Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

KAMIS, 8 FEBRUARI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 275 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sukses Menata Pariwisata NTB

Gubernur TGB Berbagi Tips di HPN Padang Padang (Suara NTB) Keberhasilan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menata dan mengembangkan industri pariwisata di NTB, membuat Gubernur

NTB dua periode tersebut sering diundang berbagai kalangan untuk menjadi narasumber. Salah satunya pada Seminar Nasional Pariwisata bertajuk Menata Potensi

Wisata dan Dukungan Infrastruktur Menuju Industri Pariwisata yang Modern di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, Rabu (7/2). Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

NARA SUMBER - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, sebagai nara sumber pada Seminar Nasional Pariwisata bertajuk Menata Potensi Wisata dan Dukungan Infrastruktur Menuju Industri Pariwisata yang Modern di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, Rabu (7/2).

Kejati Tetapkan Dua Tersangka Kasus Merger PT. BPR

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus merger PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB. Ada dua tersangka yang diumumkan, inisial Ikh dan Mtw. Modus kasus, terkait penggunaan anggaran operasional diduga fiktif Rp 1,1 miliar. Penetapan tersangka dikeluarkan sesuai surat Kajati NTB Senin (5/2) lalu, terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana penggabungan dan pembentukan badan hukum pada Perusahaan Daerah (PD) BPR NTB menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR NTB tahun 2016. ‘’Dari kasus ini, ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Februari, inisial Ikh sebagai Ketua Tim Konsolidasi. Kemudian Mtw sebagai Wakil Ketua Tim Konsolidasi,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, Rabu (7/2) kemarin. Penetapan tersangka berdasarkan surat yang diterbitkan Kajati NTB nomor

TO K O H Uji Berkas Merger BPR OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) Pusat dalam waktu dekat akan turun ke NTB untuk melakukan verifikasi persyaratan-persyaratan tentang konsolidasi atau merger PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB. OJK pusat akan menguji berkasberkas yang telah disampaikan Pemprov ke OJK NTB. ‘’Mereka akan memverifikasi persyaratan-persyaratan tentang PT. Bank BPR NTB. Kelengkapan syarat konsolidasi PT. Bank BPR NTB. Akan melakukan assessment berkas yang sudah dikirim untuk mendapatkan rekomendasi,’’ kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul Bersambung ke hal 15

B02/P:/FD/I/02/ 2018 untuk tersangka Mtw. Sedangkan untuk tersangka Ikh penetapannya sesuai surat Kajati nomor B01/P:/RD/02/2018. Dua orang ini disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai perubahan atas Undang Undang no 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 KUHP. Ditambahkan, terbitnya penetapan tersangka sesuai hasil gelar perkara beberapa waktu lalu yang menemukan indikasi tindak pidana korupsi pada proses penyidikan kasus itu.

Di mana berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1.064.578.852. Dijelaskan juga, posisi kedua tersangka adalah pengendali tim konsolidasi pada proses perubahan dan penggabungan PD BPR se NTB menjadi PT BPR NTB. Dimana posisi Ikh adalah ketua tim konsolidasi, sementara Mtw adalah wakil ketua. Dalam perannya, kedua tersangka memberlakukan pungutan kepada semua PD BPR, sehingga terkumpul anggaran Rp 1,8 miliar. Bersambung ke hal 15

Dedi Irawan

Kejaksaan Bidik Proyek Puskesmas Asakota Bima Mataram (Suara NTB) Setelah Puskesmas RasanaE Timur jadi sasaran penyidikan pihak Kepolisian. Kini, giliran Puskesmas Asakota, Kota Bima dibidik penyelidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Sejumlah saksi diperiksa, diantaranya mantan Kadikes Kota Bima, dr. Herta Bhumi Riyanto dan Kadikes Kota Bioma, Drs. Azhari. Informasi dihimpun Suara NTB, penyelidikan proyek gedung Puskesmas RasanaE Timur itu untuk anggaran lawas, tahun 2007 lalu. Bahkan tim penyidik Pidsus pertengahan tahun 2017 lalu sempat turun ke lapangan untuk cek fisik dipimpin jaksa senior Usman, SH,MH. Dugaan yang diusut, terkait nomenklatur anggaran tidak sesuai peruntukan pembangunan gedung yang dirancang saat Walikota dijabat almarhum Drs. HM Nur A Latif. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

DIBIDIK - Puskesmas Asakota, Kota Bima di Jalan Datuk Dibanta Kelurahan Jatiwangi yang dibidik Kejati NTB.

Satgas Saber Bidik Modus Pungli Baru Mataram (Suara NTB) Sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Satgas Saber Pungli belum jadi efek jera. Pelaku lainnya berusaha membuka celah dengan

H. Wirajaya Kusuma (Suara NTB/dok)

menjalankan modus baru untuk praktik sama. Modus ini jadi bahan penyelidikan tim Satgas. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Rabu (7/2) di Gedung Ditreskrimsus Polda NTB,

dipimpin Ketua Unit Pemberantasan Pungli ( UPP) Provinsi NTB Drs. Ismail Bafadal, MH didampingi Wakil Ketua I Satgas Saber Pungli, Ibnu Salim, SH.M.Si. Bersambung ke hal 15

RAPAT - Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi NTB Ismail Bafadal didampingi Wakil Ketua I Satgas Saber Pungli, Ibnu Salim saat memimpin rapat koordinasi program kerja Satgas Saber Pungli Provinsi NTB, Rabu (7/2).

(Suara NTB/ist)

IZIN cuti Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si yang akan maju dalam Pilgub NTB 2018 belum keluar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara itu, mulai 15 Februari mendatang, orang nomor dua di NTB ini sudah harus meninggalkan pendopo atau rumah dinasnya karena cuti di luar tanggungan negara. Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (7/2) siang mengatakan bahwa memang izin cuti Wagub masih belum keluar. Bersambung ke hal 15

123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 Mataram (Suara NTB) – 123456789012345678901234567890 Pemprov NTB, Pemda Kabupaten Sumbawa Bar123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 at (KSB), Pemda Kabupaten Sumbawa dan PT. Daer123456789012345678901234567890 ah Maju Bersaing (DMB) menggelar pertemuan ter123456789012345678901234567890 tutup di Ruang Asisten II Perekonomian dan Pem123456789012345678901234567890 bangunan Setda NTB, Rabu (7/2) siang. dalam per123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 temuan tersebut terungkap bahwa nilai penjualan 6 123456789012345678901234567890 persen saham milik PT. DMB berdasarkan hasil 123456789012345678901234567890 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Maju 123456789012345678901234567890 daerah Bersaing (MDB) sebesar Rp 408 miliar. 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Set123456789012345678901234567890 da NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM yang dikonfir123456789012345678901234567890 masi usai pertemuan menjelaskan, dari Rp 408 mil123456789012345678901234567890 iar nilai penjualan saham DMB tersebut baru diba123456789012345678901234567890 yar oleh MDB sebesar Rp 61,299 miliar. “Menurut 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 Dirut DMB, dari Rp 408 miliar itu, yang sudah diser123456789012345678901234567890 ahkan, dibayarkan baru Rp 61,299 miliar oleh PT. 123456789012345678901234567890 MDB. Ada di kas PT. DMB saat ini,” ungkapnya. 123456789012345678901234567890 Hadir dalam pertemuan tersebut Sekda Sumba123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 wa, Drs. H. Rasidi, Perwakilan dari Pemda KSB, 123456789012345678901234567890 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890

Nilai Penjualan 6 Persen Saham DMB Rp 408 Miliar

(Suara NTB/ist)

Izin Cuti Belum Keluar


SUARA NTB Kamis, 8 Februari 2018

PARLEMENTARIA

Mataram (Suara NTB) Fraksi-fraksi di DPRD Kota Mataram mengapresiasi dukungan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh terhadap pengajuan 4 paket raperda inisiatif DPRD Kota Mataram. Dukungan dan apresiasi orang nomor satu di Kota Mataram itu disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya, Senin (5/1). Dalam pidato tanggapan Walikota terhadap pengajuan 4 paket raperda, walikota memuji kinerja DPRD Kota Mataram yang salah satunya terukur dari produktivitas penyusunan peda inisiatif. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memberikan kesempatan kepada juru bicara fraksi-fraksi Dewan untuk menyampaikan tanggapan terhadap pendapat Kepala Daerah. ‘’Mencermati tanggapan Bapak Walikota Mataram terhadap 4 buah Raperda Hak Inisiatif DPRD Kota Mataram, berikut kami sampaikan jawaban Fraksifraksi DPRD Kota Mataram,’’ ujar juru bicara fraksi-fraksi Dewan, Abdul Malik, S.Sos. 1. Raperda tentang Pemakaman Dewan menyampaikan terima kasih atas adanya pandangan yang sama antara Dewan dengan Eksekutif yang prinsipnya memang keberadaan Per-

SUARA MATARAM

Halaman 2

Fraksi Apresiasi Dukungan Walikota Terhadap 4 Paket Raperda Inisiatif DPRD Kota Mataram

da ini sangat penting sebagai instrumen untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Khususnya di bidang penyediaan dan pengelolaan lahan Pemakaman di Kota Mataram yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesesuaian dengan rencana pembangunan daerah dan ketentuan zonasi yang tercantum dalam RTRW. Sehingga tidak akan terjadi permasalahan terkait dengan lahan pemakaman khususnya pada lahan Pemakaman Wakaf milik lingkungan adat dengan masyarakat pendatang yang tinggal di perumahan. Terkait dengan dukungan Eksekutif atas pemikiran dan keinginan Dewan untuk penyediaan lahan Pemakaman secara bertahap, kiranya akan menjadi catatan Dewan untuk mewujudkannya hal tersebut yang dapat dilakukan melalui kebijakan dengan memberikan porsi anggaran atau kebijakan lain untuk pengadaan lahan Pemakaman. 2. Raperda tentang Sistem Inovasi Daerah Sebagai upaya Pemerintah Kota Mataram untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kemampuan ASN akan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah dan peningkatan pel-

ayanan kepada masyarakat. Kota Surabaya dan Kota Bandung adalah dua daerah yang telah berhasil memacu kinerja SDM aparaturnya untuk berinovasi dalam peningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. “Inovasi lahir karena adanya kemauan dari pimpinan daerah yang didukung oleh aparaturnya bukan karena semata-mata tersedianya anggaran yang besar,” terang Malik. Selain itu, Perda ini nantinya sebagai salah satu perwujudan dari penerapan E-Government berbasis IT di Pemkot Mataram. Dengan harapan, agar para ASN, Perguruan Tinggi, masyarakat, pelajar/mahasiswa maupun karyawan swasta dapat ikut terlibat di dalam menentukan arah kebijakan. Mulai dari tahapan perencanaan hingga pada tahapan pengawasan dari pelaksanaan pembangunan tersebut yaitu melalui peran dan keterlibatannya dengan melahirkan pemikiran atau terobosan baru dalam bentuk inovasi untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuan jangka panjangnya adalah membangun birokrasi yang berbasis inovasi, IT, data dan hasil riset sehingga pengelolaan pemerintahan dijalankan secara efektif dan efisien.

(Suara NTB/ist)

PIMPIN PARIPURNA - Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memimpin rapat paripurna tanggapan fraksifraksi Dewan terhadap jawaban Walikota atas pengajuan 4 buah paket raperda. Dalam kesempatan itu Walikota Mataram diwakili oleh asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH., MH. 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tanah dan/ atau Bangunan ‘’Secara khusus kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Eksekutif yang telah mengingatkan sekaligus memberikan gambaran akan keberadaan Perda Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan melalui pandangan dan pertimbangannya terhadap pengajuan Raperda ini,’’ ujar Malik. Dimana kedua Perda tersebut termasuk pokokpokok pikiran yang disampaikan oleh Walikota Mataram

akan menjadi bahan dan panduan Dewan di dalam melakukan pembahasan pada Rapatrapat selanjutnya. Terkait dengan pandangan dan pertimbangan Eksekutif atas pengajuan Raperda ini, Malik menyampaikan bahwa posisi Raperda ini saat ini sebagai langkah awal untuk melakukan pendataan dan sebagai pengikat atas keberadaan Aset Daerah yang dimanfaatkan/ dipergunakan oleh pihak ketiga ataupun masyarakat. Untuk itu, Dewan bersama Eksekutif akan lebih intensif di dalam melakukan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Ban-

(Suara NTB/ist)

TANGGAPAN FRAKSI - Juru bicara fraksi-fraksi Dewan, Abdul Malik, S.Sos., saat menyampaikan tanggapan fraksifraksi Dewan terhadap jawaban Walikota atas pengajuan 4 buah paket raperda. gunan ini nantinya. 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Waralaba Pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat haruslah terus didukung dengan melahirkan berbagai kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang tujuannya agar dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram. Sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan Pemkot Mataram dalam melaksanakan peningkatan kesejahteraan pel-

aku UMKM, maka perlu dilakukan penguatan regulasi untuk dapat mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap keberadaan Usaha Waralaba yang sampai saat ini keberadaannya perlu dievaluasi. Sehingga tidak kontra produktif dengan upaya peningkatan dan kebebasan berusaha bagi pelaku usaha Koperasi dan UMKM. Akan tetapi, pengendalian atas keberadaan Usaha Waralaba tersebut haruslah dilakukan dengan memperhatikan kondusifitas iklim usaha yang sedang berkembang saat ini serta didukung dengan kebijakan pemerataan kesempatan berusaha dan berinvestasi di Kota Mataram. (fit/*)

Prioritaskan Usulan Masyarakat PENYUSUNAN MPBM untuk tahun 2019 di tingkat kelurahan memang sudah selesai dilakukan. Usulan program kerja pun dilakukan dengan melihat program yang akan dilakukan oleh instansi terkait sehingga lebih gampang. Seperti dikatakan Lurah Mataram Timur, H. Musta’al, S.H. Katanya, prioritas program mencakup tiga bidang, yaitu sarana-prasarana, ekonomi serta sosial. “Penyusunan program melihat dari usulan masyarakat dengan melihat program dari (Suara NTB/uul) dinas terkait,” jelasnya. H. Musta’al Masyarakat banyak yang mengusulkan untuk perbaikan jalan serta drainase, serta penambahan penerima bantuan rumah kumuh. “Tetapi sekarang mereka tidak bisa seenaknya mengajukan usulan tersebut tanpa dilengkapi dengan foto pendukung yang menjadi bukti otentik,” terangnya. Sebenarnya pihaknya ingin mengusulkan perbaikan Kantor Lurah sebagai program kerja karena sudah banyak bagian yang rusak. “Kita mendahulukan kepentingan masyarakat yang lebih utama dan lebih urgen,” kata Musta’al. Menurutnya, renovasi bangunan kantor menjadi tanggung jawab Pemkot karena termasuk aset pemerintah. “Jadi ya kita mesti bersabar saja, kalau ada rezeki sedikit kita perbaiki pelan-pelan. Yang penting masyarakat terlayani,” tukasnya. Usulan masyarakat untuk perbaikan jalan serta drainase masih menjadi prioritas utama. Terutama di lingkungan yang selalu tergenang di saat hujan melanda seperti kemarin. “Memang hanya ada satu tempat yang sering tergenang saat hujan walau tidak lama. Hal ini dikarenakan saluran airnya menyempit apalagi ditambah ditutup dengan beton,” jelas Musta’al. Selain itu, masyarakat meminta penambahan penerima bantuan rumah kumuh di Mataram Timur. “Kita minta kepala lingkungan untuk mendata jika memang ingin ada penambahan. Memang harus tanah sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat tanah,” terangnya. Ia berharap, nantinya saat MPBM tingkat kecamatan ada program yang tembus dan benar-benar merupakan skala prioritas. (uul)

(Suara NTB/ist)

BELUM DITANGANI - Tanggul Sungai Jangkuk Kamasan yang jebol sepekan terakhir belum ditangani pemerintah. Ini dikhawatirkan menimbulkan longsor (kiri). Warga berswadaya membuat tanggul sementara menggunakan karung pasir.

Hanya Dibantu Mi dan Karung

Tanggul Sungai Jangkuk Kamasan Jebol Mataram (Suara NTB) Tingginya curah hujan sepekan terakhir membuat tanggul Sungai Jangkuk Kamasan, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, jebol. Jika tidak segera ditangani, beberapa rumah warga terancam longsor. Sayangnya bantuan yang datang dari Pemkot Mataram tidak menjawab kekhawatiran warga. ‘’Jadi bantuan yang diberikan oleh Pemerintah melalui BPBD Kota Mataram maupun Dinas Sosial itu cuma mi empat dus dan karung,’’ ungkap anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Suara NTB, usai meninjau tanggul tersebut, Rabu (7/2). Ismul menyebutkan bahwa kejadian jebolnya tanggul itu, sudah sepekan. Masyarakat setempat sedang berpartisipasi melakukan langkah jangka pendek. Dengan cara melakukan penanggulan dengan karung pasir. Ismul menyadari tanggul sementara dari karung pasir tidak

Dinilai Kehilangan Marwah, Dewan Kritik Pelaksanaan MPBM Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengkritik pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat yang telah dilaksanakan di 50 kelurahan. Ia melihat seluruh kelurahan semangatnya kurang nampak. Dan, seolah - olah jadi pekerjaan rutin dan sekedar menghimpun aspirasi masyarakat. Padahal, membangun diskusi formal melibatkan masyarakat tidak sama dengan Musrembang. Bedanya adalah Musrembang terlihat dominan adalah perangkat daerah. Secara kelembagaan pemerintah merencanakan, mengelola dan mengakomodir kepentingan masyarakat. “Ini seolah - olah pekerjaan rutin dan sekedar menghimpun aspirasi. Padahal, pemerintah susah payah melakukan kegiatan ini,” kritik Didi saat menghadiri MPBM di tingkat Kecamatan Selaparang, Rabu (7/2).

Dikatakan, baik buruknya perencanaan di MPBM tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dewan wajib memperhatikan dan memperjuangan aspirasi masyarakat. Karena, titik MPBM berupa aspirasi terbangun dari bawah hingga atas. Sehingga, kehadiran pimpinan SKPD itu penting untuk memadukan program sesuai dengan tupoksi yang dirancang. “Apalagi model data rencananya aplikasi ke e - planing bahan baku yang di klasifikasi dalam tiga bidang,” paparnya. Pada akhirnya masyarakat apatis dan hanya menyerahkan eksekusi program ke eksekutif dan legislatif. Padahal, MPBM merupakan transformasi bagaimana masyarakat terbiasa menyampaikan gagasan, aspirasi dalam forum. Disamping itu, ini proses edukasi yang dibangun pemerintah. “Hakikatnya bukan aspirasi tertampung pada plafon anggaran. Perlu diingatkan MPBM menumbuhkembang-

kan partisipasi sosial,” tandasnya. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ir. H. Amiruddin mengatakan, MPBM tahun ini dilaksanakan dengan pola baru berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 atas perubahan Permendagri Nomor 54 Tahun 2014 tentang tata cara penyusunan perencanaan daerah. Pola saat ini, sistem diterima dari kelurahan melalui fasilitator secara langsung, sehingga tidak lagi diusulkan dan dibahas di tingkat kecamatan kota. Dia melihat, citra pelaksanaan MPBM masyarakat mengusulkan saja tapi tidak dilangsung dilaksanakan. Amir memberi klarifikasi bahwa aspirasi masuk di 2017 akan dilaksanakan di 2018. “Bukan mengusulkan kemudian langsung dilaksanakan. Sekarang diusulkan setahun kemudian baru dilaksanakan,” tandasnya. (cem)

akan kuat menahan derasnya arus sungai. ‘’Lebih-lebih ini sudah sangat mepet dengan dua rumah warga. Khawatirnya kalau rumah ini ambrol akan menarik rumahrumah lainnya,’’ katanya. Anggota dewan dari dapil Selaparang ini mengaku Dinas PUPR Kota Mataram sudah turun melakukan pengecekan ke lokasi. Sehingga warga berharap agar tanggul Sungai Jangkuk yang melintasi Lingkungan Kamasan ini menjadi prioritas. ‘’Terlebih kita mengetahui anggaran kebencanaan itu ada,’’ pungkasnya. Ia tidak ingin mendengar OPD saling lempar tanggung jawab. ‘’Apakah ini tanggung jawab BWS, PUPR, BPBD atau dinas. Jadi yang jelas, yang ingin

masyarakat dapat itu, bagaimana pemerintah hadir dalam musibah dengan tindakan cepat dan tepat. Kalau eksekutif melakukan koordinasi, diharapkan tidak terlalu lama. ‘’Jangan sampai kita menunggu rumah warga longsor, lebih lebih jangan sampai ada korban,’’ katanya. Sebagai wakil rakyat, ia sudah berkoordinasi dengan asisten I Setda Kota Mataram, selaku koordinator kebencanaan. ‘’Dari laporan warga yang saya terima, Pemkot membantu karung untuk pasir dan empat dus mi,’’ sesalnya. Ini yang saya tanyakan tapi jawaban asisten tidak sesuai harapan. Katanya masyarakat harus mensyukuri apa yang ada. Bukan begitu yang

masyarakat harapankan, tetapi tindakan rehabilitasi pascabencana,’’ tambahnya. Dengan cuaca yang tidak menentu akhir akhir ini, pemerintah diharapkan cepat tanggap. Politisi PKS mempertanyakan sistem penanganan bencana di Kota Mataram. ‘’Siapa menangani apa,’’ cetusnya. Dinas Sosial misalnya menangani logistik bantuan, Dinas PUPR maupun Dinas Perkim menangani masalah prasarana, sehingga tugas mereka lebih riil. Untuk itu, Ismul mendorong terbangunnya sistem penanganan bencana di Mataram. Ia menyesalkan lambannya Pemkot Mataram menangani hal ini. Masyarakat membutuhkan material untuk melakukan pembangunan tanggul kembali. ‘’Kalaupun masuk material sembilan dam itu karena ada partisipasi masyarakat. Sementara kita belum liat action pemerintah ini,’’ katanya. Dikonfirmasi terpisah, Koor-

dinator Kebencanaan Kota Mataram yang juga Asisten I Kota Mataram, Lalu Martawang mengaku, pihaknya sudah berbicara dengan BWS (Balai Wilayah Sungai). ‘’Mereka memprioritaskan itu untuk ditangani,’’ katanya. Sedangkan dalam konteks kebencanaan Pemkot Mataram sudah mengambil tindakan darurat dengan memasang tanggul sementara untuk mengantisipasi supaya rumah warga tidak roboh. ‘’Masyarakat di sana sangat semangat gotong royongnya. Mereka minta difasilitasi karung, pasir, tanah urug dan pengangkutannya serta pendampingan untuk pemasangannya oleh PUPR, BPBD dan juga Tagana. Alhamdulillah bisa kita penuhi permintaan tersebut,’’ pujinya. Terkait perbaikan tanggul permanen, itu merupakan kewenangan BWS. ‘’Tapi kita tetap pro aktif untuk bisa mengurangi risiko kebencanaan,’’ pungkasnya. (fit)

Kemendagri Tagih Kelengkapan Dokumen Mataram (Suara NTB) Keinginan Pemkot Mataram mengejar pengisian jabatan struktural eselon III dan IV sebelum Walikota cuti, tertunda. Kementerian Dalam Negeri menagih kelengkapan dokumen jabatan kosong karena pensiun dan terkena sanksi indisipliner. Tiga pejabat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia jemput bola ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri memastikan izin tersebut keluar. Rabu (6/2), Baiq Nelly Kusumawati selaku Kepala BKPSDM bersama Sekretarisnya, Taufik Priyono serta Kabid Pengembangan Aparatur, Ahmad Mujahiddin kembali dengan tangan kosong. Taufik Priyono dikonfirmasi, Rabu (7/2) mengatakan, izin pengisian jabatan disampaikan ke Kemendagri belum ke luar. Pihak dari Kemendagri justru meminta dokumen kelengkapan pejabat yang pensiun dan terkena pelanggaran disiplin atau meninggal dunia. Permintaan Kemendagri dalam hal ini Dirjen Otda hari ini telah dikirim. Dan, kemungkinan

surat rekomendasi pengisian jabatan struktural eselon III dan IV diterima. “Kita diminta menunggu sore ini (kemarin, red). Kalau ada Dirjen langsung diajukan. Tapi paling telat besok (hari ini) telah dapat jawabannya,” kata Yoyok sapaan akrabnya. Untuk mutasi, kata Yoyok, tidak saja Kota Mataram yang mengajukan. Kemendagri sibuk melayani daerah lain. Dari sekian daerah yang mengajukan, Kota Mataram paling sedikit hanya 73 jabatan. Sementara, daerah lain paling sedikit 300 pejabat. Dia menambahkan, jika rekomendasi telah diterima via pesan elektronik. Kemungkinan pelantikan dilaksanakan Jumat (9/2). Ditemui terpisah, Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang juga Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., mengatakan hal sama. Rekomendasi pengisian jabatan belum ke luar dari Kemendagri. “Belum kita terima ini,” jawab Eko. Persoalan nantinya siapa yang melantik akan dilihat. Kalaupun izin ke luar setelah Walikota cuti. Maka akan diambil

alih oleh Pjs Walikota dalam hal ini Wakil Walikota. Demikian sebaliknya sambung Eko, jika Pjs Walikota berhalang, pelantikan bisa diserahkan ke Sekda. Sementara itu, sejumlah nama pejabat yang bakal mengisi sejumlah jabatan kosong, beredar. Diantaranya, posisi Lurah Pejanggik akan diisi oleh Kasubag Perencanaan Camat Sandubaya, Fahrurozi. Lurah Mayura bakal diisi oleh Made Suarta, Lurah Selagalas akan diisi oleh Yusrin, Lurah Bintaro diisi oleh Kepala Seksi Kelurah-

an Dayan Peken, Kabid Trantibum yang ditinggalkan Bayu Pancapati digantikan oleh Kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan, Lalu Lauhil Azhar, Sekretaris BPBD, Abdul Majid bergeser menjadi Sekretaris Bakesbangpol. Sementara, jabatan ditinggalkan oleh Abdul Majid akan diisi oleh Lalu Muzakir. Terhadap sejumlah nama beredar, Yoyok enggan mengomentari hal tersebut. Ia mengklaim tidak pernah melihat draf nama pejabat yang bakal digeser itu. (cem)


EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 8 Februari 2018

Halaman 3

Workshop Perpajakan ”Penyusunan SPT Tahunan Orang Pribadi Pasca Tax Amnesty, Pengungkapan Aset Sukarela dan Laporan Penempatan Harta”

Penyusunan Spt Pph Orang Pribadi Pasca Tax Amnesty SALAH satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2017 paling lambat 31 Maret 2018. Beberapa kelompok Wajib Pajak Orang pribadi perlu mencermati kembali SPT yang akan dilaporkannya agar dapat terhindar dari berbagai sanksi perpajakan. Upaya-upaya untuk melakukan berbagai tindak kecurangan tampaknya sudah mulai tertutup karena DJP dapat menggali informasi terkait dengan sumber penghasilan dan aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus menyajikan SPTnya dengan benar, lengkap dan jelas. Kalangan profesional seperti dokter, notaris, akuntan, pengacara, arsitek, artis, dosen, dan pemilik usaha yang terlihat ramai seperti pengusaha restoran, bakpia, atau kos-kosan akan menjadi target dalam menggali potensi pajak. Agaknya kel-

ompok ini harus mulai memikirkan untuk melaporkan seluruh penghasilannya dengan benar. Tidak sekedar penghasilan saja, kepemilikan harta dan utang juga merupakan informasi yang harus disajikan dengan benar untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan di kemudian hari. Untuk dapat terhindar dari berbagai sanksi perpajakan karena upaya Direktorat Jenderal Pajak tersebut. Beberapa tema inti yang akan disampaikan dalam workshop adalah penghitungan pajak dari seluruh penghasilan yang diterima, penghasilan yang bebas pajak, penggabungan penghasilan istri, dan penyajian harta atau hutang beserta konsekuensinya. Dikeluarkannya PER 30/PJ/2017 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2010 Tentang Bentuk dan Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta petunjuk pengisiannya memuat berapa hal penting yaitu:

Dalam hal suami dan isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau isteri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, Penghasilan dan kerugiannya dilaporkan dalam SPT Masing-masing pihak dan wajib membuat dan melampirkan perhitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri Wajib melaporkan dengan menggunakan SPT 1770 atau 1770S. Hal ini dapat mengakibatkan penghasilan isteri digabung dengan penghasilan suami dan dapat menyebabkan pajaknya bertambah. Pengungkapan Aset Sukarela & Laporan Penempatan Harta Berakhirnya program Tax Amnesty (TA) pada tanggal 31 Maret 2017 yang lalu mengakibatkan Wajib Pajak telah mendapatkan fasilitas Tax Amnesty dan memanfaatkan hak konstitusional guna mendukung sistem per-

pajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Namun demikian, bagi Wajib Pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty yang telah diterbitkan Surat Keterangan pengampunan pajak, wajib menyampaikan kewajiban laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan dengan format yang sudah ditentukan. Penyampaian laporan informasi harta tambahan dilakukan secara berkala setiap tahun selama tiga tahun dengan batas akhir pelaporan mengikuti saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan untuk tahun pajak 2017 s.d 2019. Peserta TA harus memahami konsekuensi TA. Apabila DJP menemukan adanya data dan/atau informasi harta yang belum/kurang dilaporkan, atas harta yang dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasi-

lan yang akan dikenai Pajak Penghasilan berikut sanksi kenaikan sebesar 200% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar. Wajib pajak yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Pengampunan Pajak, yaitu apabila dalam jangka waktu tiga tahun sejak Undang-Undang berlaku DJP menemukan data dan/atau informasi harta wajib pajak yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT tahunan, atas harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima/ diperoleh wajib pajak pada saat ditemukannya. Terhadap tambahan penghasilan tersebut akan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Agar terhindar dari sanksi tersebut pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 165/ PMK.03/2017 yang mengatur terkait dengan pengungkapan aset sukarela (PAS) yang

dikenakan tarif final sebesar 12,5%, 25%, 30%. Benefit dari PAS adalah tidak ada pengenaan sanksi pasal 18 UU Pengampunan Pajak (sanksi 200% bagi wajib pajak yang ikut TA atau 2% per bulan bagi Wajib Pajak yang tidak ikut amnesti pajak. Adapun konsekuensi bagi Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi Harta tambahan dan laporan penempatan Harta tambahan dan tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu atas surat peringatan yang disampaikan oleh DJP maka terhadap harta bersih yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun 2016 dan atas penghasilan yang dimaksud dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Uang tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak. Mengingat pentingnya hal tersebut d iatas maka dikeluarkan PER 03/PJ/2017 tentang

tatacara pelaporan dan pengawasan harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak. Peraturan ini mengatur tentang penyampaian laporan penempatan harta, formulir serta tatacara pengisiannya. Untuk memberikan pemahaman terkait dengan hal di atas maka HTC Training Yogyakarta akan menyelenggarakan workshop perpajakan dengan tema di atas. Pembicara Hersona Bangun, SH.,SE.,Ak.,BKP.,CA.,M.Ak (Konsultan Pajak, Praktisi & Staff Pengajar Brevet Universitas Gadjah Mada) mengharapkan melalui kegiatan ini Wajib Pajak dapat memahami terkait dengan kewajiban Pasca Tax Amnesty agar dapat terhindar dari berbagai sanksi perpajakan dimasa yang akan datang. Workshop akan diadakan tanggal 19 dan 20 Februari 2018. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Ibu Yuli Astini, No. Hp 081936773637. (*)

Sistem Kelistrikan Lombok Terkendala Penolakan Warga Sandik dan Pemenang Mataram (Suara NTB) PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara (NTB, NTT) belum mulus langkahnya membangun infrastruktur interkoneksi jaringan kelistrikan sistem Lombok. Tower untuk Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang dibangun, diantaranya masih ditolak

(Suara NTB/bul)

PETA - Peta rencana pengembangan sistem kelistrikan Lombok 2017-2026

Penolakan terjadi di Sandik, Gunung Sari Lombok Barat oleh warga di sana. Kendala ini sebenarnya persoalan lama. Berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh PLN UIP Nusa Tenggara, bahkan oleh pemerintah daerah setempat (Pemkab) Lombok Barat. Sayangnya, hingga kini masyarakat sekitar yang akan dilalui jaringan masih juga ngotot. Demikian juga di Pemenang Timur, Lombok Utara. PLN UIP Nusra telah melakukan pembebasan lahan. Dalam perjalannya, warga setempat juga

menolak. Alasannya sama, khawatir akan radiasi SUTT. Padahal, PLN sudah menjamin keamanannya. Apalagi pembangunan tower dengan tinggi 38 meter harus memenuhi standar. Sebelum dialiri jaringan listrik, harus benar-banar dinyatakan laik operasi. “Di Jawa malah orang tinggal dibawah SUTT,” kata Hari Susanto dan Megatara Hartanto, Deputi Manajer Hukum dan Komunikasi PLN UIP Nusa Tenggara di kantor PLN UIP Nusa Tenggara, Rabu (7/2) kemarin.

Seperti diketahui, PLN ingin membangun sistem jaringan interkoneksi dari semua pembangkit listrik yang ada di Lombok. Tujuannya, untuk meningkatkan keandalan dan distribusi daya ke semua wilayah. Jika dipikir, PLN hanya membangun infrastruktur jaringan. Yang menikmatinya adalah masyarakat. Jika infrastruktur yang akan dibangun ditolak, maka masyarakat pula yang akan merasakan dampaknya. Di Lombok Utara, pemerintah sudah menggagas pembangunan Global Hub se-

bagai Singapura kedua. Global Hub membutuhkan daya sebesar 2.000 Megawatt (MW). Karenanya, infrastruktur jaringannya harus menggunakan SUTT. Jika pemerintah tak menyiapkan seluruh sarana dan prasarana pendukungnya (terutama kelistrikan) sejak sekarang, bagaimana nantinya? Rencananya, untuk interkoneksi jaringan sistem Lombok ini, PLN UIP Nusa Tenggara akan membangun sebanyak 445 tower di sepanjang keliling Pulau Lombok. Untuk pembangunan 385 unit tapak tower. tanahnya telah dibebaskan. Dan ada 60 titik yang belum bebas. “Percuma juga tower yang sudah dibangun, kalau masih ada beberapa titik yang putus.

Akibat pembangunan tower ditolak. PLN sih ndak masalah, karena yang butuh sebenarnya masyarakat. PLN hanya ditugaskan membangun oleh pemerintah,” ujar Hari. Jaringan kelistrikan di Pulau Lombok dan Sumbawa sebagian besar didominasi oleh jaringan udara 20 KV. Jaringan ini, menurut Megatara sangat rawan mengalami gangguan. Apalagi jika berkenaan dengan musim hujan dan angin kencang. Banyak dijumpai pohon tumbang, yang menghantam jaringan. Akibatnya, distribusi listrik juga terganggu. Disatu sisi, ekonomi dan investasi tumbuh cukup baik di NTB. Pembangunan ini harus didukung dengan keandalan listrik. (bul)

Kadin NTB - Konjen Australia Bahas Peluang Kerjasama Mataram (Suara NTB) Untuk kedua kalinya, bagian Diplomasi Publik Konsulat Jenderal Australia, Drew Boekel bertemu dengan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi NTB, L. Herry Prihatin. Para pihak membahas peluang melakukan kerjasama. Pertemuan dilakukan di Hotel Golden Palace. Presiden Jokowi akan melakukan kerjasama G to G dengan pemerintah Australia. Pertemuan yang dilakukan di Mataram ini, sekaligus untuk melaksanakan program kerjasama turunannya. L. Herry mengatakan, kedua pihak sama-sama saling menjajaki. Peluang apa yang bisa ditangkap. Sebelumnya, Kadin NTB kepada pemerintah Australia telah menggagas kerjasama membangun agro port skala internasional. Indonesia memungkinkan dibangun di tiga titik. Barat, tengah, dan timur. Di bagian timur ini, NTB menjadi lokasi yang paling strategis. Tawaran tersebut nampaknya menjadi perhatian pemerintah Australia. Hingga untuk kedua kalinya, Konjennya

melakukan pertemuan dengan Kadin NTB. Agro port ini dijelaskan oleh L. Herry, sebagai konsep pendaratan komoditas dari berbagai asal. Bisa dari dalam, maupun luar negeri. Tak jauh beda dengan bandara internasional. Hanya saja, agro port ini dilengkapi dengan sarana prasarana industrialisasi. Misalnya, ketika Pemerintah Australia ingin mengirim ternaknya ke Indonesia, pendaratannya langsung di agro port. Sapi yang mendarat, bisa langsung dipotong, bahkan dikemas, sebelum di lempar ke pasar. Demikian juga komoditas lain, jagung, padi yang notabenenya produksinya melimpah di NTB. Bisa dijual di pasar internasional melalui agro port. Adanya rencana pemerintah membangun Global Hub di Lombok Utara menurut L. Herry konsepnya masih sangat umum. Global Hub menjadi pintu masuk bagi semua jenis barang. “Agro port beda, yang masuk hanyalah komoditas pangan. Ini yang nampaknya menjadi ketertarikan pemerintah Australia ingin realisasikan. Sampai serius sekali da-

(Suara NTB/bul)

KERJASAMA - L. Herry Prihatin (tiga dari kiri), dan Drew Boekel (empat dari kiri) usai melakukan pertemuan membahas potensi kerjasama kemarin. tang dua kali ke NTB,” ujarnya. Siapa yang mendanai pembangunan agro port ini? inipun masih sedang dalam pembahasan. Apakah akan ada kerjasama langsung antara pemerintah RI dengan pemerintah Australia. Gagasan agro port ini, kata Herry, untuk mempermudah distribusi barang di dalam daerah. Ada percepatan distribusi di

dalamnya. Sehingga tak perlu bagi pemerintah mengambil kebiajakan untuk mengimpor. “Selain itu, pola dagang yang terjadi sekarang masih bersifat tradisional. Pembeli dan penjual datang, sepakat dan terjadi transaksi. Hasilnya ya itu-itu saja. Kalau misalnya agro port ini bisa terealisasi, komoditas lokal dengan leluasa bisa dipasarkan ke

mana saja,” imbuhnya. Misalnya jagung. Dengan sarana dan prasarana agro port, ekspor bahkan bisa dilakukan langsung oleh petaninya. Sehingga petani dapat menikmati harga pasar internasional. Karena itulah, L. Herry mengatakan, Kadin NTB juga akan mengawal peluang kerjasama dengan Australia ini. (bul)


SUARA NTB Kamis, 8 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kasus 3C Masih Jadi Momok di Lotim Selong (Suara NTB) Kasus pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) (3C) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih menjadi momok yang cukup meresahkan masyarakat. Lebih ironis lagi, banyak pelaku tindak kriminalitas masih berstatus pelajar atau di bawah umur. Seperti dalam pengungkapan kasus 3C dalam Operasi Gatarin yang digelar Polres Lotim, para pelaku 3C ada di antaranya berstatus pelajar. Terkait para pelaku yang masih berstatus anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Aparat kepolisian sudah berkoordinasi dengan Bapas

dan LPA. “Tetap dilakukan proses hukum, sebagaimana UU Perlindungan anak sudah ada tindakan-tindakan. Untuk pelaku dewasa, ada yang masih ditahan di Polsek dan di Polres, termasuk barang bukti,” jelas Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK, Rabu (7/2). Menurut kapolres, Operasi Jaran Gatarin yang dilaksanakan selama 14 hari dimulai dari tanggal 23 Januari hingga 5 Februari 2018 itu. Jumlah kasus yang diungkap sebanyak 32 kasus, 6 kasus curas, 20 kasus curat dan 6 kasus curanmor dari 42 laporan polisi. Dari pengungkapan itu, jumlah tersangka sebanyak 48, yang terdiri dari pelaku dewasa 30 kasus dan pelaku

dewasa 18 kasus. Adapun barang bukti yang diamankan, di antaranya 23 kendaraan roda dua, 50 handphone, dua buah televisi. Selain itu, turut juga diamankan sebanyak 21 senjata tajam, tiga buah laptop dan sejumlah barang bukti lainnya dengan jumlah total 118 barang bukti. Kapolres menegaskan, upaya pemberantasan dan pengungkapan kasus 3C akan terus dilakukan, meski Operasi Jaran Gatarin yang secara serentak dilaksanakan seluruh Indonesia sudah berhenti. Langkah itu untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Terkair kasus tersebut, dijelaskan

bahwa proses hukum terhadap para tersangka masih dilakukan oleh Satreskrim Polres Lotim bersama unit Reskrim Polres jajaran. “Upaya preventif dan edukatif terus kit lakukan,” ujarnya. Sementara, Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Dikbud Lotim, Muhir, S.Pd sangat menyayangkan adanya siswa dan anak di bawah umur yang terlibat kasus kriminalitas. Namun hingga saat ini, Dinas Dikbud belum menerima laporan resmi adanya pelajar khususnya jenjang SD/SMP yang terlibat kriminalitas. “Belum ada laporan yang masuk. Jika ada, maka kita minta pihak sekolah melaporkannya ke kami,” pintanya. (yon)

(Suara NTB/yon)

JUMPA PERS - Kapolres Lotim, M. Eka Fathurrahman, didampingi Kasat Reskrim Polres Lotim, Joko Tamtomo, menggelar jumpa pers di Mapolres Lotim terkait pengungkapan kasus 3C dalam Operasi Jaran Gatarin 2018, Rabu (7/2).

Pembebasan Lahan Global Hub

Usulkan 578 CPNS PEMDA Kabupaten Lombok Utara (KLU) secara resmi telah mengusulkan formasi CPNS untuk perekrutan tahun 2018 sebanyak 578 orang. Di antara jumlah itu, sekitar 142 orang di antaranya adalah tenaga keterampilan yang terdiri dari bidan, perawat dan tenaga dokter. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. M. Najib, Rabu (7/2) mengungkapkan, usulan formasi CPNS telah disampaikan ke (Suara NTB/ari) 3 lembaga pusat, yaitu H. M. Najib Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Usulan CPNS telah sebanyak 578 orang, nanti yang diterima berapa kita serahkan ke pusat. Tentu kita berharap yang diterima banyak. Kita dijanjikan nanti sekitar bulan Mei dikeluarkan oleh pusat, terhadap kuota kita dan formasi apa saja yang disetujui,” kata Najib di ruang kerjanya. Kekurangan PNS lingkup Pemkab Lombok Utara diketahui lebih dari 2.500 orang. Pemda KLU berharap, jumlah itu akan dipenuhi dalam 3 tahap ke depan. Sebagaimana data yang disampaikan ke pusat, dari 578 usulan terdiri dari tenaga fungsional keahlian sebanyak 286 dari total 920 orang yang dibutuhkan, fungsional keterampilan diusulkan 142 orang dari 219 orang yang dibutuhkan, serta jabatan pelaksana diusulkan sebanyak 150 orang dari 411 orang yang dibutuhkan. Jumlah usulan tersebut, kata dia, mempertimbangkan kemampuan negara dalam menggaji. Selain pertimbangan alokasi usulan dapat dipenuhi secara bertahap. Mempertimbangkan kekuatan anggaran daerah, penambahan formasi tahun ini diyakinkan Najib, tidak mengganggu proporsionalitas anggaran daerah. Antara belanja publik (belanja modal) dan belanja pegawai masih mampu dipertahankan pada rasio sebelumnya. Di mana 60 persen APBD masih mengarah untuk belanja publik. Dalam pengajuannya, Pemda mengajukan melalui dua formasi yaitu formasi umum dan formasi khusus. Rekrutmen formuasi umum akan diseleksi melalui jalur tes. Pada formasi umum ini, Pemda mengajukan tenaga CPNS terampil, seperti tenaga dokter, perawat dan bidan. Selain itu, tenaga keahlian yang sama juga diusulkan melalui formasi khusus dengan jumlah yang tidak begitu besar, sekitar 27 orang. Pada usulan formasi khusus ini, usulan ke pusat mempertimbangkan status pengabdian tenaga kesehatan di KLU. Di antara mereka, rata-rata bekerja dan mengabdi dengan bekal kontrak pusat. “Itu kita usulkan juga, dan daerah-daerah yang lain juga mengajukan hal yang sama. Dengan asumsi terpenuhinya 578 orang tersebut, KLU masih menghadapi beban kerja yang masih cukup besar. Namun demikian, kendala keterbatasan tenaga selama ini masih bisa diantisipasi melalui perekrutan tenaga kontrak daerah. Sementara, Sekretaris BKD, Masjudin Ashari, SE. MM., menambahkan rekrutmen CPNS tahun sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Letak perbedaannya, seleksi tahun ini wajib menggunakan sistem CAT, baik seleksi kompetensi dasar maupun seleksi kompetensi bidang. Sampai dengan rekrutmen 2017 lalu, sistem CAT dengan perlengkapannya telah diujicoba di daerah-daerah, namun baru terbatas pada jabatan fungsional. Terlebih lagi tes kompetensi bidang sudah lengkap dari dinas pembina dan dikolaborasikan dengan CAT BKN pusat. Sehingga untuk jabatan-jabatan lain yang belum siap kelengkapannya dimungkinkan ada pembatasan penetapan kuota terkait formasi yang disetujui Kemenpan. Menjadi masalah di KLU saat ini adalah seleksi di jabatan pelaksana. Pasalnya soal tes kompetensi bidang yang harus dipersiapkan sebanyak kompetensi yang dibutuhkan. Umpama jabatan pelaksana 100 jabatan, maka Pemda KLU harus menyiapkan 100 jenis soal. (ari)

Terlibat Politik Praktis

Kepala Desa Bisa Diusulkan Diberhentikan Selong (Suara NTB) Seluruh kepala desa (kades) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diingatkan tidak terlibat dalam politik praktik, mengingat tahun ini sudah memasuki tahun politik, baik Pilkada NTB maupun Lotim. Apabila terdapat kades terlibat dalam politik praktis, maka yang bersangkutan dapat diusulkan untuk dilakukan pemberhentian. Menurut Kepala Dinas PMD Lotim, H. M. Juaini Taufik, kepada Suara NTB, Rabu (7/2), larangan kades terlibat dalam politik praktis tertuang dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Jika ada ditemukan kades terlibat dalam politik praktis akan diproses sebagaimana aturan yang berlaku. ‘’Misalnya jika ada laporan maka akan ditangani oleh Panwaslu, bahkan kades yang bersangkutan juga dapat diusulkan pemberhentian,’’ tegasnya. Adanya larangan itu, tentunya para kades diharapkan betul-betul dapat menjalankan amanah yang diembannya secara baik serta bersikap adil di tengah-tengah masyarakat di wilayahnya masing-masing. Termasuk melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk mendekati salah satu pasangan calon tertentu, baik di pilkada NTB, pilkada Lotim maupun pemilu sangat dilarang. Dengan demikian, ke depan diharapkan lahir pemimpinpemimpin yang berasal dari hati nurani rakyat yang tentunya mengharapkan pemimpin yang amanah dan kebijakankebijakannya berpihak pada rakyat. (yon)

Pemda KLU Belum Keluarkan SK

Tanjung (Suara NTB) Kebutuhan lahan untuk keperluan rencana investasi Global Hub Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemda KLU. Maraknya isu pembelian lahan di masyarakat pun disikapi, dimana sejauh ini, Pemda KLU belum mengeluarkan keputusan menyangkut pembebasan lahan di area tersebut. Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (7/2) mengatakan, isu pembebasan lahan agar disikapi bijak oleh masyarakat. Pihaknya selaku pemegang kebijakan di daerah, belum mengeluarkan rambu-rambu terkait kebutuhan lahan di area Global Hub. “Pembebasan lahan di cover area Global Hub Kayangan, sampai saat ini Pemda KLU belum mengeluarkan surat keputusan terkait itu. Kalaupun ada upaya pembebasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara

kelembagaan ataupun personal, sejauh ini belum ada konfirmasi atau koordinasi ke Pemda,” ungkap Sarifudin di ruang kerjanya. Ia meminta agar masyarakat tidak gegabah dengan melepas begitu saja asetnya. Orang per orang yang turun ke lapangan dan menawarkan pembelian lahan bisa jadi memang utusan perusahaan. Tetapi bisa juga mereka adalah calo atau makelar tanah yang datang dengan tujuan untuk bertransaksi demi mendapat keuntungan sesaat. Santernya wacana mega proyek itu, sambung Wabup,

kan upaya terhadap hak-hak masyarakat, baik hak pribadi maupun hak ulayat, ini sedang kita lakukan,” katanya. Sarif menginginkan, agar masyarakat nantinya bertindak sebagai pemegang saham di Global Hub Kayangan. Sebab kepemilikan saham akan memberikan keuntungan dari divestasi saham yang digelontorkan perusahaan.

ia rasakan wajar. Demikian halnya respons masyarakat yang muncul, ada yang positif dan negatif. Masyarakat yang merespon positif cenderung tidak sabar melihat geliat pembangunan nasional yang digalakkan pemerintah. “Tapi kalau ada yang tidak bersabar, dan ingin menjual. Saya kira ditahan dulu lah. Saat ini pemerintah sedang Sarifudin melaku-

Namun demikian, regulasi Perda dan lembaga Perusda yang mendukung komunikasi dengan pihak swasta, sejauh ini belum dibentuk. Dalam waktu dekat Pemda KLU akan berkoordinasi dengan Direktur PT. Global Hub Kayangan di Provinsi guna memastikan hal teknis yang dibutuhkan. Sebagaimana diketahui, Perda (perubahan) Tata Ruang yang diajukan oleh eksekutif pada tahun 2017 lalu belum dibahas oleh DPRD. Demikian pula, Perusahaan Daerah (Perusda) yang akan mewakili Pemda KLU di PT bersama Global Hub belum terlihat ada langkah pembentukan. “ini yang sedang kita godok juga, karena ini merupakan investasi swasta murni. Tentu di swasta memiliki aturan main sehingga tidak merugikan salah satu pihak,” demikian Sarifudin. (ari)

(Suara NTB/ari)

Cari Permasalahan Perempuan Lewat Musrenbang Selong (Suara NTB) Perempuan di NTB masih perlu perhatian serius dari pemerintah. Sejauh ini keberpihakan terhadap perempuan masih lemah. Adanya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan diharapkan bisa menjadi solusi untuk menggali segala aspirasi khusus dari kaum perempuan. Demikian pandangan Deputy Director Program Manager Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) Ririn Hayudiani pada Suara NTB, Rabu (7/2). Menurutnya, pembahasan perencanaan pembangunan yang lebih spesifik membahasa masalah perempuan ini, karena selama ini keberpihakan terhadap perempuan masih perlu ditingkatkan. Selama ini dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten selalu didominasi kaum lakilaki. Beberapa waktu lalu, Kabupaten Lotim Ririn Hayudiani

menggelar musrenbang khusus perempuan tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari. “Ini kali ke empat digelar di Lotim,” ucapnya. Adanya dukungan dari pemerintah daerah disambut baik aktivis perempuan ini. Keterlibatan aktif kelompok perempuan yang selama ini banyak terabaikan terutama dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sebagai contoh, ujarnya, kesehatan ibu. Khususnya masalah kesehatan reproduksi kaum perempuan ukurannya bukan hanya alat kontrasepsi. Seperti pemeriksaan kanker serviks, deteksi kanker payudara dan lainnya perlu diperhatikan. Diakuinya, masalah kesehatan reproduksi masih dianggap tabu. Padahal masalah ini erat kaitannya dengan masalah kemiskinan yang menjerat kaum perempuan. Termasuk menjelang tahun politik. Kuota 30 persen perempuan belum pernah dipenuhi. Bukan persoalan tidak ada perempuan yang berani. Akan tetapi partai yang tidak mau membiayai. Kuota 30 persen itu hanya bersifat imbauan saja. “Dimana kekuatannya?” tanyanya. (rus)

Hari Ini, 101 Kades Terpilih Dilantik Selong (Suara NTB) pengembangan kepemudaan Kamis hari ini. Sebanyak 101 kepala desa Acara pelantikan kades di daerah ini. Gedung Pemuda (kades) terpilih akan dilantik didahului dengan peresmian dan Mahasiswa ini sebelumnsecara serentak Kamis (8/2) Gedung Pemuda dan Maha- ya disebut Gedung Juang, sehhari ini. Pelantikan akan di- siswa serta Monumen Juang ingga dibangun Monumen Jualakukan di Gedung Pemuda yang terdapat di halaman ge- ng untuk mengenang peristiwa dan Mahasiswa Lombok dung oleh Bupati Lotim H. penyerangan markas Tentara Timur (Lotim). Mereka yang Moch. Ali bin Dachlan. NICA, di mana dalam peristidilantik adalah yang menang Ahmad Subhan menam- wa tersebut tiga orang pejuang dan terpilih pada pemilihan bahkan Gedung Pemuda dan Laskar Rakyat yaitu Sayid kepala desa (pilkades) seren- Mahasiswa yang dibangun Saleh, H. Moh. Faisal dan Abtak 2017 lalu. dengan nilai Rp 6, 234 miliar dullah tewas. Ketiganya adMenurut Kepala Bagian melalui dokumen pengangga- alah pemuda pejuang yang teHumas dan Protokol Sekretar- ran Dinas Pemuda dan Olahr- lah mengorbankan jiwa raganiat Daerah Kabupaten Lotim, aga Lotim tahun anggaran ya mempertahankan kemerdeAhmad Subhan pilkades ser- 2017. Gedung ini merupakan kaan Republik Indonesia. entak yang digelar 13 Desem- s a l a h “Jiwa semangat perjuansatu bentuk ber 2017 ini diikuti 500 konp e r - gan para syuhada ini ditestan di 158 desa di 19 kecah a t i a n harapkan Bupati Ali BD dapmatan. ‘’Pilkades ini berjalan pemer- at menjadi suri teladan bagi aman dan kondusif berkat i n t a h generasi penerus untuk dilesdukungan masyarakat dan d a e r a h tarikan dalam melanjutkan berbagai pihak terkait lainnya, terhadap perjuangan mengisi kemerdeseperti TNI dan Polri,’’ terangkaan dengan pembangunan,” nya, Rabu (7/2). ungkap Subhan di sela-sela Desa yang mengikuti persiapan acara. pilkades serentak, tamPelantikan ini, ujarnya, akan bahnya, adalah dihadiri FKPD, veteran, kades yang beratokoh agama, tokoh khir masa jabamasyarakat, tokoh petannya pada muda, Kepala OPD tahun 2018. Selingkup Pemda Lotim, banyak 101 dan masing-masing kades yang desa sebanyak 12 orang masa jabatanterdiri dari kades yang nya berakhir dilantik, istri, dan 10 unsampai bulan dangan lainnya, dengan total undangan seluruhJuni 2018 termanya 1.300 orang di luar suk empat orang Ahmad Subhan massa yang mengantar yang berakhir pada (Suara NTB/rus) kades yang dilantik. (rus) Juli 2018 dilantik,

Mashuri, Mantan TKI Butuh Bantuan Selong (Suara NTB) Bekerja di luar negeri menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tak seindah yang dipikirkan. Selain penghasilan yang cukup menjanjikan, risiko dari apa yang dikerjakan di negeri rantauan itu juga tidak cukup besar. Seperti yang dialami, Mashuri warga Dusun Presak Desa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Memilih pergi ke negeri Jiran Malaysia untuk memperbaiki perekonomian keluarganya, justru malah menjadi petaka bagi dirinya sendiri serta menimbulkan duka di hati keluarga. Pasalnya, pria 20 tahun kelahiran Dusun Presak Desa Suradadi Kecamatan Terara tahun 1997 tersebut harus rela kehilangan kedua tangan dan kakinya saat bekerja. Mashuri merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Amaq Judin dan Inaq Gowan (almarhumah). Ia termasuk pahlawan devisa yang bisa dikatakan tidak beruntung dari sekian warga Lotim yang gagal merubah perekonomian keluarganya dengan cara merantau. Dituturkan Mashuri, keberangkatannya ke Malaysia Timur ketika ia sudah tidak mampu lagi melanjutkan pendidikan lantaran terhimpit faktor ekonomi. Dimana, ia hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga sekolah dasar (SD) dan tidak tuntas untuk MTs. Lantaran himpitan ekomomi itulah, ia membulatkan niatnya untuk menggantungkan nasibnya di negeri rantauan. Saat itu, ia berangkat bersama salah seorang sahabatnya ke Malaysia Timur bernama Renah. Di tempatnya bekerja pada tujuannya yang pertama di Perkebunan Kelapa Sawit, Mashuri mengaku hanya bertahan satu tahun meskipun selama itu ia ber-

hasil membayar ongkos utang yang dipinjamnya ke Renah sebesar Rp 3.500.000, sebelum memutuskan untuk pindah tempat kerja. Namun sayang, ditempat barunya bekerja di Kota Sibu, bukannya memberikannya untung. Justru menyebabkan kedua tangan dan kakinya buntung. Petaka itu datang pada hari pertama bekerja di kebun kelapa sawit setelah belasan hari menganggur, Mashuri mengaku tersengat aliran listrik bertegangan tinggi yang dimanfaatkan untuk penerangan lampu pada perkebunan sawit itu. Naas, daun kelapa sawit yang dipotongnya mengenai kabel listrik, sehingga membuat sekujur badannya kesetrum. Setelah beberapa menit melawan maut itu, Mashuri mengaku berhasil lepas, namun saat itu kondisi kedua tangan dan kakinya sudah gosong akibat sengatan listrik. Terkait insiden itu, rekanrekan kerjanya kemudian melarikannya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari pihak dokter menyatakan bahwa kedua tangan dan kakinya harus dipotong (amputasi) untuk menyelamatkan nyawanya. Jika tidak, dipastikan saat itu nyawanya tidak dapat tertolong. “Saya ikhlaskan kedua tangan dan kaki saya dipotong supaya tidak menjalar ke organ tubuh saya yang lain,”ujarnya. Diakuinya, dirinya tiba di kampung halamannya sekitar bulan April 2017 lalu. Namun selama berada di kampung halamannya ia sudah mendapat kunjungan dari Dinas Sosial Jakarta, Dinas Sosial Provinsi dan Lotim. Meski demikian, ia mengaku sangat mengharapkan bantuan dari para dermawan terkait musibah yang menimpanya tersebut. (yon)

(Suara NTB/yon)

BUTUH BANTUAN - Mashuri (kiri), mantan TKI yang mengalami kecelakaan kerja di Malaysia kini butuh bantuan dari dermawan atau pemerintah.


SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 8 Februari 2018

Halaman 5

Proyek Rusak

Tindaklanjuti Keluhan Desa SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat (Lobar) bersama aparat Polsek Narmada menggelar Operasi Gabungan (Opgab) di wilayah Suranadi Narmada. Opgab ini menyasar puluhan losmen menjamur di wilayah setempat yang dikeluhkan oleh pihak desa, lantaran diduga disalahgunakan. Kepala Dinas Satpol PP Lobar Mahnan, S.STp, menjelaskan, opgab ini dilakukan pihaknya menindaklanjuti keluhan dari pemdes terkait menja(Suara NTB/her) Mahnan murnya homestay dan losmen yang terindikasi melayani tamu short time dua hingga tiga jam. Pengelola losmen ini diduga melayani pengunjung di waktu tidak wajar, seperti siang hari. Pihaknya pun merespon dengan menggelar koordinasi dengan desa, camat dan polsek untuk melakukan operasi gabungan. Sebab jika sekedar melakukan razia rutin tidak bisa menjerat pelaku dan pengelola, kecuali ada indikasi pidana umum (Pidum). Sedangkan jika mengecek izin masuk ranah pelanggaran perda. Hasil koordinasinya dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), ada indikasi losmen dan homestay tersebut belum punya izin. Kalaupun ada yang memiliki izin, namun sudah kedaluwarsa. Diakuinya, pasangan yang ditemukan di kamar losmen sebatas diberi pembinaan saja. Sebab menurutnya, tidak boleh Satpol PP merazia pasangan muda mudi walaupun belum menikah, namun didasarkan suka sama suka. Kecuali menggerebek pasangan ada ikatan suami-istri dan selingkuh. Menurutnya pasangan yang terjaring ini hanya ekses, namun yang ditekankan pemilik bangunan yang menyediakan fasilitas. Diakuinya, jumlah homestay di daerah itu sebanyak 23 unit, dari jumlah ini 15 unit yang layak ditertibkan. Pihaknya pun telah melayangkan teguran ke pengelola, bahkan dari 15 ini 7 unit sudah ditutup paksa. Sebab komitmennya dengan perizinan, bangunan yang belum mengantongi izin maka ditutup. Penutupan dilakukan setelah melalui tahapan, teguran 1,2 dan 3 kali. (her)

Bupati Belum Dapat Izin Mutasi dari Kemendagri Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengaku belum memperoleh izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan mutasi pengisian enam jabatan lowong. Bupati tengah menunggu izin keluar kemungkinan pekan ini. Setelah izin ini diperoleh barulah bupati boleh melakukan mutasi pejabat baik eselon II,III dan IV. Jika izin ini keluar setelah bupati cuti, maka bupati tidak bisa melakukan mutasi. Kepada wartawan, Rabu (7/2), bupati mengaku proses mutasi sudah dilaksanakan mulai sejak awal dari pembentukan pansel mendapatkan rekomendasi dan Komisi ASN dan izin Mendagri. Semua tahapan ini telah dilaksanakan, sehingga dilaksanakan proses seleksi melaui pansel. Kemudian dari hasil pansel ini muncul nama-nama yang masuk tiga besar yang diusulkan ke dirinya. Nama-nama tersebut telah disetor ke Mendagri sepekan lalu untuk mendapatkan izin melakukan mutasi. “Sekarang saya lagi menunggu izin dari Mendagri untuk mutasi ini,” jelas bupati. Informasi yang diperoleh sebelum mengajukan itu, paling cepat izin dari Kemendagri keluar selama 10 hari. Kemungkinan, jelasnya, pekan ini izin tersebut bisa keluar. Mengacu izin pertama, jelasnya, yang boleh dimutasi mengisi kekosongan, lalu mengisi jabatan yang kosong akibat ditinggal pejabat sebelumnya. Menurut bupati, jika nanti dilantik oleh Plt. Bupati Lobar tentunya pejabat hasil pansel yang diusulkan dan disetujui Kemendagri. Sebab mereka sudah disetujui, konteks ini ia tak mau disalahkan, apalagi dianggap politis meskipun sulit dihindari. Yang pasti, jelasnya, semua prosedur peraturan sudah dilaksanakan. Terkait adanya masukan panwaslu agar tidak melakukan mutasi jelang pilkada, seharusnya yang dikomentari dan diawasi terutama oleh penyelenggara apakah proses ini sudah sesuai peraturan atau tidak. Tidak boleh, lanjut bupati, pengawas masuk ke ranah politis, sebab kalau ada penyelenggara dan panwaslu ke politis justru artinya tidak netral. “Tidak boleh karena dia penyelenggara. Kalau DPRD boleh, kalau penyelenggara selesai pada apakah sesuai prosedur atau tidak, memenuhi aturan atau tidak. Apalagi menyarankan tidak boleh ada mutasi, penyelenggara pemilu itu artinya masuk ke ranah politis, offside atau overlapping itu namanya,”tegasnya. Terkait izin cuti kampanye diakui pihaknya sudah menerimanya. Terhitung tanggal 15 Februari sampai 23 Juni ia cuti, sehingga ia akan mulai masuk tanggal 25 Juni. Sesuai UU, bupati cuti pada masa kampanye, yakni selama 4 bulan 9 hari. (her)

(Suara NTB/kir)

CEK - GM PT. AP I LIA, I Gusti Ngurah Ardita mengecek ruang tunggu baru di terminal LIA yang akan segera difungsikan, Rabu (7/2).

Ruang Tunggu Baru di LIA Segera Difungsikan Praya (Suara NTB) Kapasitas terminal Lombok International Airport (LIA) tahun ini dipastikan bakal bertambah dari sekitar 3,2 juta penumpang menjadi 3,5 juta penumpang setahun. Alasannya, pihak PT. Angkasa Pura (AP) I LIA segera memungsikan tambahan ruang tunggu baru. “Pengerjaannya sudah selesai. Tinggal menunggu proses sertifikasi saja. Baru kemudian ruang tunggu baru ini bisa digunakan,” jelas General Manager PT. AP I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, kepada wartawan, Rabu (7/2). Ia menjelaskan, daya tampung ruang tunggu baru mencapai sekitar 600 tempat duduk. Tempat ini dilengkapi dengan lounge serta fasilitas penunjang lainnya, seperti musala dan toilet berstandar internasional serta souvenir center. Fasilitas ruang tunggu baru tersebut ada di lantai III terminal LIA dan direncanakan akan diperuntukan bagi penumpang Garuda Airlines. Namun bukan berarti penumpang dari maskapai lainnya tidak bisa mengakses ruang tunggu baru tersebut. Di mana pada saat-saat tertentu, jika terjadi penumpukan di ruang tunggu yang suda ada di lantai II, maka penumpang dari maskapai lain bisa ditampung di ruang tunggu baru ini. Jika diberlakukan, maka penumpukan penumpang pesawat, terutama pada jam-jam sibuk bisa diurai dan diminimalisir. “Kondisi ruang tunggu terminal khususnya untuk penerbangan domestik sudah tidak mampu menampung calon penumpang. Apalagi pada saat jam-jam sibuk, bisa dipastikan banyak calon penumpang yang tidak kebagian tempat duduk,” jelasnya. Adanya keberadaan ruang tunggu baru, ujarnya, para calon penumpang bisa lebih nyaman lagi saat menunggu penerbangan. “Ini juga bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan yang dilakukan oleh PT. AP I LIA bagi para penumpang pesawat,” ujarnya. (kir)

Sekda Perintahkan Kontraktor Segera Perbaiki Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moch. Taufiq memerintahkan kontraktor yang menangani proyek penataan wisata Gunung Sasak segera memperbaiki sejumlah kerusakan bangunan. Alasannya, proyek ini akan diresmikan dalam minggu ini. “Kalau memang masih masa pemeliharaan, maka harus kontraktor yang bertanggung jawab memperbaiki,” tegasnya, Rabu (7/2). Ia menegaskan penekanannya kepada SKPD seharusnya proyek diresmikan setelah

persoalan clear and clean. Selain itu, titik kerusakan yang belum selesai ditangani harus diselesaikan. Sebab kalaupun tetap diresmikan hari minggu, akan tetapi masih ada yang rusak, justru tidak bagus. “Ngapain kita resmikan yang

masih rusak,” jelas sekda. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi, M.Ed., mengaku proyek tersebut masih masa pemeliharaan selama enam bulan setelah selesai dikerjakan. Diakuinya, kerusakan pondasi karena aki-

bat kondisi kontur tanah yang labil, namun Rabu kemarin sudah dilakukan perbaikan. Menurutnya perbaikan sudah empat kali dilakukan, akan tetapi akibat kondisi tanahnya labil, sehingga pecah lagi. Di lokasi ini adalah tanah gunung, tidak ada batu keras, sehingga menyebabkan kondisi labil. Ia menegaskan, bahwa kerusakan bukan karena spek bermasalah sebab pihaknya mengontrol ketat persoalan spek.

Baginya, persoalan ini cocok ditulis media jika sudah melampaui masa pemeliharaan, maka barulah dianggap bermasalah. Namun proyek ini belum dianggap bermasalah, sebab masih masa pemeliharaan, pihak kontraktor bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut. Ia menambahkan, launching lokasi wisata ini akan dilaksanakan hari minggu nanti. Jadwal peresmian tidak molor jika tidak ada kendala yang berarti. (her)

Warga Sekotong Barat Berharap Solusi Nyata dari Pemda Giri Menang (Suara NTB) Warga Dusun Gunung Ketapang Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong berharap ada solusi nyata dari pemda terkait penanganan genangan banjir yang hampir sebulan menggenangi perkampungan warga setempat. Warga sudah melakukan gotong-royong menguras genangan air tersebut, namun tidak mampu lantaran debet air yang besar. Warga meminta pemda membangunkan gorong-gorong untuk mengurai genangan yang menjadi sumber penyakit tersebut. Sekretaris Desa Sekotong Barat, Kerta menyatakan pihak desa bersama warga sudah melakukan gotong-royong menguras genangan air, namun tidak berhasil.”Kemarin sore sudah diadakan gotong-royong bersama warga menguras genangan air, namun tidak berhasil,” akunya. Pihak BPBD Lobar, jelasn-

ya sudah turun, Rabu (7/2) kemarin, namun warga diminta menunggu hingga pekan depan untuk penanganannya. Pihak BPBD menjanjikan kemungkinan Senin depan baru alat berat turun ke lokasi untuk menangani genangan tersebut. Diakuinya, kawasan ini rutin dilanda genangan. Pasalnya kawasan ini dikepung oleh jalan dan gunung tanpa dilengkapi saluran irigasi. Terdapat puluhan KK di perkampungan ini, namun yang paling parah terkena dampak 15 KK. Untuk penanganannya pihak desa sudah bersurat ke bupati dan Dinas Sosial serta BPBD. Warga pun terpaksa merusak sebagian jalan aspal karena mau mengalirkan genangan air tersebut. Sebelumnya, warga terpaksa merusak jalan provinsi yang merupakan akses utama penghubung sejumlah desa setempat. Tindakan nekat ini dilaku-

(Suara NTB/ist)

GENANGAN AIR - Aparat Bhabinkamtibmas Desa Sekotong Barat hanya bisa melihat genangan air yang memenuhi jalan raya yang terjadi lebih dari sebulan. Warga berharap, pemerintah segera melakukan penanganan agar genangan air segera surut. kan warga untuk mengurai banjir yang menggenangi dusun set-

empat hampir satu bulan terakhir, genangan air di perkam-

pungan warga tidak bisa surut lantaran tak ada saluran. (her)

Zaitun Tawarkan Program Realistis KEK Mandalika Ditarget Serap 56 Ribu Tenaga Kerja Bukan ”Mimpi” Giri Menang (Suara NTB) Pasangan H. Fauzan Khalid-Hj Sumiatun (Zaitun) memiliki modal besar untuk bertarung di Pilkada Lombok Barat (Lobar). Petahana bersama pasangannya yang sama-sama menjabat saat ini punya hasil kerja nyata dari program kerja mereka untuk turun meraup suara masyarakat. Mereka pun telah memiliki program terobosan yang dianggap realistis bukan “mimpi” yang ditawarkan ke masyarakat. Duet yang merepresentasikan wilayah utara-selatan ini menawarkan terobosan tak muluk-muluk atau sebatas di angan-angan semata. Kepada Suara NTB, Rabu (7/ 2), Fauzan Khalid memberikan apresiasi pada bakal calon lain yang menyatukan simpul-simpul masyarakat. Pihaknya pun tak tinggal diam, kubunya juga terus menggalang simpul sebagai salah satu usahanya. Namun tetap dirinya menyerahkan persoalan pilihan sepenuhnya di masyarakat. Yang pasti pihaknya tetap turun menyapa masyarakat, sebab ia berharap tingkat partisipasi pemilih di Pilkada kali ini tinggi bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Langkah pihaknya menghadapi pilkada di luar kedinasan sebagai bupati, dirinya tetap blusukan menyapa masyarakat bawah menyampaikan informasi terkait apa yang telah dilakukannya selama memimpin Lobar hampir 1 tahun 8 bulan sebagai bupati definitif. Selain itu menyampaikan rencana-rencana ke depan kepada masyarakat. “Saya berusaha yang kita sampaikan itu tentang kelebihan kita, apa yang sudah kita laku-

(Suara NTB/her)

BERSAMA - Pasangan Fauzan-Sumiatun dalam sebuah pertemuan dengan masyarakat. Dalam kampanye, mereka menawarkan program yang realistis dan bukan mimpi. kan dan apa yang akan kita lakukan. Dan yang akan kita lakukan pun basisnya adalah rasional, kondisi dan fiskal sekarang seperti apa serta kondisi masyarakat Lobar seperti apa,”jelas Fauzan. Disampaikan berbagai capaian pembangunan yang berhasil dicapai di masa ia memimpin Lobar disampaikan ke masyarakat. Hal ini jelasnya menjadi kelebihannya, di samping rencana ke depan yang dirancang untuk Lobar. Dalam membuat rencana program ini pun rasional, mengacu kondisi saat ini baik fiskal, masyarakat dan keadaan situasi Lobar. Ke depan ia memiliki program terobosan yang disiapkan, seperti Pro-U-Kades, yakni program unggulan kawasan pedesaan. Di samping itu, pihaknya memiliki program membangkitkan optimisme dan semangat masyarakat un-

tuk ikut bersama membangun Lobar. Pihaknya juga punya program Da’i Kesehatan yang nantinya dibentuk per kecamatan. Nantinya para da’i ini yang secara masif membantu pemda untuk mengakselerasi penurunan angka pernikahan dini. Ada juga beberapa terobosan terkait bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi industri kecil. Dalam visi dan misinya juga ia memiliki rencana program minimal 15 destinasi wisata baru. Pihaknya juga punya rencana mempercepat pengembangan Sekotong, di mana ada titik tertentu di tahun 2019 yang ditata untuk kemudian bisa memotivasi investor. Bahkan ia akan mengekspose penataan kawasan Gili Gede, mengundang para pemilik lahan dan investor supaya perencanaan disempurnakan, sehingga tahun depan bisa mulai. (her)

Buru Empat DPO, Dapat 25 Tersangka Praya (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Tengah (Loteng) berhasil menangkap 25 tersangka yang diduga terlibat kasus 3C (curas, curat dan curanmor) selama operasi Jaran akhir Januari sampai awal Februari kemarin. Padahal sebelumnya Polres Loteng hanya menargetkan empat pelaku yang sebelumnya sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sekitar 27 sepeda motor serta dua kendaraan roda empat. Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., saat gelar hasil Operasi Jaran di halaman Mapolres Loteng, Rabu (7/2), mengatakan, dari total pelaku yang diamankan lima orang di antaranya masih anak di bawah umur, sehingga perlakuannya berbeda dengan pelaku lainnya. Para pelaku kasus 3C yang diamankan pihaknya ada yang merupakan pelaku baru. Ada juga yang memang residivis. Bahkan ada satu pelaku yakni Am, asal Desa

Batujai Praya Barat sudah menjadi buronan aparat kepolisian sejak belasan tahun yang lalu. Dan sudah sejak lama pula membuat resah masyarakat di wilayahnya. Terhadap para pelaku yang lokasi kejadianya lebih dari satu lokasi, berkas perkaranya akan dipisah sesuai dengan jumlah lokasi kejadiannya. Dengan begitu, para pelaku bisa lebih lama menjalani hukuman, sehingga bisa memberikan efek jera bagi para pelaku maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak kejahatan serupa. “Kami tidak mau menggabung beberapa lokasi kejadian kedalam satu berkas. Kalau alat buktinya lengkap, berkas perkaranya kita pisahpisah. Jadi nanti, masa hukuman pelaku bisa lebih lama lagi,” tegasnya. Untuk kegiatan operasi bukan berarti berhenti setelah operasi Jaran selesai. Kegiatan operasi secara rutin terus digelar, karena masih banyak DPO lainnya yang belum tertangkap.

Lebih lanjut Kapolres menjelaskan, selain menangkap pelaku kasus 3C, pihaknya juga berhasil mengungkap modus baru pengiriman sepeda motor hasil curian ke luar daerah. Di mana sepeda motor hasil curian, diganti nomor mesin serta nomor rangkanya sesuai dengan surat kendaraan yang ada. Setelah itu sepeda motornya dikirim ke luar Loteng dengan tujuan utama ke Dompu. “Pelakunya juga sudah kita tangkap,” jelasnya. Menurutnya, pelaku mengaku belajar keahlian menganti nomor mesin serta nomor rangka kendaraan saat bekerja di Taiwan dan bermodalkan alat getok besi sederhana. Untuk surat kendaraan, pelaku biasanya meminjam surat kendaraan ke temannya sesuai dengan tipe kendaraan yang akan diganti nomor mesin dan rangkanya. Modus tersebut cukup ampuh mengelabui pemeriksaan aparat. Terutama aparat keamanan di pelabuhan, karena rata-rata pengiriman kendaraan dilakukan pada malam hari ini. (kir)

Praya (Suara NTB) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang saat ini tengah dikembangkan oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja hingga 56 ribu orang pada tahun 2030 mendatang. Target ini bisa terealisasi, jika prediksi jumlah kamar hotel yang terbangun mencapai 12 ribu kamar. “Rencana pengembangan KEK Mandalika itu ditarget selama 15 tahun sampai tahun 2030 mendatang. Dengan prediksi tenaga kerja yang mampu diserap mencapai lebih dari 56 ribu orang. Itupun tenaga kerja di dalam kawasan saja. Belum termasuk tenaga kerja yang terserap di lingkar luar kawasan,’’ ungkap Deputi Project Director KEK Mandalika, H. Adi Sujono Purwanto, kepada Suara NTB, Selasa (6/2). Artinya, kata dia, KEK Mandalika ke depan bisa menjadi ladang bagi para pencari kerja di daerah ini. Syaratnya, masyarakat di daerah ini tentunya harus mempersiapkan diri dengan skill dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi lapangan kerja yang ada di KEK Mandalika nantinya. Jika tidak, maka bersiapsiaplah masyarakat luar bakal masuk dan menyerbu kawasan Mandalika. Sehing-

ga bisa jadi, masyarakat di daerah ini hanya akan jadi penonton di tengah kemajuan KEK Mandalika nantinya. “Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Untuk itu, mulai sekarang masyarakat di daerah ini harus mempersiapkan diri. Supaya bisa menjadi pelaku tidak hanya penonton nantinya,” jelasnya Adi. Saat ini proses pengembangan KEK Mandalika terus berjalan. Sejumlah investor yang telah menandatangani kesepakatan investasi tahun ini sudah mulai membangun fasilitas pariwisata. Seperti hotel dan fasilitas lainya. Untuk itu, di akhir tahun 2020 mendatang, di kawasan Mandalika nantinya sudah terbangun sebanyak 2 ribu kamar hotel. Dari sisi fasilitas pendukung kawasan, juga terus dipacu oleh pihak ITDC. Bahkan, pembangunan Masjid Agung Mandalika sudah selesai. Pembenahaan kawasan Pantai Kuta pertengahan tahun ini juga sudah tuntas. Termasuk pembangunan akses jalan utama dibeberapa lokasi juga akan tuntas tahun ini. “Kalau fasilitas penunjang kawasan sudah selesai, maka akan diikuti pula dengan proses pembangunan lainnya di dalam kawasan,” terangnya. Dan, selama proses pengembangan berjalan itu juga butuh tenaga kerja yang tidak sedikit. (kir)

Polres Loteng Intensifkan Penyelidikan Dua Kasus Korupsi Praya (Suara NTB) Proses penyelidikan dua kasus dugaan korupsi masingmasing dugaan korupsi ADD Desa Beraim serta dugaan korupsi Beasiswa Miskin (BSM) di salah satu sekolah di Kecamatan Praya Barat kian diintensifkan jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng). Sejauh ini, sudah lebih dari 50 saksi yang dimintai keterangan dari kedua kasus tersebut. “Untuk kasus ADD Desa Beraim sudah ada 25 orang yang kita mintai keterangan. Sementara untuk kasus BSM, itu total ada 30 orang yang sudah kita diperiksa,” terang Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., kepada wartawan, Rabu (7/2). Ia menjelaskan, dua kasus ini menjadi target pihaknya untuk dituntaskan tahun ini, selain kasus dugaan korupsi ADD Desa Langko yang sudah masuk tahap penyidikan dan tinggal menunggu proses pelimpahan ke jaksa. “Kita belum berani memastikan apakah kasus Beraim dan BSM ini bisa selesa tahun ini. Tapi secara target, harus selesai tahun ini juga,” ujarnya. Dalam artinya, status kasus tersebut harus jelas. Apa-

kah bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak supaya ada kejelasan status dari pihak-pihak yang terkait. Saat ini, ujarnya, semua alat bukti dan keterangan pendukung terus dikumpulkan pihaknya untuk memperkuat dugaan penyimpangan yang terjadi. “Menangani kasus dugaan korupsi tidak bisa sembarang. Butuh waktu serta proses yang terkadang tidak cepat,” tandasnya. Disinggung apakah sudah ada indikasi penyimpangan yang ditemukan dalam kedua kasus ini, Kapolres menegaskan belum bisa diungkap. Tapi yang jelas, kasusnya terus diselidiki, termasuk berkas-berkas serta dokumen pendukung juga terus dilengkapi supaya bisa memudahkan proses audit kerugian negara jika ditemukan indikasi kerugian negara nantinya. “Untuk indikasi kerugian, nanti kita akan berkoordinasi dengan BPK berapa besarannya. Namun sebelum itu, berkas dan dokumen harus lengkap dulu. Jangan sampai berkas ditolak dan dikembalikan oleh BPK, karena alasan dokumen yang kurang lengkap,” tegas mantan Kasubdit III Direskrium Polda NTB ini. (kir)


SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 8 Februari 2018

Halaman 6

Suara Disnakeswan Kabupaten Sumbawa

Tim Kementan Turun Verifikasi Bantuan Ternak ke Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim dari Dirjen Peternakan Kementerian Peternakan bersama Balai Peternakan di Bali turun melakukan verifikasi penerima bantuan sapi jenis Brahman Cros dari Australia untuk peternak di Labangka dan kecamatan Lunyuk. Dalam mendukung program Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Terintegrasi Sapi (Gema JIPI). Demikian disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si, yang ikut turun mendampingi proses verifikasi di Labangka, Rabu (7/2) kemarin. Verifikasi langsung dilakukan terhadap peternak calon penerima bantuan dengan membagi tim di Labangka dan Lunyuk. Termasuk melihat ketersediaan pakan di dua wilayah tersebut. Sejauh ini, belum diketahui berapa banyak sapi yang akan diberikan ke peternak. “Jumlah bantuannya belum final. Kita menunggu hasil tim verifikasi,” terangnya. Dalam proses verifikasi yang sedang berjalan, Thalifuddin bersyukur dengan kesan yang cukup baik terhadap persiapan kelompok. Terutama dalam hal persediaan kebun hijauan pakan ternak terutama Lamtoro, taramba dan kinggrass. “Saya titip harapan buat tim agar kelompok yang diajukan dari Sumbawa mendapat perhatian dari mereka. Alhamdulillah mereka sangat respon dengan harapan itu,” tukasnya. Yang jelas, Kabupaten Sumbawa bersaing dengan ratusan kabupaten lainnya se Indonesia untuk mendapatkan bantuan berupa bibit sapi jenis Brahman Cros asal Australia untuk beberapa kelompok tani yang ada di Labangka dan Lunyuk. Kenapa dua kecamatan tersebut? karena dua daerah ini memenuhi syarat untuk pakan ternak. Dengan padang rumput yang luas dan penerapan teknologi pengolahan pakan di tingkat kelompok petani peternak. (arn/*)

Pembangunan Infrastruktur Desa Jangan Berorientasi Proyek

Pemda KSB Diminta Serius Tangani Sampah

Konser Amal Peduli Korban Banjir di Lopok dan Langam Sumbawa Besar (Suara NTB) Komunitas Penggawa desa Lopok menyelenggarakan kegiatan “Konser Amal” di Lapangan Garuda desa Lopok Kecamatan Lopok pada Selasa (6/2) malam. Hasil konser ini akan disumbangkan bagi korban banjir di wilayah setempat. Bupati Sumbawa melalui Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan Ir. A. Yani menyampaikan, Pemerintah Daerah mengapresiasi komunitas Penggawa yang telah memulai membangkitkan kembali nilai kebudayaan yang sekarang mulai tenggelam dengan cara merangkul dan menggali potensi anak-anak serta generasi muda. “Diharapkan melalui Konser Amal Komunitas Penggawa ini ada rasa kepekaan dan solidaritas terhadap saudara kita yang terkena dampak banjir,” jelasnya. Sebelumnya Ketua Komunitas Penggawa, Zakariah Surbini melaporkan acara Konser Amal Penggawa 2018 sebagai wujud nyata kepedulian terhadap korban banjir Desa Langam dan desa Lopok. Upaya menghibur korban dari trauma dengan menampilkan kesenian daerah berupa tarian dan seni musik khas Sumbawa. Bentuk kepedulian bukan semata berupa materi tapi juga berupa seni untuk menghilangkan duka para korban banjir. Kegiatan tersebut murni dari swadaya pendiri dan pengurus Komunitas Penggawa serta mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak lainnya. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah menyerukan agar pembangunan infrastruktur di desa-desa tidak dikerjakan dengan berorientasi proyek. Seruan ini disampaikan Wabup Sumbawa saat meresmikan Sarana Olah Raga (Sorga) Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes, Rabu (7/2). “Saya tidak ingin mendengar bahwa pembangunan berbagai infrastruktur desa termasuk pembangunan sorga desa ini hanya berorientasi ‘proyek’, yang berkonotasi ‘duit’ dan identik dengan motif mencari keuntungan atau tambahan income bagi pribadi atau kelompok-kelompok tertentu,” tegas Wabup. Ditegaskannya juga, dalam merencanakan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, agar jangan hanya

berpikir soal membangun gedung semata. Tetapi harus dibarengi dengan langkah konkrit untuk memanfaatkan dan mengefektifkan keberadaan gedung tersebut agar relevan dengan tujuan awalnya. Yakni memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan desa. Dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung, mengusulkan kepengurusan untuk mengelola sorga desa, mengajak masyarakat untuk

gemar berolahraga di sorga desa, membuat liga-liga desa, atau bahkan bermitra dengan BUMDes untuk mengelola sorga desa. Agar keberadaan sorga desa juga berdampak secara ekonomis bagi masyarakat desa serta dapat berkontribusi bagi peningkatan pendapatan asli desa. Sehingga dapat menjadi pendongkrak kemajuan pemberdayaan dan perekonomian masyarakat. Sebelumnya Sekretaris Di-

nas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tata Kostara, S. Sos dalam laporannya menyampaikan pembangunan Gedung Serba Guna tersebut berawal dari pengadaan tanah secara swadaya oleh masyarakat Desa Nijang seluas 19 are sebesar 950 juta, juga termasuk untuk tanah Kantor Desa Nijang pada Tahun 2013, dilanjutkan dengan pembangunan pondasi gedung pada Tahun 2014 dari dana Bantuan Sosial dan Dana Aspirasi Anggota DPRD, sebesar 329 juta, dan pembangunan Gedung serba Guna dari dana APBDes/ Dana Desa sebesar Rp 471.092.850,- dengan total anggaran sebesar Rp 800.092.852,Disampaikan pula terdap-

at 4 program prioritas Kementerian Daerah Tertinggal yaitu Prukades (Produk Unggulan Kawasan Pedesaan), Pembangunan sarana penampungan air (Embung) untuk ketersediaan air, Revitalisasi Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang diperuntukkan bagi peningkatan kemandirian Desa dan memperkuat perekonomian, dan menyediakan fasilitas olahraga. Keempat program prioritas tersebut pada dasarnya dihajatkan untuk akselerasi pembangunan desa, karena desa merupakan ‘etalase’ pemerintahan, desa bersentuhan langsung dengan kepentingan, kebutuhan serta aspirasi masyarakat. (arn)

Stok BBM Belum Terpengaruh Cuaca Disos KSB Berharap Data

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta secara serius melakukan penanganan terhadap persoalan sampah. Tidak saja di dalam kota Taliwang, hampir di seluruh kecamatan sampah menjadi momok yang belum ada solusinya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abidin Nasar, SP., MPM menyebutkan, berdasarkan pengamatannya belum satu pun wilayah kecamatan di KSB yang tuntas menangani persoalan sampahnya. Terbukti di beberapa titik lokasi, dijadikan tempat pembuangan tidak resmi oleh pihak petugas kebersihan dan masyarakat. “Setidaknya saya melihat ada 3 lokasi dijadikan tempat pembuangan sampah. Dan itu bukan lokasi resmi sebenarnya,” cetusnya kepada Suara NTB, Rabu (7/2). Ketiga titik lokasi yang jadi tempat pembuangan sampah berdasarkan pantauan Abidin itu, masing-masing berada di jalan lintas Sumbawa via Samarekat kecamatan Poto Tano, di desa Meraran kecamatan Seteluk dan di kecamatan Maluk tepatnya di samping Mapolsek setempat. Ia menyebutkan, ketiga titik lokasi itu bukan tempat resmi yang disiapkan Pemda KSB selama ini. Akan tetapi penumpukan sampah sudah terjadi selama bertahun-tahun. “Di sana bukan TPS (tempat pembuangan sementara) apalagi TPA (tempat pembuangan akhir). Tapi petugas dan masyarakat membuang sampahnya di titik-titik itu,” paparnya. Keberadaan lokasi pembuangan tidak resmi itu, selain menunjukkan belum adanya keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan sampah. Bagi Abidin kesan jangka pendeknya, sampah yang dibiarkan menumpuk tanpa ada penanganan lanjutan membuat lingkungan sekitar menjadi kumuh. “Apalagi kalau dekat ke pemukiman itu kan kumuh sekali dan kita tahu sendiri kalau sampah itu dampaknya pasti ke kesehatan masyarakat,” tegasnya. Sekretaris Komisi II DPRD KSB ini melanjutkan, pemerintah harus segera membuat rencana stategis penanganan sampah di seluruh kecamatan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku dinas teknis diharapkan membuat program-program prioritas penanganan sampah termasuk memaksimalkan sumber daya serta infrastruktur yang telah dimilikinya. “Kan sudah ada beberapa fasilitas sampah yang dibangun pemerintah. Kalau memang ada yang masih kurang maka segera lengkapi karena sampah ini dampaknya akan sangat banyak kepada masyarakat terutama di sisi kebersihan dan kesehatan lingkungan,” tukas Abidin. Selain pemerintah, terhadap persoalan sampah ini masyarakat juga perlu mengambil peran. Abidin berharap pemerintah perlu membina kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini sudah mulai konsen dan sadar terhadap kebersihan lingkungan dengan cara mensupport setiap kegiatannya. “Saya kira ada banyak kelompok masyarakat yang bergerak soal sampah ini. Nah pemerintah bisa intervensi mereka mungkin dalam bentuk program atau support anggaran guna membantu pemerintah menangani persoalan sampah ini,” timpalnya seraya menambahkan, pihaknya melalui DPRD akan menyuarakan untuk mensupport setiap program pemerintah dari sisi anggaran. “Ini perlu gerakan bersama, jadi kami silakan pemerintah membuat program yang bagus dan kami akan dukung anggarannya melalui DPRD,” janji Abidin. (bug) Abidin Nasar

MENINJAU - Tim dari Kementan didampingi Kepala Disnakeswan Sumbawa saat meninjau kebun hijauan pakan ternak salah satu kelompok petani peternak di kecamatan Labangka (foto kiri).Tim Kementan sedang berdiskusi dengan para peternak calon penerima bantuan di Labangka.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketersediaan BBM di Kabupaten Sumbawa maupun Sumbawa Barat menginjak bulan Februari ini masih aman. Stok BBM yang ada bisa bertahan sampai tujuh hari kedepan. Sebagaimana disampaikan Kepala Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Badas, Budi Mustanto yang ditemui wartawan, Rabu (7/2) kemarin. Menurutnya meskipun kondisi kondisi cuaca kurang bersahabat tetapi pendistribusian BBM lancar. Kemudian permintaan SPBU tidak terlalu banyak, malah permintaan agak menurun dalam bulan ini. “Kalau kondisi BBM amanaman saja. Kemudian permintaan SPBU tidak terlalu banyak di sini. Malah kayaknya menurun untuk bulan ini. Yang biasanya lebih dari 100 Kl hanya di bawah 50 Kl,” ujarnya. Menurunnya permintaan ini diakuinya dimungkinkan karena kegiatan masyarakat belum terlalu banyak. Dimana biasanya permintaan akan BBM meningkat di bulan April dan Mei. Pada saat selesai panen masyarakat banyak yang

menggunakan tractor untuk menanam padi maupun jagung. “Biasa tanam jagung dan padi, disitu biasanya besar pemakaiannya. Kalau untuk saat ini kebetulan sedang turun,” terang Budi. Total kebutuhan BBM untuk Sumbawa maupun KSB perharinya tidak tentu tergantung cuaca. Seperti premium biasanya sekitar 200 sampai 250 Kl saat kebutuhan sedang banyak. Tetapi saat kebutuhan tidak terlalu banyak biasanya hanya mencapai 150 sampai 170 Kl. Kemudian Pertamax dan pertalite yang didistribusik a n hingga ke Bima

kadang-kadang mencapai 40 sampai 60 Kl. Kemudian Solar biasanya diatas 130 dan terkadang 48 Kl karena kebutuhan sekarang sedang menurun. Sementara, minyak tanah untuk hari biasa alokasinya sekitar 60 sampai 70 ton selama seminggu untuk kebutuhan Sumbawa dan KSB. Namun pada hari libur tidak ada alokasi yang diberikan. “Jumlah alokasi kita untuk minyak tanah ini dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau pas hari libur kita tidak dikasih alokasi,” tandasnya. Terkait stok, lanjutnya, setiap lima hari sekali disuplay. Stok tersebut bisa bertahan hingga 7 hari. Bahkan sekarang ini sedang ada kapal yang merapat untuk membawa stok BBM. “Sekali mengisi bisa untuk kebutuhan lima hari. Kalau misalnya tinggal tiga hari stok bertahan, stok ditambah untuk lima hari. Sehingga bisa Sembilan hari,” pungkasnya. (ind)

Orang Miskin Masuk PKH

Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berharap seluruh data orang miskin hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tahun lalu masuk sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 ini. Sekretaris Disos KSB, Manurung, S.Pd mengatakan, sebelumnya pihaknya telah mengajukan sebanyak 1.000 orang miskin hasil verifikasi ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI agar bisa diakomodir sebagai penerima PKH mulai tahun ini. “Kami kan sudah ajukan dan Kemensos bilang ada tambahan penerima buat KSB tahun ini sebanyak 1.400 penerima manfaat PKH,” jelasnya kepada Suara NTB, Rabu (7/2). Dari hasil pertemuan dengan Kemensos itu, menurut Manurung, Kemensos menyarankan agar menunggu hasil verifikasi lapangan para pendamping PKH terkait tambahan penerima manfaat itu. Data-data tersebut nantinya bisa dikroscek untuk disesuaikan apakah data orang miskin milik Pemda KSB telah diakomodir dalam tambahan penerima PKH yang tengah diverifikasi. “Harapan kami semuanya masuk yang 1.000 itu dalam

tambahan penerima baru. Tapi kalau tidak kami akan sampaikan ke pusat agar pada pendataan berikutnya bisa diakomodir sisanya,” harapnya. Menurut Manurung, meski pada akhirnya data orang miskin milik Pemda KSB itu tidak masuk sebagai penerima PKH, masyarakat tidak perlu khawatir. Pemda KSB sendiri telah menyiapkan program khusus untuk mengintervensi kebutuhan orang miskin tersebut berdasarkan prioritasnya. “Programnya kita mulai tahun ini juga. Nanti setiap orang miskin kita akan lihat apa yang dibutuhkan maka itu yang akan dibantu oleh pemerintah,” cetusnya. Dalam mengintervensi kebutuhan orang miskin ini, Pemda KSB memang memasksimalkan seluruh potensinya. Buktinya tidak saja program yang dibiayai kabupaten, pemerintah KSB juga mengarahkan setiap desa agar membuat program kemiskinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin yang ada di desa masingmasing. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) KSB, Drs. Mulyadi, M.Si menyatakan, mulai tahun ini seluruh desa diarahkan agar mengalokasikan anggaran desanya untuk program kemiskinan sesuai kebutuhan masyarakat miskin di desanya. mendukung dalam melaksanajuga dilakukan supaya “Kami tidak memapejabat-pejabat ini tidak lagi kan tugas sebagai pejabat tok berapa besaran pemerintah. mengatakan anggaran programnya. “Mindset untuk tambahan bahwa biaya Namun yang jelas desa penghasilan dari SPPD ini SPPD ini bisa menyesuikan deharus kita rubah. Karena merupakan ngan kebutuhan masySPPD ini diperuntukkan “penghasiarakat miskinnnya. hanya untuk pelaksanaan lan” Kalau misalnya butuh tugas, makanya dengan pola tambahan. rumah ya buat propengektifan inilah kita Karena gramnya untuk rehab mencoba untuk merubah pada rumah,” paparnya bemindset tersebut,” hakikatberapa waktu lalu. tandasnya. nya Selanjutnya masih Kebijakan ini SPPD menurut Mulyadi, peljuga dilakukan ini aksanaan program penuntuk menedikeluanganan kemiskikan ini kan adanya arkan akan tetap dikelola biaya SPPD hanya melalui agenda Profiktif dari untuk gram Daerah Pembeoknum dayaan Gotong Royong tertentu. (PDPGR). Sebab formulasi PDPGR sudah ter(ils) bukti memiliki tingkat efektifitas yang baik. “Semua program kemiskinan kita gerakkan melalui mekanisme PDPGR karena sangat efektif,” klaimnya. Nurdin Rachman (bug)

KSB Pangkas SPPD Hingga 15 Persen Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat akan mamangkas biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi semua pejabat di lingkup Pemkab setempat, baik dalam daerah maupun ke luar daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk efisiensi anggaran, karena hasil evaluasi dari tahun ke tahun biaya perjalanan dinas selalu membengkak. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat Nurdin Rachman SE kepada Suara NTB, Rabu (7/2) mengatakan, untuk tahun 2018 anggaran untuk biaya SPPD yang telah disiapkan hanya Rp 30,8 miliar baik dalam daerah maupun ke luar daerah. Jumlah ini juga berlaku dalam satu tahun tidak di pertengahan tahun anggaran tahun

2018. Jumlah ini, tentu menurun drastis dari tahun 2017 lalu, sebut saja di APBD-P anggaran untuk biaya SPPD mencapai angka Rp 36,3 Miliar dan di APBD murni sekitar Rp 21, 2 miliar. Artinya, jika melihat dari angka tersebut, terjadi pemangkasan anggaran hingga 15 persen dari tahun 2017 lalu. “Kita sengaja pangkas untuk SPPD ini selain karena karena defisit anggaran, kita juga memikirkan tentang pengektifan belanja untuk kebutuhan yang sifatnya penting,” ungkapnya. Dikatakannya, pemangkasan biaya SPPD ini juga diatur dalam peraturan bupati (Perbub) nomor 96 tahun 2017. Sehingga ada bukti yang cukup kuat ketika nanti ada yang protes terkait dengan biaya SPPD yang diterima. Selain itu, pola pemangkasan ini

(Suara NTB/ils)


SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 8 Februari 2018

Tangis Haru Petani Tebu Dompu yang Dapat Umroh Gratis

(Suara NTB/ist)

TERHARU - Petani tebu mitra PT SMS, Tasrif, terharu saat menerima penghargaan umroh gratis dari PT SMS. Dompu (Suara NTB) – Kebaikan tak pernah terpikirkan datang dari mana. Petani tebu di kawasan Doroncanga, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Dompu, inipun tak pernah membayangkan akan dapat hadiah umroh gratis dari ketekunannya bertanam tebu. “Saya hanya melakukannya dengan baik agar dapat hasil yang tinggi. Merawat dengan memupuk tebu itu sebaik mungkin

dan menjaganya dari serangan hama monyet dan ternak. Itu saja,” ungkap ringan Tasrif didampingi istrinya saat menerima apresiasi berupa umroh gratis bersama sang istri dari PT SMS, Selasa, 6 Februari 2018. Tangisnya membucah begitu usai berjabat tangan dengan Presiden Direktur Samora Group Yohan Setiawan. Ia tak mampu menahan rasa harusnya saat menerima secara simbolis reward

tersebut dalam suatu penganugerahaan kepada para petani tebu di Kecamatan Pekat Dompu dalam suatu acara sederhana itu. Dengan luas areal 2,16 Ha yang berlokasi di pinggir pantai Doroncanga, Tasrif menghasilkan 305,18 ton tebu yang dikirim ke PG PT SMS pada musim giling 2017. Dari hasil ini, Tasrif mencatatkan dirinya sebagai petani mitra tebu dengan tonase tebu tertinggi per hektar yang masuk ke PT SMS pada musim giling 2017, yakni 141,29 ton/ha. Tasrif pun meyakinkan dirinya dan akan mengajak petani lain untuk bertanam tebu. “Saya merasakan jauh lebih ringan bertanam tebu dari pada jagung. Sebelumnya saya bertanam jagung dengan mendapatkan hasil Rp 40 juta kotor. Sementara dari panen tebu 2017 kemarin, saya mendapat hasil bersih Rp 70 juta,” beber Tasrif. Menurutnya, pupuk menjadi kendala utama petani Dompu. “Tanpa pupuk jangan coba-coba tanam jagung. Tanpa pupuk jagung hasilnya hanya 25 persen. Kalau tebu tanpa pupuk, masih ada hasil 60 persen,” ujar Tasrif. (ula/*)

Halaman 7

Baru Dua Tenaga Kerja Asing Setor Retribusi Perpanjangan Izin Dompu (Suara NTB) – Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dompu, Sofian Parsan menyebutkan, sejak ditetapkannya penarikan retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing di wilayah ini 2017 lalu baru dua orang yang memenuhi kewajibanya. “Sisanya belum tahu apakah masih berlaku atau begaimana izinnya,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (7/2). Sebagaimana informasi yang disampaikan Disnakertrans, kata Sofian Parsan, terdapat 20 orang tenaga kerja as-

ing diwilayah ini. Dan DPMPTSP hanya menarik retribusi bagi mereka yang mengurus perpanjangan izin satu kali setahun. Kendati begitu, pihaknya belum mengantongi data pasti sebaran dan posisi yang dijabatnya. “Penarikan dilakukan hanya pada saat perpanjangan

izin saja, kita tidak melakukan penarikan pada saat dia bekerja di lokasi,” jelasnya. Sofian Parsan menegaskan, sesuai tuntutan peraturan itu satu orang tenaga keja asing berkewajiban menyetor 100 dolar pertahun, jika dirupiahkan maka satu orang yang melakukan perpanjangan akan dikenakan Rp 1,3 juta. Penarikan retribusi sebagai sumber Pendapata Asli Daerah (PAD) tersebut hanya akan dikenakan bagi tenaga kerja asing yang menetap lebih dari enam bulan, meskipun mereka sudah terdata di pemerintah pusat. “Ada

memang tenaga kerja yang tidak tinggal permanen di Dompu, otomatis kita tidak tarik. Minimal enam baru bisa kita kenakan retribusi saat mereka melakukan perpanjangan,” ujarnya. Disinggung upaya pihaknya memaksimal penarikan retribusi dilapangan bagi mereka yang belum mengetahui peraturan ini, Sofian Parsan mengaku hal tersebut bukan tanggung jawab DPMPTSP, melainkan kewenangan penuh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat. “Termasuk pembinaan, pengawasan itu ada di Disnakertrans,” tandasnya. (jun)

PT. SMS Beri Penghargaan Umroh Bagi Petani Tebu di Dompu Dompu (Suara NTB) – Sebuah apresiasi kepada petani mitra tebu di Kecamatan Pekat, Dompu digelar untuk pertama kalinya oleh PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS), Selasa, 6 Februari 2018, setelah dua tahun pabrik gula (PG) ini beroperasi. Penganugerahan kepada petani mitra tebu dengan produktivitas tertinggi per hektar ini, diselenggarakan secara sederhana di kawasan PG PT. SMS di Desa Doropeti, Pekat. Pasangan suami istri Tasrif dan Nurmala, petani tebu mitra di Dusun Doroncanga, Desa Soritatanga, tak mampu menahan isak tangisnya ketika anugerah umroh untuk pasangan yang diberikan padanya, diumumkan oleh panitia. Dua petani lainnya, Umi Budiati dari Desa Beringin Jaya dan H. M. Ali Abdullah dari Desa Calabai memenangkan penghargaaan sebagai juara dua dan tiga dan berhak atas hadiah masing-masing sebuah sepeda motor. Pemberian reward kepada petani mitra ini mendapat sambutan hangat para petani tebu

dari 12 desa di Kecamatan Pekat dan dihadiri oleh unsur Muspika setempat, kepala Desa, tokoh masyarakat dan alim ulama. “Kehadiran PT. SMS di wilayah kami sudah dirasakan oleh masyarakat. Kami mendukung keberadaan pabrik gula ini. Ke depan kami berharap ada kerjasama yang lebih bersinergis antara PT dan masyarakat, sehingga membawa kesejahteraan bersama, masyarakat Doropeti khusunya dan masyarakat Pekat, Dompu pada umumnya,” kata Kepala Desa Doropeti, Dahlan mewakili para kepala Desa dalam sambutannya. Dahlah berharap PT ini bisa berkembang dengan baik dan ia berjanji mendukung sepenuhnya untuk mempercepat pengembangan tebu di Pekat. “Saya akan membantu PT ini di masyarakat. Kalau petani punya dua hektar lahan, kami akan mengajaknya satu hektar untuk bertanam tebu, satu hektar untuk bertanam jagung. Petani akan tahu mana yang lebih menguntungkan,” ujar kepala Desa energik itu.

Anugerah yang diberikan PT. SMS ini, kata Presiden Direktur Somora Group Yohan Setiawan, merupakan bentuk terimakasi perusahaan kepada para petani tebu yang sudah merawat tebunya dengan baik, untuk hasil yang tinggi. Petani Mitra adalah harapan dari PG PT. SMS. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dan petani ke depan bukanlah semakin ringan. “Perusahaan dan petani itu satu keluarga yang harus saling mendukung satu sama lain,’’ kata Yohan Setiawan dan meyakinkan bahwa pabrik gula PT SMS ini berbasis kebun. Karena itu ia meminta seluruh karyawan, staf PT SMS untuk menjalin kerjasama yang baik dengan petani mitra dan semua pihak. Di bagian lain, Direktur Operasional PT SMS Dinar Ariefin mengungkapkan, minimal diperlukan 15.000 hektar kebun tebu untuk mendukung operasional pabrik secara normal. Target minimal 15 ribu hektar itu dicanangkan dicapai dalam tiga tahun ke depan. Karena itu

(Suara NTB/ula)

PENGHARGAAN - Petani tebu mitra, Tasrif dan istri menerima penghargaan umroh dari PT SMS. berbagai upaya menjalin kerjas- tergantung dari para petani sendiama dengan petani dan institu- ri dalam merawat kebun tebunsi dilakukan untuk bisa mem- ya,” ujar Dinar Ariefin disambut buka lahan-lahan bagi pengem- tepuk tangan petani. Kata Dinar ada petani yang bangan tebu di wilayah Pekat. Dinar Ariefin mengungkap- produktivitas lahannya melebikan, para petani yang mendapat hi kebun HGU sendiri. Di situ penghargaan ini hanya sebagian pastilah ada inovasi dan upaya kecil dari petani-petani tebu mi- gigih petani bersanguktan yang tra terbaik di Pekat. “Ini adalah patut diteladani oleh petani tebu petani tebu terbaik dari semua lain. Diharapkan prestasi tiga petani yang baik. Kali ini hanya petani tebu mitra ini dapat mesatu petani yang bisa diberangkat motivasi petani dan masyarakat umroh oleh perusahaan. Ke depan lainnya untuk mengembangkan mungkin dua, tiga bahkan mu- tebu rakyat di Dompu, khususnngkin duapuluh petani. Semua itu ya Kecamatan Pekat. (ula/*)

Negosiasi Harga Lahan Pelabuhan Nusantara Kilo

Pemilik Lahan Tolak Tawaran Harga dari Pemerintah Dompu (Suara NTB) Negosiasi lahan pelabuhan Nusantara di Desa Mbuju Kecamatan Kilo tahap kedua di pandopo Bupati belum tuntas. Sebab, panitia pembebasan lahan dan pemilik lahan masih mencari titik temu. Panitia menawarkan harga maksimal sesuai perkiraan lembaga appraisal sebesar Rp 18 ribu per meter persegi untuk lahan di belakang dan Rp 24.500 per meter persegi untuk lahan di pinggir jalan raya. Sementara itu, pemilik lahan menawarkan Rp 200 ribu per meter persegi untuk lahan tambak, Rp 160 ribu per meter persegi untuk lahan di depan jalan raya dan Rp 150 ribu per meter persegi lahan di belakang. Sementara untuk pohon kelapa oleh warga menawarkan Rp 3 juta per pohon dan pemerintah di harga Rp 250 ribu per pohon. Tidak adanya kesepakatan atas harga yang ditawarkan, proses negosiasi yang dibuka oleh Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI dan dihadiri langsung kepala Kanwil BPN NTB diwakili Kasi Pengadaan Tanah Kanwil BPN NTB, Nyoman Prabawa ini akhirnya ditutup dengan penandatanganan berita acara tidak setuju atas harga yang ditawarkan panitia di aula Pandopo Bupati, Rabu (7/2). H. Agus Bukhari, SH, M.Si di hadapan para pemilik lahan menyampaikan, pada proses negosiasi harga tahap kedua ini dengan harga maksimal dan tidak bisa lebih dari yang telah ditetapkan oleh tim independen lembaga Appraisal. Panitia akan dipersoalkan secara hukum bila menaikan harga dari ketetapan lembaga Appraisal. “Tidak ada harga di atas harga yang ditawarkan hari ini,” kata H. Agus Bukhari. Karenanya, warga pemilik lahan dapat pemahami posisi pemerintah dan memikirkan asas manfaat keberadaan pelabuhan Nusantara yang akan diikuti dengan pembangunan fasilitas serta kemajuan pembangunan lainnya. “Ketika pelabuhan Nu-

santara ada, Kilo tidak akan seperti ini. Kemajuan Kilo akan jauh lebih maju dan berkembang dari wilayah lain. Asas manfaat ini yang harus dipertimbangkan pemilik lahan,” kata H. Agus Bukhari. Ia juga memastikan, pembangunan pelabuhan Nusantara akan diikuti investasi – investasi lain yang akan membuka lapangan kerja baru. Yang sudah pasti dalam waktu dekat ini pembangunan pabrik pengolahan pakan ternak. Pabrik ini ditempatkan di Kilo untuk mendekatkan dengan fasilitas pelabuhan, sehingga memudahkan akses keluar masuk barang. Hal yang sama juga disampaikan Asisten 1 Setda Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid, MSI yang meminta warga pemilik lahan untuk mempertimbangkan asas manfaat dari keberadaan pelabuhan Nusantara Kilo setelah dibangun dalam melepas lahannya. Karena pemerintah tidak bisa menaikan harga dari yang telah ditetapkan lembaga appraisal. “Ketika pelabuhan Nusantara Kilo ini dibangun, kemajuan Kilo akan jauh meninggalkan daerah lain,” ingatnya. Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, MSI selaku sekretaris panitia pembebasan lahan memaparkan luas areal lahan, bangunan, dan tanaman di atas lahan warga dengan harganya. Pada proses negosiasi tahap kedua ini, panitia juga menambahkan uang tunggu sebesar 1,48 persen dan biaya transaksi sebesar 6 persen dari harga tanah kepada pemilik lahan. “Harga ini diteri-

ma utuh oleh pemilik lahan, tidak ada potongan pajak atau apapun. Justru pemerintah memberikan tambahan uang tunggu dan biaya transaksi untuk pemilik lahan,” kata H. Yuhasmin. Ia juga menegaskan, tawaran harga lahan, bangunan dan tanaman milik warga ini merupakan tawaran tertinggi sesuai ketetapan tim independen lembaga appraisal yang ditunjuk pemerintah. Penilaian harga ini tidak ada intervensi dari panitia dan BPN hanya melakukan pengukuran atas lahan warga yang akan dibebaskan untuk pembangunan pelabuhan Nusantara. “Ketika pemilik tanah setuju atas harga yang disampaikan, nanti akan menandatangani berita acara setuju. Tapi kalau tidak setuju dengan harga yang ditawarkan, juga nanti tandatangan berita acara tidak setuju supaya ada dasar bagi kami untuk menyampaikan ke lembaga appraisal. Kami tidak akan memaksa bapak – bapak untuk menyetujui tawaran harga ini. Kami juga tidak bisa menaikan harga dari yang telah ditetapkan lembaga appraisal, karena akan dipersoalkan di kemudian hari,” kata H. Yuhasmin. H. Yuhasmin juga mengatakan, masih ada waktu 14 hari bagi pemilik lahan untuk mempertimbangkan harga yang disampaikan pemerintah. Pemilik lahan juga bisa mengoreksi ketika masih ada luas lahan dan jumlah tanaman yang tidak sesuai, sehingga menjadi dasar bagi panitia untuk menyampaikan ke tim independen lembaga Appraisal. “Sesuai ketentuan, kita masih diberi waktu 14 hari untuk mempertimbangkan dan mengoreksi ketika masih ada yang kurang untuk kita sampaikan ke lembaga appraisal. Kalau harga sudah final dan terakhir, tidak ada perubahan lagi setelah ini,” ungkapnya. Pada proses negosiasi harga tahap kedua ini juga dihadiri oleh Kepala BPN Kabupaten Dompu, A. Halid Islamuddin, perwakilan Polres Dompu, Iptu Sabrin, Plt

Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin yang juga Sekretaris Panitia Pembebasan Lahan Pelabuhan Nusantara Kilo menyampaikan tawaran ke pemilik lahan.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari saat membuka proses pembebasan lahan pelabuhan nusantara tahap kedua di Pendopo Bupati Dompu, Rabu (7/2).

Kepala BPN Dompu, A. Halid memberikan tanggapan dalam proses pembebasan lahan Pelabuhan Nusantara Kilo.

Kasat Pol PP Dompu, A. Halik, BA., Kepala Dinas Perhubungan Dompu, Ir. Syarifuddin, dan jajaran Pemda lainnya termasuk Camat Kilo. Dengan luas lahan hingga 35 ha atau 34 petak lahan berdasarkan perkiraan lembaga Appraisal senilai Rp 8.439. 542.645,- untuk harga tanah, harga tanaman, harga masa tunggu, dan biaya transaksi. Ir. Syarifuddin selaku Kadis Perhubungan pada kesempatan ini, juga menyampaikan perkembangan terkait rencana pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo. Rencana pembangunan pelabuhan ini semulai dijadwalkan 2018 akan diawali proses pembangunannya, karena beberapa tahapan yang belum dilaksanakan akan dilakukan secara simultan. “Karena masih terkendala pembebasan lahan, sehingga proses pembangunannya belum bisa dimulai. Setelah pembebasan lahan ini dilakukan, pemerintah daerah akan menyampaikan hibah tanah ini ke Kementrian Perhubungan,” katanya. Pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo ini, juga akan diikuti dengan pembangunan akses jalan yang lebih lebar. Akses jalan ini menghubungkan Sampungu Sila hingga Labuhan Kananga di lingkar utara gunung Tambora pulau Sumbawa. “Sekarang tinggal 15 jembatan yang rencananya akan diselesaikan 2018 – 2019 ini,” katanya. Usman Ibrahim, salah seorang pemilik lahan untuk pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo menegaskan, pihaknya sangat mendukung keberadaan pelabuhan Nusantara Kilo. Namun dirinya merasa terusir dengan proses pembebasan lahan ini, karena rumahnya ikut dibebaskan dan beberapa warga sekitarnya justru tidak dibebaskan rumahnya. “Saya berharap agar pemilik lahan di bawah jalan semuanya digusur dan dicarikan tempat dalam satu lokasi,” harapnya. (ula/*)

Warga pemilik lahan menandatangani berita acara tidak setuju dengan harga yang ditawarkan panitia berdasarkan penilaian tim appraisal.


POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 8 Februari 2018

Halaman 8

Pilkada NTB

Ahyar Pastikan Koalisi Parpol Pendukungnya Solid Mataram (Suara NTB) Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, H. Ahyar Abduh-Mori Hanafi. Tercatat sebagai bakal calon dengan dukungan partai politik paling gemuk. Dengan dukungan tujuh parpol, ia nyaris menguasai setengah total jumlah kursi di DPRD NTB. Besarnya dukungan parpol tersebut tentu merupakan modal besar bagi pasangan Ahyar-Mori untuk mendulang suara maksimal di Pilkada serentak NTB 2018. Jika semua mesin politik gerbong parpol pengusung ini sama-sama bergerak maksimal, maka di atas kertas, kemenangan bagi pasangan ini sudah dalam genggamannya. Tapi faktanya, pengalaman di banyak daerah, besarnya dukungan parpol tidak berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh. Tidak sendikit kandidat kepala daerah dengan dukungan koalisi parpol gemuk, justru ditumbangkan dan dikalahkan oleh calon yang didukung koalisi ramping. Ahyar Abduh kepada Suara NTB perihal itu, mengaku sangat menyadari situasi itu. Besarnya dukungan parpol yang ia miliki sebagai kendaraan politik untuk bertarung di Pilkada NTB, tidak bisa dijadikan jaminan bahwa dirinya akan dapat memenangi Pilkada, jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai seorang politisi senior, dengan pengalaman puluhan tahun, ia sangat sadar, bahwa besarnya dukungan parpol, bagaikan dua sisi mata pisau. Besarnya dukungan parpol ini jika dikelola dengan baik, ia bisa menjadi senjata yang cukup ampuh untuk melumpuhkan kekuatan lawan dan memperoleh kemenangan. Tapi jika dikelola dengan buruk, ia sekaligus bisa menikam tuannya sendiri. “Bagi saya itu modal besar. Itu sebuah kepercayaan bagi kami. Dan tentu sekali mesin politik akan bergerak dengan efektif tentu mana kala bisa dikelola secara maksimal,” ujarnya di arena “bau nyale” di Kaliantan, Jerowaru Lombok Timur, Selasa (6/2). WaliKota Mataram dua periode ini mengaku, memiliki resep politik yang ampuh bagaimana agar mesin politik parpol pengusungnya bergerak dengan maksimalkan memenangkan pasangan Ahyar-Mori. “Saya yakin masing-masing Ketua Partai, bisa bekerja sama untuk menggerakan mesin politik parpolnya dalam satu tujuan memenangkan Ahyar-Mori,” katanya. Ahyar menuturkan saat ini, koalisi parpol pengusung memang belum terlalu maksimal bergerak. Karena di internal masing-masing parpol tengah melakukan konsolidasi dan merancang strategi. Mesin parpol koalisi dia perkirakan akan mulai jalan, setelah penetapan pasangan calon. “Mereka (Ketua) partai koalisi ini sudah sepakat membentuk satu tim koalisi partai, yang diketuai oleh H. Ridwan Ridayat (Ketua DPD Partai Gerindra NTB). Nanti tim inilah yang akan diteruskan sampai ke kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan. Koalisi ini akan bermusyawarah dan berembuk untuk memengkan kita,” ungkapnya. “Jadi kalau kader partai anggota koalisi ini bergerak solid dan bisa kerjasama maka Insya Allah bisa,” sambungnya. Dikatakan Ahyar, bahwa tantangan dari internal koalisi parpol pengusung untuk sementara ini, tidak terlalu berat untuk digerakkan. Dengan dukungan koalisi tujuh partai, yakni Gerindra, PPP, PAN, PDI-P, Hanura, PBB dan PKPI pada dasarnya Ahyar-Mori sudah bisa mematakan kekuatannya di hampir semua daerah. Karena diketahui, bahwa di masing-masing daerah para kader parpol koalisi saat ini tengah menjabat sebagai kepala daerah aktif, yang tentu memiliki pengaruh besar untuk memenangkan Ahyar-Mori di daerah masing-masing. Sebut saja, kepala daerah yang merupakan kader parpol anggota koalisi pengusung Ahyar-Mori yakni, kader Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Bupati KLU, Syarifuddin. Kader PDI-P, yakni Husni Jibril, Bupati Sumbawa dan Musyafirin, Bupati KSB. “Untuk yang itu kita sedang evaluasi perkembangan politiknya, sehingga kita belum bisa mengklaim kemenangan di satu daerah seperti parpol lainnya. Kita masih menghitungnya, belum bisa kita pastiH. Ahyar Abduh kan,” pungkasnya. (ndi)

Dukungan Ali - Sakti di Kelurahan Bintaro Nihil

Mataram (Suara NTB) Hasil verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur independen, Ali-Sakti, di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, hasilnya nihil. Dari jumlah 283 dukungan, tidak ada satupun pendukung yang berhasil diverifikasi oleh PPS Kelurahan Bintaro, hingga batas terakhir verifikasi faktual, pada tanggal 5 Januari kemarin.

Demikian disampaikan anggota PPS Kelurahan Bintaro, Petti Patimah, kepada Suara NTB, Rabu (7/2) kemarin. “Di kelurahan Bintaro dari 283 dukungan, hasilnya 0,” ujarnya. Feti menuturkan, pihaknya

sudah menjalin komunikasi dengan Tim Ali-Sakti, bahwa ia siap untuk menghadirkan para pendukungnya untuk diverifikasi oleh PPS. Namun sampai hari terakhir verifikasi faktual, tidak ada satupun pendukung Ali-

Kejagung Cokok Buronan Kejari Sumbawa Mataram (Suara NTB) Pelarian pengusaha pengemplang pajak Christin Marliana (37) berakhir di Surabaya, Jawa Timur. Buronan Kejari Sumbawa itu ditangkap dalam rangka eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung RI dalam kasus penggelapan pajak. Tim Kejagung RI yang beranggotakan Adhyaksa Monitoring Center (AMC) bersama Kejati Jatim dan Kejari Surabaya menggerebek, Christin di komplek perumahan mewah Citraland, Lakarsantri, Surabaya, Rabu (7/2) pagi pukul 09.00 WIB. Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan mengonfirmasi, Christin yang sudah berstatus terpidana akan dijebloskan ke Lapas Sumbawa sebagai bagian eksekusi jaksa penuntut umum atas putusan kasasi MA RI. “Christin Marliana adalah

dukungan Ali-Sakti saat ini tengah dalam proses pleno di tingkat kecamatan yang dijadwalkan tanggal 6-7, kemudian dilanjutkan pleno ke tingkat kabupaten/kota pada tanggal 8-9. Terakhir pleno KPU Provinsi akan dilakukan pada tanggal 10-11, yakni sehari sebelum pengumuman penetapan pasangan calon tanggal 12 Februari. (ndi) IDENTITAS - Tim Intelijen Kejati NTB, Ardian menunjukkan identitas Christin Marliana yang masuk buruan Kejagung RI, Rabu (7/2). Terpidana penggelapan pajak itu sudah ditangkap di Surabaya, Jawa Timur.

terpidana kasus perpajakan yang sudah dihukum bersalah oleh hakim agung dalam putusan 3 November 2015,” jelasnya didampingi tim Intel Kejati NTB, Ardian yang akan mengawal terpidana ke Sumbawa. Hakim Agung DR Salman Luthan menghukum Christin dengan pidana penjara selama dua tahun. serta hukuman denda Rp 16,8 miliar apabila tidak diganti maka harus diganti dengan kurungan delapan bulan. Hukuman itu karena Christin terbukti bersalah memberikan data dan informasi pajak Pengusaha Kena Pajak yang tidak benar kepada petugas pajak. Christin adalah direktur UD Jaya Raya distributor kelontong di Sumbawa Besar melaporkan omzet tidak benar kepada petugas pajak sepanjang 20072010. Atas perbuatannya itu kerugian pendapatan negara mencapai Rp 8,4 miliar. (why)

(Suara NTB/why)

Pemilu NTB 2019

Demokrat Targetkan Kuasai Udayana Mataram (Suara NTB) Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Demokrat NTB, Sabtu (3/2) lalu, selain membahas persiapan menyambut Pilkada serentak 2018, pemilu 2019 juga menjadi pembahasan yang cukup serius. Pada pemilu 2014 lalu, Demokrat yang harus puas menempati posisi Wakil Ketua, di Pemilu 2019 mendatang menargetkan akan menguasai kursi Ketua DPRD NTB. Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, menjelaskan, pada

pemilu 2014 lalu, perolehan suara partai Demokrat berbeda tipis dengan perolehan suara Partai Golkar yang menjadi pemenang pemilu 2014 di Provinsi NTB. Meskipun perolehan suara berbeda tipis, namun jumlah kursi kedua partai berbeda jauh, Demokrat harus puas mendapatkan delapan kursi, sementara Golkar mendapatkan 11 kursi. Dengan model perhitungan perolehan kursi pada pemilu 2019 mendatang, Wakil Ketua DPRD NTB itu meyakini bahwa partainya dapat ke luar

sebagai pemenang pemilu di Provinsi NTB. “Tapi kedepan ini, saya yakin akan bisa bertambah, lagi, perolehan Demokrat di KLU, tidak berbanding lurus dengan perolehan di tingkat kabupaten dengan provinsi. Oleh karena itu, sekali lagi KLU ke depan, selain tetap akan jadi pimpinan dewan, juga sumbangsih untuk legislatif provinsi harus bertambah. Sehingga kita bukan sekedar jadi wakil ketua, tetapi jadi Ketua DPRD NTB,” ujarnya. Lebih jauh disampaikan

oleh Mahalli, bahwa dalam tiga kali pertemuannya dengan Ketua DPP Partai Demokrat, yang diikuti oleh Mahalli. Partai Demokrat secara nasional menargetkan masuk tiga besar. Dimana dalam pemilu 2014 lalu, Demokrat harus puas pada posisi empat besar. Untuk itu, NTB berkontribusi besar untuk mencapai target itu, bagaimana tidak, saat Demokrat menjadi pemenang Pemilu 2009 lalu, NTB menyumbangkan tiga kursi, sementara menurun menjadi satu kursi pada

pemilu 2014. “Ketika bicara tentang target nasional untuk mendorong supaya dapat masuk tiga besar, kalau tidak kita kalahkan PDIP, maka harus kalahkan Golkar, kalau tidak paling tidak kalahkan Gerindra, sampai saat ini, tiga partai ini masih dalam tiga besar,” paparnya. Mahalli menuturkan, bahwa semua kader partai harus membangun optimisme. Bagaimana ketika pada emilu 2014 lalu, di tengah berbagai badai musibah yang menimpa kader partai. (ndi)

TPPO TKI NTB ke Turki

Penerima TKI di Turki Warga Suriah

(Suara NTB/dok)

Bawaslu NTB Turunkan Tim Awasi Reses Anggota Dewan Ikut Pilkada Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB, Khuwailid, MH, telah memerintahkan pasukan pengawasnya, yakni Panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi proses kegiatan reses yang sedang dilakukan oleh lima anggota DPRD NTB, yang bakal maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada serentak NTB 2018. Demikian disampaikan Khuwailid kepada Suara NTB, Rabu (7/2) kemarin. ‘’Kita lihat fakta lapangannnya, saya sudah minta teman-teman Panwas kabupaten/kota untuk turun mengawasinya,” kata Khuwailid via pesan singkat WhatsApp. Meski sudah resmi mengundurkan diri, namun kelima anggota DPRD NTB saat ini tengah turun ke konstituennya di dapil masing-masing untuk melakukan reses selama lima hari. Mulai Senin (5/2) sampai tanggal 10 mendatang. Padahal mereka akan ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU pada tanggal 12 Februari mendatang. Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, sebelumnya membenarkan bahwa lima anggota dewan yang sudah mengundurkan diri masih mengikuti kegiatan reses. Reses untuk menyerap aspirasi masyarakat itu, tercatat menjadi reses terakhir untuk mereka. Karena merka masih aktif sebagai anggota dewan. Untuk lima anggota dewan yang ikut mencalonkan diri di Pilkada serentak 2018 ini, baru akan dihentikan fasilitasnya sebagai anggota dewan pada tanggal 21 Februari mendatang, bertepatan dengan penetapan pasangan calon oleh KPU. Sementara itu, untuk proses pemberhentian lima anggota dewan tersebut sedang berproses di Kemendagri. Karena pimpinan DPRD NTB sudah bersurat ke KPU dan juga Gubernur NTB, kemudian untuk dilanjutkan usulan pemberhentiannya ke Mendagri. Adapun lima anggota dewan tersebut, yakni Mori Hanafi dari Fraksi Gerindra, yang maju sebagai bakal calon wakil Gubernur NTB. Kedua yakni H. Rumaksi SJ dari Fraksi Hanura dan Machsun Ridwaini dari Fraksi Bintang Restorasi yang sama-sama maju di Pilkada Lombok Timur. Dua anggota dewan lainnya, yakni TGH. Khudari Ibrahim dari Fraksi PKB dan TGH. Muammar Arafat dari Fraksi Golkar, yang sama-sama maju di Pilkada Lombok Barat. (ndi)

Sakti yang namanya tercantum datang untuk diverifikasi. “Kita sudah berkomunikasi mengenai verifikasi, dan tim Ali-Sakti akan menginfokan kalau mau menghadirkan pendukung. PPS menunggu tim membawa pendukungnya. Tapi sampai batas hari terakhir pukul 24.00, tidak ada yang datang,” tutur Peti. Hasil verifikasi faktual

(Suara NTB/Penrem)

WAWASAN KEBANGSAAN - Danramil 1614-02/Kempo Lettu Kav M. Kasim bersama Babinsa Kempo, Serda Syaiful saat memberikan materi wawasan kebangsaan kepada ratusan siswa-siswi SMAN 2 Kempo.

Danramil Kempo Khawatir Wawasan Kebangsaan Semakin Tergerus Dompu (Suara NTB) UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI yang menjadi empat pilar kebangsaan, dikhawatirkan mulai pudar. Ditingkat generasi “zaman now”, kekhawatiran itu semakin kuat akibat hilangnya mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa di bangku sekolah. Kepedulian akan situasi itu dilirik Kodim 1614/Dompu dan jajarannya, dengan memberikan materi wawasan kebangsaan kepada para siswa-siswi di sekolah-sekolah. Selasa (6/2), Danramil 1614-02/Kempo Lettu Kav M. Kasim bersama Babinsa Kempo, Serda Syaiful memberikan materi tentang Wawasan Kebangsaan kepada ratusan siswasiswi SMAN 2 Kempo. Usai memberikan materi, Kasim menegaskan, kegiatan itu diadakan agar remaja saat ini tahu dan mengerti tentang wawasan kebangsaan yang mencakup empat pilar tadi. Sebab Kasim menilai, anak-anak “zaman now” sudah jauh dari perilaku yang diajarkan

dalam Pancasila. “Sebagian anak-anak atau generasi kita sekarang ini, perilakunya menyimpang dari tatanan. Tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila seperti yang diajarkan kepada kita dulu,” ungkapnya. Oleh karena itu, anggota TNI kelahiran Dompu mengharuskan diberikan pengetahuan, pengertian dan wawasan kebangsaan melalui berbagai kegiatan, baik di bangku sekolah ataupun di luar Sekolah. Terpisah, Dandim 1614/Dompu Letkol Czi Arif Hediyanto, S.IP., menyampaikan apresiasinya kepada Danramil maupun Babinsa tersebut karena peka melihat perkembangan situasi di wilayahnya, terutama perilaku anak-anak muda khususnya anak-anak sekolah. “Kepada para orang tua agar selalu memperhatikan dan memantau perkembangan anak-anaknya setiap saat karena anak-anak sekarang. Sebab hidup di zaman digital yang bebas melihat dunia hanya melalui HP,” tandasnya. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Polda NTB sedang menuntaskan pemberkasan dua tersangka perdagangan orang TKI NTB ke Turki. Bareskrim Mabes Polri memantau penanganan kasus yang diduga melibatkan jaringan Suriah tersebut. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji, Rabu (7/2) mengatakan, penanganan kasus itu sejak awal dipantau Bareskrim Polri. Penanganan oleh Polda NTB karena korban dan pelakunya berasal dari Dompu. “Kita buru tersangka yang lain kalau memang ada. Kasus ini diasistensi Bareskrim, kami sudah siap menangani kasus ini,” jelasnya ditemui usai pelatihan peningkatan kemampuan penyidik polda ntb menangani kasus anak. Meski demikian, penangkapan para pelaku hanya terbatas pada yang berperan sebagai perekrut dan pengirim saja. Sementara orang yang bagian menerima di negara tujuan tidak dapat disentuh. Kendalanya karena benturan sistem hukum. teknis penyidikan kepolisian Turki Kristiaji berbeda dengan Polri.

“Kalau yang penerimanya di sana otoritas Turki yang punya kewenangan. Hanya perekrutnya saja yang bisa ditindak di sini,” kata dia. Soal jaringan penerima, terungkap indikasi warga Suriah yang mengungsi ke Turki akibat konflik yang melanda negeri Timur Tengah tersebut. “Orang Turki tidak butuh pembantu. Kecuali orang Suriah yang mengungsi ke Turki,” terangnya. Sementara mengenai sisa TKI NTB yang diduga masih di dalam penampungan. Pihaknya tidak bisa bergerak lebih lanjut. “Itu kan urusannya Kementerian Luar Negeri. Kita tidak mungkin langsung menjangkau ke sana asal main tangkaptangkap begitu. Hukum acaranya b e d a , ” pungkas Kristiaji. (why)

(Suara NTB/dok)


BUDAYA DAN HIBURAN Mori Serukan Dukungan untuk Kevin, Peserta Indonesian Idol Asal NTB

Halaman 9

SUARA NTB Kamis, 8 Februari 2018

Salah satu peserta Indonesian Idol yang cukup menyita perhatian ialah Abraham Kevin. Pemuda asal Bima, NTB ini tak hanya memiliki suara merdu saat bernyanyi, namun juga mampu membuat orang lain merinding saat mendengarnya berselawat. KEVIN mengaku, sejak di bangku Sekolah Dasar pernah menjuarai lomba azan, MTQ, dan selawatan. Tak ayal, Kevin membuat para penonton Indonesian Idol terpukau saat mendengarnya selawatan dalam penampilannya di babak final result Spektakuler Show, Selasa malam, 6 Februari 2018. Saat malam final result, Kevin tampil bersama 10 peserta Indonesian Idol lainnya. Mereka ialah Bianca Jodie, Ayu Putrisundari, Glenn Samuel, Chandra, Ghea Indrawari, Withney Julinetha, Maria Simorangkir, Joanita Chatarine Veroni Wakum, Ahmad Abdul, dan Marion Jola. Kevin berharap, masyarakat Indonesia khususnya warga NTB dapat terus memberikan dukungan sebanyak-banyaknya melalui sms dengan cara ketik KEVIN dan dkirim ke 95151. Melihat potensi yang luar biasa dari Kevin, Wakil Ketua DPRD

NTB yang juga Bakal Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, sangat mengapresiasi dan mendukung penuh agar Kevin dapat menjadi juara. Mori menyatakan bahwa setiap kegiatan dan karya anak muda NTB yang positif patut mendapat apresiasi dan dukungan agar potensi yang dimiliki anak muda dapat terus dikembangkan dengan baik. Selain itu, Mori juga berupaya untuk dapat memberikan fasilitas dan wadah untuk berlatih kepada anak muda NTB dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. “Saya berharap semoga Kevin bisa menjadi Indonesian Idol yang baru. Yang tentunya juga bisa menjadi kebanggaan bagi warga NTB. Para pemuda seperti Kevin bisa menjadi role model untuk menginspirasi anak-anak muda NTB terus berkreasi di berbagai bidang yang mereka minati,” tegas politi-

si Partai Gerindra NTB ini. Sebagai politisi yang mewakili kaum muda, Mori Hanafi memang menaruh perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan para pemuda dan remaja di NTB. Perhatian Mori ini antara lain terlihat dari dukungan moril yang diberikannya kepada siswa berprestasi dari SMAK Mataram, Nickson Damara G, sebelum berangkat ke Amerika untuk berlatih basket, Jumat, 2 Februari 2018. Sehari sebelum bertandang ke negeri Paman Sam, pebasket nasional asal NTB yang pernah mewakili Indonesia bertanding di Cina itu berpamitan kepada Mori. Selain remaja berprestasi, Mori baru-baru ini juga mengajak ratusan remaja yatim untuk merasakan langsung nonton di bioskop XXI Lombok Epicentrum Mall. Agenda nonton tiga film bertemakan “NTB untuk Semua” itu menampilkan tiga film pendek karya anak-anak kreatif NTB. Pertama, film “Masterpiece NTB Untuk Semua”. Kedua, film “Deklarasi NTB untuk Semua Ahyar-Mori 2018” dan film “Ahyar Mori Harus Menang”. Selain itu, para remaja tersebut juga dihibur

dengan film yang sedang hits, yaitu Dilan 1990. Mori sendiri saat ini tengah berada dalam masa reses sebagai seorang Anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan NTB VI. Di masa resesnya, Selasa, 6 Februari 2018, Mori juga turut memberikan atensi untuk mendukung tumbuhnya prestasi para pemuda di Daerah Pemilihannya. Khususnya, prestasi di bidang olahraga. Upaya itu diwujudkan dengan memberikan bantuan berupa seragam bola, bola kaki, bola voli dan net voli kepada Karang Taruna di sejumlah desa. Karang Taruna yang memperoleh bantuan tersebut antara lain, Karang taruna Desa Nata Kecamatan Palibelo, Karang Taruna Desa Rai Oi Kecamatan Sampe, Karang Taruna Desa Sondosia Kecamatan Bolo, Karang Taruna Desa Bre Kecamatan Palibelo, Karang Taruna Desa Tumpu Kecamatan Bolo dan Karang Taruna Desa Tonggu Kecamatan Belo. (r/*)

(Suara NTB/ist)

Dukungan Ahyar-Mori untuk Kevin di ajang Indonesian Idol

NAM Air, Maskapai ke Sembilan di LIA Praya (Suara NTB) Maskapai NAM Air, Rabu (7/2) kemarin, resmi membuka rute penerbangan Lombok – Bima. Maskapai yang merupakan member dari Sriwijaya Air Group ini menjadi maskapai ke sembilan yang beroperasi di Lombok International Airport (LIA). Selain Garuda Indonesia, Lion Air, Citilink, Wings Air, Travira Air, Silk Air, AirAsia Malaysia dan AirAsia Indonesia. Direktur Operasional NAM Air, (Capt) Danil Aditya, saat penerbangan perdana NAM Air di LIA, mengatakan, pihaknya membuka rute penerbangan di Lombok karena melihat perkembangan penumpang pesawat yang begitu luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Ia pun memastikan, ke depan NAM Air tidak hanya akan melayan rute penerbangan Lombok-Bima saja. Tetapi rute-rute lainnya juga berpotensi untuk digarap. ‘’Melihat potensi yang besar, kita tidak hanya akan terpaku di satu rute saja. Beberapa rute penerbangan lainnya juga tengah kita pertimbangkan untuk kita buka,’’ terangnya. Menurutnya, banyak rute penerbangan

dari dan menuju Lombok yang potensial untuk digarap NAM Air. Namun tentu itu bertahap. Tidak bisa sekaligus. Ia mencontohkan, untuk rute penerbangan perdana sekarang ini saja tingkat keterisian penumpang mencapai 99 persen, untuk rute BimaLombok. Sedangkan untuk rute sebaliknya, Lombok-Bima mencapai 95 persen. ‘’Penumpang yang datang sekarang sebanyak 119 orang. Sementara penumpang yang berangkat mencapai 113 orang. Artinya, keterisian penumpang di atas 90 persen,’’ sebutnya. Sehingga menurutnya, rute penerbangan dari dan menuju Lombok merupakan pasar potensi yang sangat bagus untuk di-

garap. “Kita tidak akan berhenti sampai di sini. Rute penerbangan yang potensial, ke depan juga akan kita isi,’’ tegasnya. Sementara itu, General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, menambahkan, masuknya NAM Air ke Lombok membuat masyarakat kini punya banyak pilihan maskapai penerbangan. Terutama bagi masyarakat yang hendak terbang ke Bima atau sebaliknya. Yang tentunya akan semakin mempermudah dan memperlancar mobilitas masyarakat. Tentu pihaknya berharap, NAM Air tidak terpaku pada satu rute saja. Masih banyak rute lainnya yang bisa dibuka.

(Suara NTB/kir)

MENDARAT - Pesawat Boeing 737 seri 500 milik makapai NAM Air mendarat perdana di LIA, Rabu (7/2) kemarin. NAM Air menjadi maskapai ke Sembilan yang beroperasi di LIA. “Salah satunya rute Bali-Lombok. Dan, pihak maskapai sendiri sudah mengatakan ketertarikannya untuk membuka

rute tersebut,” ujar Ardita. Tinggal sekarang menunggu ketersedian slot time di Bandara Ngurah Rai Den-

pasar. Karena slot time di Bandara Ngurah Rai terbatas. Kalau untuk slot time di LIA, tidak jadi persoalan. “Kalau

untuk slot time di LIA tidak jadi masalah. Yang jadi soal slot time di Bandara Ngurah Rai,’’ pungkasnya. (kir)

Bantu Pariwisata Bima MASKAPAI NAM Air melakukan penerbangan perdana untuk rute Lombok-Bima, pada Rabu (7/ 2). General Manager Lombok International Airport (LIA) I Gusti Ngurah Ardita mengatakan, NAM Air menggunakan Boeing 737-500 dengan kapasitas 120 penumpang yang tediri dari delapan kursi bisnis dan 112 kursi ekonomi. Ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bima. Penerbangan perdana ini membawa 119 Penumpang dari Bima dan tiba di Lombok pada pukul 12.40 Wita. Sedangkan, penerbangan dari Lombok ke Bima akan diberangkatkan pada pukul 13.00 Wita dengan membawa 113 penumpang. Sebelumnya, lanjut Ardi-

ta, penerbangan menuju Bima sudah ada dua kali dalam sehari yaitu menggunakan Garuda Indonesia dan Wings Air. “Saya berharap dengan bertambahnya rute menuju Bima dapat meningkatkan jumlah wisatawan di Pulau Lombok ataupun sebaliknya di Pulau Sumbawa, terutama Bima,” kata Ardita, Rabu (7/2). Menurut Ardita, Pulau Sumbawa memiliki potensi keindahan alam dan wisata yang tidak kalah dari Pulau Lombok. Ardita mencatat, pergerakan penumpang rute Lombok-Bima terus meningkat secara signifikan. Pada 2017, penumpang rute Lombok-Bima tercatat sebanyak 168.645 penumpang. Sementara itu, Direktur Operasional NAM Air, Kapten Daniel Aditya menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada An-

gkasa Pura atas kerjasama yang baik selama ini. Ia berharap penerbangan dari Lombok ke Bima dan sebaliknya bisa berjalan dengan baik di masa mendatang. “Semoga penerbangan ini bisa terus berjalan dengan baik. Saya optimis penerbangan Lombok Bima ini bisa berlanjut dan berjalan dengan baik dimasa mendatang,” ujarnya. Ia juga berharap dengan adanya penerbangan NAM Air ini bisa memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Bima. Seperti harapan dari Pemda Bima selama ini yang menginginkan akses menuju Bima diperbanyak. Ini merupakan salah satu jawaban dari harapan pelaku pariwisata yang ada di Bima saat ini. (lin)

(Suara NTB/lin)

KETERANGAN - Kadipar NTB, H.Moh.Faozal dan Laksamana Pertama TNI Rachmad Jayadi saat memberikan keterangan pers, di Mataram, Selasa (6/2).

NTB Tuan Rumah MNEK 2018 Mataram (Suara NTB) Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang akan digelar tahun ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya, kegiatan ini pernah diselenggarakan di Batam dan Padang, Sumatera Barat. Kegiatan ini sekaligus untuk memperkenalkan potensi pariwisata NTB kepada para peserta yang akan datang. Setidaknya sudah ada 43 negara yang menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan delegasi. Diperkirakan jumlah peserta akan terus bertambah hingga menjelang pelaksanaannya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 5-9 Mei 2018. Berbagai aktivitas kegiatan sudah dipersiapan untuk memberikan kesan yang menarik bagi para peserta. ‘’Kita tentu saja berharap kegiatan ini bisa memberikan banyak manfaat. Selain untuk menjaga perbatasan juga ten-

tu saja untuk memperkenalkan pariwisata yang dimiliki NTB,” kata Komandan Satgas MNEK 2018 Laksamana Pertama TNI Rachmad Jayadi, M.Tr. (Han), di Mataram, Selasa (6/2). Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si juga sudah menyatakan kesiapannya sebagai tuan rumah. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan empat kabupaten yang akan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan itu. ‘’Ke empat kabupaten sudah menyatakan kesiapannya untuk menggelar kegiatan ini. Tentu saja kita akan melakukan berbagai persiapan. Karena ini berkaitan dengan kunjungan wisatawan dan promosi pariwisata kita,’’ ujarnya. Kegiatan yang akan dilaksanakan Satgas MNEK diantaranya latihan bersama di darat dan di laut, bakti sosial, pembangunan sarana dan prasara-

na, bakti kesehatan, kirab kota, Mataram Komodo Fleet Run, fun bike dan program kuliner. Ada pula culture perfomance, demo pesawat udara, joy sailing, kemah pesisir, transplantasi terumbu karang, penenggelaman prasasti, dan city tour. ‘’Kita kemas kegiatannya semenarik mungkin. Jadi semua peserta bisa menikmatinya dengan nyaman,’’ ujarnya. Kegiatan ini pada dasarnya untuk meningkatkan kunjungan wisata di daerah sesuai dengan target 4 juta wisatawan. Selain itu juga agar mampu memantapkan program pembangunan maritim untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. ‘’Kegiatan MNEK 2018 mampu meningkatkan image positif yang berdampak pada kunjungan wisata dan investasi,’’ kata Rachmat Jayadi. (lin)


SUARA NTB Kamis, 8 Februari 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Penundaan Pilrek Unram Jadi Atensi Bentuk Karakter Anak KEBERADAAN penyuluh di bawah lingkup Kementerian Agama (Kemenag) sangat penting dalam upaya pembentukan moral masyarakat. Penyuluh berperan sebagai teladan, panutan, sekaligus sebagai rujukan dan tempat bertanya masyarakat tentang hal ihwal keagamaan. Rohimah, S.Sos., penyuluh pada Kemenag Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengungkapkan tugas sebagai penyuluh, harus memiliki kesadaran bahwa penyuluhan, penerangan, bimbingan, dan hal-hal ter(Suara NTB/ist) kait penjelasan hal ihwal Rohimah keagamaan hendaknya memiliki penjelasan yang mencerahkan di tengah masyarakat. Setidaknya, kata Rohimah, penyuluh mengemban tiga fungsi yang harus senantiasa terpatri. Pertama, penyuluh ialah pembimbing yang menuntun masyarakat terkait dengan agama. Kedua, penyuluh agama merupakan teladan, panutan sekaligus rujukan tempat bertanya masyarakat mengenai agama. Ketiga, penyuluh berfungsi sebagai penyambung lidah pemerintah, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah terkait keagamaan dapat tersampaikan dengan baik di masyarakat. Luasnya tugas dan lapangan dakwah seorang penyuluh tidak jarang memaksa mereka juga turun ke sekolah dan madrasah. Di sana mereka memberikan arahan, bimbingan, kepada siswa agar senantiasa berbudi pekerti yang luhur. “Kadang-kadang kita juga turun ke sekolah memberikan penyuluhan,” katanya menjelaskan. Tugas-tugas itu merupakan bagian dari tanggungjawab seorang penyuluh dengan harapan agar nantinya lahir generasi dan masyarakat berkualitas. (dys)

Komisi X DPR RI akan Panggil Menristek Dikti Mataram (Suara NTB) Pemilihan Calon Rektor Universitas Mataram (Unram) yang mengalami penundaan hingga dua kali sangat disayangkan. Pasalnya, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tidak memberikan penjelasan apapun terkait penundaan itu. Komisi X DPR RI pun siap memanggil Menristek Dikti guna meminta keterangan lebih jauh. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Dr. Abdul Fikri Fakih, MM., saat datang ke Mataram, Rabu (7/2). Dikatakan Fikri, banyak catatan diberikan Komisi X DPR RI terhadap kinerja Menristek Dikti. Tidak saja di Unram, penundaan pemilihan rektor hingga pelaksana tugas (Plt) terjadi di berbagai tempat. “Me-

mang Kemendikti banyak PR, di UNJ juga terpaksa di PLT kemudian di sini kita juga dengar ada penundaan,” ungkapnya. Salah satu sebab yang nanti akan digali ialah besarnya kewenangan yang dimiliki menteri sebesar 35 persen dari jumlah suara. Sehingga berakibat pada adanya calon rektor yang menang di pemilihan tahap pertama, namun tidak dilantik menteri. “Nah suara menteri diarahkan kemana. Itu kemenangan menteri, meskipun bukan pemenang di

situ, sehingga bagi pemenang bisa jadi lain dilantik,” ungkapnya. Untuk sementara, pihaknya masih menampung satu demi satu persoalan yang muncul di dunia pendidikan tinggi. Termasuk persoalan saat pemilihan rektor berlangsung. “Dikumpulkan jadi satu. Di NTB, Papua, Jakarta dan sebagainya,” ujarnya. Dia pun meminta agar civitas akademika Unram membuat surat protes yang ditujukan terhadap Menristek Dikti yang

(Suara NTB/dys)

Abdul Fikri Fakih

SMAN 2 Gerung Optimis Bisa Laksanakan UNBK

Hindari Kekerasan di Sekolah

Harus Ada Kolaborasi antara Sekolah dengan Orang Tua Mataram (Suara NTB) Kekerasan yang terjadi di sekolah seharusnya tidak mesti terjadi. Baik yang dilakukan oleh guru atau siswa, terlebih lagi oleh orang tua siswa yang menitipkan anaknya untuk dididik di sekolah. Tren kekerasan belakangan ini semakin sering terjadi. Pengamat pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Syafril, S.Pd., M.Pd., Rabu (7/ 2) mengatakan, tren kekerasan yang terjadi belakangan di sekolah merupakan (Suara NTB/dok) kondisi ironis yang berulang M. Syafril kali terjadi di dunia pendidikan. Kasus terbaru, ada dugaan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua murid kepada seorang guru di SDN 4 Rarang, Kecamatan Terara. “Yang seharusnya tidak mesti terjadi di dunia pendidikan ada tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh guru atau siswa, lebih-lebih orang tua siswa yang menitipkan anaknya dan mengiklaskan anaknya dididik di sekolah,” sesalnya. Syafril menjelaskan, kondisi ini menggambarkan tanggung jawab pendidikan oleh orang tua siswa belum berjalan. Beberapa kasus membuktikan orang tua tidak bertanggung jawab mendidik anak. “Artinya, kolaborasi antara pihak sekolah dan pihak orang tua siswa tidak berjalan dengan baik,” jelasnya. Mantan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMM ini menambahkan, ada problem dip roses pendidikan, yang disinyalirnya karena berorientasi pada kuantitas. Ia menilai pemerintah selama ini dalam membangun keluaran pendidikan cenderung kuantitatif,atau yang dimaksud sebagai ranah kognitif. Padahal menurutnya, di konsep pendidikan, evaluasai dilakukan pada tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Namun, masalahnya,. Satu-satunya indikator yang cenderung digunakan adalah kognitif. “Kalau dia (siswa) UN baik, kalau secara sikap menunjukkan sikap tidak baik, itu bisa lulus. Ini paradigma yang harus diubah, yang harus ditonjolkan aspek koginitif dan afektif harus berjalan beriringan. Kalau beriringan pasti pendidikan kita akan mengarah pada perbaikan,” sarannya. Ia juga memandang selama ini pendidikan dominan mentransfer pengetahuan atau transfer of knowledge, sementara yang juga diperlukan adalah mentransfer nilai atau transfer of value melalui keteladanan. Masalah lainnya, Syafril menyoroti guru yang tidak terlalu berani melakukan tindakan sanksi. Padahal dalam konteks psikologi pendidikan, sanksi itu adalah suatu yang wajar. “Artinya ada model pemberian penghargaan, ada juga berupa sanksi yang wajar. Itu yang mesti dipahami oleh masyarakat luas,” katanya. Di sisi lain, ada problem di level lingkungan sosial di mana anak itu bergaul. Menurutnya, anak akan cenderung menjadi orang jahat kalau berada di lingkungan orang jahat. “Kalau terbiasa berada di lingkungan keras, cenderung akan menjadi keras, kita lihat anak yang melakukan kekerasan, di lingkungan mana dia,” ujarnya. Ia menekankan, pendidikan mental karakter anak juga dibentuk melalui lingkungan sosial. Syafril memandang bahwa tiga lingkungan yaitu keluarga, masyarakat termasuk media sosial, dan sekolah mempengaruhi pendidikan mental anak. “Tiga lingkungan itu haruslah mampu mendorong generasi , anak yang sedang sekolah, bersama membangun keberadabannya, sikap yang beradab,” ujarnya. (ron)

ditembuskan ke Komisi X DPR RI. Dengan demikian akan mempermudah lembaga legislatif itu memanggil dan mengevaluasi segala persoalan di dunia pendidikan tinggi. “Kalau perlu nanti disampaikan, kalau tidak ada aspirasi, dari Komisi X sulit. Kebetulan ada Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi,” sambungnya. Dia pun enggan berkomentar jika ada anggapan Menteri bermain politik saat pemilihan rektor. “Bisa saja asumsi seperti itu, bisa saja kita gali nanti pada evaluasi menyeluruh pada pendidikan tinggi. Termasuk mengevaluasi kewenangan itu. Kita minta secara tertulis itu disampaikan. Untuk dibahas saat raker bersama menteri,” tukasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

TINJAU - Anggota Komisi X DPR RI meninjau kondisi ruang baca pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah NTB, Rabu (7/2).

Tempati Posisi Strategis, Keberadaan Perpustakaan Minim Perhatian Mataram (Suara NTB) Keberadaan perpustakaan dalam pilar pembangunan generasi unggul sangat penting. Bahkan posisinya sangat strategis. Hanya saja, posisinya yang strategis belum diimbangi dengan perhatian memadai dari pemerintah. Plt. Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, H. Supratman Muslim MZ, saat menerima kunjungan Anggota Komisi X DPR RI, Rabu (7/2) mengungkapkan keberadaan perpustakaan yang masih minim perhatian dari pemerintah. “Perpus sangat penting tapi tidak kami rasakan perhatian yang penting. Mudahan kami tidak dianaktirikan,” ungkap Muslim. Di samping mengungkapkan minimnya perhatian pemerintah terhadap perpustakaan, dia juga menyebut pelayanan jadi kurang maksimal, karena banyak memiliki kekurangan sarana dan prasana. Sebut saja kata

dia adalah pihaknya kekurangan mesin scanner. “Kami kekurangan sarana dan prasarana seperti mesin scanner, kapasitas mesin saat ini kurang memadai,” ungkapnya. Akibat keterbatasan sarpras ini, tentu produk yang dihasilkan belum bisa maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Selain kekurangan sarana dan prasarana, yang tidak kalah penting ialah minimnya pembinaan terhadap SDM pengelola perpustakaan. Padahal para pengelola bekerja secara sukarela dan ikhlas. Mereka semua membutuhkan pembinaan dari pemerintah. Termasuk adanya pelatihan bagi para pengelola perpustakaan baik perpustakaan desa, masyarakat, ataupun perpustakaan komunitas. “Ini yang penting kami sampaikan. Bagaimana kita mampu menerobos layanan kita sampai masyarakat kecil dengan tersedianya layanan perpustakaan,” jelasnya.

Mengingat basis pengembangan perpustakaan ialah bagaimana pengembangan perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan desa dan perpustakaan komunitas. “Karena ini jadi parameter pengembangan budaya masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Dr. Abdul Fikri Faqih MM., akan mengumpulkan semua masukan dari daerah termasuk segala kekurangan yang ada pada pengelolaan perpustakaan. Kunjungan Komisi X DPR RI tidak saja dilakukan di NTB, melainkan juga di Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Malang. Dia berharap, melalui kunjungan ini dapat menyatukan persepsi semua pihak untuk bersama membangun perpustakaan. “Menyamakan persepsi karena perpustkaan adalah wahana. Komitmen kami bahwa perpustakaan adalah pembangunan generasi bangsa. Ini tugas bersama untuk tingkatkan literasi,” ujarnya. (dys)

Gubernur Tandatangani SK Mutasi 300 Guru SMA/SMK Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menandatangani Surat Keputusan (SK) mutasi 300 guru SMA/SMK di NTB. Mutasi ini dimaksudkan untuk pemerataan guru untuk peningkatan kualitas pendidikan jenjang SMA/SMK yang sudah resmi beralih ke provinsi sejak awal 2017 lalu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H.

Fathurahman, M. Si mengatakan bahwa memang SK mutasi guru itu secara kepegawaian lewat satu pintu yakni BKD. Semua hal yang menyangkut SK Gubernur, maka pengurusannya lewat satu pintu yakni BKD. “Tetapi dalam pengusulannya tentu dari Dinas teknis, dalam hal ini Dikbud. Kami hanya dari sisi administrasi saja. Karena dia menggunakan SK Gubernur yang harus diparaf

Kepala BKD dan Sekda. Sehingga petikannya pun dibuat oleh BKD,” kata Fathurahman ketika dikonfirmasi Suara NTB, belum lama ini. Ia membenarkan bahwa sudah keluar SK Gubernur mengenai mutasi 300 guru SMA/ SMK yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. “Sudah ditandatangani. Mengenai penempatan seluruhnya melalui mekanisme di Dikbud. SK pertamanya itu dulu (300 orang),” katanya. Rencananya ada seribuan guru yang akan dimutasi. Untuk tahap pertama baru sekitar 300 orang. Berdasarkan informais yang diperoleh dari Dinas Dikbud, mutasi guru ini tujuannya untuk pemerataan jumlah guru SMA/SMK. “Sehingga tidak ada double pengajar yang melebihi. Jadi susah untuk sertifikasinya. Karena untuk sertifikasi harus dipenuhi 24 jam per minggu. Baru bisa sertifikasi. Kalau dia banyak pada mata pelajaran yang sama, saling berebut nanti,” jelasnya. Hal itulah yang diatur olegh Dinas Dikbud dengan menggelar mutasi. Sekolah yang kekurangan guru PNS, maka akan dilakukan pemerataan dengan mendatangkan dari sekolah yang banyak guru negerinya. “Ini kan (mutasi) tahap pertama,” tandasnya. (nas)

Gerung (Suara NTB) Pemerintah mendorong agar semua sekolah tahun ini melaksanakan ujian nasional menggunakan komputer atau Ujian Nasionak Berbasis Komputer (UNBK). Sebagian sekolah merasa tuntutan pemerintah itu cukup berat. Mengingat dorongan pemerintah tidak diimbangi dengan upaya bantuan sarana dan prasarana terhadap sekolah. Kepala SMAN 2 Gerung Abdul Khalik, mengemukakan jika saat ini pihaknya berusaha agar UN bisa dilaksanakan dengan menggunakan komputer. Meski komputer yang dimiliki masih sangat kurang. Saat ini, jumlah komputer yang dimiliki baru empat unit. Jumlah itu jauh dari kata cukup terlebih jumlah calon peserta UN tahun ini mencapai ratusan siswa. Padahal syarat sekolah dapat melaksanakan UNBK paling tidak harus memiliki laptop sepertiga dari keseluruhan jumlah calon peserta UN. “Kita masih sangat kurang,” terangnya. Dia pun kini tengah menempuh berbagai upaya untuk memenuhi syarat agar jumlah laptop tercukupi. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan meminjam laptop pada siswa dan guru. Meski demikian, dari hasil komunikasi yang dilakukan pihak sekolah dengan para siswa, saat ini baru terakumulasi 19 laptop dari siswa dan guru. Dengan demikian, masih ada pulu-

han laptop lagi yang harus dicari. “Kita maklumi kondisi siswa di sini, termasuk pinggiran,” katanya menjelaskan. Dikatakan, tahun lalu sekolah ini tidak melaksanakan UNBK karena kekurangan komputer. Kendala lain ialah di peralatan, servernya tidak ada, termasuk juga komputer sangat terbatas. “Sekarang saja itu juga kendala. Tapi kita berusaha maksimal, harus kita adakan komputer,” katanya. Sedang kerjasama dengan sekolah lain kata dia, masih memungkinkan untuk dilakukan. Meski kondisi yang sama juga dialami oleh sekolah lain di Lombok Barat. “ Juga hampir sama kekurangan. Sehingga siapa yang duluan minta laptop ke SMK jadinya ini,” ungkap Khalik. Kalau tidak, dia berencana akan meminjam laptop ke SMKN 7 Mataram. Karena dulu sewaktu menjadi Kepala SMAN 8 Mataram, Khalik pernah meminjam laptop ke sekolah itu untuk melaksanakan UNBK. Kini dengan jumlah peserta UN mencapai 105 orang, setidaknya harus ada 40 unit laptop. Maka pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan UNBK. “Mau tidak mau harus kita pinjam ke SMK karena adanya dorongan. Saya dengar dengar sih mau ada bantuan, tapi dikasih setelah UN. Ya, bisa dipakai tahun depan. Tapi kita optimis bisa UN dengan berbagai caralah,” tukasnya. (dys)

Tim Peneliti Unram Kembangkan Rumput Laut untuk Pengobatan Mataram (Suara NTB) Fakultas MIPA Universitas Mataram (Unram) menggelar workshop internasional guna membahas berbagai temuan hasil penelitian tentang potensi pengembangan rumput laut di berbagai belahan dunia. Workshop internasional yang diikuti puluhan dosen itu berlangsung di gedung Fakultas MIPA Unram. Tak hanya itu, workshop juga berlangsung di sejumlah tempat seperti Jepang menggunakan teleconference. Tim Peneliti Rumput Laut dari Unram Prof. Ir. H. Sunarpi, menegaskan pelaksanaan workshop untuk mengungkapkan hasil penelitian tentang rumput laut dan prospek pengembangannya bagi kehidupan manusia. “Sebagaimana diketahui NTB sangat potensial dengan rumput laut, jadi harus dikembangkan,” ungkap Sunarpi. Kegiatan workshop ini menampilkan berbagai hasil penelitian dari berbagai negara tentang rumput laut dan progres penelitian ke depan yang outputnya ke depan adalah dapat dikembangkan ke berbagai arah pengembangan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Khusus hasil penelitian tim Unram, pihaknya melakukan penelitian untuk menemukan

pupuk cair dari rumput laut dan rumput laut sebagai obat untuk menekan penyebaran penyakit kanker, serta rumput laut sebagai pelindung kulit. Hasil penelitian tersebut akan terus dikembangkan pada tahun 2018 ini. Selain itu dipastikan pula, hasil temuan rumput laut sebagai obat penyebaran kanker akan jadi satu-satunya temuan luar biasa bidang penelitian di Indonesia. Sementara itu, Dekan FMIPA Unram Prof. Ir. Surya Hadi, menyebut kegiatan ini bagian dari kerjasama internasional MIPA untuk menghasilkan publikasi karya-karya ilmiah bertaraf internasional. Karena dengan adanya penelitian bersama dengan perguruan tinggi luar negeri, sangat memudahkan untuk dilakukan publikasi karya ilmiah pada jurnal bertaraf internasional. Selain itu, dia berharap kegiatan ini diharapkan mampu memunculkan teknologi tepat guna dengan konsep pengembangan yang bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. “Ini merupakan hasil penelitian bersama sejumlah peeguruan tinggi luar negeri. Langkah penelitian bersama ini sebagai cara memudahkan agar hasil penelitian dapat dipublikasikan ke jurnal internasional,” terangnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

BERSAMA - Tim Peneliti Rumput Laut dari Unram H. Sunarpi (paling kiri) bersama narasumber pada workshop internasional pengembangan rumput laut yang digelar Fakultas MIPA Unram, Rabu (7/2).


SUARA NTB Kamis, 8 Februari 2018

Besok, Owi/Butet Tampil di Mataram Mataram (Suara NTB) Panitia Pelaksana (Panpel) Djarum Badminton All Stars memastikan mantan pemain mintang PB Djarum, Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir (Owi/Butet) akan hadir di Mataram, Jumat (9/3) esok. Peraih medali emas di olimpiade tahun 2016 itu akan melakukan pertandingan eksebisi melawan Rehan Naufal Kusharjanto/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Panpel Djarum Badminton All Stars, Dwi Klik Santosa, bersama Ketua Event Organizer (EO) event, Tri Ikhsan yang dikonfirmasi Suara NTB di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (7/2) kemarin mengatakan Tantowi Ahmad dan Liliyana Natsir akan hadir. “Hasil konfirmasi kami kemarin mereka (Liliyana dan Tantowi) akan tiba di Mataram hari Jumat,” ucapnya. Dijelaskannya, kehadiran kedua pemain bintang di provinsi NTB itu dihadirkan oleh Djarum Foundation untuk menarik minat para penggemar bulutangkis di Mataram dan sekitarnya. Maklum pihak Djarum Foundation akan melaksanakan Djarum Badminton All Stars & Coaching Clinic di GOR Turide, Mataram, Lombok, pada 9 – 10 Februari 2018. Dijelaskannya, sesi pelatihan (coaching clinic) diadakan pada hari pertama yakni Jumat, 9 Februari 2018. Coaching clinic ini ditujukan kepada para pelatih lokal dan atlet-atlet muda asal Mataram dan sekitarnya. Sejumlah legenda PB Djarum akan hadir di antaranya Christian Hadinata, Lius Pongoh, Meiliana Jauhari, Sigit Budiarto, Luluk Hadianto, Alvent Yulianto, Tri Kusharjanto, Hariyanto Arbi, dan Eddy Hartono. Kemudian, di hari kedua yaitu Sabtu, 10 Februari 2018 mulai pukul 15.00 WITA akan digelar laga eksebisi di GOR Turide, Mataram yang mempertemukan bintang-bintang PB Djarum seperti Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, Rehan Naufal Kusharjato/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Rinov Rivaldi, dan Berry Angriawan. Menariknya, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir akan bertanding melawan Rehan Naufal Kusharjanto/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Ini merupakan “laga ujian” bagi Rehan dan Nadia, juara Asian Junior Championship (AJC) 2017, melawan seniornya, peraih medali emas Olimpiade Rio 2016, Tontowi Ahmad/ Liliyana Natsir. Pertandingan eksebisi ini bisa dinikmati masyarakat umum secara gratis alias tidak dipungut biaya. Menurut Tri, pertandingan eksebisi tersebut diharapkan bisa memantik semangat masyarakat NTB di dunia bulutangkis. “Pertandingan Djarum Badminton All Stars ini saya jamin akan sangat seru. Apalagi ada Owi/Butet (saya Liliyana dan Tantowi) sebagai pemain kelas dunia yang penampilannya pasti ditunggu-tunggu oleh para penggemar bulutangkis. Jadi kami mengajak semua penggemar bulutangkis di Mataram dan sekitarnya untuk datang dan menyaksikan Djarum Badminton All Stars ini,” ujarnya. Yoppy menambahkan, Mataram dan daerah-daerah lainnya di wilayah NTB menyimpan potensi bulutangkis yang terus bertumbuh. Dengan kehadiran para pemain bintang dan legenda PB Djarum di Mataram diharapkan bisa memberikan suntikan semangat anak-anak muda di sana untuk menekuni olahraga bulutangkis. (fan)

Atlet Voli Pasir NTB Terus Mantapkan Latihan Mataram (Suara NTB) Tim voli pasir NTB terus memantapkan latihan guna menghadapi Sirkuit Nasional Bola Voli Pasir yang akan berlangsung di Pantai Kute Mandalika, Lombok Tengah (Loteng), 24 Februari-1 Maret 2018. Sesi latihan itu dikuti oleh mantan atlet PON NTB, Tio Kusuma, Alisya Mutakhara dan sejumlah atlet muda binaan PBVSI NTB. Para atlet dilatih oleh Pelatih Putu Timi Widani dan Surahman Sidik. Dan dipantau langsung oleh Ketua Umum Pengprov PBVSI NTB, H. Surya Bahari. Surya Bahari yang diwawancara Suara NTB menjelaskan bahwa kegiatan latihan atlet itu dalam rangka persiapan menghadapi Sirnas Voli Pasir di Pantai Mandalika akhir bulan ini. Dia berharap atlet NTB dapat mengukir prestasi di event tersebut. Terutama atlet-atlet senior NTB seperti pasangan Putu Dini Jasita dan Dita Juliana serta pasangan Tio Kusuma dan Danangsyah diharapkan bisaa menorehkan prestasi. “Kita berharap atlet senior NTB bisa tampil maksimal di event ini. Sehingga atlet NTB bisa tail sebagai juara,” ujarnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, event yang dihajatkan untuk atlet-atlet terbaik nasional itu dipastikan akan melibatkan tim-tim terbaik level internasional, pasalnya event itu akan melibatkan beberapa tim terbaik dari negaranegara di ASIA. Seperti tim asal Hongkong, Singapore dan Thailand dipastikan akan unjuk gigi di event bergengsi itu. “Kita mengundang atlet-atlet dari Negera luar untuk mengikuti Sirnas. Seperti Hongkong, Singapore dan Thailand sudah kami undang. Selain itu kita mengundang beberapa negara lainnya,” ucapnya. Sementara, penunjukan NTB sebagai tuan rumah Sirnas atas rekomendasi Pengurus Besar (PB) PBVSI. Pihak PBVSI NTB sebagai panitia mengatakan siap menjadi tuan rumah yang baik untuk menyelenggarakan event yang memperbutkan total hadiah uang pembinaan sebesar Rp 80 juta itu. Sebagai tuan rumah, PBVSI NTB mengupayakan penyelenggaraan event itu berjalan sukses. Selain sukses penyelenggaraan, pengurus juga menginginkan atlet NTB sukses mengukir prestasi. Beberapa atlet nasional NTB juga akan ikut, seperti atlet voli pasir nasional asal NTB, Danangsyah, Tio Kusuma, Putu Dini Jasita dan Dhita Juliana. Selain itu atlet Pelatnas asal Jogjakarta, Candra dan Gilang juara PON 2016 dipastikan ambil bagian. (fan)

(Suara NTB/fan)

PANTAU ATLET - Tampak Ketua Umum Pengprov PBVSI NTB, H. Surya Bahari sedang memantau atlet yang sedang latihan di Lapangan Voli Pasir GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (7/2).

SUARA NTB

Halaman 11

Wakili TNI/AD di Jabar, Petinju NTB Raih Dua Emas Mataram (Suara NTB) Dua atlet tinju asal NTB, Putra Samada dan Endang sukses mendulang dua medali emas di Kejurnas Tinju Piala Kapolda Metro Jaya Cup, 26 Januari hingga 3 Februari lalu. Sayangnya, dua medali yang diraih kedua atlet andalan NTB itu dipersembahkan untuk TNI/AD Bandung, Jawa Barat (Jabar). “Dua medali emas yang diraih Endang dan Putra Samada untuk TNI/AD Bandung, Jabar. Soalnya dua atlet itu mewakili TNI/AD Bandung di kejurnas itu,” ucap Sekum Pengprov Pertina NTB, H. Haryoto AZ yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (7/2).

Dikatakan Haryoto, kedua atlet andalan NTB itu harus mewakili TNI/AD Bandung karena kedua atlet itu merupakan anggota TNI/AD Bandung, Jabar. Sementara Pertina NTB sendiri tidak mengirim atlet di event yang melibatkan 180 atlet dari 30 provinsi yang menjadi peserta.

Lanjut Haryoto, selain meraih dua medali emas, atlet asal NTB lainnya, Jubaitul dan Sinta berhasil merebut dua medali perunggu. Jubaitul yang turun di kelas 54 Kilogram putri juga mewakili TNI/ AD Bandung, sementara Sinta yang turun di kelas 51 Kg putri mewakili Sasana Noto-

rius Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Di tempat terpisah, Pelatih Tinju Sasana Notorius KSB, Indah Dugi Cahyono yang dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan bahwa sasana Notorius KSB menurunkan dua atlet di event itu, yakni Sinta dan Karmila. “Sayangnya Karmila yang ikut di kelas 57 Kg putri gagal meraih medali. Dia kalah dibabak penyisihan,” jelasnya. Indah Dugi Cahyono yang biasa disapa Dugi membenarkan bila ketiga atletnya, Pu-

tra Samada, Endang dan Jubaitul mewakili TNI/AD Bandung. Sehingga dia selaku pemilik tiga atlet itu tidak berani mengklaim dua medali emas dan satu perunggu diraih tiga atlet itu. Menurutnya, Sasana Tinju Notorius hanya mengirim dua atlet di event tersebut. Dan secara sportif dia mengakui bahwa kedua atletnya gagal meraih target medali emas. “Sebenarnya saya target medali emas di Karmila. Tapi sayangnya Karmila kalah,” jelasnya. (fan)

Awal Tahun, Pneumonia, Bronkopneumonia dan Diare Marak Dompu (Suara NTB) Kepala Ruangan Anak RSUD Dompu, Iin Iskanturani, S.St., mengungkapkan, dari sekian banyak jenis penyakit anak yang ditemukan penderita pneumonia, bronkopneumonia dan diare masuk trend tertinggi awal tahun ini, satu diantaranya telah berujung kematian. “Sampai saat ini baru satu orang yang meninggal karena pneumonia,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (7/2). Meninggalnya penderita pneumonia itu menyusul kondisi saat penanganan awal sudah sangat memprihatinkan, seperti sesak nafas kronis yang dialami. Karenanya, tak heran jika banyak penderita penyakit ini yang berujung kematian. Seadainya orang tua pasien mau merujuk lebih awal ketika menemukan gejala batuk, pilek dan sesak nafas pada anak bisa dipastikan penanganan pihaknya akan lebih efektif. “Itu murni penanganan terlambat, dari rumah sudah jelek, sesak sekali nafasnya ndak bisa diatasi. Sampai disini paling kami bisa bantu seadanya karena dari rumah dia jaringanya sudah banyak yang rusak,” jelasnya. Selain karena penanganan terlambat, tambah Iin Iskanturani, juga kolaborasi antar tenaga kesehatan dengan pihak keluarga pun kerap men-

jadi kendala, seperti meminta pulang paksa setelah melihat kondisi anak membaik. Hal itu lantas memutus dan akan percuma pengobatan awal yang telah dilakukan. Disebutnya, banyak faktor yang menyebabkan anak menderita tiga jenis penyakit mematikan ini, diantaranya pengaruh pola asuh dan pengobatan yang salah terhadap gejala penyakit yang muncul, enggan melakukan pemeriksaan dan kondisi lingkungan yang buruk. “Rata-rata pasien yang menjalani perawatan disini memang memiliki penyakit penyerta berupa TB paru,” ungkapnya. Iin Iskanturani menjelaskan, pneumonia salah satu jenis penyakit yang menyerang sistim pernafasan dengan ciriciri awal batuk, flu dan demam, sedangkan bronkopnemunoia berupa peradangan pada dinding brokiolus dan jaringan-jaringan paru sekitar broko. “Kalau penyakit saat cuaca itu biasa DE, Ispa dan yang tidak berkaitan dengan musim sekalipun biasanya pnemunia dan diare,” pungkasnya. (jun)

PERAWATAN - Pasien anak saat menjalani perawatan di ruang anak RSUD Dompu, Rabu (7/2).

Showroom Benih Diupayakan Berfungsi di Pertengahan Tahun Taliwang (Suara NTB)Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunnak) Sumbawa Barat tetap mengupayakan showroom benih yang tercatat sudah satu tahun lamanya mangkrak, untuk digunakan. Bahkan showroom benih tersebut, akan diserahkan kepada rekanan (pihak ketiga) dengan harapan bisa dikelola dengan baik. Kepala Distanbunnak Sumbawa Barat drh. Khairul Jibril MM kepada Suara NTB, Rabu (7/2) mengatakan, memang keberadaan bangunan tersebut, dari rampungnya pembangunan di tahun 2016 lalu, hingga saat ini belum bisa digunakan. Hal tersebut terjadi karena pasokan benih oleh Pemerintah masih sangat terbatas. Menyikapi masalah ini, maka pihak terkait berencana untuk menyerahkan pengelolaan gedung kepada pihak ketiga (rekanan). Hal ini dilakukan supaya gedung ini tidak rusak begitu saja karena tidak kunjung digunakan dengan baik. “Kita sudah bicarakan rencana ini (keterlibatan pihak ketiga) bersama dengan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) dan mereka merespon baik rencana ini dengan harapan bangunan ini menjadi gedung mangkrak,” ungkapnya. Dikatakannya, keberadaan gedung ini sebenarnya sangat representatif untuk menunjung kebutuhan benih yang

ada di daerah. Bahkan fasilitas pendukung berupa listrik dan air sudah disiapkan, tinggal kemauan memanfaatkannya saja yang saat ini diperlukan. Tentu dengan adanya keterlibatan pihak ketiga, pihak terkat sangat berharap gedung ini bisa bermanfaat. Hanya saja hingga saat ini gedung tersebut masih sepi peminat yang mengelola. Karena baru satu rekanan saja yang bersedia menempati bangunan ini. “Baru satu orang yang sangat berminat untuk menggunakan gedung ini dan mudahmudahan dalam waktu dekat sudah kejelasan dari peminat ini untuk menggunakan bangunan tersebut,” ungkapnya. Ia menambahkan, pihaknya juga menargetkan supaya gedung ini bisa digunakan di tahun ini juga (2018). Hal ini dilakukan supaya kelangkaan benih dan kebutuhan tani lainnya semakin bisa ditekan di Sumbawa Barat. Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) dari adanya showrom benih ini juga bisa meningkat. Karena pada hakikatnya aset-aset yang ada saat ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak lagi menjadi bangunan mangkrak. “Kita sangat berharap dengan beroperasinya gedung ini kelangkaan benih di warga masyarakat bisa semakin ditekan, sekaligus mampu meningkatkan PAD yang hingga saat ini dianggap masih belum maksimal,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/jun)

KPU Dompu Usulkan Pemekaran Dapil di Pemilu 2019 Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu mengusulkan pemekaran Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Dompu pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Usulan pemekaran dari 3 dapil menjadi 4 ini akan disampaikan ke KPU RI melalui KPU NTB setelah dilakukan konsultasi publik yang dihadiri pimpinan partai politik (Parpol), tokoh masyarakat, LSM dan wartawan, Rabu (7/2). Kendati ada rencana perubahan dapil, jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten Dompu tetap 30 kursi sesuai jumlah penduduk Kabupaten Dompu sebanyak 214.795 jiwa yang diserahkan Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri) ke KPU RI pada Desember 2017 lalu. Pada Pemilu 2014 lalu, dapil untuk DPRD Kabupaten Dompu sebanyak 3 dapil. Dapil Dompu 1 terdiri dari gabungan Kecamatan Dompu, Pajo, dan Kecamatan Huu sebanyak 11 kursi. Dapil Dompu 2 terdiri dari gabungan Kecamatan Woja dan Kecamatan Kilo sebanyak 8 kursi. Dapil Dompu 3 terdiri dari gabungan Kecamatan Manggelewa, Kempo dan Kecamatan Pekat sebanyak 11 kursi. “Pada pemilu 2019, kita usulkan perubahan dapil dari 3 dapil di pemilu sebelumnya menjadi 4 dapil ke KPU RI melalui KPU NTB. Perubahan ini karena dapil Dompu 2 tidak sesuai keputusan atau

PKPU No 16 tahun 2017 (tentang penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota),” kata Ketua KPU Dompu, Rusdiyanto, ST saat membuka rapat koordinasi dan uji publik penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Dompu pemilu tahun 2018 di hotel Tursina, Rabu (7/2) kemarin. Rusdiyanto mengungkapkan, usulan perubahan dapil dilakukan berdasarkan 7 prinsip penyusunan dapil dan pembahasan sesuai peraturan yang berlaku. Usulan ini juga berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan KPU Dompu beberapa waktu lalu dan uji publik ini merupakan pertemuan terakhir terkait dapil untuk pemilu 2019. “Pertemuan ini merupakan kesimpulan akhir usulan penataan dapil,” katanya. Agus Setiawan, SH anggota komisioner KPU Dompu menambahkan, 7 prinsip dalam penyusunan dapil seperti kesetaraan nilai suara, ketaatan pada nilai yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, cakupan wilayah yang sama, kohesifitas, dan kesinambungan. Berdasarkan bilangan pembagi penduduk (BPPd) Kabupaten Dompu 7.159 jiwa, sehingga alokasi kursi per Kecamatan yaitu Dompu 7 kursi, Pajo 2 kursi, Huu, 2 kursi, Woja 7 kursi, Kilo 2 kursi, Manggelewa 4 kursi, Kempo 2 kursi, dan Pekat 4 kursi. Perubahan dapil Woja dan

Kilo karena kedua wilayah ini bertentangan dengan prinsip pembentukan dapil 1 hingga 6. Kedua wilayah ini berbatasan dalam peta, tapi pegunungan besar membatasi kedua wilayah dan akses transportasinya melewati Manggelewa. Sejarah dan budaya kedua wilayah juga sangat berbeda. Sehingga Kecamatan Kilo disatukan dengan Kecamatan Manggelewa yang berbatasan wilayah, akses transportasi dan budaya. “Bila Kilo digabungkan dengan Manggelewa, Kempo dan Pekat secara jumlah kursi tidak bertentangan, karena masih dalam batasan 12 kursi. Tapi ini justru akan memberikan efek biaya tinggi akibat kondisi geografis dan jarak tempuh yang jauh dari Pekat ke Kilo. Selain itu tidak ada perimbangan antar dapil,” kata Agus Setiawan. Pada sesi tanya jawab dan usul saran, pimpinan parpol dan tokoh masyarakat sepakat melakukan pemekaran dapil. Namun diantaranya menghendaki agar pemekaran dapil menjadi 5, yaitu dapil Dompu 1 dimekarkan menjadi dapil Kecamatan Dompu 7 kursi, dapil Kecamatan Pajo dan Huu 4 kursi. Perubahan dapil ini tidak diakomodir karena dengan dapil Kecamatan Dompu, Pajo dan Huu sesuai 7 prinsip penyusunan dapil yang diatur dalam peraturan KPU, serta Kecamatan Pajo atau Huu alokasi kursinya masing – masing 2 kursi. (ula)

Bantuan Sapi Brahman Cross untuk Dompu Dipangkas Dompu (Suara NTB) Rencana mendatangkan seribu ekor sapi brahman cross ke Dompu rupaya tidak sesuai harapan. Dengan alasan pemerataan jatah tersebut dikurangi hingga 70 persen, atau hanya 300 ekor sapi yang positif didatangkan. Hal itu berdasarkan hasil pertemuanDisnakeswan dengan pihak kementerian beberapa waktu lalu. “Sepertinya alasannya pemerataan karena banyak daerah-daerah lain yang minta,” kata Plt Kadisinakeswan Dompu, H. Gaziamansyuri

kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (7/2). Alokasi bantuan ini pun belum dapat dipetakan degan jelas, mengingat masih menunggu Pedoman Umum (Pedum) dari pihak kementerian.Dilihat dari jumlahnya, kata Gaziamasyuri, bisa dipastikan bahwa bantuan tersebut akan dikelola langsung pihaknya melalui UPT Peternakan di Doro Ncanga. Kesimpulan akhir ini pun harus bisa diterima kelompok peternak, karena bagaimana pun sapi tersebut perlu mendapat perawatan semi in-

tensif dan harus memakai pola pelepasan. “Sapi itu kalau di kandang mati, sapi itu harus dikelola secara semi intensif artinya dia dilepas, malamnya baru masuk sekitar kandang,” ujarnya. Kalaupun bantuan ini diberikan pada kelompok ternak, lanjutnya, minimal mereka harus memiliki lahan kurang lebih 10 Ha untuk pelepasan. Dan dengan luas lahan 80 Ha yang dimiliki Disnakeswan saat ini dirasa sudah cukup ideal untuk mengembangkan sapi brahman cross 300 ekor, bahkan jumlah itu

diakui masih sangat kurang. “20 hektarenya nanti untuk persiapan pakan dan sisanya buat pelepasan,” ujarnya. Gaziamasyuri mengungkapkan, tidak hanya jatah sapi yang dikurangi pihak kementerian tetapi juga waktu kedatanganya diundur hingga Agustus mendatang. Menyusul masih ada beberapa hal yang harus dilalui, seperti proses tender, pembelian sapi ke Australia dan sebagainya. “Sapi itu nanti datang dari Labuhan Badas dan langsung ke Calabai,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ula)

UJI PUBLIK - Ketua KPU Dompu, Rusdiyanto, ST bersama komisioner KPU Dompu lainnya saat uji publik soal pemekaran dapil DPRD Dompu pemilu 2019 di hotel Tursina Dompu, Rabu (7/2).


SUARA NTB

Kamis, 8 Februari 2018

Naik, Jumlah Kuota Akreditasi PAUD dan PNF Mataram (Suara NTB) Kenaikan kuota akreditasi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang akan diakreditasi oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP) PAUD dan PNF NTB pada tahun 2018, dinilai cukup signifikan mengurangi PAUD dan PNF yang belum terakreditasi. Ketua BAP PAUD dan PNF NTB, Dr. Fauzan, M.Pd., dihubungi Rabu (7/2) menyampaikan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap kuota PAUD dan PNF yang akan diakreditasi pada tahun 2018. Pada tahun 2016, kuota (Suara NTB/ron) yang diberikan hanya 150 lemFauzan baga, di tahun 2017 naik menjadi 300 lembaga. Dan di tahun 2018 melonjak menjadi 750 lembaga PAUD dan PNF yang akan diakreditasi. “Ini sudah cukup bagus dan signifikan untuk menyelesaikan akreditasi di NTB,” ujarnya. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ada sebanyak 4.907 Taman Kanakkanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) di NTB, baik negeri maupun swasta yang ada di NTB. Berdasarkan data satuan pendidikan non formal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di NTB ada sebanyak 982 satuan pendidikan non formal. Terdiri dari 473 lembaga kursus, 500 PKBM, dan 9 SKB. Sebelumnya, disampaikan jumlah PAUD yang sudah diakreditasi masih sangat minim. Kendala yang membuat banyak PAUD yang belum diakreditasi, karena jumlah kuota yang diberikan dari pemerintah pusat relatif sedikit. Menurut Fauzan, sebelumnya ditawarkan kuota cukup banyak, tapi karena keterbatasan SDM, sulit dilakukan. Namun, jika hasil penilaian akreditasi bagus, biasanya di pertengahan, ada provinsi yang tidak bisa menyelesaikan. Nantinya BAP PAUD dan PNF NTB akan ditawari lagi. “Jumlah 750 bisa menghabisi lembaga kita di NTB yang belum terakreditasi. Di tempat lain juga seperti di Jawa Barat jumlah lembaga 20 ribu. Kita harus ngalah, karena kuota di Balitbang Kemendikbud terbatas. Kuota kita jumlah besar kalau dibandingkan dengan jumlah lembaga,” kata Fauzan. Ia berharap, proses akreditasi bisa seperti tahun lalu, yang bisa diselesaikan dengan cepat, proses bagus, dan laporan yang cepat. Sehingga NTB bisa kembali dapat kuota tambahan. “Kalau ini bagus, kita berani dapat jumlah yang lebih besar,” ujar Fauzan. (ron)

Halaman 12

Amankan Pelantikan Kades, Polres Lotim Terjunkan 250 Personel Selong (Suara NTB) Polres Lombok Timur (Lotim) siap mengamankan pelantikan kepala desa (kades) terpilih di di Gedung Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Lotim, Kamis (8/2) hari ini. Sebanyak 101 kades terpilih akan diambil sumpahnya. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran dalam proses pelantikan sebanyak 250 personel Polres Lotim diterjunkan. Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK, menyebutkan pihaknya sudah melakukan persiapan untuk

pengamanan pelantikan kades terpilih dalam pilkades serentak pada 13 Desember 2017 lalu. Pengamanan tersebut, menurut kapolres, merupakan suatu kewajiban bagi aparat kepolisian untuk menjaga kelancaran setiap agenda pemerintah serta mewujudkan kamtibmas. Dalam pelantikan itu, bentuk antisipasi tidak hanya pada pengamanan terbuka. Melainkan melainkan juga dilakukan pengamanan tertutup, karena masih terdapat persoalan-persoalan ter-

kait pelaksanaan pilkades, seperti adanya yang tidak puas dengan melakukan unjuk rasa, serta melaporkan kades terpilih terkait pengunaan anggaran desa dan lain sebagainya. Menyikapi persoalan itu, kapolres menegaskan aparat kepolisian terus berupaya untuk bersikap objektif di dalam menyikapi laporan masyarakat. Apabila terbukti, maka akan ditindak sebagaimana hukum yang berlaku. Begitu pula sebaliknya. Proses pelantikan yang

akan dilaksanakan di Gedung Juang atau Gedung Pemuda dan Mahasiswa Lotim itu akan dilantik langsung oleh Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan dan akan dihadiri oleh seluruh pejabat Muspida di Lotim. Sehingga pengamanan ekstra ketat akan dilakukan oleh aparat kepolisian. Terpisah, Kepala Dinas PMD Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik, mengakui jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian terkait pelantikan 101 kades terpilih dari 158 desa

Reklame Tak Berizin akan Ditertibkan Giri Menang (Suara NTB) Pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat (Lobar) mengakui pemasangan reklame di sepanjang jalur bandara II melanggar Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Reklame. Alasannya, di jalur ini tidak termasuk yang dibolehkan pemasangan reklame. “Jadi kabid dari Dinas Perumahan dan Pemukiman bilang waktu rapat belum ada izin itu (reklame),”jelas Kepala Dinas Satpol PP Lobar, Mahnan, S.STP., Rabu (7/2). Disampaikan, terkait langkah penanganan persoalan reklame ini sudah ada rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan mengenai penanganan lanjutan. Hal ini, jelas-

HILANG HILANG BPKB R2 HONDA DR2110HU NOKA/NOIAIN : MH1JFH112FK344882/ JFH1E-1343934 AN. EROS ROSITA HILANG DISEKITAR MENINTING LOBAR HILANG STNK R2 HONDA DR2204CU NOKA/NOSIN : NH1JFZ114HK681966/ JFZ1E-1691072 AN. MUSTIANAH HILANG DISEKITAR JL. ADI SUCIPTO KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

nya, merupakan komitmen bersama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman. Terkait perbup bisa disesuaikan (diubah) menurut Mahnan dipersilakan mengubah perbup, namun dari sisi kepastian hukum bahwa perbup yang saat ini berlaku menjadi acuan. Jangan sampai jelasnya, dibangun dulu baru dilakukan penyesuaian perbup atau mengubah perbup. Terkait indikasi lemahnya pengawasan tata ruang, sehingga reklame bisa dibangun tanpa izin, Mahnan mengakuinya. Untuk itu, ujarnya, perlu dilakukan peningkatan pengawasan, sehingga tidak ada lagi pihak yang melang-

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR P R A T A M A MATARAM.HUB:081349684919 DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

gar perbup. Secara normatif, lanjut Mahnan, yang menjadi garis kewenangan Satpol PP menegakkan perda dan peraturan kepala daerah. Terkait kewenangan melaksanakan Perda diatur Perbup Nomor 33

tahun 29016 tentang SOP penegakan perda. Salah satu pasal yang mengatur mekanisme penegakan perda yakni jika bicara reklame pengawasan dan pengendalian ada di Dinas Perumahan dan Pemukiman. (her)

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

yang melaksanakan pilkades beberapa waktu lalu. Sementara pelantikan terhadap kades terpilih lainnya akan menyusul, setelah masa jabatannya habis. ‘’Untuk normatifnya ada dua kemungkinan, pertama pelantikan kades yang berakhir masa jabatannya langsung dilantik di masing-masing kecamatan. Opsi kedua menunggu pelantikan serentak,’’ ujarnya. (yon)

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836 La Durbin Salon by Lilium :promo gntng Rambut+msker rmbt only 50rb, Facial Free body scrub only 125rb,Promo Eyelash 200rb,Prwtan BB Glow 1 gratis 1. Jl Bung Karno dpn perumahan BPD Pesongoran,Pgutan, hp : 082236507224(Wa Only)

Allea Galeri, galerifashionmenyediakan Kain Tenun, Kain Songket danmenerimaJahitBusana,Lokasi:JalanSwasembada,Hp:081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

LOWONGAN

LOWONGAN

SALON

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

AMYRALD SALON membutuhkankaryawanyangprofessional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget.gaji1-2jt/bln.Hp085239056182/ jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

(Suara NTB/her)

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB

Kamis, 8 Februari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt


SUARA NTB

Kamis, 8 Februari 2018

Halaman 14

�Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Penyuluh KB BKKBN Provinsi NTB dalam Gambar�

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr.Drs.L.Makrippudin (tengah) di dampingi oleh Plt. Sekretaris BKKBN Perwakilan Prov. NTB , Setya Budi Irianta (dua dari kiri), saat menghadiri pembukaan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan tenaga fungional PKB di Kabupaten Lombok Timur.

Kepala Perwakilan BKKBN Prov. NTB foto bersama seusai mengikuti acara pengambilan sumpah dan pelantikan tenaga fungsional PKB di Kota Bima

Pembacaan sumpah jabatan tenaga fungsional PKB oleh Kepala Perwakilan BKKBN Prov. NTB di Kota Bima

Pembacaan sumpah jabatan tenaga fungsional PKB oleh Kepala Perwakilan BKKBN Prov. NTB di Kabupaten Dompu

Penyerahan SK oleh Kepala Perwakilan BKKBN Prov NTB kepada PKD di Kabupaten Dompu

Penandatanganan berita acara pelantikan tenaga fungsional PKB disaksikan oleh Kepala Perwakilan BKKB Prov. NTB di Kabupaten Bima

Penyerahan SK oleh Kepala Perwakilan BKKBN Prov NTB kepada PKD di Kabupaten Bima

Pembacaan sumpah jabatan tenaga fungsional PKB oleh Kepala Perwakilan BKKBN Prov. NTB di Kabupaten Lombok Utara

Penandatanganan berita acara pelantikan tenaga fungsional PKB disaksikan oleh Kepala Perwakilan BKKB Prov. NTB di Kabupaten Lombok Utara

Pembacaan sumpah jabatan tenaga fungsional PKB oleh Kepala Perwakilan BKKBN Prov. NTB di Kabupaten Lombok Tengah

Penandatanganan berita acara pelantikan tenaga fungsional PKB disaksikan oleh Kepala Perwakilan BKKB Prov. NTB di Kabupaten Lombok Tengah

Pembacaan sumpah jabatan tenaga fungsional PKB oleh Kepala Perwakilan BKKBN Prov. NTB di Kabupaten Lombok Timur

Pelantikan dilanjutkan dengan Pembinaan bagi PKB se Kab Lombok Timur di Ballroom Bupati Lombok Timur

RADIO


RAGAM

SUARA NTB Kamis, 8 Februari 2018

Dokumen Proyek Harus Segera Ditender Mataram (Suara NTB) Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram, diminta segera melakukan tender terhadap dokumen pengadaan barang dan jasa telah diajukan organisasi perangkat daerah. Ini untuk memastikan agar pengerjaan tidak terhambat. “Jabatan di sana kan sudah definitif. Jangan lelet lah,” kata Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., , Rabu H. Effendi Eko Saswito (7/2). Dokumen lelang telah diserahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Yakni, pembangunan Kantor Badan Keuangan Daerah senilai Rp 1,5 miliar. Dokumen sudah diajukan sejak awal Januari lalu. Sampai saat ini tak ada progres. Demikian pula, rencana pengerjaan monumen Mataram Metro senilai Rp 1,5 miliar dan gerbang di Lingkar Selatan senilai Rp 5 miliar juga belum dilelang. Sekda mengatakan, seharusnya pascaditetapkan atau dilantik, pejabat di sana memacu diri bekerja secara maksimal. “Kita minta mereka memacu diri,” tandasnya. Hal senada disampaikan Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH., MH. Ia meminta pejabat berada di Bagian Layanan Pengadaan meningkatkan performance mereka. Terhadap proyek yang belum dilelang, ia akan mengecek sejauhmana prosesnya. Sejauh ini, belum menerima laporan. “Saya juga minta mereka bekerja cepat. Coba nanti saya cek,” jawab Wartan. Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Ir. Moh. Suryadi mengaku, belum dilelangnya proyek gedung BKD itu, karena masih menunggu kelengkapan dokumen. Diantaranya, dokumen nilai bangunan pascadibongkar. Sedangkan, dua proyek lainnya yakni pintu gerbang dan monumen masih tahap proses. (cem)

Gubernur TGB Berbagi Tips di HPN Padang Dari Hal. 1 Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), pada seminar dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2018 yang dilaksanakan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tersebut, berbagi pengalaman dan strategi bagaimana menata dan mengembangkan periwisata dengan baik dan sukses. Gubernur menyampaikan empat strategi Pemprov NTB dalam mengembangkan pariwisata. Gubernur tampil sebagai narasumber bersama Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas dan Staf Ahli Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Adang Saf Ahmad. Gubernur TGB menyampaikan hal pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengelola pariwisata adalah membentuk visi yang kuat. TGB mengilustrasikan, mulai dari awal Pemprov NTB menetapkan pariwisata sebagai sektor andalan dan prioritas sejalan dengan sektor pertanian. Visi ini kemudian lanjut TGB, disampaikan dan disosiaslisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di NTB, termasuk melibatkan kabupaten/kota. Sebab, pemerintah kabupaten/kota-lah yang memiliki peranan langsung untuk menata destinasi. Sedangkan, pemerintah provinsi, lebih kepada membangun strategi makro dan kebijakan-kebijakan sebagai payung dalam pelaksanaan program-program kepariwisataan. ‘’’Kami keliling ke semua kabupaten/kota, berdikusi dan berbicara dengan bupati dan walikota serta DPRD untuk menyamakan dan memperkuat visi bahwa pariwisata adalah sektor andalan NTB. Ketika ada kesamaan visi, gerak antara provinsi dan kabupaten/kota akan bisa sinergi dalam mengembangkan pariwisata”, jelas Gubernur Hafizd AlQur’an itu. Selanjutnya, setelah menetapkan visi, strategi kedua menurut TGB adalah membentuk payung hokum atauregulasi yang menjamin pariwisata itu bisa berkelanjutan. ‘’NTB adalah satu dari beberapa provinsi yang regulasinya pariwisata paling lengkap. Jadi tidak hanya pembentukan Perda dan Pergub sifatnya sektoral tapi juga masuk di Rencana Pemban-

gunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Lima Tahunan Daerah,’’ jelasnya. Menurut TGB, pengaturan regulasi penting untuk dilakukan karena di setiap pasal dan ayat pada regulasi itu ada uang dan dana yang tersimpan. ‘’Pasal dan ayat itu menjadi alas hukum yang terkuat untuk dilakukan politik anggaran. Sehingga pariwisata mendapatkan porsi dana yang cukup untuk dikembangkan dan berkelanjutan,’’ jelasnya. Kemudian, setelah regulasi itu kuat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan pariwisata itu dengan sektor lain. Salah satu di antaranya adalah dengan infrastruktur. Bicara pariwisata, menurut gubernur, tidak bisa sektoral, namun harus integratif. ‘’Selama dua periode diamanahkan sebagai gubernur, kita membuat Perda tahun jamak untuk percepatan pembangunan jalan, dengan nilai lebih dari Rp 1 triliun. Ketika kami berdiskusi tentang daerah mana yang harus kita tangani, kami muncul dengan kriteria bahwa daerah tersebut harus punya potensi ekonomi yang besar dan memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan,’’ tegasnya. Di hadapan ratusan peserta seminar, yang terdiri dari para stakeholder pariwisata dari seluruh Sumatera Barat, TGB menambahkan, membuat akses jalan dari kota ke destinasi wisata andalan di NTB sangat baik. Dan strategi yang keempat adalah inovasi dan kreativitas. Pariwisata di NTB jelas TGB tidak akan terus berkembang jika hanya bergantung pada sektor pariwisata konvensional. Sehingga, dengan mantap gubernur yang juga Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia itu menetapkan NTB sebagai destinasi wisata halal atau Moslem Friendly Tourism. Program pariwisata ini diyakini akan berkembang karena sesuai dengan nilai yang berkembang di masyarakat NTB yang mayoritas beragama Islam. (r)

Kejati Tetapkan Dua Tersangka Kasus Merger PT. BPR Dari Hal. 1 Namun dalam penggunakan anggaran, diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan. ‘’Penggunaan anggaran diduga fiktif. Anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah kerugian negara yang ditemukan oleh BPKP,’’ jelasnya. Selain sebagai Ketua Tim Konsolidasi, Ikw diketahui dalam posisi sebagai Direktur PD BPR Sumbawa. Sementara Mtw adalah Direktur PD BPR Lombok Timur.

Setelah penetapan itu, akan dilanjutkan dengan pemanggilan para tersangka. ‘’Pemanggilannya dalam waktu dekat,’’ ujar Dedi Irawan. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, keduanya pernah beberapa kali dipanggil tim Pidsus Kejati NTB untuk dimintai keterangan sejak penyelidikan hingga kasus ini naik ke tahap penyidikan. Tidak sampai disana, pemeriksaan Ikh dan Mtw berlanjut saat kasus ini diproses audit kerugian negara di BPKP. (ars)

Halaman 15

GNE Ajukan Permintaan Lahan Pabrik Beton di Areal KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) PT. Gerbang NTB Emas (GNE) secara lisan telah mengajukan permintaan pemanfaatan lahan di beberapa kawasan strategis kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Perusahaan Daerah (Perusda) ini bahkan akan mengajukan sewa lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Lahan yang diminta adalah aset daerah. Rencananya, akan dimanfaatkan untuk membangun sentra produksi beton (paving blok) dengan beragam ukuran dan bentuk. Demikian dikemukakan Direktur Utama PT. GNE, Drs. H. Syahdan Ilyas, MM. Pembangunan di NTB terus berkembang. Mega proyek strategis nasional yang dilaksanakan di NTB adalah KEK Mandalika di Lombok Tengah. Ditambah yang saat ini sedang berproses, Global Hub

di Lombok Utara. Dimana perusahaan daerah mengambil bagian terhadap peluang pembangunan itu? H. Syahdan mengatakan, karena itulah, PT. GNE mengajukan sewa lahan milik pemerintah di KEK Mandalika. Perusahaan berencana akan membangun pusat produksi beton di sana. Mengingat, kebutuhan infrastruktur dasar di sana tidaklah kecil. Saat ini GNE telah bekerjasama dengan Indonesian Tourism Development Corpo-

ration (ITDC). Beragam jenis paving blok dipasok oleh PT. GNE. Ada puluhan ribu meter kata H. Syahdan. Karena itulah, untuk mempercepat distribusi, PT. GNE ingin mendekatkan pusat produksinya. “Kita berencana mau pasang mesin di sana (KEK Mandalika). Harapan kita semua kebutuhan betonnya kita bisa penuhi,” jelasnya. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi NTB kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (7/2)

kemarin menyebut usaha-usaha lain yang memungkinkan dilaksanakan sekaligus sedang dipetakan. “Keinginan kita ini sekaligus kita sampaikan resmi kepada Biro Ekonomi,” terangnya. PT. Gerbang NTB Emas secara resmi berdiri pada tahun 2007 ini memiliki enam mesin, mesin produksi beton. Satu diantaranya termasuk mesin baru. Sementara lima lainnya tak mampu dipaksa berproduksi secara maksimal lantaran usia mesin yang sudah cukup tua. Unit GNE Beton merupakan salah satu core bisnis PT. GNE yang disiapkan untuk menjadi salah satu anak perusahaan kedepannya. produk yang dihasilkan berupa industri bah-

an bangunan diantaranya, paving blok, grasblock, kereb/kansten, uditch, bataco arbicon dan bata ringan, buis beton, box culvert, box farmer dan lainnya. Tingginya permintaan khususnya untuk paving blok ini, menurut H. Syahdan, lebih didukung pembangunan infrastruktur yang terus berkembang. Tidak saja proyek-proyek pemerintah, proyek milik swastapun tak kalah berkembangnya. Itulah sebabnya, PT. GNE meminta dukungan kepada pemerintah daerah yang notabenenya pemegang saham untuk memenuhi pengajuan penambahan modal. salah satunya akan dialokasikan untuk program pembaruan mesinmesin produksi. (bul)

Kejaksaan Bidik Proyek Puskesmas Asakota Bima Dari Hal. 1

(Suara NTB/dok)

DESTINASI WISATA - Teluk Selindungan yang ada di Sekotong yang menjadi salah satu destinasi wisata di Lombok Barat.

Wisata Sekotong Butuh Pusat Kuliner Mataram (Suara NTB) Destinasi wisata Sekotong di Kabupaten Lombok Barat semakin menunjukkan taringnya. Banyak pelaku pariwisata yang membuat paket wisata ke berbagai gili yang ada di kawasan Sekotong. Hanya saja, di destinasi ini belum ada pusat kuliner yang memiliki kualitas seperti restoran berbintang. Sehingga keberadaannya sangat diperlukan untuk kenyamanan wisatawan. “Itu yang masih kita upayakan. Belum ada pusat kuliner di Sekotong. Memang kita perlu berdayakan masyarakat sekitar untuk itu. Ini juga bisa memberikan nilai secara ekonomis kepada wisatawan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Drs.M. Ispan Junaidi, S.Pd., M.Ed. Pengembangan destinasi wisata Sekotong memang lebih cocok

berbasis masyarakat. Sehingga bisa membantu perekonomian warga yang tinggal di sekitar destinasi. Sebab kuliner ini sangat penting untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan selain perlu juga adanya hotel atau penginapan yang memadai. “Kita sudah buatkan forum tata kelola pariwisata (FTKP) Lobar. Ini adalah embrio untuk kita bisa kembangkan pariwisata yang ada di Sekotong. Kita melihat potensi Sekotong ini cukup bagus,” ujarnya. Ia melihat tren kunjungan wisatawan ke Sekotong semakin membaik. Dengan demikian, masyarakat juga diminta harus siap sebagai tuan rumah bagi wisatawan yang datang. Tidak saja kuliner yang dibutuhkan, namun lingkungan yang bersih juga menjadi salah satu penentu wisatawan senang saat berkunjung.

“Trennya cukup bagus. Itulah mengapa belakangan kita punya banyak kegiatan yang dipusatkan di Sekotong. Tujuannya untuk perkenalkan Sekotong sebagai destinasi wisata yang layak bagi wisatawan,” ujarnya. Khusus untuk pusat kuliner, barangkali masyarakat bisa membuat pusat kuliner sari laut atau kuliner lainnya. Ini akan membuat Sekotong semakin dikenal dan digemari oleh wisatawan. Sebab pariwisata dan kuliner seperti satu paket yang harus terpenuhi di destinasi wisata. Ini juga yang membuat wisatawan merasa betah untuk tinggal lebih lama di suatu destinasi wisata. “Kita harapkan kunjungan semakin baik, sembari kita benahi apa saja yang kurang. Sejauh ini kita sudah siapkan infrastruktur jalan dan pelabuhan. Wisatawan bisa menikmati perjalanannya dengan nyaman,” ujarnya. (lin)

Izin Cuti Belum Keluar Dari Hal. 1 ‘’Kemarin sudah tanya (ke Kemendagri) masih dalam proses. Sedang proses tapi Insya Allah akan keluar sebelum tanggal 14 Februari,’’ ujarnya. Berdasarkan informasi dari Kemendagri, izin cuti Wagub akan keluar sebelum 15 Februari mendatang. Izin cuti Wagub tersebut belum keluar lantaran harus ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Meskipun belum izin cuti Wagub belum keluar, Wirajaya menyatakan tidak masalah dari sisi pencalonan di KPU. Pasalnya, KPU sudah dipermaklumkan bahwa izin cuti Wagub tersebut sudah dalam proses di

Kemendagri. “YangpentingKPUmengetahui prosesnya sudah jalan, dibuktikan sudah ada pengajuan surat cuti. Kemudian ketika itu belum keluar, salahnya bukan di kita tapi di Kemendagri,” ucapnya. Wirajaya menambahkan, mulai 15 Februari mendatang, Wagub sudah tak menempati pendopo atau rumah dinas. Wagub meninggalkan rumah dinas hingga 23 Juni mendatang. Artinya, seluruh fasilitas sebagai wakil kepala daerah tak boleh digunakan selama masa kampanye. ‘’Hak-hak keunagan sebagai kepala daerah seperti gaji tetap diterima. Tapi kalau fasilitas yang lain sudah ndak lagi,” terangnya. Ia menmabahkan, semua

kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2018 mengambil cuti di luar tanggungan negara. ‘’Dia harus melepaskan fasilitasfasilitas yang melekat pada jabatannya. Kecuali gaji tetap diterima,” tandasnya. Sementara itu, terkait dengan izin cuti bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang maju dalam Pilkada, kata Wirajaya semuanya sudah mendapatkan izin cuti dari gubernur. Kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2018, yakni Walikota Mataram, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, Wakil Bupati Lombok Timur dan Wakil Walikota Bima. (nas)

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Drs. Azhari membenarkan dirinya diperiksa penyidik Kejati NTB beberapa waktu lalu. Ia mengaku ditanya seputar proses pelelangan hingga pencairan anggaran untuk pembangunan gedung Puskesmas Asakota bernilai miliaran rupiah. Azhari mengakui dirinya diperiksa terkait pembangunan gedung Puskesmas di Jalan Datuk Dibanta, Jatiwangi, Asakota, Kota Bima itu. ‘’Saya memang dipanggil dan diperiksa soal Puskesmas Asakota,’’ kata Azhari, Rabu (7/2) kemarin. Hanya saja, ia mengaku tidak tahu persis soal pembangunan gedung tersebut, sebab ketika itu ia belum menjabat Kadikes. ‘’Saya tidak tahu bagaimana proses lelangnya dan proses pengerjaannya, saya belum jadi Kadis,’’ katanya. Ada sekitar 15 pertanyaan yang dilayangkan jaksa terkait proyek Puskesmas tersebut. Namun ia lebih banyak menjawab tidak tahu, karena memang kapa-

sitasnya tidak mengetahui sejak awal. Bahkan soal nilai proyek pun ia tidak mendapat informasi sesuai permintaan penyidik. ‘’Saya lebih banyak ditanya tugas-tugas kepala dinas dan kewenangan lainnya. Pertanyaan seperti itu ya saya jawab semua. Tapi khusus pertanyaan yang berhubungan dengan gedung puskesmas, saya tidak tahu,’’ tandasnya. Tidak saja terkait lelang, dia mengaku tidak tahu menahu soal anggaran dan proses pembangunan Puskesmas Asakota karena pada 2007 silam, dia baru saja pindah dari Pemkab Bima ke Pemkot Bima. ‘’Saya menjadi Kadikes mulai 2015 lalu,’’ pungkasnya. Puskesmas Asakota Bima, saat ini mendapat predikat sebagai Rumah Sakit tipe D. Ini setelah dilakukan penambahan ruang dan fasilitas tahun 2016 dengan anggaran Rp 20 miliar. Anggaran ini di luar alokasi pada pembangunan awal tahun 2007 lalu saat Kadiskes dijabat dr.Herta Bhumi Riyanto. (ars)

Uji Berkas Merger BPR Dari Hal. 1 H. Chairul Mahsul, SH, MM ketika dikonfirmasi di Mataram, Rabu (7/2) siang. Setelah itu, ada rekomendasi OJK terkait dengan merger atau konsolidasi BPR tersebut ke pemerintah daerah. Apa saja yang perlu dilengkapi atau mungkin saja tidak ada catatan dari OJK. Ketika ditanya kenapa OJK pusat turun ke NTB? Chairul mengatakan hal ini sepenuhnya menjadi ranah otoritas jasa keuangan tersebut. Ia mencontohkan, seperti uji kepatutan dan kelayakan calon Direksi PT. Jamkrida. Fit and proper test dilaksanakan di OJK pusat. “Karena dia mengonfirmasi juga ke OJK provinsi termasuk ke beberapa Kantor BPR, sebagai sampling,’’ terangnya. Pemegang saham PD. BPR NTB terdiri dari 11 entitas pemerintahan, yakni provinsi dan 10 pemda kabupaten/ kota. Dalam Perda No. 10 Tahun 2016, diamanatkan supaya merger BPR NTB itu

harus mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham, dalam hal ini 11 entitas pemerintahan. Perda ini diundangkan pada 8 Oktober 2016 lalu. Pemprov NTB juga sudah menyerahkan nama-nama calon Direksi dan Komisaris PT. Bank BPR NTB ke OJK. Proses merger PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB cukup alot. Tahun lalu, OJK pernah mengembalikan berkas usulan merger PT. Bank BPR ke Pemprov NTB. Pasalnya, ada dua kabupaten yang belum menyetujui merger tersebut pada waktu itu. Yakni Sumbawa dan Sumbawa Barat. Nama-nama calon Direksi dan Komisaris PT. Bank BPR NTB juga sudah dilakukan perbaikan sebelum diajukan ke OJK untuk dilakukan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan). Sesuai Perda No. 10 Tahun 2016, jajaran direksi berasal dari internal BPR. Kemudian usia direksi dan komisaris tiodak lebih dari 58 tahun. (nas)

Nilai Penjualan 6 Persen Saham DMB Rp 408 Miliar Dari Hal. 1 Direktur PT. DMB, H. Andy Hadianto, SH, MM, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM dan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Ahmad Nur Aulia, S. STP. Sementara, sisa uang hasil penjualan saham tersebut akan dilunasi pada Maret mendatang. Chairul mengatakan berdasarkan RUPS PT. MDB, sebesar Rp 718 miliar dana diberikan ke PT. DMB. Dana sebesar itu terdiri dari pembayaran dividen selama empat tahun sejak 2012-2015 sebesar Rp 248,7 miliar lebih.

Dan Rp 408 miliar merupakan nilai penjualan saham DMB. Adapun mengenai setoran atas uang hasil penjualan saham tersebut ke kas daerah, kata Chairul harus melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Hal ini berdasarkan UU Tentang Perseroan Terbatas dan Perda tentang PT. DMB. Dijelaskan bahwa penerimaan daerah yang bersumber dari perusahaan daerah itu adalah dividen. Sementara penerimaan daerah dari perusahaan daerah yang bersumber dari modal atau hasil penjualan saham tidak diatur. Sehingga, mekanismenya sesuai dengan UU

tentang Perseroan Terbatas dan Perda PT. DMB, jika pemegang saham menginginkan penerimaan dari non dividen atau hasil penjualan saham, sebagian atau seluruhnya maka harus diputuskan dalam RUPS. Namun, kata Chairul, RUPS tahunan PT. DMB untuk tahun buku 2017 sesuai jadwal direncanakan Juni mendatang. Laporan keuangan PT. DMB untuk tahun buku 2017 sudah diaudit oleh akuntan publik. Namun hasilnya harus dibahas dalam RUPS Juni mendatang. Karena ada permintaan dari salah satu pemegang saham untuk mendapatkan

bagian dari uang hasil penjualan saham tersebut. Maka harus dicarikan mekanisme yang akan menjadi dasar penyetoran uang hasil penjualan saham tersebut ke pemilik, dalam hal ini tiga Pemda. Mekanismenya adalah melalui RUPS LB yang akan dilaksanakan sebelum 16 Februari. Sebelum melakukan RUPS-LB, kata Chairul, maka dilakukan rekonsiliasi dengan seluruh pemegang saham. Dari rekonsiliasi tersebut akan diputuskan berapa uang hasil penjualan saham yang diminta untuk disetorkan ke kas daerah oleh para pemegang saham dalam RUPS-

LB. “Di situlah nanti mekanisme yang benar, berapa yang akan disetor dana tidak tetap itu (uang hasil penjualan saham),” terangnya. Menurut mantan Inspektur Inspektorat NTB ini, PT. DMB tentunya tak bisa bertindak sendiri dalam memutuskan jumlah uang hasil penjualan saham yang akan disetorkan ke kas daerah atau pemegang saham. Namun, hal itu diputuskan dalam RUPS-LB, yang menjadi dasar DMB untuk menyetor ke kas daerah. Komposisi kepemilikan saham Pemda di DMB adalah 40 persen Pemprov NTB, 40 persen KSB dan 20 persen Kabupaten Sumbawa. (nas)

Satgas Saber Bidik Modus Pungli Baru Dari Hal. 1 Rapat Koordinasi juga diikuti Sekretaris I Satgas Saber Pungli NTB, GP. Aryadi, S.Sos.MH bersama para Ketua UPP dan Pokja Pokja tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota tersebut. Dalam paparannya, Ketua Pokja Intelijen yang diwakili Kasubdit IV Dit Intelijen AKBP Yunus Junadi mengungkapkan temuannya terkait indikasi tren dan modus baru praktik pungli di sejumlah satker pelayanan publik.

‘’Modus ini akan terus dipantau dan diperdalam penelitiannya, sehingga hasilnya benar benar dapat dimanfaatkan untuk penindakan atau yustisi. Bahkan bermanfaat untuk penguatan strategi sosialisasi untuk pencegahan,” ungkap Ibnu Salim, yang juga Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB terkait isi pertemuan itu. Dijelaskan, memasuki tahun 2018, Satgas Saber Pungli Provinsi NTB terus memperkuat aksi pencegahan dan penindakan yang menyasar seluruh instrumen pelayanan

publik di NTB. Mengingat praktik ini berdampak buruk bagi tatanan birokrasi, kehidupan bermasyarakat. Sehingga seluruh kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di tingkat provinsi maupun UPP Kabupaten dan Kota, diminta terus memperkuat program aksi pencegahan dan penindakan yang fokus dan konkrit. ‘’Sehingga aksi tersebut diharapkan mampu mendeteksi sekaligus mengamputasi modus modus baru praktik kejahatan pungli, yang trendnya

semakin canggih,” tegasnya. Pokja pencegehan, AKBP H. Zamroni.S.Ag yang juga Kasubdit Bintipluh Bimas Polda NTB memaparkan, pihaknya terus aktif melakukan pembinaan dan penyuluhan melalui kegiatan sosialisasi ke unit unit layanan publik. Dalam kesempatan tersebut, Ibnu Salim, juga mengungkapkan bahwa NTB merupakan kelompok daerah provinsi pertama bersama enam provinsi lainnya yang membentuk Satgas Saber pungli tahun 2016, sesuai instruksi Presiden

RI, Joko Widodo. Pembentukan ini sebagai bukti komitmen Gubernur NTB Dr.TGH M. Zainul Majdi memberantas pungli dan menegakkan integritas birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Oleh sebab itu, ia mengajak tim operasional Saber Pungli se NTB untuk terus memperkuat program aksi. Selain itu aktif melaporkan setiap progres pelaksanaan kegiatannya, sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat dan kepada kepala daerah masing-masing. (ars)


BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 8 Februari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

MPBM 50 Kelurahan Tuntas

Kepala Bappeda : Masyarakat Harus Kawal dari Kecamatan Sampai Tingkat Kota Mataram (Suara NTB) Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) di 50 kelurahan telah selesai dilaksanakan. Berbagai macam aspirasi masyarakat tertampung dan akan menjadi skala priorititas pelaksanaan program oleh organisasi perangkat daerah. Masyarakat pun diminta berperan aktif mengawal aspirasi tersebut dari tngkat ke-

camatan sampai di tingkat kota. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin ditemui, Rabu (7/2) mengatakan,pelaksanaan MPBM tahun lalu berbeda dengan tahun sekarang. Pada tahun sebelumnya, rancangan awal disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Dari misi RPJMD memasuki tahun ketiga disesuaikan dengan rencana strategi organisasi perangkat daerah. Sebab, OPD memiliki rencana kerja tahunan. Rencana tahunan ini yang dimasukan dalam rencana awal disesuaikan lagi dengan prioritas - prioritas tahun ini. Cantolan cantolan itu yang dimasukkan dalam sistem MPBM. Sistem MPBM dikirim ke

masing - masing kelurahan untuk dibahas. Apa prioritas di masing - masing kelurahan. Pembahasan masing - masing kelurahan itu telah final lalu dimasukan. ‘’Kalau tidak ada cantolan masuk berarti tidak bisa dieksekusi. Kecuali, ada hal yang luar biasa menentukan arah prioritas,’’ kata Amir. Ditambahkan, usulan dulu semestinya harus dilengkapi dengan dokumen bila perlu

Perkuat Brand Pariwisata

JP Sediakan Asuransi Bagi Pelancong Mataram (Suara NTB) PT. Jasaraharja Putera (JP Insurance) memiliki produk asuransi umum untuk memperkuat kearifan lokal. Dari 20 produk asuransi yang dimiliki, salah satu diantaranya adalah asuransi bagi pelancong/wisatawan. NTB, dengan potensi alam yang memikat dan mengembangkan program strategis sektor pariwisata. Tentu didalamnya, jaminan keselamatan bagi pelancong menjadi sangat penting. Terutama bagi pelancong

yang merencanakan perjalanan wisatanya ke suatu daerah. Ada beberapa pengelola objek pariwisata yang telah menjadi mitra kerjasama PT JR. Kolam renang TV9 di Narmada, kolam renang Dewi Anjani di Gegutu. Dan pengelola tempat outbond di Pulau Lombok. Asuransi ini berlaku bagi siapapun yang berwisata di ke tempat-tempat yang telah menjadi mitra JP Mataram. Premi asuransi ini bisa berlaku kolektif. Hanya Rp 1 juta untuk perlindungan rombongan

(maksimal 200 orang). Dari nilai premi ini, klaim yang disiapkan sebesar Rp 10 juta bagi yang meninggal di objek wisata tersebut, Rp 10 juta untuk kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap. Dan Rp 1 juta untuk biaya perawatan yang luka-luka. Untuk menumbuhkan kenyamanan bagi pelancong, JP Mataram membuka diri melakukan kerjasama dengan stakeholder. Termasuk dengan pemerintah daerah, hanya dengan meyakinkan kepada wisatawan bahwa

berwisata di NTB telah disiapkan jaminan. Demikian juga para pengelola tempat-tempat wisata di NTB, dapat memanfaatkan fasilitas asuransi yang disedikan. “Dengan pemerintah daerah, kami ingin memperkuat koordinasi guna meyakinkan wisatawan dari luar NTB, bahwa berwisata di NTB mereka akan nyaman. Fasilitas ini kami siapkan untuk mendukung NTB yang saat ini sedang melejit namanya sebagai tujuan destinasi wisata halal,” demikian Sage. (bul)

ada kebutuhan anggaran. Artinya, aspirasi disampaikan masyarakat tidak lagi sebatas ditulis saja. Apalagi bantuan keuangan dalam bentuk hibah. Meskipun demikian, ia meminta masyarakat mengkawal aspirasi diajukan mulai tingkat kecamatan hingga Kota Mataram. “Kita minta dikawal terus sampai tingkat kota,” tandasnya.

Dia menyebutkan, format program unggulan daerah itu yakni pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan SDM. Pemberdayaan SDM Kota Mataram terus naik. Dari sebelumnya, 66, 02 persen menjadi 70,22 persen. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi naik dari 8,07 persen jadi 8,11. Sementara, inflasi Kota Mataram relatif

stabil. “Pertumbuhan ekonomi terlihat melambat. Tapi sebenarnya ini terus naik,” kata dia. Amir menegaskan, aspirasi disampaikan masyarakat tahun ini tidak lantas dieksekusi. Pemerintah akan melaksanakan pada tahun berikutnya. Oleh sebab itu, ia meminta usulan disampaikan masyarakat merupakan skala prioritas. (cem/*)

Lombok Sumbawa Great Sale, Harga Spesial untuk Menginap di Golden Palace Hotel Lombok GUNA meningkatkan kunjungan para wisatawan ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Pemprov NTB menggelar Lombok Sumbawa Great Sale. Program ini, diharapkan dapat menunjang pemasukan di bidang pariwisata dengan memberikan aneka diskon yang menarik bagi wisatawan selama program ini berlangsung. Program dari pemerintah ini diadakan hanya selama 1 bulan yakni mulai dari 28 Januari 2018 hingga 28 Februari 2018. Namun pihak Golden Palace Hotel Lombok secara khusus memperpanjang program tersebut hingga 31 Maret 2018. Kegiatan Lombok Sumbawa Great Sale 2018 diikuti oleh para pelaku industri pariwisata mulai dari hotel, restoran, rumah makan, maskapai penerbangan, biro perjalanan, hingga UMKM. Sehubungan dengan hal tersebut, Golden Palace Hotel Lombok turut serta mengikuti event ini dengan memberikan diskon untuk kamar yang dimulai dari harga Rp 650.000/ malam juga diberikan diskon sebesar 20% untuk makanan minuman, spa, dan karaoke dengan syarat dan ketentuan yang berlaku serta promo tidak dapat digabung dengan promo lainnya. Ernanda Agung D, selaku General Manager mengata-

kan akan tetap mendukung program dari pemerintah terutama program - program untuk meningkatkan pariwisata di Lombok. Program kali ini tidak hanya untuk wisatawan domestik namun juga untuk wisatawan mancanegara. Selain promo untuk harga kamar, hotel yang terkenal dengan kenikmatan dan keunikan makanannya ini juga memberikan promo makanan dari berbagai varian menu seperti western, Chinese, dan Indonesia yang dibandrol dengan harga mulai dari Rp 35.000/ net/porsi. Hotel yang terletak di tengah Kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan

semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke Pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta pantai, pegunungan hingga sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com (*)

Edisi Kamis, 08 Februari 2018 | Suara NTB  

Headline : Kejati Tetapkan Dua Tersangka Kasus Merger PT. BPR

Edisi Kamis, 08 Februari 2018 | Suara NTB  

Headline : Kejati Tetapkan Dua Tersangka Kasus Merger PT. BPR

Advertisement