Edisi Kamis 8 Agustus 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 8 AGUSTUS 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 122 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pembangunan Bandar Kayangan

Lahan Dibayar Lunas, Masyarakat akan Punya Saham

NTB Alami Suhu Terendah Hingga 16 Derajat Mataram (Suara NTB) Suhu udara di NTB terus mengalami perubahan. Oktober 2018 lalu, suhu panas di NTB mencapai puncak tertinggi pada 33 derajat celcius. Agustus 2019, sebaliknya suhu udara pada titik terendah 16 derajat celcius. Ini menyebabkan suhu udara jauh lebih dingin dari biasanya. ‘’Di awal bulan Agustus 2019, suhu terendah tercatat di tanggal 5 Agustus kemarin.

Bersambung ke hal 15

TO K O H PR Masih Banyak

(Suara NTB/ist)

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menargetkan, tahun 2020 mendatang tidak ada lagi Posyandu Pratama di NTB. Kemudian pada 2023, seluruh posyandu ditargetkan menjadi Posyandu Mandiri atau Posyandu Keluarga.

Program revitalisasi Posyandu yang sedang digalakkan Pemprov NTB ini tujuannya untuk mendeteksi masalahmasalah kesehatan dan sosial mulai dari tingkat dusun/desa.

Diharapkan, dengan revitalisasi Posyandu, kasus stunting yang masih tinggi di NTB, mencapai 33 persen pada 2018 dapat terus ditekan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Investor asal Korea, Sungdong Industry Holding akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan industri galangan kapal dan kota baru di Bandar Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) pertengahan September mendatang. Untuk merealisasikan investasinya yang mencapai Rp14 triliun, Sungdong membutuhkan lahan seluas 1.000 hektare.

H. Ridwan Syah

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP menjelaskan, kerjasama pembangunan Bandar Kayangan dilakukan melalui pola P4 (people, public, private, partners h i p ) .

Artinya,

lahan masyarakat akan dibeli dengan harga pasaran dan dibayar lunas. Selain itu, masyarakat eks pemilik lahan juga akan mempunyai saham di anak perusahaan PT. Diamar Mitra Kayangan, sebagai pengelola kawasan Bandar Kayangan. ‘’Tanah dibeli harga pasar, dibayar lunas. Eks pemilik tanah diberi rumah layak gratis di dalam kawasan Bandar Kayangan. Itu juga diorgan-

isasikan dalam koperasi mendapat saham 10 persen pada PT Properti, anak perusahaan PT. Diamar Mitra Kayangan,’’ kata Ridwan dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (7/8) siang.

Dijelaskan, masyarakat pemilik tanah, melalui pembentukan koperasi, akan memiliki 10 persen saham dari anak perusahaan PT. Diamar Mitra Kayangan. Sehingga seberapa besar berkembang-

nya Bandar Kayangan ini nantinya, para eks pemilik tanah tetap akan mendapatkan dividen. ‘’Jadi mereka tidak kemudian transaksi sekali, tapi menjadi kepemilikan yang diwariskan terus-menerus. Ini yang ditawarkan,’’ terangnya.

Dijelaskan, kota baru Bandar Kayangan intinya ada dua bagian. Pertama, sebagai penggerak ekonomi yaitu kawasan pelabuhan internasional (port), kawasan industri dan kilang minyak. Dari aktivitas ini, PT. Diamar Mitra Kayangan tidak mencari untung, yang penting ada investasi yang masuk dan membuka lapangan kerja di Bandar Kayangan.

Bersambung ke hal 15

Lima Rumah Sakit Turun Kelas Tetap Ikuti Sistem Rujukan Berjenjang Mataram (Suara NTB) Lima rumah sakit milik Pemda di NTB yang turun kelas dari tipe C ke tipe D tidak akan mempengaruhi pelayanan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, sistem rujukan berjenjang memang telah diterapkan sejak sebelum program JKN berlangsung.

Demikian diungkapkan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr. Muhammad Ali, kepada Suara NTB, kemarin. Ia menerangkan bahwa BPJS selaku penyelenggara program JKN tidak

(Suara NTB/bay)

Muhammad Ali

berhubungan secara langsung dengan turun kelasnya rumah sakit tersebut. Mengingat sistem rujukan berjenjang memang telah diterapkan sejak sebelum program JKN berlangsung. ‘’Jadi intinya (ini) mengatur sistem rujukan bertahap sesuai dengan kompetensi dari masing-masing fasilitas kesehatan yang ada,” ujar Ali. Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012, disebut Ali bahwa peserta memang harus mengakses fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat pertama terlebih dahulu.

Bersambung ke hal 15

Kejaksaan Usut Ganti Rugi Rp2,7 Miliar Lahan LCC Mataram (Suara NTB) Penyidikan dugaan korupsi lahan Lombok City Center (LCC) Lombok Barat (Lobar) dikerucutkan pada ganti rugi lahan dan bangunan senilai Rp2,7 Miliar. Ganti rugi sebesar itu diberikan PT Bliss selaku pengelola LCC kepada PT. Tripat atasnama Pemda Lombok Barat atas penggunaan eks gedung dan lahan milik Dinas Pertanian (Distan).

Nilai Rp 2,7 miliar itu adalah sebagian dari nilai pembayaran atas kesepakatan operasional antara PT. Bliss Pembangunan Sejahtera dengan PT. Tripat. Saat itu PT. Bliss juga membayar dengan nilai total perjanjian sewa mencapai Rp 94 miliar yang menjadi penyelidikan awal Kejati NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir)

TELUK AWANG - Kapal-kapal penangkap ikan yang merapat di Teluk Awang, Lombok Tengah.

Lombok Dijadikan Klaster Industri Perikanan Tangkap Mataram (Suara NTB) Pulau Lombok dijadikan klaster industri perikanan tangkap di NTB. Pelabuhan Perikanan Teluk Awang akan menjadi pusat industri pengolahan dan ekspor hasil peri-

kanan tangkap. ‘’Klaster pembangunan perikanan kelautan itu sekarang minapolitan Lombok. Kita ingin lokomotifnya industri perikanan tangkap.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/Dinas Sosial)

ANTRE - Warga terdampak kekeringan di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, antre mengambil jatah distribusi air bersih dari Tim Tagana Dinas Sosial NTB. Berita selengkapnya di halaman 15.

Gali Situs Kerajaan Kuno Pamatan

Pemprov Gandeng Badan Geologi dan Puslit Arkenas Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan menggandeng Badan Geologi Kementerian ESDM dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) Kemendikbud untuk menggali situs kerajaan kuno Pamatan di Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah (Loteng). Penggalian awal situs kerajaan kuno yang tertimbun letusan Gunung Samalas yang sekarang disebut Gunung Rinjani akan melibatkan para

arkeolog nasional. ‘’Kita akan melakukan ekskavasi awal. Ekskavasi awal itu harus kerjasama dengan tenaga ahli dari Arkeologi Nasional (Arkenas). Nanti kita berkoordinasi dengan Arkenas dan Badan Geologi,’’ kata Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir.Zainal Abidin, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (7/8) siang.

Sebelumnya, Zainal mendampingi Gubernur NTB, Dr.

H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan salah satu Deputi Menko Maritim dan Sumber Daya meninjau lokasi yang diindikasikan sebagai situs kerajaan kuno Pamatan di Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Loteng.

Zainal menjelaskan, dalam waktu secepatnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Geologi dan Puslit Arkenas. Karena gubernur telah memerintahkan agar segera dilakukan penggalian awal

terhadap kampung bersejarah tersebut.

Ia menuturkan ekskavasi awal dengan melibatkan Badan Geologi dan Puslit Arkenas pernah dilakukan ketika meneliti situs bersejarah di kawasan Gunung Tambora.

Apa yang akan dilakukan ini baru tahap awal. Sehingga akan dilakukan koordinasi dengan pemilik tanah. Kemudian Badan Geologi dan Puslit Arkenas. ‘’Nanti yang akan memutus-

kan itu dari Arkenas, di sana ahlinya. Karena itu tak seperti kita menggali sumur,’’ terangnya.

Zainal menambahkan, belum diketahui seberapa luas situs kerajaan kuno Pamatan yang ada di lokasi tersebut.

Tetapi yang baru kelihatan sekitar 2 hektare. Dalam perkembangannya, bisa saja semakin meluas ke tempat lain. Apalagi kalau di sana ada indikasi bekas pemukiman.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 8 Agustus 2019

Halaman 2

Peredaran Miras Tradisional Masih Marak Mataram (Suara NTB) Masih beredarnya dengan marak minuman keras (miras) tradisional di Kota Mataram dapat memperkeruh visi dari Kota Mataram yang terangkum dalam nilai-nilai peradaban, berbudaya, dan religius. Beberapa masyarakat Kota Mataram menilai, para pengguna miras tradisional seperti tuak dan brem kerap meresahkan warga.

Bersihkan Diri dan Hati PERAYAAN Idul Adha atau Hari Raya Kurban pada 11 Agustus mendatang merupakan hari bahagia bagi masyarakat muslim di dunia.

Bagaimana tidak, perayaan hari Raya Kurban adalah momentum mebersihkan diri dan hati dengan menyembelih hewan kurban secara ikhlas.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Lurah Pagutan, Anuri mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat Pagutan untuk menyemai momen perayaan Hari Raya Kurban ini dengan apa yang telah diajarkan oleh kaid(Suara NTB/viq) Anuri ah Islam. “Kita sampaikan kepada masyarakat yang merayakan Idul Adha untuk saling memberikan motivasi dalam membersihkan diri dan hati dari dengki dan tamak,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (7/8).

Sebagai bentuk perayaan Hari Raya Kurban, Lurah Pagutan tidak melakukan persiapan yang urgen untuk melaksanakan shalat ied nanti. Kata Anuri, biasanya persiapan untuk kurban dan pelaksanaan untuk shalat ied di masjid.

“Untuk tahun ini, kita enggak shalat di lapangan Pagutan,” katanya.

Perayaan Hari Raya Kurban memang tidak semeriah hari Raya Idul Fitri kata Anuri, namun, ia berpadangan, di Hari Raya Kurban nanti, manusia dituntut untuk selalu bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Dengan harta yang melimpah tadi, tidak ada nilainya di mata Tuhan. “Yang jelas, nilai dari hari raya kurban ini kan bagaimana meraih yang namanya ikhlas. Kita tidak boleh riya’ dengan harta yang kita miliki. Maka Tuhan perintahkan kita (yang mampu) untuk berkurban. Iya minimal kambing,” kata Anuri.

Di kelurahan Pagutan sendiri, ada beberapa perbedaan pandangan masyarakat dalam menyikapi makna Hari Raya Kurban ini. “Di Peresak Timur dia dua kali shalat pada hari itu.

Biasanya yang perempuan duluan kemudian yang laki belakangan biasanya,” katanya.

Tentunya, perayaan Hari Raya Kurban tidak semeriah hari Raya Idul Fitri. Tapi, Anuri sudah melakukan upaya pengamanan sehingga masyarakat yang merayakan merasa nyaman.

“Masalah keamanan sendiri, kita (masyarakat Pagutan) gak ada masalah, kita kan mayoritas muslim juga. Pasti rukunlah,” tegas Anuri.

Pada kelurahan Pagutan, ada perbedaan yang yang biasanya timbul dan kerap dipersoalkan masyarakat. Pada Lingkungan Kebon Lauk, acap kali tidak mengikuti jadwal dari pemerintah. Masyarakat yang ada di sana, seperti biasa mendahului perayaan shalat Idul Adha. “Tapi itu tidak jadi soal, sepanjang itu yang mereka yakini, ya ndak ada masalah,” kata Anuri.

“Yang jelas masyarakat kita mampu meraih nilai yang ada pada perayaan hari raya kurban itu. Seperti membersihkan diri. Perbedaan itu tidak perlu kita sikapi terlalu ekstrem,” katanya. (viq)

Ingin Menebar Kebaikan BANYAK wajah baru bermunculan di DPRD Kota Mataram.

Salah satunya Shinta Primasari, ST. Dorongan dari orang tua, memantapkan niatnya terjun di dunia politik. Tidak tanggungtanggung, Shinta, sapaan akrabnya, mampu meraup 2.522 suara pada Pileg April lalu. Banyaknya masyarakat yang kurang mampu di sekitar tempat tinggalnya, membuat dia terpanggil untuk menjadi wakil rakyat di parlemen Kota Mataram.

Bagi Shinta, politik dapat menjadi salah satu alat perjuangan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun demikian, sejak masa kampanyepun, dia enggan menebar janji kepada masyarakat. Dia berharap dijauhkan dari sifat lupa. ‘’Karena kan kita selalu ingin berbuat kebaikan bagi semua,’’ demikian Shinta.

Anggota Dewan dari Dapil Mataram ini mengaku siap ditempatkan di komisi mana pun. ‘’Kalau disuruh milih sih, saya maunya di Komisi IV,’’ kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (7/8). Keinginannya duduk di Komisi IV (bidang kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan), bukan tanpa alasan. ‘’Masyarakat yang tinggal di sekitar saya itu, pendidikannya masih kurang. Banyak orang tua yang menyuruh anaknya yang masih di bawah umur untuk bekerja,’’ terang wanita kelahiran 29 April 1988 ini.

Kendati demikian, di Komisi manapun ditempatkan, Shinta berkomitmen ingin menebar kebaikan. Terutama bagi masyarakat di dapil Mataram. Saat ini, lanjut dia, fokus atensi anggota Dewan dari Partai Demokrat ini adalah pendidikan, pernikahan dini dan narkoba. Dampak pernikahan dini, katanya, sangat tidak baik bagi perkembangan Kota Mataram.

Pada bagian lain, Shinta ingin membangun komunikasi politik di DPRD Kota Mataram dengan mengedepankan caracara yang santun. Wanita berhijab ini menyadari masih ada stigma yang kurang baik terhadap Dewan. Namun, Shinta tidak mau terkungkung pada stigma itu. ‘’Kalau saya berpacu dengan stigma itu, nanti saya gak bisa kerja,’’ ujar alumni Fakultas Teknik Universitas Mataram ini. (fit)

Shinta Primasari (Suara NTB/fit)

Goni, salah satu warga Gomong Lama, Kecamatan Selaparang ini sering melihat warga yang kerap membeli miras tradisional secara rutin. Menurut informasi yang ia dapat, peredaran miras tradisional tersebut dibeli dari penjual yang ada di Kota Mataram.

“Setahu saya, para pemuda yang menggunakan miras ini dibeli dari penjual di Jemmy Nelwan Kota Mat-

aram. Mereka kan menggunakannya pada tengah malam biasanya, jadi tidak mungkin dibeli dari luar kota Mataram,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (7/8).

Sekretaris Satpol PP Kota Mataram, Jemmy Nelwan, S.Sos mengatakan, beredarnya miras tradisional di Kota Mataram dinilai dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Padahal kata Jemmy, setiap hari mereka melakukan patroli. “Kita melakukan penertiban rutin seperti patroli. Ada hal-hal yang kita sikapi dengan baik. Masifnya pedagangpedangan miras yang dikonsumsi masyarakat itu yang

kita tindak. Tapi, miras tradisional itu memang selama ini kita terus melakukan pendekatan persuasif,” kata Jemmy.

Bagi penjual miras tradisional memang lanjut Jemmy, saat ini dari Satpol PP belum bisa berbuat banyak. Hal tersebut akan dibicarakan ke Pemkot Mataram. “Kepada masyarakat jangan sampai pedagang-pedagang miras itu terlalu fulgar di jalan protokol,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Jemmy, dari pihak Pemkot Mataram sendiri tidak memperbolehkan peredaran miras tradisional di tengah masyarakat. Jemmy tak menampik, kita tahu seperti yang di gang-gang pedalaman

itu seharusnya dihentikan.

“Mereka kan tidak memiliki izin dari Pemkot Mataram.

Tapi saat ini kita tidak bisa menindak,” katanya.

Hal yang perlu dilakukan kata Jemmy, Pemkot Mataram harus rutin melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat kota Mataram yang berdagang miras tersebut. Satuan Pemkot baik dari kelurahan, lingkungan, dan masyarakat terutama dengan tokoh-tokoh agama, kita terus himbau agar memberikan pengertian kepada pedagang miras.

Peredaran miras tradisional tersebut, Jemmy berpandangan jika terus dibiarkan akan dapat mencoreng visi Kota Mataram.

“Kita harus jauhi masyarakat dari barang haram ini. Tapi, untuk selama ini kita belum deteksi tempat maraknya peredaran Miras di Kota Mataram.

Kita akan lakukan deteksi segera,” tuturnya. (viq)

(Suara NTB/viq)

(Suara NTB/viq)

SAMPAH DI SALURAN – Beragam jenis sampah dibuang warga di saluran air salah satu lingkungan di Mataram. Sampah yang dibuang sembarangan ini tidak akan terangkut ke TPA, tetapi akan menjadi penyebab banjir di lingkungan tersebut.

Investor Korea Belum Serius Kelola Sampah di Mataram Mataram (Suara NTB) Investor asal Korea hingga kini belum menunjukkan keseriusan mengolah sampah menjadi sumber energi terbarukan.

Padahal kajian telah rampung.

Sampah menjadi pekerjaan rumah Pemkot Mataram.

Awalnya investor asal Korea berencana memulai proyek MSW Power Plant 600 TPD dengan menggunakan perusahaan HANKI Industrial Co,Ltd. Rencana ini pun disambut baik oleh Pemkot Mataram dan siap menyediakan lahan sekitar 2,5 hektar di Kebon Talo, Kelurahan Ampenan Utara. Setelah dua tahun rencana tersebut tak

kunjung terealisasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Irwan Rahadi menegaskan, persoalan investor merealisasikan atau tidak, rencana tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintah. Pemerintah hanya membuka ruang bagi setiap orang yang ingin berinvestasi di bidang persampahan di Kota Mataram.

Sejauh ini, pemerintah belum menandatangani perjanjian apapun dengan investor.

Meskipun penanganan volume sampah masih menjadi pekerjaan rumah. “Kita tidak ada MoU apapun dengan investor,” tegas Irwan, Selasa (6/8).

Selain Korea, Pemerintah Denmark juga sempat menawarkan diri untuk mengolah sampah. Kasusnya hampir sama. Pasca persentasi, tak ada kabar sama sekali. Disampaikan Irwan, Pemkot Mataram masih proses penjajakan terhadap semua investor. Yang jelas tidak ada dokumen atau surat apapun dikeluarkan pemerintah kepada investor.

Pemerintah juga tidak bisa menekan investor untuk mendepositokan uang ke bank daerah sebagai bentuk komitmen. Mekanismenya, mereka harus melakukan kajian terlebih dahulu terhadap investasi yang akan dijalankan. Jika

dianggap layak secara otomatis akan berlanjut. “Jadi ada mekanisme. Mereka harus lakukan kajian dulu,” terangnya.

Disampaikan Irwan, dengan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) regional menjadi tanggungjawab Pemprov NTB melibatkan kabupaten/kota. Irwan memahami sampah masih menjadi persoalan belum terselesaikan.

Ada keinginan Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh untuk mendatangkan alat pengolahan sampah. Secara kebetulan investor menawarkan satu alat untuk diuji coba. Sifat dari uji coba ini kata dia, tidak membebankan anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD). Jika teknologi ini berhasil akan dialokasikan untuk membeli empat unit pengolah sampah.

“Ada yang menawarkan alat ke Pak Wali. Satu alat ini mau diuji cobakan dulu. Tapi tidak membebankan anggaran daerah,” tandasnya. Saat ini, Pemkot Mataram masih membuka ruang bagi investor lainnya untuk menanam modal di Kota Mataram untuk pengolahan sampah. Per hari produksi sampah mencapai 400 ton. Dan, yang hanya dapat tertampung atau diangkut ke TPA Regional Kebon Kongo sekitar 350 ton per hari. (cem)

UMKM Mataram Minim Kesempatan Promosi Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Kota Mataram, Herman, AM.d., mengusulkan adanya pojok UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di DPRD Kota Mataram. Pojok UMKM ini dihajatkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat pelaku UMKM untuk mempromosikan usaha mereka. Karena selama ini, kesempatan mereka berpromosi terbilang masih kecil.

Dengan pojok UMKM ini diyakini dapat menggerakkan ekonomi akar rumput. “Di depan itu baru ada air mancur, kenapa tidak kita buat pojok UMKM juga di sana untuk memberdayakan para pelaku UMKM. Seperti yang dilakukan Pemkot Surabaya dan beberapa daerah lainnya di Indonesia,” katanya dalam silaturahmi anggota DPRD Kota Mataram, Rabu (7/8).

Herman mengatakan, pojok UMKM ini hanya untuk display atau semacam promosi. “Tidak harus berjualan. Itu konsepnya,” katanya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya. Pojok UMKM ini, lanjut Herman, lebih kepada bagaimana memperkenalkan produk - produk UMKM Kota Mataram.

Sehingga eksekutif juga bisa melihat. Selama ini, hasil UMKM hanya dinas terkait yang mengetahuinya. ‘’Ini banyak keterkaitan semua lini. Seperti Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian berupa olahan makanan,’’ sebutnya.

Namun demikian, ide membuat pojok UMKM ini baru kali ini disampaikan Herman.

Karena masih dalam suasana perkenalan dengan anggota Dewan lainnya, anggota Dewan asal Babakan ini, berenca-

na membahas ide ini lebih lanjut dengan OPD dalam rapat berikutnya di Komisi.

Pelantikan anggota DPRD Kota Mataram masa jabatan 2019 – 2024 ini menjadi entry point untuk berbenah. ‘’Misalnya bagian depan itu sangat pas kalau dibuatkan pojok UMKM. Air mancur itu bukan tidak bagus. Bagus juga, tapi alangkah lebih baik kalau dibuat yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat,’’ demikian politisi Gerindra ini.

Pojok UMKM ini, selain sebagai sarana promosi sekaligus sebagai wadah sosialisasi produk khas Kota Mataram. Untuk itu, harus ada petugas yang disiapkan di pojok UMKM itu nantinya. ‘’Perlu ada yang menjaga untuk menjelaskan informasi produk,’’ katanya. Usul membangun pojok UMKM ini, ungkap anggota Dewan dari

Dapil Sandubaya ini sejalan dengan aspirasi dari para pelaku UMKM Kota Mataram yang minta difasilitasi wadah berpromosi.

Pojok UMKM sangat pas diadakan di DPRD Kota Mataram. Mengingat DPRD Kota Mataram cukup sering menerima kunjungan, tidak hanya dari masyarakat Mataram sendiri, juga kunjungan dari luar daerah. Bahkan Herman mendorong pojok UMKM ini tidak hanya diadakan di DPRD Kota Mataram tapi juga di Kantor Walikota Mataram berikut OPD-OPD-nya.

Akan banyak pihak yang diberdayakan dengan adanya pojok UMKM ini. Salah satunya melibatkan tour guide untuk mengantar tamu yang ingin mengetahui produk UMKM Kota Mataram setelah melihat display di DPRD Kota Mataram. (fit)

(Suara NTB/fit)

POJOK UMKM - Pertemuan silaturahmi anggota DPRD Kota Mataram menjadi ajang melempar ide dan usulan. Salah satunya usulan mengadakan pojok UMKM di bagian depan Kantor DPRD Kota Mataram.

(Suara NTB/cem)

TIDAK MAKSIMAL - Dua operator panggilan kedaruratan 112 di command center mengecek panggilan kedaruratan masuk pada Rabu (7/8) kemarin. Pusat panggilan kedaruratan di Kota Mataram tak maksimal. Ini dipicu banyak panggilan kedaruratan dikeluarkan oleh kementerian.

Panggilan Kedaruratan di Mataram Tak Optimal Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan panggilan darurat di Kota Mataram tahun 2016 lalu.

Tiga tahun berjalan panggilan darurat 112 tak optimal.

Persoalan command center dan call center disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa telah diintegrasikan dalam satu jaringan. Khusus panggilan pusat kedaruratan memiliki persoalan mendasar.

Pemerintah pusat tidak konsisten. Padahal, panggilan 112 itu dihajatkan untuk nomor tunggal panggilan kedaruratan.

Yang terjadi pemerintah pusat terlalu banyak nomor kedaruratan dimiliki oleh masing – masing kementerian. Sepertinya, Kementerian Kesehatan memiliki pusat panggilan kedaruratan 119, kepolisian memiliki panggilan 110. Pemadam dan perusahaan listrik negara juga punya.

“Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan ketidakkonsistenan ini,” sesal Nyoman.

Meskipun dalam kondisi demikian, pihaknya tetap komitmen terhadap pusat panggilan

112 dengan segala kondisinya dan mempedomani produk yang telah ada. Resikonya, tetap ada pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan segala keterbatasan.

Ketidakkonsistennya pemerintah pusat mengeluarkan pusat panggilan kedaruratan berdampak terhadap masyakarat.

Masyarakat akan bingung harus menghubungi nomor darurat jika berbeda –beda. Nyoman menyarankan masyarakat tetap menghubungi pusat panggilan kedaruratan 112. Nantinya akan dihubungkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Saran kami iya tetap hubungi call center 112,” pintanya.

Persoalan nantinya banyak panggilan kedaruratan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat menjadi urusan mereka.

Yang jelas, Pemkot Mataram memiliki pengelola pengaduan yang menghubungkan langsung dengan Polres, Pemadam Kebakaran dan lainnya.

Meskipun demikian, operator tetap melayani masyarakat. Termasuk menerima panggilan dari masyarakat. Disamping itu, pihaknya terus mengevaluasi pelaksanaan di lapangan. (cem)

SUARA NTB Kamis, 8 Agustus 2019

Kuota Taksi Online dan Konvensional Ditetapkan 735 Unit Mataram (Suara NTB) Setelah sekian waktu berpolemik, akhirnya kuota taksi ditetapkan. Sebanyak 735 unit jumlah yang diperbolehkan beroperasi di NTB, baik yang konvensional maupun online. Persoalan taksi ini hampir clear. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah Provinsi NTB terus di desak untuk menetapkan kuota.

Hal ini dimaksudkan agar tak terjadi persaingan yang tidak sehat dan klaim wilayah bagi sekelompok orang-orang tertentu. Kesepakatan jumlah kuota ini berdasarkan hasil Forum Group Diskusi (FGD) yang dilaksanakan di kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Rabu (7/8) kemarin.

Hadir lengkap dalam kegiatan ini, Asosiasi Driver Online (ADO) Provinsi NTB, aplikasi taksi online, koperasi transportasi. Organisasi Angkutan Darat (Organda), Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur dari Dirlantas Polda NTB, Jasa Raharja NTB, Bapenda NTB, Dishub Kabupaten/Kota di NTB. Ketua ADO Provinsi NTB, Wahyudi Wirakarsa menyebut, kuota taksi sebanyak 735 unit yang telah diketok, 400 unit dipegang kuotanya oleh Lombok Taksi. 100 unit oleh Rangga Taksi. Dan sisanya untuk taksi online (235 unit). Dari kuota taksi online ini, sebanyak 81 unit anggota koperasi yang telah memiliki izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan Dinas Perhubungan. Sejumlah itulah yang nantinya harus didaftar menjadi anggotanya oleh aplikasi taksi online.

“Sebanyak 81 inilah yang nantinya direkrut oleh aplikasi sebagai taksi online. Tidak boleh ada pendaftaran anggota baru taksi online, kecuali yang sudah memiliki ASK,” kata Wahyudi. Diketahui, salah satu aplikasi taksi online tengah membuka pendaftaran anggota baru di Kabupaten Lombok Timur. Dalam ketentuan PM Perhubungan No 118 Tahun 2018, pada pasal 42 ayat 2 dijelaskan, Perusahaan Aplikasi dilarang membuka pendaftaran kemitraan baru Angkutan Sewa Khusus setelah ditetapkan besaran jumlah kebutuhan.

“Sebelum Pergubnya keluar. Tidak boleh perusahaan aplikasi membuka pendaftaran baru. Salah satu aplikasi hari ini melakukan pendaftaran baru, kita akan turut tertibkan,” ujarnya. Selanjutnya tarif juga akan ditetapkan dalam Pergub. Tinggal menunggu Gubernur NTB menandatanganinya.

Harapannya bulan ini Pergub telah terbit. Wahyudi Wirakarsa mengatakan, penetapan kuota ini sangat penting dan mendesak. Alasannya, di beberapa wilayah terjadi klaim-klaim wilayah dan pihak yang boleh dan yang tidak boleh beroperasi secara bebas.

Sebut saja di Pelabuhan Lembar Lombok Barat, di Senggigi Lombok Barat, di Bangsal Lombok Utara, di Bandara Lombok Tengah, di KEK Mandalika Lombok Tengah , dan di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur.

“Justru taksi online yang sudah memiliki ASK tidak diperkenankan melayani penumpang. Ada yang meyebut wilayahnya. Ini tidak boleh lagi,” ujarnya. Karena itu, setelah terbitnya Pergub nanti, ADO juga terus membangun komunikasi dengan para pihak terkait. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Disurati Gubernur

Lima Kabupaten Belum Sertakan Modal di Jamkrida

Mataram (Suara NTB) Lima kabupaten di NTB sampai saat ini belum menyertakan modal untuk memperkuat perusahaan penjaminan kredit daerah, PT. Jamkrida NTB Bersaing. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyahpun telah bersurat. Lima kabupaten tersebut, Dompu, Sumbawa Barat, Sumbawa, Lombok Timur dan Lombok Utara.

Sementara lima kabupaten/kota yang telah menyertakan modalnya yaitu, Kabupaten Bima Rp1,5 miliar, Kota Bima Rp1 miliar, Lombok Barat Rp1 miliar, Lombok Tengah Rp1 miliar dan Kota Mataram Rp1 miliar. Sementara Pemprov NTB menyertakan modal terbesar Rp27 miliar. “Saya sudah datang ke bupatinya dan membawa langsung surat dari gubernur. Tapi sampai saat ini belum ada respon. Satu rupiahpun belum ada yang dimasukkan. Entah apa persoalannya, kita ndak tau,” kata Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica.

Indra mengatakan, Jamkrida tetap mengharapkan penyertaan modal dari seluruh kabupaten/ kota tanpa terkecuali. Lantaran, perusahaan daerah ini juga melakukan penjaminan kredit kepada para pelaku usaha, atau kepada pelaku UMKM yang tersebar di kabupaten/kota tanpa kecuali. “Meskipun tak ada penyertaan modalnya masuk.

Kami tetap memberikan penjaminan kredit di bank, bagi UMKM atau pengusaha yang ada di kabupaten yang tidak ikut menyertakan modal pemerintah daerahnya,” kata Indra.

Sebab tak ada pengecualian untuk penjaminan, kepala daer-

ah di masing-masing wilayah tersebut diharapkan memberi perhatian. Maksudnya agar PT. Jamkrida mampu memberikan penjaminan kredit kepada masyarakat lebih besar lagi.

Sampai saat ini, PT. Jamkrida NTB Bersaing belum memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait modal inti. Jamkrida mengelola modal sebesar Rp32 miliar. Padahal, harus memenuhi ketentuan modal dasar Rp50 miliar.

“Modal kita masih dibawah standar ketentuan,” imbuhnya.

Indra Manthica mengatakan, selain masih berharap kepada kabupaten-kabupaten yang be-

lum menyertakan modal, tumpuan harapan juga kepada Pemprov NTB agar penyertaan modal ditambah. Penambahan penyertaan modal ini, untuk mengembangkan bisnis PT. Jamkrida agar dapat memberi kontribusi pendapatan lebih besar kepada daerah.

Jamkrida juga dituntut untuk membentuk unit usaha syariah. Mengingat, sistem keuangan syariah terus berkembang.

Apalagi Bank NTB Syariah telah konversi penuh dari konvensional. Seyogiyanya, Jamkrida juga harus memiliki unit usaha syariah untuk menjaminkan kredit-kredit UMKM yang ada di Bank NTB Syariah.

“Kita belum punya unit syariah. Karena penjaminan di Bank NTB sudah hilang, setelah Bank NTB konversi menjadi syariah. Untuk membentuk unit usaha syariah, harus ada dua

(Suara NTB/dok)

Indra Manthica orang DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan tiga pelaksana. Ini juga membutuhkan tambahan modal. Kalau tidak, ya tidak memberi lebih besar kepada daerah,” demikian Indra. (bul)

Persaingan Makin Ketat, Industri Penjaminan akan Distandarisasi Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan standarisasi kepada para pelaku industri jasa industri penjaminan. Tahun ini memungkinkan aturan ini diterapkan. Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica dipilih oleh OJK pusat sebagai salah satu tim perumus standar kompetensi industri penjaminan.

Tim perumus ini sedang bekerja. Finalisasi rumusan standarisasi bagi industri penjaminan. Standarisasi ini, kata Indra Manthica akan diberlakukan. Ditengah ketatnya persaingan antar industri penjaminan di Indonesia. Standarisasi dimaksud akan diukur dari kompetensi yang dimiliki para pelaku industri jasa penjaminan.

“Komisaris, direksi, sampai ke staf, tidak boleh orang sembarangan. Harus yang sudah memiliki sertifikat,” kata Indra di di ruang kerjanya. Rabu (7/8) kemarin. Persaingan, atau bursa tenaga kerja di industri penjaminan ini semakin ketat. Untuk menjalankan peran dan fungsi perusahaan penjaminan kredit, dibutuhkan SDM-SDM yang professional. Agar industri penjaminan ini juga memberikan layanan.

Standarisasi ini kedepannya juga mengatur pindah bagian tidak mudah dilakukan oleh otoritas di internal perusahaan. Dengan akan diberlakukannya ketentuan ini. nantinya akan dilibatkan lembaga tertentu untuk melakukan sertifikasi kepada insan industri jasa penjaminan. Bagi yang tidak dinyatakan lolos sertifikasi, konsekuensinya tereliminasi.

Ada belasan rumusan yang masih akan difinalisasi kata Indra. Dari belasan rumusan tersebut. Termasuk diantaranya mengatur direksi. Setidaknya memiliki kompetensi yang memadai untuk dinyatakan profesional. Menguasai manajemen, menguasai hukum-hukum terkait industri jasa penjaminan, menguasasi manajemen pengelolaan keuangan, dan menguasai manajemen pengelolaan SDM. Agar mememenuhi standarisasi ini, Jamkrida NTB Bersaing sendiri akan menindaklanjuti dengan pelatihan-pelatihan kepada SDM sesuai dengan kebutuhan. Demikian juga perusahaan penjaminan lainnya, Indra Manthica menyebut memungkinkan akan melakukan hal yang sama. (bul)

(Suara NTB/bul)

BATA - Permintaan bata merah tinggi. Harganyapun hampir dua kali lipat dari harga lama. Tingginya permintaan bata ini, salah satunya untuk recovery pascagempa dan tumbuhnya pembangunan. Salah seorang produsen bata merah di Lombok Barat sedang menyelesaikan produksi

Pemprov Minta BRI Tak Sekadar Jadi Bank Penyalur PKH dan BPNT Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra. T. Wismaningsih D, mempertanyakan efektivitas dana Program Keluarga Harapan (PKH).

Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPKH), yang dikucurkan oleh pemerintah setiap tahun guna mendukung pengentasan kemiskinan.

Pemerintah sedang memodernkan pola pendistribusi bantuan kepada masyarakat miskin. Agar tepat sasaran. Yang tadinya diberikan dalam bentuk Raskin (Beras Miskin) menjadi, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Menurut Wismaningsih, berdasarkan pendataan terbaru. Jumlah penerima BPNT di Provinsi NTB, mencapai 378.424 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Belum termasuk Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa. Yang saat ini sedang dalam pendataan. Dua kabupaten ini, masih menerima Raskin. Dalam sebulan 1 KPM menerima Rp110.000.

Langsung masuk ke rekening penerima. Ditarik

menggunakan kartu semacam ATM. Jika ditotal (378.428 x Rp110.000), maka mencapai Rp41,6 miliar lebih sebulan.

Dalam setahun (12 bulan), jumlahnya mencapai Rp499,5 miliar. Mendekati setengah triliun.

Mengucur ke masyarakat miskin di NTB. BPNT ini diterima oleh KPM tidak dalam bentuk uang. Melainkan, dibelanjakan untuk kebutuhan pangan. Beras dan telur. BPNT ini diturunkan oleh pemerintah pusat melalui BRI. Selanjutnya, BRI melalui agen BRIlink-nya yang mendistribusikan kepada KPM dalam bentuk beras dan telur.

Selain BPNT, ada juga bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Sasarannya di NTB, kepada 332.000 KPM. Untuk penerima PKH regular besaran yang diterima, setiap bulan Rp1.890.000/PKH. Bagi PKH lansia atau penyandang disabilitas. Setiap bulan menerima Rp2,2 juta. Jika ditotal, setiap bulan, PKH yang dikucurkan pemerintah.

Kepada KPM yang terdaftar di NTB. Mencapai

Rp627,5 miliar (jika seluruh KPM menerima Rp1.890.000/ bulan). “Pemerintah sudah menyediakan untuk pangan, ditambah uang. Penerima PKH ini, ada juga penerima BPNT. Sementara mereka ada penghasilan di luar itu.

Tapi kok angka kemiskinan penurunannya kecil sekali,” tanya kepala dinas.

Kepala dinas sendiri mempertanyakan efektifitas program ini . terhadap penurunan angka kemiskinan di NTB. Karena itu, tengah dilakukan uji coba. Pemasangan sticker di Banyumulek, Lombok Barat. Sticker penanda keluarga miskin. Bagi penerima bantuan ini. “Di Tegal, pemasangan sticker sudah dilakukan. Ada KPM yang protes, tidak terima. Kalau ada yang seperti itu, sebetulnya bisa dikeluarkan dari daftar penerima manfaat,” ujarnya.

Wismaningsih juga bingung. Mungkin ada yang keliru. Ia meminta, agar bank penyalur dalam hal ini, BRI. Tidak hanya sekedar menyalurkan bantuan. Tetapi turut memberikan pelatihan kepada KPM untuk memana-

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Dwi Hendro Susatyo

T. Wismaningsih

jemen keuangannya. “Penghasilannya di luar bantuan kan ada. Dari petani, dari berdagang, atau usaha lain. Kemana itu? Kok angka kemiskinan kita pengaruhnya kecil,” imbuhnya.

Bank diharapkan turut melakukan pendampingan kepada KPM agar uangnya.

Dan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah.

Digunakan tepat sasaran.

Terpisah, Pimpinan Cabang BRI Mataram. Dwi Hendro Susatyo mengatakan bagaimana bisa melakukan pendampingan. Sementara, agen BRIlink sendiri direkrut dari masyarakat biasa.

“Yang lakukan itu harusnya Dinas Sosial. Kita siap ikut terlibat,” demikian Dwi Hendro. (bul)

Dua Tahun Mangkrak

Taman Rinjani Selong Kembali Dikerjakan

(Suara NTB/yon)

PEMAGARAN - Taman Rinjani Selong yang sudah mulai dilakukan pemagaran untuk secepatnya dilakukan pengerjaan. Pemda Lotim tahun ini menganggarkan Rp2,9 miliar.

Selong (Suara NTB) Pengerjaan revitalisasi Taman Rinjani Selong (TRS) kembali dilakukan. Wujud nyata kembali dikerjakannya proyek ini dengan mulai dipasangi dinding pembatas proyek oleh pihak kontraktor. Dimulainya pengerjaan ini sekaligus menjadi angin segar bagi masyarakat semenjak revitalisasi TRS yang mengkrak hingga dua tahun.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Ir. Marhaban, Selasa (6/8) menjelaskan dalam pengerjaanproyekini,pemerintahdaerah melalui DLHK Lotim menggelontorkan anggaran sebesar, Rp2,9 miliar. Nilai dari anggaran tersebut jauh mengalami pengurangan dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp5 miliar. Adapun untuk perbaikan dari

Taman Rinjani Selong ini akan diubah total dan disesuaikan dengan padatnya rutinitas masyarakat pada taman yang terletak di jantung Kabupaten Lotim ini, salah satunya kegiatan Hultah NWDI. Untuk itu, dalam desain perubahan taman ini nantinya akan memperbanyak akses pejalan kaki atau jogging track. Sementara untuk porsi bunga dikurangi, karena dikhawatirkan rusak ketika ada event-event besar di Lotim. “Apabila bunga diperbanyak, maka dikhawatirkan menyebabkan kerusakan pada bunga itu sendiri.

Inilah salah satu yang menjolok pada perubahan desain Taman Rinjani Selong,” terang Marhaban.

Kendati pengurangan tanaman bunga, mantan Kepala Dinas PUPR Lotim ini mengaku hal tersebut tidak mengurangi keasrian dari Taman Rinjani Selong. Pasalnya di taman itu sudah terdapat sejumlah pohonpohon yang tinggi yang membuat taman asri dan pantas disebut ruang terbuka hijau. Sedangkan untuk air mancur tetap dibangun. Dari desain awal air mancur hanya ditaruh pada posisi tengah, sementara pada

desain yang terbaru akan ditempatkan juga di bagian pinggir.

“Jadi air mancur kita perbanyak.

Ada di bagian pinggir dan di tengah.

Khusus di bagian tengah akan disertakan dengan tempat duduk. Ini akan menambahkan kesejukan dan keasrian dari taman,” terangnya.

Pembenahan Taman Rinjani Selong, lanjut Marhaban menjadi prioritas Pemkab Lotim. Letaknya yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Lotim sangat strategis bagi masyarakat maupun pegawai untuk menikmati jam istirahat. Termasuk dapat digunakan tempat belajar oleh dunia pendidikan. “Untuk pintu masuk akan dibuat empat koridor. Tidak satu koridor seperti saat ini,” bebernya.

Ditegaskan Marhaban, anggaran yang digelontorkan saat ini sebesar Rp2,9 miliar menyesuaikan dengan desain yang terbaru dan eksistensinya. Maka dari itu,wajah dari Taman Rinjani Selong diyakini tidak akan mengecewakan, terutama melihat dari desainnya. Untuk fase pengerjaannya sendiri ditargetkan tiga sampai empat bulan yang rencananya dimulai pada bulan Agustus mendatang. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 8 Agustus 2019

Halaman 4

Berantas Pembalakan Liar

Pangdam IX Udayana Ajak Sinergitas Lintas Sektoral

(Suara NTB/yon)

Dewan Lama Sepakat Tak Tuntut Hak Selong (Suara NTB) Anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) berakhir masa jabatannya, Senin (5/8) lalu. Akan tetapi, 50 anggota DPRD yang lama ini masih tetap masuk kantor melaksanakan kewajiban sebagai anggota sampai dilantiknya anggota baru.

Wakil rakyat Lotim ini pun sepakat hanya melaksanakan kewajiban dan tidak menuntut hak.

“Akan tetapi, lewat dari batas waktu tanggal 17 Agustus itu sudah lain cerita,” ungkap Ketua DPRD Lotim, R. Rahadian Soedjono, Rabu (7/8).

Ditanya apakah akah menuntut gaji sebagai haknya bekerja sebagai wakil rakyat, Ketua DPC Partai Demokrat Lotim ini menjawab dengan senyum. Prinsip katanya, batas waktu toleransi sampai tanggal 17 Agustus mendatang. Di mana, setelah batas waktu tersebut hak tersebut semestinya bisa dihitung.

Gaji yang sudah diberikan kepada anggota dewan ini disepakati terakhir sampai dengan tanggal 5 Agustus lalu. Setelah itu diakui tidak ada penerimaan gaji lagi. Dijelaskan, para wakil rakyat ini bekerja dulu baru menerima gaji.

Penerimaan gaji pada bulan Agustus ini adalah hak dari para wakil rakyat yang sudah bekerja selama bulan Juli. “Gaji yang diterima Agustus ini karena kerjanya bulan Juli, jadi kalau bulan Agustus ini nanti diterima bulan September,” ucapnya.

September itu sudah menjadi ranahnya anggota baru. Ketua DPRD Lotim ini juga memastikan pada masa akhir jabatan ini tidak ada anggota yang pergi keluar daerah menggunakan uang negara. “Setelah tanggal 5 Agustus ini sudah tidak ada lagi dana yang dikeluarkan sekretaris dewan,” ucapnya.

Walaupun tidak ada surat resmi dari pemerintah pusat, namun para wakil rakyat Lotim ini bersepakat untuk tidak menerima gajinya. Hal ini katanya sesuai hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyarankan untuk tidak menerima hak-hak keuangan setelah tanggal 5 Agustus.

Kewajiban dari para wakil rakyat yang akan berakhir masa tugasnya ini katanya hanya mengisi kekosongan. Karena sifatnya insidentil dikarenakan belum ditetapkannya calon terpilih oleh KPU. Menurut Raden, sebenarnya penetapan ini bisa saja dilakukan KPU sejak lama, sehingga pelantikan anggota dewan tidak lama tertunda. “Sebenarnya ditetapkan saja, mengenai yang sengketa di MK itu saja yang ditunda,” paparnya. Pelantikan anggota yang tertunda itu bisa dilakukan oleh pimpinan.

Sementara Sekretaris DPRD Lotim, Lalu Dami Ahyani, menjelaskan dari sekretariat sudah membentuk panitia pelantikan dan membuat lencana emas. Ditegaskannya, per tanggal 5 Agustus hak-hak anggota lama sudah tidak ada.

Pihaknya juga masih menunggu SK Gubernur berdasarkan hasil pleno KPU dan sudah meminta untuk dilakukan rapat pleno terhadap anggota dewan terpilih untuk dilantik terlebih dahulu. “Hasil konsultasi ke pusat anggota yang tidak bermasalah bisa dilantik. Cuma syarat untuk bisa membuat acara pelantikan harus ada SK gubernur,” jelasnya.

Dijelaskannya bahwa selama proses di MK, kursi di DPRD Lotim tidak diartikan kosong, karena anggota lama tetap bekerja sebagaimana mestinya hingga pelantikan dewan baru. Persoalannya konsekuensi penganggaran berakhir per tanggal 5 Agustus.

Komisioner KPU Lotim, Taharudin, menjelaskan jika sampai saat ini ketua KPU Lotim bersama komisioner lainnya masih berada di MK untuk mengawal PHPU. Pembacaan putusan akan dilakukan tanggal 5 sampai 9 Agustus 2019. Sementara, tidak aturan yang mengatur supaya pelantikan anggota dapat dilakukan terhadap yang tidak bermasalah.

Sehingga ia mengajak untuk sama-sama menghormati proses yang sedang berjalan.

“Posisi Lotim masih menunggu jadwal dari MK,”jelasnya. (rus/ yon) Raden Rahadian Soedjono

Selong (Suara NTB) Panglima Daerah Militer (Pangdam) IX Udayana, Mayjen TNI. Benny Susianto,S.IP. mengatakan kasus pembalakan liar di daerah ini tidak bisa dibiarkan secara terus menerus terjadi.

Perlu dilakukan tindakan tegas dan efek jera terhadap para pelaku. Dalam pemberantasan pembalakan liar dibutuhkan kerjasama dan sinergitas lintas sektoral.

(Suara NTB/yon)

KEBERADAAN jalan lingkar di tiga gili, menjadi salah satu isu yang diatensi DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Anggota Komisi III DPRD KLU, Ada Malik, SIP., berharap fokus rehabilitas dan rekonstruksi fisik di 3 Gili sesuai perencanaan dapat ditindaklanjuti.

“Jadi saya sangat sepakat sekali melihat KLU ini. Terlebih lagi PADnya KLU ini terbesar berada di sektor pariwisata. Maka, pascagempa ini bagaimana saat ini pemerintah kita dorong untuk memperhatikan infrastruktur pariwisata 3 Gili, anggarannya diperbesar,” katanya, Rabu (7/8).

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, sektor yang harus dibenahi itu adalah penataan kembali 3 pulau yang rusak. Pelaku usaha saat ini masih menunggu langkah pemerintah dalam menata kawasan 3 Gili, baik penataan pascapenertiban maupun pascagempa.

Ada memperhatikan, jalur lingkar Utara Gili Trawangan belum dilanjutkan. Begitu pula, Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan lingkar 3 Gili belum dipasang menyeluruh.

“Kita berharap ada tahapan yang dilakukan pemerintah.

Jalan lingkar harus dilanjutkan, kemudian lampu-lampu jalan lingkar tidak dipasang secara merata,” imbuhnya.

Selain itu, Anggota Banggar DPRD ini juga menyoroti belum disiplinnya oknum pelaku usaha dalam memanfaatkan ruang publik. Di Gili Trawangan dan Gili Air, sebagian trotoar jalan masih dimanfaatkan untuk berjualan, ataupun titik rental sepeda. Bahkan beberapa oknum pengusaha juga kembali memanfaatkan roi pantai untuk berjualan meski sudah ditertibkan oleh pemerintah.

Penting kata dia, Pemda melalui OPD terkait lebih sering memantau kondisi 3 Gili. Sebab tidak hanya infrastruktur tersebut yang perlu diatensi, melainkan standar pelayanan minimal masyarakat terkait pendidikan, kesehatan dan air bersih di 3 pulau.

“Sampai saat ini, kita masih belum mengetahui seberapa banyak usaha perhotelan yang memperoleh air dengan cara menggali sumur. Seandainya nanti investor sudah bisa nenyediakan air tawar, kita ingin sumur itu ditutup,” pintanya.

Untuk diketahui, sejauh upaya recovery pascagempa, pelaku usaha 3 Gili sudah menggagas sejumlah event untuk menarik angka kunjungan.

Misalnya, Gili Menggibung dan Gili Menggawe yang digelar selama 1 bulan.

Dari even tersebut, diharapkan citra pariwisata Lombok Utara melalui 3 Gili akan semakin positif. (ari) Ada Malik

Benny Susianto

“Jadi dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan kodim seluruh NTB untuk menegakkan peraturan terkait pembalakan liar ini. Terutama di Pulau Sumbawa yang cukup parah,” terangnya saat dikonfirmasi Suara NTB,

Rabu (7/8).

Menurutnya, akibat dari pembalakan liar dapat merusak fungsi hutan dan lahan, sehingga sudah menjadi tugas khusus bagi Kodim untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah termasuk kejaksaan untuk melakukan penindakan ter-

hadap para pelaku, karena TNI tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri. ‘’Saat ini di masingmasing Kodim terdapat posko pembalakan liar,’’ ujarnya.

TNI, katanya, memiliki tugas untuk mencegah dan menangkap pelaku pembalakan liar berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan serta pemerintah daerah. Dalam penindakan dan patroli yang dilakukan, ratarata pelaku pembalakan liar melakukan tindakan melawan hukum itu semata-mata untuk dijual dalam pemenuhan kebutuhannya sehari:ari. “Rata-rata pelaku motifnya masalah

ekonomi,” terangnya.

Untuk menghindari terjadinya pembalakan liar, dari TNI AD terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan serta tindakan melawan hukum terkait pembalakan liar tersebut. Termasuk membangun keberanian moral masyarakat untuk melaporkan setiap bentuk pelanggaran hukum terutama dalam pembalakan liar ini.

“Edukasi masyarakat terus kita lakukan. Masyarakat harus faham dan cinta kepada lingkungan,” pungkasnya. (yon)

Pencairan Jadup Masih dalam Proses Selong (Suara NTB) Korban gempa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diminta bersabar. Pasalnya, pencairan jaminan hidup (jadup) masih dalam proses.

Lambatnya proses pencairan ini dikarenakan sempat terjadinya perubahan atau anomali data penerima jadup Lotim.

Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (7/8), Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat, menegaskan saat ini pencairan jadup korban gempa Lotim sedang berjalan. Keterlambatan terjadi karena masih adanya anomali data yang saat ini sudah dituntaskan. Adapun jumlah penerima jadup Lotim sebanyak 116.200 jiwa lebih dengan nilai anggaran sebesar Rp.71,6 miliar. “Pencairan jadup Lotim terbagi dalam dua taha dan saat ini masih dalam proses,” terangnya.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos,MH, mengatakan belum dicairkannya jadup untuk korban gempa di Kabupaten Lotim dikarenakan terlambat memberikan data penerima jadupnya. Sehingga ketika dibuatkan rekomendasi dari provinsi, Pemda Lotim membuat tambahan yang tidak dilaporkan ke provinsi, namun dilaporkan langsung ke pemerintah pusat. Sementara pemerintah pusat tidak menerima apabila tidak ada rekomendasi dari provinsi.

“Namun saat ini sudah

(Suara NTB/yon)

KORBAN GEMPA - Korban gempa di Lotim yang masih tinggal di bawah tenda. Untuk pancairan jadup saat ini masih dalam proses. tidak ada masalah. Sekarang sudah dalam tahap validasi untuk menerima jadup tahap kedua. Sementara Lotim masuk dalam tahap kedua. Jadi tidak benar kalau selesai

masa transisi darurat kemudian jadup tidak diberikan.

Tetap akan diberikan oleh pemerintah pusat,” janjinya.

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, mengatakan, Kabu-

paten Lotim merupakan daerah yang penduduknya paling dan dan luas wilayah terluas dibandingkan daerah-daerah lainnya di NTB. Lotim merupakan daerah terkena dampak

gempa cukup parah selain Lombok Utara di Pulau Lombok.

Sehingga ia sangat mengapresiasi kegiatan TMMD yang dipusatkan di kabupaten ujung timur pulau Lombok ini. (yon)

Defisit Dana Pilkades Terpenuhi

Jemaah Haji NTB

Postur KUA PPAS Tak Berubah

Kloter Pertama Lotim Pulang Tanggal 18 Agustus

Tanjung (Suara NTB) TIm Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menempuh solusi rasionalisasi belanja pada sejumlah poin anggaran untuk menutup defisit dana pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 26 desa, 21 November mendatang. Dengan demikian, total kebutuhan dana sejumlah Rp 3,803 miliar sudah terpenuhi.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Utara, Heryanto, SP., di sela-sela rapat pembahasan RAPBD, Rabu (7/8) mengungkapkan tidak ada pergeseran postur belanja pada RAPBD untuk menutup defisit dana pilkades. Konsistensi perencanaan anggaran di RAPBD tetap berpedoman pada nota kesepakatan KUA PPAS yang disetujui bersama oleh TAPD dan Badan Anggaran DPRD. “Untuk menjaga konsistensi dari anggaran itu, tentu yang kita lakukan di awal, memastikan jangan sampai ada pergeseran di kelompok belanja karena ini (KUA PPAS) sudah menjadi

kesepakatan eksekutif dan legislatif,” ujar Heryanto.

Ia menerangkan, besaran kekurangan awal anggaran pilkades adalah sebesar Rp543 juta dari total kebutuhan dana pilkades serentak 26 desa sebesar Rp 3,803 miliar. Sebelumnya, asumsi kebutuhan dana pilkades adalah sebesar Rp 3,260 miliar. Namun angka tersebut membengkak setelah Dinas P2KBPMD memberikan RAB Pilkades serentak, termasuk Desa Sokong di dalamnya.

TAPD dan Banggar sebelumnya sudah menyepakati pada pembahasan RAPBD 2019 tahun 2018 lalu, dana sebesar Rp 3 miliar dialokasikan untuk pilkades. Tambahan anggaran dimasukkan kembali pada nota KUA PPAS, namun dengan asumsi tidak melibatkan Pilkades Sokong.

Terhadap defisit dana piIkades, TAPD melakukan rasionalisasi pada Belanja Hibah sebesar Rp 140 juta, dan belanja pegawai berkurang Rp 403 juta dari postur dalam nota kesepakatan KUA. “Kita dapat sedikit dari cadangan untuk belanja pegawai yang kita am-

bilkan, sudah dihitung semua, accress (cadangan) sudah sesuai regulasi sebesar maks 2,5 persen. Sama dari hibah bansos uang, yang nilainya Rp 140 juta, sehingga defisit anggaran tertutupi,” tandasnya.

Sementara, anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH., menguatkan tidak ada poin anggaran yang dikurangi. Perencanaan anggaran yang dikawal oleh Banggar kali ini pun ia anggap konsisten, kecuali pada usulan dimasukkannya PAD Jaspel RSUD. Ardianto mengatakan, mekanisme yang ditempuh TAPD dan Banggar adalah rasionalisasi kegiatan-kegiatan pada pos belanja yang sama. Misalnya pada pos belanja tidak langsung, terdapat rasionalisasi hibah bansos, dana acress belanja pegawai dan barang jasa lainnya, sehingga tidak mengubah konsistensi postur RAPBD pada KUA dan PPAS. “Setidaknya dari rencana hibah bansos setelah diasumsi, ternyata kelompok masyarakat tersebut belum memenuhi syarat untuk dibayarkan. Dari pada menjadi Silpa, maka kita kurangi,” ujarnya. (ari)

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mulai tahun 2019 dengan minimal 1.500 meter persegi unSelong (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bupati Lombok Timur tuk pembangunan kantor Ko- pembebasan lahan untuk 10 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (Lotim) H. M. Sukiman Azmy, mando Rayon Militer (Koramil). koramil, direncanakan akan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mengaku sangat memahami Menurutnya, dari 21 kecamatan diberikan hibah juga untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kesulitan TNI Angkatan Darat se Kabupaten Lotim, baru 11 ke- perbaikan kantor dan renovasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (AD). Bupati yang juga mantan camatan yang memiliki Koramil. asrama. Bupati pun berharap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Komandan Distrik Militer (Dan- Harapannya, tahun 2020 menda- gubernur turut membantu.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Ditambahkan, Lotim ini dim) 1615 Lotim mengatakan tang semua kecamatan di Lotim 123456789012345678901234567890121234567890123456789 adalah barometer NTB. Lotim perlu ada penambahan jumlah memiliki Koramil.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Di samping itu, sambungn- dihuni penduduk terbesar se fasilitas jajaran TNI AD. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Saya memahami kesulitan ya keberadaan asrama TNI NTB, yakni 1,3 juta jiwa. Jum123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 TNI,” ungkap orang nomor satu AD yang ada di Lotim ini di- lah ini sama dengan lima 123456789012345678901234567890121234567890123456789 di Lotim yang pernah 27 tahun nilai sudah sangat lama tidak kabupaten/kota se Pulau 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mengabdi di TNI AD ini saat diperbaiki. Dandim 1615 Sumbawa. Bulan Juli 2019 123456789012345678901234567890121234567890123456789 menerima rombongan Kepala Lotim periode 2001-2004 itu lalu, katanya, Lotim baru lep123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Staf TNI Angkatan Daerah, menyebut kondisinya tidak as dari kategori tertinggal.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Jenderal TNI Andika Perkasa berubah sampai kini dirinya Kini Lotim mulai memasuki 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sudah menjadi Bupati Lotim. babak baru sebagai daerah di Keruak, Rabu (7/8).

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bupati Sukiman pun menjan- “Kondisi asrama itu begitu selepas dari kategori terting123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gal tersebut. (rus) jikan akan menghibahkan tanah saja sejak dulu,” ungkapnya.

Bupati Lotim Pahami Kesulitan TNI AD

Selong (Suara NTB) Kelompok Terbang (Kloter) Pertama Lombok Timur (Lotim) dijadwalkan pulang pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 mendatang. Sampai saat ini, dari 4.906 jemaah yang menunaikan ibadah haji di tanah suci, tiga jemaah haji dilaporkan meninggal dunia.

“Tiga orang meninggal dunia, dua orang dari Lombok Tengah dan satu orang dari Lombok Timur,” terang Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB, H. Nasruddin di Keruak, Rabu (7/8).

Kakanwil menjelaskan proses pelaksanaan ibadah haji ini berjalan sukses. Saat ini, jemaah haji sedang menyelesaikan prosesi pelontaran jumrah dan nantinya usai wukuf di Padang Arafah langsung bisa pulang ke tanah air.

Dalam pelaksanaan musim haji 2019 ini diketahui sejumlah jemaah ada yang tertunda keberangkatannya. Antara lain karena sakit dan hamil. Terhadap yang tertunda itu diyakinkan akan menjadi prioritas keberangkatannya pada musim haji tahun depan.

Jemaah asal NTB yang melaksanakan ibadah haji diakui masih didominasi lansia. Sebelumnya batasan usianya 70 tahun. Sementara berlaku saat ini akan diprioritaskan usianya yang sudah mencapai 65 tahun dan sudah mendaftar tiga tahun.

Tingginya minat pergi haji warga NTB ini membuat daftar tunggu jemaah cukup lama.

Saat ini sudah tercatat 40 ribu jemaah asal NTB yang antre. Dihitung, masing-mas-

ing jemaah harus menunggu 26,6 tahun baru bisa berangkat.

Salah satu penyebab lamanya waktu tunggu, karena minimnya kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat kedatangan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu ke Arab Saudi, Indonesia diberikan tambahan kuota, sehingga menjadi 230 ribu jemaah. Dari tambahan kuota ini, NTB kecipratan 388 orang yang bisa ditambah.

Lamanya waktu tunggu jemaah ini tidak saja terjadi di NTB. Terlama justru di provinsi yang padat penduduk, seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang mencapai 30 tahun. Berangkat lewat jalur manapun saat ini harus menunggu dulu baru bisa berangkat. Termasuk yang akan berangkat lewat jalur plus. (rus)

H. Nasruddin

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/ari)

Tuntaskan Jalan Lingkar Tiga Gili

SUARA NTB Kamis, 8 Agustus 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Satgas Penertiban PETI Mulai Bekerja Segera Tetapkan Anggota Terpilih MAHKAMAH Konsitusi (MK) memutuskan tidak mengabulkan atau menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Partai Demokrat Lombok Barat (Lobar).

Lantaran pihak MK menilai eksepsi termohon untuk seluruhnya dinyatakan kabur atau tidak jelas, sehingga permohonan itu tidak dapat diterima. Hal itupun diterangkan dalam Amar Putusan PHPU Pileg 2019 yang dibacakan pada 6 Agustus 2019 lalu.

“Kalau sudah jelas seperti (Suara NTB/her) ini (putusannya), maka hal yang Bambang Karyono sangat melegakan bagi demokrasi kita di Lobar. Tentu kami akan segera tetapkan anggota dewan terpilih antara tanggal 8-9 Agustus besok,” ujar Ketua KPU Lobar, Bambang Karyono yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (7/8).

Menurut dia, dengan keluarnya putusan itu membuktikan KPU secara teknis tidak ada persoalan yang ditimbulkan Pemilu lalu. Di samping pihaknya menilai jika masyarakat Lobar sudah dewasa dalam pelaksanaan pemilu, terutama legislatif. Kini pihaknya masih menunggu surat edaran (SE) KPU pusat yang menginstruksikan KPU Kabupaten/Kota daerah untuk melakukan penetapan.

Atas dasar itulah, tambahnya, menjadi panduan KPU kabupaten menetapkan DPRD terpilih. Jika tidak ada halangan, sekitar 8 atau 9 Agustus pihaknya akan menetapkan calon legislatif (caleg) terpilih sebagai anggota DPRD terpilih periode 2019-2024.

Pada penetapan itu pihaknya akan menyerahkan berkas hasil pleno itu kepada bupati dan calon legislatif terpilih. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk selanjutnya bupati menyerahkan kepada Gubernur NTB.”Setelah kita menyerahkan hasil itu, sudah menjadi kewenangan Sekretariat DPRD untuk mengurusnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Sekwan Lobar Aisyah Desilina D, S.IP., mengatakan pihaknya siap menggelar pelantikan. Namun proses pelantikan ini, melalui tahapan-tahapan mulai dari penetapan dewan terpilih dari KPU. “Penyerahan penetapan dewan terpilih ini kan akan diserahkan resmi oleh KPU ke pak Bupati dengan mengundang anggota terpilih,” tegas dia.

Atas dasar calon penetapan dewan terpilih ini nantinya akan diusulkan ke gubernur untuk diterbitkan SK. Yang penting kata dia setelah ada SK ini, pihaknya siap menggelar pelantikan, namun waktu pelantikan ini belum bisa dipastikan kapan. ‘’Jika SK keluar hari selasa depan dari pemprov, maka besoknya bisa dilakukan pelantikan,’’ ujarnya. (her)

Putus Mata Rantai Distribusi BBM Jadi Prioritas

Praya (Suara NTB) Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bentukan Polda NTB, saat ini sudah mulai turun di tiga titik sasaran. Masingmasing di kawasan Sekotong, Gunung Prabu serta Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Tugas awalnya, melakukan sosialisasi serta memutus mata rantai sumber bahan baku, termasuk bahan bakar minyak (BBM) ke kawasan tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas Polda NTB, Kombes. Pol. Purnama, SIK., saat dikonfirmasi wartawan, di terminal Lombok International Airport (LIA) Rabu (7/8).

Dikatakannya, sesuai prosedur yang sudah disiapkan, Satgas penertiban PETI sebelumnya akan melakukan sosialisasi terkait rencana penertiban PETI kepada masyarakat serta tokoh-tokoh yang ada.

Selain itu, satgas juga diinstruksikan memutus sumber bahan baku, utamanya jalur distribusi BBM ke area tambang. Dengan harapan, kalau

jalur distribusi BBM-nya sudah diputus, maka peralatan untuk melakukan penambangan tidak bisa dioperasikan lagi, sehingga masyarakat tidak bisa lagi melakukan penambangan secara liar.

Ia menjelaskan, satgas yang dibentuk dibagi dua.

Ada satgas di tingkat provinsi. Ada juga satgas di masing-masing daerah. Namun dalam bekerja, baik satgas kabupaten dan provinsi tetap berkolaborasi. “Kita turun dulu ke masyarakat, menemui mereka dan menjelaskan soal aturan terkait

penambangan. Baru setelah itu, jika tetap tidak perubahan barulah akan diambil tindakan,” ungkapnya.

Untuk tahap awal ini, pihaknya menargetkan sampai sebulan ke depan sembari bersosialisasi ke masyarakat.

Harapannya, masyarakat mau menutup sendiri aktivitas pertambangannya. Kalau dengan jalan baik-baik tetap tidak juga bisa tertib. Barulah satgas akan mengambil langkah tegas.

Disinggung peredaran bahan berbahaya berupa sianida dan merkuri yang banyak beredar di kawasan tambang,

Tak Hanya Oknum Anggota Dewan

Rekanan dan Pejabat Belum Kembalikan Kerugian Negara Giri Menang (Suara NTB) Kerugian negara yang belum tertagih mencapai Rp 643 juta lebih. Kerugian negara ini tidak hanya mengendap di para oknum anggota DPRD, namun kerugian negara ini tercatat di rekanan dan pejabat Lobar. Untuk menagih kerugian negara dari para oknum ini, pihak Inspektorat bakal memanggil pihak terkait untuk membuat komitmen sesegera mungkin mengembalikan ke daerah. Jika tidak ada progres, barulah tim TPTGR akan menagih paksa para oknum melalui sidang yang dilakukan oleh TPTGR. Plt Inspektur pada Inspektorat Lobar, M. Ilham mengatakan pihaknya segera memanggil para kepala OPD yang menjadi penunggak kerugian negara untuk membicarakan langkah internal yang dilakukan. Pihaknya perlu memanggil mereka ini, karena jangan sampai ada miskomunikasi dan koordinasi dalam penanganan pengembalian tersebut.

Sebab, para pihak yang menunggak kerugian ini bukan hanya di dewan, namun juga ada di pejabat dan rekanan.

“Yang ada kerugian negara ini di pejabat, rekanan dan dewan,”jelas dia.

Untuk menyelesaikan tunggakan kerugian di dewan, sejauh ini pihaknya sudah memanggil Plt Sekwan untuk memberitahukan para anggota yang menunggak bahwa mereka akan dipanggil secara resmi oleh Inspektorat. Para anggota dewan ini rencananya akan dipanggil hari Senin depan. Pihaknya meminta Plt Sekwan agar menyampaikan kepada anggota dewan,bahwa kalau tidak segera mengembalikan kerugian tersebut, maka akan dilanjutkan dengan sidang TPTGR. “Kita panggil dulu, kalau tidak ada progres barulah kita agendakan untuk sidang,”jelas dia.

Langkah awal yang dilakukan lebih kepada persuasif, artinya meminta kesanggupan mereka mengembalikan kerugian secepatnya. Namun kalau langkah ini tidak ada hasil, artinya belum ada progress pengembalian dari mereka barulah ditempuh upaya sidang TPTGR. Begitu pula untuk penyelesaian kerugian negara di rekanan (pihak ketiga), pihaknya juga memfasilitasi OPD bertemu dengan pihak ketiga tersebut. “Kami fasilitasi mereka bertemu dengan pihak ketiga itu, agar cepat mengembalikan kerugian,”tegas dia.

Seperti diketahui, sebelumnya pihak LHP BPK mengungkapkan temuan kerugian negara yang ada di Lobar mencapai Rp 841 juta. Tersebar di 7 OPD Lobar. Di antaranya temuan yang terbesar berada di DPRD Lobar sekitar Rp 551 juta. Namun sayangnya hanya sebagian kecil kalangan dewan yang baru mengembalikan. Nominalnya pun baru sekitar Rp 20 juta lebih, sehingga menyisakan sekitar Rp 534 juta lebih. (her)

(Suara NTB/kir)

LATIHAN - Anggota Gegana Polda NTB sedang berusaha menjinakkan bom saat latihan PKD di LIA, Rabu (7/8).

LIA Uji Kesiapan Hadapi Keadaan Darurat Praya (Suara NTB) PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA), Rabu (7/8) menggelar latihan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD). Latihan digelar untuk menguji kesiapasiagaan PT. AP I LIA bersama instansi terkait lainnya dalam menghadapi keadaan darurat yang terjadi di bandara. Kegiatan ini dibuka langsung Direktur Operasi PT. AP I, Wendo Asrul Rose.

Hadir pula untuk memantau kegiatan latihan tersebut, Komisaris PT. AP I, Ali Moctar Ngabalin, Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV, Elfi Amir serta sejumlah pejabat lingkup PT. AP I LIA. “Latihan ini dimaksudkan untuk menguji kesiapan kita dalam menghadapi kondisi darurat di bandara. Yang bisa terjadi kapan pun,” terang Wendro.

Ada tiga keadaan darurat yang disimulasikan pada latikan PKD yang ke 104, yakni insiden teroris dan penyanderaan, insiden kebakaran di bandara serta pesawat jatuh dengan

melibatkan semua instansi terkait, baik itu pihak kepolisian, TNI, pemadam kebakaran serta instansi terkait lainnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa inovasi yang dilakukan pada latihan kali ini. Selain penggunaan peralatan canggih serta simulator. Khusus untuk kejadian pesawat jatuh, dilaksanakan pada malam hari. “Kalau selama ini, latihan penanganan pesawat jatuh dilaksanakan pada siang hari. Kali ini kita gelar malam hari,” jelasnya.

Hal itu menguji kesiapan personel di bandara pada situasi yang tidak normal, karena kalau pada malam hari, kesiapan personel bakal benar-benar terlihat, karena pada saat itu kondisi personel sedang dalam posisi lelah.

Sementara itu, General Manager (GM) PT. AP I LIA, Nugroho Jati, mengatakan, rangkaian latihan dibagi tiga bagian, yaitu latihan menguji kesigapan Aviation Security, simulasi Airport Disaster Management Plan (ADMP) exercise, serta simulasi kecela-

kaan pesawat terbang (aircraft accident exercise).

Di samping penanganan pada saat kejadian, dalam PKD ini juga terdapat skenario penanganan pasca kejadian. Seperti penanganan terhadap keluarga korban melalui simulasi greeters and meeters. Termasuk latihan penanganan terhadap media (media handling) saat kondisi darurat.

“Latihan ini merupakan bagian dari upaya menguji dokumen Airport Emergency Plan (AEP) dan Airport Security Program (ASP) serta meningkatkan fungsi komunikasi, koordinasi, dan komando,” jelasnya.

Dengan latihan tersebut para personel di bandara dapat mempertajam kemampuannya dalam menghadapi keadaan darurat sesuai tugasnya masing-masing. ”Pada PKD kali ini memiliki tantangan tersendiri karena salah satu latihan dilakukan pada malam hari untuk meningkatkan kesigapan personel menghadapi keadaan darurat yang bisa terjadi kapan saja, tanpa mengenal waktu,” ujarnya. (kir)

Gugatan Warga Dipastikan Tak Berdampak Giri Menang (Suara NTB) Rekanan proyek Bendungan Meninting Lombok Barat (Lobar) sampai saat ini belum bisa mulai bekerja. Bahkan proyek ini molor hingga delapan bulan semenjak kontrak kerja ditandatangani tanggal 31 Desember 2018 lalu. Rekanan belum mulai kerja akibat pembebasan lahan belum rampung. Di satu sisi sebagian warga terdampak pembebasan lahan mengajukan gugatan ke pengadilan.

PPK Proyek Bendungan IV (BIV), L M Asgar mengatakan, saat ini proses pembebasan lahan masih masa sanggah sampai tanggal 7 Agustus kemarin. Pihaknya khususnya di bendungan IV masih menunggu masa sanggah ini, kalau sudah persoalan lapangan dalam hal ini lahan ini tuntas barulah bisa mulai bekerja.

Setelah selesai masa sanggah ini, berlanjut ke validasi data.

Ia berharap agar lahan-lahan yang sudah final dimohonkan agar bisa mulai kerja.

“Karena kontraknya ditandatangani tanggal 31 Desember 2018, hampir delapan bulan ini

kalau kita melihat dari Januari hampir tujuh sampai delapan bulan ini kita mengalami kemunduran,” jelasnya, Rabu (7/8).

Hal ini, tambahnya, tak lepas dari masalah tanah ini tidak gampang. Proses lahan ini ada kewenangannya di Pemda dan BPN. Menurut dia, setelah masa sanggah berakhir tanggal 7 Agustus, hasil dari validasi bersama review BPKP terkait masalah bidang tanah itu dibawa ke Jakarta untuk diserahkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) melalui pusat bendungan. Dari sana nanti, tim LMAN akan turun apalah data hasil validasi dan riview itu diterima atau tidak.

Ataukah nanti pihak LMAN akan mengecek kembali hasil validasi ini.”Kami tidak tahu, karena kewenangan ada di LMAN,’’ jelas dia.

Kapan rekanan mulai bekerja? Menurut dia tergantung dari penyelesaian lahan ini.

Yang penting tidak ada masalah di lapangan. Setelah lahan ini selesai, Pemda mengeluarkan surat kesiapan lapangan sebagai dasar pihak

rekanan bisa masuk. Atas dasar ini juga pihaknya membuat surat penyerahan lapangan ke pemborong (rekanan).

Setelah surat penyerahan lapangan, lahan dianggap tidak ada masalah dan kondusif barulah pihaknya menerbitkan surat perintah mulai kerja (SPMK). Pihaknya sendiri belum tahu kapan target mulai bekerja, karena ia belum melihat aturan yang ada di LMAN. “Harapan kami sih kalau sudah tuntas dari LMAN ini segera kami menerbitkan SPMK,” jelas dia.

Ia berharap ada prioritas dalam penyelesaian lahan ini, pertama jalan masuk menuju lokasi. Sebab ada rencana ground breaking yang direncanakan bulan ini.

“Harapan dari Pak Gubernur groundbreaking bisa bulan ini,” jelas dia. Apakah bisa terlaksana? Menurut dia hal ini tergantung kesiapan di lapangan dan surat dari pemda. Ia berharap kondisi di lapangan benar-benar siap agar rekanan bisa mulai bekerja. Dalam hal ini jelas dia butuh keterlibatan semua

(Suara NTB/ist)

LOKASI - Lokasi proyek pembangunan Bendungan Meninting di Desa Dasan Griya. baik itu bupati, camat hingga kades untuk mendukung.

Sebab sejauh ini ada 38 bidang tanah yang masih bermasalah, termasuk 14 bidang di Dusun Murpeji yang keberatan terhadap nilai harga, sehingga mereka meminta harga disesuaikan dengan harga zone II. Sesuai kontrak jerja, dua perusahaan bekerja di mega proyek ini adalah PT Hutama Karya mengerjakan paket I bendungan KSO dengan PT

Bahagia Bangun Nusa. Kemudian paket II yang mengerjakan Pengelak dan Pelimpah, spil way PT Nindia Karya KSO dengan PT SAK Nusantara.

Sementara itu, Bupati H Fauzan Khalid mendukung langkah warga melakukan gugatan ke pengadilan. Sebab pihaknya tak ingin warga justru melakukan aksi-aksi keributan. “Memperjuangkan hak lewat jalur hukum, kita dukung,” jelas dia. (her)

Purnama mengatakan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Pihaknya masih terus menyelidiki sumber dan pemasok dari bahan-bahan berbahaya tersebut. “Kalau soal bahan-bahan berbahaya, masih kita selidiki sumber dan alur distribusinya,” tandas mantan Kapolres Dompu ini.

Ditanya soal kawasan tambang mana saja yang jadi atensi, Purnama mengatakan semua kawasan PETI jadi atensi. Tapi fokus saat ini pada tiga lokasi, yakni Sekotong Lombok Barat (Lobar), Gunung Prabu Lombok Tengah (Loteng) serta kawasan PETI di KSB. (kir)

(Suara NTB/dok)

Purnama

Sejumlah Warga Terindikasi Terpapar Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Kesehatan (Dikes) telah melakukan langkah penanganan terhadap dampak mercuri sejak maraknya aktivitas tambang liar yang mengolah batu emas menggunakan bahan berbahaya tersebut.

Kepala Dikes Lobar melalui Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Zulkifli, S.Kep., MM., menegaskan, jika pihaknya telah melakukan upaya penanganan. Salah (Suara NTB/her) satu upaya yang dilakukan, Zulkifli yakni melakukan sosialisasi kepada puskesmas terdampak. Setelah itu ditindaklanjuti oleh puskesmas dengan melakukan screening terhadap masyarakat yang terkena gejala-gejala akibat terindikasi terpapar mercuri. ‘’Pihak Dikes pun menemukan beberapa kasus balita yang cacat bawaan yang diindikasikan terpapar mercuri. Namun Dikes tidak bisa mencegah peredaran dan mendeteksi darimana sumber mercuri diperoleh warga,’’ ujarnya, Rabu (7/8).

Diakuinya, pihaknya sudah melakukan pencegahan sejak awal terjadinya tambang liar di wilayah Sekotong. “Atensi kita terhadap mercuri ini sudah sejak lama, mungkin sejak awal mulai muncul tambang liar, kita sudah mulai mengantisipasi dengan sosialisasi dan screening,” jelas dia.

Dari hasil screening, ujarnya, ditemukan balita yang cacat bawaan yang diindikasikan bahwa itu dampak pencemaran mercuri. Pihaknya juga melakukan penanganan perawatan terhadap warga yang terindikasi terpapar tersebut. “Ada beberapa yang kita tindaklanjuti sampai penanganan ke rumah sakit,”imbuh dia.

Menurut dia, warga yang terindikasi terpapar mercuri ini dari data awalnya ada 7 orang. Data inipun mengacu beberapa tahun lalu. Dari warga ini, ada yang dilanjutkan penanganan ke rumah sakit. Bahkan di antara mereka ini ada yang sudah meninggal dunia. Menurut dia kasus-kasus penyakit yang dialami warga ini tidak bisa disembuhkan, seperti penyakit biasa. Namun penyakit ini bersifat menetap, sehingga menyebabkan penderita menjadi cacacat.

Selain langkah penanganan langsung ini, pihaknya juga sudah bekerjasama dengan NGO Bali Fokus untuk melakukan pemantuan dan sosialisasi di wilayah Sekotong untuk upaya penyadaran masyarakat tentang bahaya mercuri.

Dalam sosialisasi ini, pihaknya menyampaikan kepada warga beberapa alternatif pengolahan batu yang lebih aman dan ramah lingkungan. Diakuinya, memang agak susah mengubah pola pengolahan batu emas agar tidak menggunakan mercuri. Salah satunya dipicu juga mercuri ini diperjualbelikan ke warga. Sementara pihaknya tidak mampu mengendalikan dan mencegah penjualan mercuri ini.

Namun, upaya-upaya yang dilakukan ini mungkin tidak cukup mampu mencegah peredaran mercuri, sebab dalam hal penanganan ini membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Sebab kata dia faktanya masih ada warga yang menggunakan mercuri. Termasuk, penjual mercuri ilegal yang tidak diketahui dari mana sumber diperoleh bahan berbahaya tersebut.

Bahkan menurut analisa kebutuhan mercuri lima tahun lalu mercuri yang beredar di wilayah Sekotong mencapai puluhan ton sebulan. “Cuma darimana sumber mercuri yang diperoleh warga ini kami tidak bisa ketemu, kan tugas kami di Dikes tidak mungkin sampai menyelidiki darimana sumbernya, siapa yang menjual. Kan ada aparat hukum yang perlu menyelidiki dan mencegah itu, termasuk OPD atau sektor yang terkait,” tegas dia. (her)

Baru PPP yang Serahkan Usulan Unsur Pimpinan DPRD Praya (Suara NTB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi satu-satunya partai politik yang sudah mengajukan usulan nama unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng). Sementara tiga partai politik lainnya, masing-masing Partai Golkar, Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menyerahkan usulan unsur pimpinan ke DPRD Loteng hingga saat ini.

Hal itu diungkapkan Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi, kepada Suara NTB, Rabu (7/8).

Ia menjelaskan, baik Partai Gerindra, Golkar maupun PKB masih proses usulan di partai masing-masing. “Kita prinsipnya menunggu pengajuan dari partai bersangkutan. Dan, baru PPP saja yang sudah mengajukan nama yakni Ketua DPC PPP Loteng, H. Mayuki,” sebutnya.

Disinggung rencana pelantikan anggota DPRD Loteng periode 2019-2024, Mulyatno mengaku sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil konfirmasi dari KPU Loteng, terkait penetapan anggota DPRD Lo-

teng terpilih, hasil Pemilu legislatif tahun 2019.

Karena pelantikan sendiri baru bisa digelar, kalau sudah ada penetapan hasil dari KPU Loteng. Sementara penetapan oleh KPU Loteng baru bisa dilakukan setelah ada putusan hakim MK, terkait gugatan sengketa hasil pemilu. Sesuai regulasi yang ada, setelah ada putusan MK, KPU kemudian menggelar rapat pleno penetapan anggota DPRD Loteng terpilih dan disampaikan ke gubernur untuk penerbitan SK pelantikan.

“Prosesnya ada. Untuk itu kita berencana mengundang KPU Loteng, guna mendapat penjelasan secara detail terkait hasil pemilu. Itulah yang nantinya akan menjadi dasar persiapan unuk pelantikan,” tandasnya.

Namun yang pasti, soal persiapan pelatikan sudah hampir rampung. Para anggota DPRD Loteng yang baru pun sudah melakukan pengukuran jas.

Lencana untuk para anggota DPRD Lotang yang baru juga siap. “Kalau soal pelantikan, semua persiapan sudah hampir tuntas,” pungkas mantan Staf Ahli Bupati Loteng ini. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 8 Agustus 2019

Anggota Dewan Diklarifikasi Terkait Dana Reses

Bupati Minta ASN KSB Pertahankan Prestasi Daerah

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda KSB agar mempertahankan sejumlah prestasi daerah yang telah dicapai sejauh ini.

Menurut bupati, meski sebagai daerah baru KSB dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil meraih berbagai prestasi dalam pembangunannya. Sejumlah bukti prestasi tersebut diantaranya, di tetapkannya KSB sebagai salah satu daerah tuntas ODF (open defeaction free) atau tuntas buang air besar (tubabas), peringkat keenam nasional Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM), hingga pengakuan kemampuan KSB menekan tingkat kemiskinan masyarakat per tahunnya sebesar 1,79 persen.

“Semua itu prestasi daerah dan prestasi kita bersama. Dan untuk mempertahankanya terus ke depan para ASN harus turut andil lebih lebih maksimal lagi,” cetus bupati di sela sambutannya pada acara mutasi yang digelar, Rabu (7/8).

Ia menyatakan, prestasi daerah itu tidak mungkin tercapai tanpa adanya dukungan berbagai pihak. Dan khusus bagi ASN bupati menegaskan, adalah garda terdepan dalam meningkatkan dan mempertahankannya. “Saya berterima kasih kepada saudara-saudara. Karena atas kerja-kerja terbaik saudara kita bisa berhasil sejauh ini,” ujarnya.

Diingatkan bupati, mempertahankan dan menikngkatkan prestasi tidak lebih mudah dari mencapainya. Karena itu kepada setiap ASN orang nomor satu di KSB ini meminta, agar bekerja lebih baik lagi dan selalu fokus pada target yang ingin dicapai. “Bagi saudara yang dapat amanah pada jabatan barunya hari ini saya minta bekerjalah dengan lebih baik lagi,” harapnya.

Selanjutnya dijelaskan bupati, prestasi yang dicapai KSB memiliki prestise tinggi.

Karena tidak saja mendapat pengakuan nasional tetapi juga internasional. “Kita patut berbangga karena pencapaian ODF kita dapat apresiasi dari UNICEF. Dan mereka dalam waktu dekat akan turun langsung melihat dan membantu kita untuk

H. W. Musyafirin

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa tengah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah anggota DPRD Sumbawa, Rabu (7/8). Terkait dana reses anggota DPRD tahun 2018.

Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, SH, M.Hum membenarkan adanya klarifikasi tersebut. Dari 10 orang yang dipanggil, satu diantaranya tidak memenuhi panggilan lantaran sakit. “Hari ini yang diklarifikasi 10. Ada yang sakit satu orang tapi saya minta digantikan dengan yang lain,” ujarnya kepada wartawan.

Dijelaskannya, klarifikasi ini terkait adanya temuan

BPK dalam penggunaan dana reses. Pihaknya mencoba melakukan klarifikasi karena informasinya sudah ada yang melakukan pengembalian.

“Ini kan terkait dengan klarifikasi adanya temuan BPK terkait dana reses. Kemudian kita coba klarifikasi dulu, karena kita menerima informasi sudah mengembalikan sebagian,” sebutnya.

Berdasarkan aturan yang

ada, setelah adanya temuan BPK, maka 60 hari melakukan pengembalian. Pihaknya ingin memastikan apakah temuan tersebut sudah diselesaikan atau belum. Apalagi saat ini sudah melebihi waktu 60 hari tersebut.

“Ini sudah lewat 60 hari.

Kita enggak berani masuk kalau belum lewat 60 hari. Setelah kita mendapatkan data, kita konfirmasi lagi siapa yang

Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 105 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Sumbawa Barat, kembali digeser untuk mengisi jabatan baru yang masih kosong. Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Bupati Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 143/821.2/ BKD/ 2019 tanggal 7 Agustus 2019. Selain digeser untuk mengisi jabatan yang lowong, ada juga ASN yang diberikan penghargaan atas upayanya dalam menyukseskan program unggulan daerah (PDPGR) sekaligus upaya percepatan rehab rekon dan berperan serta program STBM. “Mutasi yang kita lakukan ini, sebagai salah bentuk upaya penyebaran organisasi tidak ada unsur yang lain.

Apalagi saat ini banyak jabatan yang lowong, baik itu ASN yang berhenti ada juga yang purna tugas sehingga harus segera diisi supaya roda pemerintahan bisa berjalan maksimal serta tidak stagnan. Salah satunya kepala kantor Kesbangpoldagri dan juga sekretaris Dinas Sosial (Disos). Untuk itu, Kami sangat berharap supaya jabatan yang saat ini diamanahkan untuk dijaga dengan baik dan tidak melakukan perbuatan yang tercela,” ungkapnya, Rabu (7/8) di Graha Fitrah.

Dikatakannya, memang untuk jabatan eselon IIIa dan IIIb banyak ASN yang sudah antre untuk mengisi jabatan itu, tetapi karena kesempatannya sedikit maka hanya 105 orang saja yang diberikan kesempatan. Tentu akan ada mutasi lanjutan di awal tahun 2020 mendatang dan ada juga

(Suara NTB/arn)

Pemotongan Hewan Kurban, Waspadai Antraks dan Rabies

(Suara NTB/arn)

Ikram Mubarak

ngan belasan anggota DPRD lainnya. Apakah nantinya semua anggota DPRD akan diklarifikasi, diakuinya tergantung dari perkembangan klarifikasi nantinya. Dalam hal ini pihaknya juga akan memintai keterangan dari pihak Inspektorat selaku APIP. “Selain yang sepuluh, kita lihat perkembangannya. Apakah yang 29 orang ini saja atau semuanya, nanti berdasarkan perkembangan pemeriksaan ini. Untuk sementara, rencana saya 29 dulu. Kita gak hanya ke DPRD saja, tapi Inspektorat juga nanti kita undang,” pungkasnya. (ind)

(SuaraNTB/ils)

AMBIL SUMPAH - Bupati saat mengambil sumpah 105 pejabat yang berada di lingkup Pemkab Sumbawa Barat, di gedung graha fitrah, Rabu (7/8).

ASN yang akan di promosi karena ada perubahan nomenkratur dinas seperti di dinas Dikpora dan Budpar. Hanya saja yang paling ditekankan kepada para ASN ini untuk bisa menerima dimanapun ditempatkan. Karena pada prinsipnya ASN ini merupakan pelayan masyarakat sehingga harus melayani dan bekerja untuk masyarakat bukan iming-iming yang lain.

Dirinya juga menjamin, mutasi yang dilaksanakan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah politik dan juga

hal lain, tetapi itu murni untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, dirinya berharap supaya ASN bisa melakukan introspeksi diri sekaligus mengukur kemampuan yang dimiliki. Jika ada yang tidak sanggup dengan jabatan yang diemban, maka dirinya berharap untuk mengusulkan diri supaya tidak menerimanya.

Karena jika tetap dipaksakan pelayanan yang diberikan juga akan tetap tidak maksimal dan program yang sudah dicanangkan juga akan berjalan molor.

Sejumlah Desa di Sumbawa Masih Lalai Bayar Pajak Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah desa di Kabupaten Sumbawa masih lalai dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sumbawa terhadap penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2018.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Baharuddin, M.M menyampaikan, pemeriksaan reguler terhadap DD tahun 2018 masih berlangsung. Dalam pemeriksaan yang dilakukan terdapat sejumlah temuan. Diantaranya ada sejumlah desa yang masih lalai membayar pajak. Kemudian terdapat volume pekerjaan yang belum disempurnakan.

“Pemeriksaan reguler untuk DD 2018 belum selesai semuanya.

Temuannya ada terkait pajak yang telat dan ada kelalaian.

Ada beberapa desa yang belum mengerti tentang kewajibannya. Termasuk beberapa pekerjaan yang belum sempurna,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, terhadap

sejumlah temuan pihaknya sudah meminta kepada desa untuk menindaklanjuti. Bagi yang masih lalai dalam pembayaran pajak sudah diminta untuk melakukan pembayaran. Begitupula terkait volume pekerjaan juga sudah diminta untuk disempurnakan. “Temuannya terkait pajak kita suruh segera setor. Pekerjaan yang belum sempurna, kita minta sempurnakan. Kalau ada kerugian, kita suruh segera kembalikan,” terangnya.

Pihaknya melakukan pemeriksaan sekaligus pembinaan terhadap desa.

Hal ini supaya penggunaan dana desa dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan. Karena anggaran besar tersebut dihajatkan untuk mensejahterakan masyarakat di desa.

“Kita minta agar bekerja sesuai dengan aturan dan petunjuk.

Karena pola sekarang beda dengan sebelumnya. Artinya kita lebih kepada pencegahan.

Inspektorat bukan mencari kesalahan. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kelalaian mereka (desa), kita minta untuk disempurnakan dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa yang dilakukan tidak sesuai aturan. Kalau bisa jangan diulangi untuk tahun depan,” pungkasnya. (ind)

H. Baharuddin (Suara NTB/ind)

Anggota DPRD Sumbawa akan Dilantik Akhir Agustus Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa mengusulkan peresmian dan pengambilan sumpah anggota DPRD Sumbawa terpilih periode 2019-2024 ke Gubernur melalui Bupati. Bupati melalui Bagian Pemerintahan Setda Sumbawa pun menindaklanjuti usulan KPU dengan mengirimkan berkas kelengkapan

sudah mengembalikan dan siapa yang belum,” terangnya.

Pihaknya belum mengetahui, apakah semuanya sudah melakukan pengembalian. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa dalam azas laporan keuangan harus sah dan benar. “Maksudnya sah itu, betul tidak sudah ada datanya itu. Bukti penggunaannya apakah sah. Secara formil dan materil kita kroscek,” jelasnya.

Ditambahkannya, klarifikasi ini masih akan terus dilakukan. Selain 10 orang yang dimintai keterangan, pihaknya juga akan memintai ketera-

Ratusan Pejabat Struktural Kembali Digeser

semakin menyempurnakannya,” tukasnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa sudah membentuk tim pemeriksaan hewan kurban yang beranggotakan 190 orang yang tersebar di kecamatan. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum dan sesudah pemotongan untuk memastikan daging kurban aman dikonsumsi masyarakat.

Mengingat endemik antrax di 15 kecamatan di Sumbawa mesti diwaspadai. Selain itu, rabies juga terindikasi sudah menjangkiti beberapa ekor sapi dan kambing.

Edi Putra Darma Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) Disnakeswan Sumbawa, drh. Edi Putra Darma, posko pemeriksaan di tingkat Kabupaten di kantor Disnakeswan. Sedang di kecamatan terpusat di UPT Disnakeswan masing masing. Tersebar pada 154 jumlah titik pemeriksaan. Untuk Kecamatan sekitar Kota, seperi Unter Iwes dan Labuan Badas, poskonya langsung berada di Kabupaten. “Dari pengalaman tahun tahun sebelumnya, kasus umum yang kami temui adalah cacing hati pada hewan kurban. Tetapi masih layak untuk dikurban. Yang tidak layak, kami obati dulu,”terangnya.

Namun yang mesti diwaspadai masih ada 15 kecamatan di Sumbawa yang endemik antrax. Seperti Tarano, Empang, Plampang, Labangka, Lape, Lopok, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Lenangguar, Lunyuk, Sumbawa, Labuhan Badas. Makanya penting pemeriksaan dengan mengambil sampel darah sebelum dan sesudah pemotongan. Setelah dipotong, sejumlah organ tubuh hewan kurban juga diperiksa. Kalau dinyatakan sehat, maka bisa langsung dibagikan.

Selain antrax, pihaknya juga mewaspadai rabies. Mengingat sejauh ini sudah ada temuan kasus dua ekor sapi dan satu ekor kambing yang gejalanya terinfeksi rabies di Empang. Dari hasil pemeriksaan sampel di laboratorium Balai Pusat Veteriner Denpasar.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang berkurban, untuk melaporkan hewan kurbannya ke petugas di Poskeswan setempat. Sebab sebelum hewan dipotong, tim sudah mulai bekerja mengambil sampelnya untuk diperiksa. (arn)

Halaman 6

peresmian ke Gubernur NTB. Direncanakan pelantikan anggota DPRD Sumbawa pada 26 Agustus mendatang.

Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa, Ikram Mubarak, menyebutkan, daftar kelengkapan dokumen yang akan diserahkan ke Provinsi.

Yakni, Daftar Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa masa jabatan 2014-2019 (data terakhir yang dilengkapi SK Pengangkatan Anggota DPRD tahun 2014 dan SK pengangkatan Pengganti Antar Waktu). Kemudian, Surat dari KPU Sumbawa kepada Gubernur melalui Bupati Sumbawa, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa tentang penetapan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa terpilih masa jabatan 20192024. Berita acara penetapan calon terpilih anggota

Lahmuddin DPRD masa jabatan 20192024. Fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD Kabupaten Sumbawa berikut perolehan suara masing masing calon yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Kabpoaten Sumbawa.

Berikutnya, fotokopi berkas pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, masa jabatan 2019-2024 yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Sumbawa. Surat keterangan dari KPU Sumbawa mengenai tidak adanya gugatan yang menyangkut sengketa hasil Pemilu. Berita acara peresmi-

an pengucapan sumpah /janji anggota DPRD Kabupaten Sumbawa masa jabatan 2014-209. Serta usulan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Sumbawa masa jabatan 2014-2019. “Merujuk surat Mendagri No. 161/3323/ Otda tanggal 21 Juni 2019 tentang usul peresmian anggota DPRD hasil Pemilu 2019, Kami sudah berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan Setda Provinsi. Besok akan diantar langsung oleh Bagian Pemerintahan Setda Sumbawa ke Biro Pemerintahan NTB,” terang Ikram.

Sebelumnya, Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin S.E, menyatakan dokumen yang dari KPU Sumbawa telah lengkap diserakhkan ke Pemkab Sumbawa. Penetapan dan peresmian anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur di dalam UU Nomor 23 tahun 2014tentang pemerintahan daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota. Bahwa masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/kota lima tahun terhitung sejak pengambilan sumpah janji berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah janjinya. Artinya mengingat anggota DPRD Kabupaten Sumbawa periode 2014-2019, berakhir pada tanggal 25 Agustus, maka tanggal 25 Agustus diambil sumpah anggota DPRD periode 2019 -2024.

“Namun mengingat tanggal 25 Agustus Agustus adalah hari libur, maka berdasarkan surat dari Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, bila tanggal pelantikan hari libur, maka dilakukan pada hari berikutnya. Artinya dilakukan kemungkinan pada Senin 26 Agustus 2019.

Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri, bahwa pengucapan sumpah janji anggota DPRD kabupaten/kota masa jabatan 2019-2024, dilaksanakan bersamaan dengan berahirnya masa jabatan tahun 2014. “Kewenangan KPU Kabupaten untuk Pemilu 2019 ini, hanya sampai mengusulkan pelantikan nama nama anggota DPRD terpilih ke Gubernur melalui Bupati,” tukasnya. (arn)

Ia berharap ASN yang dilantik untuk mendarmabaktikan dirinya untuk masyatakat semata tidak ada hal lain.

Jika itu ditanamkan maka manfaat atas jabatan yang di embannya juga akan dirasakan sepenuhnya oleh masyatakat.

“Kami berharap agar pejabat yang baru dilantik bisa memberikan kinerja terbaiknya, sehingga masyarakat puas. Hilangkan kesan bekerja di dinas “basah dan kering” karena akan memberikan kinerja yang tidak akan maksimal nanti,” pungkasnya. (ils)

Rehabilitasi Jaringan Irigasi BK II Masih Terkendala di KSB Taliwang (Suara NTB) Rencana Pemerintah melakukan pengerukan terkait pendangkalan yang sangat parah di sepanjang jaringan irigasi Bendungan Kalimantong I diyakini belum bisa berjalan mulus. Sebab, ada sekitar 20-25 meter jaringan yang sudah beralih fungsi sebagai jembatan penyeberangan olah warga setempat. Terutama jaringan di Kelurahan Bugis dan Arab Kenangan.

Ketua kalompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) jaringan Irigasi bendungan Kalimantong I, H. Syahid kepada Suara NTB, Rabu (7/8) mengatakan, hasil pengecekan dilapangan bersama tim dari BWS bahwa ada sekitar 20-25 meter lokasi pendangkalan yang sangat parah yakni di Kelurahan Bugis dan Arab Kenangan karena banyaknya jembatan penyeberangan masyarakat yang dibangun.

Melihat hal itu, BWS sempat berfikir untuk mengalihkan anggaran rehabilitasi ke lokasi lain yang dianggap tidak ada hambatan. Tetapi pihaknya mendesak agar pihak BWS untuk tetap bisa melakukan perbaikan jaringan irigasi tersebut di KSB. Karena jika tidak kunjung dilakukan perbaikan, dikhawatirkan akan ada sekitar 153 hektar lahan pertanian yang terancam gagal tanam di musim hujan nanti.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada Pemkab untuk bisa segera mengambil sikap membantu P3A untuk bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Supaya pada saat jembatan penyeberangan tersebut dirusak untuk pengerukan sedimentasi tidak ada lagi yang menghambat.

Hal itu diharapkan bisa terealisasi karena kondisi sedimentasi di lokasi tersebut sudah sangat parah, karena tidak hanya tanah melainkan lumpur sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan penggalian secara manual.

“Kami sangat berharap supaya Pemerintah bisa membantu memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait pembongkaran jembatan penyeberangan tersebut. Karena jika tidak diperbaiki,

dikhawatirkan kondisinya akan semakin parah dan akan ada sekitar 153 hektar yang gagal tanam,” ungkapnya.

Menanggapi masalah tersebut, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin MM, mengaku dalam waktu dekat segera memanggil kepala Dinas PUPRPP untuk membahas masalah itu supaya tidak ada masyarakat yang dirugikan jika anggaran untuk perbaikan jaringan tersebut dialihkan ke lokasi lain. Pihaknya juga akan segera melakukan pengecekan lapangan terkait kondisi yang ada di Kelurahan Bugis dan Arab Kenangan untuk memastikan saja. Tetapi yang jelas pihaknya tetap akan memberikan atensi serius terhadap persoalan ini, karena jika tidak maka mudharatnya akan jauh lebih besar dari manfaat yang dihasilkan.

Selain itu, dirinya juga mengimbau kepada masyarakat sekitar irigasi untuk tidak melakukan penolakan pada saat pembongkaran dilakukan oleh petugas. Karena itu akan memberikan dampak yang baik bagi kondisi pertanian yang berada di Sumbawa Barat. Apalagi anggaran untuk perbaikan jaringan ini sangat besar sekitar Rp3 Miliar, maka akan sangat percuma jika tidak dimanfaatkan secara maksimal karena belum tentu anggaran daerah juga mampu untuk bisa mengintervensi masalah tersebut.

Maka dari itu, pihaknya sangat mendukung rencana untuk pengerukan sedimentasi di sepanjang jaringan irigasi Bendungan Kalimantong I tersebut. Karena manfaatnya bagi masyarakat sangat besar dibandingkan dengan adanya penolakan.

“Pada intinya kamu sangat mendukung adanya pengerukan jaringan sedimentasi tersebut dan kami tetap akan berupaya supaya masyarakat tidak ada yang menolak. Saya juga dalam waktu dekat akan segera memanggil Kadis PUPRPP untuk bisa melakukan pengecekan lapangan terkait kondisi yang ada termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak menolak,” pungkasnya. (ils)

SUARA NTB Kamis, 8 Agustus 2019

KPU Dompu Agendakan Penetapan Caleg Terpilih Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu mengagendakan rapat pleno penetapan partai politik yang memperoleh kursi dan calon anggota DPRD terpilih pada Sabtu (10/8) ini. Rencana penetapan anggota Dewan terpilih ini menyusul putusan MK RI yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPIP di daerah pemilihan (Dapil) Dompu III. Ketua KPU Kabupaten Dompu, Drs. Arifuddin kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (7/8/2019) kemarin mengaku telah mendapat hasil PHPU yang diaju(Suara NTB/ula) kan PDIP untuk Dapil Arifuddin Dompu III yang meliputi Kecamatan Manggelewa dan Kilo. Putusan nomor 77-03-18/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini dibacakan dalam sidang Pleno MK, Selasa (6/8/2019) malam sekitar pukul 20.47 WIB. “Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon (KPU), menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur.

Begitu juga dalam pokok permohonan, hakim MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Arifuddin membacakan amar putusan hakim MK RI. Berdasarkan tuntutan pemohon, ada dugaan penggelembungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa karena ada pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda, pemilih DPK yang memilih di luar hak pilihnya. Kasus ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Dompu pada 24 April 2019, tapi tidak ditindak lanjuti karena dianggap kadaluarsa (lewat waktu).

Mahkamah menilai ada ketidak sesuaian antara posita dan petitum permohonan pemohon, khususnya berkenaan dengan lokasi daerah pemilihan yang menjadi pokok permasalahan. Seharusnya lokasi daerah pemilihan yang dimaksudkan adalah Kabupaten Dompu provinsi NTB, namun dalam petitum permohonan pemohon yang tertulis adalah berkaitan dengan Kabupaten Simalungun provinsi Sumatra Utara. “Bahwa terhadap adanya ketidak sesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon, hal tersebut telah menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur,” tulis mahkamah dalam pertimbangan hukumnya poin 3.11.

Karenanya, Arifuddin mengaku, pihaknya telah memutuskan akan menggelar rapat pleno penetapan partai politik yang perolehan kursi, dan caleg terpilih DPRD Kabupaten Dompu periode 2019 – 2024 pada Sabtu (10/8/2019) mendatang. “Rapat pleno akan dilakukan secara terbuka untuk umum. Hasil pleno ini menjadi dasar untuk disampaikan ke Mendagri melalui Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota DPRD Dompu,” ungkapnya. (ula)

Suplai Air Diharapkan Segera Normal Dompu (Suara NTB) Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE berharap suplai air bersih untuk pelanggan PDAM yang diairi melalui IPA Karamabura Dompu akan kembali normal dalam tiga atau empat hari kedepan.

Macetnya suplai air bersih beberapa hari terakhir disebabkan adanya pengerukan sedimentasi di saluran tempat pengambilan air baku oleh BWS. “Ada pengerukan sedimen dari BWS selama tujuh hari pada saluran tempat pengambilan air baku (IPA Karamabura). Tapi sudah mulai dilepas mulai kemarin sore,” kata Agus Supandi (Suara NTB/ula) kepada Suara NTB saat Agus Supandi dikonfirmasi, Rabu (7/8).

Kendati sudah dilepas airnya, Agus mengatakan, suplai air bersih ke pelanggan tidak langsung normal. Karena saluran perpipaan pelanggan yang cukup panjang. Diperkirakan 3 – 4 hari kedepan baru akan terisi semua pipanya. Sementara selama pengerjaan pengerukan sedimentasi, air hanya dilepas pada malam. “Yang namanya air sudah kosong dari pagi, sehingga tidak semua terlayani pada malam hari,” ungkapnya.

Sebelumnya, warga Karijawa mengeluhkan suplai air bersih dari PDAM yang macet dalam beberapa hari terakhir.

Kalau pun ada suplai air, itu terjadi di malam hari. “Jalan baru Karijawa itu dampak pengerukan,” kata Agus.

Agus juga mengaku, kemarau yang melanda Kabupaten Dompu juga berdampak pada ketersediaan air bersih. Di IPA Karamabura, suplai air yang masuk ke IPA saat normal sebanyak 100 liter per detik. Ketika kemarau ini, debit air baku yang masuk hanya 60 liter per detik. “Saya ndak tahu setelah pengerukan sedimen, berapa yang masuk,” ungkapnya.

Terkait rencana pembangunan IPA baru di Brimob Dompu, tahun 2020 direncanakan mulai dibangun oleh BWS. Perpipaannya oleh PS PAM dan direncanakan juga pada 2020. Tapi pembangunan IPA akan dibuatkan DED oleh BWS sendiri. Sementara perpipaan oleh PS PAM, pembuatan DED oleh Pemda. “DED kita belum selesai.

Kalau BWS, DED-nya dibuat sendiri,” ungkapnya. (ula)

Kepsek Diminta Tegas Sikapi Guru PNS Malas Dompu (Suara NTB) – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, mengakui kerap mendengar informasi bahwa kegiatan mengajar di sekolah banyak dibebankan untuk guru honorer. Sementara PNS diduga sebagian besar hanya datang duduk diam bahkan terkadang keluyuran. Namun demikian, informasi itu sampai sekarang belum mampu dibuktikan. Kuat dugaan akibat tak adanya keberanian Kepala Sekolah (Kepsek) menyikapi tegas perilaku buruk oknum-oknum tersebut.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dikpora Dompu, Syaiful Arif, M. Pd., mengatakan belum terbuktinya informasi itu karena setiap kali pengajuan tunjangan sertifikasi dilakukan misalnya, selalu dilampirkan bukti mereka hadir dan mengajar selama 24 jam.

Seadainya laporan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan, mestinya Kepsek berani bersikap dengan mengurangi jam mengajarnya. “Saya sering sampaikan begitu ke kepala sekolah, masukan saja 20 jam atau 18 jam jelas sertifikasi ndak bisa diterima. Tapi kan kepala sekolah nggak berani, sudah tahu gurunya malas kok di Dapodiknya benar-benar saja 24 jam,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (7/8).

Dikpora sebetulnya sangat ingin Kepsek berani menindak guru PNS yang malas. Bahkan harapan tersebut selalu ditekankan setiap kali menggelar pertemuan. Alasannya, Kepsek mengetahui semua kondisi yang terjadi di lapangan. Pun mereka menjadi penentu diperoleh dan tidaknya tunjangan sertifikasi oleh oknum guru PNS malas. “Kalau malas di lapangan tapi di Dapodiknya tidak, apa berani kami menahan sertifikasi mereka. Kan tidak, jadi intinya di kepala sekolah itu sendiri,” jelasnya.

Dugaan adanya persekongkolan antar kepala sekolah dan guru PNS sehingga laporan di dapodik dan pencairan tunjangan aman-aman saja, tak diketahui pasti Syaiful Arif. Yang jelas Dikpora tak berwenang merubah data yang mereka laporkan.

Sementara, disinggung guru PNS atau honorer yang terpaksa dicabut sertifikasinya karena malas. Disebutkan sejauh ini baru satu orang dengan alasan berhenti mengajar tanpa alasan yang jelas. “Penghentiannya berdasarkan dapodik, karena disana tidak ada nama dia,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Terduga Pelaku Pencemaran Nama Baik Walikota Bima Diamankan Kota Bima (Suara NTB) – Aparat Mapolres Bima Kota mengamankan seorang warga inisial Ys, terduga pelaku pencemaran nama baik Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, melalui akun facebook, Selasa (6/8) malam.

Oknum Ys diketahui merupakan pemilik akun facebook Adv Messi. Ia dilaporkan oleh Walikota Bima, belum lama ini lantaran dianggap melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik.

“Oknum Ys kita amankan tadi tadi malam, saat berada di kediaman pengacaranya,”

kata Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK, Rabu (7/8).

Hilmi mengaku, pengamanan Ys dilakukan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan kabur ke keluar daerah. Selain itu, Ys dinilai kurang kooperatif selama proses penyelidi-

kan. “Selama penyelidikan, Ys hanya hadir panggilan pertama. Namun panggilan kedua, yang bersangkutan tidak memenuhinya,” katanya.

Setelah itu, kata Hilmi, pihaknya melayangkan panggilan ketiga mengambil sikap tegas dengan melakukan penjemputan

paksa. Penjemputan paksa tersebut tidak ada perlawanan ataupun keberatan.

“Untuk saat ini oknum Ys berada di Mapolres Bima Kota. Statusnya kita amankan saja,” katanya.

Dalam kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut, aparat Kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi. Termasuk saksi ahli, karena laporan itu terkait dengan UU ITE. “Kasus ini berkaitan dengan isi postingan di akun sosial media

facebook. Ada bahasa atau kata-kata dianggap menghina dan mencemarkan nama baik,” ujarnya.

Sementara oknum, Ys menyampaikan permintaan maaf kepada Walikota Bima karena kata-kata dan postingannya menyinggung serta membuat marah keluarga besar Walikota. “Saya minta maaf apabila kata-kata saya dalam facebook menimbulkan ketersinggungan Walikota Bima,” katanya saat ditemui wartawan. (uki)

Supir Terduga Pengguna Sabu Dibekuk Polisi Dompu (Suara NTB) – Seorang terduga pengguna sabu dibekuk polisi, Rabu (7/ 8) Pukul 07.00 Wita. Ia NR (21) supir asal Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai II. Dari tangannya berhasil disita 12 poket barang haram tersebut.

Kanit Lidik Satresnarkoba Polres Dompu, Aiptu Moh Saihun mengungkapkan, penangkapan NR di palang batas Desa Mangga Nae itu buah tindak lanjut tim opsnal atas informasi yang disampaikan masyarakat. Bahwa terdapat seorang laki-laki pegemudi truk ke arah Bima yang mengantongi sabu-sabu. “Anggota kemudian melakukan pemantauan dengan membagi dua tim. Tim pertama menyisir wilayah Simpasai dan yang lain di Jado, tepatnya simpang tiga Kodim,” kata dia ketika dikonfirmasi Suara NTB. Tak butuh waktu yang lama untuk mengetahui keberadaan truk tersebut. Tepat di simpang tiga Kodim 1614/Dompu NR kedapatan melintas.

Oleh anggota, lanjut Moh Saihun, langsung dibuntuti dan beberapa kali diminta untuk berhenti. Namun bukannya diindahkan Nr malah berupaya menghalangi anggota dengan tidak memberi jalan menyalip sedikitpun. Sehingga aksi pengejaran terjadi.

Meski cukup kesulitan, tim di bawah komandonya itu berhasil melambung truk tersebut di tingkungan Desa Mangge Nae, tak jauh dari palang pembatas. “Setelah menyalip tim langsung meminta warga menurunkan palang dan akhirnya truk itupun berhenti,” jelasnya.

Tanpa perlawanan sedikitpun Nr langsung turun dari truk dan dilakukan penggeledahan. Hingga ditemukan barang bukti 12 poket sabusabu tersimpan rapi di sebuah bungkusan rokok.

Bukti lain yang turut diamankan saat penggeledahan itu, sebut dia, yakni dua buah korek api, satu buah hendpond, uang tunai Rp176.000 beserta truk Bernopol B 9686 UIS. Berkat temuan kepemil-

(Suara NTB/Satresnarkoba Dompu)

MENANGIS – Nr (kanan) terduga pengguna sabu menangis saat diamankan di ruang Satresnarkoba Polres Dompu, Rabu (7/ 8). ikan barang melanggar hukum Mapolres Dompu untuk penye- barang bukti sekarang sudah meriksaan lebih lanjut,” ini Nr langsung digiring ke lidikan lebih lanjut. “Nr dan di mapolres untuk proses pe- pungkasnya. (jun)

Masih Minim, Anggaran Rekonstruksi BLK Poto Tano Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku, anggaran rekonstruksi kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano yang rusak akibat gempa 2018 belum maksimal. Dari usulan sekitar Rp1,2 Miliar di APBD 2020, yang disetujui hanya Rp900 Juta saja.

Kepala Dinas Nakertrans KSB, Ir. H. Muslimin HMY, M.Si, kepada Suara NTB, Rabu (7/8) mengatakan, dengan anggaran tersebut sebenarnya tidak maksimal. Sebab, kantor tersebut harus dibangun ulang. Bahkan sangat tidak mungkin kembali dibangun di lokasi awal lantaran kondisi tanah yang labil.

Pihaknya sudah menyiapkan strategi khusus menyikapi anggaran yang terbatas tersebut. Salah satunya dengan tidak melakukan penambahan fasilitas apapun di gedung yang dibangun tersebut.

Pihaknya baru akan melakukan penambahan di tahun-tahun berikutnya, karena akan sangat tidak mungkin memaksakan kehendak dengan kondisi defisit anggaran sekitar Rp15 Miliar di APBD 2020 mendatang. Tentu dengan anggaran sekitar Rp900 juta itu, diyakini tidak akan berpengaruh terhadap pembangunan ulang gedung tersebut, hanya penambahan fasilitasnya saja yang harus menunggu di tahun berikutnya.

“Memang usulan awal kita sekitar Rp1,2 miliar termasuk untuk penambahan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan masyarakat. Tetapi karena anggarannya hanya Rp900 Juta maka fasilitas pendukung tidak akan kita penuhi dulu tetapi akan dilakukan di tahun berikutnya seuai kondisi anggaran di

daerah,” ungkapnya.

Dikatakannya, pembangunan gedung baru di BLK dianggap sudah sangat mendesak mengingat kehadiran BLK sudah banyak diminati oleh masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Maka dari itu paling lambat di awal tahun 2020 mendatang gedung tersebut sudah harus bisa terbangun untuk mendukung keberadaan BLK supaya bisa lebih baik. Karena dari tiga gedung yang tersedia satu diantaranya tidak lagi memberikan manfaat sementara dua gedung yang mengalami rusak sedang sudah bisa digunakan secara maksimal.

Tentu ke depannya, tidak hanya bangunan gedungnya saja yang akan diperbaiki, tetapi pihaknya juga akan berupaya untuk menambah sarana penunjang agar keberadaan BLK bisa semakin maksimal. Meski di tahun 2020 tidak ada penambahan sarana pendukung, karena kondisi anggaran yang terbatas.

Pihaknya tetap mengupayakan supaya sarana tersebut bisa dipenuhi dengan baik di tahun-tahun berikutnya. Karena keberadaan BLK ini dianggap sangat penting, hal ini tentu sangat beralasan, karena selama ini tenaga kerja dari luar daerah dianggap lebih siap bekerja dibandingkan dengan tenaga kerja dalam daerah.

“Kita tetap mengupayakan agar kehadiran BLK ini mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan yang ada di KSB. Makanya penambahan fasilitas pendukung akan diupayakan terus terpenuhi dengan harapan tenaga kerja lokal bisa lebih siap untuk bekerja,” tandasnya. (ils)

Walikota Bima Diminta Perbaiki Sistem Birokrasi Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, diminta untuk memperbaiki sistem birokrasi Pemerintahan. Melakukan penataan dan penguatan dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional.

Permintaan itu disampaikan Anggota DPRD Kota Bima, Irfan S.Sos, Rabu (7/8). Hal itu sebagai bentuk kegelisahan DPRD setempat karena banyak mencuatnya kasus di internal Pemerintah Kota Bima saat ini dengan aparat penegak hukum.

Menurutnya deretan kasus yang berkaitan dengan hukum tersebut, seperti, kasus rekrutmen CPNS K2, temuan kerugian negara di Bappeda dan Litbang, Pembayaran Gaji ASN terpidana dan Kasus penyimpangan anggaran pada Sat Pol PP. “Belum lagi persoalan dana Kelurahan hingga defisitnya APBD Kota Bima yang mencapai Rp18 miliar,” katanya.

Duta PKB ini menilai, adanya persoalan tersebut akibat kinerja sistem yang tidak professional . Jika birokrasi banyak keliru hingga memunculkan banyak masalah dengan hukum, kinerja Kepala Daerah juga bisa dinilai gagal.

“Untuk itu SDM perlu diganti, Walikota tidak boleh mengacuhkan begitu saja. Jangan sampai, program kegiatan OPD terhambat Irfan

karena kasus-kasus yang muncul ini,” ujarnya.

Irfan menegaskan, masalah terakhir yang menimpa pihak eksekutif yakni terjadinya defisit anggaran hingga mencapai Rp18 miliar. Yang berdampak program kerja terancam dihapus dan ditunda pengerjaannya.

“Saya kira persoalan ini sebagai dampak keteledoran Tim TAPD Kota Bima. Untuk itu Ketua TIM TAPD harus dievaluasi kinerjanya,” ujarnya.

Ia menambahkan, para pejabat atau pembantu Walikota Bima saat ini lebih menunjukkan dirinya, ketimbang berkinerja dengan baik. Hal tersebut menunjukkan kesan kegagalan Kepala Daerah dalam mengelola dan menata sistem pemerintahan.

“Jangan ada pembiaran seperti saat ini. Kepala Daerah harus bersikap tegas, memperb a i k i system birokrasi,” tambah dia. (uki)

Kasus Marching Band 2017

Penyidik Perbaiki Berkas Dua Tersangka Mataram (Suara NTB) Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB melengkapi berkas tersangka kasus proyek pengadaan marching band Dinas Dikbud Provinsi NTB 2017. Penyidik memenuhi petunjuk jaksa soal harga pembanding item barang.

Diharapkan berkas segera dinyatakan lengkap. Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin menjelaskan bahwa petunjuk P-19 jaksa Syamsuddin Baharudin sudah dipenuhi. “Berkasn(Suara NTB/dok) ya sudah kita limpahkan lagi ke jaksa,” ujarnya ditemui Rabu (7/8) kemarin.

Perbaikan berkas itu terkait penjelasan dari harga perkiraan sendiri (HPS) yang diduga kemahalan. HPS itu diduga disusun pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan prakarsa dari rekanan. Rekanan tersebut akhirnya memenangkan tender. “Itu petunjuk yang dikasih jaksa itu kita minta KPK untuk memberi masukan, menengahi dengan jaksa. Berkasnya agar bisa segera lengkap,” paparnya.

Kasus itu sudah menyeret dua tersangka. antara lain mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB Muhammad Irwin. Dia merupakan selaku PPK proyek tersebut. Selanjutnya, tersangka Lalu Buntaran, Direktur CV Embun Emas. Proyek pengadaan alat kesenian marching band dibagi dalam dua paket. Paket pertama dibuat sebagai belanja modal dengan nilai HPS Rp1,68 miliar dari pagu anggaran Rp1,70 miliar.

CV Embun Emas memenangi tender dengan penawaran Rp1,57 miliar. Alat kesenian marching band pada paket pertama ini dibagi ke lima SMA/SMK negeri. Paket kedua disusun sebagai belanja hibah untuk pengadaan bagi empat sekolah swasta. HPS-nya senilai Rp1,062 miliar. CV Embun Emas kembali menjadi pemenang tendernya dengan harga penawaran Rp982,43 juta.

Penyidik menemukan indikasi PPK dan rekanan bersekongkol sejak dalam tahap perencanaan dengan rekanan yang memberikan katalog spesifikasi barang. HPS pun diduga disusun bersama-sama. Dalam kasus itu kerugian negara berdasarkan hasil hitungan BPKP Perwakilan NTB yakni sebesar Rp702 juta. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

Golkar Wacanakan Wakil Mohan dari Kader Internal

Mataram (Suara NTB) Dengan modal sembilan kursi di DPRD, Partai Golkar tidak perlu harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung pasangan bakal calon di Pilwakot Mataram 2020 mendatang. Sebagai partai pemenang Pemilu 2019 di Mataram, Golkar bisa mengusung sendiri pasangan bakal calon.

Dengan posisi politik itulah kemudian membuat sejumlah kader Golkar kemudian cukup percaya diri mewacanakan akan mengusung pasangan calon dari internal partai saja, baik sebagai calon Walikota maupun Wakil Walikota.

Diketahui Golkar Mataram dipastikan akan mencalonkan Ketua DPD II, H. Mohan Roliskana sebagai kandidat balon Walikota dan kader menghendaki agar wakil Mohan juga diambil dari Golkar sendiri. Wacana itu disuarakan oleh kader senior Partai Golkar Kota Mataram, H. Didi Sumardi.

“Kalau kepemimpinan memang itu yang lebih maslahat bagi rakyat, itu tidak menjadi sesuatu yang masalah, kenapa tidak kan. Dari mana saja yang penting kepemimpinan itu mampu menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar H. Didi Sumardi, SH., kepada

Suara NTB. Dikatakan Didi, Golkar memiliki banyak stok kader yang dinilai layak dan pantas untuk menjadi pendamping Mohan bertarung di Pilwakot Mataram 2020 mendatang.

Baginya jika memang hal itu yang terbaik, dari segala pertimbangan, maka tidak ada soal jika Golkar mengusung kadernya sebagai pasangan balon Walikota dan Wakil Walikota.

“Ada banyak sekali kader Golkar yang bisa jadi wakil beliau. Tapi tentu nanti akan ditimbang sama pak Mohan, dari semua sisi. Yang paling penting adalah pertimbangan kemanfaatannya bagi daerah dan masyarakat. Tidak ada masalah Golkar-Golkar,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Ketua sementara DPRD Kota Mataram itu. Golkar juga sudah memiliki pengalaman yang panjang untuk mengusung

kadernya menjadi satu paket pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Namun hal itu ternyata tidak lantas membuat Golkar tersingkir dalam beberapa periode ini.

“Sebelumnya juga kan kita begitu, dari Golkar-Golkar.

Dulu mulai dari alm. Pak Ruslan berpasangan dengan pak Ahyar kan satu partai, menang.

Kemudian lanjut lagi ke pak Ahyar berpasangan sama Mohan juga sama satu partai dan menang. Nah ke depan ini juga bisa jadi,” jelasnya.

“Tapi itu nanti semua kembali kepada pak Mohan sebagai calon yang akan menentukan. Kita hanya ikut memberikan pertimbangan.

Kita tunggu saja nanti seperti apa keputusannya, karena kita belum dipanggil sama pak Mohan untuk membahas itu,” sambungnya.

Namun demikian, karena dinamika politik jelang Pilwa-

kot Mataram 2020 masih berlangsung cair. Untuk sementara ini Golkar membuka diri untuk membangun komunikasi politik dengan parpol lain.

Jika memang ada figur dari partai lain yang dinilai paling pantas mendapingi Mohan, Golkar juga terbuka dan tidak akan memaksakan diri untuk menjadikan kadernya sebagai Wakil Mohan.

“Tapi begitu juga mana kala ada figur lain diluar Golkar yang lebih kapabel, lebih prospek, dan mampu meyakini bisa memberikan sesuatu yang lebih bagus lagi kenapa tidak.

Karena itu kita buka komunikasi politik yang cair, mesikipun sampai saat ini belum ada yang serius,” katanya.

Ditempat terpisah sebelumnya, Mohan sendiri mengaku masih sangat terbuka kepada siapa saja yang akan menjadi wakilnya.

Bagi dirinya yang jelas, calon wakil tersebut bisa klop dengan

dirinya dan bisa memberikan sumbangan suara yang signifikan untuk memenangkan pertarungan.

“Kalau saya bisa dari mana saja, banyak peluanglah, dari mana saja, bisa dari parpol, profesional dan akademisi, termasuk dari kalangan perempuan. Yang penting syaratnya adalah bisa chimestry dengan baik, dan bisa membantu suara secara signifikan.

Intinya ya bisa siapa saja Insya Allah, saya terbuka,” pungkasnya. (ndi)

H. Didi Sumardi (Suara NTB/why)

SUARA NTB Kamis, 8 Agustus 2019

Sidang Putusan PHPU NTB

(Suara NTB/dok)

MK Tolak Gugatan PDI-P, Demokrat dan Gerindra Mataram (Suara NTB) Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan tiga perkara sangketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berasal dari Provinsi NTB. Ketiga perkara tersebut dalam amar putusan MK, dinyatakan tidak diterima.

Dengan demikian keputusan KPU terhadap hasil pemilu tetap harus dilaksanakan.

Komisioner KPU Provinsi NTB divisi Hukum, Yan Marli yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (7/8) kemarin membenarkan bahwa tiga perkara yang sudah dibacakan amar putusannya, dinyatakan tidak diterima oleh MK. “Ya, ketiga perkara itu dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah,” kata Yan Marli yang masih mengikuti jalannya sidang di MK, Jakarta melalui via sambungan telpon.

Ketiga perkara sangketa gugatan PHPU yang ditolak MK tersebut yakni perkara nomor 77 yaitu gugatan yang dilayangkan dari PDIP di dapil III DPRD Kabupaten Dompu. Kedua gugatan dari partai Demokrat dengan nomor perkara 56 untuk sangketa DPRD NTB dapil VIII Lombok Tengah selatan dan DPRD Kabupaten Lombok Barat dari dapil II. Ketiga yakni gugatan dari partai Gerindra untuk DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari dapil VI. “Hari ini sidang masih berlangsung tiga perkara juga akan diputuskan yakni perkara dari PPP di Kabupaten Lombok Timur, kemudian gugatan Golkar untu DPR RI dapil NTB I, dan Partai Berkarya. Kemudian besok dilanjutkan lagi tiga perkara, yakni PBB Lotim, Nasdem Bima dan DPD, Farouk Muhammad,” jelas Yan Marli.

Disampaikan Yan Marli, pihaknya berharap, untuk enam perkara yang akan diputuskan lagi oleh MK tersebut juga bisa ditolak seperti tiga perkara yang sudah diputuskan. Karena menurutnya, KPU sudah melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan sudah sesuai dengan aturan.

“Harapan KPU ya sama, tidak diterima oleh Mahkamah. Karena putusan KPU sudah sesuai dengan poroses, tidak ada kecurangan yang dilakukan seperti yang disangkakan oleh para pihak,” ujarnya.

Namun demikian, apapun putusan MK, KPU tetap akan melaksanakannya, jika putusan tersebut diterima MK. Sebab sudah menjadi kewajiban bagi KPU untuk melaksanakan putusan MK tersebut. “Tapi apapun putusannya tetap kita siap laksanakan, karena itu putusannya final, tidak ada upaya hukum lain lagi,” pung-kasnya. (ndi) Yan Marli

Kasus Jambanisasi Bayan 2016

BERI KETERANGAN - Inspektur Inspektorat KLU Zainal Idrus, Rabu (7/8) memberi keterangan sebagai ahli audit dalam sidang kasus jambanisasi Desa Bayan tahun 2016.

Dua LHP Beda Kesimpulan Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara Zainal Idrus bersaksi dalam persidangan kasus jambanisasi Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara tahun 2016, Rabu (7/8) kemarin.

Idrus memberikan pendapatnya sebagai ahli audit keuangan negara. Terungkap, ada dua Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) yang kesimpulannya berbeda.

Sidang tersebut digelar untuk dua terdakwa yakni Raden Wirahadi dan Raden Kertawala. Sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram itu dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra. Jaksa penuntut umum yang hadir, Ida Ayu Camundi Dewi. Penasihat hukum terdakwa, Suhartono mengajukan bukti

LHP Inspektorat KLU terhadap laporan keuangan pengerjaan program jambanisasi Desa Bayan. LHP itu dikeluarkan pada tahun 2017.

Sementara yang diajukan sebagai bukti ke persidangan adalah LHP kerugian negara terhadap objek audit yang sama tetapi diterbitkan pada tahun 2019. Idrus mengatakan dua LHP itu valid dan sah.

Namun dua LHP itu punya kesimpulan yang berbeda.

LHP pertama tahun 2017 menyebutkan kerugian negara sebesar Rp29 juta. Kemudian LHP yang kedua menemukan kerugian negara Rp152 juta.

“LHP pertama itu audit internal. Itu dikerjakan 12 hari kerja. Tim kami ada keterbatasan waktu, cuaca ekstrem, dan lokasi sulit dijangkau. Ruang lingkupnya dibata-

si,” sebut Idrus menanggapi bukti surat LHP tersebut.

Hasil audit yang menemunkan adanya pembelian item barang tidak sesuai perencanan itu kemudian disampaikan kepada pihak Desa Bayan.

Dua terdakwa pada waktu itu mengembalikan sejumlah selisih Rp29 juta tersebut.

Kasus itu masuk penyidikan. Kejari Mataram meminta audit kerugian negara di tahun 2019. Idrus mengatakan ruang lingkup obyek pemeriksaan diperluas sampai sekitar 500 orang penerima bantuan jambanisasi. Tidak seperti pada audit pada LHP pertama.

“Kami anggap selesai itu yang tahun 2017 itu. Kemudian datang jaksa meminta audit.

Waktu auditnya kami untuk yang kedua ini dua bulan. Jadinya menyeluruh,” terangnya.

Suhartono mengecam

Dugaan Pemalsuan Ijazah Tak Halangi KPU Tetapkan Jalaludin sebagai Caleg Terpilih Mataram (Suara NTB) Dugaan pemalsuan ijazah yang digunakan oleh Jalaludin sebagai syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Provinsi NTB di Daerah Pemilihan (Dapil) III Lombok Timur Utara.

Tidak menghalangi KPU untuk menetapkan dia sebagai caleg terplih hasil Pemilu 2019 kemarin.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud saat dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (7/8) kemarin.

Menurutnya dugaan tersebut tidak

menjadi kendala bagi KPU untuk menganulir memutuskan dia sebagai caleg terpilih.

“Pada saat waktu pencalonan, dia buat surat pernyataan. Dan syarat jadi caleg itu adalah minimal berpendidikan paling rendah kan SMA, bisa paket C, bisa MA, bisa SMK, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir, kan itu syah.

Suhardi Soud

Diluar itu kan kita tidak tahu,” kata Suhardi.

Jika Jalaludin sebagai peraih suara terbanyak di partainya, dan partainya masuk dalam perengkingan peraihan kursi. Maka KPU akan tetap menetapkan dia sebagai caleg terpilih. Dikatakan Suhardi, hal yang membuat Jalaludin tidak bisa dilantik yakni harus ada keputusan pengadilan.

“KPU bekerja berdasarkan aturan. Nah aturannya kalau orang tidak dilantik itu apabila ada putusan Pengadilan, misalnya dia terbukti telah melakukan pemalsuan dokumen sehingga menyebabkan dia tidak memenuhi syarat sebagai calon. Kemudian dia meninggal. Sehingga dalam hal ini harus ada putusan pengadilan untuk bisa diganti,” jelasnya.

Jika sudah ditetapkan sebagai celeg terplih, dan

sudah dilantik sebagai anggota DPRD, kemudian ada putusan pengadilan, maka mekanismenya berbda lagi yaknk prosesnya Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Kalau PAW itu rezimnya lain, kita ini penetapan calon terpilih, kalu sudah di DPRD kan mekanismenya berbeda.

Misalnya ada yang begitu, tentu lewat proses hukum.

Putusan pengadilannya bagaimana, kan bakal panjang,” katanya.

Ditempat terpisah, Ketua DPD Partai Berkarya Provinsi NTB, H. Darmawan yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa Jalaludin diduga telah melakukan perbuatan pemalsuan ijazah untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian juga ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga tidak dimiliki oleh yang bersangakutan. Terkait hal itu,

Darmawan pun sudah menanyakan hal tersebut secara langsung kepada Jalaludin.

Pihaknya pun sudah menelusuri sejumlah instansi yang disebutkan Jalaludin tempat pernah dia bersekolah dan mendapatan ijazah. Ditemukan tidak ada yang menunjukan bahwa Jalaludin pernah bersekolah sampai mendapatkan ijazah.

“Itu akan kita konsultasikan ke DPP supaya saya tidak salah langkah ambil keputusan. Karena kalau ini masuk ke ranah hukum, kan kita sudah tidak berbuat apa-apa lagi. Jika terbukti maka langkahnya ya harus ke luar dari partai, dan yang akan dilantik adalah peraih suara nomor dua, yakni pak Hulain,” pungkasnya. (ndi)

keras pernyataan Idrus. Perhitungan kerugian negara menurutnya tidak bisa dikerjakan asal-asalan. Dia lantas mempertanyakan metodologi penghitungan kerugian negara. “Kalau audit itu tidak bisa hanya sampel seperti statistik. Ini audit keuangan sehingga harus menyeluruh.

Jangan audit ini dibuat main-main karena ini untuk keadilan mereka yang duduk sebagai terdakwa sekarang ini,” sebut dia.

Idrus lalu memberi penegasan bahwa antara LHP yang pertama dengan yang kedua telah mengalami perluasan.

Sehingga, menurutnya, kerugian negara yang muncul pada LHP kedua harus dikurangkan dengan penggantian hasil LHP pertama. Hal itu diucapkannya saat menjawab pertanyaan hakim Fathurrauzi.

“Belum terkoreksi, ini Yang Mulia Majelis Hakim. Nanti ini bisa dikurangkan,” sebutnya.

Raden Wirahadi dan Raden Kertawala sebelumnya didakwa korupsi Rp152 juta. Sejumlah uang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Agar laporan terlihat bersih, laporan penggunaan dana dibuat fiktif. Anggaran desa sebesar Rp684,7 juta dihajatkan untuk program jambanisasi bagi 545 kepala keluarga di 13 dusun di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara tersebut. Di dalam rencana anggaran biaya harus menggunakan besi berukuran 10 setara 9,8 milimeter.

Tetapi pada kenyataannya, besi yang digunakan berukuran delapan atau setara 7,8 milimeter. (why)

Kejari Mataram Siap Selidiki Perjalanan Dinas DPRD Lobar 2014-2019 Mataram (Suara NTB) Kejari Mataram siap menindaklanjuti kerugian negara perjalanan dinas DPRD Lombok Barat 2014-2019. LHP BPK RI menemukan kerugian negara dari SPPD dewan sebesar Rp551 juta. Penyelidikan dimulai ketika ada laporan. Termasuk ketika batas waktu Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi (TPTGR) habis.

“Sampai sekarang saya belum terima laporannya,” ucap Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana dikonfirmasi Rabu (7/8) kemarin. “Pada dasarnya kalau ada laporan kita tindak lanjuti,” imbuh dia. Mantan jaksa KPK ini menegaskan bahwa pihaknya dalam penyelidikan nanti akan mengklarifikasi dulu pihak-pihak yang disebut dalam laporan. Kemudian memeriksa dokumen LHP yang dikeluarkan BPK RI dan diserahkan kepada Pemkab Lombok Barat Mei lalu.

“Kita pelajari dulu nanti. Apakah ada tindak pidana korupsinya atau tidak. Kalau ada kita lanjutkan ke penyelidikan. Dilaporkan saja dulu,” terangnya. Sebelumnya diberitakan, LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lombok Barat tahun 2018 menyebutkan tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) masih menunggak kerugian negara sebesar Rp841 juta.

Plt Inspektur Inspektorat Lombok Barat M Ilham menyebut 31 persen dari temuan BPK itu sudah ditindaklanjuti. Temuan kerugian negara dari perjalanan dinas DPRD Lombok Barat sebesar Rp551 juta. Baru Rp20 juta yang sudah dikembalikan. Sehingga sisa yang masih mengendap Rp531 juta. Pemkab Lombok Barat menagih temuan itu melalui TPTGR yang dipimpin Sekda. (why)

SUARA NTB

Kamis, 8 Agustus 2019

Halaman 9

Pemda Lobar Pastikan Eksekusi Aset Jagaraga Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam waktu dekat akan melayangkan permintaan eksekusi lahan kepada Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Menyusul putusan pengadilan atas tindak pidana korupsi yang mengalihkan aset di Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan kembali kepada Pemkab Lobar.

(Suara NTB/dok)

SEGERA DIEKSEKUSI - Aset berupa lahan di Desa Jagaraga segera dieksekusi oleh Pemda

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Praya (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Direktur Operasi PT. Angkasa Pura I, Wendo Asrul 12345678901234567890123456789012 Rose, memastikan semua fasilitas penunjang tambah12345678901234567890123456789012 an di Lombok International Airport (LIA) sudah siap di 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Januari tahun 2021 mendatang. Sebelum gelaran event 12345678901234567890123456789012 MotoGP digelar. Mulai dari perluasan terminal hingga 12345678901234567890123456789012 perpanjangan run way (landasan pacu) LIA. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kepada wartawan, Rabu (7/8) kemarin, Direktur 12345678901234567890123456789012 Operasi PT. AP I, Wendo Asrul Rose, mengatakan saat 12345678901234567890123456789012 ini pihaknya memang tengah mengupayakan penataan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dan pengembangan fasilitas penunjang tambahan di 12345678901234567890123456789012 LIA. Sebagai bagian dari persiapan menyambut event 12345678901234567890123456789012 balap dunia MotoGP yang digelar di Kawasan Ekonomi 12345678901234567890123456789012 Khusus (KEK) Mandalika ditahun 2021 mendatang.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Untuk terminal kita perluas lagi di bagian sisi bar12345678901234567890123456789012 at dan timur. Begitu pula untuk run way, kita perpan12345678901234567890123456789012 jang 550 meter lagi,” jelasnya. Termasuk pararel taxi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 way juga dibangun. Untuk menunjang mobilisasi pe12345678901234567890123456789012 sawat di run way.

12345678901234567890123456789012 Khusus untuk perpanjangan run way, nantinya LIA 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bisa didarati pesawat berbadan lebar jenis apapun.

12345678901234567890123456789012 Walaupun dengan panjang run way 2.700 yang dimili12345678901234567890123456789012 ki sekarang ini, LIA sebenarnya sudah bisa didarati 12345678901234567890123456789012 pesawat berbadan lebar. “Kita ingin LIA benar-benar 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 siap menyambut event MotoGP. Jadi semua fasilitas 12345678901234567890123456789012 penunjang harus benar-benar memadai,” timpalnya.

12345678901234567890123456789012 Disinggung soal kondisi penumpang, Wendo men12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gaku memang ada penurunan dari sisi penumpang pada 12345678901234567890123456789012 semester pertama tahun ini. Jika dibandingkan den12345678901234567890123456789012 gan penumpang pada semester pertama tahun sebel12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 umnya. Namun demikian, pihaknya tetap optimis 12345678901234567890123456789012 perkembangan penumpang perlahan akan membaik.

12345678901234567890123456789012 Terlebih saat ini LIA sudah menjadi bandara hub 12345678901234567890123456789012 oleh maskapai Airasia. Dan, itu bisa menjadi salah 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 satu pemicu pertumbuhan penumpang di LIA ke depan.

12345678901234567890123456789012 Sehingga meski ada penurunan dari sisi penumpang, 12345678901234567890123456789012 pihaknya tetap komit untuk menata dan mengemban12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gan LIA. “Prospek LIA ke depan masih terbuka untuk 12345678901234567890123456789012 terus berkembang. Dan, menjadi bandara kelas inter12345678901234567890123456789012 nasional,” tegasnya. (kir) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Selong (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Bandara Inter12345678901234567890123456789012 nasional Zainuddin 12345678901234567890123456789012 Abdul Majid (ZAM) 12345678901234567890123456789012 di bawah pengelo12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 laan PT Angkasa 12345678901234567890123456789012 Pura meraih akred12345678901234567890123456789012 itasi Airport Cus12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tomer Experience 12345678901234567890123456789012 Accreditation dari 12345678901234567890123456789012 Airport Council In12345678901234567890123456789012 ternational (ACI).

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Penghargaan ini 12345678901234567890123456789012 diberikan bersama 12345678901234567890123456789012 10 bandara interna12345678901234567890123456789012 sional lainnya di In12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 donesia.

12345678901234567890123456789012 Ketua Umum 12345678901234567890123456789012 Pimpinan Pusat Pe12345678901234567890123456789012 muda NW, Dr. Muh. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Halqi menyampai12345678901234567890123456789012 kan rasa syukur 12345678901234567890123456789012 yang mendalam Dr. Muh. Halqi 12345678901234567890123456789012 atas penghargaan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 yang diberikan terhadap Bandara Internasional 12345678901234567890123456789012 Zainuddin Abdul Majid sebagai bandara terbaik ber12345678901234567890123456789012 tarap dunia. “Kami selaku pemuda NW dan pemuda 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 NTB menyampaikan terima kasih kepada ACI yang 12345678901234567890123456789012 telah memberikan label berkelas dunia. Dan Angkasa 12345678901234567890123456789012 Pura yang mendapat pengakuan sebagai operator ban12345678901234567890123456789012 dara pertama di Asia Fasifik yang mayoritas ban12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 daranya diakui atas komitmen dan pelayanan keban12345678901234567890123456789012 daraan dunia,” jelas Halqi, Rabu (7/8) di Pancor.

12345678901234567890123456789012 Oleh karena itu, pemuda NW mengimbau kepada 12345678901234567890123456789012 seluruh masyarakat NTB, pemerintah kabupaten/kota 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dan provinsi NTB untuk sama-sama menjaga capaian 12345678901234567890123456789012 dari prestasi tersebut dengan menunjukkan rasa 12345678901234567890123456789012 syukur serta mendukung Bandara ZAM dalam pelay12345678901234567890123456789012 anan masyarakat sebagai simbol kejayaan dan kemak12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 muaran masyarakat.

12345678901234567890123456789012 “Kita harapkan seluruh masyarakat pengguna Ban12345678901234567890123456789012 dara ZAM untuk bersama-sama menjaga lingkungan 12345678901234567890123456789012 bandara, agar lebih tertib, bersih sebagaimana pro12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gram pemerintah provinsi NTB yang ingin mewujud12345678901234567890123456789012 kan NTB bersih karena bandara ini merupakan jende12345678901234567890123456789012 la NTB untuk dunia,” jelasnya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Prestasi bandara yang bertaraf dunia ini sangat pan12345678901234567890123456789012 tas disandang karena pengelolaan Bandara Internasion12345678901234567890123456789012 al ZAM ini dari waktu ke waktu telah mengalami pen12345678901234567890123456789012 ingkatan yang signifikan dan berdampak positif atas 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kemajuan ekonomi dan pariwisata NTB umumnya dan 12345678901234567890123456789012 Lombok Tengah pada khususnya. “Kami Pemuda NW 12345678901234567890123456789012 akan ikut berpartisipasi dalam mendorong masyarakat 12345678901234567890123456789012 untuk selalu menjaga kondusifitas Bandara Internasion12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 al ZAM dan apresiasi kepada seluruh manajemen ban12345678901234567890123456789012 dara atas kerja keras atas pengelolaan bandara yang 12345678901234567890123456789012 professional,” pungkasnya. (yon/*) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

“Kami (bagian hukum) siap, tapi itu tergantung pihak Aset, karena dari keputusan itu aset harus memasukkan lagi kedalam daftar aset,” ungkap Kabag Hukum Setda Lobar, Ahmad Nur alam yang dikonfirmasi, kemarin. Menu-

rutnya pelaksanaan eksekusipun tidak bisa langsung dilakukan begitu saja. Terdapat beberapa tahapan yang dilalui. Mulai dengan pemberitahuan kepada masyarakat melalui surat teguran. Mengingat terdapat beberapa war-

ga yang sudah membangun pemukiman di atas lahan milik pemkab itu.

Pemberitahuan itupun diberikan tidak hanya satu kali. Namun hingga tiga kali untuk pengosongan secara mandiri. Hanya saja untuk

kepastian waktunya pihaknya masih menunggu koordinasi dari bagian aset. “Pemberitahuan itu harus segara dilakukan,” ucapnya. Sedangkan terkait pengajuan eksekusi itu kepada pengadilan, Alam mengaku hingga kini masih dipersiapkan oleh pihak BPKAD. Sementara Warga Dusun Tegal Desa Jagerage Kecamatan Kuripan menolak rencana Pemda melakukan eksekusi terhadap lahan

aset yang sudah ditempati warga sejak 5-6 tahun lalu.

Penolakan ini cukup beralasan karena warga mengaku sudah membayar lahan tersebut dengan harga bervariasi. Ada yang membayar Rp20 juta per are hingga di atas itu. Kini warga menuntut keadilan dari Pemda.

Mereka tak tahu lagi ke mana akan pindah jika lahan itu dieksekusi. Belum lagi mereka tak punya uang untuk membeli tanah. (her)

Perluasan Terminal dan Perpanjangan Run Way Tuntas Januari 2021

Pemuda NW Apresiasi Prestasi Akreditasi Internasional Bandara ZAM

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/penrem)

CEK PASUKAN - Jenderal TNI Andika Perkasa mengecek pasukan saat prosesi penutupan TMMD di Lapangan Keruak Lotim.

Kasad : TMMD Lotim Wujud Kemanunggalan TNI – Rakyat Selong (Suara NTB) Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa menilai ada hubungan emosional yang kuat antara TNI dengan rakyat. Wujud hubungan kuat itu terlhiat pada penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 tahun 2019 di lapangan Keruak Kecamatan Keruak Lombok Timur, Rabu (7/8).

Upacara penutupan TMMD yang dihadiri Ketua Umum Persit KCK Ny. Hetty Andika Perkasa, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., beserta istri, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah beserta istri, Kasdam IX/

Udayana Brigjen TNI Kasuri beserta istri dan Bupati Lotim Drs. HM. Sukiman Azmy, MM. Dalam amanatnya, Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan upacara penutupan itu sekaligus menandai berakhirnya program TMMD yang bertema “Bersama TMMD Membangun untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Kasad melihat ada kemanunggalan kuat antara TNI dengan rakyat, sehingga TMMD yang bertujuan menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat bisa tercapai.

“Bagi para Prajurit dan personel Satgas, agar manfaatkan momentum TMMD ini untuk meningkatkan kemanunggalan

dengan rakyat, dengan terus menumbuhkan semangat gotong- royong dan etos kerja keras dalam masyarakat,” harap Jenderal bintang empat tersebut.

Selain itu, mantan Panglima Kostrad tersebut juga mengucapkan terimakasih kepada unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta semua pihak yang telah mendukung TMMD dengan tulus dan ikhlas.

Di lokasi upacara penutupan, juga hadir para Asisten Kasdam IX/Udayana, Forkopimda Lotim, Kasrem 162/WB, para Dandim dan Kasi Korem, pimpinan satuan dinas jawatan (Satdisjan) TNI, Persit KCK Koorcab 162, para SKPD Pemda Lotim, tokoh agama, tokoh masyarakat dan

Tukar Guling dengan Kantor Agribisnis Lahan LCC

Kantor Distan Lobar Tak Tercatat di Neraca Aset Daerah Giri Menang (Suara NTB) – Kantor Dinas Pertanian (Distan) Lombok Barat yang berlokasi di Labuapi sampai saat ini belum tercatat di neraca aset daerah. Kantor ini dibangun sebagai penukar (tukar guling) Kantor Agrbinisnis Pertanian yang digusur sebagai lokasi pembangunan Mall Lombok City Center (LCC). Alasan Pemda belum berani mencatat perkantoran ini di neraca, akibat belum ada serah terima ke Pemda. Disamping masalah perantoran ini masuk menjadi salah satu item yang diselidiki kejaksaan tinggi (Kejati) dalam upaya mengungkap kasus LCC. Asisten I Ilham yang dikonfirmasi kemarin mengatakan, saat ini persoalan lahan dan kantor Distan di Labuapi maupun di Narmada tengah dalam proses audit investigasi. Pihaknya melakukan audit terhadap dua lokasi kantor ini. Sementara itu, Kepala Distan H. Muhur Zokhri mengaku belum mengetahui secara pasti jika kantor yang ditempatinya saat ini belum tercatat di neraca aset.

Alasanya, ia tidak mengetahui persis prosesnya, karena saat pembangunannya ia belum

(Suara NTB/her)

TIDAK TERCATAT - Kantor Dinas Pertanian Lobar yang berada di Labuapi ini tidak tercatat di neraca aset daerah. menjabat kadis. Lebih jauh kata dia, pihaknya tahun ini membatalkan proyek renovasi kantor tersebut lataran mendapatkan surat dari inspektorat untuk penghentian pengerjaan proyek tersebut. Sebelumnya ia menganggarkan untuk renovasi kantor senilai Rp150 juta.

“Proyek itu tidak jadi, karena ditunda (batal) sebab ada surat dari Inspektorat agar jangan diteruskan pengerjaannya,” ujar dia. Pihaknya bersurat ke inspektorat untuk konsultasi masalah ini, sehingga dibalas oleh Inspektorat.

Diketahui, proyek pembangunan kantor Dinas Pertanian Lombok Barat dihentikan menyusul adanya permintaan dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati). Kantor dinas ini berkaitan dengan kasus Lombok City Center (LCC) yang tengah diusut Kejaksaan. Gedung perkantoran senilai Rp3,1 miliar ini dibangun hasil tukar guling dengan gedung agribisnis pertanian yang digusur akibat masuk dalam lahan yang direncanakan untuk lokasi pembangunan hotel dan rumah sakit. (her)

undangan lainnya.

Usai penutupan TMMD, Kasad didampingi Gubernur NTB, Pangdam IX/Udayana, Bupati Lotim menyerahkan kunci secara simbolis, sembako, perlengkapan mushola dan Poskamling kepada perwakilan masyarakat.

Selanjutnya Kasad bersama

Pangdam IX/Udayana didampingi Bupati Lotim, Kasrem 162/ WB dan Dandim 1615/Lotim selaku Dansatgas TMMD Kodim 1615/Lotim dan rombongan melaksanakan peninjauan stan pameran, stan pasar murah dan sembako gratis maupun stan Baksos. (ars/*)

SMPN 8 Mataram Tambahkan Pembinaan Bahasa Inggris Mataram (Suara NTB) SMPN 8 Mataram memberikan tambahan pembinaan bahasa Inggris sebagai ekstrakurikuler (ekskul) bagi siswa yang berminat. Hal itu dilakukan untuk menyiapkan siswa menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan globalisasi yang kian pesat saat ini.

Kepala SMPN 8 Mataram, H. Ishaka, S.Pd., MM., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/ 8) mengatakan, mulai tahun ini pihaknya mengembangkan ekskul Bahasa Inggris dan membuka kesempatan bagi siswa untuk menambah pengetahuan Bahasa Inggris mereka. Ia menekankan ekskul Bahasa Inggris itu dibuka agar siswa bisa menguasai Bahasa Inggris, karena merupakan bahasa internasional.

“Kami memberikan dasar ke anak-anak. Di samping pintar bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga harus dikuasai di tengah pergaulan global saat ini. Kita harus siap hadapi tantangan ke depan, agar anak-anak tidak ketinggalan nantinya,” katanya. Nantinya kegiatan pembinaan bahasa Inggris akan dimulai pada bulan Agustus tahun ini. Pada awalnya pihaknya berencana membuka hanya satu kelas saja, tapi ternyata siswa yang berminat sangat banyak, sehingga kemungkinan kelas yang dibuka mencapai empat kelas.

Menurutnya, kegiatan itu akan dilaksanakan setiap haris Rabu dan Sabtu. Ekskul akan diisi oleh tutor dari luar sekolah

(Suara NTB/ron)

H. Ishaka yaitu mahasiswa Universitas Mataram (Unram). “Ini untuk memberikan dasar ke anak, kita adakan kerja sama dengan mahasiswa Unram yang peduli terhadap pendidikan. Ekskul ini untuk membangkitkan minat siswa untuk mempelajari bahasa Inggris,” katanya.

Ishaka juga menyampaikan adanya ekskul Bahasa Inggris itu karena kemampuan dasar Bahasa Inggris siswa masih kurang. Sekolah berupaya melaksanakan kegiatan khusus penambahan kemampuan bahasa Inggris untuk menambah pengetahuan siswa. Ekskul bahasa Inggris tersebut baru kali ini dilaksanakan di SMPN 8 Mataram. Di tahun sebelum-sebelumnya belum pernah ada ekskul bahasa Ingris. “Karena tahun kemarin belum pernah seperti ini arena kita lihat kemampuan dasar bahasa Inggris anak masih kurang,” ujar Ishaka. (ron)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 8 Agustus 2019

Diperlukan, Pengawalan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah

Mataram (Suara NTB) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sistem penjaminan mutu pada satuan pendidikan yang dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan.

Agar penguasaan SPMI, Implementasi SPMI, Pengembangan Sekolah Model, dan memahami Pola Pengimbasannya, maka LPMP NTB menyiapkan fasilitator daerah (fasda) yang akan mengawal pelaksanaan SPMI di daerah melalui kegiatan Bimtek Fasda SPMI yang dilaksanakan pada Selasa (6/8) sampai dengan Jumat (9/8) di LPMP NTB. Kegiatan itu diikuti 86 peserta dengan unsur dari kepala sekolah dan pengawas dari 10 kabupaten/kota seNTB. Kepala LPMP NTB Bapak Minhajul Ngabidin, S.Pd, M.Si. menyampaikan, SPMI merupakan proses peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan secara terus-menerus, di mana pengawas memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas.

“Kita harus bisa menanamkan kondisi kepada anak-anak termasuk bapak dan ibu guru kita untuk tuli terhadap orang yang mencemooh ke-

mampuan kita dan menjadikan sebagai bagian dari pendidikan karakter untuk mengasah kemampuan dan keterampilan,” ujarnya.

SPMI dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan dengan cara memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Supaya pelaksanaan SPMI dapat terlaksana oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, maka dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidi-

(Suara NTB/dok)

Minhajul Ngabidin kan secara mandiri, yang selanjutnya disebut sekolah model. Sekolah itu sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang untuk menerapkan penjaminan mutu pendidikan, sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan khususnya di NTB. (ron)

Siap Didik Calon Kepsek UNIVERSITAS Nahdlatul Ulama (UNU) NTB menjadi salah satu Perguruan Tinggi (PT) yang diberikan amanah untuk melatih kepala sekolah (kepsek) dan calon kepsek negeri Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) direncanakan dilaksanakan mulai akhir tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020. ‘’Alhamdulillah saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan kepada tim kerja karena tidak henti hentinya UNU NTB mendapatkan berkah, salah satunya adalah ini, UNU NTB diberikan amanah untuk menjadi penyelenggara Diklat Kepala Sekolah,” ungkap Rektor UNU NTB Baiq Mulianah belum lama ini.

Amanah baru ini, jelas Baiq Mulianah, didapatkan dengan penuh perjuangan dan tekad yang kuat.

Salah satu resep kunci yang dilakukan yaitu menjadikan kelemahan sebagai kekuatan.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa UNU NTB merupakan kampus yang kemarin sore didirikan, tentunya banyak sekali kekurangan yang ada salah satunya adalah sarana dan prasarana, namun kekurangan itu segera dilengkapi, sehingga mencapai standar yang telah ditentukan,” jelasnya.

Dikatakan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan Lisensi sebagai Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD), karena harus bersaing dengan Puluhan bahkan Ratusan Perguruan tinggi Lain yang juga mengajukan permohonan.

“Kami tidak ingin terkungkung dalam berbagai kekurangan, itu kami segera lengkapi dan bumbui sampai layak untuk dihidangkan,” pungkas Baiq Mulianah. (dys)

Baiq Mulianah

Halaman 10

Ikuti Program Beasiswa YES

Siswi SMAN 1 Gerung Wakili NTB ke AS Giri Menang (Suara NTB) Siswi SMAN 1 Gerung Lombok Barat (Lobar) bernama Legia Ananda lolos seleksi mengikuti program beasiswa Kennedy Lugar Youth Exchange and Study (YES) Program 2019. Untuk bisa lolos ikut program beasiswa Kennedy Lugar Youth Exchange and Study (YES) ini, Legia harus berkompetisi dengan pelajar yang ada seluruh NTB. Legia Ananda pun menjadi satu-satunya siswi yang berhasil lulus dari NTB untuk mengikuti program tersebut.

“Legia Ananda sudah berangkat tanggal 5 Agustus 2019 ke AS untuk mengikuti program YES. Ini merupakan program beasiswa penuh yang didanai Kementerian Luar Negeri AS dan diberikan kepada pelajar tingkat SMA atau sederajat,” Kata Kepala SMAN 1 Gerung, Hj. Erni Zuhara, M.Pd., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu ( 7/8).

Menurutnya, seleksi untuk mengikuti program KennedyLugar Youth Exchange and Study (YES) di Amerika Serikat sangat kompetitif. Legia harus berkompetisi dengan pelajar yang ada di NTB. Selain itu, Legia Ananda mengikuti serangkaian wawancara di Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya untuk visa keberangkatan ke Amerika Serikat, Selasa (21/5/2019) lalu .

“Selama 10 bulan di sana, mereka adalah duta bagi Indonesia di Amerika. Sepulangnya nanti, mereka menjadi duta Amerika untuk Indonesia,” katanya.

Ditambahkannya, selama di sana, Legia Ananda akan terlibat dalam kegiatan sekolah dan masyarakat sekitar. Dengan begitu, mereka tak hanya mendapat pengalaman pertukaran pelajar, mereka pun akan tinggal dan

(Suara NTB/ist)

LEPAS - Kepala SMAN 1 Gerung Hj. Erni Zuhara, saat melepas keberangkatan Legia Ananda berangkat ke AS untuk ikut program beasiswa Kennedy Lugar Youth Exchange and Study (YES) Program 2019 belum lama ini. merasakan hidup sebagai anak Amerika Serikat. “Secara langsung Legia Ananda sebagai duta pariwisata Kabupaten Lombok Barat, NTB, dan secara umum duta Indonesia, “katanya.

Menurutnya, keberhasilan Legia Ananda juga tidak terlepas dari peran sekolah yang mengadakan kegiatan esktra kurikuler English Study Club.

Awalnya, proses pendaftaran online program ini sangat kompetitif. Di mana, Legia harus bersaing dengan teman satu sekolahnya ( SMAN 1 Gerung) sebanyak 1.004

orang, tapi yang mengikuti hanya 11 siswa. Belum lagi berkompetisi dengan siswa se-NTB. “Di rumahnya bersama keluarga Legia selalu berbicara bahasa Inggris. Ia juga pernah juara lomba debat bahasa Inggris,” katanya.

Pihaknya mengharapkan banyak lagi Legia - Legia lainnya, sehingga bisa mengharumkan nama Indonesia. “Kami bekali Legia dengan pengetahuan budaya Lobar dan NTB, sehingga bisa mempromosikan pariwisata khususnya Lobar dan NTB, “ katanya. (her)

(Suara NTB/dok)

Dibutuhkan Perubahan Pola Pikir Guru Menjadi Lebih Baik Mataram (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng), bekerjasama dengan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), menyelenggarakan rangkaian kegiatan seminar bertajuk Lokakarya Program Guru BAIK (BelajarAspiratif-Inklusif-Kontekstual) selama dua hari, 3 dan 4 Agustus 2019 di SDN Teratak, Kecamatan Batukliang Utara.

Lima Fasilitator Daerah (Fasda) program Guru BAIK pun hadir untuk menyajikan pengalaman dan pendekatan yang telah diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa jenjang pendidikan dasar.Terutama berkaitan dengan keterampilan literasi dan numerasi serta isu-isu hambatan belajar siswa.

Dalam rilis yang diterima Suara NTB, Rabu (7/8), Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Muliawan, menekankan pentingnya seorang guru memiliki perubahan pola pikir dan metode ajar sebagai

jawaban atas tantangan-tantangan pendidikan di masa yang akan datang.

“Selama ini kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia mengalami masa stagnan, sehingga hanya dengan perubahan pola pikirlah seorang guru mampu membantu peserta didiknya menjawab tantangan pekerjaan di masa yang akan datang,” terangnya.

Ia juga berpesan kepada peserta lokakarya bahwa pada akhirnya seorang guru tak cukup memiliki prinsip asal peserta didik mendapatkan ijazah, namun lebih dari itu ia harus siap bersaing secara global, yakni persaingan dengan manusia dan persaingan dengan teknologi.

Lokakarya yang diselenggarakan sebagai tindak lanjut pencanangan program GURU BAIK dengan pendanaan dari APBD Kabupaten Loteng ini dihadiri oleh guru-guru perwakilan sebelas SD se-Kecamatan Batukliang Utara, perwakilan tim INOVASI Loteng dan pemangku kepentingan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Loteng.

Dalam kegiatan inti lokakarya yang difasilitasi oleh kelima Fasda Guru BAIK ini terdapat beberapa poin inti misalkan pentingnya seorang guru memaknai eksistensi dirinya. Selain itu, ditekankan pula bahwa analisis masalah menjadi kunci keberhasilan pembelajaran yang dengannya muncul solusi-solusi pembelajaran yang tepat sasaran.

(Suara NTB/ist)

LOKAKARYA - Suasana kegiatan Lokakarya Program Guru BAIK (Belajar-AspiratifInklusif-Kontekstual) selama dua hari, 3 dan 4 Agustus 2019 di SDN Teratak, Kecamatan Batukliang Utara.

Salah seorang Fasda Guru BAIK,Husni Jayadi, S.Pd, selaku pemateri lokakarya, melalui pemutaran sebuah video,mengajak peserta lokakarya untuk memiliki visi dan misi jangka panjang.”Dengan menentukan target-target jangka panjang dalam pembelajaran, maka dengan sendirinya akan lahir pula solusi-solusi jangka panjang,” ujarnya.

Husni pun mengajak peserta lokakarya untuk memiliki

empati (kepedulian) terhadap setiap peserta didik. “Guru harus pandai menempatkan diri di posisi siswa yang memulai pembelajaran dari nol.

Maka dari itu rancangan pembelajaran pun perlu disusun dalam tahapan-tahapan yang benar,” tambahnya.

Fasilitator lainnya, Denda Aisah, S.Pd, menambahkan penghambat terbesar dalam mencapai target-target pembelajaran adalah kesalahan

dalam mengidentifikasi masalah. Untuk itu Denda menekankan pentingnya pengidentifikasian masalah dari akarnya yang dalam hal ini harus dimulai dari dalam kelas. Tahap selanjutnya, tentu setelah masalah teridentifikasi seorang guru harus pandai membedakan faktor eksternal dan internal serta masalah langsung dan tak langsung yangkemudian memunculkan skala prioritas penyelesaian masalah.(ron)

Siswa Perlu Diajari Cinta Tanah Air Sejak Dini Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menanamkan rasa cinta kepada tanah air sekaligus mengenal nusantara ini secara utuh, sejumlah BUMN milik pemerintah membuat program Siswa Mengenal Nusantara (SMN).

Kegiatan SMN ini merupakan salah satu Program dari BUMN Hadir Untuk Negeri di bidang pendidikan dan PICnya yaitu Bank BTN, PT. POS Indonesia, Perum PERURI dan Perum PNRI. Sebagai wujud realisasi program ini, puluhan siswa berbagai sekolah di NTB melakukan kunjungan SMN 2019 ke Provinsi Bengkulu sejak 4-10 Agustus. Sementara kunjungan balasan ke Provinsi NTB akan dilaksanakan pada 14 hingga 20 Agustus 2019. Sejumlah sekolah pun mengirimkan wakilnya untuk ikut di acara ini. Salah satunya, dari SMKN 2 Mataram. Dua siswa wakil NTB berasal dari SMKN

2 Mataram yakni Wahyu Hidayat dan Hartawan.

Humas SMKN 2 Mataram Sulman Haris, berharap dengan kegiatan ini sebagai perekat persatuan dan kesatuan antarseluruh warga negara Indonesia semakin kuat dan melekat. Dan yang tidak kalah pentingnya, sikap dan rasa cinta kepada tanah air harus diperkokoh dan kuatkan foundamennya.

“Apalagi anak-anak kita ini adalah generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan untuk lebih membangun negara ini lebih maju ke depan,” ungkap Sulman pada Suara NTB, Rabu (7/8).

“Siswa-siswa berprestasi ini untuk mengetahui adat Provinsi Bengkulu secara lebih baik agar bisa bertukar budaya dan saling mempromosikan daerah masing-masing,” jelasnya.

Peserta SMN 2019 dari Provinsi NTB terdiri dari 24 orang siswa dan 6 orang guru

pendamping. Mereka berada di Provinsi Bengkulu mulai 4 hingga 10 Agustus 2019. Berbagai kegiatan akan diikuti

para peserta SMN 2019 untuk lebih mengenal Bengkulu, terutama terkait sejarah dan adat istiadat. (dys)

(Suara NTB/ist)

IKUT - Peserta SMN dari NTB pose bersama saat mengikuti acara SMN di Bengkulu.

SUARA NTB

Kamis, 8 Agustus 2019

Halaman 11

Akan Ada Tersangka Baru Kasus Balai Nikah

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

PRODUK OLAHAN - Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mencicipi salah satu produk olahan dalam acara pelantikan pengurus Forikan periode 2019-2023, Rabu (7/8).

Forikan NTB Dorong Peningkatan Konsumsi Ikan Mataram (Suara NTB) – Persentase konsumsi ikan masyarakat NTB sebesar 38% dianggap masih rendah. Hal itu menjadi ironi tersendiri, mengingat potensi NTB sebagai daerah penghasil ikan cukup besar, yaitu mencapai 390 ribu ton pada 2018, dengan penambahan 700 ton dari pusat industri dan ekspor ikan di Teluk Awang.

Untuk itu, Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc menerangkan bahwa pihaknya akan menyusun program jangka panjang sampai tahun 2023 terkait peningkatan konsumsi ikan. Penyusunan program itu sendiri sekaligus menandai diresmikannya pengurusan baru Forikan NTB. “Kita posisi menengah (dalam konsumsi ikan) yang memang masih bisa ditingkatkan lagi,” ujar Niken, Rabu (7/8) di Mataram. Bentuk sosialisasi yang akan dilakukan selama empat tahun ke depan sendiri masih menjadi pekerjaan rumah bagi Forikan NTB. Namun Niken optimis dengan melakukan kampanye dari berbagai segmen maka peningkatan bisa dilakukan.

“Dari berbagai sudut (akan) kita keroyok. Jadi ada dari bagian promosi, pemerintah (dan) masyarakat kita semua sinergi,” ujarnya.

Disebut Niken, masyarakat di daerah kota di NTB saat ini telah menunjukkan persentase konsumsi ikan yang cukup baik.

Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi di desa, khususnya bagi masayarakat menengah ke bawah, yang kurang mengkonsumsi ikan. “Seperti nelayan itu ikannya ditangkap. Bukan dimakan (malah) dijual dibelikan indomie,” ujar Niken.

Niken yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) juga menerangkan bahwa kampanye konsumsi ikan akan dilakukan oleh seluruh Tim PKK, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupaun desa. Mengingat banyaknya manfaat ikan khususnya bagi pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak.

“Kalau mau membuat sebuah generasi yang kuat, sehat, tangguh, dan cerdas salah satu segi pendukungnya adalah makanan. Itu termasuk ikan,” pungkas Niken.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si, menerangkan bahwa saat ini pihaknya memang mendorong penyediaan ikan bagi masyarakat yang dibantu promosinya melalui Forikan. Dengan jaringan yang mencakup banyak tingkatan struktural, diharapkan promosi konsumsi ikan di NTB oleh Forikan menjadi lebih masif.

Hamdi sendiri menerangkan bahwa pihaknya akan melakukan pengembangan dalam produksi ikan. Salah satunya dengan diversifikasi hasil olahan agar masyarakat mempunyai lebih banyak pilihan jika ingin mengkonsumsi ikan.

“Nanti ada berupa berbagai jenis komoditas olahan. Bisa bakso, bisa abon, bisa jenis dan bentuk yang menarik sehingga merangsang setiap orang menikmatinya,” ujar Hamdi, Rabu (7/8) di Mataram.

Disebut Hamdi pada tahun 2018 jumlah konsumsi ikan masyarakat NTB adalah 38,2 Kg per tahun per kapita.

Produk olahan ikan yang diproduksi sendiri adalah 210 ribu ton dalam bentuk ikan beku dan berbagai jenis olahan lainnya. Ditekankan Hamdi pihaknya saat ini tengah berusaha mengubah pola pikir di masyarakat bahwa mengkonsumsi ikan seringkali menyebabkan gatal-gatal. “Ini yang ingin kita sosialisasikan. Karena itu ikan harus higienis sesuai kualitas standar,” pungkas Hamdi. (bay)

NTB Kecolongan Dua Medali Emas Mataram (Suara NTB) Kontingen NTB harus kecolongan dua medali emas di dua nomor unggulan NTB pada Kejurnas Atletik yang berlangsung di GOR Pakan Sari, Cibinong, 1-6 Agustus. Pasalnya beberapa atlet unggulan NTB batal turun di dua nomor unggulan, yakni estafet 4x400 meter dan 400 meter gawang putra yang selalu mempersembahkan emas di event nasional.

Atlet peraih medali emas PON 2016, Andrian batal ikut di nomor 400 meter gawang karena gangguan pencernaan.

Sementara tim estafet 4x400 meter yang juga meraih emas di PON/2016 gagal turun karena dua atletnya cidera. “Andrian batal turun di 400 meter gawang karena diare. Dan tim estafet 4.x 400 meter putra gagal tampil karna dua atlet cidera,” ucap Pelatih Atletik NTB, H. Muhdar yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Rabu (7/8).

Hingga kejurnas atletik berakhir, Rabu (7/8) kemarin NTB hanya menambah satu medali perunggu lewat Dian Ekayanti di nomor 100 meter putri. Dengan tambahan satu medali perunggu tersebut maka jumlah medali yang diraih NTB sebanyak 11 medali, terdiri dari 3 emas, 4 perak dan 4 perunggu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa NTB sebelumnya telah mengoleksi tiga medali emas, empat perak dan tiga perunggu. Tiga emas lewat nomor 100 meter senior atas nama Sudirman Hadi, Lalu M. Zohri di 200 meter junior, dan nomor lompat jauh senior atas nama Sapwaturrahman.

Sementara empat perak diraih oleh I Dewa Ayu Ita Arianti di nomor tolak peluru putri, Jumratun nomor 400 meter U-18, Rohani di nomor lompat jauh dan nomor 100 meter gawang senior putri. Sedangkan tiga perunggu dari Ridwan di nomor 5.000 meter, Ni Putu Yogiswari di nomor tolak peluru putri dan Mirawan 400 meter U-18 tahun. (fan)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka terus berproses. Selain satu tersangka yang sudah ditetapkan, juga bakal ada tersangka baru dari proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah ini.

Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, SH, M.Hum menyebutkan, sebelumnya pihaknya sudah menetapkan satu tersangka dalam kasus ini. Namun dari panggilan yang dilakukan, sudah dua kali tidak memenuhi panggilan. Dalam waktu dekat yang bersangkutan juga akan dipanggil kemba-

li untuk dimintai keterangan.

“Tersangka sudah ada, tetapi belum kita lakukan pemeriksaan. Dia pernah dipanggil sebagai tersangka tetapi tidak hadir dua kali. Kalau memang tidak kooperatif, kita akan lakukan upaya paksa. Kalau tidak ada, akan diterbitkan DPO. Tapi Insya Allah kita dapat.

Dalam waktu dekat ini diminta untuk hadir memberikan keterangan,” sebutnya.

Dalam kasus ini, kata Iwan, tersangka baru pasti ada. Karena untuk perkara tindak pidana korupsi jarang sekali dilakukan oleh satu orang. Apalagi dalam proyek pembangunan, terdapat rangkaian kegiatan yang dilaku-

melayani 1.266 pemohon SKCK untuk berbagai keperluan. Namun yang paling banyak untuk keperluan kelengkapan administrasi Calon Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Kepala Desa.

“Kebanyakan pemohon SKCK untuk keperluan administrasi mengikuti anggota BPD dan Kepala Desa,” katanya.

Tercatat pemohon SKCK untuk administrasi anggota BPD sebanyak 952 lembar, sementara Calon Kades sebanyak 135 lembar. Sisa dari jumlah itu untuk berbagai keperluan lainnya. “Seperti SKCK melamar pekerjaan sebanyak 138 lembar, masuk TNI 55 Lembar, menikah 15, lembar, yang melanjutkan study 14 lembar dan men-

peroleh izin penyitaan dari Pengadilan. Adapun untuk mengetahui besaran kerugian negara, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan BPKP. Meskipun demikian, BPKP masih meminta data-data terkait pemeriksaan bangunan oleh ahli.

“Insya Allah dalam pekan depan kita akan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Tapi mereka (BPKP) masih minta data-data terkait pemeriksaan bangunan oleh ahli. Kalau sudah lengkap semuanya baru tim BPKP turun,” tandasnya. (ind)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dimana tim tenis NTB menu- tim Aceh. “Petenis perorangan eng, Aceh, Banten, Sulawesi mendapat tiket PON Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Tim tenis beregu putra runkan tiga pemain. Di tung- putra NTB, Panji Untung Set- Barat (Sulbar) dan Lampung. 2020,” ucapnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Rencananya pertandinDikatakan Jamal, dalam NTB tampil menawan di ba- gal perorangan putra perta- iawan menang 2-0, ganda pu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bak penyisihan Pool C Pra- ma, Panji Untung Setiawan tra kalah 1-2 dan tunggal per- pertandingan Pool C tersebut gan selanjutnya, NTB akan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 PON Tenis yang berlangsung mengalahkan tim Kalteng orangan Dito menang 2-0”ucap tim NTB masih menyisakan berhadapan dengan Sulbar, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 di Palembang, Sumatra Bar- dengan skor 2-0 (6-0,6-0). Se- Ketua Umum Pengprov Pelti tiga pertandingan lagi. Bila Lampung dan Banten.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 at (Sumbar), 5-10 Agustus lanjutnya tinggal kedua, Dito NTB, Jamaluddin Maladi tim NTB dapat memenang- Meski masih akan bertand12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 2019. Tim NTB yang unggul 2-0 (6-1 dan 6-2). Se- yang dihubungi Suara NTB, kan dua kali pertandingan ing mewalan tiga daerah, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 lagi maka NTB akan lolos namun NTB butuh mendiperkuat Panji Untung Set- dangkan di Ganda putra via ponselnya, Rabu (7/8).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Atas kemenangan tersebut mengikuti Pekan Olahraga galahkan dua daerah uniawan, Dito Priambodo dan pasangan Dito/Dibby kalah 112345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Dibby berhasil meraih dua 2 (6-4, 5-7 dan 10-5) dan skor tim tenis NTB memimpin Nasional (PON) XX di Papua tuk meraih tiket PON. Se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kelasemen pertandingan Pool tahun 2020. “Tim tenis NTB mentara bila mampu menkemenangan di dua hari laga. unggul 2-1 atas NTB. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Selanjutnya di hari kedua, C sementara dengan poin 6. masih harus menang dua kali galahkan tiga daerah maka Kemenangan pertama tim 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tenis NTB atas Kalteng den- Selasa (6/8) lalu, tim beregu Untuk diketahui pertandin- pertandingan lagi. Bila NTB akan maju ke babak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 gan skor 2-1, Senin (5/8) lalu, NTB berhasil unggul 2-1 atas gan di Pool C melibatkan Kalt- menang, maka mereka akan delapan besar. (fan) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Pra-PON Tenis, NTB Raih Dua Kemenangan

Siswa Poltekkes Mataram Terancam 10 Raperda Tahun 2019 Tak Ikut POMNAS Belum Dibahas

Mataram (Suara NTB) Siswa Poltekkes Mataram terancam tak dapat ambil bagian di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) di DKI Jakarta, 19-26 September 2019. Pasalnya pihak Poltekkes Mataram tak punya anggaran untuk memberangkatkan tiga atletnya.

Sementara, biaya keberangkatan atlet mengikuti POMNAS ditanggung sepenuhnya oleh perguruan tinggi asal atlet.

Ketua Badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa (BAPOMI) NTB, Prof. H. M. Natsir yang dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya mengatakan akan mengirim 83 atlet di POMNAS 2019.

Penetapan jumlah atlet itu berdasarkan hasil Seleksi lewat Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) NTB yang berlangsung di Mataram belum lama ini.

Sejumlah atlet itu berasal dari 21 perguruan tinggi di NTB. Tiga atlet lainnya, Rafly Yunara (voli pasir), Dini Trisnawari (karate) dan Alif Akira Sakira (kempo) adalah Mahasiswa Poltekkes Mataram.

Hasil rapat pihak BAPOMI NTB dengan unsur pimpinan

Perguruan Tinggi di Mataram belum lama ini telah menyepakati bahwa masingmasing perguruan tinggi akan membiayai dana keberangkatan atlet mengikuti multi event tingkat Mahasiswa Nasional itu. Sayangnya dari 12 perguruan tinggi yang hadir dalam rapat itu hanya Poltekkes Mataram yang mengaku tak punya anggaran mengirim atlet di event itu.

“Poltekkes Mataram katanya tidak punya anggaran untuk mengirim atlet mengikuti POMNAS. Katanya tidak dianggarkan dalam anggaran tahunan Poltekkes Mataram, kami lagi mengusapkan anggaran untuk memberangkatkan tiga atlet itu,” ucap Wakil Rektor III Universitas Mataram (Unram).

Sementara itu Direktur Poltekkes Mataram, Awan Dramawan yang dikonfirmasi via ponselnya mengaku kaget mendengar pernyataan pihak BAPOMI NTB. Menurutnya sejauh ini dia belum menerima secara resmi soal nama-nama atlet yang diberangkatkan BAPOMI NTB ke POMNAS 2019.

Namun demikian dia

membenarkan bila pihak Poltekkes Mataram tidak punya anggaran untuk anggaran keberangkatan siswanya mengikuti POMNAS 2019.

Karena memang tidak dianggarkan di tahun seblumnya.

Lanjutnya, meski tak ada dalam anggaran Poltekkes Mataram, namun kata Awan tidak berarti pihak Poltekkes Mataram tak memberangkatkan atletnya ke POMNAS. Dalam hal ini Awan masih menunggu surat resmi dari BAPOMI NTB terkait biaya yang akan dibebankan kepada perguruan tinggi serta keikutsertaan siswa Poltekkes Mataram di multi event itu. Pasalnya dirinya tak tau anggaran yang dimaksud BAPOMI tersebut karena ia tidak hadir dalam rapat tersebut.

“Saya belum dapat laporan resmi. Saya baru menerima laporan dari Wakil Direktur bahwa terdapat tiga mahasiswa Poltekkes Mataram akan ikut POMNAS. Dan ada biaya tambahan. Biaya tambahan untuk apa? kalau Instansi pemerintah tak bisa karena tidak ada anggaran,” terangnya. (fan)

Jelang Pemilihan BPD dan Pilkades, Pemohon SKCK Membeludak Bima (Suara NTB) – Ruang tunggu pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Mapolres Bima selalu dipadati warga dalam beberapa hari belakangan ini.

Setiap hari bahkan jumlahnya mencapai ratusan orang.

Kasat Intelkam Polres Bima, Iptu Arief Hamid, Rabu (7/8) mengaku kunjungan warga yang berada di wilayah hukum Polres Bima cukup meningkat jika dibandingkan dengan hari biasa. “Ada peningkatan dalam beberapa hari terakhir ini. Mereka adalah warga yang mengurus dan mengajukan permohonan SKCK,” katanya.

Dikatakannya terhitung sejak 15 Juli hingga 5 Agustus kemarin, pihaknya sudah

kan. Mulai dari RUP, tender, kontrak hingga pelaksanaan.

“Jadi ini bisa jadi akan ada (tersangka baru, red). Apakah ada intervensi sehingga fair dalam lelang, atau ada titipan dari atas. Kalau ada seperti itu akan kita bidik. Kalau misalkan ini dalam satu kontraktor yang tidak kapabel. Jadi banyak orang yang terlibat dalam proyek ini. Tentu akan kita verifikasi satu persatu. Kita akan lakukan pendalaman,” terangnya.

Pihaknya juga berencana melakukan penyegelan terhadap bangunan. Namun harus mem-

gadpsi adopsi anak 2 lembar,” katanya.

Arief menambahkan pemohon SKCK diperkirakan sampai pertengahan bulan Agustus mendatang. Pasalnya akhir Agustus dan September mendatang Desa-desa di Kabupaten Bima akan menggelar pemilihan anggota BPD serentak. “Diprakirakan tingginya kunjungan atau warga yang memohon SKCK ini sampai akhir Agustus nanti,” katanya.

Selain itu, warga yang ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKCK, bisa melengkapi berbagai persyaratan. Seperti fotokopi KTP, Kartu KK, Ijazah terakhir, foto beberapa lembar dan rekomendasi Polsek setempat. (uki)

(Suara NTB/Uki)

SKCK -Warga tengah mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Mapolres Bima, Rabu (7/8). Jumlah warga yang mengurus SKCK di wilayah hukum Polres Bima cukup meningkat jika dibandingkan dengan hari biasa.

Taliwang (Suara NTB) Hingga kini sebanyak 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam agenda Program Pembentukan (Propem) Perda tahun 2019 belum dibahas oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersama DPPRD setempat.

Total Raperda yang masuk dalam agenda Propem Perda KSB tahun 2019 ini sebanyak 22 Raperda. Terdiri dari 16 usulan pemerintah dan 6 sisanya merupakan inisiatif DPRD. Dari jumlah tersebut hingga semester pertama pemerintah bersama DPRD berhasil menetapkan 12 Raperda menjadi Perda.

Sementara 10 sisanya hingga kini belum ada tanda-tanda akan dibahas. “Posisinya sekarang ada 10 Raperda dalam agenda legislasi bersama DPRD yang belum kita selesaikan sampai hari ini,” terang Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Zainuddin, MH. Soal sisa 10 Raperda yang belum dibahas itu, Zainuddin mengaku, pemerintah bersama DPRD belum menjadwalkan kapan sisa Raperda itu akan mulai di bahas. Namun menurutnya, melihat kondisi saat ini tidak memungkinkan.

Terutama dari sisi kesiapan DPRD mengingat dalam waktu dekat masa keanggotaan DPRD KSB periode 2014-2019 akan berakhir pada 19 Agustus mendatang. “Jadi kalau sekarang tidak mungkin dijadwalkan karena anggota (dewan) yang sekarang masa jabatannya tinggal menghitung hari,” timpalnya.

Sisa Raperda yang masuk dalam agenda Propem Perda tahun ini memang diprediksi tidak akan tuntas. Hal utama penyebabnya adalah masa transisi pergantian anggota DPRD KSB. Setelah dilantik pada 19 Agustus mendatang, anggota baru DPRD KSB periode

2019-2024 belum bisa langsung bekerja. Lembaga penyerap aspirasi rakyat itu terlebih dahulu akan membenahi internalnya terutama melengkapi seluruh alat kelengkapannya (AKD).

Menurut Zainuddin, prediksi itu mungkin saja akan terjadi. Sebab DPRD tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya tanpa terlebih dahulu membentuk seluruh perangkat kerja kelembagaannya. “Ya mungkin seperti itu. Tapi ya tidak apaapa juga nanti kan sisanya tinggal kita lungsurkan ke tahun 2020 tentu dengan tambahan program Raperda baru,” timpalnya.

Sementara itu ditanya terkait Perda yang telah ditetapkan tahun ini. Zainuddin menjelaskan, satu produk Perda yang benar-benar final adalah Perda tentang Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Bintang Bano. “Yang perubahan nama PDAM itu sudah clear, sinkronisasi hasil fasilitasi provinsi sampai pusat juga sudah kita laksanakan,” urainya.

Sisanya lanjut dia, masih dalam proses fasilitasi evaluasi baik di tingkat provinsi maupun pusat. “Yang sedang evaluasi di pusat ada 2 Perda. Yakni Perda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan Perda retribusi tera ulang. Sisanya 8 Perda sedang sinkronisasi di provinsi,” paparnya.

Zainuddin pun memastikan, terhadap Perda yang telah ditetapkan tahun ini akan ditutanskan seluruh syarat-syarat formilnya sehingga bisa segera diundangkan (berlakukan). “Insyaallah dalam waktu dekat semua evaluasi baik dari provinsi maupun pusat akan kita sinkronkan supaya produk hukum kita itu bisa diterapkan,” imbuhnya.(bug)

SUARA NTB

Kamis, 8 Agustus 2019

Halaman 12

Pengadaan Randis Enam Kecamatan Batal Mataram (Suara NTB) – Pengadaan kendaraan dinas (randis) untuk enam kecamatan batal. Anggaran dialihkan untuk pembayaran klaim pelayanan kesehatan. Kendaraan lama dinilai masih layak digunakan dan dapat dioptimalkan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi, S.E., MM menyampaikan, pengadaan kendaraan dinas untuk enam kecamatan ditiadakan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2019. Pengadaannya direncanakan pada anggaran 2020 mendatang.

Pembatalan demikian karena kondisi keuangan tidak memungkinkan sehingga harus disesuaikan untuk dana yang ada. “Kita anggarkan tahun depan di APBD murni,” kata

Syakirin ditemui, Rabu (7/8).

Anggaran pengadaan randis dialihkan untuk klaim rumah sakit umum daerah (RSUD) terhadap Dinas Kesehatan Kota Mataram, untuk pelayanan kesehatan kelas tiga. Kebijakan Pemkot Mataram tetap melayani warganya walaupun tidak memiliki kartu jaminan kesehatan nasional. Permintaan tambahan dana sebut Syakirin, sekitar Rp1 miliar dari kebutuhan sebelumnya sekitar Rp2 miliar lebih. Selain itu, ada juga iuran BPJS Kesehatan lainnya. “Hasil rekap masih kurang kegiatan untuk kesehatan itu,” tandasnya.

Menanggapi batalnya pengadaan randis tersebut, Camat Sandubaya, Saharuddin tidak mempersoalkan pembatalan tersebut karena menjadi kebijakan kepala daerah. Sejauh ini, kendaraan digunakan

masih layak dan belum terlalu urgen untuk diganti. “Mungkin ada pertimbangan lain. Kita di kecamatan melaksanakan perintah saja,” tandasnya.

Pendapat sama disampaikan oleh Camat Cakranegara, Muhammad Erwan. Dia menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut ke kepala daerah. Kemungkinan ada program yang sangat penting sehingga anggaran pengadaan randis dialihkan. “Pada prinsipnya ada yang lebih bermanfaat dibanding kendaraan,” ucapnya.

Meski kondisi kendaraan dinas berusia hampir 10 tahun, mantan Lurah Gomong

ini menilai sudah cukup untuk dimanfaatkan. Camat Sekarbela, Cahya Samudra menambahkan, pihaknya mengikuti arah kebijakan pimpinan. Kepala daerah pasti memiliki pertimbangan sehingga mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang lebih penting di Kota Mataram. (cem)

DIJUAL TANAH RUPA-RUPA

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 8 Agustus 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Kamis, 8 Agustus 2019

OPINI

Halaman 14

Hedonisme di Tengah Penderitaan Rakyat Optimalkan Potensi Kelautan dan Perikanan NTB merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia. Secara geografis, Provinsi NTB memiliki luas wilayah lautan yang lebih besar dari luas wilayah daratan, yakni 29.159 km2 atau ekuivalen dengan 59,13% dari total wilayah NTB. Dari sisi hasil perikanan tangkap, NTB tidak kalah bagusnya. Hingga Juli 2019 ini, hasil perikanan tangkap di Teluk Awang saja mencapai 700 ton. Belum lagi di tempat lain, terutama di Pulau Sumbawa yang memiliki potensi perikanan yang lebih besar.

Tak salah kemudian, pemerintah daerah mengembangkan potensi yang ada di Pulau Sumbawa, yakni Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota). Besarnya potensi perikanan tangkap ini menjadi kesempatan besar bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkannya. Jangan sampai, potensi perikanan yang ada justru dimanfaatkan oleh nelayan dari luar daerah. Meski demikian, kita juga tidak menampik, masyarakat NTB yang memanfaatkan hasil laut kita masih sangat sedikit, yakni sekitar 38 persen. Inilah yang menjadi tugas besar dari aparatur pemerintah daerah, termasuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) mensosialisasikan ke masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi ikan bagi kesehatan dan pertumbuhan pada anak-anak.

Paling tidak dengan potensi perikanan yang besar ini, kita jangan hanya jadi tempat produksi dan menjual ke daerah lain. Kita sebagai masyarakat justru harus menjadi konsumen terhadap hasil produksi yang ada di daerah kita. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang di Lombok Tengah yang sudah mulai dioperasikan beberapa waktu lalu setidaknya menjadi gambaran, betapa potensi perikanan di NTB ini cukup diperhitungkan. Jangan sampai keberadaan PPN Awang hanya justru menjadi tempat sandar bagi kapal-kapal bertonase besar di Indonesia, tapi manfaatnya tidak banyak dirasakan masyarakat.

Sebagai contoh, manfaat yang dirasakan masyarakat adalah, jika selama ini ketika membeli ikan dengan harga mahal, masyarakat NTB bisa membeli dengan harga murah. Selain itu, masyarakat juga bisa menikmati produk ikutan dengan keberadaan PPN Awang. Di sisi lain, kita juga menunggu bagaimana realisasi industri pengolahan ikan di Teluk Awang.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB yang menjadi salah satu leading sector keberadaan PPN Awang dituntut mampu mengawal potensi yang dimiliki dengan baik. Misalnya, keberadaan industri pengolahan ikan dengan konsep minapolitan, mampu memberikan nilai tambah pada nelayan dan masyarakat sekitar. Apalagi seperti disampaikan Kepala DKP NTB Ir. L. Hamdi, jika pada konsep minapolitan ini, pengelolaan sumber daya perikanan dari hulu sampai hilir. Sehingga mulai dari produksi ikan, menyiapkan SDM, mengolah sampai ke pasarnya.

Jika sejumlah kebijakan pemerintah dalam membangun sektor perikanan dan kelautan dilakukan sungguh-sungguh, maka tidak ada lagi nelayan yang mengeluhkan minimnya bantuan dan perhatian pemerintah.

Termasuk, masyarakat tidak lagi harus membeli ikan dengan harga mahal di pasaran. Bahkan, tidak ada lagi kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir yang selama ini mendominasi jumlah warga miskin di daerah ini.

Untuk itu, pembangunan sektor perikanan dan kelautan NTB yang dibagi menjadi tiga klaster, yakni klaster minapolitan Lombok, dengan lokomotif industri perikanan tangkap. Klaster minapolitan Teluk Saleh Sumbawa, dengan pengembangan perikanan berkelanjutan dan klaster minapolitan Bima, dengan lokomotif industri garam, maka Visi NTB Gemilang diyakini bisa tercapai. Kita tidak berharap program-program pemerintah ini sebatas ‘’gagah’’ di atas kertas dan presentasi, tapi gagal dari sisi eksekusi. Kita berharap program-program perikanan dan kelautan yang cukup banyak bisa terlaksana dengan baik, sehingga tidak ada lagi rendahnya konsumsi ikan masyarakat menjadi data rutin setiap tahun.

Termasuk, masyarakat pesisir yang terus ‘’miskin’’, karena program tidak tepat sasaran. Gerak cepat dari kita semua yang terlibat di dalamnya sangat diharapkan, sehingga potensi perikanan dan kelautan yang besar ini bisa dimanfaatkan optimal. Jangan sampai, PPN Awang dan program yang lain tidak mendukung pelaksanaan program unggulan menuju NTB Gemilang seperti yang dicita-citakan. (*)

RADIO

ESABARAN atas perilaku hedonis wakil rakyat kembali diuji.

Pasalnya di akhir masa jabatan, 50 anggota DPRD NTB justeru mengagendakan acara jalan-jalan ke Luar Negeri sekaligus sebagai acara perpisahan karena dari total 65 anggota dewan, 42 dari mereka gagal terpilih kembali. Agenda jalan-jalan yang dimulai 3 Agustus selama seminggu bertajuk kunjungan kerja ke luar negeri itupun sepertinya bukan kapasitas mereka jika berdalih untuk belajar pengelolaan pariwsata ke Eropa misalnya. Pemerintah daerah sudah membentuk BPPD yang menjadi penjaga gawang untuk promosi wisata daerah ke luar negeri. Promosi melalui kunjungan itupun sepertinya sudah tidak cukup efektif jika hanya sekedar promosi mengingat perkembangan digitalisasi yang cukup massif yang bisa dimanfaatkan.

Begitupun dengan dalih kunjungan ke Australia untuk belajar tentang peternakan dan menjalin kerjasama, kapasitas keilmuan para anggota dewan yang berkunjung itupun sepertinya hanya akan manggutmanggut ketika dijelaskan tentang pengelolaan peternakan di Australia yang sangat tidak seimbang jika membandingkan dengan pengelolaan bidang peternakan di NTB. Padahal jika benar-benar ingin belajar, lebih efektif mengirimkan mahasiswa peternakan kampus yang ada di NTB ataupun pegawai-pegawai yang ada di Dinas Peternakan, tanpa perlu keliling di Eropa terlebih dahulu lalu tujuan akhir di Australia.

Kunjungan ke Turki juga dijadikan alasan untuk belajar tentang pariwisata Islami. Turki sebagai negara dengan Sistem kekhalifahan monarki terakhir yang menyimpan banyak monumen bersejarah sepertinya agak timpang jika konsep pariwisata Islami yang dikembangkan diadopsi untuk dikembangkan di NTB. Pasalnya pariwisata NTB saat ini masih sebatas berlomba-lomba memunculkan destinasi dengan dalih untuk perkembangan ekonomi, tetapi kenyamanan berwisata dan kelestarian lingkungan pun sangat jarang diperhatikan.

Semestinya para anggota dewan tak perlu berkunjung ke manamana hanya untuk belajar pengelolaan pariwisata, tetapi cobalah berkunjung ke beberapa tempat wisata di NTB yang menjadi sentra lalu renungkan apa hal-hal yang kurang dan perlu perbaikan jika memang ada kepedulian atas itu.

Kunjungan para wakil rakyat ke Luar Negeri meskipun dikatakan sudah sesuai prosedur tetapi tetap harus mengacu asas kebermanfaatan atas penggunaan anggaran yang mereka alokasikan. Anggaran Rp. 3,5 Milyar uang rakyat hanya untuk seminggu perjalanan sangat kontras menunjukkan hedonisme yang mereka pupuk selama mempunyai kuasa sebagai wakil rakyat yang sepertinya telah salah dipilih oleh rakyat.

Prestasi dari wakil rakyat selain keterwakilan suara untuk balas jasa kepada konstituen mereka tak lebih sebagai upaya meninabobokkan masyarakat atas ketimpanganketimpangan yang ada.

Kunjungan ke luar negeri itupun tak lebih sebagai upaya menunjukkan eksistensi mereka dengan relasi kuasa yang sangat timpang antara masyarakat yang mereka wak-

Oleh: Abdul Rahim, M.A (Fasilitator Sosial Rehab/Rekon Pasca Gempa BPBD NTB) ili mengingat cukup besarnya anggaran yang mereka gunakan hanya untuk sekedar jalan-jalan.

Derita Penyintas Gempa Sementara itu di wilayah Sambelia, Sembalun, Pringgabaya, bahkan Lombok Utara sekalipun sebagai titik awal penanganan gempa masih banyak yang berteduh di bawah tenda terpal yang sudah banyak bolongnya karena bantuan pembangunan ataupun perbaikan rumah belum dikucurkan dari BNPB. Begitupun yang baru berdiri tiang rumah mereka tetapi dana yang sudah dicairkan malah disalahgunakan oleh aplikator-aplikator nakal yang belumbelum juga mendatangkan material bangunan kepada warga.

Jika saja para wakil rakyat yang akan menghabiskan anggaran Rp. 3,5 Milyar tersebut hanya untuk jalan-jalan ke luar negeri mau sedikit meluangkan waktu untuk jalanjalan melihat kondisi warga yang masih bertahan di tenda, mungkin akan lebih baik jika dana itu dialokasikan untuk membantu korban gempa. Bisa saja bukan untuk perbaikan rumah, tetapi bantuan untuk upaya membangkitkan ekonomi masyarakat juga sangat penting untuk kelangsungan hidup para penyintas gempa yang masih bertahan di tenda-tenda tersebut.

Anggaran Rp. 3,5 Milyar bagi mereka mungkin hanya sedikit, mengingat yang digunakan kas daerah yang mungkin biasanya lebih dari itu. Akan tetapi tetap saja kesan hedonis dan ketidakpedulian para wakil rakyat yang justeru tidak melihat nasib msyarakat para penyintas gempa yang sampai saat ini masih banyak yang belum memiliki hunian. Masih banyak hal bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan dengan anggaran jalan-jalan tersebut, seperti penambahan anggaran untuk beasiswa NTB, Rumah Bahasa, dan dukungan-dukungan untuk program pemerintah daerah skala kecil yang mencakup untuk kesejahteraan masyarakat lebih penting daripada dihabiskan hanya untuk jalan-jalan dengan dalih kunjungan kerja, promosi, ataupun agenda jalin kerjasama sekalipun.

Apatisme Yang Mengakar Sepertinya sudah cukup tepat bagi masyarakat yang tidak memilih kembali wakil rakyat yang akan mengakhiri masa jabatannya ini dan memberikan peluang baru bagi wakil rakyat terpilih untuk menunjukkan agenda-agenda progresif yang bisa dilakukan untuk masyarakat lebih luas, bukan hanya untuk konstituen mereka. Karena selama ini wakil rakyat yang menduduki kuasa hanya memilih untuk menyalurkan dana reses di kantong-kantong suara pemilih mereka, sementara wilayah-wilayah yang bukan basis suara mereka tetap saja tanpa perhatian.

Bahkan wilayah yang menjadi kantong suara pemilih wakil rakyat tersebut di salah satu rumah warganya terparkir mobil operasional entah untuk apa yang di bagian belakangnya tertulis “Dana Reses” dari salah satu wakil rakyat. Entah mobil mewah itu untuk operasional warga ataukah untuk operasional

tim suksesnya yang pernah menjadi pengawal suara atas keterpilihannya di tampuk kuasa saat ini.

Begitu juga dengan bantuan-bantuan yang dianggarkan dari Dana Reses Dewan tersebut, di beberapa Pondok Pesantren juga diberikan bantuan operasional berupa motor Pick Up yang biasa digunakan untuk mengangkut sampah ataupun barang-barang keperluan pondok pesantren. Merawat konstituen pemilih melalui itu cukup efektif menurut mereka, karena basis pemilih yang loyal biasanya akan terus diperhatikan oleh wakil rakyat tersebut.

Memberikan bantuan untuk itu lebih baik, meskipun hanya sebagian kecil di basis pemilihnya. Akan tetapi semestinya pemerataan untuk memperhatikan masyarakat bukan semata relasi kuasa karena telah memilih mereka. Terlebih ketika ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan di suatu wilayah untuk keberlanjutan pengembangan ekonomi yang inklusif untuk masyarakat sangat perlu untuk didukung melalui itu.

Dana reses anggota dewan sepertinya tidak murni semua untuk kepentingan masyarakat, baik itu masyarakat pemilihnya, akan tetapi potongan-potongan dari prosedur penyaluran supaya sampai ke masyarakat itu pun sangat mungkin tak terhindarkan, sehingga total yang sampai ke masyarakat pun hanya sisa-sisa dari itu. Apalagi mau mengharapkan untuk disalurkan ke wilayah potensial yang bukan basis pemilih wakil rakyat tersebut.

Begitupun dengan anggaran kunjungan ke luar negeri ini, sangat bermanfaat jika dialihkan untuk pengembangan hal-hal potensial di beberapa titik wilayah yang sedang merangkak membangun pondasi pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat luas. Seperti, kelompok petani kopi di beberapa wilayah yang baru merintis usaha pengelolaan kopi kemasan, ataupun peternak lebah yang mulai berkembang menjadi kampung lebah di wilayah pringgarata Lombok Tengah. Begitupun dengan usahausaha dari kelompok pemuda di beberapa desa yang mulai geliat membangun basis ekonomi untuk kesejahteraan yang berkelanjutan, serta hal yang bisa mereka andalkan sebagai pendapatan sehingga tidak lagi menjadi TKI ke luar negeri bertahun-tahun tetapi tetapi tetap saja habis tak bersisa.

Kesederhanaan dan Kepedulian Ketika para anggota dewan yang telah terpilih sebagai wakil rakyat, sudah semestinya menampilkan halhal yang menjadi basis kuat yang meyakinkan bahwa masyarakat tidak salah memilih untuk mewakili aspirasi mereka. Kesederhanaan cukup perlu menjadi pengingat bahwa para anggota dewan yang terpilih menduduki tampuk kuasa adalah ruang pengabdian dan perjuangan untuk membangun pondasi-pondasi yang berkelanjutan untuk semakin banyaknya rakyat yang bisa tersejahterakan.

Masyarakat yang sudah memilih mereka juga bukan hanya melepas lalu mengharapkan bantuan dari para anggota dewan yang telah mere-

RADIO

ka pilih. Akan tetapi mekanisme pengawasan dari masyarakat pun cukup penting agar para wakil rakyat itupun tidak lupa janji ataupun mengabaikan hal-hal yang semestinya besar kapasitas mereka untuk tampil di masyarakat, alihalih tetap terlena di menara gading kekuasaan yang telah diamanahkan rakyat kepada mereka.

Bentuk kepedulian itupun bukan sekedar mengingat rakyat yang telah memilih mereka lalu dibalas dengan dana reses atas bantuan-bantuan yang diberikan. Akan tetapi upaya membangun silaturahmi yang intim dengan masyarakat pun bisa menjadi modal sosial yang terus menerus akan diingat. Ke depannya pun hal itu bisa dilakukan tidak hanya di basis pemilih mereka, multiplikasi ke beberapa titik wilayah dengan memaksimalkan peran tim dan benar-benar sebagai upaya pengabdian melalui kuasa itu cukup penting untuk dipikirkan. Bukan pula dengan menampilkan perilaku hedonis jalan-jalan ke luar negeri menghabiskan uang rakyat di akhir jabatan. Pun bisa juga anggaran Kunjungan kerja ke luar negeri itu dipakai untuk membeli hewan Qurban misalnya, dibeli langsung dari peternak, dan disalurkan ke semua masjid-masjid terutama di wilayah-wilayah para penyintas gempa yang masih bertahan di tenda.

Sekiranya kepedulian para wakil rakyat itu masih ada, setidaknya pikir ulang untuk melanjutkan jalan-jalan menghabiskan uang rakyat ke luar negeri di tengah penderitaan masyarakat, masih ada ruang untuk negosiasi dan berdamai dengan ego yang ingin menampilkan eksistensi sebagai pihak kuasa. Hingga anggaran itupun bisa dialihkan untuk kebermanfaatan yang lebih banyak untuk masyarakat sebagaimana janjijanji yang mereka gaungkan sebelum terpilih.

POJOK Kejaksaan usut ganti rugi Rp2,7 miliar lahan LCC Harus diusut tuntas

*** Peredaran miras tradisional masih marak Bisa jadi pemicu kriminalitas

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 8 Agustus 2019

Lahan Dibayar Lunas, Masyarakat akan Punya Saham Dari Hal. 1 Kedua, ada usaha real estate. PT. Diamar Mitra Kayangan mencari untung dari kavling kawasan siap bangun dan jual bangunan serta penyewaan properti. Pemprov NTB, Pemda KLU dan Diamar sesuai kewenangan masingmasing, memiliki kemauan dan niat yang kuat untuk mengalokasikan hampir 1.000 hektare dari 7.373 hektare lahan untuk menjadi kota baru ke Sungdong untuk rencana bisnisnya.

Areal seluas itu akan

dipergunakan untuk pembangunan sejumlah fasilitas. Meliputi fasilitas galangan kapal / lepas pantai / pemeliharaan kelas dunia tertinggi, Pembangkit listrik kerjasama dengan KEPCO (Korea Electric Power Corporation), impor dan ekspor bahan baku dan produk yang relevan. Kemudian pembangunan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan untuk melatih tenaga ahli dan sumber daya manusia setempat di Indonesia. (nas)

PR Masih Banyak Dari Hal. 1 ‘’Bagaimana caranya memanfaatkan Posyandu sebagai tempat deteksi masalah sosial, selain masalah kesehatan. Selain kita punya PR (pekerjaan rumah) masalah PUP (pendewasaan usia perkawinan), stunting,’’ kata Wagub usai melantik Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Provinsi NTB di Pendopo Gubernur, Rabu (7/8) siang.

Wagub menyebutkan, angka stunting di NTB memang masih tinggi, yakni 33 persen lebih. Dari 10 kabupaten/kota di NTB, Lombok Timur menjadi daerah yang paling tinggi angka stuntingnya, lebih dari 43 persen. Sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya, angkanya di atas 30 persen. ‘’Ini PR kita masih banyak,’’ ujarnya.

Wagub mengatakan, semua masalah kesehatan yang masih menjadi PR besar di NTB, edukasinya akan ditumpangkan lewat Posyandu. Sehingga sekarang sedang gencar dilakukan revitalisasi Posyandu.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini menyebut banyak Posyandu di kabupaten/ kota di NTB yang sudah bagus. Posyandu yang sudah bagus inilah yang perlu direplikasi ke Posyandu lainnya yang ada di NTB. ‘’Kita targetnya tahun 2020, tidak boleh ada Posyandu Pratama. Insya Allah bisa loncat ke Posyandu Mandiri. Target 2023, Posyandu kita semua harus

menjadi Posyandu Mandiri atau Posyandu Keluarga,’’ tegas Wagub.

Ia meyakini dengan sinergi semua pihak terkait, apa yang dikhtiarkan akan terwujud. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga terkait lainnya apabila bergerak sesuai tugas dan tanggungjawabnya, maka apa yang diharapkan akan bisa terwujud. ‘’Revitalisasi Posyandu itu bukan sesuatu yang baru. Posyandu Keluarga sudah banyak seperti di Kota Bima, KSB, Sumbawa, semua kabupaten/kota sudah ada. Sekarang bagaimana caranya semua mengarah ke situ,’’ ujarnya.

Dengan melakukan revitalisasi, setiap Posyandu harus memiliki kader minimal delapan orang. Mengenai pemberian insentif kader Posyandu, kepala desa di NTB sudah siap mengalokasikan dalam APBDes. Termasuk penyiapan fasilitas standar Posyandu.

Tugas Pemda adalah memberikan pelatihan kepada kader Posyandu. Sementara itu, tugas provinsi adalah memberikan Training of Trainer (TOT). Nantinya, kader Posyandu akan disertifikasi oleh Dinas Kesehatan. Dengan adanya sertifikasi kader Posyandu, maka dia akan tetap menjadi kader Posyandu meskipun terjadi pergantian kepala desa. (nas)

Kejaksaan Usut Ganti Rugi Rp2,7 Miliar Lahan LCC Dari Hal. 1 Dijelaskan juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, setelah dilakukan ekspose perkara Rabu (7/8) kemarin, penyidik belum menemukan indikasi yang mengerucut pada perbuatan melawan hukum. Sebab dari perjanjian pembayaran agunan Rp 94 miliar, pembayarannya berjalan sesuai kesepakatan. ‘’Jadi ketika dilakukan audit oleh BPKP untuk sewa lahan itu masih ambigu. Jadi digeser auditnya ke soal pembayaran sebagian lahan LCC untuk ganti rugi gedung dan lahan Dinas Pertanian,’’ kata Dedi Irawan.

Sesuai ekspose bersama BPKP, saat ini audit dan penyidikan fokus pada pembayaran Rp2,7 miliar tersebut. Pada nomenklatur perjanjian kerja sama antara PT Tripat degan PT Bliss memunculkan hak dan kewajiban. Di mana, hak yang diberikan PT Tripat adalah penggantian gedung Dinas Pertanian (Distan) di kawasan seluas 8,4 hektar yang kini dibangun LCC. Pemberian penggantian pembangunan gedung Dinas Pertanian tersebut dibayar PT Bliss senilai Rp2,7 miliar. Anggaran tersebut dibayarkan ke PT Tripat. “Baru sampai disitu yang diaudit BPKP,” ujarnya.

Dedi mengatakan, penggantian gedung Dinas Pertanian sejumlah Rp 2,7 miliar itu bagian dari penyertaan modal PT Bliss pada pengembangan LCC. Persoalannya, dana Rp 2,7 miliar itu sudah terlanjur diaudit Inspektorat Lobar. Sehingga pihaknya bersama BPKP sedang menunggu hasil audit tersebut, sembari terus

melakukan audit untuk keseluruhan anggaran Rp 94 miliar. ‘’Jadi diberi kesempatan dulu Inspektorat untuk audit.

Hasilnya itu akan jadi bahan penyidikan. Jadi seperti itu bunyi kesepakatan antara Inspektorat selaku APIP dengan kami sebagai APH,’’ paparnya.

Sejauh ini penyidik belum menetapkan tersangka kasus ini. Alasannya, kerugian negara belum dikantongi.

Memang, penyidik sudah mengekspose perkara Rabu (7/8) siang kemarin. Kesimpulannya, belum menetapkan tersangka. “Masih menunggu perhitungan kerugian negara dari BPKP,” kata Dedi Irawan.

Diketahui, munculnya kasus LCC diketahui karena adanya persoalan antara kerjasama Perusda Lobar PT. Tripat dengan PT. Bliss.

Dari pengelolaan bisnis kerjasama itu, dividen diduga tak disetorkan.

Berdasarkan perjanjian, seharusnya Pemkab Lobar menerima dividen sebesar 3 persen atau setara dengan Rp 418 juta pertahun dari penyertaan modalnya. Tak hanya itu, lahan di LCC ini diduga diagunkan dengan nilai Rp 96 miliar.

Modal yang diberikan PT Tripat berupa aset daerah berbentuk tanah seluas 8,4 hektar setara senilai Rp 22,33 miliar lebih dan uang sebesar Rp 1,7 miliar lebih. Perusahaan PT Tripat bekerjasama dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera dalam pengelolaan pusat perbelanjaan LCC di Narmada. (ars)

Pemprov Gandeng Badan Geologi dan Puslit Arkenas Dari Hal. 1 ‘’Kalau di Tambora dulu kita melakukan georadar ada 10 hektare,’’ sebutnya.

Lokasi yang diindikasikan situs kerajaan kuno Pamatan merupakan bekas galian C. Saat ini pada lokasi tersebut sudah tak ada lagi aktivitas galian C. Karena merupakan salah satu situs geopark Rinjani, maka badan pengelola yang nantinya akan berperan di sana.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memerintahkan Dinas ESDM melakukan penggalian awal situs kerajaan kuno di Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah. Kerajaan kuno yang bernama Pamatan tersebut tertimbun letusan

Gunung Samalas.

Gubernur menceritakan pada Selasa (6/8) pagi, ia menemani salah satu Deputi Menko Maritim dan Sumber Daya mengunjungi Desa Tanak Beak, Lombok Tengah dalam rangka menyambut Asia Pacific Geoparks Network (APGN) Symposium ke-6 yang akan dilaksanakan di Lombok, September mendatang.

Dikatakan, situs kerajaan kuno Pamatan tersebut sekarang ini tertimbun pasir dengan kedalaman sekitar 15 meter. Lokasi tersebut menjadi tempat orang menambang pasir.

Setelah dilakukan penggalian, ternyata di bawahnya ditemukan gerabah atau simbol-simbol peradaban. (nas)

Halaman 15

Wagub Apresiasi Mobil Listrik Karya Anak Bangsa Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd menerima kunjungan dari Universitas Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) dan PLN Blits Explore Indonesia di Ruang Kerjanya, Rabu (7/8). Ummi Rohmi sangat menyambut baik hadirnya mobil listrik karya anak negeri ini. ‘’Kami semangat mendengar anak-anak negeri bisa menciptakan mobil listrik ramah lingkungan seperti ini,’’ ujarnya.

Wagub berharap, mobil listrik tersebut segera dapat

diproduksi massal sehingga masyarakat luas dapat menikmati mobil yang ramah lingkungan tersebut. ‘’Luar biasa, kita rasanya seperti di negara maju dan Indonesia tentunya harus maju. Mudahmudahan di NTB juga segera dimanfaatkan,’’ harapnya.

Wagub juga berkesempatan mencoba mobil listrik tersebut mengelilingi Halaman Kantor Gubernur NTB. Sementara itu, Asisten II Setda NTB, Ir. Ridwansyah, MTP pada kesempatan itu mengusulkan mobil listrik ini bisa digunakan di tempattempat wisata seperti di

sirkuit MotoGP nantinya, sehingga menjadi eco tourism.

Yoga Uta Nugraha salah satu Tim ITS menjelaskan mobil listrik ini diciptakan oleh mahasiswa ITS yang bekerja sama dengan PLN melakukan touring keliling Indonesia. Tujuannya untuk mengenalkan kendaraan listrik ke seluruh masyarakat.

Selain itu perjalanan ini sekaligus untuk menguji ketahanan mobil listrik. ‘’Kegiatan ini didukung penuh oleh PLN, berupa fasilitas untuk melakukan pengisian daya baterai mobil yang ada di seluruh Indonesia,’’ jelasnya. (r)

PLN Bangun Jaringan Listrik ke Dusun Punik, Daerah Terpencil di Sumbawa Mataram (Suara NTB) Membangun listrik ke daerah-daerah terpencil tidak semudah membangun listrik di wilayah-wilayah perkotaan yang memiliki akses mudah.

Menyeberangi laut dan sungai, melewati bukit dan pegunungan harus dilalui agar dapat melistriki masyatakat di lokasi-lokasi terpencil.

Sejak bulan Mei, PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) mulai membangun jaringan listrik ke Dusun Punik, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Dusun Punik merupakan dusun yang berada di sekitar kawasan KPHP Batulanteh. Di huni oleh sekitar 180 jiwa dengan mayoritas mata pencaharian penduduk dari hasil perkebunan, khususnya kopi dan kemiri. Akses jalan yang rusak, ditambah banyaknya tanjakan dan turunan yang curam menjadikan waktu tempuh ke dusun ini ± 1 jam 30 menit dari Pusat Kota Sumbawa.

“Proses pembangunan sudah dimulai. Saat ini sedang proses penanaman,” ujar General Manager PLN UIW NTB, Rudi Purnomoloka.

Untuk melistriki Dusun Punik ini PLN akan membangun jaringan tegangan menengah (jtm) sepanjang 8,2 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah (jtr) sepanjang 1 kms, dan 1 buah gardu berkapasitas 160 kilovolt Ampere (kVA).

Rudi menambahkan bahwa untuk membangun jaringan ke daerah-daerah terpecil tidak semudah membangun jaringan listrik di perkotaan. Medan berbukit yang curam dengan jalan yang kecil membuat proses pengangkutan sangat sulit.

“Medannya ke Dusun Punik itu sangat sulit, ada tanjakan yang sangat curam, kemiringan

(Suara NTB/bul)

PELIHARA JARINGAN - Tim Pasukan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) jaringan 20 kiloVolt (kV) PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram melakukan pemeliharaan jaringan di sekitar kawasan wisata Pantai Senggigi, Selasa (7/8). PLN menyatakan kesiapannya mendukung berbagai kegiatan bertaraf nasional maupun internasional digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kehadiran Tim PDKB membuat pemeliharaan jaringan listrik dapat dilakukan tanpa melakukan pemadaman, sehingga berbagai acara dapat dilakukan dengan listrik yang andal. mencapai 40 derajat dan melewati hutan. Kalau angkut tiang pakai truk itu haru sangat berhati-hati,” tutur Rudi.

Pembangunan jaringan listrik ke Dusun Punik diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2019.

“Kalau diperkotaan bangun jaringan bisa cepat, tapi kalau di desa tentu waktunya lebih panjang. Mudah-mudahan tidak ada hambatan sehingga akhir tahun bisa selesai dan hadirnya listrik bisa menjadi kado indah untuk warga Dusun Punik,” kata Rudi.

Sekretaris Desa Batudulang, Rasidi berharap jaringan listrik dapat segera terbangun dan mengalirkan listrik ke Dusun Punik.

“Masyarakat tentunya sangat berharap listrik bisa segera masuk ke Punik. Kalau ada kesulitan PLN pasti kami bantu,” tutur Rasidi.

Untuk melistriki Dusun Punik,

saat ini warga masih menggunakan genset hasil swadaya masyarakat. Untuk membeli genset setiap warga membayar iuran sebesar 400 ribu rupiah.

Kemudian setiap bulannya warga juga membayar iuran sebesar 100 ribu rupiah untuk memberli bahan bakar genset tersebut.

“Itu hanya untuk penerangan, maksimal tambah dengan televisi. Listriknya pun hanya menyala dari jam 6 sore sampai 6 pagi,” terang Rasidi.

Kehadiran listrik di Dusun Punik nantinya diharapkan dapat melahirkan usaha-usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Selama ini kopi dan kemiri tidak di olah, ya mudah-mudahan dengan adanya listrik warga bisa membuka usaha pengolahan, sehingga harga jualnya bisa naik,” tutup Rasidi. (bul/*)

Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat NTB Kalah dari Maluku Mataram (Suara NTB) Tingkat konsumsi ikan masyarakat NTB perkapita per tahun masih berada di papan tengah secara nasional, yakni 38,2 kg perkapita per tahun.

Tingkat konsumsi ikan masyarakat NTB masih kalah dari Maluku yang sudah mencapai 70 kg perkapita per tahun.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan bahwa memang ada peningkatan konsumsi ikan perkapita per tahun di NTB. Dari 35,49 kg per kapita pertahun pada 2018, menjadi 38,2 kg perkapita pertahun pada 2018. Artinya, terjadi peningkatan konsumsi ikan masyarakat NTB, namun hanya 2,71 kg.

“Jadi memang ini PR besar kita semua. Tapi saya yakin dengan Ketua Forikan yang sekarang, insya Allah bisa mendorong bagaimana agar masyarakat NTB gemar mengonsumsi ikan,” kata Wagub usai melantik Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) di Pendopo Gubernur, Rabu (7/8) siang.

Dengan posisi di peringkat tengah secara nasional, artinya masih banyak masyarakat yang

mengonsumsi ikan atau konsumsi ikan masih minim. Untuk itu, Forikan NTB dan kabupaten/ kota diharapkan bersinergi untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat NTB. Menurut Wagub, ikan sangat bergizi. Ikan mengandung protein, omega 3 yang sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, menurunkan potensi kanker dan meningkatkan kecerdasan.

“Jadi, tak ada alasan untuk kita tidak mengkonsumsi ikan.

Tapi sekarang bagaimana ib-bu yang ada di NTB, paham bahwa ikan ini penting,” katanya.

Dikatakan, untuk mendapatkan ikan sebenarnya tidak terlalu sulit. Namun karena pemahaman masyarakat yang belum cukup baik. Sehingga masyarakat tak mementingkan untuk mengonsumsi ikan. “(Tingkat konsumsi ikan NTB) ini masih jauh, Maluku sudah 70 kg perkapita pertahun.

Padahal kita adalah daerah kepulauan,” katanya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si mengatakan untuk

meningkatkan konsumsi ikan masyarakat NTB, perlu dimulai dari hulu. Artinya, perlu peningkatan produksi ikan. Salah satunya pengembangan budidaya perikanan di perairan umum.

Ia menyebut, tiap tahun ditebar ikan sebanyak 1-2 juta ekor di perairan umum seperti sungai, bendungan dan perikanan air tawar lainnya. Selain peningkatan produksi ikan, menurut Hamdi, perlu ada inovasi produk olahan ikan. Seperti dijadikan bakso, abon dan produk lainnya yang menarik.

“Kalau ada pemahaman keliru bahwa makan ikan menyebabkan gatal-gatal. Kita perlukan, bagaimana ikan itu harus higienis,” ujarnya.

Disebutkan produksi perikanan di NTB tahun 2018 sebesar 1,2 juta ton. Produksi hasil perikanan tersebut paling dominan rumput laut. Sedangkan untuk produksi ikan saja sebesar 390 ribu ton.

“Sedangkan tingkat konsumsi masyarakat NTB 38,2 kg per kapita per tahun untuk 2018.

Tingkat konsumsi ikan di Pulau Lombok perlu kita genjot,” tandasnya. (nas)

Lombok Dijadikan Klaster Industri Perikanan Tangkap Dari Hal. 1 Mulai dari peralatan, SDM sampai produk turunannya. Itu berpusat di Teluk Awang,’’ kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Rabu (7/8) siang.

Disebutkan, sampai Juli lalu, hasil perikanan tangkap di Teluk Awang mencapai 700 ton. Selain menjadi tempat untuk ekspor ikan, TelukAwangjugaakandihadirkan industri pengolahan ikan. ‘’Karena konsep minapolitan itu pengelolaan sumber daya perikanan dari hulu sampai hilir. Sehingga mulai dari produksi ikan, menyiapkan SDM, mengolah sampai ke pasarnya,’’ katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan sektor perikanan dan kelautan NTB dibagi menjadi tiga klaster. Pertama, klaster minapolitan Lombok, dengan lokomotif industri perikanan tangkap. Kedua, klaster mina-

politan Teluk Saleh Sumbawa, dengan pengembangan perikanan berkelanjutan. Dan ketiga, klaster minapolitan Bima, dengan lokomotif industri garam.

Sebelumnya, Hamdi mengatakan kapal-kapal besar penangkap ikan berukuran 100 Gross Tonage (GT) yang selama ini bongkar muat di Pelabuhan Besar di Pulau Jawa, sekarang sudah beralih ke Pelabuhan Perikanan Teluk Awang. Tahun 2019 ini, ditargetkan 100 kapal besar yang melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, Lombok Tengah.

Pelabuhan Perikanan Teluk Awang sudah dijadikan sebagai tempat bongkar muat kapal – kapal besar yang berasal dari beberapa pelabuhan besar di Indonesia. Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Teluk Awang sebagai lokasi bongkar muat, karena sejumlah pelabuhan yang ada di Indonesia seperti Bali dan Banyuwangi sudah over

kapasitas. Sehingga kapal-kapal besar penangkap ikan tersebut diarahkan melakukan bongkar muat di Lombok.

Keuntungan bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang bisa mendekatkan lokasi penangkapan ikan. Karena rata-rata kapal – kapal besar tersebut menangkap ikan di Samudera Hindia.

Hamdi menyebutkan, hasil tangkapan ikan cukup melimpah.

Dalam dua minggu, sebanyak 40 ton ikan yang didapat. Sehingga, apabila ditotal jumlah ikan yang bongkar muat di Pelabuhan Teluk Awang mencapai 120-140 ton dalam dua minggu.

Tidak itu saja, kapal – kapal kecil dengan kapasitas 5 – 10 GT, dalam seminggu bisa mendapatkan 1 – 3 ton. Menurut Hamdi, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. (nas)

(Suara NTB/humasntb)

MENCOBA - Wagub Hj.Sitti Rohmi Djalilah berkesempatan mencoba mobil listrik tersebut mengelilingi Halaman Kantor Gubernur NTB.

Distribusi Air Bersih Dinas Sosial Alami Beberapa Kendala Mataram (Suara NTB) – Bulan Agustus diperkirakan menjadi puncak kekeringan meteorologis yang sedang terjadi di NTB. Berbagai cara dilakukan untuk mengatasi dampak kekeringan itu, termasuk penyaluran air bersih ke daerah-daerah prioritas oleh Dinas Sosial NTB. Kepala Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat (NTB), Dra. T. Wismaningsih Drajadiah melalui Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Chandra Aprinova, A.KS, M.P., menerangkan sampai saat ini pihaknya masih terus mendistribusikan air ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan parah.

Namun dalam proses pendistribusian itu juga ditemukan beberapa masalah.

Chandra sendiri menekankan diperlukannya solusi jangka panjang terkait kekeringan.

Mengingat distribusi air tidak bisa dilakukan terus-menerus karena jumlah penduduk yang terus bertambah sementara sumber air terus berkurang.

Salah satu masalah yang terjadi dicontohkan Chandra seperti di mata air Lingkok Tutuk di Jerowaru yang kualitas airnya menurun. Karena itu, pihaknya terus mencari sumber air lain untuk memenuhi kebutuhan distribusi.

Selain itu, mulai adanya penarikan biaya pengambilan air oleh masyarakat sekitar yang komponen pembiayaannya tidak ada dalam anggaran Tanggap Bencana Dinas Sosial. “Sumber air harus kami bayar Rp15 ribu per tangki seperti di Sarasute dan Kayangan (dan) di Lingkok Tutut juga kita bayar 20 ribu,” ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (7/8) di Mataram.

Masalah lainnya yang terjadi dalam proses pendistribusian air adalah kurangnya bak penampungan yang dimiliki warga. Kemudian banyaknya

tangki milik swasta yang ikut mengambil air di mata air dan seringkali untuk diperjual-belikan kepada masyarakat terdampak. Hal itu disebutnya memperparah keadaan di tengah-tengah usaha pihak terkait untuk mengatasi dampak kekeringan.

Mekanisme yang diterapkan dalam pendistribusian air bersih sendiri adalah pengiriman air bersih untuk daerah yang mengirimkan surat permohonan atau daerah yang telah menetapkan status darurat kekeringan. Distribusi air itu sendiri menggunakan dana APBD yang dikelola Dinas Sosial NTB. Sampai saat ini diterangkan Chandra dana tersebut telah terpakai 60% untuk distribusi air di Pulau Lombok. Sedangkan untuk di Pulau Sumbawa distribusi air dilakukan oleh Dinas Sosial masing-masing kabupaten/kota bersama-sama dengan BPBD kabupaten/kota.

“Khususnya di Kota Bima dan Kabupaten Dompu yang tetap jalan dan melapor,” ujarnya.

Beberapa daerah prioritas Dinas Sosial yang telah menerima distribusi air bersih sendiri seperti di wilayah Lombok Timur diantaranya Jerowaru, Batu Nampar, Kuwan Runduk, Sekaroh, dan Sereweh. “Kita mulai dropping (distribusi, Red) bulan empat (April, Red) sampai dengan sekarang dengan jumlah air didropping kurang lebih 9.000 liter,’’ katanya.

Selain itu didistribusikan juga air bersih untuk wilayah Lombok Tengah bagian selatan, Lombok Barat bagian selatan, wilayah perbukitan di Kecamatan Batulayar dan Gunung Sari, dan beberapa wilayah di Lombok Utara.

Kota Mataram menjadi satusatunya wilayah yang tidak menerima distribusi air. Mengingat dampak kekeringan telah bisa ditangani melalui saluran air PDAM. (bay)

Lima Rumah Sakit Turun Kelas Tetap Ikuti Sistem Rujukan Berjenjang Dari Hal. 1 ‘’Apabila secara indikasi medis diperlukan rujukan maka dirujuk ke rumah sakit atau Faskes tingkat dua.

Faskes tingkat dua itu adalah Faskes dengan pelayanan spesialis,’’ sambungnya. Kemudian apabila dipandang perlu secara indikasi medis dapat dirujuk lagi ke Faskes tingkat tiga yaitu pelayanan sub-spesialis. Ali menekankan bahwa sistem rujukan berjenjang menekankan pada indikasi medis pasien yang disesuaikan dengan fasilitas dan kapasitas Faskes. ‘’Kita harapkan masyarakat memahami itu,’’ harapnya.

Terkait rumah sakit yang turun kelas, Ali menyebut bahwa masih ada waktu yang

diberikan untuk mengajukan keberatan guna mempertahankan kelasnya. Ke lima rumah sakit yang turun kelas, yaitu RSUD Sumbawa, RSU H.L. Manambai Abdul Kadir, RSUD Dompu, RSUD Kota Bima dan RSUD Bima sendiri telah mengajukan keberatan tersebut.

Diterangkan Ali bahwa sistem rujukan berjenjang salah satunya dibuat untuk menghindari penumpukan pasien di satu Faskes saja.

Dicontohkannya seperti pasien-pasien dengan sakit ringan bisa menggunakan Faskes tingkat pertama ketimbang memenuhi Faskes tingkat ke dua atau diatasnya yang dianggap lebih baik. ‘’Ini untuk pemerataan juga,’’ ujarnya. (bay)

NTB Alami Suhu Terendah Hingga 16 Derajat Dari Hal. 1 Di mana, suhu minimum tercatat 16,6 derajat celcius. Ini sekaligus menjadikan suhu udara terendah di NTB dalam delapan tahun terakhir,’’ kata Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Restu Patria kepada Suara NTB Rabu (7/8).

Menurutnya, suhu dingin di musim kemarau adalah situasi yang normal. Puncak suhu terdingin di NTB biasanya terjadi pada bulan Agustus.

Masyarakat tidak perlu heran soal suhu dingin saat musim panas saat ini. Berbalik dengan anggapan bahwa suhu dingin hanya terjadi saat musim hujan. Sebab musim kemarau dan suhu dingin di NTB saling berkaitan.

Teorinya, lanjut Restu,

suhu dingin di musim kemarau dipengaruhi oleh kurangnya tutupan awan. Situasi terbalik ketika terjadi penumpukan awan, maka energi panas dari matahari akan dipantulkan kembali ke bumi, sehingga suhu udara terasa lebih hangat. ‘’Namun saat musim kemarau, hampir tidak ada awan, khususnya ketika malam hari. Sehingga energi panas dari matahari diteruskan ke angkasa tanpa ada yang menahan.

Oleh karena itu puncak suhu dingin di NTB bersamaan datang dengan puncak musim kemarau,’’ jelas Restu.

Sementara itu, suhu lebih tinggi atau panas sebenarnya terjadi ketika musim hujan, karena tutupan awan yang lebih banyak. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 8 Agustus 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Di Balik Perjuangan untuk ”Nusa Terang Benderang” Mataram (Suara NTB) Belum lewat dua minggu proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dibangun oleh PLN di Pulau Sumbawa. Proyek ini diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Kamis tanggal 25 Juli 2019 di Kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa 50 MW. Total 10 proyek yang telah disiapkan oleh PLN untuk meningkatkan keandalan kelistrikan serta kesiapan bisnis dan industri di Pulau Sumbawa telah diresmikan.

Sepuluh proyek tersebut antara lain PLTMG Sumbawa 50 MW, PLTMG Bima 50 MW, GI 150 kV Empang 20 MVA, GI 70kV/150kV Dompu Extension 60 MVA, , GI 70 kV Bima Extension 30 MVA, dan GI 70 kV Bonto Extension dan Tol Listrik

Sumbawa yaitu SUTT 70kV GI Taliwang – PLTU Sumbawa Barat, SUTT 150 kV PLTMG Sumbawa – GI Labuhan, SUTT 150 kV Labuhan – Empang, SUTT 150 kV Empang – Dompu, Perjuangan PLN tidak mudah dalam membangun infrastruktur kelistrikan di Pulau Sumbawa. Para pekerja PLN harus menembus hutan, mendaki bukit, menyeberangi lumpur dan beragam tantangan lainnya.

Mengingat medan tempat SUTT ini dibangun beragam.

Di tengah perbukitan dan hutan di Sumbawa, pekerja PLN menancapkan tiangtiang, membangun towertower, memasang kabel-kabel dan sebagainya untuk mendistribusikan listrik kepada warga Sumbawa.

Dalam beberapa foto, tampak para pekerja PLN sedang melakukan proses stringing di salah satu titik,

mereka harus mempertaruhkan nyawanya bergelantungan di kabel SUTT yang tingginya di atas 40 meter.

Itu hanya dalam beberapa foto saja, jika ditotal salah satu jalur yang paling sedikit bisa lima puluhan titik hingga paling ratusan titik.

“Memang tidak semuanya langsung bisa menerima pembangunan secara langsung, beberapa menggunakan mediasi dan pendampingan dan sebagainya hingga kami dapat melanjutkan tugas yang diamanatkan ke kita,” kata Lalu Irlan Jayadi, Asisten Manager Komunikasi Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara.

Irlan mengatakan beberapa pendekatan berhasil (dalam foto) dilakukan, karena PLN selalu melibatkan elemen-elemen masyarakat setempat.

Peresmian bulan Juli bukanlah pembangunan terakhir dari PLN, banyak pembangunan

infrakstruktur kelistrikan yang sedang berjalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Di Pulau Lombok, saat ini sedang dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin gas den-

gan kapasitas 150 MW (Foto PLTMGU Lombok Peaker) dan PLTU Sambelia 2 X 50.

Kedua Pembangkit ini akan menjadi backbone sistem kelistrikan di Pulau Lombok

dan tentunya akan meningkatkan keandalan sistem.

“Kami sangat optimis menyelesaikan proyek yang diamanahkan kepada kami, tentunya dengan selesainya

proyek infrastruktur ketenagalistrikan di provinsi NTB ini dapat menjadikan Nusa Tenggara Terang Benderang” ucap Irlan. (bul/*)

Lombok Peaker

PLTMG Sumbawa

PLTMG Sumbawa

Proses Mediasi

Pekerja di Lombok Peaker

SUTT di tengah hutan

Tangkal Hal Negatif Lewat Pendidikan Keluarga Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan kembali menggencarkan pendidikan keluarga.

Beberapa waktu lalu telah dilaksanakan diskusi kelompok terpimpin lintas instansi penyelenggaraan pendidikan keluarga. Nantinya diharapkan keluarga dan masyarakat juga bisa mencegah hal negatif melalui pendidikan keluarga.

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman mengatakan, nantinya ada panitia terkait penyelenggara pendidikan keluarga. Sekolah akan diberikan pemaha-

man tentang pendidikan keluarga. “Ada rumusan terkait pendidikan keluarga. Panitia atau tim terdiri dari unsur kepolisian dan organisasi perangkat daerah yang menaungi program itu,” katanya.

Hal-hal berkaitan dengan penanganan penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan sebagainya akan dikembangkan oleh panitia. Panitia akan masuk ke sekolah untuk menyampaikan isu aktual yang terjadi di masyarakat. Termasuk berupaya agar siswa memiliki pemahaman lebih terkait penanganan hal-hal negatif. Apalagi saat ini tantangan pendidikan sangat banyak dengan pesat-

nya perkembangan teknologi.

“Kami rumuskan langkah bersama panitia. Nanti akan masuk ke sekolah untuk menyampaikan isu aktual yang terjadi di masyarakat kita,” kata Rusman.

Rusman menekankan, pendidikan keluarga sangat penting bagi pengembangan siswa.

Karena untuk mendukung pendidikan dibutuhkan kerja sama tiga komponen yaitu unsur sekolah, masyarakat, dan keluarga. Ketiga komponen itu diharapkan bekerja sama unutk memperkuat pendidikan bagi siswa. Dengan begitu anak-anak bisa mendapatkan pendidikan di sekolah, keluar-

ga, dan juga masyarakat.

“Karena kewajiban dunia pendidikan ada dari tiga komponen, pemerintah atau sekolah, masyarakat, dan keluarga,” jelasnya.

Dari sisi masyarakat, dibutuhkan dukungan dari komite sekolah, dewan pendidikan, PGRI, atau organisasi pendidikan lainnya.

Keluarga juga diharapkan harus memberikan pendidikan karakter di keluarga, sehingga bisa bersinergi dengan pemerintah atau sekolah. “Dengan begitu kita bisa berbuat lebih baik bersama-sama,” harap Rusman. (ron)