Edisi Sabtu 7 September 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 7 SEPTEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 148 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kelola Aset Pemprov

JPN Rekomendasikan Putus Kontrak dengan Swasta

Mataram (Suara NTB) Jaksa Pengacara Negara (JPN) merekomendasikan agar kerjasama pengelolaan aset milik Pemprov NTB di dua titik di Kota Mataram dihentikan. Pihak swasta dianggap wanprestasi karena tidak kunjung mengelola lahan di lokasi strategis tersebut.

Gubernur Bentuk Pansel Jaring Sekda NTB

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melalui JPN merekomendasikan untuk memutus kerjasama. “Dalam beberapa kali pembahasan, JPN memang selalu menyampaikan itu. Rekomendasinya cabut pengelolaan,” kata Dedi Irawan sesuai informasi dari JPN Datun, Ikhsan Asri, SH kepada Suara NTB, Jumat (6/9) kemarin.

Menurutnya, lahan itu terletak di kawasan strategis Kota Mataram. Seharusnya lahan itu dikelola sesuai perjanjian dan bentuk pembangunannya diserahkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya

produk dan pendapatan dari pembangunan itu akan menjadi pemasukan bagi daerah.

“Karena tidak ada aktivitas ya ini namanya wanprestasi.

Harus diputus kontrak kerjasama,” tegasnya.

Namun sejauh ini belum ada pembahasan lebih jauh soal teknis pemutusan kontrak pengelolaan lahan. Juga belum ada Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemprov NTB untuk pendampingan dalam proses penyelesaian kontrak.

“Jika surat itu ada, kita akan langsung bantu Pemprov selesaikan urusan lahannya,” tegas Dedi Irawan. (ars)

(Suara NTB/ars)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc men1234567890123456789012345678901212 yatakan, telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) un1234567890123456789012345678901212 tuk menjaring Sekda NTB definitif. Nama-nama anggota 1234567890123456789012345678901212 Pansel Sekda atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ini 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sedang dikonsultasikan ke Kemendagri dan Komisi Apara1234567890123456789012345678901212 tur Sipil Negara (KASN).

1234567890123456789012345678901212 ‘’Kita sudah siapkan Panselnya. Mudah-mudahan 1234567890123456789012345678901212 segera. Sudah (dibentuk),’’ kata gubernur dikonfirmasi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212

Lahan itu di Jalan Langko Mataram, eks rumah Dinas DPRD NTB, beberapa meter dari SPBU Pajang Mataram.

Lahan itu terlihat kosong, sebagian sudah dibangun rumah toko (ruko). Satu titik lagi di sudut simpang empat Jalan Bung Karno Mataram, lahan eks Balai Laboratorium Kesehatan.

Menurut juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, status lahan di dua titik itu dalam status pengelolaan pihak ketiga. Namun sudah bertahun tahun lahan itu tidak dimanfaatkan sesuai perjanjian pengelolaan. Untuk itu,

Lahan kosong eks perumahan Dinas DPRD NTB di Jalan Langko Mataram yang statusnya masih dikelola pihak ketiga.

TO K O H

Pemanfaatan Aset Daerah Sulit Berlanjut KERJASAMA Pemprov NTB dengan dua investor yang sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) nampaknya akan sulit berlanjut. Pasalnya, sejak penandatangan MoU pada 10 Juni 2013, hingga saat ini belum kelihatan proses pembangunan di lapangan.

Pada Juni 2013, Pemprov NTB menandatangani MoU dengan PT. Lombok Plaza untuk rencana pembangunan NTB Convention Center (NCC) di lahan milik Pemprov di Jalan Bung Karno Mataram. Selain itu, Pemprov juga menandatangani MoU dengan PT Varindo Lombok Inti (VLI) untuk rencana pembangunan rumah kantor (Rukan), yang kemudian diganti dengan rencana pembangunan hotel pada lahan eks rumah dinas pimpinan DPRD NTB, di Karang Jangkong Mataram.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM menjelaskan nasib kerja sama dengan dua investor yang menjadi mitra Pemda tersebut sudah dibahas bersama Tim Penasihat Investasi Daerah. Untuk pembangunan NCC kemungkinan akan dilakukan pemutusan kontrak kerja sama dengan investor. ‘’Karena ini sudah tidak mungkin operasional lagi sepertinya. Kita akan cabut.

Karena baru MoU saja yang dulu itu. Jadi, dari kesimpulan Tim Investasi Pemda, itu ada kesepakatan dengan kita tindaklanjuti dengan pencabutan,’’ kata Zainul dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (6/9) siang.

Sedangkan kerja sama pemanfaatan aset Pemprov di Karang Jangkong dengan PT. Varindo Lombok Inti, kata Zainul juga sudah dibahas bersama Tim Penasihat Investasi Daerah.

Bersambung H. Zainul Islam ke hal 11 (Suara NTB/nas)

20 Atlet NTB Siap Maju di Pepapernas

NTB Diburu Investor PEMPROV NTB kembali membuka pintu bagi investor asing yang tertarik menanamkan investasi. Kali ini, Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM) dijadwalkan berkunjung ke Lombok untuk menjajaki potensi dan peluang investasi di provinsi yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si menyebutkan, sebanyak 25 orang perwakilan DPIM Bersambung H.Lalu Gita Ariadi ke hal 11

Mataram (Suara NTB) – Atlet terbaik NTB penyandang disabilitas tengah bersiap-siap berlaga pada Pekan Paralympic Pelajar Nasional (Pepapenas) 2019. Sebanyak 20 orang atlet muda NTB akan mengikuti empat cabang olahraga yaitu bulu-

tangkis, boccia, renang dan catur.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd menyempatkan diri mengikuti sesi latihan atlet Pepapernas untuk memberi dukungan, Jumat

(6/9). “Kita merasa senang anak-anak kita merasa bergembira, dan itulah semangat olahraga,” ujar gubernur yang akrab disapa Dr. Zul, Jumat (6/ 9) seusai mengikuti sesi latihan atlet penyandang disabilitas untuk boccia.

Menyampaikan dukungannya un-

tuk para atlet muda yang akan mewakili NTB tersebut Dr. Zul berharap para atlet menikmati proses latihan mereka. Dengan begitu, diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Evaluasi Bank Sampah PEMPROV NTB memperbaiki penyaluran bantuan kepada bank sampah pada tahun 2019. Jika sebelumnya bantuan keuangan dan peralatan kepada bank sampah lewat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Maka, pada 2019 ini penyaluran bantuan keuangan dan peralatan kepada bank sampah akan lewat dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Untuk penyaluran bantuan keuangan atau bansos kepada bank sampah akan lewat BPKAD. Bersambung ke hal 11

LATIHAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd menyempatkan diri mengikuti sesi latihan cabang olah raga boccia bersama para atlet penyandang disabilitas, Jumat (6/9) (Suara NTB/bay)

Catatan BNPB, Lima Daerah Belum Validasi Data Anomali Mataram (Suara NTB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi catatan pada sejumlah daerah terdampak gempa karena belum tuntas melakukan validasi data anomali korban gempa. Sementara daerah yang sudah tuntas hanya dua, Lombok Timur (Lotim) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Hal itu terungkap dalam pertemuan BPBD NTB dengan Sekretaris Utama dan Inspektorat Utama BNPB yang berlangsung di Mataram, Kamis (6/9) lalu.

Hadir dalam pertemuan itu, Kepala BPBD NTB H. Ahsanul Khalik didampingi Tim Pengendali Kegiatan (TPK) rehab rekon pascabencana gempa. Hadir juga Karo Keuangan BNPB dan PJOK

Dana Siap Pakai (DSP).

H. Ahsanul Khalik menyebut, sesuai hasil pertemuan, disimpulkan beberapa poin sesuai yang dilaporkan pihaknya.

Daerah yang sudah tuntas melakukan validasi data anomali adalah KSB dan Lombok Timur. Dua daerah itu sudah tuntas ditindaklanjuti dengan verifikasi oleh BNPB, selanjutnya tinggal pencairan untuk bantuan tambahan sesuai perbaikan data anomali.

Sementara lima daerah lainnya belum dilakukan verifikasi, didorong agar dipercepat. ‘’Untuk KLU, Lobar, Loteng, Sumbawa dan Kota Mataram, belum dilakukan verifikasi oleh Irtama. Karena data yang dikirim masih di Pimpinan BNPB,’’ ujar Khalik.

Bersambung ke hal 11

Pertemuan Irtama, Sestama, Karo Keuangan BNPB RI bersama Kepala BPBD NTB H. Ahsanul Khalik.

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Sabtu, 7 September 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Mutasi Pejabat

Wajib Sosialisasikan Perda MENJADI pemangku kepentingan (stakeholder) di pemerintahan Kota Mataram sudah menjadi kewajiban bersama dalam mensosialisasikan adanya semua peraturan daerah (Perda) untuk mengurangi pelanggaran.

Untuk itu, tugas dari semua jajaran Pemkot Mataram memiliki peran yang sama dalam mensosialisasikan Perda ke tengah masyarakat.

Lurah Rembiga, Sunardi, Jumat (6/9) mengatakan, menjadi kewajiban semua kepala kelurahan yang ada di Kota Mataram untuk mensosialisasikan Perda. “Kita terus sosialisasikan ke tengah masyarakat. Saat ini kan , saya (Suara NTB/dok) sebagai lurah bagaimana ke Sunardi masyarakat, saya juga ada kaling (kepala lingkungan), ibu PKK, Ibu Kader, tokoh masyarakat, dan lainnya juga kita berikan informasi terkait setiap Perda,” katanya.

Salah satu Perda yang perlu disosialisasikan kata Sunardi, Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. “Artinya untuk semua, ada yang perokok pasif dan aktif. Kita beritahu masyarakat, di mana harus merokok.

Sekarang kan di masing-masing instansi itu dibuatkan tempat atau area untuk merokok,” imbuhnya.

Di kantor kelurahan Rembiga sendiri lanjut Sunardi, seluruh jajaran yang bekerja di kelurahan telah disiapkan smoking are. Hal itu demi kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau di kantor lurah Rembiga sendiri, smoking areanya itu di berugak. Sudah dibuatkan untuk area bagi perokok. Kita mulai dari bawah, karena Perda ini kan kita yang buat. Kita laksanakan Perda Nomor 4 tahun 2013 ini,” katanya.

Selain Perda larangan merokok kata Sunardi, Perda nomor 7 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Di dalam perda tersebut, terdapat larangan bagi anak di bawah umur dalam menggunakan sepeda motor. “Dari 2017 kita sudah berantas, kita pernah tangkap sampai jam 16.00 Wita. Anak-anak di bawah umur ini banyak yang balap liar. Mereka di samping melanggar Perda, kan mereka juga mengganggu masyarakat pengguna jalan,” katanya.

Masih tingginya pengguna motor di bawah umur kata Sunardi, seharusnya semua elemen pemerintah Kota Mataram terus gencar melakukan sosialisasi ke setiap sekolah, masyarakat, dan tempat lainnya. Sehingga, lanjut Sunardi, pelanggaran dan kecelakaan yang dapat merugikan anak-anak kita bisa ditiadakan.

“Kalau sudah tahu ada Perda, mari kita saling mengingatkan. Kita sosialisasikan ke masyarakat. Untuk Perda nomor 7 tadi kalau kita lihat di lapangan, risiko tinggi kalau anak-anak di bawah umur mereka sudah pakai motor. Kan belum menguasai medan kalau pakai motor. Yang ke dua mereka belum punya SIM. Untuk itu, kita harus sering turun ke tengah masyarakat,” tutupnya. (viq)

Undang Investor Sebanyak-banyaknya WAKIL Ketua Sementara DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta mengapresiasi kerja-kerja Pemkot Mataram yang telah mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 7 persen. ‘’Kita kan ndak tahu, namanya bencana alam. Pada waktu terjadi bencana gempa bumi, setelah itu angka kemiskinan kembali naik. Sehingga itu menambah angka pengangguran di Kota Mataram,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (6/9) kemarin.

Dewan yang menyadari meningkatnya angka pen(Suara NTB/fit) gangguran pascagempa, I Gde Sudiarta melihat beberapa upaya yang sedang dilakukan Pemkot Mataram dalam rangka memulihkan kondisi masyarakat Kota Mataram. Untuk mengatasi masalah pengangguran ini, menurut Gede Sudiarta, bisa dilakukan dengan mengundang investor sebanyak-banyaknya untuk berinvestasi di Kota Mataram.

Bahkan, anggota Dewan dua periode ini mendorong Pemkot Mataram menciptakan iklim investasi yang nyaman bagi para investor. ‘’Dari segi keamanan, mereka harus terjamin sehingga nyaman berusaha di sini (Mataram, red),’’ ujarnya. Gde Sudiarta menekankan bahwa semua perusahaan yang berinvestasi di Kota Mataram dalam melakukan rekrutmen karyawan diminta proporsional.

Rasio ideal penerimaan karyawan pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Mataram, adalah 60 persen warga Mataram dan sisanya dari luar Mataram. ‘’Mungkin yang lebih dekat persentasenya lebih besar, yang lebih jauh persentasenya lebih kecil,’’ demikian Ketua DPC Gerindra Kota Mataram ini. Gde Sudiarta mewanti-wanti investor yang ada masuk ke Kota Mataram jangan sampai lebih banyak merekrut tenaga kerja dari luar ketimbang memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Mataram.

Orang nomor dua di DPRD Kota Mataram berkomitmen akan mengawasi rekrutmen tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Mataram. Gde Sudiarta tidak ingin masyarakat Kota Mataram hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Pada bagian lain, dia juga berpesan kepada masyarakat Kota Mataram agar mempersiapkan SDM. Karena, kalau SDM masyarakat tidak mumpuni, juga tidak bisa memaksakan kehendak dapat direkrut oleh perusahaan.

Dia mengingatkan generasi angkatan muda Kota Mataram untuk menjauhi narkoba. ‘’Ini akan menjadi salah satu syarat bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Ndak maulah perusahaan kecolongan,’’ cetusnya. Karena, angkatan kerja tidak bisa terserap seluruhnya di pemerintahan. Meskipun tidak disankal bahwa masyarakat masih berorientasi menjadi pegawai pemerintahan. ‘’Tidak bisa semuanya, karena ASN ini terbatas kuotanya,’’ demikian Gde Sudiarta. (fit)

Walikota Belum Setuju Nama yang Diajukan Baperjakat Mataram (Suara NTB) – Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram, telah menyerahkan hasil evaluasi kinerja terhadap puluhan pejabat yang bakal dirotasi maupun promosi. Belakangan, draf nama – nama pejabat tak disetujui.

Pejabat pembina kepegawaian (PPK) mengembalikan untuk dikaji ulang.

Sejak Selasa – Kamis (4-6/ 9), Baperjakat yang diketahui Sekretaris Daerah, Dr. H. Effendi Eko Saswito sibuk menggodok sejumlah nama – nama pejabat yang akan menempati posisi tertentu. Hari pertama rapat baperjakat tidak kuorum. Rapat hanya dihadiri oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Baiq Nelly Kusumawati didampingi Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, H. Ahmad Mujahiddin dan Inspektur Inspektorat, Lalu Alwan Basri. Sementara, tiga

asisten lainnya tidak hadir.

Rapat dilanjutkan di hari Rabu sekitar pukul 14.00 Wita.

Dari hasil rapat kedua itu, Baperjakat menjadwalkan menyerahkan draf mutasi keesokan harinya. Karena diprediksi pengambilan sumpah jabatan digelar Jumat (6/9). Namun

selang sehari, Ahmad Mujahiddin sibuk meminta tanda tangan para asisten.

Dikembalikannya draf mutasi oleh pejabat pembina kepegawaian diakui oleh Nelly. Dia mengatakan, dari hasil telaah Walikota ada beberapa nama yang harus direvisi dan minta diganti. Secara detail penggantian pada posisi apa tidak disampaikan. “Belum. Masih ada yang diperbaiki,”tandasnya.

Baperjakat membutuhkan waktu membahas kembali hasil telaah dari PPK. Kemungkinan

sambung Nelly, pengisian jabatan akan digelar pekan depan.

“Ndak mungkin sekarang. Paling tidak pekan depan,” sebutnya.

Di satu sisi, jabatan struktural eselon II ada tiga yang kosong. Yakni, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tiga jabatan strategis ini ditunjuk pelaksana tugas (Plt) yang masing – masing kewenangan dilimpahkan ke asisten (cem)

Realisasi PBB Tak Mencapai Target

(Suara NTB/viq)

PETIK KANGKUNG – Seorang warga Dasan Agung sedang memetik kangkung tanamannya di aliran kali Jangkuk, Mataram. Dibutuhkan sinergi bersama seluruh warga yang bermukim di pinggir sungai agar tidak membuang sampah sembarangan, agar sungai bisa berfungsi kembali sebagai tempat yang lebih produktif.

Camat Sandubaya Bantah Wilayahnya Miskin Mataram (Suara NTB) Dalam Basis Data Terpadu (BDT) dari Kementerian Sosial, jumlah penduduk miskin per Agustus 2019 tertinggi di Kota Mataram ada di Kecamatan Sandubaya, yakni sebanyak 8.683 KK. Tapi Camat Sandubaya, Saharudin menepis kebenaran data tersebut.

“Kita luruskan dulu, itu gunjang-ganjing saja, kemiskinan di Sandubaya itu adanya urban (masyarakat) yang dari luar. Dia kos atau nyewa di Sandubaya,” tegasnya, Jumat (6/9). Sandubaya merupakan sentra ekonomi di Kota Mataram. Sehingga dalam data BDT tersebut melihat masyarakat itu dari penghasilannya.

“Itu kan banyak yang pindah dari Loteng, Lotim, dan menyewa kos di sana (Sandubaya, red). Jadi kalau penduduk Sandubaya yang miskin di situ, itu tidak benar. Ini adalah penduduk urban,” tepisnya.

Perihal data kemiskinan tersebut, camat Sandubaya sudah menyampaikan kepada semua kepala lingkungan terkait kondisi riil masyarakatnya. “Pendataan sementara akan dilakukan oleh kaling sampai Desember mendatang. Masyarakat yang ada di BDT itu, yang terdata sebagai masyarakat miskin itu bukan penduduk Sandubaya. KTPnya saja bukan di Sandubaya,” jelas Saharudin.

“Inilah makanya kita lihat.

(Suara NTB/viq)

Saharudin Kemarin saya terpukul melihat data tersebut. Saya panggil lurah, penduduk pindahan yang sifatnya sementara. Jadi maaf kalau ada musim paceklik, maka terjadi fluktuasi tersebut.

Yang dari Lotim ke sini, itu persoalan kita,” terangnya.

Tak hanya membantah data BDT, Saharudin akan melakukan revisi data kemiskinan. Saat ini, kita akan cari kebenaran kenyataan di lapangan. Dari semua kelurahan lanjut Saharudin, ditargetkan menyerahkan laporan bulanan untuk data ini yang didapat di lapangan. “Insha Allah akan rampung pada penyusunan anggaran 2020 mendatang. Paling tidak Desember mendatang harus tuntas itu jumlah penduduk

miskin kita,” tuturnya.

Untuk mensinkronkan data di BDT Kemensos dan data dari Kelurahan kata Saharudin, ia akan tetap melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mensinkronkan data yang salah, baik dari pihak lingkungan dan kelurahan.

“Jadi data yang akan kita hasilkan ini tidak akan salah, antara statistik dan data di kecamatan harus berbalas. Kan begitu, kita tidak akan bedakan nanti dengan BDT itu. Tapi akan kelihatan dia datanya,” lanjut Saharudin menjelaskan.

Untuk jumlah kemiskinan yang melebihi angka 8.000 KK di Sandubaya, Saharudin pun memprediksi akibat banyaknya jumlah pindahan menuju Sandubaya. “Cuma dari hasil itu, kita tidak bisa menerka berapa jumlahnya (pindahan, red), tidak bisa kita kira-kira saja. Mohon maaf, para pendatang ini kalau sudah selesai bekerja di Sandubaya, mereka pulang,” katanya.

Tentunya, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin kata Saharudin, pemerintah Sandubaya sendiri sudah menjalankan bantuan-bantuan dari program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. “Untuk kelompokkelompok usaha kecil menengah itu, kita ratakan sekarang, kita berikan dengan dana yang ada, mereka sudah nikmati. Itu kanyataan lapangan kita sampaikan,” tutupnya. (viq)

Lokakarya Mini di Ampenan

Warga Minta Fasilitas Penjualan Ikan Mataram (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram secara bergiliran menggelar mini lokakarya. Pada Kamis (5/9) kegiatan difokuskan di Kampung KB Bahari Sejahtera, lingkungan Bintaro, Kelurahan Bintaro Jaya.

Masyarakat mengharap fasilitas penjualan ikan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPPKB Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia mengatakan, mini lokakarya kampung keluarga berencana dilaksanakan dalam rangka evaluasi program kampung KB yang telah dibentuk sebelumnya. Kegiatan ini sekaligus penyusunan kegiatan partisipatif yang bersumber dari permasalahan di lapangan. Permasalahan di akar rumput dirumuskan untuk dicarikan solusi.

“Mini lokakarya kita gelar di enam kecamatan secara bergiliran,” katanya.

Sejumlah permasalahan ditemukan di kampung KB. Persoalan demikian, dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk ditindaklanjuti.

Pembahasan pada mini lokakarya di Kampung KB Bahari Sejahtera difokuskan

(Suara NTB/ist)

Perwakilan dari DPPKB menghadiri lokakarya mini yang dilaksanakan di Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, Kamis (5/9). Masyarakat mengharapkan peralatan penjualan ikan. pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang pemberdayaan. Masyarakat Ampenan dengan penghasilan sebagai nelayan mengharapkan diberikan fasilitas ekonomi seperti sarana penjualan ikan yang lebih memadai. “Seperti alat tangkap, jaring dan lain – lain,” sebutnya.

Terlepas dari permasalahan kesejahteraan masyarakat.

Kader KB mengidentifikasi persoalan lain seperti anak putus sekolah, rumah kumuh, kasus kekerasaan terhadap anak dan lainnya.

Dari hasil identifikasi persoalan itu akan dilaporkan ke

instansi teknis. Di antaranya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian pula, rumah kumuh dilaporkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan lainnya.

“OPD mana yang bertanggungjawab nanti disepakati dalam pertemuan tersebut untuk diintervensi,” tambahnya.

Ditemukannya berbagai macam persoalan dihadapi masyarakat maka semakin banyak intervensi program oleh OPD. Artinya, kampung KB sebagai miniatur pembangunan menunjukkan keberhasilannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) – Batas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) berakhir Jumat (6/9). Namun realisasi tak mencapai target.

Wajib pajak banyak mengajukan pemohonan pengurangan dengan beragam alasan.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari PBB Rp27 miliar.

Realisasi baru 70 persen atau sekitar Rp17 miliar. Kepala BKD, H. M. Syakirin Hukmi menjelaskan, capaian pada posisi Rabu (4/9) sekitar 70 persen dari target Rp27 miliar.

Wajib pajak dengan tagihan besar sebagian telah melunasi.

“Kalau datanya saya ndak hafal,” kata Syakirin, Jumat (6/9).

Batas akhir pembayaran PBB masyarakat banyak datang melunasi tagihan ke kantor. BKD akan memetakan persentase pembayaran pajak oleh WP besar dan WP kecil.

Hasilnya akan ditindaklanjuti untuk penagihan kembali.

Syakirin mengakui, wajib pajak banyak yang mengajukan penurunan nilai pajak. Administrasi berupa surat permohonan pengurangan pajak telah disele-

saikan terhadap WP. Setelah selesai proses administrasi, BKD tidak akan memberikan pengurangan pembayaran pajak.

“Penundaan bisa selama masih ada batas waktu,” ucapnya.

Masyarakat masih diberikan waktu melunasi tagihan mereka hingga pukul 00.00 Wita. Jika tidak akan dikenakan sanksi denda 2 persen dari tagihan pajaknya.

Kebijakan pengurangan pajak berlaku berdasarkan peraturan Walikota. Kepala daerah memprioritaskan bagi pensiunan mendapatkan pengurangan pembayaran pajak 25 persen. Sementara, rumah terdampak gempa diberikan potongan 25 persen – 100 persen. Pemotongan 100 persen bagi warga yang rumahnya dirobohkan.

Ada juga sebut Syakirin, hotel yang terdampak gempa mengajukan pemotongan pajak. Setelah dikaji termasuk rusak ringan. “Hotel juga ada.

Mereka dapat pengurangan 25 persen,” sebutnya. Untuk mengoptimalisasikan target, pihaknya akan tetap mengingatkan wajib pajak untuk segera menyelesaikan kewajiban mereka. (cem)

(Suara NTB/cem)

MEMBAHAYAKAN - PKL di jalan bebas hamabatan menuju BIL, di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela menjamur.

Aktivitas pedagang membahayakan pengendara. Walikota akan menertibkan PKL dinilai menciptakan kesemrawutan.

PKL di Mataram akan Ditertibkan Mataram (Suara NTB) – Pedagang kaki lima (PKL) kian menjamur di Kota Mataram. Kondisi tak teratur memberi kesan kumuh. Penertiban akan dilakukan agar tak meninggalkan citra buruk bagi pemerintah.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, selain persoalan pengangguran dan kemiskinan jadi prioritas untuk ditangani. PKL juga akan ditertibkan. Aktivitas pedagang berjualan menggunakan fasilitas publik tanpa tertata dengan rapi dikhawatirkan memberi citra buruk bagi pemerintah.

“Saya tidak mau tamu yang datang menganggap kita tidak bisa menangani PKL,” tegas Walikota, Jumat (6/9). Dia mencontohkan, jalan bebas hambatan di Jempong semakin menjamur pedagang.

Kawasan tersebut tidak diperbolehkan untuk berjualan.

Transaksi di pinggir jalan sangat rawan kecelakaan. Dinas Perdagangan, Satpol PP dan instansi teknis lainnya diminta menertibkan.

Penataan PKL diakui Kepala Dinas Perdagangan, H. Amran M. Amin, dirasa menjadi tugas berat ditangani.

Skenario telah dirancang bersama bidang pengembangan perdagangan untuk membuat

roadmap menentukan titik yang boleh dijadikan tempat berjualan. Sehingga, pada saatnya nanti lebih mudah mengaplikasikannya. Roadmap ini akan diperkuat dengan regulasi.

Regulasi ini dikoordinasikan dengan camat dan lurah, agar tidak bertentangan dengan sistem yang dibangun selama ini. “Jujur yang sekarang saja pusing kita melihatnya,” ujarnya.

Dalam peraturan daerah telah mengatur larangan tidak boleh menggunakan badan jalan protokol sebagai tempat berjualan. Faktanya ada saja warga mencari celah dengan alasan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Pedagang perlu perlahan memberikan pemahaman bahwa pemerintah tidak menyediakan tempat relokasi. Lahan merelokasi pedagang juga tidak ada.

Mantan Camat Mataram ini memahami apa yang menjadi kekhawatiran Walikota melihat menjamurnya PKL di hampir semua titik di Kota Mataram. Untuk penertiban akan dikoordinasikan dengan instansi teknis seperti Satpol PP, camat dan lurah. “Bagaimanapun juga pak lurah dan pak camat kita minta membantu kita di lapangan,” terangnya. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 7 September 2019

Soal Penentuan Harga

Perusahaan Tembakau Abaikan Pemerintah Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah telah meminta perusahaan tembakau untuk menentukan harga. Namun hingga saat ini, baru tiga perusahaan saja yang sudah melakukannya. Di Kabupaten Lombok Timur, sudah muncul reaksi. Petani tembakau telah mengadu ke DPRD Kabupaten Lombok Timur tentang rendahnya harga pembelian oleh perusahaan mitra. APTI Provinsi NTB juga sebelumnya mendorong pemerintah bersikap tegas terhadap perusahaan tembakau yang hingga kini belum seluruhnya melakukan rapat harga.

Kepala Dinas Pertanian, (Suara NTB/bul) Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si Suherman melalui Plh. Kepala Bidang Perkebunan, Suherman menyebut, tiga perusahaan yang telah melakukan kesepakatan harga. PT. Jarum, PT. Bentoel dan PT. Sadhana Arifnusa. “Lainnya belum ada. Padahal sudah kita minta untuk menetapkan harga,” terangnya.

Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (6/9) kemarin, Suherman mengatakan, ada 15 perusahaan tembakau yang ada di NTB. Satu diantaranya, PT. Tresno Adi yang tidak melakukan pembelian tahun ini. Ke-14 perusahaan lainnya, PT. Indonesia Dwi Sembilan, PT. Sadhana Arif Nusa, PT. Aliansi One Indonesia, PT. Bentoel Prima. PT. Jarum, UD. Jawara, PT. Budi Jaya Sentosa, PT. Tresno Adi, UD. Nyoto Permadi, UD. Supianto, UD. Bintang Mas, UD. Sumber Rezeki, PT. Indo Kasturi Perkasa, CV. Karya Bersama Sejati dan UD. Surya Tembakau.

Berdasarkan data luas tanam tembakau virginia di Pulau Lombok tahun 2019 di tiga kabupaten, Lombok Timur (14.106 hektar), Lombok Tengah (10.848 hektar) dan Lombok Barat (50 hektar). Dengan produksi diperkirakan sampai 43.757 ton dengan asumsi provitas 1.75 ton/hektar.

Berdasarkan data perusahaan, sasaran tanam dan pembelian oleh perusahaan mitra tahun 2019 ini, PT. Indonesia Dwi Sembilan membeli 1.000 ton, PT. Sadhana 3.000 ton, PT. Aliansi 700 ton, PT. Bentoel 5.498 ton, PT. Jarum 5.499 ton, UD. Jawara 900 ton dan PT. Budi Jaya Sentosa 5.000 ton. “Selain itu, belum ada yang melapor target tanam dan rencana pembelian.

Padahal kita minta terus untuk dilaporkan,” kata Suherman.

Jika dibandingkan dengan prediksi tembakau tahun ini mencapai 43.757 ton. Sementara dari laporan perusahaan yang masuk (7 perusahaan) akan membeli 21.597 ton, maka akan tersisa 22.161 ton.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, bahwa perusahaanperusahaan yang belum mengirim laporan rencana pembelian dapat menampung/melakukan pembelian sebanyak ±20.000 ton.

Terkait harga, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB, H. Husnul Fauzi, berdasarkan komunikasi dengan para petani bahwa harga daun tembakau bawah relatif rendah pembeliannya. Sementara ini dijual kepada pengepul. (bul)

Khawatir PHK Bertambah

SPSI NTB Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Mataram (Suara NTB) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi NTB juga menolak rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. SPSI lebih khawatir, dampaknya akan penambahan jumlah karyawan yang di PHK perusahaan. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB juga menyatakan menolak rencana pemerintah ini. Ditengah beratnya perekonomian.

Yustinus Habur, Ketua Konfederasi SPSI NTB mengungkap kekhawatiran dan beban moral para pekerja.

“Pada dasaranya pekerja sih (Suara NTB/bul) ndak masalah. Karena yang Yustinus Habur bayar perusahaan. Tapi kalau perusahaan bertambah berat bebannya, efek makronya berbahaya ke PHK” kata Yustinus pada Suara NTB, Jumat (6/9) kemarin.

Di beberapa negara tetangga Indonesia, kesehatan rakyatnya ditanggung penuh oleh negara. Jika pemerintah benarbenar menaikkan iuran BPJS Kesehatan, menurutnya negara mengalami kemunduran. Di beberapa negara, pemerintahnya memberikan jaminan kepada penganggur, orang tua, usia 0-1 tahun. Seluruhnya dijamin oleh negara.

Sementara di Indonesia, tanggungan pemerintah melalui subsidi ke ke BPJS Kesehatan baru mengakomodir sebagian kecil rakyat Indonesia. Inilah yang menurut Yustinus pemerintah juga harus mempertimbangkannya. Meskipun, saat ini kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum ada keputusan tetap dari pemerintah. berapa besaran kenaikan dan golongan mana saja yang mengalami kenaikan iuran BPJS. Yustinus mengemukakan kondisi NTB sendiri saat ini.

Setahun pascagempa, di tambah lagi persoalan-persoalan lain yang berkaitan secara nasional PHK mulai diberlakukan oleh perusahaan. “Sudah banyak yang PHK. Saya sedang urus beberapa kasus PHK,” imbuhnya. Artinya, dengan wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, justru akan semakin memberatkan bagi perusahaan.

Pemerintah sejauh ini belum sepenuhnya mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Tidak ada jalan lain, selain investasi dan menggerakkan dunia usaha. “Kalau semua dibebankan lagi kepada perusahaan, kan kasian. Cukup berat. Dari mana uang berputar kalau perusahaan mandek,” imbuhnya.

Ia mengkhawatirkan risiko bagi perusahaan yang saat ini tengah berupaya recovery pascagempa dan peliknya persoalan ekonomi nasional. “Perusahaan baru berusaha tumbuh, lagi aneh-aneh. Memang perusahaan yang membayar, tapi beban psikologis bagi pekerja. Kita menolak (rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan). Meskipun kita belum dapat memastikan apakah pemerintah memberlakukannya,” demikian Yustinus.

Terpisah, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan NTB, I Wayan Sumarjana menjelaskan, sejauh ini pemerintah belum mengambil keputusan apakah iuran BPJS akan dinaikkan atau tidak. Meski begitu, Wayan menjelaskan juga sejak tahun 2014 lalu penyesuaian tarif iuran belum dilakukan sampai tahun 2019 ini. Padahal, setiap dua tahun sekali harus dilakukan peninjauan. “Kami juga masih menunggu dari pusat. Di NTB terdapat sebanyak 1.669 badan usaha yang terdaftar per Agustus. Badan Usaha yang ada di wilayah kami di KLU, Lombok Barat dan Mataram,” demikian Wayan. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Satgas Temukan 123 ’’Fintech Lending’’ Ilegal dan Puluhan Usaha Gadai Bodong Mataram (Suara NTB) Satgas Waspada Investasi dalam penindakannya kembali menemukan 123 fintech lending ilegal dan 30 usaha gadai yang tidak terdaftar di OJK serta 49 entitas penawaran investasi yang tidak berizin. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Tobing dalam keterangan resmi melalui OJK NTB, Jumat (6/9) kemarin mengatakan, keberadaan fintech lending ilegal masih sangat mengkhawatirkan karena jumlah yang beredar di internet dan aplikasi telepon genggam tetap banyak, meski Satgas sudah meminta Kementerian Kominfo untuk langsung memblokirnya.

“Jadi kami mengharapkan masyarakat dapat lebih jeli sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman secara online dengan melihat apakah fintech lending tersebut telah terdaftar di OJK atau belum,” kata Tongam. Satgas juga sudah meminta kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan fintech lending ilegal.

Bank Indonesia juga diminta melarang fintechpayment system memfasilitasi fintech lending ilegal, serta selalu menyampaikan laporan informasi

kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

Sebelumnya, pada 2Agustus 2019, Satgas Waspada Investasi menemukan 143 entitas fintech lending ilegal, namun dalam perkembangannya terdapat tiga entitas yang telah membuktikan bahwa kegiatannya bukan merupakanfintech lendingyaitu Koperasi Syariah 212, PT Laku6 Online Indonesia, dan PT Digital Dana Technology sehingga dilakukan normalisasi atas aplikasi yang telah diblokir.

Satgas Waspada Investasi juga menangani kegiatan Gadai ilegal. Satgas Waspada Investasi telah melakukan pemanggilan terhadap 30 keg-

iatan usaha gadai swasta tersebut untuk menghentikan kegiatan usahanya karena tidak terdaftar dan berizin dari OJK. Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan usaha gadai swasta yang ilegal tersebut.

Daftar gadai tersebut Anugerah Mega Mandiri, BSC Cell, Gadai BPKB jatimakmur, Gadai Cepat, Gadai Dot Cell, Gadai Elektronik Jatinegara, Gadai HP, Gadai Kuning, Gadai Laptop, Gadai Merah, Gadai Nusantara, Gadai Yuk!, gadaibarang.com, HTB Gadai, Pusat Gadai Cikaret, R3 Solusi, Raja Cell, Raja Gadi Mahkota, Satu Celuler,

Sara Cell, Three J, Toko HP Wonderphone, Toko Mas ABC, Toko Mas Buana, Toko Mas Enam, Toko Mas Eropa, Toko Mas Jelita dan Toko Mas Senang Hati.

Satgas Waspada Investasi pada September ini juga menghentikan 49 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dari 49 entitas tersebut diantaranya melakukan kegiatan sebagai berikut, 40 Trading Forex tanpa izin, 3 Investasi uang tanpa izin, Investasi teknologi aplikasi, Jasa penutup kartu kredit, Jasa penerbitan kartu ATM dan Investasi bisnis online.

“Belum ada masuk di NTB, belum ada laporan juga. Tapi masyarakat mesti waspada daftar yang sudah ada,” demikian Kepala OJK NTB, Farid Faletehan melalui Humasnya, Abdul Mannan. Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otori-

(Suara NTB/bul)

Farid Feletahan tas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Kontak OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. (bul)

Pelindo Tegaskan Tak Ada Penahanan Bongkar Semen di Pelabuhan Mataram (Suara NTB) Pelindo III Cabang Lembar memastikan tak ada penahanan bongkar semen di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

Bongkar barang berjalan sesuai mekanisme. Diketahui, dalam beberapa waktu terakhir di pasaran terjadi kelangkaan semen, khusus produksi Indocement. Persoalan inipun menjadi atensi Satgas Pangan.

Kamis (5/9), Satgas Pangan dipimpin Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si dan jajaran, beserta jajaran Reskrimsus Polda NTB, turun langsung AKBP Feri Satriansyah, SH, selaku Kasubdit 1 Indagsi melakukan Sidak ke gudang semen Tiga Roda di Dermaga Lembar.

Sidak dilakukan untuk memastikan perihal kelangkanaan semen Tiga Roda di pasaran.

Tim ditemui unsur pimpinan PT Indocement di Lembar. Kepada Satgas Pangan, manajemen membenarkan terjadi kelangkaan semen Tiga Roda. Disebabkan adanya maintenance pada pabrik induk di Kalimantan Selatan. Sehingga terjadi pengurangan jatah ke jaringan pasar di Indonesia.

Distribusi ke NTB sementara ini diatasi dengan pengisian dari Citeurep Jawa Barat. Namun salah satu penghambat pendistribusian semen akibat kecilnya kapasitas bongkar pada pelabuhan barang Lembar. Akibat penambahan bongkar kapal muat orang sehingga berpengaruh pada bongkar barang terutama bongkar kapal pengangkut semen.

Padahal semen telah berlabuh siap dibongkar. Untuk Semen Tiga Roda, stok untuk Pulau Lombok 36.000 ton per bulan. terdiri dari pengiriman

(Suara NTB/bul)

BONGKAR SEMEN - Bongkar semen di Pelabuhan Milik Pelindo III di Lembar. lewat tanjung priok 20.000 ton dan Kalimantan 16.000 ton.

Untuk semen Bosowa, stok 30.000 ton per bulan terdiri dari 20.000 kemasan sak dan 10.000 ton curah dan pendistribusiannya normal.

“Tim tetap melakukan koordinasi dan pemantauan harga dan stok dalam rangka stabilisasi harga semen agar tetap stabil dgn pihak-pihak terkait,” demikian Hj. Selly. Jika terjadi kenaikan harga semen di lapangan, kata kepala dinas adalah ulah oknum pengecer (toko). Sebab ditingkat distributor dan agen tidak mengalami kenaikan. “Toko memberlakukan kenaikan karena aji mumpung,” jelas Hj. Selly.

Untuk persoalan semen ini, lanjut kepala dinas, yang per-

lu di carikan solusinya adalah dermaga bongkar muat barang yang hanya satu dermaga beroperasi. Itupun digunakan juga untuk penumpang. Yang terjadi, saat sedang bongkar semen, tiba-tiba kapal penumpang masuk, kapal semen yang bongkar tertunda untuk bongkar penumpang orang. Padahal, saat ini semen dan pupuk juga menjadi prioritas bongkar. Apalagi semen curah juga sangat dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan rumah tahan gempa.

Masih menurut Hj. Selly, dermaga milik Pelindo dan ASDP saat ini padat.

Diperkirakan efek dari kenaikan harga tiket pesawat. Permintaan semen saat ini sedang tinggi. Bila bongkar distop, oto-

matis akan mengganggu pasar.

Sementara General Manajer Pelindo III Cabang Lembar, Erry Ardiyanto menjelaskan.

Pelindo III mengelola 4 dermaga di Lembar. DN 1 Panjang 100M untuk B/M general cargo dan petikemas. DN 2 Panjang 110M untuk B/M curah cair dan curah kering pupuk dan Kapal Roro. Dermaga Lokal untuk panjang 150M untuk B/M curah kering.

Dermaga Mooring Buoy Indocement dan Bosowa. “Dan sampai dengan hari ini ada 3 kapal semen yang sedang melakukan Bongkar di Pelabuhan Lembar,” terangnya.

Erry juga membantah kabar tentang penahanan bongkar di Pelabuhan Pelindo.

Justru jika otoritas menahan

bongkar akan mengakibatkan kerugian bagi Pelindo sendiri.

Bongkar berjalan sesuai mekanisme. Erry juga menyebut permintaan semen tahun ini cukup tinggi.

Dilihat dari historis bongkar di Pelabuhan Lembar, sampai dengan bulan ini ratarata 60.000 ton/bulan. Baik bagian kargo maupun semen curah. “Hanya saja sebulan kemarin sedikit penurunan.

Untuk tahun lalu diambil rata-rata 50.000 ton/bulan.

Terjadi kenaikan bongkar dibanding tahun ini. Setiap ada kapal datang membawa Komoditi semen, maka langsung dilayani. Dan bongkar harus sampai habis agar pasar juga tidak terganggu,” demikian Erry. (bul)

Hari Pelanggan Nasional

Telkomsel Sebar Ragam Hadiah dan Paket Khusus 4G Mataram (Suara NTB) Memperingati Hari Pelanggan Nasional yang ke-16 pada tanggal 4 September tahun 2019 ini, Telkomsel mengapresiasi seluruh pelanggan setianya dengan menghadirkan sejumlah program penawaran spesial. Diantaranya melalui paket Data #Harinya4G, yakni kuota internet khusus 4G sebesar 4GB seharga Rp10.

Selain itu, sepanjang Bulan September pelanggan juga berkesempatan meraih ragam hadiah melalui penukaran Telkomsel POIN dalam program Terimakasih Pelanggan!, POINtastic Deal, Customer Day di GraPARI, September Lucky Draw, dan Scratch & Win!.

Direktur Sales Telkomsel Ririn Widaryani dalam keterangan tertulis 4 September kemarin mengatakan, apresiasi tertinggi Telkomsel untuk seluruh pelanggan yang selama ini telah setia mempercayakan solusi kebutuhan komunikasinya dengan memanfaatkan ragam layanan dan produk Telkomsel.

“Kepuasan pelanggan selalu menjadi prioritas dan bagian terpenting di setiap langkah Telkomsel yang senantiasa mengedepankan prinsip customer-centric. Dengan semangat membangun digital telco company, Telkomsel berupaya untuk terus memberikan apresiasi kepada seluruh pelanggan dengan memberikan manfaat yang mampu menjawab seluruh kebutuhan pelanggan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Bentuk apresiasi Telkomsel diwujudkan melalui berbagai

program khusus di Hari Pelanggan Nasional 2019. Seperti pada penawaran paket data #Harinya4G, Telkomsel menghadirkan paket kuota data khusus di jaringan 4G sebesar 4GB yang bisa diperoleh cukup dengan harga Rp10. Selama penawaran paket data #Harinya4G pelanggan dapat bertransaksi satu kali dalam periode sepanjang tanggal 3-5 September 2019. Seluruh pengguna layanan prabayar dan pascabayar Telkomsel dapat membeli data #Harinya4G melalui aplikasi MyTelkomsel atau UMB (USSD Menu Browser) di *363#. Pelanggan dapat menikmati layanan internet berkualitas melalui jaringan 4G Telkomsel dengan coverage terluas yang mencapai sekitar 95% wilayah populasi di Indonesia.

Sedangkan untuk penukaran hadiah menggunakan TelkomselPOIN, bisa diikuti pelanggan sepanjang bulan September 2019, meliputi lima program reward. Pertama, program Terimakasih Pelanggan!, pelanggan yang telah berlangganan layanan Telkomsel selama lebih dari satu tahun dapat menukarkan TelkomselPOIN miliknya dengan berbagaireward menarik, mulai dari kuota internet, paket berlangganan portal berita di Kompas.id dan Tempo, paket berlangganan video entertainment HOOQ dan Viu, voucher game di DuniaGames, hingga diskon di berbagai merchant restoran pilihan, penyedia paket perjalanan wisata, hingga e-commerce. Telkomsel akan mengirimkan SMS bagi

pelanggan setia yang berhak mendapat kesempatan untuk memperoleh hadiah di program Terimakasih Pelanggan!.

Kemudian, pelanggan dapat menukarkan TelkomselPOIN melalui aplikasi MyTelkomsel atau UMB di *700#.

Selanjutnya ada POINtastic Deal yang merupakan program flash deal melalui aplikasi MyTelkomsel. Dengan menukarkan TelkomselPOIN, pelanggan Telkomsel berkesempatan untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik, mulai dari smartphone, smartwatch, saldo LinkAja, voucher Shopback, hingga kuota data.

Program POINtastic Deal juga akan berlangsung 35 September 2019 dengan periode satu jam di tiap harinya.

Sedangkan di sejumlah titik layanan GraPARI juga diselenggarakan kegiatanCustomer Day GraPARI yang merupakan program penukaran Telkomsel POIN. Pelanggan akan dipandu oleh customer service dalam melakukan penukaran hadiah.

Melalui momen Hari Pelanggan Nasional 2019 ini juga, Telkomsel maksimalkan untuk memberikan nilai lebih ke pelanggan dengan menggelar September Lucky Draw. Program undian berhadiah tersebut dilakukan dengan menukarkan poin sebanyak-banyaknya melalui aplikasi MyTelkomsel maupun UMB di *700#. Sejumlah hadiah tersedia meliputi saldo LinkAja, voucher hotel, smartphone, sepeda motor, kamera mirrorless, hingga paket wisata.

September Lucky Draw akan

(Suara NTB/ist)

SAPA PELANGGAN - Manager Direct Sales and Customer Care Operations Bali Nusra, Erlina Rosita (tengah) menyapa pelanggan di Hari Pelanggan Nasional berlangsung selama 16-30 September 2019, dengan pengumuman pemenang pada 6 Oktober 2019. Selain itu terdapat Scratch & Win! pada aplikasi MyTelkomsel yang memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk menukar poin dengan kupon yang memiliki berbagai macam hadiah tersembunyi di baliknya.

“Melalui seluruh program spesial yang dihadirkan, Telkomsel berupaya untuk

menjadikan Hari Pelanggan Nasional sebagai momen untuk terus mengakselerasikan kebahagiaan bagi pelanggan secara berkelanjutan. Telkomsel pun berupaya untuk terus menjaga semangat yang sama dalam menghadirkan layanan dan solusi terdepan bagi pengguna Telkomsel di seluruh Indonesia,” imbuh Anandoz Bangsawan selaku GM Consumer Sales Telkomsel Regional Bali Nusra. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 7 September 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kemarau Panjang Terjadi Ketidakpastian Investasi SEJUMLAH masalah masih terjadi di Lombok Timur yang berbenturan langsung dengan investor.

Masih ditemukan ketidaknyamanan para penanam modal. Kondisi inilah yang menjadi pemicu ketidakpastian dalam berinvestasi.

Hal ini diakui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim, Muksin.

Ditemui di kantornya, Jumat (6/ 9), Muksin mencontohkan investasi bidang pariwisata di wilayah Lotim bagian selatan.

Lotim bagian selatan dis(Suara NTB/rus) ebut menjadi daerah incaran Muksin para investor yang akan membangun hotel. Selatan memang merupakan daerah yang kaya dengan potensi wisata pantai yang indah. Pantai-pantai di Lotim bagian selatan ini sudah mendunia. Salah satunya sederetan pantai menawan di Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Akan tetapi, sambungnya, begitu investor masuk banyak ditemukan masalah. Di antaranya pembangunan masih semrawut dan melanggar aturan tata ruang. Membangun di pinggir pantai yang sejatinya tidak diiizinkan secara aturan.

Tidak sedikit investor yang berminat ini merasa tidak nyaman setelah mencoba datang. Hal ini terjadi katanya karena ulah dari sejumlah oknum yang diduga bermain-main. Upaya penertiban harus dilakukan, khususnya bangunan-bangunan yang tidak berizin.

Terhadap bangunan-bangunan liar dan melanggar tata ruang ini sebutnya banyak ditemukan. Bangunan liar di pinggir pantai ini harus ditertibkan agar tidak merusak pemandangan dan melanggar tata ruang.

Ketidakpastian dalam berinvestasi inilah yang terkadang juga membuat tidak sedikit investor yang maju mundur. Maju berinvestasi akan tetapi karena merasa tidak nyaman kemudian memilih mundur secara perlahan.

Kenyamanan investasi harus dibangun di Lotim. Masyarakat tempat lokasi objek wisata akan coba diberikan pemahaman dengan baik, sehingga bisa menerima kehadiran investor ini dengan baik pula. Ketidaknyamanan dalam berinvestasi ini juga terjadi karena terbentur persoalan lahan. Tanah-tanah di wilayah selatan ini terjadi lonjakan harga yang cukup besar. (rus)

Distan Lotim Intensifkan Pantau Lahan Pertanian Selong (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Lombok Timur (Lotim) terus melakukan pemantauan terhadap kondisi pertanian menyusul musim kemarau yang masih berlanjut. Pemantauan lebih diintensifkan dengan disebarnya pegawai petugas lapangan (PPL) di masing-masing kecamatan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian Lotim, H. Moh. Abadi, kepada Suara NTB, Jumat (6/9).

Dijelaskannya, kekeringan di bidang pertanian ketika ada tanaman dalam suatu petakan sawah. Namun ketika suatu lahan kering, namun tidak ada tanaman, maka kondisi tersebut bukan ranah dari Dinas Pertanian. Dikatakan kekeringan dalam pada lahan pertanian apabila pada pagi hari tanaman segar, kemudian pada siang dan sore hari layu.

Maka hal itu menandakan terjadinya gejala kekeringan.

“Namun sejauh ini belum ada laporan masih petugas lapangan di 21 kecamatan yang mengawasi masalah kekeringan,” terangnya.

Pihaknya juga secara aktif memantau kondisi cuaca dengan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sehingga kondisi terkini terkait prakiraan cuaca dapat diketahui.

Namun kondisi kemarau saat ini masih tergolong normal dan

lahan pertanian masyarakat masih aman dengan ditandainya masyarakat masih bisa bercocok tanam sebagaimana mestinya sesuai dengan kondisi lahan pertaniannya.

Misalnya untuk di wilayah utara, petani masih bisa bercocok tanam padi, selatan tembakau dan jagung. Sehingga pada dasarnya faktor cuaca tidak terlalu menjadi persoalan bagi para petani dewasa ini, terlebih lagi apabila air pada saluran irigasi sewaktuwaktu dapat mengalir sesuai

kebutuhan petani. “Dari hasil monitoring kita, belum ada kita temukan lahan pertanian yang mengalami kekeringan.

Dan juga belum ada laporan yang masih dari petugas di lapangan,” jelasnya.

Disebutkan, luas lahan pertanian padi di Kabupaten Lotim sendiri sekitar 20 ribu hektare dan tembakau seluas 12 ribuan hektare. Selebihnya merupakan tanaman bervariasi seperti jagung, cabai, melon dan lain sebagainya. Bahkan saat ini petani sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca jenis tanaman yang harus ditanam.

Kendati demikian, ia mengimbau kepada para petani agar tetap berkoordinasi dengan petugas di lapangan. Adapan wilayah yang rawan mengalami keringan

Bijak Kelola Sampah

Tak Dipilah, Dinas LH Tolak Angkut Sampah

Langgar Perizinan

Penambang MBLB akan Ditutup Selong (Suara NTB) Tambang pasir atau Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang dilakukan di Desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel dan Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba itu akan ditutup. Saat ini sedang dalam proses melengkapi syarat-syarat administrasi berupa rekomendasi dari instansi terkait, termasuk rekomendasi dari kepala desa lokasi tambang dan kecamatan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim, Muksin saat dikonfirmasi, Jumat (6/9), menegaskan, aktivitas penambangan di dua desa tersebut ditemukan sudah melanggar kewajibannya sebagaimana tertuang dalam klausul perizinan. “Tambang itu telah menimbulkan pencemaran,” akunya.

Saat ini, tambahnya, persoalan tersebut sedang menggelinding di tengah masyarakat. Para petani yang ada di lima desa sudah melayangkan pengaduan ke pemerintah provinsi. DPMPTSP Lotim sudah sepakat saat rapat di provinsi beberapa waktu lalu untuk segera diproses penutupan.

Muksin tidak menampik munculnya masalah pencemaran akibat penambangan, karena jarang diawasi. Persoalan tersebut pun katanya harus segera disikapi agar tidak berkelanjutan dan menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat.

Menurutnya, ada tiga perusahaan tambang pasir, CV. Sukaria Lombok, Mustaqim dan Hanafi yang beroperasi di Mamben Baru dan Kalijaga Timur diminta tidak bermain-main lagi soal izin. “Saya sudah minta agar tidak dimain-mainkan perizinannya dan prosesnya di desa juga harus cepat,” tegasnya.

Diakui sampai saat ini, rekomendasi pembatalan rekomendasi awal belum dikeluarkan oleh desa. Sementara, masingmasing desa yang ketepatan berlokasi ini diminta segera membuat rekomendasi sesuai hasil kesepakatan dengan pemerintah provinsi. Di mana soal izin ini diproses selanjutnya oleh provinsi yang mengeluarkan izin. “Saya rasa tidak sulit untuk mengeluarkan izin ini,” ucap Muksin.

Soal tambang, sambungnya tidak bisa hanya menguntungkan satu desa sementara desa-desa yang lain banyak terdampak, sehingga para kepala desa yang ketepatan lokasi tambang diharapkan tidak mempertahankan status rekomendasinya.

Keluhan petani akibat tambang MBLB ini diakui sudah cukup lama. Pengakuan dari petani, sudah tiga tahun terjadi. Saat petani protes penambangan dihentikan. Akan tetapi kembali berulang dan terkesan main kucing-kucingan dengan petani. “Nantinya tidak boleh lagi ada yang main kucing-kucingan,” tegasnya.

Instansi di lingkup Pemkab Lotim sudah sepakat untuk mencabut rekomendasi awal, yakni rekomendasi dari Izin Lingkungan Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Rekomendasi dari DPMPTSP dan rekomendasi dari Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim.

Terpisah, Kepala Desa Kalijaga Timur, Abdul Manan mengakui adanya protes keras petani akibat penambangan yang dilakukan di desanya. Hal ini berimbas pada tuntutan penutupan tambang. Harapannya, soal rencana pencabutan izin ini bisa dianulir dan dilakukan perbaikan dulu cara penambangan. Pihaknya mengharapkan penambangan tetap berlangsung dengan catatan tanpa mengganggu pertanian.

Penambangan inginnya tidak lagi menimbulkan limbah air yang keruh yang membawa material karang yang merugikan petani. Kades mengatakan ia sudah berusaha untuk mengumpulkan lagi para penambang ini agar melakukan penambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diakuinya, kegiatan tambang galian C di desanya seluas 3 ha ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADES).

Desa Kalijaga Timur ini memberlakukan retribusi sebesar Rp 5 ribu per dump truck pengangkut pasir hasil tambang. Dalam sehari rata-rata 50 kendaraan keluar masuk. Besaran retribusi ini dinilai terlalu kecil. Sempat diminta Rp 10 ribu sekali pengangkutan. Akan tetapi, pihak penambang tidak sepakat.

Salah satu penambang, Damia, sebelumnya mengakui kekeliruannya dalam melakukan penambangan. Tidak saja dirinya, kekeliruan cara penambangan dilakukan juga penambang yang lain. “Ini akibat ketidaksadaran dari para penambang,” demikian akuinya. (rus)

(Suara NTB/rus)

KELUH - Lokasi tambang pasir di Desa Kalijaga Timur yang dikeluhkan petani, karena dianggap telah mencemari lingkungan.

(Suara NTB/yon)

H. Moh. Abadi lahan pertaniannya di wilayah Sakra Timur, Sakra Barat, Jerowaru dan Keruak. (yon)

(Suara NTB/rus)

RTG - Inilah RTG di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur yang dibangun menggunakan dana BUMDes.

Bangun RTG Pakai Dana BUMDes Selong (Suara NTB) Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membangun Rumah Tahan Gempa (RTG) warganya dengan menggunakan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDesa Kembang Kuning ini langsung bertindak sebagai aplikator.

Demikian penjelasan Kepala Desa Kembang Kuning, H. Lalu Sudjian pada Suara NTB, Jumat (6/9).

H. Lalu Sudjian menyebut akibat gempa bumi 2019 lalu sebanyak 132 rumah warganya terkena dampak.

Masing-masing 32 unit yang mengalami rusak berat, 16 unit rusak sedang dan sisanya rusak ringan.

Untuk itu, ujarnya, dari dana BUMDes, Kembang Kuning menggelontorkan Rp 1,05 miliar untuk menuntas-

kan 21 unit RTG. Sementara sebelumnya sudah ada 11 unit RTG dibangun dengan menggunakan aplikator lain di luar BUMDes. Menurutnya, pengajuan sebagai aplikator ini sudah melalui tahap pengusulan juga, seperti aplikator lainnya ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). ‘’Digunakannya BUMDes karena kami ingin memberdayakan masyarakat langsung,’’ ujarnya.

Selain itu, pemberdayaan yang dilakukan ini bertujuan dengan membangun, kualitas bahan bangunan yang digunakan bisa dikontrol, seperti pilihan kayu. Apalagi di Kembang Kuning ada tukang kayu yang dipercaya lebih baik kualitas pekerjaannya. Di samping itu, pihaknya ingin memberdayakan

BUMDes. Di mana, bahan bangunan seperti semen bisa diambil langsung di toko BUMDes. Penanganan lewat BUMDesa ini bukan asal tunjuk. Namun melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ‘’Dulunya memang tidak diperbolehkan. Belakangan kemudian BUMDes diperbolehkan untuk turut menjadi aplikator,’’ tambahnya.

Pengerjaan pembangunan RTG lewat BUMDes diyakini juga akan lebih detail, karena bisa dilakukan pengawasan lebih ketat langsung oleh penerima manfaat rakyat. Selain itu yang mengerjakan adalah tukang-tukang yang ada di Desa Kembang Kuning dan bisa dipercaya.

“Jaminan kualitas itu yang kita utamakan,” papar Sudjian. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Setiap kantor, instansi ataupun pengelola objek wisata diminta untuk bijak mengelola sampah dari sumbernya. Dalam arti, sampah yang diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (LH PKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk diangkut sudah terpilah (organik dan anorganik). Jika tidak demikian, maka Dinas LH menolak untuk mengangkut sampah tersebut.

Peringatan itu ditegaskan Kepala Dinas LH PKP, H. Rusdi, ST. MM., Jumat (6/9). Rusdi tegas, bahwa untuk pengendalian sampah yang baik harus dimulai dari pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

“Kita mengajak stakeholder bijak kawasan dalam mengelola sampah. Kalau tidak bijak, tidak kita angkut,” tegasnya.

Bijak kawasan, ditegaskan Rusdi, bahwa sampah haruslah sudah dipilah. Sampah organik dimasukkan dalam satu tong, dan sampah plastik pada tong yang lain. Pihaknya pun sia memberikan formula yang menjadi contoh penampungan apapun jenis sampah.

Kecenderungan yang dijumpai Dinas LH, perilaku pengelolaan sampah baik di tingkat rumah tangga, sekolah, maupun instansi masih belum mengarah pada kesadaran pemilahan sampah.

Untuk hal ini, ia berharap pimpinan OPD terkait, pengelola kawasan wisata, maupun pimpinan sekolah, mulai mengarahkan jajarannya.

Di lingkup sampah rumah tangga sendiri, Dinas LH sudah mengintervensi dengan membina Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) selaku mitra dinas. Sayangnya, KSM ini belum seluruhnya terbentuk di semua kecamatan dan desa.

“Rata-rata KSM yang sudah terbentuk sedang kita bina, KSM inilah yang nantinya bertanggung jawab di kawasannya,” sambungnya.

Rusdi optimis, dengan pola penanganan sampah yang digalakkan melalui keberadaan UPTD Persampahan, pengelolaan akan lebih terarah.

Terlebih lagi, pihaknya sudah konsultasi ke BPKP terkait rencana pengelolaan UPTD dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). (ari)

Fadil, Penderita Kanker Lidah Diduga Miliki Narkoba, Dua di Desa Rempung Butuh Pengobatan WNA Dibekuk Kepolisian Fadil, salah satu warga RW Dana Mulia Dusun Rempung Timur Selatan Desa Rempung Kecamatan Pringgasela butuh perhatian untuk kesembuhannya. Pasalnya, ayah tiga orang anak ini selama enam bulan terakhir mengalami kanker lidah.

Penyakit ini pun membuatnya kondisinya semakin parah, bahkan tidak bisa berbicara dan berjalan.

SURIAH, istri Fadil menuturkan, jika suaminya mengeluhkan sariawan sekitar 6 bulan lalu. Kala itu, pengobatan yang dilakukan secara medis hingga tradisional. Namun tidak perubahan yang didapatkan. Bahkan, kondisi lidahnya semakin membesar hingga divonis mengidap penyakit kanker lidah setelah diperiksa oleh pihak medis. Dari pengobatan yang dilakukan, penyakit kanker lidah yang diderita oleh suaminya tak kunjung menuai perubahan. Bahkan secara fisik semakin parah.

Fadil yang semula bekerja sebagai tukang ojek saat ini hanya terbaring lemas di tempat tidurnya tanpa bisa berbicara dan berjalan. Bahkan 4 bulan ini sudah tidak bisa makan nasi. Tubuhnya yang semakin lemas dan sekitar 1 bulan terakhir ini segala kebutuhannya bergantung pada istri, anak dan keluarganya yang lain. Badannya hanya mengandalkan air gula sebagai asupan gizi yang dikonsumsi setiap hari.

“Jika dia butuh sesuatu, dia menulis caranya di buku yang

(Suara NTB/yon)

BUTUH PERHATIAN - Beginilah kondisi Fadil, warga RW Dana Mulia Dusun Rempung Timur Selatan Desa Rempung Kecamatan Pringgasela yang membutuhkan perhatian pemerintah kita sediakan,” tutur Suriah pada Suara NTB, Jumat (6/9).

Pihak keluarga sangat berharap kesembuhan dari Fadil yang merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan tiga orang anaknya. Terlebih tiga orang anaknya saat ini masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Saat ini persoalan yang dihadapi tidak adanya biaya pengobatan dan kesanggupan pihak keluarga apabila dirawat di rumah sakit, karena semua anggota keluarganya perempuan. “Jujur yang menjadi kesulitan kami ketika membawa kesana kemari, berjaga di rumah sakit. Kami di sini semua perempuan,” akunya.

Sementara Kepala Wilayah Dusun Rempung Timur Selatan Desa Rempung, Muzani, mengatakan dari pemerintah desa sejak awal sudah membawanya untuk berobat baik ke rumah sakit. Dari pemerintah desa siap menfasilitasi apabila pihak keluarga sewaktu-waktu kembali berkenan membawa Fadil ke rumah sakit. “Kita meminta kepada pihak keluarga untuk memperhatikan bapak Fadil.

Jika memang harus dirujuk, pemerintah desa siap memfasilitasi dan menyediakan mobil ambulans,” terangnya.

Hal senada disampaikan, Kepala Desa Rempung, Umar Ubaid, gerakan peduli, Fadil diinisiasi oleh pemerintah desa dan mendapat respons positif dari masyarakat dan berbagai kalangan.

Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat, menyarankan supaya masyarakat yang sakit harus dibawa ke rumah sakit daripada harus dibiarkan terbaring di rumah. Jika sudah di rumah sakit, barulah akan dibantu oleh pemerintah apa-apa yang menjadi kebutuhannya. Dikatakannya, masyarakat yang sakit membutuhkan kesembuhan dan bukan uang. Jika sudah sembuh barulah dibantu dengan biaya.

“Masyarakat kita yang sakit butuh tindakan, bukan makan. Apalagi kanker lidah tidak mungkin butuh makanan. Silakan dibawa ke rumah sakit bila perlu langsung ke RSUP. Pihak keluarga bisa berkoordinasi dengan puskesmas terdekat,” sarannya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Utara kembali mengamankan pelaku yang diduga memiliki narkoba.

Kali ini, pelaku adalah 2 Warga Negara Asing (WNA), masingmasing Michael Christopoher Roy (26) dan Daveis Mellichein Rose (26). Kedua pelaku berkebangsaan Australia.

Kepada wartawan, Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Suryono, SIK., M.Hum., melalui Kasat Narkoba Polres Lombok Utara, Iptu Remanto, Jumat (6/9) mengungkapkan, kedua pelaku diringkus di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang. Pelaku diamankan pada Kamis (5/9) dini hari, sekitar pukul 02.20 WITA. Kronologis penangkapan kedua turis asing itu, bermula dari patroli rutin anggota Polsubsektor Gili Indah. Sesampainya di depan Hotel Blue Marlin, anggota patroli melihat adanya sinar lampu senter di bawah pohon Sentigi, lalu anggota patroli mengecek langsung sumber sinar senter tersebut dan menemukan 2 orang WNA yang se-

dang duduk di lokasi tersebut.

“Keduanya sedang melinting rokok yang diduga jenis ganja, lalu tim patroli mengamankan kedua orang WNA tersebut ke Pos Polsubsektor Gili Indah,” ujar Remanto.

Selanjutnya, di Pospol Gili Indah, kedua pelaku digeledah. Polisi menemukan satu buah paket yang diduga narkoba jenis ganja beserta dengan 1 bungkus kertas yang digenggam Christopoher.

“Akhirnya pada Kamis pagi, sekitar pukul 08.00 WITA anggota polsubsektor membawa ke 2 orang WNA tersebut kePolsek Pemenang untuk diamankan,” imbuhnya.

Dari tangan pelaku, aparat berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 poket diduga ganja, 1 buah kertas rokok, 2 buah handphone, 1 buah dompet yang berisikan uang tunai Rp 1,269 juta, Master Card, Id Card, SIM, Mata Uang Laos sejumlah 500, mata uang Malaysia RM 5, dan Mata Uang Thailand 2.200 Bhat. “Pelaku akan kita proses lebih lanjut,” tutupnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

BARANG BUKTI - Barang bukti narkoba yang berhasil diamankan Polres Lombok Utara terhadap 2 WNA di Gili Trawangan.

SUARA NTB Sabtu, 7 September 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Bukit Batu Kelambu

”Negeri di Atas Awan” Ala Desa Giri Sasak Lokasi wisata baru di Lombok Barat (Lobar) terus bermunculan.

Baru-baru ini, salah satu lokasi wisata Bukit Batu Kelambu yang ada di Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan viral di media sosial, sehingga menyedot banyak pengunjung. Hingga saat ini ada 800 lebih pengunjung yang datang menikmati indahnya alam pegunungan, lembah serta jalur trekking di lokasi wisata yang dibuka secara swadaya oleh warga setempat.

KEUNIKAN yang dimiliki kawasan ini, pengunjung bisa merasakan sensasi di atas bukit seperti di negeri di atas awan. Lokasi wisata ini pun dinamakan oleh pengunjung, “Negeri di Atas Awan”, ala Desa Giri Sasak. Keunikan ini pun mengundang penasaran dari pengunjung baik lokal bahkan mancanegara.

Kepala Desa Giri Sasak Hamdani mengatakan, pembenahan lokasi wisata ini dilakukan swadaya oleh pemuda yang tergabung dalam pokdarwis desa setempat. Para pemuda mulai merintis dengan membersihkan dan membuat jalan setapak menuju atas bukit. “Sejak enam bulan lalu lokasi wisata ini dirintis oleh pemuda pokdarwis kami, tanpa memikirkan upah, tapi mereka memikirkan ke depan,” jelas dia.

Lokasi wisata ini mulai booming di media sosial sejak adanya mahasiswa menggelar KKN di desanya bulan Juni-Juni lalu. Mahasiswa inipun naik ke lokasi dan mengunggah pemandangan lokasi ini di media sosial. Semenjak diunggah, lokasi wisata inipun mendadak viral.

“Para pengunjung pun berbondongbondong ke sana,”jelas dia.

Sejauh ini jumlah pengunjung sudah mencapai 800 orang, per pekan ada 70-80 orang yang datang ke lokasi tersebut. Kebanyakan pengunjung ini kata dia berasal dari Mataram, Lotim dan Loteng ada juga dari daerah Sumbawa. Selain itu ada wisatawan asing dari beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Swiss.

Keunikan yang menarik bagi pengunjung kata dia, di lokasi ini para

pengunjung bisa mencari ketenangan karena kondisi di atas bukit yang sepi dan tenang. Yang luar biasa kata dia pemandangan pada alam hari, terlihat hamparan awan di sekililing dari atas bukit. Kemudian menengok ke bagian bawah, terlihat lampu –lampu rumah warga, seperti bintang dari kejauhan. “Kalau malam dan pagi hari sangat luar biasa, makanya disebut lokasi ini negeri di atas awan,”jelas dia.

Luas lahan yang ada di lokasi puncak bukit itu sekitar 1 hektare, lokasi ini dipakai pengunjung untuk kamping dan membuat tenda tempat menginap.

Rencana ke depan, pihaknya akan menyiapkan wahana memanah sambil berkuda di lokasi ini. Karena di lokasi ini ada lahan yang potesial dijadikan wahana memanah dan berkuda, karena kondisi lahannya datar (tanah lapang). Untuk fasilitas pendukung, kata dia, pihaknya akan menyiapkan kamar mandi dan WC sederhana dulu, sebab ia ingin agar lokasi imi tetap alami. Untuk mendukung fasilitas dasar di lokasi itu, pihaknya berharap ada bantuan pemda agar membangun. (her)

(Suara NTB/ist)

PEMANDANGAN - Pemandangan di atas bukit Batu Kelambu Desa Giri Sasak. Lokasi wisata yang menyedot pengunjung ini dinamakan “Negeri di Atas Awan”.

Sumbang Pengangguran Terbuka Mengerucut ke Humaidi SIAPA kandidat calon kepala daerah yang bakal diusung Partai Golkar di Pilkada Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mulai menemukan titik terang. Di mana, nama Ketua DPD II Partai Golkar Loteng H. Humaidi, disebut-sebut menjadi kandidat terkuat. Namun peluang bagi kader partai yang lain untuk bisa diusung oleh partai beringin, belum sepenuhnya tertutup.

Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng, H. L. Kelan, S.Pd., yang dikonfirmasi Jumat (6/9), tidak menampik kalau peluang Ketua DPD II (Suara NTB/kir) Partai Golkar untuk diusung H. L. Kelan di Pilkada Loteng mendatang yang paling besar dibandingkan dengan nama-nama lainnya yang sempat muncul, seperti H. Ahmad Puaddi FT maupun H. Azis S. Idrus.

“Jika melihat hasil pemilu lalu, H. Humaidi sudah punya modal dukungan yang cukup besar. Dan, hal itu bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk mengusung H. Humaidi di Pilkada Loteng mendatang,” ujarnya.

Di internal pengurus DPD II Partai Golkar Loteng, H. Humaidi juga mendapat dukungan cukup besar. Dengan kata lain, di internal pengurus pun sebenarnya sudah mengerucut ke satu nama, walau secara hitung-hitungan politik semua masih bisa berubah. Pasalnya, keputusan soal siapa yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang tetap ada di tangan DPP. Sementara pengurus daerah dalam hal ini hanya bisa mengusulkan calon atau kandidat kepala daerah yang akan diusung. ‘’Tapi tentu pertimbangan pengurus daerah tetap akan sangat menentukan sikap dari pengurus pusat. Karena yang lebih tahu kondisi dan peta politik di daerah, ialah pengurus daerah sendiri,’’ ujarnya.

Soal posisi yang diicar, Kelan menegaskan Partai Golkar memastikan akan mengincar posisi calon Bupati Loteng, bukan calon Wakil Bupati. Hal itu juga bisa menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan mitra koalisi di Pilkada Loteng nantinya.

Dalam hal ini, ujarnya, Partai Golkar hanya akan berkoalisi dengan partai politik yang mau untuk posisi calon Wakil Bupati Loteng, karena posisi calon bupati jadi target Partai Golkar. “Siapa partai politik mitra koalisi kita di Pilkada Loteng mendatang, ialah yang mau untuk posisi calon wakil bupati,” tambahnya.

Artinya peluang koalisi dengan Partai Gerindra sudah tertutup? Kelan mengaku besar kemungkinan, karena Partai Gerindra juga mengincar posisi calon bupati. “Kan tidak mungkin ada partai yang sama-sama mengincar posisi calon bupati berkoalisi,” jawabnya politis.

Yang paling penting, tambah Wakil Ketua DPRD Loteng Sementara ini, Partai Golkar tidak mau mengulangi catatan negatif di Pemilu yang baru lalu. Di mana untuk pertama kalinya Partai Golkar kalah perolehan suara pemilu di Loteng, sehingga Partai Golkar menargetkan menang di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. (kir)

Ribuan Lulusan PT dan SMK Nganggur Tiap Tahun

Giri Menang (Suara NTB) Ribuan lulusan Perguruan Tinggi (PT) dan SMK di Lombok Barat (Lobar) menganggur tiap tahun. Pasalnya pertumbuhan angkatan kerja tak sebanding dengan penyiapan lapangan kerja. Hal ini salah satu penyebab naiknya angka pengangguran di daerah ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lobar, Rusditah mengatakan posisi saat ini pengangguran terbuka naik menjadi 3,32 persen. Naiknya ini pengangguran ini akibat tingginya angka lulusan angkatan kerja baik PT dan SMK. “Angkanya 2.500 orang per tahun, sementara pertumbuhan angkatan kerja ini tak sebanding dengan penyiapan lapangan kerja. Ini sebagai penyebab pengangguran naik,” jelasnya, Jumat (6/9).

Langkah untuk menekan pengangguran ini pihaknya

sekembalinya ke daerah mereka bisa menjadi pengusaha dan membuka lapangan kerja sendiri. Pihaknya memberi dukungan dalam hal membantu untuk bisa menyiapkan SDM para calon tenaga kerja. ‘’Kami tidak saja mengeluarkan tenaga kerja ke luar negeri saja, namun berupaya meningkatkan produktivitas dalam daerah. Apalagi, tantangan ke depan 2021 ada MotoGP dan Gili Mas. Apa kontribusi kita? Jangan sampai kita sekedar melihat,” jelas dia. (her)

(Suara NTB/ist)

LEPAS - Kepala Disnaker Lobar Rusditah saat melepas puluhan peserta magang dan pelatihan ke Jepang, Jerman dan Bandung Jawa Barat.

Golkar LobarAkui SK dari DPP Belum Turun RSUD Praya Persiapkan Giri Menang (Suara NTB) DPD II Golkar Lombok Barat (Lobar) menegaskan belum ada SK penetapan posisi Wakil Ketua DPRD Lobar. Seperti diklaim bahwa SK itu telah diperoleh Imam Kafali. Sampai saat ini SK dari DPP belum keluar. Tarik ulur SK Golkar ini dinilai bentuk Golkar tidak komitmen dan konsisten. Pasalnya dua kali SK ini dikabarkan keluar, akan tetapi sampai saat ini belum ada kepastian, sehingga hal ini justru semakin menghambat agenda penting di Pemda Lobar.

Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD II Golkar Lobar, Adi Subardi ketika dikonfirmasi terkait kabar SK dari DPP membantah bahwa SK tersebut telah keluar. Pasalnya, hingga kini pihaknya belum menerima

Sejumlah Sekolah di Lobar Masih Belajar di Tenda Giri Menang (Suara NTB) Ratusan murid yang berada di empat sekolah di Lombok Barat (Lobar) masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) di bawah tenda. Selama satu tahun lebih, anak-anak ini belajar di tenda, lantaran gedung sekolahnya yang hancur akibat gempa belum juga diperbaiki.

Seperti halnya di SDN 2 Gerimak Indah Kecamatan Narmada. Kondisi inipun mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua DPRD Lobar Sementara Hj. Nurul Adha. Pemda dinilai kurang memprioritaskan pembangunan fasilitas untuk kepentingan pendidikan. ‘’Ini persoalan pendidikan anak-anak kita terus tidak diprioritaskan,” kritik politisi PKS ini saat dikonfirmasi, Jumat (6/9).

Ia pun mempertanyakan mengapa perbaikan fasilitas yang cukup penting itu belum dilakukan. Padahal ia melihat perbaikan rumah gempa saja sebagiannya sudah terealisasi. Ia mengaku siap mengawal jika pihak eksekutif sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan gedung sekolah untuk 4 sekolah itu di tahun depan.

Bahkan ia memastikan harus terealisasi di tahun itu juga.

Mestinya perbaikan gedung sekolah itu menjadi prioritas, sehingga dengan begitu berbagai

membuka lapangan kerja untuk memberi peluang kerja tidak saja di lokal, namun nasional namun ke luar negeri.

Seperti pelepasan 15 orang yang magang ke Jepang dan Jerman, Kamis (5/9) lalu.

Dari 15 orang yang magang ini, kata dia, terdiri dari dua orang ke Jerman dan 13 ke Jepang. Selain ke luar negeri, ada juga 10 orang yang dikirim pelatihan ke BLK Bandung. Ia berpesan kepada mereka agar menjaga nama baik Indonesia dan nama baik NTB. Dia berharap nantinya,

SK itu. Bahkan belum ada yang menerima SK DPP Golkar itu.

Iapun balik bertanya dari mana kabar itu.”Kata siapa ? DPD II tidak ada yang menerima itu (SK), belum ada sampai detik ini,” tegasnya, Jumat (6/9).

Ia tidak mengetahui mengapa hingga kini DPP Golkar pusat belum juga mengeluarkan SK itu. Padahal sebelumnya informasi itu dijanjikan 5 September lalu. Pihaknya pun tidak berani berspekulasi siapa dari ketiga nama yang sebelumnya diusulkan memperoleh SK itu. Termasuk untuk Imam Kafali. Sebab jika benar SK itu sudah keluar tentunya sudah diterima pihaknya. “Kita tidak tahu siapa yang akan terima itu (SK).

Sampai detik ini belum ada SK ini,” imbuhnya.

Ia pun heran mengapa ada isu yang mengatakan Imam Kafali sudah menerima SK itu. Bahkan demi memastikan itu ia langsung menghubungi kader Gokar yang sedang barada di Jakarta. Dan hasilnya hingga kini memang SK itu belum keluar.

Iapun membantah jika SK itu sengaja belum diserahkan untuk membuat pembahasan KUA PPAS terus molor. Ia bahkan kembali menegaskan

jika hingga detik ini SK itu belum keluar.”Belum ada sampai detik ini,” tegasnya.

Ketua DPRD Lobar Sementara, Hj. Nurhidayah mengaku pihaknya masih menunggu SK Golkar itu. Pihaknya berharap agar SK itu bisa segera diterima sekretariat. Ia menjelaskan jika SK itu sudah diterima pihaknya akan segera melakukan paripurna penetapan dan pengusulan kepada pihak provinsi.

Di mana nantinya pengusulan itu melalui bupati kepada gubernur. Barulah setelah itu dilakukan pelantikan pimpinan definitif. Ia pun berharap pelantikan definitif itu akan bisa dilakukan pada dua pekan lagi.

“Biar cepatlah jalan agendaagenda ini,” harapnya Hal senada juga disampaikan Plt Sekretaris DPRD Lobar, Aisyah Desilina D, jika pihaknya juga masih menunggu SK Golkar tersebut. “Kita masih menunggu kapan SK itu keluar,” kata dia.

Ia pun mengaku mendegar informasi jika SK penunjukan itu sudah keluar Kamis (5/9) malam lalu. Namun pihaknya tidak bisa menetapkan tanpa adanya bukti fisik yang diterima.”Tidak berani kita (tetapkan), belum kita terima surat rekomendasi,” imbuhnya. (her)

Naik Status

Praya (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Lombok Tengah (Loteng) dipastikan batal turun kelas setelah mengajukan keberatan ke pemerintah pusat.

Bahkan pihak RSUD Praya malah sedang mempersiapkan diri untuk naik status.

Demikian ditegaskan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Jumat (6/9).

Sebelumnya, RSUD Praya dinyatakan turun kelas setelah proses validasi Kementerian Kesehatan. Dari rumah sakit tipe C ke rumah sakit tipe D. Namun setelah mengajukan keberatan, status RSUD Praya dinyatakan tetap tipe C. “Untuk status RSUD Praya, setelah diajukan keberatan dinyatakan tetap, tidak jadi turun,” ujarnya.

Pascapenetapan tersebut, tambahnya, RSUD Praya saat ini tengah mengupayakan untuk bisa naik status ke rumah sakit tipe B. Dan, untuk itu persiapan sudah mulai dilakukan dengan memenuhi persyaratan agar bisa sebagai rumah sakit tipe B. Ia menjelaskan, dari sisi kriteria RSUD Praya sebenarnya sudah bisa memenuhi kriteria sebagai rumah sakit tipe B dan

tinggal beberapa persyaratan saja yang harus dipenuhi. Misalnya, beberapa alat kesehatan pendukung, seperti CT Scan serta sejumlah alat kesehatan standar lainya.

“Untuk CT scan akan dibeli tahun ini. Anggarannya pun sudah masuk di APBD Perubahan tahun 2019,” terangnya.

Kalau semua peralatan standar sudah terpenuhi, maka ke depan RSUD Praya tidak perlu lagi merujuk pasien yang butuh layanan CT scan. Justru dengan kenaikana tipe itu nantinya, RSUD Praya harus siap sebagai rumah sakit rujukan.

Kalau dari sisi ketersediaan tenaga kesehatan, tegas Nursiah juga kita sudah terpenuhi. Untuk dokter spesialis, semua sudah ada. Artinya, tinggal melengkapi beberapa persyaratan lagi. Kalau sudah begitu, RSUD sudah bisa mengajukan kenaikan kelas.

“Target kita tahun depan, semua persiapan sudah tuntas. Sehingga bisa langsung kita ajukan kenaikan tipe RSUD Praya ke pemerintah pusat,” ujarnya. Dengan kenaikan status ini, bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah, karena memiliki rumah sakit tipe B. (kir)

DPRD Loteng Bentuk Sembilan Fraksi

(Suara NTB/ist)

BELAJAR - Anak-anak di SDN 2 Gerimak Indah Kecamatan Narmada masih belajar di tenda. cara akan dicari agar bangunan sekolah itu bisa kembali digunakan. Bukan tanpa alasan mengapa politisi PKS itu begitu menyuarakan itu. Mengingat kejadian bencana itu sudah belalu setahun, namun kondisi gedung sekolah itu belum diperbaiki. “Tapi kalau tidak dianggap prioritas pasti akan ada halangan-halangan. Saya harapkan di 2020 benar-benar ada (anggarannya),” imbuhnya.

Sementara itu Bupati Lobar, H Fauzan Khalid mengakui jika masih ada 4 sekolah dampak gempa yang belum dibangun ulang. Menurutnya perbai-

kan bangunan itu akan dilakukan pada 2020 mendatang. Ia menjelaskan dampak gempa 2018 lalu itu membuat 16 sekolah di empat kecamatan di Lobar mengalami rusak berat.

Pihaknyapun sudah memperbaiki sekitar 12 sekolah.

Lantas penganggarannya dari mana ? Orang nomor satu di Lobar itu, tidak mau menyebutkannya. Bahkan ia sering mengatakan untuk tidak sering berpikir sumber. Meski demikian ia mengaku jika belum dibangunkannya 4 sekolah itu, karena keterbatasan fiskal. (her)

Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) resmi membentuk 9 fraksi. Jumlah tersebut tidak berubah dari periode sebelumnya dengan dua fraksi merupakan fraksi gabungan.

Ketua DPRD Loteng Sementara, M.Tauhid, S.IP., kepada wartawan, Jumat (6/9), menjelaskan, dengan telah terbentukya fraksifraksi tersebut, maka DPRD Loteng tinggal melakukan pembahasan tata tertib (tatib) beserta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Loteng yang baru.

“Hari ini (Jumat kemarin,red) kita baru sah mengesahkan pembentukan fraksi di DPRD Loteng,” jelasnya.

Fraksi-fraksi yang ada yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Demokrat. Kemudian Fraksi Partai Keadilan Sejahteran (PKS) serta Fraksi Partai Bulan Bintang

(PBB). Adapun dua fraksi gabungan yakni Fraksi Demokrasi Perjuangan (Partai Nasdem dan PDIP Perjuangan) serta Fraksi Amanat Nurani Berkarya (PAN, Hanura dan Partai Berkarya).

Pengesahan fraksi-fraksi tersebut sudah dilakukan pada rapat paripurna DPRD Loteng.

Hal ini sesuai mekanisme pembentukan fraksi harus dilakukan melalui rapat paripurna. ‘’Dan, itu sudah kita lakukan,” ujar politisi Partai Geridra ini.

Menurutnya, dengan telah terbentuknya fraksi-fraksi tersebut, maka fokus DPRD Loteng sekarang kini tinggal pada persiapan pembahasan tatib DPRD Loteng baru ditambah pembentukan AKD serta penetapan unsur pimpinan DPRD Lotang yang.

Setelah itu, DPRD Loteng bisa memulai kerja-kerjanya sebagai wakil rakyat.

Khusus untuk penetapan unsur pimpinan DPRD Loteng, Tauhid menegaskan tinggal Partai Golkar yang belum mengusulkan nama unsur pimpinan DPRD

(Suara NTB/dok)

M. Tauhid Loteng definitif. Sementara Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah mengajukan usulan nama unsur pimpinan DPRD Loteng.

“Kita belum tahu apa penyebabnya kenapa sampai sekarang Partai Golkar belum

mengajukan nama unsur pimpinan DPRD Loteng. Karena itu hal sepenuhnya dari partai politik bersangkutan. Jadi kita tunggu saja,” ujar Bendahara DPC Partai Gerindra Loteng ini.

Terpisah, Sekretaris DPD II Partai Golkar, H.L. Kelan, S.Pd., mengaku kalau Partai Golkar belum mengajukan usulan nama unsur pimpinan DPRD Loteng, karena keputusan dari DPP Partai Golkar sampai saat ini belum turun. “DPP belum mengambil keputusan soal pimpinan DPRD Loteng. Kita hanya menunggu,” imbuhnya.

Ia mengatakan, ada tiga nama yang sebelumnya diusulkan ke DPP Partai Golkar untuk mengisi slot unsur pimpinan DPRD Loteng periode 20192024, yakni H.L. Kelan, S.Pd., L. Erlan serta H. L. Rumiawan.

Ketiga nama tersebut merupakan pengurus DPD II Partai Golkar saat ini. Tapi jika merujuk pada kebiasaan Partai Golkar yang ditunjuk biasanya kader yang paling senior. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 7 September 2019

TKW Sumbawa Meninggal di Brunei Sumbawa Besar (Suara NTB) Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Sumbawa, Reni Mayasari (36) dikabarkan meninggal dunia di Brunei Darussalam. Meninggalnya TKW yang beralamat di Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano ini, diketahui setelah beredarnya informasi melalui media sosial.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa melalui (Suara NTB/ist) Kabid Penta Kerja, Khaeril Anwar Khaeril Anwar, S.Sos membenarkan adanya TKW yang meninggal dunia di Brunei. Kebenaran informasi sudah dikonfirmasi pihak Atase Ketenagakerjaan yang berada di Brunei.

Hal ini juga sudah dikoordinasikan dengan BNP2TKI dan BP3TKI Mataram. Hanya saja, saat ini pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait kronologis meninggalnya almarhumah. Karena surat resmi dari KBRI belum diterima.

“Kronologisnya kami belum tahu, meninggalnya kenapa dan kapan. Karena ada surat resmi dari KBRI, namun belum sampai ke kami. Suratnya masih di BNP. Untuk kronologisnya kami masih tunggu dari KBRI,” ujarnya, Jumat (6/9).

Menurutnya, informasi yang diperoleh dari Atase Ketenagakerjaan Brunei dan BNP2TKI serta BP3TKI, sudah disampaikannya kepada pihak keluarga. Karena rencananya jenazah almarhumah akan diotopsi pada Sabtu (7/9). “Besok (Sabtu red) rencana jenazah akan diotopsi, kami diminta tolong informasikan kepada keluarga. Untuk sementara data yang kami terima, sudah diinformasikan ke keluarga,” terangnya.

Pihak KBRI, kata Khaeril, segera mengurus pemulangan jenazah almarhumah dari Brunei menuju tanah air. Pihaknya juga sudah diminta berkomunikasi dengan keluarga agar mempersiapkan surat menyurat terkait permintaan pemulangan jenazah ke Sumbawa.

Karena rencananya jenazah dipulangkan dari Brunei menuju Jakarta pada Senin (9/9) mendatang. Selanjutnya akan diterbangkan dari Jakarta menuju Lombok pada Selasa (10/10) dan berlanjut ke Sumbawa.

“Tinggal menunggu surat pernyataan keluarga sebagai surat pendukung. Dan pihak keluarga sudah kita komunikasi melalui staf kecamatan untuk mengurus surat menyurat. Sambil jenazah ini kita urus kepulangannya ke Indonesia,” tukasnya.

Khaeril menambahkan, berdasarkan data paspor yang beredar di media sosial, almarhumah diketahui berangkat ke Brunei Darussalam pada tahun 2015 lalu.

Keberangkatan yang bersangkutan juga melalui jalur resmi atau secara prosedural. (ind)

Penertiban Pasar Bayangan Tetap Dilanjutkan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan akan tetap melanjutkan penertiban pasar bayangan di Kelurahan Kuang dan Kelurahan Arab Kenangan.

Hal tersebut terpaksa dilakukan, karena keberadaan pasar Bayangan dianggap sudah melanggar aturan tata ruang termasuk juga menjadikan dalam kota Taliwang kotor.

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Drs. H. Hamzah menegaskan, upaya untuk penertiban pasar bayangan tetap akan dilakukan oleh Pemerintah. Hanya saja untuk tahap awal pihaknya akan tetap mengedapankan upaya sosialisasi untuk menggugah kesadaran para pedagang agar bisa pindah ke lokasi yang sudah disiapkan saat ini. Bahkan dirinya menjamin lahan peruntukan bagi para pedagang di pasar bayangan sudah disiapkan dan tidak ada yang tertukar.

Upaya sosialisasi akan terus dilakukan sebelum upaya penertiban paksa dilakukan oleh aparat gabungan nantinya. Karena jika tetap dibiarkan berjualan di pasar bayangan yang ada di dua kelurahan tersebut, dikhawatirkan para pedagang yang saat ini berjualan di pasar Tanah Mirah juga akan kembali berjualan di pasar bayangan. Sehingga upaya penertibannya akan semakin sulit, karena jumlah pedagangnya pasti akan bertambah.

Pihaknya berencana di hari senin mendatang, tim penertiban akan kembali melakukan upaya persuasif supaya pedagang bisa pindah ke pasar Tana Mirah.

Tetapi jika mereka tetap saja membandel, maka Pemerintah tetap akan melakukan upaya yang lebih tegas karena sudah sering diingatkan untuk berjualan di lokasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah.

“Kami tegaskan untuk penertiban pasar bayangan tetap akan kita lanjutkan karena sudah melanggar aturan tata ruang. Tetapi kami tetap akan mengedepankan upaya persuasif kepada mereka agar bisa pindah ke lokasi yang aman,” ungkapnya..

Dikatakannya, pola sosialisasi dan persuasif kepada pedagang di pasar bayangan sudah sering dilakukan oleh Pemerintah, tetapi faktanya sampai dengan saat ini belum ada progresnya. Parahnya lagi saat ini jumlah pedagang yang berjualan di bahu jalan sudah semakin banyak dari sebelumnya. Jika pada saat sebelum bulan Ramadhan hanya beberapa orang saja yang jualan, tetapi saat ini sepanjang jalan cendrawasih dari Simpang Toko Surabaya sudah sangat banyak.

Jika tidak segera ditertibkan dikhawatirkan para pedagang yang berhasil dipindahkan sebelumnya ke pasar Tana Mirah akan kembali lagi ke pasar Bayangan. Sebelumnya Sat Pol PP juga sudah memberikan waktu kepada pada pedagang untuk segera menertibkan diri setelah bulan Ramadhan dan itu juga disertai dengan surat imbauan. Tetapi faktanya sampai saat ini para pedagang tersebut masih saja leluasa berdagang tanpa beban.

Untuk itu, pihaknya berencana untuk melakukan penertiban lanjutan di hari senin mendatang, pihaknya berharap supaya dalam penertiban tersebut tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Karena pada prinsipnya, Pemerintah saat ini sudah menyiapkan lokasi bagi para pedagang di pasar Tana Mirah. Apalagi saat ini sudah ada penambahan los pasar baru lagi di lokasi tersebut, sehingga tidak ada lagi pasar bayangan di KSB. “Kita sudah memberikan waktu kepada mereka (pedagang) untuk boleh berjualan hingga lebaran tetapi faktanya sampai dengan saat ini mereka masih berjualan. Maka dari itu, kami terpaksa mengambil sikap tegas yakni dengan memindahkan secara paksa, ke lokasi pasar Tana Mirah,” tegasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

TP4D Tetap Pantau Restorasi Istana Sultan Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) TP4D tetap melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap restorasi Istana Sultan Sumbawa (Wisma Daerah) yang memsuki tahap kelanjutan pekerjaan balkon barat.

Ketua TP4D, Putra Riza Akhsa Ginting, SH, menyatakan, pihaknya baru saja melakukan rapat evaluasi dan monev langsung restorasi Bala Putih. Saat ini, pembangunannya terus berlanjut sembari menunggu datangnya kayu jati yang telah ditender.

Mengingat dimensi ukuran kayu yang tidak seperti bangunan pada umumnya, sehingga spesifikasinya didaftarkan di LPBJP Pemkab Sumbawa untuk ditender. Nilai penawarannya sekitar Rp9,3 Mil-

iar untuk pengadaan kayu dimaksud. Dan kayunya segera dikirimkan ke Sumbawa.

PPK Restorasi Istana Bala Putih, Rudi Kaharuddin ST, dari Dinas PRKP Sumbawa, menambahkan, saat ini pengerjaan pada tahap pekerjaan balkon barat berupa pembongkaran, begisting, pelesteran dan acian. Kemudian, bongkaran begisting balik serambi depan, plesteran dan acian. Serta plesteran dan acian dinding di beberapa titik.

Pengadaan kayu oleh PT.

Karyajati Tata Mandiri dari Sukoharjo Jawa Tengah sebagai pemenang tender. Kayu akan dikirimkan ke Sumbawa paing telat Oktober mendatang. Informasinya kayu yang disebutuhkan sesuai spesifikasi diambil di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jawa Timur. Nantinya, kayu jati tersebut, diantaranya akan digunakan untuk pekerjaan gelagar, rangka dinding lantai dua, pasangan kuda kuda, usuk reng, dan sirap. (arn)

(Suara NTB/ist)

MONEV - TP4D bersama PPK saat melakukan Monev di Istana Sultan Sumbawa.

Disos Bantu Warga Korban Kebakaran Batu Alang Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Sumbawa, memberikan bantuan kesejahteraan sosial kepada warga terdampak dari kasus kebakaran empat unit rumah di dusun Batu Alang kecamatan Moyo Hulu. Sebagai stimulus bagi warga yang rumahnya terbakar.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Sosial, Ir. A. Yani, Jumat (6/9). Penyerahan bantuan, berupa logistik kebutuhan rumah tangga, pakaian, hingga peralatan sekolah. “Bantuan ini hanya stimulus. Kedepan, enam KK warga yang rumahnya terbakar ini akan kita usulkan masuk dalam data terpadu

kesejahteraan sosial. Seperti program PKH atau Rastra kalau memang mereka belum terdata. Nantinya kita akan koordinasi dengan Kepala Desa setempat,”jelasnya.

Sebelumnya pada Kamis lalu, Sekda Drs. H. Hasan Basri, MM, didampingi Kepala Dinas Sosial, Kepala Bagian Pembangunan, dan Camat Moyo Hulu, telah menyerahkan bantuan logistik kepada para korban bencana kebakaran, di Dusun Batu Alang, Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu. Kebakaran yang terjadi pada Rabu (4/9/2019) tersebut, telah menghanguskan 4 rumah warga di RT 01 RW 09, yang dihuni oleh 13 jiwa. (arn) (Suara NTB/ist)

BERSAMA WARGA - Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri bersama Kadis Sosial Sumbawa, A. Yani dan lainnya berfoto bersama warga penerima bantuan korban bencana kebakaran.

SK PPPK Tak Kunjung Terbit

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Taliwang (Suara NTB) undang-undang dan Per1234567890123456789012345678901212 Dinas Pemberdayaan mendagri,” urai Mulyadi.

1234567890123456789012345678901212 Masyarakat dan Desa Sementara itu ber1234567890123456789012345678901212 (DPMD) Kabupaten Sumba- dasarkan data yang diteri1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 wa Barat (KSB) menggan- ma oleh DPMD KSB, terda1234567890123456789012345678901212 deng Universitas Cordova pat sebanyak 4 desa dari 23 1234567890123456789012345678901212 (Undova) Indonesia menye- desa yang melaksanakan 1234567890123456789012345678901212 lenggarakan seleksi pendaft- Pilkada serentak jumlah 1234567890123456789012345678901212 aran bakal calon kepala desa pendaftarnya lebih dari 5.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 di Pilkades serentak 2019.

Di mana tiga desa diant1234567890123456789012345678901212 Kepala DPMD KSB, Drs. aranya, desa Talonang 1234567890123456789012345678901212 Mulyadi, M.Si mengatakan, Baru, Dasan Anyar dan 1234567890123456789012345678901212 pihaknya telah berkoordinasi Meraran. “Saya lupa satu 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dengan civitas akedemika ka- desa. Yang jelas ada 4 desa 1234567890123456789012345678901212 mpus lokal tersebut dan ber- yang pendaftarnya lebih 1234567890123456789012345678901212 sedia menjadi tim independen dari 5 orang,” ungkap Mu1234567890123456789012345678901212 pelaksanaan seleksi bagi lyadi sembari menambah1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bakal calon Pilkades di desa kan total pendaftar di 23 1234567890123456789012345678901212 yang pendaftarnya lebih dari desa lebih dari 80 orang.

1234567890123456789012345678901212 5 orang. “Sudah deal dengan “Tidak ada desa yang 1234567890123456789012345678901212 Undova. Jadi untuk kegiatan memperpanjang masa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 seleksi insyaallah siap dilak- pendaftarannya karena yang 1234567890123456789012345678901212 sanakan,” terangnya kepada mendaftar semua lebih dari 1234567890123456789012345678901212 wartawan, Jumat (6/9). satu orang. Dan yang terban1234567890123456789012345678901212 Sebagai penyelenggara, yak pendaftar di desa Mera1234567890123456789012345678901212 seluruh materi tes seleksi ran. Di sana ada 7 orang,” 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 akan disusun oleh Undova sambung mantan kepala 1234567890123456789012345678901212 Indonesia. Menurut Mulya- pelaksana BPBD KSB ini.

1234567890123456789012345678901212 di, maksimal ada dua jenis Selanjutnya ia menyam1234567890123456789012345678901212 tes yang akan dilalui bagi paikan, saat ini jadwal pel1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 balon Kades nantinya. Ta- aksanaan Pilkades sentak 1234567890123456789012345678901212 hap pertama tes tulis dan 2019 telah memasuki 1234567890123456789012345678901212 jika dari hasil tes tulis tahapan verifikasi dan 1234567890123456789012345678901212 masih belum maksimal ha- penelitian berkas persyara1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sil penilaiannya, maka tim tan pendaftaran. “Nanti 1234567890123456789012345678901212 independen dapat men- kalau ada yang masih 1234567890123456789012345678901212 jalankan tes wawancara. kurang syarat akan diberi 1234567890123456789012345678901212 “Materinya tesnya nanti kesempatan melengkapin1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 akan meliputi berbagai hal ya. Setelah itu bagi desa 1234567890123456789012345678901212 tentang pelaksanaan pe- yang pendaftarnya lebih 1234567890123456789012345678901212 merintahan desa,” sebutnya. dari 5 bakal calon akan di1234567890123456789012345678901212 Dijelaskannya, tes jadwalkan tesnya pada 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 seleksi itu hanya berlaku tanggal 18 dan 19 1234567890123456789012345678901212 bagi desa yang jumlah September,” 1234567890123456789012345678901212 pendaftarnya lebih dari 5 demikian 1234567890123456789012345678901212 orang. Berdasarkan Mulyadi.

1234567890123456789012345678901212 Perda Nomor 2 Tahun (bug) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 2018 tentang penga1234567890123456789012345678901212 ngkatan dan pember1234567890123456789012345678901212 hentian kepala desa, 1234567890123456789012345678901212 maksimal peserta 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 calon Pilkades 5 1234567890123456789012345678901212 orang. “Aturan 1234567890123456789012345678901212 itu kita 1234567890123456789012345678901212 adopsi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dari 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mulyadi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

DPMD KSB 14 Tenaga Penyuluh Andalkan Gandeng Undova SK Kementan Taliwang (Suara NTB) Meski telah dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) 2019 lalu. Hingga kini 14 tenaga penyuluh di Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tak kunjung mengantongi SK pengangkatannya. Akibatnya dalam bekerja, sementara ini para penyuluh tersebut mengandalkan SK sebagai tenaga penyuluh lapangan (THL) yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

“Iya mereka sampai sekarang belum statusnya sebagai PPPK. Tapi mereka pegang SK sebagai THL Kementan,” kata Kepala Bidang Penyuluh DPPP KSB, Kusmirin, S.Pt kepada Suara NTB, Jumat (6/9).

Dijelaskan Kusmirin, sebelumnya ke-14 tenaga penyuluh tersebut merupakan penyuluh dengan status THL. Penga-

ngkatan mereka oleh Kementan dengan perpanjangan SK tahun 2019. Pada akhir tahun 2018 lalu mereka mendapat prioritas mengikuti seleksi PPPK. Namun hingga kini, SK pengangkatan mereka belum kunjung terbit. “Makanya mereka tetap honornya dari kementerian karena SK-nya dari sana,” urainya.

Secara keorganisasian, penerbitan SK PPPK para penyuluh itu ditunggu-tunggu pihaknya. Pasalnya SK sebagai THL Kementan yang dikantongi penyuluh hanya berlaku setahun. “Khawatirnya kami tahun depan Kementan tidak memperpanjang SK THL-nya sementara SK PPPK-nya tidak juga terbit.

Kan kita tidak punya landasan akhirnya mempekerjakan mereka,” ujarnya.

Kehadiran para penyuluh THL yang diprogramkan oleh Kementan dalam beberapa

tahun terakhir ini, telah sangat membantu pemerintah KSB di tengah masih kurangnya tenaga selama ini.

Dijelaskan Kusmirin, mereka telah menutup beberapa kekosongan tenaga penyuluh di beberapa wilayah kecamatan.

“Makanya kami sangat berharap SK sebagai PPPK mereka itu segera terbit karena kita benar-benar membutuhkan tenaganya,” harapnya.

Sejauh ini SK pengangkatan tenaga PPPK hasil seleksi akhir tahun 2018 memang belum dapat dipastikan Pemda KSB kapan akan terbit. Tidak saja bagi PPPK penyuluh namun juga bagi PPPK tenaga guru. Sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB telah beberapa kali menyampaikan bahwa tindaklanjut hasil seleksi PPPK tahun 2018 masih menunggu kebijakan lanjutan Badan Kepegawaian Negara (BKN). (bug)

Tim FORKI KSB Rebut 15 Medali di Open Turnamen Karate NTB Taliwang (Suara NTB) Tim Forum Karateka Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat (FORKI KSB) menunjukkan taringnya di kejuaraan Open Turnamen Karate NTB. Pada kejuaraan regional itu, tim KSB mampu menyabet 15 medali dari sejumlah kategori yang dipertandingkan.

Prestasi yang dicapai tim FORKI KSB ini sangat membanggakan. Pasalnya, 15 medali yang terdiri dari 6 emas, 2 perak dan 7 medali perunggu itu dicatatkan hanya dengan menurunkan 19 atletnya. “Alhamdulillah prestasi ini sangat membanggakan bagi kami,” kata Sekretaris FORKI KSB, Maulana Kasman Libya kepada wartawan, Jumat (6/9).

Capaian prestasi di ajang Open Turnamen Karate NTB itu bagi Maulana menjadi kado istimewa bagi pihaknya. Karena dengan raihan 15 medali, tim KSB berhasil menempati posisi kelima dalam kejuaraan tersebut. “Artinya ada 5 kontingen di bawah kami,” cetusnya.

Ia menyampaikan, kejuaraan tersebut menjadi ajang pemanasan para atlet FORKI KSB menghadapi kejuaraan lainnya.

Disebutkan Maulana, karateka yang diturunkan di Open Turnamen NTB itu sudah disiapkan mengikuti beberapa kejuaraan lainnya. Terdekat tim KSB dijadwalkan akan bertolak ke Bandung mengikuti kejuaraan nasional piala Panglima TNI. “Atlet-atlet yang turun ke-

(Suara NTB/ist)

RAIH MEDALI - Karateka FORKI KSB yang berhasil meraih medali di ajang open turnamen karate NTB. marin itu nanti kita siapkan di piala Panglima TNI,” cetusnya seraya menambahkan pihaknya menargetkan meraih medali emas di beberapa nomor dalam kejuaraan tersebut nantinya.

“Atlet-atlet kami ada yang sudah sangat bagus di beberapa kategori. Mereka itu kita siapkan rebut emas atau minimal meningkatkan posisi prestasinya di tingkat nasional,” sambung Maulana.

Secara keseluruhan karateka yang berhasil meraih medali di kejuaraan Open Turnamen Karate NTB itu. Untuk medali emas diraih Putri Deswita Maharani pada kelas Pra Usia Dini Bebas, Galih Rifki Kayana pada kelas usia dini Kumite -25 kg, Arsila Wardatuminaallah kelas Pemula Kata Perorangan, Zahrul Muhajir pada kelas Junior Kumite -55 Kg, Mujibul Manaf kelas Junior -65 Kg, dan

terakhir pada kelas Usia Dini Kata Beregu oleh Galih Rifki Kayana, Ilham Rifdi Adillah, dan Satria Maulana Hidayat.

Peraih medali perak masing masing diraih, Aldyan pada kelas Kadet Kumite -52 Kg dan Arsila Wardatuminallah pada kelas Pemula -35 Kg. Sementara medali peruggu masing-masing diraih, Syafatunafsiyah dengan dua medali pada berbeda yaitu kelas Usia dini Kata Perorangan dan kelas Usia Dini Kumite 25 Kg, Galih Rifqi Kayana pada kelas Usia Dini Kata Perorangan, Ilham Rifdi Adillah pada kelas usia dini Kata Perongangan, Satria Maulana Hidayat di kelas usia dini Kumite +25 Kg, Nurizzatil Qurany di kelas Pra Pemula Kumite -30 Kg, dan terakhir Tazkiyatunnafsiyah di kelas Pemula Kumite -40 Kg. (bug)

di Pilkades Serentak 2019

(Suara NTB/bug)

SUARA NTB Sabtu, 7 September 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

20 Ribu Jiwa di Kota Bima Terdampak Kekeringan

OPD Masih Enggan Laporkan RKA ke PPID

Kota Bima (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima mencatat kurang lebih 20 ribu jiwa warga Kota Bima terkena dampak kekeringan. Jumlah tersebut tersebar pada Lima Kecamatan.

Kepala BPBD Kota Bima, Ir. H. Syarafuddin MM mengaku, musim kemarau tahun 2019 ini cukup berdampak jika dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan wilayah sumber air, di Kota Bima kini juga dilanda krisis air bersih.

“Dampak kekeringan di Kota Bima cukup terasa tahun ini. Hampir semua Kecamatan terkena dampak,” katanya, Jumat (6/9).

Diakuinya, beberapa wilayah yang biasanya menjadi

sumber air bersih di Kota Bima, seperti Kelurahan Ntobo, Lelamase dan Nungga Kecamatan Rasanae Timur kini sudah mengalami krisis air bersih.

“Dan saat ini warga di Kelurahan ini meminta agar disalurkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Dalam mengatasi persoalan itu, BPBD Kota Bima, lanjut Syarafuddin sementara hanya menyalurkan atau mendistribusikan air bersih ke titik-titik atau wilayah

yang terkena dampak kekeringan dan berdasarkan permintaan Kelurahan.

“Distribusi air bersih yang dilakukan sesuai kesanggupan, karena armada dan tenaga kita sangat terbatas,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan pihaknya lainnya, seperti bagian Umum dan Dinsos. Bahkan juha berkoordinasi dengan Mapolres Bima Kota dan lembaga BANK untuk membantu dropping air bersih ke warga.

“Hal ini cukup direspon positif.

Setelah kita koordinasi, Alhamdulillah Mapolres dan sejumlah BANK di Kota Bima ikut mendistribusikan air bersih,” katanya.

Terkait kondisi dampak kekeringan tersebut, BPBD setempat juga telah melaporkan dan menyampaikan ke BPBD Provinsi NTB dan BNPB Pusat. Harapannya agar bisa membantu penanganannya. “Sudah kita sampaikan ke BPBD Provinsi maupun Pusat, dengan harapan kekeringan ini bisa ditanggulangi bersama,” pungkasnya. (uki)

H. Syarafuddin (Suara NTB/Dok)

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhruddin, M. Si, selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengakui, dalam dua kali sidang ajudikasi sengketa informasi yang digugat salah satu LSM di wilayah ini, pihaknya selalu kalah. Hal itu bukan tanpa alasan, melainkan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat belum dikuasai. Karena memang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada masih enggan melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun program lain mereka ke PPID. “Seandainya itu kita kuasai kita yang akan menyampaikan ke masyarakat. Masalahnya, ini OPD teknis tidak mau menginputnya ke PPID,” kata dia menjawab wartawan, Jumat (6/9).

Upaya meminta agar setiap OPD melaporkan RKA mereka setelah melalui proses audit atau gambaran umum saja bagi yang belum diaudit lembaga terkait, sudah beberapa kali disampaikan. Bahkan disosialisasikan langsung oleh pemerintah provinsi setahun terakhir.

Akan tetapi hingga saat ini minim OPD yang merealisasikannya. Untuk itu, ditegaskan bukan pihaknya yang tidak terbuka soal informasi melainkan data yang dibutuhkan masyarakat memang belum dikantongi. “OPD ini yang tidak memahami bukan PPID yang tidak terbuka. Padahal kita sudah ada sosialisasi beberapa kali dari kabupaten maupun provinsi,” jelasnya.

Dari semua OPD yang ada, ungkap Fakhruddin, belum ada satupun yang secara terbuka melaporkan RKA mereka, apakah dalam betuk soft file maupun hasil print out. Karenanya, tahun 2020 mendatang ia memastikan seluruh organisasi perangkat daerah harus melaporkan rencana kerja mereka minimal melalui website yang yang dibuat PPID. Sehingga dengan demikian keterbukaan informasi publik tersebut bisa diterapkan maksimal di wilayah ini.

“Intinya 2020 nanti kita wajibkan semua OPD untuk input RKA yang sudah disetujui oleh banggar ke website,” pungkasnya. (jun)

Halaman 7

Perbaikan Destinasi Mulai Diprioritaskan Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mulai menyadari pentingnya pengembangan sektor pariwisata di daerah ini.

Salah satunya, dengan membenahi sejumlah destinasi wisata. Tujuannya untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan.

Hal itu disampaikan Walikota Bima melalui asisten Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bima Drs. H. Supratman Supratman M.Ap, saat membuka Pelatihan Manajemen Homestay (Suara NTB/Uki) (penginapan), Jumat (6/9).

Menurutnya, selain menata pantai Lawata dengan baik tahun ini, pada 2020 mendatang, destinasi wisata di sekitar Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota juga akan dibenahi, dengan menggunakan anggaran yang cukup besar.

“Di Kolo nanti akan dikembangkan dan dibangun beberapa fasilitas untuk mendukung pengembangan wisata pantai dan wisata bahari,” katanya.

Supratman menjelaskan, pariwisata merupakan salahsatu sektor yang sangat strategis, berperan penting serta memberikan kontribusi pembangunan perekonomian Kota Bima.

Program dan kegiatan pelatihan manajemen homestay tersebut lanjutnya sangat didukung dan disuport oleh Pemerintah Kota Bima. Karena aspek dan inovasi dapat meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisata di Kota Bima.

“Kedepan, homestay sebagai tempat menginap para wisatawan harus dikelola dengan baik oleh masyarakat,” katanya.

Ia berpesan kepada sejumlah kelompok sadar wisata (Pokdarwis), masyarakat yang telah memiliki homestay, yang mengikuti pelatihan agar lebih serius dan memahami tentang tata cara pengelolaan homestay. Selain itu, masyarakat yang rumahnya dijadikan homestay agar memberikan kenyamanan kepada wisatawan. (uki)

Diduga Tidak Patuhi Bupati, Penyebab Kabag Kesra Dicopot Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengungkapkan alasannya mencopot Kepala Bagian Kesra Setda Dompu, Maujud, S.Sos secara mendadak. Ia diduga tidak patuhi perintahnya dan sudah berulang kali. Sehingga kesannya, bekerja sendiri dan mengorbankan rakyat.

Hal itu disampaikan H. Bambang di Dinas PMPD Kabupaten Dompu, Rabu (4/9). “Waktu kedatangan jemaah haji, saya benar-benar sangat marah. Orang-orang yang datang menjemput saudaranya jemaah haji, dibiarkan berkeleleran di jalan raya. Padahal di lapangan beringin itu banyak sekali tempat kosong, ruang kosong yang bisa dipake masyarakat untuk berteduh,” ungkapnya.

Padahal, lanjut H. Bambang, orang yang demo pemerintah saja dibiarkan masuk ke ruangan kantor dan diterima secara baik-baik. Sementara keluarga jemaah haji yang datang menjemput, justru tidak diizinkan masuk. “Masuk halaman pendopo saja ndak boleh. Saya bilang, pendopo itu bukan saya punya, rakyat yang punya. Suruh aja dia masuk, mau dia makan, mau dia apa yang disiapin silahkan,” katanya.

Pengaturan pemulangan jemaah haji ini, menjadi salah satu alasan Maujud, S.Sos dicopot dari jabatan Kabag Kesra Setda Dompu dan dipindah menjadi Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dompu yang belum dilantik hingga saat ini.

“Jadi itu alasannya kenapa pak Maujud saya ganti. Tiga kali saya ajarin, tidak ada satupun yang diikuti pak. Waktu orang pergi, saya kasi tau. Ini begini, begini. Udah naik jemaah haji ke bis baru saya diundang (untuk sambutan) pak.

Bagaimana dia bisa dengar kita (bicara) di sini,” jelasnya.

Karena jemaah haji langsung disuruh naik ke bis, lanjut H. Bambang, beberapa jemaah haji yang hadir lebih awal harus menunggu hingga 3 jam di atas bis. Mau buang air, khawatir ketinggalan mobil. Padahal kalau pagi itu dibiarkan di pendopo atau di terop yang disiapkan, akan enak pengaturannya.

Karena di bawah juga sudah disiapkan teropnya.

“Kenapa saya ngomongin ini? Kita sering melakukan halhal kecil berulang-ulang. Pemda bikin acara, yang menjadi tamu utamanya orang Pemda. Padahal kita undang masyarakat. Harusnya kita yang mempersilahkan tamu di tempat yang lebih bagus daripada kita. Kan kita sohibul hajatnya,” ungkapnya.

Mantan Kabag Kesra Setda Dompu, Maujud, S.Sos yang dikonfirmasi, Kamis (5/9) mengaku, menjadi Sekretaris Dinas Budpar Dompu atas permintaannya karena jabatan tersebut lowong terhitung 1 September 2019 karena pejabat lamanya Syamsul Huriah, S.Sos memasuki pensiun. “Saya minta memang di sana, karena capek kerja di lapangan, ingin istirahat,” katanya.

Ia pun mengaku, tidak ada masalah atau perintah atasan yang tidak diikuti sehingga dirinya dipindahkan dari Kepala Bagian Kesra. Tapi mutasinya ini agar pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten tahun 2018 berjalan sukses. Sehingga rencana Kabupaten Dompu menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi tahun 2020 bisa terwujud. “Ndak ada hal-hal yang macam-macam. Biasa aja,” katanya. (ula)

TENDA - Warga korban kebakaran di Desa Bakajaya Dompu masih menempati tenda darurat, hingga Jumat (6/9).

HBY Rencanakan Gotong Royong Perbaiki Rumah Korban Kebakaran Bakajaya Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu berencana gotong royong memperbaiki rumah korban kebakaran di Desa Bakajaya. Forkopimda akan mengambil tanggungjawab masing-masing dengan bahan disiapkan Pemda dan akan dilombakan.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) beberapa hari lalu mengungkapkan rencana gotong royong dalam membangun kembali rumah korban kebakaran di Desa Bakajaya

tersebut. “Rumah yang terbakar itu segera diuruslah.

Jangan sampai hujan turun, orang masih tinggal di tenda,” katanya.

Pemkab Dompu, lanjut H. Bambang, memiliki anggaran dan akan menangani perbaikan rumah korban kebakaran.

Polanya mungkin dengan gotong royong bedah rumah dan dibagi – bagi ke Polres, Kejari, Kodim, Kemenag, Bupati, Ketua NU, dan Ketua Muhammadiyah. Sehingga delapan rumah korban kebakaran

tersebut habis tertangani.

“Kita akan lomba, siapa yang paling cepat menyelesaikannya. Kita coba itu jadikan satu kesempatan untuk bergotong royong. Nanti materialnya, Pemda yang siapkan,” ungkapnya.

Agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, H. Bambang meminta kepala Desa Bakajaya untuk memastikan pemilik rumah dan lahannya tersebut tidak bermasalah. Sehingga ketika dibangun rumahnya, tidak ada

Proyek Puskesmas Kempo Tetap Berlanjut Dompu (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, tak akan menghentikan proyek Puskesmas Kempo. Meskipun, warga menentang keras proyek ini.

Terpenuhinya syarat yang diajukan sebagai dasar Kemenkes melakukan pencairan anggaran jadi alasan utamanya.

Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dikes Dompu, Abubakar Husain mengaku tak mungkin bisa menghentikan proyek yang sudah mulai berjalan, meskipun ada penolakan atau bahkan ancaman keras dari sekelompok warga yang merasa keberatan.

“Masalah reaksi warga itu ya kita harapkan orang disekitar sana seperti camat, pemerintah desa bisa memberikan pengertian,” kata dia menjawab Suara NTB, Jumat (6/9).

Permintaan warga untuk menghentikan sementara proyek pembangunan puskes-

Abubakar Husain (Suara NTB/jun)

mas dalam aksi demonstrasinya beberapa waktu lalu, diakui Abubakar Husain, akan ditindaklanjuti pimpinan dengan mengkonsultasikannya ke Kemenkes.

Akan tetapi, walapun proses itu berjalan tidak lantas membuatnya langsung menghentikan seketika proyek senilai Rp8 miliar lebih tersebut.

Apalagi lokasi pembangunan saat puskesmas baru ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang kemudian diajukan dan disetujui pemerintah pusat. “Konsultasi tetap jalan tapi kalau untuk menghentikan tidak bisa, karena dasar itukan dari pemerintah kabupaten. Termasuk tanah dan lain-lain makanya bisa cair anggaran,” jelasnya.

Prinsipnya, pembangunan puskesmas ini bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan warga. Tidak ada unsur kepentingan atau desakan dari beberapa pihak.

Soal kemudian dipilihnya Desa Taa ketimbang beberapa des-desa lain di Kempo, selain karena lokasinya memang memenuhi syarat juga dirasa mudah untuk diakses masyarakat. Karena bangunannya berdiri tak jauh dari jalan raya. “Ini juga tidak akan menggangu pelayanan di puskesmas lama,” pungkasnya. (jun)

Pilkada Dompu

Birokrat Diingatkan Patuhi UU ASN Dompu (Suara NTB) Larangan bagi ASN terlibat politik praktis cukup jelas diatur dalam undang – undang ASN dan peraturan turunannya. Undang – undang Pilkada hanya mengatur soal pencalonan dan tahapan kampanye.

Dan saat ini memang belum memasuki masa pencalonan.

Hal itu disampaikan mantan Komisioner KPU Dompu, Suherman, S.Pd kepada Suara NTB, Jumat (6/9). Saat ini, UU Pilkada tidak ada yang dilanggar bagi ASN yang ingin mencalonkan diri atau yang mengkampanyekan figur tertentu untuk maju di Pilkada Dompu tahun 2020 mendatang. Tapi bagi ASN, ada UU tentang ASN, PP tentang pembinaan jiwa korps PNS, PP tentang disiplin PNS, mau-

pun surat edaran KemenPAN RB tahun 2017 bisa dijadikan rujukan.

“Jangan hanya undang – undang Pilkada dijadikan rujukan, tapi ASN itu ada undang – undang ASN dan peraturan pemerintahnya yang harus dicermati dan dipedomani juga,” ingatnya.

Karenanya, Suherman mengingatkan ASN di Dompu untuk tetap menjaga diri sebagai abdi negara yang dilarang untuk berpolitik praktis.

Tapi ASN dituntut untuk fokus dengan tugas dan tanggungjawab sebagai aparatur birokrasi untuk melayani kepentingan publik.

Ia pun mengingatkan kepada Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah untuk membuat himbauan

soal netralitas ASN sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sehingga para ASN bisa lebih hati – hati dan tidak mengabaikan tugas fungsinya sebagai abdi negara.

Sebelumnya, Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menilai langkah beberapa ASN yang secara terbuka mengkampanyekan diri untuk maju di Pilkada Dompu tahun 2020 dan mendekati partai politik untuk dijadikan kendaraan politiknya sebagai hak warga negara. Saat ini tahapan pendaftaran dan kampanye belum dimulai, sehingga belum terikat aturan formal. “Kalau dia (HI) pergi minta menjadi anggota partai politik. Itu salah,” kata H. Bambang. (ula)

gugatan di kemudian hari.

Kepala Desa Bakajaya, Umar H Abubakar yang dihubungi Suara NTB, Jumat (6/ 9) mengaku, telah memasukkan surat ke Bupati dan melampirkan surat keterangan kepemilikan lahan warga korban kebakaran. Kepemilikan lahan tersebut tidak ada masalah, karena sudah bersertifikat, tapi sertifikat rumahnya ikut terbakar saat musibah kebakaran beberapa waktu lalu.

“Kita tunggu tindak lanjut dari Bupati (surat kami). Be-

sok hari Senin kita akan menghadap lagi untuk memastikan,” ungkap Umar.

Ahmad, Ketua RT 20 Desa Bakajaya yang ikut menjadi korban kebakaran mengaku, para korban kebaran masih tinggal di tenda dan di rumah keluarganya sambil menunggu bantuan perbaikan rumah. Karena dari 8 unit rumah yang menjadi korban kebakaran, 5 unit diantaranya rata dengan tanah. “Tiga rumah lain hanya sebagian yang terbakar, tapi masih bisa ditempati,” aku Ahmad. (ula)

DLH Gelontorkan Anggaran Rp4,3 Miliar Tangani Masalah PJU Taliwang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa Barat, mengaku sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp4,3 miliar untuk memaksimalkan keberadaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Pasalnya, ada sekitar 600 unit lampu PJU sudah tidak berfungsi lagi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Akibat kondisi tersebut, beberapa ruas jalan mulai dari Kecamatan Poto Tano menjadi gelap dan sangat rawan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terutama di malam hari.

“Memang ada sekitar 600 unit lampu PJU yang mati dan tersebar di seluruh kecamatan setelah terpasang sejak tahun 2012. Selain untuk mengganti lampu yang mati, kami juga akan mengganti lampu yang berwarna kuning menjadi LED. Hal itu kita lakukan, karena lampu LED dianggap lebih hemat energi jika dibandingkan dengan lampu biasa. Kami berharap dalam beberapa minggu kedapan pemasangan lampu sudah rampung dilakukan,” ungkap Kepala Dinas LH melalui Kabid Pertamanan dan PJU, Budi Sunarko SE, kepada Suara NTB, Jumat (6/9).

Disebutkannya, jumlah lampu yang dilaporkan sudah mati saat ini diprediksi akan terus bertambah, lantaran masih banyak lokasi yang belum dilaporkan oleh masyarakat terutama jalan utama ke ibukota Kabupaten (Taliwang). Terkait kondisi tersebut pihaknya tetap berupaya maksimal untuk memecahkan masalah ini salah satunya dengan melakukan penggantian terhadap lampu yang sudah mati.

Selain itu, pihaknya juga meminta masyarakat agar segera melapor ketika ada PJU yang tidak berfungsi supaya bisa

segera disikapi dengan baik.

Sementara dari segi pasokan listrik diyakini sudah tidak ada masalah lagi, karens PLN sudah sangat mendukung supaya seluruh jalan di KSB terlayani PJU. Seperti di jalan lintas Seloto-Taliwang, PJUnya sudah terpasang dengan baik tetapi di beberapa titik tidak kunjung menyalah lampu yang sudah terpasang tersebut.

“Memang hasil inventalisir tim yang berada di lapangan ada sekitar 600 unit lampu PJU yang sudah mati. Jumlah inipun diprediksi akan terus bertambah, karena ada beberapa titik lagi yang belum dilaporkan,” ungkapnya.

Dikatakannya, persoalan PJU ini dianggap masalah yang sangat komplek, karena untuk mengetahui lokasi lampu yang mati harus dilakukan secara manual sementara petugas yang tersedia masih sangat terbatas.

Maka dari itu, masyarakat diharapkan untuk bisa lebih aktif melaporkan jika ada PJU yang mati. Karena apabila tidak ada laporan dari masyarakat, pihaknya juga tidak akan bisa mengambil sikap sekaligus mendeteksi lokasi mana saja yang lampunya mati. Termasuk penambahan jumlah PJU di beberapa wilayah yang belum terpasang juga diharapkan untuk diberikan informasi. Karena pihaknya sudah komit untuk tetap memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat salah satunya terkait masalah PJU dan juga untuk menambah di ruas jalan yang belum terpasang lampu di wilayah setempat.

“Kami belum memiliki sistem untuk bisa mendeteksi titik-titik PJU yang mati, makanya kami minta supaya masyarakat lebih berperan untuk melaporkan. Selain PJU yang mati, kami juga berupaya untuk menambah jumlah ruas jalan terlayani PJU dengan,” pungkasnya. (ils)

SUARA NTB Sabtu, 7 September 2019

Somasi NTB Kritik Kepala Daerah Lemah Komitmen Berantas Korupsi Mataram (Suara NTB) – Kepala daerah semestinya menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Setidaknya dengan tidak menjadi penjamin penangguhan penahanan tersangka. Proses hukum seharusnya berjalan sesuai dengan mekanismenya.

Demikian kritik Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB yang diungkapkan peneliti Johan Rahmatulloh, Jumat (6/9) kemarin. Hal itu menanggapi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat yang menjadi penjamin penangguhan penahanan Kades Lingsar tersangka korupsi dana CSR PDAM Giri Menang, Sahyan. Salah satu anggota DPRD Lombok Barat juga turut menjadi penjamin.

“Apa yang dilakukan bupati dan dewan itu tidak patut dicontoh,” kata Johan. Menurutnya, penjamin penangguhanan penahanan tersangka korupsi sebagai bentuk melemahkan semangat melawan korupsi. Apalagi ini di lingkup pemerintah daerah. Johan menegaskan, pihak eksekutif dan legislatif bertindak lebih tegas dengan menjadi pihak di garda terdepan pemberantasan korupsi. Bukan sebaliknya. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa pun perlu penanganan yang luar biasa pula.

“Saya apresiasi penyidik di Kejari Mataram yang teguh menolak permohonan penangguhan penahanan Kades,” ungkap master hukum lulusan Universitas Brawijaya Malang ini. Dia menambahkan, pemerintah daerah seharusnya menyediakan alternatif pejabat di desa Lingsar untuk tetap menjaga berjalannya pemerintahan desa. Ditahannya Kades Lingsar, kata Johan, tidak serta-merta membuat pemerintahan menjadi tidak kondusif.

Seperti di daerah lain yang Kades-nya terjerat kasus korupsi pun pemerintahan tetap berjalan apabila Pemda tanggap. Sikap Bupati dan DPRD Lombok Barat itu menurutnya akan membuat publik punya persepsi berbeda. “Apakah Sahyan yang juga membantu mereka saat pemilu, hingga mereka bersedia sebagai penjamin.Jangan sampai ada bacground politik balas jasa. Tindakan mereka ini justru mencoreng penanganan kasus korupsi,” tegasnya.

Johan mengatakan aparat penegak hukum mempunyai kewenangannya sendiri dalam menyelidiki suatu kasus. Hal itu harus dipastikan berjalan sesuai dengan koridor hukum. “Jika ada bukti kuat yang bersangkutan tidak korupsi maka dibuktikan saja di pengadilan. Begitu juga dengan aparat penegak hukum yang mengusut untuk membuktikan tuduhannya di hadapan hakim,” terangnya.

Terpisah, Kasi Intelijen Kejari Mataram Agus Taufikkurahman membenarkan perihal permohonan penangguhan penahanan Kades Lingsar, Sahyan yang mengikutsertakan Bupati, Wakil Bupati, dan anggota DPRD Lombok Barat dan anggota DPRD Provinsi NTB sebagai penjamin.

“Di dalam surat permohonan itu mereka memang menjadi penjamin. Ada dibubuhkan stempel kelembagaannya juga. Tetapi kami tetap tidak mengabulkan (penangguhan penahanan),” paparnya. Permohonan itu disampaikan kuasa hukum Sahyan, Bion Hidayat melalui surat tertanggal 26 Agustus 2019.

Isinya perihal permohonan penangguhan penahanan.

Adapun sebagai penjaminnya antara lain Anggota DPRD Provinsi NTB, H. Jamhur; anggota DPRD Lombok Barat H Marlan, Jumarti, Indra Jaya Usman, dan H. Sardian. Ada pula Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Lombok Barat Hj Sumiatun turut menjadi penjamin.

Kades Lingsar, Sahyan ditetapkan tersangka korupsi dana CSR PDAM Giri Menang tahun 2019. Dana CSR sebesar Rp165 juta diduga digunakan dengan tidak sesuai aturan. (why)

Johan Rahmatulloh (Suara NTB/why)

POLHUKAM

Halaman 8

Fakta Baru Kasus LCC

Jaksa Bidik Proyek Mangkrak Gedung Distan Lobar Mataram (Suara NTB) Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB menemukan fakta baru dalam kasus dugaan korupsi tukar guling lahan Lombok City Center (LCC). Dugaan penyimpangan melabar pada pembangunan gedung Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Proyek gedung senilai Rp 1,7 miliar itu kini mangkrak.

Pengamatan Suara NTB, gedung Distan itu terletak di Jalan Permas Indah, Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. Di atas lahan puluhan are itu berdiri sejumlah gedung pendukung kantor Dinas Pertanian. Sisi paling timur, terdapat bangunan pendukung lainnya yang belum selesai dikerjakan. Dua lokal bangunan mangkrak karena diduga bermasalah.

“Nilai gedung itu sekitar Rp1 miliar lebih. Digelapkan sekitar Rp 600 juta. Itu yang sedang kita selidiki,” kata Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH Jumat kemarin. Modus korupsi kasus itu justru diendus dari kasus lahan LCC seluas 8,4 hektar.

Penyidik awalnya membidik PT. Bliss sebagai pihak ketiga yang menerima agunan lahan, menyerahkan anggaran Rp93 miliar.

Anggaran itu masuk ke rekening PT. Tripat sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lombok Barat. Selanjutnya sebagian dana itu dipakai membangun Gedung Dinas Pertanian Lombok Barat yang digusur akibat pembangunan LCC.

Berdasarkan penyelidikan awal, kata Aspidsus, dana agunan itu disisihkan untuk membangun gedung Dinas Pertanian senilai Rp1,7 miliar.

Namun dalam pelaksanaannya, proyek itu macet karena dana ratusan juta digelapkan.

“Kita bisa buka lid (penyelidikan) untuk yang ini. Dia gelapkan, diserahkan ke pemborong hanya Rp900 juta. Ada sekitar Rp600 juta yang dia ambil,” kata Aspidsus. Oknum yang menggelapkan anggaran tersebut masih ada kaitannya dengan jabatan di PT. Tripat Lobar.

Anggaran itu dikategorikan uang negara atau daerah karena masuk ke BUMD, sehingga ketika penggunaannya menyimpang, masuk kategori kerugian negara. “Karena masuk Tripat, ya bisa masuk kategori kerugian negara. Sedangkan uangnya ndak tahu dibawa ke mana. Ini yang bisa jadi bahan penyelidikan kita,” ujarnya.

Sementara kasus utama pada penyidikan LCC masih terus berjalan. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan

(Suara NTB/ars)

MANGKRAK - Kondisi gedung Dinas Pertanian Lobar di Kecamatan Labuapi Lombok Barat Jumat (6/9) yang mangkrak sedang dalam bidikan Kejati NTB. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian keuangan negara. Fokus penyidikan untuk dua item, yakni tukar guling lahan Dinas Pertanian Aspidsus menjelaskan, jaksa penyidik Pidsus sudah mengajukan audit kerugian negara. Pertama untuk anggaran Rp1,7 miliar yang merupakan dana penyertaan modal PT Tripat. Modal itu dipakai dalam kerjasama op-

Empat Orang Tidak Hadir

BNN Tes Bebas Narkoba Anggota DPRD NTB Mataram (Suara NTB) – Usai menggelar rapat paripurna perdana DPRD Provinsi NTB periode 20192024, dengan agenda pembentukan fraksi-fraksi, Jumat (6/ 9), para wakil rakyat dikejutkan dengan kehadiran dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB, yang melakukan tes urine kepada semua anggota. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan para wakil rakyat tersebut tidak terlibat mengkonsumsi narkoba.

Kepala BNN Provinsi NTB, Gde Sugianyar D. P, yang dikonfirmasi di sela-sela proses pemeriksaan, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap para wakil rakyat tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2018, yakni salah satu poinnya adalah upaya pencegahan penyalahgunakan narkotika di lingkungan kerja lingkup instasi pemerintah baik pusat maupun di daerah.

“Ini merupakan salah satu kegiatan dari BNN, dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kon-

(Suara NTB/ndi)

BERBINCANG - Kepala BNN Provinsi NTB, Gde Sugianyar tengah berbincang dengan salah satu wakil rakyat yang sedang antre untuk melakukan tes urine di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi NTB, Jumat (6/9). dusif dan bebas dari narkoba, dan ini sejalan dengan apa yang diinstruksikan Presiden,” ujar Gde. Pemeriksaan bebas narkoba kepada para Wakil Rakyat Udayana tersebut merupakan kerjasama pihak BNN dengan pimpinan sementara DPRD NTB. Gde pun memberikan apresiasi kepada para wakil rakyat yang telah bersedia diperiksa. Karena hal itu bisa menjadi contoh yang baik kepada masyarakat NTB. “Kegiatan ini yang sangat positif, kami berterimakasi kepada ketua DPRD untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa bebas narkoba itu dimulai dari DPRD,” katanya.

Dari 65 anggota DPRD Provinsi NTB, empat orang anggota diketahui tidak ikut dalam pemeriksaan tersebut, dengan alasan berhalangan. Gde menegaskan bahwa ketidakikutsertaan empat orang anggota dewan dalam tes urine tersebut, karena memang tidak hadir sejak awal dalam rapat paripurna DPRD itu.

“Jadi tidak kabur, mereka memang sedang berhalangan tidak bisa ikut paripurna. Jadi kita sudah pegang absensinya, berdasarkan absensi, jumlahnya ada 65, berhalangan ada empat orang. Jadi yang belum itu nanti akan kita agendakan untuk tes urine juga,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih jauh, jika adalam proses tes bebas narkoba terhadap para wakil rakyat tersebut ternyata hasilnya ada yang posistif? Gde menegaskan bahwa hasilnya akan disampaikan ke pimpinan Dewan. “Kalau ternyata ada yang ditemukan positif, nanti kami akan berkoordinasi dengan pimpinan Dewan.

Seperti apa regulasinya mengatur, nanti kita akan kembalikan kepada instansi yang bersangkutan,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Gde juga menyerukan, bahwa apa yang dilakukan oleh DPRD Provinsi NTB tersebut diharapkan juga diikuti oleh lembaga-lembaga DPRD di Kabupaten/Kota se-NTB. Hal itu dilakukan semata-mata dalam rangka bersama-sama untuk memastikan lingkungan kerja masing-masing bebas dari praktik konsumsi barang haram tersebut.

“Tentunya kita harapkan juga dilakukan di DPRD Kabupaten/kota. Nanti kita koordinasikan dengan sekwan masing-masing, karena ini amanat. Dengan adanya inisiatif dari DPRD Provinsi NTB ini kita harapkan bisa memberikan contoh, bisa diikuti oleh instansi yang lain,” serunya.

Terakhir Gde menyampaikan bahwa pemeriksaan bebas narkoba kepada wakil rakyat tersebut tidak hanya sekali akan dilakukan, namun juga akan dilakukan secara rutin. Hanya saja, pihaknya tidak menyampaikan soal waktu dan jadwalnya. “Itu nanti tidak direncanakan. Sifatnya bisa mendadak, situasional,” pungkasnya.

Ketua Sementara DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menerangkan terkait dengan kegiatan tes urine tersebut, untuk memastikan bahwa lingkungan DPRD NTB, khususnya para anggota, bebas dari narkoba.

Ditegaskan Isvie, kegiatan tersebut murni merupakan kerja sama BNN dengan pimpinan dewan, jadi bukan lantaran ada dugaan anggota dewan yang terlibat sebagai pemakai.

“Kita lakukan untuk menunjang program pemerintah yang bebas narkoba, supaya kita semua lingkungan bersih dari narkoba. Tidak ada dugaan, saya yakin DPRD ini baik, bebas dari narkoba,” pungkasnya. (ndi)

erasional LCC bersama PT Bliss Pembangunan Sejahtera (BPS) tahun 2012 silam.

Auditor Inspektorat Lombok Barat menemukan indikasi kerugian negara Rp502,2 juta.

Diduga, sejumlah uang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya meski tercantum sebagai pernyataan modal.

Kemudian, proses ganti rugi lahan Dinas Pertanian yang terkena pembangunan LCC di

Gerimak, Narmada, Lombok Barat itu juga disinyalir bermasalah. PT Bliss membayar ganti rugi lahan sebesar Rp2,7 miliar untuk pembangunan gedung Dinas Pertanian.

Namun, indikasinya berdasarkan temuan inspektorat, ongkos membangun gedung itu hanya sebesar Rp2,04 miliar.

Sementara sebesar Rp665,2 juta diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan. (ars)

Tak Nyaman dengan PDIP

Partai Berkarya Melebur Diri ke Fraksi PAN Mataram (Suara NTB) – Partai Berkarya akhirnya memilih meleburkan diri ke dalam Fraksi PAN, setelah memutuskan menarik diri dari rencana pembentukan fraksi gabungan bersama tiga partai lainnya di DPRD Provinsi NTB. Berkarya merasa lebih nyaman bergabung dengan fraksi PAN dibandingan dengan tiga partai yang ada dalam fraksi gabungan tersebut yakni PDI-P, PBB dan Hanura.

Dalam rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda pengesahan pembentukan fraksi-fraksi, Jumat (6/9) kemarin. Fraksi gabungan resmi hanya terdiri dari tiga partai itu saja dengan nama frkasi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (FBPNR), dengan jumlah tujuh kursi, yakni PDI-P empat kursi, PBB dua kursi dan Hanura satu kursi.

Sedangkan Berkarya yang memiliki dua kursi juga resmi meleburkan diri ke Fraksi PAN. Sehingga total jumlah kursi Fraksi PAN menjadi tujuh kursi.

Ketua DPD Partai Berkarya Provinsi NTB, H. Darmawan yang dikonfirmasi wartawan terkait dengan alasannya menarik diri dari dari pembentukan fraksi gabungan bersama dengan partai-partai gurem tersebut, lantaran Berkarya tidak nyaman dengan PDIP, yang mengambil sikap politik cenderung bersebrangan dengan Pemprov NTB. “Kalau kami tidak mau bergabung dengan PDI P yang cenderung berseberangan dengan Pemerintah.

Jadi kita lebih baik mendukung programnya Gubernur,” kata Darmawan.

Dijelaskan Darmawan, partainya menarik diri dari rencana awal pembentukan fraksi gabungan bersama dengan tiga partai lainya itu, bukan karena kecewa Partai Berkarya tidak diberikan jabatan dalam struktur fraksi gabungan tersebut. Namun murni karena tidak nyaman dengan PDI-P yang selelu menampilkan sikap politik yang condong sebagai oposisi pemerintah.

“Keengganan kami untuk tidak bergabung dengan PDI-P itu, tidak ada kaitannya dengan soal gagalnya Partai Berkarya meraih jabatan sekretaris di fraksi.

Tapi lebih pada keinginan kami berada bersama dengan partai pendukung Pemerintahan Zul-Rohmi agar

program pemerintah hari ini dan ke depannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat,” jelanya.

Sedianya skenario pembangunan fraksi gabungan tersebut yang diinginkan oleh partai Berkarya, hanya akan dilakukan bersama dengan PBB dan Hanura, tanpa melibatkan PDI-P. Berkarya dengan modal dua kursi, ditambah PBB dua kursi dan Hanura satu kursi, sehingga menjadi lima kursi, maka tiga partai tersebut telah cukup untuk bisa menjadi satu fraksi gabungan tanpa harus bersama dengan PDI-P. Akan tetapi, partai Berkarya gagal melobi kedua partai tersebut dengan skenario fraksi yang akan dibangun. PBB dan Hanura ternyata lebih memilih untuk ikut bergabung bersama PDI-P. Ditempat terpisah, Ketua Fraksi Gabungan, Lalu Budi Suryata, mengaku pihaknya sangat menyesalkan sikap yang diambil Partai Berkarya untuk keluar dari koalisi besar bersama PDIP, PBB dan Hanura. Namun demikian pihaknya tidak bisa memaksa Partai Berkarya untuk tetap bertahan dengan mereka.

“Padahal kami sangat berharap dengan gabungan PDI-P, PBB, Hanura dan Berkarya ini akan terbentuk satu fraksi yang besar, solid dan kritis. Namun demikian karena itu adalah sikap Partai Berkarya, maka kami juga tidak bisa memaksakan Berkarya untuk tetap bersama kami.

Karena itu adalah sikap partai mereka sendiri,” ujar Lalu Budi.

Budi juga menjawab terkait alasan Berkarya menarik diri karena tidak nyaman dengan PDI-P yang dipersepsikanya lebih cendrung mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah, menurut Budi hal tersebut merupakan persepsi yang keliru. Pihaknya menegaskan, sikap partainya tentu akan mengambil jalan berseberangan ketika program-program yang diusung oleh pemerintah itu tidak sejalan dengan hajat pembangunan masyarakat. “Tidak ada istilah kontra di sini, yang ada itu adalah bagaimana kita semua bisa bersikap kritis dalam mengawal pemerintahan agar tetap berada pada jalur yang on the track,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Sabtu, 7 September 2019

Halaman 9

62 Mahasiswa NTB Berlaga di Pomnas Mataram (Suara NTB) Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3995 CJ NOKA/NOSIN : MH1JFH110EK210936/ JFH1E-1210602 AN.SITI ISTIHARAH HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.4330 AL NOKA : MH1HABB151K025039/NOSIN : HABBE-1025038 AN.A.A GEDE WIRA ASTAWA,SE HLGA D’SKTR RUMAH

akan kembali digelar pada pada 18-26 September mendatang di Jakarta. Sebanyak 62 mahasiswa berbagai perguruan tinggi akan tampil di berbagai cabang olahraga.

Termasuk di antaranya mahasiswa asal kampus Unram.

Wakil Rektor I Unram Prof.

M. Natsir, menjelaskan pihaknya optimis para mahasiswanya yang bakal dikirim ke Jakarta di ajang Pomnas dapat meraih prestasi membanggakan. Hal demikian disebutnya lantaran mereka sejak jauh hari telah mempersiapkan diri dengan matang. Bahkan untuk kesiapan Pomnas nantinya ada pemusatan latihan yang didukung pemprov. ”Harapannya pemusatan latihan bisa berbuah prestasi yang membanggakan daerah,” kata Natsir.

Selain itu secara internal kampus juga telah melakukan pembinaan. Pembinaan dilakukan pada masing masing cabor,

dimana mereka sebagai atlet yang akan berlaga. Di samping itu, guna menyemangati mereka kampus juga memberikan reward pada mereka melalui pemberian beasiswa.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan mengembangkan olahraga di tengah mahasiswa, Unram akan konsisten menggelar pekan olahraga mahasiswa daerah (Pomda) antar perguruan tinggi di NTB. “Kedepan kita perlu koordinasi melalui Dispora dan para rektor yang memiliki atlet. Saat ini Unram punya UKM ada bulu tangkis, voley ball, sepakbola, basket, tenis lapangan,” jelasnya. (dys)

RUPA-RUPA (Suara NTB/dys)

M. Natsir

HLG STNK R2 HONDA DR.3831 CN NOKA : MH1KF1110FK282314/NOSIN : J F 1 1 E - 1 2 8 8 4 5 6 AN.SISMANSYAH HLG D’SKTR JL.SWADAYA KEKALIK JAYA

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

HLG STNK R2 NOPOL DR.3356 BY NOKA/NOSIN : MH1JF5123CK848022/ JF51E-2816455 AN.KHAIRIL M O C H T A R PASARIBU,SH.HILANG DSKTR JL.RAYA PRAYA MENUJU JL.IRIAN

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DIJUAL TANAH

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 7 September 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 7 September 2019

Halaman 11

Pengurangan Sampah Baru 3,25 Persen

Pemkot Mataram Diminta Perkuat Dukungan Program ”Zero Waste” Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meminta Pemkot Mataram memperkuat dukungan terhadap program zero waste atau bebas sampah. Pasalnya, pengurangan sampah baru 3,25 persen di Ibukota Provinsi NTB ini.

“Intinya tadi Buk Wagub memesan untuk peningkatan dukungan ke program zero waste ke pemerintah kota. Bappeda (Kota Mataram) diundang agar tahu (kebutuhan anggarannya).

Supaya diberikan anggaran yang cukup, terutama dalam mengedukasi warga,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (6/9) siang.

Pemprov NTB mengundang Pemkot Mataram terkait penguatan dukungan program zero waste. Pejabat yang hadir, Kepa-

la Bappeda Kota Mataram, Ir. H. Amirudin, M. Si dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Irwan Rahadi, S. STP. Hadir juga Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si. Menurut Madani, problem utama program zero waste adalah mengubah prilaku masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

Dengan mengubah prilaku, diharapkan masyarakat dapat memilah dan mengolah sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga.

Untuk mengubah prilaku masyarakat tentang sampah, Pemkot Mataram diminta menghidupkan kembali program Lingkungan Sampah Nihil (Lisan). Program Lisan di Kota Mataram, kata Madani sudah dimulai sejak 2012 silam. Tetapi sekarang

NTB Diburu Investor Dari Hal. 1 akan datang menemui jajaran pemerintahan Pemprov NTB pada 8-12 September mendatang. Kunjungan investor tersebut katanya, merupakan buah hasil dari promosi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc yang beberapa waktu lalu sempat ke Malaysia. ‘’Pada minggu yang lalu Pak Gubernur ke Malaysia, menceritakan berbagai potensi dan peluang investasi di daerah kita,’’ ujar Gita, Jumat (6/ 9) di Mataram. Katanya, pihak DPIM tertarik berinvestasi untuk 23 bidang yang dibawahi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Untuk itu, pihaknya telah melaksanakan konsolidasi dengan 23 OPD terkait untuk mematangkan penawaran.

Diantaranya minat untuk kegiatan farmasi, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. ‘’Kami hadirkan semua OPD yang kira-kira menjadi mitra strategis untuk kerjasama ke depannya,’’ ujar Gita.

Pemprov NTB sendiri memang tengah mengatur sistem perizinan untuk memberikan kemudahan investasi bagi investor. Hal itu menyangkut ikthiar pemerintah untuk mendorong produk olahan serta industrialisasi di NTB. Diterangkan Gita, pemerin-

tah saat ini memang membuka kesempatan bagi investor mana saja yang memiliki ketertarikan. Walaupun dipermudah perizinan, investor tersebut tetap harus bersaing untuk meraih kesempatan di NTB. NTB memang sedang diburu investor. Sebelumnya, Pemprov NTB telah menerima penawaran dari investor negara lain seperti Australia, China, Polandia, dan lain-lain. Gita menegaskan bahwa semakin banyak maka semakin besar peluang NTB untuk mempercepat industrialisasi. ‘’Tidak apa-apa banyak investor. Begitu datang kan mereka belum tentu langsung berinvestasi. Harus menjajaki, mengevaluasi, menganalisa dulu,’’ ujarnya.

Terkait investor dari DPIM,, Gita menyebut pihaknya optimis. Mengingat DPIM menunjukkan komitmen sebagai bangsa serumpun dan kenyataan bahwa banyak pekerja di Malaysia berasal dari Indonesia, khususnya NTB. Sehingga kualitas pekerja tidak perlu diragukan lagi. ‘’Dia (DPIM, Red) tahu bahwa pekerja-pekerja di Malaysia banyak dari kita.

Sehingga harapannya, mereka bisa bekerja di sini,’’ pungkasnya. (bay)

Gubernur Bentuk Pansel Jaring Sekda NTB Dari Hal. 1 usai acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Lapangan Atletik Mataram, Jumat (6/9) siang.

Ditanya mengenai namanama anggota Pansel yang akan menjaring Sekda NTB. Gubernur mengaku tak hafal nama lengkapnya. Namun ia memastikan seleksi terbuka JPT mandya atau Sekda NTB tersebut akan segera dilakukan.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (6/9) sore membenarkan sedang disiapkan pembentukan Pansel. Ia menyebutkan anggota Pansel Sekda nantinya sebanyak lima orang.

Terdiri dari satu unsur pejabat eselon I Kemendagri dan empat orang pakar. Namanama tersebut sedang dikonsultasikan ke intansinya.

Setelah itu, lima nama tersebut akan dikonsultasikan ke KASN. Setelah keluar rekomendasi KASN, direncanakan pertengahan September ini sudah mulai dibuka pendaftaran calon Sekda NTB selama 15 hari. Ditargetkan proses seleksi Sekda NTB akan tuntas pada Oktober mendatang.

Mengenai masa jabatan Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si yang akan berakhir 13 September mendatang. Fathurrahman mengatakan, sesuai Perpres No. 3 Tahun 2018, itu akan menjadi kewenangan Kemendagri. ‘’Kalau melampaui tiga bulan, ada kewenangan Kemendagri untuk menunjuk Penjabat Sekda. Apakah menunjuk (Penjabat Sekda) yang sudah ada atau tidak, kewenangannya ada di Kemendagri,’’ terangnya. (nas)

Evaluasi Bank Sampah Dari Hal. 1 Sedangkan bantuan peralatan akan lewat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB. Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc. F, M. Si menjelaskan sesuai petunjuk teknis (Juknis) sebelumnya. Bantuan keuangan dan peralatan lewat BPKAD. “Kalau 2019, di kami. Karena dievaluasi, diambil ke kami, (bantuan) alatnya. Dulu diserahkan ke Bank Sampah induk,” kata Madani dikonfirmasi Jumat (6/9) siang.

Madani membenarkan tim Inspektorat sudah melakukan audit terhadap penggunaan anggaran NTB Zero Waste tahun 2018 lalu. Audit tersebut, katanya masih sedang berjalan.

Sehingga ia belum mengetahui hasilnya. Namun Madani menegaskan, pada 2018, pihaknya tidak mengurus masalah keuangan terkait program zero waste. Karena bantuan keuangan kepada bank sampah langsung lewat BPKAD. ‘’Tahun 2019, bantuan keuangan tetap di BPKAD dan bantuan peralatan tetap di kita. Sekarang ndak digabung

jadi satu,’’ terangnya.

Untuk pengadaan peralatan yang akan diberikan ke bank sampah, Madani mengatakan akan dilakukan lelang. Setelah lelang selesai, barulah bantuan peralatan diberikan ke bank sampah.

Diketahui, pada 2018, diberikan bantuan sosial kepada masing-masing bank sampah sebesar Rp10 juta.

Tahun lalu, bantuan sosial diberikan kepada 50 bank sampah. Sehingga total bantuan sosial yang diberikan sebesar Rp500 juta.

Selain bantuan sosial, 50 bank sampah tersebut juga diberikan bantuan peralatan. Nilainya sebesar Rp15 juta untuk satu bank sampah. Sehingga total bantuan peralatan untuk 50 bank sampah pada 2018 sebesar Rp750 juta.

Sedangkan untuk tahun 2019, bantuan sosial dan peralatan akan diberikan kepada 74 bank sampah yang ada di NTB. Untuk bantuan sosial sebesar Rp740 juta dan bantuan peralatan sebesar Rp1,11 miliar. (nas)

harus dihidupkan kembali.

Madani menjelaskan Lisan ini sama seperti bank sampah-bank sampah yang dibentuk di setiap desa dan dusun yang ada di kabupaten. Dengan menghidupkan Lisan, diharapkan terjadi pengurangan sampah yang lebih besar lagi di Kota Mataram.

Inti program zero waste, kata Madani adalah pengurangan sampah. Disebutkan, pengurangan sampah di Kota Mataram baru 3,25 persen. Sementara target NTB, pengurangan sampah ditargetkan mencapai 30 persen pada 2023 mendatang.

Sementara dari sisi penanganan sampah, Kota Mataram termasuk tinggi persentasenya. Madani menyebut, penanganan sampah di Kota Mataram mencapai 80 persen. Penanganan sampah ini maksudnya, sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah mencapai 80 persen lebih. Tetapi Pemkot Mataram masih punya pekerjaan rumah (PR) yang besar, terkait dengan pengurangan sampah, yang masih

3,25 persen.

“Pemerintah Kota Mataram harus mengurangi 10 persen sampah di tahun 2020. Dari kondisi sekarang berarti 6,75 persen harus dinaikkan. Konsekuensinya harus didukung dana yang cukup memadai,” kata Madani.

Untuk mengejar target pengurangan sampah 10 persen di Kota Mataram pada 2020, maka edukasi kepada masyarakat cukup penting.

Untuk itu, kata Madani, Lisan yang ada di setiap lingkungan dan kelurahan di Kota Mataram harus dihidupkan.

“Itu yang ditekankan ke pemerintah kota. Nanti provinsi akan masuk juga membantu. Termasuk ke sekolahsekolah, lingkungan. Ibu Wagub menekankan Lisan dihidupkan,” tandasnya.

Data Dinas LHK NTB, sekitar 80 persen sampah masih dibuang sembarangan di NTB. Sampah yang dibuang sembarangan jumlahnya sebanyak 2.695,63 ton tiap hari di seluruh NTB. Dari 2.695,63 ton sampah yang dibuang sembarangan ter-

dapat di Lombok Barat 409 ton, Lombok Utara sebesar 128,15 ton, Lombok Tengah 627,67 ton, Lombok Timur 786,26 ton, Sumbawa 189,64 ton, Dompu dan Bima masing-masing 124,67 ton dan 286,38 ton. Kemudian Kota Mataram hanya 15,59 ton, Sumbawa Barat 60,44 ton dan Kota Bima 67,83 ton.

Produksi sampah masingmasing kabupaten/kota setiap hari di NTB cukup tinggi. Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton.

Dari produksi sampah sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari. Kemudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97 ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton. (nas)

Truk Tabrak Tiang, Listrik Padam di Lotim Selong (Suara NTB) Sebauh dump truck dengan Nopol DR 8723 KZ menabrak tiang listrik di pinggir ruas jalan jurusan Aikmel - Labuhan Lombok, Jumat (6/9). Insiden kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 10:30 wita itu mengakibat tiang listrik tumbang dan menyebabkan aliran listrik di wilayah Kecamatan Aikmel dan sekitarnya padam.

Kecelakaan tunggal inipun menyita perhatian masyarakat dan sempat membuat arus lalu lintas di tempat kejadian perkara (TKP) tersendat lantaran banyaknya masyarakat dan pengendara melihat kejadian tersebut. “Kejadiannya secara tiba-tiba,” ujar Ruslan, salah satu warga Aikmel kepada Suara NTB, kemarin.

Dikatakan Ruslan, arus lalu lintas saat kejadian cukup ramai karena TKP di depan Puskesmas Plus Aikmel itu tidak jauh dari pusat perbelanjaan di pasar umum Aikmel. Namun, katanya, dari beberapa informasi masyarakat bahwa dump truck yang saat itu mengangkut batang besi bekas melaju dengan cukup kencang dan tiba-tiba oleng, lalu menabrak tiang listrik di samping badan jalan. “Kondisi dump truck rusak parah pada bagian depannya,” terangnya.

Sementara pihak dari PLN Rayon Pringgabaya hingga sore kemarin terus melakukan perbaikan untuk normalisasi.

Dalam situs resminya, PLN Pringgabaya memohon maaf kepada pelanggan atas pemadaman yang dilakukan dikarenakan sedang terjadi kecelakaan dan petugas sedang melakukan perbaikan. Di mana, kecelakaan

(Suara NTB/ist)

TABRAK - Beginilah kondisi sebuah dump truck yang menabrak tiang listrik milik PLN di wilayah Kecamatan Aikmel sekitar pukul 10:30 wita, Jumat (6/9). Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. itu mengakibatkan tiang dan gardu trafo roboh sehingga dilakukan lokalisir area padam serta perbaikan agar normal.

Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Ryan Faisal, SIK, mengaku belum mengetahui insiden kecelakaan tunggal sebuah dump truck yang menabrak tiang listrik PLN di wilayah Kecamatan Aikmel tersebut. Pihaknya segera mengirim petugas ke TKP meskipun

saat ini sedang ada kegiatan lain.

“Belum ada informasinya. Tapi kita segera cek ke TKP,” jelasnya.

Kapolsek Aikmel, Iptu. I Made Sutama, membenarkan insiden kecelakaan tunggal satu dump truck tersebut dengan menabrak tiang listrik milik PLN. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini namun baik mobil maupun tiang listrik mengalami kerusakaan. (yon)

tepi jalan strategis. ES kebetulan punya kawan sopir. Dari sana, banyak yang berdatangan ke tokonya. Bukan karena ingin membeli dagangan sembako, melainkan menumpang nyabu. Para sopir kawan ES itu menghisap sabu itu sebelum mengemudi jauh ke Jawa dan Bali.

“Sopir-sopir ini mampir ke sana. Tersangka menyediakan tempat (nyabu). Imbalannya dia dapat hisap. Mereka hisapnya sama-sama. Dia mengakunya tidak menjual sabu,” terang Kapolres.

Tersangka ES sudah tiga tahun mengonsumsi sabu. ES

mengaku mendapat sabu dengan membeli. Kenalannya, pengedar di Abiantubuh dan Karang Bagu, Cakranegara. Sepoketnya biasa ES beli Rp150 ribu.

Dari penggerebekan kemarin, tim Satresnarkoba Polres Mataram menyita 12 bungkus plastik kosong, enam poket isi sabu, korek api, dan paket alat hisap.

Kasatresnarkoba Polres Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa menambahkan, tersangka ES dijerat dengan pasal 127 UU RI No 35/2009 tentang narkotika. “Tidak ada ditemukan barang bukti. Kita sedang assesment rehabilitasi ke BNN,” ujarnya. (why)

Pemanfaatan Aset Daerah Sulit Berlanjut Namun, khusus untuk nasib investor ini masih belum ada kesimpulan akhir.

Dari perjanjian yang telah ditandatangani, sampai sekarang belum ada yang dibangun oleh PT. Varindo Lombok Inti pada lahan Pemprov dengan luas sekitar 8 are tersebut. Menurut Zainul, kemungkinan rencana pembangunan fasilitas yang direncanakan tidak akan berlanjut.

Apalagi, di dekat lokasi tersebut telah berdiri hotel. Sehingga hal itu mungkin akan menjadi alasan mereka tidak membangun. ‘’Kita akan tarik juga ke Pemda. Lalu nanti coba kita rencanakan pengelolaannya. Apakah nanti tunggu arahan Pak Gubernur. Apakah kita akan beuty contest lagi atau bagaimana,’’ kata Zainul.

Untuk lahan Pemprov yang

Atlet Keluhkan Anggaran Minim Mataram (Suara NTB) Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi berlangsung di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, tepatnya di Lapangan Lawata Mataram, Jumat (6/ 9) kemarin. Acara yang digelar serangkaian Hari Olahraga Nasional (Haornas) itu menjadi tempat curhat para pelaku olahraga di NTB. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin dan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Dihadiri juga oleh sejumlah pejabat SKPD NTB, menerima masukan dan keluhan para atlet.

Beberapa persoalan yang disampaikan oleh atlet dan pembina olahraga saat itu adalah terkait dukungan anggaran olahraga di APBD NTB. Mereka menilai anggarannya minim dan perhatian perhatian Pemprov NTB terhadap atlet-atlet berprestasi juga minim. Selain itu ancaman pembubaran Pelatda Mayung menjadi isu utama yang diangkat pelaku olahraga.

Mereka sangat menyayangkan bila Pelatda Mayung NTB harus dibubarkan lantaran dukungan anggaran yang minim. “Sebagai pelaku olahraga

Dari Hal. 1

Dagang Sembako Diamankan Polisi

Dari Hal. 1

Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi

,saya berharap jangan sampai Pelatda Mayung NTB dibubarkan. Terkait persoalan anggaran yang kurang silakan Pemprov NTB, KONI NTB dan masyarakat duduk bersama menyelesaikan persoalan ini,’’ ujar Pelatih Pencak Silat NTB, Dedi Supardi Darere.

Tidak saja bicara soal Pelatda Mayung, apresiasi Pemprov NTB yang masih kurang terhadap atlet-atlet berprestasi juga dipertanyakan.

Terbukti masih ada empat atlet NTB yang belum mendapat pekerjaan yang layak.

Gubernur pada kesempatan itu mengatakan, anggaran olahraga tahun ini memang terbatas dikarenakan terjadi bencana alam di Lombok tahun 2018. Sehingga Pemprov NTB melakukan skala prioritas terhadap penganggaran.

Meski anggaran terbatas, namun pihaknya akan tetap mencari solusi guna mendukung pembinaan olahraga prestasi di NTB. Bahkan dia menegaskan tidak akan membiarkan Pelatda Mayung NTB bubar dikarenakan anggaran terbatas.

Dijelaskannya, terkait soal kekuarangan anggaran KONI NTB, pihaknya akan berusaha mencari cara agar menyelesaikan persoalan itu semua.(fan)

20 Atlet NTB Siap Maju di Pepapernas

Diduga Konsumsi Narkoba

Mataram (Suara NTB) Tiga tahun kecanduan sabu, ES baru kali ini berurusan dengan polisi. Warga Negarasakah, Cakranegara, Mataram ini kepergok pesta sabu di toko sembakonya. Selama ini, ES menyediakan tempat untuk para sopir angkutan barang menikmati barang haram sabu.

Kapolres Mataram AKBP H. Saiful Alam, Jumat (6/9) menjelaskan, tersangka ES ditangkap dengan barang bukti enam poket sabu dan 12 plastik kosong. “Sisa yang sudah dia pakai untuk mengonsumsi sabu,” terangnya.

Rumahnya yang berada di

(Suara NTB/fan)

JUMPA BANG ZUL-UMI ROHMI - Suasana Jumpa Bang ZulUmi Rohmi, Jumat (6/9) kemarin.

berada di dekat SPBU Karang Jangkong tersebut, jika kerja sama tidak berlanjut. Ada keinginan Pemprov untuk menjadikannya pusat penjualan oleh-oleh khas NTB. Karena lokasinya sangat strategis.

Diketahui, pada 10 Juni 2013, Pemprov menandatangani MoU dengan tiga investor yang menjadi mitra Pemda untuk mengelola dan memanfaatkan aset milik daerah. Selain dengan dua investor tersebut, Pemprov juga meneken MoU dengan PT. Al Hamra International yang berencana membangun hotel syariah di kawasan Islamic Center NTB. Namun, kerja sama pemanfaatan aset yang berada di samping Kantor DPRD NTB tersebut sudah diputus beberapa tahun lalu. Pemutusan kerja sama tersebut lantaran tidak ada progres pemba-

ngunan di lapangan setelah investor diberikan waktu beberapa tahun merealisasikan investasinya.

Sesuai dengan hasil beauty contest yang dilakukan tim terpadu dari Pemprov NTB, pekerjaan pembangunan NTB Convention Centre (NCC) dimenangkan oleh PT. Lombok Plaza dengan rencana investasi Rp360 miliar dan kontribusi Rp50 miliar. Untuk pembangunan Hotel Syariah di Kompleks Islamic Center dimenangkan oleh PT. Al-Hamra Internasional dengan investasi Rp 75.424.500.000 dengan kontribusi Rp 74.703.041.498.

Sementara untuk pekerjaan pembangunan rumah kantor (Rukan), pemenang pertama adalah PT. Varindo Lombok Inti. Varindo berencana berinvestasi sekitar Rp 11.269.187.500 dengan kontribusi Rp 1.125.000.000. (nas)

“Semoga mereka menikmati hari-harinya, menikmati pertandingannya. Sehingga betul-betul hidupnya jadi penuh arti penuh makna,” ujar orang nomor satu di NTB itu.

Terkait dukungan untuk para atlet, orang nomor satu di NTB tersebut mencanangkan pelibatan perusahaan-perusahaan untuk berkolaborasi. “BUMD kita cuma satu, tapi pebisnis-pebisnis di sini banyak,” ujarnya. Untuk itu, Dr. Zul menegaskan harus ada prubahan pola komunikasi agar para pebisnis sebagai pemilik perusahaan turut aktif dalam menyukseskan atlet-atlet NTB. “Semua kita harus terlibat dalam olah raga ini. kadangkadang kalau pengusaha didatangi hanya untuk minta duit, mungkin mereka merasa hatinya itu tidak terlibat secara emosional,” ujar Dr. Zul. Dengan mengajak keterlibatan aktif, gubernur berharap ada rasa memiliki yang akan berdampak pada kemaslahatan para atlet. “Kalau semuanya terlibat, mereka (pebisnis, Red) diajak bermain, diajak bersilaturahmi, dengan sendirinya akan ada jalan buat kita semua,” pungkasnya.

Pepapernas sendiri akan diadakan di Jakarta November mendatang. Untuk itu NTB mengirimkan empat atlet tunanetra, tunarungu, dan

tunagrahita. Sedangkan atlet penyandang tunadaksa dikirim sebanyak delapan orang.

Ketua Bidang Organisasi Nasional Paralimpik NTB, Amir Usman, selaku pihak yang menaungi atlet-atlet tersebut mengaku optimis akan meraih banyak medali emas. “Yang diharapkan itu dari renang. menurut pelatih optimis 2 emas,” ujarnya saat ditemui di sela-sela latihan untuk atlet boccia, Jumat (6/9) di Lapangan Atletik Mataram.

Selain renang, bulutangkis yang diwakili atlet tunarungu dan catur yang diwakilik atlet tunanetra serta tunadaksa juga optimis mendapatkan medali emas. Mengingat cabang olah raga seperti bulutangkis dan renang adalah cabang favorit dimana NTB seringkali mendapatkan juara. ‘’Kalau prestasi tahun 2017 kita dapat tiga emas. Minimal sama atau lebih,’’ ujar Amir.

Atlet pepapernas sendiri berusia antara 17-19 tahun.

Selama dua tahun mengikuti olimpiade tersebut, NTB selalu mendapat medali emas.

Untuk memaksimalkan kesiapan para atlet, Amir menerangkan pihaknya akan memfokuskan latihan khusus selama dua minggu untuk semua cabang olahraga. “Kami mohon dukungan semua, karena keterbatasan itu harus dilampaui.

Mereka mungkin punya keterbatasan. Tapi mereka juga ingin maju,” pungkasnya. (bay)

Catatan BNPB, Lima Daerah Belum Validasi Data Anomali Dari Hal. 1 Terkait ini, agar kabupaten dan kota dimaksud segera mengirimkan hasil validasi data anomalinya. Di mana data itu sesuai penetapan Surat Keputusan (SK) Bupati dan Walikota yang sudah diterbitkan. ’’Agar diserahkan hasil validasi ke Irtama BNPB RI pada kesempatan pertama,’’ sarannya.

Diharapkan hasil validasi ini sesegera mungkin dituntaskan. Sebab data itu jadi bahan untuk pengeluaran surat ijin penggunaan kembali dana yang sudah ditarik dari rekening BPBD Kabupaten dan Kota. ‘’Dengan data itu, akan jadi penambaham kekurangan anggaran bantuan stimulan dari data tambahan hasil validasi data anomaly,’’ ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui BNPB memberikan peringatan kepada pemerintah daerah di NTB agar segera menuntaskan masalah data anomali korban gempa. Seharusnya data itu tuntas pada Juni 2019 lalu, namun hingga Agustus tak kunjung beres. ‘’Pemerintah pusat sudah

wanti wanti. Jika tidak sampai selesai 2019 ini, banyak yang jadi persoalan. Karena memang banyak yang belum dapat bantuan. Ini masalah paling krusial,’’ kata Ahsanul Khalik sebelumnya.

Ia mengingatkan kembali kepada masing- masing daerah yang sampai saat ini belum juga tuntas melakukan validasi data anomali. Seperti warga yang belum dapat bantuan seharusnya segera dilakukan input. ‘’Ini jadi salah satu kelemahan kita. Harusnya selesai Juni kemarin, ini sudah Agustus. Kemarin KLU dan Lotim sudah janjikan awal Agustus, tapi sampai hari ini belum,’’ ungkapnya.

Diketahuinya, pelaksana teknis untuk validasi data anomali adalah Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim).

Mereka mengecek dan mendata korban yang belum termasuk penerima manfaat, baik berdasarkan temuan maupun laporan fasilitator. Menaikkan grade yang tadinya rusak ringan atau sedang, menjadi rusak berat. Begitu juga sebaliknya. Data anomali ini kecenderungan terkait dengan kelompok rentan seperti warga lanjut usia (lansia). (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 7 September 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Angka Buta Aksara di NTB Masih Tinggi Mataram (Suara NTB) – Angka buta aksara di NTB berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) relatif tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan program berkelanjutan untuk menekan angka buta aksara tidak kembali naik.

Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) NTB, Drs. Suka, M.Pd., mengatakan, memang dibutuhkan program berkelanjutan terkait masalah buta huruf. “Apabila sasaran penduduk usia 15 sampai 59 tahun yang menyandang buta

aksara itu dientasakan dengan program keaksaraan dasar, tapi tidak diikutkan dengan program lainnya, berpotensi buta kembali, tidak dirawat kembali, maka diperlukan program ikutannya,” jelasnya.

Program yang dijalankan untuk mengentaskan buta huruf yaitu keaksaraan dasar,

keaksaraan lanjutan yang terdiri keaksaraan usaha mandiri dan keaksaraan multi, kampung literasi, dan Taman Baca Masyarakat untuk pemeliharaan keaksaraan.

Dari data BPS yang bersumber dari Susenas 2018 menunjukkan 12,58 penduduk di NTB masuk kategori buta huruf, sementara 87,42 persen melek

huruf. Di mana untuk jenis kelamin laki-laki, persentase penduduk yang masuk kategori buta huruf sebesar 8,14 persen dan yang masuk kategori melek huruf sebesar 91,8 persen.

Sementara untuk jenis kelamin perempuan, penduduk yang masuk kategori buta huruf sebesar 16,58 persen dan penduduk yang masuk kategori melek huruf sebesar 83,42 persen.

Menurut Suka, masukan masyarakat buta huruf kebanyakan dari siswa putus sekolah pada kelas III ke bawah atau tidak pernah sekolah. Maka

ada program keaksaraan dasar untuk menuntaskan masyarakat buta huruf itu. Ia menekankan, jika sudah dituntaskan, mereka jangan dilepas.

“Mestinya harus ada program selanjutnya setelah keaksaraan dasar. Ini kalau melekat insya Allah nanti keberlangsungan melek aksara terjaga. Perlu ada perawatan, makanya di program sekarang ada istilah keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, dan keaksaraan multi, dan lainnya. Kalau dilepas, ada potensi buta huruf lagi,” ujarnya. (ron)

823 Mahasiswa Baru UNW Mataram Ikuti Pekan Ta’aruf

(Suara NTB/ist)

Lalu Sirajul Hadi

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 823 mahasiswa baru (Maba) Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram tahun akademik 2019/ 2020 mengikuti kegiatan Pekan Ta’aruf Mahasiswa (Pertama) yang bertempat di kampus UNW Mataram. Kegiatan itu dilaksanakan selama empat hari. Jumlah mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan tersebut tersebar pada 9 Fakultas dan 22 program studi.

Pada kegiatan Pertama itu, mahasiswa baru diberikan berbagai materi yang diperlukan mahasiswa dalam menduku-

IKIP Mataram Terapkan Penomoran Ijazah Nasional Mataram (Suara NTB) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) telah memberlakukan sistem penomoran ijazah nasional (PIN). Dengan sistem PIN ini, seluruh ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta akan memiliki nomor seri yang dikeluarkan oleh Ditjen Belmawa.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Ditjen Belmawa Kemenristekdikti nomor 700/B/SE/2017 tanggal 12 Desember 2017. Menyambut hal tersebut, Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram H. Lalu Rusmiady, mengatakan pihaknya juga telah mulai memberlakukan PIN sejak beberapa waktu lalu. “IKIP Mataram pertamakali menggunakan penomoran ijazah nasional untuk seluruh PTS di NTB,” kata Rusmiady belum lama ini.

Dengan pemberlakuan sistem PIN diharapkan memudahkan penelusuran ijazah, serta mempersempit ruang gerak pemalsuan ijazah. “Karena ketika menggunakan PIN kelihatan berapa SKS yang dia tempuh, berapa IPK nya. Jadi gak bosa ketipu. Ijazah abal abal no way,” sebutnya.

Melalui sistem PIN, semua ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi di Indonesia memiliki lima belas angka, di mana lima digit menunjukkan program studi, empat digit tahun lulus, lima digit nomor urut, dan satu angka untuk pengecekan. (dys)

ng sukses studinya di UNW Mataram. Beberapa materi terkait dengan keuniversitasan, kemahasiswaan, sistem administrasi, etika kampus, dan materi akademik serta beberapa materi pengembangan bakat dan potensi lainnya.

Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UNW Mataram, Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., menjelaskan bahwa proses dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya, baik menyangkut strategi sosialisaai dan pola seleksi calon mahasiswa. “Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik,” katanya.

Sirajul menambahkan bahwa, banyaknya jumlah mahasiswa baru tahun ini menunjukkan bahwa UNW Mataram sudah semakin mantap diterima masyarakat sebagai kampus yang inklusif dan berkualitas.

Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan oleh universitas dan seluruh civitas akademika UNW Mataram, khususnya para dosen untuk berkomitmen dan merealisasikan program mutu, terutama dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Termasuk kerja-kerja networking lainnya, dalam dan luar negeri.

“Dalam suksesnya PMB UNW Mataram tahun ini, saya

Calon Mahasiswa Unram Harus Bebas Narkoba Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) selama lima tahun belakang telah mensyaratkan calon mahasiswa baru terbebas dari narkoba. Upaya melawan narkoba jadi komitmen Unram sehingga kemarin menggelar acara Talkshow dengan tema “Menuju Generasi Bebas Narkoba” bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB di gedung Dome Unram. Acara Talkshow ini juga merupakan rangkaian kegiatan dies natalis Unram ke-57.

Dalam acara tersebut hadir Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Dr. Muhammad Natsir, SH., M.Hum, dosen dan mahasiswa.

Hadir pula Brigadir Jenderal Polisi Drs. Gede Sugianyar Dwi Putera, SH., M.Si selaku Kepala BNN Provinsi NTB dan pejabat struktural di lingkungan BNN. Prof. Natsir yang mewakili

Rektor menyampaikan sambutan menceritakan pengalamannya mendapatkan bintang anti narkoba dari presiden. “Saya adalah salah satu masyarakat NTB yang mendapatkan bintang anti narkoba dari Presiden secara langsung di Istana Negara tahun 2012. Oleh karena itu kami akan terus menggelorakan geliat anti narkoba karena sasarannya adalah anak-anak muda,” tegas Prof. Natsir. Ia juga menuturkan bahwa Unram selama lima tahun terakhir telah mensyaratkan menyertakan calon mahasiswa yang masuk ke Unram harus bebas dari narkoba.

Drs. Gede Sugianyar sebagai pembicara utama dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa menghadapi era revolusi industri, seluruh elemen masyarakat dituntut untuk bersikap inovatif dan komprehensif untuk menyatakan perang melawan narkoba.

“Saat ini peredaran obat-obatan terlarang itu sudah merambah secara luas melalui media digital,”jelasnya.

Jenderal polisi bintang satu itu juga menambahkan bahwa peredaran narkotika di tanah air menunjukkan prevalensi meningkat dengan peningkatan yang sekitar 3 sampai 4 juta jiwa. Hal ini karena kondisi demografis Indonesia yang strategis bagi peredaran barang terlarang tersebut dari luar maupun dalam negeri.

“Prevalensi di NTB juga meningkat, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BNN dan pusdikkes UI tahun 2017 menjelaskan bahwa di NTB sendiri sekitar 1,8% penduduk usia produktif dari 10 – 59 tahun atau sekitar 63.000 yang terpapar Narkoba dan dari 63.000 itu sebagian besarnya adalah generasi muda,” papar Drs. Gede Sugianyar. (dys)

menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah melaksanakan tugas sebagai tim yang solid, khususnya kepada bapak Rektor UNW Mataram, yang telah banyak memberikan support dalam program PMB tahun ini,” ujarnya.

Rektor UNW Mataram, TGH. Lalu Gede M. Ali Wiresakti Amir Murni, MA., dalam pembukaan Pekan Ta’aruf Mahasiswa menyampaikan, selamat datang di UNW Mataram bagi mahasiswa baru. Ia juga berpesan agar mahasiswa baru mengikuti kegiatan akademik dengan baik sehingga perkuliahan di UNW mataram bisa diikuti dengan baik. (ron)