Edisi Jumat 07 Desember 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 7 DESEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 227 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dari ’’Inspiring Talk With Dr. Zulkieflimansyah’’

Mahasiswa NTB di Polandia Dinilai Paling Aktif, Komunikatif dan Disiplin

(Suara NTB/ist)

yakni lima orang di Collegium Civitas University dan delapan di Vistula University. Mereka kuliah sudah hampir 2 bulan melalui Program Beasiswa NTB yang diluncurkan Zul Rohmi.

Melalui kegiatan itu para mahasiswa menyampaikan testimoni atau pengalaman pertamanya selama berada di Polandia.

Bersambung ke hal 15

KEHADIRAN Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc dan rombongan di Warsawa Polandia, Selasa (5/12) disambut hangat mahasiswa NTB. Momen berharga ini dimanfaatkan mahasiswa tersebut untuk menggelar kegiatan bertajuk ‘’InspiringTalkWithDr.Zulkieflimansyah’’.

Untuk diketahui ada 13 mahasiswa NTB yang kuliah di Polandia.

Mereka tersebar di dua universitas

FOTO BERSAMA - Rombongan Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah foto bersama di Warsawa University of Life Science, salah satu universitas terkenal di Polandia.

Temuan BPK

OPD Nunggak Kerugian Negara Rp17 Miliar

Mataram (Suara NTB) Sedikitnya Rp17 miliar lebih tunggakan kerugian negara jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Temuan itu merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor yang statusnya belum selesai sampai November 2018. Inspektorat sebagai perpanjangan tangan, menekankan agar temuan itu segera dilunasi.

Nilai itu diketahui sisa dari tindaklanjut temuan BPK yang sudah dilunasi mencapai Rp 78.390.930.348.

Dengan persentase penyelesaian mencapai 97 persen. Sedangkan angka Rp 17.246.208.659 adalah sisa yang harus dituntaskan.

Meski tingkat penyelesaian ratarata di atas nasional, tapi menurut Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si, masih ada sisa temuan yang harus dituntaskan. Nilai Rp17 miliar lebih itu menurut dia, angka yang cukup besar dan akan terus menjadi temuan setiap tahun jika tidak dituntaskan.

Sejumlah Warga Luka-luka

(Suara NTB/nas)

Gempa Magnitudo 5,3 5,7 Guncang Lombok Mataram (Suara NTB) Gempa bumi dengan magnitudo 5,3 mengguncang Lombok, Kamis (6/12) sekitar pukul 09.02 Wita. Pusat gempa di darat pada 23 kilometer Barat Laut Mataram pada kedalaman 10 kilometer. Tidak ada korban jiwa, namun beberapa warga dilaporkan mengalami luka-luka.

Sejumlah bangunan mengalami rusak ringan.

Posko BPBD NTB mengkonfirmasi dampak gempa, guncangan dirasakan kuat selama 5 detik di Kota Mataram dan wilayah lainnya di Pulau Lombok.

Masyarakat panik dan keluar dari rumah akibat guncangan bangunan. Warga yang sedang beraktivitas berhamburan ke luar ruangan menyelamatkan diri.

Demikian juga para siswa yang sedang belajar, panik lari meninggalkan kelas untuk menyelamatkan diri. Situasi ini memaksa anak-anak sekolah sebagian dipulangkan. ‘’Demikian juga di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara, gempa terasa kuat sekitar 4-5 detik.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dys)

SEMESTER - Akibat gempa, murid MIN 3 Mataram mengerjakan soal semester di halaman dan teras sekolah, Kamis (6/12).

ada yang belum ada progress setoran sama sekali. Seperti Sekretariat DPRD NTB, tiga item dengan nilai Rp 11 juta, Rp 4 juta, Rp 309 juta. OPD lainnya RSUP NTB, temuan kerugian yang belum diselesaikan empat rekanan. Diantaraya nilai Rp 224 juta, Rp 54 juta, Rp 3,1 miliar, serta tanggung jawab direktur dan bendahara mencapai Rp 797 juta.

Temuan lainnya BPKAD sejumlah item, diantaranya Rp 41 juta, Rp 4 juta, Rp 237 juta, Dinas Perkebunan Rp 387 juta, Dinas Peternakan Rp 262 juta, Dishubkominfo Rp 104 juta, Rp 7 juta dan Rp 56 juta. Sedangkan BPSDM zero tunggakan setelah melunasi Rp 41 juta.

Temuan lainnya pada Dinas Pariwisata untuk tujuh item, dengan rincian Rp 18 juta, Rp 54 juta, Rp 12 juta, Rp 130 juta, Rp 20 juta, Rp 10 juta dan Rp 35 juta.

Temuan pada Dikbud Rp 657 juta dan RSJ Mutiara Sukma Rp 110 juta. (ars)

123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Perbaikan Permanen 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Jembatan Putus 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 akibat Bencana 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Butuh Rp120 Miliar 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567 Sejumlah jalan dan jembatan rusak akibat 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 gempa, banjir dan tanah longsor di NTB pada 123456789012345678901234567 2018 ini. Anggaran untuk perbaikan infrastruk123456789012345678901234567 tur dasar untuk mempermudah akses ekonomi 123456789012345678901234567 masyarakat tersebut membutuhkan anggaran 123456789012345678901234567 sekitar Rp120 miliar.

123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR 123456789012345678901234567 NTB, Ir. H. Syahdan, MM mengatakan angga123456789012345678901234567 ran untuk perbaikan permanen infrastruktur 123456789012345678901234567 jalan dan jembatan yang rusak akibat benca123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 na tidak ada yang dialokasikan dalam APBD 123456789012345678901234567 2019. Saat ini, penanganan yang dilakukan 123456789012345678901234567 adalah darurat, dengan membuat jembatan 123456789012345678901234567 darurat di daerah-daerah yang diterjang ban123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 jir dan longsor di Pulau Sumbawa.

123456789012345678901234567 ‘’Iya ndak ada anggarannya tahun 2019.

123456789012345678901234567 Kami di Bina Marga tahun depan, untung ada 123456789012345678901234567 DAK danAPBD totalnya Rp68 miliar,’’ kata 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Syahdan dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (6/ 123456789012345678901234567 12).

123456789012345678901234567 Dalam APBD 2019 sebut Syahdan, angga123456789012345678901234567 ran untuk bina marga hanya Rp14,5 miliar.

123456789012345678901234567 Sedangkan lewat APBN berupa Dana Alokasi 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Khusus (DAK) sekitar Rp56 miliar. Sehingga 123456789012345678901234567 kurang lebih anggaran untuk penanganan jalan 123456789012345678901234567 hanya Rp68 miliar.

123456789012345678901234567 Anggaran untuk penanganan jalan tersebut 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 sudah ada peruntukannya. Sementara untuk 123456789012345678901234567 penanganan jalan dan jembatan yang rusak 123456789012345678901234567 dan putus akibat bencana belum dialokasikan.

123456789012345678901234567 Selain minimnya alokasi anggaran untuk 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 perbaikan jalan, biaya untuk pemeliharaan 123456789012345678901234567 juga tidak ada. Untuk satu kilometer jalan, 123456789012345678901234567 membutuhkan biaya minimal Rp90 juta untuk 123456789012345678901234567 mempertahankan tingkat kemantapannya.

123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567

Soal Dana BOS Buku Madrasah 2018

Kakanwil Kemenag Minta Polisi Usut Kepala Madrasah Mataram (Suara NTB) – Kisruh pembelian buku madrasah mengusik Kanwil Kemenag NTB. Pembina kewilayahan madrasah itu mendukung aparat kepolisian menyelidiki dugaan penyimpangan pengadaan buku yang dibeli dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut. ‘’Saya minta Polda NTB bisa mengusut, membongkar seperti apa penyimpangannya,’’ tegas Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenag NTB, H.Nasrudin dikonfirmasi di ruang kerjanya, kemarin. Kakanwil mendorong Syamsudin Baharuddin baik Polda NTB mau-

pun Ombudsman RI Perwakilan NTB mengusut tuntas pembelian buku yang dananya bersumber dari BOS masingmasing madrasah tersebut.

Nasrudin menjelaskan, tiap madrasah memiliki keleluasan untuk memenuhi kebutuhan buku siswa. Memanfaatkan dana BOS. Sebanyak 20 persen dari total dana BOS dapat dipergunakan untuk membeli buku. ‘’Kita harap Polda panggil semua kepala-kepala madrasah ini. Kami pikir Polda ini membantu kita madrasah ini betul-betul, tidak mainmain. (pembelian buku) harus sesuai juknis,’’ ujarnya.

Dalam pandangan Nasrudin, pembelian buku umum

K-13 yang kini jadi objek investigasi Ombudsman dan penyelidikan Polda NTB, madrasah bersandar pada harga yang tertera pada ekatalog. Berikut dengan perusahaan penerbit buku.

Dia menyebut penerbit yang memasok buku umum ke madrasah diantaranya Balai Pustaka, Tiga Serangkai dan Pustaka Mulia. Harga buku dari penerbit juga dipandu dengan zonasi yang dibuat Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI. Bersambung ke hal 15 H. Nasrudin

(Suara NTB/why)

TO K O H Perlu Langkah Persuasif AKTIVITAS penambangan emas ilegal di Gunung Prabu, Lombok Tengah (Loteng) kian mengkhawatirkan. Bahkan, akibat kerusakan lingkungan yang terjadi mengancam pengembangan sektor pariwisata di Loteng bagian selatan.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengatakan meskipun kewenangan sektor pertambangan sudah berada di provinsi.

Namun, Pemprov tak bisa main gusur masyarakat yang melakukan penambangan.

Menurutnya, perlu upaya persuasif dilakukan Pemprov dan Pemkab Loteng menyikapi penambangan ilegal tersebut.

Bersambung ke hal 15

‘’Kami sudah melakukan gelar hasil pengawasan Rabu kemarin. Meminta kepada semua OPD yang masih punya catatan tunggakan, agar segera menyelesaikan temuan BPK itu. Namanya temuan, tidak akan terhapus,’’ ujarnya kepada Suara NTB Kamis (6/12).

Inspektur menjelaskan, catatan temuan itu dominan pada panitia pengadaan barang dan jasa dan para rekanan. Itemnya soal pengadaan barang dan jasa serta kelebihan pembayaran pada rekanan.

Dorongan agar OPD proaktif, sebab berkaitan dengan pencapaian kinerja yang tertuang dalam RPJMD. Bahkan

tahun depan, akan jadi indikator penilaian kinerja utama yang akan dirancang khusus konsepnya di bawah pengawasan gubernur dan wakil gubernur.

Jika temuan dibiarkan mengendap, akan terus terakumulasi jadi temuan berikutnya dan tidak akan terhapus dalam catatan BPK dan APIP. Bahkan jika terus tidak ada penyelesaian, bisa saja BPK meneruskan ke Aparat Penegak Hukum (APH). ‘’Karena itu, seluruh temuan harus mendapatkan atensi dan diselesaikan,’’ terangnya.

Hal ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan Inspektorat untuk mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaiannya sesuai PP Nomor 12 tahun 2004. ‘’Harus ada tindaklanjut dan laporan progressnya ke kami. Tapi kalau memang ada kesulitan, karena berkaitan dengan temuan lama, ya harus dikomunikasikan dengan kami agar dibantu dicari jalan keluarnya,’’ jelas Ibnu Salim.

OPD yang jadi temuan itu, bahkan

SUARA NTB Jumat, 7 Desember 2018

Bagi Buku Rekening PEMERINTAH pusat kembali membagikan buku rekening ke korban gempa di dua kelurahan di Kecamatan Sandubaya. Kelurahan Bertais dan Selagalas. Secara keseluruhan tabungan berisi Rp 25 juta - Rp 50 juta dibagikan kepada 1.540 warga.

Pembagian tabungan kata Camat Sandubaya Drs. Lalu Syamsul Adnan selama tiga hari. Pembagian buku rekening dikhususkan bagi korba gempa dengan kategori rumah rusak berat.

“Data berapa yang dapat Rp50 juta dan Rp25 juta ndak hafal. Karena ini secara gelondongan disalurkan,” kata Syamsul ditemui Rabu (5/12).

Terlepas dari pembagian buku tabungan tersebut, sejauh ini, masyarakat terkendala bahan seperti panel dan kelengkapan lainnya. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses pembangunan rumah instans sederhana sehat maupun rumah instans konvensional. “Panelnya ada. Bautnya yang belum datang,” aku Adnan.

Rata - rata masyarakat yang memilih Riko sudah mulai membangun. Akan tetapi, terkendala pekerja.

Pekerjaan yang sifatnya bisa dikerjakan masyarakat dilakukan secara bergotong royong. Mereka berkelompok menggali pondasi. Ada juga sebagian mencari tenaga.

Syamsul membantah bahwa ongkos pekerja mahal sehingga jadi kendala. Rencana anggaran belanja disusun Pokmas ongkos tenaga dihitung Rp 100 ribu/hari.

“Ada juga yang borongan dikasi Rp 8 juta sampai jadi atap,” jelasnya.

Pembangunan Risha 11 unit di Lingkungan Pengempel Indah hampir rampung. Tinggal menyelesaikan bagian keramik.

Namun demikian kata Syamsul, musim penghujan saat ini, kondisi masyarakat terutama di tenda tenda pengungsian cukup memprihatinkan. ”Ya, prihatin juga kita lihat warga,” ucapnya.

Syamsul menambahkan, di Kecamatan Sandubaya secara keseluruhan telah terbentuk Pokmas.

Kecuali, temuan di lapangan rumah rusak berat tapi masuk SK kategori sedang. Temuan itu belum di SK - kan karena menunggu penilain tim teknis.

Dia berharap, aplikator segera mendistribusikan panel dan material lainnya, sehingga masyarakat segera menikmati tempat tinggal mereka. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tenaga Honorer akan Direkrut Jadi P3K Mataram (Suara NTB) -

Pemerintah Kota Mataram segera merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pengangkatan P3K ini untuk mengakomodir tenaga honorer.

Seperti diketahui pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai payung hukum perekrutan P3K.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati membenarkan rencana perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tersebut. Secara teknis belum diketahui seperti apa mekanismenya karena seperti informasi diterima ada penga-

ngkatan melalui kategori dua dan non kategori dua.

“Kita masih menunggu arahan seperti apa arahannya,” kata Nelly. Perekrutan P3K tak jauh beda dengan mekanisme penerikaan calon pegawai negeri sipil. Pelamar akan mengikuti tes seleksi administrasi dan kompetensi dasar.

Nelly menambahkan, sambil mempersiapkan formasi akan diajukan terutama tenaga penjaga malam dan sopir karena tidak ada formasinya.

“Yang kita utamakan itu tenaga penjaga malam dan sopir,” sebutnya. Menjadi P3K

tak jauh bedanya dengan PNS. Gaji diperoleh sama.

Hanya saja, tidak memiliki uang pensiun seperti PNS. Pemetaan penerimaan P3K telah dilakukan. Pemetaan ini disampaikan, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Ahmad Mujahiddin, jabatan fungsi umum dan jabatan fungsi tertentu. Dari sisi usia, penerimaan P3K dari usia 20 tahun sampai 59 tahun.

Sistem perekrutannya melalui tes administasi dan kompetensi. Misalnya, pelamar yang telah memiliki sertifikasi. Pun tidak ada diten-

tukan melalui passing grade.

“Ada juga penambahan persyaratan bagi instansi tertentu. Misalnya, tes fisik untuk penerimaan personel Pol PP,” papar Muja.

Rencana penerimaan P3K disambut gembira oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Hj. Suhartini.

Menurut dia, kebijakan itu dapat mengakomodir honorer yang tidak lulus seleksi CPNS. “Baguslah kalau begitu,” ucapnya.

Permasalahan usia diharapkan tidak menjadi kendala. Suhartini meminta mulai sekarang guru honorer mempersiapkan diri untuk mengikuti Baiq Nelly Kusumawati seleksi. (cem) (Suara NTB/dok)

Lalu Syamsul Adnan (Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

SELAMATKAN DIRI - Seorang warga menggendong anaknya yang merupakan pasien di RSUD Kota Mataram sambil membawa tiang infus ke luar untuk menyelamatkan diri.

Maksimalkan Potensi Lain MENURUNNYA target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram, dapat dimaklumi oleh kalangan Dewan. Kondisi ini dimaklumi sebagai dampak dari bencana gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu. ‘’Kalau untuk tahun ini sudah bagus secara keseluruhan. Tapi ada beberapa poin atau pos-pos PAD yang bisa menutupi kekurangan dari pos yang lain,’’ kata anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., kepada Suara NTB di Mataram kemarin.

Alasan menurunnya target PAD, lanjut dia, karena menurunnya okupansi hotel di Kota Mataram. Namun di sisi lain, masih ada potensi lainnya yang kalau dimaksimalkan dapat menutupi minimnya capainya pajak hotel dan restoran. Herman mencontohkan retribusi parkir. Tetapi ini dapat dicapai kalau semua OPD bersinergi. Sehingga OPD yang potensial dapat menutupi OPD yang kurang pencapaiannya. ‘’Jadi bisa saling silang,’’ cetusnya. Untuk itu, anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini mendorong eksekutif menggarap retribusi parkir secara maksimal. ‘’Kan potensi parkir ini lebih dari Rp10 miliar. Ini bisa menutupi dari pajak hotel yang sedang sepi,’’ ujarnya. Eksekutif, lanjut Herman harus melakukan identifikasi pos-pos sumber PAD Kota Mataram. ‘’Kan paying hukumnya sudah ada. Instrumennya sudah jelas. Tinggal bagaimana sekarang good will dari Pemkot Mataram,’’ pungkasnya. Terutama Dishub (Dinas Perhubungan) dan BKD (Badan Keuangan) harus saling bersinergi dengan OPDOPD lainnya. Karena, pendapatan dari sektor parkir masih amburadul.

Politisi Gerindra ini mengakui bahwa potensi parkir di Kota Mataram sangat bagus. Oleh karena itu, uji petik untuk mengetahui potensi riil dari retribusi parkir sangat penting dilakukan. Dewan juga menyarankan agar dilakukan kajian mendalam terkait pengelolaan parkir di Kota Mataram. Mengenai bank dan pusatpusat perbelanjaan yang memberlakukan parkir gratis, Herman mengatakan bahwa Dewan akan meminta klarifikasi terkait fenomena ini kepada BKD. ‘’Mungkin mereka sudah berkoordinasi dengan BKD yang membawahi pajak parkir. Nanti kita akan minta kejelasan dalam rapat-rapat komisi. Bagaimana kesepakatan mereka. Apakah mereka menggratiskan parkir tapi mereka yang menanggung ke BKD. Sebaliknya, jangan sampai ini menjadi potensi loss,’’ t a n dasnya. (fit)

Herman (Suara NTB/dok)

Gempa, Pegawai Pemkot Berhamburan Menyelamatkan Diri Mataram (Suara NTB) Belum hilang trauma akibat gempa bumi pada Juli - Agustus lalu, Kamis (6/12), gempa berkekuatan 5,7 skala richter kembali mengguncang Pulau Lombok. Pegawai di lingkup Pemkot Mataram berhamburan menyelematkan diri.

Maya berlari ke luar ruangan. Ia terkejut dengan getaran begitu kuat di ruangannya.

Karyawan lain di lantai dua juga menyelamatkan diri dan bergemuruh oleh teriakan.

“Saya kaget. Terus lari ke

luar,” kata staf Asisten III ini Kamis (6/12).

Saat gempa terjadi, pukul 09.02 Wita, ia sedang merapikan dokumen dan mencatat surat yang masuk.

Hal serupa juga dirasakan Yuli. Kasubag Humas terkejut dan menyelematkan diri dengan turun dari lantai dua. Yang dirasakan saat itu, gedung kantornya bergerak hebat.

“Ini tiba - tiba. Kaget sekali kita di atas,” ucapnya.

Sekretaris Daerah Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswi-

to, MM., yang menerima tamu pun memilih berlari ke luar ruangan. Ia mengaku, masih trauma dengan kejadian gempa bumi Bulan Juli - Agustus lalu.

“Tiang (saya) baru terima Kadis PU di dalam ruangan. Begitu gempa saya langsung lari. Tiang masih trauma ini,” jawab Eko. Pasca gempa lima bulan lalu, ruang kerjanya tak pernah ditempati. Pasalnya, sejumlah bagian gedung retak. Gempa kemarin merupakan kali pertama masuk ruang kerjanya.

Kepala Dinas PUPR Ir. H.

Mahmuddin Tura yang berada di dalam juga berlari menyelamatkan diri. “Saya duluan lari ke luar. Pak Sekda belakangan,” ucapnya sambil tersenyum.

Mahmuddin juga mengaku trauma dengan gempa bumi berkali - kali lima bulan lalu.

Pasien Tak Dievakuasi Pasien di rumah sakit umum daerah Kota Mataram beserta petugas medis kabarnya turut menyelamatkan diri keluar. Meskipun gempa 5,7 SR, manajemen RSUD tak

mengevakuasi pasien.

Direktur RSUD dr. H.L. Herman Mahaputra mengatakan, kepanikan dirasakan oleh pasien dan tenaga medis merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, situasi mulai kondusif dan petugas kembali memberikan pelayanan.

“Aman terkendali kok. Kalaupun panik saya kira wajar,” jawabnya. Pihak rumah sakit mengambil keputusan untuk tidak mengevakuasi pasien.

Dengan harapan, tidak ada lagi gempa susulan. (cem)

USBN akan Dilaksanakan Setelah UN

(Suara NTB/cem)

RETAK - Kadis PUPR H. Mahmuddin Tura menunjukan retakan tambahan gedung Kantor Walikota Mataram 30 menit setelah gempa berkekuatan 5,7 SR,Kamis (6/12).

Kerusakan Parah Bangunan Berpotensi Bertambah Mataram (Suara NTB) Gempa bumi berkekuatan 5,7 skala richter berpotensi menyebabkan bertambah parahnya kerusakan bangunan milik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, bangunan sebelumnya kategori rusak sedang maupun ringan bisa berpotensi bertambah parah.

Guncangan gempa sangat besar. Dipastikan mempengaruhi kondisi bangunan.

“Iya, bangunan bisa bertambah parah ini,” kata Mahmuddin Kamis (6/12). Seperti bangunan gedung Kantor Walikota di Jalan Pejanggik. Retakan semakin bertambah dan dikhawatirkan membahayakan karyawan. Sepintas, ia melihat struktur kolom dan balok serta bagian lainnya men-

galami kerusakan.

“Ini saya lihat. Dulu gempa pertama gak ada. Sekarang ada tambahan retakan lagi,” kata dia sambil menunjukan retakan bangunan.

Secara keseluruhan belum diperoleh laporan dari masing - masing kelurahan. Apakah ada kerusakan parah pascagempa kemarin atau tidak. Pihaknya akan mengkoordinasikan dengan lurah maupun camat. Jika diperlukan bisa saja dilakukan asesmen kembali.

“Mudah - mudahan tidak ada lagi,” harapnya. Dia menambahkan, pascagempa Bulan Juli - Agustus lalu. Masyarakat meminta bangunan miliknya dilakukan uji kelayakan. Karena keterbatasan tenaga dan banyaknya permintaan, sehingga tak bisa dipenuhi semua. (cem)

Mataram (Suara NTB) Jadwal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tahun 2019 kemungkinan besar akan berbeda dibandingkan tahun 2018 ini. Direncanakan, USBN dilaksanakan seusai Ujian Nasional (UN). Hal itu dilakukan karena pelaksanaan UN tahun 2019 dimajukan menjadi Bulan Maret 2019. Jika USBN dilaksanakan sebelum UN, dikhawatirkan semua materi pelajaran tidak bisa tersampaikan kepadas siswa.

Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., ditemui di kantornya, Kamis (6/12) mengatakan, USBN tahun 2019 akan dilaksanakan setelah UN. “Kalau tahun 2018 ini dilaksanakan sebelum UN, kalau tahun depan dilaksanakan setelah UN,” ungkapnya.

Pelaksanaan UN Berbasis Komputer (UNBK) SMK pada 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan.

Menurut Umar, jika USBN dilaksanakan sebelum tanggal itu maka banyak materi yang belum tersampaikan dan akan merugikan siswa.

“Saya minta kemarin di Jakarta, pelaksanaan UNBK di 25 Maret, kalau lak-

sanakan USBN sebelum 25 Maret, seberapa banyak materi yang bisa disampaiakan, itu akan membuat, sangat membenani siswanya,” ujarnya.

Umar mengatakan, Jadwal UNBK yang dimajukan disebabkan karena adanya hari libur lebaran dan jadwal pemilihan umum. “Ada jadwal yang tepaksa diloncat harinya tidak beriringan, tapi itu kita anggap baik,” katanya.

Seperti pada jadwal UN SMA/MA yang dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan.

Ia mengatakan, soal UN 100 persen disiapkan oleh pemerintah pusat. Soal akan berbentuk pilihan ganda, kecuali soal Matematika SMA/MA, SMK/ MAK, dan Paket C/Ulya yang terdiri atas pilihan ganda dan isian singkat.

Demikian juga soal yang berorientasi pada penalaran tingkat tinggi (HOTS), masih diterapkan dalam UN 2019.

Terkait soal untuk USBN ada soal Pilihan Ganda sebanyak 90 persen dan soal uraian 10 persen. Masih ada soal dari pusat sebanyak 2025 persen. Sisanya, 75-80 persen soal USBN disusun oleh masing-masing guru di satuan pendidikan yang dikonsolidasikan oleh M G M P / KKG/Forum Tutor/Pokja Pondok Pesantren Salafiyah. (ron) Umar (Suara NTB/dok)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 7 Desember 2018

Halaman 3

Semarak Panen Pedet 2018

Ajang Penghargaan kepada Peternak dan Tampilnya Seribu Sapi Unggulan Giri Menang (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB menyelenggarakan Panen Pedet 2018, Kamis (6/12) kemarin di kawasan Agro Eduwisata di Banyumulek, Lombok Barat. Sebanyak 1.000 ekor sapi milik ratusan peternak dari Pulau Lombok tampil di kegiatan ini.

Seribu ekor ini masing-masing 5.000 anakan yang sukses lahir dengan teknologi Inseminasi Buatan (IB). 500 ekor, adalah indukannya. Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah hadir membuka kegiatan ini, sekaligus berkesempatan melakukan IB. Didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, drh. H. Aminurrah-

man, M. Si, Sekretaris Dinas, Iskandar Zulkarnain, S. Pt, M. Si dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Juga mewakili Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian, Drh. I Ketut Diarmita, MP adalah Ir. Sugiono MP, Direktur Perbibitan dan Produksi yang turut mengapresiasi kesuksesan pengempangan peternakan melalui program Upsus Siwab di Provinsi ini.

Acara panen pedet merupakan ajang promosi peternakan unggulan daerah. Panen Pedet (anak sapi) menjadi bagian untuk mensukseskan program nasional Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab). Selain itu, sebagai wahana pembinaan dan motivasi peternak sapi potong.

Panen pedet ini pesertanya

adalah pedet hasil program Upsus Siwab 2017 dan 2018.

Dalam laporannya, H. Aminurrahman menyampaikan, program Upsus Siwab dan Bumi Sejuta Sapi (BSS) adalah usaha adalah usaha menggugah semangat untuk mengembangkan usaha peternakan dan sumber daya ternak yang dimiliki.

Kegiatan penen Pedet Tahun 2018 ini mengambil tema “Dengan Upsus Siwab, Populasi Meningkat, Rakyat Sejahtera”.

Dengan rangkaian kegiatan, panen pedet dan lomba pedet dengan memilih yang terbaik kawin silang ras lokal. Dalam pelaksanaan Upsus Siwab, NTB di taregtakan 85.000 ekor sapi betina siap bunting di IB, realisasinya 98.931 ekor atau 116 persen dengan target bunting, 70.500 ekor dan lahir

realisasinya 55.500 ekor (dan lainnya masih menunggu kelahiran). Kegiatan lain adalah penyerahan bantuan sarana dan prasarana peternakan yang dibantu pemerintah pusat pascagempa, penyerahan polis asuransi dan klaim asuransi dari Jasindo.

Di laporkan lagi, bahwa terkait Upsus Siwab dengan penerapan teknologi IB, teknisi IB (inseminator) mendapatkan penghargaan sebagai inseminator terbaik satu nasional. Kemudian petugas pemeriksa kebuntingan mendapatkan juara terbaik satu yang mendapat penghargaan dari Kementan.

Untuk dokter hewan, wakil NTB mendapatkan penghargaan terbaik III nasional. Semua penghargaan diberikan bulan lalu di Surabaya.

Kegiatan lain pada panen pedet tahun 2018 ini, diantaranya demo IB dan pelayanan kesehatan hewan massal.

Iskandar Zulkarnain menambahkan, panen pedet adalah bentuk apresiasi kepada peternak, sekaligus sebagai evaluasi pelaksanaan program Upsus Siwab di NTB. Hasilnya, kelahiran yang sekarang ditarget sekitar 70 persen dari hasil IB telah dapat dicapai dengan hasil cukup menggembirakan.

“Keberhasilan secara umum, IB lebih dari 100 persen, bunting 90 persen dan lahir 75 persen,” jelas Iskandar.

Pada kegiatan ini, sejumlah penghargaan juga diberikan kepada peternak, atas prestasinya untuk beberapa kategori. Diantaranya, penghargaan kepada juara di kategori pedet jantan

sapi bali, juara di kategori pedet betina sapi bali, juara kategori induk sapi bali dan juara kategori pedet jantan sapi persilangan dan kategori pedet betina sapi persilangan. Penghargaan dan piagam diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Sekaligus dalam dalam kesempatan kemarin, orang nomor dua di Provinsi NTB ini mengapresisasi pelaksanaan program peternakan di provinsi ini. Terlebih, pengembangan peternakan telah dilakukan dengan teknologi, salah satunya IB. Harapannya, peternakan NTB dengan teknologi ini akan lebih maju. Hanya saja yang masih penting menjadi PR bagi pengembangan ternak adalah keamanan. Karena itulah, ia berpesan agar ternak-ternak

yang ada di NTB di proteksi dengan terus menggiatkan Siskamling bersama aparat.

Termasuk ikut serta asuransi untuk mengurangi risiko kematian dan kehilangan.

“Bagaimana peternak – peternak ini menjadi lebih nyaman untuk mendukung mata pencahariannya,” demikian Hj. Rohmi.

Kegiatan panen pedet juga diharapkan dapat memberikan semangat bagi seluruh peternak agar menjadi peternak-peternak yang lebih produktif, didukung tersedianya para inseminator yang mendampingi.

“Saya harap semoga semangat dalam membudidayakan sapi ini terus di kobarkan. Sehingga kita jadi penghasil sapi terdepan di Indonesia,” demikian Wakil Gubernur. (bul/*)

Galeri kegiatan panen pedet 2018 oleh Disnakeswan Provinsi NTB di Banyumulek

44 Dusun Terpencil Prioritas Sambungan Listrik Mataram (Suara NTB) PT PLN (Persero) telah memetakan 44 dusun terpencil di wilayah NTB untuk mengejar target rasio elektifikasi (RE) yang dijabarkan sebagai perbandingan rumah tangga berlistrik dengan jumlah total rumah tangga yang berada di suatu wilayah tertentu.

Hingga Oktober 2018, data menunjukan bahwa RE di Provinsi NTB mencapai 90 persen. Angka tersebut berada di atas target pemerintah tahun 2018 yang tertuang pada Rencana umum Kelistrikan Nasional (RUKN) yaitu sebesar 88,24 persen.

“Meskipun target telah terpenuhi, PLN terus bekerja keras untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi hingga 100% agar seluruh masyarakat dapat menikmati listrik,” terang Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah NTB, Taufiq Dwi Nurcahyo.

Untuk mempercepat peningkatan RE ini, PLN melalui Program Listrik Desa (Lissa) akan melakukan pembangunan jaringan-jaringan listrik untuk menyambungkan listrik ke daerah-daerah terpencil.

Saat ini, berdasarkan data PLN NTB, tinggal dua desa yang belum menikmati listrik di NTB. Yaitu Desa Sarae Ruma dan Desa Pusu.

Keduanya berada di Kabupaten

Bima. Sedang proses pembangunan jaringan kelistrikannya kata Taufiq, PLN menargetkan, tahun 2019 seluruh Desa di NTB sudah teraliris listrik. Baik dari sumber jaringan PLN maupun dari pembangkit yang dibangun oleh kementerian atau pemerintah daerah, seperti PLTS/PLTMH yang ada di Desa Tangkan Pulit, Desa Tepal, Desa Baodesa, dan Desa Baturotok, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa.

PLN juga akan melakukan pembangunan jaringan untuk menjangkau dusun-dusun yang belum mendapat listrik.

Pada tahun 2019, melalui Program Lissa, PLN menargetkan dapat menyambungkan listrik ke 44 dusun terpencil di NTB. Salah satunya adalah pembangunan jaringan untuk listrik daerah Batudulang – Punik yang berada di Kabupaten Sumbawa. PLN akan melakukan pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 9,15 kilometer sirkuit

(kms) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 3,5 kms.

Pembangunan jaringan ke daerah-daerah terpencil ini, lanjut Taufik, tentu tidak semudah membangun jaringan di daerah perkotaan. Misalnya ke daerah Batudulang – Punik dan Desa Tepal, kondisi jalan yang sempit di antara jurang dan tebing serta tikungan tajam membuat pengiriman material dan penanaman tiang sulit dilakukan.

“Kami butuh dukungan pemda di sini. Misalnya di beberapa sisi perlu dilakukan pemangkasan tebing agar bisa ditanami tiang listrik. Beberapa bagian jalan juga harus diperlebar, khususnya di tikungan tajam agar bisa dilewati truk pengangkut peralatan PLN,” tambah Taufiq.

Selain dusun-dusun yang belum berlistrik, secara bertahap PLN juga akan mengalirkan listrik ke desa atau dusun terpencil yang saat ini memperoleh listrik dari PLTS atau PLTMH

yang dikelola secara swadaya.

Tantangan terbesar yang dihadapi PLN adalah akses jalan ke desa-desa terpencil yang sangat sulit. Dengan adanya Program Lissa, PLN menargetkan RE di NTB meningkat menjadi 97,5 persen pada tahun 2019 dan 100 persen pada tahun 2020.

Disinggung khusus komitmen penuhi kebutuhan listrik di Sumbawa dan Bima, Taufik menjabarkan terkait produksi listrik, PLN tentu menyesuaikan dengan konsumsi kebutuhan dan penggunaan beban listrik di masing-masing wilayah.

Semakin banyak pusat beban penggunaan listrik seperti kawasan bisnis dan industri, titik keramaian dan perbaikan tingkat ekonomi masyarakat yang berimbas semakin banyaknya penggunaan peralatan elektronik, maka secara otomatis akan meningkatkan jumlah penggunaan/konsumsi energi listrik di daerah tersebut.

Saat ini, sistem kelistrikan Sumbawa memiliki beban puncak di Sumbawa sebesar 44 MW dan Bima sebesar 51 MW. Sementara, kapasitas pembangkit terpasang yang ada di sistem kelistrikan Sumbawa mencapai

63 MW dan sistem kelistrikan Bima mencapai 51 MW. Sedangkan untuk sistem kelistrikan Lombok saat ini memiliki beban puncak yang jauh lebih besar, yaitu 235 MW dengan kapasitas pembangkit 289 MW. “Konsumsi energi (kwh) listrik di Lombok lebih besar itu karena penggunaan listrik oleh pelanggan di Lombok juga lebih besar.

Kami komitmen untuk memenuhi kebutuhan listrik di s e l u r u h wilayah NTB. Jika memang ada permintaan listrik, bahkan dengan daya yang besar, baik di Sumbawa atau Bima, kamisiappenuhi kebutuhan listriknya,” tegas Taufiq.

BI Imbau Masyarakat Tukarkan Uang yang Dicabut dari Peredaran

(Suara NTB/bul)

PENUKARAN UANG - Kegiatan penukaran uang yang dinyatakan telah dicabut dari peredaran di stan Bank Indonesia di NTB Expo

Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menukarkan empat pecahan uang yang dicabut dari peredaran sampai dengan tanggal 30 Desember 2018. Empat uang yang dicabut adalah pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 1999, Rp50.000 Tahun Emisi 1999, Rp20.000 Tahun Emisi 1998, dan Rp10.000 Tahun Emisi 1998.

Penukaran uang dilakukan di kantor Bank Indonesia atau mobil kas keliling Bank Indonesia termasuk di lokasi NTB Expo 2018 di Komplek Agro Eduwisata Banyumulek, Lombok Barat, Rabu dan Kamis tanggal 5 dan 6 Desember 2018.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Ocky Ganesia dihubungi Kamis (6/12) menyebut, penukaran uang yang dinyatakan telah dicabut peredarannya mendapat respon cukup banyak dari masyarakat. Terbukti dengan kegiatan yang dilakukan, salah satunya di stan pameran di NTB Expo.

Ocky merinci, tercatat jum-

lah yang ditukarkan pecahan Rp100.000 sebesar Rp1 juta (10 lembar), pecahan Rp50.000 sebesar Rp550.000 (11 lembar), Pecahan Rp20.000 sebesar Rp440.000 (22 lembar), dan pecahan Rp10.000 sebesar Rp490.000 (48 lembar).

Khusus uang yang dicabut, penukaran dilayani setiap hari dari Senin - Jumat Jam 08.30 Wita sampai 11.30 Wita.

“Bank Indonesia juga memberikan layanan penukaran kepada mayarakat pada hari libur yaitu Sabtu dan Minggu tanggal 29 dan 30 Desember 2018,” ujarnya.

Dikatakan Ocky, uang pecahan Rp100.000 bergambar Pahlawan Proklamator Dr.Ir.Soekarno dan Dr.H Mohammad Hatta, pecahan Rp50.000 bergambar Pahlawan Nasional WR. Soepratman, pecahan Rp20.000 bergambar Pahlawan Nasional Ki Hadjar Dewantara dan pecahan Rp 10.000 bergambar Pahlawan Nasional Tjut Njak Dhien.

Dasar hukum pencabutan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia

No.10/33/PBI/2008 tanggal 25 November 2008. Peraturan Bank Indonesia mengenai pencabutan dan penarikan dari peredaran uang kertas rupiah meliputi : Bank Indonesia mencabut dan menarik uang kertas tersebut di atas dari peredaran, dan menyatakan tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah sejak tanggal 31 Desember 2008.

Uang kertas yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tersebut, dapat ditukarkan di Bank Indonesia dan/Bank Umum. Jangka waktu dan tempat penukaran terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan 30 Desember 2018, penukaran dilakukan hanya di Bank Indonesia.

“Hak untuk menuntut penukaran terhadap uang kertas yang dicabut dan ditarik dari peredaran tersebut di atas, tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan atau tanggal pencabutan atau tanggal 31 Desember 2018,” jelas Ocky. (bul)

Saat ini, PLN juga sedang melakukan pembangunan beberapa pembangkit baru untuk menambah pasokan daya listrik di Sumbawa dan Bima, antara lain PLTMG Sumbawa dan PLTMG

Bima masing-masing berkapasitas 50 MW, serta PLTU Sumbawa Barat berkapasitas 2x7 MW. Ketiga pembangkit tersebut direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2019. (bul)

SUARA NTB Jumat, 7 Desember 2018

Pengelolaan Administrasi Rendah INSPEKTORAT Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah melakukan audit terhadap puluhan desa di Lotim. Audit dilakukan lantaran puluhan desa itu pengelolaan administrasinya masih rendah, sehingga berdampak terhadap minimnya akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat di tingkat desa.

Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris, MAP saat dikonfirmasi, Kamis(6/ 12), membenarkan Inspektorat melakukan audit terhadap puluhan desa di Lotim. Dari 239 desa yang (Suara NTB/yon) ada di Kabupaten Lotim, InHaris spektorat sudah tiga kali melakukan audit. Mulai dari penyusuan APBDes dengan melakukan review pada Januari, Februari, Maret. Selanjutnya melakukan evaluasi pada bulan Agustus September. Dari evaluasi itu kemudian dilihat desa-desa yang nilainya rendah dalam pengelolaan administrasinya untuk kemudian dilakukan audit.

Selain melakukan audit, lanjut Haris, Inspektorat juga melakukan pendampingan ke semua desa yang ada. Apabila sudah dilakukan evaluasi, maka akan dilakukan pendampingan yang lebih mendalam, terutama nilai rendah, karena tidak mungkin dilakukan audit semuanya, maksimal dalam satu kecamatan terdapat 3-4 desa. Sejumlah desa yang dilakukan audit itu baik permintaan dari APH dan dari temuan Inspektorat sendiri.

Dari catatan Inspektorat, di tahun 2018 ini jumlah desa yang diaudit berdasarkan permintaan aparat kepolisian sebanyak 8 desa dan kejaksaan 8 desa, sedangkan 3 desa berdasarkan temuan Inspektorat. “Saat ini sudah dilakukan penandatanganan dengan perjanjian kerjasama bersama pemerintah provinsi,” pungkasnya. (yon)

Bupati Kembali Rombak Pejabat Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy kembali melakukan perombakan pejabat. Orang nomor satu di Lotim ini melantik pejabat administrator dan pengawas sebanyak 77 orang. Pelantikan pejabat eselon empat ini, dilakukan Bupati, di Ball Room kantor Bupati, Kamis (6/12).

Dalam sambutannya Bupati Lotim mengatakan sebagian besar di antara personel yang dilantik, dikatakannya mereka yang mengabdi pada bidang kesehatan masyarakat, bidang pendidikan, dan bidang pertanian serta peternakan.

Tiga komponen ini, disebutnya adalah komponen pokok yang harus dibenahi dan ditingkatkan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat Lotim, seperti yang disosialisasikan dulu, bahwa k edepan pembangunan harus berdasarkan keadilan, kesejahteraan dan keamanan. “Tiga komponen pejabat yang dilantik, dominan adalah untuk mengemban tugas mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan aman,” ungkap Sukiman.

Sukiman menjelaskan, bidang kesehatan perlu ditingkatkan lagi. Banyak masyarakat katagori miskin belum punya Jaminan Kesehatan Sosial (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sebagai gantinya, sudah diterbitkan kebijakan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM). Itu menjadi urusan para kepala Puskesmas, bergerak lebih intensif lagi, dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Demikian juga bidang pendidikan, Lotim disebutnya ketinggalan jauh dibandingkan Kabupaten lain. Ketinggalan dengan daerah lain tidak saja dibidang pendidikan, tetapi sama juga bidang kesehatan. Selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) terutam Unit Dikbud, mempasilitasi pengawas dan guru, manakala ada masalah. Ia inginkan tak lagi ada anak-anak yang putus sekolah. Karena bidang pendidikan dan kesehatan, salah satu unsur peningkatan Indeks Prestasi Manusia (IPM), sehingga pendidikan harus ditingkatkan sebaik-baiknya.

Sementara Senin (3/12) lalu, pejabat struktural setingkat eselon II lingkup Pemkab Lotim mengikuti asesmen. Proses asesmen atau evaluasi tersebut dilaksanakan di gedung BKD NTB, Senin (3/12) lalu. Melalui proses asesmen tersebut, membuat isu mutasi eselon II semakin menguat. Sekda Lotim, H. Rohman Farly, menjelaskan, asesmen terhadap semua kepala dinas merupakan amanat dari undang-undang. Artinya pejabat-pejabat yang diberikan amanah sebagai kepala dinas dan sudah lima tahun menjabat harus dilakukan evaluasi untuk menghindari kejenuhan.

Apabila hasil evaluasi mengatakan bahwa orang tersebut belum jenuh dan masih memiliki produktivitas tinggi, maka dapat dilanjutkan ditempat tersebut dan begitupun sebaliknya.

Sekda menegaskan, hasil asesmen ini juga dapat dijadikan oleh kepala daerah sebagai acuan untuk melakukan mutasi dan penempatan pejabat setingkat eselon II sesuai bidang keilmuannya.

“Tapi asesmen itu tidak semata-mata untuk kepentingan mutasi. Tidak ada asesmen pun mutasi tetap jalan terus,” jelasnya.

Disebutkan Sekda, yang mengikuti asesmen adalah semua pejabat eselon II lingkup Pemkab Lotim kecuali sekda dan eselon II yang baru dilantik, karena belum lima tahun. Proses evaluasi kinerja pejabat selama lima tahun sekali itu, sesuai hasilnya dapat dilakukan penggeseran, ditetapkan atau diberhentikan apabila kinerjanya kurang produktif. (rus/yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Lotim Gudangnya Desa Wisata Selong (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., menyebut Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi gudangnya desa wisata.

Banyak desa-desa yang indah dan luar biasa di Lotim. Menurut kakak kandung mantan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, ini diperlukan konsistensi dalam pengembangannya.

“Kalau konsisten maka tidak kebayang hasilnya lima tahun ke depan,” katanya saat rapat sinkronisasi program pariwisata Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lotim di kantor Bupati Lotim, Kamis (6/12) sore.

Rohmi yakin hasilnya lebih baik ke depan. Terlebih dengan komitmen besar Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy. Desa wisata, sebutnya tidak bisa disulapsulap. Pengembangannya harus betul-betul dengan menggerakkan semua potensi dari bawah.

Peranan pemerintah kemudian melakukan intervensi.

Intervensi dari pemerintah ini, katanya, harus disesuaikan dengan bidang masing-masing.

Desa-desa wisata ada kawasankawasan. Kawasan pesisir intervensi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan. Desa wisata yang ada di kawasan hutan, bisa diintervensi oleh Dinas Kehutanan termasuk Dinas Lingkungan Hidup. Kawasan pertanian intervensi oleh Dinas Pertanian.

Desa wisata dikatakan pal-

ing bisa dirasakan manfaat kemajuan pariwisata oleh masyarakat langsung. Apa yang sudah dilakukan kabupaten dinilai sudah sejalan dengan yang dilakukan Pemprov NTB. Sementara Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy mengaku Lotim adalah daerah yang kaya potensi wisata. Lotim memiliki wisata yang sangat lengkap, mulai dari pegunungan, lembah dan pantai dengan pemandangan yang menakjubkan.

Sembalun sebutnya menjadi salah satu wilayah yang dikenal sudah mendunia. Potensi Sembalun disebut dengan pemandangan Gunung Rinjani ini dilihat sama dengan pemandangan Gunung Fujiyama Jepang.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H. L. Moh. Faozal, menyebut, desa wisata di Lotim ada 25. Antara lain Sembalun, Tetebatu, Kembang Kuning, Masbagik Tmur, Pesanggrahan, Lenek, Lemor, Kembang Kuning, Limbungan Prigi dan lainnya.

Desa-desa wisata di Lotim ini

(Suara NTB/rus)

SINKRONISASI - Sinkronisasi program kepariwisataan Pemkab Lotim dengan Provinsi NTB yang dipimpin Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kamis (6/12). sudah dipetakan. Antara lain, Desa Wisata Agro, Desa Wisata Budaya, Desa Wisata Ekonomi Kreatif dan Desa Wisata Pesisir.

Desa Wisata Ekonomi Kreatif ini dikenal dengan hadirnya hasilhasil kerajinan dari warga. Sebut saja Penakak Masbagik, Loyok Sikur, ada juga Pringgasela, Suradadi dan lainnya. Namun, selama ini hasil produk ini banyak diekspor oleh orang luar Lotim.

Gempa Dekat Gili Meno, Empat Warga Luka Ringan Tanjung (Suara NTB) Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali diguncang gempa, Kamis (6/12).

Akibat kejadian itu, sedikitnya 4 orang dilaporkan mengalami luka ringan, karena psikologi warga yang masih trauma.

Informasi BMKG menyebutkan, gempa bumi bermagnitudo 5.7 (direvisi menjadi 5,3 magnitudo) terjadi pada Kamis pagi pukul 09.02 wita. Lokasinya berada di 8.37 LS dan 116.06 BT di Barat Laut Lombok Utara. Persisnya tidak jauh dari pulau eksotis Gili Meno yang menjadi destinasi wisata turis mancanegara.

Gempa berada di kedalaman 10 km, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan warga Lombok Utara saja, tetapi sampai ke Mataram dan Lombok Barat.

Akibat peristiwa itu, sebanyak 4 warga dilaporkan mengalami luka ringan.

Mereka antara lain, Mayudin asal Sandik, Lombok Barat. Pria 36 tahun itu bekerja sebagai buruh bangunan. Saat kejadian, ia dan rekannya tengah mengerjakan bagian atap pada salah satu perumahan di Jambianom, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara. Korban mengalami memar di bagian pinggul dan sempat dirawat di RSUD KLU. Sementara 3 orang korban lain, mendapat perawatan di Puskesmas Tanjung.

Antara lain , Ikhsan alamat Dusun Beriri Genteng, Desa Tanjung yang mengalami luka robek di bagian kaki akibat terjatuh dari sepeda motor. Selanjutnya Muhaimin alamat Dusun Sigar Penjalin, Desa Tanjung yang mengalami luka robek di kaki. Terakhir, M. Irfan

(Suara NTB/ist)

DIBAWA - Warga yang terluka akibat gempa di KLU dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dari tim medis. alamat Desa Tanjung yang mengalami luka robek di kaki.

Penuturan rekan korban Mahyudin, yakni Arnoldi, kepada wartawan mengaku ia dan korban bekerja di BTN Jambianom. Saat gempa bangunan tempatnya bekerja terguncang. Korban yang berada di bagian atap terjatuh, karena hilang keseimbangan.

“Ketinggian tempatnya jatuh antara 4 sampai 6 meter. Ia mengeluhkan sakit di pinggul sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit,” ujar Arnoldi di RSUD KLU. Korban hanya sebentar dirawat di RSUD. Atas dasar permintaan korban dan pihak keluarga, ia minta pulang paksa kepada pihak RSUD. Sementara itu, Kabid Penanggulangan Bencana, BPBD KLU, Ketut Pasek, menyatakan skala gempa direvisi oleh BMKG menjadi 5,3 magnitudo.

Lokasi gempa berada di Barat Laut Lombok Utara tidak jauh dari kawasan wisata Gili Meno pada kedalaman 10 km.

“Cukup dangkal ini, sehingga kemungkinan dampak rusaknya tinggi. Tapi Alhamdulillah Informasi dari TRC mengatakan tidak ada korban meninggal. Beberapa yang

luka langsung dirawat ke RSUD Tanjung,” ujarnya.

Anggota TRC, sebut dia, sudah turun memantau pascagempa. Saat gempa pihaknya juga sudah mengecek bangunan sekolah yang masih berdiri pascagempa 5 Agustus 2018 lalu. “Termasuk SMPN 1 Tanjung yang gedungnya sudah mulai digunakan, kita cek. Anakanak yang ujian pada jam kedua ditunda. Kalau di tempat lain anggota TCR melaporkan ke kita kondisinya cukup aman dan terkendali,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris BPBD KLU, Evi Winarni, M.Si., mengimbau warga untuk tetap tenang dan waspada terkait masalah gempa yang terjadi pada Kamis pagi. Terjadinya gempa tidak bisa diprediksi sewaktu-waktu, tidak juga ada alat yang bisa memprediksi kapan akan terjadi gempa.

“Yang penting tetap waspada. Saya rasa memang banyak warga kita yang rumahnya bisa ditempati, kalau terjadi gempa, waspada, hindari bangunan yang berpotensi runtuh,” imbangnya. (ari)

Produk karya kerajinan warga Lotim diklaim dari daerah lain. Untuk itu, seperti Penakak dan desa penghasil kerajinan tangan ini harus dikembalikan, sebagai perajin handicraft. ‘’Potong tali rantai yang menjadikan pengerajin hanya sekadar jadi buruh,’’ sarannya.

Begitupun Loyok yang dulu sangat dikenal sebagai penghasil kerajinan tangan. Tapi Loyok

sekarang tak lagi bisa produksi.

“Kita kembalikan semangat produksi di sentra kerajinan,” ungkapnya. Selanjutnya ada Desa wisata Agro. Seperti Sembalun yang akan coba didesain hasil produksi pertanian bisa langsung petani dapat mengakses pasar.

Dalam hal ini, tali rantai para tengkulak harus dipotong. ‘’Petani tidak lagi bisa bergantung pada tengkulak,’’ ujarnya. (rus)

Kabel PJU Rusak Akibat Proyek, Dishub KLU Bingung Klaim Perbaikan Tanjung (Suara NTB) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara (Dishublutkan KLU) kebingungan bagaimana memperbaiki kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) yang rusak akibat proyek perluasan jalan nasional. Di ruas jalan dari Dusun Telok Dalem, Desa Medana hingga Dusun Prawira, desa Sokong - wilayah Kecamatan Tanjung, lampu PJU padam, karena instalasinya rusak akibat pengerukan alat berat.

Kepala Dishublutkan KLU, Agus Tisno, S.Sos., di ruang kerjanya, Kamis (6/12) mengakui banyak menerima keluhan yang masuk perihal lampu PJU yang banyak padam pada malam hari. Warga meminta Pemda KLU segera memperbaiki PJU tersebut demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

“Benar, lampu PJU banyak mati karena kabel rusak akibat pelebaran jalan oleh kontraktor. Saya juga tidak tahu, ke mana saya harus komplain?” tanya Agus Tisno.

Agus menerangkan, lampu PJU tersebut baru dipasang pada tahun 2018 ini. Secara aturan, padamnya lampu PJU karena alasan teknis masih menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memperbaiki. Namun pada kasus ini berbeda, padamnya PJU karena rusaknya instalasi lebih disebabkan campur tangan kontraktor yang mengerjakan proyek pelebaran jalan milik Pemprov NTB. Sejak awal mendengar proyek pelebaran jalan nasional, ia mewanti-wanti agar kabel PJU yang tertanam di pinggir jalan nasional tersebut tidak sampai rusak. Ternyata benar, pada instalasi PJU smart diketahui kabelnya terkelupas dan rusak.

“Banyak kabel terputus hampir di semua titik karena kabel tersambung dari titik ke titik. PJU dari Medana sampai Sokong mati,” katanya.

(Suara NTB/ari)

Agus Tisno Pihaknya lanjut Tisno, sudah meminta staf untuk turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan pelaksana proyek.

Didapati beberapa titik seperti di depan Samsat Taniung, kabel PJU terkelupas. Hingga petugas Dishub terpaksa mematikan PJU agar tidak terjadi konslet yang membahayakan keamanan warga. Sementara di seputaran Dusun Prawira, kabel-kabel terputus.

“Pertanyaan kita, siapa yang bertanggungjawab. Melalui media kita berharap, PU Provinsi tegas dan memberi instruksi kepada kontraktor proyek,” katanya.

Pihaknya juga akan mengupayakan untuk bersurat kepada perusahaan yang mengadakan PJU Smart. Dengan pertimbangan sosial, perusahaan diharapkan bersedia ikut memperbaiki. “Memang ini dilema, di satu sisi lebar jalan bagus tapi atasnya mati,” imbuhnya.

Untuk diketahui, proyek PJU Smart di KLU sudah terpasang di 160 titik seperti KLU dari ruas jalan Dusun Karang Kates, Desa Gondang, Kecamatan Gangga sampai Dusun Teluk Dalem. PJU dipasang pada jarak sekitar 50 meter, dan sudah menyala sejak pertengahan 2018 lalu. (ari)

SUARA NTB Jumat, 7 Desember 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Selesaikan Tambang Gunung Prabu

Sertifikat Tanah Korban Gempa Diprioritaskan MENTERI Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dr. Sofyan Djalil memastikan pembuatan sertifikat tanah korban gempa menjadi prioritas pihak BPN. Pembuatan sertifikat itu akan dilakukan 2019 mendatang.

Pihaknya telah memprogramkan untuk mempercepat pembuatan sertifikat tanah milik korban gempa tersebut.

Pasalnya, serifikat ini menjadi salah satu syarat pencairan dana bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa. “Untuk korban, se(Suara NTB/her) luruh tanah yang terkena gemSofyan Djalil pa akan kita sertifikatkan kembali, kalau hilang sertifikatnya,” ujarnya usai menghadiri acara pembagian sertifikat tanah gratis bagi masyarakat di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, Kamis (6/12).

Pihaknya menargetkan pensertifikatan tanah korban gempa rampung pada tahun 2021. Untuk seluruh korban gempa di NTB baik para korban gempa yang memang belum memiliki sertifikat tanah.”Itu juga karena programnya PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap), seluruh tanah akan kita sertifikatkan, kalau tidak sengketa dan mereka punya bukti akan disertifikatkan,” tegasnya.

Terkait program PTSL itu, Sofyan mengaku jika Kementerian ATR menargetkan pensertifikatan sebanyak 170 ribu lahan di NTB pada tahun 2018. Dimana untuk Lobar sendiri sebanyak 125 ribu tanah milik masyarakat. Hanya saja sejauh ini yang sudah terealisasi sebanyak 2.156 lahan. Sedangkan sisanya masih akan berlanjut hingga 2021 mendatang. (her)

Pusakata dan RAN Band Siap Beri Kejutan di Sunset Senggigi Jazz Giri Menang (Suara NTB) Jelang perhelatan Mandiri Sunset Jazz 2018 yang tinggal menunggu hari, sejumlah penyanyi dan grup band yang akan tampil akan memberikan kejutan bagi para penikmat jazz yang hadir di Senggigi, Ahad 9 Desember nanti. Di antaranya RAN Band dan Pusakata bakal menampilkan kejutan saat tampil di event tahunan tanggal 9 Desember tersebut.

“Kami akan membawakan beberapa lagu baru yang rencananya akan masuk dalam album perdana Pusakata and The Panganans di awal tahun nanti,” ujar Istiqomah, punggawa Pusakata, Kamis (6/12).

Pusakata mengaku sudah tidak sabar untuk manggung di tepi Pantai Senggigi. Menurutnya, bermain musik di tepi pantai selalu mendatangkan inspirasi untuk terus berkarya kembali. “Menggabungkan musik dan keindahan sunset di Lombok memang selalu menginspasi untuk selalu berkarya, itu hal yang mendasari Pusakata and The Panganans untuk ikut ambil bagian di event tersebut,” tutur Istiqomah.

Senada dengan Pusakata, RAN Band pun mengaku ingin segera hadir di Lombok. Rayi Putra Rahardjo, vokalist band yang terkenal dengan album Pandangan Pertama itu mengatakan bahwa ia dan Asta serta Nino juga tidak sabar untuk manggung di Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018.

Menurutnya, menghibur orang sembari menikmati keindahan pantai merupakan kesempatan langka. RAN, akunya, tidak akan melewatkan momentum spesial yang jarang mereka temukan itu. “Menghibur orang sembari menikmati indahnya pantai Lombok merupakan kesempatan yang sulit untuk dilewatkan,” ujar Rayi. RAN juga akan memberikan sebuah kejutan untuk para penikmat musik Jazz yang hadir nanti.

Sementara itu, Asdep Pengembangan Pemasaran I Reg. III, Muh. Ricky Fauziyani, mengatakan, acara musik Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 ini sangat positif untuk membangkitkan pariwisata daerah. “Pemerintah sudah menghimbau kepada Kementerian atau lembaga, kalau mengadakan event sebaiknya di NTB. Dan Alhamdulillah NTB saat ini tidak lagi bangkit, tapi sudah berlari, dengan adanya kegiatan-kegiatan atau event yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan banyak korporasi,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Bukan hanya musisi dan aransemen beragam akan ditampilkan. Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 juga didukung oleh sponsor beragam. Selain dukungan penuh Bank Mandiri, pentas ini juga disponsori oleh Kila Senggigi Beach Lombok, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nuraga Bumi Narasetu, Sheraton Senggigi Beach Resort, Holiday Resort Lombok, Aruna Senggigi Resort & Convention, The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa, Montana Premier Senggigi, Rajavilla Lombok Resort, Pos Indonesia, Indotan Lombok Bar(Suara NTB/ist) at Bangkit, dan SIAP TAMPIL - RAN Band siap tampil Phapros. (her) di Sunset Senggigi Jazz, Minggu (9/12).

Usulan Bantuan Jadup Korban Gempa di Lobar Lamban Giri Menang (Suara NTB) Pengusulan bantuan jaminan hidup (jadup) bagi korban gempa di Lombok Barat (Lobar) masih lelet. Pasalnya dari belasan ribu KK korban gempa yang mengalami rusak berat, baru 1000 KK lebih yang diusulkan oleh Pemkab Loabr ke Kementerian Sosial. Pihak Pemda berdalih jika usulan tersebut sesuai permintaan dari pusat.

“Kami sangat berharap bantuan itu segera dicairkan mengingat banyak korban gempa yang kehilangan mata pencaharian. Sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Kades Jeringo non aktif, Sahril.

Ia mempertanyakan kejelasan bantuan jadup kepada korban gempa yang sampai saat ini belum ada titik terang padahal jauh hari pascagempa pemerintah menjanjikan jadup bagi korban gempa.

Menurutnya segala macam bantuan termasuk jadup perlu dipercepat realisasi kepada korban gempa, sebab kondisi saat ini mereka sangat butuh. Lebih-lebih kondisi hujan saat ini korban gempa sangat memprihatinkan. Warga tidak hanya menderita tinggal di tenda pengungsian, namun juga sebagian besar terkendala mencari nafkah disebabkan mata pencaharian yang sudah tidak ada. Apalagi di daerahnya banyak warga yang belum beraktivitas seperti biasa. “Jangan sampai di PHP terus,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Lobar Hj. Made Ambaryati mengatakan, terkait bantuan jadup pihaknya baru mengusulkan 1000 KK lebih. Namun sejauh ini belum ada realisasi dari pemerintah, karena sesuai ketentuan jadup akan dicairkan enam bulan pascagempa. “Bulan Februari mungkin nanti kita diberitahu pencairannya, ” kata Ambar.

Pihaknya baru mengusulkan 1000 KK lebih, sesuai dengan permintaan dari pusat. Pihak pusat meminta usulan sejumlah ini, karena harus sesuai by name by address dan NIK. (her)

Pemda Diminta Duduk Bersama Praya (Suara NTB) Aktivitas tambang emas liar di kawasan Gunung Prabu Desa Prabu Praya Barat Lombok Tengah (Loteng) menyimpan potensi konflik sosial cukup besar dan bisa pecah kapan saja.

Untuk itu, perlu ada upaya penyelesaian yang bijaksana dan lebih mengedepankan pendekatan sosial ketimbang pendekatan represif atau melalui penegakan hukum.

“Hampir semua tambang rakyat (ilegal) itu menyimpan potensi konflik. Tidak terkecuali tambang emas di wilayah Gunung Prabu ini,” aku Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., kepada wartawan, Kamis (6/12).

Artinya, untuk menangani tambang emas ilegal tersebut harus hati-hati. Pendekatan yang dilakukan juga harus benar-benar tepat supaya potensi konflik yang tersimpan tidak sampai pecah. Karena kalau muncul konflik bisa mengganggu pembinaan kamtibmas di daerah ini.

Pihaknya pun secara berkala terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat di sekitar tambang. Termasuk ke penambang itu sendiri. Tujuannya membangun kesadaran bahwa yang dilakukannya menyalahi aturan dan bisa berdampak buruk kepada lingkungan sekitar dan berimplikasi pada sektor lain-

(Suara NTB/ist)

TAMBANG ILEGAL - Tampak lokasi emas tambang ilegal Gunung Prabu (kanan) dari udara. Lokasinya yang berdekatan dengan perkampungan bisa memicu konflik sosial di wilayah tersebut. nya, khususnya sektor pariwisata. “Pendekatan hukum itu bisa saja dilakukan. Tapikan efeknya bisa kemana-mana.

Karena pastinya akan ada perlawanan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komi-

si II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, mengaku menyayangkan penyelesaian soal tambang Gunung Prabu yang terkesan sangat lamban. Menurutnya, persoalan tambang emas ilegal tersebut sudah berlang-

Belum Penuhi Syarat

DD 34 Desa di Lobar Masih Diblokir

Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 34 desa di Lombok Barat (Lobar) belum bisa mencairkan Dana Desa (DD), lantaran DD bagi puluhan desa itu masih diblokir akibat belum memenuhi syarat pencairan. Beberapa syarat yang mesti dipenuhi desa untuk bisa mencairkan DD, antara lain laporan on spam, laporan realisasi pencapaian output dan rekomendasi kecamatan. Pencairan DD ini tak terkendala pelaksanaan pilkades.

“Desa yang belum keluar DD tahap ke 3 nya sebanyak 34 desa.

Masih kita blokir karena belum penuhi syarat pencairan,” kata Kepala Bidang Pemerintah Desa pada Dinas PMD Lobar Kesuma Supaka, Kamis (6/12).

Dijelaskan, DD semua desa sudah disalurkan ke rekening masing-masing. Hanya saja untuk mencairkan dana ini oleh desa harus ada rekomendasi dari pihak dinas. Rekomendasi dari dinas akan keluar jika desa sudah memenuhi syarat laporan on spam, laporan realisasi

dan rekomendasi kecamatan.

Alasan belum bisa dicairkan, karena desa belum memenuhi syarat yang ditentukan. Menurutnya, kendala DD ini bukan karena pelaksanaan pilkades. Sebab pengurusan DD ini diurus oleh pihak berbeda. Untuk tahap III ini DD yang dicairkan sebanyak Rp53 miliar. Arah pemakaian dana ini, jelasnya, persentase fisik, pemberdayaan tergantung perencanaan desa mengacu hasil musrenbang, sebab APBDes mengacu pada itu.

Terkait program padat karya tunai, diakui semua desa punya kegiatan. Sebelumnya ada 10 desa menjadi pilot projects, namun saat ini di semua desa sudah ada padat karya tunai.

Hanya saja semua kegiatan padat karya, anggaran pun tidak ditentukan berapa jumlahnya, hanya saja diatur hari orang kerja minimal 30 persen dari bidang pembangunan. “Sebelumnya minimal 10 desa jadi pilot projects, tapi sekarang sudah 119 desa ada padat karya tunai,”imbuhnya. (her)

sung bertahun-tahun. Namun sampai sekarang belum juga ada penyelesaian pasti.

Hal itu bisa mengindikasikan, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan tersebut. Atau

bisa juga imbas dari kurang seriusanya pemerintah daerah, apakah itu pemerintah kabupaten maupun provinsi dalam menyelesaian soal tambang emas liar tersebut. “Sebenarnya kalau pemerintah daerah serius, sudah sejak lama persoalan tambang emas ilegal dikawasan gunung Prabu ini selesai,” ujarnya.

Tapi bagaimanapun juga ini sudah terjadi. Yang dibutuhkan sekarang keseriusan pemerintah daerah menyelesaikan persoalan tersebut. Tentunya dengan cara-cara yang bijak supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Terutama masyarakat harus benar-benar diperhatikan.

“Dan, persolan ini tidak akan bisa selesai hanya oleh pemerintah. Harus ada keterlibatan semua pihak. Jadi penting kemudian bagaimana pemerintah bisa duduk bersama dengan semua pihak yang terkait. Untuk kemudian mencari solusi terbaik dari persoalan tersebut,” ujar Qomar.

Misalnya, jika tambang emas ilegal tersebut harus ditutup, maka harus ada solusi konkrit agar masyarakat yang menambang tetap diberdayakan. “Percuma kita tegas mau menuntup tambang. Sementara solusi bagi masyarakat tidak ada. Jelas akan memicu perlawanan,” tandas politisi asal Partai Demokrat ini. (kir)

Dua Anggota Polres Loteng Jalani Sidang Disiplin Praya (Suara NTB) Sebanyak dua anggota Polres Lombok Tengah (Loteng) saat ini harus menjalani sidang disiplin dan etik kepolisian setelah keduanya dinyatakan positif sebagai pengguna narkoba.

Keduanya pun kini terancam hukuman berat, bisa berupa pemecatan sebagai anggota Polri.

“Dari hasil tes urine terakhir yang kita gelar, ada dua anggota kita yang dinyatakan positif menggunakan narkoba,” sebut Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., kepada wartawan, Kamis (6/12). Hanya saja, Kapolres belum bersedia mengungkap identitas oknum anggota Polres Loteng dengan alasan kepentingan penyidikan.

Dikatakannya, kedua anggota Polres Loteng saat ini tengah menjalani proses sidang disiplin serta etik kepolisian dan diharapkan dalam waktu dekat ini sudah ada keputusan terkait status kedua oknum anggota.

Ia menjelaskan, sesuai aturan kepolisian jika ada oknum polisi

yang terbukti terlibat peredaran narkoba sanksinya sudah jelas.

Bisa sampai kepada pemecatan.

Tapi kalau hanya sebagai pengguna, bukan sebagai pengedar, kemungkinan sanksi direhabilitasi. Karena kalau pengguna narkoba itu termasuk kategori korban peredaran narkoba.

Namun demikian, sanksinya bisa bertambah berat. Jika kemudian oknum anggota Polres Loteng tersebut kembali mengulangi perbuatanya dan tidak mau dibina. “Prinsipnya untuk pengguna, kita kedepankan pembinaan dan rehabilitasi. Tapi kalau tidak juga bisa dibina, kemungkinan sanksinya bisa sampai kepada pemecatan,” tegasnya.

Penindakan terhadap oknum anggota yang terlibat narkoba tersebut sebagai bentuk komitmen jajarannya untuk mewujudkan institusi kepolisian yang bebas dari peredaran narkoba. Karena bagaimana bisa kepolisian memberantas peredaran narkoba, kalau di internalnya saja belum bebas dari peredaran narkoba. (kir)

Ribuan Sertifikat Tanah Polres Loteng Bekuk Delapan Terduga Dibagikan ke Lobar Pengedar Narkoba

Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) membekuk delapan terduga pengedar narkoba, selama gelaran operasi antik sejak akhir bulan November kemarin. Di mana dua pelaku di antaranya masih berstatus pelajar di salah satu SMA di Loteng. Polisi berhasil mengamankan total barang bukti 16 gram lebih.

“Para pelaku kita amankan di 6 TKP berbeda di wilayah Loteng,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., saat memberikan keterangan pers hasil operasi antik, kepada wartawan, Kamis (6/12).

Operasi dilakukan di Kota Praya, Kopang, Pujut serta Praya Timur dengan barang bukti terbanyak diperoleh saat operasi penangkapan di wilayah Kopang.

Terduga pelaku, lanjut Kapolres, seluruhnya kini sudah diamankan di Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Kecuali bagi dua terduga yang masih berstatus pelajar, masih diberikan kelonggaran untuk tetap mengikuti ujian di sekolahnya masing-masing.

(Suara NTB/kir)

PERLIHATKAN - Kapolres Loteng, Budi Santosa memperlihatkan beberapa barang bukti narkoba yang diamankan dari terduga pelaku pengedar narkoba yang berhasil diamankan dalam operasi antik, Kamis (6/12).

Dari semua barang bukti yang diamankan seluruh pelaku terindikasi sebagai pengedar dan diancam hukuman berat minimal kurungan 6 tahun. “Semua mengarah pada indikasi sebagai pengedar. Karena memang alat buktinya lengkap,” terangnya.

Terduga pelaku rata-rata termasuk pemain lama. Bahkan ada dua terduga pelaku yang tercatat sebagai residivis kasus yang sama dengan dua di ant-

aranya juga masuk target operasi (TO) Polres Loteng yang sudah sejak lama diintai aparat kepolisian. Dari hasil pengungkapan kasus narkoba tersebut, jajaran Polres Loteng masih terus melakukan pengembangan, sehingga untuk informasi identitas terduga pelaku yang diamankan sementara belum bisa diungkap demi mendukung proses pengembangan kasus narkoba tersebut. (kir)

Polres Loteng Pantau Kasus Hilangnya Stok Beras Bulog Praya (Suara NTB) Kasus dugaan hilangnya sekitar 13 ton stok beras yang ada di gudang Bulog Desa Sengkol Pujut Lombok Tengah (Loteng), kini dipantau aparat kepolisian.

Polres Loteng diyakini segera menerjunkan tim untuk menyelidiki kasus tersebut.

Demikian diungkapkan Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (6/12).

Diakuinya, pihaknya belum mendapat laporan resmi soal kasus ini. Namun bukan berarti kasus tersebut tidak dimonitor. Jika memang diperlukan, akan diterjunkan tim untuk

melakukan penyelidikan.

“Mungkin saja laporannya sudah masuk ke Polsek Pujut.

Kalau ke saya belum. Tapi tetap akan kita pantau,” terangnya.

Karena beras itukan aset negara. Jadi kalau sampai hilang, maka perlu dicurigai, apakah hilang karena memang dicuri atau kemungkinan ada indikasi digelapkan. Jangan sampai negara dirugikan dalam hal ini. Itu artinya masyarakat dirugikan. Karena untuk pengadaan beras oleh Bulog itukan menggunakan uang rakyat.

Sebelumnya, Kepala Divre Bulog NTB, Ramlan UE., membenarkan kabar hilangnya stok

beras di gudang Bulog Sengkol.

Namun itu masih dugaan awal.

Karena dari hasil perhitungan stok oleh pihaknya sebelumnya, laporan stok yang masuk dari pihak gudang berbeda sekitar 13 ton dari hasil perhitungan stok di gudang.

Atas temuan ini kepala gudang sebelumnya, saat ini sudah dibebastugaskan untuk sementara waktu sembari menunggu proses penyelidikan.

Jika memang terbukti benar ada kekurangan, maka kepala gudang sebelumnya bakal ditindak tegas. Bukan hanya tindakan dari perusahaan saja.

Tetapi bisa juga dibawa ke proses hukum. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang (Kepala BPN RI), Dr. Sofyan A. Djalil membagikan sebanyak 2.156 buah sertifikat kepada warga Lombok Barat (Lobar), Kamis (6/12). Sertifikat tersebut diserahkan melalui sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lobar.

Jumlah sertifikat tanah yang sudah diselesaikan dan diserahkan ke warga ini sendiri jauh dari target mencapai ratusan ribu buah. Kendati menteri terlambat datang dari jadwal semula, namun masyarakat penerima sertifikat tetap menunggu kehadiran menteri. Bahkan saat menunggu, sempat terjadi gempa susulan.

Akibatnya, seluruh tamu dan penerima sertifikat berhamburan turun dari Bencingah Agung tempat kegiatan berlangsung. Namun setelah diberikan arahan oleh panitia, mereka kembali duduk naik ke atas bencingah.

Satu jam kemudian menteri dan rombongan tiba.

Pembagian sertifikat diberikan secara simbolis oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, didampingi Kepala BPN NTB, Kepala BPN Lobar, Bupati Lobar bersama anggota Forkopimda. Penyerahan serti-

fikat secara simbolis diberikan kepada 14 penerima.

Menteri dalam arahannya mengatakan, tahun 2018 ini, di NTB target realisasi sertifikat sebanyak 170 ribu. Di Lobar, sebanyak 125 ribu yang saat ini terealisasi sebanyak 2.156 buah. Namun sisanya akan berakhir sampai target tahun 2021.”Yang belum dapat sertifikat tahun ini, Insya Allah tahun depan melalui program yang sama,” sebut menteri.

Karena, kata dia, presiden memerintahkan, tahun depan (2019), secara nasional ada 9 juta sertifikat yang akan dibagikan. “Tahun ini di seluruh Indonesia akan dikeluarkan sebanyak 7 juta sertifikat,” katanya.

Dari 2.156 buah sertifikat yang dibagikan di kabupaten Lobar, rinciannya adalah, 2 ribu untuk masyarakat, 84 untuk tanah hak pakai, 10 buah untuk Barang Milik Begara (BMN) dan sisanya 52 sertifikat untuk tanah wakaf dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain penyerahan sertifikat tanah program PTSL, pada acara yang sama juga diberikan piagam penghargaan dari BPN Lobar kepada Bupati Lobar, Kejaksaan Negeri Mataram, Kapolres Lobar, Kapolres Mataram atas dukungannya dalam rangka kegiatan PTSL di Lobar tahun 2017/2018.(her)

(Suara NTB/her)

POSE BERSAMA - Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil didampingi Bupati Lobar H. Fauzan Khalid pose bersama Forkominda Lobar usai pemberian penghargaan di Kantor Bupati Lobar, Kamis (6/12).

SUARA NTB Jumat, 7 Desember 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Ketua DPRD KSB Bantah Terlibat Kasus Biogas Taliwang (Suara NTB) Ketua DPRD Sumbawa Barat, M. Nasir ST,MM, membantah tudingan menyangkut keterlibatannya dalam kasus instalasi biogas yang merugikan negara sekitar Rp360 juta. Menurutnya, tuduhan tersangka HJ tidak memiliki dasar yang kuat. Dirinya juga tetap akan mengikuti permintaan dari pengadilan jika diminta memberikan kesaksian terhadap kasus tersebut.

“Saya tegaskan, apa yang dituduhkan ke saya tidak benar.

Bahkan tekanan dan intervensi dalam pembayaran hasil pekerjaan proyek yang dituduhkan juga tidak benar. Kecuali jika proyek biogas ini milik saya, maka sangat wajar jika diintervensi. Karena itu proyek negara maka sudah sangat jelas tidak boleh ada campur tangan siapapun,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (6/12).

Dikatakannya, memang saat proyek ini bermasalah, dirinya

bersama komisi III sempat turun ke lapangan melakukan pengecekan hasil pekerjaan.

Hanya saja, pengecekan ini bukan dengan maksud untuk memaksa KPA membayarnya 100 persen sesuai yang dituduhkan tersangka. Tetapi pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan supaya pelaksanaannya, tepat sasaran dan berguna bagi warga KSB. Bahkan, saat dirinya turun pengecekan bersama dengan komisi III terkait proyek biogas ini memang sudah tidak sesuai

dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga pihaknya menyarankan agar pekerjaan yang ada dibayarkan sesuai capaian di lapangan. Tidak ada unsur penekanan dan intervensi yang dilakukan dirinya ke KPA untuk tetap membayar tuntas (100 persen) pekerjaan tersebut.

“Komisi III sudah sempat turun lapangan guna melakukan pengecekan. Tapi tekanan untuk membayar pekerjaan 100 persen terhadap proyek tersebut tidak benar,” ulasnya lagi.

Ditambahkannya, dalam

proyek biogas ini, dirinya juga tidak pernah membuat kebijakan meminta KPA membayarkan hasil pekerjaan 100 persen. Kendati demikian, dirinya sudah siap jika suatu saat nanti dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam kasus yang membelit mantan Kadis ESDM itu.

Pada prinsipnya, tugas dari DPRD sebagai lembaga pengawas program yang ada di eksekutif, tidak memiliki intervensi lebih jauh dari tupoksi masing-masing. Bahkan, saat pengecekan bukan ia pribadi yang turun, melainkan bersama dengan komisi III yang saat itu membidangi masalah ESDM. “Saya tidak sendiri pada saat pengecekan proyek tersebut, melainkan bersama dengan komisi III. Sehingga kesaksian yang disampaikan oleh tersangka di

Pengadilan merupakan hal yang tidak benar,” tandasnya.

Sebelumnya, terdakwa korupsi proyek instalasi biogas KSB tahun 2013, Hajamudin menjalani sidang pemeriksaan. Mantan Kadis ESDM KSB itu menerangkan adanya upaya intervensi dari oknum legislator. Sang oknum dimaksud meminta proyek dinyatakan tuntas, padahal progresnya baru 42,08 persen.

“Ada DPR yang menekannekan saya. Terlontar ucapan Ketua Komisi III, M. Nasir, minta proyek dibayar 100 persen,” kata dia menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram, Anak Agung Ngurah Rajendra.

Permintaan legislator yang kini menjadi Ketua DPRD KSB itu, sambung dia, diucapkan

usai Komisi III turun ke lapangan meninjau proyek, sekitar 24 Desember 2013. Hajamudin yang merupakan PPK pada proyek tersebut turut serta.

Setelah itu, masih pada Desember 2013, Hajamudin meminta pendapat Sekda KSB, Musyafirin–kini Bupati KSB perihal permintaan Komisi III DPRD KSB tersebut.

“Saya ke Pak Sekda waktu itu dia bilang, jangan bayar (100 persen). Setelah itu saya putuskan untuk membayar sesuai dengan progresnya saja, yang 42 persen itu,” ucapnya.

Hajamudin menjadi terdakwa bersama, Direktur CV Agung Sembada Teguh Maramis, rekanan pemenang tender, dan Edi Sukardi, Konsultan Perencana Proyek.

Mereka didakwa kongka-

likong menyimpangkan proyek senilai Rp1,299 miliar. Pembayaran dilakukan meski capaian proyek baru mencapai 42,08 persen.

Pelaksanaannya, kontraktor mengajukan pencairan uang muka pada 6 November 2013, sebanyak Rp 259.800.000. Kemudian, pada 31 Desember 2013 mengajukan pembayaran tahap I, sebesar 546.619.000dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08 persen.

Permohonan pencairan dana tersebut disetujui PPK. Tetapi, dari pemeriksaan di lapangan, ahli Fakultas Teknik Unram menyatakan terdapat perbedaan penghitungan volume dan kualitas bangunan. Sehingga auditor menghitung kerugian negara sebesar Rp328 juta. (ils/why)

Disos Verifikasi Penerima Jadup Korban Gempa di Sumbawa

Hongkong, Favorit Pekerja Migran Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Sumbawa kini tengah melakukan verifikasi data penerima jatah hidup (jadup) untuk korban gempa di Sumbawa. Mengingat data tersebut harus masuk ke Kementerian Sosial selambatnya, 31 Desember ini.

Demikian disampaikan Kabid Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Disos Sumbawa, Mirajuddin S.T, Kamis (6/ 12). Jadup akan diberikan kepada warga yang rumahnya mengalami rusak berat selama 60 hari dengan (Suara NTB/arn) nilai Rp10 Ribu perhari perjiwa.

Mirajuddin Untuk korban yang rumahnya mengalami rusak sedang dan berat diberikan jadup selama 30 hari dengan nilai Rp10 Ribu perjiwa. “Jika ada lima anggota keluarganya, maka jadup yang diberikan Rp50 ribu perhari,”terangnya.

Sementara ini, pihaknya masih terus melakukan pendataan.

Berdasarkan SK Bupati, ada sebanyak 2.272 rumah rusak berat.

Rumah rusak sedang 2.718 unit dan rumah rusak ringan sebanyak 9.782 rumah. “Kita asumsikan saja, rata rata setiap rumah ada tiga orang anggota keluarga, maka jatuhnya ada sekitar 44.316 jiwa yang akan mendapatkan jadup. Tetapi ini baru asumsi. Pendataan rielnya sedang kita lakukan. Karena bisa saja dalam satu rumah, ada tiga orang, dua orang atau lebih dari itu,” paparnya.

Dalam proses ini, lanjut Raju panggilan akrabnya, nama pemilik rumah yang rusak akan dicocokkan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Apabila sudah sesuai, maka dari Kartu Keluarga (KK) akan terlihat jelas berapa anggota keluarganya. “Jadi ini, nantinya by name by addres. Untuk menghindari double nama,” jelasnya.

Data ini, sudah harus dimasukkan ke Kemensos RI paling lambat 31 Desember ini. Nantinya data tersebut akan diverifikasi kembali oleh tim pusat. Sehingga dipekrirakan Jadup sudah bisa dicairkan awal Februari. Pihaknya juga berharap kepada pemerintah desa untuk bisa membantu kelengkapan berkas syarat penerima jadup. Seperti fotokopi KTP dan KK. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Selama Januari hingga Oktober tahun 2018, terdapat 2.053 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Kabupaten Sumbawa berangkat ke luar negeri. Data Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Sumbawa, dari jumlah tersebut negara tujuannya didominasi ke Hongkong.

Kabid Penta Kerja Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Khaeril Anwar, S.Sos menyebutkan sebanyak 2.053 PMI wilayah Kabupaten Sumbawa yang ditempatkan ke negara tujuan. Jumlah itu terhitung sejak Januari hingga Oktober 2018 lalu. Dimana negara penempatan paling banyak yakni Hongkong dengan jumlah 828 orang. Kemudian disusul Taiwan 334, Malaysia 300, Brunei Darussalam 288 dan Singapura 280. “Negara penempatan terbanyak adalah Hongkong sebanyak 828 orang,” terangnya.

Dijelaskannya, banyaknya pekerja migran yang bekerja di Hongkong dimungkinkan karena menjanjikan dari segi penghasilan. Kemudian negara setempat juga terbuka, terutama terkait masalah ketenagakerjaan. Begitupula ke Taiwan yang menjadi negara terbanyak kedua tujuan pekerja migran asal Sumbawa.

“Sebenarnya pertama dari segi penghasilan. Kedua Hongkong juga, masalah ketenagakerjaan tidak tertutup tapi terbuka. Karena ada istilah shift, lembur dan lain sebagainya. Sehingga lebih dominan yang memilih ke Hongkong,” tukas Khaeril.

Para pekerja migran, lanjutnya, juga ada yang berangkat secara mandiri di sektor formal ke beberapa negara lainnya. Yakni ke Jepang sebanyak 17 orang, Bahrain 2 orang, Oman 1 orang, Turki 1 orang dan Kuwait 2 orang. Kebanyakan yang berangkat tersebut memiliki skill terutama di bidang perhotelan. Dimana mereka ingin meningkatkan kemampuan dan penghasilan dari sebelumnya.

“Kebanyakan adik-adik kita yang pernah bekerja di Bali. Mereka mempunyai skill, mencoba untuk meningkatkan kemampuan dan penghasilannya,” pungkasnya. (ind)

Warga Berharap Pembangunan Jembatan Bree Dilanjutkan Taliwang (Suara NTB) Warga Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berharap pembangunan jembatan di Dusun Bree dapat kembali dilanjutkan. Bagi warga sekitar, jembatan tersebut sangat dibutuhkan untuk menghubungkan seluruh wilayah desa.

“Soal jembatan itu warga kami sangat menaruh harapan besar agar bisa diselesaikan sehingga keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk akses ke seluruh wilayah desa,” terang Kepala Desa Sapugara Bree, Andi Subandi, S.Pd kepada wartawan, Kamis (6/12).

Ia menjelaskan, saat awal dibangun pada tahun 2016 lalu warga sudah sangat antusias. Sebab dengan kehadiran jembatan yang melintas tepat di atas sungai Brang Rea itu akan menjadi akses warga menuju Lang Pisak. Lang Pisak sendiri merupakan lokasi keberadaan sebagian besar area persawahan warga desa Sapugara Bree. “Ratusan hektar lahan sawah warga kami ada di seberang sungai (Lang Pisak),” paparnya.

Hingga kini untuk menuju Lang Pisak warga Sapugara Bree harus mengambil jalan memutar ke desa sebelah. Dan jika air sungai sedang surut, maka warga bisa melewati sungai dengan cara menyebrang menggunakan sampan atau rakit. “Kalau seperti sekarang air sungai mulai tinggi karena hujan, jalan satusatunya ya lewat desa sebelah,” urai Andi.

Ia mengakui, untuk mengakomodir harapan warganya tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP). Informasi yang diperoleh pihaknya, Dinas PUPRPP telah menganggarkan kelanjutan pembangunan jembatan tersebut melalui APBD tahun 2019 mendatang.

“Alhamdulillah sudah kejelasan anggarannya. Jadi harapan kami sekarang segera dieksekusi kegiatannya di awal tahun depan,” harapnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, jika jembatan di wilayah desanya itu selesai, kehadiannya tidak saja menjadi berkah warganya. Sebab jembatan itu juga akan membuka akses baru terhubungngnya kecamatan Brang Rea dengan kecamatan Taliwang melalui desa Seloto. “Jalannya ini kan tembus ke desa Seloto. Artinya kalau jembatannya selesai maka ada akses alternatif lain menghubungkan dua kecamatan,” urainya.

Untuk diketahui, jembatan di desa Sapugara Bree pembangunannya bersamaan dengan proyek jembatan Lang Sabunga di desa Tepas. Jembatan tersebut juga pada awal pembangunannya di tahun 2016 silam turut terdampak banjir yang melanda kecamatan Brang Rea kala itu. (bug)

(Suara NTB/bug)

BELUM DILANJUTKAN - Kondisi jembatan Desa Sapugara Bree yang hingga kini belum dilanjutkan pembangunannya sejak tahun 2016 lalu.

(Suara NTB/bug)

TEMPAT BACA - Bangunan Barugak Pintar sebagai tempat membaca yang sedang dibangun di pelataran Kantor Dinas Arpus KSB di lingkungan KTC.

Tingkatkan Minat Baca

Dinas Arpus KSB Bangun ”Barugak Pintar” dan Sediakan Wi-Fi Gratis Taliwang (Suara NTB) Berbagai upaya dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Terbaru, dinas ini membangun “Barugak Pintar” yang ditempatkan di pelataran kantornya sehingga masyarakat mendapat kenyamanan saat berkunjung ke perpustakaan.

Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan, Ajad Sajadah Amir menjelaskan, pembangunan “Barugak Pintar” itu juga merupakan salah satu strategi pihaknya mengatasi ruang perpustakaan yang terbatas. “Karena ruang baca di perpustakaan kita terbatas.

Jadi kita manfaatkan halaman kantor sebagai tempat membaca, maka kita buatlah barugak seperti ini,” terangnya kepada Suara NTB, Kamis (6/12).

Dibangunnya “Barugak Pintar” ini, Dinas Arpus KSB mencoba menawarkan konsep baru kepada masyarakat terkait kondisi perpustakaan. Selama ini, kata Ajad, image perpustakaan di masyarakat selalu dianggap sebagai bangunan formal. Karena berada dalam satu gedung sehing-

ga aktivitas mereka terbatas selama membaca buku.

Namun dengan hadirnya “Barugak Pintar” itu, image tersebut ingin diretas oleh Dinas Arpus KSB. Bahwa mereka tetap bisa melakukan aktivitas lainnya selama membaca buku karena berada di luar ruangan.

“Kalau mereka membaca di luar ruangan seperti ini kan kesannya ada kebebasan. Ketimbang dalam ruangan, apalagi ruang perpustakaan kita kan terbatas,” sebutnya seraya menyatakan pihaknya optimis akan terjadi peningkatan kunjungan setelah barugak yang terdiri dari dua unit itu dimanfaatkan.

“Kami yakin kalau sudah selesai barugak ini, akan makin banyak masyarakat yang datang berkunjung ke perpustakaan kami. Termasuk juga anak-anak sekolah juga pasti akan banyak yang datang karena konsep ini kekinian,” jamin Ajad.

Tidak saja “Barugak Pintar” yang dibangun Dinas Arpus KSB di halamannya kantornya. Ada juga bangunan panggung untuk pementasan. Ajad menjelaskan, panggung itu akan menjadi wadah aktualisasi masyarakat berkreasi secara literasi. Panggung itu disediakan untuk kegiatan-kegiatan mimbar ekspresi masyarakat.

“Kita bisa manfaatkan panggung itu misalnya untuk kegiatan mendongeng dan aksi-aksi keterampilan literasi masyarakat lainnya,” timpalnya.

Selanjutnya ia menyebutkan, tambahan dua fasilitas di kantornya itu, tidak akan membuat masyarakat bosan untuk datang berkunjung ke fasilitas perpustakaan. Karena masyarakat kini mempunyai dua pilihan lokasi membaca dengan konsep berbeda.

“Ya kalau mungkin mau ketenangan bisa membaca di dalam. Tapi kalau mau sekalian bersantai bisa out door dengan duduk di barugak,” sambungnya.

Sebelum di bangun “Barugak Pintar” dan panggung yang saat ini masih dalam pengerjaan, Dinas Arpus KSB sudah melengkapi fasilitas lainnya guna menarik minat masyarakat berkunjung ke perpustakaan. Sebelumnya kantor Arpus KSB telah melengkapi diri dengan jaringan internet gratis (Wi-Fi Gratis). “Kami sengaja membuka saluran internet bagi pengunjung tujuannya ketika pengunjung tidak menemukan referensi buku yang dicarinya, minimal bisa mencari lewat internet,” tukas Ajad. (bug/*)

Hadapi Pemilu, E-KTP Warga Binaan Lapas Dicetak Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Sumbawa. Upaya ini dilakukan guna menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Zulqifli kepada wartawan, Kamis (6/ 12) kemarin mengakui telah melakukan perekaman terhadap warga binaan Lapas beberapa waktu lalu. Dari perekaman tersebut sebanyak 61 KTP Elektronik berhasil dicetak.

“Jadi kita telah cetak KTP-El 61 keping untuk warga binaan Lapas. Dan kita sudah serahkan tadi ke pihak Lapas,” ujarnya.

Dijelaskannya, meskipun status mereka sebagai warga binaan di Lapas, tetapi juga mempunyai hak pilih dalam rangka Pilpres dan Pileg nantinya. Tentunya wajib pilih harus membawa KTP Elektronik saat melakukan pemilihan. Untuk itulah pihaknya melakukan perekaman dan mencetak KTP warga binaan

(Suara NTB/ist)

PENYERAHAN KTP - Kepala Disdukcapil Kabupaten Sumbawa saat menyerahkan KTP Elektronik warga binaan kepada pihak Lapas Sumbawa. tersebut. Apalagi mereka juga memenuhi persyaratan dan sesuai dengan prosedur yang ada.

“Meskipun statusnya menjadi warga binaan, tetapi mereka mempunyai hak pilih. Itu yang kita penuhi. Tentunya dipenuhi sesuai persyaratanpersyaratan dan prosedur yang ada,” terangnya.

Pihaknya melakukan perekaman ke Lapas karena sudah melakukan koordinasi dengan pihak setempat. Pihaknya juga

tetap melakukan komunikasi dengan pihak Lapas untuk perekaman selanjutnya. Jika nantinya ada warga binaan yang memenuhi syarat untuk perekaman, pihaknya akan kembali melakukan pelayanan.

“Misalnya nanti ada yang memenuhi syarat, kita akan pergi lagi melakukan pelayanan ke sana. Perkembangan setiap waktu akan terus kita tindaklanjuti.

Kita pun tetap intens berkomunikasi,” pungkasnya. (ind)

Pengawasan Dana Kelurahan Tak Serumit DD Taliwang (Suara NTB)Inspektorat Sumbawa Barat, mengaku pengawasan penggunaan dana untuk kelurahan tidak terlalu rumit jika dibandingkan pengawasan dana desa (DD). Hal ini tentu sangat beralasan, karena ratarata para pegawai di kelurahan ini merupakan PNS. Inspektur Inspektorat KSB, Ir. H. Ady Mauluddin M. Si, kepada Suara NTB, Kamis (6/12) mengatakan,memang ada rencana dari Pemerintah Pusat untuk menggelontorkan dana bagi kelurahan dengan jumlah bervariasi. Mulai angka Rp 1- 3 miliar per kelurahan yang ada di masing-masing kecamatan.

Kendati baru sebatas wacana semata, pihaknya sudah mulai mengambil ancang-ancang mengawasi penggunaan anggaran itu. Salah satu yang akan diterapkan nanti yakni pola sosialisasi kepada para lurah agar taat asas dalam penggunaan dana ini.

Apalagi para lurah merupakan PNS, sehingga upaya penyimpangan sudah seharusnya ditinggalkan.

“Memang untuk pengawasan dana kelurahan kita tidak akan repot karena mereka sudah PNS dan sudah sangat paham aturan. Tetapi jika ada yang melanggar sanksi bagi mereka juga sudah sangat jelas,” sebutnya. (ils)

KPU Sumbawa Periksa Master Surat Suara Pileg Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa telah diundang KPU RI, untuk mengecek validasi master surat suara untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Memastikan kembali keakuratan data Parpol dan nomor urut setiap Caleg peserta Pemilu di Sumbawa. Agar tidak ada kesalahan ketika suarat suara dicetak masal nantinya.

Demikian dikatakan Sekretaris KPU Sumbawa, Lamuddin S.E, Kamis (6/12). Dasar dari pembuatan suarat suara dari Daftar Caleg Tetap (DCT) yang sebelumnya telah ditetapkan. Setelah dicek, KPU Sumbawa menyatakan desain surat suara sudah sesuai dengan DCT. Suarat suara nantinya akan cicetak oleh KPU pada awal Januari 2019.

Untuk selanjutnya didistribusikan ke Kabupaten/Kota mulai Februari. “Selanjutnya, KPU Sumbawa akan mendistribusikan ke PPK dan PPS,” terang Lahmuddin.

Untuk Alat Peraga Kampanye (APK) sudah diserahkan ke parpol peserta Pemilu. Baik itu tim pemenangan Calon Presiden, Parpol peserta Pemi-

(Suara NTB/arn)

Lahmuddin lu maupun Caleg DPD. Jumlah baliho untuk tim paslon Capres sebanyak 10 baliho dan dan 16 spanduk. Jumlah yang sama untuk setiap Parpol. Sedangkan untuk Caleg DPD hanya diberikan 10 buah spanduk. Lokasi pemasangan APK dimaksud telah ditentukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemkab Sumbawa. Lokasi tersebut juga mesti dilaporkan oleh Parpol sebagai dokumentasi dan memudahkan pengawasan oleh Bawaslu. (arn)

SUARA NTB Jumat, 7 Desember 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Kerjasama Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Produk Khas Daerah Jadi Incaran Pengunjung NTB Expo 2018 Mataram (Suara NTB) Produk unggulan yang menjadi khas daerah menjadi produk yang paling banyak dicari pengunjung pada kegiatan NTB Expo tahun 2018. Tidak terkecuali di stan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu yang mewakili daerah. Diantaranya produk olahan jagung, mete, madu dan kerajinan lainnya.

Plt Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifaid, M.Pd kepada Suara NTB di arena lokasi kegiatan pameran NTB Expo tahun 2018, Kamis (6/ 12) kemarin mengungkapkan pada kain tenunan ngoli kini daerah Kabupaten Dompu memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan daerah lain. Jika sebelumnya antara tenunan ngoli Bima dan Dompu memiliki kemiripan, pembedanya hanya pada motif. Tapi saat ini ada kekhasan tersendiri yang menjadikan ngoli Dompu memiliki keunikan dan keindahan tersendiri.

“Ngoli ini menjadi ciri khas Dompu dengan motif timbul. Ini yang membedakan ngoli kita dengan Bima. Ini hasil program IKKON (program badan Ekonomi Kreatif) kemarin,” terangnya.

Produk khas daerah ini, lanjut Rifaid, akan terus disosialisasikan kepada pasar. Karena selama ini ngoli sebagai tenun khas daerah lebih banyak dikenal sebagai produk daerah Bima. Begitu juga derah produk khas daerah lainnya akan terus dibenahi dan dipasarkan.

“Keikutsertaan kita pada kegiatan ini menjadi salah satu cara memasarkan dan menyosialisasikan produk khas daerah,” katanya.

Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Ir. Hj. Serim, M.Si pada kesempatan

(Suara NTB/ula)

BERBINCANG - Plt Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifaid, M.Pd saat berbincang – bincang dengan pelaku UKM yang dilibatkan dalam kegiatan NTB Expo tahun 2018 (foto kiri). Kepala Bidang UKM, Ir Hj Serim, M.Si bersama jajarannya di stan pameran NTB Expo 2018 (foto kanan). terpisah mengungkapkan, produk khas daerah menjadi produk yang paling banyak dicari pengunjung.

Seperti produk olahan jagung, mete, kopi, madu, ikan kering, gula merah dari tebu, dan gula putih halus tebu, serta berbagai produk lain.

“Kita dikenal dengan jagung, pabrik gula dengan tebunya, mete. Makanya produk yang dicari, turunan dari produk unggulan itu,” jelasnya.

Hj Serim juga mengungkapkan, komitmen pihaknya dalam mendorong kemajuan UKM di daerah dengan ikut mendapingi UKM dalam pelatihan peningkatan kapasitas SDM, manajemen usaha, legalitas usaha hingga pada pemasaran produk. Namun pelaku UKM di daerah masih sering kali terkendala pada permodalan usaha dan jejaring. “Ini menjadi tugas kita kedepan dalam memajukan UKM di daerah,” ungkapnya.

Dalam membangun jejaring usaha, tidak lepas dari kemam-

syukur bisa ikut meramaikan kegiatan NTB Expo tahun 2018. Event ini yang pertama bagi pihaknya dalam memasarkan produk tenun khas Dompu pasca didampingi Bekraf RI melalui program IKKON 2018 yang berakhir September 2018 lalu. Karena baru pertama dipasarkan ke luar daerah, tentu masih banyak yang belum mengetahui. “Setelah ditunjukan produknya dan kualitasnya, mereka langsung tertarik,” ungkap Sumiati.

Untuk jenis tenun ngoli, ada beberapa kreasi yang ditampilkan selain sarung tenun ngoli-nya. Seperti kain selempang, sal, taplak meja, sarung bantal, tas, dompet dan berbagai kreasi lainnya.

Produk – produk ini ditampilkan dalam bentuk khas daerah pasca program inovasi melalui IKKON, juga ada produk sebelum dikreasikan. “Pengunjung sekarang rata – rata beralih ke hasil kreasi, karena ada nilai unik dan kualitas tetap terjaga,” katanya. (ula/*)

puan dan keberanian pelaku usaha. Untuk mendukung itu, berbagai terobosan dilakukan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu dengan melegalkan usaha pelaku UKM. seperti kepemilikan izin usaha, legalitas usaha dengan kepemilikan nomor P-IRT, sertifikat halal, hingga mematenkan produk di Kementerian Hukum dan HAM. “Ketika sudah ada legalitas usaha, perbankan tidak akan sunkan memberikan pinjaman modal usaha,” jelasnya.

Pada kegiatan NTB Expo 2018 ini, Dinas Koperasi UKM Dompu mengikutsertakan beberapa pelaku UKM dan ada juga yang hanya menitipkan produk. Seperti Sumiati dan Dewi untuk produk tenun, Sunarti dan Yuniar untuk produk olahan jagung, mete dan kue kering, Simbe untuk produk gula merah dari tebu, serta madu dan susu kuda dari Firman.

Sumiati, pengrajin tenun ngoli khas Dompu mengaku cukup ber-

Warga Cemas Banjir Susulan Dompu (Suara NTB) – Warga di bantaran Sungai Silo yang terdampak banjir, Rabu (5/12) kini dilanda kecemasan. Mereka dihantui kemungkinan datangnya banjir susulan di tengah cuaca ekstrem akhir-akhir ini.

Rukayah (50) Warga Lingkungan Bali I Timur Kelurahan Bali I adalah salah satu di antara banyak warga yang terdampak cukup parah. Ibu rumah tangga itu mengaku lega lantaran luapan banjir yang nyaris merendam atap rumah tidak berlangsung lama. Kini, ia punya waktu membersihkan sisa-sisa lumpur dari lantai rumah untuk dijadikan tempat istirahat malam harinya.

“Syukur kemarin cepat surut banjirnya jadi ada waktu bersihbersih rumah untuk istirahat, jadi ndak sampai mengungsi ke rumah tetangga atau bangun tenda,” ungkapnya di sela menjemur perkakas rumah tangganya yang terendam bencana tahunan tersebut.

Kendati arus Sungai Silo yang tidak pernah disentuh program normalisasi itu sudah normal, namun

diungkapkannya, sebagian besar warga di lingkungan tersebut belum sepenuhnya aman. Sebab masih ada ancaman banjir susulan yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Untuk itu, diharapkan ada solusi yang diberikan pemerintah agar setiap kali musim hujan tiba wilayahnya tidak selalu digenangi air. “Yang paling kita takutkan itu banjir malam hari karena pasti sulit kita mau selamatkan barang-barang,” ujarnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan yang dikonfirmasi terkait dampak dan ancaman bajir susulan tersebut mengakui, ada ratusan lebih rumah warga yang terdampak banjir beberapa waktu lalu.

Selain pengaruh intensitas hujan yang tinggi, kondisi sungai yang

(Suara NTB/jun)

JEMUR PERKAKAS - Rukayah (50) warga di bantaran Sungai Silo yang terdampak banjir saat menjemur perkakas rumah tangganya yang teredam air, Kamis (6/12). sudah dipadati sampah dan sedimentasi menurutnya menjadi pemicu utama meluapnya Sungai Silo untuk kesekian kalinya ini.

Karenanya, kemarin pihaknya menemui Bupati Dompu, Drs. Bambang M. Yasin untuk mengupayakan langkah normalisasi. Di samping penyaluran logistik bagi para korban terdampak. “Kita sudah data dan sekarang mau bertemu Bupati untuk meperjuangkan dilakukannya normalisasi, itu saja solusinya,” jelas dia.

Terkait ancaman banjir susulan yang dikhawatirkan warga, diakuinya memang ada jika melihat kondisi cuaca ekstrem saat ini, namun terpenting untuk sementara waktu ialah warga tetap harus menaruh kewaspadaan ketika turun hujan apalagi dengan intesitas yang tinggi. “Mudahmudahan ancamannya tidak terlalu membahayakan, cuma kita minta warga tetap waspada saja samba menunggu upaya dari pemerintah,” pungkasnya. (jun)

Marak, Pemanah Misterius di Dompu Dompu (Suara NTB) Tindak pidana penganiayaan menggunakan panah di Dompu makin marak terjadi. Selama kurun waktu enam bulan terakhir, sudah delapan orang jadi korban. Rata-rata menderita luka tusuk serius di bagian tubuh. Parahnya, sebagian besar dari korban dan terduga pelaku merupakan anak di bawah umur.

Kasatreskrim Polres Dompu, AKP. Daniel Partogi Simangungsong, S.IK., mengatakan, dari beberapa kasus yang dilaporkan tersebut baru empat tersangka yang berhasil diamankan, mereka berinisial Rn, M, N, A. “Dari bebarapa kasus itu baru empat tersangka yang berhasil kita amankan, pelaku lain masih lidik,” kata dia kepada wartawan saat menggelar jumpa pers di Mapolres, Kamis (6/12).

Selain mengamankan empat terduga pelaku yang meresahkan masyarakat tersebut, baru-baru ini juga ada dua orang yang terjaring operasi cipkon atas dugaan kepemilikan panah, ia N Warga Dusun Rasanggaro Desa Mangge Asi dan Nm asal Kelurahan Kandai II. Dari tangannya berhasil disita 10 butir anak panah, dua buah ketapel dan satu unit kendaraan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, lanjut Partogi Simangungsong, diketahui bahwa benda tajam yang dibuatnya sendiri itu sengaja dibawa saat keluar rumah untuk berjaga-jaga, karena sebelumnya sempat dikejar orang tak dikenal di Lingkungan Renda. “BB yang pengakuannya dibuat sendiri untuk berjaga-jaga ini kita temukan dalam jok motor tersangka saat operasi cipkon dilakukan,” ujarnya.

Meski diakui tidak ada korban yang dianiaya kedua remaja ini, namun berbekal barang bukti yang kerap dimanfaatkan untuk melancarkan aksi kejahatan tersebut, mereka langsung digiring ke Mapolres. Mereka terancam dijerat undang-undang darurat dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Biasanya, jelas Partogi Simangungsong, aksi kejahatan ini dilancarkan para pelaku dengan mengendarai sepeda motor.

Ketika sudah menjumpai sasaran baru anak panah dilepas kemudian kabur mengamakan diri. Hal itu yang terkadang membuat polisi sulit mengungkap keberadaan pelaku.

“Kalau motifnya, kemungkinan aksi balas dendam itu ada, cuma yang bersangkutan biasanya tidak mau menyatakan di dalam pemeriksaan terkait dengan dendam atau punya masalah dengan korban,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

BARANG BUKTI - Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP. Daniel Partogi Simangungsong, S. IK saat menunjukan barang bukti anak panah yang diamankan saat operasi cipkon baru-baru ini, Kamis (6/12).

(Suara NTB/Ist)

RENDAM SAWAH - Banjir merendam areal persawahan di Desa Taloko Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima Rabu (5/12) sore.

Banjir Terjang Dua Desa di Sanggar Bima (Suara NTB) – Dua desa di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yakni Desa Sandue dan Taloko diterjang banjir, pada Rabu (5/12) sore. Banjir tersebut akibat intensitas hujan yang cukup tinggi dari siang hingga sore.

Banjir setinggi antara 50 cm dan 1 meter tersebut merendam puluhan rumah warga, ratusan hektar sawah di Desa Taloko dan puluhan empang warga di Dusun Jalan Desa Sandue.

Kerugiannya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Camat Sanggar, Ahmad, SH mengatakan, banjir mulai merendam permukiman atau rumah warga serta area persawahan sekitar sore hari, setelah intesitas hujan yang cukup tinggi sejak siang hari dan meluapnya air sungai di Raba Taloko.

“Banjir mulai surut sesudah waktu Isya. Banjir ini juga menyebabkan puluhan warga Desa Sandue mengungsi,” katanya kepada Suara NTB. Dikatakannya selain merendam puluhan rumah warga dan ratusan area persawahan, banjir kata dia, juga merendam beberapa fasilitas publik, seperti sekolah, hingga rumah ibadah.

“Bahkan merusak pagar SDN di dusun Jala Desa Sandue,” katanya.

Diakuinya dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Sementara kerugian material yang dialami oleh warga masih dicatat hingga Ka-

mis (6/12) pagi. Namun prakiraan sementara kerugian mencapai ratusan juta. “Masih kita data sampai saat ini. Tapi diperakirakan mencapai ratusan juta,” katanya.

Menurut dia, banjir tersebut telah dilaporkan langsung kepada Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui via telepon.

Bahkan orang pertama di Kabupaten Bima itu diagendakan akan meninjau langsung ke lokasi. “Sudah kita laporkan sejak tadi malam dan rencananya hari ini akan turun ke lokasi,” ujarnya.

Ahmad menambahkan, peristiwa banjir tersebut merupakan kesekian kali terjadinya dalam tahun 2018 ini. Meski intesitas hujan ringan, air banjir akan langsung meluap masuk ke rumah warga. “Hutan kita sudah habis dibabat untuk dijadikan lahan penanaman jagung. Banjir merendam walaupun hujan dengan intensitas sedang,” katanya.

Sementara, Kasubit Penanggulangan Darurat Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Bambang Hermawan S.Sos mengaku pihaknya telah menerima laporan adanya banjir di Kecamatan Sanggar tersebut.

“Banjir terjadi sore kemarin dan hingga saat ini sejumlah petugas sudah di lokasi. Kami meminta warga tetap meningkatkan kewaspadaan,” pungkasnya. (uki)

Halaman 7

SUARA NTB

Jumat, 7 Desember 2018

Halaman 8

BKOW Bergerak, NTB Cepat Alami Perubahan Mataram (Suara NTB) Peran Organisasi Wanita dalam pembangunan di NTB dinilai sangat penting. Bahkan jika semua organisasi wanita yang berjumlah 43 di NTB bergerak, maka NTB akan lebih cepat mengalami perubahan dari kondisi saat ini.

Ketua Umum Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd nengatakan, para wanita atau ibu-ibu merupakan modal terbesar dalam pembangunan di NTB. Wakil Gubernur NTB

ini mengatakan NTB punya pekerjaan rumah (PR) yang besar dalam pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan lingkungan.

“Ibu-ibu adalah modal terbesar dalam pembangunan ini.

Multiplier effect sangat besar kalau ibu-ibu. Ibu-bu menjadi pilar utama dalam membangun keluarga,” kata Wagub saat pembukaan sosialisasi Sistem Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan Bagi Anggota BKOW dan GOW se - Pulau Lombok di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (6/12) siang.

Pada kesempatan tersebut Wagub mengajak Ibu-ibu yang tergabung dalam BKOW dan GOW menggaungkan sadar terhadap kebersihan lingkun-

Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd

gan. “Kalau bergerak organisasi wanita, selesai masalah di NTB,” kata Wagub.

Menurutnya, kunci menyelesaikan berbagai persoalan dasar seperti masalah pendidikan, kesehatan dan lingkungan ada pada wanita. Ia mengatakan wanita punya peran yang sangat besar dalam pembangunan.

“Itu harus kita pahami.

Tinggal kita mau memerankan diri dengan baik. Mulai dari rumah, lingkungan, organisasi yang kita pimpin, dan akhirnya pada skup yang lebih luas. Mari kita mulai dari diri kita semua,” ajaknya.

Orang nomor dua di NTB ini mengingatkan masalah kesehatan menjadi PR besar bersama.

Dengan bergeraknya BKOW mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota diharapkan dapat semakin meningkatkan capaian pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

Sehingga ujungnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang saat ini masih berada di posisi 29 nasional.

Rohmi menyebut salah satu upaya Pemprov dalam bidang kesehatan dengan melakukan (Suara NTB/nas) revitalisasi Po-

syandu. Harapannya, permasalahan kesehatan dapat dituntaskan dari hulu. Jika persoalan hulu tak dituntaskan maka Pemda akan kerepotan terus menerus menangani persoalan kesehatan.

“Karena sumbernya tak pernah tertangani. Bayangan saya, kalau melakukan revitalisasi posyandu, ada pelayanan kesehatan. Masyarakat bisa cek kesehatan, pelayanan kesehatan. Sehingga posyandu jadi hal-hal yang ditunggu tiap bulan oleh masyarakat,” katanya.

Selain itu, lewat Posyandu juga diberikan penyuluhan kepada masyarakat disesuaikan dengan isu domestik di daerah tersebut. Misalnya masalah buruh migran, stunting, narkoba dan lain-lain. “Kalau kita keroyok bersama masuk di situ, insya Allah semuanya bisa kita atasi,” ujarnya yakin.

Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Dr. Makripuddin, M.Si mengatakan kegiatan pihaknya rutin menggelar kegiatan bersama BKOW tiap tahun, yakni roadshow BKOW ke kabupaten/kota.

Dalam roadshow tersebut ada kegiatan penyuluhan, pelayanan, pembinaan yang dilakukan.

“Dan itu tentu memerlukan kompetensi anggota BKOW dan GOW. Sehingga dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang program ini. Termasuk ke mana masyarakat harus mendapatkan pelayanan,” kata Makripuddin.

Ia mencontohkan penyulu-

han tentang pelayanan kontrasepsi, mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing alat kontrasepsi. Termasuk juga mengenai ketahanan keluarga dan lainnya.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi anggota BKOW dan GOW. Sehingga mereka memiliki pengetahuan yang cukup memberikan informasi itu,” jelasnya.

Sosialisasi yang diberikan kemudian dapat dipakai BKOW dan GOW ketika di lapangan. Disebutkan di NTB ada 43 organisasi wanita yang

berhimpun di dalam BKOW. “Masing-masing organisasi wanita ini memiliki struktur.

Banyak di antaranya yang memiliki struktur terdepan, tingkat dusun. Seperti muslimat sampai dusun. Dharma wanita ada di semua jenjang pemerintahan. Peran organisasi wanita ini sangat strategis,” ucapnya.

Makripuddin mengatakan masalah kesehatan harus dimulai dari upaya preventif. Sehingga memerlukan penyuluhan yang terus menerus kepada masyarakat. Di sinilah peran organisasi wanita yang ter-

gabung dalam BKOW. “Kalau mereka berada di lini terdepan, mereka bisa memberikan informasi itu kapan saja. Kalau itu dilakukan, NTB akan berubah,” katanya.

Ia mengatakan BKKBN Perwakilan NTB bergerak bersama BKOW dan PKK sejak 2016 lalu. Hasilnya, terlihat dari peningkatan IPM NTB beberapa tahun terakhir. “Indikator kependudukan semakin baik. Laju pertumbuhan penduduk menurun,” ungkapnya. (nas/*)

(Suara NTB/nas)

Kegiatan sosialisasi Sistem Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan Bagi Anggota BKOW dan GOW se - Pulau Lombok di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (6/12) siang.

(Suara NTB/nas) (Suara NTB/nas)

Dr. Makripuddin, M.Si

Didukung Masyarakat

Dedy Optimis Menangkan Pilkades Golong Giri Menang (Suara NTB) Calon Kepala Desa Golong Kecamatan Narmada nomor urut 1, Dedy Suhirman S.Adm optimis memenangkan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Golong yang akan dilaksanakan 10 Desember mendatang. Optimisme mantan Ketua Karang Taruna Desa Golong ini karena derasnya dukungan kepada dirinya dari semua elemen masyarakat. Mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, petani hingga kalangan lapisan paling bawah. Berbagai upaya meraih simpati masyarakat agar memilihnya saat Pilkades pun terus dilakukan, melalui kampanye program yang realistis yang diberi jargon BAGUS. Ditemui di kediamannya, beberapa waktu lalu, Dedy menyatakan kesiapannya dalam Pilkades. ‘’Insya Allah saya siap mengabdi dan optimis masyarakat dapat mempercayakan amanah itu kepada saya agar terwujudnya Desa Golong yang BAGUS (Bersih, Aman, Religius dan Sejahtera,’’ ungkapnya.

Maju sebagai Cakades, Dedy menegaskan visi misi yang ia miliki tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh Desa Golong. Menurutnya, yang diunggulkan di Desa Golong adalah sumber air. Untuk itu, dirinya akan memaksimalkan betul Sektor Pertanian. Termasuk menggagas Desa Golong sebagai Desa Wisata. Selain itu, Program Unggulan lainnya adalah Bidang Pendidikan dan Bidang Olahraga Kepemudaan. “Kami akan menggali dan mengembangkan bakat olahraga anak anak, pemuda di desa ini harus kita dukung penuh untuk berkompetisi di bidang olahraga seperti sepak bola,’’ ungkapnya.

Saat ini, Dedy sedang mengadakan Turnamen Sepak Bola yang menurutnya hal itu mampu menghidupkan kembali aktivitas kepemudaan. Salah seorang warga mendukung penuh perlombaan tingkat desa. “Kegiatan seperti ini sangat bagus dan perlu diadakan setiap tahun. Kami mendukung, selama ini pemerintah desa tidak pernah mengadakan seperti ini untuk pemuda pemuda kita,” kata Amat, warga Tibupiling yang ikut menyaksikan turnamen tersebut di sela sela melakoni profesinya sebagai penjual bakso keliling.

Dedy Menaruh harapan besar kepada masyarakat Desa Golong yang berasal dari lima dusun untuk memberikan kepercayaan, amanah kepadanya untuk menjadi kepala desa Golong periode 2019- 2025. Di era sekarang kebanyakan kepala desa itu dilayani masyarakat bukan melayani masyarakat. Saatnya kita merubah pola pikir dan tindakan masyarakat bahwa kepala desa itu melayani bukan dilayani.

“Insya Allah, Jika Allah berkehendak dipercaya untuk menjadi pelayan masyarakat Golong, nanti kita hadirkan inovasi bersama, inovasi yang bedampak untuk membangkitkan perekonomian masyarakat, di desa ini tidak akan ada kemajuan tanpa perubahan,” katanya.

Tokoh-tokoh Desa Golong banyak yang mendukungnya. Termasuk tokoh masyarakat, tokoh pemuda di Desa Golong.

Warga setempat, Sanusi menilai sosok Dedy diperlukan Desa Golong ke depan. “Saatnya Golong itu lebih bagus dari yang sekarang, harapan masyarakat Golong ada pada nomor satu yakni Dedy Suhirman,” ungkap Sanusi salah satu tokoh Golong. (her)

Dedy Suhirman

Kegiatan sosialisasi Sistem Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan Bagi Anggota BKOW dan GOW se - Pulau Lombok di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (6/12) siang.

Gempa, Tiga Warga Lingsar Luka Ringan Mataram (Suara NTB) – Gempa bumi berskala magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Lombok dan sekitarnya, Kamis (6/ 12) pagi sekitar pukul 09.02 Wita menyebabkan warga panik. Tiga orang diantaranya warga Lingsar, Lombok Barat luka ringan. Ada yang tertimpa bangunan dan terjatuh karena panik.

Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam menerangkan, tiga korban segera mendapat perawatan medis di Puskesmas Sigerongan, Lingsar Lombok Barat. “Untuk di seluruh wilayah hukum Polres Mataram, yang ada korban hanya itu yang di wilayah Lingsar. Dua orang sudah dipulangkan, satu orang masih dirawat,” ujarnya dikonfirmasi kemarin sore.

Mereka antara lain, Amaq Sirah (70) buruh bangunan asal Peresak Timur, Karang Bayan, Lingsar, Lombok Barat. Kala gempa datang korban sedang mengerjakan berugak berukuran 3x6 meter milik tetangganya, Mamiq Kusuma.

“Korban loncat dari atas bangunan yang sudah hampir jadi, saat sampai menapak di bawah. Bangunan tersebut rubuh karena belum dipasang

siku-siku sebagai penguat,” terang Kapolres.

Reruntuan bangunan berugak menimpa tubuh Amaq Sirah. “Korban mengalami luka sedang tujuh jahitan. Sudah mendapat perawatan di Puskesmas terdekat,” ungkapnya.

Korban lainnya, Apni (22) wanita asal Berembeng Barat, Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat. Korban terjatuh dari kendaraan seusai menjemput adiknya pulang sekolah. Motor korban terpeleset pasir di jalan.

Selanjutnya, korban Umrah (35) wanita warga Orong Selatan, Gegerung, Lingsar, Lombok Barat. Korban kala itu hendak menjemput anaknya. Sebab sekolah pascagempa kemarin memulangkan siswa.

“Korban terpeleset di gang depan rumah. Terjatuh dan wajah korban membentur batu,”

Tersangka Kurir Ganja Bukan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unram Mataram (Suara NTB) – Berita terkait seorang berinisial HS (24) yang diduga ikut serta dalam peredaran narkoba jenis ganja dan disebut sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (Unram) ternyata bukan mahasiswa Fakultas Kedokteran Unram. Pihak Dekanat Fakultas Kedokteran Unram sudah mengecek ke Prodi Kedokteran maupun Prodi Farmasi, dan ternyata HS bukan mahasiswa Fakultas Kedokteran Unram.

Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Unram, dr. Arfi Syamsun, Sp. KF., M.Si.Med., dihubungi Kamis (6/12) mengatakan, ia sudah mengecek bahwa tidak ada mahasiswa, baik Prodi Kedokteran maupun Prodi Farmasi yang terkait Narkoba. “Saya sudah dapat foto tersangka, dan tidak ada mahasiswa kami seperti yang di foto itu,” katanya.

Arfi juga menyampaikan, dari penyidik mengatakan bahwa tersangka mengaku merupakan mahasiswa se-

mester 7 dari Fakultas Kedokteran Unram. Hal itu, katanya, diketahui setelah Wakil Rektor III Unram, Dr. Muhammad Natsir, SH., M. Hum., mengubungi penyidik.

“Dari penyidik mengatakan bahwa tersangka yang mengaku dari Fakultas Kedokteran semester 7 Unram. Info ini setelah WR III Unram telepon penyidik,” kata Arfi. Arfi menegaskan, bahwa tersangka bukan dari Fakultas Kedokteran Unram setelah dicek dengan data kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Unram.

Dikutip dari berita sebelumnya, HS (24) diduga ikut serta dalam peredaran narkoba jenis ganja. Kasubdit I Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP Sumaidi menjelaskan, tersangka HS tertangkap dalam masa Operasi Antik 2018. HS diduga sebagai kurir. “Dia perantara, membelikan temannya berinisial IC ganja seharga Rp700 ribu,” ucapnya dikonfirmasi Rabu 5 Desember 2018 di Mapolda NTB. (ron/why)

(Suara NTB/why)

KORBAN - Kapolres Mataram, Saiful Alam (kiri) menjenguk warga Lingsar, Lombok Barat korban gempa Kamis (6/12). jelasnya. Korban menderita luka robek di bibir dan dagu.

Alam mengimbau masya-

rakat mengenai pentingnya menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Namun, perlu tetap

memerhatikan langkah-langkah yang diperlukan. “Intinya jangan panik,” tutup Kapolres. (why)

SUARA NTB

Jumat, 7 Desember 2018

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Halaman 9

Kerjasama Universitas Mataram dengan Harian Suara NTB

Dosen Fatepa Unram Ajari Warga Olah Limbah Baglog Jamur (Suara NTB/kir)

LAYANAN -Disdukcapil Loteng meluncurkan layanan pembuatan akte kelahiran secara online, Kamis (6/12) kemarin.

Pertama di NTB

Disdukcapil Loteng Buka Layanan Penerbitan Akte Kelahiran Secara Online Praya (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) meluncurkan program baru, berupa layanan penerbitan akte kelahiran secara online, Kamis (6/12) kemarin. Dengan begitu, masyarakat yang ingin membuat akte kelahiran kini tidak perlu harus datang ke Kantor Disdukcapil Loteng untuk membuat akte kelahiran. Cukup dengan membuka layanan pembuatan akte kelahiran yang tersedia di website Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), masyarakat di daerah ini sudah bisa memiliki akte kelahiran. ‘’Di Indonesia hanya beberapa daerah yang bisa mengakses layanan pembuatan akte kelahiran secara online ini. Sedangkan kalau di NTB, baru Loteng yang sudah menerapkan layanan tanpa kertas untuk pembuatan akte kelahiran ini,’’ terang Kabid Pencatatan Sipil Disdukcapil Loteng, Hj. Lale Anies Fajriani, S.Ap.M.Si. Dengan adanya layanan pembuatan akte kelahiran secara online tersebut diharapkan bisa memudahkan masyarakat untuk memiliki akte kelahiran.

Hanya memang, ada aturan tersendiri dalam proses pembuatan akte kelahiran secara online tersebut. Pertama yang bisa mengajukan pembuatan akte kelahiran online tersebut ada kepala keluarga. Dan, hanya boleh membuatkan akte kelahiran bagi anggota keluarga yang masih ada dalam satu kartu keluarga yang sama.

Kedua, pemohonan diharuskan membuat akun permohonan untuk masing-masing satu orang yang diusulkan. Tidak bisa satu akun digunakan untuk mengajukan pembuatan akte kelahiran bagi lebih dari satu orang. ‘’Kalau prosedurnya sangat sederhana. Tinggal masuk ke website dukcapil Kemendagri. Dan, ikuti prosedur yang ada didalam website tersebut,’’ jelasnya.

Jika semua prosedur sudah selesai, maka pemohonan melalui email yang dimasukkan akan mendapat notifikasi pengiriman akte kelahiran online yang bisa dicetak sendiri. Meski bentuknya beda dengan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Disdukcapil, statusnya sama. Walaupun di akte kelahiran online tidak ada tandatangan pejabat terkait. Tetapi akte kelahiran memiliki barcode sebagai tanpa kalau akte tersebut sah dan diakui secara hukum.

Mataram (Suara NTB) Limbah baglog jamur tiram di Desa Bengkel, Lombok Barat masih menjadi masalah bagi warga. Selama ini limbah baglog hanya dibuang dan menjadi sampah. Padahal, jika diolah dengan tepat, limbah baglog hasil budidaya jamur tiram memiliki nilai ekonomis.

Hal ini inilah yang mendasari Dosen Prodi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri (Fatepa) Universitas Mataram turun ke Desa Bengkel untuk mengajari masyarakat mengolah limbah baglog menjadi briket.

Tim Fatepa yang beranggotakan Guyup Mahardhian Dwi Putra, Sirajuddin Haji Abdullah, dan Diah Ajeng Setiawati mengajari sekitar

20 orang warga setempat mengolah limbah baglog menjadi beriket melalui Penggunaan Alat Pengepres Briket Tipe Manual.

Guyup Mahardhian menjelaskan, briket merupakan salah satu energi alternatif yang dapat menggantikan fungsi dari elpiji, minyak tanah dan kayu bakar sebagai sumber bahan bakar. Kelebihan dari briket adalah harganya cukup murah dan lebih efisien dibanding dari kayu bakar dan mendekati efisiensi elpiji.

Sebelumnya, untuk membuat briket, warga membuat alat cetak briket dari potongan pipa PVC ukuran 1 inch. Kemudian, limbah baglog jamur dimasukkan, lalu ditekan atau dipukul menggunakan palu. Cara ini dianggap kurang prak-

tis sehingga diperlukan teknologi alat pencetak briket yang dapat mempermudah petani jamur membuat briket.

Tim Unram memperkenalkan dua alat cetak briket yang lebih sederhana, alat cetak briket yang menggunakan sistem hidrolik dan tanpa hidrolik. Prinsip kerja alat briket ini adalah memberikan tekanan pada media baglog sehingga menjadi padat.

Tim Unram berharap alat yang diperkenalkannya bisa membuat kerja masyarakat lebih efisien. ‘’Semoga alat ini dapat memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani jamur pada khususnya,’’ ungkap dosen Fatepa Unram Guyup Mahardhian Dwi Putra. (dys/*)

‘’Bagi masyarakat yang belum bisa menggunakan aplikasi online, bisa menghubungi petugas Disdukcapil disemua desa di Loteng,’’ imbuh Anis.

Dengan adanya layanan pembuatan akte kelahiran on line tersebut, bisa menambah variasi layanan dokumen kependudukan yang ada di Disdukcapil Loteng. Pasalnya, sebelum layanan online tersebut diluncurkan, Disdukcapil Loteng juga sudah meluncurkan layanan pembuatan akte berbasis aplikasi WhatsApp (WA).

Namun untuk mendapat layananan tersebut, masyarakat harus menguhubungi petugas Disdukcapil Loteng di masing-masing desa. Petugas itulah yang nantinya akan mengurus pembuatan akte kelahiran. ‘’Bedanya kalau yang layanan online masyarakat bisa langsung mengakses layanan. Sedangkan layanan berbasis WA, masyarakat harus menghubungi petugas kita yang ada dimasingmasing desa,’’ tambahnya.

Tapi yang penting, hajatan dari layanan tersebut ialah bagaimana bisa lebih mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan pengurusan dokumen kependudukan. Tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil Loteng dan tanpa melalui perantaran calo. (kir/*)

Stop Pernikahan Dini dan Kekerasan Terhadap Perempuan Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy menyatakan dukungannya untuk aksi stop pernikahan dini dan kekerasan terhadap perempuan.

Tidak boleh lagi ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan pernikahan dini di Lotim. ‘’Dengan ini saya menyatakan dukungan dan komitmen turunkan kasus nikah dini dan tiadakan kekerasan perempuan,’’ tegasnya dalam acara diskusi gerak bersama penghapusan perkawinan anak di Selong, Kamis (6/12) kemarin.

Akar masalah terjadinya kasus nikah dini dan kekerasan terhadap perempuan karena masalah pendidikan rendah, kesejahteraan kurang dan berdampak pada kesehatan. Lakilaki yang mulia katanya adalah yang menghargai perempuan.

Kata bupati, nikah dini muaranya di desa dan dusun.

Jika ketat desa mengatur maka tidak akan terjadi kasus pernikahan dini dan kekerasan terhadap perempuan serta kekerasan terhadap anak. Bupati menjanjikan akan memberikan penghargaan kepada deaa yang berhasil tekan pernikahan usia dini.

Lotim terbanyak penduduk dan tertinggi kasus nikah dini. Dari 1.000 perkawinan, sebanyak 370 kasus atau 37 persen nikah dini. ‘’Bagi desa yang bisa tekan nikah dini maka bisa diberikan penghargaan,’’ katanya.

Direktur LPSDM Bahran Ilmi mengatakan, pernikahan dini berdampak pada tingginya risiko kematian Ibu dan Anak di mana mencapai 359/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 (SDKI). Sekitar 26 persen perempuan di bawah umur menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang optimal. Konteks ASEAN, angka pernikahan anak di Indonesia tertinggi kedua setelah Kamboja dan peringkat ke tujuh tertinggi di dunia.

Dari hasil survei yang dilakukan Rumah Kitab (2015) di NTB bahwa pernikahan anak rentan untuk terjadinya perceraian usia muda dan kematian ibu saat melahirkan.

Jika dilihat pada kepemilikan buku nikah pada pernikahan anak ini, fakta lapangan ditemukan bahwa mereka belum memiliki akta nikah.

Data lain menunjukkan bahwa ditemukan pernikahan tanpa surat nikah yaitu sekitar 34%, mereka hidup berkeluarga tanpa perlindungan hukum

dan rentan terhadap KDRT. Anak yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat akan mengalami masalah legalitas yaitu tidak dapat mencantumkan nama ayah dalam akta kelahirannya. Perkawinan anak, harus dihentikan dalam rangka mencegah terjadinya KDRT dan tertutupnya akses terhadap perlindungan sosial sehingga perempuan dapat keluar dari siklus kemiskinannya.

Isu penanggulangan kemiskinan seringkali meninggalkan isu perkawinan anak karena dianggap tidak relevan dengan mata rantai kemiskinan.

Program-program penanggulangan kemiskinan diarahkan pada peningkatan pendapatan seperti pemberian modal, peningkatan ketrampilan dan usaha. Analisis gender menunjukkan bahwa kemiskinan terutama kemiskinan perempuan disebabkan oleh adanya siklus yang diawali oleh kesiapan dalam perkawinan.

Kesiapan dalam memperoleh pekerjaan layak, kesiapan dalam menjaga kesehatan dan aspek-aspek yang mencakup kualitas hidupnya. Anak-anak yang dinikahkan di usia muda belum memiliki kesiapan untuk

mengelola rumah tangga terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Korban perkawinan anak juga berpotensi tinggi mengalami perceraian di usia muda, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan menjadi kepala keluarga perempuan.

Fakta lapangan ditemukan masih banyak perempuan berstatus sebagai kepala keluarga tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdampak pada kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik dan akses program-program perlindungan sosial. (rus)

(Suara NTB/rus)

DISKUSI - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy bersama peserta diskusi yang lainnya menyatakan stop kekerasan perempuan dan anak serta pernikahan dini.

SUARA NTB Jumat, 7 Desember 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Harapkan Dispensasi Soal UN DINAS Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) mengharapkan dispensasi soal ujian nasional (UN) bagi para siswa yang menjadi korban gempa. Jelang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau UNKP bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Dasar (SD).

Pasalnya kondisi sejumlah gedung sekolah di Lobar yang rusak. Membuat para siswa harus belajar di sekolah darurat yang terbuat dari tenda. Hal ini membuat fokus belajar para siswa tersebut tidak maksimal. Disamping tertinggalnya sejumlah mata pelajaran.

“Jam 11 mereka sudah kepanasan dengan kondisi seperti itu (sekolah darurat), jadi kita minta ada beberapa dispensasi untuk beberapa sekolah,” ujar Kepala Dinas Dikbud Lobar, M. Hendrayadi, Kamis (6/12).

Terkait dengan dispensasi itu, Hendrayadi mengatakan lebih kepada keringanan soal. Seperti penyusunan soalnya dilakukan oleh daerah atau pihak provinsi, dan tidak lagi dari pusat.

Meski demikian pihaknya belum akan mengajukan dispensasi tersebut. Pihaknya hanya akan mengajukan kelonggaran kepada kementerian dalam ujian bagi siswa nantinya. “Sudah kita usul, karena mereka tidak belajar optimal di sekolahsekolah terdampak itu,” ucapnya.

Sejauh ini rehab bangunan sekolah yang mengalami rusak sedang tengah dilakukan.

Rehab itu berasal dari anggaran dana kementerian.

Jumlah sekolah yang mengalami kerusakan di Lobar sebanyak 62 sekolah. Sebanyak 14 di antaranya rusak berat. “Kalau yang rusah berat tahun depan (perbaikannya),” pungkasnya. (her) M. Hendrayadi (Suara NTB/dok)

Edukasi Mitigasi Bencana Gempa di Sekolah Dinilai Berhasil Mataram (Suara NTB) Gempabumi tektonik mengguncang sebagian wilayah Lombok, Kamis (6/12) pagi. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki kekuatan magnitudo 5,7 yang setelah dimutakhirkan menjadi 5,3.

Syukurnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian gempa kali ini di Kota Mataram. Hal itu ditengarai karena keberhasilan mitigasi bencana gempa yang dilakukan di sekolah-sekolah.

Wakil Kepala SMPN 7 Mataram, Ahmad Saehu, menilai upaya mitigasi terhadap bencana gempa sudah berhasil dilakukan. Itu terlihat dari semakin baiknya manajamen kebencanaan di sekolah.

Sebagai contoh saat terjadi gempa di sekolah. Semua siswa meski pun panik, namun sudah memahami apa yang mestinya mereka lakukan. Mereka mengerti dari apa yang mereka pelajari sebelumnya tentang mitigasi bencana.

Di sekolah jelasnya, sudah mempunyai jalur evakuasi bencana yang tertata rapi. Sehingga setiap saat ketika bencana datang sistem manajamen kebencanaan ini berjalan sendiri.

“Kita punya jalur evakuasi terkendali.Memang sempat kita khawatir tadi tapi alhamdulillah aman terkendali semua,” ungkapnya.

Untuk itu, pemahaman yang paling umum ialah siswa di sekolah tanggap ketika menghadapi gempa. Misalnya saat gempa anak-anak mencari tempat perlindungan dan bagaimana bisa aman jika gempa melanda wilayah mereka. Metode yang paling umum diajarkan yaitu berlindung di bawah meja dan menahannya dengan kaki sampai gempa berhenti. Jika sedang bermain di luar, anak-anak diminta untuk berlari ke ruangan terbuka untuk menghindari bangunan yang roboh. (dys)

(Suara NTB/ron)

DIJEMPUT - Murid SDN 9 Cakranegara dijemput oleh orang tua mereka seusai gempa yang mengguncang Pulau Lombok dan sekitarnya, Kamis (6/12) pagi. Sejumlah sekolah terpaksa memulangkan siswa mereka.

Gempa Akibatkan Ujian Semester Sekolah di Mataram Terganggu Mataram (Suara NTB) Gempa kembali mengguncang Lombok dengan magnitudo 5,3 Kamis (6/12) pagi. BMKG mencatat pusat gempa berada di 23 kilometer barat laut Kota Mataram atau 24 Kilometer barat laut Lombok Utara dengan kedalaman 10 kilometer. Gempa dinyatakan tidak berpotensi tsunami.

Dengan memperhatikan lokasi episenter, kedalaman hiposenter, dan mekanisme sumbernya maka gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas Sesar Naik Flores (Flores Back Arc Thrust). Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa ini, dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Getaran gempa tidak hanya dirasakan hampir di seluruh wilayah pulau Lombok, namun getaran gempa juga cukup keras dirasakan di Pulau Sumbawa khususnya Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa serta sejumlah wilayah di Bali.

Getaran gempa ini membuat panik warga, bahkan hampir semua siswa sekolah berhamburan keluar kelas. Mengingat di saat bersamaan para siswa sedang melaksanakan ujian semester. Bahkan sebagian sekolah memulangkan semua siswanya, karena takut adanya gempa susulan. Sebagaimana yang terjadi di SDN 2 Ampenan.

Ika Wahyuni, guru sekolah setempat menuturkan saat gempa terjadi, para muridnya baru saja selesai mengerjakan soal. Maklum hari ini seluruh sekolah di Mataram menggelar ujian semester. Seketika pada saat gempa, para murid ketakutan dan berhamburan keluar. ‘’Sudah kelar tadi itu

IPS, Mulok. Tinggal olah nilai guru sama remidi murid-murid,” ujarnya menjelaskan.

Dengan cepat pula, orang tua murid berdatangan ke sekolah untuk menjemput anak-anak mereka. Kebijakan sekolah memulangkan anak lebih awal meski ujian belum selesai, mengingat anak-anak sangat panik dan trauma masuk ruangan. “Pada nangis anak-anak ini, “ ungkapnya.

Sementara itu, pemandangan tak jauh beda juga terlihat di MIN 3 Kota Mataram.

Sri Murniati guru MIN 3 Kota Mataram, menceritakan murid sekolah setempat keluar berlarian saat gempa. Para guru mencoba menenangkan muridnya yang panik. Suasana sesaat setelah gempa, para murid banyak yang menangis.

Sedang pelaksanaan ujian semester yang smpat terganggu kata Sri Murniati, akhirnya dilanjutin di luar kelas seperti di halaman sekolah dan t e r a s sekolah.

Mengingat tidak bisa dipaksakan dilanjutkan di dalam kelas, karena trauma. Pihaknya berharap agar rasa

Orang Tua Diajak Cegah Korupsi dari Lingkungan Keluarga

(Suara NTB/dys)

EVAKUASI - Siswa SMPN 7 Mataram saat menuju jalur evakuasi setelah gempa terjadi, Kamis (6/12).

Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) mengajak kepada orang tua untuk mencegah tindakan korupsi dari lingkungan keluarga. Salah satunya dengan membudayakan perilaku jujur terhadap anak-anak dalam berbagai aspek dan tidak menggunakan uang pada hal-hal yang tidak baik.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim, Tri Cahyo Hananto, SH saat pembukaan lomba pidato tingkat SMP Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) tahun 2018 di Gedung Wanita Selong, Kamis, (6/12).

Dijelaskannya, dalam pringatan HAKI tahun 2018 ini mengambil tema Melangkah Pasti, Cegah, dan Berantas Korupsi. Untuk itu, pencegahan korupsi terus dilakukan dengan berbagai upaya-upaya, sehingga Kabupaten Lotim bebas dari korupsi.

Diberikannya pendidikan terhadap anak agar menjunjung nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan. Itu merupakan tugas orang tua, sehingga anak menjadi pribadi yang berguna dan mampu menjunjung nilai-nilai kejujuran. “Jadi pencegahan korupsi itu harus dimulai dari lingkungan keluarga. Anak harus dididik berperilaku hidup jujur, karena merupakan calon pemimpin masa depan,” ujarnya.

Sekda Lotim, H. Rohman Farly, menjelaskan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan salah satu penyebab belum tercapainya kesejahteraan rakyat di Indonesia. Kondisi itu sangat bertentangan dengan salah satu bunyi amanat dalam UUD 45 yakni kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, suatu pekerjaan berat bagi pemerintah dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat.

Sekda menilai, kesejahteraan terasa kurang dikarenakan pengelolaan bangsa ini yang kurang baik. Salah satu penyebabnya karena merajalelanya KKN. Oleh karena itu, melalui HAKI tahun 201 ini, mencegah kasus korupsi harus dimulai dari lingkungan keluarga dan pendidikan. “Hampir di semua kehidupan ini menyaksikan KKN. Maka dari itu harus ada ikhtiar untuk memberantas korupsi dan mencegahnya mulai dari lingkungan keluarga,”ujarnya.

Elemen keluarga dan pendidikan, lanjut Sekda, harus memiliki komitmen yang baik. Lotim RPJMD 2017-2018, salah satu item visi untuk birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Selain mengapresiasi kegiatan lomba yang dilaksanakan oleh Kejari Lotim, Sekda berharap materi-materi pidato tidak hanya disampaikan saat mengikuti lomba. Melainkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (yon)

trauma cepat hilang, sehingga proses belajar tak terganggu. “Kita fleksibel saja yang orang tuanya datang dan anak-anaknya tidak bisa ditenangkan kita kasih pulang dan yang sudah tenang lanjutkan di halaman,” pungkasnya.

Di SDN 9 Cakranegara, orang tua murid datang ke sekolah seusai gempa bumi terjadi. Mereka menjemput anaknya, karena khawatir terjadi gempa susulan. Salah satu orang tua siswa, Bu Made sengaja datang menjemput anaknya yang duduk di kelas VI di SDN 9 Cakranegara. “Saya biasa jemput anak, rumah saya dekat. Karena ada gempa, saya jemput sekarang,” katanya saat ditemui Suara NTB, Kamis (6/ 12) pagi.

Puluhan orang tua murid tampak menunggu anaknya di depan sekolah. Siswa SDN 9 Cakranegara akhirnya dipu-

langkan setelah pihak sekolah memulangkan mereka secara resmi. Orang tua langsung mencari anak mereka ketika muridmurid diperbolehkan pulang.

Kepala SDN 9 Cakranegara, Desak Putu Sudiarti, S. Pd., mengatakan gempa itu terjadi di sela pergantian jadwal ulangan semester, ada juga beberapa murid yang masih mengerjakan soal di dalam kelas. Ketika terjadi gempa, menurut Desak, murid tidak terlalu panik sampai histeris.

Anak-anak dikumpulkan di halaman sekolah untuk diberikan trauma healing.

Pelaksanaan ulangan semester akhirnya ditunda, karena siswa dijemput oleh orang tua mereka. “Sebenarnya ada jam kedua ulangan semester, tapi orang tua datang jemput, akhirnya kita tunda di lain waktu, masih ada waktu lain,” kata Desak.

Sementara itu, di sekolah lain tidak langsung memulangkan siswanya, seperti di SMPN 6 Mataram pelaksanaan ulangan semester atau Penilaian Akhir Semester (PAS) tetap

berjalan. Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin mengatakan, pelaksanaan PAS tetap berjalan aman. “Tetap sesuai jadwal masing-masing kelas sampai pukul 15.00 Wita. Bagi siswa yang tidak hadir akan diberikan susulan,” katanya.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., mengakui ada sekolah yang menghubunginya terkait pelaksanaan ulangan semester pascagempa itu.

Sidik mengarahkan jika sedang berlangsung ulangan semester, siswa diminta jangan dipulangkan. Namun, ia juga mengakui tidak bisa memaksakan anakanak yang mungkin mengalami trauma. Sekolah diberikan kebebasan mengambil kebijakan.

Ia menyerahkan kepada sekolah untuk mengambil kebijakan. Pihaknya tidak ingin terjadi sesuatu, jangan sampai orang tua atau anakanak mengalami trauma.

“Silakan saja sekolah yang ambil kebijakan, yang penting tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya. (dys/ron)

Program Kejar Paket Penyetaraan Pendidikan Dikbud Lobar Diapresiasi Pusat

Giri Menang (Suara NTB) Program kejar paket atau penyertaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemda Lombok Barat (Lobar) mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat.

Apresiasi ini atas komitmen dan keberanian pemda menganggarkan melalui APBD untuk penanganan warga putus sekolah. Program ini dinilai sangat membantu pemerintah pusat untuk penanganan warga putus sekolah. ‘’ Atas dasar itulah pemerintah pusat pada tahun 2019 nanti akan mendukung pendanaan untuk pelaksanaan program kejar paket. Belum pasti berapa jumlah warga belajar yang bakal ditangani melalui progam ini, namun yang pasti pusat akan membantu kejar paket untuk SD, SMP dan SMA,’’ ujar Kabid PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar Hj. Rohana, kemarin.

Menurutnya, ada beberapa daerah yang menganggarkan untuk program kejar paket. Itupun cakupannya untuk pemerintah provinsi, yakni Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ditegaskannya, pemda berani menganggarkan,

(Suara NTB/her)

Hj. Rohana karena pendidikan non formal sangat perlu disentuh melalui kejar paket. Pasalnya, angka putus sekolah ini menjadi persoalan yang menyebabkan IPM Lobar lamban naik. Karena itu, untuk meningkat-

kan salah satu indikator IPM dalam hal ini pendidikan, Pemda berupaya meningkatkan ratarata lama sekolah melalui kejar paket tersebut.

Dari hasil program paket ini pun pemda mampu menuntaskan 8 ribu lebih warga belajar yang putus sekolah. Hasil dari program ini pun akan dikirimkan datanya ke BPS sebagai salah satu bahan untuk perhitungan IPM. Secara otomatis, jelasnya, hasil progam ini akan masuk penghitungan dari BPS. Warga yang disentuh program kejar paket ini ditentukan berdasarkan data dapodik. Nantinya, pengusulan warga belajar juga ditentukan dari dapodik. Apalagi bagi kejar paket A, B, dan C, termasuk keaksaraan harus masuk data dapodik dulu. Sebab tidak akan bisa ikut ujian jika tidak masuk dapodik.

“Nanti lembaga dengan Dikbud menyesuaikan dengan dapodik,”ujarnya. Tahun lalu sudah banyak peserta belajar yang ikut UNBK untuk tingkat SMP. “Hampir semua lulus, hanya satu orang mungkin tidak lulus,” imbuhnya. (her/*)

(Suara NTB/her)

BELAJAR - Kegiatan belajar mengajar di salah satu sekolah di Lobar.

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 7 Desember 2018

Pertandingan BMX Bakal Diundur Mataram (Suara NTB) Pertandingan cabang olahraga balap sepeda BMX Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X, 9-17 Desember 2018 bakal diundur. Pengunduran jadwal pertandingan balap sepeda BMX dikarenakan sirkuit balap sepeda BMX yang tengah dibangun di GOR 17 Desember Turide Mataram belum rampung dikerjakan.

Technical Delegate Cabor Balap Sepeda, Ilyas, SP yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Kamis (6/12) mengatakan, cabang olahraga balap sepeda BMX semula dijadwalkan akan dilaksanakan tanggal 13 Desember. Namun setelah melihat kondisi sirkuit balap sepeda yang belum rampung dikerjakan, pihaknya harus mengundurkan jadwal lomba menjadi 16 Desember 2018.

“Untuk pertandingan balap

sepeda BMX akan kita undur menjadi tanggal 16 Desember.

Tidak jadi tanggal 13 Desember,” ucapnya.

Ilyas yang juga menjabat Sekretaris Umum Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) NTB menjelaskan pembangunan sirkuit BMX yang ada di GOR dijanjikan panitia Porprov NTB akan rampung 8 Desember. Namun untuk mengantisi terjadi kemoloran pembangunan sirkuit itu pihaknya harus mengundur jad-

wal pelaksanaan event balap sepeda BMX itu.

Sebagaimana disampaikan Bidang Venue Porprov NTB, Baiq Eloq Megawati saat memantau Venue di 26 cabor Porprov NTB 2018 belum lama ini bahwa venue BMX akan diupayakan rampung, Sabtu (8/12) esok. Namun menurut Ilyas meski venue dijanjikan rampung tanggal 8 Desember pihaknya tidak berani mengambil resiko. Pasalnya untuk melaksanakan

lomba di nomor BMX perlu kejelasan.

Dalam hal ini, meski sirkuit dijanjikan rampung tanggal 8 Desember, namun mereka harus punya waktu beberapa hari untuk menguji kelayakan arena pertandingan. Oleh karena itu pihaknya pun merencanakan penundaan jadwal lomba balap sepeda BMX. Menurut Ilyas penundaan jadwal balap sepeda BMX tidak akan menggangu pelaksanaan event itu. Pasalnya pihaknya hanya butuh waktu satu hari untuk menyelenggarakan lomba balap sepeda BMX. “Insya Allah dengan ditundanya jadwal pertandingan BMX tidak akan menganggu pelaksanan Porprov NTB,” tegasnya. (fan)

Bimo Rebut Medali Perunggu Mataram (Suara NTB) Atlet menembak NTB, Bima Putra Eka Budi Kusuma yang biasa disapa Bimo tampil memuaskan di event olahraga menembak kancah nasional. Meski baru beranjak senior, atlet asal Kota Mataram yang berusia 22 tahun itu berhasil merebut medali perunggu di kelas 10 meter air pistol putra pada Kejurnas Menembak Antar Provinsi yang berlangsung di Jakarta, 26 November lalu.

Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono yang diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB jl.

Bung Hatta Mataram, Kamis (6/12) mengatakan dirinya sangat puas dengan medali perunggu yang diraih atlet Pelatda Mayung NTB itu. Pasalnya untuk pertama kalinya atlet menembak NTB itu berhasil merebut medali perunggu di kategori senior putra.

“Atlet kami Bimo berha-

sil merebut medali perunggu di Kejurnas antara Provinsi yang di gelar bersamaan kegiatan Munas PB Perbakin di Jakarta baru-baru ini. Ini kebanggan bagi kami karena untuk pertamakalinya Bimo meraih medali di kategori kelas senior,” ucapnya.

Dikatakan Andik, dari sembilan atlet NTB yang di kirim Perbakin NTB, Bimo satu-satunya atlet NTB yang sukses merebut medali perunggu di event itu. Dia yang yang bersaing dengan 69 atlet nasional itu merebut juara tiga dengan nilai tembakan 210.1 poin. Sementara juara satu atlet asal Lampung, Maryono dengan nilai tembakan 236.7 poin dan juara dua diraih Marthin JL asal Jabar dengan nilai tembakan 231.4 poin.

Selain membawa pulang satu medali perunggu Mahasiswa Fakultas Pendidikan Olahraga dan Keguruan (FPOK) IKIP Mataram itu juga berhasil lolos limit MQS PON.

Hasil tersebut membawa atlet menembak NTB lokosengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan berlangsung di Papua tahun 2020.

Ditambahkannya selain meraih meraih medali perunggu, empat atlet NTB lainnya,

Citra Putri Budi Andini, Sinestesya Ratu Purwadi, Yuni Caturwati dan Dewa Ayu Alice Denita berhasil lolos MQS PON. Itu artinya terdapat lima atlet dari sembilan atlet yang dikirim lolos PON. (fan)

(Suara NTB/fan)

PERUNGGU - Atlet Menembak, Bima Putra Eka Budi KW (satu dari kanan) menerima piagam penghargaan dan medali perunggu usai merebut medali perunggu di Kejurnas Menembak Antar Provinsi di Jakarta belum lama ini.

(Suara NTB/arn)

PEMANTAPAN – Suasana rapat pemantapan terakhir menjelang Porprov NTB 2018, yang digelar di kantor KONI Sumbawa, Kamis (6/12).

Porprov NTB

Ketua KONI Sumbawa Minta Atlet Jaga Martabat Sumbawa SumbawaBesar(SuaraNTB)Sebanyak 323 atlet dari Sumbawa siap bertarung di Porprov Ke X NTB. Mereka dilepas Bupati Sumbawa, hari ini. Ketua KONI Sumbawa, H. Mustami H. Hamzah pun berpesan kepada atlet untuk tetap menjaga martabat Sumbawa di ajang tersebut.

Para atlet Sumbawa akan mengikuti 25 Cabang Olahraga (Cabor). Persiapan duta olahraga Sumbawa ini sudah dimatangkan sebelumnya. Mengingat ajang Porprov inibukan kegiatan hanyauntuk prestise. Melainkan untuk Prestasi ke jenjang selanjutnya, di tingkat nasional dan internasional.

“Karena sifatnya pretasi, tentunya segala persiapan atlet telah menjalani pelatihan selama ini agar lebih maksimal. Sebab selain prestasi, tentunya nanti akan membawa nama baik daerah Kabupaten Sumbawa. Tolong jaga martabat Sumbawa,” demikian pesan H. Mustami H.Hamzah saat rapat pemantapan terahir dengan pengurus Cabor di Sekretariat KONI Sumbawa.

Tidak hanya disiplin pada atlet dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia Poprov 2018. Namun tidak kalah pentingnya kalau ada hal-hal yang dirasa tidak pas selama perhelatan ber-

langsung agar dikomunikasikan.

Sebab semuanya ada aturan main, kedepankan etika dan tetap menjaga nama baik daerah.

Sekretaris KONI Sumbawa, Tata Koestara menambahkan, keseluruhan kontingen Sumbawa diperkuat oleh 406 orang. 323 atlet dan 8 official. Pemberangkatan atlet dibagi dalam empat tahap.

Pembagianini,disesuaikandengan jadwal pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh panitia Porprov.

Misalkan cabor A akan mulai bermain pada tanggal 9 Nopember maka mereka pemberangkatan pertama. Hal ini juga untuk menyiasatianggaranyangterbatas.(arn)

Jadwal Porprov Dimantapkan Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinis (Porprov) NTB X yang akan berlangsung di Mataram, 9-17 Desember 2018 tinggal dua hari lagi. Panitia Porprov NTB terus memantapkan persiapan guna menyukseskan pelaksanaan multi event regional NTB itu.

Pantauan Suara NTB di lokasi, Bidang Pertandingan bersama 26 orang Technical Delegate (TD) masing-masing cabor melaksanakan rapat khusus. Rapat yang dipimpin Koordinator Bidang Pertandingan, Wibowo Budisantoso itu membahas jadwal pertandingan.

Dalam rapat yang diikuti perwakilan TD masingmasing cabor itu, Wibowo menegaskan pihaknya sudah menyepakati semua jadwal pertandingan cabor Porprov NTB. Dia menginginkan semua jadwal pertandingan sudah harus final hari itu juga. Dalam hal ini jadwal pertandingan tidak boleh berubah lagi.

“Semua cabor harus memastikan jadwal pertandingan masing-masing nomor pertandingan. Jadwal pertandingan harus dipastikan hari ini. Tak boleh lagi ada perubahan jadwal,” ucapn-

ya mengingatkan TD masing-masing cabor.

Dalam kesempatan itu Wibowo menekankan kepada semua TD cabor agar bisa melaksanakan pertandingan tepat waktu. Dalam hal ini pertandingan disetiap cabor harus sesuai waktu yang sudah disepakati sehingga pelaksanan Porprov NTB bisa selesai tepat waktu.

Sementara itu informasi yang diterima Suara NTB dirapat tersebut bahwa ada beberapa cabor yang bakal merubah jadwal pertandingan, yakni balap sepeda BMX bakal diundur menjadi tanggal 16 Desember dari jadwal semula 13 Desember. Selain itu pertandingan beladiri kempo dan taekwondo bakal diundur satu jam dari jadwal semula. Alasan cabor kempo dan tarkwondo mengudur waktu pertandingan karena pertandingan akan dilaksanakan di Lombok Episentrum Mall (LEM).

Semula jadwal pertandingan kempo dan tarkwondo akan dimulai pukul 09.00 pagi. Namun demikian LEM baru dibuka pukul 10.00 pagi, sehingga jadwal pertandingan disesuaikan dengan manajemen waktu pihak LEM. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 7 Desember 2018

Halaman 12

Wakil Gubernur: Jangan Sepelekan Persoalan Lingkungan

Selong (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd meminta semua pihak tidak menyepelekan persoalan lingkungan. Masalah lingkungan ini menjadi persoalan pelik. Terjadi musibah banjir dimana-mana. Termasuk yang sering di wilayah Sambelia, Lombok Timur (Lotim).

Masalah lingkungan ini harus benar-benar diperhatikan. Persoalan bukit yang gundul itu harus ada upaya untuk menghijaukan.

Upaya normalisasi sungai hanya sementara saja. Akibat tidak ada

lagi pohon dan batu besar, membuat banjir besar tidak bisa dibendung dan kerap terjadi.

Masalah ancaman banjir ini harus dipikirkan. Lotim adalah daerah dengan potensi bencana

banjir bandang hatus diperhatikan. Musibah katanya jangan ditonton. Diperlukan upaya masif.

Libatkan semua pihak bergerak melakukan penanaman pohon.

Masalah lingkungan lainya adalah sampah. Sampah tidak bisa ditangani hanya dari hilir.

Tapi harus penanganan hulu. Sehingga bisa lebih komprehensif.

Gerakan pemilahan sampah di

tengah masyarakat dirasa penting dilakukan.

Selanjutnya, masalah krisis air bersih. Masyarakat banyak yang berteriakmengenaikekuranganair bersih. Utamanya di Lotim bagian selatan.Diperlukanjugaupayayang seriusuntukmenanganinya.Banyak teknologi yang bisa dihadirkan

sebagai solusi. Semisal pengolahan air payau jadi air bersih.

Selanjutnya, pertanian konservasi. Pertanian jangan berpikir jangka pendek. Ke depan tidak boleh tebang kayu hutan untuk tanam jagung. Tidak bisa merusak lingkungan hanya untuk alasan mendapatkan produksi yang besar. ‘’Jangan lagi ada yang menebang pohon untuk menanam jagung, lalukan penanaman dengan cara tumpang sari’’ pesan Wagub.

Melihat sejumlah persoalan lingkungan tersebut, Wagub menyatakan tidak bisa lagi kita berkelit untuk tidak peduli terhadap lingkungan. Masalah lingkungan ini harus menjadi atensi sangat serius. (rus)

HILANG HLG STNK R4 MITSUBISHI DR 8495 AZ NOKA/NOSIN : FE111E048161/4D30206926 NO.BPKB : K.06792251 AN.I MADE SUDIARTHA HLG D’SKTR JL.I GUSTI JELANTIK GOSA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 5158 CN NOKA/NOSIN : MH1JFH118FK511892/JFHIE-151177 NO.BPKB : M.06826145 AN.RIFKI AFRIAWAN HLG D’SKTR JL.I GUSTI JELANTIK GOSA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 3167 AR NOKA/NOSIN : MH1HB11134K187894/ h b 1 1 e - 1 1 8 7 4 7 9 NO.BPKB.76500920 AN.DUDUNG NURDJAMAL HLG DSKTR WILAYAH PESONGORAN PAGUTAN KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 2512 AW NOKA/NOSIN : MHIJBB51105K254784/ J B 5 1 E - 1 2 5 6 8 6 4 AN.H.LALU KAMALUDIN ,SH.MM HLG D’SKTR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 7 Desember 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 7 Desember 2018

OPINI

Halaman 14

Bersinergi untuk Alam Gemilang Tertibkan Tambang Ilegal PARIWISATA merupakan salah satu sektor andalan pemerintah. Meski pariwisata sangat bergantung pada kondisi keamanan dan kondusivitas wilayah, pariwisata juga sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Apakah lingkungan di kawasan wisata itu tercemar atau dalam kondisi bersih? Jika kawasan wisata tercemar, jangan harap wisatawan akan datang berkunjung, meski fasilitas yang dibangun sudah lengkap.

Pembangunan pariwisata NTB memang dalam proses. Sejumlah sarana dan prasarana masih terus dibangun dan di-recovery pascagempa. Tujuannya bagaimana wisatawan semakin banyak datang berkunjung dan memberikan pendapatan besar bagi daerah. Dalam membangun pariwisata, pemerintah tidak bisa sendiri.

Dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan elemen lainnya di lingkar kawasan pariwisata agar tidak terjadi ketimpangan antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli di lingkar kawasan.

Seperti aktivitas penambangan emas secara liar di kawasan Gunung Prabu Lombok Tengah. Kawasan yang berdekatan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika ini bisa menjadi ancaman bagi pengembangannya. Apalagi, sekarang di KEK The Mandalika merupakan salah satu kawasan unggulan pariwisata NTB dan nasional umumnya.

Untuk itu, ketika pengalihan kewenangan masalah pertambangan dari kabupaten ke provinsi, pemerintah provinsi jangan berdiam diri. Dalam arti, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) cenderung hanya menerima laporan tanpa upaya konkrit di lapangan. Jika pimpinan OPD cenderung pasif dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan, maka Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,MPd., harus mengevaluasi pimpinan OPD yang bersangkutan. Evaluasi yang dimaksud, pimpinan daerah harus melihat seperti apa kinerja dari pimpinan OPD, terutama respons dalam menyikapi masalah tambang di lapangan.

Jika melihat aktivitas pertambangan ilegal di Gunung Prabu ini sudah lama terjadi. Bahkan, di awal-awal kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH., MSi., aktivitas penambangan di Gunung Prabu sudah dimulai. Namun, cenderung tidak ada upaya dari pimpinan daerah, terutama OPD yang bertanggung jawab langsung pada masalah lingkungan dan pertambangan di lingkup provinsi untuk bersikap.

Kekhawatiran pengelola KEK Mandalika seperti disampaikan Deputy Project Director The Mandalika ITDC H. Adi Sujono kalau aktivitas tambang liar ini dibiarkan akan semakin meluas. Dampaknya, bisa membahayakan sektor pariwisata, khususnya Loteng bagian selatan dan KEK Mandalika. Itu artinya, pembangunan fasilitas pariwisata yang nilainya hingga triliunan dan promosi yang membutuhkan biaya mahal akan sia-sia belaka.

Di sinilah diperlukan ketegasan dan kecepatan pemerintah daerah untuk mengatasi segala persoalan yang terjadi di lapangan. Apalagi, persoalan yang berdampak langsung pada program-program pemerintah yang dibangun dengan biaya besar dan tidak sedikit. Pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan pada kasus ini tidak boleh berdiam diri. Aktivitas penambang liar di kawasan Gunung Prabu harus ditertibkan. Jika tidak, pariwisata yang selama ini dibangun dengan biaya besar tidak ada artinya. Selain itu, lingkungan kawasan di sekitarnya akan rusak dan memberikan dampak negatif pada warga yang ada di sekitarnya. Untuk itu, upaya penertiban aktivitas tambang ilegal, baik di kawasan Gunung Prabu atau tempat yang lain tidak boleh ditunda-tunda. Karena dampak yang ditimbulkan pada masyarakat dan pengembangan pariwisata sangat besar. (*)

EBERAPA hari ini kita dikabarkan oleh beberapa media massa tentang bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bisa jadi penyebab terjadinya bencana ini dikarenakan terjadi kerusakanalam dan hutan yang ada.Patut kita ketahui bahwa hutan pada dasarnya berfungsi sebagai daerah resapan air, menyimpan air hujan kemudian mengalirkan kepada manusia melalui bentuk air tanah. Penebangan hutan secara liar tanpa memikirkan dampak akibat kerusakan hutan dapat menyebabkan banyak bencana yang berdampak kepada kehidupan manusia. Pada era sekarang ini diwarnai oleh teknologi serba komputerkebanyakanorang sering mengabaikan lingkungan sekitar. Secara kategorial terdapat beberapa program yang lebih menonjol dan menjadi primadona serta pokok pembicaraan dibanding beberapa topik tentang pohon dan hutan atau lingkungan. Topik lingkungan dengan isu pemanasan global yang sempat mendominasi pada dekade 90-an kini tidak lagi menjadi perhatian bangsa ini. Sejatinya diperlukan pembahasan lebih intens terhadap pohon dan hutan, karena hutan sudah mulai kritis baik di Indonesia maupun di wilayah Provinsi NTB. Menurut catatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat, luas kawasan hutan kritis di NTB sebesar 580 ribu hektare atau sekitar 54 persen dari total 1,07 juta hektare hutan yang dimiliki. Angka tersebut bahkan meningkat apabila dibandingkan dengan kerusakan hutan tahun 2015 yang hanya 578.645 hektare. Hutan yang rusak dan sudah pada tingkat sangat kritis sekitar 23.218,61 hektare, tingkat kritis 154.358,31 hektare dan agak kritis 401.069,05 hektare. Dalam konteks ini, kita semua harus merasa kawatir dan peduli terhadap dampak yang telah diterima, banjir dan tanah longsor dalam beberapa tahun terakhir menjadi langganan provinsi ini. Selain itu, NTB sudah mengalami perubahan musim, pada musim kemarau terjadi kekeringan, dan banyak spesies yang hidup di hutan punah.

Dampak kerusakan hutan tak sekadar material saja, juga psikologis masyarakat terganggu.

Peranan Pohon Sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Pe-

Oleh :

Ike Rahayu Sri, SST, MM

(Fungsional Statistisi BPS Provinsi NTB) manfaatan hutan perlu diimbangi dengan upaya pelestariannya, hal ini tertuang pada tujuan ke lima belas (15) SDGs yakni:Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Sedangkan targetnya pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan forestasi secara global. Akankah target tersebut terpenuhi? Sementara waktunya tinggal 2 tahun kedepan.

Ditengarai, kerusakan hutan di NTB terjadi karena pembalakan liar (Illegal loging) dan pembabatan hutan secara massal kebakaran hutan secara sengaja untuk alih funsi lahan bercocok tanam. Hutan di NTB mengalami kerusakan sejak adanya program tanaman semusim yang digalakkan sejak tahun 2011 lalu. Memang, program ekstensifikasi kawasan hutan menjadi sawah/ladang jagung dapat menambah nilai tambah daerah. Tercemin dalam laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha sub sektor tanaman pangan di suatu daerah yang gencar melakukan ekstensifikasi selama dua tahun berturutturut mencapai angka sembilan, angka yang sangat fantastis dimana biasanya suatu daerah laju pertumbuhan sektor pertanian sangat sulit mencapai angka tersebut.Hal itu terjadi karena kebijakan pemerintah pusat pada tahun 2015 yang menargetkan swasembada jagung sehingga membuka lahan 10.000 hektare untuk tanaman musiman tersebut tanpa melihat kerugian manusia dari sisi biologis juga dari sisi ekonomi. Pohon-pohon yang ditebang akan berpengaruh terhadap ekosistem yang ada, keseimbangan alam terganggu dan satu pohon jika dikonversi ke rupiah dalam 1 hari bisa menghasilkan oksigen senilai Rp. 1,174 juta (Joga, 2015).

Oleh karena itu, pentingnya peran dan fungsi pohon bagi kehidupan mahkluk hidup di muka bumi.

Mengingat semakin hari dampak pemanasan global di bumi tidak dapat diabaikan dan dibiarkan begitu saja. Bentuk kepedulian terhadap lingkungan bisa diwujudkan dengan menanam pohon.Adapun salah satu strategi yang kini dijalankan pemerintah untuk menjaga hutan dari illegal logging dan juga perambahan dengan adanya peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi yang berlaku sejak tahun 2017, akan tetapi sepertinya masih belum efektif. Terbukti, kerusakan hutan masih saja terus terjadi sampai sekarang.

Upaya Pemulihan Pemerintah daerah idealnya menghitung ulang pendapatan hutan dan lahan yang ada, tidak hanya dari produk fisik, seperti kayu atau hasil hutan nonkayu, namun juga kerusakan lingkungan bila suatu produk tersebut tidak ada.

Selama ini kontribusi kehutanan hanya dihitung dari produk kehutanan yang dipasarkan, sedangkan multifungsi hutan tidak pernah diperhitungkan. Sehingga bila akan memberikan kebijakan seperti alih fungsi lahan dilakukan dengan analisis dampak lingkungan yang ada.

Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten bersama-sama melakukan pengawasan dan pemantauan dengan melibatkan petugas pengawas hutan, kepolisian dan TNI serta masyarakat dalam menjaga hutan yang ada untuk tidak ditebang kembali. Sedangkan wilayah hutan lindung dikembalikan ke fungsinya dengan penanaman kembali areal yang gundul serta memberikan sanksi tegas sebagai efek jera terhadap pelaku illegal loging. Selain itu melakukan upaya melalui pendekatan persuasif, terutama kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Upayanya dengan memberdayakan dan melibatkan masyarakat kawasan hutan untuk pengelolaan kawasan hutan. Programnya melalui perhutanan sosial hutan kemasyarakatan, hutan taman rakyat dan kemitraan kehutanan. Jelasnya masyarakat sekitar hutan perlu diedukasi dan diberi kewenangan untuk mengelola hutan yang benar.

Upaya memulihkan kerusakan hutan dan lahan dilaksanakan da-

pat dilakukan secara bersamasama antara pemerintah dan masyarakat serta stakeholder yang ada. Penangannya dilakukan dengan cara yang lebih intensif, dengan merehabilitasi kembali hutan rusak dan lahan kritis melalui kegiatan menanam, baik secara keproyekan maupun gerakan menanam secara massal oleh pemerintah dan masyarakat luas sebagai bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan sumber daya hutan dan lahan. Menjalankan kembali pencanangan One Man One Tree (OMOT) antara lain adalah meminta kepada kita semua untuk setiap penduduk minimal menanam satu pohon baik di lingkungan sekitar rumah maupun kawasan hutan yang telah gundul.

Mari kita jaga dan lestarikan kawasan hutan demi anak cucu kita.

POJOK Belum penuhi syarat, DD 34 desa di Lobar masih diblokir Program desa terancam terhambat

*** Marak, pemanah misterius di Dompu

Polisi harus bertindak tegas

***

402 Personel Latihan Uji Tempur Bertarung di Dapil ’’Neraka’’, Hamja Tingkat Kompi Yonif 742/SWY Optimis Kembali Terpilih Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menguji kemampuan tempur satuan tingkat Kompi Yonif 742/SWY, Korem 162/WB menggelar latihan uji siap tempur, Kamis (6/12). Danrem 162/WB Kol.CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, membuka secara resmi latihan tersebut di Lapangan Yonif 742/SWY Gebang Mataram.

Latihan melibatkan sekitar 402 personel, akan digelar di titik Lembar Komplek, Polopok Komplek dan Jelateng Komplek, Kecamatan Lembar Lombok Barat. ‘’Berbagai materi latihan ini merupakan lanjutan dari latihan sebelumnya yang telah terprogram sesuai Program latihan standarisasi, satuan Batalyon Infanteri,’’ kata Danrem kepada Suara NTB, Kamis kemarin.

Saat pembukaan, Danrem 162/ WB dalam amanatnya menyampaikan, Batalyon Infanteri 742/SWY merupakan satuan tempur di bawah Korem 162/WB. Satuan ini senantiasa dituntut untuk selalu siap digerakkan dalam rangka kontijensi yang terjadi di wilayah NTB maupun di seluruh wilayah NKRI. Guna mendukung keberhasilan

(Suara NTB/ars)

CEK-Danrem 162/ WB Kol.CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat mengecek kesiapan pasukan peserta latihan uji tempur. tugas pokok tersebut, lanjutnya, Tempur Tingkat Kompi kali ini, maka diperlukan kemampuan yang para peserta akan melakukan latiandal baik perorangan maupun han taktik militer Kompi Senapan satuan melalui latihan secara ter- dalam Operasi Lawan Insurjen.

“Tujuanya, latihan ini untuk program dan dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. memperoleh data tingkat kesiapan Pada tahapan latihan Uji Siap tempur satuan pada tingkat Kompi yang terukur sebagai hasil pembinaan latihan serta diperolehnya data kemampuan satuan dalam RADIO penyelenggaraan latihan pada tahap selanjutnya,” paparnya.

Sementara itu materi yang akan diujikan pada latihan kali ini meliputi Lawan penghadangan kendaraan, Lawan Penghadangan jalan kaki, Patroli keamanan (Pencarian dan pembersihan), Pelingkaran (Serbu Sekat) dan Sermukim.

Turut hadir dalam acara pembukaan Kasrem 162/WB Letkol Inf Endarwan Yansori, Para Kasi Korem, Dandim Sepulau Lombok,Danyonif 742/SWY, serta perwira lainnya di jajaran Korem 162/WB. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Calon anggota legislatif (Caleg) petahana untuk tingkat Provinsi NTB dari Partai Gerindra, H. Hamja, memiliki optimisme yang cukup tinggi bisa dapat kembali melenggang ke periode keduanya di DPRD NTB pada Pemilu serentak 2019 mendatang.

Statusnya sebagai caleg petahana menjadi salah satu alasan kuat ia sangat percaya diri dapat kembali memperoleh kepercayaan rakyat, untuk mengemban amanah memperjuangkan aspirasi masyarakat ditingkat provinsi. ‘’Insya Allah saya sangat optimis bisa kembali terpilih, bisa diberikan kepercayaan lagi sama masyarakat untuk kedua kalinya bagi saya,’’ kata Hamja, yang ditemui Suara NTB, Kamis (6/12) kemarin.

Kiprahnya selama empat tahun terakhir ini sebagai anggota DPRD NTB telah banyak berkontribusi untuk pembangunan masyarakat.

Semua aspirasi masyarakat yang ditangkapnya, selama ini nyaris tidak ada yang tidak terjawab, lewat program pokok pikiran (Pokir) dewan yang ia distribusikan ke daerah pemilihannya (Dapil). ‘’Distribusi aspirasi menyebar baik dari desa saya sendiri sampai desa yang lain. Tentu dengan sebatas kemampuan aspirasi tersebut.

Boleh dicek, hampir semua aspirasi masyarakat saya jawab dengan program Pokir,’’ katanya.

Selama masa kampanye dimulai,ia mulai lebih fokus untuk turun ke masyarakat membangun komunikasi politik dan memperkuat basis dukungan. Menurutnya, dukungan yang ia peroleh saat ini lebih jauh luas jika dibandingkan dengan saat ia pertama kali ikut bertarung dalam kontestasi

(Suara NTB/ndi)

H. Hamja politik pileg pada 2014 lalu. ‘’Dulu (2014) saya naik hanya dari dukungan akar rumput. Kalau sakarang saya dapat dukungan tidak hanya dari akar rumput, tapi juga dukungan dari batang rumput sampai pucuk rumput,’’ katanya optimis.

Politisi yang pernah menjadi sorotan masyarakat NTB beberapa waktu lalu, terkait statementnya tentang pahlawan nasional dari NTB itu, kini mendapatkan dukungan tidak saja dari kalangan masyarakat bawah. Tapi juga dukungan kalangan elite dari dapil III Lombok Timur bagian Utara ini, berhasil ia ikat. ‘’Ya kalau dulu periode perta-

RADIO

ma saya murni didukung masyarakat bawah. Tapi sekarang dengan melihat kinerja kita, Alhamdulillah unsur elite politik mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten mendukung kita,’’ ujarnya.

Pada periode pertama, Pemilu 2014 lalu, Hamja terpilih sebagai wakil rakyat dengan perolehan suara sekitar 11 ribu lebih. Pada Pemilu 2019 mendatang, Hamja menargetkan meraup suara sampai 20 ribu lebih. Target tersebut diakuinya sebagai target yang sangat realistis untuk dirinya. ‘’Sekarang saya sudah punya tim yang rapi di 12 kecamatan. Strategi kita juga sudah lebih baik. Kalau dulu saya benar-benar masih buta soal politik,’’ ujarnya.

Namun demikian, meskipun ia memiliki optimisme yang tinggi.

Ia sangat menyadari bahwa persaingan di dapil III tak bisa diremehkan. Karena banyak caleg yang kuat turun bertarung di Dapil tersebut. Ia pun menyebut Dapil III seperti dapil ‘’neraka’’. Bahkan di internal Gerindra sendiri, Hamja harus mewaspadai pesaing yang paling kuat, yakni H. Mahcsun Ridwaini, mantan anggota DPRD NTB dan juga mantan calon Wakil Bupati Lotim.

“Tapi kalau Gerindra optimis dapat dua kursi, karena saya lihat antusiasme masyarakat pada partai Gerindra cukup bagus. Efek pilpres cukup baik, tidak bisa pungkiri lah masyarakat NTB sanggat suka dengan calon presiden Pak Prabowo, makanya itu juga yang buat saya sangat optimis,” katanya. ‘’Dari dua kursi itu Gerindra di Dapil III itu, yang jelas satu kursinya itu saya, yang satu kursi lagi kita tidak tahu,’’ pungkasnya. (ndi/*)

SUARA NTB

Jumat, 7 Desember 2018

Halaman 15

Sehari Bersama Relawan ”GA – Circle” di SD 3 Bukit Tinggi, Lombok Barat BENCANA alam akan selalu menyisakan rasa sedih dan keprihatinan yang mendalam, namun kondisi apapun yg dihadapi - sebagai umat Tuhan Yang Maha Kuasa kita harus selalu yakin dan percaya bahwa kesulitan apapun pada saatnya akan berlalu apabila kita terus berupaya dan penuh optimisme menggapai masa depan.

Berbekal pada niat tulus dan rasa kepedulian terhadap anakanak korban gempa, maka 21 relawan yang berasal dari Jakarta, Jogja dan Lombok yang tergabung dalam komunitas “GA – Circle” telah melaksanakan kegiatan yang difokuskan pada “kegiatan trauma healing” dengan tema “Mengukir Senyum di Lombok Barat” di SD 3 Bukit Tinggi, Gunung Sari, Lombok Barat ; pada Sabtu, 1 Desember 2018 yang lalu.

Salah satu relawan GA – Circle, Refki Riyantori mengatakan bahwa pemilihan lokasi kegiatan di SD tersebut adalah karena kondisi bangunan sekolah yang masih sangat memprihatinkan dan masih terlihat reruntuhan sisa gempa yang belum sepenuhnya dapat dibangun seperti semula; sehingga anak-anak masih belum optimal melakukan kegiatan belajar dalam ruangan. Pertimbangan lainnya adalah lokasi sekolah yang terpencil, dan berbukit-bukit, di kelilingi sungai, yang berjarak lebih kurang 3 km dari jalan raya; sementara sekolah

tersebut menjadi tumpuan harapan orang tua dan anakanak untuk bersekolah, terlihat dari lokasi rumah mereka yang belajar di sekolah tersebut berjarak hingga lebih dari 5 km berjalan kaki menyusuri hutan dan sungai.

Kegiatan yang dilakukan para relawan dengan sekitar 80 anak-anak siswa SD tersebut meliputi permainan yang difokuskan pada peningkatan kreatifitas, menumbuhkan rasa kebersamaan dalam situasi yang penuh keterbatasan, membangun team work, serta kegiatan yang menumbuhkan rasa gembira seperti mandi bersama kakak-kakak relawan di sungai yang jernih, bernyanyi bersama, membuat games, serta makan bersama.

Lebih jauh Refki menjelaskan bahwa GA - Circle adalah komunitas positif yang muncul dari inisiatif para karyawan yang bekerja di perusahaan penerbangan Garuda Indonesia, yang menggandeng relawan dari daerah setempat dan rekan relawan lainnya. Di tengah banyaknya bencana, isu isu sosial lainnya, maka mereka bersepakat untuk ikut ambil peran dalam kegiatan positif kemanusiaan dan kemasyarakatan, sebagai wujud kepedulian serta menjadi bagian dari solusi.

GA - Circle mengusung nilai Participate & Collaborate, memilih untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, pen-

Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Lombok Dari Hal. 1 Masyarakat panik dan keluar dari kantor dan bangunan lainnya,’’ kata Kepala BPBD NTB Ir. H. Mohammad Rum Kamis kemarin.

Dampak gempabumi ini dilaporkan menimbulkan guncangan di daerah Lombok Utara dalam skala intensitas VI MMI, Lombok Barat dan Mataram V MMI, Lombok Tengah dan Lombok Timur IV MMI. Sementara di Denpasar III-IV MMI, Jimbaran, Tabanan, Nusa Dua dan Sumbawa III MMI, Karangasem, Singaraja dan Kuta II-III MMI. Sejauh ini, kata Rum, belum ada laporan korban jiwa.

Luka dan Patah Tulang Gempa berkekuatan 5,7 SR yang mengguncang Lombok, Kamis (6/11) kemarin mengakibatkan genteng bangunan sekolah SMKN 2 Gerung Lombok Barat berjatuhan. Sejumlah siswa dan siswi di sekolah tersebut pun menjadi korban akibat bencana alam itu.

Sekitar empat orang siswi mengalami luka dan patah tulang akibat terkena serpihan genteng saat berlari menyelamatkan diri ke luar dari ruang kelas. Selain siswa, warga juga menjadi korban akibat terjatuh ketika membangun rumah. Para korban hanya mengalami luka ringan

dan mereka sudah ditangani pihak medis setempat.

Wakil Kepala Humas SMKN 2 Gerung, Syamsudin mengatakan, gempa membuat siswa-siswi trauma. Pasalnya, gempa mengguncang saat murid tengah menjalani proses belajar mengajar di ruang kelas. ‘’Saat gempa itu anak-anak tengah belajar di ruang kelas, begitu gempa mereka berlarian menyelamatkan diri. Empat orang siswasiswi kami alami luka, patah tulang dan keseleo akibat terkena genteng jatuh saat berlari menyelamatkan diri,’’ aku Syamsudin.

Akibat gempa tersebut pihak sekolah juga memulangkan siswanya lebih awal. Para siswa juga akan mempersiapkan diri menghadapi ujian semester ganjil yang akan dilaksanakan mulai Senin tanggal 10 Desember 2018 mendatang.

Gempa juga menyebabkan murid di beberapa sekolah di Lobar trauma. Murid yang tengah mengikuti ujian semester pun terpaksa dievakuasi ke teras sekolah.

Murid terpaksa mengerjakan soal di lantai teras sekolah.

Seperti di SDN 3 Sukamakmur Gerung. Murid di SD itu terpaksa menggelar ujian semester di lantai teras sekolah. (ars/her)

Perlu Langkah Persuasif ‘’Intinya harus ada upaya persuasif dengan masyarakat. Supaya tahu bahwa illegal mining itu sangat tidak baik untuk pembangunan kita,’’ kata Wagub dikonfirmasi Suara NTB usai membuka acara panen pedet di STIP Banyumulek, Kamis (6/12).

Wagub mengatakan, perlu dilakukan langkah persuasif agar masyarakat tak lagi melakukan penambangan secara ilegal. Edukasi kepada masyarakat yang selama ini melakukan penambangan ilegal harus dilakukan pemerintah dan stakeholders terkait. ‘’Ndak bisa main gusur gitu saja. Jadi edukasi kepada masyarakat yang paling penting. Dan alternatif masyarakat bekerja apa setelah itu ditutup. Kita harus kerja bersamasama dengan Lombok Tengah,’’ ucapnya.

Persoalan penambangan emas ilegal di Gunung Prabu, Loteng telah menjadi atensi Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah pertambangan. Saat kunjungan kerja ke Kantor Gubernur NTB, 31 Juli lalu, Komisi VII DPR RI menduga aktivitas tambang ilegal atau Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang marak di Gunung Prabu dikendalikan pelaku besar.

Bahkan pada saat itu, komisi yang membidangi masalah pertambangan ini mengatakan akan membawa masalah tambang ilegal ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR RI. Anggota Komisi VII DPR RI, Ivan Doly Gultom mengatakan, rombongan Komisi VII telah turun ke lapangan, sebelum menggelar pertemuan dengan Pemprov NTB di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur, Selasa, 31 Juli 2018 siang.

Ia menyebutkan estimasi penambangan emas ilegal di NTB sekitar 600 ton per tahun.

Sementara di sisi yang lain, Pendapatan Asli daerah (PAD) yang diperoleh pemerintah daerah dari aktivitas penambangan sangat kecil bahkan defisit.

Menurutnya, Kementerian ESDM dapat menganalisa dan memberikan izin kepada penambang-penambang liar, sehingga penambangan liar tak menjadi momok di NTB. Dugaan adanya pelaku-pelaku besar yang mengendalikan atau bermain dalam tambang emas ilegal ini, kata Ivan dapat dilihat dari banyaknya alat berat yang ditemukan di lokasi di Gunung Prabu. Ia menyebut, dalam satu titik saja dijumpai satu tiga eksavator.

Pemprov NTB melalui gubernur diminta bertemu tiga pihak. Yakni penambang liar, pemerintah daerah dan Kementerian ESDM. Sehingga keberadaan tambang yang ada di NTB dapat berkontribusi dalam peningkatan pemasukan daerah. ‘’Pertambangan emasnya jangan sampai hanya dinikmati oleh oknum-oknum. Sementara kemajuan NTB ini tidak berkembang secara signifikan,” tandasnya. (nas)

Dari Hal. 1

didikan, kesehatan, humaniora, social kemasyarakatan, dan kegiatan positif lainnya dan berkolaborasi dengan entitas positif serta diharapkan menjadi katalisator dengan menciptakan kolaborasi kebaikan antar entitas.

Kehadiran relawan GA - Circle memang bukan kelompok yg pertama hadir di Lombok. Namun niat berbagi cerita ini lebih agar upaya mengembalikan kondisi daerah korban gempa, dan khususnya Lombok dapat dilakukan terus menerus, tanpa henti, hingga Lombok pulih seperti sediakala ; karena membangun daerah yang terkena bencana akan lebih cepat apabila seluruh warga masyarakat memiliki kepedulian dan berbuat sesuatu.

Seperti kondisi SD 3 Bukit Tinggi yang masih menyisakan beberapa bangunan dan prasarana sekolah yang masih sangat membutuhkan bantuan “tangan-tangan malaikat” untuk kembali utuh, dan anak-anak tersebut merasa nyaman kembali belajar dan beraktifitas demi menyongsong masa depan yang lebih baik.

Semoga sekelumit cerita ini akan menjadi motivasi bagi semua entitas dan komponen masyarakat lainnya untuk dapat berbuat sesuatu sekecil apapun bagi upaya pemulihan Lombok dan daerah lainnya akibat bencana alam.(*)

Mahasiswa NTB di Polandia Dinilai Paling Aktif, Komunikatif dan Disiplin Dari Hal. 1 Dani Anfatwari mahasiswa asal Lombok mengaku awalnya terkejut dengan dinginnya suhu di Polandia. Suasana dingin pada 27 Oktober silam saat menginjakkan kaki pertama kali di negeri filsuf dunia Copernicus itu menjadi shock teraphy baginya. Namun dia banyak belajar dari lingkungan dan suasana berbeda tersebut untuk bisa beradaptasi. Lambat laun dia merasa nyaman dan klik dengan suasana yang ada. Bahkan sekarang kian termotivasi dalam menimba ilmu. “Kami dianggap sebagai mahasiswa yang paling aktif dan komunikatif dengan dosen. Inilah yang membuat kami serasa berada di negeri sendiri,’’ kata Dani.

Nadia Puspamaya, mahasiswi yang dipercaya sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) mengaku sangat senang dengan kehadiran mahasiswa asal NTB. Mereka menjadi bersemangat karena keluarga bertambah.

Sebelumnya jumlah mahasiswa Indonesia di Polandia ada 80 orang. Kini sudah bertambah menjadi 150 orang termasuk 13 asal NTB. ‘’Kita di sini bukan hanya sekadar teman tapi kita satu keluarga. Bertambah besar. Nantinya kita semua kembali pulang memberikan konstribusi untuk Indonesia,’’ ujar Nadia.

Riska mahasiswi asal Sumbawa menyatakan akan terus mengejar mimpi meski

dalam kondisi apapun. Dengan belajar di luar negeri terutama Eropa mereka bisa mengetahui bagaimana cara belajar yang sangat sportif.

Dengan semangat meraih mimpi itu lanjut Guru SDIT Samawa Cendekia ini, mereka tergabung dalam simposium PPI Amerika-Eropa untuk mengikuti pertemuan di Barcelona, Spanyol, April mendatang.

Herman Supriadi mahasiswa asal Lombok Tengah lebih bersemangat menyampaikan testimoninya. Ia mengaku bangga menjadi mahasiswa asal NTB. Selain dikenal paling rajin di antara mahasiswa lainnya, juga disiplin. Kuliah di luar negeri ternyata akan merubah pola pikir. Dengan kuliah di luar negeri membuat mereka bangga sebagai orang NTB dan Indonesia. Karena itu segala hal yang positif tentang NTB sedapat mungkin digaungkan dan dipromosikan agar dikenal masyarakat dunia. ‘’Kami bersyukur dan bahagia bisa kuliah di sini dan mempromosikan NTB di kancah dunia,’’ ujar Aca– mahasiswa asal Seteluk, Sumbawa Barat.

Dara manis ini mengaku kuliah sambil bekerja. Sebab bulan depan dia aktif sebagai penyiar radio dan bekerja paruh waktu. Melalui profesi ini, gadis berjilbab tersebut berjanji akan mempromosikan NTB, menggambarkan kepada seluruh dunia bahwa NTB adalah daerah percontohan.

Terakhir Subhan. Mahasiswa pascasarjana di Collegium University asal Bima ini merasa bahwa keberadaan mereka di Polandia dengan ditempa beragam keadaan selama hampir dua bulan telah banyak memberikan pelajaran berharga. Ternyata ketangguhan ini membuat mereka menjadi orang orang tak biasa. Dengan kuliah di luar negeri ini banyak memberikan materi kepada mereka yang mendukung perkembangan visi ke depan.

Bahkan mereka telah menyiapkan apa program untuk NTB. Di antaranya menjadikan Warsawa sebagai Sister City untuk NTB. Karenanya Ia menyampaikan terimakasih kepada Gubernur NTB dengan programnya yang luar biasa, memberikan kesempatan kepada putra putri NTB kuliah di luar negeri. ‘’Kami tidak pernah membayangkan bagaimana jika kita salah memilih Pemimpin NTB pada Pilkada kemarin,’’ ujarnya.

Untuk itu mereka yang menempuh studi di luar negeri ini siap menjadi duta NTB yang baik serta memberikan konstribusi bagi masyarakat dan daerah.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiflimansyah SE., M.Sc mengatakan anak anak NTB yang kuliah di luar negeri disiapkan untuk menjadi tokoh nasional dan dunia. Untuk kuliah dan mengirim ribuan anak anak NTB ke luar negeri bukan hal yang sulit apalagi mustahil. Banyak beasiswa di beberapa negara yang membu-

Kakanwil Kemenag Minta Polisi Usut Kepala Madrasah Dari Hal. 1 ‘’Kami yakin kepala madrasah membeli buku dengan harga yang sama. Kalau NTB ini masuk zona 2,’’ beber Nasrudin.

Dia juga menerangkan, Kanwil Kemenag atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota tidak mengelola dana pembelian buku. Sebab buku dibeli dengan dana BOS masingmasing madrasah. ‘’Kanwil Kemenag posisinya mengawasi, tidak ada pengadaan. Tempat uang ada di madrasah, bukan di kantor (Kemenag). SPJ (surat pertanggungjawaban) disampaikan ke Kemenag di kabupaten,’’ paparnya.

Kamis, 06 Desember 2018

Polda NTB Klarifikasi 28 Saksi Polda NTB menyelidiki pembelian buku umum 2.256 madrasah tahun 2018. Penyelidikan dimulai berdasarkan temuan investigasi Ombudsman RI Perwakilan NTB. Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin menerangkan, saat ini tahapannya masih klarifikasi saksi-saksi. Serta penelitian dokumen. “Sudah ada 28 saksi yang diklarifikasi. Itu ada pejabat Kemenag, mulai Kabag (Kanwil Kemenag NTB), Kasi-kasi (Kemenang Kabupaten/Kota), dan kepala madrasah di Lombok Tengah dan Lombok

Timur,’’ jelasnya.

Oktober lalu, Ombudsman RI Perwakilan NTB menelisik dugaan maladministrasi pengadaan buku untuk 2.256 madrasah se-NTB, baik swasta maupun negeri. Total anggaran yang diduga dikucurkan senilai Rp200 miliar bersumber dari masing-masing madrasah.

Buku umum tersebut dibeli dari rekanan berinisial PT AK. Ombudsman menduga, perbuatan maladministrasi terindikasi dari proses pengadaan yang diarahkan kepada hanya satu rekanan yang berkantor di Lombok Timur itu. (why)

ka peluang dan memudahkan jalan mereka.

Inilah salah satu upaya Pemprov terus menjalin silaturrahim dan kerjasama dengan universitas di banyak negara. Dari silaturrahim ini banyak tawaran yang datang, bukan hanya kuliah dengan biaya yang sangat murah tapi juga kuliah gratis. ‘’Kami baru saja mengunjungi Warsawa University of Life Sciences, salah satu universitas top di Polandia. Alhamdulillah ada kesempatan beasiswa untuk anak anak NTB pada dua jurusan yaitu, MSc in Civil Engineering (Teknik Sipil) dan MSc in Environmental Protection. Ada peluang 20 sampai 25 orang. Deadline tanggal 20 Desember 2018 ini dan mulai kuliah Februari 2019. Ini kesempatan untuk diraih dalam waktu yang singkat ini,’’ kata Dr. Zul menggabarkan, seraya menyatakan bahwa kuliah di Eropa menjadi entry point dan pintu untuk menjelajah belahan dunia lainnya.

Gubernur NTB bersama beberapa rektor perguruan tinggi melakukan kunjungan ke beberapa kampus di Polandia. Delegasi rector yang berkunjung ke Polandia mas-

ing-masing, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama NTB, Ketua STIKES Mataram, Rektor Universitas Mahasaraswati Mataram dan Wakil Rektor Universitas Hamzanwadi.

Sementara kampus yang dikunjungi di Polandia, Warsaw University of Technology.

Kemudian University of Warsaw, Warsaw School of Economic, Collegium Civitas, University of Wroclaw, Warsaw University of Life Science dan Vistula University.

Dalam kunjungan ke universitas-universitas itu, diskusi dilakukan untuk penjajakan potensi kerjasama yang akan dibangun antar universitas NTB dengan universitas di Polandia.

Mengingat kampus-kampus NTB memiliki program studi dan keunggulan yang beragam dan berbeda satu sama lain.

Secara umum kedua pihak menyepakati untuk menindaklanjuti kerjasama yang lebih jauh seperti kolaborasi riset, pertukaran mahasiswa dan staf perguruan tinggi, hingga guest lecture atau visiting professor. (r)

Perbaikan Permanen Jembatan Putus akibat Bencana Butuh Rp120 Miliar Dari Hal. 1 ‘’Kalau tak ada anggaran maka drop sekali tahun depan. Tidak ada dana untuk pemeliharaan. Kemantapan jalan akan turun. Harus ada upaya dari Pemda,’’ ujarnya.

Syahdan mengatakan, untuk jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Lombok akibat gempa beberapa waktu lalu membutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar. Banyak jembatan yang rusak di wilayah Lombok Utara dan Sembalun Lombok Timur, seperti Beburung I dan II, jembatan Kulur dan Kedaton.

Sedangkan jalan dan jembatan yang putus akibat banjir dan longsor belum lama ini di Pulau Sumbawa membutuhkan anggaran sekitar

Rp80 miliar. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan, sekitar Rp120 miliar. ‘’Rp120 miliar yang dibutuhkan untuk memperbaiki permanen. Kita sangat berharap dialokasikan APBD Perubahan. Supaya jangan terlalu lama perbaikannya. Karena akan menambah kerusakan dengan kondisi hujan seperti ini,’’ katanya.

Akibat belum dianggarkan pada APBD 2019, Syahdan mengatakan masyarakat harus menunggu dalam waktu yang agak lama untuk dibuatkan jembatan permanen. Jembatan yang rusak juga dikhawatirkan akan semakin parah kondisinya. Karena musim hujan baru mulai, belum pada memasuki puncaknya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 7 Desember 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kemenag Tegaskan Penggunaan Dana BOS Ada Juknis Selong (Suara NTB) Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Azharudin, mengaku sudah diklarifikasi oleh penyidik Polda NTB terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang 20 persen dianggarkan untuk pembelian buku oleh masing-masing madrasah. Selain dirinya, kepala seksi dan semua kepala madrasah negeri di Lotim juga sudah diklarifikasi.

“Iya saya sudah satu kali dipanggil untuk diklarifikasi terkait penggunaan dana

BOS,” aku Azharudin, Kamis (6/12).

Dijelaskannya, dalam peng-

gunaaan dana BOS itu sudah ada petunjuk teknis (juknis)nya, sehingga madrasah

tidak bisa lari dari juknis itu, termasuk 20 persen harus digunakan untuk membeli buku.

Selain untuk buku, dana BOS sudah diatur penggunaannya, baik untuk honor guru, pemeliharaan sarana prasarana dan beberapa kebutuhan lainnya.

“Penggunaan dana BOS sebesar 20 persen untuk pembelian buku berdasarkan petunjuk

Juknis berdasarkan Dirjen Pendis Nomor 451 tahun 2018,” terangnya.

Adapun dana BOS yang didapatkan oleh masing-masing sekolah bervariasi berdasarkan jumlah per siswa untuk satu tahun, untuk MI sebesar Rp800 ribu, MTs Rp1 juta, dan MA sebesar Rp 1,4 juta. “Jadi sudah ada juknis

penggunaan dana BOS ini.

Kita tidak bisa lari dari juknis itu. Semakin banyak jumlah siswa, maka semakin banyak dana BOS yang didapatkan oleh madrasah itu,” tegasnya lagi.

Menurutnya, merupakan sebuah keharusan bagi madrasah membeli buku kurikulum 2013 yang dengan proses

(Suara NTB/yon)

H. Azharudin penganggarannya dari dana BOS sebesar 20 persen. Apalagi ini didasari juknis yang dikeluarkan langsung oleh Dirjen Pendis Kementerian Agama RI. Apabila tidak membeli buku kurikulum 2013, maka tentu akan menjadikan madrasah itu kesulitan di dalam menerapkan kurikulum 2013 yang saat ini diprogramkan oleh pemerintah.

“Bagaimana menerapkan kurikulum 2013 ini secara maksimal apabila tidak ada buku. Itu juknis dari Pendis bahwa madrasah harus membeli buku sebanyak 20 persen dari dana BOS,” ujarnya.

Dalam pembelian buku menggunakan dana BOS sebesar 20 persen itu. Maka selanjutnya akan dilakukan audit internal oleh Dirjen Kementerian Agama. Apabila masih ditemukan adanya madrasah yang belum melakukan pembelian buku. Maka tetap akan dituntut untuk membeli buku kurikulum 2013, karena itu merupakan suatu keharusan sebagai penunjang pembelajaran menggunakan kurikulum 2013. (yon)