Edisi Sabtu 7 Desember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 7 DESEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 225 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dampingi ITDC

PT. PII Pastikan Investasi di KEK Mandalika Aman (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) Langkah strategis diambil PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dengan menggandeng PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) dalam mendukung pengembangan kawasan The Mandalika. Kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut untuk memastikan seluruh investasi yang diinvestasikan di kawasan The Mandalika, aman.

Dengan begitu, para investor ataupun calon investor yang hendak masuk berinvestasi dikawasan The Mandalika, tidak perlu takut merugi berinvestaIndra si di kawasan tersebut.

Singawinata

Akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait pengembangan kawasan The Mandalika. ‘’PT. PII hadir di kawasan The Mandalika untuk memastikan semua investasi yang masuk di

kawasan ini aman. Karena sudah ada PT. PII sebagai penjaminannya,’’ ungkap Senior Vice Presiden PT. PII, Indra Singawinata, Jumat (6/12).

Penjamin dalam hal ini, PT. PII akan mengganti keru-

gian material yang dialami investor yang berivestasi di kawasan The Mandalika. Imbas dari adanya perubahan kebijakan oleh pemerintah.

Sehingga investor tidak perlu khawatir investasinya hilang, jika terjadi perubahan kebijakan dari rencana pengembangan kawasan The Mandalika.

Ia menjelaskan, total investasi yang dilaporkan ke PT. PII untuk kawasan The Mandalika mencapai Rp3 triliun lebih.

Bersambung ke hal 11

Pusat Tambah Tenaga Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Sambelia Muncul Pesaing Plt Pendamping Keluarga Kadis PUPR Lotim dan Kepala Disperin NTB Miskin di NTB Rekanan Jadi Tersangka Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menambah jumlah tenaga pendamping program keluarga harapan (PKH) di NTB. Dari 1.040 sumber daya PKH yang sudah ada, Kemensos menambah 187 orang pendamping PKH pada tahun ini.

Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah yang dikonfirmasi kemarin mengatakan tugas utama dari tenaga pendamping PKH ini adalah mendampingi keluarga miskin yang masuk dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karena PKH ini merupakan program penang-

gulangan kemiskinan melalui pendekatan pendidikan dan kesehatan.

“Saya sudah menekankan kepada para pendamping PKH itu. Tugas pendamping PKH yang utama adalah mendampingi KPM kepada pelayanan pendidikan dan kesehatan. Jadi, saya sudah tekankan kalau ada kasus gizi buruk yang menjadi tanggungjawab pendamping PKH. Harus ada pertanggungjawaban,” kata Wismaningsih.

Apabila di suatu desa terjadi kasus gizi buruk, maka Disos akan langsung mengecek siapa yang menjadi pendamping PKH di daerah tersebut.

Bersambung ke hal 11

19 Mesin Produksi IKM NTB Jalani Uji Kelayakan

TO K O H Terapkan Program Gerilya

Hj.NikenSaptarini Zulkieflimansyah

Selong (Suara NTB) Dugaan korupsi pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur (Lotim) akhirnya menemui titik terang. Kejaksaan Negeri (Kejari), Lotim yang menangani kasus ini menetapkan dua orang tersangka. Ke dua tersangka itu, inisial LM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Kepala Dinas PUPR Lotim dan A selaku rekanan yang membangun pasar tahun 2015 lalu. ‘’Dalam pembangunan Pasar Sambelia. Tersangka sudah kita tetapkan sebanyak dua orang, inisial A dan LM. Penetapan tersangka ini dua hari yang lalu setelah kita lakukan gelar perkara,’’ ujar Kajari Lotim, Irwan Setiawan Wahyudi, Jumat (6/12).

Dalam penyidikan kasus ini, Kajari menyebut jika pihaknya menggunakan dua ahli yakni ahli teknis bangunan dari akademisi dan ahli penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara untuk penghitungan kerugian negara dalam kasus ini masih berjalan. Namun diperkirakan kerugian negara yang ditimbul sebesar 20 persen dari nilai proyek Irwan Setiawan Wahyudi sebesar Rp1,9 miliar. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/yon)

Mataram (Suara NTB) Tiga hari pascapembukaan pendaftaran seleksi terbuka Kepala Diskominfotik dan Disperin, jumlah pendaftar terus bertambah. Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov NTB memprediksi, pejabat yang akan mendaftar ikut seleksi sampai penutupan pendaftaran 18 Desember mendatang akan semakin banyak.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yus Harudian Putra, S.STP yang dikonfirmasi Suara NTB, Bersambung ke hal 11

SEBANYAK 19 mesin produksi Industri Kecil Menengah (IKM) di NTB menjalani test report atau uji kelayakan untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengujian Alat Mesin Pertanian (Alsintan) tersebut dilakukan oleh Balai Besar Mekanisme Pertanian (BBP Mektan), Kamis (5/12) lalu di STIP Banyumulek, Lombok Barat (Lobar). ‘’Kalau sudah lolos uji kelayakan, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak menggunakan mesin-

PERSENTASE konsumsi ikan di NTB, khususnya Lombok, yang masih rendah memerlukan solusi-solusi inovatif. Pasalnya, salah satu penyebab utamarendahnya konsumsi ikan adalah minimnya varian atau jenis olahan ikan yang bisa dibuat oleh masyarakat.

Ketua Forum Peningkatan Konsumi Ikan (Forikan) NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc menerangkan bahwa diversifikasi olahan ikan memang menjadi salah satu yang ditawarkan saat ini.

Bersambung ke hal 11

mesin buatan sendiri di NTB,’’ ujar Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., saat meninjau langsung uji kelayakan untuk mendapatkan Standar Nasional (SNI) bagi berbagai produk mesin hasil karya putra-putri NTB tersebut.

Gubernur menyatakan bahwa program industrialisasi yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan sektor-sektor industri lainnya, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Ni Ketut Wolini

PANTAU Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah memantau test report (uji kelayakan) 19 mesin produksi IKM di NTB agar mendapat SNI (foto atas).

(Suara NTB/ist)

MENJELANG akhir tahun berbagai paket promosi mulai berlomba-lomba ditawarkan pelaku industri parwisata.

Baik industri hotel maupun agen perjalanan. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan minat dan kunjungan wisatawan ke NTB. Ketua perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menerangkan berbagai hotel yang menjadi anggota asosiasi tersebut telah menyusun diskon.

Bersambung ke hal 11

Hutan Rusak, 40 Persen Bendungan Besar di NTB Alami Pendangkalan Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyebutkan, sekitar 40 persen bendungan besar yang ada di NTB mengalami pendangkalan. Pendangkalan bendungan tersebut akibat kerusakan hutan atau daerah hulu.

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan, kerusakan daerah hulu menyebabkan menyusutnya air bendungan ketika musim

kemarau. Dan bendungan mengalami pendangkalan ketika musim hujan. ‘’Memang salah satu penyebabnya pendangkalan disebabkan oleh hulu yang banyak hutan gundul. Sehingga kalau hujan sekali saja, banyak menghasilkan sedimentasi di bendungan dan daerah irigasi,’’ kata Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (6/12).

Ia menyebutkan, ada 11 bendungan besar yang ada di

NTB saat ini. Diantaranya, Bendungan Batujai, Pengga, Pandanduri, Mamak, Tiu Kulit, Tanju, Mila, Batu Bulan, Pelaperado, dan lainnya. Untuk menyelamatkan bendunganbendungan besar yang ada agar tetap berfungsi, menurut Azhar, perlu upaya penanganan yang komprehensif.

Bukan saja masalah bendungannya saja yang harus dibenahi. Tetapi hutan harus tetap dijaga dan dilestarikan.

Pasalnya, kerusakan di daerah hulu menjadi ancaman infrastruktur bendungan dan daerah irigasi yang sudah terbangun. ‘’Bukan hanya bendungan, daerah irigasi kita juga mengalami pendangkalan. Itu yang menjadi pekerjaan berat bagi kita. Dan kita belum bisa mengangkat semua pendangkalan itu,’’ katanya.

Bersambung ke hal 11

H.Azhar

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Diskon Wisata Akhir Tahun

SUARA NTB Sabtu, 7 Desember 2019

Belum Capai Target REALISASI pajak bumi dan bangunan (PBB) di kelurahan Pagesangan belum capai target. Pasalnya, dari target capaian sebesar 90 persen, sampai saat ini, pihak kelurahan baru bisa capai realisasi 81,5 persen.

Lurah Pagesangan, Ida Bagus Made Ariawan mengatakan, capaian realisasi PBB di kelurahannya baru mencapai 81,5 persen. Hal itu disebabkan, benyaknya kendala di lapangan yang ditemukan saat melakukan penagihan kepada wajib pajak. “Makanya kita minta petugas pendamping untuk turun ke lapangan untuk wajib pajak (Suara NTB/viq) yang besar-besar. Seperti KoIda Bagus Made Ariawan perasi dan KUD yang ada di depan Pagesangan Baru itu,” katanya, Jumat (6/12).

Dari seluruh warga yang didatangi pihak kelurahan, ada sebagian warga Pagesangan menganggap pembayaran PBB ini dirasa naik terlalu tinggi. Sehingga, banyak warga Pagesanganmeminta surat permohonan supaya bisa diturunkan biaya pembayaran PBB ini. “Itu langsung disampaikan ke pihak kelurahan. Ini juga kendala kita di lapangan,” tegasnya.

“Ada beberapa juga tanah yang memiliki pajak besar, tidak ada di lokasi. Saat kita tagih, pasti pemiliknya tidak ada di lokasi,” ujar Made. Ada pun hingga akhir tahun 2019 nanti, pihak kelurahan akan terus berupaya mendatangi lagi semua wajib pajak yang belum membayar. “Kalau tidak mau bayar juga, kita akan buat surat teguran, nanti kita tidak layani surat administrasinya jika mengurus apa pun ke kelurahan,” papar Made.

Made akan meminta semua kepala lingkungan juga ikut andil membantu juru pungut di kelurahan dalam menagih wajib pajak ini. “Kita juga minta bantuan kader untuk mempercepat realisaasi ini. Wajib pajak besar sudah membayar, seperti Universitas Muhammadiyah Mataram dan pihak pom bensin Pagesangan,” katanya.

“Sekarang ini yang belum bayar ada di kisaran Rp1 juta sampai Rp6 juta. Seperti kos-kosan yang ada di Pagesangan, kita sudah surati. Tapi selama ini, pemilik kos-kosan ini tidak pernah ada di rumahnya,” jelasnya. Ada pun potensi pajak di kelurahan Pagesangan sebesar Rp500 juta. Untuk itu, pihak kelurahan akan segera membuat surat teguran kepada penunggak pajak ini agar target PBB tersebut tercapai. (viq)

Dalami Pembubaran Koperasi KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., angkat bicara soal rencana Dinas Koperasi dan UMKM Kota Mataram yang akan membubarkan puluhan koperasi di Kota Mataram. Menurut dia, Koperasi yang akan dibubarkan itu, harus memenuhi ketentuan. ‘’Misalnya dia dua tahun vakum dari aktivitas perkoperasian,’’ katanya kepada Suara NTB kemarin. Rencana pembubaran koperasi ini, lanjut Wiska harus juga mempertimbangkan anggota koperasi bersangkutan. ‘’Jangan sampai nanti ada gugatan. Jangan jangan masih ada aktivitas, (Suara NTB/fit) masih ada kreditur,’’ unI Gede Wiska gkapnya.

Dijelaskan Wiska, ada dua macam metode bubarnya koperasi. ‘’Yang pertama ada yang dibubarkan pemerintah dan yang kedua, ada yang membubarkan diri,’’ sebutnya. Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan ini meminta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Mataram mendalami rencana pembubaran puluhan koperasi tersebut. Karena bagaimanapun, rencana pembubaran koperasi ini harus disampaikan kepada anggota koperasi. ‘’Kalau soal ini saya yakin pemerintah sudah paham,’’ imbuhnya.

Karena pada prinsipnya, pendirian koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. ‘’Dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota,’’ katanya. Artinya, kalau koperasi yang betul-betul seperti KSP (Koperasi Simpan Pinjam) maupun KSU (Koperasi Serba Usaha), Pemerintah diharapkan memberikan pembinaan. Seperti bagaiman mengatur arus kas dan lain-lain.

Namun tujuan koperasi ini kerap terjadi penyimpangan di lapangan. Mantan ketua komisi III ini mencontohkan bank rontok berkedok koperasi. ‘’Nah yang seperti ini harus ditertibkan,’’ pinta Wiska. Lain halnya kalau para pedagang di pasarpasar tradisional itu sudah bergabung menjadi anggota koperasi. ‘’Kita ingin supaya tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat tercapai,’’ katanya.

Anggota dewan dari Dapil Sandubaya ini tidak menyangkal adanya keluhan dari para pedagang terkait bunga pinjaman dari pihak-pihak yang mengatasnamakan koperasi yang dianggap lebih tinggi dari bunga bank. Menurut Wiska, pengenaan bunga kepada nasabah koperasi harus sesuai dengan undang-undang koperasi.

Terkait keluhan koperasi yang belum dilibatkan dalam pengadaan barang dan jasa, Wiska mengatakan, Pemerintah sebetulnya sudah mengatur regulasinya. ‘’Perda itu kan ada turunannya, nah ini perwalnya, sudah ada atau belum,’’ tanyanya. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Keterampilan Pekerja Asal Mataram Masih di Bawah Standar

Mataram (Suara NTB) Penyerapan pekerja lokal asal kota Mataram di perusahaanperusahaan masih rendah. Hal itu dikarenakan hampir semua pekerja asal kota ini memiliki keterampilan (skill) di bawah standar yang dikeluarkan PT (perseroan terbatas) yang ada di Mataram.

“Memang itu yang jadi perhatian kita untuk pekerja lokal di lingkungan sekitar lokasi PT ini. Kita minta juga kepada perusahaan, diisyaratkan kepada mereka (pekerja, red) untuk bisa diakomodir dari warga sekitar lokasi PT ini,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi, Jumat (6/12).

Dikatakan Hariadi, skill pekerja asal kota Mataram masih perlu ditingkatkan.

Seperti di Lingkungan Bagek Kembar, lokasi PT PLN tersebut masih menyerap tenaga asal luar kota Mataram. “Tapi, bila hari masyarakat diminta bekerja di situ. Dipertemukan dengan perusahaan, itu kan sesuai skill yang dibutuhkan pe-

rusahaan,” jelasnya Hampir semua perusahaan atau PT di kota Mataram saat ini memerlukan pekerja yang mumpuni. Untuk itu jelas Hariadi, semua pekerja harus menyiapkan diri terlebih keterampilan dan pendidikannya.

“Saat ini kan, kalau pekerja yang mumpuni, hampir semua perusahaan di Mataram harus cari di luar kota Mataram,” akunya.

“Tapi, kita akan upayakan mereka yang ada di situ, kalau tidak memiliki keterampilan yang mumpuni untuk bisa bekerja sebagai proyek bangunan atau menjadi security (satpam). Sehingga jangan sampai masyarakat lokal menjadi penonton di daerahnya sendiri,” katanya.

Untuk itu jelas Hariadi, Disnaker Kota Mataram akan mengupayakan melakukan peningkatan keterampilan kepada masyarakat pekerja asal kota Mataram.

Sehingga, daya saing mereka dalam mencari pekerjaan, bisa diterima diperusahaan-perusahaan di Mataram.

“Di samping skill, kita juga minta untuk peningkatan jenjang pendidikannya. Kita inginkan keterampilan mereka juga ditingkatkan,” jelasnya. Ada pun dalam meningkatkan keterampilan masyarakat kota Mataram, Disnaker kota Mataram sudah berupaya memberikan pelatihan melalui diklat kepada pemuda di masing-masing lingkungan kota Mataram.

“Seperti pelatiaan keterampilan las, mengemudi, pertamanan, boga, dan lainnya. Kita harapkan masyarakat juga tingkatkan skill-nya secara mandiri,” imbuhnya.Kedepan,DisnakerkotaMataram

mencoba memberikan pelatihan lebih intens.

Sehingga, tenaga kerja asal kota Mataram bisa bersaing dengan tenaga kerja dari daerah luar kota Mataram,” demikian kata Hariadi. (viq)

Hariadi (Suara NTB/viq)

Pendampingan TP4D Dinilai Penting

(Suara NTB/viq)

AKAN DIRENOVASI – Pengendara melintas di simpang empat monumen air mancur di Karang Jangkong, Mataram, Jumat (6/12). Monumen ini akan direnovasi tahun 2020 mendatang. Sejak dibangun 15 tahun lalu, monumen itu tidak pernah tersentuh perbaikan.

Monumen Air Mancur Perempatan Karang Jangkong akan Direnovasi Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Mataram akan merenovasi menumen Air Mancur di Perempatan Karang Jangkong Mataram pada tahun 2020 mendatang. Selama 15 tahun lamanya, monumen Air Mancur tersebut tidak pernah direnovasi.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Mataram, H. Kemal Islam mengatakan, monumen itu dulu dibangun dengan dana terbatas. “Dulu, monumen itu kita bangun dengan segala kemampuan dan kekurangan saat itu. Ada pun monumen itu dikerjakan dengan gaya standar, pipanya masih di atas. Jadi, kalau ada yang usil, itu kan bisa saja dipotong (pipanya),” jelas Kemal kepada Suara NTB, Jumat (6/12).

Bukan hanya itu, Pemkot Mataram juga mengeluarkan biaya pemeliharaan Monumen Air Mancur itu cukup tinggi per tahun nya.

Pemkot Mataram mengeluarkan biaya pemeliharaan sebesarRp50 juta per tahun. “Kalau 4 tahun kan itu sudah Rp200 juta. Jadi perlulah kita perbaiki sekali,” paparnya.

Dikatakan Kemal, rencana renovasi terse-

but, Disperkim Kota Mataram akan melihat desain baru untuk Monumen Air Mancur tersebut. Kemal akan meminta kepada rekanan yang ingin mendesain sesuai yang diinginkan masyarakat Kota Mataram. “Kalau ada rekanan yang mau desain. Tinggal kita pilih mana yang kira-kira sesuai kondisi kota Mataram, dan sesuai dengan apa yang menjadi penglihatan masyarakat Mataram,” ujar Kemal.

Monumen Air Mancur ini kata Kemal, sangat wajar diperbaiki. Pasalnya, monumen ini adalah satu-satunya ikon air mancur yang berada di tengah kota Mataram. “Biayanya kan hanya Rp200 juta. Kita hanya mau memperindah. Masak mau baik tapi selalu kita menghitung nilai (biaya, red),” sesalnya.

Dari anggaran pembatalan pembangunan kantor Walikota Mataram, Disperkim Kota Mataram kecipratan anggaran sebasarRp3,4 miliar. “Anggaran itu kita pakaiRp2,5 miliar untuk meterisasi dan perbaikan monumen ini.

Seharusnya kan kita benahi kota ini dengan konsep yang lebih bagus. Salah satunya merenovasi monumen ini,” tutup Kemal. (viq)

RSUD akan Bangun Ruang Pemulasaraan Jenazah Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram terus melengkapi fasilitas pelayanannya. Tahun 2020 mendatang, ruang pemulasaraan jenazah akan dibangun. Hal ini mendukung Lombok sebagai destinasi wisata.

Rumah sakit di NTB, kata Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra, Kamis (5/12), tidak memiliki ruang pemulasaraan jenazah yang representatif. Di satu sisi, Lombok menjadi destinasi wisata dunia yang dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun domestik.

Penyiapan fasilitas ruang pemulasaraan jenazah dinilai sangat penting. Apabila wisman meninggal dunia sebelum jenazahnya dipulangkan ke negaranya rumah sakit telah mem-

berikan pelayanan sesuai standar. “Selama ini kan tidak ada rumah sakit di NTB ini yang punya ruang pemulasaraan jenazah yang representatif,” ungkapnya.

Rumah sakit yang menjadi badan layanan umum daerah sambungnya, jika berkaca dari sisi profit memang pemulasaraan jenazah ini sangat penting dibuat. Ruang ini sangat vital memberikan pelayanan tidak saja pada warga lokal tetapi bagi warga berbeda negara.

Di tahun 2020 mendatang telah dialokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk membangun ruang pemulasaraan jenazah. “Ada lahan yang sudah dibeli pemerintah. Di situ tempat kita bangun. Tapi kita tembok dulu,” ucapnya.

Anggaran pembangunan berasal dari dana alokasi umum

(DAU) tambahan. Sebelumnya, perluasan rawat inap ditunda, sehingga alokasi anggarannya dialihkan. Jack, sapaan akrab Direktur RSUD ini menambahkan, selain ruang pemulasaraan jenazah, juga dibangun ruang isolasi.

Ruangan ini juga sangat penting bagi pasien dengan penyakit tertentu. Misalnya, pasien penderita TBC dan lain sebagainya. Pasien harus menempati ruang khusus. Tidak boleh dicampur dengan pasien lainnya. Anggaran disiapkan sekitar Rp2,5 miliar.

“Ini juga penting. Pasien menderita penyakit tertentu harus menempati ruang khusus,” tambahnya. Untuk pengembangan pelayanan lainnya, pihaknya masih menunggu arah kebijakan dari Pemkot Mataram. (cem)

OPD Diminta Segera Serahkan Laporan Akhir Tahun Mataram (Suara NTB) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Mataram diminta segera menyelesaikan laporan fisik dan keuangan akhir tahun. Laporan administrasi tersebut harus segera diselesaikan untuk pencairan anggaran tahun 2020 mendatang.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M Syakirin Hukmi, meminta kepada semua OPD untuk segera menyelesaikan administrasi laporan fisik dan keuangan akhir tahun. Pasalnya, BKD kota Mataram tak ingin laporan ini menjadi kendala pencairan anggaran seperti tahun sebelumnya.

“Kita akan meminta kepada semua OPD, segera menyelesaikan administrasinya. Jangan sampai nanti seperti tahun kemarin,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (6/12). Menurutnya, BKD kota Mataram akan memaksimalkan sisa waktu untuk menyusun laporan akhir tahun ini.

Dikatakan Syakirin, saat ini BKD kota Mataram diminta

(Suara NTB/viq)

H. M. Syakirin Hukmi untuk bekerja ekstra dalam menyusun laporan keuangan akhir tahun. Efeknya, sampai hari ini pihak BKD bekerja lembur hingga pukul 01:00 dini hari.

“Tapi untuk minggu ini, semua OPD kita usahakan segera untuk selesaikan,” jelasnya.

Sehingga lanjut Syakirin, kejadian seperti tahun lalu da-

pat diantisipasi. “Kejadian tahun lalu itu karena tidak ditata dari awal. Kita kan saat ini bekerja overtime. Teman-teman di BKD pulang rata-rata di atas jam 01:00 malam, untuk menyelesaikan itu,” paparnya.

Khusus perbendaharaan di BKD kota Mataram, sudah diminta untuk bisa segera menyelesaikan laporan masing-masing OPD yang sudah masuk. Semua OPD lanjut Syakirin, rata-rata laporan yang sudah masuk sekitar 110 SPM. “Tapi yang bisa diselesaikan sehari sampai jam 01:00 malam sekitar 100 SPM, sisanya di kebut hari berikutnya,” tegasnya.

Ia pun sudah mengimbau, masing-masing OPD di kota Mataram untuk tidak menyisakan pekerajaannya. Karena, pihak BKD sudah memaksimalkan hari kerja untuk menyelesaikan laporan tersebut. “Kita minta, tidak akan ada lagi yang tersisa. Semua OPD harus di clear kan. Sesuai dengan kontraknya mereka kita akan tunggu sampai selesai,” tutupnya. (viq)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman menegaskan, peran tim pengawal, pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) sangat penting dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kejaksaan Agung semestinya tidak membubarkan.

“Dari kita sangat penting dan kita terbantu sekali dengan keberadaan TP4D,” kata Miftah, Jumat (6/12). Salah satu contoh, sebelum pembayaran pekerjaan oleh rekanan TP4D turun mengecek progres pekerjaan. Apakah dinilai layak untuk dibayarkan terminnya atau tidak. Belum lagi dari proses sebelum mulai kerja. TP4D sudah banyak pendampingan mengantisipasi dari sisi perencanaan, persiapan pelaksanaan pekerjaan sampai proses pengawasan di lapangan.

Artinya, peran Kejaksaan membantu karena ada yang mengontrol pelaksanaan pekerjaan. Dia tidak memungkiri sebagai pemilik pekerjaan lemah dari sisi aturan. TP4D yang memberikan masukan sebelum pelaksanaan. “Bisa dibayangkan PHO tidak boleh dilakukan sebelum dicek secara keseluruhan pekerjaan.

Kalau sudah dinilai tuntas baru di PHO,” tandasnya.

Namun demikian, TP4D dipastikan telah dibubarkan berdasarkan kebijakan dari Kejagung. Untuk ke depannya mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan belum berani memastikan seperti apa pola pelaksanaan pekerjaan di 2020 mendatang.

Proyek fisik yang bakal dikerjakan adalah pemeliharaan jalan senilai Rp12 miliar yang sumber anggarannya dari dana alokasi khusus (DAK), lanjutan pembangunan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) senilai Rp5,5 miliar, lanjutan gedung kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp4,5 miliar, lanjutan kantor Camat Ampenan Rp400 juta, landscape kompleks perkantoran di Lingkar Selatan Rp2 miliar serta lanjutan kantor Lurah Sayang – sayang Rp300 juta.

“Kalau memang itu yang terjadi (dibubarkan, red) kita bekerja normatif saja,” ucapnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan TP4D membahas pengawasan proyek yang telah berjalan di 2019. Pengawasan maupun pengawalan tetap dilaksanakan hingga akhir Desember meskipun TP4D telah dibubarkan.

Pendampingan oleh Kejaksaan dinilai efektif meminimalisir kesalahan pada pelaksanaan proyek. Rencana di 2020 Kejaksaan tetap dilibatkan untuk pengawasaan.

Salah satu caranya adalah dengan membuat Memorandum of Understanding (MoU).

Dari MoU akan dibuatkan surat keputusan dari masing masing organisasi perangkat daerah yang memiliki pengadaan barang dan jasa.

“Ini masih wacana. Kemarin selesai rapat saya ngobrol sama Kasi Datun dan Kasi Intel Kejari Mataram,” terangnya. (cem)

Jumlah PTT di Mataram Jadi Temuan KPK Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup Pemkot Mataram terlalu banyak. Evaluasi harus mulai dilakukan untuk mengurangi beban anggaran.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menjelaskan, dasar evaluasi pegawai non aparatur sipil negara disebabkan alokasi anggaran untuk membayar gaji tiap tahunnya meningkat.

Besarnya alokasi itu menjadi temuan KPK. Komisi Antirasuah meminta Pemkot Mataram tidak lagi mengangkat pegawai tidak tetap. “KPK minta kita tidak lagi mengangkat PTT,” kata Evi. Dari temuan KPK tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) turun mengevaluasi kinerja PTT ke masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Tidak saja PTT sambung Evi, penilaian kinerja jabatan struktural juga dievaluasi secara rutin. Dasar evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian.

Hasil penilaian kinerja akan dibuat semacam rekomendasi ke pejabat pembina kepegawaian. Bagi PNS yang tidak disiplin akan dibina oleh PPK dalam hal ini Walikota.

Sementara, pegawai non ASN yang diangkat berdasarkan kontrak di OPD, jika jumlah ketidakhadirannya tidak sesuai kontrak bisa diberhenti-

kan sepihak. “Kalau PTT bisa diberhentikan. Karena mereka sistem kontrak,” tegasnya.

Evi tidak menyebutkan berapa jumlah PTT serta anggaran dialokasikan selama setahun untuk membayar gaji.

Diakui, ada penambahan sejak tahun 2018 – 2019.

Meskipun dari evaluasi di 2018 lalu ada pemberhentian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kebijakan pimpinan OPD bisa saja mengganti. “Malah di rumah sakit kota ada penambahan,” tandasnya.

BKPSDM ujarnya, fokus mengevaluasi kinerja PTT di bulan Oktober hingga Desember. Dipastikan tahun 2020 akan ada pengurangan pegawai tidak tetap.

Kebijakan Pemkot Mataram mengevaluasi kinerja PTT diapresiasi. Sebab, PTT ada yang diangkat tidak tahu apa yang harus dikerjakan. “Bagus kalau gitu,” kata PTT yang enggan dikorankan namanya.

Di satu sisi, setelah adanya pengurangan Pemkot Mataram juga harus fokus meningkatkan kesejahteraan pegawai non ASN. Dengan beban kerja menumpuk dibandingkan ASN pendapatan Rp1,2 juta/bulan dinilai tidak cukup.

Rencana kenaikan gaji menjadi Rp1.350.000 di 2020 jauh dari kategori hidup layak. “Kalau sudah dikurangi giliran kesejahteraan dipikirkan,” demikian pintanya. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 7 Desember 2019

Halaman 3

REI NTB Tak Jamin Kuota Rumah Subsidi Tahun 2020 Mataram (Suara NTB) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB tak menjamin jumlah kuota rumah subsidi alokasi tahun 2020. Meski demikian, para pengembang tetap siap membangunkan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kuota rumah subsidi yang disiapkan pemerintah untuk tahun depan mulai dibahas. Ketua REI Provinsi NTB, H. Heri Susanto nampaknya tak yakin pemerintah akan mengalokasikan anggaran besar untuk rumah subsidi.

Mengingat situasi ekonomi dalam negeri, bahkan internasional sangat fluktuatif. Apalagi, Indonesia juga tengah mempersiapkan keuangan negara yang tidak kecil untuk membangun infrastruktur setelah diputuskannya pemindahan ibukota negara oleh Presiden Joko Widodo. H. Heri Susanto berkaca dari tahun ini, berdasarkan informasi yang diterimanya, tahun 2020 kuota rumah subsidi disiapkan untuk 100an ribu rumah subsidi se Indonesia.

“Saya khawatir, kalau hanya seratusan, atau 200 ribu se Indonesia, tak sampai pertengahan tahun sudah habis kuota ini,” ujarnya. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11 triliun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP pada tahun 2020. Anggaran itu untuk memfasilitasi 102.500 unit rumah.

Selain itu, FLPP untuk membiayai Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp3,8 miliar yang akan diberikan kepada akad SSB yang sudah berjalan. Selanjutnya, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp600 miliar untuk 150 ribu unit rumah, Tapera/SMF untuk 8.460 unit rumah, dan BP2BT Rp13,4 miliar untuk memfasilitasi 312 unit rumah.

Tahun 2019 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk rumah subsidi sangat terbatas. Akibatnya, pengembang yang telah membangun rumah bagi MBR kelimpungan.

Kuota subsidi telah ludes lebih cepat. Karena minimnya tambahan alokasi kuota subsidi, pengembang tidak ada pilihan, selain menjual rumah subsidi sebagai rumah komersil. “Tahun ini NTB mendapat kuota rumah subsidi sekitar 3 ribuan.

Padahal pengembang siap sampai 7 ribu,” imbuhnya.

Tahun 2020 masih ada harapan sektor properti di NTB akan membaik. Ditengah perbaikan ekonomi di daerah ini dengan gencarnya sejumlah program pembangunan dan recovery pascagempa.

Apalagi dengan adanya peluang bagi Bank NTB Syariah untuk menyalurkan pembiayaan rumah subsidi yang diharapkan bisa menembus 3.000 rumah dibiayai. “Mudahmudahan saja. Tapi tidak bisa dijamin kuota rumah subsidi lebih besar tahun depan,” demikian H. Heri Susanto. (bul)

H. Heri Susanto (Suara NTB/dok)

400 Koperasi Menunggu Kepastian Pembubaran

Hamzanwadi

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Kementerian Koperasi dan UKM diberikan usulan koperasi-koperasi yang tidak aktif di NTB untuk dibubarkan. Jumlah yang diusulkan dari daerah ini mencapai 400 koperasi. Menurut Kepala Bidang Pembinaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Hamzanwadi, S.ST menyebut koperasi-koperasi yang tak aktif ini telah diusulkan untuk dibubarkan.

“Tinggal menunggu SK pembubaran. Koperasi-koperasi ini sudah tidak ada sangkutan utangnya,” demikian Hamzanwadi kepada Suara NTB. Tahun 2018 lalu, Kementerian Koperasi dan UKM RI resmi membuarkan sebanyak 304 koperasi dari NTB. Perkembangan terakhir jumlah koperasi, selama tahun 2019 ini sudah terbentuk sebanyak 59 koperasi baru. Total jumlah koperasi mencapai 4.169. Dari total jumlah ini, yang aktif, sebanyak 2.633 koperasi (63,16 persen) dan yang tak aktif sebanyak 1.536 koperasi (36,84 persen).

Dari total jumlah koperasi di NTB, sampai saat ini yang telah melakukan kewajibannya melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT) tahun buku 2018 sebanyak 1.293 (50,23 persen) meningkat dari tahun 2018 yang hanya 45, persen RAT. “Semangat berkoperasi sudah mulai bagus trennya mulai termotivasi, kita terus dorong terutama yang wajib RAT. Untuk segera RAT,” ujarnya.

Pemprov NTB akan bersurat ke seluruh koperasi. Baik koperasi binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, maupun koperasi binaan kabupaten/kota. Disurati agar lebih awal melakukan RAT tahun 2020 untuk tahun buku 2019. RAT merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi. Di dalamnya dibahas tentang pertanggunjawaban pengurus koperasi selama satu tahun kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Hamzanwadi berharap RAT dilakukan lebih cepat lebih baik, atau maksimal paling lambat 3 bulan setelah tutup buku.

Sementara kepada koperasi-koperasi yang tidak aktif, kata Hamzanwadi pemerintah daerah juga tetap mendorong agar aktif kembali. Meskipun cukup susah diakuinya untuk menghidupkan koperasi yang tidak lagi bersemangat aktif. PPKL yang tersebar di kabupaten/kota tetap diingatkan untuk selalu mendampingi koperasi-koperasi yang semangatnya lemah.

Bisa jadi salah satu persoalan ketidakaktifannya ada pada pelaporan, kata Hamzanwadi tetap di back up.

Disisi lain, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan jumlah koperasi dengan menggerakkan kaum milenial.

Generasi ini diharapkan bergerak untuk membentuk wadah koperasi terutama di kalangan mahasiswa. Koperasi membutuhkan SDM-SDM yang energik untuk menyesuaikan perkembangan zaman yang mengarah serba digital. “Kalau pengurusnya sudah lingsir sulit menyesuaaikan.

Intervensi mendorong milenial ini kita sosialisasi lewat media, saat ada kegiatan.

Termasuk kemungkinan memberikan bantuan,” demik i a n Hamzanwadi. (bul)

(suara NTB/bul)

MESIN - Salah satu mesin teknologi tepat guna yang dibuat perajin logam dalam daerah

Program Industrialisasi

Perajin Logam Berharap Jadi Tuan di Rumah Sendiri

Mataram (Suara NTB) Program industrialisasi yang dicanangkan oleh kepala daerah, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dianggap sebagai momentum kebangkitan para perajin logam teknologi tepat guna bangkit.

Sejak industrialisasi dicanangkan setahun terakhir ini, para perajin mulai bersemangat. Berharap kebutuhan alat-alat teknologi tepat guna diberbagai sektor dapat dipenuhi sendiri, tanpa harus mendatangkan dari luar daerah, apalagi dari luar negeri.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perajin Logam (Aspel) Provinsi NTB, Samsul Hakim

menyebut industrialisasi adalah peluang besar bagi perajin logam dan mesin untuk memulai. Para perajin logam juga siap menyambut program unggulan daerah ini. “Semangatnya sudah sampai di pelaku usaha. Cuma sosialisasinya yang perlu dimasifkan,” kata Sekjen Himpunan Petani Tembakau Lombok (Hiptal) ini kepada Suara NTB.

Bila sebelumnya pemerintah daerah cukup masif melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para pelaku UKM, panganan dan olahan. Dengan program industrialiasi, diharapkan pendampingan dan pembinaan juga lebih massif dilakukan kepada perajin logam dan permesinan. “Agar jangan itu-itu saja yang dibantu,” ujarnya.

UKM olahan makanan dan minuman di NTB telah menjamur. Kata Samsul Hakim, industri makanan dan minuman ini juga harus didukung ketersediaan alat-alat produksi atau permesinan yang memadai. “Mau buat

Aset Bank NTB Syariah Tumbuh Mencapai Rp11 Triliun Mataram (Suara NTB) Performa Bank NTB Syariah setelah dikonversi penuh dari bank konvensional setahun lalu menunjukkan kinerja sangat positif. Pertumbuhannya melejit dan cukup meyakinkan bagi banyak pihak untuk bekerjasama dengan bank kebanggaan masyarakat NTB ini.

Dalam setahun terakhir ini, pertumbuhan asetnya telah mencapai Rp11 triliun. Dari target pertumbuhan asetnya tahun 2019 ni antara Rp8,8 triliun, maksimal Rp9 triliun. “Rp11 triliun ini bukan target kami, kami ndak mau besar tapi ndak berisi. Target kami kami hanya Rp8,8 triliun sampai Rp9 triliun,” kata H. Kukuh Raharjo, Direktur Utama Bank NTB Syariah ditemui saat melakukan pertemuan dengan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto di ruang kerjanya, Jumat (6/12) kemarin.

Bankir nasional ini mengatakan ingin menyelaraskan pertumbuhan aset dengan rentabilitas bank (kemampuan untuk menghasilkan laba) disesuaikan. Sampai November 2019 ini, Bank NTB Syariah telah mengukuhkan laba Rp148,8 miliar. Targetnya sampai Desember tahun ini tercapai Rp161 miliar. Melihat pertumbuhannya, H. Kukuh telah menggerakan manajemen di bawahnya untuk memastikan program apa saja yang akan dilaksanakan tahun 2020.

Sesuai rencana, Bank NTB Syariah mengharapkan akan mendukung pembiayaan rumah subsidi hingga sebanyak 3.000 unit. Berangkat dari capaian pembiayaan sektor properti tahun 2019 ini, Bank NTB Syariah telah membiayai sebanyak

(Suara NTB/bul)

H. Kukuh Raharjo 1.065 rumah subsidi. Jumlah yang dibiayai ini termasuk capaian BPD tertinggi dalam sejarah BPD di Indonesia.

Sebetulnya, ada 2.000an pengajuan pembiayaan rumah subsidi yang diproses. 200 pengajuan diantaranya ditolak, 800an ditunda dan 1.065 unit telah dibiayai.

“Tanggal 11 Desember ini kami akan PKO (perjanjian kerjasama) dengan PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan/ Kementerian PUPR) di Jakarta. Tapi bocoran kuota belum ada,” jelas H. Kukuh.

Dukungan dari Kementerian PUPR ini akan diteruskan proses pembiayaan 800-an pengajuan yang ditunda. Rencananya, dari Januari pembiayan perumahan subsidi ini sudah dapat dilakukan,” imbuhnya. Selain itu, Bank NTB Syariah diarahkan akan lebih fokus membiayai pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sampai saat ini, BPD

NTB ini belum mendapatkan lampu hijau menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurut H. Kukuh, skema pembiayaan untuk mengganti KUR adalah Tunas Sejahtera yang telah ekspansif disalurkan dimasing-masing kantor cabangnya. Lalu tanggal 13 Desember, ia juga akan melakukan kerjasama dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang telah menyetujui memberikan pinjaman hingga Rp1 triliun. Pinjaman ini yang akan dialokasikan untuk pembiayaan kepada ASN. “Kenapa BPKH mau? Karena ASN kami saat ini NPFnya (kredit macetnya) yang terendah, hanya 0,13 persen,” imbuhnya.

Dibawah kendalinya selama satu tahun terakhir, Bank NTB Syariah telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp5,6 triliun.

Pembiayaan tertinggi sepanjang sejarah Bank NTB Syariah yang dulunya Bank NTB (konvensional). Belum tempo 1 tahun, ekapansi pembiayaannya mencapai Rp800 miliar.

Ada juga sejumlah kerjasama lainnya. Salah satunya, dengan PT. Pegadaian (Persero) yang ingin menjadikan saluran yang ada di Bank NTB Syariah sebagai tempat pendaftaran haji.

“Pendaftaran haji nasabah pegadaian akan menggunakan chanel Bank NTB Syariah. Kedepannya bank daerah ndak mungkin berdiri sendiri. Dia harus gandeng pihak-pihak yang bisa memberikan peluang bisnis kepada Bank NTB syariah,” jelas H. Kukuh.

Lalu ia juga taleh bekerjasama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB untuk mendukung pembiayaan kepada petani jagung dan petani bawang putih. (bul)

roti dengan kapasaitas produksi besar, bisa dipenuhi di dalam daerah. Dan IKM logam di NTB bisa membuatnya sendiri. Meskipun keterbatasan sarana dan prasarana produksi masih perlu ditingkatkan,” imbuhnya.

Samsul Hakim menyebut hampir seratus jumlah perajin logam besar di NTB, anggota Aspel. Beragam alatalat teknologi tepat guna telah dihasilkan. Dari alat-alat teknologi pertanian berupa alat pengolahan pra tanam, tanam, hingga pascapanen.

Disektor peternakan, IKM juga telah mampu menghasilkan peralatan teknolo-

gi tepat guna untuk memproduksi pakan ternak.

Hanya saja, mereka harus semakin disemangati. Sederhana saja, kebutuhan peralatan dan teknologi tepat guna oleh OPD-OPD lingkup Pemprov NTB, hingga ke daerah tingkat II, diharapkan menggunakan hasil karya putra daerah. “Apa yang tidak bisa dibuat. Spesifikasinya juga disesuaikan. Kapasitasnya juga bisa disesuaikan. Tinggal dimanfaatkan saja sama dinas-dinas ini. Ndak perlu membeli dari luar. Tinggal keberpihakan kebijakan,” demikian Samsul Hakim. (bul)

Gubernur akan Surati Presiden

Percepat Realisasi Jalan Layang Lembar – Kayangan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc akan bersurat ke Presiden meminta percepatan realisasi proyek jalan layang port to port Pelabuhan Lembar Lombok Barat - Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Pembangunan jalan tersebut dinilai satusatunya solusi untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di jalan nasional dari Lembar - Kayangan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan Pemprov sedang mendorong agar jalan tersebut dapat segera diwujudkan. Karena memang sampai saat ini belum ada Feasibility Study (FS) yang dilakukan Kementerian PUPR. Padahal, jalan tersebut sudah dijanjikan akan dibangun oleh Presiden Jokowi saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016. ‘’Di sini kita mencoba supaya kementerian bahkan nanti akan kita surati resmi. Bersurat ke Presiden melalui menteri PUPR. Port to port Lembar - Kayangan adalah jalan nasional. Maka kewajibannya nasional. Yang mana saat ini lalu lintasnya sudah padat,’’ kata Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (6/12) siang.

Ia mengatakan, dulunya jalan nasional Lembar - Kayangan dapat ditempuh selama satu jam.

Tetapi sekarang, dengan padatnya lalu lintas, apalagi pada akhir pekan, Lembar - Kayangan ditempuh sampai dua jam.

Belum masuknya jalan layang Lembar - Kayangan menjadi prioritas nasional, kata Azhar karena memangkementeriansedangfokus untukmenanganifungsijalan.Yakni mengubah jalan provinsi beralih status menjadi jalan nasional.

Sehingga, Pemprov akan bersurat secara resmi kepada Presiden. Menurutnya, perlu pemikiran serius soal kondisi jalan nasional Lembar - Kayangan yang ada saat ini. Apalagi, jalan nasional ini statusnya jalan arteri, kecepatan minimal 60 km/jam. ‘’Penting terporgram di nasional. Sehingga bisa dipercepat,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP mengatakan dalam beberapa tahun ke depan, jalan Lembar - Kayangan yang menjadi jalur logistik nasional itu akan semakin macet. Apabila tidak dilakukan pembangunan jalan layang Lembar - Kayangan, maka akan terus terjadi bottlenecking.

Pemprov akan segera melakukan kajian terkait Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) dan gangguang samping terkait kinerja jalan nasional. Dinas Perhubungan akan melakukan kajian mengenai traffic management, sedangkan Dinas PUPR akan melakukan kajian terkait konstruksi dan keselamatan. Kemudian hasil kajian itu akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Ardhi mengatakan salah satu indikasi bahwa jalan nasional Lembar - Kayangan sudah tidak layak. Yakni kecepatan rata-rata kendaraan sekarang antara 30 40 km/perjam. Kemudian kapasitas jalan itu sendiri sudah mendekati angka koefisien 0,8-0,9.

Ardhimenambahkanpelebaran jalan nasional Lembar - Kayangan sudahtidakmemungkinkan.Karena biaya pembebasan lahannya akan lebih mahal dibandingkan membangun jalan baru. Sehingga Pemprovmendorongpembangunan jalanlayangLembar-Kayangansegera direalisasikan. (nas)

SUARA NTB Sabtu, 7 Desember 2019

Labelisasi Rumah Warga Miskin WAKIL Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim) H. Rumaksi Sjamsudin menekankan tahun 2020 akan melakukan labelisasi rumah-rumah warga miskin.

Jumlah penduduk miskin Lotim 2018 sebesar 16,55 persen atau 196.870 jiwa.

Data kemiskinan ini sebelumnya sempat dipertanyakan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Lotim ini dan ingin melihat fakta di lapangan dengan labelisasi.

(Suara NTB/yon) “Labelisasi ini yang akan H. Rumaksi Sjamsudin coba sebagai inovasi,” ucapnya saat peresmian Kantor Pelayanan Samsat Selong, Jumat (6/12).

Orang nomor dua di Lotim ini menjelaskan, labelisasi rumah keluarga miskin ini diharapkan bisa menekan angka kemiskinan. Selain itu, ujarnya, untuk menekan angka kemiskinan ini, pihaknya akan coba memberikan bantuan subsidi bunga bank kepada warga miskin.

Bantuan subsidi bunga bank ini diberikan agar warga miskin turut tanggung jawab. Pemberian bantuan ini secara berkelompok. Di mana, akan ada jaminan dari ketua kelompok masing-masing sebagai bentuk pengawasan.

Selama ini, ujarnya, banyaknya warga miskin diduga karena ada yang mengaku-ngaku miskin, sehingga angka kemiskinan menjadi melonjak. Diakuinya, saat melakukan rapat evaluasi penanggulangan kemiskinan, dirinya sudah tidak percaya data. Di mana, terilihat kendaraan paling banyak ada di Lotim. Setoran haji paling banyak juga warga Lotim.

Untuk itu, tokoh agama diminta turun tangan memberikan kesadaran kepada masyarakat agar malu mengaku sebagai warga miskin.

Diperhatikan, rumah warga Lotim ini diakui memang banyak yang jelek. Akan tetapi, sawahnya luas, sapinya banyak.

Perilaku kurang malu ini menurut wabup karena ada kebanggaan warga terima bantuan dari pemerintah.

Satu hal yang membanggakan sebut rabup, terdapat sebanyak 2.635 sudah mengundurkan diri dari orang miskin.

Pada saat ulang tahun Lotim 2020 mendatang, akan berikan penghargaan kepada orang miskin. “Mereka yang keluar dari orang miskin karena mampu mengelola bantuan pemerintah, dari orang miskin ke orang kaya,” paparnya. (rus)

Wabup Minta Kontraktor Wanprestasi Di-’’blacklist’’ Tahun 2020 Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Rumaksi Sjamsuddin, mengingatkan supaya para kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Lotim bersikap profesional. Apabila dalam evaluasi proyek yang dikerjakan belum 100 persen dari batas waktu yang ditentukan, maka kontraktor tersebut harus di-blacklist.

Orang nomor dua di Gumi Selaparang ini menegaskan supaya kontraktor tidak seenaknya menjalankan pekerjaannya tanpa menimbang kualitas dan kuantitas pekerjaan. Terutama realisasi anggaran dan fisik. Sementara dalam evaluasi yang dilakukan terdapat beberapa proyek yang pengerjaannya masih berjalan. Maka dari itu, ia mengungkapkan bagi kontraktor yang mendapat catatan buruk tidak boleh lagi diberikan mengerjakan proyek di Kabupaten Lotim.

Apabila penyerapan anggaran dari suatu organisasi perangkat daerah (OPD) itu rendah. Wabup mengancam ke depan anggaran bagi OPD tersebut tidak boleh ditambah lagi pada APBD tahun berikutnya. Hal tersebut menunjukkan jika OPD tersebut main-main dan tidak serius dalam mengelola anggaran yang diberikan.

Selaku kepala daerah, wabup kembali menekankan supaya proyek-proyek harus dapat dilelang lebih awal. Sementara dari hasil evaluasi, beberapa pengerjaan proyek oleh OPD-OPD diyakini tuntas hingga akhir tahun 2019 meskipun progres pengerjaannya sampai saat ini berkisar antara 65 persen ke atas.

Terpisah, Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd, mengungkapkan dalam pasal 93 ayat 2, meski sanksi pemutusan kontrak, karena kesalahan penyedia bersifat kumulatif, namun khusus untuk penetapan daftar hitam adalah kewenangan KPA dan bukan PPK. Sementara dalam Perpres 54 tahun 2010 bahwa setidaknya ada 7 tahap sesuai Perka LKPP-RI Nomor 18 tahun 2014, yaitu pengusulan, pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaan usulan, penetapan dan pencantuman daftar hitam. Sehingga apabila sudah berulang-ulang, setidaknya ada proses keberatan untuk menjadi penyedia barang dan jasa dan minimal diberikan sanksi kepada kontraktor yang bersangkutan. “Intinya harus taat pada peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Selanjutnya dalam Perpres 54 tahun 2010 pasal 94 ayat 2 disebutkan dalam hal pemutusan kontrak dilakukan, karena kesalahan penyedia barang dan jasa. Pertama, jaminan pelaksanaan dicairkan, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang dan jasa atau jaminan uang muka dicairkan, penyedia barang dan jasa membayar denda keterlambatan dan penyedia barang dan jasa dimasukkan dalam daftar hitam. “Apabila terpenuhi unsur tersebut. Maka harus masuk daftar hitam,” jelasnya.

Kepala Adpem dan ULP Lotim, Abdurrahim Yaqub, menyebutkan, selama tahun 2019 ini jumlah proyek yang masuk tender di ULP Lotim sekitar 190 item proyek dari sejumlah OPD di Kabupaten Lotim. Sebagian besar di antaranya sudah selesai dan sisanya ditargetkan tuntas tahun 2019 ini.

Sedangkan, Ketua TP4D Terpadu Lotim, Irawan Soehendra, menyebutkan sejumlah OPD yang didampingi di tahun 2019 diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Dinas Perhubungan (Disbub), Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Pertanian. Selanjutnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Selanjutnya Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. (yon)

(Suara NTB/yon)

MASIH DIKERJAKAN - Salah satu proyek di Lotim yang pengerjaannya masih berjalan.

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tunggakan PKB di Lotim Mencapai Rp80 Miliar Selong (Suara NTB) Jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Lombok Timur (Lotim) terbilang cukup tinggi. Dari potensi Rp 114 miliar ditarget hanya Rp66 miliar. Dari gambaran tersebut, tercatat fakta lapangannya sebanyak Rp80 miliar lebih yang belum dibayar atau masih jadi tunggakan.

Hal ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr. H. Iswandi saat peresmian kantor Samsat Selong, Jumat (6/12).

Mengingat tingginya tunggakan PKB ini, Pemprov NTB mencoba mencari terobosan.

Apalagi, posisi Kantor Samsat Selong yang berada di pojok Kota Selong menjadi salah satu kendala belum maksimalnya penarikan PKB. Harapannya, pemindahan lokasi kantor pelayanan Samsat di pusat kota Selong, yakni berada tepat di samping Kejaksaan Negeri (Kejari) eks kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lotim, maka pembayaran pajak bermotor ini bisa lebih besar. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Beberapa kantor pelayanan didekatkan sampai ke

tingkat kecamatan.

Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin mengutarakan, dimungkinkan banyaknya warga Lotim tak bayar PKB ini, karena dianggap terlalu ribet. Bisa juga karena sebelumnya alasan kantornya yang tersembunyi.

Di samping itu, masih menjadi momok kata wabup masih adanya praktik calo dalam pembayaran PKB. Wabup pun meminta kapolres bisa menggerakkan siber pungli untuk bisa memburu para calo.

Bicara soal pajak kendaraan ini, Rumaksi menuturkan sewaktu ia masih menjadi anggota DPRD Provinsi NTB Semua OPD yang paling banyak yang menunggak kendaraan dinas. Kepada semua kepala OPD diminta bisa menganggarkan pembayaran pajak.

Hal senada diminta dilakukan di Lotim. Menurut wabup,

(Suara NTB/rus)

POSE BERSAMA - Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi, Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy, Wabup H. Rumaksi bersama dengan Forkopimda Lotim berpose bersama di acara pembukaan kantor baru Samsat Selong, Jumat (6/12). kalau kepala OPD tidak menganggarkan pajak kendaraan bermotor ini akan jadi susah.

“Jangan masyarakat saja kita tekan, untuk mengurai masalah itu, mulai dari OPD,” imbuhnya.

Menurutnya, banyaknya yang belum bayar pajak ini merupakan penyakit. Untuk itu ke-

ASN Disnakertrans Diduga Jadi Calo TKI Selong (Suara NTB) Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial BY yang bertugas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur (Lotim) diduga nyambi sebagai calo TKI yang akan ditempatkan di Malaysia. Disebut, ASN tersebut bertindak sebagai pendaftar ke salah satu Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan menghubungkannya dengan agen TKI di negeri Jiran Malaysia .

Kepala Dinas (Kadis) Disnakertrans Lotim, H, Supardi saat dikonfirmasi di Selong, Jumat (6/12) membenarkan hal tersebut. Pelaku katanya sudah diproses. Dituturkan, ada satu proses yang membuat calon TKI terhambat berangkat, karena PPTKIS yang pertama tidak memiliki subsidi, sehingga biaya keberangkatan membengkak menjadi Rp12 juta.

Biaya keberangkatan yang cukup besar inilah yang saat ini dituntut oleh korban.

Diduga awal jumlah korban lebih satu orang. Namun tidak dibenarkan H. Supardi. Korbannya hanya satu orang ber-

(Suara NTB/rus)

H. Supardi nama Hasbullah.

Karena terhambatnya proses di PPTKIS yang lama ini membuat sang ASN ini mencabut berkas. Padahal identitas TKI dari agen di Malaysia sudah keluar. Proses lanjutan dilakoni ASN mendaftarkan korban ke PPTKIS yang lain untuk dipekerjakan sebagai sopir. Akan tetapi, lama proses pemberkasan termasuk permintaan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) membuat Calon TKI tak kunjung berangkat.

Kondisi itulah yang mem-

buat CTKI ini kecewa dan melakukan protes ke ASN. Sebelum memproses dugaan kesalahan ASN, dilakukan mediasi terlebih dulu dan korban ini meminta pengembalian uang Rp 12 juta dikurangi Rp 750 ribu untuk biaya medical check up yang sudah dilakukan.

H. Supardi menegaskan, fungsi ASN itu di lingkup Disnakertrans adalah menjelaskan dan memfasilitasi proses penempatan TKI. Sekadar memberikan informasi terhadap PJTKI yang bagus bukan bertindak langsung mendaftarkan ke PPTKIS dan menghubungkan dengan agenagen pekerjaan di luar negeri.

“Tahap pertama sudah dilakukan mediasi untuk bisa mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan itu dan sudah ada kesepakatan masing-masing,” imbuhnya. Selanjutnya, ASN tersebut siap diproses dugaan pelanggaran disiplinnya sebagai pegawai.

Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sudah mempertanyakan soal dugaan kesalahan ASN ini. (rus)

pada seluruh warga yang punya kendaraan agar membayar pajak dan hendaknya masyarakat malu tidak membayar pajak.

Dijelaskan, kalau masyarakat tak taat bayar pajak maka akan terganggu pembangunan. Dengan membayar pajak pembangunan irigasi akan

baik, pembangunan baik. Dikatakan, kesadaran masyarakat itu sangat penting. Memulai peningkatan kesadaran ini bisa dari para kepala OPD. “Jangan sampai ada plat merah juga tak terbayar, ini semua komitmen dan tidak sekadar omongan,” demikian ungkapnya. (rus)

Gerindra KLU Belum Tentukan Arah Dukungan Tanjung (Suara NTB) Arah dukungan DPC Gerindra Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dikabarkan telah mengarah ke bakal calon, H. Djohan Sjamsu, SH., mendapat bantahan. Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto, menegaskan dukungan tersebut tidak benar.

“Itu tidak benar, hingga saat ini belum ada putusan DPP,” cetus Sudirsah, Jumat (6/12).

Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara ini mengungkapkan, sosok yang akan diusung akan diumumkan ke publik setelah keluar SK resmi dari DPP. Namun demikian, publik sudah mengetahui jika yang mendaftar melalui Gerindra adalah 3 bakal calon, yakni Najmul Akhyar, Djohan Sjamsu dan Sarifudin.

DPC Gerindra sambung dia, menindaklanjuti penjaringan calon dengan merekomendasikan ketiga nama tersebut ke DPD. Selanjutnya menjadi

ranah DPD untuk menindaklanjuti sesuai mekanisme partai. “Tidak benar sudah ada dukungan, karena setelah tahapan selesai barulah nama calon ditetapkan melalui SK DPP,” sambungnya.

Sudirsah bahkan menegaskan bahwa dari tiga nama tersebut, mempunyai peluang yang sama untuk diusung oleh Gerindra. Kendati, di sisi lain, Gerindra juga tidak mengabaikan hasil survei dalam proses penentuan rekomendasi dukungan.

Pihaknya di DPC, tetap mendapatkan arahan dari Ketua Badan Pengawas dan Disiplin DPP Partai Geridra, H Bambang Kristiono (HBK) terkait sikap politik untuk Pemilukada Lombok Utara. Bahkan HBK, menyarankan pengurus DPC untuk menunggu dukungan resmi yang ditandatangani Ketum Gerindra, Prabowo Subianto. “Dukungan yang resmi, tentu yang ditandatangani beliau secara legal,” imbuhnya. (ari)

’’Launching’’ Pilbup, Kejari Lotim Gelar ’’Fun Bike’’ KPU KLU Target Rekor MURI

Peringati Hari Anti Korupsi Selong (Suara NTB) Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terlihat berbeda. Tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan bagi-bagi stiker ke pengguna jalan. Sementara Jumat (6/12), Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim menggelar fun bike dengan mengelilingi Kota Selong.

Fun bike ini diikuti ratusan peserta, mulai dari tingkat umum, kepala OPD, wartawan, kepolisian hingga sejumlah klub sepeda di Lotim. Start dari kantor Kejaksaan Negeri Lotim, pelepasan dilakukan langsung Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, bersama Kajari Lotim, Irwan Setiawan Wahyudi yang juga ikut bersepeda. Turut hadir juga, Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta, Ketua DPRD Lotim, Murnan,S.Pd, Pengadilan Negeri Selong, dan unsur Forkopimda lainnya.

Kajari Irwan Setiawan Wahyudi, menjelaskan, dalam

(Suara NTB/yon)

SEPEDA SANTAI – Sepeda santai dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional tahun 2019 di Selong, Jumat (6/12). momentum hari anti korupsi ini, aparat penegak hukum (APH) akan mengedepankan preventif atau pencegahan.

Langkah yang dilakukan berupa peningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan sadar hukum serta mengelola anggaran dengan jujur dan transparan, terutama kepada amsyarakat. “Berani jujur itu hebat,” terang Kajari.

Wabup Lotim, H. Rumaksi

Sjamsuddin, SH, sangat menyambut baik kegiatan bersepeda ini. Momentum hari anti korupsi, kata dia, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dan APH dalam menghargai hukum di tanah air. Ia berharap pejabat di lingkungan Pemkab Lotim terbebas dari persoalan hukum dan fokus dalam menjalankan tupoksinya dengan baik. (yon)

Tanaman Durian Warga Dirusak Tanjung (Suara NTB) Tanaman buah milik Amaq Zaenuddin, warga Leong Barat, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, dibabat oknum yang tidak bertanggungjawab.

Lebih dari 20 batang tanaman durian usia 2 tahunan, ditemukan sudah terpotong.

Amaq Zaenuddin, Kamis (5/ 12) sore, mengakui tanaman durian miliknya diduga dirusak orang yang tidak senang pada dirinya. Ia menduga, oknum warga berulah karena calon pilihannya kalah dalam pilkades.

Bahkan sebelum kejadian, ia menerima SMS intimidasi dari salah seorang warga. “Tanaman yang rusak 20-an batang durian, semua ditebang. Ada juga pohon Manggis,” sebutnya.

Amaq Zaenuddin menceritakan, dibabatnya tanaman buah

miliknya terjadi pada Rabu (4/ 13) malam lalu. Ia baru mengetahui Kamis siang, sepulangnya dari Mataram mengantar sanak saudaranya wisuda.

Dari peristiwa itu, Amaq Zaenudin mengalami kerugian materil dan non materil. Dari kerugian materil, tanaman buah bernilai uang sebab bisa menjadi sumber penghasilan dalam jangka panjang. Pada kerugian non materil, ia tak menghitung waktu dan tenaga yang dikeluarkan sampai menunggu tanamannya duriannya tumbuh.

Kepala Dusun Leong Timur, Iwan Dahlan, mengakui adanya perusakan tanaman milik warganya. Perusakan kali ini menjadi atensi aparat, di mana lokasi perkebunan milik Amaq Nurkisah langsung diselidiki oleh kepolisian. “Kondisi di

lapangan saat ini bisa dikatakan kondusif dan tidak. Kepolisian sudah turun, saya ikut mendampingi,” ujarnya.

Selain kepala dusun, para Ketua RT juga dilibatkan melihat lokasi, bersamaan dengan Babinsa. Di TKP menurut Iwan, barang bukti berupa tanaman cengkeh dan tandan vanili sudah ditebang. Kepala Dusun Leong Timur tidak bisa memperkirakan kerugian yang diderita Amaq Nurkisah. Pasalnya, untuk pohon cengkeh saja memerlukan perawatan ekstra. Dan dalam jangka panjang, tanaman bisa memberikan imbal hasil setiap tahunnya.

Iwan menambahkan, dirinya belum bisa berasumsi apakah aksi penebangan merupakan dampak pilkades atau tidak. Ia sendiri tidak ingin salah asumsi pada persoalan tersebut. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menggelar launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten pada Januari 2020 mendatang. Launching oleh KPU KLU ini diakui sebagai kegiatan terakhir dibanding launching oleh 6 KPU Kabupaten/Kota penyelenggara pilbup.

Hal itu diungkapkan Ketua KPU KLU, Juraidin, SH., didampingi 4 Komisioner KPU dalam Media Gathering, Jumat (6/12) sore. Media Gathering itu bertajuk “Maeh Bareng Menuju Pilkada Damai dan Berintegritas”. Seluruh awak media yang bertugas di KLU dilibatkan pada kegiatan tersebut.

KPU banyak memaparkan rencana kerja yang melibatkan awak media, serta rencana dan target kerja sesuai tupoksi KPU sebagai corong utama suksesor Pemilukada. KPU KLU pada pelaksanaan Pilbup tahun 2020 mendatang, mendapat dukungan anggaran Rp 16,2 miliar. Termasuk di dalamnya, anggaran Rp 200 juta pada APBD-P 2019.

“Tahun 2019 ini kami dibekali Rp 200 juta, dan proses sudah mulai kita jalankan dalam bentuk sosialisasi,” ujarnya.

Sementara Komisioner KPU

KLU Bidang Perencanaan dan Data, Dr. M. Zaki Abdillah, LC., menambahkan launching pilbup dilaksanakan Januari 2020.

Berbeda dengan KPU lain, launching sudah dilakukan lebih dulu. Bahkan bulan Desember ini, KPU Kota Mataram akan melaksanakan launching ke -6 dari 7 KPU pelaksana.

“KLU belum launching karena masih menunggu pencairan anggaran. Rencananya bulan Januari 2020, dan kita menargetkan Rekor MURI,” tegasnya.

Menurut Zaki, pihaknya belum memastikan detail rekor MURI yang akan dicapai.

Sebab, pihaknya masih harus berkomunikasi dengan Pemda dan stakeholder terkait. KPU KLU pada prinsipnya, akan menciptakan nuansa pilbup yang damai, meriah, dan membahagiakan bagi masyarakat.

Zaki mencontohkan, sosialisasi pilbup akan dikemas salah satunya melalui pengajian bertajuk “Mengaji Bersama KPU”. Agenda ini akan dilakukan dengan roadshow ke masjid-masjid. Selain itu, KPU juga akan melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan. Misalnya, KPU akan membuka sayembara dalam pembuatan maskot dan jingle Pilbup 2020. (ari)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Komisioner KPU KLU bersama wartawan pose bersama usai media gathering, Jumat (6/12).

SUARA NTB Sabtu, 7 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Sambut MotoGP

Akan Dibangun Tahun Depan

(Suara NTB/kir)

PEMERINTAH pusat pada tahun 2020 mendatang akan membangun Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) khusus untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk sirkuit MotoGP Mandalika. Di mana untuk kebutuhan air bakunya akan diambil dari Bendungan Pengga. Demikian diungkapkan Direktur Teknik PDAM Praya, L. Sukemi Adiantara, kepada Suara NTB, Jumat (6/12).

Ia menjelaskan, kapasitasi produksi SPAM Pengga itu nantinya ditargetkan sebesar 200 liter per detik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan air bersih khusus untuk kawasan sirkuit MotoGP Mandalika. “Total kebutuhan air bersihnya sekitar 300 liter per detik. Tapi itukan secara bertahap. Untuk tahap awal akan disiapkan 200 liter per detik terlebih dahulu,” sebutnya.

Seluruh pembiayaan pembangunan SPAM Pengga ditanggung oleh pemerintah pusat. Termasuk anggaran penyusunan FS serta Detail Engineering Design (DED) SPAM Pengga. PDAM Praya dalam hal ini terima jadi dan akan diserahkan tanggung jawab untuk pengelolaannya.

“Jadi pusat yang akan membangun seluruh fasilitas penunjang SPAM Pengga tersebut sampai jadi. Kita sebagai pengelola nantinya,” tambah Sukemi.

Saat ini persetujuan pembangunan SPAM Pengga tersebut sudah ada. Tinggal ditindaklanjuti dengan penyusunan FS serta DED dan diharapkan tahun 2020 mendatang proses pembangunan SPAM Pengga sudah tuntas. Terlebih tujuan dibangunnya SPAM Pengga untuk mendukung gelaran MotoGP. Karena event MotoGP tidak setiap hari, SPAM Pengga tetap akan dioperasikan untuk melayani masyarakat di lingkar kawasan Mandalika. Bahkan bisa juga untuk mensupport kebutuhan air bersih di kawasan Pelabuhan Teluk Awang.

“Tujuan dibangunnya SPAM Pengga ini memang untuk komersial (MotoGp). Tapi bisa juga mengemban fungsi-fungsi sosial, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat berpenghasilan rendah,” tandasnya. (kir)

L. Sukemi Adiantara

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Giri Menang (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Kapolres Lombok Barat (Lobar) AKBP Bagus Sa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 trio Wibowo, S.I.K., bersama jajaran melakukan in1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 speksi mendadak (sidak) ke PLTU Jeranjang, be1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 berapa hari lalu. Sidak ini dilakukan untuk men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 indaklanjuti keluhan masyarakat tentang listrik 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 yang sering sekali mati. Seringnya listrik mati 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dikhawatirkan ada pihak-pihak yang ingin meman1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 faatkan situasi ini, sehingga dapat menganggu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 keamanan dan ketertiban masyarakat.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Pertemuan dengan pihak PLTU ini juga melanjut1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kan kegiatan silaturahmi dan tatap muka yang sebel1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 umnya dilakukan Kapolres Lobar dengan para general 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 manager hotel di Senggigi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Persoalan yang menjadi atensi pembahasan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dalam pertemuan tersebut yakni terkait masih 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sering terjadinya pemadaman lampu secara bergi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 lir yang ada di wilayah Lombok khususnya Lobar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 yang mana terhitung dari awal bulan Agustus sam1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 pai dengan tanggal 7 September 2019 masih sering 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 terjadinya pemadaman listrik.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Kapolres Lobar menekankan agar pihak PLTU tetap 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian meng1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ingat masih adanya pihak-pihak yang mau dan dapat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 memanfaatkan momen-momen dengan adanya pemad1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 aman listrik yang secara bergilir tersebut. “Tentunya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ini akan mempengaruhi situasi kamtibmas,” jelas dia.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Karena itu Kapolres Lobar menyarankan agar pihak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Unit Jasa Pembangkitan PLTU Jeranjang melibatkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 aparatKepolisian maupun TNI dalam pengamanan se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 hari – hari, karena PLTU Jeranjang masuk dalam ob1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 jek vital rentan adanya pemasalahan baik gangguan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 listrik maupun komplain dari masyarakat sekitar.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Menanggapi hal ini, Manajer Unit UJP Jeranjang, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Melky Victor Borsalino menjelaskan alasan dilaku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kan pemadaman listrik secara bergilir dikarenakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 adanya alat atau mesin dari PLTD, PLTU dan PLTS 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 yang ada di induk masih dalam tahap perbaikan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Untuk wilayah PLTU Jeranjang dapat menjangkau 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sampai dua kabupaten dengan kekuatan daya sebe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sar 130 Mega Watt. Untuk pusat pengatur dan pen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 yaluran listrik yang ada di wilayah Lombok ada di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 induk Ampenan yang mana dari PLTD, PLTU dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 PLTS terpusat di Ampenan. (her) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

Kapolres Kunjungi PLTU Jeranjang

Pelaku UMKM Lingkar Mandalika Dapat Pelatihan Khusus Praya (Suara NTB) Sebanya 25 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di lingkar kawasan The Mandalika, mendapat pelatihan khusus pengembangan usaha.

Program ini merupakan bagian dari program pendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lingkar kawasan The Mandalika yang merupakan kerjasama antara Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).

Pelatihan dilakukan selama tiga bulan lebih. Menyangkut produksi, manajemen dan pengelolaan keungan serta pemasaran produk. Dengan pelatihan tersebut diharapkan para pelaku UMKM khususnya yang ada di lingkar kawasan The Mandalika, benar-benar siap menyambut perubahan.

Terlebih pada tahun 2021 mendatang, kawasan The Mandalika akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event balap dunia MotoGP. “Masyarakat khususnya di lingkar kawasan The Mandalika mau tidak mau, siap tidak siap harus menerima perubahan dari berkembangnya ka-

wasan The Mandalika,” ungkap Senior Vice Presiden PT. PII, Indra Singawinata, kepada wartawan, Jumat (6/12).

Usai menyerahkan bantuan alat produksi bagi pelaku UMKM lingkar kawasan The Mandalika, Indra mengatakan, perubahan dengan adanya pengembangan kawasan The Mandalika harus dihadapi dan diantisipasi sejak dini.

Jangan sampaikan kemudian masyarakat lingkar kawasan justru hanya jadi penonton.

Cara mengantisipasinya, masyarakat harus mulai mengembangkan kemampuan dan meningkatkan keterampilan. Walaupun nantinya

tidak ikut sebagai pelaku dalam proses pengembangan kawasan The Mandalika secara langsung, masyarakat bisa merasakan manfaat dari perkembangan kawasan ini, khususnya para pelaku UMKM. PT. PII sebagai badan usaha milik negera juga berkepentingan untuk mendukung penyiapan SDM masyarakat di lingkar kawasan The Mandalika. Karena PT. PII merupakan salah mitra strategis dari ITDC, dalam pengembangan kawasan The Mandalika. “Pelatihan bagi UMKM ini salah bentuk upaya kita mendukung peningkatan kualitas SDM, utamanya pelaku UMKM lingkar kawasan

The Mandalika,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kabid.

UKM Dinas Koperasi dan UKM Loteng, Irfan Dilaga, mengaku kesiapan SDM masyarakat lingkar kawasan The Mandalika menjadi salah satu persoalan yang dihadapi saat dalam pengembangan kawasan The Mandalika. Khususnya para pelaku UMKM, ratarata kemampuan dan keterampilannya masih terbatas.

Untuk itu, pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi serta kemampuan manajemen para pelaku UMKM lingkar kawasan The Mandalika, penting dilakukan. Dukungan dari pihak ketiga dalam hal ini sangat diharapkan. Mengingat, kalau kemudian hanya mengandalkan pemerintah daerah jelas tidak akan mampu. (kir)

Ratusan Kilometer Jalan Poros Desa di Lobar Rusak Parah Giri Menang (Suara NTB) Ratusan kilometer jalan poros desa atau jalan penghubung desa di Lombok Barat (Lobar) rusak parah. Kondisinya berupa jalan tanah dan ada yang sudah dilapen, namun sudah rusak berat. Jalan poros desa ini pun sudah dinaikkan statusnya menjadi jalan kabupaten, sehingga mengakibatkan kemantapan jalan kabupaten menurun.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar Made Arthadana belum lama ini mengatakan panjang jalan kabupaten eksisting pada 3-4 tahun lalu mencapai 446 kilometer, ll. Kemudian jalan desa sepanjang 478 kilometer.

Artinya jalan poros desa yang rusak jauh lebih panjang dibanding jalan kabupaten.

Di satu sisi Pemda bisa masuk menangani jalan desa akibat terbentur kewenangan,

sehingga pihaknya pun berupaya mengidentifikasi jalan desa tersebut dan ditemukan jalan poros desa dengan panjang mencapai 183 kilometer.

Jalan poros desa ini, katanya, bisa naikkan status menjadi kabupaten. Sebab jalan ini di luar jalan kabupaten yang menghubungkan desa dan jalan kabupaten. “Kondisi jalan poros desa ini rusak parah, karena masih dalam bentuk jalan tanah. Paling-paling dilapen, itupun sudah rusak berat semua,” aku Made.

Konsekuensi dari itu pun mempengaruhi tingkat kemantapan jalan di Lobar. Empat tahun lalu, kata dia, kemantapan jalan di Lobar mencapai 68 persen.”Tapi dengan masuknya jalan poros desa, turun kemantapan jalan menjadi 56 persen, karena ada penambahan jalan rusak,” jelas dia.

Selama tiga tahun terakhir didukung pembiayaan, pi-

(Suara NTB/her)

JALAN RUSAK - Jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Sekotong Timur dengan Desa Mareje Kecamatan Lembar rusak. haknya mampu membangun menjadi 62 persen. Ia menam- jalan sepanjang 80 km dengan dan memelihara jalan sepan- bah untuk meningkatkan ke- anggaran sekitar Rp67 miliar jang puluhan kilometer, seh- mantapan jalan, tahun depan lebih. “itu target kita tahun ingga kemantapan jalan naik pihaknya akan membangun depan,” imbuh dia.(her)

Pemda Dianggap Tidak Serius Tata Gili Gede Giri Menang (Suara NTB) – Dua desa di Lombok Barat (Lobar) berstatus masih tertinggal, dua desa ini di antaranya Desa Mareje dan Gili Gede Indah. Meski berstatus desa tertinggal, Desa Gili Gede belum mendapatkan prioritas untuk dikembangkan sebagai sebuah kawasan wisata. Hal ini menyusul program penataan kawasan, seperti jalan poros di kawasan wisata itu tidak masuk anggaran tahun 2020, sehingga pelaksanaannya mandek. Tidak saja Gili Gede, 23 gili lain di kawasan Sekotong belum jelas arah pengembangannya. ”Penataan kawasan Gili Gede, berupa pembukaan poros jalan itu tidak dianggarkan tahun depan. Ya mandek, seharusnya kan dilanjutkan. Pemda ini seharusnya serius,” jelas Abu Bakar, Anggota Komisi III DPRD Lobar, Jumat (6/12).

Dijelaskan, pembukaan poros kawasan Gili Gede sepanjang 5 kilometer hanya sekedar membuka jalan. Namun tidak dilanjutkan dengan pengerasan pemasangan paving block. Sehingga kata dia, terkesan penataan ini tidak serius dilakukan pemda.

Dikhawatirkan jalan yang sudah dibuka akan rusak lagi.

Belum lagi kata dia, di beberapa titik jalan yang dibuka justru kondisinya tak layak bagi wisatawan, karena terjal.

Ia pun menilai pembukaan poros yang dilakukan pemda

(Suara NTB/her)

BELUM DIGARAP - Keindahan kawasan Gili Gede di Sekotong Lobar yang belum digarap maksimal. ini terkesan setengah-setengah. Seharusnya Pemda Lobar fokus mengembangkan gili – gili di wilayagh Sekotong sebagai potensi besar yang bisa mendatangkan pendapatan daerah. Kalau tidak bisa semua gili kata dia, seharusnya pemda mengembangkan satu gili sebagai pilot project.

Sementara itu, Koordinator Pendamping Kabupaten Lobar, Sabilirrosyad mengatakan dari tahun ke tahun sejak 2015 sampai dengan 2019 progres perkembangan desa di Lobar sangat cepat. Sampai tahun ini tersisa dua desa tertinggal yaitu Desa Gili Gede Indah (GGI) dan Mareje, yang semula 35 desa tertingal menjadi tersisa 2 desa saja. “dua desa masih tertinggal di lobar yakni Gili Gede dan Mareje,”ujar dia.

Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Made Arthadana mengatakan, untuk Gili Gede sudah ada masterplan. Di mana pada APBD-P tahun ini dibentuk badan jalan poros dan jalan lingkar. Kita memang belum anggarkan tahun depan, tapi kita upayakan dana di pusat terkait penyediaan anggaran untuk kawasan pariwisata,” jelas dia.

Pihaknya pun berencana minggu depan akan koordinasi langsung ke Jakarta untuk mencari pembiayaan. Pemda kata dia saat ini fokus pada penyiapan masterplan dan perencanaan yang dimulai dari Gili Gede terintegrasi dengan kawasan Buwun Mas, Mekaki, Sepi, Meang dan Bangko-Bangko terkoneksi dengan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. (her)

Tim ’’Dukep’’ Ringkus Residivis Pelaku Curat Giri Menang (Suara NTB) – Tim Dukep Unit Reskrim Polsek Kediri Lombok Barat (Lobar) berhasil menghentikan aksi JN alias JD setelah aksi terakhirnya menggondol sejumlah barang milik pedagang bakso. Pelaku pencurian residivis asal Jagaraga yang sudah dua kali keluar masuk bui ini dicokok polisi di kediamannya, Kamis (5/12) pagi di Dusun Batu Tumpeng 1 Kecamatan Kediri, saat tidur pulas.

Kapolres Lobar AKBP Bagus Satriyo Wibowo SIK melalui Kapolsek Kediri Iptu Donny Wira Setyawan, SIK., dalam jumpa persnya mengatakan, penangkapan residivis berawal dari laporan korban NZ warga Dusun Bangket Dalem,

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Manajer Operasional KEK Mandalika Made Pariwijaya (kiri) bersama Senior Vice Presiden PT. PII, menyerahkan bantuan alat produksi kepada perwakilan UMKM lingkar kawasan The Mandalika, Jumat (6/12).

(Suara NTB/her)

KETERANGAN - Kapolsek Kediri Donny Wira Setyawan bersama jajaran dan Kasubag Humas Polres Lobar memberikan keterangan terkait kasus curat, Jumat (6/12).

Desa Kediri Selatan, Kecama- 11) sekitar pukul 23.00 Wita tan Kediri yang merasa per- bertempat di Warung Bakso angkat dagangannya miliknya Jokowi Dusun Tegal Desa Jahilang pada hari Minggu (10/ garaga Kecamatan Kuripan.

“Atas laporan korban, polisi langsung bergerak mengolah TKP dan segera melakukan penyelidikan,” jelas Donny.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi mendapat bukti permulaan yang cukup bahwa, yang diduga kuat tersebut, telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu JN alias JD. Di mana terduga residivis curat dimaksud, sudah dua kali keluar masuk Lapas. ”Tim kami sudah beberapa kali melakukan penyanggongan serta penggerebekan ke rumahnya, namun pelaku selalu berhasil meloloskan diri,” bebernya.

Namun ketika dapat informasi baru yang bersangkutan ada di rumah dan tengah tidur

pulas, Tim Dukep langsung bergerak cepat dan mengepung rumahnya. Akhirnya, pelaku dengan mudah menciduk dan mengamankan pelaku tanpa ada perlawanan.

Dari interogasi terang dia, pelaku mengakui telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan seorang temannya dengan inisial CO yang saat ini masih dilakukan pengejaran oleh tim. “Selanjutnya pelaku beserta BB dibawa ke Polsek Kediri untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya pelaku disangkakan pasal 363 ayat 1 ke 4e dan 5e KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara,’’ ujarnya. (her)

Jual Destinasi Wisata Lobar Lewat Balap Sepeda Giri Menang (Suara NTB) – Lombok Barat (Lobar) menjadi tuan rumah balap sepeda internasional, salah satu event olahraga sepeda popular di Indonesia. Lomba yang bernama Customs Cycling Indonesia (CCI) di tahun 2019 yang memasuki seri ketiga digelar di Sekotong. Setelah sebelumnya pada seri kesatu diselenggarakan di Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta dan seri kedua diselenggarakan di Purworejo Jawa Tengah.

Untuk seri ketiga ini akan memperebutkan Bupati Cup 2019 rencananya akan berlangsung selama 3 hari, yaitu dimulai Jumat ( 6/12) sampai dengan Minggu (8/12). Secara keseluruhan, CCI di Lombok Barat adalah seri ke-XXXI yang setiap tahun paling tidak menyelenggarakan tiga seri kejuaraan. Dalam Lomba balap sepeda ini sudah tercatat ratusan peserta baik lokal, nasional hingga internasional. ”Kita patut bangga dengan dijadikannya Lombok Barat sebagai tuan rumah CCI ketiga tahun 2019 ini. Apalagi rute lomba yang ditentukan oleh panitia adalah rute yang menjadi target pembangunan kepariwisataan kita,” aku Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/12).

Dengan menjadi tuan rumah, imbuh Fauzan, Pemkab Lobar bisa mempromosikan potensi keindahan alam kawasan Sekotong yang akan menjadi salah satu rute utama dalam penyelenggaraan CCI tersebut.

Alasan penentuan Kabupaten Lobar sebagai tuan rumah juga disampaikan oleh Race Di-

rector CCI Seri XXXI, Bertali.

“Kita melakukan survei dua kali di Lombok Barat, langsung jatuh cinta dengan keindahan alamnya. Terutama di Mekaki untuk Kelas Mens Elite. Tapi secara keseluruhan di Lombok Barat, kita dapat semua. Di sini banyak pilihan untuk rute pendek. Jalannya bagus, tanjakannya lumayan dan lebih menarik, dan dukungan lalu lintasnya juga baik,” terang Bertali menyebutkan kondisi lalu lintas yang relatif sepi sangat mendukung bagi para pembalap sepeda.

Hal senada ditegaskan juga oleh Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Sepeda Indonesia Lobar, Mohammad Ilyas. Ilyas menyebutkan awalnya untuk Seri Ketiga tahun ini, CCI akan digelar di Tenggarong Kalimantan Timur, namun gagal.

“Pihak CCI lalu menawarkan ke Pengprov NTB, terutama ke Lombok Barat dan Lombok Tengah. Setelah melakukan survei mengenai jalur yang layak, tenyata pihak CCI lebih suka dengan rute yang ada di Lombok Barat,” terang Ilyas.

Melihat arti CCI bagi pembinaan olah raga sepeda, terutama untuk mendapatkan bibit muda olah raga sepeda, Ilyas berharap event ini bisa tetap diselenggarakan setiap tahun di Lombok Barat.”Ini akan mengundang ketertarikan peserta dari luar daerah, bahkan dari luar negeri. Untuk seri ini saja diikuti oleh dua tim dari Malaysia, yaitu dari Trengganu dan Selangor. Ke depan, saya berharap dengan keindahan alam di Lombok Barat bisa dikenalkan juga melalui sport tourismnya,” harap Ilyas. (her)

(Suara NTB/ist)

PENGAMANAN - Jajaran Polres Lobar dipimpin kapolres melakukan pengamanan jalannya lomba balap sepeda di jalur BIL II, Jumat (6/12).

SUARA NTB Sabtu, 7 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kabel PJU Dicuri, DLH KSB Rugi Puluhan Juta Taliwang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengaku merugi hingga puluhan juta terhadap hilangnya kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) sepanjang 500 meter di Desa Seloto. Tak pelak, hal ini menjadikan jalan penghubung antara Desa Seloto ke Kota Taliwang mengalami gelap gulita dan sangat disayangkan oleh masyarakat setempat.

Persoalan hilangnya kabel PJU di lokasi tersebut, sudah diketahui sejak lama tetapi belum bisa ditangani lantaran anggaran yang terbatas.

“Harus kami akui memang PJU untuk jalan lintas dari desa Seloto ke Taliwang ada beberapa titik yang tidak terlayani PJU dan gelap. Hal terse-

but terjadi lantaran kabel yang sudah kita pasang dengan panjang sekitar 500 meter dan 10 gawang (tempat pemasangan lampu) hilang dicuri oleh oknum

yang tidak bertanggungjawab.

Hal ini juga sudah kita ketahui sejak lama tapi belum bisa kita lakukan penanganan lanjutan karena anggaran kita yang terbatas,” ungkap Kepala Dinas LH KSB, Feriyal, SKM kepada Suara NTB, Jumat (6/12).

Dikatakannya, akibat hilangnya kabel tersebut pihaknya mengaku harus menelan kerugian hingga Rp10 juta rupiah karena tidak han-

ya kabelnya saja yang diambil termasuk gawangnya juga ikut diangkut. Pihaknya juga sempat melakukan penyelidikan terkait hilangnya kabel PJU tersebut tetapi sampai dengan saat ini belum ada hasil yang menggembirakan.

Akibat kondisi tersebut, tercatat ada sekitar 600 meter jalan yang berada dalam kondisi gelap gulita dan rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

BNN Soroti Dukungan Memberantas Narkoba Taliwang (Suara NTB)Badan Narkotika Nasional (BNN), mengaku kesulitan menekan angka penyalahguna narkoba di wilayah setempat karena dukungannya masih terkesan setengah hati. Salah satu contoh, adanya nota kesepakatan BNN dan Kemendikbud terkait kurikulum penguatan P4GN. Sampai saat ini dianggap belum maksimal. Termasuk komitmen perangkat pemerintah juga masih minim.

Kepala BNN Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), AKBP Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag kepada Suara NTB, Jumat (6/ 12) mengatakan, sebenarnya BNN di tingkat pusat sudah menginisiasi lahirnya kurikulum khusus P4GN di lingkungan pendidikan terintegrasi mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Upaya tersebut dilakukan, berdasarkan Permendagri nomor 21 tahun 2013 tentang fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika (P4GN) dan penandatanganan Nota Kesepahaman BNN dengan Kemendikbud nomor NK/ 47/ VII/2018/BNN. Hanya saja tindak lanjut terhadap persoalan ini belum dilakukan secara masif di lapangan.

Itu dibuktikan dengan terus meningkatnya angka penyalahguna narkoba di kalangan pelajar. Parahnya lagi di salah satu sekolah dari sembilan orang yang diambil sampel rata-rata mereka sudah menjadi pemakai barang haram tersebut.

Untuk itu, pihaknya berharap supaya sekolah bisa memberikan atensi khusus tersebut persoalan ini. Jika hanya mengandalkan dari BNNK saja, maka hasilnya tidak akan bisa maksimal karena personilnya yang terbatas.

“Memang sudah ada payung hukum terkait kurikulum anti narkoba di sekolah-sekolah tetapi fakta di lapangan saat ini masih minim realisasi sehingga angka penyalahguna narkoba di kalangan pelajar terus meningkat,” ungkapnya.

Dikatakannya, tentu selain di bidang pendidikan, penguatan P4GN juga dilakukan kepada lembaga lainnya sesuai dengan Instruksi Presiden agar seluruh kementrian/lembaga perangkat daerah untuk mengimplementasikan Inpres nomor 6 tahun 2018.

Inpres itu erat kaitannya dengan rencana aksi nasional pencegahan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) tahun 2018-2019. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan justru instansi terutama pemerintahan masih banyak yang belum mengimplementasikannya.

Parahnya lagi, ada salah satu SKPD yang enggan untuk melakukan tes urine tergadap para pegawainya dan ada juga pembiaran dari pimpinan SKPD bagi oknum yang diindikasi sebagai penyalahguna. Melihat kondisi ini, pihaknya sedikit pesimis akan komitmen pemberantasan narkoba di wilayah setempat.

Untuk meminta waktu agar bisa dilakukan tes urine terhadap pegawai sangat sulit. Bahkan ada kesan di lapangan saat ini jika melihat mobil biru (Mobil tes urine) melintas di lingkup Pemkab Sumbawa Barat, banyak pegawai yang kabur dan menghindari pemeriksaan urine yang dilakukan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Pemkab untuk implementasi program tersebut, tetapi memang responnya sangat kecil dan tidak dipedulikan. Kendati demikian, kami tetap pada komitmen awal untuk terus menekan angka penyalahguna narkoba di wilayah setempat meski serba terbatas,” pungkasnya. (ils)

Terus Digenjot

Dinas PRKP Optimis Proyek IPAL Tuntas Akhir Tahun Sumbawa Besar (Suara NTB)Pengerjaan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di 15 lokasi di Kabupaten Sumbawa terus digenjot. Ditargetkan, proyek ini tuntas pada akhir tahun 2019 ini. Sehingga diharapkan segera dinikmati masyarakat penerima manfaat sesuai dengan yang dihajatkan.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya, menyampaikan, pengerjaan proyek IPAL dilakukan perpan(Suara NTB/ist) jangan waktu hingga 27 Surya Darmasya Desember mendatang. Dengan waktu yang tersisa, pihaknya optimis dapat selesai hingga masa perpanjangan berakhir. Karena pihaknya sudah memperhitungkan sisa pengerjaan yang akan dilaksanakan.

“Kami optimis bisa diselesaikan sampai dengan perpanjangan kontrak ini. Karena sudah kita perhitungkan pekerjaan mayor yang akan diselesaikan, jaringan pipa untuk air limbah dan tinja,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (6/12).

Menurutnya, pipa yang digunakan dipesan khusus sesuai dengan spek dan merupakan barang pabrikan. Rata-rata Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) akan melakukan pemasangan dengan cepat. Karena pemasangannya juga akan dibantu oleh penerima manfaat. Setelah pipa terpasang, dilanjutkan dengan finishing seperti pagar, taman serta baruga.

“Pipa yang digunakan merupakan pipa khusus atau barang pabrikan yang tidak dijual di sembarang toko. Dipesan khusus dengan spek yang jelas, dan rata-rata mereka akan memasang secepat mungkin. Karena masing-masing penerima manfaat, mereka akan menggali jaringan. Sehingga prosesnya sepat. Setelah itu baru finishing, ada pagar, taman di atasnya, dan baruga. Sehingga walaupun itu tempat pembuangan, tetapi kesannya indah dan asri,” terangnya.

Proyek IPAL ini, kata Darmasya, tersebar di 15 titik di sejumlah kecamatan. Terdiri dari IPAL Komunal, IPAL Kombinasi MCK, IPAL Kombinasi MCK plus-plus, dan TPS 3R. Rata-rata progresnya sudah mencapai 70 persen. Saat ini, KSM terus menggenjot dan melakukan percepatan pekerjaan. Bahkan jika Jika pipa sudah terpasang, maka progresnya akan melonjak menjadi 80 persen. Di mana pipa sudah tiba di 7 lokasi, dan enam lokasi lainnya dalam waktu dekat akan tiba.

“Tadi malam datang pipa 7 lokasi di wilayah Barat. Jadi 7 lokasi sudah ada pipanya. Tinggal 6 lokasi diperkirakan Senin nyampai. Satu lokasi di Brang Biji sudah duluan tiba pipanya,” jelasnya.

Terkait pencairan dana, lanjutnya, dilakukan tiga tahap.

Tahap pertama 25 persen dan tahap kedua 45 persen sudah dilakukan. Sedangkan tahap ketiga sebesar 30 persen batas pencairan hingga 15 Desember mendatang. Adapun terhadap pengerjaan fisik di lapangan, pihaknya tetap melakukan pemantauan sembari mendorong percepatan penyelesaian.

“Kami juga tetap melakukan pemantauan. Kemarin kita pantau di wilayah Barat. Minggu kemarin ke wilayah Timur di Plampang,” pungkasnya. (ind/arn/*)

Karena untuk tahun 2019 sudah tidak lagi anggaran, maka persoalan ini akan mulai ditangani di awal tahun 2020 mendatang.

Perbaikan sarana PJU ini dianggap merupakan kebutuhan mendesak dan harus bisa segera dilakukan karena keluhan dari masyarakat sudah sangat banyak. Sementara dari segi pasokan listrik, pihaknya mengaku sudah tidak ada lagi kendala berarti di lapangan.

Apalagi belum lama ini, PLN juga sudah menambah tiga unit trafo untuk menyalahkannya sehingga pasokan listriknya tetap stabil.

“Kami tetap upayakan di tahun 2020 persoalan ini bisa tuntas supaya tidak ada lagi keluhan dari masyarakat pengguna jalan. Bahkan untuk anggarannya juga sudah kita siapkan di APBD tahun 2020 mendatang,” pungkasnya. (ils)

DPPP KSB Akui Jumlah Agen Pupuk Masih Minim

(Suara NTB/ist)

GERMAS - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, mencanangkan GERMAS di Utan, Jumat (6/12).

Gerakan Hidup Sehat Mesti Dibudayakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kesehatan NTB bekerja sama dengan Pemkab Sumbawa mencanangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), di Zona Satu di Gedung Graha H. Djibril, Desa Motong Utan, Jumat (6/12).

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc berharap kegiatan ini dapat menjadi pemicu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sumbawa. Sebagai investasi bagi pembangunan SDM yang produktif baik secara sosial maupun ekonomi.

Menurut Bupati, penyakit tidak menular sebenarnya bisa dicegah dengan menerap-

kan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah tangga masing-masing. Dengan demikian, kesadaran untuk menjaga lingkungan akan ikut dengan sendirinya. Sehingga gerakan hidup sehat ini mesti dibudayakan.

Bupati juga meminta kepada Sekda agar mencari dan memetakan merumuskan agar di Sumbawa mulai minggu depan sudah menetapkan wilayah Car Free Day. “Kalau di Kecamatan-Kecamatan mau dibentuk juga silahkan. Kalau mau Sumbawa ini sehat, cerdas bukalah ruang kepada publik untuk

diberikan kesempatan untuk berolah raga, hanya pagi saja dan dilakukan pada hari minggu. Sehingga kedepan akan dapat kita rasakan manfaatnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa, Drs. H. Didi Darsani, Apt menyampaikan, saat ini pola penyakit yang dulunya dominan penyakit menular, sekarang penyakit-penyakit tidak menular mulai menjadi peringkat teratas. Gerakan hidup sehat ini merupakan jawaban karena paradigma sehat sekarang bertumpu pada upaya promotif dan preventif. (arn)

Minyak Tanah Ditarik, Masyarakat Diharapkan Antusias Gunakan Elpiji Sumbawa Besar (Suara NTB) PT. Pertamina (Persero) akan melakukan penarikan minyak tanah di pulau Sumbawa dalam rangka mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap minyak tanah. Kebijakan yang telah dikeluarkan sejak awal tahun 2007 lalu, ditandai dengan diberlakukannya konversi minyak tanah ke gas Elpiji.

Masyarakat pun diharapkan antusias gunakan Elpiji.

Demikian disampaikan Bupati melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa, L. Suharmaji K, S.T, M.T, saat membuka Sosialisasi Diversifikasi Energi, Jumat (6/ 12). Apabila harga minyak tanah dalam negeri dipertahankan, sebut Bupati, maka pemerintah harus mengeluarkan dana APBN yang sangat besar untuk memberikan subsidi. Sementa-

ra itu, cadangan minyak bumi Indonesia sudah semakin menipis.

Disampaikan pula, beberapa manfaat yang diperoleh dengan menjalankan program konversi minyak tanah ke Elpiji. Misalnya berdasarkan kesetaraan nilai kalori, subsidi Elpiji lebih rendah dari pada subsidi minyak tanah, penghematan subsidi dapat mencapai 15-20 triliun rupiah.

Ditambahkan, Elpiji lebih sulit dioplos dan disalahgunakan.

Serta penggunaan Elpiji sebagai bahan bakar dianggap relatif lebih bersih. Sebab polusinya lebih ringan jika dibanding bahan bakar minyak tanah.

“Dengan adanya perhatian pemerintah terhadap kebijakan konversi, diharapkan masyarakat akan semakin antusias dalam menggunakan gas Elpiji karena lebih praktis, efisien dan aman,” pungkasnya.

Kecamatan Diminta Perkuat Koordinasi Hadapi Risiko Bencana Sumbawa Besar (Suara NTB)Bagian Pemerintahan Setda Sumbawa menggelar rapat evaluasi dengan kecamatan dan kelurahan. Terkait ketahanan menghadapi risiko bencana dan koordinasi terkait kebakaran lahan. Termasuk akan menyinggung soal risiko banjir yang adaptif dengan kondisi cuaca yang berkembang saat ini.

Sebagaimana disampaikan Kabag Pemerintahan, Ikram Mubarak, Jumat (6/12). Proses pembangunan perkotaan juga penting dikoordinasikan oleh Lurah dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Dengan beberapa agenda penting, seprti penguatan Posyandu dan penanganan sampah yang mestinya sudah berjalan.

“Semua Kelurahan sudah memiliki sarana pengangkutan sampah. Sehinga dipenghujung 2019 ini mesti diperkuat kembali koordinasinya,” terangnya.

Masalah perkotaan, seperti drainase dan sampah perlu juga mendapat pembinaan dari OPD terkait. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Dinas PRKP Sumbawa, untuk turun berkoordinasi dengan Kelurahan. Instruksi Bupati kepada perangkat daerah jelas sejak diterbitkannya Perbup proses pembangunan dan pemberdayaan kelurahan.

“Misalnya sinergisitas antara Dinas LH dan kelurahan soal sampah. Begitu pula soal drainase dengan

(Suara NTB/ist)

Ikram Mubarak PRKP. Dinas yang mestinya turun melalukan pembinaan.

Sehingga jika ada masalah cepat ditangani,” tukasnya.

Selain itu, koordinasi di penghujung 2019 sebagai langkah preventif dan antisipatif. Harus ada pemantapan program, agar banyak hal yang bisa diperbuat pada 2020 mendatang. Soal kecamatan juga mesti mengawal penyusunan APBDes, agar muncul singkronisasi Program antara desa dan kabupaten.

Apalagi sudah ada Surat Edaran (SE) Bupati kepada seluruh camat mengawal penyusunan APBDes. Terutama kaitannya dengan pendidikan dan kesehatan. Begitu pula dengan kebutuhan dasar lain seperti pembangunan rumah tidak layak huni yang mestinya juga menjadi sasaran APBDes. (arn)

Sementara, Kepala Bagian Perekonomian Setda Sumbawa, Irine Silviani, SP, MM, menyatakan program konversi minyak tanah ke Elpiji merupakan program prioritas nasional, pelaksanaan dari PP Nomor 104 Tahun 2007.

Untuk Kabupaten Sumbawa sudah dilakukan pendistribusian paket tabung Elpiji dan perlengkapannya, untuk rumah tangga dan usaha mikro sejak bulan November 2018 hingga kini sebanyak 83.204 paket. Sosialisasi yang diadakan inipun dalam rangka pengurangan ketergantungan pemakaian JBT Minyak Tanah yang dialihkan ke Elpiji 3 Kg. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengakui, jumlah agen penyalur pupuk untuk melayani petani saat ini masih sangat minim.

Idealnya keberadaan agen atau pengecer sebagai tangan terakhir penyaluran pupuk untuk sampai ke tangan petani melayani per desa. Namun fakta di lapangan terdapat beberapa desa yang masih dilayani oleh satu agen/pengecer.

“Kondisinya seperti itu. Agen pupuknya masih sangat kurang karena idealnya satu desa itu ada satu agen yang melayani,” ungkap kepala DPPP KSB, Suhadi, SP kepada Suara NTB, Jumat (6/12).

Untuk memenuhi keberadaan pelayanan agen pupuk di tiap desa, dikatakan Suhadi, pinyaknya sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya menawarkan ke petani atau pengusaha di tingkat desa agar bersedia menjadi agen penyalur. Hanya saja ada sandungan besar yang dirasakan bagi calon agen sangat sulit dipenuhi. Yakni mengenai syarat-syarat menjadi agen yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Terutama syarat kelengka-

(Suara NTB/ist)

Suhadi pan fasilitas keagenan, di mana kata Suhadi, membuat masyarakat yang awalnya menaruh minat menjadi mundur teratur.

“Kalau ditanya mau apa tidak jadi agen. Pasti banyak yang mau. Tapi kalau kita sodorkan syarat-syaratnya langsung mengurungkan niat karena syaratnya memang berat,” sebutnya.

Syarat berat terkait fasilitas di maksud adalah, kewajiban agen memiliki gudang penyimpanan dan kendraan operasional distribusi. “Yang paling berat itu menyediakan gudang penyimpanan, karena untuk membuatnya kan butuh modal besar,” urainya. (bug)

Hasil Seleksi Lelang JPTP Sudah di Tangan Bupati KSB Taliwang (Suara NTB) Rangkaian seleksi lelang tiga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dibuka pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah selesai. Hasilnya, saat ini oleh tim panitia seleksi (Pansel) bahkan telah diserahkan ke tangan Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM. Sekretaris Daerah (Sekda) KSB sekaligus ketua Pansel JPTP, H. Abdul Azis, MH mengatakan, tahapan rangkaian seleksi telah tuntas pada pekan lalu. Dan hasil penilaian tim terhadap para pelamartelahdiajukankebupati.“Kerja tim sudah dinyatakan selesai karena hasilnya sudah kami serahkan ke pak bupati,” terangnya kepada wartawan, Jumat (6/12).

Nama-nama yang diserahkan ke bupati oleh Timsel tidak hanya nama yang memperoleh nilai tiga besar dalam proses seleksi. Diakui Sekda, secara aturan, nama calon yang diajukan ke bupati adalah mereka yang memperoleh nilai tiga besar dalam seleksi. Namun

(Suara NTB/ist)

Abdul Azis tim memutuskan mengajukan seluruhnya dengan pertimbangan, selaku user, bupati memiliki hak prerogatif menentukan siapa calon yang akan dipilih nantinya.

“Nanti tergantung bupati ya.

Kalau mau hanya pertimbangkan yang tiga besar bisa. Mau semuanya juga kan boleh. Kami di tim kan hanya menyediakan bahannya saja,” tegasnya. (bug)

SUARA NTB Sabtu, 7 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Status KLB, Tujuh Kecamatan di Bima ”Darurat” Rabies Namun belum dipastikan apakah digigit anjing rabies atau tidak. Tapi yang positif rabies ada tujuh Kecamatan,” katanya.

Menurutnya, tujuh Kecamatan di Kabupaten Bima yang positif terdampak rabies tersebut antara lain, Parado, Donggo, Soromandi, Bolo, Wawo, Sanggar dan Mada-

Pembentukan UPTD BLK Masih Terkendala Kajian Akademis Dompu (Suara NTB) – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) di Dompu, belum bisa terbentuk. Hal itu terkendala hasil kajian akademis instansi terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Kendati demikian, salah satu persyaratan mendasar ini ditargetkan rampung secepatnya agar BLK dapat beroperasi 2020 mendatang.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Dompu, M. Nursalam kepada Suara NTB, Jumat (6/12) menjelaskan, dalam pembentukan BLK rupanya tidak cukup dengan sekedar menyiapkan sarana prasana penunjang di lapangan. Tetapi perlu ada hasil kajian akademis yang menggambarkan tujuan, jenis kegiatan, analisa beban kerja termasuk rasio beban pegawai yang dibutuhkan.

“Itu yang jadi kendala kita sekarang. Ternyata harus dianalisa oleh instansi teknis yang berkaitan,” ungkapnya.

Secara umum, lanjut dia, gambaran umum pembentuan BLK ini sudah ada. Tetapi karena keterbatasan SDM yang dimiliki serta banyaknya kegiatan yang dilakukan sebulan terakhir membuatnya tak fokus menindaklanjuti surat balasan dari Bagian Ortal Setda Dompu tersebut.

Untuk tujuan dasar misalnya, BLK sengaja dihadirkan agar angkatan kerja lokal yang ada betul-betul terserap peluang kerja dengan kealian yang dimiliki. Termasuk memastikan CTKI keluar negeri memiliki keterampilan mumpuni di bidang masing-masing. “Mau tidak mau harus kita bentuk BLK ini supaya angkatan kerja lokal kita terserap.

Apalagi di NTB hanya Dompu dan KLU saja yang belum terbentuk BLK-nya,” jelas dia.

Jika di KLU struktur kelembagaan BLK sudah terbentuk namun belum didukung fasilitas penunjang, berbeda halnya di Dompu. Di mana aula pelatihannya sudah terbangun di Kecamatan Manggelewa. Tetapi untuk kajian akademis yang notabene cukup penting sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah belum ada. Termasuk soal tenaga teknis yang akan memberi pelatihan bagi setiap angkatan kerja.

“Ini segera kita persiapkan. Targetnya 2020 nanti sudah selesai kajian akademis dan mulai beroperasi,” pungkasnya. (jun)

M. Nursalam (Suara NTB/jun)

Proyek Pipa PDAM Masih Menuai Penolakan Dompu (Suara NTB) – Kendati permintaan warga untuk perbaikan jaringan pipa PDAM di Desa Oo dipenuhi pelaksana proyek dalam hal ini Dinas PU. Pemasangan pipa induk masih tetap menuai penolakan. Kamis (5/12) mobil pengangkut alat berat diusir, bahkan hendak dilempari. Belum diketahui pasti alasan mereka kembali menolak proyek senilai Rp14 miliar tersebut.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Dompu, Wan Muhtajun, ST., dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (6/ 12) mengeluh kewalahan menghadapi sikap sekelompok warga Oo yang menolak pemasangan pipa induk ini. Padahal, dalam pertemuan terakhir di Kantor Camat Dompu beberapa waktu lalu, telah disepakati bahwa perbaikan dan pemasangan pipa induk jalan bersamaan.

“Kemarin di Camat sudah sepakat. Tapi kita coba masukan alat dapat penolakan lagi, bahkan mau dilempar mobil yang angkut alat itu,” ungkapnya.

Setelah sebelumnya menolak keras dengan alasan volume air yang masuk ke lahan pertanian berkurang. Saat ini tak diketahui apa alasan lain mereka. Untuk kekhawatiran pertama, lanjut dia, telah dipecahkan dengan menugaskan tenaga khusus yang akan memantau perkembangan air di pintu utama. Jika ditemukan berkurang, pelaksana mempersilahkan warga membongkar pipa dimaksud, bahkan siap dilaporkan ke APH. Sementara, permintaan kedua mereka yakni memperbaiki pipa PDAM yang rusak agar pendistribusian air ke dusun-dusun berjalan lancar. Inipun dikabulkan dengan perjanjian perbaikan dan pemasangan dikerjakan bersamaan. “Tapi kenapa kemudian sekarang menolak ini yang belum kita ketahui, rencananya Minggu besok kita akan turun komunikasi lagi,” ujarnya.

Aksi penolakan warga yang dianggap tidak memiliki dasar cukup kuat tersebut, menurutnya, berpengaruh terhadap pengerjaan proyek yang dibatasi waktu kontrak hingga 25 Desember mendatang. Namun pihaknya tak mau ambil pusing jika memang berdampak pada pembatalan proyek.

“Mau putus kontrak juga biarkan sudah. Mau bagaimana lagi daripada kita dikejar dan dilempari,” tandasnya.

Kasi Intel Kejari Dompu yang juga Ketua TP4D, M. Sulhan, SH secara terpisah mengaku, sudah ikut memfasilitasi masyarakat dan pekerja proyek perpipaan PDAM di Desa Oo, tapi masih saja ada kendala sehingga pekerjaan proyek tersebut tertunda. Kendala ini akan disampaikan ke pimpinan lebih tinggi sehingga jadi bahan pertimbangan. Dengan adanya penolakan warga ini juga menjadi alasan dimakluminya pekerjaan proyek ini molor dari waktu kontrak. (jun/ula)

pangga. “Data ini sepanjang tahun 2019,” ujarnya.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Disnak dan Keswan setempat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTB, populasi anjing di Kabupaten Bima antara 14 ribu sampai dengan 16 ribu ekor. “Survei ini kita ambil sampel 60 dusun.

jaga ladang tersebut. Hanya saja harus dipelihara dengan baik. Kemudian diikat dan tidak diliarkan begitu saja.

“Bagi yang memanfaatkan anjing, tolonglah dipelihara dengan baik. Tidak diliarkan.

Dan saat kami turun melakukan vaksinasi tidak sembunyikan,” harapnya.

Ia menambahkan dalam mengendalikan anjing rabies, pihaknya akan terus melakukan vaksinasi dan eliminasi terhadap anjing-anjing liar.

Untuk mencegah penularan

virus rabies. “Kami harap proses vaksinasi dan eliminasi yang kami lakukan ada kerjasama dari masyarakat,” pungkasn y a . (uki)

Joko Agus Guyanto

IKAPMI Dompu Gelar Penanaman Bakau dan Kelor Dompu (Suara NTB) Sebanyak 10 ribu bibit bakau dan 10 ribu bibit kelor akan ditanam di Malaju dan Lasi Kecamatan Kilo oleh Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Islam (IKAPMI) Dompu akhir Desember 2019.

Penanaman dilakukan sebagai upaya melestarikan lingkungan, terlebih wilayah Kilo sebagai daerah yang rawan terjadi bencana alam.

Ketua IKAPMI Dompu, Arif Rahman kepada Suara NTB, Jumat (6/12) mengungkapkan, penanaman bakau dan kelor di Kilo dilakukan pihaknya sebagai bentuk partisipasi memeriahkan HUT NTB tahun 2019. Penanaman bakau dan kelor dipilih dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Terlebih bakau menjadi tempat berkembang biaknya biota laut termasuk udang dan kepiting. Bakau juga dapat berfungsi untuk menahan abrasi pantai dan meminimalisir dampak tsunami.

“Kilo kita pilih karena beberapa kali gempa besar di Dompu terjadi di wilayah perairan Kilo,” kata Ari Rahman.

Ia pun berharap, gerakan penanaman bakau di Kilo ini dapat berlanjut di wilayah pesisir pantai lain. Karena hutan bakau juga dapat menjaga air sumur dalam milik warga. Air sumur yang terkena dampak abrasi, rasanya payau walaupun berada jauh dari pesisir pantai.

(Suara NTB/ist)

DITANAMI BIBIT - Pesisir pantai di Desa Lasi Kecamatan Kilo yang akan ditanami bibit bakau oleh IKAPMI Dompu.

“Untuk bibit bakau kita dapat dari Balai Konservasi Lombok Timur,” terangnya.

Untuk penanaman kelor, Arif mengaku, memilih program ini karena Kecamatan

Merasa Mampu, 16 KPM PKH di Bima Mengundurkan Diri Kota Bima (Suara NTB) – Sikap yang dipilih oleh 16 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima patut ditiru. Karena merasa sudah mampu, mereka mengundurkan diri secara sukarela.

Pendamping PKH yang mendampingi KPM Desa Sangiang, Ranggasolo dan Tawali Kecamatan Wera, Dra. Nurlailah, mengaku 16 KPM PKH yang mengundurkan diri itu karena ada sejumlah yang sudah menyetor haji.

“Ada juga yang sudah menjadi anggota BPD serta ada sejumlah yang usahanya maju berkat bantuan PKH ini,” katanya kepada Suara NTB, Jum’at (6/12).

Mereka ingin bantuan PKH yang diterima sejak tahun 2017 tersebut, diberikan kepada keluarga lain yang membutuhkan. Mereka merasa tidak lagi membutuhkan bantuan karena sudah mampu. “Mereka ingin agar keluarga lain yang membutuhkan, juga bisa ikut merasakan manfaat dari bantuan PKH ini,” katanya.

Nurlailah menyebutkan, tiga Desa yang didampingi, tercatat sebanyak 500 KPM PKH yang menerima bantuan. Hingga saat ini, yang memilih mengundurkan diri secara sukarela ada 21 Kepala Keluaga (KK).

“Sebelum 16 KPM ini, ada 5 KPM yang duluan mengundurkan diri. Sehingga totalnya ada 21 KPM yang mengundurkan diri selama 2019 ini.

KPM ini semuanya berasal

(Suara NTB/Ist)

MUNDUR - KPM PKH asal Desa Sangiang Kecamatan Wera yang menunjukkan surat pernyataan mengundurkan diri penerima bantuan karena sudah mampu, Jum’at (6/12). dari Desa Sangiang,” katanya.

Nurlailah mengaku 16 KPM PKH yang mengundurkan diri tersebut juga telah membuat surat pernyataan sebagai bentuk persetujuan.

Bahka saat ini telah disampaikan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima melalui Operator.

“Nama-nama yang mengundurkan diri KPM PKH ini sudah kita sampaikan ke Dinas melalui operator,” katanya.

Ia memprakirakan pada tahun 2020 mendatang akan ada lagi KPM PKH yang mengundurkan diri secara sukarela. Selain sudah mampu, hal itu juga tidak

terlepas dari kesadaran KPM. “Kami juga seringkali mengingatkan kepada KPM, jika sudah mampu agar mengundurkan diri,” katanya.

Nurlailah menambahkan, satu KPM PKH yang menerima bantuan cukup bervariatif. Tergantung banyaknya jumlah anggota keluarga.

Mengingat yang mendapatkan bantuan empat kategori, yakni Ibu Hamil, anak SD, SMP dan SMA. “Besaran yang didapat variatif dan tergantung jumlah anggota KPM. Mulai dari terkecil Rp225 ribu hingga di atas Rp1 juta,” katanya menambahkan. (uki)

Kilo menjadi daerah budidaya kelor dan didukung berbagai produk olahannya. Bahkan

Desa Malaju dan Lasi akan dideklarasikan sebagai Desa Wisata kelor. (ula)

Tentukan Kelulusan Administrasi, Panitia Daerah Kembali Dikumpulkan Dompu (Suara NTB) Pengumuman kelulusan Panitia penerimaan CPNS administrasi bagi pelamar tahun 2019 akan kembali di- CPNS tahun 2019, kata Askumpulkan untuk mendapat- raruddin, akan dilakukan kan pemahaman yang sama apda 26 Desember 2019 seterkait kelulusan administra- suai jadwal panitia nasional si bagi pelamar CPNS. Pani- penerimaan CPNS tahun tia Kabupaten Dompu pun 2019. “Setelah pengumuman, enggan mengungkap data ha- nanti ada waktu sanggah sesil verifikasi untuk menghin- lama 3 hari bagi pelamar yang dari adanya kekeliruan hing- dinyatakan TMS,” ungkapnya. ga dilakukan sosialisasi penSebagaimana diketahui, yamaan persepsi yang me- jumlah pelamar CPNS di menuhi syarat (MS) dan tidak Kabupaten Dompu tahun memenuhi syarat (TMS).

2019 mencapai 7.088 orang Kepala bidang pengemban- hingga batas akhir masa gan Pegawai BKDPSDM Kabu- pendaftaran. Beberapa dianpaten Dompu, Asraruddin, SH taranya dinyatakan TMS kepada Suara NTB, Jumat (6/ disebabkan akreditasi kam12) mengungkapkan, hasil ver- pus dan tidak memiliki STR. ifikasi sementara berkas ad- Tapi kepastian jumlahnya ministrasi pelamar CPNS di akan diumumkan setelah Kabupaten Dompu belum bisa pengarahan BKN regional X dipublikasi karena masih ber- Denpasar. (ula) proses. Namun kini pihaknya diundang BKD Provinsi NTB untuk menghadiri pengarahan BKN regional X Denpasar pada 19 Desember di Mataram.

Kegiatan ini untuk mengurangi resiko tingkat kesalahan dan kekeliruan sebelum ditetapkan nama – nama pelamar CPNS yang MS administrasi dan TMS administrasi.

Pada kegiatan itu, Kepala BKD dan admin SSCASN diharuskan membawa data pelamar yang TMS dalam bentuk soft copy.

Asraruddin

Jual Pupuk Lebihi HET, Izin Terancam Dicabut Bima (Suara NTB) – Distributor dan pengecer pupuk diingatkan untuk tidak menjual pupuk paketan antara subsidi dan nonsubsidi.

Serta menjual pupuk subsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp90 ribu per sak.

Permintaan itu disampaikan Kabag Admintrasi Perekonomian Setda Bima, Hariman SE, M.Si, Jumat (6/12). Karena kata dia, menjelang musim tanam dikhawatirkan akan terjadi praktik-praktik seper-

ti itu di lapangan.

Hariman mengatakan, pihaknya juga sudah mendatangi langsung para pengecer dan distributor di seluruh Kecamatan. Meminta agar menjual pupuk sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. “Apabila ditemukan akan diproses dan izin operasionalnya dicabut setelah diberikan peringatan,” katanya.

Ia mengaku, belum lama ini pihaknya menerima informasi ada penjualan pupuk me-

lebihi HET, yakni Rp160 ribu per sak di wilayah Kecamatan Donggo. Namun setelah dikroscek ke lapangan hal itu tidak ada. “Kepastian ini karena kami langsung mewawancarai masyarakat, pengecer, distributor, Kepala Desa dan petani,” katanya.

Menurutnya informasi perubahan harga pupuk tersebut, bukan saja meresahkan petani. Namun juga Pemerintah Daerah. Kedepan hal itu akan menjadi perhatian seri-

us Pemerintah Kabupaten Bima. “Kami akan tetap meminta pengecer dan distributor di seluruh kecamatan agar menjual pupuk sesuai ketentuan,” katanya.

Hariman mengaku pihaknya akan terus melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) agar memastikan harga dan stok pupuk. Bahkan Monev dilakukan di beberapa Kecamatan belum lama ini.

“Kita kemarin lakukan Monev di Kecamatan Bolo, Soro-

mandi, Donggo, Lambitu, Monta, Palibelo dan Woha.

Memastikan stok pupuk aman dan harganya tidak melebihi HET,” katanya.

Disamping itu, Hariman meminta juga seluruh Kepala Desa agar melaporkan apabila ada pupuk dari luar yang masuk ke wilayahnya. Hal itu untuk mengantisipasi permainan harga dan stok pupuk. “Kades juga harus tetap saling berkoordinasi dengan Babinkamtibmas,” harapnya. (uki)

(Suara NTB/ist)

Demikian disampaikan Kabid Keswan Disnak dan Keswan Kabupaten Bima, Drh. Joko Agus Guyanto.

Menurut Joko, dari 18 Kecamatan, hampir semua ada korban yang terkena gigitan anjing. Namun yang positif rabies hanya tujuh Kecamatan.

“Hampir semua Kecamatan.

Sampai saat ini sekitar 13 ribu ekor anjing divaksin,” katanya.

Menurutnya banyaknya populasi anjing tersebut karena diperjualbelikan. Anjinganjing tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat atau petani untuk menjaga lahan yang ditanami jagung. “Anjing-anjing ini banyak dimanfaatkan untuk menjaga ladang atau lahan jagung,” katanya.

Joko Agus menjelaskan, pihaknya tidak mempersoalkan banyaknya populasi anjing yang dimanfaatkan men-

(Suara NTB/Uki)

Bima (Suara NTB) – Kabupaten Bima menghadapi status Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit anjing gila (rabies). Berdasarkan catatan Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan (Disnak dan Keswan) setempat ada tujuh Kecamatan yang terdampak virus itu.

SUARA NTB Sabtu, 7 Desember 2019

Usahakan Selesai Tahun Ini PENYIDIKAN dugaan korupsi pengadaan bibit kedelai di Lombok Tengah tahun 2017 belum juga tuntas. Kasus yang ditangani sejak tahun 2018 itu bisa jadi tunggakan kasus.

Sebab, penghitungan dari BPK RI belum juga selesai. Hal itu memengaruhi proses penyidikan.

Kepala Kejari Lombok Tengah Ely Rachmawati Jumat (6/12) ditemui di Mataram menyatakan komitmen untuk menuntaskan kasus tersebut. “Kita usahakan bisa selesai tahun ini,” ujarn(Suara NTB/why) ya menjawab soal potensi Ely Rachmawati kasus itu menjadi tunggakan. Ely mengungkapkan, sampai saat ini jaksa penyidik masih mengumpulkan barang bukti. Salah satunya hasil penghitungan kerugian keuangan negara. Yang mana hal itu salah satu unsur pembuktian tindak pidana korupsi. Jaksa bersama auditor sekurangnya sudah ekspose bersama sebanyak tiga kali.

Selain itu, sambung dia, auditor bersama jaksa penyidik juga turun memeriksa. Antara lain mengenai penyaluran dan penggunaan dana bantuan yang dihajatkan untuk pembelian bibit, pupuk, dan obat-obatan tanaman. Hasil cek lapangan itu menjadi bekal auditor menghitung indikasi kerugian negaranya. Hasil penghitungan kerugian negara itu pula yang menyebabkan sampai saat ini jaksa penyidik belum mengambil langkah penetapan tersangka. “Masih menunggu dari BPK. Penghitungan kerugian negara,” ungkap Ely. Bantuan bibit kedelai pada tahun 2017 disalurkan untuk lima kecamatan, yakni Janapria, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat, dan Kecamatan Praya Barat Daya. Saksi yang sudah dimintai keterangan antara lain, pejabat Dinas Pertanian Provinsi NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, Kepala UPT, Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL), dan Kelompok Tani penerimaan bantuan dari lima Kecamatan, serta beberapa pejabat terkait lainya.

Penerima bantuan bibit kedelai sebanyak sekitar 316 kelompok tani yang tersebar di lima kecamatan tersebut. Penyaluran bibit mencakup luasan lahan tanam sekira 10 ribu hektare. Bantuan peningkatan tanam kedelai digelontorkan dengan anggaran Rp12 miliar yang bersumber dari APBN Tahun 2017. Bantuan dana kelompok tani diberikan melalui rekening bank. Dana di rekening dimaksud dipakai membeli bibit kedelai berikut pupuk sesuai dengan spesifikasi seperti diatur dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). (why)

Wakapolda NTB akan Diganti Mataram (Suara NTB) – Wakapolda NTB Brigjen Pol Tajuddin segera purna tugas di wilayah NTB. Jenderal bintang satu ini akan digantikan Brigjen Pol Asby Mahyuza. Serah terima jabatan selambatnya dilaksanakan 14 hari setelah telegram ditandatangani. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Purnama mengatakan, mutasi jabatan tersebut merupakan keputusan Mabes Polri. Yang mana adalah hal biasa dalam pembinaan karir.

“Setelah surat telegram nanti akan ditindaklanjuti dengan pelantikan dan serah terima jabatan. Masih dijadwalkan,” ujarnya dikonfirmasi Jumat (6/12) kemarin. Pergantian jabatan itu dikeluarkan Kapolri melalui Asisten SDM Polri IRjen Pol Dr Eko Indra Heri dalam surat tertanggal 6 Desember 2019.

Keputusan dikeluarkan bersamaan dengan perwira tinggi dan perwira menengah lainnya dalam enam surat telegram.

Tajuddin akan mengakhiri tugas di Polda NTB setelah dilantik Oktober 2017 lalu. Jenderal bintang satu ini mengabdi di Polda NTB selama dua tahun dua bulan. Tajuddin akan melanjutkan tugas sebagai Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri. Selanjutnya, Wakapolda NTB akan dijabat Brigjen Pol Asby Mahyuza yang sebelumnya bertugas sebagai Karotekinfo Div Tik Polri. Purnama juga akan menyelesaikan tugas sebagai Kabid Humas Polda NTB. Dia akan digantikan AKBP Artanto yang kini bertugas sebagai Kabagbinops Biro Ops Polda Jateng.

Purnama akan bertugas sebagai Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri. “Alhamdulillah naik satu tingkat,” ucapnya. Selain itu, Dirreskrimsus Polda NTB NTB yang kini dijabat Kombes Pol Syamsudin Baharuddin akan digantikan dengan AKBP I Gusti Putu Gede Ekawana Putra yakni kini sebagai Wadirreskrimsus Polda NTB. Syamsudin promosi menjadi Advokat Utama Divisi Hukum Polri.

Dirpamobvit Polda NTB Kombes Pol Gatut Kurniadin mutasi jabatan menjadi Dirintelkam Polda Kaltim. Gatut akan digantikan dengan AKBP Abi Darrin yang sebelumnya menjabat Kabagkerma Ro Ops Polda Jatim. Tidak hanya itu, jabatan Kapolres Dompu juga akan berganti. Dari AKBP Erwin Suwondo yang akan digantikan AKBP Syarif Hidayat. Erwin akan mengisi jabatan Wakapolresta Mataram. Sementara Syarif sebelumnya sebagai Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. “Untuk para pejabat baru itu akan melaksanakan tugas paling lambat 14 hari terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan mutasi,” pungkas Purnama. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

Bawaslu Minta PPK Tegas Tindak Balon Kepala Daerah Berstatus ASN Mataram (Suara NTB) – Figur kandidat bakal calon kepala daerah yang sudah menyatakan dengan terang bakal maju pada Pilkada serentak 2020, beberapa diantaranya diketahui masih berstatus aktif menjadi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan mereka sudah mulai bergerak aktif menjalani tahapan proses Pilkada, seperti ikut mendaftar di sejumlah partai politik.

Melihat aktivitas politik praktis yang dilakukan para kandidat bakal calon kepala daerah yang masih berstatus sebagai ASN aktif itu. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid, angka bicara.

Ia mendorong kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang menaungi sejumlah pejabat ASN yang ikut dalam proses kontestasi politik itu untuk mengambil tindakan tegas. Karena Bawaslu memandang kegiatan politik praktis yang dilakukan para pejabat ASN tersebut sudah menyalahi regulasi ASN. “Dengan mereka sudah ter-

ang-terangan mendaftar di partai itu, itu kan sudah kegiatan politik praktis. Dan satu sisi sudah sangat jelas dan tegas dalam undang-undang ASN itu bahwa aparatur ASN dilarang ikut kegiatan politik praktis,” jelas Khuwailid, yang dikonfirmasi Jumat (6/12) kemarin.

Ditegaskan Khuwailid, tindakan pendaftaran keberbagai parpol tersebut sudah masuk ranah politik praktis, sehingga berdasarkan UU ASN, mereka sudah memenuhi unsur melakukan pelanggaran kode etik ASN, disiplin, dan kode prilaku. Oleh karena itu ia

meminta kepada (PPK) untuk melakukan pendisiplinan.

“Harapan kita sebetulnya harus ada penegakan disiplin yang dilakukan oleh PPK, dalam hal ini Gubernur, Bupati/Walikota. Karena sudah sangat jelas ada surat edaran dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) melarang ASN berpolitik praktis. Lantas apa kemudian tindakan dari PPK-nya,” seru Khuwailid.

Sementara itu Bawaslu belum bisa melakukan tindakan apapun terhadap aktivitas para ASN yang melakukan tindakan politik praktis tersebut. Karena

mereka belum menjadi subjek hukum undang-undang Pilkada.

Pasalnya mereka belum resmi menjadi calon. Berbeda ceritanya jika mereka sudah menjadi subjek hukum Bawaslu, maka dipastikan akan ditindak.

“Mereka belum menjadi subjek hukum pemilu, nah kapan dia terikat sama UU Pilkada setelah resmi jadi calon.

Sekarang dia tunduk pada UU ASN, makanya kita dorong kewilayah ASN, ini jadi wilayah PPK untuk melakukan penegakan prilaku dan disiplin aparaturnya,” jelasnya.

Diketahui sejumlah pejabat ASN yang sudah terang-terang bakal maju di Pilwakot Mataram yakni, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani, kemudian Kalak BPBD, H. Ahsanul Khalik, dan Sekda Kabupaten Lombok Timur, Ro-

hman Farly. Dua diantaranya sudah resmi mendaftarkan diri di partai politik.

Saat ditanya soal kesiapannya mundur dari ASN, mereka akan mundur setelah resmi mendaftar sebagai calon di KPU pada Bulan Juni 2020 mendatang. Karena itu merupakan salah satu syarat untuk bisa mendagtar menjadi calon kepala daerah.

Menanggapi hal itu, Khuwailid menegaskan bahwa memang persyaratan harus mundur dari ASN tersebut merupakan syarat menjadi calon. “Pada pencalonan memang harus mundur, karena itu syarat, tapi perkara dia mau maju ini, pasang baliho, sosialisasi, mendaftar di partai, itu sudah kegiatan politik praktis, yang terikat dengan UU ASN yang juga mereka harus patuhi,” pungkasnya. (ndi)

Buka Pendaftaran Gelombang Dua, PAN Ulur Proses Penjaringan

(Suara NTB/why)

OPERASI ANTIK - Kapolresta Mataram Guntur Herditrianto menunjukkan barang bukti narkoba hasil pengungkapan Operasi Antik 2019, Jumat (6/12).

Operasi Antik 2019

Bandar Belum Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Operasi Anti Narkoba (Antik) Polresta Mataram selama 14 hari sudah berakhir. Dari operasi itu, sebanyak 24 orang terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba diamankan.

Sebanyak 12 tersangka diantaranya diduga pengedar. Belum ada bandar yang tertangkap.

Kapolresta Mataram AKBP Guntur Herditrianto menemukan ironi. Penindakan yang meningkat menunjukkan prestasi kinerja. Namun, di satu sisi hal itu menunjukkan peredaran narkoba meningkat sama pesatnya. “Semakin diberantas semakin meningkat. Dari tahun ke tahun penggunaan narkoba semakin meningkat. Masyarakat masih banyak yang terjerumus,” ujarnya, Jumat (6/12) didampingi Kasatresnarkoba AKP

Kadek Adi Budi Astawa.

Dari operasi Antik 2019, Polresta Mataram menangkap total 24 orang dari 10 kasus diduga terkait narkoba. 12 orang diantaranya penyalahguna. Sementara 12 orang sisanya menjadi tersangka pengedar. Total barang bukti yang diamankan yakni 108,46 gram sabu dan tujuh butir ekstasi. Dibandingkan dengan operasi tahun 2018, terjadi peningkatan.

Yang mana tahun lalu diungkap empat kasus dengan lima tersangka. Total barang bukti yang diamankan 94,55 gram sabu dan lima butir ekstasi.

Sementara pengembangan sampai ke bandar masih memerlukan penyidikan lebih lanjut.

“Masih pengedar. Mereka ini jaringan. Tentu perlu waktu untuk mendapatkan siapa yang di atasnya mereka ini. Kalau yang pen-

yalahguna ini sudah kita serahkan ke BNNK untuk direhabilitasi,” paparnya. Guntur mengungkapkan, para pelaku tersebut mendapatkan suplai dari Lombok Timur. Trennya sekarang ini, imbuhnya, Kota Mataram sudah berkurang jaringan pemasok barang haram tersebut.

“Karena penindakan yang masif, jadi pasokannya pindah.

Jadi barang yang di Mataram ini dibawanya dari Lombok Timur.

Khususnya Masbagik,” terangnya. Kapolresta mengatakan peredaran narkoba ini selalu mencari celah untuk mencari penyalahguna baru. Narkoba menyebar ke semua lini masyarakat. “Saya imbau masyarakat dan orang tua untuk lebih waspada. Narkoba sudah menggurita bahkan sampai pada anak-anak,” pungkas Guntur. (why)

Mataram (Suara NTB) – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Mataram kembali membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang ke dua untuk Pilwakot Mataram 2020. Pendaftaran gelombang dua tersebut dibuka karena tahapan proses penjaringan kandidat bakal calon kepala daerah masih cukup panjang sampai penentuan keputusan finalnya arah dukungan PAN. “Kita perpanjang pendaftaran, gelombang dua. Yang pertama kemarin kita tutup tanggal 30 November, dan gelombang dua ini dibuka tentatif, sampai waktu yang tidak ditentukan,” ujar ketua tim penjaringan DPD PAN Mataram, Lalu Suriadi kepada Suara NTB, Jumat (6/12) kemarin.

Saat ditegaskan, apakah pembukaan pendaftaran gelombang dua tersebut hanyalah strategi PAN untuk mengulur proses penjaringan kandidat bakal calon Walikota dan Walikota Mataram?

Mengingat tahapan Pilkada masih lumayan panjang. Menanggapi hal itu, Suriadi mengatakan bahwa pendaftaran gelombang dua tersebut dilakukan karena menjadi instruksi dari DPP yang diteruskan oleh DPW ke masingmasing DPD yang melaksanakan Pilkada serentak 2020. “Itu jadi perintah dari DPW dan DPP, ya kita laksanakan,” katanya.

Saat ditanya pada gelombang pertama lalu, sudah berapa jum-

lah kandidat bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftar di PAN. Suriadi menyampaikan bahwa baru lima orang figur yang sudah resmi mendaftar, yang terdiri dari tiga kandidat bakal calon walikota dan dua kandidat mendaftarkan sebagai bakal calon wakil walikota.

“Kalau gelombang dua ini belum ada, tapi yang gelombang pertama tetap lima orang, yakni Makmur Said, Mohan Roliskana dan Ahsanul Khalik sebagai calon walikota. Kemudian calon wakil walikota yakni Badruttamam Ahda dan Baehaqi.

“Sekarang ini kita sedang verifikasi berkas pendaftaran lima orang itu, nanti kita serahkan ke wilayah. Karena memang DPW lah yang punya kewenangan untuk merekomendasikan ke DPP terkait siapa saja yang akan didukung PAN,” jelasnya.

Ketika disinggung manuver PAN dalam membangun koalisi dengan sejumlah partai politik, mantan anggota DPRD Kota Mataram ini menjawab diplomatis.

“Jadi soal itu begini, PAN itu paham belum cukup persyaratan, sehingga mau tidak mau kita harus bangun koalisi dengan yang lain.

Adapun komunikasi koalisi itu juga sampai sekarang masih dinamis, masih banyak opsi. Karena jangan sampai nanti para calon menyatu tapi partai koalisinya tidak, begitu juga sebaliknya. Tapi intinya nanti wilayah yang akan menentukan,” pungkasnya. (ndi)

Pilkada Loteng 2020

Peluang Ziadi Diusung Demokrat Lebih Besar Dibanding Kader Lain Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri mengungkap bahwa Ketua DCP Demokrat Kabupaten Lombok Tengah, Ziadi, memiliki peluang lebih besar

dibandingkan kader lain untuk diusung sebagai calon kepala daerah di Pilkada serentak 2020 di Lombok Tengah.

“Ruang Pak Ziadi secara

persentase dari kader yang lain tentu dia lebih besar, karena dia ketua DPC. Bagaimanapun kan yang menandatangani pencalonan itu adalah

dia sendiri,” ujar Mahalli. Hal itu disampaikan Mahalli karena di Pilkada Lombok Tengah, sejumlah kader Demokrat memastikan diri

akan maju pada Pilkada 2020.

Mereka tentu akan bersaing sesama kader Demokrat untuk merebut dukungan partainya. Beberapa kader Demokrat yang akan maju di Loteng adalah Syamsul Qomar, kemudian Zainul Aidi, dan Rais Ishaq.

“Tapi silahkan mereka bergerak mensosialisasikan diri, silahkan dia bermanuver, tapi Demokrat punya alur kalau mau didukung jadi calon kepala daerah. Partai punya PO (Peraturan Organisasi), ada juklak-juknis, dan ini dilaksanakan oleh DPC, hasilnya diserahkan ke DPD dibawa ke DPP,” jelasnya.

Disampaikan Mahalli, salah satu penentu arah keputusan dukungan Demokrat kepada kadernya tentu juga dilihat dari hasil survei. Karena bagaimanapun hasil survei dijadikan rujukan untuk memutuskan akan mendukung siapa. Pasalnya Demokrat juga realistis untuk mendukung figur yang punya potensi untuk menang.

“Nanti kan ada survei, kita lihat hasil surveinya siapa yang paling bagus. Kalau umpamanya hasil surveinya Ziadi kalah dengan Qomar atau kader yang lain, maka kita akan katakan sama Ziadi, bahwa ini hasil survei, tidak bisa juga kita paksakan meskipun Ziadi adalah ketua DPC,” jelasnya.

Yang tidak kalah pentingnya bagi kader yang ingin maju pada Pilkada serentak 2020, adalah selain elektabilitas juga kesiapan dengan modal finansial. Sebab kekuatan finansial bagi calon sangat penting untuk membicarakan proses kampunye dan pemenang calon. Karena bagaimanapun mesin politik partai dan juga tim sukses tidak bakal bisa bergerak tanpa ada pembiayaan. (ndi)

Sabtu, 7 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 9

HILANG HLG BPKB DAN STNK R2 HONDA DR2793CH NOKA/ NOSIN :MHIKC4110EK241688/KC41E-1238965 AN.IBRAHIM HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR HLG STNK R2 HONDA DR4823LR NOKA/NOSIN : MHIJFH11XE033750/JFHIE1032271 AN.AHMAD NASIHIN HLG D’SKTR KOTA MATARAM

DIJUAL TANAH

RUPA-RUPA

DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

q

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 7 Desember 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 7 Desember 2019

Menkes Bangga Pernah Tugas di Mataram Mataram (Suara NTB) Menteri Kesehatan (Menkes) RI Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus P, SP.RAD(K) melakukan kunjungan kerja ke NTB. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Detasemen Kesehatan Wilayah (Denkesyah) Korem 162/WB, Kamis (5/12).

Kedatangan Menkes disambut Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., bersama Dandenkesyah Mataram, Letkol Ckm Dewa Ngakan Gede W. S.Kep. Ners., MM.Kes, Kasrem 162/WB, para Dandim serta Satuan Dinas Jawatan Korem 162/WB. Dalam sambutannya, Menkes RI menceritakan kebanggaannya yang pernah bertugas selama 9 tahun di Korem 162/ WB menjadi dokter di Denkesyah Mataram. “Saya berdinas di Lombok selama 9 tahun dan bertugas menjadi dokter di Denkesyah Mataram,” ceritanya.

Menurutnya, banyak pen-

galaman indah dalam hidupnya selama berdinas di Lombok bersama istri. Selama di NTB kenangan lainnya selama bertugas menjadi Dantonkes Yonif 742 /SWY Korem 162/WB. Menkes RI berharap agar Denkesyah Mataram tetap memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, mulai dari hal-hal kecil berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional.

Terawan juga memberikan tiga hal yang menjadi pegangan untuk mencapai kesuksesan, yakni jangan menggunakan hak anak yatim, orang jompo dan fakir miskin, jangan pernah mengambil uang negara, dan jangan mengambil uang sesembahan.

Sebelumnya, Danrem 162/ WB dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Menkes RI dan rombongan yang berkenan mengunjungi dan bersilaturah-

Diskon Wisata Akhir Tahun Dari Hal. 1 Khususnya untuk periode Januari - Maret untuk mengakomodir wistawan yang merayakan pergantian tahun baru. ‘’Kita berikan paket diskon akhir tahun di bawah harga standar,’’ ujarnya ketika dihubungi, Jumat (6/12).

Diterangkan Wolini masing-masing hotel memberikan diskon yang berbeda-beda, tergantung dari tingkatannya.

“Hotel punya harga masingmasing, jadi mereka memberlakukan trik promosi masingmasing,” ujarnya.

PHRI sendiri telah mengarahkan agar seluruh hotel yang menjadi anggota agar memberlakukan promosi akhir tahun.

Baik hotel bintang maupun hotel non bintang yang berada di Lombok dan Sumbawa.

Pemberian diskon disebut Wolini tidak hanya bertujuan untuk menjaring wisatawan mancanegara yang sedang ramai saat ini. Namun juga untuk peningkatan kunjungan wistawan domestik secara umum.

Dikonfirmasi terpisah Ketua Asita NTB menerangkan promo paket wisata Januari-Maret dibuat pertama kali mengikuti misi dagang yang difasilitasi oleh Badan

Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kita sepakat memberikan harga khusus kepada industri di Jakarta, promo paket wisata dan hotel kalau (mereka membawa wisatawan) ke NTB,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (6/12).

Untuk promo paket perjalanan wisata, diterangkan Dewantoro termasuk untuk akomodasi hotel dan transportasi pulang-pergi. Besaran diskon sendiri berkisar antara 25-40 persen dari harga normal yang diberikan.

Diterangkan Dewantoro, walaupun paket promo tersebut disepakati dalam misi dagang di Jakarta, namun penawaran tetap diberikan untuk seluruh wisatawan. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri. ‘’Target ktia sebanyakbanyaknya. Ini (sudah) banyak juga yang mulai cek harga ketersediaan kamar hotel, dan lain-lain,’’ ujarnya. Dengan adanya paket promosi tersebut, kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi diharapkan akan meningkat. (bay)

Terapkan Program Gerilya Dari Hal. 1 ‘’Selama ini anak-anak kita khususnya bosan kalau biasanya digoreng lagi. Maka kita buat bentuk-bentuk lain yang mungkin disukai, seperti nugget dan lain-lain,’’ ujarnya, Jumat (6/12) di Mataram.

Diterangkan Niken yang juga Ketua TP-PKK NTB, Forikan dan TP-PKK saat ini tengah menerapkan beberapa program gerilya untuk mengkampanyekan konsumsi ikan.

Khususnya bagi masyarakat di pedesaan terkait diversifikasi olahan ikan.

Ketika diversifikasi olahan ikan dapat terwujud, menurut Niken banyak hal yang bisa dielaborasi setelahnya. Antara lain peningkatan ekonomi dengan menjadikan olahan ikan tersebut sebagai salah satu menu utama di kantin-kantin sekolah, baik di tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. ‘’Itu bagian dari masukan nanti. Kita bisa usulkan bahwa

sekolah-sekolah harus ada menu ikannya. Itu bagian dari kampanye kita,’’ ujarnya.

Hal tersebut diharapkan dapat mengatasi dua hal, yaitu asupan protein anak serta peningkatan konsumsi ikan itu sendiri. Diterangkan Niken, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan aturan-aturan khusus yang dikeluarkan oleh stakeholder terkait. ‘’Kalau tidak ada arahan untuk itu, mau-maunya anakanak saja (untuk menu makanan, Red),’’ ujarnya.

Diterangkan Niken, saat ini PKK di seluruh Indonesia telah memberikan atensi khusus untuk kasus stunting. ‘’PKK dan Forikan menyusun program ke arah itu. Di NTB ini (selain stunting) kita ditambah (pengentasan) gizi buruk dan kampanye pemberian ASI eksklusif sampai bayi berusia dua tahun,’’ ujarnya. ()

Muncul Pesaing Plt Kepala Disperin NTB Dari Hal. 1 Jumat (6/12) siang menyebutkan jumlah pejabat yang mendaftar secara online sebanyak 8 orang hingga pukul 14.00 Wita. Ia memprediksi pejabat yang akan mendaftar akan semakin banyak. Pasalnya, pendaftaran akan ditutup 18 Desember 2019.

Pada hari ketiga pembukaan pendaftaran, muncul pesaing dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperin NTB, Nuryanti, SE, ME yang lebih dulu mendaftar jadi calon Kepala Disperin NTB di hari sebelumnya. Pada hari ketiga, Kepala Bidang Industri Kreatif Sandang dan Kerajinan Disperin NTB, Drs. H. Muhtadi Hairi, M.Pd, ikut mendaftar sebagai calon Kepala Disperin NTB. Sedangkan untuk jabatan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) masih tetap empat pendaftar. Sebanyak tiga orang berasal dari instansi Pemprov NTB, dan satu orang dari Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Pejabat dari Pemda KLU yang mendaftar ikut bersaing untuk menjadi Kepala Diskominfotik NTB tersebut adalah Kepala Bagian Organisasi Setda KLU, Hairul Anwar, S. Kom. Sedangkan tiga pejabat Pemprov yang mendaftar untuk jabatan Kepala Diskominfotik NTB adalah Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Min-

eral (ESDM) NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si. Kemudian, Sekretaris Diskominfotik NTB yang juga sekarang menjadi Plt Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH dan Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfotik NTB, Mahmud, A.KS, M. Si. Pendaftaran seleksi terbuka jabatan dua Kepala OPD tersebut dibuka 4 - 18 Desember 2019. Selanjutnya penyerahan berkas persyaratan administrasi mulai 5 - 19 Desember.

Pansel akan melakukan seleksi administrasi pada 20 Desember. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan 21 Desember 2019.

Selanjutnya, tes kompetensi manajerial/psikologi dilakukan 22 Desember, penulisan makalah 23 Desember dan presentasi dan wawancara pada 26-27 Desember 2019. Selain itu, Pansel akan melakukan penelusuran rekam jejak mulai 21 - 27 Desember.

Dan penetapan hasil seleksi pada 30 Desember.

Penyampaian laporan Pansel kepada gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada 31 Desember. Untuk pelantikan dua pejabat yang mengisi pimpinan OPD tersebut direncanakan 6 Januari 2020. (nas)

(Suara NTB/penrem)

DISAMBUT - Menkes RI dr. Trawan saat disambut Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani. mi di Denkesyah Mataram. yang telah mampu mencetak “Terpilihnya Bapak sebagai prajurit prajurit yang berMenkes RI dalam Kabinet Ker- prestasi, ini bagian dari moja jilid 2, kami merasa bangga tivasi bagi kami,” imbuh sebagai warga Korem 162/WB Danrem. (ars/*)

Halaman 11

CCI Series XXXI Digeber di Lobar, Libatkan 127 Peserta Mataram (Suara NTB) Ajang balap sepeda bergengsi Costums Cycling Indonesia (CCI) Series XXXI di Geber di Jln. Bypass BIL, Lombok Barat (Lobar), Jumat (6/12). Event yang melibatkan 130 atlet nasional itu juga melibat peserta dari Malaysia dan Inggris.

Plt. Kadispora Lobar, Maad Adnan didampingi Ketua CCI, Ircham dan Ketua Binpres Pengprov ISSI NTB, yang diwawancarai Suara NTB disela-sela melepas peserta balap sepeda Individu Time Trial (ITT) di Bypass BIL mengatakan lomba balap sepeda yang merupakan event level internasional merupakan seri ke-tiga di gelar pihak CCI tahun ini.

Seri pertama, sebelumnya digelar di Wonosari, Gunung Kidul, Jogjakarta dan seri kedua telah di gelar di Purworejo, Jawa

Kondisi Fisik Arif Sering Menurun Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Arif Rahman mengaku selalu mengalami perfoma yang kurang prima saat tampil di beberapa kejurnas atletik akhir-akhir ini. Kondisi fisiknya tiba-tiba menurun yang mengakibatkan ia tak bisa tampil maksimal di tiap Pra-PON atletik yang diikuti tahun ini.

“Setiap kali tampil di PraPON kondisi fisik saya selalu menurun. Makanya saya belum bisa meraih tiket PON,” ucap Arif Rahman ketika diwawancara Suara NTB dikediamannya di Lombok Barat, Jumat (5/12).

Atlet asal Kota Bima ini menyatakan hal tersebut saat menjawab soal kegagalan dirinya meraih tiket PON sela-

ma dua kali tampil di PraPON atletik tahun 2019. Padahal Arif merupakan atlet unggulan NTB yang sudah berkali-kali mengharumkan nama NTB di level nasional.

Terakhir, dia berhasil meraih medali emas di nomor estafet 4x400 meter di PON Jawa Barat (Jabar) 2017. Selain pernah menyumbang medali emas ia juga berhasil meraih medali perak di nomor perorangan di PON. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini adalah ketika Arif selalu gagal meraih limit PON ketika dua kali tampil di Pra-PON tahun 2019. Dimana pada Pra-PON Atletik Jatim Open di Jawa Timur bulan April lalu dia gagal meraih tiket PON.

Begitu juga di Pra-PON atletik Jawa Barat (Jabar), Agustus 2019. Padahal di setiap kali latihan Arif mengaku selalu mencatatkan waktu lebih baik.

Sayangnya, tampil di dua Pra-PON atletik tahun 2019 Arif berusaha mengejar limit PON 49,00 detik di nomor 400 meter. Namun catatan waktunya selalu kurang dari 49,00 detik. Hal itu membuat dia gagal meraih tiket PON. Terakhir ia mencatat waktu 49,19 detik di Pra-PON atletik Jabar, Agustus 2019.

Catatan itu paling buruk selama ia tampil di Pra-PON, dimana pada Pra-PON sebelumnya ia selalu meraih medali dengan catatan waktu 48,45 detik.(fan)

19 Mesin Produksi IKM NTB Jalani Uji Kelayakan Dari Hal. 1 harus di mulai dengan mengembangkan industri permesinan. Menurutnya, dengan hadirnya industri permesinan, maka akan meningkatkan produktivitas di berbagai sektor usaha ekonomi produktif.

Doktor Zul juga menyatakan bahwa industrialisasi tidak semudah membalik telapak tangan. Akan tetapi butuh proses, ketekunan dan perjuangan, sehingga tidak bisa langsung jadi. ‘’Dibutuhkan tekad dan kemauan yang kuatlah yang akan membuat kita optimis dan berhasil,’’ tegasnya.

Gubernur menilai hasil karya anak-anak NTB ini, sangatlah inovatif. Sehingga dengan mesin-mesin itu, kelak akan sangat memudahkan kerja manual kita menjadi lebih cepat. ‘’Inilah era menuju industrialisasi di NTB,’’ ujarnya.

Ketua Tim Pengujian Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Balai Besar Mekanisme Pertanian (BBP Mektan) Dr. Ir. Teguh Wikan Widodo, MSc mengatakan, uji kelayakan dan uji sertifikasi penting dilakukan, sebagai salah satu proteksi kepada konsumen sebelum sebuah produk diedarkan kepada masyarakat.

Menurutnya, sebelum alat beredar di pasaran dan ikut tender di LKPP, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi

dan dimiliki adalah tes report. ‘’Ini untuk melindungi konsumen, sehingga alat-alat yang digunakan sudah memiliki kinerja yang berstandar SNI. Bila belum ada, maka harus diusahakan dengan pendekatan ilmiah,’’ jelas Teguh.

Ia juga menjelaskan bahwa mesin yang dibuat dikatakan layak bila bahan dan alat yang dipergunakan juga sesuai dengan SNI. Contohnya Treser, memiliki standar SNI khusus Treser baik itu kapasitas, ukurannya dan lainnya sesuai kesepakatan pabrik di Indonesia. ‘’Jadi yang belum lulus uji kelayakan, kita dorong untuk memperbaiki alatnya agar memenuhi kelayakan sesuai SNI. Misalnya keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan,’’ jelasnya.

Sementara itu, Kepala UPTD. STIP NTB M. Khairul Ihwan, ST, MT, mengatakan bahwa IKM ini adalah binaan Dinas Perindustrian NTB. ‘’STIP hanya mengawal pengembangan teknologinya saja,’’kata Iwan.

Menurutnya keseriusan Pemrov NTB untuk mewujudkan program industrialisasi, pada Desember akhir nanti akan dilakukan uji kelayakan terhadap 20 mesin lagi. ‘’Sehingga total mesin yang akan memperoleh SNI sekitar 39 mesin,’’ sebutnya.

Diharapkan industri di NTB dapat memanfaatkan mesin yang diproduksi langsung di daerah setelah layak

menyandang SNI. Sehingga seluruh produksi mesin tersebut akan didorong agar bisa terserap hingga ke daerah.

Berdasarkan data di Dinas Perindustrian NTB, 19 mesin tersebut antara lain mesin pengupas jagung, dikembangkan oleh UD. Restu Ibu dari Kabupaten Lombok Timur. Ada tungku gasifikasi yang dibuat oleh CV. Rotani yang berada di Kota Mataram.

Kemudian mesin sangrai kopi dikembangkan UD. Mataram Teknik dari Lombok Barat.

Selanjutnya, mesin cacah lamtoro dikembangkan PT. Gerbang NTB Emas (GNE) dari Kota Mataram. Kemudian CV. Ondak Jaya Teknik, mengembangkan mesin spiner , mesin kupas kopi kering, mesin pemipil jagung.

IKM yang berlokasi di Lotim ini juga, mengembangkan mesin pengurai serabut kelapa dengan kapasitas 300 Kg per jam, mesin emping jagung, mesin cuci telur, mesin mixer pakan ternak, mesin cacah sampah organic. Mesin cacah krepek ,mesin sangrai kopi, mesin cacah sampah toss-m, mesin rajang sampah buah. Mesin mixer magot (larva lalat), mesin cetak pelet magot dan peralatan press cetak tahu.

Fasilitasi Sertifikasi Penerapan SNI bagi IKM Logam dan Mesin di STIP NTB, berlangsung dari tanggal 2 Desember hingga 7 Desember 2019. (r)

PT. PII Pastikan Investasi di KEK Mandalika Aman Dari Hal. 1 Investasi tersebut untuk membiayai semua pembangunan berbagai infrastruktur penunjang di kawasan The Mandalika. Dengan nilai jaminan sesuai investasi yang masuk. ‘’Misal ada investor masuk membangun di kawasan The Mandalika. Dengan kontrak investasi selama 15 tahun.

Namun baru berjalan tujuh tahun investor tersebut merugi, karena terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah terkait pengembangan kawasan The Mandalika. Maka berapa nilai investasi yang sudah masuk itulah yang

akan kita bayar ke investor bersangkutan,’’ tandasnya.

Investor dalam ini, tidak hanya investor lokal ataupun nasional. Tetapi investor luar negeri juga tetap mendapat perlakuan yang sama. Jadi tidak ada alasan para investor untuk ragu apalagi takut berinvestasi di kawasan The Mandalika, karena sudah ada PT. PII sebagai penjaminnya.

Selain dengan ITDC, PT. PII sampai sejauh ini sudah menjalani kerjasama dengan sekitar 20 perusahaan dan BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur. Tetapi khusus yang berkaitan dengan infrastruktur pariwisata, baru dengan ITDC saja. ‘’Untuk Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK), kita baru bekerjasama dengan ITDC,’’ ujarnya.

Ke depan, PT. PII sendiri akan terus mengembangkan cakupan layanannya. Bahkan pihaknya siap bekerjasama dengan pemerintah daerah, jika pemerintah daerah ingin mendatangkan investor luar dan butuh penjaminan. Sebagai pengikat agar investor tersebut mau dan tertarik berinvestasi di daerahnya. ‘’PT. PII itukan BUMN, jadi semua BUMN, perubahaan milik negara ataupun pemerintahan daerah bisa menjadi mitra. Harapannya, investasi yang masuk semakin banyak,’’ katanya. (kir)

(Suara NTB/ist)

MENGAYUH - Salah seorang peserta mengayuh sepeda dengan cepat saat lomba di nomor Individu Time Trial (ITT) di Ajang balap sepeda bergengsi Costums Cycling Indonesia (CCI) Series XXXI yang digelar di Jalan Bypass BIL, Lombok Barat (Lobar), Jumat (6/12).

Tengah. Selanjutnya seri ke-3 Cup ini akan berkahir tanggal CCI menunjuk Lobar sebagai 8 Desember 2019.

Event yang melibatkan ratutuan rumah. Bagi tuan rumah Lobar event ini merupakan per- san peserta ini melombakan tama kali di gelar di Lobar dan kategori Men Elite (ME), Men diharapkan event ini akan men- Junior (MJ), Woman Elite (WE), Men Youth (MY), Woman Junior jadi event tahunan ISSI Lobar.

“Kami berharap event ini (WJ), dan Woman Youth (WY). menjadi event tahunan yang di Khusus untuk di Lombok Barat, gelar di Lobar. Sehingga ke pihak penyelenggara menamdepan event ini bisa lebih me- bahkan dua kategori yakni Kategori Master A (usia 40-49 tahun) riah lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bidang dan Master B (50 Tahun ke atas).

“Ini untuk menampung minat Pembinaan Prestasi (Binpres) Ikatan Sport Sepeda Indonesia para pebalap dan klub sepeda (ISSI) NTB, Hari Gunawan ke- di NTB. Olahraga ini sudah pada Suara NTB menjelaskan menjadi olahraga yang familiar bahwa balapan sepeda seri ke- di Indonesia sehingga pihak pan3 di Lobar akan berlangsung itia mengambil aspirasi mereselama tiga hari. Rencananya ka dengan melombakan dua event yang bertemakan Bupati kategori itu,” jelasnya.(fan)

Kadis PUPR Lotim dan Rekanan Jadi Tersangka Dari Hal. 1 ‘’Jadi penetapan tersangka berdasarkan alat bukti surat dan ahli sesuai pasal 184 dengan penyidikan sejak dua bulan yang lalu,’’ ujarnya.

Sedangkan dalam tahap pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) sudah sejak lama hingga dilakukan penetapan tersangka menyusulkan adanya alat bukti yang kuat. Kendati sudah ditetapkan tersangka, Kajari menyebut belum dilakukan penahanan. Karena Kejaksaan masih menunggu penghitungan kerugian negara dari BPKP. Adapun untuk pemeriksaan lanjutan dengan status tersangka secepatnya akan dilakukan. Intinya, Kejari Lotim akan bekerja sesuai dengan proses hukum yang berlaku hingga proses persidangan. Dalam fakta persidangan pun, adanya tersangka tambahan kemungkinan ada. ‘’Untuk adanya tersangka tambahan, bisa juga iya bisa juga tidak,’’ kata Kajari.

Ditambahkannya, dalam kasus ini sejumlah pihak terkait sudah diperiksa. Jumlahnya sekitar 20 orang dari beberapa unsur. Selain PPK dan pelaksana kegiatan yang saat ini sudah ditetapkan tersangka.

Sejumlah pejabat hingga pekerja dalam proyek Pasar Tradisional Sambelia juga sudah dilakukan pemeriksaan. ‘’Kita

fokus tuntaskan kasus ini. Semoga saja terbukti di fakta persidangan,’’ pungkas Kajari.

Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, mendukung sikap aparat penegak hukum (APH) baik Kepolisian maupun Kejaksaan dalam memberantas kasus korupsi di daerah ini. Ia mempersilakan apabila cukup bukti untuk mengusut tuntas adanya pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. ‘’Kita tetap mendukung tanpa adanya intervensi,’’ terangnya.

Ia mengingatkan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Lotim supaya menghindari perilaku korupsi. Kata Wabup, perilaku korupsi sangat berdampak buruk terhadap pembangunan di daerah terutama dapat menyengsarakan umat.

Terlebih, belum lama ini Pemda Lotim bersama pihak terkait lainnya melakukan MoU terkait WBK dan WBBM. Akan tetapi, ditegaskan Wabup bahwa dalam persoalan hukum harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Penetapan tersangka seseorang belum tentu dinyatakan bersalah. Melainkan seseorang dapat dikatakan korupsi apabila sudah ada keputusan inkracht dari Pengadilan. ‘’Setiap orang dipanggil belum tentu dia bersalah, begitupun ketika ditetapkan tersangka. Azas praduga tak bersalah harus dikedepankan,’’ tegasnya. (yon)

Pusat Tambah Tenaga Pendamping Keluarga Miskin di NTB Dari Hal. 1 Apakah bayi atau anak yang kena gizi buruk menjadi penerima PKH atau tidak.

“Kalau dia anggota penerima PKH, saya cek siapa pendampingnya. Apa penebabnya. Apakah dia jarang dibawa ke Posyandu. Apakah dia tidak diberikan makanan yang bagus oleh keluarganya.

Itu juga akan dicek. Karena tugas utama pendamping PKH seperti itu, mendampingi KPM,” jelas Wismaningsih.

Ia mengatakan pendamping PKH ang ditemukan kasus gizi pada KPM yang didampingi menjadi bahan evaluasi terhadap pendamping bersangkutan. Pendamping PKH harus aktif mendampingi keluarga miskin untuk menekan dan mencegah munculnya kasus gizi buruk maupun stunting.

Kemensos kembali merekrut sebanyak 187 pendamp-

ing PKH di NTB pada November lalu. Dengan rincian, Bima 25 orang, Dompu 12 orang, Lombok Barat 30 orang, Lombok Tengah 75 orang, Lombok Timur 6 orang. Selanjutnya, Lombok Utara 13 orang, Sumbawa 2 orang, Sumbawa Barat 2 orang, dan Kota Mataram 22 orang.

Wismaningsih menjelaskan banyaknya pendamping PKH yang dicari di NTB tahun ini akibat banyak yang sudah mundur. Bisa jadi karena sudah menjadi PNS atau pekerjaannya lainnya. Karena pada dasarnya, pendamping PKH tak boleh double job. Mereka harus fokus menangani atau mendampingi masyarakat miskin. Ia menyebutkan jumlah SDM PKH di NTB saat ini sebanyak 1.040 orang. Ada yang menjadi pendamping, operator dan koordinator, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi. (nas)

Hutan Rusak, 40 Persen Bendungan Besar di NTB Alami Pendangkalan Dari Hal. 1 Menurut Azhar, bendungan-bendungan yang berada di sekitar kawasan hutan pasti akan mengalami pendangkalan akibat kerusakan hutan. Bahkan, katanya, seperti Bendungan Batujai, Lombok Tengah yang jauh dari kawasan hutan juga mengalami pendangkalan akibat banyaknya sampah yang masuk. ‘’Dari 11 bendungan besar, paling 40 persen yang mengalami pendangkalan. Terutama daerah-daerah yang hutannya sudah rusak,’’ ungkapnya.

Memasuki musim hujan seperti ini, pihaknya mengaku khawatir pendangkalan bendungan akan semakin meningkat. Karena hujan yang menyebabkan banjir membawa

semua material dari sungai.

Dari sungai kemudian masuk ke bendungan. ’’Maka akan menjadi dangkal bendungan kita. Keselamatan bendungan juga terganggu,’’ ucapnya.

Bukan saja infrastruktur sumber daya air yang terancam.

Menurut Azhar, jalan dan jembatan juga banyak yang rusak akibat banjir bandang karena kerusakan hutan. Seperti di Pulau Sumbawa, banyak jembatan dan jalan yang rusak sejak satu sampai dua tahun lalu. ‘’Ke depan bagaimana kita membenahi kehutanan. Walaupun sekarang menjadi kewenangan provinsi, tetapi kabupaten/kota harus ikut juga.

Karena yang lebih dekat daerah itu kabupaten/kota, membangun hutan supaya hijau bersama provinsi,’’ ajaknya.

Kondisi hutan di NTB sangat memprihatinkan. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, luas lahan kritis mencapai 680.620 hektare. Di mana, 230 ribu hektare lahan kritis tersebut berada di dalam kawasan hutan.

Dari jumlah tersebut, seluas 96.238 hektare kawasan hutan yang benar-benar gundul seperti lapangan bola. Puluhan hektare kawasan hutan yang menjadi lahan terbuka itu akibat alih fungsi lahan atau perambahan yang dilakukan masyarakat untuk tanaman semusim, seperti jagung, padi, pisang dan lainnya.

Alih fungsi lahan ini bukan hanya menjadi ancaman terjadinya bencana, seperti kekeringan dan banjir bandang. Tetapi juga, bendungan yang sudah dibangun

dengan biaya triliunan terancam tak berfungsi.

Misalnya, Bendungan Mila di Kabupaten Dompu. Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I memprediksi umur bendungan akan singkat. BWS memperkirakan bendungan tersebut hanya mampu beroperasi di bawah 10 tahun, karena kondisi hutan di daerah hulu yang beralih fungsi menjadi lahan tanaman jagung.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Hendra Ahyadi mengatakan pihaknya menjadi korban dari maraknya alih fungsi lahan hutan di NTB. Karena alih fungsi lahan di daerah hulu mengancam infrastruktur bendungan yang telah dibangun. ‘’Salah satu infrastruktur yang kita bangun, contohnya

Bendungan Mila paling ekstrem. Kami perkirakan di bawah 10 tahun, Bendungan Mila sudah tidak berfungsi,’’ ujarnya, belum lama ini.

Bendungan Tanju dan Mila di Kabupaten Dompu diperkirakan hanya beroperasi di bawah 10 tahun. Karena sedimentasi di bendungan akibat rusaknya daerah hulu. Penyebabnya, karena lahan hutan di samping genangan sudah beralih fungsi. Bahkan sampai hulu, sudah tak ada lagi tutupan lahannya karena ditanami jagung semua.

Biaya untuk pembangunan Bendungan Tanju dan Mila hampir Rp1 triliun. Sangat disayangkan infrastruktur bendungan yang dibangun dengan dana triiunan tersebut umurnya akan singkat karena rusaknya daerah hulu. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 7 Desember 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tidak Pernah Bercita-cita Jadi Guru Besar

(Suara NTB//ist)

PENGHARGAAN - Pembina GIBEI STIE AMM, Sukma Hidayat Kurnia Abadi, SH (kiri), beserta Ketua BPH STIE AMM, Dr. Luluk Fadliyanti, SE., M.Si (kanan) menjadi perwakilan penerima penghargaan secara langsung di Jakarta.

STIE AMM Raih Penghargaan Galeri Investasi Terbaik 2019 Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) Mataram, kembali mendapatkan penghargaan Galeri Investasi Terbaik di tahun 2019 ini, setelah di tahun sebelumnya Unit Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) STIE AMM juga berhasil mendapatkan penghargaan langsung dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta.

Kabag Humas STIE AMM, Ahmad Bairizki, SE., MM., menjelaskan, program yang dilaksanakan oleh PT BEI bersama dengan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyelenggarakan Acara Penghargaan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia setiap tahunnya.

Bertempat di Main Hall BEI Jakarta, Jumat (29/11), GIBEI STIE AMM menjadi satu-satunya perwakilan dari NTB yang berhasil meraih penghargaan bergengsi tersebut. Pembina GIBEI STIE AMM, Sukma Hidayat Kurnia Abadi, SH, beserta Ketua BPH STIE AMM, Dr. Luluk Fadliyanti, SE., M.Si., menjadi perwakilan penerima penghargaan secara langsung di Jakarta.

Untuk diketahui bahwa di NTB telah terdapat tujuh unit kantor perwakilan GIBEI yang telah berdiri di lima Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri di Kota Mataram, serta dua lainnya di Perguruan Tinggi Sumbawa dan Bima. Sedangakan jumlah keseluruhan Galeri Investasi yang berada di Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia yang sekarang jumlahnya telah mencapai sekitar 453 Galeri investasi.

Penghargaan ini diberikan untuk mendorong dunia pendidikan, dan masyarakat di lingkungan sekitarnya agar semakin aktif lagi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi pengetahuan pasar modal. Banyak kompetisi kompetisi yang dilakukan di masing masing wilayah maupun perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh unit Galeri Investasinya masing-masing.

Khusus untuk STIE AMM sendiri, harapan ke depan agar dapat melahirkan Generasi Digital dan Mahasiswa Millenial yang aktif dalam berinvestasi di Pasar Modal terlebih hampir semua mahasiswa sudah memahami aneka gadget. “Selain itu sebagai upaya mengubah pola pikir kaum Millenial yang awalnya hanya menabung di Bank, kini dapat menjadi pemilik berbagai perusahaan besar tanpa harus mendirikan perusahaan sendiri melalui investasi saham ke perusahaan-perusahaan tersebut di Pasar Modal,” ujar Bairizki. (ron)

Mataram (Suara NTB) Guru besar Ilmu Geologi Teknik, Geoteknik dan Mekanika Batuan dari Fakultas Teknik Prof. Ir. Didi Supriadi Agustawijaya, M.Eng., Ph.D mengungkapkan perasaan bahagianya setelah berhasil meraih jabatan fungsional tertinggi dalam bidang akademik itu. Prof. Didi Supriadi dikukuhkan dalam Sidang Senat Unram, Rabu (4/12) lalu.

“Setiap dosen, setiap orang yang berkecimpung dalam dunia akademik dan keilmuan target yang paling ingin dicapai adalah menjadi guru besar dan saya sangat bahagia sekali,” tuturnya kepada Suara NTB, Jumat (6/12).

Dengan menyandang predikat guru besar berarti menyandang tanggung jawab besar atas keil-

muan dan terlebih lagi atas masyarakat. Laki-laki kelahiran Bima, 9 Agustus 1962 silam itu juga menekankan ilmu guru besar harus bermanfaat bagi masyarakat.

Dia mengaku bahwa dirinya telah mengabdi di Unram selama 30 tahun sejak tahun 1989.

Dia juga mengaku bahwa dirinya dulu tidak pernah terfikir untuk menjadi seorang dosen, apalagi menjadi guru besar, mengingat pendidikan S1 nya dalam bidang teknik geologi yang secara umum fokus membahas masalah minyak dan pertambangan.

“Saya mau bekerja di ladang minyak seperti Pertamina, tidak ada dulu cita-cita untuk menjadi dosen, apalagi menjadi guru besar. Tapi akhirnya inilah jalan

hidup saya,” kenangnya tersenyum. Dia mengisahkan dukungan keluarga sangat berpengaruh dalam sepak terjangnya meraih gelar guru besar. Terutama Istri dan anak-anaknya yang senantiasa mendampinginya meraih kedudukan tertinggi dalam bidang akademik itu. “Ada kalanya saya lelah dan capek tapi mereka terus mendorong saya untuk meraih guru besar,” kisahnya.

Ayah dua anak itu menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan yang membuatnya banyak di lapangan selain di kampus, sehingga membuatnya memiliki dunia yang banyak warna dalam perjalanan keilmuannya. “Saya ke lapangan, lalu di kampus juga saya mengajar dan menemui mahasiswa sehingga saya tetap bahagia

dengan dunia yang banyak warna seperti ini,” akunya.

Penulis buku Geologi Teknik besutan penerbit Andi Yogyakarta itu juga mengatakan bahwa minat baca mahasiswa saat ini masih rendah. Dia berpesan untuk generasi milenial Indonesia khususnya mahasiswa agar meningkatkan minat baca bukan dengan pemahaman sempit yang hanya sekadar membaca buku atau literatur tapi juga membaca semua hal, seperti membaca lingkungan, membaca alam sekitar dan membaca halhal di luar dirinya. “Karena itulah saya membawa mahasiswa saya ke lapangan, untuk itu marilah kita lihat, marilah kita selidiki, untuk membaca itu tadi,” tutupnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

Didi Supriadi Agustawijaya

FEBI Terus Perkuat Jejaring Internasional Mataram (Suara NTB) Setelah sukses menggelar kegiatan1stInternationalConference on Finance, Business, and Banking (ICFBB), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Mataram belum lama ini kembali merajut jejaringluarnegeridenganUniversiti Teknology Mara, Melaka, Malaysia. Kali ini, lewat penyelenggaraan Simposium Antarbangsa dengan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM Malaysia.

Kegiatan ini merupakan kegiatan kedua dari rangkaian kerja sama dengan UiTM. Kegiatan pertamanya adalah memberikan bantuan kepada korban gempa di Lombok Utara. Salah satu sasarannya adalah mahasiswa FEBI UIN Mataram yang pernah berkunjung ke UiTM. Dekan FEBI UIN Mataram, Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag.,

menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk tindak lanjut MoU yang telah disepekati beberapa waktu lalu. “Kerjasama FEBI dengan UiTM merupakan kerja sama paling produktif ditandai dengan telah terlaksananya beberapa kegiatan misalnya konferensi internasional, dan termasuk kegiatan simposium yang sekarang kita gelar, “ ungkap Dekan FEBI UIN Mataram.

Kedua belah pihak berharap bahwa kerja sama harus terus berlanjut. “Semoga kerja sama ini tidak terhenti sampai di sini, kami dari UiTM menunggu kedatangan delegasi FEBI UIN

Mataram, “ katanya.

Wakil Rektor II UIN Mataram, Dr. Faizah, M.A., menyampaikan bahwa UiTM dan UIN Mataram sebetulnya telah memiliki MoU berupa pertukaran mahasiswa yaitu ada mahasiswa UIN yang kuliah di UiTM dan ada mahasiswa UiTM yang kuliah di UIN, namun hal ini belum terlaksana karena persoalan administrasi yang agak ribet sehingga belum bisa terlaksana sehingga symposium ini menjadi alternatif.

“Kerjasama dalam bentuk lain tentu sangat diharapkan misalkan pada aspek penelitian/ join research sehingga berman-

faat bagi kedua lembaga terutama untuk mendukung proses akreditasi,” ungkapnya.

Pada simposium ini diisi dalam bentuk presentasi paper dari kedua pihak. Presenter dalam simposium ini berjumlah 14 orang, 10 orang dari UiTM dan 4 orang dari FEBI UIN Mataram.

Beberapa tema paper menarik dan terkait dengan tema simposium ini adalah Changes in Skills: The Requirements for New Tourism Trend, Information Technology & Tourism: A Review of Selected Applications, Exploring Attributes of Smart Tourism Destination, dan lain-lain. (dys)