Edisi Selasa 08 Januari 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 8 JANUARI 2019

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1.000 Fasilitator Kejar 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Penyelesaian Rumah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Rusak akibat Gempa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 1.000 lebih fasilitator yang direkrut beberapa waktu 1234567890123456789012345678901212 lalu, ditargetkan segera melakukan pendampingan per1234567890123456789012345678901212 baikan rumah rusak sedang dan rusak ringan akibat gem1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pa. Total anggaran pendampingan mencapai Rp18 miliar 1234567890123456789012345678901212 lebih, untuk pendampingan di Pulau Lombok dan Pulau 1234567890123456789012345678901212 Sumbawa.

1234567890123456789012345678901212 ‘’Dalam kontrak, mereka akan bekerja selama tiga bu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lan, membatu mempercepat penyelesaian rumah rusak 1234567890123456789012345678901212 sedang dan rusak ringan,’’ kata Koordinator Konsultan 1234567890123456789012345678901212 Manajemen Fasilitator, Dr. Ibrahim Abdullah, MM 1234567890123456789012345678901212 kepada Suara NTB Senin (7/1).

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 250 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Soal APBD 2019

Ketua DPRD Ancam Laporkan Bupati Dompu ke KPK Dompu (Suara NTB) Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos., mengancam akan melaporkan Bupati Dompu, Drs.H. Bambang M. Yasin bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke KPK atas dugaan kejahatan APBD 2019. Anggaran pembangunan lanjutan gedung kantor klaster 2 sebesar Rp15 miliar yang kembali dianggarkan disebut tidak ada di KUA/PPAS. Tapi muncul saat evaluasi APBD di provinsi menjadi pemicu keinginan Ketua DPRD Dompu memproses hukum persoalan ini.

Itu (anggaran pembangunan lanjutan gedung klaster 2) menjadi persoalan dan diperdebatkan di gubernuran. Siapapun yang berani, besok ditandatangani, besok saya laporkan ke KPK. Karena itu kejahatan APBD,’’ tegas Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Jumat (4/1/2019) malam.

Bersambung ke hal 15

M.Amin

H Agus Bukhari

Yuliadin

Belasan Ribu Hektare Kawasan Hutan di Sumbawa Dirambah Jagung Sumbawa Besar (Suara NTB) Total luas kawasan hutan yang dirambah untuk menanam jagung khusus di wilayah KPH Ampang Plampang saja sekitar 17.705 hektare. Paling parah di Kecamatan Labangka dan Pelampang. Itupun belum termasuk wilayah KPH lainnya di Sumbawa. Sementara disisi lain, Dinas Pertanian kini berupaya menambah luasan areal jagung dengan target 125 ribu hektare untuk mengejar target prosuksi 1 juta ton pertahunnya.

Kepala KPH Ampang Pelampang, Julmansyah S.Hut, M.AP, ketika dihubungi Suara NTB, Senin (7/1) kemarin, menyebutkan, hampir semua kecamatan yang kawasan hutannya di wilayah KPH Ampang Pelampang, ada yang dirambah untuk penanaman jagung. Paling besar ada di Kecamatan Labangka dan Kecamatan Pelampang yang meliputi Desa Prode 1, Prode 2 dan Prode 3 yang dirambah sekitar tahun 2012-2013.

Sementara Dinas Pertanian Sumbawa menurut Julmansyah, nyaris tidak ada koordinasi soal penanaman jagung ini. Harapannya, Dinas Pertanian ketika menyusun Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK) harus mencantumkan koordinat lokasi. Kemudian ketika dilakukan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), lokasinya berkoordinat dan data koordinat diverifikasi bersama antara KPH dan UPT pertanian di tingkat kecamatan. ‘’Termasuk juga kalangan perbankan. Ketika akan menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk jagung ke petani agar selektif melakukan verifikasi. Jangan hanya formalitas.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Dalami Unsur Pidana PENYELIDIKAN pengadaan buku madrasah se NTB masih dalam proses penyelidikan. Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB masih mendalami unsur mensrea atau perbuatan melawan hukum dari dugaan pengaturan distribusi buku. ‘’Kita masih dalami unsur mensera-nya karena sampai sekarang belum kita temukan. Masih terus kita kaji,’’ ujar Dir Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Baharudin Syamsudin ditemui di ruangannya, Senin (7/1).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/KPH Ampang Pelampang)

TANAM JAGUNG - Tampak sejumlah warga menanam jagung di kawasan Hutan Lindung Lutuk Kuntung, Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.

Baharudin Syamsudin (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Bukan karena Penyimpangan KEPALA Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT menegaskan, pemeriksaan Kalak BPBD kabupaten/kota terdampak bencana gempa bukan terkait dengan pengusutan dugaan penyimpangan dana bencana pembangunan hunian tetap (Huntap). ‘’Pemanggilan temanteman Kalak BPBD kabupaten/kota yang terdampak itu sematamata untuk koordinasi saja tentang bagaimana percepatan itu,’’ kata Rum ketika dikonfirmasi sebelum mengikuti rapat pimpinan (Rapim) Bersambung ke hal 15

Empat Kabupaten Masuk Zona Kuning dan Merah

Mutasi Sembilan Pejabat Eselon II

Gubernur Perintahkan Biro Perekonomian Segera Rombak BUMD Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memutasi sembilan pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB, di Ruang Rapat Utama, Senin (7/1) sore . Dalam mutasi kali ini, gubernur hanya menggeser pejabat eselon II atau pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke OPD lainnya.

Mutasi Kepala OPD tersebut juga diikuti sejumlah pejabat eselon III dan IV. Dalam mutasi tersebut, gubernur se-

cara khusus memerintahkan Kepala Biro Perekonomian yang baru untuk segera merombak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada.

Sembilan pejabat eselon II yang digeser adalah Asisten I Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH menjadi Kepala Disnakertrans NTB, menggantikan Drs. H. Wildan yang sudah memasuki usia pensiun. Jabatan Asisten I selanjutnya dijabat mantan Kepala Dinas Perindustrian NTB,

Dra. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si. Jabatan yang ditinggal Eva, sekarang dijabat mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik, Ir. Andi Pramaria, M. Si. Jabatan yang ditinggal Andi selanjutnya dijabat mantan Kepala Biro APP dan LPBJP Setda NTB, Ir. Swahip, MT. Untuk jabatan Kepala Biro APP dan LPBJP dibiarkan kosong.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

LANTIK- Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah melantik dan mengambil sumpah jabatan sembilan pejabat eselon II dan sejumlah pejabat eselon III dan IV, Senin (7/1) sore.

Mataram (Suara NTB) Catatan akhir tahun Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB, ada empat daerah yang masuk kategori zona kuning hingga merah soal kepatuhan layanan publik.

Empat daerah itu, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Sementara zona merah Kabupaten Lombok Barat.

Catatan penilaian Ombudsman selama tahun 2018 itu disampaikan Senin (7/1). Hasilnya, hanya Kabupaten Lombok Utara satu satunya masuk zona hijau, dengan tingkat kepatuhan pelayanan 93,87 persen. Sementara Lombok Barat yang zona merah, tingkat kepatuhannya 44,68 persen. Daerah dengan zona kuning, seperti Kabupaten Dompu tingkat kepatuhannya 60,41 persen, Kabupaten Bima 56,97 persen, Lombok Timur tingkat kepatuhannya 58,22 persen, Lombok Tengah 63,49 persen.

Penentuan zona itu menurut Kepala Keasisten Ombudsman Bidang Pemeriksaan, Arya Wiguna, SH.,MH terkait standar pelayanan, meliputi sistem mekanisme dan prosedur, produk pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif. Faktor kedua, ketersediaan maklumat pelayanan. Faktor ketiga, sistem informasi publik, seperti ketersediaan informasi pelayanan publik elektronik atau nonelektronik.

Sementara syarat sarana dan prasarana, diantaranya ketersediaan ruang tunggu, ketersediaan toilet untuk pengguna layanan.

Ketersediaan loket atau meja pelayanan. Syarat lainnya, ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

Variabel terakhir, pengelolaan pengaduan, terkait dengan ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan dan ketersediaan pejabat atau petugas pengelola pengaduan.

Ditambahkan Arya Wiguna, rendah atau kurannya kepatuhan atau implementasi standar pelayanan di empat daerah itu, mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi.

Semua itu didominasi oleh perilaku aparatur atau secara sistematis terjadi di instansi pelayanan publik. ‘’Misalnya, ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungli, korupsi, ketidakpastian layanan perizinan investasi, kesewenang-wenangan. Secara makro mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Secara teknis, itu akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, hambatan pertumbuhan investasi. Kemudian pencapaian target RPJPN, RPJMN, RKP yang terkait sektor pelayanan publik barang, jasa dan administrasi bakal terhambat.

Paling berdampak, sebutnya, kepercayaan publik terhadap aparatur dan pemerintah menurun yang berpotensi mengarah pada apatisme publik. (ars)

SUARA NTB Selasa, 8 Januari 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Fokus Pemberdayaan Masyarakat PEMBERDAYAAN masyarakat merupakan hal yang setiap sat menjadi focus perhatian di kelurahan Kekalik Jaya.

Karenanya Lurah Kekakil Jaya, H. Fathurrahman merencanakan penggunaan dana kelurahan tahun ini untuk pemberdayaan masyarakat, selain untuk fasilitas kantor.

“Kami akan rencanakan untuk mempergunakan untuk lebih besar pada pemberdayaan masyarakat. Kemudian untuk sarana dan prasarana kelurahan, yang masih belum memenuhi standar operasional,” jelas Fathurrahman ditemui di kantornya, Senin (7/1).

Sementara kegiatan pembangunan fisik masih dalam proses pembangunan. Sarana prasarana kelurahan juga akan tetap diprioritaskan agar meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat. “Pelayanan terhadap masyarakat itu yang perlu mungkin di sana laptopnya, komputer dan beberapa perangkat lain untuk menunjang kegiatan pelayanan terhadap masyarakat,” ujar Fathurrahman.

Pembangunan fisik sifatnya skala kecil saja. Ini disesuaikan dengan dana yang minim. Terkait pemberdayaan masyarakat difokuskan pengembangan kreativitas remaja, PKK kelurahan serta kegiatan kepemudaan. “Kita maksimalkan paling banyak adalah untuk pemberdayaan masyarakat, karena selama ini kita di sana untuk pemberdayaan masyarakat yang kita tidak pernah bisa sentuh dengan anggaran kelurahan yang selama ini yang sangat minim,” rencana Fathurrahman.

Selain itu juga, Fathurrahman berharap dengan adanya dana kelurahan paling tidak bisa mengejar ketertinggalan dari kegiatan desa lainnya yang lebih dulu mendapatkan dana desa. Dia melihat, desa di kabupaten telah mandiri mengeksekusi program.

“Kita harapkan nantinya kelurahan akan bisa juga seperti itu (pemerintah desa), tidak hanya pada kegiatankegiatan yang sifatnya seremonial, kegiatankegiatan yang sporadik.

Tetapi kegiatan yang akan terus rutin, bisa secara terus menerus untuk memacu masyarakat ini lebih maju untuk kedepan,” harapnya. (mhj)

(Suara NTB/mhj)

H. Fathurrahman

Puncak Kejenuhan Dewan KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., angkat bicara soal ketidakhadiran anggota fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua paket Raperda yang diajukan Walikota Mataram. Dia menegaskan bahwa pihaknya, berikut anggota fraksi lain yang tidak hadir, tidak bermaksud menghambat pembahasan Raperda. Ketidakhadiran anggota Dewan dalam paripurna Jumat lalu, merupakan puncak ke(Suara NTB/fit) jenuhan anggota Dewan I Gede Wiska terhadap karut marut kinerja eksekutif, dalam hal ini Bagian Kesra dan BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram.

Ini terkait sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah program yang bersumber dari pokir Dewan. Wiska mencontohkan hibah untuk tempat ibadah dan kelompokkelompok pemuda. ‘’Ini awalnya ada salah posting anggaran di Bappeda. Seharusnya hibah dimasukkan di bansos.

Sehingga tidak bisa dieksekusi anggaran itu,’’ sesalnya.

Kalaupun ada proposal yang bisa masuk ternyata tidak diverifikasi. Kemudian, di akhir tahun anggaran, program yang sudah menumpuk lantas dikebut sedemikian rupa. ‘’Sehingga banyak program yang harus dieksekusi dengan kemampuan yang terbatas. Akhirnya tidak berjalan maksimal,’’ ungkapnya. Hal ini, aku Wiska, sebetulnya sudah dilakukan pembahasan dengan Sekda Kota Mataram. Sayangnya, eksekusi masih berjalan lambat.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menerima aduan dari masyarakat bahwa banyak program pokir Dewan tidak tereksekusi. Sebagian besar pokir untuk tempat-tempat ibadah terdampak gempa. Selain itu, ada sejumlah proyek di OPD yang tidak terlaksana. ‘’Alasannya dari pihak Bank NTB tidak bisa mencairkan. Ini yang perlu disikapi melalui komunikasi,’’ katanya. Wiska melihat, ada miskomunikasi eksekutif dengan penerima hibah.

Seharusnya, sambung Wiska, semua program yang sudah masuk ke dalam DPA, harus dipercepat. ‘’Sehingga tidak menumpuk di akhir tahun,’’ cetusnya. Anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini tidak menyangkal kalau tradisi keterlambatan mengeksekusi pokir Dewan sudah terjadi sejak tahun lalu. ‘’Tahun lalu juga seperti ini tapi masih bisa tertangani. Nah yang sekarang ini kita ndak tahu. Apakah karena dari murni dialihkan ke perubahan sehingga menyebabkan penumpukan,’’ ucapnya. Wiska berharap, persoalan ini segera diselesaikan sesuai aturan-aturan yang berlaku. ‘’Intinya adalah bagaimana itu diselesaikan dengan cepat dan sesuai aturan,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/mhj)

SAMPAH – Seorang pemancing tampak tak hirau dengan sampah di sungai Jangkuk terlihat mengotori aliran sungai, Senin (7/1). Perlu kerjasama dengan masyarakat untuk menjadikan sungai ini menjadi destinasi wisata baru.

Sampah Kembali Mengotori Sungai Jangkuk

Mataram (Suara NTB) Restorasi sungai Jangkuk pada HUT NTB 17 Desember 2018 lalu agaknya menjadi acara seremoni belaka. Nyatanya, sampah di sungai yang membelah Kota Mataram tersebut kembali mengotori sungai tak lama setelah euforia pencanangannya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi mengakui hal tersebut.

Menurut dia, sungai Jangkuk belum steril dari sampah.

Ini disebabkan faktor ketidaksadaran masyarakat. “Tetapi kita tetap serius mensterilkan sampah di Sungai Jangkuk,”

kata Irwan, Senin (7/1).

Masyarakat kata dia, tidak sepenuhnya memanfaatkan tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan pemerintah. Malah menjadikan sungai sebagai tempat untuk membuang sampah. Pemerintah telah berulangkali mengedukasi

masyarakat tentang pola hidup persih. “Sudah sering kita sosialisasikan dan beri edukasi ke masyarakat,” tambahnya.

Sejauh ini pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan menambah sarana prasarana pengangkutan serta mengatur jadwal pen-

gangkutan. “Kita serius, kita siap menjemput sampah. Kalau kita bicara partisipasi kesadaran, di sana ada kewenangan lurah,” tegas Kadis LH. Lurah dan camat, kata Irwan, juga memiliki tanggungjawab untuk memberikan pembinaan ke masyarakat.

Mereka harus memiliki inovasi, agar masyarakat tidak lagi membuang sampah ke sungai.

Sebab, penanganan sampah tidak bisa sepenuhnya diser-

ahkan ke pemerintah. Perlu juga partisipasi dari masyarakat setempat. “Camat dan lurah itu harus punya inovasi agar masyarakat tidak buang sampah di sungai,” ujarnya.

Penanganan jangka panjang Sungai Jangkuk, setidaknya membutuhkan kerjasama seluruh elemen.

Sehingga sungai terpanjang di Kota Mataram itu menjadi ikon wisata baru dan mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat. (mhj)

BPBD Diminta Tetap Masih Banyak Caleg Bandel Fokus Bekerja Pasang APK Sembarangan

Mataram (Suara NTB) Tim terpadu penertiban alat peraga kampanye (APK) perlu sedikit bekerja keras. Karena, para calon legislatif dan calon senator masih ada yang membandel. Mereka memasang atribut kampanye sembarangan dan tak sesuai aturan.

APK dan bahan kampanye masih ditemukan ditempel di pohon serta ornamen kota. Padahal, Pemkot Mataram bersama Bawaslu dan KPU telah mensosialisasikan ke para caleg.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, dalam penertian APK dan bahan kampanye tidak lagi menunggu tim. Polanya diubah dengan meminta kecamatan, PPK dan Panwascam melakukan penertiban di wilayah masing - masing.

Titik yang tidak terjangkau direkomendasikan ke tim untuk penertiban. “Jadi ndak perlu nunggu apel dulu. Kita sudah minta bergerak sendiri,” kata Martawang dikonfirmasi, Senin (7/1).

Pengalamannya dengan

(Suara NTB/cem)

MEMBANDEL - APK salah satu calon DPD RI ditempel di pohon di Jalan TGH. Faisal Mandalika, Senin (7/1).

Pemasangan APK di pohon dinilai menyalahi aturan. pola lama, para caleg yang memiliki APK atau bahan kampanye akan memasang kembali mesti telah dicabut. Martawang menyesalkan, masih banyak caleg nakal atau membandel dengan memasang APK di pohon - pohon dan ornamen kota. “Bukan ada, tapi masih banyak yang bandel,” ucapnya.

Badan Pengawas Pemilu maupun Komisi Pemilihan Umum telah mensosialisasikan lokasi

mana saja menjadi tempat yang dilarang atau dibolehkan untuk memasang atribut kampanye.

Aturan itu harus dipahami oleh para caleg. Tentunya ini nanti akan jadi gambaran bagi masyarakat untuk memilih calon mereka.

“Sekarang saja melanggar , apalagi ke depannya nanti,” tandasnya. Martawang menegaskan, tim tidak akan henti hentinya menertibkan APK yang menyalahi aturan. (cem)

Pemkot Kaji Pemecahan BKD Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduhtelah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk melakukan kajian terhadap rencana pemisahan atau pemecahan Badan Keuangan Daerah (BKD).

Ia melihat beban kerja pada BKD saat ini terlalu berat.

“Iya, sudah saya minta Pak Sekda mengkaji soal itu,” jawab Walikota ditemui, Senin (7/1).

Walikota menyadari, pengelolaan keuangan, aset serta pendapatan merupakan peker-

jaan berat. Maka dari itu, perlu dikembalikan seperti dulu.

Pemisahan instansi yang fokus menangani aset dan keuangan serta pendapatan diakui, memiliki konsekuensi terhadap pembebanan anggaran daerah. Hasil kajian itu tidak secara otomatis langsung dieksekusi. Tetapi harus menunggu kesiapan anggaran.

“Jelas membebani anggaran.

Tapi kan bisa nanti di APBD Perubahan,” jawabnya.

Wacana pemisahan BKD sebenarnya, buntut dari tak terca-

painya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta ratusan proyek di tahun 2018 tak terbayar. Pekan kemarin, anggota Dewan memboikot rapat paripurna lima produk hukum akibat program aspirasi mereka tak dibayar.

Sekretaris Daerah Ir. H. Effendi Eko Saswito sebelumnya mengaku telah meminta Bagian Organisasi dan Tata Laksana, untuk mengkaji apakah dimungkinkan untuk memecah atau mengembalikan seperti dulu lagi. “Iya, ini sedang kita kaji,” jawab Sekda.(cem)

Pelayanan Publik Dipastikan Bebas Praktik Korupsi Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram terus melakukan pembenahan terhadap pelayanan publik.

Salah satunya, melimpahkan kewenangan pengurusan izin ke instansi teknis. Upaya ini untuk memastikan tidak adanya praktik korupsi.

Pencegahan perilaku korupsi dalam pelayanan publik disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Senin (7/1) dengan menyusun roadmap program. Pemkot Mataram dipercayakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) sebagai pilot project reformasi birokrasi.

Pihaknya bergegas melaku-

kan penataan termasuk perampingan organisasi perangkat daerah (OPD). “Dinas Kebersihan sudah tidak ada. Kita gabung dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Pertamanan juga begitu. Jadi satu dengan Perkim,” terang Walikota.

Selain itu tambah Walikota dua periode ini, penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) sebelumnya ditandatangani oleh kepala daerah, telah dikembalikan ke instansi teknis. Pemkot Mataram ingin membangun pola pikir budaya kerja.

Oleh karena itu, ia terus berkomitmen mewujudkan pelayanan publik bebas korupsi.

“Ini tidak sebatas semangat dan kata - kata. Tapi akan diberikan pelayanan terbaik ke

masyarakat,” tandasnya.

Terlepas dari aspek pelayanan publik di Mataram, Walikota yang menghadiri penandatanganan komitmen zona integritas di Pengadilan Agama, mengapresiasi komitmen peningkatan pelayanan sebagai gambaran untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi melayani bersih.

Komitmen tersebut juga pernah dicanangkan oleh Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional pada Desember 2018 lalu.

“Ini sebagai wujud nyata dan bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan lembaga yang berintegritas dan bebas korupsi,” tandasnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, meminta pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tetap fokus bekerja. Meskipun telah menjalani proses pemeriksaan.

Sebelumnya, Jumat (4/1) pekan kemarin, Polda NTB telah memeriksa seluruh pimpinan BPBD kabupaten/kota terkait penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Termasuk pemeriksaan Kepala BPBD Kota Mataram, Dedi Supriadi. Saat memenuhi panggilan penyidik, Dedi didampingi Sekretaris BPBD Ahmad Muzaki dan Kepala Bidang Pencegahan Kedaruratan, Kurnia Mulyadi.

Pemanggilan Kepala BPBD oleh penyidik Polda NTB diakui membuatnya terkejut. Dari awal demikian kata Mohan, ia sangat mengatensi bahkan memberikan asistensi khusus dalam pendistribusian bantuan logistik ke korban gempa.

Termasuk penerima bantuan

dari pemerintah maupun lembaga swasta serta perorangan.

“Saya berulangkali mengingatkan dan harus hati - hati betul,” tegasnya. Wakil Walikota dua periode tidak ingin ada pejabat lingkup Pemkot Mataram tersandung masalah hukum lantaran dana bencana. Kasus di daerah lain dijadikan pembelajaran untuk mawas diri.

Terhadap materi apa yang diperiksa kepolisian tidak diketahui detail. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi sedang berjalan. “Kita berharap ini cepat selesai dan mendesak untuk diselesaikan,” terangnya.

Pemeriksaan oleh aparat penegak hukum sudah pasti membuat psikologi pejabat di BPBD terganggu. Akan tetapi, Mohan memberikan keyakinan bahwa selama tidak ada kesalahan dan kekeliruan diminta tidak perlu khawatir.

Pimpinan di BPBD maupun pejabat lainnya diminta tetap fokus bekerja, sepanjang tidak ada hal - hal yang sifatnya maladministrasi. (cem)

Ratusan Proyek Sudah Mulai Dibayar Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membayar ratusan pekerjaan pada tahun 2018.

Secara keseluruhan ada ratusan paket proyek yang tak bisa dibayarkan. Totalnya sekitar Rp20 miliar.

Diduga disebabkan keterlambatan administrasi.

Cash Management System (CMS) pukul 00.00 Wita, Selasa (1/1) telah ditutup.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD), H. Nizar Denny Cahyadi dikonfirmasi Senin (7/ 1) menjelaskan, hasil konsultasi dengan Kemendagri, BPKP serta BPK memberikan signal untuk membayarkan pekerjaan. Termasuk pencairan dana hibah dan bantuan sosial. “Hari ini (kemarin,red) mulai jam 10.00 Wita sudah mulai dibayarkan,” kata dia.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kerjasama rekanan termasuk anggota Dewan kegiatan pokok - pokok pikiran mereka tidak bisa berjalan.

Hal ini bukan faktor kesengajaan. Praktis selama dua bulan bencana gempa terjadi menyebabkan kegiatan administrasi tidak berjalan.

Seharusnya sambung Mo-

(Suara NTB/cem)

H. Mohan Roliskana han, pekerjaan bisa diselesaikan di triwulan III, tapi menumpuk di triwulan ke IV. “Di waktu yang singkat menangani urusan administrasi. Sementara, CMS tidak memiliki kelonggaran,” kata Mohan.

Mohan menegaskan, Pemkot tidak ada niat sama sekali menunda proses pencairan. Pun, ada pembayaran pekerjaan tertunda harus dimaklumi. Dia melihat, pegawai BKD telah maksimal menyelesaikan semua pembayaran. “Mereka sampai bawa tabung oksigen sambil bekerja,” tandasnya.

Adapun protes rekanan dimaklumi. Wawali menambahkan, kasus ini baru pertama kali terjadi di Kota Mataram.

“Sekarang sudah mulai ada pembayaran,” ucapnya. (cem)

SUARA NTB Selasa, 8 Januari 2019

Baru 20 Ribuan Pekerja Informal Diproteksi BPJS Ketenagakerjaan Mataram (Suara NTB) Jumlah pekerja informal angkanya mencapai jutaan orang di Provinsi NTB. Dari populasi itu, baru 20 ribuan yang tercover risikonya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sisanya mengambang. Pekerja informal adalah mereka yang berusaha secara mandiri.

Misalnya, ojek, pedagang pasar, pedagang kios, petani, nelayan, peternak, perajin dan lainnya. Mereka adalah kelompok yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang sama dengan kelompok formal lainnya.

Sayangnya, lebih mereka (Suara NTB/bul) tak dipayungi asuransi.

Sofian Hadi Menurut Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan NTB, Sofian Hadi, pada prinsipnya pekerja informal ini juga mendapatkan perlindungan yang sama dari berbagai risiko. Hanya saja, mereka menjaminkan sendiri risikonya. Beda halnya dengan pekerja formal yang wajib menjaminkan pekerjanya dari risiko kecelakaan kerja, jaminan hari tua, bahkan risiko kematian.

Dengan keterbatasan SDM, BPJS Ketenagakerjaan jemput bola. Secara bertahap memberikan penyadaran kepada kelompok ini akan potensi risiko yang dihadapinya. BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendekatan terutama kepada para pedagang-pedagang pasar. Sasaran awalnya adalah pedagang pasar yang ada di Kota Mataram.

Dalam setahun terakhir, BPJS Ketenagakerjaan telah turun langsung ke pasar-pasar tradisional besar di 10 dari 19 pasar tradisional yang ada di Kota Mataram. Melalui program grebek pasar, para pekerja informal ini diberikan pemahaman tentang cara memproteksi dirinya dari risiko.

“Dari yang kami kunjungi, umumnya para pedagang ini tak mengetahui tentang BPJS Ketenagakerjaan. Yang diketahui hanya BPJS Kesehatan. Dan mereka cukup antusias mendapat gambaran secara menyeluruh,” ujarnya.

Sofian melanjutkan. Dari beberapa kali kegiatan grebek pasar, tidak jarang para pekerja informal ini langsung mendaftarkan diri sebagai peserta yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Umumnya para pedagang pasar ini mendapatkan jaminan kecelakaan dan kematian.

Hanya dengan Rp16.800/bulan, BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan untuk biaya pengobatan di rumah sakit, termasuk santunan kematian.

“Masih banyak sekali pekerja informal yang belum terproteksi risikonya. Karena itu, harapan kita ada kerjasama juga dengan kepala-kepala pasar misalnya yang bisa menjadi mitra BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga para pedagang-pedagang pasar ini tak perlu datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk memenuhi hak dan kewajibannya,” demikian Sofian.

Tidak hanya pekerja informal, sama halnya dengan pekerja formal, data BPJS Ketenagakerjaan NTB, jumlah perusahaan yang aktif di NTB sebagai pemberi kerja tercatat sebanyak 2.300an perusahaan. Dari sebanyak perusahaan ini, hanya 38 ribuan tenaga kerja yang mendapatkan jaminan. Baik jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, atau jaminan kematian.

Karena itu, menurut Sofian masih perlu upaya lebih massif untuk menyadarkan masyarakat, pun kepada perusahaan untuk memberikan jaminan kepada karyawan/pekerjanya. (bul)

OJK : Waspada Tawaran Gadai BPKB/Sertifikat Tanah Via SMS Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat lebih waspada. Belakangan marak penawaran kredit melalui sms dari nomor tak dikenal. Bahkan, tawaran gadai BPKB atau sertifikat dengan menjanjikan dana gadai hingga miliaran.

Salah satu contoh penawaran semodel ini. “Gadai BPKB (Minim Rp2 juta) atau Sertifikat Tanah/Rumah (Minim Rp350 juta). Bunga 0,8-1,2 persen, bisa take over, maksimal Rp100 miliar”. Tawaran via sms ini, sekaligus juga dengan mencantumkan nama dan nomor ponsel yang bisa dihubungi.

Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan menjelaskan, terhadap tawaran-tawaran seperti itu, menurutnya harus waspada. Dapat dengan memastikan pemberi tawaran apakah memiliki lembaga resmi atau individu. Terhadap lembaga-lembaga resmi, tentunya sudah diawasi langsung oleh otoritas (OJK).

“Saran agar hati-hati. Diliat dulu penyedia dananya, apa perorangan? Lembaga yang diawasi OJK atau bukan? Kalo dianggap mengganggu bisa langsung dilaporkan,” ujarnya.

Sejauh ini, OJK NTB belum menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Muhammad Abdul Mannan, Humas OJK NTB menambahkan, pola semacam itu, jika terindikasi penipuan, dapat dilaporkan langsung melalui layanan 1500655, atau 157. Atau melalui email langsung OJK pusat. Biasanya, pengaduan tawaran-tawaran seperti itu disampaikan langsung ke call center OJK pusat.

Sejauh ini, pola yang sering melalui sms penipuan yang melampirkan langsung nomor rekening. Contoh bunyi pesan SMS tipu-tipu ini “Kirim saja ke rekening xxx atas nama xxx.”

Atau contoh lain “Sebagai nasabah Yth rek anda dinyatakan resmi mendapat hadiah dari berkah BRIpoin dan kode cek anda 02591234. Untuk info, klik http://berkahpoinbri.blogspot.com.”

Jika baru satu atau dua kali menerima SMS spam seperti ini mungkin masih bisa dimaklumi, tetapi bila tawaran tersebut terkirim setiap hari ke ponsel yang kita miliki, tentu akan sangat mengganggu. Dan tanpa disadari, kita sedang menjadi target penipuan dengan modus transfer dana melalui SMS. Waspadalah. Hal itu ditegaskannya sangat berpotensi merugikan. Karena itulah, perlu ada koordinasi dengan bank terkait untuk menindaklanjuti rekening bank terkait dugaan penipuan.

“Kalau sms seperti tawaran gadai dan kredit dari lembaga tidak resmi, itu tidak secara langsung merugikan. Tapi secara praktik, itu mirip rentenir online. Yang kita khawatirkan, tanpa pengawasan dari otoritas terkait. Mereka akan sewenang-wenang menetapkan bunga, penagihan, layaknya rentenir, sehingga meresahkan masyarakat,” jelas Mamet sapaan akrabnya.

Hal ini sebetulnya menjadi isu yang sangat menarik dibahas di ranah Satgas Investasi Bodong. Mamet juga mengatakan, seharusnya sudah ada koordinasi terkait tawaran-tawaran seperti ini di Satgas sendiri. “Di Bareskrim saya fikir ada layanan untuk pelaporan hal tersebut. Selain di OJK Tapi semuanya masih di pusat, Satgas di daerah belum tahu detailnya,” demikian Mamet. (bul)

Farid Faletehan

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Kendaraan Luar Daerah akan Ditindak Mataram (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB terus melakukan optimalisasi penerimaan pajak, terutama pajak kendaraan. Diantaranya yang diincar adalah setoran pajak dari kendaraan luar daerah.

Pemerintah daerah menginginkan, kendaraan luar daerah yang beroperasi di NTB secepatnya melakukan mutasi.

Bila kendaraan tersebut benarbenar dimanfaatkan untuk kepentingan pemiliknya yang tinggal di daerah ini. “Kita mulai melakukan penegakan hukum,” tegas Kepala Bappenda Provinsi NTB, H. Iswandi.

Sementara ini, salah satu model pendekatan yang dilakukan dengan imbauan-imbauan dan mengingatkan kembali kepada pemilik kendaraan. Agar potensi pajak kendaraan luar daerah yang dimilikinya dapat diupayakan dibayar di daerah tempatnya beroperasi.

Kewajiban balik nama ken-

daraan luar daerah ini, tertuang dalam UU No 22/2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 71 UU No 22/2009 ayat 1 dijelaskan beberapa poin.

Diantaranya, pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika: Bukti registrasi hilang atau rusak, spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah, Kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih, Kendaraan bermotor digunakan secara terus-menerus lebih dari tiga bulan di luar wilayah kendaraan bermotor diregistrasi.

Pada ayat 3, pelaporan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) disampaikan kepada Ke-

polisian Negara Republik Indonesia di tempat Kendaraan Bermotor tersebut terakhir dioperasikan. Dinyatakan oleh UU tersebut, kendaraan yang beroperasi selama 90 hari berturut-turut di daerah yang berbeda dari daerah asal registrasinya harus melapor ke samsat terdekat (daerah operasi).

H. Iswandi menyebut, di NTB dari data yang dimiliki sekitar 9.300-an unit potensi kendaraan luar daerah. Dominan kendaraan roda empat.

Pemiliknya tidak saja pribadi, ada juga kendaraan-kendaraan luar yang dioperasikan oleh perusahaan, instansi vertikal, atau perbankan dan lainnya.

Untuk memancing minat pe-

milik kendaraan luar daerah agar melakukan balik nama, pemerintah daerah telah menyediakan insentif pajak. Dengan kelonggaran yang diberikan pemerintah daerah ini, H. Iswandi mengharapkan kesadaran dan peran serta semua pihak mendukungnya untuk bersama-sama berkontribusi kepada daerah.

Penegasan hukum terhadap kendaraan luar daerah, sejurus dengan telah dilantiknya juru sita sebagai perangkat tambahan daerah untuk menangani para penunggak pajak yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota di NTB baru-baru ini.

Juru sita ini dibentuk oleh daerah mengingat selama ini paling kahir dari proses pengumpulan pajak Ranmor paling mentok pada teguran. Dibantu Kepolisian dengan melakukan penilangan kendaraan sebagai penegakan hukum.

Tugas juru sita ini selanjutnya,

(Suara NTB/dok)

H. Iswandi melakukan validasi penunggak pajak ranmor, kemudian melakukan pendekatan dengan langkap persuasif (teguran I, II dan III). Lalu jalan terakhir, menyita kendaraan yang terindikasi tak dibayarkan pajak - pajaknya. (bul) (SuaraNTB/ist)

UDANG VANNAMEI - Udang vannamei indukan yang dibudidayakan di Lombok Utara.

Lima Bulan Pascagempa

NTB Siap Jadi Eksportir Udang Vannamei Indukan Mataram (Suara NTB) Lima bulan pascagempa, NTB memastikan diri siap melakukan ekspor udang vannamei ke negara-negara mitra.

Kepastian untuk ekspor ini setelah PT. Bibit Unggul sebagai satu-satunya perusahaan pembudidaya indukan udang vannamei di Lombok telah melakukan perbaikan sarana dan prasarananya.

“Rencananya Bulan Februari akan ekspor,” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si didampingi Plt. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Rahmat Wira Putra.

Akhir pekan kemarin, Dinas Perdagangan NTB melakukan pemantauan di lokasi breeding

(Pembenihan Induk dan Benur) Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) PT. Bibit Unggul, di Jl. Raya Bayan Dusun Montong Pal Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

Hj. Selly melakukan pemantauan bersama Personel Ditintelkam Polda NTB. Peninjauan dilakukan untuk mengecek perkembangan operasional perusahaan Ekspor Induk Udang Vannamei tersebut pascagempa bumi di NTB. Dalam kunjungannya ini, kepala dinas disambut Manager Produksi PT. Bibit Unggul, Sukmara yang memastikan, untuk operasional perusahaan pasca gempa bumi Lombok telah mulai beroperasi, walaupun harus dari awal lagi karena akibat

gempa fasilitas yang dimiliki rusak berat dan bibit udang yang ada mati total. PT. Bibit Unggul merupakan perusahaan breeding pertama di Asia yang telah memiliki sertifikat Induk Unggul untuk induk litopenaeus vannamei dengan nama “GLOBAL GEN”, karena menunjukan pertumbuhan yang cepat dan bebas terhadap virus.

Untuk saat ini hanya ada 3 (tiga) Perusahaan Breeding di Indonesia yaitu dua di Sumatera dan satu di Lombok. Masih menurut keterangan Hj. Selly, target perusahaan hanya untuk ekspor dan telah realisasi ke beberapa negara. Yaitu Cina, India, Vietnam, Kuwait dan Mesir.

Sedangkan untuk lokal hanya untuk grup sendiri yang bi-

asanya dikirim ke Medan dan Rembang. Untuk sekali panen, biasanya sekitar 200 box dengan harga 40 USD per ekor (Rp576.000,- per ekor untuk kurs Rp14.400,- per USD).

Ekspor perdana pascagempa baru akan dilakukan ke negara Cina sekitar akhir Bulan Februari atau awal Maret 2019.

Menurut Hj. Selly, rencananya ekspor perdana ke depan akan dilepas oleh Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah. Mengingat, orang nomor satu di NTB ini sangat atensi dengan usaha-usaha pengembangan ekspor dan pemberdayaan masyarakat.

“Sekaligus juga untuk menunjukan bahwa pascagempa bumi di NTB sektor ekspor NTB sudah mulai bangkit,” kata Hj. Selly.

Rahmat Wira Putra menambahkan, udang vanamei yang dikembangkan oleg PT. Bibit Unggul, adalah udang khusus indukan. Ekspor biasanya ditujuan ke mitra-mitranya, kepada perusahaan yang melakukan hatchery. Selanjutnya, dari perusahaan hatchery inilah yang menjual kembali kepada petambak-petambak undang untuk dikembangkan sebagai udang konsumsi.

Sebelum gempa, PT. Bibit Unggul juga intens melakukan ekspor. Sekali ekspor nilainya mencapai US$80.000 dan telah menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dari NTB. Artinya, udang yang dikirim ke luar negeri telah menggunakan nama daerah ini. (bul)

Disperindag Lotim Klaim Pembangunan Sejumlah Pasar Tak Ada Masalah Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) di tahun 2018 lalu membangun sejumlah pasar megah. Baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Tugas Perbantuan (TP).

Pasar yang dibangun itu, tiga yang bersumber dari DAK, diantaranya pasar Kotaraja Kecamatan Sikur, Pasar Montong Bae Kecamatan Montong Gading dan Pasar Suela Kecamatan Suela. Sementara untuk pasar yang bersumber dari TP terletak di Apitaik.

“Pembangunan pasarpasar itu tidak ada masalah, termasuk Pasar Pancor sudah sesuai spesifikasi,” ujar Kepala Disperindag Lotim, H. Teguh Sutrisman, Senin (7/1).

Khusus untuk pasar Pancor

yang saat ini dibidik Polda NTB, Teguh mengaku sudah diperiksa beberapa bulan lalu.

Menurutnya pembangunan Pasar Pancor sudah sesuai spesifikasi dan dilakukan audit sebelum dilakukan serah terima. Bahkan pasar Pancor saat ini sudah ditempati oleh pedagang. “Sebenarnya pasar itu tidak ada masalah. Tapi kita tetap ikuti proses hukum. APH melakukan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat, itu hal yang wajar,” terangnya.

Terkait pembangunan pasar di Lotim, pemerintah daerah, katanya, cukup serius melakukan pembenahan dan revitalisasi terhadap keberadaan pasar-pasar yang ada. Penataan dilakukan sebagai bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Apabila pasar itu megah, maka pedagang maupun pembeli akan merasa nyaman dan aman. Dis-

amping itu, pihaknya juga akan terus menata dan melengkapi sejumlah fasilitas pendukung di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Lotim.

Pembangunan pasar tersebut dengan berstatus tipe B. Untuk pembangunan tiga pasar itu, satu pasar pagu anggarannya Rp1,2 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018.

Sementara pembangunan pasar melalui dana tugas perbantuan (TP) dengan besar anggaran yakni Rp 6 miliar.

Disampaikan bahwa alasan dipilihnya revitalisasi terhadap sejumlah pasar itu di tahun ini berdasarkan hasil pantauan yang sudah dilakukan. Meskipun masih terdapat sejumlah pasar yang lain membutuhkan sentuhan untuk dilakukan perluasan, revitalisasi, perbaikan dan lain se-

bagainya. Tiga pasar yang bersumber dari DAK tersebut diprioritaskan terlebih dahulu serta disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima dan potensi dari pasar itu sendiri. “Ada pasar-pasar lain yang kelihatannya lebih butuh, hanya saja biaya yang dibutuhkan lebih besar. Sehingga jika dipaksakan jadi nanggung. Jadi kalau bisa tahun depan,” ujarnya.

Dalam pembangunan pasar ini, Disperindag memperhatikan desain dari pasar tersebut. Pasalnya, desain pasar yang representatif berdampak terhadap progres dari pasar tersebut yang tidak lain dihajatkan untuk pertumbuhan perekomian masyarakat.

Seperti untuk menjajakan hasil pertaniannya dan lain sebagainya. Termasuk mengatur desain pasar agar tidak mengganggu arus lalu lintas,

(Suara NTB/dok)

H. Teguh Sutrisman pengendara bisa tenang dalam berkendara dan pedagang bisa nyaman dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah. (yon)

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Manajemen Golden Palace Hotel, Senin (7/1) kemarin silaturahmi ke Redaksi Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, dipimpin General Manager, Ernanda Agung D (lima dari kanan). Diterima Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino (lima dari kiri), Ernanda Agung D dalam silaturahminya didampingi Berry Anggara, Banquet Sales (paling kiri), Rio, Asst. FB Manager (dua dari kiri). Kemudian Subagio, FO Manager (ke tiga dari kiri), Dayu Ami, Asst. Marcom Manager (empat dari kanan). Nanda Revita, Asst. HR Manager (tiga dari kanan), Astrid Melyana, Sales Executive ( dua dari kanan) dan Lina, FO Supervisor (paling kanan).

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 8 Januari 2019

Tidak Berjalan Sendiiri SELURUH kepala desa diingatkan untuk tidak berjalan sendiri dalam menggunakan anggaran desa masing-masing. Selain disarankan menggunakan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri, juga dingatkan agar kepala desa sering berkonsultasi dengan pemeirntahan di atas.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taufik.

Mengutip apa yang sudah disampaikan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, Juaini Taufik, menegaskan, di atas langit masih ada langit. Pesannya adalah, hendaknya sering-sering mengkonsultasikan apa yang belum diketahui.

TP4D yang coba disarankan dilibatkan dalam kegiatan pembangunan di desa desa sebagai salah satu upaya konsultasi. Di mana dalam pelaksanaan penggunaaan anggaran desa ada proses asistensi oleh kejaksaan.

Oleh pihak kejaksaan saat diasistensi, akan ada saran. Semisal ada kesalahan, terjadi dobel anggaran, sehingga disarankan tidak perlu dianggarkan kembali agar tidak menjadi temuan hukum. Adanya kepala desa yang sudah terjerat kasus hukum, pihaknya mengingatkan ke depan tidak boleh lagi ada kepala desa yang terjerat kasus hukum, seperti yang sudah diingatkan bupati beberapa waktu lalu Menurut Juaini Taufik, kasus-kasus kepala desa yang terjerat kasus hukum saat ini sebagian besar terjadi jauh sebelumnya. Sekitar tahun 2015. Temuan kades yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan oleh pihak kejaksaan ini harus menjadi pelajaran bagi desa-desa yang lain agar tidak terulang. (rus) H. M. Juaini Taufik (Suara NTB/dok)

Kotak Suara Kardus Ditemukan Rusak Selong (Suara NTB) Sebanyak 203 unit kotak suara kardus pemilihan umum (Pemilu) 2019 ditemukan rusak. Ratusan kotak suara tempat menaruh surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota itu ditemukan rusak setelah melakukan pemeriksaan, Senin (7/1) oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan Dandim 1615 Lotim.

Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh mengatakan kerusakan kotak suara disebabkan terkena air hujan dan tertindih saat diangkut menggunakan truk ke gudang tempat penyimpanan Lotim. Semua kerusakan dipastikan sudah diganti.

Secara umum, kotak suara maupun bilik suara tersebut dalam keadaan baik. Semua dikategorikan baik dan aman.

“Memang kondisi logistik hari ini sudah sesuai ketentuan, pengirimannya juga sudah sesuai prosedur,” ungkapnya.

Kebutuhan logistik pun secara umum sudah terpenuhi dari segi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Kabupaten Lombok Timur. Disebut sampai dengan Senin kemarin, hampir 80 persen logistik sudah ada di Lotim. “kecuali formulir dan surat suara belum ada di Lotim,” ucapnya.

Diakui kotak suara kardus dan bilik suara kardus ini rawan kerusakan. Apalagi saat musim hujan. Namun diyakinkan, soal kepastian keamanan dan kenyamanan penggunaannya. Disebutkan pada tahun 2014 lalu, gelaran Pemilu Legislatif juga menggunakan sebagian logistiknya dari kardus.

Kekhawatirannya terjadi kerusakan hanya saat distribusi. Ketika bilik suara dan kotak suara dibawa oleh truk pengangkut menuju ke kecamatan lalu dibawa ke TPS-TPS yang ada di desa-desa. Namun dengan sistem distribusi yang sudah diatur dengan baik, kekhawatiran akan terjadi kerusakan diyakinkan tidak akan terjadi.

Disampaikan, mulai bulan Februari 2019 mendatang kotak suara dan bilik suara akan dirakit. Jika masih ada yang ditemukan rusak masih ada waktu penggantian. Dengan cepat dan sigap, segala kerusakan akan dilaporkan ke KPU pusat. “Sudah ada komitmen jika ada kotak suara yang rusak akan langsung diperbaiki,” paparnya. Segala kemugkinan yang akan terjadi karena bahan utama pembuatan logistik kotak suara dan surat suara ini dari kardus dipastikan sudah ada langkah antisipasi. (rus)

(Suara NTB/rus)

PERIKSA - Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh bersama Dandim 1615 Lotim memeriksa logistik kotak suara dan bilik suara di gudang tempat penyimpanan, Senin (7/1).

KPU KLU Defisit Logistik di Tiga TPS Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU), menyebut logistik Pemilu 2019 masih defisit di 3 TPS (tempat pemungutan suara). Logistik yang kurang meliputi kotak suara dan bilik suara.

“Logistik sudah kami terima berupa bilik suara untuk keperluan 756 TPS. Di mana saat ini jumlah TPS se KLU sebanyak 759, artinya masih defisit 3 TPS,” ujar Ketua KPU KLU, Burhan Ekwanto, saat menghadiri rapat dengar pendapat di DPRD Lombok Utara, Senin (7/1).

Ia menjelaskan, defisit tersebut lebih disebabkan adanya pemutakhiran data pemilih di Desa Gili Indah dan Desa Pemenang Barat - keduanya Kecamatan Pemenang. Di mana, 2 TPS di Gili Indah dan 1 TPS di Pabar, dimekarkan, karena memiliki pemilih masing-masing lebih dari 300 orang.

“Kami juga terima kotak surat untuk 756 TPS. Kekurangan bilik akan dipenuhi pada tahun 2019 ini. Kedua hal itu, kotak suara dan bilik suara ada di KPU RI, sehingga KPU daerah menunggu kiriman KPU pusat,” sambungnya.

Untuk diketahui, kata dia, semua alat kelengkapan TPS sudah tersimpan di gudang sewa. Alat kelengkapan pencoblosan terdiri dari, id card KPPS, spidol, bantalan, dan lainnya sudah tersimpan dengan baik.

Beberapa waktu lalu, KPU KLU juga sudah mengundang pimpinan parpol untuk memvalidasi surat suara, sesuaikan dengan calon-calon dan ditandatangani.

Berdasarkan DPT Hasil Pencermatan tahap kedua, KPU sendiri mencatat jumlah pemilih sebanyak 171.541 orang. Jumlah ini masih akan bertambah oleh pemilih baru yang belum merekam E - KTP sampai batas waktu pemilihan, 17 April mendatang.

“Setelah ditetapkan DPT, kita masih berikan kesempatan kepada pemilih yang baru. Mereka kita masukkan ke dalam daftar pemilih khusus,” sebut Burhan.

KPU Lombok Utara tetap berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Minimal partisipasinya sama dengan tahun lalu, atau bahkan lebih banyak. Sosialisasi kepada pemilih pemula dan 11 segmen sasaran sosialisasi, gencar dilakukan ke berbagai titik. “Sosialisasi pemilu oleh Parpol secara parsial ikut mendukung suksesnya pemilu,” tandasnya. (ari)

Halaman 4

2020, Bupati Targetkan Tak Ada Masyarakat Krisis Air Bersih Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H.M.Sukiman Azmy.,MM., menargetkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah selatan dapat terpenuhi pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan pada tahun 2020, masyarakat di Kabupaten Lotim bagian selatan ini tidak ada lagi yang mengalami krisis air bersih.

Menurutnya, kebutuhan air bersih merupakan sesuatu yang sangat penting dan krusial.

Untuk itu pemberian solusi permanen terhadap penanganan air bersih ini harus secepatnya dilakukan agar tidak ada lagi terdengar masyarakat kekurangan air bersih. Apalagi air bersih itu dibeli oleh masyarakat. “Kita targetkan tahun 2020 tidak ada lagi

masyarakat kita, terutama di wilayah selatan yang membeli air bersih,” ujarnya, Senin (7/1).

Disebutkan bupati, pada musim kemarau akhir tahun 2018 lalu Pemkab Lotim mendistribusikan sebanyak 250 tangki air bersih satu hari untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menghindari masyarakat mengeluarkan uang. Dalam pendistribusian

250 tangki air bersih, Pemkab Lotim menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,1 miliar. Nilai ini cukup fantastis, namun pada tahun-tahun berikutnya masyarakat tetap mengalami krisis air berish. “Jadi ke depan kita hindari droping air bersih menggunakan tangki. Itu anggarannya cukup besar. Jadi kita butuhkan langkah permanen,” ujar bupati.

”

Kita targetkan tahun 2020 tidak ada lagi masyarakat kita, terutama di wilayah selatan yang membeli air bersih, H. M. Sukiman Azmy Langkah permanen yang dimaksud bupati, yakni memanfaatkan potensi-potensi alam khususnya sumber mata air yang ada di daerah. Pasalnya, Kabupaten Lotim merupakan daerah yang kaya akan sumber mata air, hanya saja belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Seperti mata air di Tete Batu, Jeruk

Manis, Mencerit, Tereng Wilis dan sumber-sumber mata air lainnya. Apabila sejumlah mata air itu digabung, maka kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi sepanjang tahun. “Jangan sampai di utara banyak mata air, akan tetapi di selatan banyak air mata,” terangnya. (yon)

Penuhi Kebutuhan Masyarakat

Pemkab Lotim Perjelas Pengelolaan Sumber Mata Air Tereng Wilis Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, MM., meminta kepada 4 komponen, yaitu BWS, Pimpinan Wilayah, PDAM dan LKSM Tirta Bersama menyikapi perselisihan pengelolaan air dari sumber mata air Tereng Wilis.

Hal ini penting dilakukan untuk bekerjasama dengan baik, agar masyarakat sesegera mungkin dapat memanfaatkan air tersebut.

“Cepat atau lamban, tergantung 4 komponen tersebut. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik,” kata bupati, di Terara, Senin (7/1).

Dalam pemanfaatan pengelolaan jaringan air ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, wiayah mata air yang dilewati oleh jaringan pipa mata air Tereng Wilis harus dimanfaatkan terlebih dahulu oleh desa-desa di sekitarnya. Itu merupakan prioritas pertama.

Selanjutnya yang kedua, daerah yang dilayani LKSM mendapatkan prioritas kedua setelah prioritas pertama. Dan untuk masalah ini, tegas bupati, memberikan penekanan waktu 1 bulan harus tuntas, seperti 3 sasaran yang harus diselesaikan yaitu, jalan mulus sepanjang jalan, air mengalir sepanjang tahun dan listrik menyala sepanjang hari. “Semoga apa yang kita hajatkan bersama dapat terselesaikan dengan baik sesuai kesepakatan bersama demi terwujudnya masyarakat Lombok Timur yang sejahtera,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas PUPR Lotim, Toni Satria Wibawa, SP., menjelaskan, mata air Tereng Wilis yang terletak di wilayah kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Kecamatan Montong Gading memiliki debit mata air kurang lebih 319 liter/detik. ‘’Apapun yang diman-

faatkan sesuai dengan hasil perencanaan hanya 100 liter/detik,’’ ujarnya.

Sesuai DED (Detail Engineering Design) Pembangunan jaringan pipa air baku Tereng Wilis menggunakan pipa HDPE dengan panjang pipa kurang lebih 40 km yang direncanakan untuk melayani beberapa kecamatan di wilayah selatan. Kecamatan-kecamatan yang menjadi langganan kekurangan air adalah Kecamatan Montong Gading, Terara, Sikur, Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Keruak, dan Jerowaru.

“Pembangunan jaringan Pipa Air Baku Tereng Wilis dilaksanakan pada tahun 2010 melalui anggaran Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I,” jelasnya.

Pemda juga mengalokasikan anggaran untuk jaringan pipa distribusi sebagai activity sharing mulai tahun 2010 sampai dengan 2013, yang salah satu kegiatannya terletak di beberapa desa di Kecamatan Terara dan Montong Gading. Jaringan pipa air Baku Tereng Wilis dimanfaatkan oleh LKSM Tirta Bersama untuk melayani kebutuhan air bersih di beberapa Desa Kecamatan Terara.

Maksud dan tujuan permohonan penyerahan aset Balai Wilayah Sungai NTB I Jaringan Pipa Air Baku Trengwilis yang saat ini masih dikelola oleh LKSM Tirta Bersama ke Pemerintah Kabupaten Lotim adalah untuk meningkatkan kualitas layanan ke masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan dengan menambah jumlah debit air dengan memanfaatkan sumber mata air Pesisok, Gegek Likok yang sudah menjadi aset Pemda Lotim, dan rencana pembelian mata air Gegek.

Kepala Balai Wilayah Sungai yang diwakili Kabid Sarana Teknik Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT I), Sa-

(Suara NTB/yon)

PIMPIN - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, memimpin langsung rencana pengelolaan sumber mata air Tereng Wilis yang saat ini masih dikelola oleh LKSM Tirta Bersama,bertempat di aula kantor Camat Terara, Senin, (7/1). prudin juga menjelaskan, bahwa pembangunan perpipaan Tereng Wilis ini terkoneksi dengan pembangunan jaringan pipa Dam Pandanduri. Pembangunannya dimulai pada tahun 2010 yang terkoneksikan dengan jaringan titik Tete Batu, dengan panjang pipa 23 km dengan biaya sebesar Rp 35 miliar dan pada tahun 2011 dikucurkan kembali dana kurang lebih Rp21 miliar.

Sementara jaringan yang terpakai saat ini mulai dari titik pengambilan Tereng Wilis 1,5 km rusak, ada yang diambil dari Desa Priyan atau mata air Terair-Air. Dijelaskan juga dalam perjalanan pemanfaatan air ini dikuasai oleh LKSM, yang pada saat itu ada 11 desa yang memajukan proposal untuk suplai air dari mata air Terair Air. Pada tahun 2011 dibangun titik dari Tete Batu untuk menambah suplai debit air dari mata air Prian, sehingga tidak bisa dialirkan ke wilayah selatan, karena dimanfaatkan oleh LKSM.

Selanjutnya Pemaparan Rencana Pembangunan Kecamatan Terara tahun 2019 oleh Kepala Bappeda Lombok Timur, Ir. Ahmad Dewanto Hadi, menyampaikan bahwa alokasi infrastruktur tahun 2019-2021 yaitu APBD Non DAK sebesar Rp300.000.000.000,- dengan porkir sebesar Rp 66.500.000.000,- sementara DAK fisik 2019 sebesar Rp294.164.762.000,-.

Sementara itu dijelaskan, untuk Kecamatan Terara infrastruktur jalan sebesar Rp 25.298.000.000,-, infrastruktur air minum untuk pembebasan lahan mata air Desa Rarang sebesar Rp 1.000.000.000,-, Irigasi Pembangunan suplesi DAS Kali Gading, Meronggek, Tojang sebesar Rp 15.000.000,-, dan rehab Embung Kandong sebesar Rp1.155.000.000,-.

Untuk infrastruktur Kesehatan yaitu penyediaan peralatan UKM Puskesmas Rarang dan cetakan jamban Puskesmas Rarang dan Terara sebesar

Rp100.000.000,-, rehab Pustu Rarang Selatan sebesar Rp190.000.000,- dan JKN Non Kapasitas Puskesmas Terara, Puskesmas Rarang, JKN masyarakat miskin diluar BPJS (32 Puskesmas dan jaringannya) sebesar Rp 4.015.700.000,-.

Selanjutnya untuk pertanian, rehab Kantor BPP Terara sebesar Rp 200.000.000,- dan Pembangunan JITUT 3 lokasi sebesar Rp 535.000.000,-. Untuk perumahan permukiman, RTLH (APBD Provinsi) untuk Suradadi, Rarang, Sukadana, Rarang Tengah sebanyak 80 unit sebesar Rp 45.000.000,-. Dan untuk IPAL Kombinasi MCK layanan 25 KK Desa Santong sebesar Rp 400.000.000,-, BSPS (APBN) Rarang Batas, Rarang Selatan untuk 50 unit sebesar Rp 750.000.000,-, sementara untuk jalan poros : DAK Afirmasi, Desa Embung Kandong sepanjang 2 Km sebesar Rp 1.340.000.000 dengan total keseluruhan Rp 48.618.000.000. (yon)

10 Persen Anak di KLU Pengawasan Ketat, Bawaslu Dikeluhkan Belum Miliki Akta Kelahiran Banyak Anggota Dewan Tanjung (Suara NTB) Pola pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU) dikeluhkan oleh banyak anggota Dewan sekaligus kader partai politik (parpol). Keluhan itu disampaikan langsung oleh DPRD KLU pada rapat bersama KPU KLU, Bawaslu KLU, Polres KLU serta OPD terkait, Senin (7/1).

Beberapa yang menjadi sorotan seperti, sepinya atribut parpol maupun atribut caleg di wilayah KLU. Menurut Dewan, pemandangan tersebut berbeda dengan maraknya atribut kampanye parpol maupun caleg di daerah lain.

“Aturan baliho, APK, kami sangat jarang lihat APK yang didesain oleh KPU. Berbeda dengan yang kami lihat di Jakarta, Bali, banyak baliho terpasang secara pribadi,” ungkap Ketua DPRD KLU H. Burhan M. Nur. Atas kondisi itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Lombok Utara ini mempertanyakan komitmen Bawaslu satu daerah dengan daerah lain. Burhan bahkan mencurigai, apakah dalam konteks pengawasan itu terdapat oknum Bawaslu yang pura-pura tidak tahu akan adanya APK pribadi.

“Saya berani taruhan, peserta pemilu sangat kurang dibanding 2014. Kenapa, ruang untuk sosialisasi bagi calon sangat sempit? Pasang baliho, pasang bendera di rumah pribadi masih ditegur,” kritiknya.

Sementara Wakil Ketua I DPRD KLU, H. Djekat Demung, mengaku pola pengawasan Bawaslu menjadi beban psikologis partai, apalagi sampai dipanggil Bawaslu. Stigma yang berkembang di masyarakat kemudian, bahwa partai yang dipanggil Bawaslu telah melakukan pelanggaran.

Ia mencontohkan, dalam dua kali kegiatan konsolidasi parpol yang dilakukannya di Kecamatan Kayangan, berbun-

tut pemanggilan Partai Golkar oleh Bawaslu. Pihaknya dianggap melanggar lantaran dalam konsolidasi partai, keluar pernyataan seruan untuk memenangkan partai asal caleg.

“Seruan memenangkan Partai Golkar, itu di konsolidasi caleg. Esensi apa yang diambil oleh KPU dengan aturan yang begini rumitnya. Ini kan tidak mengena dengan kultur budaya masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, undangan yang hadir di luar estimasi juga dipersoalkan. Dicontohkan, caleg mengundang 1 orang tetapi yang hadir 1.000 orang, maka pihak pengundang tidak bisa berbuat banyak. Pada konteks itu ia harapkan, Bawaslu tidak langsung memanggil parpol. “Begitu juga dalam reses, jika masyarakat tidak diberi uang maka harus diberi makan minum,” tandasnya.

Sementara, anggota dewan, Drs. Sengrajib, meminta kejelasan dari KPU dan Bawaslu. Di mana Dewan sebagai caleg, kerap sulit menempatkan diri sebagai dewan maupun sebagai caleg. Pasalnya sebagai dewan pihaknya dituntut bekerja dalam 1x24 jam untuk menerima warga. Namun sebagai caleg, langkah itu kerap disalahartikan.

Menanggapi itu, Ketua KPU Lombok Utara, Burhan Ekwan-

to, mengungkapkan pihaknya tidak melarang anggota dewan menghadiri pertemuan sesuai tupoksinya. Hanya saja, Dewan tidak diperkenankan untuk berkampanye.

Perihal APK, Burhan menegaskan bahwa KPI sudah secara tegas mengatur. Dalam berkomunikasi, bisa dilakukan dengan banyak cara melalui aturan KPU, baik pertemuan terbatas luar dan dalam ruangan. Untuk kampanye tingkat kabupaten bisa menghadirkan 1.000 orang.

Sementara, Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., menegaskan sejak ditetapkan sebagai Badan, Bawaslu memiliki tiga tupoksi, yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Bahwasanya, caleg yang merasa dibuntuti oleh Bawaslu merupakan bagian dari pengawasan. Jika Bawaslu mendatangi ke rumah dewan, maka bagian dari pencegahan. Serta pemanggilan Parpol ke Bawaslu, adalah bagian dari penindakan.

“Yang kami lakukan bertujuan untuk membuat caleg nyaman, artinya kita tidak bersilaturahmi melalui proses hukum.

Pemahaman Panwas di kecamatan dan desa, kami akui tidak sama, untuk itu kami sampaikan permintaan maaf,” katanya. (ari)

(Suara NTB/ari)

PENJELASAN - Ketua Bawaslu KLU Adi Purmanto, menyampaikan penjelasan pola pengawasan Bawaslu di depan anggota DPRD, Senin (7/1).

Tanjung (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus bekerja keras untuk memenuhi kondisi 100 persen anak KLU usia 0-18 tahun memiliki Akta Kelahiran. Pasalnya berdasarkan data, Dukcapil Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih mencatat 10,60 persen anak belum memiliki akta.

Kadis Dukcapil KLU, Sahabudin, M.Si., melalui Sekdis Dukcapil, Tresnahadi, SP., Senin (7/1) mengakui, data terbaru yang dikumpulkan Dukcapil mencatat, jumlah anak 0-18 tahun di KLU sebanyak 81.824 orang. Dari jumlah itu, mereka yang mempunya akta lahir sebanyak 89,40 persen. “Yang belum miliki akta sekitar 10,60 persen, atau sebanyak 8.677 orang,” katanya.

Mantan Camat Kayangan ini menjelaskan, beberapa penyebab belum terekamnya akta lahir seluruh anak disebabkan pola kepengurusan orang tua yang lamban. Tidak seluruh orang tua anak mengurus akta. Selain itu, ada syarat lain dalam kepengurusan akta yang belum terpenuhi, misalnya ketiadaan EKTP. Pemda Lombok Utara, ujarnya, memiliki program kepemilikan akta 1x24 jam pascalahir anak. Terhadap program ini, dapat diklaim berjalan 100 persen. “Untuk anak yang baru lahir rata-rata bisa selesaikan sehari. Bahkan dinas sampai jemput bola,” klaimnya.

Menurut dia, kesadaran masyarakat untuk memiliki administrasi kependudukan (adminduk) masih relatif rendah.

Kebanyakan masyarakat hanya mengurus adminduk pada saat dibutuhkan. Sementara pada sarpras Dukcapil, meski terbatas namun pelayanan tetap bisa di-

optimalkan. Setiap adminduk yang diurus, bisa diterbitkan langsung asal seluruh persyaratannya lengkap.

Untuk diketahui, jelas Tresnahadi, pemerintah pusat sudah menyederhanakan pola kepengurusan adminduk di daerah. Sesuai Perpres 96 tahun 2018 tentang tata cara pencatatan (pengganti Perpres No. 25 tahun 2008), ada beberapa hal yang diserderhanakan. Misalnya penerbitan E KTP, aturan lama harus ada pengantar dari desa. Kini dengan aturan baru, warga cukup membawa dokuken kartu keluarga (KK).

Bai warga yang pindah/datang, warga cukup menyodorkan KK saja, tidak perlu mengeluarkan Surat Keterangan Pindah (SKP) dari desa dan kecamatan. Begitu pula, bagi masyarakat yang ingin rekam E-KTP dil uar domisili, bisa dilakukan dengan membawa KK serta syarat tidak mengubah elemen data adminduk.

“Pemerintah juga menetapkan pelayanan terintegrasi, ketika buat adminduk, maka tidak hanya 1 adminduk saja yang dicetak, tapi bisa 3 sekaligus. Misalnya, saat membuat akta, bisa sekaligus membuat KK baru dan membuat KIA (kartu identitas anak),” jelasnya.

Terhadap perubahan aturan itu,, Dukcapil terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan sejak Perpres baru diberlakukan Oktober 2018 lalu, Dukcapil telah memulai sosialisasi pada November 2018 dan berlanjut di awal tahun ini.

“Pembuatan Akta juga dimudahkan, Permendagri No. 9 tahun 2016, bagi yang tidak miliki buku nikah bisa diganti dengan SPTJM (surat pernyataan tanggungjawab mutlak). Formulirnya disiapkan dan kita serahkan juga ke Desa dan Camat,” demikian Tresnahadi. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 8 Januari 2019

TNI Dijamin Netral KOMANDAN Distrik Militer (Dandim) 1620/ Lombok Tengah (Loteng), Letkol. CZI. Prastiwanto, SE., M.I.Pol., menegaskan jajarannya akan tetap menjaga netralitas pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) April mendatang. Pihaknya hanya akan fokus untuk mendukung menjaga stabilitas keamanan wilayah dan tidak akan terlibat politik apapun.

“Ini sudah menjadi komitmen kami. Dari atas sampai bawah. Bahwa TNI tetap netral dan akan terus menjaga ne(Suara NTB/kir) tralitasnya,” tegas Prastiwanto, Prastiwanto saat bertemu awak Loteng di kantornya, Senin (7/1).

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir ataupun menaruh curiga kepada jajaran TNI, termasuk jajaran TNI di Loteng. Bahwa soal netralitas pada Pemilu legislatif dan pilpres mendatang itu bisa dijamin, karena yang menjadi fokus jajarannya saat ini ialah bagaimana bisa ikut serta membantu menjaga stabilitas keamanan, baik itu menjelang, saat maupun setelah pemilu berlangsung. Apalagi ancaman gangguan keamanan selama gelaran pesta demokrasi tidak bisa disepelekan dan bisa muncul kapan saja, sehingga harus tetap diantisipasi.

“Fokus kita bagaimana pemilu serentak berjalan lancar.

Keamanan wilayah juga terjaga dengan baik. Sehingga tidak ada waktu bagi jajaranya untuk ikut-ikutan ataupun terlibat politik,’’ tegasnya.

Diakuinya, selama ini banyak anggapan kalau TNI tidak netral dan memihak ke pihak-pihak tertentu. Namun sampai saat ini tidak ada bukti kalau TNI memihak, karena netralitas dalam pemilu benar-benar dijaga jajaran TNI. Dan, itu sudah jelas intruksinya dari pucuk pimpinan paling atas hingga bawah.

Kalaupun mau berpihak, anggota TNI tidak punyak hak pilih. Jadi untuk apa anggota TNI terlibat atau ikut-ikut politik.

“Jadi kami pastikan, jajaran TNI netral dan akan terus menjaga netralitasnya para gelaran pemilu legislatif dan pilpres mendatang,” tandas Prastiwanto. (kir)

Halaman 5

Korban Gempa di Lobar Mengeluh Pencairan Bantuan Lambat Giri Menang (Suara NTB) Korban gempa di Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan lambannya pencairan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah. Padahal saat ini sudah memasuki bulan ke 6 pascagempa bulan Agustus lalu. Lambatnya bantuan ini disebabkan proses kelengkapan pencairan yang dinilai jelimet, mulai dari pembentukan pokmas, lalu melengkapi dokumen syarat pencairan di antaranya RAB, sertifikat tanah, KK dan KTP. Ditambah kendala teknis seperti kekurangan tukang.

Untuk penanganan dampak bencana ini sendiri, untung ada bantuan dari pihak ketiga yang bisa sedikit membantu. Semenjak tanggap darutat berakhir tanggal 25 Agustus tahun lalu, solidaritas dan kemanusiaan dari banyak pihak secara nasional memberikan bantuan, baik tenaga, pikiran, uang, bahkan logistik untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa di Lobar. Total dana sumbangan dari pihak ketiga yang masuk ke Lobar mencapai Rp1,6 miliar.

Kepala Desa Guntur Macan H Murni yang dikonfirmasi,

Senin (7/1), mengaku belum ada satupun rumah korban gempa di wilayahnya yang sudah tertangani alias terbangun. Dari total 862 unit rumah warga yang rusak dengan 600 unit rusak berat, tak satupun belum ada yang terbangun. “Belum ada yang terbangun satupun, dana bantuan sebagian sudah masuk ke rekening tapi pencairan ini yang belum bisa, masih lelet sekali,” keluhnya.

Diakuinya, dana bantuan sudah masuk ke rekening koban gempa hanya saja belum bisa dicairkan. Ia sendiri belum tahu dimana letak hambatan-

nya, padahal pihaknya sudah membuat pokmas sebagai salah satu syarat. Sejauh ini, sudah banyak pokmas dibentuk, sehingga kendalanya bukan di desa. “Tinggal di tingkat atas ini,” imbuhnya.

Ia mengaku akibat ketidakjelasan bantuan ini, kades pun menjadi bulan-bulanan yang ditanya warga hampir setiap hari.

Pihaknya pun sudah menanyakan langsung kepada pihak Dinas Perumahan dan Permukiman terkait kendala yang dihadapi. Pihak Dinas Perumahan dan Permukiman memberikan

penjelasan, jika dana yang sudah diterima Rp1,3 triliun lebih disalurkan secara bertahap kepada korban gempa yanh sudah memenuhi syarat. “Kita ingin agar bantuan ini segera bisa dicairkan,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Lobar H Fauzan Khalid menyebut dana bantuan pihak ketiga yang diterima Lobar mencapai Rp1,6 miliar. “Kita sangat berterima kasih kepada semua pihak, baik warga masyarakat Lombok yang tidak terdampak maupun masyarakat Indonesia pada umumnya,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Kepala BPBD Lombok Barat H. M. Nadjib pun mencatat pihak-pihak yang memberikan bantuan melalui Pos Komando adalah sebanyak 248 pihak, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas. “Mereka yang melalui Posko, pasti kita catat.

Rata-rata memberikan bantuan berupa logistik,” tutur Nad-

jib saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) kemarin. Sedangkan bantuan pihak ke-III dalam bentuk uang dan melalui rekening BPBD, tambah Nadjib berjumlah lebih dari Rp1,69 miliar.

Bantuan tersebut, tambah Najib, belum termasuk bantuan pembangunan infrastrukrur berupa sekolah, tempat ibadah, pos pengungsian dan pendukungnya yang disampaikan melalui beberapa grup media nasional dan pihak kementerian.”Dalam proses pencatatan dan penggunaannya, BPBD sepenuhnya didampingi oleh BPKP dan Inspektorat. Semua catatan keuangan didampingi oleh mereka,” aku Nadjib.

Di kesempatan yang sama, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq memastikan bantuan dari Pemkab Kediri Jawa Timur sejumlah Rp 300 juta adalah untuk membangun hunian sementara (huntara) buat warga. (her)

Tuntut Rekomendasi Pemekaran

Warga Badrain Narmada Segel Kantor Desa Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Badrain Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar) kembali melakukan aksi demonstrasi menuntut pemekaran desa. Setelah sebelumnya menggelar aksi serupa di kantor Pemda Lobar, bahkan sempat menginap di kantor Bupati. Senin (7/1) warga menggeruduk kantor desa setempat. Akibat kecewa terhadap pihak kepala desa yang belum menerbitkan surat rekomendasi pemekaran, warga pun menyegel kantor desa setempat.

Warga dari tiga dusun desa setempat menggelar aksi sekitar pukul 11.00 Wita. Sambil membawa spanduk berisi tuntutan, warga menanyakan alasan kepala desa (kades) tidak mau mengeluarkan rekomendasi itu.

Meski sudah ada pengamanan pihak Polsek Narmada yang dipimpin langsung Kapolsek Narmada, Kompol I Gusti Komang Bagia. Sayangnya warga tetap menyegel kantor desa, lantaran kades yang ingin ditemui justru tak berada di tempat. Bahkan tidak ada pihak pemerintah desa yang berani menemui pendemo. Sehingga membuat warga menyegel kantor desa itu. “Salah satu persyaratan kita untuk mekar yang satu-satunya tidak ada itu rekomendasi dari Pemerintah Desa Badrain. Sampai hari ini pemerintah desa belum memberikan kita rekomendasi,” ujar Koordinator Pendemo, Nahrul Jawandi saat aksi.

Pihaknya tidak tahu alasan kades belum mau mengeluarkan rekomendasi itu. Padahal menurutnya pemekaran itu sudah diatur dalam undang-undang. Jikapun alasannya moratorium, dinilainya itu tidak bersifat permanen. “Suatu saat bisa dibuka kerannya untuk pemekaran. Tergantung situasi dan kondisi,” ujarnya.

Ia pun tegas membantah jika usulan pemakaran ini sarat dengan kepentingan politik. Mengingat dirinya sempat ikut dalam pilkades yang berlangsung beberapa waktu lalu. Sebab jika melihat ketentuan proses dari desa persiapan menjadi desa pemekaran. Tidak mungkin membuat dirinya kembali mencalonkan diri menjadi kades, karena keterbatasan umur.

Menurutnya pemekaran ini murni asapirasi untuk kepentingan masyarakat. Ia mengatakan dengan pemekaran itu tentu pemeratan pelayanan, pembangunan dan pengembangan ekonomi akan terjamin. “Ini harapan kita, karena anggaran akan semakin banyak ke desa,” ujarnya.

Sementara itu, Kades terpilih Romi Purwandi mengatakan, penyegelan kantor sudah dibuka oleh warga sendiri. Ia berdalih belum mengeluarkan surat rekomendasi pemekaran, karena belum ada surat permohonan dari bersangkutan. “Jadi tidak ada dasar sebagai alas penguat untuk bisa dikeluarkan rekomendasi oleh Pemdes,”jelasnya.

Menurutnya tidak serta merta juga kades dapat mengeluarkan rekomendasi, sebab ada BPD sebagai mitra kades yang juga harus menyetujui permohonan pemekaran.

Terpisah, Kabid Pemerintah Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lobar, Kusuma Supaka sudah mendapat laporan terkait penyegelan itu. Pihaknya sudah turun ke desa untuk memfasilitasi mediasi masyarakat dengan pemerintah desa. Menurutnya pemekaran ini memang harus ada permusyawatan pihak desa. “Segala sesuatu (pemekaran desa)harus melalui prosedur yang ada. dan memang harus ada musyawarah internal mereka dulu. Jadi tidak bisa di by pass langsung ke atas (langsung mengajukan),” ujarnya. (her)

(Suara NTB/ist)

SEGEL - Warga Desa Badrain menyegel kantor desa mengunakan kayu menuntut rekomendasi pemekaran, Senin (7/1).

(Suara NTB/ Puskesmas Penimbung)

TANGANI - Petugas medis Puskesmas Penimbung melakukan penanganan malaria dengan turun ke pelosok daerah terkena gempa.

Puskesmas Klaim Kasus Malaria di Gunungsari Menurun Giri Menang (Suara NTB) Pihak Puskesmas Penimbung Kecamatan Gunungari mengklaim kasus malaria di 9 desa yang menjadi wilayah kerjanya, termasuk salah satunya Desa Mekar Sari mengalami penurunan drastis.

Adanya korban gempa yang meninggal dunia, bukan ansih akibat malaria, namun disertai pnyakit lain. Pihak puskesmas setempat terus berupaya menekan penyeberan malaria, dengan intens turun melakulan penanganan ke lapangan.

Kepala UPT Puskesmas Penimbung H. L. Wirawan mengklaim kasus malaria di

wilayah kerjanya meliputi 9 desa sudah mengalami penurunan drastis. Hanya beberapa desa yang masih ditemukan kasus, termasuk di Desa Mekar Sari.

Untuk penanganan korban gempa ini, pihaknya rutin turun ke lapangan bahkan disaat hari liburpun pihaknya tetap turun.

“Tidak kayak kemarin, penderita malaria sudah menurun jauh (drastis). Kadang dalam satu minggu itu ada dua orang, tidak banyak sekarang,” klaimnya, Senin (7/1).

Penemuan kasus malaria, jelas dia, jauh menurun dibandingkan sebelumnya, di mana setiap hari ada warga yang terkena

malaria. Namun saat ini, dalam seminggu ada 1-2 orang yang terkena malaria ditemukan.

Untuk penanganan, terangnya, jika ditemukan warga positif malaria langsung ditangani.

Di samping dilakukan penyuluhan kepada masyarakat. Ia mengaku penyuluhan ini menuai kendala, masyarakat kurang merespon. Padahal malaria ini bukan hanya tugas Dinas Kesehatan menuntaskan, namun masyarakat juga harus ikut aktif melakukan penanganan. “Kita tetap turun penyuluhan tapi tidak direspon warga, ini masalahnya,” imbuhnya.

Semenatra itu, Kasi Pemer-

Dandim Loteng Janji Tindak Tegas Pelaku ’’Illegal Logging’’ Praya (Suara NTB) Kondisi hutan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini diakui sangat memprihatinkan. Di mana sebagian besar kawasan hutan di daerah ini dalam kondisi kritis. Masih adanya aksi illegal logging (pembakalan liar) disinyalir jadi salah satu penyebab utamanya. Untuk itu, jajaran TNI berkomitmen menindak tegas setiap pelaku illegal logging dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

“Siapapun pelakunya, tidak peduli apakah itu aparat ataupun masyarakat biasa kita tindak tegas tanpa pandang bulu,” tegas Dandim 1620/ Loteng Letkol. CZI. Prastiwanto, SE., M.I.Pol., saat ramah tamah Kodim 1620/ Loteng dengan wartawan Loteng, Senin (7/1).

Bahkan, ujarnya, kalau yang terlibat itu ada aparat atau anggota TNI, maka tindakan tegas bakal menanti

anggota bersangkutan. Karena pada prinsipnya, TNI berkomitmen untuk itu menjaga kelestarian hutan sebagaimana yang diamanatkan oleh negara. Sehingga siapapun yang upaya merusak hutan, maka harus siap-siap berhadapan dengan TNI. Ia pun mengaku, dalam setahun terakhir kasus illegal logging di Loteng jauh menurun. Bahkan selama setahun terakhir, hampir tidak ada laporan kasus illegal logging yang ditangani pihaknya. Namun bukan berarti pihaknya tinggal diam. Dalam arti, tidak melakukan tindakan pencegahan.

“Upaya antisipasi dan pencegahan terhadap kasus illegal logging tetap kita lakukan. Dengan menyebar personel di daerah-daerah atau kawasan hutan yang rawan terjadi kasus illegal logging,” terangnya.

Diakuinya, dari sisi jumlah personel, Kodim 1620/Loteng

masih sangat terbatas. Tapi tidak lantas menyurutkan semangat jajarannya untuk bekerja, jika dengan kondisi yang serba terbatas, tugas-tugas pengawasan terhadap keberlangsungan kawasan hutan harus tetap dilakukan semaksimal mungkin.

Untuk itu, pihaknya berharap peran serta masyarakat agar bisa mendukung langkah-langkah antisipasi kerusakan hutan, khususnya aksi illegal logging dengan memberikan informasi kepada pihaknya, jika menemukan ada indikasi ilegal logging diwilayahnya masing-masing.

“Tentu kita tidak akan bisa maksimal mencegah kasus-kasus illegal logging, tanpa adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini.

Karena TNI juga punya banyak terbatasan dan kekurangan. kekurangan itulah yang diharapkan bisa dibantu oleh masyarakat,” ujarnya. (kir)

Mayat yang Ditemukan di Pantai Batu Kijuk Berhasil Diidentifikasi Giri Menang (Suara NTB) Pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi mayat misterius yang ditemukan warga di Pantai Kemos Dusun Batu Kijuk Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong, Sabtu pagi lalu. Mayat yang diketahui bernama Saiful Bahri (53) dari Dasan Agung Mataram ini berhasil diidentifikasi melalui metode sidik jari yang

dilakukan Polres bekerjasama dengan Polda NTB. Pihak keluarga berencana mengambil jenazah korban, Selasa (8/ 1) di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram.

“Jenazah Mr X yang ditemukan warga di Dusun Batu Kijuk Desa Sekotong Barat telah teridentifikasi dengan metode portable system (sidik jari) atas nama Saiful Bahri. umur

53 tahun. Korban dari daerah Dasan agung Gapuk Utara Mataram,” jelas Kapolsek Sekotong, Iptu Made Susila Artana, Senin (7/1).

Menurutnya, pihak keluarga sudah datang langsung melihat jenazah korban ke Rumah Sakit Bhayangkara. Pihak keluarga pun mengakui bahwa korban adalah orang tuanya yang meninggalkan

rumah sejak hari Kamis (3/1) sore. “Rencana jenazah akan diambil oleh keluarga besok pagi, karena pihak keluarga tidak setuju jenazah diotopsi,” imbuhnya.

Sabtu lalu warga Dusun Batu Kijuk digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa identitas di pinggir Pantai Kemos.

Mayat berjenis laki-laki itu ditemukan dalam kondisi terbujur

kaku tanpa busana lengkap, terlentang di pinggir pantai tersebut. Warga kemudian melaporkan kejadian ini ke petugas Polsek Sekotong. Menindaklanjuti laporan ini, Polsek menerjunkan tim Inafis. Tim langsung melakukan identifikasi dan pengamanan TKP serta membawa mayat korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB untuk diidentifikasi. (her)

intahan Desa Mekar Sari Nasrun mengaku prihatin adanya korban gempa Desa Mekar Sari meregang nyawa akibat terjangkit malaria. Bertambahnya korban jiwa akibat malaria mengakibatkan pihak desa setempat mendesak Pemda lebih intensif turun ke lapangan. ”Meninggal lagi warga kami akibat malaria,” keluhnya. Selain korban yang meninggal, warga yang tengah dirawat pun cukup banyak. Termasuk bapaknya, terkena malaria dan tengah dirawat intensif.

Hal senada disampaikan Kades Mekar Sari Nasrudin, bahwa korban gempa yang

terkena malaria bertambah.

Bahkan setiap hari ada saja warga yang dilarikan ke puskesmas gara-gara terkena malaria.

Ia menyebut, total warga yang terkena malaria saat status KLB mencapai 270 jiwa, “kali ini terus bertambah jumlahnya, tapi kami punya data yang saat KLB itu sebanyak 270 warga terkena malaria,” imbuhnya.

Pihaknya menyayangkan akibat status KLB yang dicabut, penanganan korban gempa menjadi kurang optimal. Padahal kata dia, saat ini warga sangat butuh penanganan di saat kondisi hujan yang melanda. (her)

Tersangkut Kasus Tipikor

Pemda Berhentikan Sementara Empat Oknum ASN Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) menindaklanjuti arahan KPK yang ditetapkan dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri menyangkut pemecatan oknum ASN yang terlibat kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Sebanyak 4 oknum ASN dirumahkan atau diberhentikan sementara dari status ASN. Status tetap dari 4 oknum ASN ini akan menunggu putusan MK terkait tuntutan judicial review terhadap kebijakan SKB tersebut.

Selain dirumahkan, oknum ini tidak diberikan hak berupa gaji dan tunjangan.

Demikian ditegaskan Kepala BKD dan PSDM Lobar Suparlan, S.Sos,, Senin (7/1).

Ia menolak menyebut nama dan instansi dimana empat oknum ASN bertugas, sebab hal ini dinilai kurang pantas. Yang jelas, tegas Suparlan, 4 orang ini dirumahkan sebagai bentuk komitmen pemda menindaklanjuti SKB tiga menteri.

Keempat oknum ASN ini, jelasnya berhenti sementara bukan dipecat secara permanen.

Sebab putusan tetap atas status ke empat oknum ASN ini perlu menunggu putusan MK. Di mana saat ini tengah berlangsung persidangan tuntutan judicial review terhadap SKB tersebut dari Korpri dan Ombudsman. Namun para ASN ini tidak diberikan gaji, sampai ada keputusan MK. ‘’Terhitung sejak bulan Januari ini ke empat ASN tersebut mulai dirumahkan dan pemberikan gaji dihentikan,’’ tegasnya.

(Suara NTB/dok)

Suparlan Tindaklanjut dari SKB ini, ujarnya, berdasarkan rapat BKD seluruh NTB di provinsi beberapa waktu lalu. Di mana sesuai dengan kesepakatan dengan provinsi, seluruh kabupaten/kota harus menindaklanjuti SKB tersebut. Sebab jika tidak ditindaklanjuti, maka sanksi akan dijatuhkan kepada bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Suparlan menambahkan, imlementasi dari SKB ini komitmen dilaksanakan pemda dalam menindaklanjuti SKB. Pada bagian lain, Asisten III Setda Lobar Dr. H Fathurrahim mengatakan kenaikan gaji ASN sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat belum mulai berlaku. Pihak pemda Lobar masih menunggu aturan lanjutan berupa juklak dan juknis kenaikan gaji tersebut. “Kita tunggu pengumuman pemerintah, kami belum tahu kapan diberlakukan,” tukasnya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 8 Januari 2019

Halaman 6

Arsip Pribadi Bisa Disimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip

(Suara NTB/Humas Pemda KSB)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumbawa terus membenahi arsip pemerintah yang disimpan dan dirawat di dinas setempat. Bahkan dinas setempat juga menerima penyimpanan arsip pribadi, seperti halnya arsip keuangan sertifikat, ijazah dan lainnya.

“Seluruh arsip yang ada, apakah arsip keuangan, sertifikat, ijazah ataupun lainnya yang berharga bisa disimpan di sini. Baik arsip dinas pemerintah maupun arsip pribadi masyarakat yang meminta untuk menyimpan arsipnya.

Kami siap menerima itu,” kata Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumbawa, Ir. Rembit Pathi kepada wartawan, Senin (7/1).

Penyimpanan arsip pribadi ini, selain untuk keamanan juga untuk pelestariannya. Karena jika disimpan di rumah biasanya resikonya hilang, terbakar ataupun rusak akibat banjir. Masyarakat juga bisa mengambil arsip tersebut jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk keperluannya.

“Kalau yang kita tawarkan tidak ada lain untuk keamanan.

Kami ada alat penyimpanan dan pelestarian saja. Karena resikonya kalau di rumah, bisa saja lupa, hilang, terbakar atau rusak karena banjir. Jika sudah disimpan di sini, kapanpun diperlukan bisa dibawa misalnya untuk berurusan,” terangnya.

Diakuinya fungsi penyimpanan arsip ini sudah ada sejak lama, hanya saja masyarakat belum mengetahuinya saat itu.

Pihaknya pun sudah mulai menggagasnya sejak tahun 2017 lalu. Bahkan di tahun 2018 pihaknya sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat di beberapa tempat.

Terutama di wilayah-wilayah bantaran sungai.

“Fungsi itu sudah ada sejak lama. Tapi karena orang tidak tahu, kita pun belum melaksanakan saat itu.

Sehingga baru kita mulai di tahun 2017 untuk menggagas itu. Itu sudah mulai kita sosialisasikan di beberapa tempat, terutama di daerah bantaran sungai,” pungRembit Pathi kasnya. (ind)

RUMAH Salah satu rumah warga korban gempa di desa persiapan Lamunga, kecamatan Taliwang yang dikunjungi bupati akhir pekan lalu.

Bupati KSB Apresiasi Capaian Rehab Rekon Rumah Korban Gempa Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengapresiasi capaian jumlah rumah korban gempa yang telah berhasil diperbaiki melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) sejauh ini.

Menurut Bupati, dari 18.514 rumah yang terverifikasi menjadi korban gempa 19 Agustus lalu hingga saat ini telah selesai terbangun sekitar 500 unit. Capaian itu sangat bagus mengingat dana yang dikucurkan pemerintah pusat belum mencapai

setengah dari jumlah rumah yang telah selesai dibangun. “Alhamdulillah akselerasi kita menjalankan program ini sangat bagus. Sekarang sudah lebih dari 500 rumah selesai dan banyak dari itu yang sudah mulai ditempati oleh pemilik,” terangnya.

Ia mengatakan, banyaknya rumah yang telah berhasil direhabilitasi di KSB pasca gempa tidak semata karena kecepatan pemerintah merespon program dari pusat itu. Tetapi karena adanya keinginan kuat masyarakat untuk segera menempati rumah mere-

Akses Jalan ke Talonang Butuh Penanganan Serius Dua Dokter Umum Langsung Ditempatkan di Lantung Sumbawa Besar (Suara NTB)Keluhan masyarakatdi Kecamatan Lantung terkait ketersediaan dokter umum di puskesmas setempat akhirnya terjawab. Terhadap pelayanan kesehatan, dua dokter umum langsung ditempatkan.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya menyampaikan, permasalahan di Lantung terkait dokter umum sudah diselesaikan.

Terkait penempatan dokter umum, sudah ada SK dari Bupati Sumbawa untuk satu dokter. Pihaknya juga langsung mengantar SK tersebut ke dokter yang bersangkutan, termasuk ke KUPT dan Camat untuk mulai bekerja Senin (7/1) ini. Kemudian informasi dari BKD, salah satu dokter yang lulus CPNS juga akan ditematkan di wilayah setempat.

(Suara NTB/ind)

Taliwang (Suara NTB) Akses transportasi menuju Talonang di Kecamatan Sekongkang, hingga saat ini masih belum bisa dilalui kendaraan secara maksimal. Bahkan kondisi jalan di tanjakan Naga sudah semakin kritis karena kondisi jalan yang amblas dan tersisa hanya untuk dilewati kendaraan roda dua serta kendaraan kecil.

Camat Sekongkang Syafruddin kepada Suara NTB, Senin (7/1) tidak menampik kondisi jalan ke Talonang yang belum bisa dilalui kendaraan secara maksimal karena hanya roda dua saja yang bisa. Hal tersebut terjadi karena kondisi jalan di tanjakan naga sudah semakin kritis karena amblas. Bahkan jalannya sudah tidak ada lagi berbentuk sehingga akan membahayakan bagi para pengendara. Untuk itu, pihaknya berharap supaya ada penanganan khusus untuk jalan ini sehingga akses masyarakat tidak lagi terhambat. Kondisi jalan yang ada saat ini juga semakin rawan ketika musim penghujan karena kondisi tanah yang labil dan rawan terjadi longsor susulan.

“Memang untuk jalan di tanjakan naga ini hanya kendaraan rua dua dan kecil saja yang bisa melintas. Sedangkan untu kendaraan jenis lain masih belum bisa karena kondisi jalan yang amblas,” sebutnya.

Dikatakannya, penanganan jalan rusak di desa Talonang juga harus segera dilakukan, jika molor masyarakat juga yang akan dirugikan nantinya. Hanya saja hasil pertemuan terakhir dengan gubernur dari Provinsi dijanjikan jalan tersebut akan segera ditangani secara maksimal. Sementara untuk jembatan yang putus saat ini sudah ditangani dan sudah bisa dilalui secara normal oleh masyarakat. Kendati demikian, pihaknya tetap berharap supaya ada solusi lain terhadap jalan yang berada di wilayah selatan tersebut. Hal ini tentu sangat berdasar karena bencana tanah longsor dan amblasnya aspal di lokasi tersebut.

Salah satunya yakni dengan pembuatan parit dan bronjong sebagai pengaman tebing. Karena jika hanya diperbaiki jalannya saja tanpa melihat faktor lain maka akan sangat percuma.

“Kalau hujannya masih terus terjadi hingga April dengan kondisi jalan seperti saat ini bisa berabe juga. Makanya kita minta agar provinsi bisa menangani jalan yang rusak ini secara komprehensif agar hasilnya maksimal,” imbuhnya.

Ditambahkannya, untuk penanganan jalan yang rusak dan terputus tersebut, informasi terbaru akan dilakukan tahun ini (2019) melalui anggaran dari APBN. Untuk itu, pihaknya berharap supaya penanganan yang dilakukan akan bisa maksimal.

Sehingga dampak bencana longsor yang kiranya akan terjadi bisa semakin ditekan. Apalagi musim hujan diprediksi masih akan terjadi di wilayah selatan, sehingga longsoran juga akan terulang. Makanya pola pembuatan talud dan drainase di lokasi dianggap rawan terjadi longsor harus dilakukan segera mungkin.

“Kita harapkan dalam tiga bulan kedepan jalan yang rusak tersebut sudah bisa dilalui masyarakat secara maksimal dan tentu dengan pola penanganan jalan yang berbeda.

Hal itu kita lakukan, supaya jalan di wilayah selatan tidak menjadi lokasi rutin terjadi longsoran,” tandasnya. (ils)

“Berdasarkan SK Bupati ditempatkan satu dokter umum. Kami juga dapat informasi lewat BKD terkait pegawai yang lulus kemarin ada salah satu dokter juga akan ditempatkan. Jadi dua dokter umum di sana, dan satu dokter gigi. Jadi sudah selesai persoalan di Lantung,” ujarnya saat diwawancarai wartawan di ruangannya.

Dijelaskannya, di Puskesmas Lantung ada pelayanan rawat inap. Tentunya dokter umum yang melayani harus ditempatkan dua orang. Pihaknya berharap dengan ditempatkannya dokter di puskesmas setempat, keluhan masyarakat selama ini bisa berjalan dengan lancar. Ia juga berharap dokter yang ditempatkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik guna memberikan pelayanan kesehatan.

“Ini persoalan lama dan sekarang sudah tertangani dengan baik. Mudahmudahan pelayanan masyarakat terhadap keluhan selama ini lancar.

Kita juga harapkan supaya pelayanan di Puskesmas betul-betul optimal.

Sesuai dengan ketentuan Permenkes terkait standar pelayanan,” pungkasnya. (ind)

Surya Darmasya

Miliaran Dana Rehab/Rekon Masih Mengendap Taliwang (Suara NTB) saat ini hanya 19 orang dengan Pemerintah Kabupaten beban kerja 17.274 rumah kan (Pemkab) Sumbawa Barat, tidak mungkin bisa maksimengaku masih kesulitan mal. Selain itu, kita juga menangani rumah yang ma- masih terkendala tenaga lainsuk kategori rusak sedang nya,” ungkap Kepala Pelaksa(RS) dan rusak ringan (RR). na BPBD KSB, Ir. Lalu MuBahkan, dari total anggaran hammad Azhar MM, kepada penanganan rumah ini sekitar Suara NTB, Senin (7/1).

Rp80,6 miliar dari tahap perDikatakantama dan kedua, baru tersernya, terkait ap sekitar Rp26,6 miliar atau tenaga fasekitar 33 persen. Hal ini tersilitator, jadi karena terbatasnya direncanatenaga fasilitator yang kan untuk mendampingi proses ditambah pengecekan terhadap rumah demi perceitu. patan pen“Harus kami akui meanganan mang untuk dana rerumah RS hab/rekon RS dan dan RR masih belum bisa dieksekusi secara maksimal.

Hal ini terjadi karena masih minimnya para Lalu Muhammad Azhar tenaga fasilitator.

Bayangkan saja yang ada

RR. Hanya saja, sampai saat ini belum direalisasikan.

Padahal, Pemkab Sumbawa sangat membutuhkan tenaga itu untuk percepatan. Apalagi target Pemkab untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) tuntas di bulan Februari tapi melihat kondisi seperti ini bisa juga molor nantinya.

Selain itu, model RAB dari masing-masing rumah RS dan RR ini sangat berbeda, sehingga pihaknya kesulitan untuk mengintervensi lebih jauh. Pihaknya tetap akan berupaya maksimal untuk bisa mempercepat penanganan rumah RS dan RR ini. Sehingga anggaran yang saat ini masih mengendap bisa segera dibelanjakan dan tuntas.

“Kita sangat berharap supaya tenaga fasilitator bisa segera dikirim ke daerah. Sehingga pola penanganan rumah yang saat ini masih molor bisa semakin dipercepat,” sebutnya.

Ditambahkannya, permasalahan yang lain yakni masyarakat mulai meminta uang ganti rugi terhadap dana pribadi

yang telah digunakan untuk perbaikan rumah tersebut.

Tentu dana pengganti ini tidak bisa dicairkan begitu saja, tapi harus ada gambaran kondisi sebelum diperbaiki dan sudah. Tetapi faktanya tidak demikian, melainkan asal bangun saja sehingga pihaknya merasa sangat kesulitan untuk mencairkan anggaran ganti rugi tersebut.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya masyarakat yang akan memperbaiki rumahnya secara mandiri agar bisa bekoordinasi dengan Pokmas.

Sehingga pada saat perbaikan nantinya bisa transparan dan tidak ada yang ditutup tutupi lagi. Sementara untuk penanganan rumah rusak berat di tahap pertama sudah tuntas semua.

“Kita berharap supaya masyarakat bisa berkordinasi sebelum melakukan perbaikan rumah RS dan RR dengan tim pendamping yang ada.

Sehingga penyimpangan penggunaan anggaran bisa semakin ditekan saat dilakukan perbaikan,” tandasnya. (ils)

ka lagi. Dengan keinginan itulah, masyarakat turut ambil bagian secara aktif dengan penuh kesadaran membangun rumah mereka sendiri sementara waktu sambil menunggu kucuran dana bantuan dari pusat.

“Kalau saja tidak ada keinginan kuat masyarakat seperti itu tidak mungkin sebanyak itu rumah yang sudah dibangun,” cetusnya.

Menurut bupati, terkait dana rehabilitasi yang disiapkan pemerintah pusat, Pemda KSB akan terus mengupayakan percepatan pencairannya hingga

ke tangan masyarakat. Sebab di tingkat lapangan saat ini, banyak rumah yang mulai dibangun memanfaatkan dana secara mandiri pemilik rumah. Dan pembangunannya sendiri tetap mengikuti prosedur yang telah diatur dalam program rehabilitasi rumah warga korban gempa tersebut. “Sekarang kan yang SK tahap pertama sudah clear dananya. Informasi dari BPBD sudah masuk yang SK tahap dua, dan kita akan upayakan tahap-tahap berikutnya sampai semua 18 ribu lebih itu bisa cair secepatnya,” timpalnya. (bug)

Kuota Mitan di KSB Belum Dikurangi Taliwang (Suara NTB) Kuota minyak tanah di tingkat pengecer dan pangkalan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sampai saat ini masih normal. Bahkan, jatah untuk satu bulan di Sumbawa Barat sekitar 10 drum masih tetap sama, belum berubah. Jatah ini didistribusikan oleh dua pangkalan Mitan. Itu artinya, kebutuhan Mitan bagi masyarakat dianggap masih cukup meskipun sudah menerima program konversi ke gas.

“Sejauh ini belum ada pengurangan jumlah pasokan Mitan ke KSB meski sudah masuk dalam daerah konversi. Tapi hasil komunikasi terakhir akan ada pemangkasan katanya. Nah kita tunggu saja realisasinya. Yang jelas untuk saat sementara ini kebutuhan Mitan masih tercover bagi seluruh masyarakat,” ujar Reza salah seorang agen pengecer Mitan skala besar, kepada Suara NTB, Senin (7/1).

Dikatakannya, memang ada rencana dari Pemerintah untuk menjadikan agen Mitan se-

bagai mitra untuk Elpiji sampai dengan saat ini belum juga ada kejelasan terkait realisasinya. Memang sempat ada rapat untuk membahas masalah ini dengan pihak terkait, tapi sampai dengan saat ini belum ada juga kejelasan. Bahkan petunjuk untuk bisa menjadi agen penyalur gas Elpiji juga masih belum ada informasi.

Meskipun demikian, pihaknya sangat berharap supaya Pemerintah bisa memberikan kepastian waktu sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan. Tapi yang jelas

untuk sementara waktu tidak akan terjadi kelangkaan Mitan di KSB karena belum ada pemberitahuan lebih lanjut. Bahkan untuk harga juga dipastikan tidak akan terjadi kenaikan yang signifikan hanya dibatas normal saja.

“Masyarakat tidak perlu khawatir dengan masalah kuota Mitan ini karena pasokannya masih belum dikurangi. Bahkan harganya juga tidak akan naik untuk saat ini karena belum ada lagi informasi terbaru dari pihak terkait hal ini (Mitan),” tandasnya. (ils)

Senator Asal Bali Temui Bupati Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Senator (anggota DPD/MPR RI Utusan Propinsi Bali) Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedastera Putra Suyasa III, melakukan kunjungan kerja dan silaturrahmi dengan Pemkab Sumbawa Senin (7/12) sore. Yang dihadiri Bupati, Wakil Bupati Sumbawa, perwakilan anggota Forkopimda, FKUB, LATS, Direktur Hindu Center for NTB. “Saya sangat mengapresiasi penanganan yang luar biasa yang telah dilakukan Pemerintah bersama TNI/Polri, terkait tragedi yang terjadi di Lunyuk pada Bulan Desember 2018 yang lalu. Ini adalah penanganan konflik yang melibatkan umat Hindu tercepat yang pernah terjadi di Indonesia. Hal ini yang membuat saya tergerak hadir untuk untuk memperkuat komitmen perdamaian, dan mempercepat penyelesaian kasus. Karena saya menilai masih ada luka yang harus diperbaiki. Sebagai pejabat negara kami datang untuk menunjukkan kepada publik terutama kepada komunitas kami, bahwa negara hadir bersama rakyat untuk bersinergi bersama menyelesaikan masalah ini,” demikian disampikan Arya Wedakarna, saat bertemu Bupati.

Disampaikannya, hal-hal yang harus dilakukan untuk penanganan masalah ini untuk masa depan adalah bagaimana peran pemerintah bersama masyarakat dan media untuk memblok informasi negatif dari media sosial yang dewasa ini sangat penting.

Sebab dikhawatirkan akan memberi dampak yang lebih besar. Disampaikan pula beberapa

hal untuk menyemangati hasil perdamaian yaitu masyarakat Bali yang ada di Lunyuk merupakan orang Sumbawa keturunan Bali.

Sehingga diimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap berkomitmen dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.

Dari DPD Bali akan mengupayakan agar NTB khususnya Sumbawa dapat mendapatkan manfaat ke depan khususnya dalam dunia pariwisata, dan akan mendukung dalam mengembangkan potensi pariwisata di Sumbawa. “Sumbawa harus disiapkan sebelum ledakan pariwisata terjadi. Dalam bidang pendidikan di Sumbawa harus ada Academi Pariwisata, karena jauh lebih hebat membangun manusia, dibandingkan dengan hanya membangun infrastruktur, karena keduanya harus bersinergi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Sumbawa dalam kata pengantarnya menyampaikan ucapkan selamat datang kepada Senator DPD/MPR RI Utusan Propinsi Bali. Bupati melaporkan sejauh ini kondisi Kecamatan Lunyuk sudah cukup kondusif.

Bupati merasa perlu untuk mendiskusikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk penyelesaian yang lebih baik. Agar kekurangan dari persoalan yang telah terjadi, sehingga dapat dijadikan acuan untuk penyelesaikan yang lebih baik.

Dalam acara tersebut Arya Wedakrna, menyerahkan Cihne Dalem Istana Mancawarna Tampaksiring, piagam penghargaan atas penyelesaian upaya damai di Kecamatan Lunyuk, dan Tongkat Ananta Basuki kepada Bupati Sumbawa. Sebaliknya Pemkab Sumbawa menyerahkan plakat dan cinderamata lainnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

KE SUMBAWA - Foto bersama Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, Senator utusan Provinsi Bali dan para perwakilan Forkopimda, FKUB dan pejabat lainnya yang berkunjung ke Sumbawa, Senin (7/1).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 8 Januari 2019

Halaman 7

Pemkab Bima Belum Tindaklanjuti SKB Tiga Menteri (Suara NTB/ils)

MOTOR - Puluhan sepeda motor yang diamankan di Mapolres Sumbawa Barat, dari tempat penggerebekan judi sabung ayam, di Desa Kalimantong, KSB, Minggu (6/1).

Gerebek Judi, Puluhan Motor Diamankan Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melakukan penggerebekan judi sabung ayam di dusun Kokarmaja, Desa Kalimantong, kecamatan Brang Ene, Minggu (6/1). Hanya saja dipenggerebekan tersebut tidak ada satu orangpun yang berhasil diamankan lantaran kabur ke gunung setelah polisi tiba di lokasi.

Kapolres KSB, melalui Kasat Reskrim AKP. Muhaemin SH., SIK kepada Suara NTB, Senin (7/1), membenarkan telah dilakukannya penggerebekan terkait judi sabung ayam di Desa Kalimantong. Meskipun dalam operasi penggerebekan tersebut tidak ada satu orangpun yang diamankan, tetapi ada sekitar 20 unit kendaraan roda dua (R2) diamankan di Mapolres sebagai barang bukti. Puluhan unit kendaraan tersebut diduga milik para terduga pelaku judi, yang kabur ketika mengetahui adanya penggerebekan. “Motor dan BB lainnya saat ini sudah kita amankan sebagai barang bukti dan tetap akan diproses lebih lanjut jika ada yang datang untuk mengambil kendaraan itu,” ujarnya.

Dikatakannya, pengungkapan terhadap kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang sangat resah dengan aktifitas judi sabung ayam dilokasi tersebut. Mendapat informasi tersebut, pihak terkait langsung bergerak cepat untuk melakukan penggerebekan. Tetapi setelah berada di TKP, pihaknya tidak mendapatkan satu orangpun yang sedang berjudi. Hanya beberapa unit kendaraan saja milik para pelaku dan gelanggang. Kendaraan yang saat ini diamankan tersebut, bisa menjadi pintu masuk siapasiapa saja yang terlibat dalam judi sabung ayam dan nantinya akan diproses ke tahap selanjutnya. ” Kita perkirakan operasi ini sudah bocor duluan sebelum kita gerebek makanya tidak ada satu orangpun yang kita amankan dalam operasi itu,” sebutnya.

Seraya menambahkan, penggerebekan terhadap kasus ini (judi sabung ayam) merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana. Karena apabila sudah tidak ada uang untuk berjudi kemungkinan besar akan melakukan tindak pidana. Entah ini mencuri, merampok, maupun tindak pidana yang lebih sadis. Tentu dengan adanya informasi masyarakat terkait kasus itu sangat diapresiasi, sehingga upaya gangguan harkamtibmasi bisa semakin ditekan di Sumbawa Barat. “Penggerebekan ini merupakan salah satu bentuk upaya preventif kita untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana. Apabila kita tidak bergerak cepat maka kasus-kasus seperti ini (judi) akan terus merajalela di KSB,” tandasnya. (ils)

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima dengan Kota Bima memberikan reaksi berbeda dalam menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yakni Mendagri, Menpan RB dan BKN tentang pemecatan PNS eks Napi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Latihan (BKD dan Diklat) belum menindaklanjuti SKB terkait ASN tersandung kasus Tipikor.

Hal itu diungkap Kepala melalui Kasi Intel Kejari Bima, M. Ikhwanul Fiaturahman SH, Senin (7/1). Atas persoalan itu, Fiaturahman berharap Pemer-

intah Kabupaten Bima nantinya tidak menyudutkan Kejari.

Menurutnya, tidak ada kewajiban bagi Kejari memberikan salinan putusan kekuatan hukum tetap (inkracht) ASN yang berkaitan dengan jabatan, termasuk kasus Tipikor. Terkecuali ada permintaan resmi institusi terkait. “Petikan salinan putusan dapat diberikan ke keluarga

atau kuasa hukum. Selain itu harus ada permintaan resmi.

Tapi penggunaannya juga harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Menurutnya jika pemerintah Kabupaten Bima serius menindaklanjuti SKB tiga Menteri tersebut semestinya sejak awal sudah melayangkan surat atau berkoordinasi dengan Kejari setempat.

“Tapi sampai sekarang belum ada. Hanya Pemerintah Kota melalui OPD terkait saja,” katanya.

Sebelumnya Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Drs Syahrul, mengakui belum melaksanakan SKB tiga Menteri karena menunggu hasil judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). “SKB ini belum kita terapkan, karena masih menunggu hasil judicial review,” katanya.

Syahrul menjelaskan SKB tersebut diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Nasional untuk ditinjau kembali. Bahkan

Pelajar Unggah Video Aksi Merokok Saat Guru Mengajar Bima (Suara NTB) – Warga di Bima dihebohkan dengan video sejumlah siswa merokok dalam ruangan pada saat seorang guru mengajar.

Bahkan, video berdurasi satu menit tersebut masih viral di sosial media dalam dua hari terakhir ini.

Dalam video berbahasa Bima, salah seorang yang diduga pelajar merekam adegan tidak terpuji teman-temannya tersebut.

Yakni menghisap rokok di dalam ruangan saat berlangsungnya Belajar Mengajar (KBM). “Ada ibu guru di depan, asyik saja menghisap rokok,” kata perekam video itu dalam bahasa Bima.

Selain itu, si perekam video juga menyampaikan bahwa sejumlah pelajar tersebut tidak hanya menghisap rokok. Tapi juga diduga sambil menonton video-video yang tidak lazim ditonton seusia mereka. “Ini model para pencuri. Padahal di depan ada bu Guru yang mengajar,” kata rekannya.

Dikonfirmasi terkait video ini, Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Olahraga dan Pemuda (Dikbudpora) Kabupaten Bima, Drs. H. Lukman M.Pd, enggan berkomentar panjang lebar.

Pasalnya, Lukman melihat video tersebut merupakan video pelajar SMA atau SMK. Sebab seragam yang dikenakan sebagian pelajar yang menghisap rokok tersebut adalah putih dan abu-abu. “Saya sudah lihat videonya juga. Dugaan saya mereka siswa SMA atau SMK,” katanya, Senin (7/1).

Lukman menambahkan, Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dikbudpora hanya menangani persoalan SMP/sederajat hingga PAUD. Sementara SMA/SMK/sederajat wewenang Pemerintah Provinsi. “Jadi tidak elok kami komentari,” pungkasnya via telepon seluler. (uki)

(Suara NTB/Uki)

LANTIK - Walikota Bima, Muhammad Lutfi melantik Syarifuddin, sebagai Kepala DPMPTSP Kota Bima, di aula kantor Walikota Bima, Senin, (7/1).

Seragam ASN dan Honorer akan Dibedakan Kota Bima (Suara NTB) Usai melantik Drs. Syarifuddin, M. AP, sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE, isyaratkan seragam ASN dan honorer akan dibedakan.

Menurut Lutfi, ASN akan tetap memakai seragam keki,

sementara pegawai honorer menggunakan seragam hitam putih. “Kita sudah keluarkan aturannya perbedaan pemakaian seragam ini,” ujarnya.

Menurut dia, adanya perbedaan tersebut untuk mempermudah pengawasan terhadap pegawai terutama ASN. Serta kinerja ASN dan honorer akan bisa diukur penataan birokraksi di se-

tiap OPD masing-masing. “Kebijakan ini akan berlaku dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Pelantikan Syarifuddin yang sebelumnya menjabat Kabag APP dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Bima tersebut berlangsung di aula kantor Walikota Bima, Senin, (7/1).

Pengangkatan Syarifuddin

Yuliadin Pimpin DPD PAN Hasil Musdalub

KPH Fokus Tekan Perluasan Perambahan Hutan Dompu (Suara NTB) – Luas area kawasan hutan yang dirambah warga untuk ditanami jagung masih dalam pendataan Bappedas Provinsi NTB. Namun kawasan hutan yang telah diduduki warga dan ditanami jagung kondisinya sangat kritis. Pada 2019 ini, konsentrasi pihaknya menekan upaya perluasan perambahan hutan.

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada (TPMRW), Syaiful kepada Suara NTB, Senin (7/1) kemarin mengaku, tak mengetahui pasti berapa data kawasan hutan yang telah dirambah warga untuk mendukung program jagung yang digalakkan pemerintah daerah saat ini. Terlebih kewenangan mengeluarkan data tersebut ada di Bappedas HL Provinsi NTB yang kabarnya tengah dalam proses validasi.

“Yang punya kewenangan mengeluarkan data lahan kritis itu Bappdas HL, mereka sekarang sedang proses validasi. Kalau saya ngomong takutnya salah nanti,” kata dia.

Kendati tidak berani memastikan data perambahan namun ditegaskan Syaiful, tingkat kerusakan hutan untuk penanaman jagung sudah sangat kritis. Tak heran ancaman bencana alam tanah longsor dan banjir bandang di wilayah ini semakin meningkat.

Untuk meminimalisir resiko bencana dengan mengupayakan program reboisasi. Diakui selain terkendala anggaran, terbatasnya kewenangan menjadi sebab KPH hanya bisa menjalankan program tersebut untuk wilayah di luar kawasan hutan saja. Sedangkan di dalam kawasan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat.

“Kita tidak bisa menganggarkan rehabilitasi itu untuk di dalam kawasan hutan. Itu harus dari anggaran pusat walaupun dalam pelaksanaannya di lapangan bisa oleh KPH. Jadi tanggung jawab kita hanya reboisasi di luar kawasan saja,” jelasanya.

Meski menghadapi banyak kendala dalam mengatasi persoalan kehuatan pihaknya tetap akan berupaya maksimal menekan perluasan perambahan, disamping membangun kemitraan dengan masyarakat agar bisa mengelola kawasan hutan dengan program tumpang sari. Artinya, di sela tanaman pangan terdapat tanaman kehutanan untuk tetap menjaga kelestraian alam dan meminimalisir resiko bancana.

“Bagi masyarakat yang sudah terlanjur merambah itu kita upayakan rehabilitasi dengan program tumpang sari, jadi disela tanaman pangan itu ada tanaman kehutanan sehingga berimbang,” pungkasnya. (jun)

berkas yang diajukan tertanggal 10 Oktober 2018 tersebut hingga kini belum ada putusan resmi. “Makanya kita di daerah belum menerapkan karena masih diproses di MK,” ujarnya.

Berapa jumlah ASN eks Tipikor di Kabupaten Bima yang disusulkan dipecat ?

Syahrul enggan menjawabnya.

Justru Ia mengomentari belum dieksekusinya ASN tersebut tidak hanya di Kabupaten Bima tapi seluruh daerah Kabupaten/Kota di NTB. “Kemungkinan secara nasional belum diterapkan SKB ini,” ujarnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

SAMBUTAN – Plt. Sekretaris DPD PAN Kabupaten Dompu mewakili DPD PAN saat menyampaikan sambutan DPD PAN Kabupaten Dompu pada acara pembukaan Musdalub DPD PAN Kabupaten Dompu di gedung PKK Kabupaten Dompu, Senin (7/1).

Dompu (Suara NTB) Yuliadin, S.Sos yang juga ketua DPRD Kabupaten Dompu terpilih sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Dompu dalam proses Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD PAN. Proses pemilihan melalui tim formatur diputuskan Yuliadin setelah dua dari lima anggota formatur mengundurkan diri.

“Tugas anggota formatur sudah melakukan rapat formatur dan sudah memutuskan saudara kita Yuliadin, S.Sos sebagai ketua formatur terpilih sekaligus ketua DPD PAN Kabupaten Dompu untuk periodesasi 2015 – 2020. Melanjutkan sisa

(masa jabatan). Kemudian diminta kepada seluruh anggota formatur, termasuk Ketua formatur terpilih untuk segera menysun kepengurusan DPD PAN Kabupaten Dompu,” kata Addy Mahyudin, SH mantan Plt Ketua DPD PAN Kabupaten Dompu yang ditunjuk DPW PAN NTB sebagai anggota formatur mewakili DPW PAN NTB kepada Suara NTB, Senin (7/ 1/2019) siang.

Ia pun menegaskan, tidak ada gejolak dalam penentuan Yuliadin, S.Sos sebagai Ketua formatur sekaligus ketua DPD PAN Kabupaten Dompu. Proses pemilihan dilakukan melalui proses

musyawarah mufakat.

“Tidak ada gejolak sesungguhnya. Itu adalah pilihan setiap kader kita. Ketika mungkin ada perasaan (tidak setuju),” kata Addy Mahyudin saat dikonfirmasi soal dua anggota formatur yaitu Ir. H. Syaiful Insan, MM dan Abdul Kadir.

Di tempat terpisah, Ir. H. Syaiful Insan, MM bersama Suharlin, ST menggelar konfrensi pers dan menolak hasil Musdalub DPD PAN Kabupaten Dompu. Mereka mempersoalkan penunjukan Addy Mahyudin mewakili DPW PAN dalam formatur pembentukan pengurus PAN Dompu karena dinilai lebih berpihak kepada Yuliadin.

Selain itu, Suharlin mempersoalkan tidak terpilihnya dalam formatur. Padahal ia didukung oleh empat DPC PAN di Dompu. Sementara Yuliadin, S.Sos dan Ikhwayuddin AK yang didukung oleh lima DPC, tapi dua DPC yaitu DPC PAN Kecamatan Huu dan DPC PAN Kecamatan Manggelewa merupakan Kepala Desa. Mereka adalah Usman A. Hamid (kepala Desa Jala) selaku Ketua DPC PAN Kecamatan Huu, dan Yasin Muhammad (Kepala Desa Anamina) selaku ketua DPC PAN Kecamatan Manggelewa.

“Kami minta Musdalub DPD PAN Kabupaten Dompu ini ditarik untuk diselesaikan di DPW PAN NTB,” kata Ir. H. Syaiful Insan, MM. “Kalau tidak, kita akan adukan ini ke DPP PAN,” ungkap Suharlin menambahkan. (ula)

sebagai Kepala DPMPTSP telah mendapat rekomendasi tertulis Mendagri melalui Surat Keputusan Mendagri Nomor 821/11252/SJ tanggal 17 Desember 2018. “Pelantikan ini untuk menjawab kebutuhan organisasi yakni mengisi posisi yang kosong,” kata Walikota.

Lutfi berharap OPD setempat kedepan tidak lagi melay-

ani secara manual. Tapi berbasis internet yang terintegrasi dengan seluruh OPD lain, karena sistem perizinan dan pelayanan terpadu sebagai tolak ukur pelayanan. “Saya berharap DPMPTSP terus meningkatkan SDM agar bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi, sesuai kemajuan zaman,” katanya. (uki)

Diduga Terjerat Kasus, Kepsek Lepas Jabatan Dompu (Suara NTB) – Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Dompu, H. Aji Sulistiyo memutuskan mundur dari jabatannya. Keputusan itu diambil menyusul dugaan keterlibatannya dalam penyimpangan anggaran sekolah, terlebih munculnya perselisihan serius di internal satuan pendidikan yang dipimpinnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH., kepada wartawan, Senin (7/1) kemarin membenarkan mundurnya Kepsek SMPN 1 Dompu tersebut, sesuai tindaklanjut atas surat pengunduran diri yang diajukan pada 25 Desember lalu.

Soal dugaan keterlibatannya dalam penyimpangan anggaran sekolah yang akhirnya dilaporkan masyarakat, HI sapaan akrab H. Ichtiar enggan berkomentar banyak. Tetapi menurutnya persoalan itu merupakan hal biasa dan wajar muncul dalam sebuah organisasi.

“Masalah internal di manamana itu pasti ada tergantung nyali kita. Biasa riak-riak dalam organisasi kita tahan banting atau tidak,” ungkapnya.

Pengunduran diri dari jabatan yang sejatinya diincar banyak pihak ini baru pertama kali terjadi di Dompu. Untuk mempertahankannya dengan alasan telah berkotribusi banyak dalam membangun pendidikan, HI mengaku tak bisa berbuat banyak selain tetap menindaklanjutinya. Pun keinginan mundur tersebut sebetulnya sudah seringkali disampaikan H Aji Sulistyo, namun kerap kali ditolak lantaran tidak menyampaikannya secara tertulis.

Dan atas surat yang diajukannya itu pihaknya tak per-

(Suara NTB/ula)

H. Ichtiar lu berkompromi lagi melaikan langsung ditindaklanjuti. Saat ini mantan Kepsek tersebut ditempatkan pihaknya sebagai guru biasa di salah satu SMPN di Manggelewa, sedangkan jabatan yang ditinggalkan masih dibawah kendalinya sampai menunggu pejabat pengganti yang baru.

“Karena orang mengundurkan diri saya harus tindak lanjut, saya terima langsung tidak ada kompromi. Tidak bisa kita paksa orang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepsek SMPN 1 Dompu, H. Aji Sulistiyo yang dikonfirmasi terkait alasan mendasarnya mengundurkan diri apakah akibat dugaan tersangkut kasus hukum atau perselisihan diinternalnya, ia menolak berkomentar dan menyerahkan sepenuhnya ke Dikpora lantaran alasanalasan tersebut sudah dituangkan dalam surat pengunduran dirinya. “Sudah cukup jelas di surat itu. Masalah di internal saya tidak mau komentar,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 8 Januari 2019 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Kedua tim kampanye pasangan Capres/Cawapres 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 di NTB, sama-sama akan mengandalkan tim relawan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sebagai ujung tombak pemenangan. Pasalnya tim rel1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 awanlah yang memiliki ruang gerak lebih leluasa un1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tuk bermanuver dibandingkan dengan mesin partai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 politik pengusung.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Hanya mengandalkan caleg dari masing-masing 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 parpol pengusung untuk menjadi mesin pemenangan, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dinilai kurang efektif. Karena disatu sisi caleg juga akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 fokus untuk mengkampanyekan dirinya sendiri. Kare1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 na itu, memaksimalkan pergerakan tim relawan di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 nilai akan lebih ampuh dan lebih mengenai sasaran.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Pasang Capres/Cawapres nomor urut 1, Joko 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Widodo-KH. Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf), di NTB 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tercatat sudah memiliki 31 relawan dari berbagai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 elemen kelompok masyarakat yang sudah terdaftar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 di Tim Kampanye Daerah (TKD), siap memenang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kan Jokowi-Ma’ruf.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Sekretaris TKD Jokowi-Ma’ruf di NTB, Made Slamet 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 menyampaikan, tim relawan yang dimiliki sangat in1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tens dan aktif bergerak mensosialisasikan dan me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 menangkan capres cawapres nomor urut satu, Jokowi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Ma’ruf. Baginya, pergerakan relawan lebih bebas dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 berjuang keras karena sebagian besar relawan tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 memiliki benturan kepentingan. Berbeda dengan caleg 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dari partai koalisi. Jika dapilnya merupakan basis 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 pendukung capres-cawapres lawan, mereka tidak be1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 rani all out mensosialisaskan Jokowi-Ma’ruf, sebab kha1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 watir dengan dirinya berlawanan dengan masyarakat.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 “Kita diuntungkan oleh manjamurnya relawan ini, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 di NTB saja kita punya relawan 31 dan ini akan terus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 berkembang. Pergerakan mereka luar biasa, mereka 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 berjuang sangat ikhlas, tidak ragu -ragu, karena mere1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ka tidak jadi caleg, mereka bekerja tanpa uang, mere1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ka biaya sendiri,” kata Made Slamet.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Demikian halnya juga dengan Badan Pemenan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 gan Daerah (BPD) Provinsi NTB Prabowo Subianto1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi), di sisa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 waktu masa kampanye ini, pemenangan tidak han1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ya menyandarkan pada mesin pemenangan ke par1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 pol pengusung.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Namun juga dengan mengoptimalkan kekuatan kerja 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dan peran dari berbagai kelompok relawan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 “Kemenangan Prabowo kita galang dengan kekua1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tan relawan yang sekarang relawan itu tidak lagi di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 batasi oleh kekuatan partai atau kekuatan koalisi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 termasuk kekuatan caleg” kata ketua BPD Prabowo 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Sandi tingkat Provinsi NTB, Ali Al - Khairi, Senin (7/ 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1) kemarin.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Ia membeberkan, saat ini sudah terdapat 37 kelom1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 pok relawan Prabowo Sandi sudah berkoordinasi dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 daftarkan diri di BPD Prabowo Sandi NTB. Kelompok 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 relawan sudah terdaftar tersebut, berasal dari berb1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 agai kelompok masyarakat dan profesi. Mereka dek1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 larasikan dukungan kepada Prabowo Sandi di Pilpres 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 secara sukarela dan rela berjuang dengan militan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Menurutnya, kehadiran kelompok relawan tersebut 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 karena mereka semua terpanggil untuk melawan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ketidakadilan yang selama ini hadir dan bekerja un1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tuk memastikan perubahan hadir di Indonesia.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 “Dengan sisa waktu kampanye ada, kami akan ban1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 yak andalkan kelompok relawan agar bisa terus men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sosialisasikan program dan visi misi Prabowo Sandi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 bagi perubahan Indonesia lebih baik” terangnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Namun begitu. Ia memastikan mesin parpol koalisi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tetap bekerja secara maksimal dan optimal bagi ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 menangan Prabowo Sandi. Hanya saja, mesin partai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tak lagi menjadi tumpuan satu - satunya bagi Prabowo 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Sandi untuk menggalang suara.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Pihaknya terus mengeksplore atau memaksimalkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 semua potensi dan kekuatan yang ada di masyarakat, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 serta memiliki visi misi sama bagi perubahan Indone1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sia lebih baik. Mulai kelompok profesi, jenis kelamin, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 usia dan lainnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 “Seluruh kekuatan kita mobilisir untuk menjadi se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 buah kekuatan pemberdayaan kemenangan Prabowo1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Sandi,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut. (ndi) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

Timses Kedua Pasangan Capres/Cawapres di NTB Andalkan Relawan

Jadwal ”Fit and Proper Test” Calon Komisioner KPU NTB Belum Ada Kepastian Mataram (Suara NTB) Masa bakti komisioner KPU Provinsi NTB yang lama akan berakhir 22 Januari mendatang, dan pada hari yang sama, bersamaan akan dilantik komisioner KPU yang baru.

Namun demikian sampai saat ini, KPU RI belum menggelar fit and proper test terhadap delapan besar calon anggota KPU Provinsi NTB yang telah disampaikan oleh Tim Seleksi (Timsel) di daerah, untuk ditetapkan lima orang anggota KPU terpilih.

Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya yang dikonfirmasi Suara NTB terkait jadwal fit and proper test calon anggota KPU tersebut, juga mengaku belum mendapatkan informasi kepastian jadwal dari KPU RI. “Ya, masa bakti berakhir tanggal 22, bersamaan nanti dengan pelantikan anggota yang baru. Tapi kita belum dapat informasi kepastian kapan NTB dapat jadwal fit and propertest. Tapi kemungkinan pekan ini, sekitar tanggal 10-an ini,” katanya.

Delapan besar calon anggota KPU hasil seleksi Timsel yang akan menjalani fit and proper test tersebut adalah Agus Hilman, Muh. Saleh, Rohani Hasmi, Rusdiyanto, Suhardi Soud, Syamsuddin, Yan Marli, dan Zuriati. Dari delapan orang tersebut, dua diantaranya adalah calon petahana yakni Suhardi Soud dan Yan Marli.

Belum adanya kepastian jadwal fit and proper test terhadap calon anggota KPU Provinsi NTB itu, juga akan berdampak terhadap ketidakpastian jadwal fit and proper test tersebut 10 besar calon anggota KPU di 10 kabupaten/kota se-NTB. Pasalnya proses fit and proper test terhadap calon anggota KPU 10 kabupaten/kota itu akan dilakukan oleh anggota KPU Provinsi NTB yang baru. Kemudian hasilnya akan disampaikan ke KPU RI untuk ditetapkan sebagai anggota KPU kabupaten/ kota terpilih.

Komisioner anggota KPU yang baru nanti, tidak memiliki waktu lama untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan kerja yang baru.

Sebab mereka akan langsung bekerja untuk menjalankan tahapan pemilu 2019.

Mars Ansori Wijaya (ndi) (Suara NTB/dok)

Halaman 8

Bawaslu Awasi Pencairan Program Aspirasi Anggota Dewan Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB akan memberikan atensi pengawasan yang besar terhadap potensi politisasi program pemerintah, khususnya program aspirasi anggota dewan yang informasinya akan dicairkan lebih cepat untuk jadi alat politik pada masa kampanye Pemilu 2019 ini.

Hal itu disampaikan anggota Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi kepada Suara NTB, Senin (7/1). Menurutnya potensi program pemerintah ditunggangi oleh kepentingan politik oknum peserta Pemilu 2019 cukup tinggi.

Dari data pelanggaran pemilu yang telah direkap Bawaslu sampai saat ini, memperlihatkan laporan dan temuan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan program pemerintah sepanjang masa kampanye yang sudah berlangsung selama empat bulan lebih ini, cukup tinggi.

“Kita sudah ada hasil pen-

gawasan dari pelibatan program pemerintah dalam kegiatan kampanye. Namun kendala kami memang masih lemah dipembuktian dan saksi. Misalnya bagi-bagi traktor, itu kemarin susah sekali membuktikannya, meskipun ada dugaan kuat program itu ditunggangi oleh kepentingan oknum peserta pemilu,” kata Suhardi.

Baru-baru ini beredar isu bahwa para calon anggota legislatif petahana, akan mendesak pemerintah supaya pencairan program aspirasi anggota dewan direalisasikan lebih cepat, atau sebelum

pemilu 2019 digelar tanggal 17 April mendatang.

Program aspirasi anggota dewan tersebut akan digunakan sebagai salah satu alat politik oleh para caleg petahana untuk meraih suara rakyat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

Diketahui jumlah dana aspirasi atau pokok pikiran (pokir) masing-masing anggota DPRD provinsi NTB pada tahun anggaran 2019 ini sebesar Rp3,6 miliar.

Dengan jumlah alokasi program sebesar itu, dicairkan untuk kepentingan politik praktis caleg petahana pada

(Suara NTB/dok)

Suhardi muslim kampanye ini. Dinilai sangat efektif untuk merebut suara rakyat.

Tapi Bawaslu dengan tegas

mengimbau pejabat birokrasi maupun peserta pemilu, dalam hal ini oknum caleg petahana agar tidak mengalati program pemerintah untuk kepentingan politik.

“Kita akan pastikan tidak boleh ada program pemerintah yang dipolitisasi. Untuk program aspirasi anggota dewan, akan kita lebih telisik itu. Dan anggota dewan jangan coba-coba untuk menyalahgunakan kewenangannya itu,” tegas Suhardi.

“Dan Eksekutif juga hatihati, jangan coba-coba mengarahkan dana aspirasi untuk kepentingan politik oknum, karena mereka bisa kena. Aspirasi itu adalah program yang dibiayai dari uang negara untuk masyarakat, jadi itu bukan uang parpol dan juga bukan uang anggota dewan,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

TAHAP DUA - Tersangka kasus ganja 8 kg, oknum polisi berinisial SB (paling kiri) menjalani pelimpahan tahap dua dari penyidik Subdit III Ditresnarkoba Polda NTB kepada jaksa penuntut umum Kejati NTB, Senin (7/1).

JPU Tahan Oknum Polisi Diduga Terlibat Peredaran Ganja 8 Kg Mataram (Suara NTB) – Oknum polisi berinisial SB (32) dan warga sipil MS (41) dilimpahkan ke jaksa penuntut umum Kejati NTB. Jaksa melanjutkan penahanan dua tersangka peredaran ganja 8 kg tersebut usai pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti.

Dua tersangka itu digiring tim Subdit III Ditresnarkoba Polda NTB, Senin (7/1) pagi sekitar pukul 10.30 Wita. Berkas perkara dua tersangka tersebut sudah dinyatakan lengkap.

“(Tersangka) ditahan karena penyidikan sudah selesai.

Di penyidik kepolisian ditahan, jadi ini di tingkat penuntutan tetap ditahan,” ucap Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya Kejati NTB, Ginung Pratidina saat dikonfirmasi.

Pelimpahan tersangka dan barang bukti itu, sambung dia, menindaklanjuti berkas dua tersangka yang sebelumnya sudah dinyatakan lengkap.

Jaksa penuntut umum kemudian akan menyusun berkas dakwaan di tahap penuntutan.

“Setelah berkas dakwaan jadi, dalam waktu dekat akan kita limpahkan berkasnya ke pengadilan,” kata Ginung.

Terpisah, Kasubdit III Ditresnarkoba Polda NTB, Anak Agung Gede Agung mengatakan penyidikan kasus yang diungkap September 2018 itu sudah selesai. “Tersangka dan barang bukti kita limpahkan, pelimpahan tahap dua,” ujarnya.

Tersangka MS dan Brigadir SB ditangkap terpisah pada Senin (17/9/2018). Tersangka MS ditangkap di hala-

man parkir kantor jasa pengiriman paket kilat di Pagutan, Mataram. Sementara KB, diamankan di rumah orang tua tersangka MS di Kampung Tangsi, Ampenan Selatan, Ampenan, Mataram.

Tersangka MS berperan mengambil ganja yang dikirim dari Sumatera. Pengiriman menggunakan paket kilat koper warna hitam. Ganja seberat 8 kg dibungkus dengan plastik kresek dan lakban cokelat.

Gumpalan ganja itu juga ditumpuk dengan 22 eksem-

plar buku pelajaran untuk mengelabui isi paket. Pada resi pengiriman, dicantumkan barang ditujukan kepada seseorang bernama YN di Monjok, Selaparang, Mataram.

Tersangka MS mengambil paket yang diduga atas perintah oknum Brigadir SB. Hasil tes urine menunjukkan tersangka SB positif mengonsumsi narkoba. Para tersangka itu dijerat pasal 111 ayat 2 dan atau pasal 114 ayat 2 UU RI No 35/2009 tentang narkotika. (why)

Kepala BPBD Diklarifikasi Soal Verifikasi Penerima

(Suara NTB/why)

INTEROGASI - Kapolres Mataram, Saiful Alam menginterogasi tersangka AR, Senin (7/1).

Pelaku Pencabulan Anak Ancam Bunuh Korban Mataram (Suara NTB) Tersangka AR (39) sampai harus mengancam untuk membunuh. Ancaman itu dialamatkannya ke anak umur 12 tahun, demi dapat berbuat cabul. Keadaan berbalik, kini AR harus menghadapi ancaman paling lama 15 tahun penjara.

Tersangka AR diduga mencabuli korbannya sebanyak empat kali. Perbuatan itu dilakukannya sejak korban masih berumur 8 tahun, dan baru terungkap setelah korban berumur 12 tahun.

“Modusnya dia dengan mengancam korban akan dibunuh, apabila korban berani melapor ke orang lain,” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam, Senin (7/1) kemarin.

kelakuan bejat AR, ketahuan pada Rabu (19/12/2018) lalu.

Tersangka sampai harus mencongkel jendela untuk dapat masuk ke rumah korban pada dini hari sekitar pukul 01.30 Wita di Narmada, Lombok Barat. Saat itu korban sedang tertidur.

Korban awalnya enggan mengaku perbuatan tetangganya itu kepada orang tua.

Saban hari, korban semakin tertutup. Setiap hari juga orang tua korban bertanya.

Sampai akhirnya korban mau buka mulut.

Orang tua korban memilih untuk melapor ke polisi. Sampai kemudian tersangka AR ditangkap dan dijerat pasal 81 ayat 1 jo pasal 76D dan pasal

82 ayat 1 jo pasal 76E UU RI No35/2014 tentang perubahan atas UU No23/2002 tentang perlindungan anak.

Barang bukti yang turut diamankan dari kasus ini, baju lengan panjang warna kuning, miniset warna coklat muda dan calana panjang warna hitam. Dari hasil interogasi, AR mengaku mulai mencabuli korban pada tahun 2014 di sebuah kebun. Korban kala itu masih berumur 8 tahun.

Alam mengimbau, agar orang tua terus memantau anaknya. Termasuk apabila meninggalkan anak di rumah.

“Jangan sampai anak luput dari pengawasan,” ucap Kapolres. (why)

Mataram (Suara NTB) Polda NTB mengklarifikasi Kepala BPBD kabupaten/ kota terdampak bencana gempa bumi. Penyidik mendalami proses verifikasi penerima bantuan rekonstruksi rumah rusak. Serta mekanisme penyaluran dana transfer pusat.

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin menjelaskan, klarifikasi dana transfer rekonstruksi rumah korban gempa, kepada Kepala BPBD yang daerahnya terdampak gempa bumi Juli-Agustus lalu.

Sementara, sampai kini, rekonstruksi rumah rusak berjalan lambat. Padahal dana sudah ditransfer pemerintah pusat lewat BNPB melalui BPBD masing-masing daerah terdampak, selanjutnya diteruskan ke masyarakat penerima.

“Persoalannya ini kan peristiwanya sudah enam bulan, masyarakat sudah resah.

Duitnya ada tapi ada prosedur yang harus dilalui, mekanismenya. Penyaluran duitnya seperti apa,” ucapnya ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/1).

Dana transfer ditampung dalam rekening bank yang ditunjuk pemerintah, yakni Bank BRI. Pihak bank, kata Syamsudin, nantinya juga bakal dimintai keterangan. kepala BPBD kabupaten/ kota, sambung dia, diklarifikasi perihal proses verifikasi korban

rumah rusak. Berdasarkan kategorisasi kerusakan, berat, sedang, dan ringan. Selanjutnya, calon penerima itu ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota.

“Kita pertanyakan uang masuk berapa, dialokasikan kepada siapa. Decara administrasi betul. Kendalanya ini, ada masyarakat lapor rumahnya rusak berat, ternyata tidak berat,” jelasnya.

Verifikasi kerusakan rumah, kata Syamsudin, melibatkan kepala dusun, kepala desa, camat, Dinas pemukiman, yang selanjutkan ditetapkan Pemda. Sementara, masih ada ditemukan verifikasi rumah yang tidak sesuai.

“Misalnya, yang menerima bapak, ibu, anak. Tiga orang dapat semua padahal rumahnya satu. Nah ini kan kalau mereka eksekusi, takut. Ini harus hati-hati betul,” terangnya.

Dia mengatakan, BPBD masih perlu memverifikasi ulang rumah rusak berikut kepala keluarga yang menerima dana bantuan rekonstruksi rumah.

Kepada penyidik, kepala BPBD mengaku akan mengkroscek ulang masyarakat penerima yang fakta di lapangan tidak sesuai data. “Ini uang negara, mereka mau cek dan ricek lagi. Jangan sampai ada salah penggunaan, tetapi masyarakat kita bisa cepat dapat bantuan,” pungkas Syamsudin. (why)

SUARA NTB

Selasa, 8 Januari 2019

Bupati Minta Air Bendungan Pandanduri Fokus untuk Irigasi Selong (Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini sudah melakukan mulai pengolahan terhadap air bendungan Pandanduri menjadi air bersih. Akan tetapi, keberadaan bendungan tersebut diharapkan lebih difokuskan kepada saluran irigasi untuk memenuhi ketersediaan air lahan pertanian masyarakat.

“Air di Pandanduri ini ketika musim panas tidak ada.

Maka ketika air di bendungan Pandanduri ini diolah menja(Suara NTB/dok) HM. Sukiman Azmy di air minum dan irigasi.

Maka akan cepat habis sementara kebutuhan air banyak.

Maka dari itu, untuk air minum harus fokus pada alam seperti mencari sumber mata air yang manajemen pengelolaan air itu disempurnakan,” terang Bupati Lotim, HM. Sukiman Azmy, Senin, (7/1).

Maka dari itu, ketika masih terdapat instalasi air minum, maka khusus untuk melayani wilayah di sekeliling bendungan tersebut dan bukan untuk di daerah selatan seperti di Jerowaru, Keruak dan Sakra Timur karena dapat dipastikan ketersediaan air di bendungan ini akan cepat habis. Disebutkan bupati, pengelolaan bendungan pandanduri merupakan penanganan pusat. Daerah hanya dapat mengkoordinasikan pengelolaannya. “Alangkah baiknya jika air bendungan Pandanduri fokus pada saluran irigasi,” sarannya.

Ironisnya lagi, kata bupati, bendungan Pandanduri yang terletak di wilayah Kecamatan Terara dan Sakra ini belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Apalagi masyarakat di wilayah selatan seperti di Kecamatan Keruak, Jerowaru, Sakra Timur dan beberapa wilayah lainnya. (yon)

Halaman 9

Insentif Marbot Masjid di Prabarda Diduga Digelapkan Oknum Kecamatan Praya (Suara NTB) Dana insentif bagi puluhan marbot masjid di Kecamatan Praya Barat Daya diduga digelapkan oknum kecamatan setempat. Nilainya mencapai Rp100 juta lebih. Akibatnya, puluhan marbot masjid di kecamatan itu, hingga kini belum juga menerima dana insentif yang disiapkan oleh Pemkab Loteng tersebut.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Senin (7/1) kemarin,, total ada 86 marbot masjid di Kecamatan Praya Barat.

Tersebar di 11 desa. Dari jumlah tersebut, baru marbot masjid Desa Pandan Indah sebanyak 9 orang yang sudah menerima insentif tersebut. Selebihnya belum sampai sekarang.

Jumlah insentif yang diterima marbot masjid tersebut, sebesar Rp600 ribu. Diterima setiap tiga bulan sekali. Sehingga total insentif yang diterima selama setahun sebesar Rp2,4 juta perorang. Namun

yang sudah diterima sampai saat ini baru insentif untuk triwulan pertama saja.

Sementara untuk triwulan kedua dan ketiga, belum diterima. Adapun untuk triwulan keempat tahun 2018, dananya belum bisa dicairkan lantaran laporan pertanggungjawaban penyaluran triwulan kedua dan ketiga belum ada.

“Yang sudah dicairkan baru triwulan pertama saja. Sedangkan untuk triwulan kedua, ketiga dan keempat, belum,” ungkap sumber koran ini.

Masih menurut sumber

tersebut, pencairan tahap pertama, kedua dan ketiga dilakukan sekaligus. Oleh Camat Praya Barat Daya ke bagian Kesra Setda Loteng. Untuk insentif tahap pertama sudah diterima para marbot. “Nah yang tahap kedua dan ketiga yang tidak jelas,” sebutnya.

Para marbot sendiri sudah beberapa kali mendatangi Kantor Camat Praya Barat Daya, untuk meminta kejelasan pencairan tahap dua dan tiga.

Namun sampai sekarang, hanya dijanjikan saja. Malah para marbot diminta menandatang-

ni SPJ pencairan insentif marbot. Dengan perjanjian uang belakangan. Tapi ditolak oleh marbot melalui kepala desa (kades).

Terakhir para marbot diminta datang langsung ke bagian Kesra Setda Loteng untuk mengambil insentif tahap keempat. Dengan perjanjian, harus menandatangi SPJ penyaluran insentif tahap kedua dan ketiga. “Kades juga sempat dikumpulkan oleh pihak kecamatan dan diminta menanggulangi dulu insentif marbot tersebut,” timpalnya.

Dikonfirmasi soal dugaan penggelapan dana marbot tersebut, Asisten I Sekda Loteng, Ir. H.L.Moh. Amin., baru mendapat kabar. Tapi belum ada laporan resmi kepada pihaknya. Secara administrasi juga belum ada. ‘’Mungkin kare-

(Suara NTB/dok)

H.L.Moh. Amin na administrasinya belum lengkap. Nanti akan coba kita terlusuri. Tapi yang jelas, insentif bagi marbot masjid tersebut tidak boleh dipotong dengan alasan apapun,” tegasnya. (kir)

Pemkot Segera Bangun Waduk Pengendali Banjir di Babakan

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) BWS (Balai Wilayah Sungai) NTB memberi sinyal menyetujui rencana pembangunan Waduk Pengendali Banjir di Babakan, Kota Mataram. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmudin Turra kepada Suara NTB di Mataram kemarin mengatakan, bahwa BWS telah melakukan kajian bahkan studi kelayakan pembangunan Waduk retensi Pengendali Banjir di Babakan Kota Mataram. “Jadi setelah mereka melakukan penghitungan, dibutuhkan lahan sekitar 6 hektare untuk waduk itu,’’ ungkapnya.

Kebutuhan lahan pembangunan waduk retensi itu akan dibebaskan oleh Pemkot Mataram. ‘’Nanti Pemkot akan bebaskan lahan sesuai kemampuan, sisanya kita mohon kepada BWS,’’ katanya. Untuk kebutuhan lahan pembangunan waduk retensi itu, lanjut Mahmudin, Pemkot Mataram sudah memiliki lahan seluas 1,8 hektare. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, kata Mahmudin telah menyanggupi pembebasan lahan tambahan sekitar 1 - 2 hektare.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., menyambut baik rencana pembangunan waduk retensi itu. Dia memandang pembangunan waduk itu sebagai upaya Pemkot Mataram mengurangi debit air yang masuk ke Kota Mataram. “Karena seperti disampaikan kepala dinas PUPR bahwa Kota Mataram posisinya miring ke barat dan selatan. Ini juga makanya kenapa daerah selatan ini menjadi langganan banjir karena memang itu daerah yang berada di bawah, ‘’ terangnya.

Untuk pengendalian banjir di Mataram, ada dua solusi yang ditawarkan eksekutif. Pertama adalah pelebaran Sungai Unus dan yang kedua pembangunan waduk retensi. ‘’Nah sekarang kita lihat efektivitasnya. Skala termurah dulu.

Sedangkan kalau pelebaran Sungai Unus membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk pelebaran maupun pengerukan,’’ demikian Wiska. Sementara itu, pembangunan waduk retensi diyakini mampu mengurangi debit air yang masuk ke Kota Mataram.

Selain itu, sambung anggota dewan dari Dapil Sandubaya ini, bahwa pembangunan waduk retensi dapat menjadi objek wisata. “Seperti kolam pemancingan, lesehan dan lainlain, ‘’ sebutnya. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat juga akan terdongkrak. “Banyak hal manfaat yang dapat diambil dengan pembangunan waduk di sana,” imbuhnya.

Tetapi di pihak lain, Pemkot juga Diminta memikirkan ketersediaan lahan. Karena bagaimanapun lahan yang dibutuhkan tidak sedikit.

Wiska berharap, waduk retensi tidak hanya mengurangi debit air yang masuk tapi juga mampu mengatasi persoalan banjir yang terjadi di Babakan khususnya.

Selama ini, Babakan diketahui menjadi salah satu daerah langganan banjir di Kota Mataram. (fit)

H. Mahmudin Turra

(SuaraNTB/ist)

KUNJUNGAN - Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani dan tim saat melakukan kunjungan ke perusahaan pembudidaya udang vannamei di Lombok Utara. Berita selengkapnya di halaman 3

Lotim Siap Bangun Infrastruktur dengan Sistem Multiyears Selong (Suara NTB) Meski tanpa ada hibah nasional seperti pernah dijanjikan, mulai tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai membangun infrastruktur dengan menggunakan sistem tahun jamak atau multiyears. Bupati dan Wakil Bupati Lotim katanya menginginkan meski dengan sistem tahun jamak namun tetap tidak mengganggu sistem penganggaran tahunan APBD Kabupaten Lotim.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi.

Diwawancara Suara NTB, Dedi panggilan akrab Kepala Bappeda Lotim ini menerangkan dalam sistem tahun jamak dibutuhkan alokasi anggaran Rp300 miliar dan sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJM) yang dimulai pelaksanaannya pada tahun 2019.

Awalnya Bupati Lotim memprediksi kebutuhan anggaran yang akan digunakan untuk menuntaskan pembangunan seluruh infrastruktur dasar di Lotim ini Rp 600 miliar. Akan tetapi setelah dihitung bersama tim anggaran, disimpulkan cukup berat penganggarannya. Dimana dibutuhkan Rp200 miliar minimal setiap tahunnya sampai dengan tiga tahun anggaran.

Sehingga kalkulasi akhir

(Suara NTB/dok)

Achmad Dewanto Hadi ditetapkan Rp 300 miliar.

Tahun pertama Rp 80 miliar dan tahun kedua dan ketiga masing-masing Rp 110 miliar.

Mulai 2019 sampai dengan 2021. Hitungan kebutuhan anggaran dan penetapannya setiap tahun sampai tiga tahun ke depan ini diyakini tidak akan sampai menganggu kondisi keuangan Lotim.

Asumsinya dana transfer yang diterima Lotim dari pusat itu tetap setiap tahun.

Ketika dalam perjalannya ada perubahan nilai jumlah transfer, pemerintah daerah Kabupaten Lotim siap melakukan penyesuaian. Termasuk mengharapkan sumber-sumber anggaran lain semisal dari pemer-

intah Provinsi NTB dan bagi hasil pajak.

Sering kali yang akan menjadi salah satu fokus utama Bupati Sukiman adalah menuntaskan infrastruktur di wilayah selatan. Wilayah yang dinilai belum banyak disentuh pembangunan.

Diakui Dewanto Hadi, wilayah selatan yang notabenenya masuk kawasan strategis pengembangan pariwisata yang siap dikembangkan oleh pemerintah pusat. Rencana pemerintah pusat sempat masuk dalam pertimbangan penyusunan anggaran di Lotim.

Ditambahkan, memang sempat disebut akan ada hibah jalan nasional. Sehingga menjadi keuntungan buat daerah. Akan tetapi dalam perjalanannya pembahasan anggaran di penghujung tahun, terjadi pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat untuk hibah jalan. Sehingga untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan kawasan di sekitarnya belum mendapatkan porsi tahun 2019. “Kita nihil hibah jalan nasional,” ucapnya.

Dia sempat mendengar rencana tersebut. Akan tetapi belakangan belum diketahui kepastiannya. Sehingga pimpinan daerah mengambil sikap.

Daripada mengandalkan dana hibah yang belum pasti sehingga dilakukan upaya percepatan. Diterangkan, Lotim bagian selatan diseut-sebut masuk

KPU Loteng Identifikasi Pemilih dengan Gangguan Mental Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) mulai mengidentifikasi pemilih-pemilih dengan gangguan mental yang ada di daerah ini. Hal itu untuk mempermudah mobilisasi pemilih dengan gangguan mental tersebut saat pemungutan suara Bulan April mendatang.

Karena sesuai aturan yang ada, pemilih dengan gangguan mental tetap bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pe-

milihan Presiden (Pilpres) mendatang.

“Pemilih dengan gangguan mental ini beda dengan pemilih gila. Ada kriterianya pemilih dengan gangguan mental tersebut,” ungkap Komisioner KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, kepada Suara NTB, Senin (7/1) kemarin.

Ia menjelaskan, selama ini ada anggapan pemilih dengan gangguan mental itu sama dengan pemilih gila. Padahal tidak semua yang mengalami gangguan mental itu gila.

Karena memang ada batasan orang dikatakan mengalami

gangguan mental dengan gila.

“Kalau yang gila, jelas tidak bisa memilih,” timpalnya.

Tapi kalau yang mengalami gangguan mental itu ada peluang untuk menggunakan hak pilih. Tergantung hasil pemeriksaan dokter ahli kejiwaan nantinya. Kalau dokter ahli mengatakan pemilih yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilih, maka tidak akan diberikan untuk memilih.

Tetapi kalau rekomendasi dokter ahli menyatakan bisa menggunakan hak pilih, maka KPU berkewajiban untuk

memberikan hak pilih kepada pemilih dengan gangguan mental tersebut. “Jadi kuncinya ada direkomendasi dokter ahli. Layak tidaknya pemilih dengan gangguan mental untuk bisa menggunakan hak pilihannya pada pemilu mendatang,” tegasnya.

Untuk itu, saat ini KPU Loteng mulai melakukan pemetaan di mana saja ada pemilih-pemilih dengan gangguan mental tersebut. Sehingga bisa memudahkan saat pemungutan suara nanti. Tempat dan lokasi pemilih dengan gangguan mental tersebut

bisa dengan cepat dicari oleh petugas.

Soal berapa jumlah pemilih dengan gangguan mental di Loteng tersebut, Fuad mengaku belum bisa memberikan jumlah pastinya. Karena masih diinventarisir oleh petugas. Nanti kalau sudah ada kejelasan, pasti akan disampaikan.

“Kalaupun ada mungkin tidak terlalu banyak. Disinilah kemudian perlu dilakukan invetarisir. Supaya jelas jumlah dan posisi pemilih tersebut,” tambahnya. (kir)

menjadi wilayah strategis nasional. Sesuai janji pusat awalnya memang tahun 2019, namun belum terealisasi karena dimungkinkan telah dipindah ke lokasi lain.

Diterangkan Dedi, kawasan strategis nasional itu ada tiga.

Danau Toba, Borobudur dan

Mandalika. Seharusnya Lotim bisa mendapatkan alokasi hibah sebesar Rp450 miliar.

“Tapi lose,” keluhnya. Alasan kemampuan APBN tidak mencukupi ditambah lagi Indonesia dilanda bencana terus sehingga Lotim hanya bisa menunggu dan berharap. (rus)

Amankan Logistik Pemilu

KPU Loteng Libatkan Polisi dan TNI Praya (Suara NTB) Jelang pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Bulan April mendatang, pengamanan logistik pemilu semakin diperketat jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng). Tidak hanya melibatkan aparat kepolisian saja, pengamanan juga melibatkan anggota TNI. Demikian dikatakan Komisioner KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, kepada Suara NTB, Senin (7/1) kemarin.

Saat ini seluruh logistik pemilu sudah lengkap. Mulai dari kotak suara sampai logistik pendukung lainnya. Kecuali surat suara belum sampai sekarang.

Karena memang proses pengadaannya baru dilakukan tahun 2019 ini. “Jadi tidak benar kalau kita sudah menerima surat suara. Karena pengadaanya saja baru tahun ini oleh KPU pusat,” jelasnya.

Ia menjelaskan, untuk pengamanan memang sekarang sudah mulai diperketat. Jumlah aparat kepolisian yang ditempatkan untuk melakukan pengamanan sekarang sudah ditambah dua kali lipat.

Kalau sebelumnya ratarata lima orang perhari.

Tapi sekarang 10 per hari.

Bahkan nantinya juga akan ada penambahan bantuan pengamanan dari personel TNI. “Tadi pak Dandim Loteng sudah berkunjung. Dan, menyata-

kan siap membantu pengamanan dengan menempatkan personelnya jika memang dibutuhkan,” ujarnya.

Fuad mengatakan, saat ini KPU Loteng menyiapkan empat gudang untuk menyimpan logistik pemilu tersebut. Dan, masingmasing gudang sudah ada petugas pengamanannya tersendiri. Hal itu dilakukan untuk memastikan, kalau semua logistik pemilu tetap aman.

Disinggung soal kualitas kotak suara yang berbahan kardus, Fuad mengatakan secara kualitas terjamin.

Bahkan kotak suara sudah diuji coba di beberapa pemilihan di daerah lain. Dan, ternyata lulus uji. Termasuk soal kekuatan kotak suara, juga sudah diuji.

Dikatakannya, pada pemilu serentak kali ini, KPU Loteng menyiapkan 3.316 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tersebar di 12 kecamatan dan lebih dari 150 desa dan kelurahan.

Dimana di masing-masing TPS jumlah pemilihnya maksimal 300 orang.

Beda dengan Pilkada NTB sebelumnya, maksimal 800 orang pemilih di tiap TPS. Mengingat, beban tugas pada pemilu serentak kali ini jauh lebih berat.

Bahkan untuk jumlah PPK saja ditambah. Dari hanya tiga orang menjadi lima orang. Itu semua untuk menjamin pelaksanaan pemilu serentak tahun ini bisa berjalan lancar. (kir)

SUARA NTB Selasa, 8 Januari 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tidak Penuhi Syarat Tak Terkendala untuk Berprestasi SMPN 14 Mataram termasuk salah satu sekolah yang terdampak bencana gempa bumi tahun 2018 lalu. Proses rehabilitasi bangunan sekolah masih berlangsung dan sebagian siswa terpaksa belajar di tenda. Namun, SMPN 14 Mataram terus berupaya meraih prestasi, kegiatan ekstrakurikuler juga tetap berjalan.

Kepala SMPN 14 Mataram, Drs. Mukh. Nazuhi, mengatakan, dengan kondisi saat keterbatasan yang dialami SMPN 14 Mataram, kegiatan ekskul di sekolah tetap berjalan. Selain itu ber(Suara NTB/ron) bagai prestasi juga diraih. “AlMukh. Nazuhi hamdulilah dengan kondisi ini, ekskul tetap jalan, di samping ekskul jalan, yang kita unggulkan bisa berprestasi juga,” ujarnya belum lama ini.

Nazuhi menyebutkan, berbagai prestasi itu antara lain meraih juara dua lomba LKBB yang dilaksanakan oleh Dispora Kota Mataram. Juga meraih lima juara di mata lomba pencak silat pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah. “Juara dua ada dua orang, juara tiga ada dua, dan satu orang siswa meraih juara satu,” jelas Nazuhi.

Selain itu, kegiatan kesiswaan seperti kegiatan OSIS juga dilaksanakan dengan baik, mulai dari pemilihan ketua OSIS sampai pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK).

“Alhamdulilah jalan semua, OSISnya bagus, kedisiplinan anak-anak juga lumayan bagus,” katanya.

Ia menjelaskan, akibat dari belum selesainya rehabilitasi bangunan sekolah, terpaksa masih ada siswa yang belajar di tenda, yaitu siswa kelas VII sebanyak tujuh kelas. Di SMPN 14 Mataram juga masih mengurangi durasi jam pelajaran dari 40 menit setiap satu jam pelajaran, dikurangi menjadi 25 menit.

Hal itu dilakukan karena kelas tidak cukup, kalau jam pelajaran normal, dikhawatirkan waktu yang tidak cukup bagi siswa yang masuk siang. Selain itu, suasana pembelajaran juga tidak nyaman jika belajar di tenda sampai siang hari. Sampai saat ini SMPN 14 Mataram masih melaksanakan double shift, karena ruang kelas terbatas, dan masih ada sejumlah ruangan yang dipinjam oleh TK dan SD Negeri Model Mataram. (ron)

Guru Non PNS Bisa Kembali Ikut UKG

Mataram (Suara NTB) Bagi guru non PNS yang tidak memenuhi syarat di Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS sebagai guru kontrak daerah, bisa mengikuti UKG Non PNS di tahun 2019 ini. Hal itu dilakukan karena sekolah di Provinsi NTB masih sangat kekurangan guru.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, pada Senin (7/1) menjelaskan, pihaknya masih membuka kesempatan bagi guru yang tidak memenuhi standar atau syarat saat UKG Non PNS lalu. “Kita minta mempersiapkan diri dengan baik, belajar, membaca buku lagi. Latihan

pedagogik dan metodik, akan diupayakan lagi untuk UKG,” ujarnya.

Pada UKG Non PNS normatif-adaptif, pesertanya sebanyak 5.837 orang. Peserta yang memperolah nilai di atas 60,00 sampai dengan 100 hanya sebanyak 593 orang. Pada UKG Non PNS lalu, ada tiga kategori tes, yaitu Tes Potensi

Akademik atau materi umum.

Tes kedua yaitu kompetensi pedagogik yang merupakan kompetensi yang dimiliki oleh guru untuk strategi pembelajaran. Dan, ketiga yaitu tes profesional atau tes yang secara spesifik mengarah ke kompetensi mata pelajaran.

Sementara UKG Non PNS produktif dan SLB dilaksana-

kan bulan Desember 2018 lalu yang diikuti sebanyak 1.132 peserta. Sebelumnya, ditargetkan, guru non PNS yang memenuhi syarat akan memperoleh SK Gubernur pada akhir tahun 2018 lalu.

Penempatan bagi mereka akan dilaksanakan pada awal tahun 2018 ini.

Suruju juga mengungkapkan, guru yang telah memenuhi syarat akan diberikan SK penugasan pada bulan Januari ini. Namun, Suruji menekankan, SK yang diberikan kepada guru non PNS bukan SK penempatan, tapi SK penu-

gasan. Dengan begitu pihaknya tidak melanggar aturan, meskipun masih ada perdebatan terkait pengangkatan guru non PNS. Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., dihubungi Senin (7/1) mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan rencana UKG bagi guru non PNS yang belum memenuhi standar UKG yang digelar tahun 2018 lalu. “Sedang kami persiapkan, kalau sudah fix akan saya kabari,” ujarnya. (ron)

Sekolah Negeri Masih Kekurangan Sarana Penunjang UNBK Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB menargetkan tetap melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2019 ini. Namun, sejumlah sekolah negeri juga masih kekurangan sarana penunjang UNBK. Seperti yang terjadi di SMAN 9 Mataram yang pada tahun 2018 lalu menggantikan nama SMKN 8 Mataram. Kepala SMAN 9 Mataram, Rubiyanto, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, sekolahnya masih kekurangan komputer untuk UNBK. “Yang tahun kemarin diberikan cuma 20 komputer. Kita butuh 54 komputer, baru ada 32 komputer. Kurang 22 komputer lagi,” ujarnya.

Pihaknya berharap ada bantuan dari pemerintah untuk melengkapi kebutuhan komputer di sekolah. Jika tidak ada bantuan, pihak sekolah akan meminta siswa membawa masing-masing laptop. “Atau kita pinjam ke orang tua siswa,” ujar Rubiyanto.

Nantinya kelas XII yang akan mengikuti UNBK di SMAN 9 Mataram merupakan siswa SMKN 8 Mataram. Seperti diketahui, siswa kelas XI dan Kelas XII di SMAN 9 Mataram merupakan siswa SMKN 8 Mataram. SMKN 8 Mataram mulai diubah menjadi SMAN 9 Mataram sejak awal tahun ajaran 2018/2019.

Rubiyanto juga menjelaskan, di awal semester genap ini, pihaknya juga memberikan pengayaan atau persiapan UNBK dan ujian praktik bagi siswa kelas XII. “Di awal semester ini, kelas XII mempersiapkan ujian praktik dan ujian nasional,” katanya.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menargetkan pelaksanaan UNBK di seluruh sekolah atau 100 persen sekolah melaksanakan UNBK. “Kita sudah bertekad untuk UNBK 100 persen. Kalau tahun ini sudah 100 persen, kalau tahun depan tidak 100 persen, malu kita,” ujar Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui sebelumnya.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari. Ia menyampaikan pelaksanaan UNBK di tahun 2019 akan tetap terlaksana di semua sekolah dengan menggunakan mekanisme berbagi sumber daya. “Insya Allah bisa melaksanakan UNBK di semua SMA negeri dan swasta,” ujarnya.

Pelaksanaan UNBK diyakini akan tetap bisa dilaksanakan, karena pelaksanaan UNBK antara SMA dan SMK tidak berlangsung secara bersamaan. SMA bisa menggunakan SMK yang memiliki sarana, begitupun sebaliknya. (ron)

(Suara NTB/dys)

PENGHITUNGAN - Suasana penghitungan suara Pemilu Raya Unram, Jumat lalu. Hasil tersebut kini digugat paslon nomor urut satu.

Hasil Pemilu Raya Unram Digugat Mataram (Suara NTB) Hasil Pemilu Raya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram) 2019, yang memenangkan pasangan nomor urut 2 M. Amri Akbar – M. Muhtaf Mandele digugat pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Zaki Akbar – Hudian Yusuf.

Sejumlah pihak menilai

penghitungan suara cacat hukum lantaran dihadiri satu saksi dari paslon nomor urut 2.

Pada Pemilu Raya sebelumnya, paslon nomor urut 1 mendapat suara 1.771 dan paslon nomor urut 2 meraih 3.525 suara.

Kandidat Ketua BEM Unram Nomor 1 Zaki Akbar, menyatakan sikap dengan tegas menolak hasil penghitungan suara BEM

Generasi Milenial Harus Didekatkan dengan Sektor Pertanian Mataram (Suara NTB) Sektor pertanian harus jadi sektor unggulan yang penting mendapat perhatian lebih oleh pemerintah daerah. Hal itu mengingat saat ini, jumlah petani di NTB semakin menurun.

Mantan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram), Prof. Muhammad Sarjan, mengungkapkan di NTB, petani yang berusia di atas 45 tahun hanya tersisa sekitar 50 persen.

Sementara generasi muda milenial yang tertarik pada dunia pertanian berjumlah hanya empat persen. Kondisi ini sebutnya cukup mengkhawatirkan bagi sektor pertanian, karena menyangkut keberlangsungan produktivitas pertanian. “Maka agar melahirkan generasi emas NTB sektor pertanian juga harus diperhatikan,” sebutnya, Senin (7/1).

Pemerintah tidak bisa melepaskan diri sektor pertanian jika ingin NTB maju ke depan.

Selama ini, ujarnya, sektor ini tak mendapat porsi perhatian lebih. Apalagi untuk mempersiapkan generasi muda bekerja di sektor pertanian. Maka sebelum terlambat, generasi milenial ini harus diarahkan menekuni sektor pertanian melalui kebijakan yang tentunya mendukung ke arah pengembangan sektor tersebut.

“Mereka berpikir kreativtas, berpikir out of the box.

Inilah ciri anak muda milenial. Mereka harus didekat-

kan dengan sektor pertanian. harus membuat kebijakan agar Karena jika tidak akan ber- anak muda milenial tertarik dampak pada produktivitas pada dunia pertanian. Di samping harus ada jaminan bahwa pertanian,” sebutnya.

Diakuinya, rendahnya pasar itu menguntungkan mereproduktivitas, salah satunya ka, dan jaminan soal harga hakarena dipengaruhi Sumber sil pertanian yang menjanjikan.

Sementara pada bidang Daya Manusia (SDM). Kalau yang tua masih menggarap pendidikan juga harus berlahan pertanian, tentu tidak benah agar mempersiapkan akan produktif. Sementara SDM andal sesuai dengan sekarang ini di era milenial, yang dibutuhkan ketika ada kondisi sekitar kita mengh- kebijakan dari peendaki adanya produktivitas merintah. Artinya, tinggi dan juga hasil pertanian k u r i k u l u m n y a harus sesuai denyang berkualitas.

“Bayangkan jika kita pakai gan kebutuhan SDM yang mumpuni maka era milenial.

Saat ini kata ketersediaan pangan tidak jadi masalah di masa menda- Sarjan, baik di tang. Bagaimana ketercuku- k a m p u s pan air, hasil pertanian, pan- maupun sekogan, jika tidak maka itu akan kah-sekolah jadi malapetaka. Stagnanlah p e r t a n i a n sektor pertanian, kita minta sudah ada teninovasi milenial agar tidak stagnan,” tang teknologi, muatan ungkap Sarjan.

Salah satu problem milenial entrepreneurship. jauh dari dunia pertanian tidak Hanya saja hal lain, karena adanya image tersebut masih negatif tentang pertanian. k u r a n g Bahwa pertanian itu kotor, dan kumuh. Padahal tidak harus kotor, dan mencangkul di sawah. Mereka bisa berada di level manajer.

Di luar itu, problem lain ialah pemerintah belum membuat kebijakan yang mendukung anak muda milenial tertarik pada sektor pertanian.

Muhammad Sarjan Untuk itu, pemerintah

maksimal. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah ke depan mampu menyiapkan hard dan soft skill bagi siswa dan mahasiswa.

Terbukti di sejumlah tempat, anak muda milenial telah banyak memberi contoh nyata.

Misalnya mereka sekarang ini menyiapkan agrowisata dengan sentuhan teknologi di beberapa desa. “Anak anak muda di beberapa tempat melalui pokdarwis telah mengembangkan agrowisata. Inilah kreativitas anak muda.

Inilah yang akan membuat mereka tertarik pada dunia pertanian,” jelasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

Unram 2019, karena terdapat beberapa kejanggalan yang sangat fatal di dalamnya. Konflik berupa tawuran antara mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik berujung pada banyak mahasiswa takut menyalurkan hak pilihnya.

“Sehingga pada saat itu tidak semua mahasiswa Fakultas Hukum dapat memi-

lih dalam Pemilu Raya BEM Unram 2019 dan banyak TPS ditutup dikarenakan konflik tersebut,” tegas Zaki.

Oleh karena itu, kata Zaki Akbar, paslon nomor 1 menggugat pihak Komisi Pemilu Raya Mahasiswa (KPRM) Unram 2019 untuk melaksanakan pemilihan ulang dan memberikan sanksi pada

paslon nomor 2 atas tindakan timses mereka terhadap mahasiswa Fakultas Hukum.

Ketua KPRM Unram 2019, Rian Topan Jaelani, menjelaskan, pihaknya belum berani menanggapi gugatan tersebut.

Sebab, situasi politik mahasiswa Unram saat ini masih belum normal, sehingga pihaknya masih menunggu waktu. (dys)

Santri Madrasah Darul Hikmah Raih Prestasi Membanggakan Praya (Suara NTB) Keluarga besar Yayasan Darul Hikmah Desa Darek Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah, patut berbangga.

Pasalnya, salah satu santrinya berhasil meraih prestasi membanggakan di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2018 lalu. Dia adalah Yuda Ishak, santri kelas X MA Darul hikmah.

Hulaimi, guru madrasah setempat menuturkan Yuda, meraih juara III pada bidang Muay Thai di kelas 60 kg.

Dengan prestasi ini, Yuda berhak mendapatkan medali perunggu.

Menurutnya, apa yang diraih Yuda tidak terlepas dari peran madrasah dalam melakukan pembinaan terhadap para santrinya. Di madrasah saat ini terdapat banyak ekstrakurikuler, salah satunya Muay Thai dan karate.

Hulaimi berharap apa yang diraih Yuda, dapat menjadi motivasi bagi para santri yang lain agar terus berprestasi dan senantiasa giat dalam berlatih.

Di samping itu, pihaknya berharap prestasi yang diraih santinya tersebut tidak sampai di tingkat daerah saja, melainkan hingga ke tingkat nasional.”Saya berharap santri-santri ini bisa berprestasi lagi di tinngkat nasional,” terangnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

JUARA - Tiga santri Yayasan Darul Hikmah Ikut bertarung pada ajang Porprov 2018 lalu. Yuda (tengah) hanya mampu meraih juara III.

SUARA NTB

Selasa, 8 Januari 2019

Halaman 11

Pelatda Tak Jelas, Atlet Mulai Jarang Latihan

Mataram (Suara NTB) Belum adanya kejelasan tentang Pelatda 2019 sepertinya bakal berdampak negatif bagi prestasi atlet unggulan NTB. Bahkan, akan ada atlet yang bakal tutup karir menyusul terputusnya Pelatda Mayung NTB 2018.

Atlet Pelatda Pencak Silat 2018, Nurhaidah misalnya, mulai malas latihan akibat terputusnya Pelatda 2018. Nurhaidah yang dihubungi Suara NTB

via ponselnya, Senin (7/1) kemarin mengatakan, terputusnya Pelatda Mayung NTB tahun 2018 membuat dirinya kehilangan motivasi. Bahkan, ia

mengaku sudah jarang latihan lantaran tak adanya aktivitas pemusatan latihan daerah. Alasannya selama Pelatda Mayung dihentikan, dirinya sudah

kembali ke kampung halamannya di Kota Bima.

“Selama di Kota Bima saya lebih fokus belajar agama.

Jadi latihan mulai berkurang,” ucapnya.

Atlet peraih medali perak di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) 2016 ini mengaku malas lati-

han karena memang selama di Kota Bima ia tak memiliki pelatih yang melatihnya. Sehingga waktunya lebih fokus diisi dengan kegiatan agama.

Nurhaidah yang biasa disapa Nur mengutarakan, bila Pelatda masih belum jelas dirinya berencana ingin menjadi siswa dipondok pesantren. Dalam hal

ini dia ingin fokus belajar agama dan perlahan akan meninggalkan proses latihan pencak silat. “Saya mau ikut mondok, ingin belajar agama di pondok pesantren. Masa dunia terus yang dipikirkan,” tuturnya.

Keputusan Nur ikut pesantren sepertinya akan menggangu persiapannya mengikuti Pra-

PON 2019. Pasalnya selama di pesantren aktivitas latihannya sebagai atlet akan berkurang.

Sebab waktunya akan dihabiskan pada pelajaran agama.

Sementara itu atlet berprestasi lahir dari proses latihan yang panjang, omong kosong atlet berbicara prestasi bila proses latihannya berkurang. (fan)

Kepengurusan PTMSI NTB Rampung Mataram (Suara NTB) SK Kepengurusan Cabor tenis meja NTB periode 20192023 akhirnya rampung. SK kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) NTB tersebut telah ditandatangani Ketua Tim Formatur PTMSI NTB terpilih di Mataram, Senin (7/1).

Demikian disampaikan Anggota Tim Formatur PTMSI NTB, H. Sudarman kepada Suara NTB di Mataram, Senin (7/1) kemarin. “SK kepengurusan PTMSI NTB periode 20192020 sudah ditandatangani oleh ketua tim formatur. Tinggal menunggu rekomendasi dari KONI NTB serta PB PTMSI saja,” ucapnya.

Dikatakan Sudarman, perampungan nama-nama pengurus cabor tenis meja tersebut sudah disahkan oleh Ketua Formatur atau Ketua PTMSI NTB terpilih, Teddy Sanyoto di Mataram.

Menurut Sudarman, dengan rampungnya nama-nama kepengurusan organisasi Pengprov PTMSI NTB itu, pihak PTMSI NTB periode 2019-2023 akan segera dilantik. Sudarman berharap kepengurusan PTMSI NTB dapat dilantik akhir bulan Januari 2019.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, jajaran personalia Kepengurusan PTMSI NTB akan dipimpin oleh Teddy Sanyoto. Presiden Dewan Direksi atau pemilik Hotel Golden Palace Lombok Mataram itu dipilih melalui Musyawarah Provinsi (Musprov) PTMSI NTB di Mataram, 29 Desember 2018.

Dalam Musprov PTMSI NTB belum lama ini, para peserta Musprov mengusulkan dua nama figur calon ketua, yakni Teddy Sanyoto dan H. Sudirman. Dan Teddy resmi terpilih sebagai ketua PTMSI NTB yang baru setelah mengantongi 8 dari 11 suara pemilih. Sementara sisa tiga suara memilih H. Sudirman. (fan)

KPU KSB Ingatkan Parpol Daftarkan Akun Resmi Medsos Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengingatkan kepada Parpol peserta Pemilu tahun 2019 agar mendaftarkan akun resmi media sosial (Medsos) yang akan digunakannya berkampanye melalui jejaring internet.

Peringatan yang disampaikan KPU KSB ini sesuai aturan kampanye terbaru. Di mana Parpol sebagai peserta Pemilu diberikan ruang melakukan kampanye melalui media dalam jaringan (Medsos) dengan ketentuan akun yang digunakannya dinyatakan resmi oleh KPU dan Bawaslu setelah didaftarkan. “Kampanye lewat medsos itu boleh. Tapi aturannya harus pakai akun resmi. Dan untuk meresmikan akunnya itu, Parpol termasuk anggota DPD dan Timses Pilpres dalam hal ini harus mendaftarkan dulu akunnya ke kami (KPU),” kata komisioner KPU KSB, Supriadi, S.Pd kepada Suara NTB, Senin (7/1).

Untuk di KSB sendiri sejauh ini belum ada satu Parpol, calon DPD maupun Timses Capres - Cawapres yang mendaftarkan akun Medsosnya. Karena itu, Supriado menyampaikan, pihaknya mengimbau agar Parpol dan pihak lain yang tercatat sebagai peserta Pemilu 2019 agar segera medaftarkannya. “Di KSB lengkapnya ada 16 Parpol yang akan ikut berkompetisi merebut kursi DPR KSB. Dan satupun belum ada yang mendaftarkan (akun Medsos),” ungkapnya.

Ia menjelaskan, akun Medsos peserta Pemilu dapat memanfaatkan aplikasi apapun yang dipilihnya. Termasuk juga pengelolaannya. Bisa oleh tim atau bahkan pribadi Caleg dari masing-masing Parpol. Akan tetapi persyaratannya tetap harus didaftarkan dan dinyatakan sebagai akun resmi Parpol oleh KPU dan Bawaslu. “Mau misalnya pakai fb (facebook), twitter atau IG (instagram) bebas. Tapi ya tadi harus didaftarkan dulu ke kami,” tegasnya.

Menurut dia, KPU membuat aturan terkait kegiatan kampanye melalui Medsos ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa kali perhelatan pesrta demokrasi, intensitas pemanfaatan Medsos sebagai ladang sosialisasi semakin tinggi.

Dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran maka KPU merasa perlu membuat regulasinya. “KPU tentu berusaha mengakomodir semua lini sosialisasi yang dapat dimanfaatkan oleh peserta Pemilu, karena itu muncullah aturan ini,” cetusnya.

Selain itu lanjut Supriadi, resminya akun peserta Pemilu juga untuk mengantisipasi kampanye bermuatan negatif.

Sehingga jika ditemukan konten-konten kampanye yang melanggar ketentuan kampanye, maka Bawaslu dan KPU dapat memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. “Karena itu pesan kami kepada Parpol atau Caleg daftarkan akunnya. Terus dalam berkampanye di Medsos agar berhati-hati dan bijaksana dalam membuat konten sebab akan sanksi terhadap setiap bentuk pelanggarannya,” tandasnya.

Sementara itu, di Medsos, sejumlah Caleg yang akan berkompetisi di merebut kursi DPRD KSB periode 20192024 sudah gencar berkampanye sejak sebulan lalu. Medsos yang paling banyak digunakan adalah laman facebook pribadi mereka. Konten-konten yang disajikan pun beragam, mulai dari menayangkan gambar poster pribadinya hingga yang kreatif membuat video berisikan si Caleg menyampaikan visi misinya serta janji politiknya jika terpilih nanti.

Dikatakan Supriadi, model-model kampanye yang bisa disampaikan melalui Medsos dapat dalam bentuk apa saja.

Tetapi kembali harus menghindari konten-konten kampanye yang tidak melanggar aturan dan adab yang berlaku di tengah masyarakat. “Tadi seperti yang saya sampaikan akan ada sanksi jika ada pelanggaran,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/fan)

SIRKUIT - Sirkuit motor Grasstrack Lombok Timur (Lotim) telah diresmikan, Minggu (6/1) lalu. Peresmian sirkuit grasstrack tersebut melibatkan para atlet kabupaten/kota di Pulau Lombok guna latihan bersama. Bahkan atlet motocross internasional, Nakami Vidi Makarim juga ikut dalam sesi latihan bersama.

KONI NTB Perlu Pimpin Cabor Tenis, Teddy Fokus Benahi Sarana Lakukan Pelatda Atlet Mataram (Suara NTB) Terpilihnya Teddy Sanyoto sebagai pimpinan Pengprov PTMSI NTB belum lama ini mengundang rasa penasaran para pelaku olahraga tenis NTB. Pasalnya, belum banyak pencinta olahraga tenis meja mengenal sosok figur ketua cabor tenis meja terpilih ini.

Teddy yang diwawancara Suara NTB di Hotel Golden Palace Mataram, Senin (7/1) kemarin mengatakan, profesi keseharian dirinya saat ini adalah sebagai presiden dewan direksi atau pemilik Hotel Golden Palace Lombok, Mataram. Dia menjabat sebagai pimpinan cabang olahraga tenis meja karena kesukaannya terhadap cabang olah raga tenis meja. Selain itu, ia mendapat dukungan dari sejumlah Pengcab tenis meja kabupaten/kota di NTB. “Saya mau menjadi ketua PTMSI NTB karena saya penghobi olahraga tenis meja. Saya butuh dukungan semua pengurus agar bisa membawa prestasi olahraga ini lebih baik dari sebelumnya,” ucap Teddy yang saat itu didampingi Dewan Pembina PTMSI NTB, H. Taufiqurrahman dan beberapa pengurus cabor tenis meja terpilih.

Pria berkacamata ini mengatakan dirinya tak memasang target medali apapun kepada atlet tenis meja di PON 2020.

Alasannya perlengka-

pan dan sarana olahraga di NTB masih jauh dari harapan. Namun ke depan, Teddy berharap prestasi atlet tenis NTB harus lebih baik dari sebelumnya.

Salah satu langkah konkret yang harus dilakukan dirinya setelah resmi menjadi ketua PTMSI NTB katanya yakni membenahi manajemen organisasi dan melengkapi sarana olahraga serta peningkatan perangkat pelatih atlet cabor tenis meja yang memenuhi standar nasional, bahkan kalau bisa internasional.

“Pembinaan atlet tenis meja NTB masih sangat panjang. Sarana olahraga saja masih minim, sumber dananya saja tidak jelas. Jadi kedepan saya ingin punya sekretariat organisasi dan memiliki sarana olahraga tenis meja yang memenuhi standar,” jelasnya.

Menurutnya, berbicara prestasi harus didukung dengan dukungan anggaran yang memadai.

Dalam hal ini pemerintah, KONI NTB dan sponsor swasta harus memberikan dukungan penuh terhadap anggaran pembinaan olahraga. Pasalnya tanpa uang pembinaan omong kosong cabor ingin membangun prestasi olahraga di daerah NTB. Lanjutnya, setelah dukungan anggaran dan sarana prasarana olahraga terpenuhi barulah ia akan berbicara target prestasi. Namun, sebelum berbicara prestasi rencananya ia akan mendatangkan pelatih tenis asal Cina untuk membantu kegiatan pelatihan di N T B . (fan) Teddy Sanyoto (Suara NTB/fan)

Skala Prioritas

Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB akan mendapatkan dukungan anggaran relatif kecil di tahun 2019. Untuk memaksimalkan potensi anggaran yang kecil, KONI NTB sebaiknya perlu melakukan Pelatda atlet berskala prioritas.

Demikian disampaikan oleh Dosen FKIP Universitas Mataram (Unram), Nasaruddin, M.Kes kepada Suara NTB di Sekretariat KON NTB, Senin (7/1). “Saya mendengar angggaran Olahraga di tahun 2019 sangat minim.

Sebaiknya KONI NTB perlu memberlakukan Pelatda skala prioritas,” ucapnya.

Pelatda atlet skala prioritas yang dimaksud manta Pembantu Rektor (PR) Tiga Unram ini adalah dimana KONI NTB membagi Pelatda dengan dua kategori, yakni Pelatda utama dan Pelatda potensial.

Pelatda utama yang dimaksud adalah Pelatda yang akan melibatkan atlet-atlet NTB yang pernah meraih medali emas di kejurnas dan kejuaraan internasional. Dan Pelatda utama akan menjadi tanggungjawab KONI NTB. “Pelatda utama diperuntukkan atlet peraih medali emas dan menjadi tanggungjawab KON NTB. Sementara Pelatda atlet potensial adalah untuk atlet peraih medali perak dan perunggu kejurnas.”

Pemberlakuan skala prioritas Pelatda NTB itu, kata Na-

(Suara NTB/fan)

Nasaruddin saruddin untuk memaksimalkan potensi atlet yang ada serta membagi peran cabor dan KONI NTB . Dalam hal ini atlet peraih medali emas di event nasional akan mendapat fasilitas latihan di Pelatda yang memenuhi standar atlet berprestasi nasional dari KONI NTB. Sementara itu untuk Pelatda atlet potensial akan menjadi tanggungjawab cabor.

Pemberlakuan Pelatda utama dan Pelatda potensial itu kata Nasaruddin tak hanya untuk memaksimalkan potensi atlet berprestasi. Namun pemberlakuan Pelatda utama dilakukan untuk maksimalkan anggaran yang ada, sehingga atlet berprestasi benarbenar mempersiapkan diri secara maksimal. (fan)

Puskesmas di Sumbawa Diupayakan Menjadi BLUD Sumbawa Besar (Suara NTB)Di tahun 2019 ini, semua Puskesmas di Kabupaten Sumbawa diupayakan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Upaya ini supaya puskesmas bisa melakukan pengelolaan anggaran sendiri dan pelayanan di puskesmas bisa optimal.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya mengakui akan diupayakannya semua puskes-

mas menjadi BLUD. Dimana puskesmas bisa mengatur dan mengelola anggaran sendiri. Tanpa harus menunggu tahun anggaran yang bisa menyebabkan pelayanan tertunda. Dengan kebijakan program ini nantinya diharapkan pelayanan di Puskesmas bisa optimal.

“2019 semua puskesmas itu akan diupayakan menjadi BLUD. Jadi Pengelolaan anggaran sendiri. Tidak lagi terkait dengan tahun anggaran. Ini yang bisa menyebabkan pelayanan tertunda sejenak. Mudah-muda-

han dengan kebijakan-kebijakan program yang bagus seperti itu, pelayanan di puskesmas semua bisa optimal,” ujarnya, saat ditemui wartawan, Senin (7/1).

Disebutkannya, untuk menjadi BLUD ada banyak persyaratan dan ada indikator-indikator yang harus dipenuhi. Termasuk dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas yang ada.

Adapun nilai untuk menjadi BLUD minimal 65. Dimana dari 25 puskesmas yang ada, hasil penilaian dari tim penilai yang diketuai Sekda ini rata-

rata melebihi jumlah tersebut.

“Minimal nilainya itu 65. Nah rata-rata hasil tim penilai lebih dari itu. Artinya semua Puskesmas bisa BLUD,” jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, hasil penilai dari tim penilai sudah diajukan ke Bupati untuk pertimbangan selanjutnya. Karena meskipun hasil penilaian sudah disusun, untuk SKnya harus ada pengesahan dari bupati. Penetapan tersebut diperkirakan akan keluar di bulan Januari ini. “Kita perkirakan Januari serempak.

Karena penilaian 25 Puskesmas itu oleh tim penilai, indikator-indikator penilaian memenuhi standar. Tinggal menunggu hasil kajian. Kan pak bupati paling tidak didisposisi kemana untuk melihat kembali apakah tim penilai ini sudah bekerja sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan, sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan. Kalau itu sudah, saya kira pak Bupati tinggal tandatangan saja,” tandasnya. (ind)

SUARA NTB

Selasa, 8 Januari 2019

Pengaduan Tak Diproses, Nasabah Kecewa Kinerja OJK Mataram (Suara NTB) Kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat sorotan dari H. Marhaban Yasin, seorang nasabah yang melaporkan kinerja sebuah bank swasta.

Kekecewaan lantaran pengaduan atas kasus penyitaan tujuh unit truk oleh sebuah Bank Swasta dinilai tidak diproses.

Marhaban Yasin mengaku pernah membuat pengaduan tertulis ke OJK pada akhir Desember 2018 lalu. Pengaduan terkait dugaan penyi-

taan tujuh truk oleh finance yang bekerjasama dengan utusan Bank BPR Primanadi.

Penyitaan dinilai sepihak dan dinilai merugikannya. Padahal setoran truk lancar dan sisa yang belum terbayar hanya Rp228 juta. ”Saya rugi sampai Rp1,4 miliar. Kalau termasuk dengan setoran uang muka dan cicilan, kerugian saya sampai Rp3,5 miliar,” keluh Marhaban, Senin (7/1). Atas kinerja bank itu, ia kemudian melayangkan pen-

gaduan ke pihak OJK. “Malah saya disuruh lapor polisi, lantas apa fungsi OJK kalau pengaduan kami tidak diproses? Kan jelas kewenangan OJK untuk masalah perbankan,” sesalnya.

Sementara kuasa hukumnya menjelaskan, kewenangan OJK jelas tertuang dalam Pasal 4 hingga pasal 9 Undang Undang 21 tahun 2011. Mengatur tentang pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan bahkan penyidikan kepada lembaga perbankan yang dilaporkan. OJK juga bisa menjatuhkan sanksi administrasi sampai pencabutan izin.

“Tapi menurut saya OJK tidak berjalan sesuai kewenangannya. Harusnya OJK mampu melindungi kepentingan konsumen,” tandasnya.

Lantaran kecewa dengan OJK, pihaknya pun melakukan berbagai upaya lain, termasuk melayangkan 13 surat sampai ke OJK pusat dan KPK. Dalam surat, selain mengadukan pihak BPR, juga kinerja OJK yang belum mampu mewujudkan sistem keuangan dengan menindak lembaga bermasalah.

Terpisah, Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan

menjelaskan, kasus tersebut diketahui telah diajukan ke OJK tahun 2017 lalu. Termasuk ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram dan telah ada surat perdamaian tanggal 5 Agustus 2017. “Yang ditanda tangani semua pihak,” kata Farid.

OJK juga telah membantu memfasilitasi kedua pihak.

Akan tetapi, kedua pihak justru tidak mencapai kesepakatan. Karena itu, dalam hal ini, sesuai ketentuan para pihak dapat melanjutkan/menyelesaikan melalui jalur penyelesaian lainnya, seperti pengadilan. (ars/bul)

Halaman 12

Kalak BPBD Lotim Belum Diklarifikasi Polda Selong (Suara NTB) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur (Lotim), Purnama Hady, mengaku belum dipanggil oleh penyidik Polda NTB terkait klarifikasi transfer dana bantuan dari pemerintah pusat pascagempa yang terjadi beberapa bulan lalu. Kalaupun ada surat panggilan, dirinya siap untuk memenuhinya.

Purnama Hady kepada Suara NTB, Senin (7/1) mengatakan, sejauh inidana yang sudah keluar sampai tahap ketiga sejumlah Rp384.290 miliar, baik untuk dana perbaikan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Untuk tahap ketiga ini dialokasikan kepada rumah warga yang mengalami rusak berat. Adapun jumlah rumah yang terbangun dari dana itu, untuk Risha sebanyak 717 unit, Rika 375 unit, RCI 40 unit, Riko 266 unit, dan terdapat pula rumah yang dibangun secara individual oleh warga sebanyak 44 unit.

Sedangkan, kata dia, bantuan untuk warga yang rusak ringan dan sedang juga sudah

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HLG STNK R2 HONDA DR.5103 CW NOKA/NOSIN : MHIJFZ127JK291183/ JFZ1E229629 AN.MAHMIN HLG D’SKTR LINGK.TANGSI KEL.AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR.4181 CQ NOKA/NOSIN : MHIJFX111GK106775/ JFX1E-1103279 AN.NAJIB HLG D’SKTR JL.ADI SUCIPTO AMPENAN

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

LOWONGAN

q

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

HILANG

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

masuk ke rekening, namun belum didebet. Karena rekonstruksi pascagempa ini masih fokus pada rumah-rumah yang mengalami rusak berat. Dari 26.215 KK jumlah rumah rusak akibat gempa terdiri dari rusak berat sebanyak 9.638 unit, rusak sedang, 3.303 unit, rusak ringan, 11.300 lebih, dengan total anggaran yang dibutuhkan, sekitar Rp717 miliar apabila dikalkulasikan.

Sementara kondisi masyarakat saat ini sudah tidak ada lagi yang berada di bawah tenda-tenda pengungsian. Ratarata masyarakat tinggal di huntara dan kembali ke rumahnya masing-masing. “Posisi masyarakat saat ini sudah aman. Artinya tidak ada yang tinggal di tenda pengungsian,” jelasnya. (yon)

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 8 Januari 2019

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 8 Januari 2019

Solusi Pengendalian Banjir RENCANA pembangunan Waduk retensi di Babakan Kota Mataram, mendapat dukungan dari berbagai pihak. Tidak hanya mengurangi debit air yang masuk ke Kota Mataram, waduk ini diharapkan dapat mengatasi persoalan banjir. Pembangungan waduk di Babakan, Kecamatan Sandubaya diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitarnya.

Pembangunan waduk direncanakan dapat menjadi salah satu tujuan rekreasi bagi warga Kota Mataram. Keinginan warga untuk berjualan di sekitar RSUP NTB cukup tinggi. Bagi warga yang tak tertampung di sekitar RSUD NTB, kelurahan menyiapkan opsi agar mereka bisa mengalihkan ke sekitar lokasi waduk jika pembangunan telah rampung dilaksanakan. Seperti diketahui, pembangunan waduk ini berlokasi di Lingkungan Babakan Kebon yang menjadi salah satu daerah yang rawan banjir.

Tahun lalu banjir besar terjadi di wilayah tersebut. Dimana ketinggian air mencapai dada orang dewasa. Persoalan banjir di Kota Mataram mendesak ditangani. Pasalnya dalam dua tahun terakhir ini banjir selalu melanda beberapa wilayah di kota ini. Waduk di wilayah Babakan yang dihajatkan untuk menangkap air kiriman dari wilayah hulu telah lama diwacanakan pembangunannya dan merupakan salah satu solusi terbaik untuk menanggulangi banjir.

Dengan keberadaan waduk ini, warga Babakan khususnya berharap wilayahnya bisa terbebas dari genangan dan banjir.

Setelah waduk ini rampung, pihak kelurahan ingin menggeser sebagian PKL di sekitar RSUD NTB ke sekitar waduk. Dengan demikian antar pedagang tidak berebutan lahan di satu lokasi, mengingat lahan untuk PKL sangat terbatas. Kelurahan Babakan ingin pedagang dari lingkungan lain bisa ikut berjualan sehingga dapat meningkatkan perekonomian warganya.

Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan waduk cukup besar sehingga Pemkot belum bisa mengalokasikan anggaran untuk semua proses pembangunan. Beruntung BWS (Balai Wilayah Sungai) NTB memberi sinyal menyetujui rencana pembangunan Waduk Pengendali Banjir di Babakan, Kota Mataram. BWS telah melakukan kajian bahkan studi kelayakan pembangunan waduk pretensi pengendali Banjir di Babakan Kota Mataram.

BWS telah menghitung bahwa kebutuhan lahan untuk pembangunan waduk tersebut sekitar 6 hektar. Kebutuhan lahan pembangunan waduk pretensi itu akan dibebaskan oleh Pemkot Mataram. Namun demikian, Pemkot akan membebaskan lahan sesuai kemampuannya. Sisanya, Pemkot akan meminta bantuan BWS. Untuk kebutuhan lahan pembangunan waduk pretensi itu, Pemkot Mataram sudah memiliki lahan seluas 1,8 hektare.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, telah menyanggupi pembebasan lahan tambahan sekitar 1 - 2 hektare.

Kalangan Dewan juga mengapresiasi rencana pembangunan kolam retensi ini. Waduk ini dinilai sebagai upaya Pemkot Mataram mengurangi debit air yang masuk ke Kota Mataram. Hal ini tidak terlepas dari posisi Kota Mataram secara geografis miring ke barat dan selatan. Itu sebabnya daerah selatan Kota Mataram selalu menjadi langganan banjir.

Untuk pengendalian banjir di Mataram, sebetulnya ada dua solusi. Pertama adalah pelebaran Sungai Unus dan yang kedua pembangunan waduk retensi. Dari kedua opsi ini, tentu harus dikaji efektivitasnya berikut kemampuan keuangan daerah. Karena, kalau Pemkot Mataram memilih opsi pelebaran Sungai Unus, jelas membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk pelebaran maupun pengerukan. (*)

OPINI

Halaman 14

Membangun Kota Tangguh Bencana di NTB ERJALANAN akhir tahun 2018 diwarnai rentetan bencana alam yang besar.

Antara lain gempa Lombok, tsunami Palu, dan terakhir tsunami Selat Sunda. Kerawanan bencana yang beragam di negeri ini merupakan konsekuensi karena termasuk ring of fire dan negara tropis di garis khatulistiwa. Implikasinya hadir di wilayah perkotaan yang sudah kompleks permasalahannya. Kota cenderung berkembang secara fisik dan ekonomis, tetapi menurun secara kultural dan ekologis.

Kawasan perkotaan, termasuk di NTB membutuhkan upaya mengelola kelestarian lingkungan serta kekumuhan permukiman demi menjamin keberlanjutan pembangunannya. Tuntutan ini tentu tidak sekadar demi menampilkan wajah kota yang indah dan tangguh terhadap bencana.

Revitalisasi Ruang Ibarat wajah manusia, penuaan kota dapat dikendalikan dengan metode spa. Dalam konteks perkotaan, salah satu upaya perbaikannya dengan peremajaaan, khususnya permukiman. Peremajaan atau revitalisasi pada hakekatnya merupakan proses yang terintegrasi antara pemberdayaan kekuatan-kekuatan sosial, kekuatankekuatan ekonomi dan kekuatankekuatan lingkungan fisik dalam menunjang kehidupan masyarakat. Karakteristik suatu kawasan akan sangat menentukan konsep, strategi dan bentuk penanganan dalam revitalisasi (Yunus, 2006). Secara umum, peremajaan dapat dilakukan secara vertikal maupun horisontal.

Kota-kota di Indonesia sebagian besar sudah sarat muatan. Daya dukung lahan untuk permukiman mayoritas masuk kategori aman bersyarat hingga melebihi ambang batas. Salah satu konsep yang sesuai untuk mengantisipasinya adalah mengembangkan rumah susun bagi warga. Prioritas penanganan dapat diarahkan pada kawasan-

Oleh: RIBUT LUPIYANTO Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) kawasan kumuh yang dapat diakses oleh kaum miskin kota.

Beberapa pertimbangan dalam memilih lokasi rumah susun dintaranya adalah tidak melanggar tata ruang (seperti bebas dari penetapan garis sempadan sungai), kemungkinan mendapat sinar matahari sangat besar, dekat dengan fasilitas umum lingkungan, serta mendapatkan nilai efisensi yang besar dalam penggunaan lahan. Jenis rumah susun yang dapat dipilih antara lain rumah susun sistem sewa (rusunawa) atau rumah susun hak milik (rusunami). Rusunami lebih direkomendasikan, karena akan lebih optimal pencapaian misi perbaikan kawasan permukiman.

Dengan rusunami, rumah-rumah yang semula didiami warga dapat dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) atau fungsi konservasi lain. Rusunawa masih menyisakan tanda tanya dalam optimalisasinya, karena berdasar pengalaman yang sudah dibangun, para penghuninya justru berasal dari luar kawasan, sehingga tiak menyelesaikan masalah.

Penataan Lingkungan Guna mendukung peremajaan vertikal perlu pula dilakukan peremajaan horisontal, yakni dengan penataan lingkungan biofisik. Peremajaan horisontal diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung terciptanya kualitas kehidupan yang lebih baik. Akan lebih optimal jika dilakukan bersama-sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peremajaan vertikal.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penataan horisontal. Pertama adalah membatasi, bahkan hingga melarang penambahan bangunan baru. Pembatasan ini hendaknya dilakukan dengan proses pendidikan masyarakat secara terus menerus.

Disamping itu perlu ditegakkan peraturan sebagai instrumen pengen-

RADIO

dali pembangunan, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kedua adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka. Ruang terbuka mesti dipahami sebagai aset yang bernilai tinggi bagi kehidupan. Ruang ini dapat diwujudkan dalam bentuk ruang kehidupan sosial, misalnya ruang terbuka untuk berkumpul dan bermain atau sebagai instrumen mekanisme alam dalam menjaga kualitas lingkungan, misalnya ruang terbuka hijau.

Ketiga adalah mengembangkan arsitektur hijau. Prinsip arsitektur hijau tidak hanya menonjolkan artistik semata, melainkan juga fungsi ekologisnya. Beberapa bentuk arsitektur bangunan yang dapat dipertimbangkan seperti atap rumah yang cerah, atap dilapisi tumbuhan, penggunaan pagar dengan tanaman, dan lainnya.

Keempat adalah meningkatkan aksesibilitas dan utilitas ramah lingkungan. Kawasan permukiman padat perlu diupayakan terpenuhinya jaringan jalan masuk yang memadai, karena akan berguna banyak ketika misalnya terjadi kebakaran. Jalan juga semestinya dilengkapi dengan tanaman perindang, sarana drainase, dan peresapan air hujan. Pada lingkungan rumah dan permukiman juga dilengkapi fasilitas limbah komunal, tempat sampah dengan pemilahan, tamanisasi, dan lainnya.

Gambaran upaya peremajaan di atas hanya tinggal konsep di atas kertas saja, jika dalam palaksananaan tidak dilakukan secara terpadu. Kebijakan pemerintah saja tidak cukup, meskipun kemauan politis pemerintah serta penegakan hukum menjadi ujung tombaknya.

Yang paling mendasar perlu dijiwai dengan pemberdayaan sosial budaya. Semua hendaknya dilakukan melalui partisipasi masyarakat.

Salah satu pendekatan partisipatif yang dapat dilakukan adalah konsep pembangunan berbasis

masyarakat (community-based development). Pembangunan berbasis masyarakat dapat dimaknai sebagai co-management (pengelolaan bersama), yakni pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah setempat. Tujuannya untuk melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pembangunan.

Orientasi penyejahteraan masyarakat juga mesti dititikberatkan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan kota dapat diupayakan agar menggerakkan sektor-sektor perekonomian. Apabila ini dilakukan secara sistematis dan terpadu, bukan hal yang sulit kiranya untuk memenuhi target nasional terbebas dari kawasan kumuh dan mewujudkan kota tangguh bencana di NTB.

POJOK Belasan ribu hektar kawasan hutan di Sumbawa dirambah jagung Waspadai ancaman banjir

*** Sampah kembali mengotori Sungai Jangkuk Butuh kerja keras tingkatkan kesadaran masyarakat

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 8 Januari 2019

Halaman 15

Hentikan Polemik, PAD Tak Tercapai, Dewan Minta Tak Ada Perwakilan Asita Evaluasi Kinerja OPD (Suara NTB/satgas RR)

LEPAS -Dansatgas RR Kol. Inf.Farid Makruf saat melepas 200 personel dari lokasi bencana, Senin (7/1) di Pelabuhan Lembar Lobar.

200 Personel TNIAD Ditarik dari Lokasi Bencana

Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 200 personel TNI AD ditarik dari lokasi bencana Lombok dan Sumbawa. Masa tugas personel membantu Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) NTB telah berakhir dan ditarik ke kesatuannya Batayon Zeni Konstruksi (Yonzikon) 12/KJ. Pelepasan personel berlangsung Senin (7/1) siang di Pelabuhan Lembar Lombok Barat, dipimpin Dansatgas RR NTB Kol.Inf. H. Farid Makruf, MA. Selanjutnya, mereka ditarik ke satuan induknya di Palembang pimpinam Lettu Czi Andika SW menggunakan Kapal KRI Teluk Hading 538.

Dansatgas RR menyampaikan, lima bulan bersama personel itu melaksanakan tugas membantu Satgas. Kehadiran Yonzikon 12/KJ sangat dirasakan oleh masyarakat NTB yang ingin segera bangkit dari keterpurukan pasca gempa. ‘’Kalian sudah banyak berinterkasi dengan masyarakat, mulai dari membatu merobohkan rumah, merehab dan membangun rumah. Membantu pembuatan panel rumah Risha sampai sosialisasi kepada masyarakat. Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih,’’ ujarnya.

Kolonel Farid berharap agar pengalaman selama bertugas membantu korban gempa di NTB, bisa dijadikan bekal dalam menghadapi setiap tantangan tugas, khususnya di lokasi bencana. ‘’Jadikan pengalaman sebagai guru untuk menghadapi setiap tugas di satuan khususnya terkait penanganan bencana alam,’’ pesannya.

Selaku Dansatgas, sambung mantan Danrem 162/WB tersebut, memberikan penghargaan atas pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas sebagai Satgas Rehab Rekon. (ars)

Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram memberi catatan khusus kepada eksekutif, khususnya kinerja dalam pencapaian PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Seperti diketahui, dalam tahun anggaran 2018 lalu, eksekutif tidak mampu mencapai target PAD yang telah ditetapkan.

Dari target Rp354 miliar lebih, terealisasi Rp326 miliar lebih atau 92,02%. ‘’Yang menjadi catatan adalah terhadap PAD agar dapat tercapai realisasi yang lebih besar agar sistem pengelolaan terus diperbaharui/sempurnakan,’’ ujar Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., kepada Suara NTB, usai memimpin rapat kerja dengan eksekutif, Senin (7/1) kemarin. Khusus yang berkaitan dengan SDM (Sumber Daya manusia) aparat pengelola, data potensi, penekanan efektifitas dan efesiensi pengelolaan, termasuk bagaimana membangun transparansi, akuntabilitas dan menekan kebocoran.

Data yang dihimpun Suara NTB dari rapat kerja terkait realisasi APBD 2018, realisasi pendapatan dari target Rp1,437 triliun lebih, terealisasi Rp1,289 triliun lebih atau 89,66%. ‘’PAD dari target sebe-

Dari Hal. 1 Pemeriksaan Kepala Kemenag NTB H. Nasruddin, sejumlah Kabid dan jajarannya sudah dilakukan. Bukti dokumen pembelian buku bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun sejauh ini pihaknya belum menemukan unsur pidana dimaksud. ‘’Sedang kita dalami terus mensrea-nya. Karena belum ketemu sampai sekarang. Makanya kita panggil lagi saksi-saksi kepala madrasah,’’ ujarnya.

Pihaknya kini melanjutkan penyelidikan kasus buku madrasah tahun 2018 itu. Dalam beberapa pekan belakangan ini, kepala madrasah menjalani klarifikasi secara maraton. Penyidik mendalami proses pembelian buku madrasah yang anggarannya bersumber dari dana BOS. Syamsudin Baharuddin juga menjelaskan, kepala madrasah yang diklarifikasi untuk tahap awal ini adalah dari madrasah yang berada di Lombok Tengah dan Lombok Timur. ‘’Bagaimana setelah uang itu masuk ke madrasah, lalu beli buku. Bukunya ini kan pesan dari Jakarta, bagaimana pendistribusiannya. Kita cari apakah ada indikasi perbuatan melawan hukumnya,’’ ujarnya.

Dia menerangkan, penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB mendalami peng-

gunaan dana BOS masingmasing madrasah. Sejak perencanaan sampai penggunaan yang diduga melalui satu perusahaan yang telah ditunjuk. ‘’Satusatu dulu, yang di Lombok Tengah, sama yang di Lombok Timur. Perusahaan yang dijadikan pendistribusi buku PT X itu berdomisili di situ,’’ ucap Syamsudin.

Oktober lalu, Ombudsman RI Perwakilan NTB menelisik dugaan maladministrasi pengadaan buku untuk 2.256 madrasah se-NTB, baik swasta maupun negeri.

Total anggaran yang diduga dikucurkan mencapai Rp200 miliar bersumber dari masing-masing madrasah.

Ombudsman menduga, perbuatan maladministrasi terindikasi dari proses pengadaan yang diarahkan kepada hanya satu rekanan yang berkantor di Lombok Timur itu. Sejauh ini, penyidik Subdit III sudah mengklarifikasi 28 orang saksi. Antara lain, pejabat Kanwil Kemenag NTB, pejabat Kemenag masing-masing di 10 kabupaten dan kota, serta sebagian kepala madrasah.

Berlanjut pada pemanggilan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten dan Kota penerima bantuan buku. (ars)

Bukan karena Penyimpangan Dari Hal. 1 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (7/1) siang Rum mengatakan, Polda NTB melalui Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) menanyakan dana bantuan pembangunan Huntap yang masih berada di BPBD kabupaten/kota.

Dana bantuan pembangunan Huntap yang masih berada di BPBD kabupaten/kota akan segera ditransfer ke rekening masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan BPBD Lombok Timur. Dalam hal ini, kata Rum, kepolisian ikut mendorong supaya dana bantuan pembangunan Huntap segera ditransfer ke masyarakat. ‘’Polda mendampingi dan memotivasi. Memberikan motivasi, percepatan. Di mana kelambatannya. Kira-kira apa yang bisa dibantu dari Polda untuk percepatan masalah pembangunan Huntap,’’ katanya.

Rum mengatakan, karifikasi yang diakukan Polda ke Kalak BPBD kabupaten/kota bukan pemeriksaan. ‘’Tidak ada pemeriksaan. Tidak ada penyimpangan. Dana ini betulbetul masuk ke rekening masyarakat, ndak ada satu sen pun bisa bocor. Karena dana itu langsung masuk ke rekening masyarakat,’’ tegasnya.

Klarifikasi yang diakukan Polda ke Kalak BPBD kabupaten/kota, kata Rum untuk mempertanyakan alasan kenapa ada dana bantuan pembangunan Huntap yang masih berada di rekening BPBD kabupaten/kota.

Ada dana bantuan pembangunan Huntap yang belum ditransfer ke rekening masyarakat.

Adanya dana bantuan pembangunan Huntap yang masih belum ditransfer ke rekening masyarakat lantaran dana tersebut baru masuk.

Untuk mentransfer ke rekening masyarakat ada prosesnya. Selain itu, transfer dana bantuan ke rekening masyarakat berdasarkan pengakuan

Kalak BPBD kabupaten/ kota karena validasi rumah rusak akibat gempa yang belum dilaksanakan. Namun, minggu ini, dana bantuan pembangunan Huntap sudah bisa ditransfer ke rekening masyarakat. ‘’Ini perlu kita luruskan.

Jangan seolah-olah kesannya ada penyimpangan.

Ndak nyaman teman-teman itu bekerja. Mereka tanggung jawab sekian triliun, ndak ada yang mereka lihat (uangnya),’’ kata Rum. Bahkan, kata Rum, BPBD kabupaten/kota tak mendapatkan honor dalam pengelolaan dana tersebut. Karena dananya ditransfer langsung ke rekening masyarakat.

Rum menyebutkan jumlah dana bantuan pembangunan Huntap yang ditransfer BNPB sebesar Rp3,5 triliun lebih. Dengan rincian, Kota Mataram Rp216,4 miliar lebih, Lombok Barat Rp1,13 triliun lebih, Lombok Utara Rp1,077 triliun lebih, Lombok Tengah Rp401 miliar lebih, Lombok Timur Rp384,2 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp119,2 miliar lebih dan Sumbawa Rp181,34 miliar lebih.

Dari Rp3,5 triliun dana yang sudah ditransfer BNPB ke BPBD, sebesar Rp1,6 triliun lebih sudah ditransfer ke rekening masyarakat. Sedangkan sisanya Rp1,9 triliun masih berada di rekening BPBD kabupaten/kota terdampak bencana gempa.

Dana bantuan pembangunan Huntap yang belum ditransfer BPBD kabupaten/ kota, dengan rincian Kota Mataram Rp116,4 miliar lebih, Lombok Barat Rp860,2 miliar, Lombok Utara Rp450,7 miliar, Lombok Tengah Rp320,8 miliar, Lombok Timur nol, Sumbawa Barat Rp19 miliar dan Sumbawa Rp134,7 miliar. (nas)

(Suara NTB/ist)

RAPAT KERJA - Suasana rapat kerja terkait realisasi APBD 2018 di ruang rapat DPRD Kota Mataram. Rapat ini buntut dari rapim yang sebelumnya dugelar tertutup menyikapi banyaknya program yang tidak tereksekusi di tahun anggaran 2018. sar Rp354 miliar lebih terealisasi sebesar Rp326 miliar lebih atau 92,02%,’’ sebutnya. Sedangkan dana perimbangan dari target Rp905,092 miliar lebih, terealisasi Rp846, 431 miliar lebih atau 93%. Lainlain pendapatan daerah yang sah, dari target Rp177 miliar lebih, terealisasi Rp166 miliar lebih atau 65,33%. Belanja dari target Rp1,539 triliun lebih, terealisasi Rp1,368 trilun lebih atau 88,88%.

Didi meminta eksekutif terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Terhadap efektifitas realisasi APBD pada setiap triwulan harus diupayakan berjalan proporsional dengan menghindari terjadinya penumpukan pada akhir tahun anggaran.

Terhadap pengelolaan belanja barang dan jasa termasuk hibah dan bansos, eksekutif diminta memperkuat SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai perwujudan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Dewan memandang perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja setiap OPD (Organisasi Pimpinan Daerah) dalam merealisasikan anggaran dan mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat. ‘’Terhadap adanya realisasi yang tidak sesuai dengan target, khususnya bagi yang tingkat serapan anggarannya masih rendah, sehingga tahun 2019 tidak terulang kembali,’’ demikian Didi. (fit)

Ketua DPRD Ancam Laporkan Bupati Dompu ke KPK Dari Hal. 1

Dalami Unsur Pidana

di BPPD NTB

Yuliadin mengungkapkan, alokasi anggaran untuk pembangunan lanjutan Kantor Pemkab Dompu klaster 2 tidak pernah dibahas dalam KUA/ PPAS maupun dokumen APBD 2019. Ketidakhadiran dirinya saat paripurna pengesahan APBD 2019, membuatnya mempertegas tidak adanya alokasi anggaran kelanjutan pembangunan gedung kantor klaster 2 pada perwakilan BPKAD yang meminta tandatangannya. ‘’Saya pastikan di RAPBD ini tidak ada klaster, karena tidak pernah dibahas di Banggar karena anggaran besar.

Jangan ada (anggaran pembangunan gedung klaster 2) itu. Saya mau tandatangan.

Ternyata di evaluasi itu (anggaran) muncul. Kok bisa muncul tanpa koordinasi dengan saya selaku Ketua Banggar.

Inikan sepihak,’’ tegasnya.

Setelah hasil evaluasi Gubernur NTB soal APBD 2019 diterima Pemda Dompu, Yuliadin mengaku, pihaknya diundang untuk membahasnya. Tapi karena undangannya terkesan mendadak dan saat itu pihaknya sedang berada di luar daerah, sehingga rapatnya gagal. Belakangan, perwakilan TAPD membawa dokumen APBD 2019 untuk ditandatanganinya. ‘’Saya sudah sampaikan ke staf, Kabag Keuangan. Sepanjang klaster itu ada di APBD, tidak akan saya tandatangani. Karena itu muncul di tengah jalan, karena itu anggaran besar. Sepanjang itu masih ada, sampai kiamat ndak saya tandatangan APBD itu,’’ tegasnya.

Ia pun mengaku, pekan depan akan menggelar rapat menyikapi kasus APBD Dompu tahun 2019. Dalam rapat tersebut akan dibahas secara lengkap APBD 2019 secara utuh. ‘’Kita akan buat keputu-

san di DPRD terkait RAPBD secara lengkap, baru kita tandatangani,’’ katanya.

Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si selaku Ketua TAPD yang dikonfirmasi terpisah, Senin (7/1) pagi menegaskan, pembangunan klaster gedung kantor pemerintah Kabupaten Dompu dalam perencanaannya dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan ini masuk dalam dokumen RPJMD Kabupaten Dompu.

Ketika tidak masuk dalam KUA/PPAS APBD 2019, kemungkinan luput dari pembahasan. ‘’Mungkin luput saja. (Tapi) Ada dalam perencanaan kok. Karena itu pekerjaan yang berkelanjutan,’’ ujar H. Agus Bukhari.

Terkait rencana pembangunan gedung klaster 2 ini yang tiba – tiba muncul saat evaluasi di Pemprov NTB dan dipersoalkan Banggar Dewan, dikatakan H Agus Bukhari, pembahasan dalam proses evaluasi di Gubernuran tidak masuk dalam RKA/DPA, tapi peralokasi anggaran. Seharusnya dipersoalkan saat rapat pembahasan di daerah. ‘’Evaluasi (Gubernuran) itu tidak masuk dalam RKA/DPA, (tapi) peralokasi. Pada saat rapat pembahasan di sini seharusnya dipermasalahkan,’’ katanya.

Setelah dievaluasi tim evaluasi Gunernur NTB dan catatan terhadap evaluasi itu diterima Pemda Dompu, lanjut H Agus Bukhari, pihaknya mengundang Banggar Dewan untuk membahasnya. Undangan tersebut disampaikan pada Jumat (28/1/2018) dan tidak satupun anggota Dewan hadir. “Akhirnya kami sudah melaksanakan penyempurnaan berdasarkan evaluasi (Gubernuran). Setelah itu, kita tunjukan di (Dewan) sana.

Akhirnya oleh 2 pimpinan sudah menyetujui, sudah menandatangani kesepakan

pelaksanaan APBD. Karena pada waktu itu disodorkan ke Pak Ketua, Pak Ketua lagi tidak ada di tempat,’’ terang H. Agus Bukhari.

Karenanya, H Agus Bukhari, tidak mempermasalahkan bila Ketua DPRD Dompu melaporkan kasus ini aparat penegak hukum.

Karena APBD tahun 2019 ini sudah disetujui 2 pimpinan Dewan, yaitu Sirajuddin, SH dan M Amin, S.Pd. ‘’Laporkan saja, silakan,’’ kata H Agus Bukhari. Anggaran untuk pembangunan lanjutan gedung Pemda Dompu klaster 2 di Jalan Bhayangkara kembali dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp15 miliar.

Sementara Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin yang dikonfirmasi Senin sore enggan memberikan keterangan terkait sikap Ketua DPRD Dompu yang ingin melaporkannya bersama TAPD soal alokasi anggaran untuk pembangunan lanjutan gedung kantor klaster 2.

Namun Asisten III Setda Dompu selaku anggota TAPD, M.Amin, S.Sos yang mendampingi Bupati Dompu menegaskan, pembangunan gedung kantor klaster 2 merupakan program berkelanjutan. Hal ini sudah dibahas sejak 2018 dan dokumennya sudah ditandatangani oleh semua unsur Pimpinan Dewan. Tapi pembangunan ini dipersoalkan untuk menaikan posisi tawar dan diantaranya pembangunan rumah jabatan Ketua DPRD. ‘’Tapi kalau dilihat, rumah jabatan itu baru (direhab),’’ katanya.

Keinginan untuk membangun baru rumah jabatan Ketua DPRD dapat dipahami dan disetujui. Prosesnya tidak serta merta, tapi harus direncanakan dengan baik. “Kalau ada rencana rumah baru, cari dulu lokasi yang baru. Kemudian tahun depan baru dibangun baru,” katanya. (ula)

Gubernur Perintahkan Biro Perekonomian Segera Rombak BUMD Dari Hal. 1 Selanjutnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ir. Hj. Budi Septiani dimutasi menjadi Kepala Disnakeswan NTB. Kepala Disnakeswan NTB sebelumnya, drh. Aminurahman dimutasi menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Selain itu, pergeseran juga terjadi di Setda NTB. Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH dimutasi menjadi Kepala Biro Perekonomian.

Wirajaya menggantikan posisi M. Nur Aulia yang diipercaya menjadi Kepala Biro Kerjasama Setda NTB. Sedangkan posisi yang ditinggal Wirajaya, sekarang dijabat mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME. Posisi yang ditinggalkan Irnadi dibiarkan kosong. Untuk jabatan Kepala Biro Humas dan Protokol serta Biro APP dan LPBJP akan dilakukan pembentukan Pansel.

Di lingkup Biro Humas dan Protokol dilakukan penyegaran. Kabag Pemberitaan, L. Ismunandar Eka Saputra dimutasi menjadi Kabag Kerjasama Pemerintahan pada Biro Kerjasama. Sedangkan Kabag Pemberitaan sekarang dijabat Najamuddin, S. Sos, MM. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan mutasi atau pergeseran pejabat eselon II, III dan IV yang dilakukan karena ada tuntutan organisasi

untuk percepatan di beberapa tempat. Sehingga ada beberapa pejabat yang digeser. ‘’Tapi tak ada perombakan yang signifikan. Karena belum dianggap perlu. Kami belum diberikan fleksibiitas yang cukup, karena belum enam bulan menjabat. Sebelum enam bulan, kita harus punya izin dari Kemendagri. Sehingga kita baru bisa menggeser. Sehingga tak menimbulkan konflik yang tak perlu,’’ jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, gubernur mengungkapkan alasan dan harapannya kepada pejabat yang baru dilantik. Untuk Kepala Biro Perekonomian yang baru, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH, gubernur meminta secara khusus agar segera melakukan perombakan BUMD. ‘’Biro Ekonomi saya minta khusus juga segera merombak BUMD kita. Isi BUMD kita dengan orang-orang baru. Positioning bisnisnya dipertajam, bisnis model diperbaharui,’’ pintanya.

Bahkan jika diperlukan, Pemprov perlu membuat holding BUMD. Gubernur mengatakan apa yang menjadi harapan tersebut diharapkan segera diselesaikan.

Orang nomor satu di NTB ini juga menjelaskan alasan dibentuknya Biro Kerjasama.

Biro Kerjasama dibentuk untuk menggesa sejumlah pekerjaan pascagempa.

Menurut gubernur, percepatan atau akselerasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daer-

ah. Tetapi perlu bekerjasama dengan banyak kalangan.

Pembentukan Biro Kerjasama juga untuk mempercepat perwujudan NTB Gemilang dalam bidang ekonomi, pendidikan dan lainnya. Gubernur meminta secara khusus kepada Kepala Biro Kerjasama untuk mempersiapkan tindaklanjut dari rencana pengiriman anak muda NTB ke Cina, Ceko, Polandia, Malaysia dan negara-negara lainnya.

Mengenai dimutasinya Asisten I Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH menjadi Kepala Disnakertrans, gubernur mengungkapkan beberapa alasan. Pertama, Agus Patria pernah menjadi Kepala Disnakertrans yang menorehkan banyak prestasi.

Selain itu, Agus Patria juga dinilai orang yang paham hukum.

Sehingga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan hukum yang menimpa para TKI NTB di luar negeri. Agus Patria juga diharapkan segera menyelesaikan kasus hukum yang menimpa mantan karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara.

Dalam mutasi kali ini, ada juga sesuatu yang menarik. Gubernur memutasi Direktur Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Sumbawa menjadi Sekretaris Dinas Pariwisata NTB. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon II, II dan IV tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D. Sert kepala OPD lingkup Pemprov NTB. (nas)

Mataram (Suara NTB) Menghentikan polemik pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB yang baru, Pemprov melalui Dinas Pariwisata (Dispar) akhirnya mengambil kebijakan. Bahwa tak ada perwakilan Asita dalam kepengurusan BPPD NTB yang baru.

Salah satu unsur penentu kebijakan (UPK) BPPD NTB yang sebelumnya dipersoalkan DPD Asita NTB, Drs. Ryan Bachtiar, MM dalam kepengurusan BPPD NTB yang baru mewakili unsur profesional. ‘’BPPD sudah selesai. Kita sedang meminta rekomendasi dari semua. Pak Ryan Bachtiar karena Asita mengatakan tak mungkin terakomodir di Asita, karena status keanggotaan dia tidak punya Nomor Induk Anggota (NIA). Tapi sebenarnya dia bisnis Asita dan malah sekarang ini sehat bisnisnya,’’ kata Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si di Mataram, Senin (7/1).

Faozal menjelaskan ada perubahan regulasi di Asita. Sebelum Munas di Palembang 2014, keanggotaan Asita boleh ditetapkan DPD Asita. Namun sekarang, kewenangan DPP Asita. ‘’Kita mengalihkan perwakilannya, tidak lagi dari unsur Asita.

Tapi unsur profesional. Dia mewakili unsur yang lain. Dari Asita tidak ada (perwakilan), karena kita sudah menetapkan (UPK BPPD NTB),’’ kata Faozal.

Faozal menambahkan dalam Pergub No. 39 Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada pasal 4 ayat 4 Pergub No. 39 Tahun 2019 dalam poin 3 dinyatakan bahwa pengangkatan anggota UPK BPPD NTB ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan usulan Kepala Dispar NTB. ‘’Tidak ada yang menolak dari asosiasi yang lain kecuali Asita. Karena status keanggotaan tadi. Tapi sekarang sudah clear,” tandasnya.

Ditanya mengenai tidak adanya perwakilan Asita di BPPD NTB, Ketua DPD Asita NTB, Dewantoro Umbu Djoka tak mempermasalahkan. ‘’Bagus kalau ndak ada, ndak masalah. Yang penting dia (Ryan Bachtiar) ndak boleh wakili Asita. Prinsipnya, kita sudah sarankan kepada beliau (Kadis Pariwisata) kalau memang tetap pakai dia, tolong jangan mewakili Asita,’’ kata Dewantoro dikonfirmasi Senin (7/1).

Dewantoro mengatakan jika memang ada perwakilan Asita di BPPD NTB, maka jangan diwakili Ryan Bachtiar. Karena Asita mempunyai mekanisme sendiri menentukan perwakilan yang diusulkan menjadi UPK BPPD NTB. ‘’Kalau dia (Ryan Bachtiar) mewakili sendiri, silakan,’’ katanya.

Dewantoro mengatakan Asita merupakan lembaga yang independen. Tugas Asita adalah memberi masukan kepada pemerintah. Malah, jika dibandingkan dengan BPPD NTB, tugas Asita lebih besar dari BPPD. Malah, katanya, promosi ke luar daerah dilakukan Asita dengan pendanaan sendiri.

Seperti diketahui, Gubernur telah menetapkan sembilan UPK BPPD NTB yang baru berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 556-01 Tahun 2019 tentang Nama-nama Unsur Penentu Kebijakan BPPD NTB. (nas)

1000 Fasilitator Kejar Penyelesaian Rumah Rusak akibat Gempa Dari Hal. 1 Ribuan fasilitator ini akan membentuk kelompok terdiri dari tujuh orang. Tergabung di dalamnya sekitar 400 personel TNI AD yang turut berperan menjadi fasilitator Menurut Ibrahim, dalam pengarahan sebelumnya, konsultan sudah memberi penekanan kepada para fasilitator untuk membantu masyarakat dalam percepatan pembangunan rumah rusak ringan dan sedang. Harus bekerja terukur dan efektif sesuai juklak juknis. Para fasilitator juga ditekankan untuk membuat laporan atas proses pendampingan. ‘’Jika tidak membuat laporan, kita tidak akan membayarkan honornya sesuai kontrak,’’ tegasnya.

Sementara penetapan rumah rusak ringan dan rusak sedang sesuai dengan hasil verifikasi dan divalidasi oleh SK Bupati dan Walikota. Rinciannya, rumah rusak sedang di Pulau Lombok mencapai 26.385 unit dan rusak ringan 87.898 unit. Sedangkan yang terverifikasi berdasarkan SK Bupati dan Walikota, 25.680 rusak sedang dan 85.723 unit rusak ringan.

Sementara di Pulau Sumbawa, rusak sedang terdata 6.690 unit, dan rusak ringan 20.408 unit. Terverifikasi SK, 6.690 unit rusak sedang dan 20.408

rusak ringan.

Sehingga total rumah yang harus didampingi pengerjaannya oleh fasilitator, 33.075 unit untuk rumah rusak sedang dan 108.306 unit rumah rusak ringan. Sementara total yang sudah di SK kan oleh Bupati/Walikota 32.370 rumah rusak sedang dan 106.131 rusak ringan.

Salah seorang fasilitator terpilih, Adisan mengaku belum mendapat jadwal mulainya kegiatan, namun serangkaian bimbingan teknis sudah dilalui.

Dari gambaran yang diperolehnya, fasilitator mengecek rekening masing masing KK yang ditransfer dari BNPB. Jika sudah masuk, mereka memastikan terbentuknya kelompok masyarakat (Pokmas).

“Kalau mereka belum bentuk Pokmas, kita akan dampingi dan dorong percepatan pembentukan Pokmas. Lantas memberi edukasi soal transfer dana yang masuk itu ke rekening Pokmas agar bisa digunakan membeli bahan bangunan,” jelas Adisan.

Setelah itu, fasilitator akan mendampingi pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB), pembuatan proposal, lantas mencocokkan data pembelian bahan dengan fakta di lapangan. “Kita cek kondisi sebenarnya di lapangan, dibuktikan dengan foto. (ars)

Belasan Ribu Hektar Kawasan Hutan di Sumbawa Dirambah Jagung Dari Hal. 1 Karena kami menemukan banyak petani yang menggunakan anggaran KUR perbankan yang digunakan dalam kawasan hutan,’’cetus Julmansyah.

Dari 17.705 hektare lanjutnya, seluas 1.000 hektar telah dikerjasamakan dengan CV. Sahabat Forestry untuk ditanami Kayu Sengon Salomon. Dan sejak akhir 2017 sampai sekarang telah ditanam lebih kurang 400 hektare hutan yang telah dirambah dan sekarang ditumbuhi Kayu Sengon Salomon di Desa Gapit dan Boal.

Salah satu strategi Balai KPH Ampang Pelampang untuk memberikan alternatif mata pencaharian petani selain jagung yakni dengan mengembangkan tanaman Porang dan Tanaman Serai Wangi. Tanaman Porang telah ditanam di selasela kayu Sengon Salomon seluas 10 hektare tahap pertama.

Demikian pula tanaman Serai Wangi telah disebar sebanyak 48.000 batang hasil kerjasama KPH dengan Balai Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan (PSKL) Wilayah Jabalnur di Denpasar. Sehingga dalam 2 atau 3 tahun ke depan di wilayah Balai KPH Ampang Pelampang akan dibangun industri pengelolaan Minyak Serai yang berasal dari kawasan hutan yang telah dimitrakan dengan petani.

Kenapa tanaman Serai?

Tanaman ini ditanam sekali dan bisa dipanen setiap 3 bulan secara terus menerus tanpa bi-

aya pupuk pestisida dan pembeli atau offtaker nya sudah ada di wilayah KPH Ampang Pelampang ini. ‘’Ini cara kami mengubah ketergantungan petani dari jagung. Padahal jagung itu biaya tinggi dan petani bisa terperangkap dalam jebakan utang perbankan. Sekarang saja sudah ada beberapa desa yang di-blacklist oleh perbankan akibat kredit macet di beberapa desa tersebut,’’ tukasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Sumbawa, Syaifuddin, menyebutkan, pihaknya menargetkan areal baku jagung tahun ini seluas 125 ribu hektar. Untuk mengejar target 1 juta ton pertahun.

Dengan asumsi produksinya minimal 8 ton perhektarnya. ‘’Untuk mencapai target itu, kami akan memaksimalkan potensi kering di sejumlah kecamatan, seperti Empang dan Pelampang. Tanpa merusak hutan. Kami juga sudah menegaskan untuk tidak menanam jagung di kawasan hutan.

Atau wilayah perbukitan pada tingkat kemiringan tertentu.

Tetapi kadang petani juga melanggar,’’akunya.

Dalam hal ini, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan NTB melalui Balai KPH yang ada di Sumbawa. Bahkan untuk data CPCL, juga dikroscek ke Dinas Kehutanan. Agar penanaman jagung tidak masuk dalam kawasan hutan. (arn)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 8 Januari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rehabilitasi Sekolah Rampung Februari

(Suara NTB/her)

BUKTI - Kades terpilih Kuripan Timur menunjukkan bukti dan saksi yang dihadirkan saat sidang sengketa pilkades kemarin

Lobar Gelar Sidang Sengketa Pilkades Giri Menang (Suara NTB) – Sidang sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) delapan desa di Lombok Barat (Lobar) memasuki tahapan klarifikasi atau pemanggilan para pihak terkait. Para pihak terkait dikonfrontir keterangannya satu sama lain. Setelah itu bahan keterangan para pihak ini akan dikaji oleh tim penyelesaian sengketa.

Satu per satu keterangan para pihak terkait mulai dari kepala desa terpilih dimintai keterangan terkait laporan penggugat. Mulai dari kondisi saat pemilihan hingga pokok persoalan sengketa. Seperti sengketa peselisihan satu suara di Desa Kuripan Timur.

“Tidak banyak pertanyaan dari tim penyelesai sengketa. Cuma saya disuruh menghadirkan saksi, dan keterangannya sudah disampaikan kepada tim penyelesaian,” ungkap Kades terpilih Kuripan Timur, Anwar Efendi selepas pemanggilan.

Berbeda dengan pihak penggugat yang menghadirkan hingga tiga saksi. Ia mengaku hanya menghadirkas satu saksi. Hanya saja pihaknya juga membawa barang bukti foto berita acara yang ditandatangani seluruh saksi Pilkades terkait satu suara itu tidak bermasalah. Hal ini sudah disampaikan juga kepada pihak Tim Panitia Penyelesaiaan Sengketa. “Harapan saya di kemenangan saya yang satu suara itu tetap menang. Karena saya sudah merasa berbaik hati dalam proses itu menyetujui tong suara dibuka,” pungkasnya.

Sementara itu, ketua Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades, Syahrul Mustafa mengaku proses saat ini dihadirkan para pihak penggugat, tergugat, saksi dan panitia untuk dimintai keterangan dan bukti. Menurutnya pemintaan keterangan Kades terpilih agar berimbang. Sebab sebelumnya pihaknya sudah mendengarkan keterangan dari pihak penggugat beserta panitia Pilkades. “Jadi mereka diberikan kesempatan juga memberikan keterangan, tanggapan maupun juga kalau ada bukti dipertunjukkan,” ungkapnya.

Tim penyelesai sengketa selanjutnya akan melakukan pleno untuk memutuskan. ”Prinsipnya kita ingin persoalan ini selesai benar-benar selesai di tingkat ini. Tidak perlu mereka mengajukan ke pengadilan, kasihan waktu dan biaya juga,” harapnya. (her)

Mataram (Suara NTB) Proses rehabilitasi bangunan sekolah pascagempa di NTB dijadwalkan sampai bulan Februari 2019 nanti. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji menyebutkan dalam penanganan bencana itu ada masa tanggap darurat dan transisi darurat yang berakhir sampai Februari.

“Ada masa tanggap darurat pascagempa lalu, kemudian transisi darurat yang berakhis sampai Februari. Setelah itu baru masuk ke rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon). Jadi bukan molor pengerjaan rehab sekolah itu,” ujar Suruji, Senin (7/1).

Suruji menjelaskan, pekerjaan rehabilitasi bangunan sekolah pascagempa terus dilakukan. Jika rehabilitasi dalam masa tanggap darurat sampai 31 Desember itu belum selesai pekerjaannya, maka dilanjutkan dalam masa transisi darurat sampai bulan Februari. “Pekerjaan terus dilakukan memang sampai Februari,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang

Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari juga mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat bagi sekolah yang mengalami kerusakan sudah tersalurkan langsung ke sekolah. Batas waktu pengerjaan sampai dengan bulan Februari 2019 .

Pihaknya mencatat sebanyak 96 SMA negeri dan swasta di Pulau Lombok dan Sumbawa terdampak g e m p a bumi. Dengan rincian, 12 sekolah di Kabupaten Lombok Utara, 15 di Lombok Barat, 10 di Kota Mataram, 25 di Lombok Tengah, 26 di Lombok

Timur, tiga di Sumbawa, dan Lima sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat.

Sekolah-sekolah itu mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang, dan berat. Anggaran untuk membiayai SMA yang mengalami kerusakan berasal dari APBN dan APBD. Surya menyebutkan pada akhir bulan Oktober 2018 sampai dengan

bulan Februari 2019 jadwal pelaksanaan perbaikan sekolah.

Dari catatan Pos Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), total 1.171 sekolah mengalami kerusakan, dengan 511 di antaranya mengalami kerusakan berat.

Dengan rincian setiap jenjang

pendidikan yang yang terdampak yaitu 264 PAUD, 602 SD, 129 SMP, 72 SMA, 56 SMK, 7 SLB, dan 41 Pendidikan Non Formal.

Sekolah-sekolah itu tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu. (ron)