Edisi Jumat 08 Februari 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 8 FEBRUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 276 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Layanan Perdana Radioterapi RSUD Provinsi NTB Melayani Dua Pasien ALHAMDULILAH, apa yang diharapkan oleh masyarakat NTB untuk memiliki fasilitas lengkap dalam penanganan kanker sudah terwujud. Instalasi Radioterapi RSUD Provinsi NTB yang telah diresmikan akhir tahun 2018 lalu, Rabu (6/2) telah melakukan pelayanan perdana kepada dua orang pasien kanker. ‘’Pelayanan Instalasi Radioterapi di RSUD Provinsi NTB menggunakan teknik radioterapi terkini dengan metode 3D CRT FiF ( 3 dimensi conformal radioterapi field in field) dilakukan pada pasien umum (non-BPJS) dengan kasus kanker paru dan kanker payudara berjalan dengan lancar,’’ ujar dr. Suherman Hadi Saputro, Sp. Onk Rad, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/Humas RSUD Provinsi NTB)

PELAYANAN - Suasana pelayanan perdana kepada pasien kanker di Instalasi Radioterapi RSUD Provinsi NTB.

Parpol hingga BUMN Diduga Nunggak Pembayaran Material PT.GNE Mataram (Suara NTB) Tunggakan pembayaran material yang ditanggung PT. Gerbang NTB Emas (GNE) masih mengendap di banyak pihak. Tunggakan diantaranya tercatat di partai politik (Parpol) juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika diakumulasi dengan konsumen lain, nilai piutang Rp6,6 miliar.

Tunggakan pembayaran material itu terjadi dalam kurun waktu 2011 hingga 2017. Manajemen PT. GNE awalnya menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi pemerintah dan swasta termasuk Parpol dalam bentuk

penawaran produk paving block, buis atau beton sumur, pembatas jalan dengan trotoar atau kantin dan beton drainase atau U-Ditch.

Salah satu yang penunggak adalah PDI Perjuangan yang membangun di

Jalan Dr. Soedjono, Lingkar Selatan, Kota Mataram. Pengurus partai meminta droping material paving block untuk halaman kantor. ‘’Nilainya waktu itu sekitar 100 juta lebih,’’ kata sumber Suara NTB, Minggu (3/2).

Setelah proses pembangunan selesai, manajemen melalui bidang operasional melakukan penagihan ke pengurus partai. Bahkan permintaan penagihan dilakukan setiap pergantian manajer operasional. ‘’Tapi tidak ada progres pembayaran,’’ kata sumber tadi. Sehingga sampai saat ini

PDIP tercatat jadi penunggak produk usaha PT.GNE. Diduga PT. Pelindo III juga menunggak.

BUMN ini meminta dropping paving block senilai Rp 100 juta lebih. ‘’Itu terjadi tahun 2011. Untuk proyek pembangunan lanskap dermaga barang di Pelabuhan Lembar. Penagihan pernah dilakukan, tapi kasusnya pun sama dengan PDIP, tidak ada progres pembayaran.’’

Dua konsumen itu hanya sebagian dari sejumlah pihak yang menunggak produk usaha milik PT.GNE. Bersambung ke hal 15

BAHAN KAYU - Salah satu rumah berbahan kayu yang dibangun sendiri warga Lading Lading, Kecamatan Tanjung, KLU. Mereka mengaku trauma bangunan berbahan beton meski itu bantuan pemerintah.

TO K O H Rp2,2 Triliun Ditargetkan Tuntas KEPALA Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT mengatakan Pemerintah Pusat akan segera menggelontorkan sisa dana bencana untuk pembangunan hunian tetap (huntap) sebesar Rp2,2 triliun pada akhir Februari ini. Kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 216 ribu unit rumah yang rusak akibat gempa di NTB sebesar Rp5,7 triliun.

Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah menggelontorkan Rp3,5 triliun.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

IGB. Sugihartha (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Tunggu Sikap GNE JAKSA Pengacara Negara (JPN) pada Kejati NTB menunggu sikap proaktif PT. Gerbang NTB Emas (GNE), terkait penagihan piutang perusahaan yang mengendap hingga Rp6,6 miliar. Wacana pelibatan Kejaksaan itu mengingat berbagai upaya penyelesaian piutang mengendap, tak membuahkan hasil signifikan.

Sebagai catatan, tidak hanya kebocoran anggaran Rp 3,1 Miliar, kini perusahaan daerah milik Pemprov NTB itu harus menanggung beban piutang mencapai Rp 6.677.074.025.

Bersambung ke hal 15

Trauma Beton, Korban Masyarakat Gempa Mayoritas Pilih Rika Lingkar Hutan Mataram (Suara NTB) Masyarakat terdampak gempa, khususnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU), trauma dengan bangunan berbahan beton. Meski yang ditawarkan rumah tahan gempa jenis Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), namun karena berbahan beton, warga menolak. ‘’Mayoritas warga memang memilih Rika.

Ya, memang tidak bisa kita paksanakan mereka memilih Risha. Makanya kita berusaha penuhi permintaan tinggi untuk jenis Rika (Rumah Instan Kayu),’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT, Kamis (7/2).

Menurut Rum, sesuai hasil sensus minat

Rumah Tahan Gempa (RTG), peminat tertinggi untuk berbahan kayu atau jenis Rika. ‘’Khususnya keinginan masyarakat KLU. Sebab mereka di sana terdampak paling banyak, rumah kayu menduduki urutan pertama tingginya permintaan,’’ kata Rum, didampingi Wakil Ketua Konsultan Manajemen Hadi Santoso, ST.,MT. Demi memenuhi kebutuhan itu, pihaknya berkomunikasi dengan sejumlah pengusaha di Pulau Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, daerah sumber kayu untuk bahan bangunan. Sebab tidak mungkin membuka peluang penggunaan kayu dalam daerah, karena dikhawatirkan hutan semakin rusak.

Bersambung ke hal 15

Masih Terjerat Rentenir Mataram (Suara NTB) Masyarakat lingkar hutan di NTB masih terjerat rentenir akibat terbatasnya akses terhadap permodalan untuk mengembangkan Hasil Hutan Bu-

kan Kayu (HHBK).

Masyarakat lingkar hutan menginginkan kehadiran koperasi simpan pinjam agar mereka tak terjerat ‘’bank subuh’’.

Bersambung ke hal 15

Pangkas Birokrasi, Pencairan Dana Gempa Berlaku Satu Pintu Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Korem 162/WB, melibatkan Bank BRI, sepakat mendorong percepatan penanganan rumah korban gempa melalui layanan satu pintu.

Cara ini untuk memangkas birokrasi yang panjang dari proses pengajuan sampai dengan pencairan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Penerapan pola satu pintu itu dimulai Rabu (6/2) lalu di Lombok Tengah dan Kamis (7/ 2) kemarin di Lombok Timur.

Selanjutnya, ujicoba penerapan sama diberlakukan di daerah terdampak lain, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Barat (Lobar), Kota Mataram, Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Pelayanan terpadu dimaksud, dibuka di tiap kantor camat masing masing daerah. Pihak Bank BRI diminta hadir memberi pelayanan pencairan.

Dalam proses itu, demi menjaga agar tetap menjaga akuntabilitas keuangan tanpa mengabaikan kepentingan korban.

Pendampingan dilakukan oleh Kodim masing masing daerah, BPBD, Dinas Perkim, Inspektorat, Polres dan Bank BRI setempat. Hadir juga pada fasilitator.

Menurut Danrem 162/WB Kol. CZI.Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, pelayanan satu pintu ini sangat bermanfaat bagi korban gempa khususnya Pokmas yang sudah terbentuk. Mereka berhak segera mendapatkan dana stimulan bagi yang rumahnya rusak

ringan, rusak sedang dan rumah rusak berat. Dana yang sudah masuk ke rekening masyarakat, lewat pelayanan itu, bisa ditransfer ke rekening Pokmas untuk segera digunakan membangun atau perbaikan rumah. ‘’Pelaksanaan pencairan dana bisa langsung dilakukan untuk semua jenis kerusakan dengan syarat adminitrasi lengkap. Sehingga aplikator dapat segera membangun dan memperbaiki rumah yang rusak,’’ kata Danrem, Kamis (7/ 2). Pola ini memang diyakininya akan mempercepat progres pembangunan. Hanya saja, jika ada masyarakat atau Pokmas yang administrasinya belum lengkap, maka akan terkendala pencairan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

CEK - Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani saat mengecek proses pencairan dana stimulan dengan sistem satu pintu di Lombok Tengah kemarin.

Libatkan Masyarakat KECAMATAN Sekarbela berencana melakukan pengawasan dengan Inspektorat bersama Satgas Pengawasan Internal Keuangan bagian pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Mataram.

Pengawasan ini dalam rangka pengelolaan dana bantuan kelurahan dari pemerintah pusat.

Camat Sekarbela, Cahya Samudra mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan bersama Inspektorat dan Satgas Pengawasan keuangan dalam pengelolaan dana bantuan kelu(Suara NTB/mhj) rahan. ”Disamping pengaCahya Samudra wasan melekat oleh masyarakat sendiri, karena ini sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan nantinya masyarakat dilibatkan,” kata Cahya Samudra, Kamis (7/2).

Penggunaan dana bantuan kelurahan berdasarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Ada dua poin utama penggunaan dana bantuan ini, yakni untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap kelurahan diperkirakan mendapatkan dana bantuan masing-masing Rp370 juta. “Untuk sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Informasi terakhir, dibagi rata anggarannya sekitar Rp370 juta,” ungkap Cahya Samudra.

Kecamatan Sekarbela sementara ini masih dalam persiapan entry data usulan program dan penyelesaian rencana kerja dan anggaran (RKA) menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dengan mengumpulkan seluruh lurah yang ada. “Mengumpulkan lurah-lurah untuk stressing, agar penggunaan dana ini sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran,” ujarnya Melalui dana bantuan kelurahan tahun ini, dia berharap bisa mensejahterahkan masyarakat baik melalui sarana prasana maupun melaui pemberdayaan masyarakat. “Dapat menjawab persoalan-persoalan yang selama ini belum tercover melalui MPBM. Apalagi dana ini konsisten setiap tahunnya dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat secara bertahap,” harapnya. (mhj)

Kaji Usulan RSUD KOMISI II DPRD Kota Mataram, berencana akan berkunjung ke RSUD Kota Mataram. Kunjungan ini menyusul permintaan rumah sakit milik Pemkot Mataram itu terhadap penambahan anggaran Rp100 miliar. “Kalau penambahan anggaran ini kan tidak bisa di tengah jalan, inikan APBD murni sudah selesai pembahasan,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini kepada Suara NTB di ruang kerjanya, kemarin.

Namun, masih ada peluang untuk penambahan anggaran pada perubahan APBD Kota Mataram 2019 mendatang. Dewan, lanjut Zaini, akan melihat di KUA PPAS perubahan, apa yang menjadi alasan RSUD Kota Mataram mengajukan penambahan anggaran. Dewan tidak bisa serta merta menyetujui apa yang menjadi keinginan RSUD Kota Mataram. “Itu harus melalui kajian-kajian dulu,” ucapnya.. Apalagi RSUD Kota Mataram berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Zaini mengakui bahwa selama ini salah satu OPD yang menghasilkan PAD cukup besar adalah RSUD Kota Mataram. Namun karena berstatus BLUD, penghasilan itu dikembalikan lagi ke rumah sakit plat merah itu, dalam rangka pengelolaan. “Kalau mengajukan lagi Rp100 miliar, akan diajukan di perubahan APBD. Karena kan kalau mengubah APBD kan ada ketentuannya,” demikian Zaini. Selain itu, penambahan anggaran itu juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Seperti diketahui, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram mengusulkan anggaran Rp100 miliar untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah ruang rawat inap saat ini dinilai belum relevan.

Ketersediaan kamar RSUD Kota Mataram masih belum ideal sebagai rumah sakit tipe B. Apalagi dengan kejadian gempa bumi bulan Juli dan Agustus 2018 lalu dari jumlah kamar rawat sebelumnya 252, berkurang menjadi 230.

RSUD Kota Mataram menargetkan jumlah kamar perawan 400 sampai 500 kamar. Pengembangan rumah sakit dinilai sangat penting. Di tengah membludaknya kunjungan pasien tapi rumah sakit tidak siap untuk melayani. Rumah sakit milik Pemkot Mataram inipun mengajukan penambahan sarana prasarana. Seperti pembangunan 10 ruang kamar operasi, OKA, ICU, ICCU dan ruang poli paru, HIV/AIDS. Ini akan terintegrasi dari ruang poli, rawat inap.

Pembangunan sarana dan prasarana ini senilai Rp100 miliar akan dilakukan secara multiyears. Tergantung nantinya, antara rekanan dengan pemerintah mengatur sistem pembayarannya dan sangat tergantung proporsi anggaran pendapatan dan belanja daerah. (fit)

HM. Zaini (Suara NTB/fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Sungai di Mataram Tercemar Bakteri E Coli di Atas Baku Mutu

Mataram (Suara NTB) Aktivitas masyarakat mandi, cuci dan kakus, sampah plastik serta membuang limbah ke sungai mengakibatkan penyebaran bakteri e coli terhadap sungai di Kota Mataram. Air baku mutu akan terancam. Limbah paling banyak ditemukan dibuang dari hulu yakni limbah plastik, popok bayi, tinja serta limbah produksi tahu tempe.

Konsentrasi coli tinja dari hasil uji laboratorium tahun 2018 disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi paling banyak. Konsentrasi bakteri e coli dari tinja mencapai 16.000 mililiter dari hulu.

Standar konsentrasi e coli ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup 1.000 jml/100 mililiter.

“Masih di atas baku mutulah,” jawabnya ditemui Kamis (7/ 2). Selain tinja, pencemaran sungai di Mataram, juga berasal dari sampah plastik, sisa deterjen

serta limbah pabrik. Umumnya, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai membuang sampah mereka ke sungai. Irwan menegaskan, mengurangi bakteri e coli butuh sinergitas dengan kabupaten/ kota lainnya.

“Tanpa aktivitas masyarakat

saja, bakteri e coli ada,” tambah Irwan. Mantan Camat Selaparang ini menambahkan, pencemaran sungai tidak signifikan dibandingkan daerah atau kota kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Pengurangan risiko pencemaran sungai diupayakan pembuatan ipal komunal. Skenarionya satu ipal komunal dapat digunakan oleh lima hingga 10 kepala kelurga.

Keterbatasan lahan menjadi kendala. “Ipal komunal butuh lahan dan sulit menggabungkan,” tandasnya. Pe-

kerjaan rumah (PR) paling besar tambahnya, bagaimana mengedukasi dan penyadaran masyarakat. Meski demikian, ia mengaku masih ada masyarakat yang memanfaatkan aliran sungai sebagai tempat mandi, cuci dan kakus. “Iya, ndak banyak sih.

Cuman warga di pinggir bantaran sungai saja,” akunya.

Walikota demikian kata Irwan, menargetkan dalam dua tahun ke depan, pembangunan sistem pengolahan limbah terpadu. (cem)

Anjlok, Harga Cabai di Mataram Mataram (Suara NTB) Harga cabai rawit di Kota Mataram, anjlok. Turunnya harga salah satu bumbu dapur itu, disebabkan hasil panen melimpah dan terbatasnya pengiriman ke luar daerah. Harga cabai di tingkat petani Rp3.000 perkilogram. Sementara, pengepul menjual ke pedagang Rp5.000 - Rp6.000 perkilogram. Harga itu dengan kualitas cabai segar.

Hardi mengeluhkan harga cabai yang anjlok tahun ini.

Pemicunya, keterbatasan pengiriman ke luar daerah. Produksi cabai yang melimpah tak seluruhnya terserap di pasar.

“Pengepul beli Rp3.000 sekilo,” sebutnya. Pemberlakuan pengenaan biaya bagasi oleh maskapai penerbangan serta naiknya ongkos kargo diakui Hardi, menghambat pendistribusian cabai ke beberapa daerah di Pulau Jawa.

Ongkos kargo biasanya Rp14 ribu perkilogram meroket menjadi Rp46 ribu. “Ini sejak tarif bagasi dan ongkos kargo naik,” jawabnya. Pedagang di Pasar Mandalika Nur mengaku, sejak sepekan terakhir, harga cabai mulai anjlok. Dia tak tahu persis penyebab turunnya harga bahan dapur tersebut. “Mungkin cuaca ini,” timpalnya.

Sebelumnya, ia menjual cabai rawit Rp20.000 hingga Rp30.000 perkilogram.

Sekarang hanya Rp10.000 Rp12.000. Itupun kualitas cabai baru dipetik oleh petani. Sedangkan, cabai layu (tidak segar) dijual Rp6.000 perkilogram.

“Kita ngambil di pengepul Rp8.000,” sebutnya. Nur menuturkan, lebih senang menjual eceran. Keuntungan yang didapatkan lebih banyak dibandingkan jual takaran perkilogram.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram. H. Amran M. Amin mengatakan, berdasar-

(Suara NTB/cem)

CABAI - Nur, pedagang cabai di Pasar Mandalika menunjukan cabai yang dijual, Kamis (7/2). Harga cabai saat ini anjlok. kan laporan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional diketahui harga cabai relatif stabil pada posisi Rp12.000 perkilogram. “Kalau kita melihat di pasar. Tidak di tingkat petani,” jawab Amran. Terjun

bebasnya harga cabai dipicu oleh faktor cuaca. Namun, Amran belum mendapat informasi bahwa kenaikan ongkos kargo dan pemberlakuan pengenaan bagasi menjadi pemicu. “Kalau itu belum kita

Inspektorat Audit Tiga Proyek Pasar Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram, turun melakukan audit terhadap tiga proyek pasar milik Dinas Perdagangan Kota Mataram. Pemeriksaan masih tahap pengumpulan data dan pengumpulan keterangan. Penataan tiga pasar sumber anggarannya dari dana alokasi khusus sekitar Rp3,8 miliar.

Pasar Pagesangam dikerjakan oleh CV. Perian Lombok dengan nilai kontrak Rp1,109 miliar dari pagu anggaran Rp1,28 miliar. Pasar Abian Tubuh dari pagu Rp1,28 miliar dikerjakan oleh CV. Surya Mandiri dengan nilai kontrak Rp1,172 miliar. Sedangkan, Pasar Cakra dari pagu anggaran Rp 1,28 miliar dikerjakan oleh CV. Semagi Surya Perkasa dengan kontrak Rp1,094 miliar.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri membenarkan adanya permintaan audit oleh Dinas Perdagangan. Tim sedang turun mengumpulkan data dan bahan keterangan. “Iya, ada permintaan tertulis oleh Disdag,” kata Alwan Kamis (7/2). Audit ini sifatnya reguler. Hasilnya nanti akan disampaikan

(Suara NTB/cem)

AUDIT - Pasar Cakranegara merupakan salah satu dari tiga proyek milik Dinas Perdagangan Kota Mataram yang tengah diaudit oleh Inspektorat. Sumber anggaran penataan pasar dari DAK senilai Rp3,8 miliar.

Proyek ini bersumber dari ke instansi teknis untuk menindaklanjuti temuan auditor. dana alokasi khusus dari KePerdagangan Kadis Perdagangan H. Am- menterian ran M. Amin mengatakan, tiga nilainya Rp3,8 miliar. Audit ini proyek pasar telah rampung dimaksudkan Amran, agar dikerjakan di 2018 yakni, proses administrasi selesai.

Pasar Pagesangan, Pasar Abi- Dan, tidak ada permasalahan an Tubuh dan Pasar Cakrane- ke depannya. Permintaan augara, diminta dilakukan audit. dit sesuai surat perintah dilakAudit itu sebagai bentuk per- sanakan selama 19 hari kerja. tanggungjawaban pada fase Mantan Kadispora Kota matperalihan pimpinan organisa- aram ini mengakui, auditor tesi perangkat daerah. “Iya, kita lah meminta data dan mensudah minta secara tertulis ke gumpulkan bahan keterangan.

Inspektorat untuk lakukan au- Hasil audit tersebut dijadikan acuan ke depannya. (cem) dit tiga pasar,” aku Amran.

tahu,” ucapnya.

Kepala Dinas Pertanian, Ir. H. Muttawali mengatakan, penyebab anjloknya harga cabai karena daerah - daerah sentra produksi seperti di Kabupaten Lombok Timur. Petani

Mataram (Suara NTB) Kota Mataram diklaim aman dari rabies atau penyakit anjing gila. Namun demikian, Kota Mataram saat ini dalam status siaga rabies.

Kepala Distan (Dinas Pertanian) Kota Mataram Ir. H. Mutawalli, MM mengaku, sudah melakukan sosialiasi.

Masyarakat, apabila digigit anjing agar segara melaporkan ke puskesmas hewan (Puskeswan), atau mendatangi Puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan.

“Kita sudah melakukan tindakan antisipasi, pertama kita sudah melakukan sosialisasi kemudian sudah mengedarkan imbauan kepada masyarakat,” ungkap H. Mutawalli kepada Suara NTB,Rabu (6/1). Sejauh ini, Kota Mataram masih aman dari rabies. Meskipun ada warga

Jadup Korban Gempa, Disos ’’Angkat Tangan’’ Mataram (Suara NTB) Disos (Dinas Sosial) Kota Mataram, angkat tangan terkait pemberian bantuan stimulan berupa jadup (jaminan hidup) bagi penyitas atau korban gempa bumi. Bantuan berupa uang tunai Rp10.000 perhari untuk korban gempa bumi, dijanjikan oleh Kementerian Sosial pascagempa Bulan Juli 2018 lalu. Jaminan hidup sebagai kompensasi bagi para penyitas yang kehilangan pekerjaan. Tetapi, hingga masa rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan berakhir 26 Februari mendatang, belum ada realisasi.

Kepala Disos Kota Mataram,

Dra. Hj. Baiq Asnayati terang terangan menyampaikan ketidaksanggupannya atau angkat tangan terkait jadup tersebut.

Sampai saat ini, Kementerian Sosial belum mengkonfirmasi realisasi bantuan stimulan itu.

“Saya angkat tangan kalau itu,” kata Asna Rabu (6/2).

Data penerima Jadup diusulkan oleh Pemkot Mataram, disesuaikan dengan korban rumah rusak kategori berat, sedang dan ringan. Totalnya mencapai 13.000 jiwa. Keseluruhan data telah dikirim ke Kementerian Sosial. Kewenangan berikut berada di Pemerintah Pusat. “Sekarang

tergantung pemerintah pusat,” jawabnya.

Asna mengklaim, penetapan penerima Jadup, Pemkot Mataram tidak pernah mengeluarkan surat keputusan.

Dia menyebutkan, jatah diterima para penyitas Rp 10.000 perorang selama dua bulan.

“Informasi awal kan tiga bulan. Terakhir informasinya berubah jadi dua bulan,” sebutnya. Bagaimana dengan masyarakat yang terlanjur menerima informasi itu?

Mantan Sekretaris Inspektorat ini, tak berkomentar. Dia menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat. (cem)

juga keberatan dengan ongkos pengiriman mahal ke luar daerah karena adanya kenaikan tarif pesawat. Dinas Pertanian tambahnya, menyaranakan petani mengeringkan hasil panen mereka. (cem)

Mataram Aman dari Rabies

(Suara NTB/mhj)

SUARA NTB Jumat, 8 Februari 2019

yang digigit anjing, namun setelah dilakukan pemeriksaan, negatif rabies.

“Dan sampai hari ini, tadi pagi saya dilapori ada dua kasus gigitan yang lapor dan sudah dilakukan pemeriksaan negatif semua. Mudah-mudahan tidak ada lagi,” harapnya.

Melihat banyaknya korban gigitan anjing di Dompu, untuk mencegah penyebaran hewan pembawa rabies (HPR), Distan melarang HPR masuk ke Mataram.

“Kita sudah bekerjasama dengan Karantina untuk menyetop sementara hewan yang dari Pulau Sumbawa, terutama hewan pembawa rabies distop dulu masuk ke wilayah Kota Mataram,” tegas Mutawalli.

Tidak hanya menghentikan hewan dari Pulau Sumbawa, setiap anjing liar yang ada di Kota Mataram sudah dilakukan eliminasi. “Sekarang kami tingkatkan kalau kemarin paling sebulan dua bulan sekali kami eliminasi. Sekarang ini hampir dua malam tiga malam sekali kami turun eliminasi,” akunya.

Sampai saat ini, kata Mutawalli, Distan terus melakukan vaksin. ‘’Tetapi masih ada masyarakat takut anjing kesayangannya sakit, garagara diberikan vaksin,’’ sesalnya. Padahal, tujuannya supaya bebas dari rabies. Dia, mengharapkan masyarakat yang memiliki anjing untuk segera melakukan vaksin ke Distan Kota Mataram. (mhj)

H. Mutawalli

SUARA NTB Jumat, 8 Februari 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pertumbuhan Ekonomi NTB Terendah di Indonesia

Mataram (Suara NTB) Selama tahun 2018, pertumbuhan ekonomi NTB berada pada urutan terendah di Indonesia. Untuk mengungkit pertumbuhan ini, dibutuhkan gerak cepat merealisasikan proyek-proyek pemerintah. Serta, mempercepat pencairan dana bagi korban gempa.

Ekonomi Provinsi NTB sepanjang tahun 2018 secara kumulatif (c-to-c) tumbuh negatif sebesar - 4,56 persen. Dipengaruhi karena sektor pertambangan yang kinerja ekspornya belum menentu hingga saat ini. Sementara dengan menghilangkan sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 3,08 persen.

“2017 kita tumbuh di atas 7 persen. Nah sekarang menjadi 3 lebih, dampak gempanya ada di situ. Kita tidak tumbuh seperti tahun sebelumnya,” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Suntono. Penekananannya lebih kepada anggaran.

Belanja pemerintah kontribusinya sebesar 15 atau 16 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Dorongannya lumayan kata Suntono untuk menggerakkan ekonomi. Sepanjang bisa direncanakan dengan baik, pada triwulan I, II dan III, rasanya akan lebih baik dibanding anggarannya diserap pada triwulan IV. “Itu yang utama dulu,” jelas Suntono. Termasuk untuk penanganan korban gempa. Pemerintah menyediakan anggaran Rp3,5 triliun. Anggaran tersebut jangan dibiarkan lama mengendap di bank penampungnya. Sebisa mungkin didistribusikan untuk belanja-be-

lanja masyarakat membangun kembali infrastruktur mereka yang rusak akibat gempa.

Rp3,5 triliun menurut Suntono dana yang lumayan besar untuk mengkonversi belum progresifnya proyek-proyek pemerintah di awal tahun.

Umumnya, pada triwulan I (Januari-Maret), APBD dan APBN diekseskusi pada triwulan II. Dan biasanya realiasasi anggaran relatif kecil.

“Kalau itu bisa di substitusi dari Rp3,5 triliun untuk penanganan gempa, itu kan lumayan bisa menggerakkan ekonomi,” ujarnya.

Sektor tambang ini tak lagi perkasa. Sementara ini belum

bisa diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi NTB. Karena itu menurutnya, harus digantikan oleh second line sketor yang menjadi lapis keduanya. Perdagangan, konstruksi, transportasi misalnya. Jika sektor-sektor itu didorong akan bisa mengambil peran hilangnya kontribusi sektor tambang dari urutan pertama penyumbang pertumbuhan ekonomi.

“Saat ini tambang ada di urutan ketiga. Tambang sudah lemah, tidak bisa diharapkan lagi, harus bisa saving,” demikian Suntono. Deputy Bidang Ekonomi Moneter Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Wahyu Ari Wibowo menyebut, pertumbuhan PDRB yang rendah pascabencana alam sebesar dan seluas yang dialami NTB suatu keniscayaan karena aktivitas ekonomi akan terganggu.

Ketika gempa Jogja, kata

Wahyu, waktu pemulihan ekonomi (tumbuh positif) yang cukup lama kurang lebih 1 tahunan. Namun pertumbuhan PDRB NTB di Triwulan IV 2018 sudah positif mencapai 1,8% yoy, setelah sebelumnya tumbuh negatif merupakan hal yang sangat baik.

Artinya, di tengah berbagai macam hambatan-hambatan maupun bottle neck yang dihadapi untuk pemulihan, geliat ekonomi lebih optimis dibanding kejadian serupa.

“Mulai dari sisi konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya,” papar Wahyu.

Meningkatnya konsumsi dan investasi tersebut juga tercermin di sisi impor yang meningkat sebagai konsekuensi aktivitas ekonomi yang harus dipenuhi dari luar NTB juga. “Saya kira hal ini

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Suntono

Wahyu Ari

dampaknya positif untuk NTB. Karena mampu mengelola kondisi bencana tersebut dengan baik sebagaimana ditunjukkan oleh indikator makro pertumbuhan PDRB dan komponennya, meskipun saat ini pertumbuhan terendah secara nasional,” imbuhnya.

Karena itu, strategi front loading untuk konsumsi pemerintah (belanja dikebut di awal) baik belanja rutin maupun modal, untuk memberikan sinyal optimisme kepada masyarakat dan pelaku usaha, bahwa ekonomi menggeliat pascagempa. (bul)

Didukung Bank NTB Syariah

Kontraktor Lokal Lebih Percaya Diri Mataram (Suara NTB) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi NTB telah melakukan kerjasama dengan Bank NTB Syariah. Kerjasama ini menjadi titik balik bagi kontraktor lokal lebih percaya diri bersaing dengan kontraktor luar. Hal ini dikemukakan Kukuh Sigiarto, Ketua Gapensi Provinsi NTB. Pascaterpilih menggantikan H. Faurani, ada dua hal menurutnya yang paling mendesak bagi masyarakat konstruksi di Bumi Gora ini. Pertama, kapasitas profesionalisme yang masih perlu ditingkatkan. Masalah kedua adalah permodalan. Pada persoalan kedua ini, clear kata Kukuh. Dengan kerjasama yang terjalin antara Gapensi dengan Bank NTB Syariah, tidak ada alasan bagi kontraktor lokal untuk tidak ikut tender.

Bank NTB Syariah berkomitmen menyediakan modal 75 persen dari nilai proyek yang akan dikerjakan. Dengan syar-

at, kontraktor menyerahkan kontrak proyek kepada Bank NTB Syariah, ditambah deposito sebesar 25 persen dari nilai proyek. “Kita butuh Rp400 juta misalnya, cukup punya aset di Bank NTB Syariah 100 juta, ditambah kontrak yang kita pegang, bank daerah sudah siapkan modalnya langsung,” jelas Kukuh. Yang terjadi selama ini, banyak kontraktor lokal karena melihat kemampuan ekonominya justru tak siap melaksanakan proyek setelah melihat pagu.

Alasannya, bukan kelasnya melaksanakan proyek tersebut.

“Itu yang mau saya hilangkan.

Seharusnya, kalau kesempatan ada, kesiapan ada, jalan.

Sekarang kemampuan kontraktor sudah ditambah dengan terlibatnya bank daerah,” imbuh Kukuh Sugiarto. Kepada Suara NTB, dikatakan, dengan peluang ini harapannya daya saing kontraktor lokal akan lebih kuat untuk mengisi program-program pembangunan di daerah.

Harapannya, tak ada lagi kontraktor yang mengeluh tak siap karena alasan pagu. Kukuh mengharapkan, proyek-proyek yang ada di daerah semaksimal mungkin ditangani oleh kontraktor-kontraktor lokal agar kebermanfaatan ekonominya dirasakan langsung oleh daerah.

Pascaterpilih sebagai Ketua Gapensi NTB di triwulan IV 2018 lalu, Rapim (Rapat Pimpinan) belum dilaksanakan. Alasannya, sampai hari ini jadwal Rapimnas terus diundur. Dari sebelumnya dijadwalkan Januari, mundur ke Februari, lalu dimundurkan lagi ke Maret 2019. Inipun belum ada kepastian waktu pelaksanaannya.

Rapim Gapensi NTB untuk merumuskan program apa saja yang akan dilaksanakan.

Bisa saja pelaksanaannya dilakukan sebelum Rapimnas.

Hanya saja, yang dikhawatirkannya, hasil Rapim Gapensi NTB akan berseberangan dengan hasil Rapimnas. (bul)

(Suara NTB/dok)

BAWANG MERAH - Pupuk Kaltim akan membuat demplot bawang merah di Bima. Demplot ini diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi petani.

Jadi Sentra Produksi Nasional

Pupuk Kaltim Buat Demplot Bawang Merah di Bima Mataram (Suara NTB) Pulau Sumbawa dikenal selain sebagai penghasil jagung, juga sebagai sentra produksi bawang merah. Untuk komoditas hortikultura ini, potensi produksinya masih dapat ditingkatkan. Pupuk Kaltim akan mengintervensi.

Intervensi yang dilakukan dengan membuat demplot atau kawasan percontohan bagi petani bawang merah di Bima.

Rencananya, Februari ini demplot dimulai. Sekitar 7 hektar kawasan yang menjadi demplotnya. Kata Kepala Kantor Pemasaran PT. Pupuk Kaltim Wilayah NTB, Slamet

Mariyono. Melalui demplot ini, pola tanam dan pemupukan yang dilakukan oleh petani, akan diadu dengan pola yang diterapkan oleh Pupuk Kaltim.

Sebelumnya, Pupuk Kaltim juga telah melakukan dempot untuk mendukung kejayaan Bawang Putih Sembalun, Lombok Timur. Demplot yang dibuat dengan perlakuan khusus di kaki Gunung Rinjani itu, terbukti mampu menghasilkan produksi bawang putih hingga 42 ton/hektar atau rata-rata 35 ton/hektar.

Biasanya yang dihasilkan petani hanya 14 ton/hektar.

Keberhasilan demplot di

Sembalun kemudian diikuti oleh para petani setempat dengan mengadopsi perlakukan yang sama dilakukan oleh Pupuk Kaltim. Keberhasilan itu juga yang akan dikembangkan di Bima, untuk komoditas hortikultura bawang merah. “Katanya produksi bawang merah hanya 11 ton/hektar. Seharusnya bisa jauh lebih tinggi produksinya. Karena lebih berat dari bawang putih,” kata Slamet.

Demplot yang dilakukan di Ambalawi, Kabupaten Bima juga telah dikoordinasi dengan dinas pertanian setempat. Pupuk Kaltim akan mendukung

penuh petani-petani yang memiliki lahan yang siap dijadikan demplot. Dari bibit, pupuk, pendampingan, petani ditanggung. Petani tinggal menyediakan lahan dan melakukan pengolahan kata Slamet.

Pupuk Kaltim mengalokasikan anggaran di atas Rp200 juta untuk mensukseskan demplot ini. Perusahaan produsen pupuk ini all out melakukan pendampingan. Mengingat, masih besar potensinya untuk peningkatan produksi. “Hasil analisa pupuk Kaltim. Peluangnya masih dapat ditingkatkan produksi bawang merah di Bima dan Sumbawa,” jelas Slamet. (bul)

SPSI dan Kadin Khawatirkan Gelombang PHK Mataram (Suara NTB) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mengkhawatirkan terjadinya gelombang PHK. Gejalanya telah muncul.

Gelombang PHK terutama dikhawatirkan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata. seperti di ketahui, sektor pariwisata sedang terpuruk.

Tidak saja persoalannya karena gempa, aktivitas melancong, baik wisatawan domestik, maupun mancanegara belakangan sangat berkurang.

Diperparah lagi banyaknya maskapai yang melakukan pembatalan penerbangan untuk rute-rute tertentu di Indonesia. Bahkan, meniadakannya sementara waktu.

Laporan yang diterima Ketua SPSI Provinsi NTB, Yustinus Habur makin intens tentang PHK. Terutama di daerah-daerah yang men-

jadi kawasan wisata. Lombok Barat sampai Lombok Utara. PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan lantaran tak kuat menanggung beban operasional.

Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Baik Pemda tingkat I, maupun Pemda tingkat II. PHK dilakukan berdasarkan prosedural.

Ada laporan yang harus disampaikan kepada pemerintah daerah terkait kondisi yang dialami perusahaan. Nantinya pemerintah akan melakukan kajian. “Bahkan bisa membentuk tim pengkaji untuk memastikan benar atau tidak kondisi perusahaan sangat berat,” kata Yustinus.

Perusahaan bahkan dapat mengajukan penangguhan besaran pembayaran gaji karyawannya yang diputuskan kemudian oleh gubernur.

PHK tidak bisa sembarangan dilakukan. Karena itu, SPSI

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

L. Heri Prihatin

Yustinus Habur

juga mendorong pemerintah daerah responsif dan mengelola keadaan dengan sebaikbaiknya untuk mengurangi risiko besar.

Ketua Kadin Provinsi NTB, L. Heri Prihatin, IR juga mengemukakan hal yang sama. Potensi terjadinya gelombang PHK ada. Terbukti, dengan PHK yang dilakukan oleh sejumlah pengelola perusahaan di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat. “Coba cek satu-satu kondisi hotel ini. restoran atau toko di kawasan wisata. Okupansi di bawah 10 persen. Artinya, kalau okupansi dibawah 10, perusahaan nombok bayar karyawan di atas 30 persen,” ujarnya.

Dua tiga bulan, bisa saja perusahaan masih kuat menanggung beban operasionalnya. Jika sampai berbulan-bulan atau mendekati se-

tahun, L. Heri mengkhawatirkan perusahaan akan berhenti beroperasi, atau tutup.

Karena itu, menurutnya penting ditagih janji Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk memberikan kelonggaran pajak kepada pengusaha yang terkena dampak gempa.

Sampai situasinya pulih. Selain itu, tidak bisa memulihkan keadaan NTB dengan cara-cara biasa.

Hanya berpromosi, lalu mengundang orang datang masuk dan berwisata. Pemerintah harus memulainya.

“Kalau bisa, kantor dinas pariwisata pindahkan sementara ke kawasan-kawasan wisata ini. biar aktivitas orang dilihat lebih ramai oleh orang luar,” imbuhnya. Jika tidak disiasati lebih kreatif, risiko PHK besar-besar itu mungkin saja terjadi. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 8 Februari 2019

Halaman 4

Pencairan Bantuan Gempa Antisipasi PNS Pindah PEMDA Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengambil langkah antisipatif terhadap usulanusulan PNS yang akan pindah tugas dari KLU. Pemda melarang PNS Pindah, terutama kepada mereka yang notabene rekrutmen dari daerah.

Sekda KLU, Drs. Suardi, MH., Kamis (7/2) menegaskan, pihaknya tidak ingin KLU menjadi batu loncatan oknum ASN. Setiap dilakukan rekrutmen di daerah, tidak seluruh formasi berhasil diisi oleh putra daerah. Bahkan hampir sebagian formasi, diisi oleh (Suara NTB/ari) ASN yang sebelumnya berH. Suardi domisili di luar Lombok Utara.

“Yang dimaksud itu, PNS yang rekrutmen baru. Mereka ‘kan ada perjanjian 10 tahun, sebelumnya 5 tahun. Masa pengabdian itu harus dipenuhi dulu,” ungkapnya.

Suardi mengakui, beberapa dari ASN baru itu ada yang mengajukan pindah. Sementara daerah sendiri, dihadapkan pada kekurangan ASN. Menurut analisis beban kerja aparatur Pemkab Lombok Utara yang dilakukan oleh Bagian Organisasi, menyebut beban kerja ideal adalah 72.000 jam per tahun. Dengan ketentuan, beban kerja itu diterapkan efektif selama 7,5 jam sehari dalam tempo 5 hari kerja seminggu.

Posisi saat ini, jumlah pegawai PNS di Lombok Utara sebanyak 2.568 orang, sedangkan kebutuhan ideal untuk sekarang ini mencapai 5.000 orang, termasuk fungsional, guru dan tenaga kesehatan. Khusus PNS pada jabatan fungsional, guru dan tenaga kesehatan, Pemda KLU kekurangan tenaga sekitar 1.000-an orang.

“Kita akan kembali ke perjanjian, jangan Lombok Utara jadi batu loncatan. Bisa saja orang-orang ini cari rekomendasi orang penting di luar sana, tapi karena sudah perjanjian kita seperti itu, ya laksanakan seperti itu,” tegasnya.

Suardi menyatakan, sepanjang Lombok Utara masih kekurangan pegawai pihaknya akan bersikeras untuk menahan perpindahan PNS keluar dari KLU. Sebaliknya jika ada yang akan masuk, akan diterima dengan senang hati.

Berbeda dengan PNS lama yang merupakan limpahan dari Lombok Barat. Menurutnya, masih diberikan toleransi untuk pindah dengan alasan yang masuk akal dan manusiawi. Misalnya, alasan orang tua, suami atau istri yang sakit-sakitan, dan lainnya.

Secara manusiawi, Sekda menganggap perpindahan PNS dari satu daerah ke daerah lain adalah hal normatif. Namun pihaknya juga berharap, setiap PNS mengedepankan kepentingan organisasi Pemda Lombok Utara serta pengabdian kepada masyarakat banyak yang ada di wilayah ini.

“Dari yang kita proses, tidak ada yang kita tolak, karena alasan manusiawi. Jangan sampai minta pindah mencari perhatian, padahal di sini dibutuhkan. Kita tidak ingin dengan banyaknya yang keluar, kita terus kekurangan PNS,” jelasnya. (ari)

Kasus Asusila Oknum Perawat

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Selong (Suara NTB) Kasus tindakan asusila berupa dugaan pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh oknum perawat di RSUD R. Soedjono Selong, DA (35) terhadap rekan kerjanya, IF (25) terus berlanjut. Penyidik dari unit PPA Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) terus melakukan penelusuran termasuk dengan memerikan sejumlah saksi.

“Kita terus gali keterangan dari berbagai pihak. Termasuk rekan kerja terduga pelaku maupun korban. Pelaku akan kita kenakan pasal 184 KUHAP apabila nantinya terdapat dua alat bukti yang cukup,” terang Kasat Reskrim Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SIK, Kamis (7/2).

Dalam hasil visum yang dilakukan di RSUD R. Soedjono Selong. Hasilnya menyatakan terdapat adanya hasil cupang atau korban digigit pada bagian leher dan bagian dada dengan jumlah empat titik. Untuk itu, katanya, korban terancam terjerat pasal berlapis berupa pemerkosaan dan pencabulan dengan ancaman 5 tahun penjara.

“Kasusnya masih kita sidik. Untuk pelaku sudah kita periksa satu kali, namun setelah dihimpun keterangan dari sejumlah saksi. Pelaku kembali akan kita panggil untuk dimintai keterangan lanjutan,” ujarnya.

Untuk mempercepat kasus ini, kata Yogi, pihak Polres Lotim berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB untuk dilakukan visum dengan alasan untuk lebih memastikan tindak kekerasan seksual yang dialami oleh salah seorang perawat di RSUD R. Soedjono Selong oleh rekannya.

Dalam kasus ini, tambahnya, penyidik dari Unit PPA Satreskrim Polres Lotim sudah memintai keterangan korban yang didampingi orang tuanya. Korban mengaku dipaksa oleh pelaku saat ruang piket sepi. Korban sempat memberontak hingga pakaiannya dirobek oleh pelaku. Namun usaha itu tak kunjung berhasil, pelaku yang saat itu sudah terbuai nafsu birahi berhasil menggagahi korban yang sudah tidak berdaya.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di RSUD Selong itu, terjadi pada Kamis, (13/12) sekitar pukul 02:00 wita di salah satu ruang jaga Interna rumah sakit milik pemerintah tersebut.

Korban yang saat itu sedang istirahat diperkosa oleh rekannya saat mendapat giliran piket malam. Aksi pemerkosaan ini diketahui oleh ibu korban ketika melihat baju buah hatinya robek saat hendak dicucinya, untuk kemudian korban menceritakan tindakan tak senonoh yang dialaminya itu.

Orang tua korban yang tidak terima atas kejadian yang dialami oleh putrinya itupun langsung melaporkannya ke Polres Lotim. Ia berharap pelaku dapat ditangkap dan diproses sebagaimana aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. (yon)

Bupati Ingatkan Tidak Mempersulit Masyarakat Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy mengingatkan pihak perbankan tidak mempersulit masyarakat korban gempa dalam proses pencairan bantuan. Masyarakat korban gempa sudah lama menanti untuk mulai dibangunkan rumahnya yang rusak akibat gempa.

Penegasan ini disampaikan Bupati Sukiman Azmy saat meninjau pelaksanaan Pelayanan Satu Lokasi (PSL) secara terpadu pencairan bantuan yang berpusat di Pohgading Kecamatan Pringgabaya, Kamis (7/2).

Menurut bupati, terhambatnya proses pembangunan rumah tahan gempa (RTG) selama ini disebabkan beberapa faktor.

Salah satu di antaranya yakni soal kekurangan aplikator.

Bupati Sukiman Azmy berharap pembangunan rumah untuk korban bencana gempa bumi segera direalisasikan dan administrasi tidak bertele-tele.

“Administrasi bisa diurus belakangan selama masyarakat mau membangun dulu, ini untuk mempercepat proses pembangunan,” pintanya .

Pihak perbankan dalam hal ini BRI menerapkan sistem PSL guna mempermudah pelayanan pencairan dana stimulan bagi warga yang terkena gempa. Stakeholder di Lotim bersama Bank BRI, melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pencaian bantuan langsung ke kelompok-kelompok masyarakat (pokmas).

Sejak Kamis (7/2) kemarin, mulai dilakukan pelayanan un-

tuk tujuh kecamatan yang paling parah terkena dampak gempa, yaitu Kecamatan Sambelia, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Lenek, Kecamatan Pringgasela dan Kecamatan Suela, mendapat giliran untuk Pencairan Dana Stimulan.

Pencairan dana stimulan ini, dipusatkan di Lapangan Pohgading Kecamatan Pringgabaya, dengan Jumlah sekitar 7.000 rekening, sebagai pilot project. Dari tujuh Kecamatan, jumlah rumah rusak berat, sebanyak 9.000 unit rumah. Sisan-

al dari proyek dari Kabupaten Mamuju, berupa permintaan pembuatan open dan alat pengiris keripik pisang. Kemudian diikuti permintaan dari Sumbawa dan Bima untuk pemipil biji kopi dan penggilingan.

Dari ratusan produk yang pernah dibuat, permintaan konsumen paling banyak berupa mesin pengolahan sampah, mulai dari pencacah, pelembut dan mixer.

Semakin banyaknya permintaan pasar membuat pihak sekolah melibatkan langsung para siswanya dalam pembuatan berbagai jenis produk ini untuk membantu teknisi sembari belajar.

Waktu itu, kata Harmain, bi-

rat sudah tertangani sebanyak 2.000, dan sisanya 7.000 unit sedang dalam proses. (rus)

Alat Berat Dibutuhkan Warga Selengen, Sekda Turun Tangan Tanjung (Suara NTB) Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. H. Suardi, MH., turun tangan menyikapi keluhan Warga Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, perihal sedimentasi bendungan akibat longsor. Saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (7/ 2), Sekda langsung memanggil Asisten II, Ir. H. Hermanto, menindaklanjuti kebutuhan warga desa setempat.

“Tolong panggilkan Pak Asisten II,” ujarnya kepada staf.

Tak lama usai Hermanto menghadap, Suardi, memerintahkan untuk menghubungi pejabat terkait di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Ia meminta, apa yang menjadi kebutuhan warga Selengen ditindaklanjuti.

Sekda menyadari, warga Selengen sangat kekurangan air bersih setelah jaringan irigasi warga tertutup longsoran. Saat ini pun, warga terpaksa menunggu kiriman air bersih dari Pemda Lombok Utara secara harian.

Karena tidak mencukupi bagi seluruh warga, sebagian warga sampai menampung air hujan untuk keperluan MCK. “Saya hubungi Pak Kabid Irigasi yang baru untuk menindaklanjuti, agar segera turun lapangan,” sambung Asisten II usai menerima perintah.

(Suara NTB/ist)

TAMPUNG AIR - Potret warga Dompo setelah saluran irigasi Bendungan Selengen tertutup longsor. Warga Desa Selengen harus menampung air hujan untuk dikonsumsi.

Sementara itu, Sekdes Selengen, Sudiarti, mengakui sejak longsoran terjadi pada Selasa (22/1) malam lalu, belum ada tindaklanjut kebijakan yang dikeluarkan Pemda Lombok Utara. Baik untuk solusi di bendungan maupun solusi atas pembibitan di areal pertanian milik warga.

“Waduh, sudah lebih seminggu belum ada tanggapan

mengenai alat berat itu. Embe kek tan ne ampok enten? (bagaimana lagi cara kita ini, saudaraku),” tanya Sudiarti.

Diakuinya, Pemda Lombok Utara sudah merespon pemenuhan air bersih bersifat sementara dengan cara pendistribusian air melibatkan BPBD dan PMI. Hanya saja, tidak semua warga terpenuhi. Warga pun harus menyiapkan gen-

Industrialisasi Pariwisata Juga Penting Selong (Suara NTB)Program industrialisasi menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Program terobosan pemerintah provinsi ini disambut baik. Tidak terkecuali di sektor pariwisata. Adanya industrialisasi di sektor pariwisata ini juga dianggap penting untuk dikembangkan. Namun industrialisasi sektor jasa ini harus tetap mempertahankan kearifan lokal.

Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Homestay Lombok Timur (Lotim) Bram Ramli menjawab Suara NTB, Kamis (7/2).

Pelaku wisata asal Desa Tetebatu Kecamatan Sikur ini berpandangan industri selama ini lebih condong pada upaya modernisasi. Khusus sektor pariwisata diharapkan tetap menjaga nilai-nilai budaya dan keindahan alam. Kemampuan suatu daerah mempertahankan nilai budaya dan kekayaan

alam asrinya akan mampu mempertahankan kunjungan wisata yang bernilai.

Para wisatawan mancanegara khususnya datang ke Lotim pada khususnya dan NTB secara umum ini mencari destinasi wisata yang unik. Destinasi wisata yang bisa menyuguhkan hal-hal baru bagi wisatawan dan bersifat informatif, seperti budaya masyarakat Sasak yang selama ini menjadi salah satu daya tarik.

Hadirnya program industrialisasi dalam bidang jasa wisata untuk mempercepat pertumbuhan pariwisata yang berkesinambungan sangat dinanti.

Pasalnya, hasil-hasil industrialisasi ini juga bisa menjadi nilai tambah dari daya tarik kunjungan wistawan ke sebuah destinasi wisata.

Semisal industri makanan.

Semakin beragam jenis makanan jelas akan berdampak besar bagi tingkat kehadiran wisatawan. Pastinya akan ban-

yak pilihan menarik yang dapat dinikmati para wisatawan yang datang bertandang.

Selain makanan, karyakarya hasil olahan yang sebelumnya hanya dilihat dalam bentuk bahan baku kurang bernilai, namun karena sentuhan kreativitas dari warga Lotim akan bisa menjadikan wisatawan tertarik membelinya. Semisal hasil-hasil olahan dari sampah. Hasil kerajinan dari sampah ini juga banyak diminati wisatawan.

Wisatawan bisa menjadi pangsa pasar bagi hasil karya industri. Meski kecil-kecilan, namun memiliki nilai. Termasuk hasil-hasil kerajinan tangan. Semakin lengkap destinasi wisata yang dikunjungi, maka akan semakin menarik destinasi wisata tersebut. Alam, kuliner, kerajinan bisa menjadi satu kesatuan yang mudah untuk dipromosikan kepada para wisatawan. (rus)

SMK Ondak Jaya Didik Siswa Jadi Pencipta Lapangan Kerja

ADA ratusan produk yang dikembangkan oleh SMK yang terletak tidak jauh dari objek wisata Otak Kokoq Joben ini, mulai dari mesin cacah sampah organik, mesin mahermil kompos, mixer sampah, mesin cacah plastik.

Selain itu, ada juga mesin pemipil jagung, spinner, mesin perontok padu, mesin perontok padi bulu, mesin mixer dodol, mesin cacah pakan ternak, dan mesin cover makan ternak serta berbagai jenis produk mesin lainnya.

Menurut Kepala SMK Ondak Jaya, Muhammad Harmain, ditemui Suara NTB, Kamis, (7/2), pengembangan produk mesin itu dimulai pada tahun 2005. Beraw-

ya, rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan. Untuk sementara ini, rumah rusak be-

Sedimentasi Bendungan

Kembangkan Produk Industri

Di tengah gempuran produk-produk luar negeri yang memenuhi pasar Indonesia. SMK Ondak Jaya Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menunjukkan kemampuannya. Pasalnya, sekolah yang baru berdiri selama dua tahun terakhir ini saat ini mengembangkan produk industri yang cukup potensial.

(Suara NTB/Humas Lotim)

TINJAU - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy meninjau pelaksanaan Pelayanan Satu Lokasi secara terpadu pencairan bantuan yang berpusat di Pohgading Kecamatan Pringgabaya, Kamis (7/2).

asa digunakan di luar jam sekolah. Di mana, untuk praktik pembuatan mesin tepat guna ini, digunakan waktu praktik sekitar 80 persen dan teori 20 persen.

“Kita berani membuat Jurusan Teknik Mesin, supaya peluang anak-anak di dunia kerja semakin besar. Dan kita berharap lulusan SMK Ondak Jaya ini kedepan dapat menjadi pencipta lapangan kerja,” jelasnya.

Selaku sekolah yang cukup belia, SMK Harmain Pringgajurang saat ini memiliki jumlah siswa pada tahun pertama di tahun 2017 sebanyak 27 orang dan pada tahun kedua sebanyak 60 orang dengan membuka dua jurusan yakni Teknik Permesinan dan Teknik Elektronik Industri.

Ondak Jaya satu satunya di NTB pencipta mesin. Misi dari SMK Odak Jaya, yakni melahirkan lulusan yang andal dalam teknologi tepat guna dan melahirkan siswa yang siap berwirausaha. SMK Ondak Jaya sendiri sudah mendapatkan

(Suara NTB/yon)

PRAKTIK - Para siswa SMK Ondak Jaya Pringgajurang saat praktik pembuatan mesin produk industri tepat guna.

SNI ISO untuk pembuatan mesin tepat guna pada tahun 2017. “Harga dari mesin tepat guna yang kami buatpun relatif lebih murah,”ungkapnya.

Pimpinan CV. Ondak Jaya Teknik, Makbul, menjelaskan, awalnya Ondak Jaya merupakan sebuah nama perusahaan yang

sudah menciptakan ratusan produk mesin dengan permintaan dari berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2017, Ondak Jaya kemudian mendirikan SMK dengan lokasi praktik di sekolah dan di CV. Ondak Jaya dengan harapan anak-anak bisa berkembang dan membuat usaha. (yon)

tong, ember hingga bekas drum aspal menampung air hujan.

“Daripada mengirimkan air setiap hari, kenapa tidak sekalian datangkan alat berat untuk menggali sedimentasi bendungan itu,” tanyanya.

Sudiarti berharap, agar tim dari Pemda segera turun mengecek kondisi lapangan.

Mengingat sampai saat ini, hanya TNI yang sudah turun ke

lokasi dan melihat situasi secara langsung.

Pihak desa sendiri, bukan tanpa upaya melobi pemerintah kabupaten. Sekdes bersama BPD Desa dan salah satu Ketua Komisi III DPRD KLU, telah berkoordinasi terkait hal itu ke PUPR KLU. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas PUPR KLU, H. M. Zaldy Rahardian, ST., di ruang kerjanya mengamini penanganan sedimentasi bendungan akibat longsoran harus menggunakan alat berat. Hanya saja, penggalian sedimentasi harus terintegrasi dengan pemasangan pipa sebagaimana diharapkan masyarakat.

“Kita sudah buatkan warga RAB kebutuhan pipa, karena Pak Dandim juga menghubungi kami. Menangani itu, kita tunggu kesiapan pipa. Sekarang kita bantu alat, tapi tidak ada pipa kan percuma. Nanti longsor lagi, tertimbun lagi,” ujarnya.

Zaldy menerangkan, sudah memikirkan cara penanganan bendungan Selengen pascalongsoran kedua. Ia belajar dari longsoran pertama yang sudah ditangani. Cara paling efektif menurut dia adalah dengan penanganan saluran tertutup, supaya material longsor ke depannya tidak langsung menutup saluran. (ari)

Pungutan PTSL Tidak Boleh Lebih Rp350 Ribu Selong (Suara NTB) Para kepala desa (kades) di Lombok Timur (Lotim) mulai tahun 2019 ini diperbolehkan memungut biaya dari pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau dulu disebut Program Nasional (Prona). Saat masih bernama Prona, banyak kades yang terseret kasus hukum, karena dugaan melakukan pungutan liar (pungli) prona. ‘’Meski diperbolehkan namun diingatkan jangan sampai lebih dari Rp 350 ribu,’’ tegas Ketua Forum Koordinasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lotim, Heri Fathullah yang juga Kepala Desa Lenek Baru Kecamatan Lenek, Kamis (7/2).

Pihaknya menyambut baik aturan yang membolehkan pungutan tersebut. Harapannya, nantinya tidak ada lagi kades yang terjerat kasus hukum. Namun, dalam melakukan pungutan seluruh kades mengedepankan aturan hukum yang sudah baku dan memiliki batasanbatasan sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam SKB tersebut, ujarnya, diperbolehkan melakukan pungutan persiapan pendaftaran PTSL. Terkait hal ini juga, tambahnya, di Lotim sudah dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang PTSL. Sesuai zonasi, wilayah NTB diiperbolehkan memungut sebesar Rp 350 ribu.

Khusus di Desa Lenek Baru, tambahnya, pihaknya sudah mempersiapkan 500

bidang tanah warganya untuk dibuatkan sertifikat tanah. Untuk itu, pihaknya mengimbau pada masyarakat menerima ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak melanggar aturan.

Selain itu, FKKD siap untuk melakukan advokasi hukum kepada seluruh anggotanya. Mereka yang diadvokasi katanya tentu yang bekerja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Kita sudah tekankan kepala desa jangan takut menerima bantuan dari siapapun, dari pemerintah pusat, daerah, maupun warga terpenting sesuai aturan hukum,” pesannya.

Terhadap kasus-kasus dugaan pungli kasus prona diminta FKKD kepada aparat penegak hukum (APH) agar menghentikan proses penyelidikannya. Banyaknya muncul kasus dugaan pungli prona ini katanya karena antara kades dengan penyidik ini beda penafsiran. Dulunya, tidak ada regulasi di tingkat pusat yang mengatur maka muncullah peraturan desa (perdes) sebagai dasar hukum kepala desa melakukan penarikan biaya di tengah masyarakat.

Secara pinsip, pungutan kepala desa untuk prona itu boleh selama ada perdes. Semestinya para penyidik dalam melakukan penegakan hukum tidak cukup dengan klafirikasi. Dibutuhkan investigasi sesuai aturan hukum.

Terhadap yang sudah kadung dijerat, aparat hukum hendaknya mengembalikan kasus kepada desa ini pada pembinaan. Apalagi sudah jelas ada nota kerjasama antara kepala daerah dengan APH serta pengawas internal pemerintah yang melakukan pembinaan. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 8 Februari 2019

Kekurangan Ratusan Fasilitator Sipil KEKURANGAN tenaga fasilitator sipil menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya percepatan penanganan rumah terdampak gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Dari 600 lebih kebutuhan tenaga fasilitator sipil di daerah ini, total tenaga fasilitator yang tersedia baru sekitar 116 orang. Artinya, masih ada kekurangan sekitar 400 lebih tenaga fasilitator sipil.

Hal itu diungkapkan Dandim 1620/ Loteng, Letkol CZI Prastiwanto, kepada Suara NTB, saat ditemui di Kantor Ca(Suara NTB/kir) mat Pringgarata, Rabu (6/2).

Prastiwanto Ia menjelaskan, total rumah rusak terdampak gempa di Loteng mencapai 25 ribu unit lebih.

Baik itu yang rusak berat sekitar 2885 unit maupun rusak sedang dan ringan. Untuk menangani rumah rusak tersebut, total sudah ada 600 kelompok masyarakat (pokmas) yang dibentuk. Masing-masing pokmas itu didampingi oleh satu fasilitator sipil. “Karena jumlah fasilitator sipil terbatas, maka sampai saat ini masih banyak pokmas yang belum punya pendamping,” sebutnya.

Sehingga disiasatilah dengan mengilir fasilitator sipil yang ada, sehingga ada satu fasilitator yang mendampingi dua sampai tiga pokmas sekaligus. “Meski dengan cara itu, masih ada saja pokmas yang belum memiliki pendamping fasilitator sipil,” sebutnya.

Ia menjelaskan, dari empat kecamatan yang terkena dampak gempa, sampai saat ini total ada 12 desa yang hampir seluruh pokmas-nya belum memiliki pendamping fasilitator sipil. Sehingga untuk pengurusan administrasi pencairan dana bantuan serta penanganan rumah rusaknya belum bisa ditangani.

Terhadap desa-desa yang belum memiliki pendamping fasilitator sipil untuk sementara memang belum bisa dilayani. Karena fasilitator sipil yang ada masih fokus menangani desa-desa yang paling parah terkena dampak gempa dahulu. Harapannya, begitu desa-desa tersebut selesai ditangani barulah akan bergerak ke desa yang belum terlayani oleh fasilitator sipil tersebut.

Lagi pula didesa-desa yang saat ini belum mendapat pendamping fasilitator sipil tersebut, tingkat kerusakannya tidak terlalu parah. Jumlah rumah yang rusak juga tidak terlalu banyak. Bahkan ada desa yang rumah rusak akibat gempa hanya lima unit saja. Untuk itu, fokus sekarang bagaimana bisa menuntaskan desa-desa yang parah terkena dampak terlebih dahulu, baru beralih ke yang ringan. (kir)

Deklarasi Pemilu Damai Diharap Tidak Sebatas Ucapan Praya (Suara NTB) Para tokoh agama, masyarakat berserta unsur partai politik (parpol) bersama jajaran Pemkab Lombok Tengah (Loteng), TNI dan Polri, Kamis (7/2) mendeklarasikan pemilu damai. Pemilu damai ini diinisiasi Polres Loteng sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan gelaran pemilu tahun 2019 yang aman dan sejuk di Loteng.

“Kunci dari keberhasilan program pemerintah itu ada keamanan. Termasuk gelaran pemilu mendatang. Dan, untuk mewujudkan keamanan tentu butuh dukungan serta komitmen semua elemen masyarakat di daerah ini,” ungkap Wabup Loteng, H.L.Pathul Bahri, S.IP., di D’Max Hotel Praya.

Pihaknya pun berharap deklarasi pemilu damai dan sejuk tidak hanya sebatas ucapan semata. Tetapi harus diimplementasikan dengan semaksimal mungkin supaya jalannya pemilu mendatang benar-benar berjalan aman, lancar dan sukses.

“Kalau semua elemen masyarakat kompak bersama-sama menjaga keamanan, pasti akan terwujud keamanan dan ketertiban yang merupakan faktor pendukung utama dari pembangunan itu sendiri,” terangnya.

Ditegaskannya, menjaga keamanan dan ketertiban apalagi menjelang pesta demokrasi itu bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, apakah itu kepolisian maupun TNI. Tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak. Karena semua pihak berkepentingan dengan yang namanya keamanan.

Wabup mengakui, potensi ancaman menjelang pemilu, jelas ada, sehingga dibutuhkan peran serta semua pihak.

Masyarakat jika menemukan ada persoalan di bawah, sebaiknya diselesaikan dan dibicarakan dengan baik di tingkat bawah terlebih dahulu supaya tidak mencuat menjadi konflik.

Jika tidak bisa selesaikan di tingkat bawah, baru dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya desa ke kecamatan, keca-

matan ke kabupaten. “Jangan belum-belum semua sudah diserahkan ke kabupaten. Yang terjadi justru semakin memicu polemik. Jadi kalau memang masih bisa diselesaikan di bawah, selesaikan di bawah.

Supaya persoalan tidak sampai mencuat,” imbuh Pathul.

Dipastikan Netral Sementara itu, terkait netralitas aparat kepolisian pada gelaran pemilu mendatang di daerah ini, Kapolres Loteng, AKP Budi Santosa, SIK.M.H., menegaskan tidak perlu diragukan lagi. Seluruh jajaran Polres Loteng sudah berkomitmen untuk menjaga netralitas dengan tidak memihak atau mendukung pihak manapun pada pemilu 2019 mendatang. “Fokus kita bagaimana bisa menjaga keamanan itu saja,” tegasnya.

(Suara NTB/her)

HARGA TURUN - Petani di Batu Putih Sekotong sedang menampung cabai hasil panennya. Petani megeluh akibat harga cabai turun drastis.

(Suara NTB/her)

RUSAK - Akses jalan rusak parah di wilayah Desa Batu Putih dikeluhkan warga setempat.

Hal ini menyebabkan biaya angkut hasil komoditi pertanian mahal.

Akibat Jalan Rusak Parah

Petani di Desa Batu Putih Keluhkan Ongkos Angkut Giri Menang (Suara NTB) Dampak kerusakan akses jalan di wilayah Batu Putih Kecamatan Sekotong dirasakan oleh warga setempat. Sekitar 7 tahun akses jalan kabupaten ini belum disentuh oleh pemerintah, tak hanya mengganggu pelayanan publik di desa yang terletak di daerah paling selatan Lobar tersebut. Namun dampak paling parah, pengembangan berbagai potensi di daerah setempat terbengkalai akibat terkendala jalan. Akibat buruknya akses jalan, biaya pengangkutan hasil panen petani sangat tinggi dibandingkan daerah lain. Selain itu, potensi lain yang dikembangkan di desa itu seperti hortikultura terkendala pemasarannya.

Hal ini diakui, Ihsan salah seorang petani di desa setempat.

Diakui, komitmen masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian, peternakan dan sektor lain tak berbanding lurus dengan komitmen pemda menyiapkan infrastruktur dasar di desa itu. Pasalnya, dengan potensi berlimpah yang sudah digarap warga, tak didukung dengan akses memadai. Bahkan akibat kondisi jalan rusak tersebut, ia sedikit malu memamerkan hasil pengembangan potensi di desanya. Paling

parah dampak jalan ini kata dia, warga sulit melalui akses jalan tersebut, sebab di samping sempit, jalan ini becek ketika hujan dan berdebu saat musim panas.

“Becek sudah pokoknya, belum lagi banyak yang kecelakaan. Bahkan ada yang meninggal akibat kecelakaan,” aku dia.

Ketika membawa warga sakit dan melahirkan ke puskesmas begitu susah. Sebab di mana-mana akses jalan berlubang. Ditambah lagi akses jalan ini gelap gulita akibat tak ada PJU. Termasuk kondisi jalan yang dipenuhi semak belukar di pinggirnya, sehingga menyebabkan beberapa kali terjadi kecelakaan. Tak kalah menderita, kata dia, bagi warga setempat yang notabene berprofesi sebagai petani, sangat kesusahan mengangkut hasil panen.

Bahkan terkadang, pengangkutan hasil panen tertunda akibat kondisi jalan yang rusak tersebut. Sebab dalam sehari hasil panen yang diangkut 1-2 ton menggunakan kendaraan roda 4. Kondisi ini menyebabkan ongkos angkutan hasil panen naik. “Ongkos angkut hasil panen naik, seharusnya Rp 5 ribu dalam satu ton jadi Rp 1015 ribu, itu pun kadang ditunda

pengangkutan. Kan ini sangat membebani petani,”aku dia.

Para pemilik kendaraan sendiri, jelas dia, tidak mau ongkos murah disebabkan akses jalan yang sulit dilalui. Kondisi jalan ini sudah rusak sejak 6-7 tahun silam. Namun pemda belum melirik. Ia mempertanyakan, pada saat pembangunan jalan, hanya sampai Desa Pelangan tidak dilanjutkan sampai ke Desa Batu Putih, padahal akses jalan ini termasuk milik kabupaten. Sementara di desa itu ada potensi hortikultura, seperti melon, cabai seluas 20 hektar ditambah lagi lahan pertanian seluas 500 hektare – 1.000 hektare.

Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Lobar, Made Artadana mengatakan akses jalan tersebut, semua akses jalan di wilayah Sekotong termasuk Desa Batu putih masuk dalam program prioritas yang nantinya diranking dari hasil musrenbang. Pihaknya perlu mengecek akses jalan tersebut masuk peringkat berapa.”Yang hasil murenbang kita jadikan acuan, ranking 1 itu yang mendapatkan pembiayaan pertama, sebab dana terbatas, sehingga tidak bisa masuk (akomodir) yang ranking 2,” jelasnya. (her)

Gelar Aksi Demo Protes PHK

Ratusan Pekerja Datangi Kantor Bupati Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Ratusan pekerja di Senggigi Kecamatan Batulayar yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi NTB dan Federasi Serikat Pekerja Pariwisata mendatangi Kantor Pemkab Lombok Barat (Lobar), Kamis (7/2). Aksi ini bentuk kekecewaan para pekerja terhadap Pemda yang terkesan kurang memperhatikan nasib para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Para pekerja ini mengeluh hampir 12 bulan lamanya mereka tak menerima upah. Belum lagi banyak pekerja yang nasibnya mengambang akibat ditinggal begitu saja pihak perusahaan.

“Gaji kita selama hampir 12 bulan belum diberikan, kami mau bertemu dengan pak bupati, kami ingin minta keadilan. Sebab pemda membiarkan kita terlantar begitu saja,’teriak salah seorang pekerja.

Tak berselang lama, mereka

pun diizinkan masuk dan diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Rusditah dan Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Munawir Haris. Terjadi dialog alot antara sejumlah perwakilan pekerja dengan Kadisnaker. Ketua KSPSI, Yustinus Habur mengkritisi pihak Pemda tak menerapkan aturan ketenagakerjaan terkait pemberlakuan gaji di bawah UMP seperti di salah satu vila di Senggigi, para pekerja digaji Rp700 ribu. Seharusnya, jelas dia mekanismenya, dinas melapor ke provinsi. “Kenapa selama ini tidak dijalankan, kenapa diputuskan sendiri?” kata dia.

Untuk menyelesaikan persoalan pekerja yang di-PHK ini seharusnya pemda mempertemukan antara pekerja dengan pengusaha untuk negosiasi jika bipartit buntu. Kalau upaya pemda juga buntu maka bisa diajukan ke pengadilan. “Itupun ada waktunya 30 hari, tapi ini

(Suara NTB/kir)

DEKLARASI - Wabup Loteng H. L. Pathul Bahri dan anggota Forkompinda serta elemen masyarakat Loteng, mendeklarasikan pemilu damai dan sejuk, di D’Max Hotel Praya, Kamis (7/2).

Soal dukung mendukung, pihaknya memastikan tidak ada, karena komitmen jajaran Polres Loteng sudah jelas, sesuai petunjuk dari atas, untuk tidak memihak kepada pihak manapun.

Hal senada juga disampaikan Dandim 1620/Loteng, Letkol CZI Prastiwanto. Menurutnya, tidak ada kata memihak di jajarannya, karena semua tetap pada ko-

ridor netralitas. Untuk itu, pihaknya berharap dukungan masyarakat dengan ikut mengawasi aparat TNI di daerah ini.

Kalau sampai ada yang terlibat atau memihak pihak tertentu pada pemilu mendatang, agar segera dilaporkan.

“Kalau sampai ada yang terlibat, akan kami tindak tegas,” pungkas Prastiwanto. (kir)

Pendamping PKH di Gunungsari Bantah Potong Bantuan

Petani Sekotong Menjerit, Harga Cabai Turun Drastis Giri Menang (Suara NTB) Para petani di wilayah Sekotong Lombok Barat (Lobar) menjerit akibat harga cabai di pasaran turun drastis. Padahal pada bulan-bulan ini, seharusnya harga cabai naik. Jatuhnya harga cabai ini disebabkan salah satunya tingginya tarif kargo atau bagasi pesawat, karena banyak cabai dikirim ke luar daerah.

“Sekarang ini kami tengah menangis, karena harga cabai turun drastis, tidak ada sama sekali harganya,” keluh Ihsan petani asal Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong.

Diakuinya, luas lahan tanaman cabai di daerahnya mencapai 20 hektare. Dalam sehari, hasil panen cabai mencapai 5 kuintal. Bahkan karena saat ini musim cabai, produksi bisa mencapai 1 ton per hari.

Namun diakui kondisi panen kali ini harga cabai anjlok. Padahal perkiraannya, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya biasanya musim penghujan, seperti saat ini harga naik. Akan tetapi saat ini harga per kilogram dijual hanya Rp 5.000. Dari hasil jual ini tidak ada keuntungan. Sebab hanya bisa dibagi tiga dengan ongkos buruh dan penjual. Di mana ongkos buruh Rp 2.000, sisanya Rp 3000 dibagi dua antara penjual dan petani.

Harga cabai kali ini diakui sangat jatuh, sebab biasanya pada kondisi normal harga cabai biasanya per kilogram Rp 15 ribu-20 ribu sedangkan cabai keriting Rp 10-15 ribu.

Diakui penyebab anjloknya harga cabai ini biaya atau tarif bagasi pesawat naik hingga 300 persen. Tingginya tarif bagasi ini menyebabkan tidak ada pengepul dan pengusaha yang berani membeli cabai di Lobar. Hal ini pun menyebabkan cabai petani tak bisa dijual, sehingga menumpuk di daerah. Dirinya berhenti mengirim cabai melalui pesawat sejak beberapa bulan lalu akibat tarif bagasi pesawat. Sebelumnya ia mengirim 30-40 ton cabai ke luar daerah.

Untuk mengatasi persoalan ini, petani sementara mengubah pola tanam. Misalnya dari tanam cabai ke melon yang lebih menguntungkan. Pihaknya berharap agar pemerintah mencarikan mitra yang lebih besar seperti perusahaan, sebab jika dilakukan pengolahan petani tidak bisa melakukan pengolahan. (her)

Halaman 5

(Suara NTB/her)

AKSI - Massa dari pekerja Senggigi melakukan aksi menuntut pemda turun tangan membantu pekerja yang di-PHK. tidak dibiarkan mengambang sampai 12 bulan,” jelas dia.

Sementara itu, Sekretaris KSPSI NTB Darto Puji Raharjo menekankan menuntut hakhak karyawan 4 hotel dan vila antara lain Hotel S, vila M, BS, dan I sesuai dengan aturan. Selain itu pihaknya agar tidak dilakukan PHK sepihak oleh perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Rusditah mengatakan, terkait persoalan karyawan Hotel S pihaknya berencana bernangkat ke luar daerah menemui pemilih hotel untuk membahas langsung persoalan hak para pekerja. Begitu pula persoalan hotel yang lain, juga sudah diupayakan dengan turun langsung. Pihaknya mencoba mempertahankan agar

para pekerja tetap bisa bekerja di tengah kondisi hunian yang rendah, namun hasilnya mentah.

Selain itu, ada juga pegawai hotel yang berhenti bekerja, karena sakit dan pensiun. Menyangkut tuntautan agar tidak perusahaan tidak melakukan PHK,pihaknya sudah melayangkan SE bupati kepada semua perusahaan agar tidak mem-PHK. ”Tuntutan yang lain kami akan berupaya maksimalkan dengan berkoordinasi, terima kasih atas masukannya,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris menegaskan, inti dari aksi ini adalah menuntut kejelasan nasib. Karena itu kata dia Pemda perlu melakukan pertemuan bipartit dalam rangka tabayyun, sebab dengan demikian pemda bisa mendengarkan apa kata pengusaha dan pekerja. “Tidak saja mendengar satu pihak, misalnya dari pengusaha saja. Kami akan kawal masalah ini,” jelasnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Gunungsari Lombok Barat (Lobar) menggelar pertemuan dengan warga Desa Sesela khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan program keluarga harapan (PKH). Pertemuan ini sekaligus mengklarifikasi pemberitaan terkait dugaan pemotongan PKH sebesar Rp10 ribu yang terjadi di daerah setempat. Pihak pendamping memastikan bahwa pemotongan tersebut bukan dilakukan pendamping, namun oleh pihak BRILing untuk biaya administrasi yang dibebankan ke KPM. Pemotongan ini sendiri telah diberitahukan dan disepakati oleh para KPM sendiri.

Demikian mengemuka pada pertemuan yang dihadiri Koordinator Pendamping Kecamatan Gunungsari, Amin, Kepala Desa Sesela H. Abu Bakar, Sekcam Gunungsari dan jajaran serta para kadus. Dijelaskan sebelum melakukan pencairan dana PKH, kata Amin, para KPM sudah diberitahu oleh pendamping terkait potongan biaya ketika mencairkan di agen (BRILing). “Sudah diinformasikan dan disepakati atau belum oleh ibuibu terkait potongan biaya Rp 10 ribu, kalau mencairkan di agen,”? tanya Amin kepada warga yang hadir. Warga pun kompak menjawab sudah diberitahu dan sepakati kalau ada potongan biaya tersebut. “Jadi semua sudah sama-sama tahu dan sepakat,”jelas dia.

Ia menegaskan, biaya Rp 10 ribu tersebut bukan dipotong

oleh pendamping. Namun biaya ini diambil oleh agen BRI. Dana Rp 10 ribu ini, jelas dia, adalah biaya administrasi dari agen.

Menurutnya, karena agen ini semacam bisnis (berusaha), maka wajar memungut biaya Rp 10 ribu terhadap warga. Ia tak ingin ada kesalahpahaman, sehingga pihaknya perlu dilakukan klarifikasi ke warga. Ia juga menjelaskan kepada warga terkait jumlah bantuan PKH yang diterima bervariasi.

Sementara itu Kades Sesela H. Abu Bakar yang baru dilantik mengimbau agar warga mau menyelesaikan masalah.

Sebab ia yakin selama masalah diselesaikan maka pasti akan selesai. “Warga satu sama lain harus saling bijaksana, sebab kalau satu sama lain saling keras maka tidak selesai masalah,”imbaunya.

Sekcam Gunungsari Munasip mengatakan apapun jenis bantuan dari pemerintah tidak boleh ada pemotongan, termasuk pihaknya di kecamatan tidak boleh ada pungutan apapun jenisnya dan alasan apapun. “Bantuan dari pemerintah ini tidak boleh dipotong sepeserpun,”tegas dia.

Ia menambahkan, kaitan dengan bantuan sudah ada SE dari Dinas sosial yang mengharuskan kades melakukan pendataan ulang menyangkut sasaran rastra. Penerima bantuan ini perlu dilakukan pendataan ulang sebab diduga banyak yang salah sasaran. Ada warga yang meninggal, namun namanya masih ada. Dan beberapa kekeliruan lain. (her)

Lobar Raih Penghargaan SAKIP Predikat B Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) diganjar Predikat “B” dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ini diperoleh, karena Pemda Lobar diinilai telah baik, efektif, dan efisien dalam pemerintahan dan pengelolaan anggaran.

Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Menteri PAN-RB Syafruddin di Hotel Golden Tulip Galaxy, Banjarmasin Kalimantan Selatan, Rabu (6/2).

Pemkab Lobar meraih predikat tersebut setelah dianggap mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja selama kurun waktu 2018 lalu dengan point 62,60. “Penilaian untuk SAKIP Lombok Barat meningkat dari capaian tahun lalu. Tahun lalu point kita cuma 60,24 dengan predikat CC. Kita meningkat dua point. Kita masih punya banyak

PR (pekerjaan rumah, red) untuk bisa meraih predikat A”, terang Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi mendampingi Asisten I Bidang Aparatur dan Pemerintahan Setda Lobar, H. Ilham untuk menerima penghargaan tersebut.

Pekerjaan rumah untuk Pemkab Lobar, terang Baehaqi, adalah agar di tahun mendatang mampu mensinkronkan keseluruhan dokumen perencanaan.

“Mulai dari renja (rencana kerja, red) SKPD harus sinkron dengan Renstra (Rencana Strategis, red) SKPD. Begitu juga renstra harus sinkron dengan RPJMD. Terutama agar keseluruhan perencanaan tersebut disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD dan SPM (Standar Pelayanan Minimal, red),” terangnya.

Penghematan anggaran dan tidak hanya terjebak dalam rutinitas, imbuh Baehaqi, juga harus ditempuh bila ingin meraih predikat A di masa mendatang. (her)

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Asisten I Setda Lobar H. Ilham dan Kepala Bappeda Lobar menerima penghargaan SAKIP dari Kemenpan RB.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 8 Februari 2019

Halaman 6

Sambut HPN 2019

Wabup Sumbawa Minta Pers Mencerdaskan dan Tangkal Hoaks

(SuaraNTB/ils)

PENGGANDAAN UANG - Press release kasus penipuan penggandaan uang yang berhasil diungkap Polres KSB, Kamis (7/2).

Terduga Penipuan Bermodus Menggandakan Uang Diringkus Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, berhasil mengamankan terduga pelaku penipuan dengan modus menggandakan uang (dukun). Pelaku yang diketahui berinisial OP alias Anti (40) warga desa Tepas, Kecamatan Brang Rea tidak mampu mengelak lagi dan mengakui semua perbuatan yang dilakukannya.

Bahkan total kerugian akibat perbuatannya tersebut ditaksir mencapai angka Rp43 juta.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa SIK., MH kepada Wartawan, Kamis (7/2) mengatakan, kasus penipuan ini sudah terjadi sekitar delapan bulan yang lalu, dan baru dilaporkan oleh korbannya. Dalam melancarkan aksinya tersangka ini juga mengelabuhi korbannya dengan mengiming-imingi penghasilan lebih dengan syarat harus membayar mahar terlebih dahulu.

Mahar inipun harus diserahkan per hari sesuai dengan apa yang diminta oleh tersangka. Bahkan dalam satu hari, pelaku ini rata-rata menerima mahar dari korban dari angka Rp100ribu hingga Rp1 juta rupiah, dengan janji menyelesaikan masalah yang menimpa korbannya. Tetapi setelah batas waktu yang telah ditentukan (dua bulan), tersangka ini justru tidak merealisasikan janji yang diikrarkan.

“Kalau kita lihat dari modus yang digunakan, kasus ini merupakan hal yang baru kita tangani. Kita juga akan terus mendalami kasus ini, karena hingga saat ini baru ada satu orang korbannya yang melaporkan diri,” ungkapnya.

Dikatakannya, adapun modus operandi yang digunakan tersangka dalam aksinya ini dengan membuat korbannya merasa terhipnotis dengan janji yang menggiurkan tersebut. Setelah merasa korbannya lengah, tersangka kemudian melancarkan aksi dengan modus me-

minta mahar. Perbuatan tersangka ini juga tergolong cukup rapi, karena korbannya tidak merasa bahwa sudah ditipu oleh tersangka.

Mereka (korban) baru sadar ketika waktu selama dua bulan baru boleh membuka kopernya ternyata tidak ada isinya. Bahkan apa yang diharapkan (uang yang banyak dan emas berkilo-kilo) ternyata hanya batubatu dan abu bekas pembakaran kayu yang dimasukkan ke dalam karung. Selain dijanjikan mendapatkan uang dan perhiasan yang banyak, tersangka ini juga berjanji bisa meluluskan anaknya yang sedang kuliah dan melariskan tempat makan yang dikelola.

“Kalau kita melihat modus yang digunakan, kemungkinan ada banyak korbannya, hanya saja untuk saat ini baru satu yang melapor. Kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya, karena sesuatu yang instan pasti ujung-ujungnya menjadi korban penipuan,” tandasnya.

Sementara itu OP (tersangka) dalam pengakuannya kepada Suara NTB, penipuan yang dilakukannya tersebut karena himpitan ekonomi. Tersangka ini memiliki tiga orang anak yang masih sangat kecil, sementara suaminya sebagai pengangguran sehingga tidak mampu menafkahi keluarga kecilnya tersebut. Bahkan suaminya tidak segan-segan untuk memukul anak dan dirinya ketika di rumah tidak ada yang dimakan. Merasa terdesak dengan kondisi tersebut, akhirnya dia gelap mata untuk mendapatkan uang dengan cara menipu. Dirinya juga mengaku sudah berbuat salah tapi dengan alasan jika tidak diminta oleh korban, dia tidak akan melakukan hal itu.

“Uangnya tersebut saya gunakan untuk makan seharihari dan kebutuhan yang lainnya, karena suami tidak bekerja ya saya harus bekerja sendiri. Saya juga minta maaf dengan apa yang saya lakukan, tapi saya putus asa dengan kondisi ekonomi yang seperti ini,” tuturnya. (ils)

Pemkab Sumbawa Dukung Pemanfaatan Limbah Biogas diwilayah ini dapat memanfaatkan kotoran ternak yang melimpah menjadi bahan biogas.

Yang menjadi perh a t i a n sekarang ini, adalah masalah pola pemelihaan t e r n a k di Sumbawa (Suara NTB/arn) PRASASTI - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah saat ini beda dengan yang menandatangani prasasti proyek biogas, Kamis (7/2). di Jawa. Kalau di Jawa ternak itu dikandangkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. sedangkan disini polanya dilepas.

“Ini perlu ada pemikiran kita Mahmud Abdullah menyampaikan dukungannya untuk program pe- bagaimana cara nya nanti dengan manfaatan kotoran ternak menjadi dinas terkait bagaimana tehnik bahan biogas. Bahkan, perlu untuk mengumpulkan kotoran ternak ini direplikasi oleh desa-desa yang lain- agar dapat mencapai target kita ke nya. Terutama desa-desa dengan depan dalam mengumpulkan kotopopulasi ternak yang cukup banyak. ran ternak ini,” terangnya.

Sehingga nantinya proyek yang diHal itu disampaikan Wabup pada Launching Pemberdayaan masyarakat adakan ini betul betul dapat dirasamelalui biogas dan pemanfaatan lim- kan pemanfaatannya oleh masyabah biogas yang bekerjasama antara rakat. Apalagi saat ini sedang melakPT Filantra dengan PT Telkomsel, Ka- sanakan program integrasi sapi denmis (7/2) kemarin. Kegiatan ini benar gan jagung. Mengingat sekarang ini benar dihajatkan untuk memberdaya- sudah sangat meluas sekali bahkan kan masyarakat, sehingga masyarakat hampir dikatakan tidak terkendali

Pelaksanaan Fisik Tuntas, Jembatan Sebeok Sudah Dimanfaatkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan fisik Jembatan Sebeok, Kecamatan Orong Telu dipastikan selesai. Jembatan konvensional dengan anggaran miliaran rupiah tersebut, aksesnya kini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, S.T menyebutkan, di akhir Desember 2018 lalu, pengerjaan jembatan Sebeok 94 persen. Tersisa 6 persen yakni untuk pengerjaan aspal, ralling dan dan tanjakan. Namun pengerjaan tersebut sudah diselesaikan pada akhir Januari. Saat ini aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan.

“Terkait Jembatan Sebeok, tanggal 29 Januari sudah selesai.

Sudah dilakukan pengaspalan, dan mobil sudah bisa lewat,” ujar mantan Kadis PUPR ini. Dijelaskannya, saat ini pihaknya belum membuka perencah atau bekisting (cetakan) balok induk di bawah jembatan. Karena sebelumnya pihaknya terlebih dahulu memprioritaskan supaya akses jalan kendaraan bisa dilewati. Dimana cetakan bisa dibuka dan tidak berpengaruh jika ada kendaraan lewat.

“Kenapa belum bisa dibuka cetakan, karena saat itu kami lebih prioritaskan dulu ke pengaspalan jembatan, selesaikan ralling dan tanjakan. Kalau kendaraan lewat, biar bekisting dibuka tidak ada pengaruh,” jelasnya. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga sedang memasang talud. Sebelumnya talud dijadikan sebagai jalan alternatif saat pembangunan jembatan. Sekarang jalan alternatif sudah ditutup dan talud kemudian dipasang.

“Kalau dari segi fisik pelaksanaan sudah 100 persen. Tinggal pembersihan seperti bekesting, dan lainnya. Cuma akses jembatan sudah tuntas. Roda dua sejak awal Januari, sedangkan roda empat sudah sejak tanggal 30 Januari setelah selesai pengaspalan,” pungkasnya. (ind)

dan ini juga menjadi tantangan bagi kepala dinas yang baru agar bagaiman nanti kedepan jangan hanya karena jagung malah akan membawa mudarat bagi daerah ini.

Acara tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti proyek biogas oleh Wakil Bupati Sumbawa dan penyerahan secara simbolis piagam Proyek reactor biogas Desa Kerato.

Penyerahan plakat komitmen bersama warga masyarakat terhadap proyek reactor biogas, penyerahan bingkisan kepada warga dan dilanjutkan peninjauan lokasi Dum Biogas.

Relationship Management Filantra Reby Bagja Herdian menyampaikan biogas ini memanfaatkan kotoran – kotoran hewan dari sapi. Kotoran tersebut, diolah sedemikian rupa dan diamksukkan ke dalam dum. Dari gas ini bisa dibuat berbagai macam, ada gas untuk api, buat listrik dan berbagi macam lainnya. “Saat ini kita focus di perapian artinya gas dari kotoran hewan ini kita manfaatkan untuk sumber api.

Selain itu nanti untuk hasil biogas ini sisa kotorannya kita pergunakan untuk kebun produktif dan itu ada di desaJorok dan untuk biogas ini kita ada empat titik bersama Telkomsel di Ai Beta ini ada dua. Kemudian di Sering satu dan di Jorok satu. Satu dum kita ada gunakan untuk lima rumah jadi total ada 20 rumah yang kita bantu untuk kompor api ini,” jelasnya. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Menyambut Peringatan Hari Pers Nasional (HPN), 9 Februari 2019, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, meminta kepada jajaran pers untuk makin mencerdaskan publik lewat pemberitaan berkualitas. Serta dapat menjadi penangkal hoaks, terutama menjelang perhelatan politik Pemilu 2019.

“Sejauh ini hubungan Pemkab dengan wartawan (pers) telah berjalan dengan baik. Terutama dalam memberitakan program program pemerintah secera lebih cepat dan lebih luas ke masyarakat. Melalui Humas Pemkab, juga tetap menjalin komunikasi dan pertemuan rutin dengan kalangan wartawan,” kata Wabup Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, kepada Suara NTB, Kamis (7/2), terkait harapannya pada HPN 2019 ini.

Selain itu, pers juga diharapkan juga bisa berperan dalam menangkal berita-berita hoaks yang muncul di media sosial. Dengan memberikan informasi yang benar dan berimbang ke masyarakat. Sehingga tercipta kondusivitas daerah. Apalagi menjelang Pemilu 2019 ini, peran pers dalam membuat berita yang benar dan berkualitas sangatlah dibutuhkan. Sekaligus menjadi ajang pendidikan politik yang benar bagi masyarakat.

“Pers mainstream harus bisa tangkal berita hoaks,” tukas H. Mo, panggilan akrab Wabup Sumbawa.

Lebih jauh H. Mo, meminta pers harus bisa merekayasa sosial ke arah yang lebih baik. Sebagai pilar keempat demokrasi secara bijak harus memberikan pembelajaran yang baik kepada masyarakat. Tidak terjebak dalam berita-berita palsu atau hoaks. Sebagai media, harus bisa mendidik, membangun, dan menghibur.

“Saya percaya, media yang kredibel akan menyajikan berita berkualitas yang berbasis fakta dan data. Hal itu penting bagi kami baik masyarakat maupun pemerintah selaku pembaca. Selamat HPN 2019, Semoga Pers di Indonesia khususnya di Sumbawa tumbuh menjadi pers yang mencerdaskan dan bisa terus mengawal pembangunan di daerah ini,”demikian harapan K e t u a PCNU Sumbawa ini. (arn/*)

H. Mahmud Abdullah (Suara NTB/arn)

Tempat Penyimpanan Logistik Terdampak Gempa Taliwang (Suara NTB) Tempat penyimpanan logistik Pemilu di dua kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) turut terdampak gempa tahun 2018 lalu.

Hal ini diketahui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, saat menggelar supervisi di seluruh kecamatan untuk persiapan pelaksanaan Pemilu 17 April mendatang.

“Itu kami temukan di kecamatan Poto Tano dan Seteluk. Jadi tempat yang biasanya digunakan sebagai penyimpanan logistik ikut rusak juga karena gempa,” kata ketua KPU KSB, Fahroni, SH. Terkait kondisi itu, Fahroni mengatakan, pihaknya telah meminta

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kedua wilayah untuk segera mencari alternatif tempat penyimpanan dengan tetap memperhatikan sisi keamanannya. “Saat itu juga kita minta PPK mencari tempat lain. Dan alhamdulillah sudah ada tinggal kita perlu cek lagi sisi keamanannya,” timpalnya.

Selain keamanan tempat penyimpanan, Fahroni menyebutkan, kapasitas ruangan juga turut diperhatikan. Sebab Pemilu tahun ini berbeda dari pelaksanaan Pemilu tahun sebelumnya. Di mana pelaksanaannya bersamaan dengan pemilihan presiden (Pilpres) sehingga jumlah logistik akan lebih bany-

ak. “Di tingkat desa juga kami minta demikian agar memperhatikan kapasitasnya. Kan logistiknya banyak di Pemilu nanti karena barengan dengan Pilres,” sebutnya.

Dari hasil supervisinya di 8 kecamatan, ia menyatakan, sejauh ini kesiapan PPK dan PPS (panitia pemungutan suara) tingkat desa sudah cukup bagus. Bahkan tahapan-tahapan pra pemilihan yang sedang berjalan saat ini berproses lancar di tingkat lapangan.

“Untuk perangkat kami tinggal merekrut anggota KPPS. Dan harapan kami itu juga lancar sampai nanti berakhirnya seluruh tahapan Pemilu,” harapnya. (bug)

Sentralisasi Kegiatan IKM Belum Terjadi di KSB Taliwang (Suara NTB) Aktivitas Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih berjalan secara parsial. Para pelaku usaha sejauh ini masih berjalan sendiri-sendiri, meski produk yang dihasilkannya sama.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, MSi tidak menampik kondisi tersebut. Menurutnya sentralisasi kegiatan IKM di tengah masyarakat saat ini belum terjadi.

Meski demikian kegiatan produksi berbagai komoditas olahan sudah berjalan. “Kalau yang dimaksudkan industrinya kelihatan dalam satu kawasan besar, iya itu masih terbatas. Tapi kalau mengolah di satu tempat, di rumah-rumah itu sudah banyak kegiatannya,” terangnya kepada Suara NTB, Kamis (7/2).

Menurutnya, Pemda KSB tidak menutup mata dengan kondisi tersebut.

Tahun 2019 ini upaya menggeliatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan termasuk IKM di dalamnya tengah dirintis. Dan salah satu gebrakan awalnya akan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Pemberdayaan UMKM dan Koperasi di KSB (Aksi Bela dan Beli Produk KSB).

Dalam Perbup itu, pelaku UMKM dan IKM akan diakomodir dari seluruh lini oleh pemerintah KSB. Dijelaskan H. Amry, melalui Perbup ini seluruh pelaku UMKM dan IKM akan dihimpun dalam satu kelompok ber-

dasarkan jenis usaha produksinya.

Dan selanjutnya mereka akan dikembangkan dan diberdayakan dengan cara membina dari sisi kelembagaan, personal pelaku usaha, bantuan permodalan hingga membuka peluang pasarnya dengan pola kemitraan. “Jadi dalam Perbup itu nantinya lengkap dari hulu sampai hilir UMKM dan IKM kita sentuh semuanya,” klaimnya H. Amry.

Ia pun menyebutkan, selama ini untuk menumbuhkembangkan kegiatan IKM pemerintah telah banyak menyalurkan bantuan. Baik berupa permodalan yang salah satu program andalan Pemda KSB adalah Bariri UMKM, bantuan alat mesin produksi untuk kegiatan sentra industri kecil dan rumah tangga.

“Nah bantuan-bantuan permesinan yang sudah kita salurkan nantinya juga akan kita himpun. Menyesuaikan dengan jenisnya sehingga pola pengelolaannya terintegrasi meski pelakunya banyak,” paparnya.

Usaha produksi yang digeluti oleh pelaku IKM di KSB sejauh ini masih dalam skala kecil. Bahan baku yang diolah pun masih lebih banyak mengandalkan sumber lokal dengan pangsa pasar lokal. Dijelaskan H. Amry, produk yang dihasilkan pelaku UKM lebih banyak variasi bahan pangan dan kebutuhan-kebutuhan kesaharian masyarakat di tingkat lokal. Karena itu dalam Perbup yang akan memayungi para pel-

aku UMKM dan IKM itu, dari 10 jenis usaha yang akan didorong kembangkan lebih banyak produk agribisnis dan industri kecil.

“Usaha-usaha produksi hasil pertanian, peternakan itu yang kita sasar. Kalau produksi barang jadi pangan ada misalnya usaha abon dan lainnya,” tukasnya seraya menambahkan saat ini pemerintah masih terus melakukan identifikasi lapangan terhadap berbagai jenis usaha produksi yang digeluti masyarakat.

“Nanti apa spesifik jenis kegiataannya kita tunggu hasil identifikasi teman-teman forum UMKM. Tapi yang jelas dari 10 jenis usaha yang kita tuangkan dalam Perbup itu sudah mewakili semuanya,” sambung mantan kepala Bappeda Litbang KSB ini.

Selanjutnya H. Amry menyampaikan, untuk bantuan permodalan pemerintah tetap akan menyiapkan program ke depannya. Hadirnya Perbup tersebut, Pemda KSB mengarahkan seluruh stakeholder baik pemerintah maupun dunia usaha skala besar ambil bagian membantu para pelaku UMKM dan IKM dari sisi permodalan.

“Kita sekarang ada program Bariri UMKM yang pendekatannya personal dan ini masih akan lanjut. Kita juga akan arahkan desa melalui BUMDes bantu mereka dan kita akan cari juga sumber bantuan dari CSR perusahaan yang ada di KSB ini,” imbuhnya. (bug)

Wabup Pastikan UKK Imigrasi KSB Dibangun Tahun Ini Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST memastikan pembangunan gedung Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi KSB akan dimulai pada tahun 2019 ini.

Kepastian itu disampaikan Wabup setelah, Kamis (7/2), saat kunjungannya ke kantor Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), secara langsung menerima dokumen Memory of Understanding (MoU) terkait pembangunan UKK Imigrasi tersebut.

“Alhamdulillah kehadiran kantor imigrasi di daerah kita sudah semakin cekat. Dan Insyaallah akan dimulai tahun ini pembangunannya,” terangnya kepada wartawan via whatsapp (WA).

Perjuangan Pemda KSB sampai akhirnya Dirjen Imigrasi Kemenkumham menyetujui pembangunan UKK Imigrasi itu cukup panjang. Pemda KSB mulai merintisnya sejak akhir tahun 2017 lalu dan sepanjang tahun 2018 beberapa kali pihak imigrasi melakukan survei untuk melihat kesiapan daerah.

Bahkan untuk mempercepat keinginan segera hadirnya kantor

urusan administrasi pemenuhan syarat keimigrasian itu, Pemda KSB sejak awal telah menyiapkan lahannya.

Wabup menjelaskan, dikantonginya MoU berupa kesepakatan antara Pemda KSB dan Dirjen Imigrasi Kemenkumham itu merupakan langkah terakhir untuk memastikan pembangunan UKK Imigrasi di daerah. Selanjutnya Pemda KSB akan menindaklanjuti dengan memulai tahap pembangunannya. “Sudah lengkap persyaratan persetujuannya yang kita butuhkan dari Kemenkumham,” paparnya.

Menurut Wabup, sejak awal Pemda KSB sangat optimis Dirjen Imigrasi akan segera menyetujui keseluruhan usulan pembangunan UKK Imigrasi itu di KSB. Karena itu Pemda KSB di tahun ini sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 2,5 miliar di APBD 2019 untuk pembiayaan pembangunan gedungnya. “Lahannya sudah siap begitu juga dengan anggarannya,” sebutnya.

UKK Imigrasi ini sendiri ditargetkan Pemda KSB dapat mulai beroperasi pada tahun 2020 mendatang. Wabup mengatakan, upaya Pemda KSB meng-

(Suara NTB/ist/dok fud syaifuddin)

KESEPAKATAN - Wabup Fud Syaifuddin menerima salinan MoU kesepakatan Pemda KSB dengan Dirjen Imigrasi terkait kesiapan pembangunan UKK Imigrasi KSB di kantor Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Kamis (7/2). hadirkan UKK Imigrasi di daerah dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selama ini aktifitas pengurusan keimigrasian masyarakat KSB sangat tinggi sementara fasilitas pelayanannya berada jauh di kabupaten Sumbawa. “Kasihan warga kita mereka selama ini

harus mengeluarkan biaya untuk mengurus ke Sumbawa. Tapi kalau kantornya sudah di sini kan bisa hemat dan pastinya lebih cepat juga,” timpalnya.

Pemda KSB memang menggenjot kehadiran pelayanan sejumlah lembaga vertikal di daerah. Dalam 3 tahun terakhir

beberapa unit kantor lembaga vertikal sudah hadir di KSB, di antaranya kantor pengadilan agama, Markas Kodim, kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) yang dalam proses pembangunan dan UKK Imigrasi sendiri yang dipastikan dimulai pembangunannya tahun ini. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 8 Februari 2019

Halaman 7

Hasil Evaluasi SAKIP, Kota Bima Raih Nilai B

(Suara NTB/ula)

KHAS DOMPU - Plt Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, H. Rifaid, melihatTenun Pa’a produksi khas Kabupaten Dompu saat dipamerkan di kegiatan NTB Expo 2018 lalu.

Kembangkan IKM, Dompu Berharap Koordinasi Dompu (Suara NTB) Industrialisasi NTB harus memperhatikan komoditas unggulan dan potensi yang dimiliki masing – masing daerah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga didorong ikut mempromosikan produk hasil IKM, termasuk mendorong hotel dan restoran untuk menyajikan produk IKM – UKM dalam daerah. Tahun 2019, Pemda Dompu akan fokus kembangkan IKM dan melakukan intervensi dalam pemasaran produk.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Dra. Hj. Sri Suzana, MSI kepada Suara NTB, Kamis (7/ 2/2019) mengungkapkan, tidak mungkin semua produk IKM dapat dikembangkan secara bersamaan. Keinginan mengembangkan semua menjadikan produk UKM dan IKM di Dompu banyak yang tidak berkembang. Akibatnya, para pelaku UKM/ IKM tidak memiliki kekhasan dan kualitas serta kuantitas produksi tidak bisa dipertahankan. “Kita harus fokus. Kalau sudah jalan, baru yang lain lagi (dikembangkan),” katanya.

Ada tiga komoditi dan produk yang ingin dikembangkan secara fokus di Kabupaten Dompu sebagai hasil IKM dan UKM. Diantaranya kopi, beras analog, dan tenun pa’a. Kopi dikembangkan karena sudah mendapatkan nomor IG yang diakui keberadaannya serta diuji mutunya. Produktivitas kopi Tambora cukup banyak, sehingga bisa dikembangkan sebagai industri olahan dan banyaknya pecinta kopi. “Bila perlu (peminum kopi) warga NTB bisa minum kopi lokal kita. Kita akan bantu peralatan supaya bisa berproduksi lebih banyak dengan kemasan yang terjangkau (pasar),” kata Hj. Sri Suzana.

Beras analog, merupakan beras dari jagung yang banyak dibutuhkan penderita diabetes. Beras ini semakin banyak penkonsumsi, sehingga menjadi peluang pasar untuk olahan jagung.

Tahun 2019 ini, Pemda Dompu juga akan menyiapkan peralatan untuk meningkatkan produktivitasnya. “Kalau dijual ke pasaran, itu banyak dicari karena terkait kesehatan,” ungkapnya.

Tenun pa’a juga merupakan ciri khas Kabupaten Dompu.

Ciri khas ini akan terus dikembangkan dengan pelatihan dan penyiapan peralatan pendukung bagi pengrajin. Hasil produksinya akan didorong menjadi salah satu seragam hari kerja bagi PNS, karyawan BUMN dan BUMD di Dompu.

Ketiga komoditas ini sangat memungkinkan berkembang karena produksinya cukup tinggi dari ketersediaan bahan baku, sehingga tidak akan terputus produksinya. “Kita intervensi melalui SK Bupati mulai tahun 2019 ini. Kita sedang menyiapkan draf ketentuannya,” kata Hj. Sri Suzana.

Hj. Sri Suzana juga mengaku, pihaknya masih memiliki catatan di Kementerian untuk pengembangan industri kecil dan menengah. Pabrik rumpul laut dan resi gudang yang belum termanfaatkan secara maksimal sejak dibangun menjadi catatan, sehingga Kabupaten Dompu susah menerobos Kementerian untuk mendapatkan dukungan pada pengembangan industri.

Namun bantuan alat pengolahan jagung menjadi pakan ternak tahun 2018 ke kelompok tani akan didampingi. Ketika berkembang dan bisa diterima pengusaha ternak, akan terus disuport. “Mudah – mudahan alat sederhana yang dibantu kemarin bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bisa menghasilkan pakan ternak. Itu tidak menutup kemungkinan kita akan tingkatkan produktivitasnya,” terang Hj. Sri Suzana.

Plt Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifaid, M.Pd mengaku menyambut baik program pemerintah Provinsi NTB melalui Gubernur dan wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang ingin memberikan nilai tambah atas komoditas unggulan daerah dengan industrialisasi kecil. Namun hingga saat ini, pihaknya di daerah belum diajak koordinasi terkait rencana itu. “Sampai saat ini kita belum diajak koordinasi oleh pihak Provinsi. Sementara kita di daerah juga belum bisa bergerak banyak karena anggaran yang belum jalan,” ungkapnya.

Dalam perencanaan anggaran tahun 2019, H. Rifaid mengaku, sesuai anggaran yang ada hanya pada peningkatan dan pengelolaan usaha melalui pelatihan manajemen bagi pelaku usaha. Sementara untuk pelatihan keterampilan, bantuan dan modal usaha tidak dianggarkan. Karenanya, dukungan dan bantuan pemerintah Provinsi sangat diharapkan. (ula)

Warga Dompu Resahkan Pembuangan Bangkai HPR Sembarangan Dompu (Suara NTB) – Sejumlah warga di Dompu mulai meresahkan keberadaan bangkai Hewan Pembawa Rabies (HPR) yang berhasil dieliminasi. Pasalnya, ada bangkai yang dibuang sembarangan langsung ke laut dan aliran sungai yang masih dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan rumah tangga. Sebagian dari mereka juga mengaku khawatir mengonsumsi ikan laut, khususnya yang ditangkap di sekitar perairan Kempo.

Salah seorang warga, Ilham kepada Suara NTB mengakui, adanya pembuangan bangkai tersebut ke sungai dan laut, bahkan masalah ini heboh dibicarakan sejumlah pedagang di pasar karena banyak konsumen yang tidak lagi berminat membeli ikan laut.

“Di Kempo itu kan anjing-anjing yang mati di racun atau sengaja dibunuh itu kan langsung dibuang ke laut, kadang ke sungai makanya sekarang ribut ndak ada yang mau beli ikan laut,” ungkap dia beberapa waktu lalu.

Menurut dia, pembuangan bangkai HPR sembarangan ini membuatnya khawatir, terutama terhadap potensi penularannya melalui binatang lain setelah mengkonsumsi bangkai anjing yang terindikasi terpapar virus rabies tersebut.

Hal senada juga disampaikan salah seorang pedagang di Pasar Ginte, Rukayah. Ia mengaku setelah mendapat kabar adanya pembuangan sembarangan bangkai HPR ke laut di sejumlah wilayah ia tak lagi mau membeli ikan laut untuk kebutuhan rumah tangganya, melainkan beralih mengonsumsi ikan hasil tambak, daging atau olahan rumah tangga seperti tahu dan tempe. “Ya ndak berani saja karena jijik, siapa tahu ikan yang dijual itu makan bangkai anjing itu,” ujarnya.

Kabag Humas dan Protokol Setda Dompu, Muhammad Iksan, S.ST, MM dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (7/2) menegaskan, terus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembuangan bangkai HPR sebarangan. Kalaupun ditemukan bangkai anjing apakah itu hasil eliminasi tim pengendali atau oleh warga sendiri baiknya dikomunikasikan dengan petugas posko pengaduan di Disnakeswan untuk melakukan pengangkutan dan penimbunan. Hal itu juga akan dilakukan untuk bangkai HPR yang sudah terlanjur dibuang masyarakat ke sungai.

“Masyarakat jangan seperti itu menangani, bukan membuang sembarangan tetapi menggali dan menimbun,” jelasnya.

Penimbunan, lanjut dia, pun diupayakan tidak berdekatan dengan sumur resapan masyarakat karena rentan menimbulkan pencemaran air, terlebih memungkinkan berkembangnya virus ini pada organisme lain. Terkait adanya kekhawatiran warga mengkonsumsi ikan laut lantaran pembuangan sebarang itu, ia tak berani berkomentar dengan alasan belum mengetahui jelas pengaruh virus mematikan ini tehadap hewan-hewan lain.

Tetapi yang pasti, masyarakat diminta tidak terlalu resah serta tetap menaruh kewaspadaan. “Masyarakat jangan terlalu resah tetapi waspada ia. Kalau ada gigitan jangan malu untuk melapor,” pungkasnya. (jun)

Kota Bima (Suara NTB) – Berdasarkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2018 Kementerian PAN RB, Kota Bima meraih nilai B. Bahkan jumlah poin yang didapat meningkat 63,64 dari tahun sebelumnya hanya 62,58.

Proses penyerahan hasil evaluasi SAKIP dari Kementrian PAN RB diterima langsung Walikota Bima, H. M. Lutfi SE yang dipusatkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Rabu (6/2).

Demikian disampaikan Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, H.

Abdul Malik S.Sos. Dengan predikat dengan nilai B tersebut, Walikota bertekad akan terus memacu peningkatan akuntabilitas. “Selain itu juga akan bertekad mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil,” kata Malik.

Malik menambahkan, dalam evaluasi SAKIP, Kota Bima masuk wilayah II yang meliputi Pemprov dan Kabupaten dan Kota di Bali, se-Pulau Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, NTB dan NTT. Untuk Wilayah II lanjut dia tercatat ada 5 Kabupaten/Kota yang meraih nilai A, 18 Kabupaten dan Kota meraih nilai BB, 64 Kabupaten dan Kota

meraih nilai B, 49 Kabupaten/ Kota meraih nilai CC. “Serta yang meraih nilai C ada 19 Kabupaten dan Kota,” katanya.

Malik menambahkan, SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja. Yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

“SAKIP berfungsi juga sebagai katalisator terwujudnya efisiensi, dengan memuat ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur sehingga setiap instansi Pemerintah dapat mengevaluasi pencapaian maupun kegagalan,” katanya. (uki/*)

(Suara NTB/Ist*)

BERSAMA MENTERI - Walikota Bima (dua dari kanan) dan sejumlah Kepala Daerah bersama Menteri PAN RAB usai menerima hasil evaluasi SAKIP tahun 2018 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, (6/2).

Enam Warga Bima ”Suspect” Rabies Bima (Suara NTB) – Status waspada yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bima terhadap wabah rabies tidak maksimal. Buktinya, sejumlah warga setempat suspect terkena penyakit akibat gigitan anjing gila tersebut. Berdasarkan temuan Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima melalui Bidang Pengendalian Penyakit Lapangan (P2PL), tercatat enam warga yang suspect rabies.

Dua orang berasal dari Kecamatan Madapangga. Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Dompu. Tiga orang warga Kecamatan Donggo serta seorang warga Wadukopa Kecamatan Soromandi. Hanya saja, mereka digigit saat berada di Dompu.

“Sejumlah warga yang suspect rabies ini terjadi belum lama ini,” kata Kabid P2PL Dikes

Kabupaten Bima, Farid M. Ap. Dikatakannya, dari sejumlah warga suspect tersebut belum sampai positif terkena rabies lantaran cepat diatasi oleh pihakya bersama dengan Dokter hewan dengan memberikan Vaksin Anti Rabies (VAR) atau serum anti rabies. “Saat terima laporan adanya indikasi kita langsung turun memberikan VAR atau serum anti rabies,” katanya.

Untuk mengantisipasi kejadian yang serupa, pihaknya akan intens memberikan langkah penyuluhan terpadu bersama Dokter Hewan dan Dinas terkait. Terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Dompu serta memberikan vaksin.

Dikatakannya, Kecamatan Madapangga dan Donggo bagian Barat akan menjadi per-

hatian serius pihaknya dalam mengantisipasi penyakit rabies tersebut karena dua wilayah ini berbatasan langsung dengan Dompu.

“Kita berharap anjing gila yang menyebabkan penyakit rabies ini tidak berkembang dan masuk ke wilayah Bima,” ujarnya.

Farid menambahkan, apabila ada masyarakat yang digigit anjing agar segera mencuci menggunakan air mengalir selama 15 menit dan dibilas dengan sabun. Karena 80 persen kuman akan mati. “Setelah itu bisa diberikan vaksin dan alkohol. Kemudian segera dirujuk ke RSUD dan Puskesmas terdekat,” ujarnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

Farid

Puluhan Guru PAUD Non Formal Tuntut Kesetaraan Sumbawa Besar (Suara NTB) Puluhan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal yang tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (HimPAUDi) mendatangi Kantor DPRD Sumbawa, Kamis (7/2).

Mereka melakukan aksi damai, karena adanya ketidaksetaraan terhadap kedudukan guru PAUD non formal. Padahal, mereka memiliki kewajiban, tugas dan tanggung jawab yang sama.

Dari aksi ini diharapkan adanya perhatian, kepedulian dan dukungan terhadap Judicial Review yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Kemudian adanya kebijakan dan program yang memberi ruang apresiasi yang sama terhadap pengembangan profesi dan kesejahteraan guru PAUD. Serta memasukkan pengajar PAUD, baik formal dan nonformal masuk ke dalam UU guru dan penyebutan guru itu termasuk PAUD formal dan nonformal. Sehingga adanya kesetaraan kesejahteraan hak bagi tenaga pengajar.

Tidak lama setelah berorasi, perwakilan aksi kemudian diterima jajaran pimpinan Komisi IV DPRD Sumbawa Khaeruddin, SE didampingi Ahmadul Kusasi, S.H. Dalam kesempatan tersebut, hadir juga Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa H. Syahril, S.Pd., M.Pd., beserta jajarannya.

Perwakilan aksi, Ade Sujastiawan Wahid mengatakan, pihaknya menuntut agar adanya dukungan penuh terhadap yudisial review undang-undang guru dan dosen tahun 2004. Agar PAUD non formal masuk dalam kategori guru yang diakui sesuai dengan Sikdiknas. Kemudian selain itu pemerintah daerah harus

(Suara NTB/ind)

GURU PAUD - Aksi damai puluhan guru PAUD di depan Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (7/2). pro aktif dan berperan untuk mendukung perjuangan HimPAUDi ini. Karena beban kerja dan tanggung jawab yang diberikan kepada guru PAUD non formal itu sama dengan PAUD formal. Baik dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) maupun Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Dijelaskan, insentif tenaga didik PAUD di Kabupaten Sumbawa ada peningkatan. Berdasarkan SK dari PMD Rp350 ribu untuk desa, kemudian untuk di kecamatan, kelurahan-kelurahan di dalam kota Rp250 ribu. “Ada peningkatan lah,” terangnya.

Mirisnya, lanjutnya, ada guru-guru PAUD di Kabupaten Sumbawa ini yang tidak

mendapatkan insentif setelah sekian tahun mengabdi. Bahkan ada yang sampai 10 tahun belum mendapat insentif itu.

“Intinya itu tuntutan kami kepada pemerintah daerah dan legislatif,” tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, H. Sahril, S.Pd menjelaskan, pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Dikbud mendukung dan mensuport para guru PAUD. Terutama dalam melakukan yudisial review terhadap undang-undang guru dan dosen. “Semoga ini menjadi titik start yang bagus untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Jadi cita-cita leluhur pendiri

HBY Minta Kendalikan Populasi Anjing Dompu (Suara NTB) – Pengendalian populasi anjing pembawa virus rabies rupanya tidak cukup dengan membentuk tim terpadu di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bupati HBY kini menginstruksikan camat, lurah dan aparatur desa di delapan kecamatan untuk terlibat aktif dalam proses eliminasi. Tentunya, dengan mengedepankan cara yang humanis seperti pemberian racun.

Status KLB rabies yang disandang plus banyaknya korban gigitan anjing sebulan terakhir dirasa cukup menjadi dasar semua pihak untuk menyatukan persepsi dalam menanggulangi persoalan krusial ini. Yakni melakukan pengendalian populasi hewan yang membawa virus mematikan tersebut.

“Langkah kita jelas, sasaran kita sudah pasti. Sekarang pilihannya dengan racun yang 10 sampai 15 menit anjingnya sudah mati,” kata HBY sapaan akrab Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin saat memberi sambutan pada acara sosialisasi pencegahan dan pengendalian rabies oleh Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian di Aula Pendopo, Kamis (7/2).

Untuk memastikan langkah eliminasi itu terkoordinir dengan baik, Bupati di hadapan puluhan camat, lurah dan kepala desa langsung mene-

(Suara NTB/jun)

PENCEGAHAN - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat memberi sambutan pada sosialisasi pencegahan dan pengendalian rabies di Pendopo Bupati Dompu, Kamis (7/2). tapkan mereka sebagai ketua tim pengendalinya, bahkan berencana memberi penghargaan bagi wilayah yang mampu menekan signifikan keberadaan anjing liar yang sudah meresahkan masyarakat tersebut.

Saat ini, lanjut Bupati, pihaknya tengah dalam proses persiapan anggaran untuk memenuhi kebutuhan racun dan biaya operasional bagi tim pengendali di tingkat camat, desa dan kelurahan.

“Kami di tim itu juga sudah bersepakat memberi waktu 30 hari, jadi berapa ribu ekor anjing yang bisa dikendalikan selama 30 hari itu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Veteriner Den-

pasar, drh. I Wayan Masa Tnaya dalam kesempatan tersebut menyampaikan, masalah besar dalam penanggulangan rabies di wilayah ini ialah banyaknya populasi anjing yang menjadi sumber penularan virus tersebut. Untuk itu, langkah pencegahan yang paling efektif selain pemberian imunisasi yakni mengendalikan populasi yang ada.

Namun demikian, dalam upaya tersebut ditekankan agar menggunakan cara-cara yang humanis dalam artian tidak menyiksa hewan tersebut. “Cara-cara melakukan itu katakanlah membunuh supaya lebih humanis jangan menyiksa,” harapnya. (jun)

bangsa mencerdaskan kehidupan bangsa mulai dari sekarang terus kita suarakan. Termasuk melalui supporting teman-teman guru PAUD,” terangnya.

Disampaikannya, Yudisial review tujuannya untuk menyamakan atau tidak membedabedakan antara tenaga kependidikan pada jalur-jalur pendidikan. Walauapun jalur pendidikannya berbeda. Namun hal ini kewenangannya di pusat dan Pemda melalui Dinas Dikbud mendorong dan memberikan dukungan terhadap tuntutan yang disampaikan. ”Yudisial review itu kan bagaimana dilakukan terhadap undang-undang guru dan dosen yang belum men-

gakomodir tenaga pendidik pada jalur non formal. Yang mereka sampaikan intinya tadi yang kewenangan di pusat. Kalau sudah diatur dalam undang-undang secara otomatis itu ke bawah akan berlaku,” jelasnya.

Terkait insentif perbulan yang diberikan kepada guru PAUD sudah dianggarkan melalui APBD. Hanya saja masih terbatas dan belum secara menyeluruh. Kemudian nilainya juga belum standar. ”Ini yang kita berharap terus standar, bisa merata. Dari Rp 250 jadi berapalah. Ke depan kami terus berusaha untuk meningkatkan nilai dari insentif dari guru PAUD,” pungkasnya. (ind)

Satu Lagi Korban Meninggal akibat DBD Dompu (Suara NTB) – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Dompu kembali menelan korban jiwa.

Kali ini menimpa bocah usia tujuh tahun asal Kelurahan Kandai II inisial Mo. Ia meninggal tak lama setelah menjalani perawatan tim medis rumah sakit, Rabu (6/2) malam.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Rahmat, Skm., dikonfirmasi Suara NTB mengakui adanya korban jiwa baru akibat tejangkit DBD. Mo tak bisa diselamatkan karena kondisi kesehatannya saat pertama kali dibawa berobat sudah sangat meperihatinkan.

“Informasinya pasien saat dibawa itu masuk dengan kondisi kesadaran yang sudah menurun,’ kata dia, Kamis (7/2).

Meninggalnya bocah tersebut menambah jumlah korban jiwa yang terjangkit virus dengue di wilayah ini menjadi tiga orang, terlebih menunjukan tingkat kesadaran masyarakat untuk memeriksa kondisi kesehatan anak masih sangat rendah.

Kebayakan dari mereka, lanjut Rahmat, menganggap biasa demam atau panas yang dialami anaknya selama beberapa hari, padahal itu geja-

la awal munculnya penyakit DBD ditengah cuaca ekstrem akhir-akhir ini. “Makanya kita harap kalau ada anak yang panas jangan dibiarkan, langsung saja di bawa ke sarana kesehatan,” harapnya.

Terus bertambahnya jumlah penderita dan korban jiwa akibat DBD selain faktor terlambat mendapat perawatan tim medis, juga kebersihan lingkungan yang tidak terjaga dengan baik membuatnya sulit menekan mata rantai penularan penyakit ini. Untuk itu, langkah Pembasmian Sarang Nyamuk (PSN) dengan pola 3M diminta tetap digalakkan masyarakat secara mandiri.

Sementara itu, Humas RSUD Dompu, Gunawan, A. Md dihubungi terpisah Suara NTB mengakui kondisi kesehatan pasien positif DBD yang meninggal tersebut memang sudah sangat memperihatinkan saat pertama kali dibawa pihak keluarga, ia datang dengan kondisi demam tinggi. Bahkan tak lama setelah menjalani observasi di ruang IGD Mo langsung dilarikan ke ICU untuk segara mendapat pertolongan namun tak berhasil di selamatkan. “Berdasarkan hasil uji laboraturium pasien yang meninggal sudah positif DBD,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 8 Februari 2019

Halaman 8

Parpol Koalisi Jokowi-Ma’ruf Bantah Tudingan Tak Bergerak Mataram (Suara NTB) Partai politik pengusung koalisi pasangan Capres/Cawapres nomor urut 1, Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) menolak tudingan PDIP yang menyebut anggota parpol koalisi tidak bergerak untuk pemenangan Jokowi-Ma’ruf di NTB. PKB merupakan salah satu parpol yang membantah tudingan tersebut.

(Suara NTB/ist)

AMANKAN - Polisi mengamankan terduga pelaku pengedar narkoba di Desa Kawo, Rabu (6/2).

Praya (Suara NTB) Jajaran Satuan Resnarkoba Polres Lombok Tengah (Loteng), Rabu (6/2), menggerebek sebuah rumah di Desa Kawo Kecamatan Pujut yang diduga pusat peredaran narkoba. Tiga pelaku terduga pengedar narkoba jenis sabu-sabu berhasil diamankan dalam penggerebekan tersebut. Pelaku bersama barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebesar 101 gram lebih, saat ini sudah diamankan di Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Ketiga pelaku, yakni MD (39) dan AH (41) asal Desa Kawo serta JRS (27) warga Desa Gapura Pujut. “Saat ditangkap, para pelaku sedang menyiapkan paket sabu untuk dijual ke konsumennya,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., melalui Kasat Resnarkoba AKP. Dhafid Shiddiq. SH. SIK., Kamis (7/2).

Di lokasi kejadian polisi berhasil mengamanakn tiga paket sabu dengan berat masing-masing 79,83 gram, 21,04 gram serta 0,55 gram. Beserta sejumlah barang bukti lainya, seperti plastik klip, timbangan, alat isap serta sejumlah Hp milik para pelaku.

Penggerebekan berawal dari hasil penyelidikan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Loteng terduga pelaku MD sering melakukan transaksi dan menimbang narkoba di rumah AH. Atas dasar informasi tersebut, polisi kemudian bergerak sekitar pukul 14.45 wita menuju target. Setelah mengamankan lokasi, polisi langsung menggerebek rumah milik AH tersebut.

Kedatangan aparat kepolisian secara tiba-tiba membuat pelaku MD dan AH beserta satu rekannya JRS tak bisa berkutik. Pelaku sendiri tidak bisa mengelak, lantaran barang bukti narkoba masih ada di tempat. Seluruh barang bukti yang ditemukan langsung disita diamankan. Saat itu juga pelaku langsung diangkut ke Mapolres Loteng tanpa perlawanan berarti.

Namun sebelumnya, polisi sempat mendatangi rumah MD untuk mencari barang bukti lainnya. Tetapi polisi tidak menemukan barang yang dicurigai.

Para pelaku diduga merupakan pengedar narkoba yang menyuplai narkoba untuk wilayah Kecamatan Pujut dan sekitarnya. Untuk itu, polisi masih akan terus mengembangkan kasus tersebut guna mencari tahu kemungkinan bagian jaringan peredaran narkoba dari ketiga pelaku yang sudah ditangkap.

“Dari keterangan dan data-data yang kita peroleh, terus kita kembangkan. Untuk bisa mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terkait dengan jaringan pelaku yang kita tangkap kemarin,” tegas Shiddiq. (kir)

Rekanan Proyek Bale Kebudayaan Bantah Dugaan Penyimpangan Mataram (Suara NTB) – Dugaan penyimpangan proyek Bale Kebudayaan tahun 2016 Dinas Pariwisata Kota Mataram dibantah rekanan pemenang tender proyek. Proyek tahap pertama sudah sukses diserahterimakan.

Direktur CV Utama, Edi Sofyan menerangkan, proyek yang dikerjakan pihaknya sudah melalui Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO). ”Saya mengerjakan struktur bangunan, itu tahap pertama. Sudah clear tidak ada masalah,” ujarnya dikonfirmasi Kamis (7/2).

Menurutnya proyek yang dikerjakan pada tahun 2016 tersebut sudah melalui pemeriksaan. Dinyatakan tidak ada masalah sampai serah terima akhir pekerjaan. “Untuk tahap kedua di situ ada temuan. Proyek tahap pertama tidak ada masalah, sudah cek fisik, cek lapangan. Tidak ada masalah. Clear,” kata Edi. Proyek pembangunan Bale Kebudayaan Mataram dibidik aparat penegak hukum. Bale Kabudayaan dibangun di area Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan, Pagutan Timur, Mataram. Di tahun 2016 proyek tersebut ditender dengan pagu anggaran Rp2,06 miliar. Sementara proyek dikerjakan dengan nilai kontrak Rp1,74 miliar.

Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Joko Tamtomo sebelumnya mengonfirmasi kasus tersebut penanganannya masih di tahap penyelidikan. (why)

(Suara NTB/dok)

Rumah Terduga Pengedar Narkoba Digerebek

Lalu Hadrian Irfani

Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani menegaskan partainya adalah satu parpol koalisi pengusung JokowiMa’ruf yang sangat intens dan aktif mensosialisasikan dan mengkampanyekan pasangan Capres/Cawapres nomor urut 1 itu. “Itu tidak benar.

Kalau kami dikatakan tidak bergerak bagi kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin di NTB,” tegas Lalu Hadrian Irfani, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (7/2) kemarin.

Menurut Hadrian, dalam berbagai kesempatan, baik di tingkat internal maupun saat sosialisasi dan bertemu konstituen, Parpol berbasis nadhiyin itu selalu mensosialisasikan dan mengkampanyekan kemenangan Jokowi-Ma’ruf di NTB. Ia tak menampik, jika PKB secara internal sudah memberikan teguran kepada sejumlah caleg yang dinilai tidak mensosialisasi-

kan dan mengkampanyekan Jokowi-Ma’ruf Amin di daerah pemilihannya (dapilnya).

Jika caleg itu tetap ngotot tidak mau sosialisasikan dan kampanyekan Jokowi-Ma’ruf.

Maka pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada DPP PKB. Sehingga caleg yang bersangkutan bisa diberikan sanksi dari DPP. “Dan ini sesuai instruksi dan arahan dari DPP. Jika ada caleg tidak mau sosialisasikan Jokowi-Ma’ruf, agar dilaporkan ke DPP,” imbuhnya. Sesuai dengan arahan dari DPP PKB. Kerja-kerja politik bagi kemenangan di Pemilu 2019, harus sejalan dan beriringan, antara pemenangan di Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden.

Karena itu, PKB tidak hanya fokus bagi kemenangan di Pileg, namun juga tetap maksimal dalam upaya pemenangan

Jokowi-Ma’ruf di NTB. Sebagai parpol pengusung, PKB memiliki tugas dan tanggung jawab moral untuk mensukseskan kemenangan Jokowi-Ma’ruf. “Sehingga wajib hukumnya bagi semua perangkat pendukung PKB untuk mensosialisasikan dan kampanyekan JokowiMa’ruf,” terangnya.

Apalagi mengingat, PKB adalah salah satu parpol yang mendapatkan keuntungan elektoral dari pasangan JokowiMa’ruf. Dikarenakan cawapres KH Ma’ruf Amin adalah sosok yang diasosiasikan sebagai kader NU dan PKB. Sehingga keberadaan Jokowi-Ma’ruf meningkatkan elektoral PKB di Pemilu 2019.

“Tidak ada alasan PKB tidak sosialisasikan dan kampanyekan Jokowi-Ma’ruf. Karena PKB raih elektoral dari JokowiMa’ruf,” pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Bapilu DPD PDIP NTB, yang juga Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf untuk daerah Provinsi NTB, Made Slamet menyebut para caleg dari parpol anggota koalisi yang ada di NTB,

Tersangka Penyelundup Kayu Hutan Buton Bertambah Mataram (Suara NTB) Penyelundupan kayu ilegal dari hutan Sulawesi Selatan berkembang dengan menyerat tersangka baru. Dari yang awalnya dua tersangka, menjadi total delapan tersangka. satu diantaranya DAG pengoplos izin pengangkutan penguasaan kepemilikan kayu hutan.

“Lima tersangka asal Sulawesi Tenggara sisanya tiga tersangka warga sini (Lombok),” beber Ketua Tim Penyidik PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Astan Wirya, ditemui Kamis (7/2) lalu.

Mereka diduga terlibat secara bersama-sama memanipulasi penebangan kayu kawasan Buton Utara, Sulawesi Tenggara, dengan barang bukti 213 batang kayu rimba campuran atau setara volume 21 meter kubik.

Awalnya, pada November 2018 lalu, dua tersangka NA dan ZA kepergok saat buang sauh di Labuhan Lombok, Pringgabaya, Lombok Timur.

Kode batang Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) ternyata tidak sesuai dengan isi muatan.

Kayu tersebut setelah ditelusuri berasal dari kawasan hutan Suaka Margasatwa Buton Utara, Sulawesi Tenggara yang dibawa dengan jasa ekspedisi milik tersangka DAG. Pengiriman kayu itu diduga menggunakan dokumen palsu yang dipakai CV Cahaya Rembulan.

“Seolah-olah legal. Padahal kayu diambil dari kawasan hutan. Dokumen izin dipalsukan,” terang Astan.

Tersangka NA dan ZA membeli kayu seharga Rp480 juta. Sementara para tersangka menebang dan mengangkut kayu di Buton diantaranya KS yang berperan menerbitkan dokumen atas nama CV Mona Fitta. Kayu diangkut

(Suara NTB/ist_DLHK Provinsi NTB)

KAYU - Barang bukti kayu rimba campuran asal Sulawesi Tenggara yang diselundupkan ke Lombok diamankan Dinas LHK Provinsi NTB di Lombok Timur. bersama KD, LA, AH, MT, dan KS. “KD dan KS sudah kita masukkan ke dalam daftar buron. Panggilan pemeriksaan sebagai saksi tidak diindahkan,” terangnya. Sementara tersangka NA, ZA, dan DAG sudah di-

tahan. Barang bukti kapal diamankan di Pelabuhan Rakyat di Labuhan Lombok, Lombok Timur. Sementara bukti kayu disita dan disimpan di BKPH Rinjani Timur, Lombok Timur. “Untuk barang bukti itu sudah ada pene-

Kasus Perusakan APK karena Persaingan Antarcaleg Mataram (Suara NTB) Kasus perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) milik calon anggota legislatif (Caleg) cukup marak terjadi. Bahkan Bawaslu sendiri banyak menerima aduan terkait hal tersebut.

Namun demikian, setelah diselidiki dan didalami, Bawaslu menemukan indikasi perusakan APK tersebut diduga karena motif persaingan antar caleg. ”Kalau kasus perusakan APK Kita menemukan ada indikasi pertarungan antar caleg, ada dugaan dilakukan oleh internalnya

tetapi beda gerbong,” sebut Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Khuwailid.

Khuwailid menyebutkan, kasus perusakan APK memang diakui telah mencoreng demokrasi. Namun di satu sisi, para celeg juga menyalahi aturan main kampanye lewat APK. Sebab para caleg memasang APK pribadi, sementara dalam aturan tidak diperbolehkan.

“Kecenderungan ke arah itu memang terjadi, sehingga demokrasi agak miris. Memang ini fenomena caleg lebih popul-

er dari partainya,” katanya.

Khuwailid juga mengingatkan kepada para caleg, agar berhati-hati dalam berkampanye menggunakan APK. Sebab desain APK yang marak dipasang para caleg tidak sesuai dengan surat suara. Sehingga hal itu nantinya dikhawatirkan menyesatkan pemilih.

“Hati-hati kampanye dengan APK, karena dalam surat suara itu tidak ada gambar seperti di APK, itulah kenapa Bawaslu bicara soal desain,” katanya. (ndi)

tapan pengadilan untuk dilelang,” tandas Astan. Berkas perkara para tersangka tersebut dilimpahkan ke jaksa Kejati NTB kemarin. Selanjutnya berkas diteliti kelengkapannya. (why)

Berkas Kasus Korupsi Kebun Kopi Tambora Lengkap

Tersangka Mantan Kadisbun Bima Segera Diadili

Bangun Kesepahaman Bersama KPU dan Bawaslu

Dewan Khawatir Kegiatan Reses Diganggu Tudingan Kampanye Mataram (Suara NTB) Sebagian besar anggota DPRD NTB periode 2014-2019, mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019 ini. Disamping menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi masyarakat, mereka juga melakukan aktivitas kampanye seperti caleg lainnya.

Dalam posisinya sebagai caleg petahana itulah, anggota DPRD NTB ini merasa khawatir jika dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagai wakil rakyat, mereka dituding melakukan kegiatan kampanye. Selain itu para wakil rakyat ini juga tidak mau dianggap melakukan aktivitas kampanye dengan memanfaatkan fasilitas jabatannya sebagai anggota dewan.

Untuk itu, DPRD NTB kemudian berinisiatif mengundang KPU dan Bawaslu untuk membentuk kesepahaman bersama dalam membedakan kegiatan

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, didampingi anggota dan sekretaris pose bersama saat berkunjung ke DPRD NTB, dan diterima oleh Wakil Ketua, H. Abdul Hadi bersama sejumlah ketua fraksi. sebagai wakil rakyat dan kegiatan sebagai caleg ketika berada di tengah-tengah masyarakat.

Dalam waktu dekat ini, anggota DPRD NTB akan menggelar kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Para anggota dewan tidak mau

sama sekali tak pernah mengkampanyekan pemenangan Capres. Melainkan mereka lebih fokus berkampanye untuk dirinya sendiri.

“Partai (koalisi) ini ndak kami hitung (jadi mesin pemenangan) khususnya caleg, kami tak andalkan mereka. Karena mereka, kurang maksimal bergerak, mereka hanya cari untung buat diri sendiri saja,” katanya.

“Artinya para kader partai (koalisi) tidak membawa idiologi partainya masing-masing. Tapi nanti itu akan kita laporkan pusat, nanti pengurus DPP masing-masing yang akan ambil tindakan,” sambungnya.

Disampaikan Made Slamet, dari seluruh parpol anggota koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf di NTB, hanya PDIP yang masif dan total bergerak. Bahkan partainya dengan tegas akan memberikan sanksi bagi setiap caleg yang tak mengkampanyekan Pilpres. “Kalau caleg PDIP jika ada yang tidak kampanye Pilpres, kita pecat. Bisa dicek kalau ada yang tidak bergerak,” tegasnya. (ndi)

ada persoalan dalam melaksanakan kegiatan reses tersebut, hanya karena mereka berstatus sebagai caleg petahana.

“Sebentar lagi seluruh anggota DPRD provinsi NTB akan reses ke Dapil masing-masing.

Jangan sampai tujuan kami menyerap aspirasi konstituen,

dianggap melanggar aturan kampanye, yang akhirnya kegiatan reses itu dihentikan oleh Panwaslu,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi saat menerima kunjungan KPU NTB di ruang kerjanya.

Menurut Hadi, selaku unsur pemerintah daerah, terlepas

dari posisinya sebagai caleg petahana, pihaknya tentu memberikan atensi terhadap jalannya pelaksanaan Pemilu 2019.

Mereka juga turut berkepentingan menciptakan kondusivitas dan kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi rakyat itu.

“Karena itu, kami akan mengundang Bawaslu dan KPU untuk Rapat Koordinasi membahas hal ini,” kata Ketua DPW PKS NTB itu.

Ditempat terpisah anggota DPRD NTB dari fraksi PDIP, Made Slamet setuju dengan langkah pimpinan dewan untuk membangun kesepahaman bersama KPU dan Bawaslu. Pihaknya juga kahwatir di tingkat bawah pada pelaksanaan reses ada kesalahpahaman dengan petugas pengawas pemilu.

“Sebenarnya kita juga tahu aturan mainnya. Ya ndak mungkin juga akan berkampanye pada saat reses, tapi nanti bisa ribut kalau petugas pengawasnya tidak paham,” katanya. (ndi)

Wayan Suryawan Mataram (Suara NTB) – Berkas tersangka korupsi pengelolaan kebun kopi Tambora, Kabupaten Bima, Heru Priyanto sudah dinyatakan lengkap. Mantan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bima ini akan menyusul dua mantan anak buahnya menghadapi persidangan kasus korupsi. Hal itu diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Bima, Wayan Suryawan ditemui di Mataram, Kamis (7/2) usai pencanangan WBK/WBBM di Kejati NTB. “Berkasnya sudah P-21, sudah lengkap,” ujarnya. Saat ini, sambung dia, jaksa penuntut umum sedang menyusun rencana tuntutan serta berkas dakwaan untuk diajukan ke Pengadilan Tipikor. “Setelah ini akan limpahkan tahap dua lalu kita ajukan ke Pengadilan,” kata Suryawan.

Tersangka Heru diusut

berdasarkan fakta sidang yang terungkap dari persidangan dua pelaku lainnya yang kini sudah menjadi terpidana.

Yakni penjaga kebun Suparno dan mantan Kabid Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten bima, H. Syafruddin Idris. “Dari tingkat penyidikan tersangka (Heru) tidak ditahan. Nanti kita panggil yang bersangkutan untuk pelimpahan,” pungkasnya.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Suparno dihukum majelis hakim dengan penjara 2 tahun 10 bulan, denda Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan, dan kewajiban membayar pengganti kerugian negara sebesar Rp86,9 juta. Sementara Idris dihukum penjara 1 tahun 7 bulan, denda Rp50 juta subsidair 2 bulan, serta pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp31,9 juta.

Mereka terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 20/2001 Tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP. Dua terpidana itu nyaring menyebut Heru turut serta menikmati uang hasil korupsi. Modusnya dengan meminjam dana proyek sebesar Rp40 juta. Sehingga total kerugian negara kasus tersebut mencapai Rp218 juta.

Proyek pengelolaan kebun kopi di Kecamatan Tambora menelan anggaran Rp378 juta dari APBD Kabupaten Bima tahun 2005. (why)

SUARA NTB

Jumat, 8 Februari 2019

Halaman 9

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kolaborasi dengan PKK NTB Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Manggaukang Raba, MM., sadar betul bahwa Tim Penggerak PKK merupakan sebuah gerakan pembangunan yang memiliki peran strategis dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan di daerah. PKK memiliki kelompok dan kader yang solid hingga ke tingkat desa. Harapannya para masyarakat tidak hanya membaca, akan tetapi dapat mengimplementasikan apa yang dibaca melalui kelompok yang ada.

Karena itu, pihaknya menjajaki kerjasama kemitaraan dengan Tim Penggerak PKK Provinsi NTB. Perjanjian kerjasama telah ditandatangani antara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE, MSc di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (6/2).

Kedua pihak sepakat melakukan kerjasama kemitaraan dalam pengembangan minat baca dan penyelamatan arsip keluarga.

Manggaukang mengatakan, kerja sama dengan TP PKK itu dilakukan dalam bidang operasional pengembangan minat baca dan penyelamatan asrip keluarga. ‘’Melalui kerja sama dengan TP PKK, kita dapat semakin efektif meningkatkan minat baca masyarakat dan sadar

penyelamatan arsip di Provinsi NTB,’’ katanya.

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati menyambut baik kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan PKK. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan membentuk masyarakat yang cerdas dan mandiri. Hal ini juga berguna untuk mengoptimalkan pengembangan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kesejahteraan keluarga.

Peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat dimulai dari kegemaran dan minat baca.Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) melalui kader-kadernya dapat memotivasi budaya membaca dalam lingkup keluarga. Demikian pula dalam penyelamatan arsip keluarga.

‘’Peran PKK dalam masyarakat sangat besar terutama dalam ikut meningkatkan minat baca masyarakat dan penyelamatan arsip keluarga.

Budaya dan kegemaran membaca dan tertib arsip ini dapat dimulai dari lingkup keluarga,’’ kata Manggaukang.

Selain itu, visi NTB Gemilang dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebab, sumber daya manusia (SDM) berkualitas merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan untuk mewujudkan NTB Gemilang.

Karenanya, pemerintah secara terencana dan berkelanjutan berupaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang menjadi syarat utama peningkatan SDM, diantaranya pengembangan perpustakaan dan sadar arsip.

Perpustakaan merupakan salah satu sarana

dan pilar kokoh penunjang penyelenggaraan pendidikan sekaligus wadah penyebaran informasi dan tempat belajar sepanjang hayat. Sehingga para kader TP-PKK diharapkan mampu memotivasi masyarakat gemar membaca. ‘’PKK melalui 10 programnya dan salah satunya sebagai penggerak/motivator dalam keluarga.Maka, minat baca dapat dimulai dalam lingkup keluarga selanjutnya masyarakat termasuk ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan di setiap sekretariat PKK hingga ke tingkat desa akan mampu meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat,” jelas Manggaukang.

Sementara itu, Ketua TPPKK Provisni NTB, Hj. Niken Saptarini

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, H. Manggaukang Raba menandatangani perjanjian kerjasama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati dalam pengembangan minat baca dan penyelamatan arsip keluarga.

Widyawati, SE, MSc., mengemukakan bahwa Tim Penggerak PKK Provinsi NTB telah berkomitmen ikut mendukung program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang salah satunya pengembangan perpustakaan.

Ruang lingkup kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB dengan Tim Penggerak PKK Provinis NTB, ada tiga. Per-

tama, terkait penyiapan sumberdaya; Kedua, mengidentifikasi dan menyelenggarakan kegiatan pengembangan miat baca dan penyelamatan arsip keluarga; Ketiga, terkait monitoring dan evaluasi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, terus mendorong perpustakaan menjadi pusat belajar masyarakat yang memberikan layanan

berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Selain itu, untuk meningkatkan gemar membaca, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengadakan berbagai macam lomba dan mengikuti lomba di tingkat nasional, misalnya Lomba Perpustkaan Tingkat Desa, Lomba Perpustakaan Sekolah, Lomba Bercerita (Story Telling) dan Lomba Pustakawan Berprestasi. (nas/*)

(Suara NTB/dpkntb)

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, H. Manggaukang Raba foto bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten/kota usai menggelar rapat koordinasi peningkatan minat baca di NTB.

(Suara NTB/dpkntb)

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, H. Manggaukang Raba dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati foto bersama usai penandatangan perjanjian kerjasama pengembangan minat baca dan penyelamatan arsip keluarga.

Kejati NTB Canangkan Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Pencanangan Wilayah Bebas Ko123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 rupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Bersih Melayani (WBBM) men123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 yasar Kejaksaan Tinggi (Kejati) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 NTB. Program dari Kementerian 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Pemberdayaan Aparatur Negara 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 dan Reformasi Birokrasi (Kemen 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 PAN-RB) itu, mendorong Kejaksaan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 aktif mencapai target terbaik dalam 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 hal clear secara integritas dan me123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 muaskan dari segi pelayanan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 masyarakat.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kamis (7/2) kemarin, pencanan123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 gan program itu ditandai dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 penandatanganan Pakta Integritas 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 oleh Kajati NTB, Arif, SH.,MH ber123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 sama para asisten dan kabag lingk123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 up Kejati NTB, disaksikan sejum123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 lah pihak, seperti Inspektorat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Penandatanganan komitmen sukseskan WBK dan WBBM Provinsi NTB, Badan Pemeriksa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 oleh pejabat utama Kejati NTB. Keuangan (BPK), Badan Penga123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 wasan Keuangan dan Pemba123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ngunan (BPKP), Ombudsman NTB, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Pengadilan Tinggi NTB dan Irwas123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 da Polda NTB. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Program ini dicanangkan mela123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 lui Perpres 81 tahun 2010, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tentang Grand Design Reformasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Birokrasi 2010-2025. Di dalamnya, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kata Kajati NTB, diatur terkait 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 pelayanan publik hingga penanga123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 nan tindak pidana korupsi.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ‘’Diharapkan, dengan bergulirnya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 reformasi birokrasi ini, sistem pelay123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 anan masyarakat bisa lebih ditingkat123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kan,’’ kata Kajati usai pertemuan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Dalam hal pelayanan publik, ia 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ingin diatur Prosedur Operasional Kajati NTB Arif menandatangani Pakta Integritas pencanangan WBK dan WBBM 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Standar (POS) khusus, sehingga 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 masyarakat merasa terlayani se- dilayani. ‘’Sekarang harus dibalik, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kajati NTB Arif bersama kepala dan perwakilan institusi yang menjadi saksi kita harus benar benar bisa melaysuai harapan dan kebutuhannya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 penandatanganan Pakta Integritas komitmen menuju WBK dan WBBM. Termasuk dalam hal pelayanan ani masyarakat pencari keadilan,’’ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 penerimaan serta penanganan lap- tandasnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Dalam hal penanganan kasus, ia oran masyarakat.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Itu menurut Kajati akan menja- juga akan menerapkan standar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 di indikator penentu untuk menda- khusus. Agar semua terukur dalam 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 patkan predikat terbaik bidang target waktu, penanganan hingga 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 penyelesaian kasus, baik tindak piWBK dan WBBM. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 dana umum maupun tindak pidana ‘’Kalau ingin mendapat WBK, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 korupsi. Ini semua akan tergantung bagaimana memperbaiki sistem 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 pelayanan, sikap penegak hukum- pada komitmen jajarannya, dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 nya seperti apa, bagaimana insti- tingkat pejabat utama hingga pe123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tusi di dalam menerima tamu atau gawai.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Dalam pencanganan WBK dan masyarakat mencari keadilan,’’ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 WBM tersebut, setidaknya sudah jelasnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Paling tidak, sistem pelayanan ada penilaian awal dari Kemenpan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ini harus tertata dengan baik. Per- RB, bahwa korps Adhyaksa sudah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 sepsi masyarakat harus diubah mendapat skor 61.10 atau penilaian 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 dengan kerja nyata. Sebab selama B. Ke depan, ia berharap Kejati NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ini, pandangan Kajati, ada pe- memelopori pelayanan terbaik bagi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kepalan tangan Kajati NTB Arif bersama para asisten dan kabag, nilaian masyarakat bahwa pejabat masyarakat sehingga tujuan WBK 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Penandatanganan Pakta Integritas oleh para saksi perwakilan institusi sebagai penanda komitmen sukseskan WBK dan WBBM. atau aparatur pemerintah minta dan WBM tercapai. (ars/*) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 8 Februari 2019

Halaman 10

Pemerintah Bertanggung Jawab

Harus Ada Program Pengentasan Buta Aksara

Mataram (Suara NTB) Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas di NTB yang masuk kategori buta huruf berdasarkan data BPS tahun 2018 sebanyak 12,58 persen. Angka ini relatif tinggi, pemerintah harus bertanggung jawab untuk membuat program pengentasan buta aksara.

Pengamat Pendidikan, Syafril,S.Pd., M.Pd., Kamis (7/ 2) mengatakan, secara akademis, angka buta aksara yang tinggi berbahaya bagi kelanjutan pembangunan manusia.

Hal inilah yang perlu disikapi dengan bijak oleh pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi.

“Mestinya harus ada pro-

gram, prinsipnya pengentasan buta aksara harus ada dalam RPJMD. Usia 15 tahun ke atas, sebanyak 12, 58 persen buta aksara, itu kan dapat dinyatakan menyalahi amanat UUD 1945, tugas pemerintah yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, jangankan mencerdaskan, mengenalkan saja belum bagaimana bisa menca-

pai tujuan itu,” kata Syafril.

Menurutnya, pada periode pertama Gubernur NTB periode 2008-2018, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, pernah ada program angka buta aksara nol (Absano). program itu dinilainya bagus karena ada peningkatan secara positif.

Maka, Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB terpilih

periode 2018-2023, Dr. H. Zulkieflimansyah - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah harus melanjutkan program sebelumnya yang dianggap positif.

Ia menekankan, program itu bisa dikembangkan dengan kreativitas, tidak harus sama persis. Hal ini penting dilakukan, karena prinsip pembangunan yaitu sustainable atau berkelanjutan. “Bagi pemimpin baru yang bijak, tidak mesti malu untuk mengikuti program baik bagi publik,” katanya.

“Saya kira pembangunan yang disebut gubernur sebagai pembangaunan manusia, itu

bagus, tapi juga harus mengakar ke masalah dasar, keaksaraan, tidak boleh buta aksara, apalagi di usia produktif,” lanjut Syafril.

Berdasarkan data BPS sesuai hasil Susenas Maret 2018, angka buta aksara atau buta huruf di NTB sebesar 12,58 persen. Dengan rincian, Lombok Barat sebesar 16,28 persen, Lombok Tengah 18,58 persen, Lombok Timur 13,31 persen, Sumbawa 6,04 persen, Dompu 7,86 persen, Bima 11,6 persen, Sumbawa Barat 4,97 persen, Lombok Utara 16,09 persen, Kota Mataram dan

Kota Bima masing-masing 5,96 persen dan 7,17 persen.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, mengatakan, pihaknya akan melakukan diskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan Direktur Keaksaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) minggu depan. Diskusi ini untuk merumuskan strategi pengurangan buta aksara di NTB. “Insya Allah minggu depan kita diskusi dengan kadis kabupaten/kota dan direktur keaksaraan Kemendikbud,” ujarnya. (ron)

Syafril (Suara NTB/ron)

Siasati dengan Sosialisasi UNIVERSITAS 45 Mataram akan membuka penerimaan mahasiswa baru pada bulan Juli mendatang. Persaingan ketat antar perguruan tinggi harus disiasati dengan sosialisasi lebih awal agar tak mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.

Rektor Universitas 45 Mataram, Dr. Ir. H. Evron Asrial, M.Si., menjelaskan pada penerimaan tahun ini, Universitas 45 Mataram menawarkan sejumlah progam studi dan Fakultas.

Seperti pada Fakultas Perikanan, menawarkan Program Studi Budidaya Perairan (S1) dengan nilai Terakreditasi B, dan Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (S1) dengan nilai Terakreditasi B. Selain itu, pada Fakultas Pertanian terdapat Program Studi Agroteknologi (S1) dengan Terakreditasi C, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1) dengan nilai akreditasi C, Program Studi Ilmu Komunikasi (S1) dengan nilai akreditasi B dan Fakultas Hukum dengan Program Studi Ilmu Hukum (S1) Terakreditasi B. “Bulan Juli sudah mulai diterima tahapannya mulai sosialisasi dan pendaftaraan,” ungkapnya, Kamis (7/2).

Selain itu, tahun ini pihaknya menyiapkan tes yang berbeda. Kampus akan melakukan tes pada setiap calon mahasiswa baru dengan tujuan untuk mengetahui sebenarnya kemampuan mereka calon mahasiswa baru di mana.

“Sehingga kami mengajarkan harus memulainya dari mana, sehingga kami tidak memulainya dari nol,” ungkapnya.

Model tes ini hanya saja sekedar untuk mengetahui kemampuan akademik calon mahasiswa. Sehingga dari tes tersebut dihasilkan calon mahasiswa dengan kemampuan tertentu. “Ini tes singkat misalnya nilainya 30 ya maka dari 30 kita mulai, kalau hasil tesnya 50 mulainya kita dari 50,” jelas Evron.

Tes ini bukan juga sebagai alat ukur menentukan kelulusan. Dia berjanji akan membuka selebar-lebarnya bagi para masyarakat yang ingin mendaftar.

“Kasarnya begini orang bodoh pun punya hak untuk kuliah, punya hak untuk menimba ilmu. Kita beri kesempatan seluas luasnya sepanjang nanti mereka daftar ulang dengan syarat tertentu,” jelasnya.

Sementara untuk fase gelombang, pihak kampus menyediakan dua fase pendaftaran.

Pertama ialah bulan Juli dan gelombang kedua pada bulan September. (dys) H. Evron Asrial (Suara NTB/dok)

Tunggu Keputusan Gubernur

SK Penugasan Guru Kontrak Daerah Mataram (Suara NTB) – SK Penugasan bagi guru kontrak daerah yang telah lulus mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS sebagai guru kontrak daerah, masih belum ada.

Kepastiannya masih menunggu keputusan gubernur.

SK yang berisikan nama guru non PNS dan tempat tugasnya sudah diserahkan ke Gubernur NTB untuk disetujui.

Guru non PNS yang memenuhi syarat itu telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS bagi guru normatif-adaptif, guru produktif, dan guru SLB. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/2) mengatakan, pihaknya masih menunggu gubernur untuk menandatangani SK Penugasan itu. “Masih di meja pak Gubernur. Jika sudah ditandatangani atau disetujui, maka kami akan memprosesnya,” ujarnya.

Pihaknya sudah memberikan ke gubernur daftar nama guru yang memenuhi syarat UKG Non PNS sebagai guru kontrak daerah. Juga berisikan tempat penugasan bagi guru kontrak daerah itu. saat ini hanya tinggal menunggu persetujuan gubernur, setelah itu guru kontrak daerah bisa mulai bertugas.

Pada UKG Non PNS normatif-adaptif , pesertanya sebanyak 5.837 orang. Peserta yang memperoleh nilai di atas 60,00 sampai dengan 100 hanya sebanyak 593 orang. Sementara UKG Non PNS produktif dan SLB dilaksanakan bulan Desember 2018 lalu yang diikuti sebanyak 1.132 peserta.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, mengatakan guru yang telah memenuhi syarat akan diberikan SK penugasan pada bulan Januari tahun 2019 ini. Suruji menekankan, SK yang diberikan kepada guru non PNS bukan SK penempatan, tapi SK penugasan. Dengan begitu pihaknya tidak melanggar aturan, meskipun masih ada perdebatan terkait pengangkatan guru non PNS. “Kami berikan SK Penugasan supaya jangan terjadi perdebatan. SK ini juga bisa untuk pengajuan sertifikasi,” kata Suruji. (ron)

(Suara NTB/ist)

OLAH SAMPAH - Murid SDN 42 Mataram berkunjung ke Bank Sampah di Ampenan. Mereka diperkenalkan bagaimana mengolah sampah menjadi produk bernilai jual tinggi.

Kenalkan Cara Olah Sampah Sejak Dini Mataram (Suara NTB) Puluhan murid SDN 42 Mataram berkunjung ke Bank Sampah, Rabu (6/2). Kehadiran mereka ini dalam rangka outing class yang menjadi agenda rutin sekolah.

Kepala SDN 42 Mataram, Johani, Spd., menjelaskan kedatangan para muridnya itu ke Bank Sampah, Ampenan ialah dalam rangka memperkenalkan bagaimana sampah yang dianggap kotor tapi

bisa diolah jadi barang berharga dan mendatangkan nilai ekonomis.

Selama berada di Bank Sampah, mereka diajarkan bagaimana memilah dan memilih sampah, sehingga diharapkan nantinya mereka mampu membuang sampah pada tempatnya.

“Mereka diajarkan bagaimana sampah bisa jadi barang berharga dan bisa jadi uang karena sampah yang ditim-

Simulasi UNBK Hari Ketiga Alami Masalah Selong (Suara NTB) Pelaksanaan simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 1 Sikur, Lombok Timur (Lotim), hari ketiga sedikit menemui kendala. Di hari ketiga simulasi, di tempat ini mengalami gangguan atau error yang cukup mengganggu proses simulasi.

Kepada Suara NTB, Kamis (7/2), Panitia UNBK SMKN 1 Sikur Ahmad Apandi, menjelaskan adanya gangguan simulasi hari ketiga disebabkan adanya gangguan error dari server Puspendik. Dia memprediksi gangguan disebabkan oleh pengggunaan secara serempak seluruh sekolah.

“Yang mungkin disebabkan oleh penggunaan di seluruh Indonesia oleh SMA/SMK/MA dan tingkat SMP/MTs secara bersamaan dan masalah teknis lainnya,” katanya.

Saat pelaksanaan hari pertama dan kedua simulasi UNBK berjalan lancar tanpa

ada hambatan. Namun memulai simulasi ketiga pada Kamis pagi gangguan mulai terlihat.

Simulasi pun sempat terhenti beberapa saat, sampai akhirnya bisa normal kembali.

Pada simulasi tahun ini diikuti oleh 201 siswa SMKN 1 Sikur dan 16 siswa dari SMK Swasta.

Simulasi dilakukan dalam tiga sesi sehari, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore dengan menggunakn Laboratorium TKJ dan Laboratorium Multimedia. “Di mana setiap lab dapat menampung 40 siswa,” ungkapnya.

Simulasi UNBK dijadwalkan berlangsung selama empat hari mulai dari hari Senin hingga Jumat hari ini. Setiap hari satu mata pelajaran yang diujikan. Adapun mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan Teori Kejuruan. “Kami berharap agar UNBK tahun ini tidak mengalami gangguan seperti simulasi saat ini,” jelasnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

SIMULASI - Simulasi UNBK di SMKN 1 Sikur Lotim. Simulasi sempat terganggu, karena gangguan server ke pusat.

bang langsung ditukar jadi uang,” kata Johani, ditemui Kamis pagi.

Apa yang diajarkan tersebut paling tidak dicerna para murid. Sementara itu di sekolah saat ini belum ada upaya pemilahan sampah.

Misalnya menyediakan bak sampah secara terpisah antara sampah organik dan anorganik. Hanya saja di sekolah sudah mulai dilakukan memasukkan sampah-sampah ke

dalam botol plastik.

“Tapi sampah dibuang pada botol plastik sebagai bagian upaya menjaga kebersihan dulu. Setiap sampah yang ditemukan dimasukkan ke dalam botol,” sambungnya.

Dikatakan pula, belajar itu tidak saja di dalam kelas, tapi perlu juga belajar di luar kelas.

Maka kegiatan outing class disesuaikan dengan tematema tertentu, seperti outing class ke panti jompo, bank BI

untuk memperkenalkan jenis jenis mata uang. Selain itu, apa yang dilakukannya ini untuk memberi motivasi terhadap para murid.

“Kita bawa outing ke tempat tempat lain.Butuh suasananya lain agar anak tidak belajar di dalam kelas saja.

Outing disesuaikan dengan materinya terintegrasi. Kita berikan lembar kerja dicatat apa yang mereka temukan selama outing,” jelasnya. (dys)

Tiga Tahun Praktik K13

SDN 2 Gapuk Butuh Perangkat lT dan Pelatihan Guru Giri Menang (Suara NTB) Praktik penerapan pembelajaran Kurikulum 2013 (K13) SDN 2 Gapuk Lombok Barat (Lobar) masih menyisakan sejumlah kendala. Pasalnya, dalam kegiatan K13 tersebut, guru kelas membutuhkan bimbingan pelatihan seperti penguasaan materi dan penguasaan lnformasi dan Teknologi (IT) juga menjadi tuntutan. Adanya penguasaan materi dan IT ini dapat menunjang proses jalannya penerapan K13 yang lebih baik dan berkualitas.

Selain itu, lambannya distribusi buku tema serta kurangnya perangkat komputer menjadi harapan pihak sekolah agar bisa di bantu dan difasilitasi Pemerintah terkait.

Kepala SDN 2 Gapuk Mustafa, SPd., mengatakan, memasuki tahun ketiga dalam penerapan K13 di sekolahnya, dari tahap pertama SDN 2 Gapuk tahun 2016/2017 untuk kelas 1 dan kelas 4. Sedangkan untuk tahun 2017/2018 untuk kelas 1,2,4 dan 5. Untuk tahun 2018/2019 penerapan semua kelas mulai dari kelas 1 sampai jelas VI. Salah satu bagian dari sektor yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolahnya, yakni masalah sarana prasarana buku, karena hingga kini masih terkendala distribusinya.

Meski peruntukan buku sudah dianggarkan 20 persen dari besaran dana BOS, namun hingga kini masih terdapat jumlah buku yang kekurangan, karena distribu-

(Suara NTB/ist)

Mustafa si bukunya belum ada khusus untuk kelas VI. “Masih ada peruntukan buku yang terkendala. Beberapa kelas seperti kelas Vl hingga kini belum datang,” ungkapnya.

Untuk buku, lanjut Mustafa, harus sesuai dengan tema. Misalnya untuk kelas satu terbagi empat tema yaitu 5,6,7,8.

Khusus kelas tinggi 6,7,8,9 khusus semester dua. Satu murid peruntukannya satu buku yang terbagi dengan empat tema. “Kami sudah koordinasi, tinggal bukunya akan diantar oleh penerbit. Sekitar minggu ini sudah ada,” terangnya.

Dikatakannya, terkait penguasaan materi oleh guru-guru dinilai masih kurang dikarenakan tahun ini belum

ada pelatihan dari kabupaten.

Namun pelatihan sudah dilakukan secara swadaya dari masing masing sekolah khusus guru kelas 3 dan Vl tetapi pencapaian hasil dari pelatihan tersebut masih belum maksimal. “Pelatihan ini belum menyasar semua guruguru kelas yang ada. Kami adakan secara swadaya yang bekerjasama dengan Kecamatan,” ujarnya.

Sebenarnya pelatihan ini pinta Mustafa, dilakukan sesering mungkin untuk mencapai penguasaan materi yang mapan. Karena sejumlah materi yang ada terdapat perbedaan dibandingkan KTSP. Untuk itu pemerintah harus bisa bantu fasilitasi kegiatan pelatihan yang lebih untuk semua guru kelas, sehingga pada penerapannya nanti, bisa dikuasai dan bisa diterima oleh peserta didik. “Temanteman guru ini mengeluh terutama pada materi dan pada masalah penilaian,” jelasnya.

Sejauh dalam penerapannya kurikulum ini, terlihat pengembangan terhadap diri siswa, hal itu terdapat dari semua aspek yang ada. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja tetapi juga di-dapat dari nilai kesopanan, religi, praktik, sikap dan lain-lain.”Kelihatan kalau dalam kurikulum ini, sangat mendidik karakter siswa yang baik, ini yang terjadi pada pengembangan perubahan sosial anak yang baik,” ujarnya. (her)

SUARA NTB

Jumat, 8 Februari 2019

Halaman 11

Maret 2021, Pembangunan Sirkuit MotoGP Ditargetkan Tuntas Praya (Suara NTB) Sirkuit MotoGP merupakan satu dari beberapa proyek prestisius yang direncanakan akan dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan ditargetkan tuntas pada Maret 2021 mendatang. Dengan adanya fasilitas tersebut tentu diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang dan berkunjung di Loteng, khususnya di kawasan The Mandalika Kuta.

Demikian diungkapkan Wabup Loteng, H. L. Pathul Bahri, S.IP., saat berbicara di Forum Silaturahmi Kamtibmas di D’Max Hotel Praya, Kamis (7/ 2). “Jadi (bulan) Maret 2021 nanti, sirkuit MotoGP sudah selesai dibangun. Dengan sekitar 5 ribu kamar di dalam kawasan The Mandalika,” ujarnya.

Artinya, perubahan kearah yang lebih maju sudah didepan mata bagi Loteng. Dan, tentunya sebagai masyarakat Loteng, harus siap dengan perubahan yang akan terjadi tersebut. Dengan mempersiapkan diri supaya tidak sampai tergerus dan tertinggal oleh kemajuan yang ada.

Masyarakat di daerah ini

harus bisa mengikuti perubahan tersebut. Bahkan harus ikut terlibat sebagai aktor dalam perubahan tersebut.

Sehingga bisa merasakan dampak positif secara langsung dari kemajuan tersebut.

“Caranya mulai dari sekarang harus membekali diri dengan skill dan kemampuan yang memadai. Jangan hanya menunggu saja,” tegasnya.

Saat ini proses persiapan pembangunan sirkuit tersebut sudah berjalan. Investor yang akan membangun fasilitas tersebut juga sudah menandatangani kesepakatan dengan pihak ITDC, selaku pengelola kawasan The Mandalika. Tinggal sekarang bagaimana kesiapan

masyarakat didaerah ini, supaya bisa memanfaatnya dampak dari pembangunan tersebut.

Pathul mengatakan, sirkuit MotoGP tersebut nantinya diharapkan bisa menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan The Mandalika khususnya dan Lombok pada umumnya. Karena jika bercermin dari gelaran event MotoGP dinegara lainnya, setiap kali event MotoGP digelar itu bisa menyedot puluhan bahkan sampai ratusan ribu wisatawan. Hanya untuk menonton gelaran MotoGP. “Tapi yang namanya wisatawan, tentu tidak datang untuk menonton saja. Pasti juga akan berwisata di daerah

(Suara NTB/ist)

Munakip Kembali Gagal Jadi ASN

Munakip

Mataram (Suara NTB) Impian Munakip menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali gagal diwujudkan.

Atlet peraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 itu tak lulus dalam tes calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2018.

Munakip yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (7/2) mengatakan dirinya tidak lulus dalam tes calon ASN 2018. Dia mengaku pasrah saja tak diterima menjadi ASN lewat jalur olahraga prestasi. ”Mungkin bukan nasib saya,” ucapnya.

Segala usaha Munakip sebagai atlet berprestasi tampaknya belum dapat mengantarkannya menjadi ASN. Meski sudah difasilitasi KONI NTB dan Pemprov NTB untuk menjadi ASN lewat jalur olahraga prestasi namun Munakip belum juga beruntung.

Apresisi pemerintah terhadap atlet berprestasi di PON sepertinya belum bisa diwujudkan. Sebab , pemerin-

tah hanya mengakomodir atlet peraih medali di Asian Games untuk menjadi ASN di penerimaan formasi CPNS Olahragawan berprestasi tahun 2018.

Berbeda dengan penerimaan CPNS tujuh tahun lalu. Dimana, atlet peraih emas PON diangkat menjadi ASN. Fadlin, Ridwan dan beberapa atlet lainnya menjadi ASN melalui jalur olahraga prestasi di multi event.

Sementara, Munakip adalah atlet peraih medali emas PON 2016 di Cabor tarung derajat.

Setelah gagal lulus tes calon ASN Munakip pun kembali menjadi tenaga guru sukarela di salah satu SD di Lombok.

Atlet yang lulus CPNS jalur olahragawan berprestasi 2018 adalah atlet peraih medali di Asian Games 2018. Termasuk beberapa atlet NTB, seperti I Gusti Bagus Saputra, Ahmad Zigi Zaresta Yuda, Putu Dini Jasita, Danangsyah peraih medali perak dan perunggu di Asian Games 2018 lulus dalam CPNS tahun 2018. (fan)

ini. Peluang inilah yang harus bisa dibaca dan dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat kita. Supaya dampak kemajuan pariwisata tersebut bisa dirasakan betul oleh masyarakat,” tandasnya.

Bagi Pemkab Loteng, keberadaan sirkuit MotoGP dan kawasan The Mandalika secara

umum juga diharapkan bisa membawa dampak positif. Misalnya dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena tentu dengan majukan pariwisata efek dari kemajuan kawasan The Mandalika, perekonomian daerah akan berkembang. Ujung-ujungnya, PAD juga bakal meningkat. (kir)

SUARA NTB

Jumat, 8 Februari 2019

Halaman 12

Simulasi Buat Siswa Terbiasa Hadapi UNBK Mataram (Suara NTB) – Simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP dilaksanakan sejak Senin (4/2) sampai dengan Jumat (8/2). Simulasi ini langsung dari panitia pusat, sehingga sekolah harus mengikuti semua aturannya. Dengan begitu, siswa terbiasa merasakan UNBK sebenarnya.

Kepala SMPN 20 Mataram, Dra. Ida Ayu Putu Armyani, ditemui di sela-sela pelaksanaan simulasi UNBK, Kamis (7/2) mengatakan, simulasi tahun ini berbeda, karena langsung dari pusat, sekolah tidak bisa menyusun jadwal sendiri. “Tapi bagus, siswa bisa merasakan UNBK sebenarnya. Dibuat simulasi seperti sebenarnya, langsung dari pusat

yang mengatur” katanya.

Simulasi ini mengujikan mata pelajaran yang diujikan di UNBK, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sebanyak 78 orang siswa kelas IX di SMPN 20 Mataram. Disiapkan satu ruangan dengan 26 komputer.

Siswa kelas IX dibagi menjadi tiga sesi untuk UNBK nanti.

“Kita punya dua server , satu lagi untuk cadangan,” katanya.

Pihaknya sudah melaksanakan pengayaan sejak bulan Januari lalu. Selain itu, buku untuk pengayaan juga disiapkan. Guru dalam kesehariannya memberikan materi pengayaan. “Awal masuk sudah infokan ke bapak/ibu guru agar materi dipercepat, sebelum

pengayaan berikan materi, sebelumnya sudah mulai melatih soal,” katanya.

Pengayaan dilaksanakan langsung sepulang sekolah. Pengayaan tidak hanya untuk UNBK, tapi untuk menyiapkan siswa menghadapi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Dilaksanaan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis.

“Dilaksanakan setelah jam pelajaran mereka,” katanya.

Ida Ayu menekankan, pihaknya tidak memasang target yang muluk pada UNBK tahun 2019 ini. Terpenting, semua siswa bisa ikut UNBK, serta adanya peningkatan hasil UNBK dari tahun sebelumnya. “Harapnnya semoga bisa meningkatkan hasil mereka,” katanya.

Pelaksanaan UN SMP/MTs dijadwalkan pada 22 sampai dengan 25 April 2019 dengan mengujikan mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sementara UN susulan bagi SMP/MTs akan dilaksanakan pada 29 dan 30 April 2019. Penyerahan hasil UN ke Provinsi pada 25 Mei 2019.

Dan pengumuman hasil UN

itu 13 SMP swasta juga akan melaksanakan UNBK. Sedangkan untuk MTs, sebanyak tiga MTs negeri mengikuti UNBK dan 21 MTs swasta akan mengikuti UNBK. Sementara itu, 15 SMP negeri di Kota Mataram akan tetap melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). Dan, sebanyak 6 SMP swasta di Kota Mataram juga akan melaksanakan UNKP. (ron)

HILANG (Suara NTB/ron)

SIMULASI - Siswa SMPN 22 Mataram tengah fokus mengikuti Simulasi UNBK, Kamis (7/2).

SMP/MTs pada 27-28 Mei 2019.

Dari data yang diperoleh di

Disdik Kota Mataram, sebanyak Sembilan SMP negeri di

Kota Mataram akan melaksanakan UNBK. sementara

HLG STNK R2 HONDA NOPOL EA6463G NOKA/NOSIN : MH1KEV8142K353248/ KEV8E-1352370 AN.TAN SIN MIN HLG DSKTR MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 4626CQ NOKA/NOSIN : MH1JFW119GK510241/ JFW1E-1513237 AN.VIVIEN CORRY NAYA HLG D’SKTR JL.RAYA SELEPARANG MENUJU CAKRANEGARA

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HLG BPKB R2 HONDA DR.6914 CY NOKA/NOSIN : MH1JFZ123JK569352/ JFZ1E-2579992 NO.BPKB N089233430 AN.NI WAYAN SEPTIYANA SARI HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.5575 CA NOKA/NOSIN : MH354P0022CK093246/54P093592 AN.MIS IRAWATI HLG DSKTR MATARAM

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 8 Februari 2019

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 8 Februari 2019

Mempercepat Proyek Pemerintah PERTUMBUHAN ekonomi menjadi permasalahan dan tantangan yang harus dituntaskan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd. Gempa yang terjadi sejak 29 Juli 2018 ikut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB. Kawasan yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan transaksi keuangan yang tidak sedikit, seperti di kawasan pariwisata di tiga Gili, Senggigi dan beberapa objek wisata lain di NTB sempat ‘’mati suri’’ karena terkena dampak gempa.

Sejumlah hotel, rumah makan hingga fasilitas publik lainnya rusak parah. Tidak hanya itu, sejumlah manajemen hotel dan rumah makan terpaksa merumahkan karyawannya, karena tidak beroperasi yang merupakan dampak dari gempa.

Untuk itu, pemerintah daerah harus menerima jika selama tahun 2018 pertumbuhan ekonomi NTB berada pada urutan terendah di Indonesia. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini harus dimaklumi, karena masyarakat selama beberapa bulan berada di pengungsian dan tidak terlalu banyak melakukan aktivitas. Masyarakat lebih fokus pada pemenuhan untuk keperluan atau kebutuhan selama berada di pengungsian. Belum lagi, sektor pertambangan yang menjadi andalan ekspornya masih belum menentu. Hal ini ternyata berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Jika melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ekonomi Provinsi NTB sepanjang tahun 2018 secara kumulatif (c-to-c) tumbuh negatif sebesar - 4,56 persen. Sementara dengan menghilangkan sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 3,08 persen. Dibandingkan tahun 2017 lalu, pertumbuhan ekonomi NTB di atas 7 persen, sementara sekarang ini hanya 4,56 persen.

Melihat data ini, tentu pemerintah tidak boleh hanya berdiam diri. Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah yang berlatar belakang ekonomi dengan para pembantunya tentu memiliki visi dan misi besar dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi NTB. Sejumlah program unggulan yang sedang dikerjakan sekarang ini setidaknya mampu mengarahkan agar bagaimana pertumbuhan ekonomi NTB bisa berjalan maksimal. Termasuk memulihkan daerah yang terdampak gempa kembali pulih seperti sediakala.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Kepala BPS NTB, Suntono agar pemerintah berperan besar dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi NTB. Salah satu bentuk peranan pemerintah adalah bagaimana menggunakan anggaran belanja yang lebih berpihak pada masyarakat. Meski sudah banyak anggaran belanja pemerintah yang dikucurkan ke masyarakat, tidak diingkari banyak juga yang disalahgunakan oleh oknumoknum yang tidak bertanggung jawab.

Apalagi belanja pemerintah seperti disampaikan Suntono kontribusinya sebesar 15 atau 16 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota harus merencanakan penggunaan anggaran ini dengan baik, sehingga menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi NTB bisa meningkat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan elemen-elemen yang selama ini menjadi penentu pertumbuhan ekonomi. Misalnya, sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan dan lainnya. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap beberapa sektor ini mesti fokus dan pelaksanaan programnya harus terarah.

Jangan sampai dampak gempa yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi alasan untuk tidak bekerja maksimal. Untuk itu, semua elemen pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah bahu membahu membangkitkan ekonomi NTB dan tidak terlalu bergantung pada sektor pertambangan. Termasuk mengevaluasi kebijakan pembangunan ekonomi yang dilakukan selama ini agar pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2019 ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Selain itu, untuk mengungkit pertumbuhan ini, dibutuhkan gerak cepat merealisasikan proyek-proyek pemerintah. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Merajut Simpul Agroindustri di Tengah Bencana Hidroklimatologi di NTB ELAMA empat bulan terakhir kita dihadapkan dengan beberapa kejadian bencana hidroklimatologi baik di Pulau Sumbawa maupun di Pulau Lombok. Bahkan sejak beberapa tahun sebelumnya kejadian serupa juga hadir bagai arisan bencana di Pulau Sumbawa.

Ketika musim hujan datang, bencana hidroklimatologi berupa banjir, longsor mulai menghantui daerah-daerah yang hulunya telah berbuah rona lingkungannya dari hutan menjadi monokultur Jagung.

Namun ketika kemarau tiba, bencana hidroklimatologi juga mulai mengancam berupa kekeringan dan kekurangan air bersih. Langkah kita pun sudah benar, bahkan reaksi cepat bahwa harus fokus menyelamatkan korban banjir terlebih dahulu. Tetapi jauh lebih penting setelah itu yakni fokus mengantisipasi sebab terjadinya.

Lahan kritis atau hutan gundul hanya salah satu penyebab bencana hidroklimatologi, atau bukan satu-satunya sebab. Karena lahan kritis dan hutan gundul sendiri adalah akibat dari sebab atau faktor lain. Kejadian bencana hidroklimatologi tidak pernah muncul dengan penyebab tunggal. Hampir selalu merupakan resultante berbagai faktor, baik alam maupun terkait manusia. Kondisi geologi, sifat tanah, kelerengan, curah hujan, bentuk DAS (Daerah Aliran Sungai), bentuk sungai, adalah faktor-faktor alam. Sedangkan faktor terkait ulah manusia meliputi tidak taatnya akan tata ruang, perilaku terhadap hutan/vegetasi di hulu atau pemanfaatan lahan di hulu karena adanya stimulus-stimulus dari sektor lain yang berakibat pada terdesaknya kawasan hutan, kemudian terganggunya fungsi hidrorologi hutan.

Ini semua menjadi akumulatif hingga terjadi bencana.

Indeks Kerentanan resiko banjir dan kekeringan data di NTB, hanya Kota Mataram dan Kab.Lombok Utara saja yang indeksnya kerentanan dan resiko banjir dan kekeringan 1 (satu), sementara kabupaten lain nilai 2 (dua) dan 3 (tiga).

Tingkat kerentanan rentang nilai 1 rendah sampai 5 tinggi. Artinya kondisi ini kabupaten/Kota di NTB lain selain Kota Mataram dan Kab. Lombok Utara mesti siaga mengantisipasi bencana hidroklimatologi.

Fenomena ini terjadi setiap tahun secara berulang-ulang di titik yang sama, bahkan bergeser ke tempat lain. Salah satu faktor penting yang tidak boleh dilupakan dan tidak mudah dilaksanakan dalam konteks ini yakni kebijakan koordinasi antar sektor, baik secara vertikal maupun koordinasi secara horisontal. Secara vertikal artinya koordinasi antara sektor pertanian dengan program Jagungnya di kabupaten dengan sektor kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi. Karena akibat dari mis-koordinasi ini akan diderita oleh pihak lain yang tidak turut serta dalam program tersebut. Dimana sifat bencana banjir tersebut pasti lintas batas administratif, lintas gender dan bahkan akibatnya lintas sektor.

Situasi ini telah berlangsung sejak 3 atau 4 tahun yang lalu, bak kemelut nan rumit untuk diurai.

Bagaimana menyikapi kondisi ini, meski rumit akan tetapi kita butuh guidelines yang mengarah pada bertemunya antara realitas dan idealitas atau kehendak masyarakat dan kebutuhan lingkungan dalam bingkai kebijakan. Tulisan ini hanya untuk memberi highlight dan sedikit kontribusi pikiran.

Mengingat sebentar lagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB Gemilang akan disahkan. Dimana RPJMD ini akan menjadi peta jalan (roadmap) selama 5 (lima) tahun kedepan.

Meski sebenarnya tugas berat berikutnya adalah bagaimana men-

Oleh: Julmansyah (Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan – KPH Ampang Plampang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB) goperasionalisasi dari RPJMD tersebut.

Mengurangi Bencana, Mendorong Kesejahteraan Dibutuhkan langkah bertahap dalam mengantisipasi dan mengurangi bencana banjir sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sebagai hulu DAS. Perlu satu langkah strategis menghasilkan dua dampak positif yakni recovery (pemulihan) lingkungan dan recovery kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Bukan sebaliknya mengejar pertumbuhan ekonomi dari satu komoditi tetapi menghasilkan akumulasi bencana hidroklimatologi permenen.

Kondisi bentang lahan (lanscape) dari Sape Kab. Bima sampai Lunyuk Kab. Sumbawa, hutan bambu duri serta hutan tropis kering ciri khas Sumbawa kurang lebih 4 tahun berubah menjadi ladang Jagung.

Sementara kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui KPH tidak cukup ideal jika hanya sendiri melawan massifnya perambahan hutan selama ini.

Pengembangan Jagung ditopang oleh tersedianya offtaker berupa para pembeli yang membangun pabrik pengering Jagung (corn drayer) berada sepanjang jalan lintas trans Pulau Sumbawa. Ini memudahkan transaksi petani sekaligus sebagai stimulus satu sisi, meski sumber asal usul Jagung mungkin jarang diverifikasi sisi yang lain. Karena ada ribuan hektar hasil Jagung keluar dari kawasan hutan. Ditopang dengan skema pembiayaan perbankan (KUR) yang minim verifikasi keabsahan lokasi penananam dan belumnya cukup baiknya tata niaga komoditi Jagung di NTB yang mampu mengiliminir semakin luasnya areal Jagung hingga di kawasan hutan.

Korbannya adalah hutan bambu dan hutan tropis kering penjaga sumber air Pulau Sumbawa.

Menukar air sebagai basic need manusia dengan komoditas Jagung, demikian pesan tersuratnya. Beginilah bentang masalah di Pulau Sumbawa. Lantas bagaimana menanganainya?.

Pendekatan bertani monukultur (satu komoditi) di daerah dengan curah hujan rendah seperti Pulau Sumbawa, mesti disesuaikan dengan kondisi agroklimat dan kondisi sosiologis masyarakat. Jika monokultur maka yang dipanen juga mono-komoditi dan mugkin satu kali setahun. Apalagi petani mesti membayar kewajiban hutang di perbankan, pupuk, pestisida, bibit dll.

Belum lagi jika kita melakukan valuasi atas kerugian akibat erosi, banjir, kekeringan dari tidak adanya vegetasi pohon yang berada di pertanian lahan kering serta hutan yang dirambah, tentu akan muncul angka kehilangan sumberdaya tersebut yang mungkin sangat tinggi tapi tidak kita sadari.

Pendekatan agroforestry atau wanatani sederhananya adalah menanam berbagai jenis tanaman kehutanan maupun tananan pertanian serta pakan ternak dalam satu persil lahan. Pendekatan pertanian model ini akan membantu masyarakat miskin, karena dalam setahun petani akan memanen berbagai jenis tanaman dalam satu persil lahan dalam waktu yang berbeda. Tentu kita membutuhkan rekayasa pola tanam yang mampu menopang kesejahteraan petani hutan. Dengan prasyarat semua sektor dan unit pemerintahan bergerak dengan derap langkah yang sama, merubah prilaku petani Pulau Sumbawa dengan satu semangat mengurangi kemiskinan berbasis lahan agroforestry. Jika pilihan ini diambil, dimulai sejak tahun ini,

maka kita telah memulai langkah mitigasi bencana banjir, longsor dan kekeringan secara bertahap. Karena dengan bertingkatnya tajuk tanaman dan beragamnya kedalaman akar akan mengembalikan fungsi hidrologis dari lahan tersebut.

Inisiasi model itu sedang berjalan di hutan wilayah KPH Ampang Plampang, berupa hutan Sengon Salamon seluas 1.000 Ha di lokasi bekas perambahn sejak 2 tahun lalu. Secara pelan-pelan dibawah pohon Sengon mulai ditanam tanaman Porang komoditas ekspor ke Jepang serta tanaman Serai Wangi komoditas ekspor. Di tahun 2021 direncanakan akan terbangun pabrik pengolahan Sengon Salamon untuk industri veneer bahan baku playwood. Bukan tidak mungkin lokasi tepat di tengah Pulau Sumbawa akan menjadi shelter industrialisasi agro di NTB. Pada saat yang bersamaan, pemerintah bersama dunia usaha lewat skema kerjasama kehutanan di KPH didorong. Langkah ini untuk memberikan kepastian pasar (secure market) dengan menghadirkan offtaker komoditi kehutanan/ perkebunan yang ditanam petani hutan, seperti halnya petani Jagung.

Jangan dibiarkan petani bertarung dalam pasar komoditi tanpa kemampun networking dan kapasitas yang cukup serta skema kemitraan yang setara (equal). Memastikan keberadaan offtaker komoditi masyarakat hutan dengan menghadirkan industri kehutanan yang pro lingkungan, itu menunjukkan bahwa tugas pemerintah merajut simpul antar pihak telah berhasil. Butuh fungsi fasilitator yang handal untuk merajutnya mininal dalam 5 tahun kedepan.

Disinilah agroindustri hadir menjawab situasi ini. Jenis komoditi kehutanan yang mampu menjawab masalah lingkungan sekaligus menjawab tuntutan kesejahteran petani. Salah satunya adalah komoditi kehutanan yang sifatnya tumbuh cepat (fast growing) tetapi juga menjadi bahan baku industri strategis yang permintaan pasarnya tinggi baik pasar nasional maupun internasional.

Solusi: Merajut Simpul Industri Era Gemilang Simpul ini semua dapat diikat oleh agroindustri woodpellet (pelet kayu) sebagai bahan baku biomassa untuk pembangkit listrik, sebagai salah satu contoh industri masa depan. Karena industri model ini merupakan industri yang renewable industry. Bahan bakunya adalah komoditi tumbuh cepat, pohon Gamal (Gliricide) dan Kaliandra (Calliandra). Jenis ini sangat cocok di daerah kering seperti di NTB, sekaligus sebagai tanaman konservasi lahan tetapi juga dibutuhkan oleh industri. Jika pendekatan agroforestry dengan tanaman pengisinya adalah Gamal dan tanaman tajuk tingginya Kaliandra, maka kita sedang menginvestasikan masa depan yang gemilang baik bagi masyarakat, ekosistem hutan, industri juga perekonomian daerah.

Inilah suatu pendekatan yang bisa me-leverage perkonomi daerah sekaligus mengurangi kemiskinan.

Proses kerjasama yang dibangun oleh Pemkab. Sumbawa bersama Kementerian Desa dengan Konsorisium Korea untuk membangun industri woodpelet dengan sarana pendukungnya di Teluk Santong wilayah KPH Ampang Plampang sejak setahun lalu, hingga kini belum tuntas.

Situasi ini harus melibatkan Pemerintah Provinsi NTB. Mengingat kewenangan kehutanan sebagai tapak industri dan sumber bahan bakunya dari Pohon Gamal dan Kaliandra berada di pemerintah provinsi. Disi-

RADIO

nilah peran fasilitator handal, baik dari provinsi maupun pusat mendorong terwujudnya industri ini. Jika industri ini terwujud maka persoalan lahan kritis, perambahan serta kemiskinan sekitar hutan akan terjawab. Karena masyarakat merasa sudah ada kepastian pasar (secure market) komoditi kayu yang usia tanamnya hanya setahun. Bahkan industri bioetanol pun masih bisa menjadi bagian dari pendekatan ini.

Inilah cara kita merajut industri ditengah ancaman bencana hidrokimatologi di NTB. Apa dampak terhadap RPJMD Era Gemilang?. Tahun 2013 jumlah Penduduk Miskin NTB sebanyak 815,50 ribu jiwa atau 17,25 persen, hingga pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin NTB menjadi 748,12 ribu jiwa atau 15,05 persen. Artinya ada pekerjaan besar pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Tidak mungkin angka kemiskinan turun jika bencana banjir, longsor terus terjadi di daerah kita ini.

Sisi lain yang menjadi tantangan pemerintah juga yakni adanya penurunan persentase atau porsi penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dari 45,29% menjadi 29.69%.

Hal ini berbanding lurus dengan kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian yang juga menunjukan tren yang menurun. Dengan pendekatan yang telah disampaikan diatas, maka tren menurunnya porsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian bisa dijawab.

Keberadaan woodpellet sebagai bahan baku pembangkit listrik di NTB, akan menjawab soal eletrifikasi serta kebutuah industri akan energi. Apalagi industri ini zero waste sejalan dengan milestone pemerintahan NTB Gemilang.

Masih cukup waktu untuk mulai bergerak mendorong inovasi investasi bagi penyelesain masalah sekaligus memberi harapan. Bukankah hakekat pemimpin itu adalah memberi harapan, bahwa masih ada harapan berupa secercah cahaya di ujung terowongan.

POJOK Pertumbuhan ekonomi NTB terendah di Indonesia Dibutuhkan gerak cepat realisasikan proyek-proyek pemerintah

*** Pangkas birokrasi, pencairan dana gempa berlaku satu pintu Yang penting Huntap korban gempa cepat dibangun

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 8 Februari 2019

Parpol hingga BUMN Diduga Nunggak Pembayaran Material PT.GNE Dari Hal. 1 Sumber juga menjelaskan, ada juga dugaan modus penggelapan piutang tertagih. ‘’Pihak konsumen sudah menyetor, tapi ada yang menerima setoran itu tidak diteruskan ke bendahara GNE. Nilainya cukup besar kalau diinventarisasi,” ungkapnya. Bahkan ada temuan piutang yang diakui oknum internal senilai Rp 300 juta lebih. ‘’Ini sudah ada pernyataan pengakuan uang itu dipakai sendiri,’’ bebernya.

Mantan Manajer Operasional PT. GNE Haris Budiharsono sebelumnya membenarkan beberapa kendala dihadapi saat upaya penagihan piutang. Pihaknya berusaha melakukan pendekatan persuasif, namun sebagian tidak merespons dengan menyelesaikan pembayaran.

Semisal proyek pemerintah. ‘’Namanya proyek Pemda kan tertib administrasi pembayarannya setelah proyek PHO. Tapi yang nakal biasanya oknum rekanan. Sudah dibayar lunas pemerintah, tapi tidak mau bayar rekanan ini,’’ jelasnya.

Terkait droping ke Pelindo, mantan Manajer Operasional PT. GNE, Haris Budiharsono mengklarifikasi. Bahwa saat Delivery Order (DO) memang atas nama Pelindo, namun dipakai oleh pelaksana yang memenangkan proyek, waktu pengerjaan sekitar tahun 2011.

Beton paving yang dikirim sesuai tipe K-400, namun setelah dipasang lengkap, pemeriksa internal dari Pelindo meminta dibongkar karena kualitas dianggap tidak sesuai tipe K-400. ‘’Akhirnya itu dibongkar dan langsung dijual ke konsumen lain. Ada empat konsumen yang berebut bayar karena kualitasnya memang kuat.

Nilai jualnya Rp 300 jutaan.

Tapi ada masalah di administrasi sehingga tidak terbayar,’’ ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Manajer

Operasional PT.GNE, Ahmad Jaelani enggan berkomentar banyak. Sesuai instruksi atasannya, kasus sudah diserahkan ke Inspektorat NTB. Namun ia tidak menampik adanya piutang mengendap di banyak pihak sehingga nilainya mencapai Rp 6,6 miliar sesuai temuan audit independen.

Beban penagihan itu kini ada pada pihaknya.

Melalui berbagai pendekatan persuasif dan bahkan kekeluargaan, demi memulihkan tunggakan piutang dimaksud. ‘’Sesuai arahan direktur, kami terus bekerja di lapangan, demi mempercepat penyelesaian utang,’’’ pungkasnya.

PDIP Tak Tahu Punya Utang Terkait catatan piutang di PT.GNE, dikonfirmasi terpisah Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, SH mengaku tak mengetahui jika partainya masih memiliki utang di PT. GNE. Karena selama ini tidak pernah ada konfirmasi dari pihak GNE, jika PDIP masih memiliki utang. Dengan nada tegas ia mengatakan, jika benar partainya masih memiliki utang, maka dia memastikan akan membayarnya. Oleh karena itu pihaknya akan mengecek keberadaan utang tersebut. ‘’Yoh kita ndak tahu itu, karena tidak pernah ada datang nagih. Kalau ada utang kita pasti kita bayar mereka. Tapi mereka tidak pernah datang, bagaimana kita tahu,’’ katanya.

Konfirmasi terkait piutang PT.Pelindo III di GNE juga dilakukan Suara NTB. Namun Humas Pelindo III Lembar, Rangga Nurdiansyah, belum bisa memberi keterangan. ‘’Pelindo belum ada komentar,’’ tulis Rangga Nurdiansyah mellaui pesan instan. (ars/ndi/her)

Rp2,2 Triliun Ditargetkan Tuntas Dari Hal. 1 ‘’Kita sudah sama-sama ketahui, uang yang telah digelontorkan ke masyarakat Rp3,5 triliun dari kebutuhan Rp5,7 triliun. Tentunya masyarakat harus bersabar, sudah 72 persen anggaran itu sudah digelontorkan ke masyarakat,’’ kata Sugihartha dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (7/2).

Ia mengatakan, sisa dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa akan segera ditransfer ke daerah. ‘’Mudahan selesai akhir bulan Februari ini. Semua sudah diajukan. Tapi turunnya dari pemerintah pusat ini kan tak serta merta secara totallitas,’’ katanya.

Untuk itu, masyarakat korban gempa yang belum mendapatkan dana bantuan perbaikan rumah diminta untuk bersabar. Sesuai rencana, sisa dana bencana sebesar Rp2,2 triliun akan ditransfer akhir Februari ini.

Total rumah yang rusak akibat gempa beruntun beberapa

waktu lalu sebanyak 216.519 unit. Dengan rincian rusak berat 75.138 unit, rusak sedang 33.075 unit dan rusak ringan 108.306 unit.

Adanya masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan, Sugihartha mengatakan jika melihat data yang ada memang masih dilakukan validasi ulang. Data yang ada sebelumnya akan dilakukan validasi ulang.

Pasalnya ditemukan ada rumah yang rusak ringan tetapi dicatat rusak berat, begitu juga sebaliknya. Atau ada satu KK yang ternyata mendapatkan lebih dari satu bantuan. ‘’Semua itu, yang terjadi koreksi akan dilakukan validasi final. Untuk masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, belum terdata dalam SK bupati/walikota. Maka bisa saja dilaporkan ke masing-masing BPBD kabupaten/kota setempat,’’ katanya. (nas)

Pangkas Birokrasi, Pencairan Dana Gempa Berlaku Satu Pintu Dari Hal. 1 Demi menjaga akuntabilitas keuangan, warga dan Pokmas tetap diminta segera melengkapi kekurangan administrasi, sehingga cepat dilakukan debet.

Menurutnya, proses debet pertama sebesar 50 persen, dari total bantuan yang diterima sesuai kategori ruma rusak. Di mana angka sebelumnya, Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang dan Rp15 juta untuk rusak ringan. Sisa 50 persen berikutnya akan dicairkan dalam waktu dekat.

Kepala Pelaksana BPBD NTB Ir. H. Mohammad Rum menambahkan, pola satu pintu itu sedang dilakukan ujicoba dan diharapkan berhasil untuk tahap awal.

“Proses pencairan dana satu

pintu ini sebagai hasil kerjasama seluruh stakeholder baik BRI, Pemda, TNI, Polri, BPBD dan lainnya, sehingga bisa melakukan percepatan pencairan dana korban gempa. Alhamdulillah hari ini dan kemarin bisa berjalan dan maksimal,” ujarnya.

Ia berharap ini sebagai solusi percepatan realisasi dana Rp 3,5 trilun yang masih ‘mengendap’ di rekening masyarakat dan segera didebet ke rekening Pokmas untuk digunakan. Target Rum, dalam beberapa pekan kedepan, semua rekening pokmas sudah terisi sebelum masa transisi berakhir 26 Februari mendatang.

Jika pun tidak bisa, akan dilanjutkan debet pada masa perpanjangan transisi. (ars)

Tunggu Sikap GNE Dari Hal. 1 Angka itu sesuai hasil audit independen dan audit Sistem Pengawasan Internal (SPI).

Dikonfirmasi soal kemungkinan melibatkan JPN, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH,MH Kamis (7/2) kemarin mengaku sejauh ini belum ada permintaan dari PT. GNE untuk dilibatkan dalam penagihan piutang tersebut. ‘’Tapi kalau ada permintaan, kita siap saja, tergantung seperti apa kebutuhannya nanti,’’’ kata Dedi sesuai informasi dari JPN pada Bidang Perdata dan Tuntutan Negara (Datun).

Setiap permintaan, tahapannya melalui pengkajian bersama tim JPN dengan instansi yang mengajukan. JPN akan

meminta dokumen dan data pendukung konsumen yang menanggung piutang. Paling penting, katanya, Surat Kuasa Khusus (SKK). “Dengan dasar SKK itu untuk tim JPN bekerja,” tandasnya.

Sebelumnya ada wacana pihak GNE untuk melibatkan JPN dalam proses penyelesaian beban piutang, di luar dugaan penggelapan anggaran Rp 3,1 miliar yang sudah diserahkan ke Inspektorat NTB. Namun soal dorongan melibatkan JPN itu, Manajer Operasional PT. GNE Ahmad Jaelani AP belum bisa banyak berkomentar. ‘’Wacanannya memang ada (libatkan JPN), tapi masih kita bahas secara internal,’’ jelasnya. (ars)

Halaman 15

Sejahterakan Masyarakat Lingkar Hutan

BPPT- HHBK Kembangkan Tanaman Bambu Tabah Seluas 325 Hektare Mataram (Suara NTB) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu (BPPT-HHBK) Mataram mengembangkan tanaman bambu tabah di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Rarung Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah (Loteng). KHDTK Rarung memiliki luas 325 hektare.

Kepala BPPT- HHBK Mataram, Bintarto Wahyu Wardani, S. Hut, M. Sc mengatakan, pengembangan tanaman bambu tabah ini sudah dimulai sejak 2015 lalu. Namun acara seremonial penanaman bambu tabah dilaksanakan, Kamis (7/2) siang. Acara seremonial dilakukan setelah terlihat hasil dari budidaya bambu tabah tersebut. ‘’Kami punya tugas dan fungsi untuk pengembangan hutan bukan kayu. Hasil hutan selama ini kita kenal kayu saja. Tapi ada juga hasil hutan bukan kayu,’’ kata Bintarto.

Hadir pada acara tersebut, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, peneliti dari Universitas Udayana Bali, Manajemen Bank CIMB Niaga, NGO, kelompok tani (poktan) dan lainnya.

Bintarto menjelaskan, BPPT-HHBK Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian LHK. Sebagai UPT Balitbang dan Inovasi Kementerian LHK, BPPT - HHBK

(Suara NTB/nas) (Suara NTB/nas)

TANAM - Kepala BPPT - HHBK Mataram, Bintarto Wahyu Wardani saat menanam bambu tabah di KHDTK Rarung, Kamis (7/2) siang.

Mataram mengelola KHDTK Rarung seluas 325 hektare dengan fungsi hutan lindung.

KHDTK Rarung dijadikan untuk penelitian dan pengembangan serta model pengelolaan hutan. ‘’Kita mengelola kawasan hutan untuk mengembangkan demplot-demplot percontohan bagaimana mengelola hutan.

KHDTK Rarung punya luas 325 hektare. Fungsinya sebagai hutan lindung. Sebagai perlindungan terhadap mata air,’’ jelasnya.

Selain berfungsi untuk konservasi, KHDTK Rarung juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana agar hutan tetap lestari. Tetapi masyarakat sekitarnya bisa sejahtera.

Menurut Bintarto, menjadi-

kan hutan bisa lestari dan mensejahterakan masyarakat bukan pekerjaan yang mudah.

Untuk itu, ia mengapreasiasi semua pihak yang terlibat melakukan pendampingan kepada masyarakat, baik itu NGO, akademisi Universitas Udayana dan Bank CIMB Niaga.

Ia menjelaskan pada kawasan seluas 325 hektare tersebut terdapat di dalamnya 415 lahan garapan.

Masyarakat dibagi menjadi enam kelompok dan diberikan pemberdayaan dengan menanam kopi, vanili, madu dan bambu tabah. Bambu tabah ini diambil rebungnya untuk dijadikan pangan.

Selain itu, ada juga demplotdemplot percontohan seperti kemiri, jamplung yang dapat diolah menjadi bioetanol. Bahkan Bintarto mengatakan pi-

FOTO BERSAMA - Foto bersama usai penanaman bambu tabah di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Rarung Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah (Loteng). haknya punya teknologinya untuk mengolah kemiri dan jamplung menjadi energi.

Ia menyebutkan, budidaya tanaman bambu tabah mulai dilakukan pada 2015 dengan jumlah 1.500 bibit. Karena bambu tabah cocok dikembangkan di KHDTK Rarung, maka pada 2016, ditanam lagi 2.000 bibit pada lahan 5 hektare. Kemudian pada 2018 sebanyak 3.700 bibit dari Bank CIMB Niaga yang ditanam pada lahan 6 hektare.

“Selain bantuan bibit, dilakukan pemberdayaan pemberian peralatan, pendampingan kepada kelompok tani.

Bagaimana mengolah sampai keberlajutannya. Sehingga menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi,” katanya.

Bintarto menyebut salah satu kelompok tani yang cukup

aktif adalah Patuh Angen.

Diharapkan kelompok tani Patuh Angen dapat menjadi contoh kelompok tani lainnya dalam mengembangkan budidaya bambu tabah.

Dengan pendampingan yang dilakukan akademisi, NGO dan Bank CIMB Niaga, kelompok tani Patuh Angen sudah dapat mengolah poduksi HHBK menjadi kopi kemasan, madu, rebung kemasan dan lainnya.

“Produk-produknya kita perlu pasarkan bareng-bareng,” kata Bintarto.

Bintarto banyak HHBK yang bisa digarap bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkar hutan. Hal tersebut membutuhkan peran semua stakeholders terkait. (nas)

Fokus Tangani Rumah Terdampak Gempa

2019, Proyek Perbaikan Rumah Kumuh Turun Drastis Mataram (Suara NTB) Proyek perbaikan rumah tidak layak huni atau rumah kumuh di NTB turun drastis.

Tahun ini, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) hanya melakukan perbaikan rumah kumuh sebanyak 91 unit seluruh NTB. Tahun sebelumnya, perbaikan rumah kumuh mencapai 3.000 unit.

Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT menjelaskan sedikitnya rumah kumuh yang diperbaiki tahun ini karena Pemprov sedang fokus menangani 216 ribu unit rumah warga yang rusak aki-

bat gempa pada tujuh kabupaten/kota di NTB. “Kita hanya teralokasi sekitar 91 unit.

Tugas kami bagaimana menyelesaikan persoalan kegempaan sebanyak 216 ribu rumah, biasanya kita hanya menyelesaikan 3.000 unit rumah tidak layak huni,’’ kata Sugihartha dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (7/2).

Ia menjelaskan, proyek perbaikan rumah kumuh dianggarkan sedikit karena Pemda sedang fokus menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa.

Masyarakat yang masih ting-

gal di rumah-rumah tidak layak huni diminta bersabar. ‘’Sekarang kita ngurusin 216 ribu rumah korban gempa. Sehingga rumah-rumah yang tidak layak huni untuk tahun ini perlu bersabar dulu.

Kita selesaikan masyarakat kita yang terdampak gempa dulu,’’ katanya.

Sebanyak 91 unit perbaikan rumah kumuh yang dialokasikan pada 2019 ini akan diusahakan disebar di semua kabupaten/kota. Rumah yang akan dibangun harus tahan gempa. Sehingga strukturnya yang akan diperkuat.

Trauma Beton, Korban Gempa Mayoritas Pilih Rika Dari Hal. 1 “Kami mencoba fasilitasi, mencari pengusaha dari luar NTB untuk kebutuhan kayu ini. Sudah ada hari ini datang, mendatangkan kayu dari luar,” terangnya.

Mohammad Rum menguatkan penjelasan sebelumnya, salah satu upaya percepatan adalah kepastian aplikator dan pengusaha penyedia material. Mengingat kendala sebelumnya tidak tersedianya material saat dibutuhkan dalam jumlah besar.

Belajar dari itu, BPBD terus mengidentifikasi pengusaha yang siapkan material. Salah satunya material kayu untuk kebutuhan pembangunan huntap jenis Rumah instan kayu (Rika).

Dalam catatannya, ada 8.000 lebih korban gempa peminat Rika yang harus diakomodir kebutuhannya. Meski tidak terlalu direkomendasikan karena ketersediaan kayu minim, permintaan masyarakat harus tetap dilayani.

Estimasi mantan pejabat Dinas PUPR ini, per rumah jenis Rika butuh tiga kubik.

Jika semua permintaan yang sudah masuk dipenuhi, maka

dibutuhkan 24 ribu kubik.

Konsentrasi distribusi akan dituju ke Lombok Utara, sebagai daerah terbanyak korban terdampak. Ia sudah meminta BPBD KLU melakukan inventaris kebutuhan riil masyarakat untuk rumah berbahan kayu melalui Pokmas yang sudah terbentuk.

Pihak yang sudah menyanggupi droping kayu dari Surabaya dan Sulawesi, melalui jalur laut ke Pelabuhan Carik, KLU. Rum juga berharap, Rika bukan satu satunya pilihan jika masyarakat trauma dengan beton. Ada alternatif lain seperti Rumah Instan Baja (Risba), Rumah Instan Baja Ringan (Risbari), Rumah Instan Tahan Gempa (Rita) dan Conwood.

Dengan begitu, upaya percepatan penyelesaian rumah tahan gempa akan diupayakan terealisasi. Ia mengakui, sampai saat ini persentase penanganan RTG masih minim dibanding total dana transfer, yang terpakai 3 persen dari total Rp3,5 triliun. ‘’Kita akan coba terapkan penanganan cepat ini tanggal 13 Februari nanti di KLU, dengan mendatangkan aplikator (penyedia material). Konsepnya,

semua aplikator, Pokmas dan masyarakat berkumpul dan tinggal memilih material atau jenis rumah yang diminati.

Saat ini ada 1000 fasilitator yang sudah bekerja, bahkan diklaimnya sudah menyelesaikan pembentukan 2.700 Pokmas di sejumlah daerah, Lobar, KLU, Mataram, Loteng, Lotim, Sumbawa dan KSB. Rasa trauma itu diungkapkan salah seorang warga Lombok Utara, Iwan Tanjung Sutrana. Ia mengaku takut dengan bangunan berbahan beton atau bata, meski pun itu bantuan jenis Risha yang tahan gempa hingga 7 SR. ‘’Saya dan keluarga sudah trauma. Makanya ndak mau lagi bangun dengan bahan dinding beton atau atap cor beton,” aku Iwan kepada Suara NTB. Warga Desa Lading Lading Kecamatan Tanjung ini mengaku membangun sendiri rumah dari bahan kayu, dengan alasan butuh tempat tinggal. Ia tidak ingin berlama lama keluarganya tinggal di Huntara.

Meski pun biaya pendidikan dikorbankan untuk membangun rumah berbahan gedek ini, terpenting, katanya, keluarga aman dan lebih tenang ketika terjadi gempa susulan. (ars)

Anggaran perbaikan rumah kumuh ini sebesar Rp35 juta per unit. Pada tahun sebelumnya, anggarannya sebesar Rp30 juta per unit. ‘’Secara struktur, kita arahkan modelmodel rumah tahan gempa.Biayanya per unit Rp35 juta. Struktur bangunan kita perkuat,’’ tandasnya.

Diketahui, memasuki tahun 2018 lalu, jumlah rumah tak layak huni di NTB sebanyak 239 ribu unit.

Berkurang sebanyak 9.400 unit setelah ditangani pada tahun 2017, dari jumlah awal sebanyak 248 ribu unit rumah tidak layak huni.

Pada tahun 2018, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk pembangunan rumah layak huni. Dari total anggaran tersebut, sekitar 2 ribu unit rumah yang menjadi sasaran. Belum lagi bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat. (nas)

Layanan Perdana Radioterapi RSUD Provinsi NTB Melayani Dua Pasien Dari Hal. 1 Tim Radioterapi RSUD Provinsi NTB. Alat radioterapi yang digunakan adalah alat radiasi Linear accelerator VARIAN CLINAC CX buatan USA dan penunjang Ct Simulator serta alat treatment planning System dengan menggunakan software Eclipse V.13 terbaru memungkinkan untuk melayani hampir semua kasus kanker terutama solid tumor. ‘’Alat ini hanya dimiliki beberapa rumah sakit di Indonesia,’’ jelas dr. Suherman Hadi Saputro, Sp.Onk.Rad. Dari data 3 tahun terakhir pasien terbanyak golongan kanker payudara dan kanker serviks serta kanker nasofaring. ‘’Dengan adanya pelayanan radioterapi dengan teknik tersebut meminimalisir efek samping terkenanya radiasi pada jaringan sehat dan teknik tersebut lebih presisi, aman, dan akurat, ‘’ kata dr. Suherman Hadi Saputro, Sp.Onk.Rad. Sedangkan mekanisme kerja radioterapi adalah membunuh sel kanker langsung pada bagian inti sel kanker terutama memotong rantai DNA sel kanker. Sehingga diharapkan sel kanker tereradikasi dengan sempurna mati total. ‘’Tentunya terapi radioterapi ini diban-

tu dan melengkapi penanganan kanker dengan metode yang lainnya yaitu operasi pengangkatan sel kanker dan kemoterapi,’’ katanya Dengan adanya fasilitas pelayanan radioterapi ini maka penanganan terpadu penanganan kanker di NTB dapat terwujud. Sehingga khususnya masyarakat NTB atau wilayah Indonesia bagian timur tidak perlu bersusah payah untuk mencari pelayanan radioterapi di luar daerah atau luar negeri seperti ke Jakarta, Surabaya, atau Singapore. Karena di samping ketersediaan alat radiasi, Instalasi Radioterapi juga di dukung oleh tenaga profesional dan berpengalaman yang terdiri dari Dokter Spesialis Onkologi Radiasi, Fisika Medis, Radioterapist.

Kemudian Perawat Onkologi, Teknisi Elektromedik, dan administrator serta petugas kebersihan yang berkompeten sehingga kenyamanan selalu terjaga.

Dengan adanya pelayanan radioterapi diharapkan pelayanan terhadap penyakit keganasan atau kanker bisa diterapi secara komprehensif dan paripurna dengan menggunakan teknologi terkini. Khusus di bulan Februari katanya, diberlakukan diskon sebesar 10 persen. Pelayanan ini sebagai bentuk promosi untuk pasien umum. (r/*)

Masyarakat Lingkar Hutan Masih Terjerat Rentenir Dari Hal. 1 ‘’Masih sebagian minjam di rentenir. Karena belum ada koperasi yang memberikan pinjaman,’’ kata Ketua Kelompok Tani Patuh Angen Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah (Loteng), Sukri, S. Pd dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela kegiatan penanaman bambu tabah di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Rurang, Kamis (7/2) siang.

Mayoritas masyarakat di lingkar kawasan hutan masuk kategori kurang mampu alis miskin. Penghasilannya tak menentu. Diharapkan ada kehadiran koperasi yang dapat memberikan pinja-

man kepada anggota kelompok tani yang mengembangkan budidaya tanaman HHBK, seperti kopi, vanili, madu trigona dan lainnya.

Menurutnya, masyarakat akan mampu membayar pinjaman di koperasi. Karena mereka sudah memiliki aset berupa tanaman HHBK. ‘’Dengan adanya koperasi, masyarakat punya tanaman, dia punya aset. Bisa digunakan membayar ke koperasi,’’ katanya.

Sukri mengatakan, masalah permodalan masih menjadi keluhan masyarakat di kawasan lingkar hutan. Terkait murahnya harga komoditas HHBK ketika musim panen, Sukri mengatakan telah mampu di-

siasati masyarakat. Dengan pembinaan dari pihak swasta, NGO dan stakeholders terkait, produk HHBK sudah mulai diolah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Namun, persoalan pemasaran masih menjadi pekerjaan rumah.

Untuk pengembangan HHBK di KDTK Rarung, kata Sukri, Kelompok Tani Patuh Angen memiliki anggota lebih dari 60 orang. Luas kawasan hutan yang dikembangkan dengan menanam tanaman hutan bukan kayu sekitar 40 hektare. ‘’Kita tanam bambu tabah, vanili, kopi dan madu. Kita fokus ke bambu dan vanili serta madu. Kalau bambu fokus ke rebung. Yang sudah lebih dua

tahun dipotong jadi arang. Kita masih fokus ke rebungnya. Kita akan buat pupuk organik dari daun bambu. Kita kumpulkan, dicacah jadi pupuk. Ternyata hasilnya lebih bagus dari pupuk urea,’’ katanya.

Kasi Usaha Kehutanan Bidang Pengelolaan Hutan Dinas LHK NTB, Oman Somantri, S. Hut, M. Si mengatakan desa-desa di sekitar hutan banyak yang miskin.

Untuk itu, setiap kegiatan atau program di bidang kehutanan harus bisa melibatkan masyarakat yang tujuannya dapat mengentaskan kemiskinan terutama masyarakat sekitar hutan. ‘’Jadi ini memang program ini tak bisa menjadi tanggung

jawab Dinas LHK sendiri. Perlu kolaborasi semua pihak.

Misalnya budidaya tanaman bambu, selain membutuhkan NGO juga perlu pendamping.

Supaya budidaya menjadi terarah,’’ katanya.

Ia mengatakan bahwa memang masyarakat lingkar hutan masih banyak yang terjerat rentenir. Sehingga pemberdayaan masyarakat lingkar hutan perlu kolaborasi dengan OPD yang lain, seperti Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan lainnya. ‘’Memang masyarakat lingkar hutan belum banyak disentuh lembaga keuangan.

Sehingga perlu keterlibatan banyak pihak,’’ katanya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 8 Februari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Unram - CSIRO Gelar Workshop Tingkatkan Inovasi Produk di NTB

Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) melaksanakan Kegiatan Workshop dengan tajuk Regional Innovation Cluster NTB Workshop Progressing Ristekdikti’s Innovation Claster Agenda bersama Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) pada Rabu, (6/2) di salah satu hotel di Mataram.

Peserta kegiatan workshop ini barasal dari Local Govermant, Unram, ARISA, Private Sectore (Hotel and Tourism Association, Agribussiness Association, Chili Association, Banks, Swiss Contact, NTB Science and Tecnology Park, Martina Berto) dan beberapa peserta lainnya yang merupakan kelompok potensial di NTB. Kegiatan workshop ini bertujuan untuk membantu Ristekdikti dalam meningkatkan kemajuan kelompok in-

ovasi. Selama workshop akan dilakukan indentifikasi sekaligus mendukung perkembangan dari claster yang potensial di NTB khususnya akan fokus pada peluang terkait pertanian dan pariwisata. ‘’Kita telah bekerjasama mengembangkan inovasi unit di berbagai universitas di Indonesia salah satunya di Unram dengan tujuan untuk menghubungkan berbagai pihak dan meningkatkan produktivitas di NTB serta

bersama-sama dapat mengembangkan kelompok inovasi,’’ ungkap Micheala Cosijn selaku perwakilan Tim dari ARISA. Direktur Jenderal Sistem Inovasi Ristekdikti Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si yang turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut berharap pertemuan dalam workshop ini dapat membangun sinergi memanfaatkan hasil penelitian untuk masyarakat dan meningkatkan pendapatan petani di Indonesia serta

meningkatkan mutu riset yang akan dilakukan.

Senada dengan hal tersebut, Rektor Universitas Mataram menegaskan bahwa hasil kerjasama ini harus mampu di hilirisasi ke industri sehingga ada dampak sosial, penelitian bagi peneliti, institusi bahkan ke masyarakat.

Dalam workshop tersebut dilaksanakan diskusi panel mengenai peluang inovasi cluster sekaligus tantangan bagi NTB di beberapa sektor.

Antara lain sektor lebah madu, industri hotel dan pariwisata, industri hortikultura, industri kosmetik dan herbal, permaculture garden, industri rumput laut, dan industri kosmetik herbal. (dys/*)