepolisian serta Inspektorat Provinsi NTB terma-
suk Inspektorat Kabupaten/ Kota, Rabu (7/11) kemarin. Sri Wahyuni menjelaskan, koordinasi antar APIP dengan APH yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanganan laporan masyarakat itu terdapat beberapa catatan. Ia memastikan bahwa PKS itu, bukan untuk melindungi kasus korupsi. Sebab itu, ia menekankan pentingnya integritas dan kapabilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugasnya agar profesional.
Ditekankan khusus kepada APIP, agar istiqomah dan tegak lurus terhadap standar dan kode etik profesi dengan tidak memainkan perkara. ‘’Jangan sesekali mengubah rekomendasi seharusnya pidana menjadi administrasi,’’ pesannya. Ditekankan pula, agar tidak menutupi terjadinya indikasi korupsi, apalagi membuka ruang dijadikan tameng atau pelindung dari penyimpangan atas dasar keluarga, kolega atau bahkan atasannya.
Irjen juga memberi catatan, koordinasi APIP dan APH dilakukan pada tahapan penyelidikan atau sebelum dimulainya penyidikan. Di mana belum ada penetapan tersangka oleh Kejaksaan atau Kepolisian. ‘’Namun sebaliknya, jika kasus pengaduan masyarakat telah ditangani oleh APH dan ada tersangkanya, maka penegak hukum dapat melanjutkan prosesnya ke projustisia,’’ jelas Sri. Esensi dari PKS tersebut ditegaskannya sebagai upaya mendorong efektivitas pem-
bangunan. Sebab semua pengaduan tidak harus diproses pidana, karena bisa jadi hanya pelanggaran administrasi. Diistilahkannya sebagai prinsip penerapan hukum atas pelanggaran administrasi oleh penyelenggara negara. Kecuali, lanjutnya, ditemukan mensrea atau niat jahat oleh penyelenggara pemerintah yang berimplikasi terjadi kerugian negara. ‘’Maka, dalam hal ini, prinsip dalam tindak pidana harus ditegakkan,’’ tegasnya. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 8 November 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Teken Kerjasama
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memukul gong tanda dimulainya Rakorwasda PKS antara APH dan APIP.
dengan surat kaleng. “Dampak dari pengaduan masyakat, sekarang ini pejabat penyelenggara negara dari pimpinan sampai pelaksan teknis, tidak berani menjadi PPK, KPA atau panitia pengadaan barang jasa. Sebab takut berdampak dalam peng a d u a n masyarakat,” kata Ibnu Salim.
Irjen Kemendagri, Sri Wahyuningsih, SH, MH
Irjen Kemendagri, Sri Wahyuni menjelaskan, dasar dari PKS antara APIP dan APH tersebut merujuk pada ketentuan pasal 385 Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menegaskan bahwa APH dalam melakukan pemeriksaan terkait pengaduan
Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si.
masyarakat yang terindikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemda terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut, kata Sri Wahyuni dipertegas lagi dengan terbitnya instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016, dan arahan Presiden RI kepada jajaran pemetintahan pada tanggal 19 Juli 2016 di Istana Bogor, yang menegaskan 3 hal penting sebagai rujukan bagi kerja sama APIP dan APH dalam mewujudkan pemerintahan yang baik serta efektif dan efisien. Pertama, terkait kebijakan atau diskresi Kepala Daerah tidak bisa dipidanakan. Kedua, tindakan administrasi pemerintahan agar tidak dipidanakan, dan Ketiga, kerugian yang dinyatakan oleh BPK diberikan peluang mengembalikan selama 60 (enam puluh) hari. (ars/*)
(Suara NTB/ars)
Foto Bersama Irjen Kemendagri, Gubernur NTB, Wakapolda bersama seluruh bupati/walikota, Kapolres dan Kajari se NTB usai PKS penanganan laporan masyarakat dalam kasus korupsi.
Kepala daerah, Kapolres dan Kajari menandatangani PKS disaksikan Gubernur NTB dan Irjen Kemendagri.
(Suara NTB/ars)
at Penegak Hukum (APH) dari Kepolisian maupun kejaksaan dalam penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si menjelaskan, penandatangan nota kesepahaman itu tindaklanjut kesepakatan sama antara Mendagri, Kejagung RI dan Kapolri Tanggal 30 November lalu. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan PKS lebih teknis antara Irjen Kemendagri, Bareskrim Polri dan Jampidsus. Selanjutnya Mei 2018 sudah dilaksanakan PKS antara Gubernur NTB, Kapolda NTB dan Kajati NTB. Selanjutnya, siang kemarin, penandatanganan berjenjang antara Bupati/Walikota, Kapolres dan Kajari se NTB. Alasan PKS itu, agar lebih selektif dalam penanganan laporan masyarakat. Sebab tidak semua kasus berimplikasi korupsi, tapi sebagian muncul karena kepentingan, dilaporkan
(Suara NTB/ars)
Mataram (Suara NTB) Bupati/Walikota se-NTB melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang koordinasi penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi pidana korupsi. Penandatanganan itu dengan para Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri, di Hotel Aruna Senggigi Lombok Barat, Rabu (7/11). Penandatanganan PKS yang disaksikan langsung Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc bersama Irjen Kemendagri, Sri Wahyuningsih, SH.MH, Koordinator Jaksa Jampidsus Kejagung RI, Sapta Subrata, SH, Wakil Direktur Tipikor Mabes Polri, KBP, Drs. Djoko Poerwanto, Wakapolda NTB Brigjen Pol Drs. Tajuddin, MH serta Kajati NTB, Muh. Dofir, SH.MH dan Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.M.Si. PKS tersebut mengatur tentang koordinasi antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) inspektorat dengan Apar-
(Suara NTB/ars)
APIP dan APH Koordinasi Penanganan Laporan Kasus Korupsi
Para Kapolres yang hadir dalam Rakorwasda PKS antara APH dan APIP.
Golden Palace Hotel Lombok Dipercaya Sediakan Konsumsi untuk Tamu VIP TNI International Marathon 2018 TNI International Maratahon 2018 diselenggarakan untuk memperingati HUT ke 73 TNI di Pantai Kuta, The Mandalika, Lombok, Indonesia pada tanggal 4 November 2018. Kejuaraan TNI Marathon Internasional 2018 tersebut diikuti kurang lebih 6.000 peserta nasional dan Internasional, personel TNI, Polri serta personel Angkatan Bersenjata dan Kepolisian negara sahabat dan 240 peserta dari mancanegara dari 22 negara. Terdapat 4 kategori rute dalam event dengan hadiah mencapai nilai 10 milyar tersebut yaitu 42K, 21K, 10K, dan 5K. Dalam acara internasional tersebut, Golden Palace Hotel Lombok dipercaya oleh pihak penyelenggara untuk menyediakan konsumsi khususnya sarapan pagi/ breakfast bagi tamu VIP pada event yang diadakan mulai dari Pkl. 05.00 wita tersebut. “Kami sangat bangga karena menjadi hotel yang terpilih untuk menyediakan sarapan pagi untuk para tamu VIP yang datang di acara international tersebut, hal ini menjadi bukti bahwa pelayanan dan rasa serta kualitas makanan dan minuman di tempat kami sangat baik di mata para tamu yang pernah menginap maupun hanya sekedar berkunjung ke Golden Palace Hotel Lombok” ucap Ernanda Agung D. selaku General Manager dalam keterangan persnya. Tamu VIP dalam event tersebut ialah Bapak Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto., S.I.P., Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, SE., MM., Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, SE., MM., Bapak Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc, pejabat utama TNI dan para pejabat Muspida setempat. “Para tamu VIP terlihat menikmati hidangan sarapan pagi yang kami siapkan dengan sangat lengkap dan saya selaku Executive Chef merasa bangga dapat kembali melayani para pejabat penting di Indonesia,
ini membuktikan bahwa Golden Palace Hotel Lombok dipercaya akan kelezatan hidangannya serta mampu memberikan pelayanan yang maksimal untuk tamu VIP” ungkap Chef Muchlis. Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat
sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas. Selain itu hotel yang terkenal dengan keamanannya ini juga memiliki standar operasional prosedur tanggap bencana
dan rescue team yang siap siaga setiap saat jika terjadi bencana serta telah mendapatkan surat rekomendasi dan label hijau dari PU PR Prov. NTB yang menyatakan bangunan hotel AMAN. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com