Edisi Rabu 07 November 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 7 NOVEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 200 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Silaturahmi ke ’’Suara NTB’’ dan ‘’Radio Global FM Lombok’’

Danrem Ungkap Pentingnya Bermitra dengan Media Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos.S.Han mengungkapkan pentingnya bermitra dengan media.

Institusinya menilai media selain sebagai mitra juga fungsi

(Suara NTB/ars)

BERBINCANG Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani (kanan) berbincang dengan Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino.

kontrol kinerja jajaran.

Hal itu diungkapkan Danrem dalam silaturahminya ke Redaksi Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, Selasa (6/11). Danrem didampingi Kasi Intel, Letkol CZI Irawan Agung Wibowo, ST dan Kapenrem Mayor Inf. Dahlan, S.Sos dalam silaturahminya diterima Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino dan Redaktur Pelaksana, Raka Akriyani.

Menurut Danrem, jajarannya dari tingkat Kodim, Koramil, Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan) sampai Babinsa, punya banyak

kegiatan positif yang mengarah ke prestasi. ‘’Makanya kita sangat membutuhkan media untuk membunyikan kegiatan- kegiatan kami itu,’’ jelasnya.

Era digitalisasi informasi memungkinkan banyaknya masuk kabar dari berbagai media. Sehingga bagi Danrem, pihaknya tetap memerlukan penyajian berita yang terpercaya dan tentu saja penting bagi masyarakat dan khususnya jajarannya.

Pada kesempatan itu Danrem juga mengungkapkan rencana digelarnya peringatan Hari Juang Kartika di NTB. Mabes TNI dan

Kodam IX Udayana memerintahkannya untuk bersiap menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan peringatan HUT TNI AD itu.

Dari hasil kajian dan pembahasan internal, lokasi yang ditunjuk dan jadi pusat peringatan adalah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Tujuan lainnya tidak hanya untuk membantu pemulihan pascagempa. Juga keseimbangan perhatian TNI di Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa.

Daerah di Pulau Sumbawa itu dipilih dengan pertimbangan agar tidak semua kegiatan terkonsentrasi di Pulau Lombok. (ars/*)

Tak Responsif Tangani Aduan ’’NTB Care’’

Wagub Peringatkan Dinas PUPR dan Perkim

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd memperingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB. Wagub meminta kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu responsif menindaklanjuti aduan masyarakat lewat aplikasi NTB Care. ‘’Saya ingatkan Dinas PUPR yang belum merespons keluhan masyarakat,’’ Wagub memberi peringatan kepada ke dua dinas itu, Selasa (6/11) di Kantor Gubernur NTB. Wagub mengatakan, sejak

‘’

program NTB Care di-launching belum lama ini, memang ada OPD yang responsnya cepat.

Tapi juga ada OPD yang responsnya lambat. Orang nomor dua di NTB ini mengatakan, Bersambung ke hal 15

Salah satu penilaian dari kami.

Ini ada beberapa PR Dinas PUPR dan Dinas Perkim. Masalah air bersih, jalan dan perbaikan rumah pascagempa. Itu yang belum direspons Hj. Sitti Rohmi Djalilah

TO K O H Diduga Jarah Hutan Bangun Rika REKOMENDASI pembangunan Rumah Instan Kayu (Rika) untuk korban gempa berdampak ke kerusakan hutan. Warga diduga naik ke kawasan hutan lindung mengambil kayu untuk kebutuhan pengganti hunian yang rusak akibat gempa.

Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos.,S.Han mengungkapkan kekhawatiran itu.

Informasi masyarakat yang diduga masuk menjarah hutan itu sampai ke pihaknya.

Ahmad Rizal Ramdhani Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ist)

RUSAK PARAH - Salah satu jalan rusak parah di wilayah Kabupaten Sumbawa yang disampaikan warga ke Pemprov NTB melalui aplikasi NTB Care.

(Suara NTB/dok)

Gempa 4,6 SR Picu Longsor di Sembalun

Wagub Minta Masalah Kearsipan Jangan Dipandang Sebelah Mata Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB (Wagub), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penataan arsip. Ia meminta masalah kearsipan jangan lagi dipandang sebelah mata.

Permintaan tersebut disampaikan Wagub pada acara penyerahan e-arsip dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Drs. Mustari Irawan, MPA di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (6/11) siang. Hadir Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Pada kesempatan tersebut, Kepala ANRI mengungkapkan bahwa NTB pernah mendapatkan peng-

Mataram (Suara NTB) Gempa susulan masih terjadi. Selasa (6/11), guncangan terjadi pukul 09.00 Wita di wilayah Lombok Timur (Lotim) dengan skala 4,6 Skala Richter (SR).

Dampak gempa memicu longsor di Sembalun.

Hasil analisa BMKG menu-

jukkan, gempa bumi ini berkekuatan Magnitude 4,6 episenternya terletak pada koordinat 8,47 LS dan 116,57 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 4 kilometer Timur Laut Lombok Timur, pada kedalaman 10 km.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

SAMBUTAN - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat memberikan sambutan pada acara penyerahan e-arsip dari Kepala ANRI, Mustari Irawan. hargaan tingkat nasional terkait dengan kearsipan pada 2015 lalu. Di mana, NTB pernah masuk peringkat lima dari 34 provinsi di Indonesia.

Menurut Wagub, dengan memperoleh peringkat lima nasional, prestasi tersebut sudah sangat baik. Karena NTB masuk peringkat lima

besar nasional dari 34 provinsi yang ada. ‘’Kalau dapat nomor lima sudah luar biasa. Tapi apa yang terjadi. Karena lose control, tidak fokus, tidak melakukan perbaikan-perbaikan. Akhirnya kita tergilas,’’ kata Wagub.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

LONGSOR - Longsor di Bukit Daun Daun Sembalun sesaat setelah gempa susulan Selasa pagi.

Provinsi NTB Raih Peringkat Terbaik Kedua Se-Indonesia

Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2018 Pemerintah Provinsi NTB memperoleh anugerah keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat yang diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, di Istana Wakil Presiden RI, Senin (5/11). Provinsi NTB meraih peringkat terbaik kedua setelah Provinsi Aceh, untuk kualifikasi menuju informatif dengan nilai 89.95.

(Suara NTB/ist)

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menerima anugerah keterbukaan informasi publik untuk Provinsi NTB dari Ketua Komisi Informasi Pusat di Istana Wakil Presiden RI, Senin (5/11)

CAPAIAN ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2017, NTB berada pada peringkat 6 keterbukaan informasi publik dari 34 provinsi se-Indonesia.

Komisi Informasi (KI) NTB mengapresiasi capaian ini. Apalagi, prestasi sebaik ini diraih di tengah bencana gempa yang cukup memengaruhi aktivitas pelayanan dan penyediaan informasi di PPID NTB. KI NTB berharap, anugerah ini menjadi penyemangat bagi Pemprov NTB untuk terus menggelorakan budaya keterbukaan dalam tatakelola pemerintahannya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Ketua KI NTB Hendriadi, SE, ME, Kepala Diskominfotik NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M.Si dan Komisioner KI NTB, Drs. H. M. Zaini, berpose usai penganugerahan keterbukaan informasi publik di Istana Wakil Presiden RI, Senin (5/11).

SUARA NTB Rabu, 7 November 2018

SUARA MATARAM 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Halaman 2

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kerjasama Dinas Perdagangan Kota Mataram dengan Harian Suara NTB 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

Andalkan Retribusi dari Pedagang Sembako Kekurangan Panel PROSES rekonstruksi di lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais, belum berjalan maksimal. Kelompok masyarakat terkendala kurangnya suplai panel untuk membangun rumah instans sederhana sehat sederhana (Risha).

Camat Sandubaya, Drs. Lalu Samsul Adnan menyebuktkan, dari 80 rumah yang akan dibangun dengan pola Risha, aplikator dari PT. Waskita Karya baru mendatangkan panel untuk 12 rumah. Sementara, warga telah membangun pondasi. “Strukturnya sudah siap,” kata Samsul dikonfirmasi, Selasa (6/11).

Penyiapan panel menghambat percepatan pem(Suara NTB/cem) Lalu Samsul Adnan bangunan rumah. Syamsul mengatakan, pendamping telah melatih warga untuk perakitan panel. Artinya, tidak perlu menunggu aplikator untuk memasang panel. Masyarakat secara pribadi bisa memasang panel. “Warga mulai dilatih perakitan panel.

Jadi tidak perlu lagi nunggu tim dari Waskita,” paparnya.

Selain pola Risha dikatakan Syamsul, sebagian masyarakat juga memilih pola rumah instans konvensional.

Sebelas kelompok mengambil Riko. Harapanya pembangunan bisa cepat. Administrasi disamakan dengan pola Risha.

Terkait progres pembangunan, Samsul mengatakan, biasanya rapat teknis digelar setiap satu pekan ada pembahasan oleh pendamping dan Pokmas. Permasalahan dihadapi selama sepekan akan dievaluasi. “Senin kemarin tertunda karena ada agenda. Rencananya, siang ini (kemarin) kita bicarakan lagi,” tambahnya.

Evaluasi pekan kemarin, Pokmas didorong tidak hanya mengacu pada satu aplikator saja. Disarankan, agar mencari aplikator-aplikator lain untuk menyediakan panel. Hasilnya, Pokmas telah menandatangani surat perjanjian untuk penyedian panel.

Syamsul mengharapkan, pembangunan Risha maupun Riko bisa cepat teralisasi. Dan, masyarakat segera kembali menempati rumah mereka. (cem)

Mataram (Suara NTB) Bencana gempa bumi Juli Agustus lalu tak hanya dirasakan oleh masyarakat. Kejadian ini juga berimplikasi terhadap pencapaian retribusi pasar tradisional. Karenanya untuk mengejar target pencapaian retribusi kini mengandalkan dari pedagang sembako.

Pasar Cemara merupakan pasar tipe B. Retribusi ditarik Rp 600/meter. Dan, sewa ruang Rp 2.000/meter. Rata rata target per hari Rp570.000.

Per tahun Rp200 juta lebih.

Kepala pasar Cemara, Junaidi mengaku, kejadian gempa Juli - Agustus sangat berpengaruh terhadap pendapatan retribusi. Penurunanya drastis dari Rp570.000 menjadi Rp27.000. “Ndak ada pedagang berani jualan. Pernah sehari itu kita dapat Rp27.000,”

sebut Junaidi, Selasa (6/11).

Kondisi ini mulai pulih. Meski tak seluruhnya dari 289 pedagang kembali berjualan. Penarikan retribusi mengandalkan pedagang bakulan atau pedagang sembako. Secara perlahan, ia menggenjot petugas retribusi mencapai target sebelum akhir Desember. “Dua bulan terakhir ini kita maksimalkan.

Pelan - pelan untuk mengejar keseimbangan, “ terangnya.

Penataan kebersihan maupun keamanan dikatakan Junaidi, dinilai tak terlalu mencari permasalahan berarti. Penanganan dilakukan secara berkala dengan membagi waktu petugas. Pasalnya, lahan Pasar Cemara tak terlalu luas, sehingga lebih mudah dikontrol.

“Zonasi dulu ada. Sekarang belum ada,” ucapnya.

Revitalisasi pasar di-

(Suara NTB/cem) (Suara NTB/cem)

Junaidi harapkan oleh Junaidi, agar lebih tertata rapi. Pedagang menempati zonasi dan pelanggan lebih mudah mencari kebutuhannya.

Namun

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan merasionalisasi atau memangkas pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup Pemkot Mataram. Untuk merealisasikan rencana itu, Pemkot terlebih dahulu akan melakukan asesmen.

Asesmen pegawai tidak tetap akan dilaksanakan Desember mendatang. Hasilnya akan menjadi acuan minimal mengurangi PTT sesuai formasi. “Selesai pelaksanaan CPNS ini akan kita mulai. Biar kita bisa bernafas dulu,” kata Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, Senin (5/11).

Kebijakan mengurangi pegawai melihat apakah mereka bekerja sesuai harapan

atau tidak. Jika mereka tidak bisa bekerja tegas Nelly, Pemkot Mataram tidak akan mempertahankan. “Kalau tidak bisa bekerja, ngapaian dipertahankan,” tegasnya.

Pengurangan PTT akan dilakukan setiap tahun. Tidak boleh mengangkat lagi, kecuali pengurangan. Penilaian PTT tidak saja dilihat dari faktor kompetensi. Kedisiplinan dan realisasi kinerja mereka dinilai.

“Oke. Dari sisi kompetensi mereka bisa jawab soal. Tapi hasil rekap absensi itu dasar mengurangi,” jawabnya. Tak disebutkan jumlah total PTT yang bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk di Puskesmas dan rumah sakit.

Dikatakan, pengurangan PTT itu tidak ada kaitannya dengan rasionalisasi anggaran.

Ini murni tanggungjawab BKPSDM. PTT dibayar mela-

(Suara NTB/dok)

diharapkan berpengaruh pada optimalisasi capaian target retribusi. Selain itu, pedagang diimbau kembali beraktivitas. (cem/*)

”

Pengurangan PTT akan dilakukan setiap tahun. Tidak boleh mengangkat lagi, kecuali pengurangan

lui APBD. Pengangkatan PTT biasanya kebijakan OPD. Kasus ini beda dengan pengangkatan guru di sekolah. Mereka dibayar berdasarkan kegiatan.

Pegawai non PNS dipangkas yang dibayar melalui APBD. (cem)

Baiq Nelly Kusumawati

Hujan Lebat, Waspadai Petir dan Angin Kencang Mataram (Suara NTB) Hujan lebat mulai mengguyur sejumlah wilayah di NTB. Musim kemarau yang berkepanjangan mulai berganti mendung dan hujan tiga hari terakhir. Warga diimbau waspada bahaya petir dan potensi bencana lain seperti banjir dan tanah longsor.

Dalam catatan BMKG Stasiun Meteorologi dan Klimatologi BIL, curah hujan di NTB saat ini antara sedang hingga deras terjadi Selasa (11/6). “Secara klimatologi, probabilitas curah hujan lebih dari 20 mm di NTB pada dasarian 1 November 2018 sudah relatif tinggi 80-90 persen,” kata Prakirawan BMKG BIL, I Putu Sumiana kepada Suara NTB, kemarin.

Disebutnya, perlu di waspadai terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang memicu terjadinya cuaca buruk seperti petir. Pada dasarian ke 2

November ini, disebutnya, peluang hujan lebih dari 20mm sebesar 80-90 persen di Lombok Timur dan Sumbawa Barat. Kemudian pada dasarian ke 3, potensi hujan sebesar 70-90 persen terjadi di hampir seluruh NTB. Sementara BMKG Bima juga mengeluarkan imbauan sama. Berdasarkan update peringatan dini cuaca Kabupaten Bima dan Dompu masih berpotensi terjadi hujan lebat.

“Untuk itu waspadai hujan lebat disertai petir dan angin kencang,” kata Prakirawan BMKG Bima, Fahmi Pahlevi, S.Tr. Wilayah yang perlu diwaspadai seperti wilayah Kabupaten Bima untuk Kecamatan Palibelo, Madapangga, dan dapat meluas ke wilayah Bolo, Woha, Donggo, Kilo, Woja dan sekitarnya. Sementara di Kabupaten Dompu di Kecamatan Kempo. Warga di Kota Bima juga diimbau waspada. (ars)

Kenaikan UMK Walikota Cek Progres Rekonstruksi Perlu Dikaji (Suara NTB/cem)

PERIKSA REKONSTRUKSI - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memeriksa progres rekonstruksi di lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais, Selasa (6/11).

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Selasa (6/11) mengecek progres rekonstruksi atau pembangunan rumah instansi sederhana sehat (Risha) dan rumah instans konvensional di lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara.

Peninjauan oleh Walikota didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. Kemal Islam, Kepala Kesbangpol H. Rudi Suryawan, Camat Sandubaya Drs Lalu Syamsul Adnan dan Lurah Bertais. Kata Walikota, progres pem-

bangunan Risha dan Riko cukup baik. Masyarakat telah memulai membangun pondasi. Kendalanya panel Risha belum mencukupi. Ini terkendala oleh proses pengangkutan dari aplikator.

Pihaknya telah mencari solusi dengan membantu proses pengangkutan. “Kita telah siapkan angkutan untuk mengangkut panel,” ujarnya. Mempercepat rekonstruksi ini, 70 warga dilatih memasang panel. Ini dimaksudkan agar masyarakat mandiri atau tidak perlu menunggu aplikator untuk memasang.

Ditargetkan Walikota, Risha

maupun Riko bisa cepat terbangunan, sehingga warga tak terlalu lama bertahan di tenda pengungsian. Salah seorang warga, M. Amin juga mengharapkan rumahnya segera dibangun.

Menurutnya, tak nyaman tinggal terlalu lama di rumah singgah.

Apalagi musim penghujan saat ini menyebabkan air masuk ke rumah singgah. “Kalau hujan, air masuk ke dalam,” ucapnya.

Panel telah diperoleh. Material lainnya seperti bata, semen, pasir dan rangka baja belum datang. Amin mengaku, telah mendapat pelatihan dari aplikator cara memasang panel. (cem)

Reklame Tak Berizin Dipotong

H.M. Noer Ibrahim

demikian, kebijakan itu tergantung dari Dinas Perdagangan. Karena, hal ini berkaitan dengan penganggaran.

Ke depan, penataan pasar

Pegawai Tidak Tetap akan Dipangkas

Harus Sering Turun SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Noer Ibrahim., menyarankan kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram agar sering turun ke pasar-pasar. Ini menyusul sikap pesimisme Dinas Perdagangan bahwa target retribusi pasar tahun 2018 ini akan tercapai. ‘’Pak Kadis harus sering turun agar melakukan pengawasan kepada kepala pasar. Mereka sudah tahu trik-triknya,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, kemarin.

Oleh karena itu, Dinas Perdagangan diharapkan menyelami celah-celah untuk meningkatkan retribusi pasar. Carana adalah dengan melakukan pendekatan dan pengawasan. ‘’Kalau alasan gempa, itu hanya beberapa hari saja.

Ndak sampai berbulan-bulan. Ini juga kan masih ada waktu,’’ ujarnya. Kalaupun nantinya target retribusi pasar memang tidak tercapai, maka harus ada alasan yang tepat.

Kalau memang penghasilan pasar-pasar tradisional di Kota Mataram menurun akibat gempa, harus dibuktikan dengan karcis pasar yang keluar maupun yang tersisa.

Politisi Golkar ini mengakui bahwa terjadi kerusakan di beberapa pasar tradisional milik Pemkot Mataram. Namun demikian, dia membantah bahwa dampak pedagang tak berjualan sampai berbulan-bulan. ‘’Ndak sampai berbulan-bulan. Kalau sampai berbulan-bulan ndak makan mereka,’’ selorohnya.

Oleh karena itu, anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini meminta kepala dinas rutin turun ke pasarpasar untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Apalagi, Dinas Perdagangan sudah memiliki data jumlah pedagang di 19 pasar tradisional. Baik pedagang tetap maupun pedagang tidak tetap atau pedagang musiman. Sehingga dinas dapat melakukan pengawasan. ‘’Kalau kepala pasar beralasan jumlah pedagang berkurang perlu dilakukan evaluasi,’’ ungkapnya.

Noer Ibrahim mengkritisi jumlah juru pungut di pasarpasar. Di Pasar Kebon Roek misalnya, jumlah juru pungut di sana sekitar delapan orang, dianggap terlalu banyak. Menurut dia, jumlah juru pungut harus disesuaikan dengan luas pasar. Yang jelas, harus mengacu pada prinsip efisiensi. ‘’Juru pungut itu ndak perlu banyak, yang penting efektif,’’ cetusnya. Dia melihat, SDM yang terkait dengan pengelolaan pasar tradisional di Mataram perlu dilakukan evaluasi. ‘’Kinerja petugas-petugas pasar ini harus diukur. Dia menyarankan agar kepala dinas seminggu sekali turun ke pasarpasar untuk memastikan semua berjalan sesuai harapan,’’ pungkasnya. (fit)

Kepala Pasar Cemara, Junaidi berdialog dan mendengarkan keluhan serta masukan dari pedagang.

Mataram (Suara NTB) Bangun dulu baru ngurus izin. Perilaku masyarakat saat membangun ini sering dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. KIni Pemkot Mataram mulai tegas, tujuh reklame tak berizin dipotong.

Tiga lokasi reklame tak berizin di bundaran Lingkar Selatan, Jalan Amir Hamzah dan depan mall di Jalan Sriwijaya. “Tujuh sudah kita potong. Terakhir empat hari yang lalu,” kata Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Perkim, Nanang Edward dikonfirmasi Selasa (6/11).

Satu reklame juga bakal dipotong di Jalan Catur Warga. Pihaknya melarang memasang di bagian tengah toko. Dan, menyarankan di sisi kiri dan kanan. Atau, nempel di atas bangunan toko. Namun, pemiliknya ngotot.

Nanang menegaskan, reklame dipasang depan toko

(Suara NTB/cem)

Nanang Edward mengganggu manuver kendaraan jika parkir. “Kalau semua masang di tengah.

Bagaimana orang manuver.

Lahan parkir sudah milik masyarakat. Walaupun lahan

itu miliknya,” kata dia.

Penertiban reklame secara masif setelah kewenangan berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pengawasan dilakukan tatkala menerima data dari instansi teknis. Pengawasan saat ini, difokuskan pemasangan reklame bakal calon legislatif. Caleg memasang di ornamen kota dan pohon. “Yang pasang di pohon kita bongkar,” ujarnya.

Kesepakatan dengan tim penertiban dari Badan Pengawasan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Bakesbangpol di Jalan Langko sampai perempatan Cakranegara harus steril dari reklame caleg. Postur atau spanduk tak boleh dipasang meskipun menggunakan jasa pihak ketiga.

Terkait poster caleg di Jalan Pejanggik akan dicek dan segera ditertibkan. “Saya cek dulu.

Iya, segera kita tertibkan,” demikian kata Nanang. (cem)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh membuka ruang diskusi dengan pengusaha dan serikat pekerja berkaitan kenaikan upah minimun kota (UMK). Kenaikan perlu dikaji dulu. “Kita persilakan duduk bareng,” kata Walikota, Selasa (6/11).

Dikatakan, pada prinsipnya Pemkot Mataram menginginkan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Tetapi kebijakan itu tidak bisa diambil sendiri. Artinya, perlu melihat kondisi finansial perusahaan untuk menaikkan upah pekerja.

“Tidak bisa sembarangan kita naikkan UMK ini.

Banyak hal yang dipertimbangkan,” tegasnya.

Pemkot Mataram sengaja belum menetapkan UMK. Karena, kebijakan itu perlu dikaji. Ancaman perusahaan yang bisa saja menaikkan upah dengan konsekuensi merampingkan pekerja. Namun demikian, Walikota mengingatkan perusahaan maupun serikat pekerja diminta tak mengambil keputusan yang saling merugikan.

“Yang ada saling menguntungkanlah,” tandasnya.

Seorang pekerja swasta, Munawir mengharapkan ada kenaikan gaji tahun depan. Pasalnya, biaya hidup semakin hari semakin meningkat. “Siapa yang ndak mau naik gaji,” kata Munawir.

Dia yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Mataram men-

(Suara NTB/cem)

H. Ahyar Abduh gaku, gaji yang diterima per bulannya hanya cukup membayar kontrakan dan keperluan sehari - hari.

Tak pernah berpikir mau menabung atau membeli rumah seperti teman - temannya. “Nabung di tian (perut) aja,” celotehnya.

Hal senada disampaikan Linda. Perempuan yang bekerja di salah satu mall di Mataram ini mengharapkan ada kenaikan upah. Dia membandingkan, di kota - kota besar gaji karyawan relatif tinggi. Kota Mataram juga mengikuti.

“Di Surabaya dan Denpasar saja gaji teman - teman itu sudah besar,” sebutnya. Yang dikeluhkan biaya hidup relatif mahal.

Belum lagi, biaya kontrakan mencapai Rp500 ribu Rp600 ribu per bulan. (cem)

SUARA NTB Rabu, 7 November 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

KPK Minta LTSA Berfungsi Optimal Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang ada di provinsi ini berfungsi optimal, sebagaimana hajatan pembentukannya. Tentu butuh perhatian dan keterlibatan seluruh stakeholders.

Selasa (6/11) kemarin, KPK turun lagi meminta laporan perkembangan di masing-masing LTSA di lima kabupaten di NTB. LTSA Lombok Tengah, LTSA Lombok Barat, LTSA Lombok Timur, LTSA Sumbawa dan LTSA Kabupaten Bima.

Di seluruh LTSA, kecuali di LTSA Lombok Tengah, masih terdapat kendala-kendala dalam operasionalnya. Misalnya kendala alat untuk pencetakan dokumen-dokumen tertentu. Dan kendala masih adanya stakeheloders yang belum bergabung dalam hal pelayanan kepada calon TKI/TKW.

“Kita harapkan, 2019, semua LTSA ini sudah beroperasi maksimal dalam hal pelayanan satu atap kepada calon tenaga kerja luar negeri,” kata Asep Rahmat Suanda dari Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan di KPK. Dalam kesempatan kemarin. Seluruh stakeholders dihadirkan di aula pertemuan Kantor Disnakertrans Provinsi NTB di Jalan Majapahit. Perwakilan daerah di masingmasing kabupaten tempat disediakannya LTSA. Asosiasi-asosiasi perusahaan pengerah TKI, Imigrasi, BP3TKI Mataram, aparat penegak hukum,

termasuk BNP2TKI. Evaluasi ini untuk kesekian kalinya dilakukan. Dan masih terdapat kendala-kendala teknis maupun non teknis di setiap LTSA. Karena itu, kendala-kendala tersebut sekaligus akan menjadi rekomendasi kepada otoritas.

Pembentukan LTSA ini menurut Asep telah menjadi komitmen bersama antara BNP2TKI, KPK, Gubernur dan Bupati di lima kabupaten pada akhir 2016 lalu. Karena menjadi komitmen bersama, Asep mengatakan tentu menjadi tanggung jawab bersama menuntaskan kendala-kenda-

la yang masih ada di LTSA. LTSA ini, lanjut Asep merupakan salah satu fasilitas yang disediakan pemerintah beserta stakeholders untuk menekan praktik-praktik yang tidak bersih. Baik di birokrasi, ataupun di stakeholders lainnya.

“Kita perbaiki tata kelola dalam pemberangkatan TKI ke luar negeri. Banyak titik yang rawan pemerasan kepada calon TKI. Makanya LTSA ini salah satu cara untuk memangkasnya. Di LTSA inipun, ada pengawasan internal misalnya dengan memasng CCTV. Kita berikan transparansi kepada masyarakat. karena itu, 2019 kita harapkan LTSA sesudah semua clear persoalannya,” demikian Asep.

Peran kepala daerah di masing-masing kabupaten, menurutnya sangat penting untuk

Atasi Pengangguran, Disnakertrans Andalkan BLK Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakerstran) Provinsi NTB sangat mengandalkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) NTB sebagai pemecah persoalan pengangguran di provinsi ini. Jenis-jenis pelatihan akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan, menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tentang angka pengangguran NTB terkini. Dalam catatan resmi BPS, angkatan kerja pada Agustus 2017 sebanyak 2.396.169 orang. Jumlah angkatan kerja di NTB pada Agustus 2018 2.237.381 orang.

Data ini belum termasuk pekerja di Kabupaten Lombok Utara.

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2018 sebesar 3,72 persen. Juga belum termasuk pencari kerja di Kabupaten Lombok Utara.

“Alhamdulillah, tidak anjlok, tidak sampai 4 persen TPT. berarti banyak orang yang bekerja dan tidak meratapi nasibnya karena gempa,” kata H. Wildan.

Untuk menekan angka pengangguran ini, H. Wildan mengatakan, Disnakertrans jemput bola ke pemerintah pusat untuk melaksanakan paket-pa-

(Suara NTB/bul)

BLK - Konveksi, salah satu jenis kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di BLK NTB ket pelatihan yang bersifat padat karya dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat.

Pelaksanaan program padat karya ini masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan 2019.

Pemecah persoalan pengangguran, di BLK NTB, kepala dinas menyebutkan jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasar. Gubernur dan Wakil Gubernur mengharapkan BLK konsen pada jurusan-jurusan yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Selain itu, kepala daerah juga meminta

kualitas lulusan BLK NTB terus ditingkatkan. Uji kompetensi diharapkan tak lagi harus dilakukan di luar NTB untuk jurusan-jurusan tertentu.

“Kita juga sedang perjuangkan kedepan agar ada lembaga sertifikasi dapat dilakukan secara mandiri di dalam daerah,” imbuhnya.

Lebih jauh kepala dinas menerangkan. Lapangan pekerjaan akan sangat terbuka di NTB. Kedepan dengan bergeraknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

BLK Mataram sedang mempersiapkan diri memfasilitasi pelatihan yang berbasis kepariwisataan. Misalnya, pelatihan di bidang perhotelan.

Di BLK NTB telah tersedia fasilitas hotel sebagai tempat pelaksanaan pelatihan.

NTB memiliki sektor unggu-

lan yang membuka peluang kerja sangat luas. Yakni di sektor pertanian. Dalam hal persiapan tenaga-tenaga pelaksana sektor ini, tidak cukup dilakukan oleh Disnakertrans. Melainkan harus bekerjasama dengan dinas-dinas teknis lainnya.

Untuk mengisi kebutuhan tenaga di sektor pertanian, lanjut H. Wildan, salah satu fasilitas pelatihan yang disediakan di BLK NTB yakni peket pelatihan Pengolahan hasil Pangan (PHP). Keberadaan BLK NTB ini menurutnya sangat mendukung penyediaan tenagatenaga terampil di masingmasing sektor. Karena itu, sangat diperhatikan penambahan sarana dan prasarana di BLK NTB terus ditingkatkan. (bul)

memastikan gerak cepat penyelesaian LTSA. Di Indonesia, ada 52 LTSA yang difasilitasi pemerintah. Tahun depan, seluruh LTSA ini, termasuk 5 di Nusa Tenggara Barat dipastikan telah beroperasi penuh.

Sesuai tujuan awalnya, LTSA adalah upaya perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan TKI dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya CTKI secara mudah, murah, cepat dan aman. Zaman dulu, masyarakat berpikir menjadi PMI itu susah, berbelit-belit, mahal dan sering terdapat praktik percaloan namun dengan adanya LTSA, image tersebut dihilangkan sama sekali.

Adapun layanan yang diberikan, di antaranya layanan kependudukan, layanan ketenagakerjaan, layanan paspor, layanan SKCK serta

(Suara NTB/bul)

Pertemuan evaluasi LTSA layanan PAP dan elektronik KTKLN. Layanan-layanan tersebut ada yang diberikan secara gratis untuk layanan

kependudukan, ketenagakerjaan dan PAP/ E-KTKLN dan sesuai PNBP untuk layanan paspor dan SKCK. (bul)

NTB Diberi Kuota Sertifikasi 100 Pelaku Travel Agen Mataram (Suara NTB) Kementerian Pariwisata memperkuat dukungan untuk sektor pariwisata NTB dengan pemberian kuota uji kompetensi dan sertifikasi kepada 100 pelaku jasa usaha travel agen di daerah ini. Kuota sertifikasi ini akan menjadi bekal SDM lokal menghadapi persaingan yang demikian kompetitif.

Saat ini belum ada satupun pelaku penyedia jasa travel agen, baik pimpinan, maupun pegawainya yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Humas Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) Provinsi NTB, Abdul Haris, SE, M. Ak, mengatakan, dasar itulah yang menjadi perhatian dilaksanakannya uji kompetensi dan sertifikasi pertama kali pada 7-8 November ini di Senggigi.

Memanfaatkan kuota yang disediakan Kementerian Pariwisata, uji kompetensi dan sertifikasi akan menghadirkan enam asesor berkompeten. Para asesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) inilah yang akan melakukan uji kompetensi kepada para pelaku travel agen lokal.

Kuota sertifikasi yang disediakan Kementerian Pariwisata ini mendapat perhatian dari para pelaku travel agen di NTB. 100 kuota tersebut telah penuh diisi. Baik oleh anggota Astindo, maupun para pelaku travel agen yang bernaung di bawah asosiasiasosiasi lainnya.

Sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh LSPATDA atau lembaga sertifikasi profesi yang didirkan oleh Astindo, lanjut Haris mencakup tiga bagian untuk ticketing.

Masing-masing untuk bagian junior ticketing, ticketing officer, dan senior ticketing officer.

Serta lima bagian tour.

Masing-masing tour consultant, junior travel consultant, travel consultant, senior travel consultant dan tour leader.

Menurut Haris, kedepannya pemerintah akan melakukan pemetaan terhadap sumber daya manusia yang bergerak di bidang travel. Sehingga dapat berdaya saing dengan travel-travel lain yang ada di luar daerah, maupun di luar negeri.

Sasaran program pemerintah adalah melakukan sertifikasi terhadap biro perjalanan wisata (perusahaan travel agen). Sebelum dilakukan sertifikasi terhadap badan usah-

Selasa, 6 November 2018

anya itulah, dilakukan uji kompetensi dan sertifikasi kepada pelaksana di dalamnya.

“Minimal dua tenaga di dalam kantornya itu sudah tersertifikasi,” ujarnya.(bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 7 November 2018

Halaman 4

Percepat Bangun Huntap Masuk Ranah Pidana KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) tidak hanya merupakan daerah yang dikeliling oleh laut, pegunungan dan hutan.

Namun di samping itu, daerah yang terletak di ujung timur pulau Lombok ini banyak terdapat daerah aliran sungai (DAS).

Untuk itu, bila keberadaan sungai dialihfungsikan, pelakunya dapat diproses hukum, karena masuk dalam ranah pidana.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, Mulki, SSTP, MM, Selasa (6/11).

Ia menegaskan bahwa proses alih fungsi sungai masuk dalam ranah pidana. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkuhan hidup. Terlebih dalam alih fungsi sungai ini tidak memiliki aturan, karena sudah sangat jelas bahwa aliran sungai itu tidak dapat dialihfungsikan, baik untuk pembangunan rumah hunian, rumah makan maupun bangunan-bangunan lainnya. “Tidak ada aturan alih fungsi itu. Sangat tidak diperbolehkan,”tegasnya.

Untuk menyikapi hal tersebut, Mulki mengaku intens melakukan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pembinaan dan penertiban. Apabila pemilik rumah atau usaha itu secara jelas melanggar aturan dengan mendirikan bangunan di atas maupun mempersempit aliran sungai, maka wewenang sepenuhnya diserahkan ke aparat penegak hukum.

“Dari kemarin satgas terus bergerak. Namun kita sebatas pengawasan dan pembinaan saja. Untuk penemuan pelanggaran kita serahkan ke satgas dari unsur Polri,” terangnya.

Sejauh ini, lanjut Mulki, yang sudah ditangani yakni D yang saat ini masih dalam proses persidangan, termasuk pasir besi dan Ijobalit. Sedangkan untuk Lesehan MC Masbagik yang mendirikan bangunan dengan mengambil badan sungai, Satgas saat ini sedang turun dan hasilnya masih ditunggu. (yon)

Mulki (Suara NTB/dok)

Soal Randis, Wabup Ingatkan Pejabat Tak Bermewah-mewahan Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sarifudin, SH. MH., ngotot menolak memfungsikan kendaraan dinas (randis) All New Toyota Fortuner yang dianggarkan oleh daerah. Ia bahkan mengingatkan, agar jajaran pejabat Pemkab Lombok Utara untuk tidak bermewah-mewahan dalam menggunakan anggaran rakyat.

Wabup langsung menggelar jumpa pers, Senin (5/11) sore.

Ia mengklarifikasi perihal pengadaan randis yang diperuntukkan kepadanya. Wabup realistis, tidak ingin meyakiti hati rakyat pascabencana gempa dengan memanfaatkan randis senilai Rp 600 juta di tengah kondisi krisis rakyat.

“Saya tegaskan tidak mau pakai mobil itu. Silakan Bu Kabag, diatur diserahkan ke siapa pejabat yang mau pakai,” cetusnya.

Wabup menegaskan, pengadaan mobil dinas pada situasi anomali seperti saat ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat lingkup Pemda Lombok Utara. Termasuk bagi dirinya dimana ia merasa kurang mengontrol perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat OPD, maupun pelajar bagi ego pejabat untuk tidak mengedepankan eksklusivisme dalam jabatan.

“Mudahan ini pelajaran bagi kita semua, untuk tidak bermewah-mewahan. Maka dalam kesempatan ini, saya tidak ingin bermewah-mewah. Kepentingan masyarakat adalah yang paling utama,” sebutnya.

Kepada seluruh kepala dinas/kepala badan ia berpesan, agar dalam membuat perencanaan benar-benar dimatangkan sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam proses eksekusi anggaran tidak terkesan kelabakan, atau tidak terkesan membagi-bagi jatah dan menghambur-hamburkan uang rakyat.

Dalam proses penganggara dan eksekusi, Wabup meminta setiap pejabat mengedepankan prisnip kehati-hatian. “Jujur, saya juga adalah pimpinan yang tidak suka dengan cara-cara seperti itu (perencanaan anggaran tanpa diketahui DPRD, red).

Siapapun yang mendengar (imbauan) ini, mudah-mudahan pemahaman kita sama. Tanpa mobil baru, saya kira cara yang lebih baik untuk ditunjukkan ke masyarakat,” tandasnya.

Mendampingi Wakil Bupati, Kabag Umum dan Perlengkapan Setda KLU, Denda Dewi, Kabag Pembangunan Setda, Lalu Majemuk, dan Kabag Humas Protokol Setda KLU, Mujaddid Muhas, MA., masing-masing memberi pendapat terhadap pengadaan randis Fortuner.

Kabag Umum dan Perlengkapan Setda KLU Denda Dewi menegaskan, secara pengadaan, pembelian Fortuner telah berproses sejak mantan Kabag Umum yang lama, Haris Nurdin. Pihaknya hanya menjalankan tupoksi normatif sebagai pelaksana anggaran di bidangnya saat ini.

Dalam proses pengadaanya, Denda lalu mengumpulkan bawahannya. Dari pendapat dan saran bawahan, tidak satu pun bawahan yang menyinggung bagaimana proses hingga dana Rp 600 juta untuk Fortuner masuk di DPA Bagian Umum Setda. Hanya saja, sesuai perencanaan pengadaan mobil Fortuner untuk wabup telah terpikirkan sejak 2017 oleh kabag lama.

Sementara, Kabag Pembangunan, Lalu Majemuk menambahkan, pengadaan Fortuner bersumber dari APBD murni.

Setiap awal tahun anggaran wajib kagi Kementerian Lembaga Badan dan Institusi untuk menyampaikan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Termasuk Fortuner dimaksud, pengadaannya telah masuk dalam SIRUP KLBI. Pengadaannya juga mengikuti sistem kontrak payung, yaitu kontrak antara LKPP dengan lembaga kementerian yang dianggap kompeten. Pengadaannya tidak melalui lelang atau tender, melainkan diadakan dengan mekanisme SPSE dengan mengisi form yang sudah disiapkan menurut aturan. “SIRUP ini sudah kita umumkan di awal tahun anggaran, sudah ada dalam SIRUP baru kemudian diadakan, jadi semodel e-purchasing,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

PENJELASAN - Wabup KLU Sarifudin didampingi sejumlah kabag memberikan penjelasan terkait polemik pembelian mobil dinas untuk wabup, Senin (5/11) sore.

Bupati Ingatkan Jangan Ada Pelanggaran Hukum Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy bertekad mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban gempa. Apalagi sudah ada perintah dari Wakil Presiden Drs. H. M. Jusuf Kalla, agar pembangunan huntap mesti segera dilakukan.

Meski demikian, bupati mengingatkan dalam proses percepatan ini harus tetap pula mempehatikan aturan-aturan yang berlaku. Tidak dibolehkan ada pelanggaran hukum. Tidak diinginkan pula terjadi hal-hal yang tidak diiginkan terjadi di belakang hari.

“Ketika semua sudah terbangun rumahnya, lalu ada orang iseng mengusut-ngusut saat kita sudah tidur nyenyak lalu menemukan masalahnya. Jadilah kita jadi orang yang tidur nyenyak,” pesan bupati pada rapat koordinasi di Pendopo Bupati Lotim, Selasa (6/11). Rapat ini juga dihadiri kepala desa (kades) dan pejabat lingkup Pemkab Lotim.

Dalam hal ini, ujarnya, siapapun yang mau membangun rumah, bupati meminta agar memberikan contoh ke pemkab lebih dulu. Contohnya itu dilihat oleh pendamping Rehabilitasi dan Rekostruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak), Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selain itu, contoh itu harus disaksikan oleh

warga dan memastikan rumah tersebut tahan gempa. Setelah disetujui semua, ujarnya, bupati memberikan rekomendasi untuk memulai pembangunan. ‘’Siapapun yang mau membangun, dalam waktu sepekan ke depan bangun contoh tersebut dan undang masyarakat. Mau pilih Rumah Instan Kayu (Rika), Rumah Instan Konvensional (Riko), Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), Rumah Sehat Baja (Risba) dipersilakan semuanya warga korban gempa untuk memilih. Setelah ada ketetapan pilihan warga itu, segera kontrak dengan kelompok masyarakat,” pesannya.

Bupati juga meminta agar para pelaksana teknis ini memberikan jaminan kepada bupati terkait jenis rumah yang dibangun dan memiliki bersertifikat.

Penekanan bupati ini agar di belakang hari tidak terjadi masalah hukum. “Kita saling mengamankan, tolong amankan juga saya mengambil kebijakan. Kita sama-sama saling mengamankan,” harapnya.

Rumah Risha, sambungnya jelas tidak akan bisa cepat pem-

(Suara NTB/rus)

RAKOR - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy (dua dari kiri) memimpin rakor percepatan penanganan bagi korban gempa, Selasa (6/11). bangunannya. Jumlah aplikator yang membuat panel hanya lima. Sementara ribuan rumah yang harus dibangun. Bisa dibayangkan, jika menunggu rampung semua hasil kerja aplikator, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk bisa menyelesaikan. Jika pilihan Risha bisa cepat sesuai target percepatan April mendatang, dipersilakan untuk meng-

gunakan konsep Risha.

Sejumlah kepala desa pada rakor kemarin ada yang menginginkan membangun sendiri.

Tapi diarahkan bupati agar tetap sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan. Bupati meminta kepala desa menjalankan pekerjaan yang sesuai aturan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Mengenai data para korban,

bupati memerintahkan epada tim validasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera merampungkannya sampai batas terakhir bulan November. Dalam hal ini, tegasnya, tidak ada lagi validasi dan pencocokan kembali setelah bulan November. “Tanggal 30 November semua validasi terdata selesai, baik yang rusak sedang, ringan, dan berat,” tegasnya. (rus)

Pemda Utang Lahan, Polres Akui Butuh Tambahan Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU)diketahui masih memiliki “utang” lahan kepada Polres Lombok Utara. Seiring jumlah lahan yang dijanjikan seluas 4 hektar, Pemda KLU telah memenuhi 2,5 hektar di era pemerintahan bupati pertama, H. Djohan Sjamsu, SH. Perihal penambahan lahan sisa seluas 1,5 hektar kepada Polres, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., dikonfirmasi usai menghadiri peresmian kantor sementara Polres, Senin (5/11) lalu, mengakui lahan polres sudah menjadi pembicaraan di era pemerintahan sebelumnya. Ketika itu, ia sendiri menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD KLU. “Lahan itu sudah menjadi pembicaraan sebelumnya, jadi wajib untuk dilanjutkan. Nanti kita akan lihat di aset kita berapa ya,” ujarnya.

Sarifudin menegaskan setuju dialokasikannya penambahan lahan untuk polres guna mendukung pelayanan kepada masyarakat. Bahkan tidak hanya kepolisian, Pemda juga menyiapkan lahan untuk Kejaksaan dan Pengadilan.

Lembaga-lembaga vertikal itu sebenarnya harus sudah ada pada era pemerintahannya bersama Bupati Najmul Akhyar.

Areal lahan untuk TNI, sudah diserahkan seluas kurang lebih 1 hektar yang berlokasi di Lapangan Umum Gondang Kecamatan Gangga. Saat ini lahan tersebut dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat pengungsian sementa-

ra. “Kekurangan lain yang dialami seperti kepolisian ini, tinggal dibicarakan nanti. Pola perluasannya, saya sih belum melihat petanya yah, kebutuhan itu nantinya dikaji oleh temanteman di SKPD terkait,” ujarnya.

Wabup menyimpulkan, sepanjang aset daerah masih ada di sekitar lokasi polres, maka pihaknya tidak keberatan untuk menghibahkan.

Namun jika tidak, maka pengadaan lahan harus melalui tahapan pembahasan anggaran di DPRD. “Ya mestinya teman’teman harus tanggap masalah ini (hutang lahan), dan nanti saya akan omongkan sama Bagian Aset, karena ini sudah utang pemerintah ini, makanya jangan kita abaikan begitu saja,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Suriyono, S.IK. M.Hum., mengakui polres sangat membutuhkan tambahan lahan.

Pasalnya, terbangunnya sarana dan prasarana pelayanan bergantung dari ketersediaan lahan.

Kendati demikian, Kapolres menyadari bahwa proses hibah lahan antar institusi tidak singkat. Pemda KLU minimal harus sudah membahas dan menyelesaikan seluruh mekanisme hibah di internalnya.

“Kantor inikan sementara, nanti akan dibangunkan kantor-kantor. Dan jika memang mereka ingin menghibahkan (tambahan) 1,5 hektar lagi, tentu kita akan membangun untuk fasilitas pelayanan masyarakat untuk tempat tinggal anggota,” demikian Kapolres. (ari)

AMPLU Tagih Janji Pimpinan Daerah Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 26 massa dari perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPLU) mendatangi DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (6/11).

Mereka menagih janji pimpinan daerah melalui lembaga DPRD. Sayangnya, ketidakhadiran pejabat pimpinan daerah dan Kepala OPD yang diundang membuat hearing berakhir buntu. Perwakilan massa pun menyimpulkan, bahwa skorsing pertemuan itu akan dilanjutkan dengan menyiapkan aksi massa yang ketiga.

Massa mengaku kecewa karena agenda hearing yang seharusnya dihadiri pengambil kebijakan tidak sesuai harapan. Sebaliknya pejabat yang hadir hanya 2 orang, masing-masing Sekretaris Dinas Sosial PPPA, Itradim, dan Kabid Rehab Rekon BPBD KLU, Wardoyo. Kehadiran 2 orang pejabat itu tidak memuaskan warga, sehingga mereka meminta pertemuan diskors.

“Sejak aksi 26 September dan aksi kedua 30 Oktober, disepakati bahwa dalam 1x24 jam akan dilaporkan progres donasi dana gempa, ternyata sampai sekarang belum dilaporkan. Bahkan kordum kami sudah datangi BPBD dan belum mendapatkan data,” pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara, Hasan.

Sementara Koordinator AMPLU, Tarpiin, menegaskan pihaknya kecewa karena tidak ada pejabat berkompeten yang hadir. Jika pertemuan dilanjutnya, hanya akan membuang energi dan debat kusir.

Tarpiin menegaskan masyarakat membutuhkan solusi atas tuntutan yang disepakati. Pihaknya tidak ingin

(Suara NTB/ari)

KECEWA - Dengar pendapat AMPLU di DPRD KLU, Selasa (6/11). Mereka kecewa unsur pimpinan daerah tak hadir. melihat para pejabat daerah hanya mempertontonkan pandangan yang ia anggap lebay.

Pihaknya juga mendesak dilakukannya audit investigasi atas penerimaan dan penyaluran dana donasi gempa.

Tidak ada alasan kata dia, BPBD hingga saat ini masih menutup-nutupi pengelolaan dana gempa.

Perwakilan AMPLU, Asmuni Bimbo, menguatkan berlarutnya persoalan tuntutan warga lebih disebabkan keegoan para pejabat. Sesuatu yang mudah terkesan dipersulit. Seharusnya kata dia, komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat berjalan sinergis karena tidak ada sebuah pemerintah tanpa hadirnya rakyat.

Senada dengan itu, Saparudin, menegaskan warga sebenarnya membawa 7 tuntutan yang harus diselesaikan bersama Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan DPRD KLU. “Jan-

gan gantung kami, apalagi sekarang ini musim hujan,” cetusnya.

Pemimpin hearing, Nasrudin, S.Ag., menanggapi, pihaknya turut mempertanyakan tidak hadirnya pejabat yang diundang. Ia menyerukan, agar pertemuan berikutnya tidak mewakilkan bawahan untuk hadir menemui perwakilan AMPLU. “Jangan hanya diwakilkan kepada sekretaris. Karena kami di DPRD juga mempertanyakan data donasi yang sampai hari ini kami belum dapat,” ujarnya.

Nasrudin pun memutuskan, pertemuan kemarin ditunda sampai jadwal pertemuan yang akan dijadwalkan berikutnya dengan menghadirkan pejabat dari Pemda KLU. “Kami sudah 3 kali memanggil pimpinan SKPD, tetapi tidak hadir. Ini masukan kami untuk mengevaluasi kinerja pejabat Pemda KLU,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/yon)

GALIAN C - Aktivitas tambang galian C yang terdapat di Dusun Dasan Tinggi Desa Gelora. Tambang galian C ini dikeluhkan masyarakat, karena berdampak terhadap produktivitas lahan pertanian masyarakat setempat.

Warga Desa Gelora Keluhkan Tambang Galian C Selong (Suara NTB) Warga Desa Gelora Kecamatan Sikur Lombok Timur (Lotim) mengeluhkan pengerukan tanah dan pasir atau tambang galian C yang terletak di Dusun Dasan Tinggi Desa Gelora. Pasalnya, dampak dari adanyan galian C menyebabkan air aliran sungai yang terletak di desa setempat tercemar serta membuat lahan pertanian masyarakat dan saluran irigasi dangkal.

Andre warga setempat mengungkapkan, galian C itu mengakibatkan irigasi yang mangarah ke areal persawahannya semakin dangkal. Ironisnya, batu apung juga ikut masuk ke sawahnya, sehingga berdampak pula terhadap kesuburan tanamannya. “Akibatnya secara tidak langsung akan mengurangi produktivitas tanah dan produktivitas pertanian, karena lahan masyarakat dipenuhi lumpur dan batu apung,” ujarnya.

Selain itu, akibat mengalirnya ke kali yang menyebabkan terjadinya pendangkalan kali.

Masyarakat yang memiliki usaha budidaya ikan merasa dirugikan dengan kualitas air yang keruh. Termasuk masyarakat saat ini tidak lagi dapat memanfaatkan air sungai yang sebelum jernih untuk mencuci, karena kondisi air yang cukup memperihatinkan. “Sudah lama saya mendengar keluhan masyarakat khususnya yang memanfaatkan sungai itu untuk mandi dan mencuci,” aku Ketua Karang Taruna Desa

Gelora ini.

Warga lainnya, Zulkarnaen, juga tidak menampik kondisi air sungai yang saat ini tercemar. Di atas sungai, katanya, terdapat dua lokasi yang tambang galian C yang sudah berjalan sekitar 1 tahun ini menjadi penyebab tercemarnya air sungai.

Masyarakat sudah melakukan protes atas keberadaan tambang galian C tersebut, namun sejauh ini tidak diindahkan.

Untuk itu, ia berharap kepada pemangku kebijakan untuk menyikapi serius persoalan ini agar masyarakat tidak dirugikan.

Kepala Dinas LHK Lotim, Mulki, SSTP., MM., mengungkapkan izin untuk tambang galian C saat ini sudah ditarik ke provinsi sejak diberlakukannya UU 23 tahun 2014. Sementara posisi Dinas LHK hanya sebatas pengawasan. Namun untuk meningkatkan pengawasan selain melakukan teguran dan pembinaan, akan dibentuk Satgas Gakum Lingkungan Hidup. Fungsi Satgas ini untuk melakukan pengawasan, dan pengendalian berkelanjutan yang menyangkut lingkungan hidup.

Dalam satgas tersebut, terdapat di dalamnya kawasan konservasi, kepolisian, TNI, perizinan, Pol PP, PU, Bagian Hukum Setda Lotim serta Dinas Pertanian. Dilibatkannya sejumlah pihak itu, kata Mulki, karena untuk penanganan masalah lingkungan membutuhkan peran serta instansi terkait lainnya. (yon)

Kades Diminta Perhatikan Masalah Pendidikan dan Kesehatan Selong (Suara NTB) Kepala desa (kades) di Lombok Timur (Lotim) diminta memperhatikan masalah pendidikan dan kesehatan. Dua masalah besar ini disebut merupakan penyumbang terjadinya kemerosotan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Demikian pesan Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy saat pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, Selasa (6/11).

Bupati mengharapkan pengukuhan pengurus FKKD Lotim masa bhakti 2018-2021 ini diharapkan bisa menggambarkan kebersamaan dalam membangun Lotim lebih baik ke depan. Masalah yang harus diselesaikan, ujarnya, masalahpendidikan. Menurutnya, banyak anak usia sekolah yang Drop Out (DO). Untuk itu, kades diminta turut mengidentifikasi kebutuhan warga.

Bupati mencontohkan, saat mendatangi warga Desa

Kembang Kerang ada warga yang mengusulkan untuk dibangunkan SMP. Pasalnya, para siswa selama dari Kembang Kerang ini sekolah ke Aikmel.

Begitu juga di Terara, pihaknya menemukan kasus yang sama. ‘’Kepala desa bisa mengusulkan langsung kepada dinas. Pembangunan SMP ini sangat mudah dilakukan. Nantinya, bisa dibuat sekolah satu atap, SD dan SMP,’’ terangnya.

Selain itu, bupati Juga meminta agar kades memperhatikan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat (PKBM) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kades harus memfasilitasi PKBM agar bisa menjalankan kegiatan dengan baik.

Sementara, bidang kesehatan, bupati berpesan kepada kepala desa untuk tidak terlalu rajin membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Berikanlah SKTM itu kepada orang yang benar-benar tidakmampu,” pesannya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK Masih Tinggal di Tenda, Korban Gempa Resah

SUARA NTB Rabu, 7 November 2018

Hujan sudah mulai turun. Namun, pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban gempa di beberapa tempat di Lombok Barat (Lobar) belum ada kabarnya. Tinggal di tenda-tenda dengan kondisi seadanya dan rawan terserang penyakit adalah kondisi yang harus dihadapi. Perlu ada tindakan cepat dari pemerintah mengatasi masalah ini.

SEKITAR 9.000 Korban gempa di Lobar mulai resah dengan musim hujan yang sudah tiba. Mereka masih mendiami kamp-kamp pengungsian yang kondisinya sangat jauh dari layak. Mengharapkan bantuan rumah dari pemerintah, baik hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) belum juga terbangun. Mereka tak hanya resah dengan kondisi hujan yang setiap saat merendam tenda-tenda pengungsian, tak kalah membuat mereka khawatir banyak penyakit yang bisa menjangkiti mereka.

Seperti kondisi para pengungsi yang ada di Kecamatan Lingsar. Masih banyak terlihat tenda dari terpal berdiri di salah satu lahan milik pemerintah. Hampir sudah empat

bulan kurang para pengungsi itu tinggal di pengungsian.

Hujan yang turun membuat khawatir akan masuknya air ke tenda mereka. Warga pun terpaksa membuat saluran air di sekitar tenda untuk mencegah air masuk. “Syukurnya ndak sampai masuk tenda,” ungkap Baiq Rohani salah seorang warga, Selasa (6/11).

Perempuan berhijab ini mengaku jika rumahnya bersama warga lainnya mengalami kerusakan yang parah. Para warga ini tidak tahu sampai kapan akan mendiami tenda pengungsian. Bantuan pembangunan rumah yang dijanjikan pemerintah pusat belum juga terbangun hingga kini.

Kekhawatiran itu juga dialami oleh para penggungsi di Desa Senggigi Kecamatan

Ajukan Penjualan Aset PEMKAB Lombok Barat (Lobar) kembali mengusulkan penjualan aset daerah yang ada di Kota Mataram. Sebelumnya penjualan aset daerah yang ada di Loang Balok seluas 4 hektar tersebut direncanakan tahun ini, namun batal akibat kendala teknis. Penjualan aset ini bertujuan untuk pembiayaan percepatan pembangunan daerah, apalagi di tengah kondisi tahun ini Lobar mengalami defisit keuangan cukup besar mencapai Rp68 miliar dampak dari hilangnya PAD akibat gempa.

Ketua Komisi I DPRD Lobar H. Zulkarnain yang ditemui, menjelaskan, penjualan aset ini sudah diwacanakan tahun 2018 ini, namun akibat kendala persiapan ditambah adanya pengaduan perihal aset ini ke Ombudsman, sehingga batal diajukan ke DPRD untuk dibahas untuk rencana penjualan tersebut. Selain itu, ada informasi lahan ini disengketakan, namun belakangan dicabut.

Lebih lanjut, kata dia, terkait rencana ini belum disampaikan secara resmi ke DPRD, namun secara non formal sudah disampaikan ke Dewan, khususnya Komisi I. Karena itulah, Komisi I juga belum berkomunikasi dengan Bagian Aset terkait rencana ini. Namun yang jelas tahun depan rencananya ini dibahas, bisa saja realisasinya awal tahun atau pertengahan tahun depan.

Lebih lanjut kata dia, penjualan ini jelas peruntukannya untuk percepatan pembangunan. Di mana Lobar harus bersaing daerah lain, seperti Loteng yang sudah berpacu membangun. Di samping itu, setoran pinjaman daerah sudah selesai di bank. Pertimbangan lain aset itu dijual, menurutnya aset ini dari sisi pemanfaatan terbengkalai. “Itu kan terbengkalai. Apa artinya kita punya aset tapi tidak optimal pemanfaatannya. Akan lebih bagus jika itu dijual untuk kegiatan pembangunan di daerah,” imbuhnya.

Menyoal mekanisme penjualan aset ini sesuai ketentuan, persyaratan harus diajukan oleh eksekutif untuk dibahas dengan Dewan lalu diajukan dulu ke pusat dalam hal ini Kemendagri. Hal ini mengantisipasi hal-hal tak diinginkan di kemudian hari. Selain itu, sesuai ketentuan penjualan aset senilai Rp 5 miliar harus diajukan ke pusat dulu, sedangkan nilai dibawah Rp 5 miliar cukup persetujuan DPRD. Menanggapi hal ini, Kabid Aset pada BPKAD Lobar, L. Ramadhan Ayub mengatakan, persolan aset ini pernah dilaporkan ke Ombudsman oleh pihak ketiga. Pihak Pemda pun diminta klarifikasi oleh Ombudsman, terkait dasar kepemilikan lahan tersebut. Pihak Pemda pun memberikan klarifikasi bahwa lahan itu adalah hasil ruislagh lahan dengan pihak ketiga dan dihadiri sekda. “Kita disidang oleh Ombudsman, hadir pula pihak yang mengklaim,”jelasnya. Namun pihak Ombudsman hanya memfasilitasi sebab keputusan akhir di pengadilan karena lahan itu digugat.

Akan tetapi entah kenapa gugatan itu dicabut oleh pihak penggugat. (her) H. M. Zulkarnain (Suara NTB/her)

PDAM Praya Terancam Tak Bisa Gaji Karyawan Praya (Suara NTB) Musim kemarau yang cukup panjang tahun ini membuat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Praya kelimpungan.

Bagaimana tidak, akibat menurunnya produksi air bersih, karena debit air yang menurun drastis, berimplikasi pada menurunnya pendapatan hingga mencapai 30 persen dari total pendapatan bruto per bulan dalam beberapa bulan terakhir.

Belum lagi, biaya operasional juga ikut naik antara 10 sampai 15 persen. Akibat naiknya kebutuhan bahan kimia untuk mendukung pengolahan air bersih di fasilitas Water Treatment Plan (WTP) Bendungan Batujai. “Kita berharap hujan bisa segera turun. Sehingga debit air bisa kembali normal. Kalau kondisi ini terus berlanjut sampai dua bulan, kita tidak akan bisa lagi buat gaji karyawan,” ujar Direktur Umum (Dirum) PDAM Praya, H. Nursahim, S.H., kepada Suara NTB, Selasa (6/11).

Ia menjelaskan, pendapatan bruto PDAM Praya pada kondisi normal bisa mencapai Rp2,1 miliar per bulannya.

Dari jumlah tersebut, 40 persen di antaranya teralokasi untuk membayar gaji dan honor karyawan PDAM Praya ditambah biaya operasional dan kebutuhan lainnya. Sehingga dengan penurunan pendapatan sebesar 30 persen tersebut, PDAM Praya nyaris tidak memperoleh keuntungan selama musim kemarau tahun ini.

Sahim – sapaan akrabnya menjelaskan, saat ini kondisi debit air yang dikelola sudah jauh menurun drastis. Di mana dari kondisi normal, debit air yang tersedia hanya tersisa 25 persen saja. Hanya yang bersumber dari mata air Aik Bone yang debit lebih baik. Sekitar 50 persen dari 70 liter per detik yang ada. “Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang itu kondisi alam,” terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, akibat debit air yang minim tersebut PDAM Praya pun saat ini masih memberlakukan moratorium penerimaan pelanggan baru. Padahal permohonan pemasangan baru yang masuk cukup banyak. Namun sampai saat ini belum bisa dipenuhi, karena kondisi debit air yang terbatas. Akibatnya, pelanggaran PDAM Praya selama satu tahun ini tidak berubah. Tetap pada posisi sekitar 52 ribu rumah tangga.(kir)

Batulayar. Menurut Kaur Kesra Desa Senggigi, Muhammad Fathul Aziz, masih ada sekitar ratusan penggungsi yang berdiam di tenda pengungsian.

Musim penghujan yang mulai tiba membuat resah warga pengungsian. Sebab air hujan itu dikhawatirkan akan masuk ke dalam tenda warga.

Di samping ancaman munculnya berbagai penyakit yang dapat menyerang warga. “Semakin parah ini kalau udah hujan tiba, resah warga jadinya,” ucapnya.

Terkait itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, Hartono Ahmad tidak membantah masih ada beberapa warga di tenda pengungsian.

Pihak BPBD mencatat ada

sekitar 3.115 Kepala Keluarga (KK) atau 9.345 jiwa tersebar di empat kecamatan terdampak gempa, yaitu Kecamatan Narmada, Lingsar, Batulayar dan Gunung Sari.”Yang banyak itu ada di Gunungsari,” ungkapnya.

Atas kondisi itu, BPBD sudah mengimbau kapada warga untuk sementara pindah kepada rumah sanak keluarga yang tidak terlalu berdampak gempa. Di samping itu pihaknya berupaya mencarikan bantuan hunian sementara(huntara) demi mengatasi musim penghujan tiba hingga menunggu selesainya pengerjaan pembangunan bantuan rumah dari pemerintah. Sejauh ini langkah percepatan untuk pengerjaan pembangunan bantuan rumah itu terus diupayakan.

Bahkan sejumlah kelompok masyarakat (pokmas) sudah hampir seluruhnya terbentuk di ke empat kecamatan terdampak itu. (her)

Halaman 5

(Suara NTB/her)

TINGGAL DI TENDA - Korban gempa di wilayah Lingsar yang masih tinggal di tenda pengungsian. Mereka khawatir terserang penyakit, karena hujan sudah mulai turun.

132 Formasi di Lobar Terancam Lowong Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 87 pelamar pada tes tahap II untuk seleksi penerimaan CPNS di Lombok Barat (Lobar) dinyatakan lolos tahap Seleksi Kemampuan Dasar (SKD). Jumlah ini lebih kecil dibandingkan kuota yang diperoleh Lobar mencapai 219 formasi, sehingga terdapat kekurangan sekitar 132 formasi yang terancam kosong lantaran para peserta tak lolos.

Untuk itulah, Pemda Lobar bakal mengusulkan ke pusat supaya peserta yang tak lolos tes SKD bisa ikut tes Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) dengan jumlah memenuhi syarat sebanyak 600 orang lebih. Para peserta tak lolos SKD bisa ikut SKB dengan perankingan nilai total yang diperoleh pada tes SKD. ‘’Sebab sesuai ketentuan SKB bisa dilaksanakan jika jumlah peserta yang ikut mencapai 3 kali jumlah formasi,’’ ujar Kepala Bidang

Pengadaan, Penempatan dan Fasilitasi Purna Tugas pada BKD-PSDM Lobar, Agus Rahmat Hidayat, Selasa (6/11).

Pihaknya mengoreksi jumlah peserta yang lolos passing grade pada tes SKD mencapai 87 orang (bukan 83 orang). “Ada koreksi berkenaan pelamar yang memenuhi passing grade, semula 83 orang dikoreksi menjadi 87 orang.

Maaf ada kekeliruan penghitungan,” jelas Agus. Dari 87 orang yang lolos passing grade tersebut terdiri dari pelamar umum se-

banyak 81 orang, eks tenaga K2 5 orang, disabilitas 1 orang dan 7.108 orang terpental.

Menurutnya banyak juga peserta yang tak hadir. Berdasarkan data, sebanyak 7.195 peserta yang ikut tes dari total 7.355 peserta yang lolos tahap administrasi. Terdapat 160 peserta yang tak hadir pada tes SKD tersebut. Mengingat jumlah peserta yang lolos hanya 87 orang tak sebanding dengan jumlah formasi yang diperoleh Lobar sebanyak 219, sehingga

masih terdapat kekurangan peserta cukup banyak.

Di samping sesuai juklakjuknis pelaksanaan tes SKB harus diikuti oleh 3 kali lipat dari jumlah formasi mencapai sekitar 600 orang lebih, maka Pemda Lobar melalui BKD dan PSDM akan meminta kebijakan pusat agar proses seleksi berikutnya dapat dilakukan. Pemda akan mengusulkan ke pusat supaya peserta yang tak lolos tes SKD bisa ikut tes SKB dengan jumlah memenuhi syarat sebanyak 600 orang lebih. Peserta yang ikut pun diambil dengan ketentuan perankingan berdasarkan perolehan nilai peserta.

“Lebih jelasnya untuk pelaksanaan

SKB itu3 x (formasi) sama dengan peserta yang lolos passing grade pada SKD ditambah hasil perankingan peserta yang tak lolos p a d a SKD,” jelasny a . (her)

Agus Rahmat Hidayat (Suara NTB/her)

Pemda Pesimis Tuntaskan Rehabilitasi Loteng Tandatangani Pakta Integritas Tertib Arsip dan Rekonstruksi Bulan Maret Giri Menang (Suara NTB) Pengerjaan puluhan ribu unit rumah korban gempa yang masuk dalam 1.500 bakal kelompok masyarakat (pokmas) ditambah 599 pokmas sudah terbentuk masih tersendat. Hal ini disebabkan limitnya panel Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Hal ini membuat Pemda Lombok Barat (Lobar) pesimis mampu mencapai target pemerintah pusat.

Dalam rangka mempercepat kesiapan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pembangunan rumah rusak berat di Lobar, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid pun meminta Tim Teknis Daerah segera memfasilitasi pembentukan pokmas kepada para warga yang rumahnya rusak. “Bentuk saja pokmas sesuai data verifikasi. Pokmas tidak boleh menunggu, nanti kita lagi yang disalahkan,” ujarnya mengingatkan.

Fauzan pun tidak menampik dengan lambannya pembangunan rumah berbasis Risha, karena terbatasnya penyedia panel atau aplikator.

Ia lalu menuturkan jalannya rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Presiden Drs. H. M. Jusuf Kalla di Kantor Gubernur NTB, Minggu (4/11), meminta agar bulan Maret 2019 selesai. Pada kesempatan itu, ujarnya, wapres meminta bisa dibangun 400 unit rumah setiap hari, namun

(Suara NTB/her)

RUMAH - Pembangunan rumah tahan gempa bagi masyarakat yang rusak akibat gempa. Pemkab Lobar pesimis mampu menuntaskan pembangunan semua rumah korban gempa hingga Maret 2019. Sementara kebutuhan yang tersedia sesuai aturan sangat terbatas. pihaknya pesimis. Walau pesimis, pihaknya tetap mengarahkan agar jajarannya di Tim Teknis Daerah bisa menyiapkan segala hal yang diperlukan, terutama pengorganisasian masyarakat melalui pokmas.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim yang sekaligus sebagai Ketua Koordinator Tim Teknis Daerah, Lalu Ratnawi mengaku pihaknya sudah memfasilitasi pembentukan lebih dari 1.500 pokmas. “Saat ini data riil kita baru 599 pokmas. kita belum rekap pokmas yang sudah kita bentuk 500-an lebih di Gunung-

sari dan 500-an lainnya yang tersebar di banyak kecamatan lainnya,” aku Ratnawi.

Menurut catatannya, 599 pokmas mengakomodir 6.066 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya rusak berat. Saat ini, tambahnya, sebanyak Rp124,67 miliar lebih sudah ada di rekening pokmas yang sebagian besarnya sudah dibelanjakan untuk membangun rumah. Sampai dengan minggu lalu menurut Ratnawi, paling sedikit 59 rumah sedang dalam masa pembangunan. “Target kita, akhir bulan ini sudah bisa serah terima kunci,” kata Ratnawi penuh optimis. (her)

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menandatangani pakta integritas tertib kearsipan dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Hal itu sebagai salah satu upaya mewujudkan Loteng Tertib Arsip. Penandatanganan pakta integritas dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Loteng, H. L. Pathul Bahri, S.IP, bersama Kepala Arsip Nasional Dr. Mustari Irawan, MPA., di Pendopo Bupati Loteng, Selasa (6/11).

Ketua DPRD Loteng, H.Achmad Puaddi FT dan sejumlah perwakilan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng juga ikut menandatangani pakta integritas ini. “Penandatanganan pakta integritas ini sebagai wujud dukungan kita, terhadap penyelamatan arsip daerah,” ujar Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri.

Dikatakannya, arsip sangat penting artinya, karena bisa menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung jalannya pembangunan daerah di masa yang akan datang. Untuk itu, arsip harus dikelola dan dijaga dengan baik, karena di masa yang akan datang, banyak hal

yang bisa dilakukan dengan dukungan arsip yang baik.

Ia mengungkapkan, banyak contoh kasus yang bisa menunjukkan begitu pentingnya arti arsip. Salah satunya pada kasus pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur honorer beberapa tahun yang lalu.

Di mana banyak tenaga honorer yang akhirnya tidak bisa diangkat menjadi CPNS, lantaran arsipnya tidak lengkap. Sementara tenaga honorer yang memiliki arsip yang lengkap, akhirnya bisa diangkat sebagai CPNS. Pihaknya pun berharap dengan penandatanganan pakta integritas sadar tertib arsip bisa menjadi titik awal bagi pengelolaan arsip yang baik di daerah ini.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan pakta integritas, nantinya di masing-masing OPD lingkup Pemkab Loteng akan menyiapkan minimal dua staf khusus yang mengurus dan mengelola arsip di OPD bersangkutan. Alasannya, sistem pengelolaan arsip di Loteng masih jauh dari apa yang diharapkan, karena pengelolaan arsip masih dilakukan dengan cara-cara konvensional, sehingga daerah rawan kehilangan arsip penting. (kir)

Dinas PMD Lobar Gelar Bursa Inovasi Desa Giri Menang (Suara NTB) Hari ini, Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid diagendakan membuka secara Bursa Inovasi Desa yang diadakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Gelanggang Olahraga (GOR) Mini Gerung ini diikuti 400 peserta dari para kepala desa se Lobar, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tim inovasi daerah kabupaten, tim inovasi di desa, tenaga pendamping desa.

Diwawancarai di ruang kerjanya, Kepala Dinas PMD Lobar H. L. Edi Sadikin menjelaskan, bursa Inovasi ini adalah kegiatan yang kedua kali sejak tahun 2017 dari Program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT dan Transmigrasi). Bursa inovasi merupakan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa di lingkungan kabupaten. Kegiatan ini dalam rangka untuk memberikan kesempatan dan mempersembahkan berbagai hal yang baru dalam bentuk inovasi kegiatan pembangunan di desa.

Menurutnya, ilmu pengetahuan yang baru yang ada masyarakat dianggap sangat perlu untuk disebarluaskan, maka melalui momentum bursa inovasi desa ini, pengetahuan

(Suara NTB/ist)

H.L. Edi Sadikin bisa disebarluaskan melalui pengetahuan antardesa di seluruh Indonesia, khususnya di Lobar. Hal ini juga, sebagai referensi bersama dalam membangun desa agar pembangunan di desa menjadi lebih efektif dan berkualitas. Paling tidak, ujarnya, masyarakat bisa merasakan secara langsung maupun tidak langsung dampak positif dana desa dan diharapkan bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Termasuk bisa mengatasi persoalan-persoalan sosial, seperti kemiskinan, mampu mengurangi angka putus sekolah, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa, bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi

pengangguran yang ada di desa serta mengurangi penyakit sosial lainnya yang dialami oleh masyarakat desa.

Di samping itu, ujarnya, bursa inovasi ini juga untuk menjembatani kebutuhan, pemerintah desa akan solusi bagi penyelesaian masalah, serta inisiatif atau alternatif kegiatan pembangunan desa dalam rangka penggunaan dana desa yang lebih efektif dan inovatif. Untuk itu, adanya perubahan dari kondisi saat ini menjadi yang lebih baik.

Sementara Kordinator Pendamping Desa Kabupaten Lobar Sabilillah Rasyad, menjelaskan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi telah memprioritaskan tiga target capaian Program Inovasi Desa. Pertama, Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes bersama yang berkelanjutan, bidang sumber daya manusia hingga meningkatnya kualitas pelayanan di posyandu.

Di bidang infrastuktur inovasi desa diharapkan bisa meningkatnya dampak ekonomi pada embung desa atau bangunan penampung air lainnya.

Meningkatnya dampak ekonomi pada prasarana olah raga desa.

“Tiga poin ini yang menjadi perhatian kita,” ungkapnya. (her)

(Suara NTB/kir)

TANDATANGANI - Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, menandatangani pakta integritas sadar tertib arsip disaksikan Kepala Arsip Nasional, Mustari Irawan di pendopo Bupati Loteng, Selasa (6/11).

Pengelolaan Arsip Masih Dipandang Sepele Praya (Suara NTB) Kepala Arsip Nasional RI, Dr. Mustari Irawan, MPA., mengaku sistem pengelolaan arsip sampai sejauh ini masih di bawah standar yang ada. Hal itu disebabkan arsip masih dipandang sepele.

Padahal arsip memegang peranan vital dalam setiap tahapan dan proses pembangunan.

“Di negara-negara maju, arsip sangat diharga. Sehingga wajar kalau pengelolaan arsipnya begitu baik. Sementara di negara kita, arsip masih dianggap hal yang sepele,” ujarnya saat sosialisasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Pendopo Bupati Loteng, Selasa (6/11).

Ia menjelaskan, dari hasil audit kearsipan yang dilakukan pihaknya di tahun 2017 lalu, dari 34 kementerian yang diaudit hanya

11 kementerian masuk kategori kementerian dengan pengelolaan arsip yang buruk. Kemudian di level provinsi, 19 provinsi dinyatakan sebagai provinsi dengan pengelolaan arsip yang buruk dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Kondisi lebih parah terjadi di level kabupaten/kota. Di mana dari 500 lebih kabupaten/kota yang diaudit, hanya sebagian kecil yang pengelolaan arsipnya masuk ketegori baik.

Guna menjawab dan mengatasi persoalan kearsipan tersebut, pemerintah pusat kemudian meluncurkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip.

Hal ini sebagai wahana memberikan penyadaran akan arti penting arsip, sehingga ke depan pemerintah daerah diharapkan serius mengelola arsip. (kir)

SUARA NTB Rabu, 7 November 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

(Suara NTB/ils)

(Suara NTB/ind)

Tender Fisik Sumbawa Tahun 2018 Tuntas, Satu Paket Gagal Sumbawa Besar (Suara NTB) Target tender fisik di Kabupaten Sumbawa tahun 2018 sebanyak 103 paket. Dari target yang ada, semuanya dinyatakan tuntas pada pekan ini. Satu paket diantaranya gagal, dan dananya sudah dikembalikan.

Kabag Layanan Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda Sumbawa, Abdul Malik S.Sos menyebutkan, kegiatan tender di tahun 2018 ini dinyatakan tuntas setelah ditentukannya pemenang hasil lelang paket tanah urug RSUD. Rencananya pada Jumat ini, pihaknya akan menyerahkan dokumen fisik hasil lelang ke Pejabat Pembuat Komitmen PPK. “Untuk kegiatan tender di tahun 2018 ini sampai dengan hari Jumat besok ini kami nyatakan tuntas. Hari jumat itu karena dokumen fisik hasil lelang tanah urug RSUD kami serahkan ke PPK. Dengan kita serahkan dokumen itu, maka tender lelang di tahun 2018 kami anggap tuntas,” ujarnya, Selasa (6/11).

Meskipun demikian, diakuinya, dari 103 paket yang ditargetkan, ada satu paket yang gagal tender. Yakni paket peningkatan Bendung dan Jaringan Irigasi di Reban Kukir, Kecamatan Lantung. Paket ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu Rp395 juta lebih. Saat itu, paket pernah dilelang, tetapi peserta tidak memenuhi syarat. Untuk dilakukan lelang ulang, waktunya sudah tidak memungkinkan dari aturan dana DAK. Sehingga anggarannya dikembalikan.

“Sudah pernah kita lelang tetapi pesertanya tidak memenuhi syarat. Untuk dilelang ulang sudah tidak memenuhi waktu, sehingga uangnya kembali ke pusat,” jelasnya.

Dengan tuntasnya tender ini, pihaknya tengah fokus berlatih dan mempelajari versi baru untuk pelelalangan barang dan jasa, yakni versi 4.3. Karena versi tersebut mulai dilaksanakan pada Januari 2019 mendatang.

“Kami baru pulang dari rakornas PBJ. Disana menginstruksikan ke kita pada Oktober ini tugas kami adalah mengaplikasikan versi 4.3 yang akan diterapkan mulai Januari 2019. Tidak ada toleransi lagi, mulai Januari versi 4.3 harus diterapkan.

Makanya kami sedang berlatih dan belajar untuk mengaplikasikan versi 4.3,” pungkasnya. (ind) Abdul Malik

Ribuan Pelanggar Terjaring Operasi Zebra Sumbawa Besar (Suara NTB) Operasi Zebra Gatarin 2018 sudah memasuki hari kedelapan sejak dimulai pada 30 Oktober lalu. Dalam pelaksanaannya di Polres Sumbawa terdapat ribuan pelanggar yang terjaring, baik yang dilakukan penindakan tilang maupun imbauan dan teguran.

Kasat Lantas Polres Sumbawa, AKP. Gusriyadi Abustan, S.H menyampaikan, Operasi Zebra Gatarin 2018 saat ini memasuki hari kedelapan. Operasi terpusat yang dilaksanakan serentak selama 14 hari di seluruh Indonesia ini, tinggal 6 hari pelaksanaannya.

Dalam operasi pihaknya lebih banyak melakukan himbauan dan teguran dibandingkan penindakan berupa tilang. “Kita kebanyakan melaksanakan himbauan dan teguran, baik secara langsung maupun tertulis. Karena adanya kejadian gempa, targetnya untuk penindakan hanya 20 persen, kemudian himbauan dan teguran 80 persen,” ujarnya, Selasa (6/11).

Dijelaskannya, dalam sehari operasi dilaksanakan, rata-rata 50 pelanggar yang diberikan penindakan berupa tilang. Kemudian sekitar 200 pelanggar yang diberikan himbauan dan teguran, baik secara langsung maupun tertulis.

Jika dirataratakan perhari, maka selama seminggu pelaksanaannya jumlah pelanggar yang terjaring sebanyak 1.500 lebih. (ind) Gusriyadi Abustan

AMBROL - Kondisi jembatan penghubung yang ambrol di Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang, KSB. Insiden ini mengakibatkan terisolirnya warga di desa tersebut.

Akses Putus, Tiga Desa di Kecamatan Sekongkang Terisolir Taliwang (Suara NTB) Tiga desa di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini berada dalam kondisi terisolir. Hal itu terjadi setelah akses utama menuju desa terputus setelah diterjang banjir dan longsor. Tiga desa tersebut yakni, desa Talonang (SP III), Tatar (SP II) dan desa Lemar Lempo dengan jumlah jiwa terdampak ditaksir mencapai 2000 jiwa.

Informasi yang berhasil diserap Suara NTB di lapangan menyebutkan, putusnya akses ketiga desa ini terjadi, setelah hujan mengguyur kecamatan tersebut selama tiga hari tanpa henti mulai dari tanggal 3 November hingga sekarang.

Akibatnya, akses utama masyarakat ke kabupaten terputus dan sampai saat ini masih belum ada tindakan lanjutan dari Pemerintah.

Bahkan transportasi bus

Damri, Sekongkang-Mataram terpaksa tidak bisa masuk ke wilayah Talonang hanya sampai Tatar karena aksesnya terputus. Selain jembatan putus, jalur menuju desa Talonang juga tertutup longsoran setinggi 2 meter.

Camat Sekongkang, Syarifuddin ‘Roni’, kepada Suara NTB, Selasa (6/11) melalui sambungan seluler mengatakan hingga saat ini dua desa tersebut masih belum bisa

dilalui. Bahkan dampak longsoran itu, mengakibatkan ribuan masyarakat setempat terisolir.

Terhadap kondisi itu, pihaknya sudah melaporkan kondisi ke Bupati dan DPUPRPP Provinsi untuk bisa segera mengambil sikap karena jika tidak segera masyarakat yang akan sengsera nantinya.

Terlebih lagi untuk saat ini, hujan masih terus akan terjadi sehingga harapannya akses

utama ini bisa segera diperbaiki. Bila tidak bisa secara total, minimal harus dibersihkan terhadap sisa material longsor dan untuk jembatan diharapkan bisa segera dibangun sementara. “ Kami berharap pemerintah bisa menyikapi masalah ini secara cepat dan tepat sehingga akses jalan menuju tiga desa ini tidak terosolir lagi,” ungkapnya.

Disebutkannya, tiga jembatan yang terputus akibat terjangan banjir yakni, jembatan brang bodo, jembatan Tatar Loka dan jembatan limpas antara Blok Tatar dan Liangse. Sementara untuk jalan yang terdampak yakni dari jalan Ai Keru hingga Kokar Geronong mengalami longsor-

an setinggi 2 meter.

Pihak terkait juga sudah meminta bantuan ke AMNT dan PT BRL yang beroperasi di wilayah setempat agar bisa membersihkan sisa longsoran tersebut. Sehingga akses ke dan menuju Talonang, bisa dilalui lagi oleh masyarakat.

Bahkan kondisi saat ini, sudah ada pembersihan jalan yang dilakukan oleh PT Amman Mineral dan PT BRL. “Kita sudah minta perusahaan yang beroperasi di Sekongkang untuk bisa melakukan pembersihan dan itu sudah mulai dilakukan sejak beberapa hari ini. Kita juga berharap supaya ada tindakan lanjutan dari Provinsi terkait jalan itu,” tandasnya. (ils)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Taliwang (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Komisi III DPRD Kabu1234567890123456789012345678901212 paten Sumbawa Barat 1234567890123456789012345678901212 (KSB) dalam waktu dekat 1234567890123456789012345678901212 akan memanggil beberapa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Satuan Kerja Perangkat 1234567890123456789012345678901212 Kerja Daerah (SKPD) yang 1234567890123456789012345678901212 bertugas mengelola kegia1234567890123456789012345678901212 tan rehabilitasi rumah 1234567890123456789012345678901212 warga korban gempa.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “Segera kita panggil ya.

1234567890123456789012345678901212 Seperti BPBD, Dinas PU1234567890123456789012345678901212 PRPP, Bappeda dan lain1234567890123456789012345678901212 nya yang punya gugus tu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gas melaksanakan reha1234567890123456789012345678901212 bilitasi rumah warga kor1234567890123456789012345678901212 ban gempa ini,” terang ket1234567890123456789012345678901212 ua Komisi III DPRD KSB, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dinata Putrawan, ST. 1234567890123456789012345678901212 Ia mengatakan, pe1234567890123456789012345678901212 manggilan sejumlah dinas 1234567890123456789012345678901212 Dinata Putrawan teknis ini untuk menanya1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan langkah konkrit yang telah dilaksanakan dalam per1234567890123456789012345678901212 cepatan proses rehabilitasi rumah warga pasca gempa.

1234567890123456789012345678901212 Sebab di tingkat lapangan berbagai informasi 1234567890123456789012345678901212 berkembang, akan banyaknya persoalan yang dihadapi.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “Kita ingin tahu seperti apa langkah pemerintah menan1234567890123456789012345678901212 gani persoalan-persoalan itu,” cetusnya.

1234567890123456789012345678901212 Ia mengakui, pekerjaan rehabilitasi rumah warga 1234567890123456789012345678901212 korban gempa ini merupakan salah satu agenda berat 1234567890123456789012345678901212 yang dijalankan pemerintah. Karena itu DPRD dalam 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 hal ini ingin memastikan langkah yang telah diambil 1234567890123456789012345678901212 pemerintah tepat dan DPRD sebagai bagian tak terp1234567890123456789012345678901212 isahkan ingin turut ambil bagian di dalamnya. “Kita 1234567890123456789012345678901212 bicarakanlah. Mana yang masih ada hambatan mis1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 alnya, kan kita bisa bersama-sama jalan untuk menye1234567890123456789012345678901212 lesaikannya,” tukasnya. (bug) 1234567890123456789012345678901212

Dinas PUPRPP KSB Berencana Hentikan Terkait Rehabilitasi Gempa, Sementara Program Bedah Rumah Dewan akan Panggil SKPD

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menghentikan sementara program bedah rumah yang dibiayai melalui APBD tahun 2019 mendatang.

“Ini masih rencana ya. Kemungkinan untuk anggaran bedah rumah dari APBD akan kita nol-kan (kosongkan) di program kami tahun depan,” jelas Sekretaris Dinas PUPRPP KSB, Novrizal Zain Syah kepada Suara NTB, Selasa (6/11).

Pertimbangan utama penghentian sementara program bedah rumah itu, dikatakan Novrizal terkait keterbatasan perangkat pelaksana. Para agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (DPGR) yang ditugasi selama ini mengelola program di tingkat lapangan, tengah difokuskan membantu kegiatan rehabilitasi rumah warga korban gempa.

Di sisi lain, rumah warga yang akan menerima program bedah rumah belum dapat divalidasi. Pasalnya banyak dari rumah-rumah warga turut menjadi korban gempa dan pada akhirnya ditalangi kegiatan rehabilitasi yang dananya bersumber dari pemerintah pusat.

“Kami tidak ingin program

(Suara NTB/ind)

Pengawasan Lebih Intens, Bawaslu Bekali Jajarannya Sumbawa Besar (Suara NTB) Bawaslu Sumbawa terus memberikan pembekalan kepada jajaran pengawas Pemilu di tingkat bawah.

Agar pengawasan bisa dilakukan lebih intens. Sekaligus, terus menyosialisasikan larangan kampanye pada lokasi yang tidak diperbolehkan sebagaimana aturan.

Sebagaimana disampaikan Komisioner Bawaslu Sumbawa, Hamdan Syafii, Selasa (6/11) kemarin. Pembekalan yang dikemas dalam acara bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengawas Pemilu 2019 kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan tersebut dilaksanakan dalam dua hari, 5-6 November pada lima titik. Yakni, di Tarano, Lopok, Moyo Hulu dan Utan.

Hal ini sekaligus melakukan evaluasi secara kelembagaan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sumbawa kepada jajarannya di

Halaman 6

(Suara NTB/arn)

PEMBEKALAN - Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat, saat memberikan pembekalan kepada jajarannya. bawah terhadap pola dan prose- waslu Desa intens melakukan dur pengawasan. Sebagaimana pengawasan dan terus mendiatur dalam UU Nomor 7 tahun sosialisasikan larangan ka2017 pasal 101 sampai dengan mpanye pada tempat yang pasal 104 tentang tugas we- tidak diperbolehkan. Sewenang dan kewajiban Bawaslu bagaimana diatur dalam PKPU 33 tahun 2018 sedi Kabupaten/Kota.

“Kegiatan ini awalnya hasil bagaimana perubahan kedua roadshow kami dengan Parpol PKPU 23 tahun 2018 tentang terhadap peran pengawas Pemi- kampanye dan Perbawaslu lu di Lapangan. Kami memberi- 28 tahun 2018 tentang penkan penekanan agar pengawas gawasan kampanye,” pungPemilu di kecamatan dan Pan- kasnya. (arn)

(Suara NTB/bug)

Novrizal kami tumpang tindih dengan rehabilitasi pasca gempa. Jadi ada baiknya dihentikan sementara,” timpal Novrizal.

Ia menyatakan, program bedah rumah yang dibiayai APBD itu akan lebih baik dilanjutkan pasca kegiatan rehabilitasi rumah korban gempa nantinya.

“Kalau rehabilitasi sudah selesai atau misalnya datanya sudah final mana yang dibantu oleh pusat baru kita mulai. Supaya tadi, jangan sampai ada rumah disentuh dua program yang dananya sama-sama dari pemerintah. Kan tidak efektif jadinya,” urainya.

Sementara itu ditanya mengenai rumah yang telah dibedah, namun terdampak gempa pada tahun ini?

Novrizal mengaku, pihaknya telah membahas hal tersebut di internal. Dinas PUPRPP telah memutuskan, bagi rumah yang sedang dikerjakan namun kemudian terdampak gempa akan dihentikan pembangunannya. Selanjutnya rumahrumah tersebut secara otomatis dialihkan ke kegiatannya ke rehabilitasi pasca gempa.

“Kami sudah minta PPK (pejabat pembuat komitmen) untuk membuat telaah staf penghentian pekerjaannya.

Karena tidak mungkin kita teruskan sementara rumah itu masuk dalam data rehabilitasi,” paparnya.

Keputusan pengalihan tersebut, lanjut dia, mengikuti langkah pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Di mana untuk rumah-rumah penerima program tersebut pada tahun ini dialihkan ke kegiatan rehabilitasi pasca gempa.

“BSPS seperti itu modelnya.

Jadi rumah yang rusak karena gempa langsung beralih ke rehabilitasi,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Tim Pelaksana Ekspose Pembangunan Istana Bala Putih Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Pelaksana Pembangunan Bangunan Bersejarah Istana Bala Putih menggelar ekspose, Selasa (6/11). Menghadirkan narasumber dan tenaga ahli yang sejauh ini sudah melakukan sejumlah langkah langkah untuk pembangunan bangunan bersejarah yang terbakar tersebut.

Plt. Asisten III Sekda Sumbawa, Drs. H. Muhammading ketika membuka kegiatan tersebut berharap pengerjaan Istana bala Putih bisa berjalan denga baik. Tim koordinasi pelaksana tentunya sudah menyerap berbagai informasi dari parah tokoh Sumbawa, budayawan dan para orang tua.

Agar, berbagai fitur Istana Bala Putih bisa dimunculkan kembali sesuai motif sebelumnya.

Narasumber/tenga pengkaji pembangunan Balah Putih dari UGM Yogyakarta, Ir. Awaluddin S.T, M.Eng, Ph.D dan Ir. Suprapto Siswosukarto Ph.D. Sedangkan tenaga ahli Asprainal IAI yang juga Direktur Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dan Dr. Johanes Adiyanto M.T, juga hadir pada ekpouse tersebut.

(Suara NTB/arn)

EKSPOSE - Suasana ekspose pembangunan Istana Bala Putih yang digelar di Sumbawa, Selasa (6/11).

Dari pemaparan Tim Pelaksana dari Dinas PRKP Sumbawa, disebutkan point point yang telah dilaksanakan. Seperti konsultasi dan berdiskusi dengan Sultan Muhammad Kaharuddin IV, Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali. Kemudian berdikusi ke pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia

dan pihak pihak lainnya. Dari hasil koordinasi, konsultasi dan diskusi yang intens, baik dengan narasumber maupun tenaga ahli, dipandang pelru tidka hanya terhadap anggaran yang tersedia yang akan dikerjakan. Tetapi perlu dilakukan peninjauan ulang desain terhadap gambar rencana

hasil DED terutama pada bagian konstruksi pondasi.

Diketahui, anggara restorasi Istana Bala Putih tahun anggaran 2018 sebanyak Rp5,1 Miliar. Diharapkan, ada tambahan anggaran untuk dapat menyelesaikan restorasi yang direncanakan rampung hingga 2020. (arn)

Capaian Imunisasi MR di Dompu Lampaui Target Dompu (Suara NTB) – Jika sebagian besar wilayah di NTB belum mencapai target untuk imunisasi campak Measles Rubela (MR) hingga 31 Oktober kemarin, berbeda halnya dengan Dompu. Wilayah ini sudah mencapai target 95 persen bahkan melampui.

Namun demikian, karena cakupan provinsi masih dibawah standar yakni baru 64,4 persen, maka sesaui edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) imunisasi tersebut masih tetap dilanjutkan hingga akhir Desember 2018 mendatang.

Kabid P2P Dikes Dompu, Maman, Skm, MMkes melalui Kasi Imunisasi Survelen dan Kesehatan Bencana, Arifuddin, Skm mengungkapkan, dengan penambahan waktu tersebut maka pelayanan imunisasi di lapangan masih tetap akan dilakukan. “Meski sudah mencapai target kita masih membuka pelayanan, baik secara aktif maupun pasif di posyandu dan puskesmas,” kata dia kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (6/11).

Meski upaya pengentasan penyakit berbahaya ini sudah melampaui target dengan realisasi riil sebesar 99,2 persen, namun diakui masih ada beberapa sasaran yang ragu diimunisasi. Seperti misalnya beberapa siswa di tiga lembaga pendidikan di Kecamatan Pekat.

Alasan mendasarnya, lanjut Arifuddin, mereka meminta penjelasan soal Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR. “Sudah kami turun advokasi bersama instansi terkait jadi tinggal kita eksekusi saja nanti,” jelasnya.

Sejauh pelaksanaan imunisasi tersebut ditegaskan tidak ada kendala berarti yang dihadapi, apakah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI sebagaimana yang terjadi dibeberapa wilayah. Pun gejolak lain seperti halnya penolakan keras dari lembaga pendidikan. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu dengan Suara NTB

DD Meningkat, Desa Diingatkan Mulai Persiapkan APBDes 2019 Dompu (Suara NTB) Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN tahun 2019 untuk Kabupaten Dompu meningkat hingga Rp70,794 M. Kendati sudah ada alokasi untuk DD, pembagian untuk alokasi setiap Desa akan disampaikan melalui mekanisme penentuan pembagian DD dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos, M.Si melalui kepala bidang pemerintahan Desa, M. Ali, SH kepada Suara NTB, Senin (5/11) kemarin mengungkapkan, alokasi DD setiap Kabupaten sudah diterbitkan pemerintah dan Desa di Kabupaten Dompu mendapat alokasi Rp70,794 M. “Ini murni untuk dana Desa (DD), tidak ada kaitan dengan anggaran (kelurahan),” katanya.

Pembagian DD untuk masing – masing Desa, lanjut M. Ali, akan ada undangan untuk BPKAD dan Bappeda. Karena dalam pembagian DD ada rumusannya, termasuk soal jumlah warga miskin dan lainnya. “Pembagian alokasi per Desa, biasanya akan ada undangan untuk BPKAD dan Bappeda. Nanti akan ada rumusan-

nya untuk pembagian DD,” katanya.

Kendati belum ada pembagian DD, Ali mengaku, pihaknya sudah menyampaikan ke Desa untuk menyiapkan program kegiatan tahun 2019 berdasarkan alokasi anggaran tahun 2018. Ketika ada peningkatan, jumlahnya tidak akan jauh berbeda dibandingkan tahun 2018 ini. Termasuk program yang tetap menjadi prioritas tahun 2019 yaitu pengentasan kemiskinan. Diantaranya perbaikan rumah tidak layak huni atau rumah warga miskin serta sanitasinya.

“Untuk penanganan kemiskinan tetap menjadi prioritas. Diantaranya program renovasi rumah tidak layak huni minimal 15 unit,” terangnya.

M. Ali juga mengatakan, penyusunan APBDes tahun 2019 tetap mengacu pada Permedes No 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana Desa tahun 2019. Perbaikan rumah tidak layak huni ini masuk di dalam Permendes No 16 tahun 2018.

Hasil musyawarah Dusun dan Desa juga harus jadi pertimbangan dalam program kegiatan di APBDes. Saat ini, lanjut M. Ali, beberapa Desa tengah menyelesaikan pencairan DD tahap tiga dan semester kedua

H. Supardi

M. Ali untuk alokasi dana Desa (ADD). Sebanyak 30 Desa dari 81 Desa di Dompu belum mencairkan anggaran tahap akhir 2018. Mereka ini diberi waktu hingga 15 November ini untuk menyelesaikan syarat pencairan anggaran.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Desa, mulai dari SPJ penggunaan DD tahap satu dan dua tahun 2018, serta ADD semester 1 tahun 2018, dan semester 2 tahun 2017.

Ia juga mengingatkan kepada Desa untuk tidak merapel pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Setiap pengeluaran keuangan harus diikuti dengan pertanggungjawaban agar tidak menjadi beban di akhir tahun anggaran. “Kita selalu ingatkan, setiap pengeluaran uang harus diikuti dengan SPJ. Jangan tunggu diminta agar tidak jadi beban jelang akhir tahun anggaran,” harapnya. (ula/*)

Ketua Dewan Ingatkan SKPD Soal Potensi Penyimpangan (Suara NTB/uki)

HARI TERAKHIR - Wawali Bima, Feri Sofiyan saat meninjau hari terakhir seleksi CPNS Kota Bima di aula SMKN 1 Kota Bima, Selasa (6/11).

Seleksi CPNS Dijamin Transparan Kota Bima (Suara NTB) – Wakil Walikota (Wawali) Bima, Feri Sofiyan SH, memastikan serta menjamin proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Bima berlangsung transparan dan kelulusan pun ditentukan oleh kemampuan sendiri.

Hal itu disampaikan Wawali kepada para peserta tes CPNS, saat meninjau hari terakhir seleksi CPNS ruang lingkup Pemerintah Kota Bima yang dipusatkan di aula SMKN 1 Kota Bima, Selasa, (6/11).

Feri meminta para peserta yang mengikuti tes seleksi CPNS tersebut agar tetap optimis dan yakin terhadap kemampuan sendiri atau skill yang dimiliki serta tidak terpengaruh terpengaruh faktor lain yang menganggu konsentrasi selama tes.

“Tetap fokus. Jangan terpengaruh faktor lain. Apalagi terpengaruh ada calo-calo yang mengklaim dapat membantu faktor kelulusan,” katanya.

Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Syharial Nuryadin S.IP MM mengatakan seleksi CPNS pada Selesa (6/11) merupakan merupakan hari terakhir. “Hari ini merupakan hari terakhir. Tes sudah dilaksanakan selama 4 hari yang terbagi beberapa sesi,” katanya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos mengingatkan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) APBD 2018 pengganti APBD perubahan 2018. Ada indikasi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah mengeksekusi proyek, padahal anggaran belum tercantum di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan akan didanai melalui APBD perubahan.

“Ada pembangunan yang sudah dikerjakan lebih awal tanpa persetujuan dari DPRD. Apakah itu bisa digunakan melalui Perkada? Hati – hati, penyalahgunaan kewenangan.

Tanpa dia tahu apakah RKA (rencana kegiatan dan anggaran) ada atau tidak, itu harus diawasi. Bila perlu dilaporkan.

Hati – hati,” kata Yuliadin,

S.Sos kepada Suara NTB, Selasa (6/11).

Dikatakan Yuliadin, sepengetahuan dirinya, yang sudah ditandatangani persetujuan penggunaan anggaran lebih awal tahun 2018 hanya untuk pembayaran hutang Jakkad ke RSUD Dompu sebesar Rp2,5 M. Ia mengaku memiliki data

beberapa SKPD yang telah mengerjakan proyek kegiatan dan anggarannya belum tersedia di APBD 2018. SKPD ini berharap akan ditambah anggaran di APBD perubahan 2018 untuk membiayai kegiatannya.

“Ada (SKPD). Cuman kita belum mau sebut. Tunggu dia bayar dulu, baru kita laporkan nanti. Yang penting kita ingat-

kan, jangan sampai ada yang melaksanakan pekerjaan pembangun lebih awal sebelum ada anggaran,” terangnya.

Ketua DPRD juga mengingatkan Pemkab Dompu untuk rencana APBD 2019 yang hingga saat ini belum dibahas karena tidak dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bila ingin kembali menggunakan Perkada pengganti Perda APBD, sama halnya tidak ingin melakukan pembangunan. Karena Perkada APBD mengikuti APBD tahun sebelumnya. Sehingga tidak mengkin kegiatan yang sudah dikerjakan tahun 2018 kembali dilakukan tahun

Polisi Belum Diminta Tangguhkan Penahanan Warga Doropeti

SDN Filial seperti Gubuk, Wabup Tegaskan Tidak Menutup Mata Bima (Suara NTB) – Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer mengaku Pemerintah Kabupaten Bima tidak menutup mata terkait keberadaan SDN Filial Soropeto Karampi Kecamatan Langgudu beratapkan anyaman daun kelapa serta dinding bambu hingga kini.

“Sejak tahun 2017 lalu kita sudah tinjau sekolahnya untuk melihat langsung kondisi sekolah. Kita tidak tutup mata,” kata Wabup kepada Suara NTB, Selasa (6/11).

Dahlan menjelaskan adanya sekoalah tersebut inisiatif dari masyarakat sejak tahun 2012 silam. Karena mereka menilai sekolah induk yakni Inpres Karampi jaraknya cukup jauh dari perkampungan. “Makanya meminta izin pada UPT Dikbudpora Langgudu untuk membangun sekolah ini seadanya,” katanya.

Saat meninjau sekolah tersebut, Dahlan meminta pihak sekolah untuk mengurus administrasi dan syarat pembangunan sekolah baru. Hanya saja, sampai saat ini belum diserahkan karena belum memenuhi syarat.

Diakuinya syarat nomenklatur pembangunan sebuah sekolah baru, jumlah siswa minimal 100 orang dan lahan tidak sedang bermasalah. Hanya saja sampai saat ini jumlah siswa dalam DAPODIK ada 36 siswa.

“Dari awal kita sudah siap membantu apabila unsur dan syarat administrasinya terpenuhi.

Tapi masalahnya belum diserahkan dan kami terus tunggu,” katanya.

Meski belum bisa membangun gedung karena syarat tidak terpenuhi. Pemerintah Daerah juga telah membantu hal lain. Seperti memberikan bantuan seragam, peralatan belajar kepada siswa serta kebutuhan lainnya dengan kebijakan bantuan sosial (Bansos). “Bupati sendiri yang menyerahkan bantuan saat itu,” katanya.

Dahlan menambahkan, persoalan tersebut akan ditangani seruisu oleh pihaknya. Dengan membicarakan bersama Bupati, selaku pemgambil kebijakan serta pihak Dinas teknis terkait.

“Hal ini juga akan akan membawanya sampai ke Pemerintah Pusat. Mohon doanya ya,” pungkasnya. (uki) Dahlan M. Noer

2019. “Artinya tidak ada lagi pembangunan untuk rakyat,” katanya.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI yang juga Ketua TAPD yang dihubungi terpisah mengingatkan, jika ada SKPD yang mengerjakan program kegiatan sebelum ada anggaran di DPA-nya dan mengharapkan akan ada tambahan di APBD perubahan merupakan spekulasi yang salah. Dalam menyusun anggaran, mestinya harus terpenuhi dulu alokasi dasar seperti gaji, pembayaran air, PLN dan Telkom. “(Kalau ada) Itu sebuah kesalahan dalam perencanaan,” ungkapnya. (ula)

(Suara NTB/Uki)

OPERASI ZEBRA - Jajaran Sat Lantas Polres Bima saat menggelar operasi zebra di wilayah hukum Polsek Bolo, Selasa (6/11).

Operasi Zebra di Bima hingga Wilayah Kecamatan Bima (Suara NTB) – Operasi kendaraan serentak digelar sejak 30 Oktober hingga sampai 12 November 2018 mendatang. Khusus di wilayah hukum Polres Bima, operasi yang dikenal Operasi Zebra tersebut tidak hanya pada titik tertentu.

Menurut Kasat Lantas Polres Bima, Iptu Putu Caka S.IK operasi Zebra tahun 2018 ini juga akan dilaksanakan di semua Kecamatan yang berada di wilayah hukum Polres setempat.

“Operasi ini juga kita akan dibantu oleh aparat Polsek setempat,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (6/11).

Dikata(Suara NTB/uki)

kannya pelaksanaan operasi Zebra dengan menyasar di wilayah Kecamatan tersebut bahkan sudah dilaksanakan di beberapa wilayah. Antara lain di Kecamatan Belo dan Monta. “Kemarin dua ini sudah digelar dan hari ini kami laksanakan operasi yang sama di wilayah Polsek Bolo,” katanya.

Dalam operasi yang dipusatkan di depan Mapolsek Bolo tersebut, Caka mengaku pihaknya menjaring 20 pelanggar. Mereka ditilang karena kebanyakan tidak menggunakan helm standar. “Ada 20 kendaraan yang tidak memakai helm standard yang kita tilang saat operasi di Bolo tadi, ujarnya.

Menurutnya, selain pemerataan serta mendukung proram kampung tertib berlalu lintas. Operasi Zebra yang dilaksanakan di Kecamatan tersebut bertujuan memberi-

kan edukasi serta pemahaman langsung kepada masyarakat dengan adanya operasi tersebut.

“Ini bertujuan agar masyarakat Bima menjadi sadar atas keselamatan di jalan raya. Tidak hanya di tengah Kota tapi sampai dengan pelosok,” katanya.

Ia mengimbau sekaligus mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terjaring operasi tersebut untuk melengkapi surat-surat kendaraannya serta mematuhi aturan lalu lintas. Mengingat operasi tersebut lebih ke penindakan dan penegakan hukum.

“Pelanggaran lalu lintas seperti melawan arus, tidak mengenakan helm, tidak melengkapi surat-surat serta pelanggaran rambu lainnya akan menjadi sasaran operasi ini. Selain menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK menegaskan, belum pernah menerima surat permohonan penangguhan penahanan dua warga Doropeti yang ditangkap atas dugaan pengerusakan lahan tebu PT. SMS beberapa waktu lalu.

Karenanya, polisi belum menyiapkan jawaban apa-apa. Tetapi disarankan agar warga yang merasa dirugikan tetap mengikuti proses yang ada sampai kemudian ada saksi yang menguntungkan untuk terlapor.

“Belum ada usulan permohonan (penangguhan) belum ada ini ya saya belum siapkan jawaban. Tapi saran saya ikuti saja proses yang ada nanti kalau ada saksi yang menguntungkan bagi terlapor kita masukan dalam berkas,” kata dia kepada wartawan saat dikonfirmasi, Selasa (6/11).

Koordinasi bersama anggota dewan untuk menyikapi setiap persoalan yang muncul diakui sering dilakukan, tetapi rekomendasi penangguhan penahanan ini belum sama sekali diterima. Berkas perkara pun sudah dilimpahkan ke jaksa untuk diteliti lebih lanjut.

Kalaupun warga menuding tindakan aparat bertentangan dengan hukum lantaran merasa memiliki bukti yuridis kepemilikan lahan, Erwin Suwondo meminta pihaknya digugat ke pengadilan, sehingga bisa dibuktikan mana pihak yang betul-betul mengantongi dokumen serta melakukan tindakan di luar aturan. “PT. SMS investasi disini kan jelas izin HGU-nya ada, kalau masyarakat mungkin merasa memiliki dokumen atau hak silahkan gugat ke pengadilan saja,” ujarnya.

Penahanan yang dilakukan polisi atas dugaan pengerusakan lahan tebu milik PT. SMS diyakini sudah memenuhi prosedur yang ada.

Sebab, dari sekian banyak laporan yang masuk pasti sudah melalui proses penyelidikan untuk mengatahui ada tidaknya unsur pidana. Soal tudingan adanya persekongkolan aparat dengan PT. SMS dibantahnya.

“Kalau kita dibilang ini (sekongkol, red) ndak lah, karena banyak laporan masyarakat kita teliti, selidiki mana yang memenuhi unsur, kalau memenuhi unsur ya kita naikkan,” jelasnya.

Seperti diketahui, sengketa Lahan Hak Guna Usaha (HGU) antaran PT. SMS dan warga setempat memang belum mencapai titik temu.

Kedua pihak masih bersitegang. Bahkan empat warga dikabarkan meninggal lantaran penyakit jantungya kambuh sesaat setelah mendapati rumahnya digusur paksa aparat. Pun tiga minggu lalu dua warga Doropeti ditangkap lantaran menggarap lahan miliknya yang sudah diklaim perusahaan tebu tersebut.

Rio Sulistiyo, salah seorang aktivis yang mendampingi pihak warga menilai, penangkapan aparat terhadap dua warganya dinilai telah keluar dari prosedur. Sebab, seyogyanya mesti ada laporan dan saksi untuk bisa melakukan penahanan. Namun yang terjadi justru atas laporan PT. SMS yang belum pasti mengantongi sertifikat HGU polisi langsung melakukan penangkapan. (jun)

(Suara NTB/ula)

SUARA NTB Rabu, 7 November 2018

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 7 November 2018

Halaman 8

Program Pemerintah untuk Kampanye Jadi Temuan Bawaslu Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) cukup banyak menemukan indikasi pelanggaran dalam masa kampanye yang sudah berjalan dua bulan ini.

Baik pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu (KPU).

(Suara NTB/ndi)

SOSIALISASI - Bawaslu Sosialisasikan Peraturan penanganan pelanggaran pemilu kepada mahasiswa.

Beberapa pelanggaran telah ada yang diputuskan dan sebagian besarnya masih dalam proses penanganan.

Salah satu yang kini tengah berproses yakni dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu instansi pemerintah di lingkup Kabupaten Lombok Timur.

“Ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Dinas di Lombok Timur, melalui programnya dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan

dari peserta pemilu,” ungkap Komisioner Bawaslu NTB, divisi hukum, Suhardi kepada wartawan, Selasa (6/11).

Dugaan pelanggaran tersebut kini tengah didalami Bawaslu untuk membuktikan indikasi pelanggarannya. “Sedang berproses, seperti apa hasilnya nanti, apakah masuk ranah pelanggaran administratif atau tindak pidana pemilu,” jelas Suhardi yang enggan membeberkan nama instansi tersebut.

Diakui Suhardi, bahwa program pemerintah sangat rentan dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye, terutama oleh para peserta pemilu yang memiliki akses besar terhadap program pemerintahan.

Selain di Lombok Timur, di daerah lain juga Bawaslu tengah mendalami temuan-temuan dugaan pelanggaran. Seperti di Kabupaten Dompu terkait pelibatan ASN dalam kegiatan kampanye peserta pemilu.

“Sejauh ini penindakan

dari hasil pengawasan pemilu di kabupaten dan kecamatan sedang berjalan. Di KSB (Kabupaten Sumbawa Barat) kasus perusakan APK (Alat Peraga Kampanye) juga sedang berproses,” tuturnya.

Dorong Pengawasan Masyarakat Dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya proses kampanye pemilu 2019 diakui Suhardi Bawaslu memiliki sumber daya terbatas untuk memantau semua aktivitas kampanye peserta pemilu. Pihaknya terus mendorong masyarakat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pemilu yang bersih aman dan damai.

Salah satu pihak yang digandeng Bawaslu untuk melakukan pengawasan yakni dari kalangan Universitas. Bawaslu akan melakukan roadshow ke semua kampus yang ada di NTB untuk mensosialisasikan pengawasan pemilu. Diharapkan para mahasiswa bisa terlibat aktif menjadi agen-agen pengawas pemilu.

“Kita terus perluas jejaring pengawasan pemilu. Salah satu yang akan kita jadikan agen pengawasan yakni para mahasiswa. Kita mau roadshow ke semua kampus. Dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat melakukan pengawasan, kita harapkan pemilu ini nihil pelanggaran,” pungkasnya. (ndi)

Jaksa Lengkapi Dokumen PKKN Kasus SMAN 1 Bolo Mataram (Suara NTB) Jaksa melengkapi sejumlah dokumen pada kasus SMAN 1 Bolo Kabupaten Bima tahun 2016. Dokumen yang diperlukan untuk penghitungan kerugian keuangan negara. Permintaan penghitungannya ke BPKP Perwakilan NTB. Kasi Pidsus Kejari Bima, Wayan Suryawan, mengatakan masih ada berkas yang kurang menurut auditor.

“Kita masih harus kumpulkan lagi dokumen-dokumen,” ujarnya di Mataram, Selasa (6/11).

Kasus yang sudah masuk ke tahap penyidikan ini, belum ada penetapan tersangkanya. Jaksa penyidik sudah menemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

“Kerugian negaranya itu yang menjadi salah satu barang bukti. Hasil kerugian negara ini nantinya kita bawa ke ekspose,” ucapnya.

Kejari Bima mengusut proyek pembangunan laboratorium kimia dan komputer SMAN 1 Bolo tahun 2012. Kasus yang dilimpahkan penanganannya dari Kejati NTB. Dalam kasus itu, mantan kepala sekolah berinisial SA sudah menjalani klarifikasi di tahap penyelidikan. Demikian juga dengan bendahara, wakasek, dan pengurus komite.

Saat masih ditangani Kejati NTB pada 2017 lalu sejumlah pihak itu pun sudah diklarifikasi. Untuk kebutuhan efektivitas penanganannya, kasus itu kemudian dilimpahkan ke Kejari Bima.

Berdasarkan laporan masyarakat, SMAN 1 Bolo mendapat kucuran dana dari APBN 2012. Besarnya sekitar Rp580 juta untuk pembangunan lab kimia dan komputer berupa fisik bangunan dan pengadaan fasilitasnya. (why)

Golkar Waspadai Partai Baru Mataram (Suara NTB) Partai Golkar tengah melakukan konsolidasi internal untuk memacu semangat tempur para calon anggota legislatif (caleg)-nya menghadapi Pemilu 2019. Hal itu dilakukan karena partai “beringin” menyadari, persaingan merebut kursi wakil rakyat di NTB berlangsung cukup ketat.

“Sekarang ini Golkar harus bekerja keras, tidak bisa primordial, karena jadi pemenang lantas kita terlalu percaya diri, kemudian tidak bekerja keras, kita bisa kalah,” ujar Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi kepada Suara NTB. DPD I telah mengumpulkan semua caleg tingkat Provinsi NTB untuk diberikan pembekalan dalam menghadapi Pemilu 2019. Para caleg ditekankan tetap solid meraih suara sebanyak-banyaknya untuk partai. Sebab sistem pemilu saat ini persaingan terjadi antar parpol sangat ketat.

“DPD I sudah kumpulkan semua caleg, kita dorong bekerja keras untuk partai, bagaimana bisa meraih suara terbanyak.

DPD II sekarang sudah jalan dan tinggal tingkat kecamatan dan ranting. Konsolidasi mesin partai di bawah terus kita gerakkan,” tuturnya.

Dikatakan Misbach, partainya menargetkan menjadi pemenang Pemilu di NTB. Untuk itu semua mesin politik Golkar akan digerakkan habis-habisan untuk meraih Mataram (Suara NTB) suara sebesar-besarnya. SePengendara motor perlu lain mengadalkan para calegberpikir ulang ketika hendak nya, kader Golkar yang menmenyimpan barang berharga jabat kepala daerah juga didi dalam jok kendaraan. harapkan ikut terlibat langSebab bisa saja diintai pelaku sung memenangkan partai. kejahatan. Seperti yang di“Kita sudah mulai turun, lakukan tersangka NS alias tetapi memang masih belum BD (27), yang hasil curiannya terlalu masif. Kita harapkan dipakai untuk pesta sabu. juga teman-teman (anggota Pelaku mengambil ponsel dewan) yang tidak mencalonkan pintar pelanggan yang mediri, supaya tetap mengkammarkir kendaraan di tepi panyekan partai, karena Jalan Udayana, Ampenan, bagaimanapun dia masih kadMataram. Korbannya saat itu er Golkar. Para kepala daerah sedang berbelanja kuliner. juga ikut kita minta, barang kali Pelaku membobol jok mobisa berpengaruh mendongkrak tor korban. Residivis ini suara partai,” jelasnya. melakukan modus yang sama Pada kesempatan itu, Missebanyak dua kali. Di tempat bach yang menjadi caleg nomor yang hampir sama pula. urut satu DPRD NTB dari Kapolres Mataram, AKBP dapil Kota Mataram itu mengSaiful Alam menjelaskan, pelingatkan kepada semua kadaku sehari-hari menyaru tuer agar tidak meremehkan kekang parkir di Jalan Udayana hadiran partai-partai baru. yang ramai pedagang kaki lima.

Sebab partai baru ini berpo“Dia mengintai calon kortensi besar merebut suara di bannya yang menyimpan basis Partai Golkar. barang berharga di jok mo“Partai baru ini jangan ditor,” ujarnya Selasa (6/11). anggap remeh. Mereka partai Setelah memastikan korbaru tapi orangnya, orang ban lengah, pelaku kemudilama (politisi senior). Salah an mencongkel jok. Di hari satu (partai papan bawah) Jumat (2/11), BD mendapati yang berpotensi jadi besar ini ponsel Xiaomi Redmi Note 5 Nasdem,” sebutnya. (ndi)

(Suara NTB/bul)

GAGAL DISELUNDUPKAN - Salah satu jenis satwa liar yang gagal diselundupkan masuk NTB

Ratusan Burung Tanpa Dokumen Gagal Diselundupkan ke NTB Mataram (Suara NTB) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB menggagalkan penyelundupan ratusan burung tanpa dokumen masuk NTB. Burung yang diketahui dikirim dari Pulau Jawa ini ditahan untuk selanjutnya akan dilepasliarkan kembali.

Penggagalan penyelundupan burung melalui jalur angkutan laut ini dilakukan berdasarkan informasi yang diterima tim BKSDA NTB. Berdasarkan informasi masyarakat, terdapat pihak yang melakukan pengangkutan satwa dari Bali menuju Lombok dengan menggunakan truk

yang telah dilaporkan nomor polisinya. Burung-burung ini diselundupkan di kendaraan pengangkut sayur.

Atas laporan tersebut, tim bergerak sekitar jam 02.30 Wita menuju Pelabuhan Lembar. Dalam perjalanan inilah, tim berpapasan dengan truk pengangkut yang dilaporkan.

Hingga akhirnya dilakukan pemeriksaan.

Dari pemeriksaan inilah, ditemukan 21 keranjang berisi satwa jenis burung yang dikembangbiakkan, satwa liar dan satwa yang dilindungi, kata Koordinator Polhut di BKSDA NTB, I Nengah Sudiarsa. Jenis-jenis burung yang

digagalkan penyelundupannya ini diantaranya, poksai, jalak suren, parkit, jalak nias, jalak kebo dan puyuh.

“Parkit dan puyuh ini adalah jenis burung yang dikembangbiakkan. Jenis burung yang tidak dilindungi.

Nantinya akan dititip di kawasan konservasi di Tastura, Lombok Tengah,” ujarnya.

Diketahui burng-burung yang akan dikirim masuk Lombok ini tidak dilengkapi dokumen resmi. Karena itu, pelakunya dianggap melanggar PP nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa. Tersangka selanjutnya akan diproses.

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolres Mataram, Saiful Alam menunjukkan barang bukti kasus pencurian modus bobol jok motor yang ditemukan sedang berpesta sabu, Selasa (6/11). seseorang untuk membuka sandi HP itu,” ucap Kapolres.

Sementara pelaku BD sedang berada di rumah kawannya berinisial BJ. Tak jauh dari sana. Usai menyita dua ponsel curian yang dititip itu, polisi bergerak ke rumah BJ dan menemukan tersangka BD. “Karena digerebek, pelaku ini kabur sehingga anggota terpaksa melumpuhkan pelaku,” kata Saiful. Tersangka BD menderita

gagalkan, yang akan dikirim dari NTB ke luar daerah. Hasil tangkapan kemarin, kebalikannya. Dari Yogya, akan masuk ke NTB. Yang dikhawatirkan adalah kesehatan satwa akan dimasukkan ini tidak ada jaminannya. Belum lagi, jenis-jenis yang burung yang digagalkan ini tidak termasuk habitatnya di NTB. “Ini bisa menyebabkan tidak seimbangnya ekosistem,” jelas Lugi. Terhadap hasil sitaan ini, BKSDA akan mengembangkan kasusnya. Tim menurut Lugi, tengah mencari tahu pemiliknya untuk mendapatkan keterangan lebih detail. Proses akan tetap dilanjutkan. (bul)

PKB Siapkan Sanksi bagi Caleg Mbalelo

Kejar Pencuri, Polisi Dapati Pelaku Pesta Sabu

dan dompet berisi surat, kartu dan uang tunai.

Sehari berselang, BD meraup ponsel Oppo F3 dengan modus yang sama. Korbannya baru sadar setelah hendak pulang. Tapi BD sudah lebih dulu kabur. Dua korbannya merugi dengan total Rp10 juta.

Polisi kemudian berhasil melacak ponsel curian berada di Desa Merca, Lingsar, Lombok Barat. “Pelaku menitipkan ke

Lugi Hartanto, Kepala Sub Bagian TU BKSDA Provinsi NTB menyebutkan, banyak kemungkinan kenapa masih saja ada penyelundupan. Yang paling memungkinkan adalah masih tingginya permintaan pasar. BKSDA telah melakukan pengetatan pengawasan di bandara guna mengantisipasi pengiriman satwa menggunakan jalur udara.

“Salah satu tugas BKSDA adalah melakukan pengawasan peredaran satwa.

Tidak peduli, apakah masuk NTB, atau keluar NTB. semuanya harus dengan dokumen lengkap,” ujarnya.

Biasanya satwa yang di-

luka tembak di kaki kanannya.

Kemudian, di kamar ditemukan dua orang lain, BJ alias SR dan MS alias SD. Ada juga alat hisap, satu poket sabu seberat 1 gram, tujuh unit ponsel, dan uang tunai Rp7,5 juta.

Sabu itu diakui tersangka BJ dibeli seharga Rp1,3 juta.

“Mereka ini kita jerat juga dengan dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya. (why)

Mataram (Suara NTB) DPW PKB NTB menginstruksikan semua Calon anggota legislatif (Caleg)nya, di semua tingkatan untuk mengkampanyekan pasangan Capres/Cawapres nomor urut 1, Joko Widodo KH Ma’ruf Amin (JokowiMa’ruf) di Pemilu Presiden 2019 mendatang.

Instruksi itu diserukan langsung oleh Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani. Pihaknya akan menjatuhkan sanksi tegas bagi caleg yang mbalelo mengkampanyekan pasangan capres lain.

“Kita akan beri sanksi pemecatan bagi caleg PKB yang mbalelo dengan mengemkampanyekan capres/cawapres lain” tegasnya.

Namun demikian, sejauh ini jajaran kader dan caleg PKB di NTB masih tetap solid dan kompak mendukung dan memenangkan Jokowi Ma’ruf di NTB. Pihaknya belum menemukan ada caleg PKB di NTB yang mengkampanyekan pasangan capres/ cawapres lain.

Ditegaskan Hardian, kepada kader dan caleg PKB, agar melaporkan kepada DPW jika ada menemukan caleg PKB yang mengkampanyekan

pasangan capres/cawapres lain “Laporkan jika ada caleg PKB mbalelo” katanya.

Sementara itu Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPP PKB, Marwan Ja’far, di Mataram, menegaskan, sesuai garis kebijakan Partai, PKB sudah memberikan dukungan kepada Jokowi - Ma’ruf di Pilpres 2019.

Karena itu, menjadi kewajiban bagi caleg PKB di semua tingkatan. Baik di DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota untuk melaksanakan garis kebijakan partai untuk mendukung dan memenangkan Jokowi - Ma’ruf di masing - masing daerah Pemilihan (dapil).

“Selain memenangkan kursi di legislatif. Caleg juga harus bekerja memenangkan Jokowi - Ma’ruf di dapilnya” ucap mantan Menteri Tenaga Kerja ini.

Baginya bukan tanpa alasan PKB memberikan dukungan kepada Capres Cawapres Jokowi - Ma’ruf. Sudah saatnya kader Nahdlatul Ulama berjuang keras mendorong Ma’ruf Amin memimpin Indonesia bersama Jokowi.

“KH Ma’ruf adalah pimpinan tertinggi di PBNU, beliau Rois Aam,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Rabu, 7 November 2018

Halaman 9

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR AKHIR MASA JABATAN TAHUN 2013-2018 I. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah, melainkan juga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memberikan feedback terhadap performance jalannya Pemerintahan Daerah.

Ringkasan LPPD AMJ Tahun 2013-2018 yang disampaikan kepada masyarakat merupakan ikhtisar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2013-2017, yang memuat : 1. Ringkasan Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

2. Ringkasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.

3. Ringkasan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang

4. Urusan Wajib Perumahan

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan

A. DASAR HUKUM 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH Posisi Kabupaten Lombok Timur secara geografis terletak di antara 1160 -1170 Bujur Timur dan 80-90 Lintang Selatan. Luas wilayahnya tercatat 2.679,88 km2, terdiri dari daratan seluas 1.605,55 km2 atau (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 km2 (40,09 %). Secara administratif Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 20 Kecamatan, 15 kelurahan, 239 desa dengan batas administrasi sebagai berikut: - Sebelah Utara : Laut Jawa - Sebelah Selatan: Samudra Indonesia - Sebelah Timur : Selat Alas - Sebelah Barat : Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Utara Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2014 adalah 1.153.773 jiwa yang terdiri atas 537.152 jiwa (46,56%) laki-laki dan 616.621 jiwa (53,44%) perempuan, dengan kepadatan penduduk mencapai 700 jiwa/ km dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,60 % pertahun. Sedangkan pada tahun 2015 menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.281.248 jiwa.

II. RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH(RPJMD) A. VISI DAN MISI Berdasarakan RPJMD Tahun 2013-2018 Visi Kabupaten Lombok Timur adalah “MEWUJUDKAN LOMBOK TIMUR YANG AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN DALAM BINGKAI PERSATUAN DAN KESATUAN DILANDASI IMAN DAN TAQWA�.

Misi Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut : 1) Mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh melalui pengembangan lembaga keuangan, investasi dan kemudahan perizinan.

2) Meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber daya manusia.

3) Meningkatkan infrastruktur antar wilayah.

4) Revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan.

5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

6) Meningkatkan kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

7) Meningkatkan kualitas Iman dan Taqwa, serta kearifan budaya lokal.

8) Meningkatkan keamanan, persatuan dan kesatuan.

5. Urusan Wajib Trantibum Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketertiban Umum

6. Urusan Wajib Sosial

Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial

III. URUSAN DESENTRALISASI Pada tahun 2013-2018 Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Pelaksanaan dan Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Daerah secara ringkas diuraikan, sebagai berikut : URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1. Urusan Wajib Pendidikan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

IV. TUGAS PEMBANTUAN Pada tahun 2013-2018 Kabupaten Lombok Timur menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat. Adapun uraian Tugas Pembantuan dari masing-masing SKPD yang diterima dari Pemerintah Pusat sebagai berikut : 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), menerima dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi.

2. Dinas Pertanian dan Peternakan, menerima dari Kementerian yang digunakan untuk Program Peningkatan Produksi Tanaman pangan melalui Produktivitas dan mutu Tanaman Pangan dan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura ramah Lingkungan.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan, menerima dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang digunakan untuk program peningkatan produksi perikanan budidaya.

4. Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menerima dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Sosial Republik yang digunakan untuk Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Program Rehabilitasi Pembangunan Taman Makam Pahlawan Selong.

V. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan A. Kerjasama Antar Daerah Pada tahun 2013-2018 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengadakan kerjasama dengan daerah-daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) meliputi : - Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi/Kawasan Transmigrasi Satai Lestari SP. 3 Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat..

- Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi/Kawasan Transmigrasi Tongo II Sp.2 Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan

B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Koordinasi dengan instansi vertikal telah diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur senantiasa membangunan hubungan senergi dengan seluruh jajaran instansi Vertikal, dengan azas kesetaraan dan saling menghormati guna menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial, budaya maupun keamanan dan ketertiban.

Kegiatan yang dilakukan diantaranya koordinasi dalam rangka menjaga kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban, koordinasi dalam penyediaan data/informasi daerah dan koordinasi dalam rangka penggadaan tanah di kabupaten Lombok Timur.

C. Pembinaan Batas Wilayah Kabupaten Lombok Timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara telah melakukan pemasangan, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas daerah yang berhubungan langsung dengan Kabupten Lombok Timur. Pada Tahun 2013-2018 ini Sengketa batas wilayah dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara sudah terselesaikan di tingkat pusat.

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Capaian Indikator Kinerja Jaringan Irigasi

Capaian Indikator Kinerja Kondisi Jalan

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Dalam upaya mengantipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan : - Penyusunan rencana penanggulangaan bencana.

- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana.

- Menyusun rencana kontijensi bencana banjir.

- Melakukan kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana (PRB) melalui Media cetak, elektronik dan kesenian tradisional.

- Melakukan simulasi penanggulangan bencana melibatkan sektor terkait E. Pengelolaan Kawasan Khusus Pada tahun 2013-2018, di Kabupaten Lombok Timur belum terdapat pengelolaan kawasan khusus secara definitif, namun ada beberapa kawasan yang merupakan peluang Investasi yang sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan yang berkelanjutan di segala bidang, yaitu sebagai berikut : - Pembangunan Kawasan Ekologi pada Hutan Lindung Sekaroh yang dihajatkan untuk pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pelestarian dari kawasan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk ekowisata.

- Perencanaan dan Pembangunan Pariwisata untuk menciptakan daerah yang berwawasan lingkungan di kawasan Tanjung Ringit.

- Pembangunan Kawasan Pemukiman Transmigrasi Jeringo berdasarkan Surat Keputusan Bupati 188.45/ 319/BPN/2006 tanggal 20 Juli 2006.

F. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan upaya-upaya kondusif, melalui koordinasi dengan jajaran aparat keamanan, baik TNI maupun POLRI dan masyarakat, sehingga berkat koordinasi lintas sektoral yang mantap, di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2013-2018 dapat menyelesaikan beberapa gangguan, baik yang disebabkan konflik berbasis SARA, anarkisme, maupun gangguan lainnya.

VI. Penutup Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2018 disusun. Semoga Tuhan yang maha Esa senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin untuk terus membangun Kabupaten Lombok Timur yang kita cintai ini agar semakin maju, mandiri, makmur dan sejahtera. Amin.

SUARA NTB Rabu, 7 November 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Aktif di Organisasi Kemahasiswaan AKTIF di organisasi kemahasiswaan menjadi bagian dari pendidikan Sulung Adidananjaya di Universitas Islam Al Azhar (Unizar) Mataram. Mahasiswa Fakultas Kedokteran berusia 20 tahun sebelumnya menempuh pendidikan selama 6 tahun di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram.

Pendidikan yang ditempuh, yakni SMP selama 3 tahun dan SMA 3 tahun.

Saat masuk di Fakultas Kedokteran di Unizar Mataram, organisasi kemaha(Suara NTB/ist) siswaannya tidak jauh beda Sulung Adidananjaya dengan fakultas kedokteran di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, yakni memiliki Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran (LDFK). Hal ini tentu sejalan dengan dirinya yang sebelumnya memiliki latar belakang pondok pesantren. Tahun pertama dan kedua kuliah, dirinya diamanahkan untuk menjadi Ketua LFDK Forsik An-Nafi’ Unizar. ‘’LDFK ini merupakan organisasi keislaman tingkat universitas. Yang mengkoordinirnya pada tingkat nasional adalah FULDFK (Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran), jadi yang mengkoordinir, yang memantau, yang mengajarkan harus bagaimananya LDFK se-Indonesia adalah FULDFK,’’ terangnya, kemarin.

Sementara di tingkat internasional, lanjutnya, dikoordinir Federation Islamic Medical Association (FIMA). Untuk itu, pada tahun ini FIMA mengadakankegiatan yang bernama Umroh Camp yang akan digelar di Madinah dan Mekkah Arab Saudi tanggal 16 – 23 November 2018. ‘’Ada beberapa negara yang ikut, seperti Uganda, Turki, Tanzania, Somalia, Palestina, Malaysia, Kenya, Ghana, British, Bangladesh, Afghanistan, dan tidak lupa pula Indonesia.

Alhamdulillah pada tahun ini Indonesia mendapat kuota peserta terbanyak yaitu ada 8 orang, di antaranya saya. Dan alhamdulillah hanya saya yang berasal dari NTB,’’ ujarnya. (ham)

NTB Ikuti Kemah Rohis Nasional Mataram (Suara NTB) Kementerian Agama (Kemenag) kembali menggelar Perkemahan Rohis (Kerohanian Islam) Siswa SMA/SMK Tingkat Nasional III Tahun 2018. Total ada 1.153 siswa yang ikut dalam perkemahan yang berlangsung di di Bumi Perkemahan Juru Seberang Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 5 – 10 November 2018.

Pendamping Tim Kemah Rohis NTB Sulman Haris, menjelaskan, perkemahan Rohis dibuka Menag Lukman Hakim Saifuddin, 6 November 2018 ini. ‘’Mengambil tema “Berbagi di Bumi Laskar Pelangi”, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kemenag untuk terus menjaga moderasi Islam di Indonesia dan keutuhan NKRI,’’ terangnya, Selasa (6/11).

Dari NTB, katanya, peserta dari NTB berjumlah 21 orang, pendamping 3 orang, dan tambahan 2 orang lagi. Perkemahan ini bukan perkemahan biasa, tetapi mengandung misi strategis, yakni menyalurkan ide-ide moderasi Islam ke kalangan pegiat rohis di sekolah-sekolah guna menangkal kemungkinan penyebaran paham radikalisme di lingkungan sekolah.

Perkemahan rohis ini merupakan kegiatan rutin yang menyasar para pegiat kerohanian Islam. Perkemahan ini diproyeksikan menjadi ajang deradikalisasi di kalangan pegiat rohis. Pada pelaksanaan Perkemahan Rohis Nasional, para peserta tidak dibagi berdasarkan provinsi. Mereka dibiarkan berbaur agar saling mengenal antardaerah satu provinsi dengan provinsi lainnya, berdiskusi, dan berbagi informasi satu sama lain. Hanya saja untuk siswa laki-laki dan perempuan tetap terpisah.

Di lokasi perkemahan Belitung, perkemahan didesain dengan suasana kehidupan sosial. Sebagai minatur negara, lokasi perkemahan dibentuk sebagai negara kecil atau sebuah pemerintahan mulai dari kecamatan RW dan RT. Jumlah RW sebanyak 4 RW yang di tiap RW ada 4 RT sebagai miniatur pemerintahan yang mereka harus mampu sebagai perangkat pemerintahan.

Selain itu, kegiatan perkemahan juga diisi dengan kegiatan kegiatan tim building juga penguatan bagi pemuda, salat subuh berjamaah, dilanjutkan kultum, gotong royong, dan kajian. “Diskusi tentang Bhinneka Tunggal Ika, salat malam dan problem problem solving dengan mengedepankan dakwah yang ramah dan akhlakul karimah,” jelasnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

PERKEMAHAN - Suasana di lokasi perkemahan rohis siswa SMA/SMK tingkat nasional.

(Suara NTB/ham)

LONCAT TONGKAT - Pesatnya perkembangan teknologi pada saat sekarang ini, seperti gawai cenderung membuat anak-anak melupakan permainan yang merupakan peninggalan nenek moyang. Untuk itu sekolah harus memperkenalkan permainan yang membuat anak-anak lebih mengenal permainan tradisional di Indonesia. Seperti yang dilakukan murid SDN 10 Mataram ini sedang diperkenalkan permainan loncat tongkat, Selasa (6/11).

Verifikasi Penerima Bidikmisi

Ratusan Calon Penerima Beasiswa Gugur Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) kembali melakukan verifikasi terhadap mahasiswa baru calon penerima beasiswa Bidikmisi. Hasil verifikasi selanjutnya dilakukan penetapan dari pusat.

“Mahasiswa calon penerima beasiswa bidikmisi adalah 875 dan akan diberikan beasiswa sejumlah 752 orang mahasiswa, sehingga Unram melakukan verifikasi,” ungkap Wakil Rektor III Unram Dr. Muhammad Natsir, yang ditemui, Selasa (6/11).

Lebih jauh Natsir menyampaikan ada 875 mahasiswa

baru yang dilakukan verifikasi faktual. Dari jumlah itu, sebanyak 752 orang dinyatakan layak mendapatkan beasiswa.

Sedang 123 orang dinyatakan tidak layak. “Dari jumlah 875, ada 123 orang dinyatakan tidak layak menerima beasiswa bidikmisi,” katanya.

Verifikasi faktual, kata Natsir untuk mengetahui kebena-

ran data yang dikirim mahasiswa bersangkutan. Pihak kampus turun ke lapangan, mengunjungi masing-masing rumah mahasiswa. Mereka yang sesuai dengan data lapangan dinyatakan layak menerima beasiswa. “Lalu diverifikasi oleh kampus apakah layak atau tidak layak,” ungkapnya.

Verifikasi data faktual dari

Kepada Suara NTB, Dosen FH UI Dr. Gemala Dewi menyebut bahwa pihaknya ingin melihat semua hotel patuh terhadap semangat UU Nomor 33 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salah satu yang diatur Ialah tentang pelaksanaan sertifkasi halal bagi hotel.

Selama ini hotel-hotel di Lombok banyak yang belum melalukan sertifikasi halal.

Padahal undang-undang mengatur hal tersebut. Untuk itu tidak ada alasan pihak hotel sebenarnya untuk tidak melakukan sertifikasi halal. ‘’Jadi mudahan dengan adanya pengabdian masyarakat bisa bantu percepatan pengembangan potensi pariwisata halal,’’ harapnya.

Dari catatannya, ada sebanyak 300 hotel di NTB dan se-

Muhammad Natsir (Suara NTB/dok)

Ingin Lebih Baik Gempa, Siswa dalam Bernyanyi Keroncong Dipulangkan Lebih Awal

Mataram (Suara NTB) Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram, Baiq Luqiana Salsabilla Harfi berhasil mewakili Provinsi NTB mengikuti tangkai lomba Seni Suara Keroncong Putri pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas) 2018. Kegiatan itu dilaksanakan diYogyakarta, pertengahan bulan Oktober lalu. Meskipun tidak meraih juara, tapi kemampuannya menyanyikan keroncong menjadi keistimewaan tersendiri.

Baiq Luqiana Salsabilla Harfi merupakan mahasiswi semester III program studi D3 Kebidanan. Ia menceritakan, awal keikutsertaannya di lomba Keroncong di Peksiminas berawal dari dipilihnya ia oleh dosen pembimbing paduan suara di STIKES Yarsi Mataram untuk mengikuti Pekan Seni Mahasiswa Daerah (Peksimida).

“Saya dipilih untuk mewakili NTB ke tingkat nasional. Sebelum itu saya latihan kurang lebih selama satu bulan untuk

(Suara NTB/ist)

Baiq Luqiana Salsabilla Harfi memperdalam keroncong,” kata Luluq, sapaannya.

Luluq mengaku sebenarnya ia terbiasa menyanyikan musik pop bukan menyanyi keroncong. Mahasiswi asal Gerung, Lombok Barat ini juga sempat minder, tapi dengan

motivasi harus memberikan yang terbaik untuk provinsi, maka ia terus berusaha.

Gadis berusia 19 tahun ini mengatakan, awal belajar menyanyikan keroncong ia kaget karena sulitnya menguasai keroncong. Kesulitan pada cengkok dan tempo musik sempat membuatnya bingung. “Saya langsung kaget kok gini ya musikmusiknya. Orang nyanyi keroncong panjang-panjang nafasnya pada saat itu saya langsung mencoba menyanyikannya, pertama kali saya putus asa karena sangat sulit sekali menyanyikan lagu keroncong,” ujar mahasiswi yang aktif di UKM Paduan Suara STIKES Yarsi.

Diakuinya pada saat ini keroncong bisa dibilang tidak ada peminatnya. Ia berharap kepada anak muda agar mau mencoba mendengar lagu-lagu keroncong kembali. “Harapan ke depan saya terutama bisa membanggakan kedua orang tua saya dan saya bisa menjadi lebih baik dalam ajang bernyanyi,” harapnya. (ron)

UI Dorong Semua Hotel di Lombok Disertifikasi Halal Giri Menang (Suara NTB) Pengembangan pariwisata halal di Lombok harus diikuti dengan sertifikasi halal dunia perhotelan.

Namun kesadaran pihak hotel mengurus sertifikasi halal masih kurang. Hal ini mendorong akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) melakukan sosialisasi Pengembangan Potensi Widiya halal Bidang Perhotelan di NTB, Selasa (6/11).

Kegiatan ini bagian program pengabdian masyarakat UI. Setiap tahun UI memiliki program untuk memberikan bantuan bagi masyarakat sekitar dan selanjutnya dijadikan desa binaan, salah satu yang dipilih Lombok.

rumah ke rumah orang tua mahasiswa calon penerima beasiswa dengan kriteria terkait seperti pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua per bulan, jumlah tanggungan, kondisi rumah, kepemilikan aset seperti mobil atau sepeda motor. “Sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan layak atau tidak layak menerima beasiswa bidikmisi tersebut,” jelasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

SOSIALISASI - Sosialisasi Pengembangan Potensi Widiya halal Bidang Perhotelan di NTB yang digelar UI di salah satu hotel di Senggigi, Selasa (6/11). Banyak hotel di NTB yang belum melakukan sertifikasi halal.

bagian besar di Lombok yang belum disertifikasi halal, khususnya sertifikasi halal untuk dapur. Jumlah ini tentu masih sedikit sekali bila dibandingkan dengan yang sudah disertifikasi halal.

“Ada 300 hotel yang belum disertifikasi halal dapurnya. Baru 50 restoran yang telah sertifikasi halal.

Di Senggigi baru 11 hotel yang telah dapat sertifikasi halal padahal sudah banyak diminati,” ungkapnya.

Dengan disosialisasi seperti ada 300 hotel yang belum disertifikasi halal dapurnya, dia berharap dapat membantu pihak perhotelan dalam mengurus proses sertifikasi halalnya. “Paling tidak suasananya nyaman dan aman,” ungkapnya. (dys)

Selong (Suara NTB) Gempa bumi dengan magnitudo 4,6 kembali mengguncang Pulau Lombok, Selasa (6/11) pukul 09:00 Wita. Akibat gempa tersebut, sejumlah sekolah di Lotim memilih memulangkan peserta didiknya lebih awal. Sementara dampak dari gempa masih dalam proses penyerapan informasi dari BPBD. Gempa ini berdasarkan hasil deteksi BMKG berpusat di Kabupaten Lotim berlokasi di darat pada jarak 4 km timur laut Lotim pada kedalaman 10 km. Dampak gempa berdasarkan laporan masyarakat berupa guncangan yang cukup keras dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Lotim serta membuat masyarakat berhamburan keluar rumah, termasuk siswa yang saat itu tengah mengikuti proses belajar mengajar. Mereka kemudian dipulangkan lebih awal.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lotim, Lalu Suandi, mengungkapkan dipulangkannya siswa lebih awal merupakan respon spontanitas pihak sekolah akibat gempa yang terjadi. Termasuk sejumlah wali murid di Kecamatan Sembalun langsung menjemput anaknya ke sekolah dan meminta untuk dipulangkan lebih awal. Hal ini merupakan reaksi masyarakat yang

masih trauma akibat gempa yang terjadi sejak awal.

Meski demikian, sejumlah sekolah di Kecamatan Sembalun tetap belajar seperti biasa.

Mereka tidak khawatir, karena belajar di bawah sekolah darurat atau tenda yang diklaim aman dari gempa.

Sedangkan daru pantauannya, Suandi mengatakan belum menemukan atau mendapatkan informasi terkait adanya sekolah yang rusak akibat gempa yang terjadi pada Selasa kemarin.

Sementara Plt. Kalak BPBD Lotim, H. Lukmanul Hakim, mengaku belum menerima laporan kerusakan akibat gempa, baik di Sambelia, Sembalun dan Pringgabaya. Terkait dipulangkan siswa atau murid lebih awal, menurutnya, karena adanya kekhawatiran orang tua pada anaknya yang sedang belajar. “Sejauh ini belum ada fasilitas umum maupun rumah warga yang mengalami kerusakan,” jelasnya.

Disinggung terjadi longsor di perbukitan yang ada di Kecamatan Sembalun. Lukman mengungkapkan jika hal itu merupakan fenomena yang biasa terjadi ketika gempa terjadi dan perbukitan mengeluarkan debu.

“Ketika longsor disertai air itu yang kita khawatirkan. Tapi ketika gempa lalu timbul debu kemudian hilang. Itu hal biasa terjadi,” ujarnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

JEMPUT ANAK - Sejumlah wali murid di Kecamatan Sembalun menjemput anaknya ke sekolah akibat gempa yang terjadi, Selasa (6/11).

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 7 November 2018

Porprov NTB 2018

Sarana Belum Beres, Penyelenggara Jamin Kesiapan Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto menjamin sarana dan prasarana olahraga untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB sudah siap. Dalam hal ini, meskipun masih ada beberapa sarana olahraga yang sedang dalam perbaikan, namun pihaknya yakin tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan Porprov NTB. “Sarana olahraga yang digunakan untuk Porprov NTB sudah siap. Meskipun saat ini masih ada beberapa Venues yang sedang dalam pengerjaan namun bisa dipastikan akan rampung sebelum Porprov NTB,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang ditemui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (6/11).

Andy yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Porprov NTB itu menjelaskan bahwa masih ada beberapa sarana olahraga yang masih dalam pengerjaan. Terutama arena pertandingan cabor atletik, balap sepeda BMX

dan voli pasir masih dalam tahap pengerjaan. Namun dia memastikan sarana untuk pertandingan tiga cabor itu dipastikan selesai dikerjakan sebelum Porprov NTB dimulai.

“Perbaikan Sirkuit BMX sudah saya minta Bendahara KONI NTB untuk perbaikan lintasan. Hari ini sudah bisa mulai dikerjakan,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa lintasan atletik yang ada di GOR 17 Desember Turide Mataram masih dalam kondisi rusak parah. Namun demikian sirkuit lintasan atletik itu saat ini sedang dibenahi oleh

MASIH DIKERJAKAN - Sirkuit balap sepeda BMX yang pengerjaannya masih dilakukan menjelang digelarnya Porprov NTB pada 9-17 Desember 2018 mendatang.

pihak Dispora NTB. Kabid Sarana dan Prasarana Dispora NTB, Lalu Fatanah mengatakan sirkuit lintasan atletik masih dalam pengerjaan. Kira kira pengerjaannya sudah berjalan 80 persen. Sisa 20 persen dipastikan rampung dalam Minggu ini.

Selain memperbaiki lintasan atletik, pihak Dispora NTB juga akan merampungkan perbaikan sirkuit balap sepeda BMX dan lapangan voli pasir di GOR Turide Mataram.

Dispora NTB mengupayakan pengerjaan tiga sarana olahraga itu akan rampung sebelum Porprov NTB digelar tanggal 917 Desember 2018. (fan)

Mutasi Atlet Harus Ada Rekomendasi Cabor Mataram (Suara NTB) Pihak Chief De Mission (CDM) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018 bertekad akan menjalankan tugasnya dengan baik guna melancarkan pelaksanan Porprov NTB. Mereka menginginkan para atlet yang ingin mewakili kabupatenkota lain di Porprov NTB harus melalui proses mutasi atlet yang benar.

Anggota Tim CDM, Dachlan A. Bandu yang ditemui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa(6/ 11) kemarin mengatakan bahwa terkait mutasi atlet menjelang Porprov NTB sudah dibuatkan aturannya oleh pihaknya. Salah satu aturan yang dibuat adalah terkait mutasi atlet menjelang Porprov NTB sudah ada aturannya.

Menurutnya mutasi atlet menjelang Porprov NTB, di

Mataram, 9-17 Desember harus mendapat rekomendasi dari pengurus cabor kabupaten/kota asal atlet. Bila tidak memegang rekomendasi cabor maka atlet yang bersangkutan harus tetap membela daerah kelahirannya.

“Kita sepakati dalam rapat tim CDM Porprov barubaru ini bahwa mutasi atlet menjelang Porprov NTB harus ada rekomendasi klub atau cabor asal atlet. Bila tidak memegang rekomendasi cabor maka atlet harus tetap membela daerah asalnya,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan Dachlan setelah mendengar beberapa atlet yang hendak pindah membela kabupaten/kota lain menjelang Porprov NTB berlangsung. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa menjelang Porprov NTB beberapa atlet kabupaten/kota

sudah membuat pernyataan sikap ingin membela daerah lain. Hal itu dikarenakan mereka mendapat iming-iming uang dan yang lebih besar dan pekerjaan tetap.

Selain itu alasan para atlet ingin membela daerah lain karena memang atlet yang bersangkutan kurang mendapat perhatian dari kabupaten/kota asal mereka.

“Saya mau bela Loteng di Porprov NTB. Soalnya saya sudah membuat kesepakatan dengan Pengcab PASI Loteng,” ucap atlet asal Kota Bima yang tak ingin disebutkan namannya.

Menurut Dachlan perpindahan atlet menjelang pelaksanaan Porprov NTB harus melalui proses mutasi yang telah dibuat oleh tim CDM Porprov NTB. Bila tidak maka atlet yang bersangkutan harus tetap membela daerah asal.

Salah satu aturan yang memperbolehkan mutasi atlet kata Dachlan harus ada rekomendasi dari cabor yang lebih awal membina atlet. (fan)

(Suara NTB/fan)

Porprov NTB Tembus 4.000 Peserta Mataram (Suara NTB) Setelah merampungkan entry by name atlet, pihak KONI NTB memastikan jumlah peserta Pekan Olahraga

Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018 mencapai 4.000 orang. Jumlah tersebut diakui lebih besar dari peserta Porprov NTB tahun 2014 yang jumlahnya tidak lebih dari 3.000 orang.

“Peserta Porprov NTB tahun 2018 dipastikan mencapai empat ribu lebih orang.

Hal ini adanya penambahan beberapa cabor yang dipertandingkan,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (6/11).

Mantan Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) itu menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah peserta Porprov NTB dikarenakan adanya penambahan jumlah cabor.

Sebagaimana diberitakan, Porprov NTB 2018 akan mempertandingkan 26 cabor.

Dari 26 cabor terdapat tiga cabor yang baru dipertandingkan di Porprov NTB, yakni ca-

yang dipertandingkan di Porprov NTB 2018. Peningkatan peserta yang paling mencolok terlihat di cabor drum band, dimana cabor ini akan melibatkan lebih dari 1.000 atlet.

“Jumlah peserta paling banyak di cabor drum band, soalnya satu kabupaten/ kota saja atletnya lebih dari 100 atlet,” ucapnya.

Di bagian lain, Andy menambahkan pembukaan Porprov NTB akan digelar di Kawasan Wisata Mandalika Lombok, 9 Desember 2018.

Pembukaan Porprov NTB dirangkaikan dengan Hari U l a n g T a h u n ( H U T ) NTB yang jatuh tiap tanggal 17 Desember. (fan) H. Andy Hadianto

bor menembak, muay thai dan drum band. Penambahan tiga cabor yang dipertandingkan di Porprov NTB ini menambah jumlah peserta Porprov NTB. Andy memastikan peserta Porprov NTB tahun 2018 meningkat hingga mencapai 4.000 peserta. Peningkatan jumlah peserta Porprov NTB ini dikarenakan bertambahnya jumlah cabor

(Suara NTB/dok)

Harry Marra akan Beri Pelatihan Pelatih di NTB Mataram (Suara NTB) Kabar gembira buat pelatih-pelatih atletik di NTB. Pasalnya pihak Dispora NTB akan mendatangkan Harry Marra untuk memberikan pelatihan pelatih di Mataram, Senin (12/11) mendatang.

Kabar kedatangan mantan tim pelatih nasional Amerika Serikat di NTB itu disampaikan oleh Asisten Pelatih Pelatnas Atletik, Fadlin kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (6/11) kemarin. “Pak Harry Marra akan datang ke NTB untuk memberikan Coaching Clinic kepada pelatih atletik di NTB,” ucapnya.

Dikatakan Fadlin, Harry Marra bukanlah wajah baru di dunia atletik internasional.

Dia adalah mantan tim pelatih nasional atletik Amerika Serikat yang baru-baru ini sukses didatangkan oleh PB PASI untuk menjadi konsultan pelatih timnas atletik Indonesia.

Mendatangkan Harry Marra ke NTB bukan perkara

mudah. Pasalnya, beberapa negara lain harus mengeluarkan uang tidak sedikit untuk melobi Marra guna menyukseskan prestasi olahraga atletik di berbagai kejuaraan dunia.

Rasa penasaran itu juga disampaikan oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto.

Mantan direktur PT. DMB itu mempertanyakan kedatangan Marra ke NTB. “Siapa yang datangkan H a r r y Marra,” tanyanya ke Fadlin. Pada kesempatan itu Fadlin

mengatakan kedatangan Marra ke NTB atas undangan Dispora NTB. “Pak Marra diundang oleh Dispora NTB untuk memberikan Coaching Clinic di NTB,” terangnya. (fan)

Fadlin (Suara NTB/fan)

SUARA NTB

Rabu, 7 November 2018

Halaman 12

Celah Sengketa Pilkades Serentak Harus Diminimalisir Giri Menang (Suara NTB) Peraturan bupati (Perbup) dan Juklak-Juknis pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Lombok Barat (Lobar) kembali menuai protes.

Perbup dengan Juklak-Juknis pelaksanaan Pilkades dinilai timpang, terutama sekali dalam hal pengawasan dan sengketa.

Seharusnya dalam JuklakJuknis diatur secara jelas mekanisme untuk pengaduan hingga form yang diisi untuk pengaduan. Selain itu, Pilkades serentak ini juga dikritisi terkait DPT. Melihat potensi celah terjadinya konflik dan sengketa ini, pihak DRPD Lobar pun mengingatkan kepada Pemda agar menutup celah tersebut.

Seperti mengemuka pada pelaksanaan sosialisasi

pilkades di Desa Jembatan Kembar Induk, Selasa (6/11).

Disampaikan perwakilan warga, Amri, beberapa hal yang perlu diatensi terkait model dan mekanisme pengaduan sengketa. “Ini kan ada ketimpangan antara Perbup dengan Juklak-Juknis, model pengaduan tidak jelas formnya. Sebab itu penting ketika ada yang melaporkan atau mengadukan sengketa,” jelasnya.

Tidak seperti pelaksanaan Pilkada, mekanisme dan perangkat sudah ada dan jelas.

Ia menyarankan seharusnya pihak panitia pilkades naik di Pemda dan desa membuat juknis dan perbup secara komprehensif. Bahkan Panitia khususnya di desa bisa membuat semacam tatib pelaksanaan Pilkades agar lebih bagus dan mungkin bisa dijadikan pilot project.

Warga lain menyuarakan terkait dampak negatif pilkades, terutama persoalanpersoalan isu atau hoax yang bisa memecah dusun. “Perlu ada tindakan atau sanksi kepada orang bersangkutan yang menyebar hoax,” jelas warga lainnya. Ada juga warga yang menyoroti perihal DPT. Sebab ada warga yang pindah ke

desa namun tak tercatat akibat di KTP belum memenuhi syarat. Padahal warga ini sudah tinggal lama. Warga meminta agar masalah DPT dibenahi sebab menjadi tolok ukur partisipasi pemilih nantinya.

Kasi Pemerintahan Desa pada dinas PMD Lobar, Suhamdi menjelaskan, terkait pemilih sendiri harus kembali ke aturan daftar pemilih.

Bagi warga yang memperoleh undangan memilih dari panitia namun hilang, maka wajib membawa KTP. “Tapi bukan berarti dia tidak terdaftar lalu ujuk-ujuk bawa KTP bisa milih. Ini misal, dikasi undangan oleh panitia namun hilang. Masak tidak boleh memilih, makanya perlu bawa KTP. Walaupun bawa KTP, dia harus terdaftar di DPT. Jangan hanya bawa KTP namun tidak terdaftar di DPT,” imbuhnya.

Menyoal ketimpangan aturan di Perbup dengan Juklak-Juknis terutama menyangkut sengketa, menu-

rut Suhamdi dalam pelaksanaan Pilkades tidak seperti pilkada. Pelaksanaan Pilkades tidak terlalu menekankan ke administrasi yang rigit, sepeti halnya berita acara malah awalnya tidak dicantumkan di Perbup. Namun karena pihak panitia desa meminta agar ada panduan makanya dimasukkan.

Sebab hal semacam ini jelasnya tidak menentukan sah atau tidak sahnya pilkades.

Pemda hanya memberikan jangka waktu kepada panitia desa untuk menyusun jadwal dan tata cara pelaksanaan. “Sama dengan penyelesaian sengketa diatur selisih suara yang bisa mempengaruhi atau disengketakan. Berbeda dengan di KPU sudah menerima aturan di pusat kalau kita Permendagri tidak terlalu detail seperti pemilu,” imbuhnya.

Ia menambahkan terkait penyelesaian sengketa ada aturan tersendiri, itupun yang bisa mempengaruhi hasil. Misalnya selisih Suara 1, namun yang dipersoalkan 3 suara.

Sementara itu kalangan komisi I DPRD Lobar yang membidangi pemerintahan, H. Zulkarnain mengatakan ter-

(Suara NTB/her)

SOSIALISASI - Warga Jakem yang ikut sosialisasi pilkades serentak menyampaikan beberapa kritikan dan saran. kait mekanisme tahapan pilkades itu dilaksanakan sesuai dengan Perbup mengacu aturan di atasnya. Dewan bisa memberikan masukan ke Pemda agar mencegah terjadinya konflik dan sengketa.

“Harus diantisipasi potensi sengketa atau konflik,” ujarnya. Hal ini penting agar tidak terjadi seperti kasus desa Ombe yang diputuskan oleh MK bahwa Pemda kalah.

Menurutnya wadah mengajukan sengketa memang sudah ada diatur UU, menyangkut sengketa Tata Usaha Negara.

Sepanjang itu dilakukan masyakarat tidak masalah. (her)

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HLG STNK R2 HONDA BEAT TH.2015 DR.3037 CN N O K A / N O S I N MHJFP116FK639168/ JFP1E-1638349 NO.BPKB L10762639 AN MUHAMAD WAHYU RAMDHANI HLG D’SKTR JEMPONG KOTA MATARAM

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

HLG STNK R2 HONDA DR 2568 ME NOKA/NOSIN MHIJFW115GK755355/ JFW1E-1765644 NO.BPKB M11446032 AN SUJARMAN HLG D’SKTR JL.TRANSITO KOTA MATARAM

RUPA-RUPA

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

HILANG

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 7 November 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Rabu, 7 November 2018

Harus Berani Tegas RENCANA Pemkot Mataram melakukan pemangkasan PTT (Pegawai Tidak Tetap) cukup mengejutkan. Meski kebijakan yang digagas oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ini tidak populis, tetapi mungkin hal itulah yang perlu dilakukan di Kota Mataram. Jumlah PTT di semua OPD (Organisasi Perangkat daerah) diyakini cukup banyak. Sehingga, kondisi ini membuat Pemkot Mataram kewalahan. Salah satunya tentu soal penggajian.

Seperti diketahui PTT digaji dari APBD Kota Mataram. Ditengah keprihatinan kondisi keuangan daerah, rasionalisasi PTT rupanya menjadi pilihan untuk mengurangi beban daerah. Harus diakui bahwa selama ini, pengangkatan PTT beragam modusnya. Dari OPD yang memang betul-betul membutuhkan pegawai, hingga ulah pejabat yang menitipkan ‘’orang’’ nya di OPD tertentu.

Contoh kecil, pejabat yang ditempatkan di salah satu OPD, tidak jarang membawa orang sendiri sebagai sopir. Akhirnya, sopir bersangkutan terpaksa di-PTT-kan. Demikian pula dengan staf-staf lainnya. Sebetulnya persoalan PTT ini, mirip dengan kasus hororer K2 yang kini penyelesainya seperti mengurai benang kusut. Berawal dari keinginan mengabdi di pemerintahan, hingga dibawa oleh sanak famili mereka yang notabene punya pengaruh di birokrasi.

Yang membedakan hanyalah cara penggajiannya. Gaji PTT dibayar dengan nominal yang jelas yang telah diatur dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Mereka tidak akan menuntut menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) karena mereka menyadari status mereka adalah PTT yang perekrutannya menggunakan sistem kontrak. Sedangkan honorer K2 yang awalnya mengaku ikhlas dibayar berapapun bahkan tidak menuntut gaji, lama kelamaan tidak hanya minta naik gaji tapi juga minta diangkat menjadi ASN. Ini tentu bukan persoalan yang sederhana, mengingat jumlah mereka yang cukup banyak yakni sekitar 600 orang lebih. Akumulasi dari persoalan pegawai non ASN ini sepertinya membuat Pemkot Mataram tersadar bahwa cukup berat beban keuangan daerah yang harus ditanggung dengan banyaknya pegawai tersebut. Apalagi, tidak sedikit dari PTT ini yang tidak jelas apa tugasnya.

Terkadang mereka lebih banyak terlihat menganggur ketimbang bekerja. Langkah Pemkot Mataram yang akan melakukan asesmen terhadap PTT ini, bisa jadi menjadi pilihan yang tepat. Mereka yang tidak memenuhi kualifikasi, harus rela tidak lagi menjadi PTT. Sebelum dilontarkan oleh Kepala BKPSDM, Direktur RSUD Kota Mataram, dr. HL. Herman Mahaputra sudah lebih dulu menyampaikan rencana yang sama, untuk menguradi jumlah pegawai secara bertahap.

Hal ini menunjukkan betapa tidak mudah bagi daerah untuk mengakomodir PTT yang jumlahnya cukup banyak. Karena bagaimanapun juga, keberadaan mereka akan terkait juga dengan kemampuan daerah untuk menggaji mereka. Lagipula jumlah pegawai berstatus ASN dianggap sudah ‘’gemuk’’. Tinggal bagaimana Pemkot Mataram memaksimalkan kerja-kerja ASN tersebut sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Pemkot Mataram harus berani tegas, bahwa jangan ada lagi OPD yang mengangkat PTT. Karena hal itu bertentangan dengan hajat Pemkot Mataram yang akan melakukan rasionalisasi PTT secara bertahap mulai Desember mendatang.

Namun, Pemkot perlu memikirkan juga bagaimana solusi pascarasionalisasi itu. Misalnya dengan memberikan bantuan modal usaha sehingga mereka bisa membuka usaha secara mandiri dan lain sebagainya. (*)

Halaman 14

Kesiapan NTB dalam Implementasi Perluasan Program Mandatori B20 efisit Neraca Perdagangan Indonesia Ketahanan energi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan, terutama energi berupa bahan bakar sebagai penggerak ekonomi nasional. Energi bahan bakar digunakan untuk listrik, transportasi, industri, dan hal lain yang melibatkan teknologi. Penggunaan minyak dan gas sebagai bahan bakar karena mudah penggunaan dan distribusinya. Sehingga tak heran apabila konsumsi migas di Indonesia terus meningkat, sedangkan produksi terus berkurang. Ratarata produksi minyak di Indonesia di tahun 2017 adalah sebesar 798 ribu bopd, sedangkan untuk gas adalah sebesar 6.404 mmscfd1. Terdapat gap yang cukup tinggi antara produksi minyak dengan konsumsi minyak di Indonesia, konsumsi minyak di Indonesia tahun 2017 mencapai 1.6 juta bopd.

Sehingga Indonesia harus mencari sekitar 50% minyak tambahan untuk memenuhi demand minyak Indonesia.

Oleh: Erwan Hermawan Tim Asistensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar USD 155 juta. Tahun 2008 merupakan era dimana kejayaan minyak di Indonesia mulai meredup, neraca migas di Indonesia mulai menunjukkan adanya defisit karena nilai impor migas lebih tinggi dibandingkan ekspor migas. Sejak tahun 2011 hingga saat ini tren ekspor dan impor menunjukkan adanya tren penurunan nilai, namun di periode Januari hingga Juli 2018 neraca migas menunjukkan nilai yang defisit, dengan nilai defisit sebesar USD 10.026,5 juta.

Langkah Antisipasi Defisit Necara Perdagangan Nilai impor BBM terutama jenis solar yang semakin tinggi dan berdampak terhadap neraca perdagangan yang menunjukkan nilai negatif perlu adanya langkah antisipasi. Salah satu cara untuk mengurangi impor BBM terutama solar adalah dengan melakukan subtitusi bahan bakar menggunakan Bahan Bakar Nabati (BBN). BBN merupakan

Sumber: BPS, 2018

Gambar 1. Neraca migas Indonesia 1975 – 2018* *Bulan Januari – Juli 1

SKK Migas, 2017

Kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini tidak lagi mengalami kejayaan minyak seperti di era 1970an, dimana pada saat itu produksi minyak Indonesia mencapai angka 1.7 juta bopd. Sejak tahun 1975 hingga tahun 2007 nilai ekspor migas Indonesia lebih besar dibandingkan dengan nilai impor migas, sehingga neraca migas Indonesia masih belum mengalami defisit. Memasuki tahun 2007 necara sudah hampir defisit dengan selisih nilai ekspor dan impor migas

energi terbarukan yang berasal dari biomasa dan dapat berbentuk cair, gas, dan padat. Salah satu bioenergi yang dapat dimanfaatkan dan berbentuk cair adalah biodiesel yang berasal dari kelapa sawit yang dapat mensubtitusi minyak diesel/ solar. Kebijakan pengembangan energi terbarukan termasuk bioenergi di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dengan tujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri. Untuk menahan agar neraca perdagangan tidak defisit, pemerin-

RADIO

tah mengeluarkan program mandatori biodiesel. Program mandatori biodiesel ini telah diimplementasikan sejak tahun 2015 untuk sektor public service obligation (PSO). Program mandatori biodiesel ini akanterusmeningkatdimanapadatahun 2015 sebesar 15% (B15), kemudian di tahun 2016 menjadi 20% (B20), dan nantinyaditahun2020akanmenjadiB30.

Seiringdenganpercepatanpeningkatanpemanfaatan biodiesel di dalam negeri dan disamping itu pemerintah juga melakukan perluasan penggunaan biodiesel B20 untuk sektor non PSO sesuai amanat Permen ESDM No. 41 tahun 2018.

Kesiapan NTB dalam Implementasi Perluasan Program B20 Banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika melakukan perluasan mandatori B20 untuk sektor non PSO. Kendala aspek teknis perlu diselesaikan dan dicari solusinya. Sejak implementasi awal bulan September, banyak Badan Usaha BBN (BU BBN) yang terkena sanksi berupa denda. Dengan tarif denda Rp. 6000 per liter, maka potensi denda yang diperoleh selama periode bulan September adalah sekitar Rp. 271 miliar.

Besarnya angka denda yang diperoleh ini tak lepas dari kendala teknis, mulai dari kekurangan kapal untuk mengangkut FAME (fattyacidmethylester),kurangnya tangki penyimpanan Pertamina, kurangnya sarana dan prasarana, dll. Sehingga untuk melakukan perluasan mandatori ini salah satu kunci suksesnya adalah melakukan upgrading infrastrukturyang ada, berupa pembangunan kilang penyimpanan tambahan, menambah armada kapal, menambah dermaga, dan pada akhirnya mengarah kepada perbaikan jalur distribusi yang lebih efisien.

Berada di wilayah timur Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi NTB jauh dari supplier FAME. Karena sebagian besar perkebunan kelapa sawit berada di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan, sehingga pabrik FAME terpusat di dua pulau tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama perluasan biodiesel ini untuk sektor non PSO terutama penggunaan B20 untuk bahan bakar pembangkit PLN dan keduapenggunaanB20untuksektorpertambangan. Implementasi di kedua sektor ini tidak mudah, operasional mesin pembangkit PLN yang selama ini meng-

gunakan solar (B0), tentunya akan mengalami kendala teknis. Terutama mesin PLN yang akan sering mengganti filter, karena sifat dari biodiesel yang melarutkan kotoran pada mesin. Di sektor tambang sendiri juga terdapat masalah, karena nilai kalori yang dimiliki biodiesel lebih rendah dari minyak solar, maka daya yang dihasilkan juga lebih rendah. Hal inidikhawatirkanakanmenggangguproses operasional tambang.

Implementasi program ini masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan apabaila akan dilaksanakan di NTB. Fasilitas seperti tangki penyimpanan dengan spesifikasi khusus dan upgrading dermaga di depot-depot Pertamina yang ada di NTB (Depot Ampenan, Badas, dan Bima)serta infrastruktur lain harus dibangun untuk mendukung program ini. Karena kunci dari terlaksananya program ini dengan baik adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai. Insentif juga perlu diberikan kepada pelaku usaha atas kompensasi terhadap kerugian yang ada.

POJOK Pegawai tidak tetap akan dipangkas Angka pengangguran terancam membengkak

*** Gempa 4,6 SR picu longsor di Sembalun Recovery Rinjani semakin lama

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 7 November 2018

Halaman 15

Sisir Belanja Rutin

Proyek Mercusuar STIP Banyumulek Dianggarkan Bertahap Mataram (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengaku pusing juga dengan menurunnya target pendapatan dalam RAPBD 2019, mencapai Rp102 miliar dibandingkan APBD 2018. TAPD terpaksa akan mengorbankan program-program rutin Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggarannya akan diarahkan untuk program-program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd (Zul - Rohmi).

Sekda NTB yang juga Ketua TAPD, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.sc, Ph.D pihaknya akan menyisir belanja-belanja rutin OPD. Seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK) dan lainnya. ‘’Tentu banyak program yang tidak boleh tidak kita anggarkan. Sedang kita evaluasi dengan kawan-kawan di Bappeda,’’ kata Sekda dikonfirmasi di Mataram, Selasa (6/11) siang.

Dalam KUA-PPAS 2019.

Dari sisi pendapatan, RAPBD NTB 2019 terjadi penurunan.

Pada APBD 2018, jumlah pendapatan Rp5,346 triliun.

Sedangkan dalam RAPBD 2019, pendapatan ditargetkan Rp5,243 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan.

Pada APBD 2018, PAD NTB ditargetkan sebesar Rp 1,767 triliun, sedangkan tahun 2019, PAD ditargetkan Rp1,682 triliun.

Berkurang sebesar Rp85 miliar.

Dana perimbangan pada 2018 sebesar Rp3,317 triliun.

Sedangkan pada 2019 Rp3,475 triliun. Naik Rp157 miliar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp260 miliar pada 2018. Dalam RAPBD 2019 sebesar Rp86 miliar, berkurang Rp174 miliar.

Selanjutnya, belanja tidak langsung RAPB 2019 diproyeksi mengalami peningkatan.

Pada APBD 2018, belanja tidak langsung sebesar Rp 3,015 triliun. Sedangkan belanja tidak langsung dalam RAPBD 2019 Rp3,092 miliar.

Bertambah Rp77 miliar.

Sementara, belanja langsung APBD 2018 Rp2,763 triliun, sedangkan RAPBD 2019 Rp2,151 triliun. Berkurang sekitar Rp611 miliar lebih.

Kemudian pembiayaan daerah pada APBD 2018 sebesar Rp 432 miliar lebih. Dalam RAPBD 2019 hanya Rp 20 miliar. Selisihnya dibanding-

kan APBD 2018 sebesar Rp412 miliar lebih. ‘’Memang pendapatan kita yang berkurang dari tahun lalu. Pertama, dulu kita dapat dari DMB, sekarang sudah tak ada. Terus ada pajak dari dana perimbangan, dulu ada sekarang ndak ada. Itu sekitar Rp100 miliar lebih itu (berkurang),’’ jelasnya.

Sekda menjelaskan, prioritas RAPBD 2019 adalah penanganan bencana dan mewujudkan visi misi gubernur dan wakil gubernur. ‘’Prioritasnya ke sana juga (pro gram gubernur baru). Kita harapkan tentu dengan keterbatasan anggaran, itu tetap menjadi prioritas. Sehingga yang kita korbankan program-program rutin di OPD,’’ jelasnya.

Dikatakan, anggaran perjalanan dinas, ATK dan lainlainnya yang bersifat rutin akan dilakukan rasionalisasi atau penghematan. Sekarang,

TP4D Peringatkan Kontraktor RSUD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) memberi peringatan keras kepada kontraktor pelaksana proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Rekanan diminta menyelesaikan pekerjaan pemasangan dinding keramik dengan limit waktu 14 hari.

Proyek ini jadi salah satu kegiatan didampingi TP4D yang diberikan teguran setelah pembangunan Monumen Mataram.

TP4D bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) termasuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memberikan peringatan dengan digelar Show Cause Meeting (SCM) I. Sebuah rapat pembuktian keterlambatan pada konstruksi proyek tersebut, karena pekerjaan tidak se-

suai schedule. ‘’Kita berikan peringatan keras dalam SCM 1. Mereka harus menghilangkan deviasi pekerjaan. Sesuai ketentuan diberikan waktu selama 14 hari,’’ kata Koordinator TP4D Kejari Mataram, Agus Taufikurrahman, SH kepada Suara NTB, Selasa (6/11).

Memang, penyebab keterlambatan sebelumnya dipicu gempa susulan 6,9 Skala Richter (SR) tanggal 19 Agustus 2018 lalu. Akibat getaran hebat gempa, semua dinding keramik di Lantai 4 dan lantai 5 rontok. Meski faktor force majeure namun tetap pekerjaan harus tetap dituntaskan.

Rekanan tetap diberikan teguran untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. ‘’Jadi pekerjaannya dihitung nol lagi. Jadi tetap diberi-

Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2018 Dari Hal. 1 KI NTB juga mendoakan jajaran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) NTB dapat mencapai kualifikasi tertinggi yakni kualifikasi informatif.

Ketua KI NTB Hendriadi, SE, ME, menjelaskan nilai NTB sedikit lagi mencapai kualifikasi informatif. Ia pun optimis, capaian itu bisa diraih dengan kerjasama semua pemangku kepentingan di Provinsi NTB. “Dengan komitmen, koordinasi, dan inovasi layanan informasi yang terus diperbaiki dan ditingkatkan Insya Allah bisa menjadi badan publik informatif,” ujarnya.

Hendriadi menambahkan, untuk mencapai kualifikasi ini, Pemprov NTB perlu men-

ingkatkan alokasi anggaran untuk PPID dan membuat aplikasi berbasis web dan android. Termasuk juga inovasi kebijakan yang mendorong seluruh badan publiknya meningkatkan layanan informasinya.

Selain di tingkat pusat, komisi informasi melakukan evaluasi di tingkat provinsi.

Saat ini, di NTB proses monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik sedang dilakukan pada 46 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 18 instansi vertikal di NTB, 12 partai politik tingkat provinsi, dan 10 kabupaten/kota. Hasil Monev akan diumumkan pada akhir November menunggu proses finalisasi dan rekapitulasi hasil selesai dilakukan di KI NTB. (r/*)

Diduga Jarah Hutan Bangun Rika Dari Hal. 1 ‘’Makanya dalam waktu dekat kita koordinasi dengan Pemprov NTB, Polda NTB, Dishut membahas soal maraknya indikasi Illegal Logging ini,’’ kata Danrem di sela-sela silaturahminya ke Redaksi Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, Selasa (6/11).

Danrem membenarkan, maraknya aksi illegal logging selain mafia kayu, juga kebutuhan masyarakat untuk membangun hunian bagi korban terdampak gempa. ‘’Kenapa marak illegal logging? Karena adanya program Rika ini. Sedangkan untuk kebutuhan rumah Rika itu, kita keterbatasan material kayu di Lombok maupun di Sumbawa,’’ ungkap Danrem.

Ia mengaku sudah mendengar upaya masyarakat berbondong bondong masuk hutan untuk mengambil kayu. Satu sisi aktivitas ini sangat terlarang karena sasarannya hutan lindung. Di sisi lain berkaitan dengan masalah kemanusiaan , karena masyarakat saat ini menjadi korban gempa sehingga menempuh jalan pintas meski itu dilarang. ‘’Jelas dilarang, karena itu kayu kawasan hutan lindung, ini harus kita cegah,’’ tandasnya.

Terbatasnya ketersediaan kayu, ditambah lagi hutan tutupan yang semakin menyempit. Sementara kebutuhan kayu untuk membangun Rika masyarakat terdampak gempa cukup besar. ‘’Kalau kayu kebunnya sendiri ndak masalah. Tapi kalau sudah masuk hutan lindung, kan masalah ini.

Nah, ini lah yang perlu kita bahas bersama dengan Pemprov dan pihak pihak lain. Bagaimana proses penanganannya,’’ ujar Danrem.

Idealnya kayu harus dipasok dari luar daerah.

Khususnya pulau dengan komoditi kayu cukup besar seperti Papua dan Kalimantan. Pola mendatangkan kayu dari luar ini juga perlu dipertimbangkan. Sebagai bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H), pihaknya akan bertindak dalam upaya mencegah laju kerusakan hutan semakin massif.

Namun langkah awal harus digelar rapat bersama.

Sebab jika dibiarkan warga menjarah hutan, akan jadi masalah baru. ‘’Kan kalau banjir, tanah longsor, ini akan jadi masalah baru,’’ tukasnya. (ars)

kan teguran. Sebab harus diselesaikan sesuai perencanaan,” papar Agus.

Tugas kontraktor itu, lanjutnya sesuai hasil SCM 1 harus hilangkan deviasi dengan mengejar keterlambatan pekerjaan. Dengan begitu pihaknya bersama PPK akan menghitung progress pekerjaan. “Hitung ulang progress pekerjaan, baru kemudian direkomendasikan dibayarkan oleh KPA. Pembayaran itu merupakan termin pertama,” tandasnya.

Peringatan keras tidak saja soal penyelesaian pekerjaan, rekanan juga diberikan catatan jika dalam pelaksanaan tidak tuntas. Jika tidak bisa mengejar deviasi pekerjaan, maka direkomendasikan kepada PPK dan KPA untuk tidak dibayar. Rekomendasi pembayaran hanya untuk penggantian material yang dibeli. (ars)

TAPD sedang mengecek atau menyisir belanja-belanja rutin OPD yang dapat dilakukan penghematan.

Mengenai program mencusuar pembangunan Science, Technology, Industrial Park (STIP) Banyumulek Lombok Barat, mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan itu menjadi salah satu program prioritas yang akan dianggarkan dalam RAPBD 2019. Namun, alokasi anggaran untuk pembangunan STIP Banyumulek tak akan dilakukan sekaligus melihat keterbatasan fiskal daerah. ‘’STIP bertahap. Tentu ndak mungkin sekaligus kita anggarkan satu tahun. Tahun ini mungkin Rp30-40 miliar untuk memulai saja dulu,’’ katanya.

Dari desain yang sudah dibuat, kebutuhan anggaran pembangunan STIP Banyumulek sekitar Rp300 miliar.

Menurut Sekda, Pemda akan mengalokasikan dana untuk tahap awal untuk memancing anggaran pusat. ‘’Apakah dari LIPI, Kemenristekdikti. Itu kita harapkan.

Sehingga dari Rp300 miliar itu mungkin porsi NTB, daerah Rp50-60 miliar. Selebihnya kita harapkan dari pusat,” tandasnya. (nas)

(Suara NTB/nas)

PUSAT SAINS - STIP Banyumulek yang akan dikembangkan menjadi pusat pengembangan sains, teknologi dan industri. Beberapa fasilitas sudah terbangun di STIP Banyumulek yang terletak di by pass BIL II Lombok Barat.

Tunggakan Kerugian Rp8,5 Miliar

Aset Empat DPO Diidentifikasi Kejari Mataram

Mataram (Suara NTB) Empat tersangka kasus korupsi masuk dalam catatan Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejari Mataram. Mereka tercatat diantara yang menunggak kerugian negara mencapai Rp 8,5 miliar. Penyidik sedang berusaha mengidentifikasi harta kekayannya untuk disita.

Empat DPO itu diantaranya Ruslan, Hamdun, Rusydan dan Nusyirwan. Total kerugian negara yang tercatat sebagai uang pengganti sesuai hasil audit dan putusan hakim totalnya mencapai Rp 8.500.267.419. Diantara uang pengganti kerugian itu, Kejaksaan Negeri Mataram sudah bisa mengidentifikasi harta kekayaan untuk tersangka Ruslan.

Aset terpidana kasus proyek Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS) ini

merugikan negara Rp 1,3 miliar sesuai temuan BPKP. Kasi Pidsus Kejari Mataram Herya Sakti Saad, SH saat itu menyita aset berupa tanah dan bangunan milik tersangka di Lombok Utara.

Sementara tiga tersangka lainnya dalam kasus berbeda, belum terlihat upaya untuk identifikasi aset untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Keempat tersangka adalah yang tersisa dari sejumlah terpidana dan sudah menjalani proses hukum.

Catatan terakir tahun 2018 , terpidana yang sudah menjalani eksekusi badan sebanyak dua orang. Sudah diputus dan sedang melakukan upaya hukum dua tujuh orang. Sehinga jumlahnya mencapai sembilan orang dan sudah diselesaikan perkaranya hingga incraht lima orang. Empat

Dari Hal. 1

Dari Hal. 1

(Suara NTB/nas)

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, H. Manggaukang Raba dan Kepala ANRI, Mustari Irawan pada acara penyerahan e-arsip di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, kemarin. tas,’’ tandas Wagub.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM menjelaskan lembaga kearsipan di NTB berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bidang kearsipan ada dua, bidang arsip dinamis dan statis.

Ia menyebutkan, jumlah arsiparis di NTB sangat terbatas.

Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB hanya enam orang, OPD lingkup Pemprov 23 orang, Kota Mataram 25 orang.

Sementara kabupaten/kota lainnya masing-masing memiliki arsiparis satu orang. Bahkan ada kabupaten yang tidak memiliki arsiparis. ‘’Dari sisi kualitas, arsiparis ini punya kinerja yang tinggi. Hanya saja belum semua arsiparis bekerja optimal.

Kita launching tertib arsip di NTB,’’ katanya.

Manggaukang mengatakan, ia akan membenahi internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai awal 2019 mendatang. Baru kemudian akan membantu semua OPD melakukan penataan kearsipan. ‘’Arsiparis kami siap membantu semua OPD tertib arsip.Tertib arsip tahun 2023 untuk mewujudkan NTB Gemilang,’’ kata Manggaukang.

Sebagai daerah tujuan wisata, Manggaukang mengatakan akan menjadikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi salah satu destinasi wisata. Pihaknya akan membuat diorama tentang

kait kasus apa, siapa DPO atau tersangkanya, asetnya apa saja. Itu yang jadi dasar untuk identifikasi,’’ kata Agus kepada Suara NTB Selasa (6/11).

Disadarinya dalam Pasal 18 Undang Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika terpidana tidak bisa membayar kerugian negara satu bulan setelah putusan incraht maka jaksa bisa melakukan penyitaan aset.

Penyitaan aset itu ditindaklanjuti dengan lelang untuk menutupi kerugian negara. ‘’Penyitaan aset itu tetap bisa kami lakukan. Namun tahapannya itu, perlu berkoordinasi dahulu dengan Pidsus,’’ pungkasnya. (ars)

Wagub Peringatkan Dinas PUPR dan Perkim

Wagub Minta Masalah Kearsipan Jangan Dipandang Sebelah Mata Prestasi yang telah dicapai memang tidak akan tetap. Tergantung bagaimana usaha untuk mempertahankan atau memperbaiki. ‘’Jika mau bertahan di dalam menjalankan roda pemerintahan ini pilihannya harus lebih baik lagi.

Malu kita melihat kalau sudah naik kemudian jatuh,’’ katanya.

Untuk itu, penataan arsip menjadi pekerjaan rumah (PR) semua OPD. Penataan masalah kearsipan sangat ditentukan oleh para pimpinan OPD dan jajarannya.

Karena setiap OPD memang memerlukan kearsipan yang sangat rapi. Hubungannya langsung pada akuntabilitas. ‘’Kalau memang mau dianggap OPD-nya itu berjalan dengan akuntabel, iya mesti kearsipannya baik,’’ ujarnya.

Wagub mengatakan, penataan kearsipan memang butuh tenaga. Dengan keterbatasan tenaga arsiparis lingkup Pemprov NTB tak lantas kemudian membuat OPD menyerah. ‘’Yang penting kita berusaha. Karena sebenarnya, kita bisa juga. Walaupun sekarang kita belum punya tenaga kearsipan, kalau ada yang perlu kita latih, kita latih. Nanti ada tiga hari ada pelatihan kepada kita dari Arsip Nasional,’’ terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Wagub menantang Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM membenahi perpustakaan dan kearsipan.

Harus ada perubahan yang signifikan, yang bisa dilihat dari penataan kearsipan. Tentunya, kata Wagub, penataan kearsipan tersebut harus mendapat support dari semua OPD lingkup Pemprov NTB. Menurut Wagub, perubahan penataan kearsipan dari masing-masing OPD akan terlihat nanti. Mana yang rapi dan belum rapai masalah kearsipannya akan terlihat. ‘’Itu salah satu menjadi parameter di dalam kita bekerja. Sekarang arsip ndak bisa dipandang sebelah mata.

Karena akuntabilitas tadi.Tidak ada artinya sesuatu yang hebat tanpa akuntabili-

DPO itu adalah yang tersisa dan belum tuntas proses hukumnya. Dari total jumlah tersangka dan terpidana itu, sisa uang pengganti yang belum terbayar Rp 7.477.607.927 ditambah yang sudah diputus mencapai Rp 1.657.181.057.

Sehingga jumlah kerugian mencapai Rp 9.152.788.984. namun yang baru diselesaikan Rp 652.521.565. Sehingga tersisa Rp 8,5 miliar lebih.

Kasi Intel Kejari Mataram Agus Taufikkurrahman, SH mengatakan, harus ada koordinasi internal antara Pidsus dengan Intelijen sebelum melacak harta dan aset tersangka serta terpidana dalam beragam kasus yang ditangani itu. Domain penanganan kasus, katanya ada di Pidsus. ‘’Nanti Pidsus akan mengeluarkan nota dinas ter-

NTB di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Anggaran untuk pembuatan diorama ini sedang diupayakan lewat APBD dan APBN. Kepala ANRI, Drs. Mustari Irawan, MPA menjelaskan masalah kearsipan di Indonesia mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah.

Hal tersebut terlihat dengan adanya UU dan PP mengenai kearsipan.

Menurutnya, masalah kearsipan berhubungan dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Bagaimana membangun sistem aplikasi kearsipan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Ia berharap apa yang telah dicapai NTB tahun 2015 lalu dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Pasalnya, dari 34 provinsi di Indonesia, banyak yang buruk penataan kearsipannya. ‘’Saya sangat berharap sekali, apa yang sudah dicapai, bisa dipertahankan, dikembangkan terus menerus.

Peran kearsipan penting sekali. Arsip adalah informasi. Arsip adalah darah bagi organisasi,’’ katanya.

Diharapkan, seluruh OPD memberikan perhatian ke arsip dinamis. Supaya ketika membutuhkan informasi tak mengalami kesulitan. ‘’Kalau dikelola dengan baik, insya Allah NTB akan tetap WTP. Seluruh OPD peduli terhadap arsipnya,’’ tandasnya. (nas/*)

hal ini akan menjadi bahan penilaian gubernur dan wakil gubernur terhadap pimpinan OPD bersangkutan. ‘’Salah satu penilaian dari kami. Ini ada beberapa PR Dinas PUPR dan Dinas Perkim. Masalah air bersih, jalan dan perbaikan rumah pascagempa. Itu yang belum direspons,’’ tegasnya.

Dalam acara yang bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur itu, Wagub lantas menanyakan apakah ada Kepala Dinas PUPR atau pejabat yang mewakili. Tak ada satupun pejabat dari Dinas PUPR yang hadir.

Wagub lantas meminta setiap ada rapat koordinasi, harus ada absensi Kepala OPD. ‘’Itu PR yang belum diselesaikan dari OPD terkait. Dan saya minta juga kehadiran tiap acara, ada

absennya. Biar kita tahu OPD mana yang hadir dan tidak hadir dalam setiap acara-acara yang kita adakan. Karena setiap acara berkaitan,’’ tandasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Syahdan, MM yang dikonfirmasi mengatakan setiap aduan yang masuk ke NTB Care kaitan dengan bidang ke-PU-an, langsung ditindaklanjuti. Namun terkadang keluhan masyarakat seperti jalan yang rusak, bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Sehingga dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk penanganannya. Ia mencontohkan seperti keluhan mengenai kondisi infrastruktur jalan di Sumbawa, merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. ‘’Kita koordinasikan dengan kabupaten,’’ tandasnya. (nas)

Gempa 4,6 SR Picu Longsor di Sembalun Dari Hal. 1 Dampak gempa berdasarkan laporan masyarakat berupa guncangan dirasakan di wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara V MMI, Lombok Barat dan Mataram IV MMI, dan Lombok Tengah III MMI. Akibat guncangan, bukit di sekitar kawasan wisata Sembalun mengalami longsor.

Kepulan debu dari bukit terlihat sesaat setelah guncangan.

Situasi itu membuat masyarakat setempat panik.

Menurut Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto, longsor itu dipicu guncangan gempa. ‘’Terjadinya (longsor) sesaat setelah gempa bisa kita katakan demikian (longsor),’’ jelasnya.

Kondisi tanah di perbukitan setempat diperkirakan sudah labil akibat beberapa kali gempa sebelumnya. Sehingga diperkirakan, meski tidak ada gempa, longsor akan terjadi jika hujan deras.

Longsor terpantau di Bukit Daun Daun Sembalun. Kejadian ini sudah berulangkali di bukit yang mengitari dataran kawasan wisata alam itu setiap usai gempa dirasakan.

Sementara terkait gempa susulan itu, ditinjau dari

kedalaman hiposenternya, lanjut Agus Riyanto, merupakan jenis gempa dangkal akibat hasil interaksi sesar naik busur belakang Flores (Flores Back Arc Trust).

Sementara pada hari yang sama, setidaknya ada dua kali gempa susulan. Pada pukul 14.12.56 Wita, wilayah Lombok diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisa BMKG menujukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan Magnitude 3,4. Episenter terletak pada koordinat 8,38 LS dan 116,56 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 14 kilometer barat laut Lombok Timur, pada kedalaman 10 kilometer.

Dampak gempa berdasarkan laporan masyarakat berupa guncangan dirasakan di wilayah Lombok Utara II MMI. Pada pukul 14.49 Wita, wilayah Lombok dan Sumbawa juga diguncang gempa susulan. Hasil analisa BMKG menujukkan bahwa gempa ini berkekuatan magnitude 4,8.

Episenter terletak pada koordinat 8,5 LS dan 116,93 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 7 km tenggara Pulau Panjang Sumbawa, pada kedalaman 10 kilometer. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598 suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Mahasiswa Universitas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Mataram (Unram) kemba12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 li mengharumkan nama In12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 donesia dalam ajang kom12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 petisi internasional. Maha12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 siswa Unram bernama 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Parizal Hidayatullah ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 hasil meraih penghargaan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 The Best Resolution Award 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kategori debat di ajang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Asean Student Forum 2018 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 di Universitas Teknologi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Petronas, Perak, Malaysia, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 24 – 27 September 2018.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Mahasiswa Prodi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Matematika itu berhasil 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 menyisihkan 120 delegasi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 lain dari 14 negara. Parizal 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Hidayatullah bersama em12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pat orang tim dari bebera12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pa universitas mengangkat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 topik terkait Sustainable 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Micro, Small, Medium En12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 erproses (MSMEs). Parizal 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Hidayatullah memberikan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 solusi tentang pengelolaan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sampah yang menjadi per12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 masalahan di Indonesia.

HARUMKAN NAMA - Rektor Unram H. Lalu Husni didampingi Wakil Rektor III Muhammad 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “Karena kebanyakan Natsir pose bersama mahasiswa yang mengharumkan nama Unram di Malaysia.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 masalah yang dihadapi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 negara-negara Asean yaitu kesempatan untuk mengikuti SH. M.Hum berpesan kepada kerjanya, Selasa (6/11).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Senada dengan hal tersebut, tentang environment kompetisi internasional di Parizal Hidayatullah untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 (lingkungan) khususnya Malaysia. “Dalam acara ini tidak cepat puas dengan hasil Wakil Rektor III bidang Kema12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sampah, dan kami mem- saya bertemu dengan orang- yang telah diperoleh saat ini. hasiswaan dan Alumni Univer12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 berikan solusi terkait pe- orang hebat dari 14 negara dan “Jangan cepat puas diri atas sitas Mataram, Dr. Muham12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ngolahan sampah melalui bisa bertukar pikiran demi prestasi yang sudah diperoleh mad Natsir , SH., M.Hum ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Bank Sampah yang sudah kemajuan negara masing- tapi terus ditingkatkan dan harap terus bisa melakukan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 diterapkan di Indonesia,” masing. Jadi yang pasti saya memperbanyak mengikuti pembinaan kepada maha12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 semakin mencintai negeriku event tidak hanya di tingkat siswa secara berkelanjutan jelas Pahrizal.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 nasional tapi juga pada tingkat agar mereka mampu menoreh tercinta Ini,” ungkapnya.

Anggota UKM Argu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Rektor Universitas Mat- Internasional,” ungkap Prof prestasi yang lebih baik ke ment Unram ini mengaku 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 senang telah mendapatkan aram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, Husni saat ditemui di ruang depan. (dys/*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

Kerjasama Universitas Mataram dengan Harian Suara NTB

Mahasiswa Unram Raih ’’The Best Resolution Award’’ di Malaysia

(Suara NTB/dys)

(Suara NTB/rus)

RUSUNAWA – Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Desa Labuhan Haji yang sedang proses pembangunan, Selasa (6/11).

Rusunawa Dibangun di Labuhan Haji Selong (Suara NTB) Masih banyaknya warga miskin dan tidak memiliki rumah membuat pemerintah pusat memberikan bantuan rumah susun sewa (Rusunawa). Setelah di Labuhan Lombok, sebanyak 48 unit rusunawa kembali dibangunkan di Desa Labuhan Haji. Rusunawa ini diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lotim, Mudahan, Selasa (6/11) menjelaskan, Rusunawa yang dibangun dengan dana lebih dari Rp5 miliar itu sepenuhnya merupakan proyek pusat. Kabupaten Lotim katanya hanya menerima dalam bentun bangunan sudah jadi dari rumahrumah tipe 36 yang dibangunkan tersebut.

Mudahan menjelaskan, Rusuna-

wa yang ada di lapangan Desa Labuhan Haji itu bisa untuk 48 Kepala Keluarga (KK). “Itu ada dua kamar tidur, lengkap ada dapur dan kamar mandinya,” terangnya. Berbeda dengan sebelumnya di Labuhan Lombok yang tampaknya peruntukannya untuk para bujangan.

Sedangkan di Labuhan Haji bisa nanti ditempati oleh keluarga. Rusunawa di Labuhan Lombok, sambungnya itu merupakan tipe 24.

Tidak ada dapur. Jadi bukan untuk keluarga.

Mengenai pengelolaan, nantinya akan diserahkan nanti kepada pemerintah daerah. Mengenai sewa nantinya diserahkan sepenuhnya kepada pengelola. Memang ada besaran sewa yang harus diserahkan warga yang mendiami rusunawa. Hal ini dimaksud untuk biaya operasional seperti listrik dan air bersih.

Pilihan warga yang menempati rusunawa tersebut tegas Mudahan tetap mengedepankan warga sekitar. Ketika semua warga Labuhan Haji terisi maka bisa dari desadesa sekitarnya yang masuk kategori MBR. Sebelumnya, Kepala Desa Labuhan Haji, Fahmin menaruh harapan besar nanti untuk pengelolaan rusunawa ini bisa diserahkan ke desa.

Rusunawa ini harapnya juga bisa mengedepankan warga Labuhan Haji. Bayangan Kepala Desa, lapangan yang ada di depan Rusunawa itu juga akan ditata dengan baik.

Proyek-proyek yang dikerjakan di Labuhan Haji itu harapannya tidak menjadikan masyarakat sekadar jadi penonton. Saat rampung nantinya, tetap harus mengedepankan warga Labuhan Haji untuk mengisinya. (rus)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Persalinan Gratis di RSUD Selong Selong (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Soedjono Selong mengklaim bahwa pelayanan persalinan gratis untuk ibu bersalin sudah berjalan. Kebijakan ini sudah diterapkan selama dua tahun, terutama untuk jaminan persalinan (Jampersal).

Direktur RSUD R. Soedjono Selong, dr. Karsito menegaskan bahwa Jampersal untuk bersalin sudah tahun kedua berjalan. Sedangkan untuk penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pasien miskin sudah berjalan sejak 1 Oktober 2018 sesuai SK bupati. Dalam penerapannyapun sampai saat ini berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.

“Jampersal sudah berjalan

untuk ke dua tahunnya. Sementara untuk SKTM juga sudah berjalan per tanggal 1 Oktober 2018 lalu sampai sekarang,” terangnya kepada Suara NTB, Selasa (6/11).

Karsito juga membantah adanya penolakan masyarakat bersalin menggunakan SKTM. Dari hasil klarifikasi yang dilakukannya, hanya terjadi kesalahan nama pasien yang berbeda sehingga dilakukan perbaikan

dan saat ini pasien yang bersangkutan sudah dirawat.

“Sudah kami klarifikasi.

Hanya nama pasiennya berbeda dan kita suruh perbaiki saja,”jelasnya.

Ditegaskan Kambali bahwa sudah banyak pasien yang menggunakan SKTM yang dilayani di RSUD R. Soedjono Selong. Dan terkait dugaan penolakan itu dikarenakan adanya perbedaan nama dan tidak ada penolakan. (yon)

HBK Ajak Kaum Milenial Mulai Gaungkan Pertanian Organik Mataram (Suara NTB) Indonesia dengan rangkaian kepulauan nusantara memiliki sangat banyak potensi di sektor pertanian, baik di subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan juga perikanan. Namun, modal alamiah yang terletak di bawah garis khatulistiwa, belum juga membuat bangsa ini bisa meraih swasembada pangan secara utuh.

Sejumlah komoditas yang sejatinya bisa dihasilkan melimpah di negeri ini, justru masih terjadi impor dari negara lain. “Ini yang jadi ironi. Kita ini negara yang sangat potensial di sektor pertanian, tapi justru masih banyak impor dari luar negeri. Padahal seharusnya kita berupaya agar bisa ekspor, karena kita punya keunggulan kompetitif di sektor pertanian ini,” kata Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK), Selasa ( 6/11) Ia mengatakan, salah satu solusi tercepat untuk membangkitkan kembali potensi pertanian yang seolah “tertidur” ini adalah dengan melakukan revolusi pertanian organik. Sebab, salah satu kendala produk pertanian Indonesia sulit menembus pasar mancanegara disebabkan oleh kualitas mutu produk pertanian yang masih rendah dan sarat dengan endapan residu kimia dari pupuk, pestisida, fungisida, dan insektisida yang selama ini digunakan para petani.

Ia mencontohkan, komoditas Kopi di Lombok memiliki keunggulan tersendiri baik varian Robusta, Arabica, maupun Liberica. Namun, produk unggulan ini pada kenyataannya masih sulit menembus ekspor, karena kualitas mutunya yang masih di bawah ambang standar negara-negara maju.

“Kita tidak mungkin bisa ekspor ke luar (negeri), kalau produk komoditi kita masih terpapar residu kimia. Apalagi standar negara-negara maju untuk komoditas yang dikonsumsi masyarakatnya itu sangatlah tinggi, karena mereka sangat peduli dengan kesehatan masyarakatnya. Jadi, solusinya adalah, pertanian organik harus digalakan secara masif di negeri ini,” kata HBK. “Ini juga bagian dari rehabilitasi lahan karena sudah jenuh akibat pupuk kimia. Maka perlu revolusi organik agar kembali produktif lahannya. Baik lahan pertanian, pertambakan,

H. Bambang Kristiono perikanan dan pantai,” katanya. HBK menilai saat ini belum ada upaya yang serius memulai pertanian organik secara massal.

Pemerintah terkesan setengah hati mendorong pertanian organik yang terbukti menjadi daya ungkit peningkatan kesejahteraan kaum tani ini. “Kalau serius, mungkin semua (petani) sudah pakai mesin dan alat pengolahan, sehingga satu Desa atau Kecamatan itu tak perlu pupuk dan obat-obatan kimia dari luar. Ya, sifatnya pendukunglah bukan yang utama kalau diperlukan,” katanya.

Caleg DPR RI dari Partai Gerindra ini mengajak generasi muda dan kaum millenial di Lombok untuk menjadi pioner penggerak revolusi pertanian organik di wilayahnya, yang di kemudian hari bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia.

Ia menegaskan, ke depan kebutuhan-kebutuhan konkret untuk mewujudkan hal tersebut akan diperjuangkan melalui kewenangan legislasi dan anggaran melalui DPR RI nantinya.

“Hal ini harus mulai kita lakukan. Mari generasi muda Lombok, kita bangkitkan semangat revolusi pertanian ini. Dari Lombok, kita berbuat untuk Indonesia tercinta. Dan In Shaa Allah, kita bisa,” ajaknya. (038/*)

(Suara NTB/ist)

Rabu, 7 November 2018