Edisi Rabu 7 Agustus 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 7 AGUSTUS 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 121 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hamzan Wahyudi Kembali Nakhodai Ikatan Notaris Indonesia Wilayah NTB Mataram (Suara NTB) Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn terpilih kembali untuk periode ke-2 sebagai Ketua Pengurus Wilayah NTB Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil NTB INI) pada Konfrensi Wilayah (Konferwil) VI INI NTB di Hotel Lombok Raya Mataram, Senin (5/ 8). Ia akan menakhodai organisasi Notaris tersebut untuk masa kepengurusan 2019 – 2022 mendatang.

Ia terpilih setelah mendapatkan dukungan dan suara mayoritas dari para Notaris anggota INI NTB, dalam proses Pemilihan langsung dalam arena Konferwil VI INI yang berakhir Senin malam.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Penyerahan pelakat penghargaan dan rangkaian kegiatan pelantikan Ketua Pengwil NTB INI, Hamzan Wahyudi, Senin (5/8).

Hadir pengurus Pusat INI dan Dewan Kehormatan Pusat INI (foto kiri). Foto bersama Ketua Umum PP INI dan Dewan Pengurus Pusat bersama Ketua Pengurus Wilayah INI NTB.

Dijadwalkan September NTB Defisit Air 3,6 Miliar Meter Kubik Mataram (Suara NTB) NTB mengalami defisit air lebih dari 3,6 miliar meter kubik. Berdasarkan data Bappeda dalam RPJMD NTB 20192023, ketersediaan air di NTB sebesar 4,7 miliar meter kubik.

Sedangkan kebutuhan air di NTB mencapai 8,39 meter kubik. Dengan rincian untuk kebutuhan domestik sebesar 190,4 juta meter kubik dan kebutuhan air untuk lahan sebesar 8,2 miliar meter kubik. Sehingga NTB masih defisit air sebanyak 3,65 miliar meter kubik.

Bersambung ke hal 15

Investor Korea ’’Groundbreaking’’ Pembangunan Galangan Kapal Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyatakan investor asal Korea, Sungdong Industry Holding serius berinvestasi di Bandar Kayangan, Lombok Utara. Investor asal negeri ginseng ini akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan industri galangan kapal dan kota baru di Bandar Kayangan, tepat satu tahun pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul - Rohmi), 19 September mendatang. ‘’MoU kemarin itu sekadar menunjukkan kita serius membantu mereka. Saya minta 19 September, mau memulai meletakkan batu pertama galangan kapal itu. Untuk menunjukkan kepada orang ini bukan wacana dan bukan tanda tangan saja,’’ kata gubernur

dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (6/8) siang.

Gubernur mengatakan, Sungdong berjanji akan menyikapi Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah ditandatangani dengan gubernur, Bupati Lombok Utara dan PT. Diamar Mitra Kayangan secara serius.

Sehingga, pada momentum satu tahun kepemimpinan Zul Rohmi, Sungdong akan memulai proyeknya di Bandar Kayangan dengan melakukan groundbreaking. ‘’Perjalanan panjang itu dimulai dari langkah pertama. Bangun kecil –kecil dulu

supaya kelihatan ada geliatnya. Jangan langsung heboh.

Yang paling penting kita menghidupkan optimisme,’’ ujar gubernur.

Menurut Dr.Zul, Lombok Utara baru saja bangkit dari bencana gempa bumi yang melanda daerah tersebut setahun yang lalu. Dengan masuknya Sungdong berinvestasi di Bandar Kayangan, menandakan Lombok Utara dan NTB secara umum sudah pulih pascagempa.

Dengan masuknya investor asal Korea tersebut maka memberikan pesan kepada dunia internasional bahwa

32 32 Kecamatan Kecamatan di di NTB NTB Alami Alami Kekeringan Kekeringan Ekstrem Ekstrem

TO K O H

Achris Sarwani

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

Masih Jadi PR MENGHADIRKAN pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) dan tantangan tersendiri bagi jajaran Pemprov NTB. Terlebih setelah NTB, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Barat meraih penghargaan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi ke-10 tahun 2019 beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB, Achris Sarwani, menerangkan bahwa diraihnya Bersambung ke hal 15

Lombok sudah pulih. Sehingga, investor lain yang masih wait and see, akan segera berinvestasi ke NTB. Dr. Zul menjelaskan, Sungdong akan memindahkan industri galangan kapal ke Bandar Kayangan. Industri galangan kapal secara alamiah akan berpindah ke daerah yang belum maju. Awalnya, industri galangan kapal berada di Inggris. Kemudian seiring berjalannya waktu pindah ke Korea.

Tugas pimpinan daerah, kata Dr. Zul memfasilitasi investor dalam mempercepat realisasi investasinya.

Bersambung ke hal 15

CEK REHAB REKON - Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa didampingi Gubernur NTB, H. Zulkeflimansyah, Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan Kalak BPBD NTB H. Ahsanul Khalik saat mengecek langsung kegiatan rehab rekon di Lingkungan Gontoran Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya.

Cek Rehab Rekon Gempa, Kasad Evaluasi Kinerja Prajurit TNI Mataram (Suara NTB) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa mengecek langsung perkembangan pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi (re-

hab rekon) Lombok. Ia sekaligus mengevaluasi kinerja ribuan personel TNI AD yang disebar untuk membantu percepatan pembangunan rumah tahan gempa (RTG).

Jenderal bintang empat itu tiba di Lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Selasa (6/8) sore, Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Bulan Agustus dipastikan jadi puncak kekeringan meteorologis di Provinsi NTB. sedikitnya 32 kecamatan alami kekeringan ekstrem akibat hujan pada dasarian I (10 hari) pada awal Agustus sangat rendah. BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat mengimbau masyarakat untuk waspada puncak musim kemarau. ‘’Peluang kejadian hujan pada dasarian I Agustus 2019 di seluruh wilayah NTB masih rendah. Hujan dengan kategori kurang dari 20 mm per dasarian pada umumnya memiliki peluang kurang dari 10 persen,’’ kata Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat I Gede Widi Hariarta Selasa (6/8).

Ranking wilayah yang mengalami hari tanpa hujan dengan kategori kekeringan ekstrem, diantaranya Alas Barat (95 hari), Lape (93 hari), Sape, Raba, Labuhan Pandan (92 hari), Woha, Bolo, Pajo (90 hari), Belo, Wawo, Moyohulu (89 hari), Madapangga (88 hari), Langgudu, Huu, Kilo, Kota Sumbawa (87 hari), Buer, Batulanteh (86 hari), Kempo (85 hari), Saneo Woja (84 hari), Palibelo Panda (83 hari), Orong Telu (82 hari). Rangking berikutnya, Raba Kota Bima (70 hari), Sambik Bangkol (67 hari), Asakota Jatiwangi, Batukliang, Tanjung (64 hari), Donggo Ndano, Manggalewa, Senaru, Alas, Taliwang (63 hari).

Dengan masuknya puncak musim kemarau, ditambahkan Forecaster on Duty BMKG, Herni Susanti, masyarakat diimbau agar waspada dan berhati – hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan. Seperti potensi kekeringan, kekurangan air bersih dan potensi kebakaran lahan khususnya pada wilayah rawan kekeringan atau wilayah dengan kategori HTH lebih dari 60 Hari.

Sementara pada dasarian III Juli 2019 hujan yang terjadi di NTB berada pada kategori rendah, kurang dari 20 mm per dasarian. Di mana pada dasarian III pada umumnya tidak terjadi hujan di seluruh wilayah NTB. Sifat hujan pada umumnya berada pada kategori Bawah Normal (BN). ‘’Dari Monitoring HTH di Provinsi Nusa Tenggara Barat, berada pada kategori menengah atau 11-20 hari tanpa hujan, hingga kekeringan ekstrim lebih dari 60 hari tanpa hujan,’’ paparnya.

Bersambung ke hal 15

Gubernur Perintahkan Penggalian Awal Situs Kerajaan Kuno Tertimbun di Loteng Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memerintahkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penggalian awal situs kerajaan kuno di Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah (Loteng). Kerajaan kuno yang bernama Pamatan tersebut tertimbun letusan Gunung Samalas yang sekarang jadi Gunung Rinjani. ‘’Saya perintahkan Dinas ESDM hari ini untuk melakukan penggalian awal. Supaya menemukan apa sih yang ada di sana,’’ kata gubernur dikonfirmasi di kantor Gubernur, Selasa (6/8) siang.

Gubernur menceritakan pada Selasa (6/8) pagi, ia menemani salah satu Deputi Menko Maritim dan Sumber Daya mengunjungi Desa Tanak Beak Lombok Tengah

dalam rangka menyambut Asia Pacific Geoparks Network (APGN) Symposium ke-6 yang akan dilaksanakan di Lombok, September mendatang.

Dikatakan, situs kerajaan kuno Pamatan tersebut sekarang ini tertimbun pasir dengan kedalaman sekitar 15 meter. Lokasi tersebut menjadi tempat orang menambang pasir. Setelah dilakukan penggalian, ternyata di bawahnya ditemukan gerabah atau simbol-simbol peradaban.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/nas)

KUNJUNGI - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah bersama Deputi Menko Maritim dan Sumber Daya mengunjungi Desa Tanak Beak, Lombok Tengah, Selasa kemarin.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 7 Agustus 2019

Halaman 2

Pemkot Beli BBM Rp4,7 Miliar

Ronda Berantas Narkoba MARAKNYA penggunaan narkoba di kalangan anak muda membuat beberapa kalangan baik dari kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah, provinsi dan bahkan sampai pemerintah pusat terus melakukan pencegahan dalam penggunaan barang haram tersebut.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Lurah Abian Tubuh, Burhanudin dalam memberantas penggunaan narkoba di kalangan masyarakat Abian Tubuh ialah dengan melakukan ronda malam.

Saat ditemui Suara NTB, Selasa (6/8), Burhanudin menyampaikan, ia dan segenap (Suara NTB/viq) stakeholder kelurahan Abian Burhanudin Tubuh bekerjasama dengan babinsa melakukan ronda demi menyisir tempat-tempat penggunaan narkoba di kalangan lingkungan Abian Tubuh.

“Kegiatan ronda yang kita lakukan di tengah masyarkat ini bersama babinsa, kamtibmas, dan linmas. Itu semua kita sisir ke tempat-tempat biasa anak muda nongkrong,” jelas Burhanudin.

Selama ini, kata Burhanudin, kegiatan ngeronda malam ini terbilang ampuh dalam mencegah penggunaan narkoba di tengah masyarakat. Ia mengatakan, setelah beberapa kali melakukan ronda malam telah menemukan beberapa pengguna narkoba.

“Iya, selama ini kita menemukan ada beberapa kasus yang memang dari pihak Polda bersama kita menemukan pengguna narkoba di bagian selatan lingkungan Abian Tubuh,” tuturnya. Tidak dipungkiri, lanjutnya, untuk di kelurahan Abian Tubuh sendiri telah menemukan pengguna narkoba yang kerap meresahkan masyarakat.

Lurah berpandangan, dengan melakukan ronda malam tadi, ia dan segenap stakeholder meminimalisir peredaran narkoba di lingkungan Abian Tubuh. “Kita mengantisipasinya dengan terus melakukan pengawasan. Maka dengan sendirinya nanti masyarakat bisa terhindar dari peredaran narkoba tadi,” katanya.

Di kelurahan Abian Tubuh sendiri katanya, pengguna narkoba yang ditemukan telah direhab oleh pihak BNN. Dengan begitu, harapannya bagi pengguna tersebut bisa berhenti mengkonsumsi barang haram tersebut.

Terkait penggunaan narkoba, Burhanudin berpesan kepada seluruh masyarakat dan orang tua yang ada di kelurahan Abian Tubuh agar bersama-sama menjaga anaknya dalam mengkonsumsi narkoba. “Artinya memang itu harus kita libatkan semua pihak. Kita berikan mereka pengetahuan terkait bahaya narkoba, orang tua terutama untuk selalu mengingatkan putra-putri mereka agar dapat menjauhi dirinya dari narkoba,” katanya.

Kepada anak muda, dia berpesan agar menghindari pergaulan bebas. Menurutnya, melalui pergaulanlah biasanya penggunaan narkoba masuk. “Kita himbau generasi penerus bangsa kita. Anak muda kita memiliki peran penting dalam membangun bangsa ke depan. Jadi, kita himbau anak muda kita agar memilih teman bergaul yang bisa membawa mereka ke arah positif. Jangan biasakan memilih teman bergaul yang sifatnya meraih kesenangan sementara,” tutupnya. (viq)

Mataram Masih Banyak Tumpukan Sampah Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat menyoroti tingginya alokasi anggaran untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) angkutan sampah.

Pemkot Mataram melalui DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram menganggarkan Rp4,7 miliar untuk pembelian BBM. Angka ini dianggap sangat tinggi dan tidak sebanding dengan layanan persampahan di Kota Mataram.

Karena pemandangan tumpukan sampah masih gampang dijumpai di Mataram. ‘’Kalau kita asumsikan satu armada sampah membutuhkan 18 liter per rate, dengan asumsi 50 rate, jumlah itu masih sangat jauh dari alokasi anggaran yang ada. Ini menjadi perhatian komisi III terhadap TAPD kenapa tidak mengalokasikan pembelian angkutan lebih banyak lagi, ya karena permasalahan kita jelas. Dari 35 angkutan yang ada, yang sehat itu cuma 20 an. Kalau kita mau hitung hitungan dengan 18 liter solar yang dibutuhkan satu kali rate untuk 35 angkutan, itu 50 rate

Ismul Hidayat (Suara NTB/dok)

’’

kalau ada angkutan yang jalan dua kali. Kita punya anggaran yang cukup besar.

Nah ini yang harus jadi perhatian TAPD,’’ terang mantan Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram ini.

Dia mendapat informasi BBM angkutan sampah yang tercecer. Ismul berharap informasi ini tidak benar. Bahwa, ada oknum yang menyunat anggaran BBM atau mencari sumber lain. Idealnya, menurut

Didapat informasi BBM angkutan sampah yang tercecer, ada oknum yang menyunat anggaran BBM atau mencari sumber lain

(Suara NTB/cem)

DIELLA Angela Dwi Handayani, SH., menjadi anggota Dewan termuda yang dilantik bersama 39 anggota DPRD Kota Mataram lainnya, Selasa (6/8). Memulai karir politiknya pada usia 26 tahun, Diella, begitu dia biasa disapa yang ditemui Suara NTB usai pelantikan anggota DPRD Kota Mataram kemarin, mengaku harus banyak belajar. Meskipun dunia kedewanan ini bukanlah hal baru baginya. Diella merupakan adik kandung dari Rangga Danu Meinaga Adhitama, SH., MH., anggota DPRD Kota Mataram periode 2014 - 2019 yang baru saja purnatugas. ‘’Awalnya saya tidak tertarik terjun di politik,’’ aku wanita kelahiran 30 Desember 1993 ini. Namun karena sering diajak sang kakak turun ke masyarakat, membuat anggota Dewan dari Partai Gerindra ini turut terpanggil untuk mewakili aspirasi masyarakat di parlemen Kota Mataram.

Menyikapi aspirasi masyarakat yang menginginkan anggota Dewan lebih sering turun ke masyarakat ketimbang hanya duduk di belakang meja, Diella berujar hal itulah yang akan dilakukan.

Seolah ingin mengikuti jejak sang kakak, anggota Dewan dari Dapil Sekarbela ini, mengaku akan sering turun ke masyarakat.

Dia pun ingin lebih dekat dengan masyarakat. ‘’Saya ingin mendengar secara langsung apa yang menjadi suara masyarakat,’’ kata peraih 981 suara pada Pileg 2019. Untuk itu, Diella berharap bisa duduk di Komisi IV agar bisa lebih banyak berbuat untuk kepentingan masyarakat. Seperti diketahui, Komisi IV adalah Komisi yang membidangi antara lain masalah kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Komisi IV dianggap sebagai Komisi yang membuat anggota dewan paling dekat dengan masyarakat. “Bisa membantu anak yang susah untuk mendapatkan pendidikan yang layak,’’ katanya. Namun demikian, penentuan siapa duduk di mana, tetap diserahkan kepada fraksi.

Meski masih terbilang junior, tidak lantas membuat Diella hanya mengikuti “tradisi” anggota Dewan yang minim kontribusi dalam hal sumbang saran dan pikiran dalam setiap rapat di Dewan. ‘’Tapi karena saya masih baru, tentu saya akan mempelajari dulu bagaimana sistem kerja Dewan,” ucapnya. Diella membutuhkan waktu untuk beradaptasi berikut mempelajari sistem kerja dewan hingga penghujung tahun 2019 ini.

Diella mengatakan, supaya bisa cepat beradaptasi dengan tugas tugas kedewanan, Diella mengatakan akan banyak belajar dan berdiskusi dengan senior seniornya di Partai Gerindra.

Itu nantinya akan menjadi bekal bagi dirinya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. ‘’Saya dari awal tidak pernah berjanji tapi saya akan usahakan semaksimal mungkin,’’ pungkasDiella Angela Dwi Handayani nya. (fit) (Suara NTB/fit)

keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan Mataram bersih. ‘’Itu perkumpulan perhotelan dan perkumpulan perbankan,’’ sebut politisi PKS ini. Mereka harus ada sumbangsihnya. Karena kedua perkumpulan usaha ini CSR nya cukup besar. Ini menjadi atensi Dewan karena daerahdaerah yang berhasil mengelola sampahnya, melibatkan tiga elemen masyarakat.

Masyarakat diedukasi tentang pengelolaan sampah untuk pengurangan sampah yang masuk ke TPA. Dunia usaha juga diajak menambah sarana prasarana. ‘’Ini hanya masalah kemauan saja. Harus ada ide cemerlang dari dinas dan pemerintah. Kenapa tidak, intervensi itu dilakukan. Karena kita pun punya sumbangsih, dalam hal ini terhadap Bank NTB misalnya,’’ demikian Ismul. (fit)

Butuh Waktu Lama Sekarbela Naik Tipe

KOSONG - Kursi anggota Dewan lama terlihat kosong pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD periode 2019 -2024 di halaman Kantor DPRD Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan, Selasa (6/8).

Harus Banyak Belajar

dia, satu kelurahan satu angkutan. Itu artinya, Kota Mataram membutuhkan 50 truk. Sementara tahun ini, DLH hanya menganggarkan pengadaan dua truk dengan anggaran kurang dari Rp1 miliar. ‘’Jadi tahun ini hanya Rp400 juta untuk satu truk,’’ cetusnya.

Untuk itu, dia berharap DLH melakukan penghitungan ulang terhadap kebutuhan BBM. Kalaupun misalnya, tidak memungkinkan pengadaan truk untuk semua kelurahan, harusnya ada intervensi daerah terhadap CSR dunia usaha. Dewan berharap, tahun 2020 ada lima tambahan unit angkutan sampah. Baik yang dianggarkan melalui APBD maupun CSR dunia usaha.

Menurut dia, harus ada

Anggota Dewan Lama Enggan Hadiri Pelantikan Mataram (Suara NTB) Pelantikan anggota DPRD Kota Mataram periode 20192024, Selasa (6/8), terlihat berbeda. Sebagian anggota Dewan tak terpilih enggan menghadiri acara pengambilan sumpah jabatan Anggota Dewan baru tersebut.

Sebanyak 40 kursi telah disiapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Mataram. Tetapi, sebagian besar tak terisi.

Padahal, mereka telah diberikan undangan menghadiri rapat paripurna. Yang patut diapresiasi Anggota Dewan purnatugas yakni Suryadi dari Partai Amanat Nasional, H. M. Nur Ibrahim dari Partai Golkar, Rangga Danu Mainaga dari PKPI. Mereka berlapang dada menghadiri pelantikan Anggota Dewan yang baru.

Meskipun raut wajah mereka nampak berbeda dibandingkan rekan – rekannya yang kembali terpilih.

Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma menegaskan, pihaknya telah mengundang seluruh anggota

Dewan periode 2014 – 2019 untuk menghadiri rapat paripurna dengan fasilitas VVIP. Karena sifatnya rapat paripurna maka yang berhak menduduki kursi tersebut adalah anggota Dewan lama.

Namun walaupun mereka tidak datang, tidak mempengaruhi jalannya rapat. Rapat paripurna kali ini tidak membutuhkan kuorum.

“Karena ini rapat paripurna, semua kita undang,” kata Arya ditemui usai pelantikan, Selasa (6/8).

Persoalan ketidakhadiran anggota Dewan lama tidak diketahui pasti. Sedangkan uang tali asih bagi Dewan purnatugas akan diberikan berdasarkan surat keputusan pemberhentian dari Gubernur.

SK pemberhentian kata Arya, masih menunggu dari Pemprov NTB. Tunjangan atau uang representasi diberikan berbeda.

Khusus pimpinan Dewan mendapatkan uang representasi setara dengan gaji pokok kepala daerah sekitar Rp10 juta tanpa tunjangan apapun.

Sementara, anggota masa jabatan lima tahun mendapatkan tunjangan Rp8 juta.

Mantan Ketua DPRD, H. Didi Sumardi menambahkan, semua anggota Dewan periode 2014 – 2019 telah diundang menghadiri pelantikan. Perkara mereka tidak hadir menjadi urusan personal. “Kalau urusan itu saya tidak tahu,” jawabnya.

Sebagai pimpinan Dewan sementara fokus menyelesaikan tiga hal yakni pembentukan fraksi, tata tertib dan memfasilitasi pembentukan pimpinan definitif.

Pemilihan pimpinan definitif atau alat kelengkapan Dewan tergantung dari rekomendasi partai. Didi yang kini ditunjuk sebagai pimpinan sementara akan segera mengirim surat ke partai politik untuk segera merekomendasikan siapa kadernya yang ditunjuk sebagai pimpinan. Jatah kursi pimpinan berada di Partai Golkar, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. “Semakin cepat jawabannya, semakin bagus,” ujarnya. (cem)

Anggota Baru DPRD Dilantik

Harmonisasi dan Sinergitas Perlu Dijaga Mataram (Suara NTB) Sebanyak 40 Anggota Dewan Kota Mataram, yang terpilih pada Pemilu serentak 2019 diambil sumpah jabatan, Selasa (6/8). Harmonisasi dan sinergitas dibutuhkan untuk mempercepat program pemerintahan.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengharapkan, para anggota Dewan yang baru dilantik bisa bersinergi dengan baik. Dan, memberikan inspirasi bagi anggota Dewan periode 2014 – 2019. Karena, urusan – urusan pemerintahan, kemasyarakat serta pembangunan berjalan bersama – sama.

“Mudah – mudahan teman – teman baru berkolaborasi dengan kita,” harap Mohan.

Harmonisasi dan sinergitas dinilai sebagai syarat utama bagi Pemkot Mataram dengan legislatif untuk melaksanakan program. Dengan kolaborasi akan melahirkan program – program yang diinginkan oleh masyarakat.

Pimpinan DPRD sementara, H. Didi Sumardi memastikan, harmonisasi akan tetap dibangun bersama eksekutif. Pengalaman tahun – tahun sebelumnya, tidak pernah ada miskoor-

dinasi maupun miskomunikasi dalam hal pelaksanaan program. “Saya kira kita sudah punya pengalaman untuk itu,” tandasnya.

Politisi Partai Golkar menilai dengan harmonisasi dapat meningkatkan progresivitas dan produktivitas dalam bekerja. Termasuk konfigurasi dengan eksekutif akan menghasilkan kinerja baik. Selama ini, sinergitas dibangun dengan baik bersama eksekutif, sehingga program maupun produk hukum baik yang merupakan hak inisiatif Dewan maupun eksekutif dapat terlaksana.

Disatu sisi, sebagai pimpinan sementara, ia ingin fokus menyelesaikan tiga hal yakni pembentukan fraksi, tata tertib dan memfasilitasi pembentukan pimpinan definitif. “Ini penting itu kita jaga dan rawat kembali,” ucapnya.

Anggota DPRD, I Gde Wiska mengharapkan, sinergi dan harmonisasi yang telah dibangun selama ini antara eksekutif dan legislatif telah berjalan dengan baik. Tetapi, ini perlu ditingkatkan kembali untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram sedang mengkaji rencana menaikkan tipe Kecamatan Sekarbela dari tipe B menjadi tipe A. Perubahan tipe ini membutuhkan waktu lama. Pemerintah perlu mengantisipasi permasalahan sosial.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana mengaku, masih melakukan kajian terhadap rencana perubahan status Kecamatan Sekarbela dari tipe B menjadi tipe A. Secara administratif telah dirampungkan dan tinggal turun ke masyarakat untuk sosialisasi.

Sosialisasi ini dinilai penting untuk mendengarkan keinginan masyarakat. Jika dianggap tidak masalah maka dilanjutkan. “Tahapan kita sekarang tinggal sosialisasi ke masyarakat,” kata Putu ditemui Selasa (6/8).

Syarat naik tipe sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri harus memiliki minimal enam kelurahan. Kecamatan Sekarbela hanya terdiri dari lima kelurahan. Alternatifnya adalah kemungkinan mengambil satu kelurahan yang terdekat. Yakni, Kelurahan Pagesangan Barat atau Taman Sari dinilai berdekatan dengan wilayah Sekarbela.

Untuk menyelesaikan kajian diakui Putu, membutuhkan waktu lama. Pemkot Mataram harus membuat peraturan daerah (Perda). Pembua-

tan Perda membutuhkan waktu panjang. Tetapi diusahakan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni 2020 produk hukum ini bisa selesai.

“Penyusunan membutuhkan waktu panjang. Jika selesai eksekusi APBD perubahan targetnya di situ,” tandasnya.

Dibandingkan dengan harus membentuk kelurahan membutuhkan biaya besar.

Pemkot Mataram harus menyiapkan lahan untuk membangun kantor, menyiapkan anggaran serta sumberdaya manusia.

Berbeda halnya dengan menarik satu kelurahan. Pemerintah tidak lagi memikirkan biaya maupun SDM. Yang perlu diantisipasi kata dia, persoalan sosial yang timbul akibat pemindahan satu kelurahan tersebut. Tidak menutup kemungkinan masyarakat menolak, sehingga perlu perlahan – lahan memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Makanya kita perlu turun mendengarkan apa yang menjadi keinginan warga,” tambahnya.

Demikian pula halnya dengan administrasi kependudukan. Setelah naik status dan satu kelurahan ditarik dipastikan akan berubah sistem kependudukannya. Yang dulunya masuk wilayah Ampenan atau Mataram praktis beralih ke Kecamatan Sekarbela. (cem)

Distan Bangkitkan Kembali Posluhdes di Kelurahan Mataram (Suara NTB) Pos penyuluhan desa di Kelurahan nyaris mati suri. Program pengembangan di sektor pertanian tak berjalan maksimal. Dinas Pertanian mendorong posluhdes menjadi ujung tombak membangun komunikasi dengan stakeholder.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli saat membuka rapat Posluhdes Tingkat Kota Mataram, Selasa (6/8). Disampaikan Muttawali, Posluhdes bukan saja amanat undang – undang, tetapi ada kepentingan untuk menghidupkan kembali setelah sekian lama vakum. Posluhdes ini sebagai simpul pertanian di pedesaan.

Tugas dari penyuluh membangun komunikasi dan koordinasi dengan kelurahan serta stakeholder lainnya. Apalagi Dinas Pertanian memiliki ide untuk mengembangkan lahan pertanian pekarangan. Sejauh ini, dari 50 kelurahan di Kota Mataram baru memiliki 25 Posluhdes dengan penyuluh berstatus pegawai negeri sipil dan penyuluh swadaya.

“Harapannya tahun ini semua kelurahan ada Posluhdesnya. Kelurahan juga menyiapkan ruangan khusus buat penyuluh. Penyuluh berkantor di sana,” harapnya.

Diaktifkan kembali Posluh-

des karena kedepan penyuluh akan sibuk mengembangkan program pemanfaatan lahan sempit. Teknologinya bisa vertical garden, sky garden dan lain sebagainya. Teknologi ini tidak boleh asing bagi penyuluh. Sebagai contoh di Cakranegara tidak ada sawah. Ini harus disiasati dengan mengembangkan kelompok wanita tani.

Artinya, hasil pertanian dapat diolah menjadi nilai jual tinggi.

Mutawalli juga mendorong satu kelurahan sebagai pilot project pemanfaatan lahan sempit sebagai tempat bercocok tanam. Penyuluh memiliki andil dalam pengembangannya. Termasuk mempromosikan melalui media sosial.

“Desa Belabante terkenal hanya menggunakan handpone. Ke depan pekerjaan penyuluh lebih berat lagi,” tandasnya.

Kepala Bidang Penyuluhan Tri Utami menambahkan, penyuluh diharapkan membantu petani dalam pengembangan produksi pertanian.

Memberikan pilihan terhadap pemanfaatan teknologi, sebagai tempat konsultasi petani dan Gapoktan, dan lainnya. “Dari pertemuan ini diharapkan menghasilkan rumusan untuk pengembangan Posluhdes di kelurahan,” demikian tutupnya. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

SAMBUTAN - Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli memberikan sambutan pada rapat Posluhdes tingkat Kota Mataram, Selasa (6/8).

SUARA NTB

Rabu, 7 Agustus 2019

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 40 caleg terpilih hasil Pileg 2019, Selasa (6/8) kemarin, resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Mataram. Sembilan orang dari Partai Golkar, enam orang dari Partai Gerindra, lima orang dari PDI Perjuangan, lima orang dari PKS, empat orang dari Demokrat, tiga orang dari PPP, tiga orang dari PAN, satu orang dari Nasdem, satu orang dari PKPI, satu orang dari Hanura, satu orang dari PKB dan satu orang dari Partai Berkarya.

Pimpinan sementara berdasarkan perolehan suara tertinggi, yakni berasal dari Partai Golkar dan Partai Gerindra. Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dari Partai Golkar dan wakil Ketua Sementara, I Gde Sudiarta dari Partai Gerindra. Ketua sementara, H. Didi Sumardi dalam sambutannya usai dilantik menyampaikan harapan agar tugas-tugas kedewanan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk itu, dia berharap dukungan dan kerjasama yang konstruktif dengan anggota Dewan dan semua pihak demi kelancaran tugas-tugas dewan berikutnya.

Peresmian sebagai anggota Dewan, lanjut Didi, selain sebagai suatu kehormatan dan kepercayan yang diberikan oleh masyarakat pemilih secara konstitusional. Juga yang tidak kalah pentinganya adalah amanat yang menuntut adanya tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Terlebih kepada Allah, SWT. Anggota Dewan dari Partai Golkar ini menegaskan, tidak ada pilihan lain bagi Dewan selain berkomitmen dan bersungguh-sungguh mengemban amanah rakyat demi Mataram yang maju dan lebih baik.

Visi DPRD yang dianggap masih relevan untuk dilanjutkan yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat yang responsif, aspiratif, mumpuni, produktif dan bertanggung jawab menuju masyarakat Kota Mataram yang maju, re-

Halaman 3

Sebanyak 40 anggota DPRD Kota Mataram masa jabatan 2019 – 2024 dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram Isnurul Syamsul Arif, SH., M.Hum ligius dan berbudaya. ‘’Kami menyadari, untuk mewujudkan hal tersebut tidak mudah di tengah realita prestasi dan kinerja DPRD periode 2014 – 2019 cukup produktif,’’ ungkapnya.

Didi yakin, dengan konfigurasi keterpilihan 40 orang anggota Dewan periode 2019 – 2024 yang merupakan putra putrid terbaik Kota Mataram merupakan pilihan rakyat. ‘’Dan yang membanggakan kita semua, diantara 40 orang itu ada 10 orang srikandi-srikandi terbaik,’’ sebutnya. ‘’Didasari integritas, komitmen dan semangat kerja yang tinggi, kami akan membuat masyarakat Kota Mataram bangga memiliki kami semua,’’ imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Didi juga menyampaikan apre-

siasi terhadap penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu serta Pemkot Mataram, TNI/

Polri, parpol dan organisasi kemasyarakatan terkait Pemilu.

Juga semuluh masyarakat

Kota Mataram yang telah berhasil mewujudkan Pemilu secara Luber, Jurdil, independen

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram masa jabatan 2014 – 2019, H. Muhtar, SH., (kanan) menyerahkan palu pimpinan kepada Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH.,

dan berintegritas. Baik prestasi secara kuantitatif maupun kualitatif. Berhasil

menempatkan partisipasi pemilih sebesar 81 persen lebih. ‘’Tentu semuanya itu diorientasikan untuk mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera.

Pada bagian lain, Didi Sumardi juga mengucapkan terimakasih kepada anggota DPRD Kota Mataram periode 2014 – 2019 yang telah berusaha memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas Dewan yang akan datang. ‘’Semoga pengabdian yang telah diberikan selama ini mendapat ganjaran dari Allah SWT,’’ pungkasnya.

Sementara itu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam sambutan tertulis yang dibacakan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengharapkan anggota DPRD Kota Mataram dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sebaik-baiknya menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. ‘’Kepada anggota DPRD Kota Mataram masa jabatan 2019 – 2024 yang baru saja dilantik saya ucapkan selamat bekerja disertai harapan kiranya dapat menjalankan tugas dan amanah dengan sebaikbaiknya. Pada kesempatan yang baik ini pula saya sampaikan dan penghargaan kepada anggota DPRD sebelumnya atas pengabdian dan jasa-jasa yang diberikan kepada Kota Mataram,’’ demikian Walikota. (fit/*)

Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menyerahkan palu pimpinan kepada Wakil Ketua sementara DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta (kiri).

Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memimpin jalannya rapat paripurna pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kota Mataram masa jabatan 2019 – 2024.

Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menyampaikan sambutan.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh membacakan sambutan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Anggota DPRD Kota Mataram berfoto bersama usai pelantikan.

Anggota DPRD Kota Mataram masa jabatan 2019 - 2024 menerima ucapan selamat dari Walikota,Wakil Walikota dan tamu undangan yang hadir.

Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menerima palu pimpinan Dewan yang ditandai dengan tiga kali ketukan.

Penandatangan berita acara pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kota Mataram masa jabatan 2019 – 2024.

Anggota DPRD Kota Mataram masa jabatan 2014 – 2019 tampak menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Mataram masa jabatan 2019 -2024.

Srikandi DPRD Kota Mataram masa jabatan 2019 -2024 yang dilantik kemarin.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 7 Agustus 2019

Halaman 4

Belum Pasti Lulus Validasi

Ratusan RTG Mandiri Dibangun Tanpa Gambar

Hanya Penyedia Sarana DALAM proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Bank Rakyat Indonesia (BRI) berperan hanya sebagai penyedia sarana transaksi pada Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong). Urusan pengadaan beras dan telur yang dilakukan e-Warong ranah pengawasan pemerintah daerah.

Demikian disampaikan Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Cabang Selong, Bayu Adityo. Ditemui wartawan, Selasa (6/8), Adityo mengatakan, siapa yang akan menjadi e-Warong pun menjadi kewenangan dari pemerintah.

Saat ini jumlah agen BRILink yang ditunjuk pemerintah sebagai (Suara NTB/rus) e-Warong penyalur BPNT sekiBayu Adityo tar 300 orang. Sementara, jumlah agen BRIlink di Lotim terdapat 1.300 orang. Menjadi e-Warong, sebutnya ada syarat yang harus dipenuhi dibuat oleh pemerintah.

Menurutnya, alat yang diberikan BRI memberikan berupa mesin Electronic Data Capture (EDC), yakni sebuah alat untuk menerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank. EDC ini berfungsi untuk memindahkan dana secara real time. “Jadi konsepnya, alat yang kami berikan (EDC BRI-red) sebagai media pembayaran,” ungkapnya.

Ditambahkan, urusan beras dan telur dalam BPNT yang disalurkan para agen BRI Link yang menjadi e Warong, menjadi ranah pemerintah dalam pengawasannya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kualitas sembako, sehingga eWarong tidak sembarangan menjual sembako.

Penyaluran bansos BPNT dan PKH ini, sambung Bayu Adityo merupakan perintah juga dari pemerintah pusat selaku pemegang saham. Meski tidak ada profit secara langsung diterima oleh BRI, diyakini pasti ada keuntungan lain yang bisa diperoleh. Antara lain masyarakat bisa memilih gunakan layanan perbankan yang disediakan BRI. “Intinya ini kan amanah dari para pemegang saham dan kita harus ikuti,” ujarnya.

Selanjutnya soal agen BRILink, ujarnya, adalah mitra BRI. Agen BRIlink bukanlah pegawai BRI. Mereka para agen adalah para pelaku usaha yang dalam menjalankan usahanya, agen memiliki modal sendiri. Tidak heran setiap transaksi di agen ada dikenakan biaya jasa kepada para Kelompok Penerima Manfaat (KPM), seperti pada pencairan bansos Progam Keluarga Harapan (PKH) yang berupa uang tunai. Jika KPM menginginkan tak ada biaya, dipersilakan mencairkannya di mesin-mesin ATM BRI. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Tim khusus validasi di bawah komando BPBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan turun untuk memvalidasi Rumah Tahan Gempa (RTG) yang dibangun secara mandiri. Namun demikian, Tim Validasi belum dapat memastikan apakah RTG yang dibangun dari biaya sendiri masyarakat itu akan lulus validasi sebagai rumah tahan gempa, mengingat dalam proses pembangunannya tidak didukung oleh gambar dari pemerintah.

Kepala BPBD KLU, H. Muhadi, SH., melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD KLU, Wardoyo, S.Sos., Selasa (5/8) membenarkan Pemda KLU telah menyediakan Tim Khusus.

Tim itu saat ini masih dalam rancangan BPBD untuk ditandatangani oleh bupati. Keberadaan tim khusus tersebut adalah untuk menilai kelaya-

kan RTG yang dibangun sendiri oleh masyarakat.

“Tim khusus validasi itu bukan untuk memverifikasi masyarakat yang belum dapat rekening (atau yang belum masuk data), tetapi untuk memvalidasi rumah yang dibangun secara mandiri,” kata Wardoyo.

Ia menyebut, jumlah rumah yang dibangun secara mandiri

cukup banyak. Data sementara yang dihimpun BPBD KLU mencatatkan jumlahnya sebanyak 349 unit. Rumah itu tersebar masing-masing 226 unit di Pemenang, 109 unit di Tanjung, 13 unit di Gangga, serta Bayan dan Kayangan dengan masingmasing 2 unit dan 1 unit.

BPBD Lombok Utara sambung dia, akan memperbarui data secara terus menerus ter-

kait dengan jumlah RTG Mandiri. Untuk itu, BPBD sudah melakukan koordinasi melalui surat ke pemerintah di kecamatan agar menginventaris data RTG dimaksud.

“Untuk jenis RTG Mandiri bervariasi, ada yang Rika, Riko dan Risba. Untuk data pasti, kita sudah imbau Camat untuk dilanjutkan ke desa-desa agar membantu kita inventaris data,” ucapnya.

Tim Khusus Validasi RTG Mandiri sendiri berasal dari lintas instansi, yakni Dinas PUPR, LH, dan instansi lain.

Tim dimaksud diberi kewenangan untuk menentukan apakah RTG Mandiri yang dibangun lebih dulu oleh war-

ga tanpa menunggu DSP, lulus uji kualitas atau tidak.

Sebab, tidak dipungkiri jika RTG yang dibangun saat itu lebih mengedepankan aspek kebutuhan saat darurat dari pada faktor teknis.

“Umpama RTG tidak lulus, maka warga tadi harus pilih jalur bantuan biasa, karena namanya juga sudah tercatat di DSP. Tetapi umpama lulus, maka dana DSP Rp 50 juta bisa dicairkan. Ketentuan pembayaran dihitung berdasarkan perkiraan volume yang dihabiskan warga. Seandainya biaya membangun saat itu kurang dari Rp 50 juta, maka sisanya kembali ke kas daerah,” pungkasnya. (ari)

1.000 KPM PKH di Lotim akan Digraduasi Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) H. Ahmat menyebutkan, sebanyak 1.000 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) akan digraduasi (lepas dari program bantuan pemerintah).

Ditemui belum lama ini, H. Ahmat mengutarakan, dikeluarkannya ribuan warga Lotim dari data miskin penerima PKH ini, karena dinilai sudah masuk kategori orang kaya. Sesuai ketentuan, orang yang sudah kaya tak layak dapat PKH. Penerima Bansos PKH dan BPNT ini sebutnya adalah orang-orang yang benar-benar berada di bawah garis kemiskinan. Meski demikian, diakuinya, dalam melakukan pengentasan kemiskinan sejauh ini belum ada tolok ukur yang jelas.

Untuk itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemkab Lotim berencana akan memasang stiker-stiker di rumahrumah warga. Bahkan, katanya, sesuai perintah Bupati Lotim, tidak berupa stiker yang akan dipasang di rumah warga miskin, akan tetapi akan dicat, sehingga tidak mudah dihilangkan. “Jadi tidak stiker tapi akan dipilok,” tegasnya.

Warga miskin penerima bantuan sosial dalam upaya percepatan pengentasannya haruslah jelas datanya. Sebelum rumah warga ini disemprot cat, dipersilakan untuk mundur dari data penerima bansos. “Sebelum kita semprot, silakan mundur,” ujarnya mengingatkan.

Menurutnya, jumlah KPM PKH yang harus mundur ini separuh dari jumlah penerima saat ini. Indikatornya terlihat di Lotim ini sangat banyak warga yang antre berangkat ke Tanah Suci Mekkah. “Masa harga diri mau dijual dengan 10 kg,” selorohnya. Warga yang sudah masuk dalam daftar haji ini diyakini merupakan warga yang mampu secara ekonomi.

Dikatakan, persentase kemiskinan di Lotim saat ini tersisa 18 persen lebih tidaklah sesuai dengan kenyataan. “Kalau mau jujur, perkiraan saya jumlah warga miskin di Lotim ini hanya 13-15 persen saja,” ungkapnya.

Data tersebut tercatat banyak karena warga Lotim banyak yang mengaku miskin. Sementara kenyataannya, angka kemiskinan di Lotim ini tersisa sedikit dan tidak ada warga Lotim yang tidak bisa makan.

Dalam upaya akselerasi pengentasan kemiskinan, Lotim dalam waktu dekat akan memiliki sekretariat khusus penanganan kemiskinan. Di mana sekretariat penanganan kemiskinan itu akan di-launching Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy pada saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Lotim ke 124 tahun, 31 Agustus mendatang. (rus)

(Suara NTB/yon)

PERIKSA - Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Disnakeswan Lotim Hultatang, saat melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban di wilayah Kecamatan Sukamulia, Selasa (6/8).

Disnakeswan Periksa Hewan Kurban Selong (Suara NTB) Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lombok Timur (Lotim) terus melakukan pengawasan terhadap hewanhewan kurban. Termasuk melakukan pemeriksaan antemortem terhadap hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan baik di tempat-tempat penjualan hewan maupun yang masih berada di dalam kandang.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, drh. Hultatang, mengatakan, pengawasan dan pemeriksaan ini akan dilakukan hingga pelaksanaan penyem-

belihan hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan hewan kurban yang dilakukan, Selasa (6/ 8) di Dusun Dasan Tereng Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia, hewan kurban di tempat itu secara fisik sehat dan umur sudah memenuhi persyaratan, sehingga untuk pemeriksaan antemortem sudah layak untuk dipotong.

Sementara, kata dia, yang menjadii temuan penyakit secara fisik yang dialami oleh hewan kurban berupa sakit mata, gangguan kulit, leleran dan beberapa jenis penyakit lainnya. “Hasil pemeriksaan kita hari ini, 58 ekor sapi sudah layak untuk dipotong,”

terangnya.

Selain itu, tim dari Kesehatan Hewan Disnakeswan melakukan pengambilan kotoran untuk diperiksa di laboratorium dinas setempat. Langkah ini untuk mengetahui jenis infeksi yang menyerang hewan kurban serta dari hasil evaluasi ini akan terus dilakukan sosialisasi dan pembinaan. Adapun, katanya, hewan kurban yang sehat secara fisik dapat dilihat dari mata yang bersinar, kulit tidak kering, hidung basah dan gerakan lincah menandakan sapi hewan kurban tersebut sehat.

Maka dari itu, sebelum membeli hewan kurban, yang

Demi Pilkades Sokong

TAPD dan Banggar DPRD ’’Bongkar’’ Nota KUA PPAS Tanjung (Suara NTB) Sempat dianulir, karena tidak adanya kepastian dari BPD, Desa Sokong akhirnya bisa mengikuti pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 21 November 2019 mendatang. Akibat keputusan itu, menimbulkan konsekuensi di mana Banggar DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ‘’terpaksa’’ bongkar pasang anggaran.

Kepastian Desa Sokong akan mengikuti pilkades bersama 25 desa lain di KLU, diambil dalam putusan rapat DPRD KLU bersama eksekutif, Selasa (5/8). Pimpinan rapat yakni Ketua DPRD KLU, H. Burhan M. Nur dan Wakil Ketua, Sudirsah Sujanto, mengambil kesimpulan untuk mengikutsertakan Desa Sokong pada pilkades serentak.

Kesimpulan itu tidak lepas dari dorongan politik Ardianto, SH., yang notabene Ketua Komisi I sekaligus tokoh masyarakat Sokong. Ardianto menggarisbawahi, penjelasan TAPD bahwa Desa Sokong tidak bisa mengikuti pilkades serentak, karena belum ada keputusan hasil musyawarah desa (mus-

des) perihal Pilkades. Eksekutif berpandangan, jika Sokong diikutsertakan dengan persiapan yang minim maka desa tersebut tidak mampu mengejar tahapan yang sudah dilakukan pemerintah terhadap 25 desa lain yang belum positif. Namun oleh Ardianto, penjelasan tersebut dianggap prematur.

Baginya, pelaksanaan pilkades serentak tanpa meninggalkan satu desa di belakangnya mencerminkan marwah dan kemampuan sebuah pemerintahan. Mengetahui bahwa Musdes Sokong tidak memperoleh kepastian, maka pemerintah kata dia, seharusnya menjemput bola dan membantu BPD menyelesaikan persoalan di tingkat bawah.

“Hari ini juga, Bagian Pemerintahan bersurat ke BPD Sokong, karena tadi, Bagian Hukum menegaskan sudah clear, tidak ada persoalan,” katanya.

Ardianto menilai, seandainya konflik hasil Pilkades Sokong 2017 sampai ke ranah PK (peninjauan kembali) yang dilakukan oleh calon Kades, Marianto, maka hal tersebut soal lain.

Ia hanya tidak ingin, baik BPD dan Pemda KLU gamang dan tidak bisa mengambil keputu-

san atas informasi PK. Baginya pula, PK adalah satu langkah luar biasa yang ditempuh Marianto, atas temuan fakta baru. Selama proses dari PTUN Mataram, PTTUN Surabaya, hingga ke MA, lembaga tertinggi MA menolak permohonan Marianto. Minimnya peluang menemukan novum baru inilah yang membuat Ketua Komisi I mendorong pemerintah mengikutsertakan Pilkades Sokong.

“Sehingga menurut saya, pastikan saja Sokong ikut. Saran saya ke pemerintah, jalankan mekanisme administrasi yang menjaga kita dari kesan bahwa pemerintah takut, pemerintah kalah, tidak boleh itu,” tandasnya.

Dari masukan itu, pimpinan rapat pada saat itu, Burhan M. Nur dan Sudirsah Sujanto, sepakat dan mengambil kesimpulan untuk melibatkan Sokong. Namun sebelum diputus, dua pimpinan dewan itu meminta ketegasan sekaligus kesanggupan dari BPMD KLU untuk menyiapkan pemenuhan syarat administrasi karena keterlambatan Desa Sokong mengikuti tahapan.

“Saya siap akan menyelesaikannya, tanpa harus menung-

gu dari Bagian Pemerintahan.

Jadi merinding saya mendengar pendapat Ardianto, jadi marwah pemerintahan yang dipertaruhkan,” tegasnya.

Ikut sertanya Desa Sokong pada pilkades serentak ternyata memakan “korban” anggaran yang sudah ditetapkan dalam Nota KUA PPAS. Banggar dan TAPD, mau tidak mau harus bersepakat mencarikan tambahan anggaran untuk membiayai Pilkades Sokong yang tidak masuk pada pembahasan KUA PPAS sebelumnya.

Kepala Bappeda Lombok Utara, sekaligus Wakil Ketua TAPD, Heryanto, SP., mengakui sejak awal pihaknya hanya memilik perencanaan biaya Pilkades serentak di 25 desa (tanpa Sokong) dengan perkiraan kebutuhan biaya sebesar Rp 3,502 miliar lebih.

Dana ini bahkan sudah dirasionalisasi berdasarkan perhitungan pembiayaan pada pilpres beberapa waktu lalu. Misalnya penyesuaian jumlah TPS dari 605 unit menjadi 403 unit, serta honorarium dan operasional panitia pemilihan 25 desa sebanyak 223 orang panitia.

“Dana KUA PPAS sejatinya sudah terbagi habis, kalaupun

(Sokong) akan dianggarkan maka harus mendapat persetujuan DPRD. Karena Pilkades Sokong muncul setelah nota kesepakatan KUA PPAS disetujui dengan bupati. Maka konsekuensinya, anggaran lain yang sudah disepakati di nota KUA akan dikurangi,” paparnya.

Heryanto tidak ingin, nantinya muncul asumsi penilaian dari Pemprov NTB, bahwa TAPD Pemda KLU inkonsisten dalam perencanaan anggaran. Namun dengan persetujuan DPRD, pihaknya yakin tidak akan mekanisme yang dilanggar.

Ia menegaskan, TAPD akan mengikhtiarkan tambahan anggaran atas keputusan Pilkades Sokong. Tentunya, harus ada bagian dari dana tidak langsung yang harus di-split untuk menambal kekurangan anggaran.

“Saya awalnya hanya hitung kekurangan Rp 385 juta sebelum Sokong. Setelah masuk, maka kekurangannya menjadi Rp 543 juta. Sementara yang sudah kita temukan anggarannya sebesar Rp 140 juta, jadi masih ada kekurangan Rp 403 juta lagi,” tandasnya sembari meminta skorsing 10 menit. (ari)

harus diperhatikan syaratsyarat kesehatan baik penampilan fisik. Masyarakat harus cerdas dan berkoordinasi dengan petugas kesehatan hewan di lapangan yang siap mendampingi untuk membeli hewan kurban. Ditegaskan bahwa tenaga kesehatan

hewan di tingkat kecamatan sudah mengetahui hewanhewan yang sehat dan siap untuk dipotong. “Kita juga melakukan antisipasi dengan penguatan lalu lintas ternak terutama dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok,”jelasnya. (yon)

Baru 10 Persen TKI Miliki Keterampilan Kerja Selong (Suara NTB) Dinas Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyebut hingga saat ini baru 10 persen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Lotim yang memiliki skill (keterampilan) kerja di luar negeri dari 8.122 TKI di daerah ini hingga bulan Juli 2019. Sisanya, TKI maupun TKW yang berangkat ke luar negeri bekerja sebagai buruh atau pekerja kasar.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Muhammad Hirsan, keterbatasan skill yang dimiliki oleh TKI asal Lotim membuatnya sebagai buruh kasar. Padahal apabila memiliki skill, maka besar kemungkinan dapat bekerja di perusahaan-perusahaan dengan posisi yang lebih menjamin karena berdampak pada upah yang lebih besar.

“Kita akui TKI Lotim lebih banyak jadi buruh kasar di luar negeri karena kecilnya kompetensi yang dimiliki. Sehingga inilah yang menjadi perhatian untuk terus dilakukan pelatihan-pelatihan berupa bahasa Inggris, komputer, rangka baja dan otomotif dan lainnya sebagainya melalui LLK Selong. Angka 10 persen TKI yang memiliki skill itu sangat miris. Sisanya pendidikan TKI kita sampai SD, tidak tamat sekolah dan maksimal SMA,” terangnya, Selasa (6/8).

Di samping itu, melihat angka 8.122 jumlah TKI saat ini, diprediksi akan mengalami kenaikan karena pada tahun

(Suara NTB/yon)

Muhammad Hirsan 2018 lalu jumlah TKI Lotim sebanyak 11. 588 orang. Dikatakan, Hirsan, kondisi itu dikarenakan sosialisasi yang terus dilakukan serta pelayanan yang cepat, murah, transparan dan akuntabel. Terlebih Kabupaten Lotim saat ini sudah memiliki Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) untuk TKI. Di mana calon TKI dalam mengurus segala persyaratan dalam satu atap atau satu gedung.

Selain itu, lanjut Hirsan, dibekali TKI dengan skill akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan di luar negeri, sehingga para TKI dapat bekerja secara formal atau terampil. “Kedepan inilah yang terus kita perhatikan supaya TKI-TKI kita memiliki skill sebelum berangka ke luar negeri selain pembinaanpembinaan,”pungkasnya. (yon)

SUARA NTB Rabu, 7 Agustus 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pelantikan DPRD Baru Belum Jelas

Bakal Disidang MP TPTGR BELASAN oknum anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) bakal disidang oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TPTGR) lantaran sampai saat ini belum mengembalikan kerugian negara yang mencapai Rp 531 juta. Dari belasan anggota dewan ini baru beberapa anggota dewan saja yang sudah mengembalikan kerugian sebesar Rp 20 juta lebih. Selain anggota dewan, ada beberapa pejabat juga bakal disidang akibat menunggak kerugian negara.

Dikonfirmasi terkait temuan (Suara NTB/her) kerugian di DPRD Lobar, PeAisyah Desilina D laksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Lobar Aisyah Desilina D, S.IP., membenarkannya. Namun, dirinya menolak menyebut nama masing-masing anggota yang belum mengembalikan.

Pihaknya sudah melakukan upaya dengan bersurat kepada anggota dewan tersebut. Sejauh ini pihaknya bersurat sekali dan akan bersurat yang kedua kalinya ke anggota dewan ini.

Dari sekian banyak anggota dewan yang menunggak ini, ada anggota dewan yang akan berhenti menjabat akibat tak terpilih pada pemilihan legislatif lalu. Sejauh ini sudah sebagian sudah mengembalikan dengan cara gajinya dipotong dan menyetor langsung. “Ada juga yang sepakat (setuju) kalau gaji mereka dipotong dan ada yang setor langsung,” jelas dia.

Beberapa anggota dewan yang dipotong gajinya untuk mengembalikan kerugian, jelasnya, atas dasar kesepakatan.

Pihak dewan menginformasikan ke Sekretaris DPRD atau ke bendahara bahwa bersedia dipotong gajinya. Mengenai progres pengembalian yang tercatat di Inspektorat sebesar Rp 20 juta lebih menurut dia, bukan segitu, namun jauh lebih tinggi.

Alasannya, dari hari ke hari ada progres pengembalian kerugian. “Ini (pengembalian) terus berkembang terus, sebab ada yang nyetor-nyetor ini, sehingga berubah-ubah terus,” jelas dia.

Sebelumnya, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid meminta agar TPTGR untuk lebih keras menagih, jika penunggak kerugian negara tak juga mengembalikan ke TPTGR, maka sesuai aturan persoalan ini bisa masuk ranah aparat penegak hukum (APH). ”Biasanya ada batas waktu, aturannya seperti itu (masuk ke ranah APH),” tegas bupati saat menanggapi tindak lanjut LHP BPK atas laporan keuangan tahun 2018.

Iapun memastikan jika temuan kerugian Negara itu akan tetap ditagih. Meski dewan yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat di tahun depan. Bahkan ia mengungkapkan jika dirinya juga sempat memiliki temuan kerugian Negara.

Namun ia sendiri sudah mengembalikannya. (her)

Sejumlah Wakil Rakyat di Lobar ’’Ributkan’’ Gaji Giri Menang (Suara NTB) – Pelantikan anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) periode 2019-2024 belum jelas, karena masih menunggu kepastian putusan akhir Mahkamah Konsitusi (MK).

Ketidakjelasan pelantikan ini pun menjadi perbincangan di kalangan dewan yang tak terpilih. Pasalnya, yang diperdebatkan soal gaji bulan Agustus ini, apakah diberikan kepada anggota lama atau anggota dewan baru yang akan dilantik.

Wakil Ketua DPRD Lobar, H. M. Nursaid yang dikonfirmasi mengatakan jika mengacu aturan, jika anggota DPRD lama berhak menerima gaji. Sementara anggota DPRD baru belum bisa digaji, karena bukan haknya. “Kalau aturan kami berhak menerima gaji, maka kami terima. Ini hak saya bicara. Anggota dewan baru mungkin tidak mau terima kalau bukan haknya,” ujarnya, Selasa (6/8).

Menurutnya, aturan yang berlaku bahwa masa jabatan berakahir hingga anggota dewan baru dilantik. Artinya, ketika anggota dewan baru dilan-

tik, maka masa jabatannya berakhir. Tapi, kalau pelantikan dilaksanakan sebelum tanggal 15 Agustus maka hak DPRD baru menerima gaji dan tunjangan. Sedangkan kalau dilaksanakan pelantikan sesudah tanggal 15 Agustus, maka menjadi hak anggota DPRD yang masih menjabat saat ini. “Ini kami mengacu aturan saja,” jelas dia.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis mengatakan bukan persoalan pada hak gaji yang diterima anggota yang saat ini menjabat atau dewan baru.

Sebab ia juga tak mau meributkan persoalan gaji ini. Hanya saja ada perbedaan penafsiran soal masa jabatan. ‘’Ada yang berpikir lima tahun itu 60 bulan. Namun tidak dihitung umur SK yang berlaku selama lima tahun berakhirnya sampai dilantiknya DPRD yang baru. Sehingga pembiayaan ini tergantung umur SK,’’ ujarnya.

Menurut dia, tidak ada bahasa masa jabatan 60 bulan, baik dalam UU maupun ketentuan manapun. Tapi yang dipakai adalah asumsi bahwa lima tahun adalah 60 bulan.

Sementara itu, Pelaksana

(Suara NTB/her)

Dana Tak Terduga Siap Digelontorkan

ABSENSI - Absensi sidik jari yang sudah beberapa tahun belakangan digunakan oleh Pemkab Loteng, mulai tahun depan tidak akan digunakan lagi, karena Pemkab Loteng akan menerapkan absensi retina mata.

Optimalisasi Kinerja Pegawai

Loteng Uji Coba Smart ASN Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini tengah melakukan uji coba penerapaan Smart ASN, sebagai salah satu upaya mendorong optimalisasi kinerja pegawai, utamanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di daerah ini. Uji coba dilakukan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng dan direncanakan baru akan diterapkan secara menyeluruh pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2020 mendatang.

Kepala BKPP Loteng, H.Moh. Nazili, S.IP., kepada wartawan, Selasa (6/8), mengatakan, penerapaan Smart ASN tersebut merupakan tindaklanjuti dari komitmen Pemkab Loteng dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai di daerah ini guna meningkatkan

hewan kurban yang terkumpul nantinya akan disebar ke masing-masing kecamatan secara merata dan bisa langsung disembelih di kecamatan setempat untuk kemudian dibagikan kepada yang berhak.

Selain disebar ke kecamatan, daging hewan kurban juga akan dibagikan usai Salat Ied yang rencananya akan dipusatkan di Lapangan Muhajirin Praya, karena pada perayaan Idul Adha ada sekitar seribu anak yatim serta orang jompo yang juga akan diundang. Harapannya, perayaan Idul Adha tahun ini bisa lebih semarak.

Dikatakannya, kalau melihat jumlah hewan kurban yang sudah terkumpul jelas masih belum cukup. Tapi pemerintah daerah tetap berupaya mem-

kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk penerapan Smart ASN, ujarnya, adalah penerapan absensi retina mata menggantikan absensi sidik jari, karena absensi retina mata jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan absen sidik jari. Di mana pegawai tidak bisa main-main lagi kalau sudah menggunakan absensi retina mata.

“Kalau menggunakan absensi retina mata, absensi pegawai bisa terpantau secara cepat. Bahkan bisa dipantau melalui Android. Sehingga pegawai tidak bisa main-main lagi dengan absensi. Jadi kalau yang terlambat pasti akan terbaca,” terangnya.

Selain itu, para pegawai nantinya diharuskan untuk membuat laporan aktivitas hariannya melalui aplikasi Smart ASN. Laporan ini disampaikan secara berjenjang,

mulai dari staf, pejabat eselon IV hingga III di bawah kendali pejabat eselon II sesuai tugas dan fungsi pegawai masing-masing. ‘’Misalnya, sopir melaporkan aktivitasnya sebagai sopir. Kemudian pegawai administrasi melaporkan aktivitas yang dilakukan sebagai pegawai administrasi. Begitu pula yang lain, sehingga sebelum Smart ASN diterapkan secara menyeluruh, nanti akan evaluasi penentuan tugas dan fungsi masing-masing pegawai di semua OPD,’’ terangnya.

Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng ini menambahkan, uji coba dilakukan melihat kekurangan dari aplikasi dan disempurnakan sebelum diterapkan secara menyeluruh di semua OPD lingkup Pemkab Loteng. (kir)

Dua Jemaah Haji Asal Loteng Wafat di Mekkah Praya (Suara NTB) Jumlah Jemaah Haji asal Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang meninggal du-

Pemkab Loteng Siapkan 60 Hewan Kurban Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah menyiapkan sebanyak 60 hewan kurban berupa sapi untuk disebar ke anak yatim piatu, orang jompo dan tidak mampu pada hari Idul Adha tahun ini. Jumlah hewan kurban tersebut kemungkinan masih akan bertambah. Mengingat, Pemkab Loteng sampai saat ini masih terus mengumpulkan sumbangan hewan kurban dari beberapa pihak di daerah ini.

“Untuk yang 60 hewan kurban ini khusus dari kalangan ASN lingkup Pemkab Loteng.

Jadi masih ada kemungkinan bertambah,” ungkap Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (6/8).

Ia menjelaskan seluruh

(Suara NTB/her)

Sulhan Mukhlis perlu konsultasikan lagi ke kementerian supaya jangan salah,” tegas dia.

Terkait anggapan dewan bahwa tidak ada masa jabatan yang tertera 60 bulan, menurut dia dalam aturan memang lima tahun (60 hari). Namun demikian hal ini perlu dikaji dan dikonsultasikan lagi. (her)

Tangani Dampak Kekeringan

Belasan Ribu Warga Penerima Bantuan JKN di Lobar Dicoret Giri Menang (Suara NTB) – 14.088 warga Lombok Barat (Lobar) dicoret atau dikeluarkan dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Belasan ribu warga ini dikeluarkan lantaran dinilai sudah mampu menyusul ditetapkannya Basis Data Terpadu (BDT), hasil perbaikan data yang dilakukan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kepala Dinas Sosial (Disos) Lobar Hj. Made Ambaryati, menejelaskan, Kemensos sudah menetapkan data BDT secara keseluruhan, dalam perbaikan data sudah masuk data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penerima bantuan JKN dan penerima PKH. Alasan dinonaktifkan data tersebut, karena data kependudukan yang digunakan masih menggunakan data yang lama dan, belum dilakukan perbaikan. Perbaikan data yang akan dinonaktifkan ini juga, termasuk penerima BPNT. “Penerima BPNT, PKH dan JKN akan dinonaktifkan sementara,” ujarnya.

Pendamping PKH di Lobar bekerja hingga tengah malam untuk melakukan update data sebelum ditetapkan, karena data BDT akan ditetapkan empat kali dalam satu tahun, tidak lagi dua kali setahun, tujuannya agar data penerima lebih baik lagi dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Data BDT yang sudah ditetapkan tanggal 1 Agustus ini adalah BDT yang ditetapkan dari hasil musyawarah desa (musdes) dari 121 desa dan kelurahan yang ada di Lobar. Semuanya data yang serahkan nantinya sudah disesuaikan dengan data by name by address, terhadap adanya permasalahan data yang keluar pada tahap pertama beberapa waktu lalu, hal itu terjadi karena data yang digunakan masih menggunakan data tahun 2015. “ Data tahap pertama yang kemarin itu masih pakai data tahun 2015,” katanya.

Setelah dilakukan penetapan tanggal 1 Agustus lalu, nanti tinggal tiga bulan lagi akan dilakukan perbaikan data kembali.

Hal ini untuk mempermudah warga mencairkan BNPT, Dinas Sosial (Disos) sudah melakukan koordinasi dengan pihak BRI melalui BRIlink untuk menjadi tempat pencairan BPNT. ‘’Sampai saat ini, memang sudah ada yang satu desa dua BRIlink, tetapi karena masih ada BRIlink yang menjalani usaha toko bangunan yang menjadi agen BRIlink, hal ini masih menjadi pertimbangan dari Dinas Sosial,’’ ujarnya.

Keberadaan agen BRIlink, dikeluhkan oleh Kepala Desa, seperti di Desa Sekotong Tengah, karena di Desa Sekotong Tengah hanya ada satu agen BRIlink, sedangkan penerima cukup banyak, dan jarak tempuhnya antar dusun juga cukup jauh.” Paling tidak seharusnya ada tiga agen ada di Desa Sekotong, biar jaraknya tidak terlalu jauh,” tegas Kades Sekotong Tengah Lalu Sarafudin. (her) Hj. Made Ambaryati

(Suara NTB/her)

H. M. Nursaid Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Lobar Aisyah Desilina D, S.IP., mengatakan pelantikan dewan baru menunggu putusan akhir MK yang dibacakan, Selasa kemarin. Terkait pembayaran gaji anggota dewan, pihaknya masih berpegang dengan masa jabatan lima tahun atau 60 bulan. “Ini kami

bagikan secara merata. Meski nanti tidak seluruhnya dapat jatah, sehingga pemerintah daerah berharap dukungan dari pihak lain bisa sama-sama ikut berkurban.

Sementara itu kantor Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, juga telah menyiapkan satu ekor sapi untuk disumbangkan ke masyarakat kurang mampu. Nantinya, hewan kurban tersebut akan disalurkan bersamaan dengan penyaluran hewan kurban dari Pemkab Loteng.

“Hewan kurban ini merupakan hasil donasi teman-teman pegawai Kemenag Loteng,” terang Kepala Kemenag Loteng, Drs. H. Jalalussayuthy, SS.M.Pd. (kir)

nia di Mekkah bertambah satu lagi, sehingga sampai saat ini, total sudah ada dua jemaah haji asal Loteng yang meninggal dunia di tanah suci. Jemaah haji terakhir yang meninggal dunia atas nama Marlin bin Syarifudin, asal Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang.

“Jemaah haji atas nama Marlin ini meninggal dunia tadi dini hari sekitar pukul 01.00 wita atau sekitar pukul 20.00 waktu Mekkah,” ungkap Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, Drs. H. Jalalussayuthy, SS.M.Pd., saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (6/8).

Sebelum meninggal, jemaah haji tersebut sempat mendapat perawatan, karena mengalami kelelahan setelah menjalankan ibadah sunnah. Terlebih cuaca di tanah suci saat ini kalau siang hari bisa mencapai di atas 40 derajat dan turun drastis pada malam hari.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada para jemaah haji yang lainnya, agar tetap menjaga kondisinya dengan tidak memaksa-

kan diri untuk menjalankan ibadah-ibadah sunat sekiranya tidak dalam kondisi prima. Hal itu penting untuk persiapan menghadapi puncak ibadah haji pada Sabtu (10/8) besok.

“Kalau sekarang tenaganya terus-terusan diporsi untuk ibadah, khawatirnya jemaah haji tidak bisa maksimal beribadah pada puncak ibadah haji Sabtu besok,” tambahnya.

Almarhum merupakan jemaah haji kelompok terbang (kloter) dua embarkasi Lombok International Airport (LIA).

Almarhum satu kloter dengan Sirojudin (78) jemaah haji asal Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang yang meninggal pada Selasa (23/7) lalu, karena menderita hipertensi.

Kedua jemaah haji yang meninggal dunia termasuk jemaah haji kategori risiko tinggi (risti). Selain karena faktor usia yang sudah di atas 60 tahun juga dikarenakan ada penyakit bawaan dari rumah. “Kita berharap ini jemaah haji asal Loteng terakhir yang meninggal dunia,” pungkas Jalal. (kir)

Praya (Suara NTB) Dana terduga yang sudah dialokasikan pada APBD tahun 2019 sebesar Rp1 miliar lebih, siap digelontorkan oleh Pemkab Lombok Tengah (Loteng) untuk menutupi kekurangan dana penanganan dampak kekeringan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun demikian, penggunaan dana tak terduga harus menunggu penetapan status darurat kekeringan dari pemerintah daerah setempat.

“Kita memang sudah mendapat laporan soal hal itu.

Jadi agar droping air bersih bisa tetap berjalan, ada kemungkinan kita gunakan dana tak terduga untuk penganggarannya,” aku Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Selasa (6/8).

Hanya saja, ujar Nursiah, penggunaan dana tak terduga tidak bisa serta merta langsung bisa digunakan, tapi harus ada penetapan status darurat kekeringan oleh Bupati Loteng, baru dana tak terduga tersebut bisa digunakan. Kalau belum ada penetapan, maka dana tak terduga belum bisa digunakan, sehingga pihaknya, sudah meminta BPBD Loteng agar seg-

era mengajukan status darurat kekeringan.

Selain dari dana tak terduga, pihaknya saat ini juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat supaya bisa mendukung penanganan kekeringan di daerah ini, termasuk dengan pihak ketiga. “Jadi semua sumber daya dan potensi yang ada akan kita kerahkan. Untuk menangani dampak kekeringan,” tandas Nursiah.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Loteng, Drs. H. Muhammad, mengatakan, kalau saat ini anggaran penanganan kekeringan khususnya terkait penyaluran air bersih sudah habis. Di mana dari dari 218 tangki air bersih yang disiapkan, BPBD Loteng sudah menyalurkan sebanyak 228 tangki air bersih hingga akhir bulan Juli. Sementara permintaan air bersih dari masyarakat sampai saat ini terus masuk.

Itu artinya, untuk penyaluran air bersih sekarang sementara hanya mengandalkan dukungan dari pihak ketiga saja, misalnya dukungan dari BPR Loteng serta dari Bank NTB Syariah. (kir)

OPD Dikritik Buang-buang Anggaran Giri Menang (Suara NTB) – Dua proyek Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing proyek pengadaan kendaraan bus perintis senilai Rp 1,4 miliar lebih dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) senilai Rp1 miliar di Rumah Sakit Awet Muda Narmada dipastikan batal dieksekusi akibat anggaran ditarik oleh pemerintah pusat, lantaran hingga tenggat waktu tanggal 21 Juli lalu belum bisa direalisasikan. Batalnya proyek ini pun menuai kritikan dari kalangan DPRD. Dewan menilai masalah berulang ini terjadi akibat kelalaian kepala OPD dalam mengeksekusi dana dari pusat tersebut.

Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Sulhan Mukhlis ditemui di kantornya mengatakan, ada DAK di dua OPD yang ditarik pusat, yakni di Dinas Perhubungan dan Rumah Sakit Awet Muda. Ia sangat menyayangkan DAK ini ditarik pusat, karena kenapa di Lobar terjadi demikian sementara daerah lain bisa mengeksekusi DAK-nya. Apalagi persoalan ini, kata dia klasik, hampir tiap tahun terjadi, sehingga dari awal ia menekankan kepada OPD seharusnya mengeksekusi dulu program-program yang didanai dari pusat, baru OPD ini mengeksekusi yang didanai dari PAD. “Karena ini kan uang orang.

Uang ini ada di kantong orang yang mau kita pakai pembiayaan ini. Kalau uang sendiri (dari PAD) kan sudah aman karena ada dikantong sendiri. Ini kembali kepada kelalaian OPD,” tegas dia.

Apalagi, kata dia, dana pusat ini sangat besar senilai Rp2,5 miliar. Kalau dana ini terealisasi, maka tidak terlalu memberatkan keuangan daerah yang lain. Apalagi di tengah kondisi keuangan yang defisit, justru di satu sisi ada OPD yang membuang-buang

anggaran. “Ini kan sama artinya OPD ini membuang-membuang anggaran. Hal ini seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap bupati bagi jajaran OPD-nya,”tegas dia.

Dikonfirmasi terkait hal ini, pihak Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Fathurrahman, SH., mengatakan terkait pengadaan kendaraan perintis yang didanai dari DAK sudah dilakukan lelang sebanyak 2 kali melalui sistem lelang cepat untuk mengejar deadline realisasi DAK tanggal 21 Juli. Namun, pada lelang pertama tidak ada rekanan yang mengajukan penawaran, lalu diulang lelang kedua hanya ada satu rekanan yang memasukkan penawaran.

Ini pun, kata dia, pihaknya sudah menurunkan kriteria, supaya ada yang memasukkan penawaran lagi, sehingga memenuhi ketentuan dilakukan lelang.”Tapi yang nawar pada lelang kedua cuma satu rekanan, tapi kalau berpedoman pada perpres kalau penawaran satu kan dianggap gugur (batal), karena minimal dua,”jelas dia.

Proses pengajuan lelang sendiri dimulai awal bulan Juli lalu, diakui memang mepet mengejar deadline realisasi DAK tanggal 21 Juli. Sebab sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk pembayaran langsung walaupun di atas Rp1 miliar harus pengajuannya ke KPKNL tanggal 21 Juli.

Terkait kritikan dewan bahwa OPD dinilai lalai, menurut dia, pihaknya dari awal melakukan proses lelang tersebut.

Awalnya dilakukan lelang biasa, namun karena harus mengejar deadline, maka diubahlah menjadi lelang cepat.

“Kita pakai lelang cepat, itu upaya kami. Dan langkah-langkah awal sudah kami lakukan.

Bukan sebelumnya kita tidak lakukan,” bantahnya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 7 Agustus 2019

Parlementaria

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Laporan Badan Anggaran DPRD Sumbawa Terhadap KUPA PPAS Perubahan 2019 Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbawa telah menyampaikan laporan terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) Tahun anggaran 2019, dalam Paripurna, Senin lalu. Sekaligus memberikan sejumlah masukan dan saran kepada Pemkab.

Seperti disampaikan melalui Juru Bicara Banggar, Ismail M S.H, berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) Dewan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 didorong oleh tiga sebab.

Yakni, Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan,

dan antarjenis belanja; dan Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dalam pembahasan Banggar disepakati, Pada Sektor Pendapatan Asli Daerah, terdapat kenaikan sebesar Rp2.968.806.494,89 dari sebelumnya Rp 148.384.813.135,00 menjadi Rp151.353.619.629,89; Pada Sektor Pendapatan Dana Perimbangan pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp960.034.000,00 dari semula Rp1.340.598.969.000,00 menjadi Rp 1.341.559.003.000,00; Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran mengalami perubahan sebesar Rp 2.000.000.000,00 dari semula Rp 289.394.560.759,00 menjadi Rp291.394.560.759,00; Belanja Tidak Langsung per Perangkat Daerah mengalami perubahan dari Rp1.004.-

699.192.469,54 menurun menjadi Rp 998.475.254.019,52.

Kemudian, Belanja Langsung per SKPD juga mengalami perubahan dari Rp865.630.313.413,46 bertambah menjadi Rp875.238.456.415,01; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) mengalami peningkatan sebesar Rp 36.328.271.854,64 yang semula dalam APBD 2019 ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000 menjadi Rp 86.328.271.845,64.

Pada dasarnya Banggar menyetujui Rancangan KUPA PPASP Tahun Anggaran 2019.

Namun dalam proses pembahasan ada beberapa hal yang berkembang, berupa pendapat, saran dan kritik sebagai pertimbangan bersama di masa mendatang.

Diantaranya, Untuk Dokter PNS dan Dokter Gigi PNS yang bertugas di seluruh Puskesmas, demi memberikan perhatian khusus terhadap pemberian Insentif

Kerjasama Dinas P2KBP3A Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Daerah yang layak dan pantas demi tugas kemanusian yang mereka emban. Mengingat beban kerja mereka selama 24 jam, bila dibandingkan dengan Dokter PNS di RSUD Sumbawa yang beban kerjanya hanya delapan jam dengan sistem roling dan Insentif Daerah yang jauh lebih tinggi.

Insentif Daerah ini sebenarnya di tahun anggaran 2019 sudah dinaikkan pada saat proses pembahasan di tingkat Badan Anggaran Dewan bersama TAPD, bahkan sudah masuk di DPA. Perubahan dan pembatalan seperti ini mengandung konsekuensi yang cukup berpengaruh terhadap semangat perjuangan bagi mereka yang berada di garda terdepan.

“Kami berharap ini akan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti pada APBD Perubahan ini,” kata Ismail.

Banggar juga meminta Pemerintah Daerah agar lebih kreatif dalam mengkaji potensi-

potensi daerah yang belum tersentuh untuk meningkatkan PAD. Pemkab juga mesti lebih bersifat proaktif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dialokasikan anggarannya dalam APBD sehingga tingkat penyerapan sesuai dengan perencanaan.

Banggar meminta kepada Pemerintah Daerah untuk benarbenar melaksanakan program kegiatan dengan prinsip efisien dan efektif serta tetap memperhatikan aturan yang berlaku.

Serta meminta kepada Pemerintah Daerah untuk benar-benar serius dalam penyerapan DAK Fisik dan DAK non Fisik.

Serta penugasan pada semester pertama medio Juni menyentuh angka minimal 50% agar di tahun rencana, DAK tetap didapatkan.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, menyatakan, kesepakatan bersama terhadap Rancangan KUPA PPAS P 2019 ini menjadi dasar ber-

sama untuk masuk ke tahap berikutnya yaitu pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2019.

Dapat disampaikan secara simultan, perangkat daerah telah diperintahkan untuk memulai proses penyusunan usulan RKA Perubahan 2019. Proses penyusunan tersebut selain untuk bersiap menghadapi pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2019, juga merupakan langkah strategis agar perangkat daerah melakukan evaluasi mendalam dan komprehensif terhadap kinerjanya. Baik fisik maupun keuangan dalam semester pertama tahun anggaran 2019 ini.

Informasi capaian yang diperoleh dari hasil evaluasi tersebut dimaksuskan sebagai bahan introspeksi. Melalui momentum perubahan APBD juga dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan langkah-langkah operasional selanjutnya. Dengan tercapain-

Lahan Pertanian di KSB Menyusut 134 Hektar Taliwang (Suara NTB) – Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (Distanbunnak) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menyebutkan ada sekitar 134 hektar lahan pertanian yang mengalami penyusutan akibat pembangunan infrastruktur di wilayah setempat. Alihfungsi lahan tersebut tersebar di seluruh kecamatan. Sementara, lokasi penyumbang terbanyak ada di kecamatan Taliwang sekitar 50 persen dari total penyusutan itu.

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN PIAGAM - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan Ketua TP PKK Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril menyerahkan piagam dan hadiah kepada para pemenang lomba semarak Harganas, di Lapangan Pahlawan Sumbawa Besar, Selasa (6/8).

Semarak Harganas Ke-26, Bupati Minta Komitmen Semua Pihak Laksanakan Program KKBPK Sumbawa Besar (Suara NTB) Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-XXVI Tahun 2019 berlangsung semarak, di Lapangan Pahlawan Sumbawa Besar, Selasa (6/8). Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menyampaikan apresiasiterkait kinerja OPD terkait yang telah bekerja keras dan bersinergi menjalankan berbagai program dan kegiatan bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KK BPK) di Kabupaten Sumbawa.

Dikatakan Bupati, berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Sumbawa dalam mendukung program KKBPK. Termasuk sinergitas yang telah terjalin baik antar OPD. Dengan capaian yang ada, tidak lantas membuat langkah berhenti. Namun harus terus melaju kencang agar capaian-capaian terbaik dapat terus diraih. Bahkan pada 2018 lalu, Menteri KoordinatorBidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, memberikan penghargaan Manggala Karya Kencana.

Disusul kemudian penghargaan Anugerah Kencana daribn BKKBNRI, sebagai satu-satunyaKabupaten di NTB yang dinilai sangat berkomitmen dalam mendukung program KKBPK. Pada 2019, Ketua TP PKK Sumbawa juga mengukir prestasi yang sama. Yakni menerima penghargaan anggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN Pusat pada Peringatan Harganas Tingkat Nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Pusat atas dedikasi yang tinggi terhadap program KKBPK. Bupati juga mengapresiasi pencapaian pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Persentase MKJP di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumbawa rata-rata sudah berada di atas 50% baik berdasarkan angka Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) maupun dari total jumlah Pasangan Usia Subur (PUS).

Namun terkait angka ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) yang saat ini masih berada di angka 13,86%, belum

memenuhi target kurang dari 10%. Begitu juga ibu hamil anemia masih berada di angka 19,23% belum memenuhi target kurang dari 10%. Bupati minta komitmen semua pihak, dalam melaksanakan program KKBPK ini, agar dapat berjalan dengan baik.

“Dibutuhkan peran aktif dari seluruh pihak baik anggota keluarga, masyarakat, maupun Pemerintah Daerah.

Mari bergotong royong mengambil peran dan tanggung jawab, untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang mandiri, sehat, bahagia dan sejahtera,” tukasnya.

Ketua TP PKK Hj. Amien Rahmani Husni Djibril selaku Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan tujuan peringatan Harganas tahun 2019 yang mengangkat tema “Hari keluarga hari kita semua” dengan mengusung pesan inti “Cinta keluarga, cinta terencana” adalah untuk meningkatkan peran serta pemerintah, mitra kerja, swasta, masyarakat dan keluarga tentang pentingnya penerapan delapan fungsi keluarga secara optimal yang terdiri dari agama, cinta kasih, perlindungan, ekonomi, pendidikan reproduksi, sosial dan budaya serta lingkungan, kemudian dapat mewujudkan penerapan empat pendekatan ketahanan keluarga yakni keluarga berkumpul, keluarga berinteraksi, keluarga berdaya serta keluarga peduli dan berbagi.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Amien membacakan sebuah puisi yang berjudul “keluarga”. Puisi yang diciptakannya sendiri itu bermakna bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga dan tidak pernah menyusut. Karena semakin dalam disimpan, maka semakin mahal nilainya.

“Jika kita adalah rumah, pohon daun atau buah-buah cinta, berbahagialah kita yang mampu melakoni peran tersebut sebaik-baiknya, sekuatkuatnya. Kita tidak akan pernah melangkah lebih jauh dari doa. Kita akan selalu menemukan cinta setiap kali kita membutuhkannya,” ucapnya.

Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, Tri Karyati S.Sos, menyampai-

kan, kegiatan ini menjadi bagian dalam mengedukasi masyarakat atau para keluarga supaya bisa menjalankan delapan fungsi keluarga. Sekaligus menjadi wadah untuk Konseling Informasi Edukasi (KIE).

Diharapkan kedepannya, masyarakat semakin memahami arti pentingnya keluarga. Mengingat banyak anak remaja yang merasakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga.

“Dengan tampilnya adik-adik PIK R tadi, itulah sesungguhnya yang mereka rasakan. Sehingga tidak sedikit anak atau remaja yang secara lahir berkecukupan, tetapi dia tidak mendapatkan kasih sayang seperti yang diharapkan. Itulah bentuk bagaimana menyadarkan kita bahwa tidak selalu harta dan materi itu menjadi ukuran bahagia. Tetapi ada sisi lain yang mereka butuhkan. Harapannya kita bisa mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera,” jelasnya.

Dalam acara tersebut, diumumkan dan dibagikan hadiah dan piagam penghargaan kepada para pemenang lomba. Antara lain lomba kelompok BKB yang dijuarai oleh kelompok BKB Raudhatul Ulum Desa Gontor Kecamatan Alas Barat, Yel-yel KIE terbaik lomba cerdas cermat menjadi orang tua hebat diraih Kecamatan Batu Lanteh, lomba PIK R jalur pendidikan berhasil diraih PIK R Risca Smanda SMAN 2 Sumbawa, pemilihan duta genre berhasil diraih oleh Lani Melani siswi SMAN 1 Sumbawa dan Linda Yuliana siswi SMAN 2 Sumbawa. Sementara Puskesmas Unit I Seketeng Kecamatan Sumbawa berhasil meraih juara dalam lomba Puskesmas MKJP. Piagam penghargaan juga diberikan kepada Camat Sumbawa dan Camat Rhee atas dedikasinya dalam mensukseskan program KB. (arn/ind/*)

ya kesepakatan bersama hari ini maka TPAD dapat memusatkan perhatian untuk mengoptimalkan usulan yang berkembang dalam proses penyusunan RKAP tahun anggaran 2019 di perangkat daerah terkait. Hal ini dimaksudkan agar usulan-usulan yang disampaikan perangkat daerah konsisten untuk menjabarkan KUPA PPAS P yang disepakati.

Pada tahap pembahasan Ranperda Perubahan APBD dengan Banggar nantinya, RKA Perubahan yang merupakan salah satu dokumen pendukung Ranperda tersebut dapat disajikan dengan lengkap. Saran, masukan dan kritik yang konstruktif dari Banggar terhadap Rancangan KUPA PPAS P yang disampaikan dalam proses pembahasan akan dijadikan catatan penting dalam penyiapan Ranperda Perubahan APBD 2019 beserta segenap lampirannya. (arn/*)

Kepala Distanbunnak melalui Kabid Pertanian Tanaman Pangan, Syaiful Ulum SP, kepada Suara NTB, Selasa (6/8) tidak menampik terkait kondisi mulai menyusutnya lahan pertanian yang berada di wilayah setempat.

Akibatnya, ada sekitar puluhan ton gabah tidak bisa dihasilkan setiap tahunnya.

Hanya saja dari jumlah lahan yang terus menyusut ini, pihaknya berdalih tidak berdampak signifikan terhadap hasil produksi pertanian padi.

Hal tersebut terjadi karena, masih banyak lahan tidur yang belum bisa dimanfaat-

kan secara maksimal. Bahkan saat ini tercatat ada sekitar 2.700 hektar lahan yang belum bisa dikelola dengan baik, karena kekurangan pasokan air. Maka dari itu, pihaknya akan mengupayakan agar sarana yang dibutuhkan bisa segera dilengkapi. Sehingga kedepan, tidak ada lagi masalah dengan hasil produksi pertanian.

“Memang luas lahan pertanian kita terus menyusut setiap tahunnya. Hanya saja belum terlalu berdampak signifikan terhadap jumlah produksi gabah yang ada saat ini, bahkan kita juga masih punya cadangan la-

han lain untuk terus kita manfaatkan,” ungkapnya.

Dikatakannya, luas lahan pertanian sejak tahun 2015 ada sekitar 11.961 hektar setelah dilakukan evaluasi di tahun 2019 terjadi penyusutan menjadi 11.826 hektar lahan sawah.

Selain masalah lahan yang menyusut, keberadaan lahan pertanian hasil program cetak sawah baru juga belum maksimal. Karena dari total luas lahan sekitar 500 hektar di tahun 2016 yang bisa dimanfaatkan secara maksimal hanya 60 persen. Sementara sisanya sekitar 40 persen hingga saat ini masih belum menghasilkan.

Kendala yang dialami sehingga 40 persen lahan tersebut tidak kunjung mampu dimanfaatkan karena masih minimnya pasokan air. Bahkan tidak ada bantuan untuk memaksimalkan lahan cetak sawah baru juga belum tersedia, seperti sumur bor dalam, embung dan jaringan irigasi permanen. Untuk itu, ke depan pihaknya tetap akan berupaya secara maksimal untuk memenuhi sarana yang dibutuhkan sehingga keberadaan program cetak sawah baru tidak akan sia-sia.

“Kami juga akui bahwa program cetak sawah baru yang telah kita laksanakan lima tahun terakhir, belum mampu menutupi penyusutan lahan yang kita miliki saat ini.

Makanya kami upayakan pemenuhan sarana penunjang bisa terus dilengkapi supaya tidak menjadi masalah lagi nanti,” tukasnya. (ils)

Miliki 41 Poket Sabu, Sumbawa Mulai Terbitkan Kartu Identitas Anak Dua Warga Taliwang Diciduk Polisi Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Sumbawa Barat kembali mengamankan dua terduga pengedar narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polres setempat. Dari tangan keduanya yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut, Polisi mengamankan 41 poket sabu siap edar dengan total berat barang mencapai 3,0 gram.

Kapolres KSB, melalui Kasat Narkoba Iptu Wahyu Indrawan S.Sos kepada Suara NTB, Selasa (6/8) membenarkan terkait adanya pengungkapan kasus tersebut yang berawal dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas jual beli narkoba jenis sabu. Adapun tersangka pertama yang berhasil diamankan berinisial NS (32) warga dusun Gelumpung, Desa Sermong. Dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu sebanyak satu poket dan satu potongan besar sabu serta alat hisap.

Setelah tersangka pertama diamankan, Polisi kemudian melakukan pengembangan ke pelaku lain yang diketahui berinisial MT (18). Dari tangan tersangka MT polisi mengamankan 41 Poket Sabu siap edar dengan total berat barang ditaksir mencapai 3,0 gram.

Selain itu, dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil menyita alat timbang sabu serta beberapa klip kosong. Jika melihat dari jumlah barang bukti yang didapatkan petugas, keduanya

diindikasikan sebaga pengedar barang haram tersebut. Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap kedua tersangka, untuk pengembangan ke pelaku lain.

“Saat ini tersangka masih kita lakukan pemeriksaan secara intensif untuk pengembangan lebih lanjut. Karena diindikasikan, pelaku ini merupakan pengedar dan pasti ada bandar tempat dia mengambil barang itu,” ungkapnya.

Menurutnya, penangkapan terhadap tersangka ini, berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di wilayah Taliwang. Petugas yang sudah mengintai sejak lama itu, langsung mengikuti.

Setelah target ini tersangka pertama sukses diamankan di rumahnya, petugas kemudian meminta untuk menunjukan orang tempat dia membeli.

Tidak berselang lama tersangka kedua juga berhasil diamankan petugas. Pada saat tersangka kedua ini diamankan, tengah asyik menimbang sabu untuk dijual kembali ke masyarakat yang membutuhkan barang tersebut. Penangkapan terhadap pengedar sabu ini menjadi kasus kesekian kalinya yang berhasil terungkap pihak terkait sejak tahun 2019.

Sementara itu, berdasarkan hasil dari pengakuan keduanya, bahwa barang haram ini dibeli dari pengedar di Kecamatan Alas untuk kembali dijual di Taliwang. (ils)

(SuaraNTB/ist)

DIAMANKAN – Barang bukti narkoba berjenis sabu saat diamankan Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat di Mapolres KSB.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mulai menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA). Penerbitannya mulai dilakukan pada awal Juli lalu.

“Sekarang sudah mulai kita cetak KIA. Akhir bulan Juli lalu. Memang untuk tahun ini kita terbatas jumlahnya.

Kita juga sedang sinkronisasi peralatan,” kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Zulqifli, Selasa (6/8).

Dipaparkannya, saat ini blanko yang tersedia sebanyak 2.000 keping. Rencananya blanko akan diusulkan 10 ribu melalui APBD Perubahan. Kemudian tahun 2019 akan diusulkan pengadaan blanko 50 ribu. Tentunya untuk memmpermudah proses penerbitan, pihaknya juga akan mengusulkan penambahan peralatan. “Kita baru punya satu printer untuk peralatan. Kalau bisa nanti kita harus tambah satu lagi,” terangnya.

KIA ini, kata H. Zul, peruntukannya terhadap anak berusia 1 hari sampai 17 tahun mi-

(Suara NTB/ind)

H. Zulqifli nus satu. Dengan KIA, maka anak dibawah 17 tahun bisa mendapatkan identitas legal.

Hal ini sangat penting terutama untuk mempermudah mereka dalam melakukan urusan tertentu. Selain itu, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, yang bersangkutan dapat langsung diketahui identitasnya. “Ini memberikan identitas legal kepada anak,” tambahnya. (ind)

Dugaan SHM Masuk Kawasan Hutan Dilaporkan ke Jaksa SumbawaBesar(SuaraNTB)– Dalam beberapa minggu terakhir, ramai diperbincangkan terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) di Sumbawa. Hal ini mencuat setelah adanya pengaduan ke DPRD Sumbawa terkait pembangunan gedung dan alat pengering Jagung PT. CRA yang berlokasi di Jalan Lintas Sumbawa-Bima kilometer 8. Kini dugaan tersebut sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa untuk ditelusuri.

Dugaan ini telah dilaporkan secara resmi ke Kejari Sumbawa. Berdasarkan laporan, oknum pengusaha berinisial GE diduga telah melakukan transaksi jual beli tanah dalam kawasan HPT. Terkuaknya hal ini karena adanya pengaduan ke DPRD Kabupaten Sumbawa terkait izin-izin PT. CRA yang berdampak kepada lingkungan

dan sekitarnya.

Menindaklanjuti pengaduan, Komisi I dan Komisi II sudah melakukan dengar pendapat dan melakukan peninjauan lokasi dengan pihakpihak terkait. Dalam rekomendasinya, ternyata diketahui sebagian lahan dalam SHM : 1056 atas nama pengusaha berinisial GE masuk dalam kawasan HPT. Sehingga diminta kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Sumbawa untuk melakukan peninjauan kembali terhadap IMB pembangunan PT.CRA. Kajari Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasi Intel, Putra Riza Akhsa Ginting, S.H membenarkan adanya laporan. Laporan ini akan dikaji dan ditelaah terlebih dahulu untuk menentukan penanganan selanjutnya.

“Tadi kami sudah terima laporannya. Kami akan kaji dan telaah dulu,” singkatnya. (ind)

SUARA NTB Rabu, 7 Agustus 2019

Dompu Siapkan Rp100 Juta untuk Pencanangan Pilkada Dompu (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Dompu mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 juta untuk KPU Dompu pada APBD perubahan tahun 2019. Anggaran tersebut direncanakan untuk pencanangan Pilkada serentak tahun 2020.

Kepala BPKAD Dompu, Muhammad, ST, MSI kepada Suara NTB, Selasa (6/8) mengaku hanya menganggarkan Rp100 juta untuk KPU Dompu di APBD perubahan 2019.

Alokasi tersebut direncanakan untuk launching Pilkada dari total anggaran yang diajukan KPU Dompu sekitar Rp620 juta. “Kita anggarkan Rp100 juta di APBDP ini. Mereka ajukan Rp620-an juta. Kan hanya launching (Pilkada),” kata Muhammad.

APBDP 2019 yang telah disepakati bersama Dewan beberapa waktu lalu baru disampaikan ke Pemprov NTB untuk dievaluasi. Sehingga APBDP ini belum bisa dilaksanakan, karena masih menunggu evaluasi Provinsi. “Dokumen APBDP nya baru dibawa ke Provinsi untuk dievaluasi,” katanya.

Untuk pembiayaan Pilkada, kata Muhammad, sepenuhnya akan dianggarkan di APBD 2020 mendatang. Dalam proposal perencanaan KPU, kebutuhan anggaran Pilkada sebesar Rp22 M. Menindak lanjuti proposal ini, TAPD belum mengundang KPU untuk membahasnya secara bersama. “Belum (dibahas bersama KPU secara detail),” terangnya.

Sementara proposal kebutuhan anggaran dari Bawaslu Dompu sendiri, Muhammad, ST mengaku belum pernah melihatnya.

“Kalau (Proposal permohonan anggaran) dari Bawaslu, saya belum melihatnya,” katanya.

Yang diterima baru dari KPU yang diantar pertengahan Juli 2019 lalu.

Sementara komponen pembiayaan Pilkada, KPU sebagai pelaksana, Bawaslu sebagai pengawas, Kepolisian/TNI/Pol PP dan Linmas sebagai pengamanan. Itu semua menjadi beban daerah untuk membiMuhammad ayainya. (ula) (Suara NTB/ula)

Disnakeswan Imbau Warga Cek Kesehatan Hewan Kurban Dompu (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, sudah mengerahkan sejumlah petugas khusus untuk mengawasi hewan kurban. Terutama berkaitan dengan kondisi kesehatan hewan yang akan dipotong saat Idul Adha 1440 H mendatang. Karenanya, warga diimbau berkoordinasi dengan petugas tersebut sebelum melakukan pemotongan secara mandiri. Demikian diharapkan Kadisnakeswan setempat, Zainal Arifin saat dihubungi Suara NTB, Selasa (6/7).

Ia menjelaskan, pengecekan kesehatan hewan kurban baik di pasar hewan maupun RPH penting dilakukan agar daging yang dihasilkan aman dikonsumsi masyarakat. “Petugas itu nanti di hari H akan ditempatkan di rumah potong hewan untuk pengecekan kesehatan hewan qurban yang akan di potong,” kata dia.

Meski konsentrasi petugasnya terpusat di rumah potong hewan yang ada di delapan kecamatan. Tidak menutup kemungkinan mereka akan menyebar ke rumah-rumah warga atau tempat ibadah yang melakukan qurban, sepanjang kegiatan tersebut diinformasikan warga sekitar terlebih dahulu.

Dan tidak kalah penting diupayakannya sebelum itu, lanjut Zainal Arifin, yakni memastikan kesehatan hewan yang dijual masyarakat, seperti di pasar hewan Desa Bara misalnya. “Ini semata-mata agar masyarakat tidak siasia membeli hewan qurban. Jadi yang dibeli itu sudah melalui pemeriksaan,” ujarnya.

Selain mengandalkan pengawas khusus yang dibentuk tersebut, pihaknya pun akan dibantu unit pelaksana tehnis di masingmasing wilayah dalam upaya pengawasan. Dengan demikian, dipastikan tak ada hewan cacat atau terganggu kesehatannya yang dipotong masyarakat pada hari raya qurban tahun ini. “Biar maksimal petugas masing-masing UPTD juga dilibatkan untuk membantu pengawasan di lapangan,” tandasnya. (jun)

Zainal Arifin (Suara NTB/jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Armada Pendistribusian Air Bersih PDAM Terbatas Dompu (Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Dompu, lebih memfokuskan pemenuhan air bersih ribuan pelanggannya di dua kecamatan lewat instalasi perpipaan. Itupun disalurkan secara bergilir dan hanya di malam hari. Pendistribusian dengan mobil tangki dirasa berat lantaran armada yang dimiliki sangat terbatas.

Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE., kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (6/8) menegaskan, luas wilayah terdampak kesulitan air bersih di musim kemarau tahun ini tak mampu dilayani dengan dua unit mobil tangki yang dimiliki. Untuk itu, alterAgus Supandi natif terbaik yakni

memfokuskan penyaluran lewat instalasi perpipaan saja, meski harus secara bergilir.

Kalaupun masih tak mampu karena posisi pelanggan berada di daerah ketinggian, baru diupayakan langkah pendistribusian. “Kalau dilayani dengan mobil tangki ndak akan mampu, armada kita hanya dua mau bagaimana,” ungkapnya.

tan tersebut lantaran setiap tahun purna tugas (pensiun.red).

Menurutnya pada tahun 2019 saja, dipastikan bakal ada 127 pegawai yang akan purna tugas, kemudian tahun 2020 mendatang ada 165 orang. Kebanyakan diantara mereka merupakan tenaga guru dan kesehatan.

“Untuk itu, dalam rekrutmen CPNS tahun 2019 ini kita akan memprioritaskan tenaga guru dan

Dikatakan, pada awal kemarau pertengahan tahun lalu pihaknya masih bisa melayani pelanggan secara bergilir baik siang maupun malam hari.

Akan tetapi saat ini hal tersebut sudah tidak bisa diterapkan mengingat debit air yang terus mengalami penurunan.

Cukup parah, lanjut Agus Supandi, dialami ribuan pelanggannya di Kecamatan Dompu. Selain pengaruh musim ini akibat proses perbaikan saluran oleh BWS di Desa Kramabura. “Di kota (Kecamatan Dompu) siang begini tidak ada air, nanti malam baru ada tapi digilir caranya,” jelas dia.

Sementara untuk pelanggan di Kecamatan Woja pun demikian. Bahkan ada salah

satu wilayah yang hampir tiap hari dilayani dengan pendistribusi air bersih menggunakan mobil tangki. Seperti Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai.

Kondisi itu semata-mata akibat debit air yang tertampung di Bendungan Kemudi menurun signifikan. Dari normalnya 40 liter per detik kini hanya tertampung di sumber pengolahan 30 liter per detik.

Bahkan untuk menjangkau muka air PDAM sebulan terakhir ini sudah dua kali menurunkan jaringan penangkapnya.

“Sebulan ini saja sampai dua kali kita turunkan pipa untuk mengejar muka air saking kecilnya debit kita sekarang,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

Penyidik Tipikor Periksa Kepala Bappeda Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Bima Kota memeriksa Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima, Drs. H. Fakhrunraji ME, terkait kasus temuan BPK sebesar Rp1,1 miliar pada OPD setempat.

Pantauan Suara NTB, Selasa (6/8) sekitar pukul 09.00 Wita, Fakhrunraji tiba di Kantor Polres Bima Kota menggunakan mobil dinas. Ia langsung masuk ke ruang unit Tipikor. Ia terlihat mengenakan pakaian Dinas. Fakhrunraji terlihat keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 11.14 wita dan langsung menyapa sejumlah wartawan yang sudah menunggunya di luar ruang pemeriksaan sejak pagi.

Kepada wartawan, Fakhrunraji mengaku diperiksa berkaitan dengan proses penyelidikan atas temuan BPK sebesar Rp1,1 miliar pada Bappeda dan Litbang Kota Bima. “Berkaitan temuan BPK. Tadi ada tiga pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Tidak banyak kok,” katanya.

Tiga pertanyaan itu lanjutnya, berkaitan dengan kesiapan Bappeda dan Litbang setempat untuk memberikan dokumen yang telah diminta oleh penyidik sejak lama. Kemudian SPJ berkaitan dengan temuan kerugian negara Rp1,1 miliar.

“Dan penyidik tadi juga memberikan beberapa rincian item dokumen yang harus segera diberikan Bappeda dan Litbang,” katanya.

Terkait persoalan itu, Ia mengaku harus memanggil kembali bendahara yang bertugas pada tahun 2017 untuk mendapatkan SPJ yang diminta penyidik. Serta menelusuri kembali dokumen keuangan yang diminta.

“Kita akan memanggil lagi

(Suara NTB/Uki)

PEMERIKSAAN - Penyidik Tipikor Polres Bima Kota tengah memeriksa Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima, Fakhrunraji, terkait kasus temuan BPK sebesar Rp1,1 miliar, di ke ruang unit Tipikor setempat, Selasa (6/8). bendahara yang bertugas saat itu. Termasuk menelusuri dan membongkar lagi dokumen lama,” katanya.

Fakhrunraji menegaskan pihaknya akan tetap kooperatif, termasuk memberikan data yang diminta oleh peny-

idik. Namun ada beberapa hal yang memerlukan koordinasi sebelum menyerahkan dokumen penting. “Kami tetap kooperatif dan siap membantu Kepolisian dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Kasat Reskrim Polres

Ratusan Buruh PT. STM Dirumahkan Dompu (Suara NTB) Ratusan buruh PT. Sumbawa Timur Maining (STM) di Kecamatan Huu yang menggelar aksi demonstrasi beberapa waktu lalu, terpaksa dirumahkan. Hal itu demi keamanan mereka atas intimidasi kelompok warga lain di wilayah tersebut.

Penghentian ini dipastikan berlangsung sampai ada hasil dialog para pihak terkait di DPRD Dompu.

Kepala Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Disnakertrans Dompu, Sadaruddin kepada Suara NTB, Selasa (6/8) menyampaikan, pasca demonstrasi ratusan buruh tersebut, pihaknya bersama jajaran terkait di Setda Dompu sudah bertemu pimpinan PT. STM. Hasilnya, persoalan antar kelompok warga ini akan didialogkan di

lembaga legislatif. “Cuma sampai sekarang belum ada kabar lanjutan seperti apa di DPRD,” kata dia.

Sepanjang persoalan itu belum dipecahkan secara bersama ditubuh legislatif, buruh yang menjadi korban intimidasi selama ini diberhentikan untuk sementara waktu. Karena ketika dipaksa bekerja sementara tuntutan kelompok warga lain belum diindahkan PT. STM, dikhawatirkan akan terjadi pertumpahan darah.

Disebutkan, salah satu tuntutan warga lain bersama pemerintah desa setempat bahwa dana CSR perusahaan haruslah dikelola oleh mereka untuk kesejahteraan warga sekitar. “Maunya orang-orang di sana terutama desa mengelola sendiri dana CSR itu. Karena belum ada kesepakatan sehingga dilakukan

penghalangan pada buruh-buruh yang sekarang dirumahkan sementara,” ujarnya.

Harapan dua kelompok warga untuk bisa kembali bekerja dan mengelola dana CSR, lanjut dia, sebetulnya besar kemungkinan diindahkan pihak perusahaan. Akan tetapi keinginan mereka saat itu kesepakatan tersebut tertuang hitam di atas putih.

Karena tak kunjung ditindaklanjuti perusahaan hingga saat ini kemudian munculah penghetian paksa buruh PT. STM dengan cara menghadang menggunakan kayu bahkan senjata tajam. “Itu setahu kami informasinya.

Cuma persolan ini nanti akan kembali pada kesepakatan bersama di DPRD. Jadi kesimpulannya nanti disana,” pungkasnya. (jun)

Kota Bima Kekurangan Guru dan Tenaga Kesehatan Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota Bima kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bersatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan jumlahnya semakin berkurang dari tahun ke tahun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Drs. M. Saleh, mengaku berkurangnya tenaga guru dan keseha-

Halaman 7

kesehatan,” katanya.

Saleh mengatakan, pihaknya saat ini telah mengajukan sebanyak 199 formasi CPNS tahun 2019 ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kepala Kepegawaian Nasional (BKN). “Sudah kita ajukan kemarin. Ada 199 formasi CPNS,” katanya.

Menurutnya, formasi yang diajukan tersebut terdiri dari dua kategori. Yakni kategori

umum sebanyak 60 formasi.

Sementara kategori honorer K2 ada sebanyak 139 formasi. “Dua kategori ini lebih dominan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan,” katanya.

Saleh menambahkan jumlah formasi yang diajukan tersebut, hingga kini belum ada jawaban dari Pemerintah Pusat. Ia berharap jumlah formasi CPNS yang diajukan itu tidak dikurangi. “Harapan kita, jumlah yang diajukan ini

diterima atau tidak dikurangi,” katanya.

Selain itu, hingga saat ini BKPSDM setempat juga masih menunggu informasi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat, apakah tahun 2019 ini akan dilakukan rekrutmen CPNS atau tidak. “Kita di daerah hanya menunggu karena keputusan akhir ada di tangan Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (uki)

Bima Kota, Iptu Hilmi M Prayugo S.IK, dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima, Fakhrunraji. Kata dia, pemeriksaan itu meminta keterangan terkait dokumen yang sudah diminta sebelum-

nya, namun belum diberikan.

“Untuk materi pemeriksaannya belum bisa diekspos karena masih tahap penyelidikan. Intinya pemeriksaan tadi berkaitan dengan temuan Rp1,1 miliar oleh BPK,” tegasnya. (uki)

Lombok dan NTT Jadi Wilayah Pelarian Motor Curian di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Pulau Lombok dan NTT menjadi wilayah atau daerah sasaran utama sindikat pencuri motor untuk membawa hasil curiannya di Kota Bima, sebelum dijual ke penadah dengan menggunakan jalur darat.

Demikian dikatakan Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK, Selasa (8/6). Kata dia, sejak Januari hingga Mei 2019 grafik kasus pencurian sepeda motor (curanmor) di wilayah hukum Polres Bima Kota cukup tinggi. “Hingga saat ini mencapai 156 kasus,” katanya.

Dari pantauan pihaknya, lanjut Hilmi, selama ini modus pencurian sepeda motor rata-rata dipicu karena adanya kesempatan. Untuk itu Ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan sistem kunci ganda, meminimalisir pencurian.

“Pemilik kendaraan sering malas

kunci ganda ini, karka kunci setir biasa dan tidak menutup penampang kuncinya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dalam mengungkap kasus curanmor selama ini, pihaknya kerap menghadapi sejumlah kendala. Salahsatunya barang bukti (BB) yang dibawa oleh sindikat pencuri ranmor ke luar daerah Bima. “Daerah yang paling sering dijadikan tujuan untuk membawa hasil curian ini adalah Pulau Lombok dan NTT. Melalui jalur darat, caranya juga rapi dan terorganisir,” katanya.

Hilmi menambahkan kasus curanmor masih menjadi kasus menonjol di wilayah hukum Polres Bima Kota. Urutan kedua, kasus pencurian dengan kekerasan (curat) sebanyak 5 kasus. “Dan selebihnya kasus lain dengan total 334 kasus,” pungkasnya. (uki)

Hilmi M. Prayugo (Suara NTB/Dok)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 7 Agustus 2019

Halaman 8

Pilkada Mataram

Mohan Belum Temukan Figur Balon Wakil yang Tepat Mataram (Suara NTB) Jelang Pilwakot Mataram 2020 mendatang, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang dipastikan akan tampil sebagai bakal calon Walikota, belakangan ini mulai gencar turun ke bawah untuk memperkuat dukungan politik di akar rumput. Hal itu terlihat dari intensitasnya yang semakin tinggi hadir dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Mohan yang dikonfirmasi terkait hal itu tidak menampiknya, jika masyarakat melihat kehadirannya dalam kapasitas sebagai kandidat bakal calon. Meskipun kehadirannya dalam kegiatan-kegiatan tersebut dalam melaksanakan tugas sebagai Wakil Walikota Mataram, tidak dalam rangka agenda persiapannya untuk tampil maju bertarung di Pilwakot Mataram 2020.

“Kehadiran saya melekat tugas kepala daerah, jadi agenda ya itu. Kalaupun kemudi-

an diterjemahkan seperti itu (sosialisasi) untuk melakukan upaya penguataan di bawah, ya silahkan saja, meskipun saya tidak pernah bicara spesifik soal (Pilwakot). Tanpa saya bicara juga, saya kira masyarakat juga sudah cukup cerdas, mereka mengikuti dinamika yang terjadi, sudah pahamlah mereka itu akan ada agenda politik yang sudah sangat dekat,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut terkait figur yang bakal digandengnya menjadi bakal calon

wakil di Pilwakot Mataram 2020 mendatang. Mohan mengaku masih belum menemukan figur yang bakal digandengnya. Ia mengatakan sampai saat ini ia terus mengamati figur yang tepat untuk menjadi pasangannya dalam menghadapi kontestasi demokrasi lima tahunan itu.

Mohan mengaku ia tak mau gegabah, namun harus berhatihati dan dengan penuh pertimbangan dalam memilih figur yang akan jadi wakilnya. Menurut dia, posisi figur wakil tersebut memegang peranan yang

sangat penting dalam memenangkan pertarungan maupun memastikan roda pemerintahan bisa berjalan efektif jika kelak berhasil terpilih.

“Belum ada komunikasi, yang jelas kriteria calon wakil itu yang penting ada chimestry, sehingga kita bisa harmonis dalam bekerja sama dengan baik. Sebab syarat utama seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi pemimpin yang baik itu, ya harus punya chimestry yang kuat.

Kalau kita ditakdirkan memimpin itu sangat penting sekali,” ujar Mohan yang dikonfirmasi usai mengikuti pelantikan anggota DPRD Kota Mataram periode 2019-2024, Selasa (6/8) kemarin.

Selain itu, calon wakil juga tentu harus bisa memberikan kontribusi politik yang rill un-

tuk mendrongkrak elektablitas, sehingga dapat memastikan dirinya bersama wakilnya itu berhasil mengunci kemenangan.

Dan figur yang memenuhi kreteria itu masih belum ditemukan Mohan hingga saat ini.

“Saya tidak bisa spesifik siapa orangnya, apakah dari kalangan muda atau lebih senior dari saya. Bagi saya yang paling penting itu, siapapun nanti sebagai calon wakil tentu bisa ikut memberikan kontribusi kemenangan dalam ikhtiar mencari memenangkan, itu yang penting,” tegasnya.

Lantas bagaimana dengan sejumlah nama yang sudah muncul ke permukaan dan digadang-gadang bakal menjadi kandidat bakal calon wakilnya. Ketua DPD II Partai Golkar Mataram itu mengaku sampai

saat ini dirinya belum pernah membangun komunikasi politik dengan sejumlah figur yang disebut-sebut sebelumnya itu.

“Belum ada komunikasi, saya justru banyak tahu namanama itu dari media massa, belum ada komunikasi yang spesifik. Yang jelas bagi saya wakil itu bisa dari mana saja, banyak peluang lah, bisa dari parpol, akademisi dan juga profesional,” tegas Wakil Walikota Mataram dua periode itu.

Begitu juga komunikasi politik dengan antar partai politik. Menurut Mohan pihaknya juga belum pernah ada pembicaraan dengan parpol lain dalam rangka penjajakan koalisi. Namun demikian, ia mengaku terbuka dengan partai lain yang mau koalisi dengan Golkar. Meskipun Golkar

(Suara NTB/dok)

H. Mohan Roliskana sendiri dengan sembilan kursi di DPRD, bisa mengusung pasangan calon sendiri tanpa harus berkoalisi. (ndi)

Kasus CSR PDAM Giri Menang

Kunker Berjemaah ke Luar Negeri

Kades Lingsar Diperiksa sebagai Tersangka

DPRD NTB Dilanda Gelombang Protes

Mataram (Suara NTB) Kades Lingsar Kecamatan Lingsar, Lombok Barat SY akhirnya menghadap penyidik Pidsus Kejari Mataram. Hal itu untuk keperluan pemeriksaannya sebagai tersangka. Tersangka SY diduga korupsi dana CSR PDAM Giri Menang sebesar Rp165 juta.

Pemeriksaan itu dikonfirmasi Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana saat ditemui Selasa (6/8) kemarin di Kantor Kejati NTB. “Kades sudah diperiksa. Sebagai tersangka,” ungkapnya.

Pemeriksaan tersangka, (Suara NTB/why) sambung dia, untuk menggaKetut Sumedana li keterangan mengenai penggunaan uang yang dihajatkan untuk kegiatan desa. Penyidik sebelumnya menemukan indikasi bahwa dana dipakai untuk keperluan pribadi Kades yang baru menjabat lima bulan itu.

Usai pemeriksaan, tersangka masih diberi kesempatan untuk pulang. Tersangka diminta menunggu jadwal pemeriksaan selanjutnya. “Kalau memang ada keterangan yang diperlukan, tersangka akan dipanggil lagi,” sebut Sumedana.

Kades Lingsar, SY ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana CSR sebesar Rp165 juta dari PDAM Giri Menang. Dana sebesar itu masuk melalui rekening pribadi SY. Setelah menerima transfer dana, SY tidak membawa dana itu dalam pembahasan bersama BPD. Melainkan, seperti hasil penyidikan, dana dipakai untuk keperluan pribadi SY. Penggunaannya diduga tidak sesuai dengan perjanjian. Berdasar tujuan pemberiannya, dana CSR dihajatkan untuk kegiatan reboisasi, kegiatan sosial, serta stimulus modal usaha. Dana itu diduga dipakai Kades untuk dibagikan sebagai tunjangan hari raya (THR) saat Idul Fitri 1440 H 2019 lalu. Atas perbuatannya, itu, tersangka SY dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pada Pilwakot kota Mataram 2020 mendatang. Ba12345678901234567890123456789012 waslu Mataram telah mengajukan anggaran penga12345678901234567890123456789012 wasana ke pemerintah daerah sebesar Rp15 milyar.

12345678901234567890123456789012 Namun karena dianggap terlalu besar dilakukan ra12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sionalisasi lagi. Kebutuhan anggaran pengawasan 12345678901234567890123456789012 Bawaslu menurun menjadi Rp9,8 miliar.

12345678901234567890123456789012 “Karena dianggap terlalu besar, sehingga kami 12345678901234567890123456789012 dipanggil oleh pengawas internal di Bawaslu RI dan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dirasionalisasi sehingga menjadi Rp9,8 miliar,” kata 12345678901234567890123456789012 Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri saat 12345678901234567890123456789012 dikonfirmasi, Selasa (6/8) kemarin.

12345678901234567890123456789012 Hasil rasionalisasi kebutuhan anggaran untuk 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pengawasan Pilwakot Mataram 2020 oleh Bawaslu 12345678901234567890123456789012 tersebut kemudian akan diajukan kembali ke Pemkot 12345678901234567890123456789012 Mataram untuk dibahas lebih lanjut. Sebab angga12345678901234567890123456789012 ran pengawasan tersebut dibebankan kepada pemer12345678901234567890123456789012 intah daerah yang menggelar Pilkada.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Insya Allah kami akan bertemu lagi dengan 12345678901234567890123456789012 Pemkot Mataram untuk pembahasan anggaran itu.

12345678901234567890123456789012 Informasinya setelah pembentukan AKD (Alat 12345678901234567890123456789012 Kelengkapan Dewan) kami akan dipanggil bersa12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ma KPU oleh Walikota,” jelasnya.

12345678901234567890123456789012 Lebih lanjut dijelaskan Hasan, mengapa pi12345678901234567890123456789012 haknya mengajukan anggaran pengawasan sam12345678901234567890123456789012 pai Rp9,8 miliar itu, karena memang kebutuhan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 anggaran untuk kegiatan pengawasan cukup be12345678901234567890123456789012 sar. Ada tiga agenda pengawasan yang akan di12345678901234567890123456789012 lakukan oleh Bawaslu.

12345678901234567890123456789012 “Ini penting diketahui di publik, kenapa angga12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ran yang kami ajukan dianggap besar, karena 12345678901234567890123456789012 beda kerja Bawaslu dengan Panwaslu.

12345678901234567890123456789012 Kami punya tupoksi ada tiga, pertama 12345678901234567890123456789012 pencegahan, kedua pengawasan dan 12345678901234567890123456789012 ketiga penindakan,” paparnya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Pencegahan itu dalam bentuk 12345678901234567890123456789012 sosialisasi, kedua pengawasan, 12345678901234567890123456789012 kami tidak hanya mengawasi soal 12345678901234567890123456789012 tahapan, tapi juga non tahapan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 diawasi. Terakhir adalah 12345678901234567890123456789012 penindakan. Hitungan kami 12345678901234567890123456789012 dalam postur anggaran itu 12345678901234567890123456789012 sudah sesuai dengan kebutu12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 han kami,” sambungnya. (ndi) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Bawaslu Mataram Rasionalisasi Anggaran Pengawasan Jadi Rp9,8 Miliar

Mataram (Suara NTB) Gelombang aksi protes dari berbagai elemen masyarakat terus berdatangan ke Kantor DPRD NTB, terkait dengan program kunjungan kerja para wakil rakyat itu secara berjemaah ke luar negeri. Publik sangat kecewa dengan keputusan para wakil rakyat yang melakukan kunker ke luar negeri di akhir masa jabatannya yang menelan anggaran Rp3,5 miliar.

Besarnya anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan kunker tersebut dinilai sudah sangat berlebihan di tengahtengah kondisi masyarakat NTB yang baru saja terkena bencana gempa bumi dan masih membutuhkan pembangunan kembali. Karena kekecewaan itulah, dalam dua hari terakhir ini, Kantor DPRD NTB terus digedor oleh berbagai aksi unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa.

Kegitan kunker ke luar negeri yang dilakukan di akhir masa jabatan yang terhitung kurang dari satu bulan lagi itu, dinilai hanya bertujuan untuk jalan-jalan semata. Sebab masyarakat menilai tidak ada urgensi untuk kepentingan daerah maupun masyarakat dalam kegiatan kunker tersebut.

Besarnya gelombang protes dari masyarakat itu akhirnya membuat pihak DPRD NTB angkat bicara untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan subtansi kegiatan kunker tersebut. Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiyono, yang kebetulan tidak ikut dalam rombongan kunker tersebut.

“Baik rekan-rekan, kunker ini adalah perjalanan dinas yang mempunyai tujuan yang jelas, jadi bukan pelesiran. Untuk rombongan yang ke Turki kami sudah mendapat laporan tentang adanya dugaan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan

(Sura NTB/ist)

PROTES - Aksi unjuk rasa sejumlah elemen organisasi mahasiswa, memprotes kegiatan kunker berjemaah anggota DPRD NTB ke luar negeri di akhir masa jabatannya yang menghabiskan anggaran Rp3,5 miliar.

Orang) yang korbannya saat ini sedang ditampung di Perwakilan kita di Istambul,” katanya.

Hasil pengawasan anggota dewan yang ke Turki tersebut sebenarnya tidak akan disampaikan oleh Kasdyino. Karena dikhawatirkan akan menggangu proses penanganan lebih lanjut. Sehingga sebagai pimpinan Komisi V yang membidangi hal tersebut setelah megambil langkah-langkah laporan ke Kemenlu dan Polda NTB. Namun karena desakan masyarakat untuk mengetahui kegiatan rekan-rekannya yang melakukan perjalanan kunker tersebut, Kasdiyono terpaksa

menyampaikannya.

“Saya memang tidak ikut berangkat. Tugas kami yang tidak berangkat adalah menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan yang sedang melaksanakan tugas dinas di luar negeri. Dan saya melaksanakan tugas lembaga secara profesional,” jelasnya.

Demikian juga dengan rombongan yang berangkat kunker ke Belanda yang masih kaitannya dengan tupoksi komisi V. Yakni untuk membuka pasar lapangan kerja di negara tersebut. Terutama di sektor kesehatan, Belanda masih kekurangan tenaga perawat.

Kasus Kredit Modal Kerja Perumahan Dompu

Jaksa Rampungkan Berkas Dua Tersangka Mataram (Suara NTB) Tersangka dugaan korupsi kredit modal kerja perumahan subsidi Dompu tahun 2018 bakal dipanggil jaksa. Mereka, mantan Direktur Bank NTB Cabang Dompu Syarifudin Ramdan dan Direktur PT

Dedi Irawan

Pesona Dompu Mandiri, Surahman. Jaksa sedang merampungkan berkas perkara dua tersangka tersebut.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menjelaskan bahwa jaksa penyidik Pidsus belum bisa melengkapi berkas tersangka. Kendalanya hasil audit dari BPKP terkait kerugian negara yang timbul. ”Seperti dijelaskan Aspidsus, kita masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negaranya,” ungkapnya dikonfirmasi Selasa (6/8) kemarin.

Dia menyebutkan kesimpulan awal kerugian negara dihitung berdasarkan nilai kredit yang sudah dikucurkan. “Aspidsus bilangnya itu total loss ya berarti yang Rp6 miliar itu kerugiannya,” sebut Dedi.

Dalam kasus tersebut, jaksa menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Direktur Bank NTB Cabang Dompu, Syarifudin Ramdan dan Direktur PT Pesona Dompu

Mandiri, Surahman.

Mereka disangka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Para tersangka diduga bersama-sama korupsi dalam proses pemberian kredit modal kerja dari Bank NTB Cabang Dompu kepada PT PDM senilai Rp6,3 miliar.

Nilai tersebut merupakan besaran kredit yang sudah dikucurkan dari total Rp10 miliar.

Modus korupsi diduga dengan mengabaikan prosedur operasional standar seperti kelayakan calon debitur sampai manipulasi dokumen persyaratan. Sehingga debitur tetap diajukan layak kredit.

Dana sebesar Rp6,3 miliar muncul dari lima transaksi.

Pengucuran dana secara bertahap, antara lain Rp3 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1 miliar, Rp500 juta, hingga Rp200 juta. Nilai yang sudah dikucurkan pihak bank kepada kreditur dihitung sebagai nilai kerugian negara. (why)

“Rombongan Komisi V yang ke Belanda, kami sudah sepakat untuk mengambil topik mengkaji peluang tenaga kerja. Untuk diketahui saat ini Belanda memerlukan ribuan Tenaga Perawat. Ini adalah peluang bagi kita mengingat banyaknya lulusan STIKES maupun Akper yang tertam-

pung di pasar kerja,” jelasnya.

“Beliau sudah mengirimkan laporan tersebut dan atas petunjuk pimpinan kami Komisi V menindak lanjuti kepada pihak-pihak terkait di Indonesia.

Insya Allah besok rombongan Komisi V yang ke Belanda akan kumpul untuk membahas ini,” sambungnya. (ndi)

KPU akan Terapkan Sistem E-Rekap di Pilkada Serentak 2020 Mataram (Suara NTB) KPU mewacanakan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara secara manual pada Pilkada serentak 2020 mendatang kemungkinan besar akan ditiadakan. Proses rekapitulasi suara bakal diganti dengan sistem e-rekap dengan berbasis teknologi.

Sebagai bentuk keseriusan KPU untuk mengubah sistem rekapitulasi suara dari manual ke sistem e-rekap tersebut. KPU saat ini tengah menggodok rancangan perubahan regulasi yang mengatur tentang Pilkada serentak.

“Itu sekarang sedang digodok, sehinga kita belum bisa pastikan. Tapi apapun keputusannya nanti, maka kita di daerah siap melaksanakannya,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud di ruang kerjanya, Selasa (6/8) kemarin.

Disampaikan Suhardi, jika penggodokan regulasi bisa segera selesai dilakukan, maka sistem e-rekapitulasi suara kemungkinan besar bisa efektif diterapkan pada Pilkada serentak 2020 mendatang. “Karena di PKPU itu yang diatur rekap manual, maka kalau bisa selesai, di Pilkada ini bisa efrktif digunakan,” katanya.

Dijelaskan Suhardi, sistem e-rekap tersebut menurutnya jauh lebih efrktif dibadingkan dengan sistem rekap manual.

Baik dari sisi waktu maupun tingkat keamanannya untuk menghindari dari proses upaya kecurangan.

“Saya kira kalau kita di

daerah dengan e-rekap ini bisa lebih efektif dan lebih hemat waktu. Dan dari sisi keamanannya, tentu akan jauh lebih aman e-rekap ini dari rekap manual. Karena tidak ada lagi celah bagi tangan-tangan yang mau berbuat curang untuk mengutak atik data,” jelasnya.

Adapun teknis kerja dari erekap tersebut yakni, hasil perhitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak lagi dibacakan secara manual. Namun langsung terakumulasi dalam sistem e-rekap tersebut di tingkat kecamatan atau KPU kabupaten/kota dan Provinsi.

“Nanti hasil di TPS itu langsung terakumulasi secara tersistem. Sehingga hasil di TPS itu tidak kagi dibaca, langsung terakumulasi di kecamatan,” paparnya.

Ketika ditanya lebih jauh soal kesiapan KPU sendiri untuk melaksanakan sistem e-rekap tersebut. Suhardi menyampaikan bahwa ia yakin KPU RI telah mengkajinya, sehingga wacana itu kemudian dilempar kepublik. Baik dari kesiapan SDM, maupun dari sisi kesiapan Infrastruktur teknologi.

“Ketika KPU sudah lemparkan itu, tentu pasti sudah diperhitungkan semuanya soal Infrastruktur. Karena kita bicara big data. Tapi bagaimana hal ini tentu perlu diuji ke publik dan uji teknologi, dan bagaimana respons publik dan seperti apa penerimaanya, masukan publik akan dipertimbangkan,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Rabu, 7 Agustus 2019

Mobil Listrik Mulai Masuk NTB Mataram (Suara NTB) Mobil listrik mulai masuk, menjajal dari ujung timur, hingga ujung barat NTB. Mobil listrik ini tengah dikembangkan, PT. PLN juga telah menyiapkan infrastruktur pendukungnya. Mahasiswa Institut Teknologi Surabaya (ITS) tengah mengembangkan mobil listrik, sebagai kendaraan masa depan yang dibutuhkan.

Kendaraan ramah lingkungan, minim polusi dan lebih praktis. Mobil listrik ini tengah diujicoba, melintas ke seluruh wilayah di Indonesia. Mobil listrik ini diperkenalkan di Mataram, Selasa (6/8) kemarin. Setelah mengambil start dari Nusa Tenggara Timur dalam misi PLN Blits Explore Indonesia 2019. Mobil listrik ini disematkan nama, mobil Alap-alap.

Sementara masih dibuat seperti kendaraan off road, selanjutnya akan disempurnakan seperti kendaraan SUV. Jarak tempuhnya sudah 1.000 Km. 90 persen lebih komponennya dari dalam negeri, dibuat di bengkel ITS. Satu unit lagi juga tengah menjelajah ke wilayah Indonesia lainnya. Namanya mobil Kasuari. Jarak tempuhnya telah mencapai 20.000 Km. Tiga mahasiswa ITS sebagai tim inti Tim Touring Mobil Listrik, Yoga Uta Nugraha (Mahasiswa S2 Elektro), Juniono Raharjo (Mahasiswa S2 Perkapalan), dan Danar Isa (Mahasiswa S1 Mesin). Tim ini disambut manajemen PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB, Chairuddin Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UIW NTB dan Rofia Fitri, Asisten Manajer Komunikasi.

Sepanjang perjalanan, mobil listrik ini menggunakan daya listrik yang disiapkan oleh PLN di tiap-tiap titik keramaian dan kantor-kantor PLN yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sekali isi di SPLU (Stasiun Pengisian Listrik Umum), daya yang tertampung di baterainya 20 KWh. Daya tahan baterainya mampu menempuh jarak hingga 150 Km digeber dengan kecepatan 70 Km/jam.

Sepanjang jalan, selama pengisian kata Yoga, tak ada kendala. SPLU sudah disiapkan oleh PLN. Sehingga touring untuk menguji coba, sekaligus memperkenalkan Alap-Alap sampai sejauh ini belum ada kendala. “Kendalanya paling cuma baut. Wajar, sedang diujicoba. Sambil kita mencari di mana saja kelemahan kendaraan listrik ini,” kata Yoga.

Dengan menggunakan listrik, waktu tempuh 150 Km, dikonversi dalam bentuk rupiah, biaya yang dikeluarkan hanya Rp30.000.

Sangat jauh perbandingannya dengan biaya yang dikeluarkan bagi kendaraan-kendaraan dengan menggunakan bahan bakar minyak. “Masuk di NTB juga tidak ada masalah kami temui. SPLU sudah tersedia di mana-mana,” demikian Yoga.

Hanya saja, sementara ini untuk charger butuh waktu 23 jam. Kedepan dapat dikembangkan lebih cepat, charger 5 menit, atau 10 menit. Mobil listrik akan dikembangkan secara massal pada saatnya. Dengan didukung penuh oleh kebijakan pemerintah. Sementara Chairuddin menyatakan kesiapan PLN menyambut masuknya mobil listrik di NTB. Saat ini PLN telah memfasilitasi sebanyak 20 unit SPLU tersebar dari Mataram sampai Bima.

SPLU dipasang di kantor-kantor PLN dan titik-titik keramaian. SPLU ini akan terus dikembangkan. Tidak saja mobil listrik, SPLU telah dapat dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang lapak. Misalnya di taman Udayana dan Sangkareang Mataram. Cukup hanya dengan membeli token listrik di tempat-tempat yang telah menjadi mitra PLN. Sebelumnya, PLN juga mendukung penggunaan kompor elektrik. Secara daya, kemampuan pembangkit listrik di NTB telah menyediakan daya surplus dari total kebutuhan. “Kami mendukung program nasional yang menggalakkan enegeri baru terbarukan. Infrastruktur terus PLN kembangkan untuk memudahkan masyarakat,” demikian Chairuddin. (bul)

(Suara NTB/ist)

MOBIL LISTRIK - Mobil listrik Alap-Alap yang sedang diujicoba oleh mahasiswa ITS sekaligus untuk mengecek kesiapan PLN menyabut mobil listrik. Chairuddin Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UIW NTB ikut menyambut mobil listrik ini masuk NTB

Halaman 9

Disdag Kesulitan Pantau Penjualan Merkuri Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan sendiri kesulitan memantau peredaran/penjualan merkuri. Padahal, zat berbahaya ini leluasa masuk. Ditandai dengan menggeliatnya aktifitas penambangan emas ilegal di beberapa titik di NTB. Seperti diketahui, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah bersikukuh ingin menutup tambang-tambang ilegal yang tersebar di NTB. Misalnya di Sekotong Lombok Barat, Gunung Prabu Lombok Tenggah, termasuk di Pulau Sumbawa. Hampir seluruh pihak menyatakan sangat prihatin atas maraknya penambangan emas ilegal.

Dampak pencemaran lingkungannya juga sangat berisiko bagi manusia. Tidak saja di kawasan penambangan, melainkan di sepanjang aliran sungai bila limbah pemisahan emas dan tanah meng-

gunakan merkuri dibuang secara bebas ke perairan oleh para penambang ilegal.

Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Ir. Haryono menyatakan, sangat mendukung langkah tegas kepala daerah untuk menutup tambang ilegal. Merkuri yang digunakan adalah zat berbahaya yang tidak mudah hilang dalam jangka waktu panjang.

Sehingga sangat mengancam kesehatan manusia.

Sampai saat ini, Dinas Perdagangan Provinsi NTB belum dapat mendeteksi mata rantai

penjualan merkuri ini. Ia mengatakan, peredarannya ilegal.

Kemungkinan, dikirim melalui pintu masuk pelabuhan. Beberapa kali tim dari Dinas Perdagangan coba menggali informasi dari para penambang.

Sayangnya, tak satupun yang terbuka. Dari mana mereka mendapatkan merkuri.

“Tidak ada yang mau ngaku, siapa yang menjualnya. Tapi mereka tetap dapat merkurinya,” kata Haryono pada Suara NTB, Selasa (6/8) kemarin. Dinas Perdagangan Provinsi NTB lalu membangun kerjasama dengan aparat penegak

(Suara NTB/dok)

Wedha Magma Ardhi ni 2019 sebesar Rp5,253 triliun lebih. Dari jumlah itu, pagu anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) NTB sebesar Rp39,2 miliar. Selain itu, Pemprov juga mengalokasikan belanja tak terduga Rp9 miliar lebih. Dalam APBD Perubahan, belanja tak terduga dikurangi Rp5 miliar. Sehingga tersisa Rp4 miliar lebih.

Sebelumnya, Ardhi menjelaskan mitigasi bencana menjadi hal yang utama dalam RPJMD NTB 2018-2023. Hal ini terkait misi NTB yang pertama yakni Tangguh dan Mantap. Ada delapan program unggulan yang akan dilakukan untuk mewujudkan NTB Tangguh dan Mantap. Antara lain, percepatan jalan mantap, SPAM Regional, penerapan sistem informasi siaga bencana, irigasi cukup, desa tangguh bencana, Nusa terang benderang, NTB terkoneksi dan sekolah siaga bencana.

Sementara itu, Badan Na-

(Suara NTB/bul)

Haryono

Produksi Tembakau Berpotensi Tembus 50.000 Ton Mataram (Suara NTB) Musim tanam tembakau virginia tahun 2019 ini animonya tinggi. Areal tanam berdasarkan informasi yang diserap Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB menembus 24.000 hektar, sampai 25.000 hektar. Jika dirata-ratakan produksi sehektar 2 ton, maka akan menembus 50.000 ton.

Tahun 2018 lalu, areal tanam tembakau seluas 23.000 hektar. tahun 2019 ini tingginya estimasi produksi salah satunya karena perkiraan cuaca yang cukup baik. Tanaman tembakau adalah jenis tanaman perkebunan yang tak membutuhkan air dalam jumlah banyak, apalagi setelah mulai dilakukan panen.

Sehingga terbatasnya ketersediaan air tak menjadi kekhawatiran. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, H. Rifai menyebut, sebanyak 36.840 KK jumlah petani yang terlibat di dalamnya. Tersebar paling besar di Lombok Timur, Lombok Tengah. Dan ditambah sedikit-sedikit di Kabupaten Lombok Barat, dan Dompu untuk tembakau virginia rajangan.

Dengan potensi produksi yang sedemikian besar itu, lantas seperti apa pembelian?

H. Rifai mengatakan, terdapat belasan perusahaan tembakau yang akan melakukan pembelian. Beberapa diantaranya yang melakukan pembinaan kepada petani.

PT. IDS, PT. Trisno Adi, PT. Sadhana, UD. Jawara, CV. Kalimas Kencana Jaya, CV. Karya Bersama Sejati.

PT. Bentoel, PT. Djarum, PT. Budi Jasa Sentosa, dan PT. AOI. Sementara yang tak melakukan pembinaan, namun melakukan pembelian

(Suara NTB/bul)

TEMBAKAU - Areal tanaman tembakau di Lombok diantaranya. UD. Nyoto Permadi, UD. Iswanto, UD. Supianto, UD. Rinjani Maju Bersama, UD. Bintang Mas, KUD Tunggal Kayun, dan UD. Sumber Rejeki.

Untuk saat ini, baru satu perusahaan yang telah melakukan musyawarah harga dengan petani, yakni PT. Bentoel. Lainnya masih menunggu koordinasi dengan pemerintah. Sebagai gambaran harga, kata H. Rifai, perusahaan memberikan keuntungan 15 % sampai 20 % kepada petani. Jika tahun 2018 lalu,

harga tertinggi rata-rata Rp36.000/Kg. Tahun 2019 ini, harga yang berlaku minimal seperti harga tahun lalu, idealnya harus diatas harga itu.

“Sehingga kita tidak terlalu khawatir over produksi. Kalau perusahaan mitra tak membeli melebihi kuotanya, petani bisa jual ke perusahaan lain yang tidak bermitra langsung dengan petani,” imbuhnya. Tembakau adalah emas hijau. Komiditas ini mampu menyiapkan 400 Hari Kerja Orang (HKO)/hektar. dari pembibitan, pengolahan,

Pemprov NTB Komitmen Alokasikan Dana Mitigasi Bencana Mataram (Suara NTB) Pihak Pemprov NTB akan berupaya mengalokasikan dana penanggulangan bencana satu persen dari total APBD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengatakan pengalokasian anggaran tentunya akan melihat kemampuan fiskal daerah.

Kepala Bappeda NTB yang juga Wakil Ketua TAPD, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan persentase porsi anggaran untuk penanggulangan bencana satu persen dari total APBD sangat dibutuhkan. Kendati demikian, jika anggaran penanggulangan bencana tidak mencapai satu persen namun, kata Ardhi, Pemprov akan berupaya agar alokasinya mendekati satu persen dari total APBD. Kewajiban Pemda mengalokasikan anggaran sebesar satu persen dari total APBD tertuang dalam PP No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sesuai pasal 8 huruf D menyatakan bahwa pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

Pengertian memadai ini adalah satu persen dari total APBD. “Kalaupun tak mendekati porsinya, minimal mendekati.

Kita kan harus mencari keseimbangan. Ada urusan-urusan lain.

Yang penting bagaimana APBD bisa sebesar-besar manfaatnya untuk masyarakat. Yang penting bagaimana kita harmoniskan, sinkronkan antara kebijakan fiskal pusat dengan ruang fiskal daerah,” kata Ardhi.

Diketahui, total APBD mur-

hukum, dalam hal ini Polda NTB untuk mengungkap mata rantai penjualannya. Keseriusan pemerintah daerah untuk memutus mata rantai penjualan merkuri ini dengan ditunjuknya Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membentuk tim pengawas.

Dinas Perdagangan akan dilibatkan di tim ini. Sementara, kata Haryono, Dinas Perdagangan masih menunggu draft kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengendalikan dan memutus mata rantai perdagangan merkuri.

“Kalau kami saja sendiri tidak bisa. harus bergerak bersama tim. Peredarannya sudah jelasjelas ilegal. APH juga sangat penting di dalamnya,” jelas Haryono. (bul)

sional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, memasang sekitar 80 titik ramburambu jalur evakuasi jika terjadi tsunami di daerah ini.

Rambu ini dipasang di sepanjang pesisir pantai di wilayah Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, kawasan Tiga Gili (Gili Trawangan, Meno dan Gili Air) di KLU, Lombok Tengah, Lombok Barat, KSB, Dompu, Kabupaten Bima dan di Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, berupa rambu penunjuk arah atau titik kumpul.

“Ada sekitar kurang lebih 80 titik yang sudah dipasang dan tersebar sejak empat tahun lalu di sepanjang pantai dari Ampenan, Tiga Gili hingga Labuhan Haji,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH belum lama ini.

Kegunaan adanya rambu jalur evakuasi ini bersifat memudahkan masyarakat untuk mengungsi atau menentukan di mana titik kumpul manakala terjadi bencana atau hal hal yang tidak diinginkan. Nantinya, masyarakat akan diarahkan ke tempat lebih tinggi sebagai bagian dari upaya penyelamatan sementara.

Khusus di KLU, yakni di kawasan Tiga Gili, titik kumpulnya ada di Pelabuhan Bangsal di Pemenang. Sementara, di wilayah lainnya difokuskan pada daerah ketinggian yang sudah ada rambu terpasangnya. Saat ini sudah menbentuk 36 desa Tangguh Bencana di NTB. Rinciannya, ada

(Suara NTB/dok)

Ahsanul Khalik dua kelurahan di pesisir Kota Mataram yang tangguh terhadap bencana. Yakni, Kelurahan Jempongbaru di Kecamatan Sekarbela dan Kelurahan Ampenan Selatan di Kecamatan Ampenan.

Sementara, di pesisir KLU terdapat di desa Pemenang Barat, Gili Indah, Desa Pemenang dan desa Bentek di Kecamatan Gangga.

Selanjutnya, di Kabupaten Lombok Barat desa pesisir yang tangguh bencana terdapat di Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Desa Lembar Selatan, Labuan Terang, Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Desa Lembuak dan Badrain di Kecamatan Narmada.

Untuk di Lombok Timur, Desa Lenting di Kecamatan Sakra Timur, Desa Timbanuh di kecamatan Pringgasela, Kelurahan Selong dan Desa Mekar Sari di Kecamatan Suela. Sementara di Kabupaten Lombok

Tengah desa pesisirnya terdapat di Desa Mertak, Kecamatan Pujut dan tiga desa lainnya.

“Khusus di Pulau Sumbawa, terdapat tiga desa di KSB, tiga desa di Kabupaten Bima, tiga kelurahan di Kota Bima, tiga kelurahan di Kabupaten Dompu dan satu desa di Kabupaten Sumbawa, yakni desa Pelat di Kecamatan Unter Iwes,” jelas Ahsanul.

Menurutnya, seluruh desa dan kelurahan yang tangguh bencana itu sudah diberikan sosialisasi dan pemahaman tentang bencana sejak tahun 2011 hingga tahun 2018 lalu. Dimana, mereka juga dilatih dengan berbagai kegiatan untuk penanganan bencana. BPBD bekerjasama dengan BMKG juga telah memasang sirine jika nanti terjadi tsunami. Sirene ini dipasang di beberapa titik yang dikendalikan dari kantor BPBD pusat.

Dalam waktu dekat BMKG juga akan menyerahkan alat EWS (Early Warning System) yang sudah dipasang dibeberapa lokasi yg menjadi bagian dari peringatan bagi masyarakat. Sehingga ada pencegahan terhadap jatuhnya korban yang lebih banyak.

Terkait mitigasi bencana ke depan, kata Ahsanul, seharusnya semuaperencanaanpembangunan di NTB harus mempergunakan pendekatan perencanaan berbasis kebencanaan. Mulai dari struktur dan pemetaan bangunan yang ramah bencana, pemetaan sturuktur tanah dan hal-hal lain yang terkait langsung dengan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhdap setiap kemungkinan bencana yang bisa terjadi kapan saja. (nas)

panen, hingga pascapanen (penjualan). Selain kontribusinya terhadap perekonomian yang tidak kecil.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12, NTB mendapatkan Rp295.658.410 sebagai daerah penghasil tembakau. DBH-CHT ini terbagi Rp88,6 miliar ke provinsi, Bima Rp9,7 miliar, Dompu Rp5,2 miliar, Lombok Barat Rp15,5 miliar, Lombok Tengah Rp48,2 miliar, Lombok Timur Rp54,3 miliar.

Sumbawa Rp9,3 miliar, Mataram Rp49,8 miliar, Kota Bima Rp2 miliar. Sumbawa Barat Rp3 miliar dan Lombok Utara Rp9,4 miliar. “Kontribusi tembakau cukup besar terhadap daerah kita,” demikian H. Rifai. Sebelumnya, salah satu perwakilan dari perusahaan tembakau mempertanyakan pandangan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Andi Pramaria terkait ketidaksetujuannya petani mempertahankan penanaman tembakau. Lantaran diannggap memiskinkan. (bul)

Jenderal Andika Perkasa Dianugerahi Gelar ‘Pemban Agung Yuda Negara’ Praya (Suara NTB) Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jendral TNI Andika Perkasa menerima penganugerahan gelar Pemban Agung Yudhe Negara di ruang VIP Lombok International Airport (LIA), Selasa (6/ 8). Anugerah pimpinan tertinggi pembela kedaulatan dan martabat kerajaan atau negara itu diserahkan tokoh masyarakat adat Sasak.

Penyematan gelar itu ditandai dengan pemasangan busana dan Sapuk (ikat kepala) oleh Pengerakse Paer Tengak Bupati Lombok Tengah H. Moh. Suhaili FT, SH, dilanjutkan penyerahan Keris Dirte Yudhe Ayuningrat oleh Datu Siledendeng H. Lalu Mohammad Patria.

Penganugerahan gelar adat tertinggi ini di hadiri oleh Guber-

nur NTB Dr. Zulkieflimansyah, Bupati Loteng H. Suhaili FT., Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri, Danrem 162/WB diwakili Kasrem 162/WB, Danlanal Mataram dan Danlanud ZAM Rembiga, Selasa (6/8).

Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa mengaku bangga menjadi bagian masyarakat Sasak Lombok. Ia mengucapkan terima kasih atas pengangkatannya sebagai warga Lombok dengan gelar Pengemban Agung Yudhe Negare dan menjadi bagian dari Suku Sasak. “Saya bangga menjadi warga Sasak. Saya akan simpan baju kebesaran dan pusaka ini mulai sekarang dan selamanya,” ujarnya tegas dengan senyum khasnya didampingi istri. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

Momen penyerahan gelar Pemban AgungYudhe Negara kepada Kasad Jendral TNI Andika Perkasa di ruang VIP LIA, Selasa (6/8).

SUARA NTB Rabu, 7 Agustus 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

Prodi Ekonomi Hindu STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Seminar Nasional Mataram (Suara NTB) – Program Studi (Prodi) Ekonomi Hindu, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan seminar nasional dengan tema Prospek Pengembangan Ekonomi Digital pada Era Revolusi Industri 4.0. Seminar itu dilaksanakan di Kampus STAHN Gde Pudja, Selasa (6/8). Hadir sebagai narasumber, yaitu Prof.

Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., dan Prof. Dr. Dian Agustia, S.E., Ak., M.Si., CMA., CA. Ketua Panitia Seminar Nasional yang juga Ketua Prodi Ekonomi Hindu, I Putu Sugih Arta, SE., MM., dalam laporannya mengatakan, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dewasa ini terjadilah fenomena disrupsi di semua lini kehidupan. Era ekonomi digital ini memiliki dampak baik dan dampak buru, terutama bagi pelaku bisnis tergantung kemampuan mengintip peluang yang ada.

“Semakin cerdas pelaku bisnis menggunakan teknolo-

gi informasi, semakin mampu bersaing dengan dunia global dalam meraih keuntungan,” katanya.

Begitu pentingnya ekonomi digital untuk dipelajari bahkan diusulkan, dijadikan salah satu mata kuliah di perguruan tinggi, sehingga lulusan perguruan tinggi tidak ketinggalan saat merambah dunia kerja yang mengalami disrupsi teknologi.

Dalam seminar ini, Prodi Ekonomi Hindu menghadirkan dua guru besar, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., merupakan guru besar Undiknas Denpasar dan juga Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII. Dan, Prof. Dr. Dian Agustia, S.E., Ak., M.Si., CMA., CA., merupakan guru besar Universitas Airlangga yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Peserta seminar berasal dari dosen dan mahasiswa STAHN Gde Pudja, PHDI dan Peradah, serta para dosen dari berbagai kampus lainnya.

Komunikasi Sekolah dan Orang Tua HUBUNGAN komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua siswa diyakini akan berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di sekolah. Hal itulah yang terus diupayakan oleh SMPN 2 Mataram agar kualitas pendidikan bisa semakin baik.

Kepala SMPN 2 Mataram, Drs. Mukh. Nazuhi, mengatakan, kunci dari bagusnya pendidikan di sekolah harus kembali pada tanggung jawab pendidikan. Menurutnya diperlukan komunikasi yang baik dengan masyarakat, pemangku kepentin(Suara NTB/dok) gan atau stakeholder, dan orMukh. Nazuhi ang tua siswa.

“Kita di sekolah harus bekerja, komunikasi yang baik dengan masyarkat juga, serta stakeholder, karena tidak lepas pembinaan untuk pendidikan itu tiga unsur itu, harus bekerja sama menjadi satu. Kuncinya harus kita kembali ke tanggung jawab pendidikan,” katanya.

Terlebih lagi di SMPN 2 Mataram sudah ada majelis kelas. Dengan begitu hubungan antara sekolah dan orang tua siswa menjadi lebih baik. Majelis kelas, kata Nazuhi membantu untuk mendukung pihaknya memberikan pembinaan dan pendidikan untuk siswa. “Sehingga secara bersama-sama kita memajukan sekolah,” kata Nazuhi yang pada 13 Juni lalu menjadi kepala SMPN 2 Mataram.

Mantan Kepala SMPN 14 Mataram ini mengatakan, sesuatu yang sudah baik di SMPN 2 Mataram akan terus berlanjut akan dijalankan olehnya. Nazuhi juga sebelumnya merupakan guru di SMPN 2 Mataram. Pada tahun 2016 barulah pindah ke sekolah lain. Kali ini ia kembali datang ke SMPN 2 Mataram menjadi kepala sekolah. Oleh karena itu, Nazuhi terus mencari informasi dan melakukan orientasi terhadap kondisi sekolah.

Nantinya setelah mendapatkan informasi lengkap, barulah ia akan mengembangkan kebijakan yang tepat dengan kondisi sekolah. “Apa yang sudah baik kita pertahankan, saya mengenali lingkungan di sekolah dulu. Sudah 13 tahun tinggalkan sekolah, sebelumnya jadi guru di SMPN 2 Mataram. Sekarang kembali lagi ke sini, banyak guru yang baru, teman yang dulu sudah banyak pensiun,” katanya saat dihubungi beberapa waktu lalu. (ron)

Unram Pertanyakan Metodelogi Riset Setara Institute Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) mempertanyakan hasil penelitian Setara Institute yang memasukkan Unram sebagai kampus radikal. Dengan tegas, pihak rektorat menyanggah hasil penelitian itu dan mempertanyakan metodologi riset yang dilakukan Setara Institute.

“Kita bisa perdebatkan khususnya metodologinya,” kata Rektor Unram Prof. H. Lalu Husni menanggapi isu yang berkembang terkait 10 PTN yang terpapar radikalisme oleh Setara Institut.

Prof. Husni mempetanyakan metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut, mengingat jangan sampai survei dilakukan dengan jumlah responden satu dua orang serta dilakukan dalam tempo waktu singkat.

“Jangan hanya satu atau dua hari dan yang diwawancara hanya satu atau dua orang mereka sudah mengambil kesimpulan,” jelasnya. Sebelumnya Setara Institute meneliti tipetipe cara mahasiswa beragama. Ada mahasiswa dari 10 kampus negeri yang diteliti. Mereka terbagi dari mahasiswa yang beragama dengan tipe konservatif hingga inklusif.

Ke 10 Perguruan Tinggi Negeri tempat asal mahasiswa yang dijadikan responden adalah UI, UNAIR, Universitas Brawijaya, ITB, UNY, UGM, UNRAM, IPB, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Ada 1.000 mahasiswa S1 yang dijadikan responden. Masingmasing kampus punya 100 responden. 84% dari responden adalah Muslim dengan menggunakan metode riset survei.

Secara umum Prof. Husni mengklaim Unram dalam hal ini jelas tidak sepakat dengan radikalisme. Dia juga berpesan untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan dan menjauhkan diri dari paham radikalisme dan ekstremisme.

“Jaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945. Jangan berpandangan sempit dalam memahami agama, sehingga jatuh dalam pemahaman yang ekstremisme, silakan terbuka dan berdiskusi, tanyakan kepada orang yang ahli untuk memperoleh pemahaman yang benar agar terhindar dari radikalisme,” terangnya.

H. Lalu Husni (dys)

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., menyampaikan rasa bahagia dengan kehadiran para pakar yang sangat mumpuni di bidangnya. “Dengan hadir Prodi Ekonomi ini mulai diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu kami merespons dengan pelayananan pendidikan dan administrasi agar tidak mengecewakan masyarakat yang mendaftar ke STAHN Gde Pudja,” katanya.

Selain seminar, dilaksanakan juga penandatanganan kesepakatan bersama antara STAHN Gde Pudja Mataram yang dengan LLDIKTI Wilayah VIII tentang kerja sama di bidang tri dharma perguruan tinggi, dan kesepakatan bersama antara STAHN Gde Pudja Mataram dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Sementara itu, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., sebagai narasumber menyampaikan materi berjudul Peran dan Strategi Milenia dalam

Membangun Bisnis Digital di Era Revolusi Industri 4.0. Ia mengatakan, untuk bisnis di era saat ini, seseorang perlu menguasai teknologi, memiliki jiwa dagang, dan menguasai transportasi. “Kuasai produksi, distribusi, dan konsumsi,” katanya.

Menurutnya, langkah awal yang dilakukan yaitu konsolidasi atau menata diri, ide, pasar, dan organisasi. Setelah penataan dirasa sudah mantap, barulah mencari laba, kemudian barulah akan mendapatkan nilai.

“Kesempatan berusaha tidak terbatas bisa berupa bisnis konvensional dan bisnis digital. Bisnis konvensional bisa dibawa ke digital. Digital intinya penggunaan teknologi, pasar lebih luas. Modal dasar bisnis digital harus kuasai iptek, menguasai jaringan. Peran milenia dalam bisnis digital, yang berhasil adalah yang memulai.

Berbisnis harus cerdas, kuasai manajemen,” katanya.

Prof. Dasi juga mengatakan, penyebab dari gagalnya bisnis

(Suara NTB/ron)

SAMBUTAN - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., saat memberikan sambutan di pembukaan seminar nasional Prodi Ekonomi Hindu STAHN Gde Pudja Mataram. Tampak unsur pimpinan STAHN Gde Pudja bersama narasumber Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. (kedua dari kanan). karena tidak fokus. Seseorang sering menunda pekerjaan,

menunda adalah kegagalan.

“Terlalu lama berada di zona

aman, tidak berani menghadapi tantangan,” ujarnya. (ron/*)

PTS Tidak Penuhi Standar Mutu akan Ditinggalkan Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Ada sejumlah merger atau penggabungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) telah dilakukan di NTB. Kondisi itu menandakan adanya kesadaran PTS untuk berbenah dengan cara menggabungkan energi dan sumber daya dengan PTS lainnya. Sementara bagi PTS yang tidak mampu memenuhi kriteria standarisasi mutu akan mengalami penurunan dan ditinggalkan masyarakat.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., ditemui di Mataram, Selasa (6/8) mengatakan, PTS di NTB menyambut baik dorongan merger PTS. Menurutnya, hal itu menandakan, bahwa bagi perguruan tinggi yang institusinya minimum dalam hal mahasiswa maupun minimum infrastruktur, melakukan merger untuk penyatuan sumber daya. “Den-

gan penyatuan energi diharapkan kampus yang bergabung semakin kuat dan semakin berkualitas,” katanya.

Dasi menekankan, saat ini sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang semakin masif. Maka kecepatan dan kulitas menjadi pertaruhannya. Perguruan tinggi yang tidak berkualitas dan tidak cepat mengantisipasi perubahan itu relatif kedodoran untuk menghadapi perubahan.

“Jalan keluarnya adalah melalaui perbaikan seluruh unsur yang ada di perguruan tinggi, termasuk sumber daya manusia (SDM), termasuk manajerial, termasuk infrastruktur,” jelasnya.

Sementara itu bagi PTS yang belum melakukan merger, menurut Dasi, jika tidak mampu memenuhi kriteria tentang standarisasi mutu, maka PTS akan mengalami penurunan. Ia mencontohkan, jika perguruan tinggi yang min-

imum infrastruktur dan SDM. Misalnya, PT yang minimum infrastruktur dan SDM, ketika ingin melakukan reakreditasi harus ada perubahan, minimal dosennya dulu sudah ada bergelar doktor. Kalau keterbatasan infrastruktur dan keuangan, maka sulit memperoleh itu. “Kalau tidak memenuhi S3 tidak memenuhi kualifikasi jabatan fungsional (jafung) dan akademik, paling tidak akan tetap seperti itu akreditasinya, sementara perguruan tinggi yang lain naik (akreditasinya),” katanya.

Hal itu tentu akan menjadi kekhawatiran dan ancaman bagi perguruan tinggi yang tidak responsif terhadap perubahan.

“Akibat tidak mampu memenuhi tuntutan masyarakat,

(Suara NTB/dok)

I Nengah Dasi Astawa maka masyarakat akan mengalihkan pilihan ke perguruan tinggi lain,” katanya. (ron)

Dikbud dan INOVASI Perkuat Peran Kepsek dan Pengawas Mataram (Suara NTB) Sebagai salah satu dari enam kabupaten mitra Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) di NTB, Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) terus perkuat peran kepala sekolah dan pengawas dalam mengembangkan kapasitas dan kualitas manajerial, supervisi serta strategi dalam mengelola sekolah.

Melalui menggunakan pendekatan ‘solusi lokal untuk masalah lokal’, program rintisan Numerasi Kelas Awal (2): Penerapan dalam Kelas periode Juni sampai Desember 2019 akan dilakukan di Gugus 2 Kecamatan Moyo Hilir. INOVASI akan memberikan pelatihan melalui wadah Kelompok Kerja Guru (KKG) kelas awal dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) pada 8 sekolah antara lain SDN 1 Karang Jati, SDN 2 Karang Jati, SDN Kapasari, SDN 1 Moyo, SDN 2 Moyo, SDN Ai Puntuk, SDN Pelita dan MI Gunung Galesa.

Dalam lokakarya penguatan peran kepala sekolah dan pengawas yang digelar di Sumbawa Besar, Selasa (30/7) hingga Kamis (1/8) 2019 lalu, para kepala sekolah dan pengawas mendapatkan pembekalan tentang konten numerasi dasar, strategi penggunaan media pembelajaran dalam menanamkan konsep matematika dasar kepada siswa kelas awal serta merumuskan strategi kebijakan dalam implementasi di sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pembinaan Ketenagaan, M. Ali H.K, S.Pd M.Pd., menyampaikan apresiasi atas capaian program INOVASI di Sumbawa selama ini. Program rintisan INOVASI, seperti numerasi kelas awal dan Guru BAIK (Belajar – Aspiratif – Inklusif – Kontekstual) dirasakan manfaatnya dalam peningkatan kualitas guru. “Intinya semua gugus akan dapat program ini yang bersumber dari dana APBD, namun kami lakukan bertahap,” ujar Ali. Menurut Ali, lokakarya ini penting dalam memberikan pemahaman kepada semua kepala sekolah dan pengawas sebagai mitra program ini khususnya dari segi manajerial pengelolaan sekolah. Dalam kesempatan ini, Ali menyampaikan bahwa Dikbud akan lebih memberdayakan KKG dalam rangka pengembangan kualitas guru.

Ali menambahkan, ke depan diharapkan sebagian dari tunjangan profesi yang dimilki guru dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi guru baik melalui gugus maupun kecamatan.

Education Coordinator INOVASI di Sumbawa, Muhtar Ahmad, berharap kepala sekolah dapat menjadi motor penggerak yang mengkoordinir penerapan hasil pelatihan di sekolah masing-masing. Muhtar menyebutkan dari hasil evaluasi program sebelumnya, salah satu tantan-

gan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan KKG adalah tingkat kehadiran guru yang tidak konsisten. Setelah ditelusuri, ternyata di antara penyebabnya selama ini kepala sekolah mengambil kebijakan untuk menugaskan guru yang berbeda setiap kali KKG, dengan pertimbangannya agar guru sama-sama mendapatkan ilmu dan pengetahuan tambahan.

Padahal, konteks yang diberikan setiap pelaksanaan KKG saling berkaitan, sehingga guru sasaran tidak boleh diganti. Jika materi tidak diperoleh guru secara utuh dan terpisah, guru sulit mengimplementasikan pengetahuan yang didapatnya selama pelatihan kepada siswa di kelas.

“Untuk itu kami ingin kepala sekolah mengambil peran penting dalam implementasi dan evaluasi sekaligus mengkordinir berjalannya pelatihan di tingkat gugus nantinya. Kami juga berikan beberapa konten numerasi dasar, supervisi akademik yang dapat dievaluasi kepsek di

(Suara NTB/ist)

LOKAKARYA - Kegiatan lokakarya penguatan peran kepala sekolah dan pengawas yang digelar di Sumbawa Besar, Selasa (30/7) hingga Kamis (1/8) lalu. kelas, dan penentuan strategi serta jadwal pelaksanaan KKG di tingkat gugus,” jelas Muhtar.

Pengawas Pendidikan Kecamatan Moyo Hilir, Sahruddin S.Sos, menyampaikan penguatan terhadap peran kepsek penting dan krusial, karena selama ini ada banyak program di bidang peningkatan mutu pendidikan yang bagus. Namun, tidak disika-

pi dengan baik oleh kepsek karena tidak melibatkan kepala sekolah baik dalam pelaksanaan maupun evaluasi program.

Oleh karena itu, penting untuk kepsek mengetahui program, pola penerapan program, strategi program sehingga kepsek dapat melakukan evaluasi dan supervisi untuk menilai sejauh mana capaian program. (ron)

Rabu, 7 Agustus 2019

Beberapa Atlet Pelatda Mayung akan Didegradasi Mataram (Suara NTB) Atlet Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Mayung NTB yang gagal meraih tiket Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 bakal didegradasi. Pihak KONI NTB akan memulangkan atlet yang prestasinya menurun ke cabor masing-masing.

“Mereka (atlet) yang tak bisa lolos PON mau apa lagi.

Kita akan pulangkan mereka ke cabornya masing-masing,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada wartawan di Sekretariat KONI NTB, Selasa (6/8).

Pernyataan ini dilontarkan oleh Ketua Umum KONI NTB kepada wartawan setelah mendengar beberapa atlet atletik senior NTB yang gagal meraih limit lolos PON di Kejurnas Atletik di Jawa Barat (Jabar)1-6 Agustus 2019. Diakui Andy bahwa terdapat beberapa atlet Pelatda Mayung NTB yang gagal meraih limit PON. Andy enggan menyebutkan nama-nama atlet Pelatda Mayung yang tidak lolos PON, namun dia mengakui bahwa ada beberapa atlet yang gagal meraih limit PON. Menurut Andy sejumlah atlet yang gagal lolos PON harus dievaluasi dan dikembalikan ke cabor.

Menurutnya, setelah Kejurnas Atletik di Jabar berakhir dirinya akan memanggil pengurus cabor yang bersangkutan untuk mengevaluasi prestasi atletnya. “Saya akan melakukan perombakan di tingkat atlet dan pelatih yang ada di Pelatda. Kita sudah memberikan kesempatan untuk ikut kejurnas, tapi kalau tidak bisa berprestasi tak mungkin kita pertahankan,” tegasnya.

Sementara itu, informasinya yang diterima bahwa ada beberapa atlet yang gagal melampaui limit PON atletik. Diantaranya adalah atlet nomor 400 meter putra, Arif Rahman dan Abdul Razak. Selanjutnya di nomor lain seperti atlet tolak peluru, Ni Putu Yogiswari belum lolos limit PON. (fan)

Gateball Janjikan Satu Emas di Pra-PON Mataram (Suara NTB) Gateball salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2020. Olahraga yang mirip dengan permainan golf ini mengaku siapa menyumbangkan satu emas di ajang multi event olahraga nasional itu.

Ketua Umum Pengprov Pergatsi NTB, IGB Sugihartha yang diwawancara Suara NTB saat berkunjung ke Sekretariat KONI NTB, Selasa (6/8) mengatakan target satu emas yang dijanjikan dari cabor gateball cukup beralasan. Pasalnya tim gateball NTB pernah mempersembahkan medali emas di kejuaraan nasional gateball di Bali belum lama ini.

“Salah satu atlet gateball NTB, Anton Soekamto pernah meraih medali emas di kelas singel putra dan beregu campuran pada kejurnas. Dan saya yakin atlet kami bisa mempersembahkan minimal satu medali emas di PON,” ucapnya seraya menambahkan bahwa kedatangan dirinya ke KONI NTB dalam rangka melaporkan persiapan atlet gateball NTB menghadapi Pra-PON gateball tahun 2019.

Lanjutnya, sebelum mengirim atlet di PON XX tahun 2020, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 20 atlet yang akan tampil di Pra-PON Gateball, yang akan berlangsung di Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut), 30 Oktober-3 November tahun 2019.

Babak kualifikasi PON merupakan ajang untuk mencari tiket menuju PON 2020.

Rencananya kontingen gateball NTB akan turun di lima kelas dari 11 kelas yang dipertandingkan di ajang kualifikasi PON itu.

Lima kelas yang diikuti atlet NTB nantinya adalah ganda campuran, triple campuran, triple putra, beregu campuran dan beregu putra.

Sugihartha optimis kontingen NTB bakal lolos PON di lima kelas yang diikuti, bahkan dia yakin atlet NTB bakal membawa pulang medali di Pra-PON. Khususnya di nomor campuran diyakininya bisa mendulang medali emas.

Di tempat yang sama, Anton Soekamto yang juga menjabat Sekum Pergatsi NTB mengatakan siap merealisasikan target satu emas di PON. Namun sebelum berbicara target PON, Soekamto berharap Pergatsi NTB dapat mengirim semua atlet di Pra-PON 2019. (fan)

SUARA NTB

Halaman 11

Blokade Akses Warga Otak Kris

Bupati KSB Anggap Dukungan Warga Terhadap Smelter

Taliwang (Suara NTB) Sejumlah kepala keluarga (KK) yang bermukim di Dusun Otak Kris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, pada hari Senin lalu, sempat terhalang hilir mudiknya dari dan menuju rumah mereka. Hal ini dikarenakan satu-satunya akses jalan ke pemukiman mereka yang melewati gorong-gorong jembatan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) ditutup oleh sejumlah pemuda.

Informasi yang diperoleh media ini, aksi blokade jalan yang dilakukan puluhan pemuda tersebut sebagai bentuk dukungan mereka terhadap proses percepatan pembangunan smelter. Di mana di sisi lain, sejumlah warga Otak Kris sendiri sejauh ini masih ada yang bertahan belum ingin melepaskan lahannya untuk lokasi pembangunan.

Beruntung aksi tersebut tidak berlangsung lama, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM bersama pihak kepolisian turun tangan mengatasi kondisi di lapangan. Sehingga warga Otak Kris dapat kembali membuka jalannya sementara kepada para pemuda yang melakukan blokade diberi pengertian terkait perkembangan proses pembebasan lahan smelter.

“Alhamdulillah kemarin bisa selesai. Jadi sudah tidak ada masalah,” kata bupati kepada wartawan, Selasa (6/8).

Bupati menjelaskan, tindakan puluhan pemuda tersebut semata aksi spontanitas saja.

Mereka yang rata-rata mendukung kehadiran smelter berharap percepatan pembangunan pabrik pemurni hasil tambang tesebut bisa segera terealisasu. Dengan demikian mereka akan mendapat kesempatan peluang kerja.

“Tapi itu spontanitas ya.

Tidak bias ke hal lain. Yang bias justru meluasnya dukungan keberadaan smelter,” urainya.

Bupati mengakui, salah satu blok lahan calon lokasi pembangunan smelter yang belum tuntas berada di blok dusun Otak Kris tersebut. Di lokasi itu dari sekitar 44 kepala keluarga (KK) pemilik lahan, terdapat 9 KK yang belum setuju melepaskan lahannya dengan alasan harga yang ditawarkan belum sesuai harapan mereka.

Oleh warga, mereka menginginkan agar biaya pembebasan lahannya dinaikan dari tawaran yang ada sesuai hasil perhitungan tim appraisal.

“Hitungan tim appraisal kan jelas ada landasannya. Jadi harga yang diberikan seperti itu. Tapi sementara ada yang belum setuju sekitar 9 KK itu,” sebut bupati.

Namun begitu, bupati menyatakan, persoalan belum adanya kesepakatan harga dengan beberapa pemilik lahan di dusun Otak Kris itu bisa selesai pada waktunya. “Kemarin setelah saya sama pak Kapolres turun ada lagi yang menyatakan setuju. Itu setelah mendengar penjelasan kami,” urai orang nomor satu di KSB ini seraya memberi jaminan ke depan aksi-aksi yang sama tidak akan terulang lagi.

“Kemarin itu aksinya spontan saja. Mereka tidak melapor ke aparat. Kalau saja ada laporan mau aksi seperti itu pasti akan kita larang karena banyak cara lain untuk mendukung percepatan smelter itu.

Tapi di sisi lain saya apresiasi

(Suara NTB/ist)

BLOKADE - Aksi blokade jalan menuju Dusun Otak Kris yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, Senin (5/8). juga alasan para pemuda itu karena mereka sampaikan kalau semua lahannya beres dan AMNT tidak segera bangun smelter maka akan diambil lagi lahannya. Itu artinya mereka punya harapan besar terhadap smelter itu,” sambung bupati dan diamini Kapolres KSB, AKBP Mustofa, SIK yang saat wawancara turut mendampingi.

Selanjutnya ditanya seberapa penting lahan warga di dusun Otak Kris itu sehingga

harus turut disegerakan pembebasannya? Bupati menyatakan, lahan di dusun Otak Kris itulah yang akan menjadi lokasi utama pembangunan smelter. Karena itu proses pembebasan akan dimulai dengan areal tersebut. “Lokasi smelter ya di Otak Kris itu. Kalau yang di Benete dan tempat lainnya untuk industri turunannya. Makanya biar di tempat lain sudah clear pembayaran tetap menunggu yan di Otak Kris itu,” bebernya.

Terakhir bupati mengakan, pemerintah dan masyarakat KSB sangat berharap pembangunan smelter milik PTAMNT itu dapat terjadi.

Sehingga jangan sampai adanya berbagai hambatan di lapangan membuat PTAMNT selaku investor memindahkan lokasi investasinya tersebut dari KSB. “Kita juga yang rugi kalau itu gagal. Sebab umur tambang Batu Hijau sebentar lagi selesai,” imbuh bupati. (bug)

Terkait Live DJ, Pol PP Tegur Pengusaha Hotel di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Aktivitas live DJ di salah satu hotel di Jalan Sernu, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas ramai diperbincangkan. Mengingat aktivitas hiburan malam tersebut diduga tidak mengantongi izin. Setelah melakukan teguran lisan, kini Sat Pol PP Sumbawa sudah melayangkan teguran tertulis kepada pemilik hotel.

Plt. Kasat Pol PP Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si kepada wartawan membenarkan pihaknya telah melayangkan teguran tertulis tersebut. Mengingat beroperasinya aktifitas tersebut belum memiliki izin.

“Sekarang kan masyarakat sudah mulai resah melihat dia beroperasi tidak ada izin dan sebagainya. Kami sebagai penegak Perda harus melakukan seperti itu, yakni melakukan surat teguran pertama,” ujarnya.

Dijelaskannya, aktivitas live DJ ini sudah berlangsung sejak dua minggu yang lalu.

Namun aktifitas itu belum memiliki izin sarana pariwisata sesuai dengan yang diatur dalam Perda Nomor 15 tahun 2018 Pasal 22 tentang sarana pariwisata.

“Yang jelas kami melakukan teguran sesuai dengan kewenangan kami berdasarkan Perda Nomor 15 tahun 2018 pasal 22 tentang sarana pariwisata,” terangnya.

Dari teguran ini, pihaknya akan tetap memantau aktivitasnya. Jika nantinya tetap juga beroperasi maka pihaknya akan melayangkan surat teguran kedua hingga teguran ketiga. Tentunya jika tidak diindahkan, maka pihaknya akan melakukan penindakan.

“Kami bekerja sesuai SOP dan aturan main. Kalau sudah tiga kali ditegur tapi tidak ada itikad baik, maka kita akan melakukan penindakan. Kita akan tetap pantau kedepannya. Kami harapkan kepada pengusaha yang ada, jika tidak ada izin, maka tolong taat asaz mengikuti arahan Pol PP,” pungkasnya. (ind)

SUARA NTB

Rabu, 7 Agustus 2019

Halaman 12

GCT Tumbuhkan Karakter Bersih Sejak Dini Mataram (Suara NTB) Menjaga kebersihan merupakan dasar pokok dalam hidup sehat, baik kebersihan badan dan lingkungan. Dengan memberikan pelajaran tentang kebersihan diri dan lingkungan sejak dini bisa membentuk karakter anak yang sehat.

Pada acara Gerakan Cuci Tangan (GCT) yang dihadiri oleh bunda PAUD NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Drs. H. Lalu.

Fatwir Uzali, M.Pd yang berlangsung di TK 1 Putra Mataram, Selasa (6/8), bertujuan untuk selalu memperhatikan kebersihan anak.

Fatwir menyampaikan dalam sambutannya, agar seluruh TK dan PAUD di seluruh kota Mataram untuk memberikan arahan bagi anak-anak pada usia dini untuk mengedepankan kebersihan diri dan lingkungannya.

Fatwir menjelaskan, pada pendidikan karakter, anak-anak dalam masa TK atau PAUD harus ditanamkan budaya bersih dan sehat. “Keadaan bersih itu akan kita biasakan dari TK sampai dengan SD, sehingga setelah anak didik kita masuk SMP dan SMA maka terbentuklah karakter itu,” pungkasnya. Karakter bersih kata Fatwir, tidak bisa didapat jika anak-anak kita tidak dibiasakan pada usia dini. Maka, lanjut Fatwir, bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya ke TK untuk lebih memperhatikan dan mengurus anaknya supaya menjadi anak yang sehat. “Tidak hanya mencuci tangan, tapi kita ajarkan juga untuk menjaga lingkungan sekitarnya,” tutur Fatwir.

Bunda PAUD NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menyampaikan, GCT ini bertujuan untuk mengupayakan diri dari bagian hidup sehat

dan bersih. Pola hidup bersih dan sehat memang harus selalu diingatkan kembali kepada seluruh lapisan masyarakat terlebih lagi untuk anak usia dini. “Karena kalau sudah sakit itu, cost-nya besar dan mahal. Jadi, kita harus menjaga kesehatan dengan satu cara awal untuk menjalankannya adalah selalu menjaga kebersihan tangan,” tutur Niken.

Dia berharap anak-anak yang dalam masa pertumbuhan dapat diajak menjaga kebersihan. “Jadi, kita akan ajarkan pola hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari pembangunan karakter. Kalau dari awal kita sudah mendidik dengan baik, Insha Allah akan kita tampilkan generasi yang sehat,” pungkas Niken. Gaya hidup sehat bisa melahirkan generasi yang gemilang. “Saya senang sekali ada

acara ini. Harapannya bisa dilaksanakan tidak hanya di Mataram tapi kita akan mencoba di semua TK dan PAUD di NTB,” tegasnya.

GCT ini menurut Niken, sebagai bagian dari program pemerintah, baik itu ibu PKK, dan dinas terkait. “Kami di PKK selalu mengkampanyekan hal ini di sekolah-sekolah. Dalam hal ini dinas pendidikan punya program.

Mudah mudahan kita segera dilaksanakan,” tuturnya. (viq)

DIJUAL TANAH

HILANG STNK R4 TOYOTA KIJANG INNOVA DR.1557 AP NOKA : MHFXW43GXB4060669/NOSIN : 1TR7193230 AN.MUSRIYATI,SHUT HLG D’SKTR JALAN KOTA MATARAM

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA

HILANG

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

HILANG STNK R2 HONDA DR.3634 AI NOKA : MH1NF6C1AYK044210/ NOSIN : NF6CE-1044132 AN.I NENGAH DANIA HLG D’SKTR UNIVERSITAS MATARAM KOTA MATARAM

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 7 Agustus 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

OPINI

SUARA NTB Rabu, 7 Agustus 2019

Halaman 14

Rektor Asing yang Asing Bagi Kita EBOH saat ini berita tentang wacana yang digulirkan oleh Menteri Ristek Dikti, Prof. M. Natsir, tentang rencana Pemerintah untuk memberikan peluang kepada orang asing untuk memimpin Universitas di Indonesia. Menurut penulis hal ini bukanlah masalah besar karena di dunia yang makin meng-global hari ini, memang selaiknya setiap pekerjaan, terbuka untuk siapa saja yang mampu memberikan hasil dan karya lebih baik. Sama halnya posisi atau profesi lain seperti: CEO, dokter, pilot, guru, engineer, dlsb. Namun ketika penulis membaca lebih dalam mengenai tujuan masuknya Rektor asing salah satunya untuk mendorong peningkatan kualitas yang diindikasikan melalui Ranking Internasional membuat penulis berfikir ulang, seberapa efektif kebijakan ini dalam mendongkrak mutu suatu Universitas, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN), atau Swasta (PTS).

Defisit Air Harus Ada Solusi PEMPROV NTB mengklaim telah menyiapkan langkah jangka panjang untuk menangani persoalan krisis air bersih akibat kekeringan yang terjadi tiap tahun. Apalagi NTB mengalami defisit air lebih dari 3,6 miliar meter kubik. Berdasarkan data Bappeda dalam RPJMD NTB 2019-2023, ketersediaan air di NTB sebesar 4,7 miliar meter kubik. Sedangkan kebutuhan air di NTB mencapai 8,39 meter kubik.

Dengan rincian untuk kebutuhan domestik sebesar 190,4 juta meter kubik dan kebutuhan air untuk lahan sebesar 8,2 miliar meter kubik. Sehingga NTB masih defisit air sebanyak 3,65 miliar meter kubik.

Solusi jangka panjang mengatasi krisis air bersih yang dirancang adalah membangun Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) regional Pulau Lombok. Berdasarkan feasibility study (FS) yang dilakukan 2018 lalu, proyek penanganan kekeringan jangka panjang tersebut akan menelan anggaran sekitar Rp2,6 triliun. Pemprov NTB melalui OPD terkait telah melakukan ekspos ke Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Hasil tindaklanjut dari ekspos tersebut adalah penyusunan Detail Engineering Design (DED). Karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar, mencapai Rp2,6 triliun. Maka konsep pembangunannya melalui Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Ini akan diusulkan ke Bappenas dengan pola KPBU Sesuai hasil FS, kata Ardhi, air baku untuk SPAM regional cukup potensial. Selain dari sumber-sumber mata air yang ada di Pulau Lombok. Juga direncanakan membangun water treatment plant atau instalasi pengolahan air. Dari air sungai, danau bisa menjadi air bersih. Dengan pembangunan SPAM regional ini diharapkan menjadi solusi mengatasi krisis air bersih yang terjadi setiap tahun di Pulau Lombok.

Berdasarkan data BPBD NTB, jumlah desa dan masyarakat terdampak kekeringan di NTB terus bertambah.

Pada awal Juli saja sebanyak 301 desa yang dilanda kekeringan di NTB. Dari jumlah desa tersebut sebanyak 183.250 KK atau 658.759 jiwa yang terkena dampak kekeringan.

Sembilan kabupaten/kota di NTB telah dilanda kekeringan yang tersebar di 68 kecamatan. Masyarakat terdampak kekeringan di Pulau Lombok cukup banyak. Misalnya, Lombok Barat 6 kecamatan, 25 desa dengan jumlah 16.246 KK atau 64.985 jiwa terdampak. Kemudian Lombok Tengah 9 kecamatan, 83 desa dengan jumlah 69.380 KK atau 273.967 jiwa terdampak.

Lombok Timur sebanyak 7 kecamatan, 37 desa dan dengan jumlah 42.546 KK atau 128.848 jiwa terdampak.

Lombok Utara sebanyak 5 kecamatan, 20 desa dan 9.388 KK atau 28.136 jiwa terdampak. Selanjutnya, Sumbawa Barat sebanyak 3 kecamatan, 13 desa dan 2.660 KK atau 10.084 jiwa terdampak. Sumbawa sebanyak 17 kecamatan, 42 desa dan 20.189 KK atau 80.765 jiwa terdampak. Dompu sebanyak 8 kecamatan, 33 desa dan 15.094 KK atau 48.717 jiwa terdampak. Bima sebanyak 9 kecamatan, 35 desa dan 1.732 KK atau 5.660 jiwa terdampak. Serta Kota Bima sebanyak 4 kecamatan, 13 kelurahan dan 6.014 KK atau 17.597 jiwa terdampak. (*)

Syahdan.

Standar kualitas pendidikan tinggi, tentunya dinilai berdasarkan standar yang telah ditetapkan baik yang berskala nasional seperti yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), atau yang skala regional kawasan dan internasional. Standar yang diberikan bisa beraneka ragam, tergantung pilihan dari lembaga pemeringkatan, dan bisa memiliki variasi yang luar biasa banyaknya. Sebagai contoh, BAN PT saat ini membuat 9 standar utama dengan hampir lebih dari 50 parameter untuk menjatuhkan keputusan sebuah PT yang di-asses ini memiliki standar: Bagus, Bagus Sekali atau Unggul (sebelumnya ada istilah akreditasi C, B dan A). Namun ada juga yang berskala internasional yang fokus pada: jumlah dan kualitas riset (termasuk jumlah sitasi), jumlah mahasiswa/dosen internasional, fasilitas, kepopuleran dari Universitas yang ditunjukkan melalui keketatan kompetisi masuk ke PT yang bersangkutan. Jangan kaget, ada juga penilaian yang berdasar pada ‘kehijauan’ kampus, kepopuleran di website, atau bisa saja dibuat standar lainnya sesuai dengan keinginan lembaga pemeringkatan.

Di kalangan Dosen dan Pejabat struktural di Universitas, ada istilah yang sering disebut ketika membicarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk meningkatkan kualitas PT yaitu dibutuhkannya banyak DOA. Yang dimaksud DOA pada isti-

Oleh: Andy Tirta (Rektor Universitas Teknologi Sumbawa) lah tersebut adalah kepanjangan dari dibutuhkannya: Duit, Orang dan Alat.

Ada DOA yang banyak dan berkualitas, akan sejalan dengan kemajuan kualitas dari sebuah PT. Penulis jadi teringat, ketika berdiskusi dengan seorang Professor di Harvard Kennedy School, Amerika, yaitu Prof. Jay Rosenguard, seorang pemerhati kebijakan sosial politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, yang lancar juga berbahasa Indonesia. Pertanyaan kami saat itu simpel saja, kenapa kondisi kampus-kampus di Asia Tenggara, sedikit sekali yang masuk Top 100?.

Jawabannya pun cukup simpel “harus diakui, kenapa kualitas pendidikan di Indonesia dan secara umum di Asia Tenggara dalam kondisi yang tidak baik, dikarenakan daya beli masyarakat yang masih rendah untuk urusan pendidikan”. Menarik opini beliau.

Dari pengalaman Penulis setelah mengunjungi beberapa Universitas di Asia, Eropa dan Amerika, hal tentang DOA ini memang sangat penting. Contoh kasar perbandingan di beberapa PTS di LN untuk urusan biaya pendidikan, sebuah kampus swasta di Malaysia dengan tuition fee per-semester sekitar Rp. 40,000,000 mereka mampu membangun sebuah kampus megah dengan peralatan Lab yang mewah. Dengan fasilitas yang mirip, kampus di Korea, memiliki biaya kuliah sekitar Rp.70,000,000 persemester. Namun di salah satu kampus PTS di Amerika, dengan fasilitas yang jauh lebih wah, satu semester yaitu sekitar Rp. 400,000,000 (empat ratus juta rupiah). Mau kualitas, memang ada harga.

Urusan gelondongan uang yang dialirkan ke sebuah kampus sehingga menjadi Top 100, bisa kita pelajari dari salah satu kampus yang ada di Arab Saudi. Tidak perlu puluhan tahun kehadirannya, cukup 1 Dekade bisa masuk di jajaran kampus elit dunia.

Kampus tersebut memanjakan para expert di bidang masing-masing dengan penggajian yang sangat baik, fasilitas lab yang mumpuni, insentif atas hasil karya publikasi dan paten dengan sangat layak, serta kekuatan untuk ‘membajak’ siapapun di dunia yang ahli di bidangnya untuk menjadi Dosen/Peneliti di sana. Semua aspek DOA-nya, terpenuhi.

Rektor Asing di Indonesia Seorang Rektor di Northeastern University yang penulis pernah te-

mui, Prof J. Aoun, ternyata memiliki gaji yang sangat fantastis, kurang lebih USD 3 juta setahun.

Tidak salah, yaitu sekitar 40 milyar rupiah setiap tahun. Angka ini fantastis, memang karena Rektor di kampus ini dianggap sangat mumpuni dalam manajemen, ide pengembangan dan fund raising, sehingga ia masuk dalam daftar 3 besar Rektor berpenghasilan tertinggi di Amerika. Secara umum, dari data Forbes di 2011 menunjukkan rata-rata Rektor di Amerika memiliki penghasilan ‘hanya’ $400,000 (sekitar 6 milyar rupiah per-tahun).

Pertanyaan yang muncul tentunya, apabila ada Rektor Asing mau masuk ke Indonesia, berapa kira-kira gaji yang layak kita berikan? Dengan gaji yang ditawarkan tersebut, apakah mungkin Indonesia akan mendapatkan seorang berkaliber Prof Aoun, atau seberapa hebat nanti kemampuannya?

Sebelum masuk ke Indonesia, perlu juga diperhatikan sejauh mana Rektor Asing terpilih tersebut memahami sosial budaya yang ada di SDM Indonesia, karena bagaimanapun seorang Rektor akan berinteraksi dengan banyak sekali SDM di manajemen bawahnya. Ia tidak akan melulu berada di depan Laptop seperti sebuah ‘Aplikasi IT’ yang cukup di-install dan mengeluarkan fitur decision making dalam menghadapi segala macam standar-standar yang diberikan lembaga-lembaga pemeringkatan. Belum lagi dihadapi oleh permasalahan keuangan dan peralatan yang dibutuhkan apabila dituntut untuk menghasilkan karya-karya yang berstandar internasional. Penulis khawatir, kemampuan beradaptasi calon Rektor asing ini, malah jauh di bawah para Dosen di perguruan tinggi swasta di Indonesia yang mampu menghasilkan paten dari uang riset ala kadarnya, dan menggunakan kearifan dan bahan lokal dalam publikasinya.

Ketika wacana Rektor Asing ini memang jadi direalisasikan Pemerintah, sudah selayaknya Pemerintah juga terbuka untuk memberikan informasi yang sedetailnya mengenai kondisi yang akan dihadapi oleh Rektor Asing tersebut, mulai dari besaran dukungan yang akan diberikan, kondisi existing, serta ekspektasi yang diharapkan. Jangan sampai kita

memberikan cek kosong sehingga membuat Rektor Asing ini akan kelimpungan dan balik kanan dengan kondisi dan tuntutan yang diberikan kepadanya setelah dilantik.

Sebelum direalisasikannya wacana Rektor Asing masuk ke Indonesia, ada baiknya Pemerintah melakukan evaluasi kepada para Rektor yang ada, terutama para Rektor yang dipilih oleh Pemerintah. Evaluasi ini penting untuk mengetahui kapabilitas, pencapaian, permasalahan yang dihadapi ketika memimpin PT. Seharusnya bukanlah hal yang tabu pula, jikalau para Pimpinan PT mendapatkan pembekalan manajemen, pelatihan pengelolaan keuangan dan SDM, dan progam pengembangan diri lainnya secara rutin. Walau dalam kesehariannya juga yang ada sebenarnya adalah Tim yang bekerja, karenanya jangan-jangan yang dibutuhkan kita di Indonesia bukan seorang Rektor yang Superman, tapi sebuah Superteam.

POJOK Dijadwalkan September, investor Korea ‘’groundbreaking’’ pembangunan galangan kapal Yang paling penting realisasinya

*** Produksi tembakau berpotensi tembus 50.000 ton Yang paling penting pasarnya jelas

***

Ketua Timwas Haji DPR RI, Fahri Hamzah :

Saatnya Indonesia Memiliki Kota Mandiri di Mekkah-Madinah

PENYELENGGARAAN ibadah Haji 2019 ini, makin membaik dengan berbagai inovasi.

Tapi,lebih sempurna dalam perspektif Indonesia dengan diplomasi tingkat tinggi. Seperti yang sudah disampaikan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag), bahwa salah satu inovasi 2019 adalah zonasi.

“Sebenarnya kita sudah mengarah kepada kesimpulan bahwa Indonesia memerlukan sebuah kota mandiri di Haramain (MekkahMadinah) ini,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzahyang juga Ketua Timwas Haji DPR RI saat memimpin rapat Pelaksanaan Haji DPR RI denganDirjen PHU dan Kadaker Madinah, belum lama ini.

Data yang disampaikan pihak Kemenag, menurut Pimpinan DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, menunjukkan bahwa jemaah Indonesia ini besarnyahampir sama dengan penduduk negara Brunei. Mereka mayoritas lulusan SD, tua, perempuan, baru pertama ke luar negeri, dan 98% itu baru pertama haji atau umroh. “Dengan karakteristik seperti itu kita memerlukan sebuah kota yang punya kemampuan melayani yang maksimal. Dan itu yang bekerja adalah diplomasi tingkat negara,” sebut Fahri.

Indonesia, kata Fahri perlu membangun kota sendiri di Mekkah dan Madinah. Di mana kota tersebut terdiri atas kampung-kampung khusus yang bisa menjadi purwarupa Indonesia. “Pembangunan kampung-kampung Indonesia akan membuat penyelenggaraan haji dan umrah di Tanah Suci menjadi permanen. Sebab selama ini, penyelenggaraan haji masih bersifat adhoc,” katanya seraya membandingkan dengan Turki yangi telah lebih dulu mempermanenkan penyelenggaraan haji mereka di Tanah Suci.

Bahkan, kantor perwakilanTurki di sini (Mekkah, Red) sudah dahsyat, gede sekali. Padahal jemaah haji mereka lebih sedikit.

Pembangunan kampung-kampung Indonesia di Mekkah, akan menggambarkan kondisi nusantara, mulai dari sisi budaya hingga kuliner, sehingga jemaah haji Indonesia tidak bingung lagi. Dengan cara itu, Indonesia bisa memainkan

peran sebagai mitra bisnis Pemerintah Arab Saudi. “Jadi, Indonesia tidak dikenal hanya sebagai negara pengirim tenaga kerja saja. Kita bisa menjadi negara investor yang berbicara business to business dengan Saudi,” tegasnya.

Kampung-kampung Indonesia itu, menurut Fahri, sebaiknya dibangun di lokasi pinggiranMekkah dan Madinah. Akses menuju Masjidil Haram bisa memanfaatkan jaringan monorel. Pembangunan bisa dilakukan dengan cara kerja sama. Saudi saat ini sedang mencari teman,dan Indonesia bisa menjadi teman bisnis untuk mereka. Apalagi, Indonesia adalah negara dengan jumlah jemaah haji terbesar. Kalau pun dianggap investasi, nilai investasi Indonesia di Saudi dalam penyelenggaraan haji ini mencapai 10 persen.

“Dengan adanya kampung haji, maka masyarakat kita tidak lagi tinggal secara berpencar sudah mu-

lai dibuat. Tentunya agar mereka tinggal terpusat, sehingga kepada mereka juga bisa diatur dan juga mengurangi perasaan terasing,” sebutnya.

Dengan diterimanya ide zonasi itu, menurut Fahri sebenarnya menjadi pendahuluan saja bagi diterimanya ide yang lebih besar bawa mengelola urusan Haji ini memang memerlukan 1 Cluster Indonesia di Saudi Arabia, sehingga jemaah Haji Indonesia bisa terkoordinir dengan satu komando. Dan yang diperlukan sekarang memikirkannya dan lobi dengan pemerintah di Arabia tentang bagaimana cara agar dari penyelenggaraan haji itu semakin mengizinkan pemerintah Indonesia untuk memiliki kawasan yang manis, yakni sebuah kota Mandiri.

“Kalau mungkin pemerintah Saudi menyiapkan tanah begitu sehingga pengelolaan dari jemaah itu diaturnya berdasarkan kontinen.

Jadi ada yang berasal dari Eropa, Asia, dan seterusnya, itu lalu di dalam kontingen itu ada Negara.

Hanya karena Indonesia kan jemaah Haji nya aja itu 230.000, lalu jemaah umrah kita itu per tahun sekitar 800.000 sampai 1 juta. Kalau pada bulan Ramadhan itu bisa lebih banyak, itu kan artinya banyak sekali orang Indonesia yang datang ke sini (Mekkah), berhaji dan umrah,” demikian Fahri Hamzah.

Timwas Pelaksanaan Haji DPR RI yang diketua Fahri Hamzah ini terdiri dari Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parangsong (F-PAN), Marwan Dasopang (F-PKB), Ace Hasan Sadzili (F-PG), dan beberapa anggota komisi DPR RI serta staf Kesetjenan DPR RI. Menurut rencana Timwas Haji DPR itu akan berada di Tanah Cuci hingga 15 Agustus 2019 dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak dari Kemenag, Kemenlu dan jajarannya. (038/*)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 7 Agustus 2019

Distanbun Siapkan Alat Uji Tanah Gratis Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB menyiapkan alat dan tim uji tanah gratis.

Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, petani untuk memastikan tingkat kesuburan tanah lahan pertaniannya. Di lengkapi Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS). Alat ini dapat dimanfaatkan untuk menetapkan status hara N, P, K, dan pH tanah, memberikan rekomendasi dosis pemupukan lebih tepat dan efisien karena didasarkan status hara tanah dan kebutuhan tanaman.

Turut memeriahkan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2019, Pemprov NTB melaksanakan sejumlah kegiatan.

Salah satunya yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB adalah pameran pertanian. “Bagian dari kegiatan ini, ada pengujian tanah gratis. Masyarakat dapat membawa sampel tanahnya untuk di uji,” kata Plh. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Prihatin Hariono di temui ruang kerjanya, Selasa (6/8) kemarin.

Kegiatan uji tanah gratis, dilaksanakan di arena pameran di lapangan Bumi Gora kantor gubernur Provinsi NTB. Dengan layanan uji tanah graratis ini, tujuannya agar masyarakat atau petani dapat mengetahui keadaan tanahnya.

Sehingga dapat menyesuaikan pola pemupukan berimbang.

Pemerintah terus menggencarkan pola pemupukan berimbang kepada petani. Kebiasaan di lapangan, tak jarang petani melakukan pemupukan tanpa memperhitungkan baik buruk dan untung rugi. Dampaknya, hasil pertanian akan menjadi tak optimal. Puncak acara pameran berlangsung hingga tanggal 9 Agustus ini. H. Prihatin menyebut, di kegiatan pameran ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB melibatkan UPT dan bidangbidang.

Diantaranya, SMK-PP Mataram, BBI Pertanian, Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan, Balai Latihan Pertanian Perkebunan, BPSB Pertanian, BPSB Perkebunan, BPTP NTB, Bidang Perkebunan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura

NTB Defisit Air 3,6 Miliar Meter Kubik Dari Hal. 1 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Azhar, MM membenarkan bahwa NTB mengalami defisit air. Ia menyebut, sumber-sumber mata air di NTB hampir 50 persen yang berkurang selama sepuluh tahun terakhir akibat rusaknya daerah hulu atau hutan. ‘’Pengaruh pengurangan mata air. Mata air di NTB ini, sepuluh tahun yang lalu masih 800 titik. Sekarang sisa 400 mata air. Hampir setengahnya berkurang,’’ kata Azhar dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Selasa (6/8) siang.

Ia mengatakan, air akan menjadi persoalan serius ke depannya. Sehingga, sekarang Pemprov sedang mengupayakan pembangunan Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) regional Pulau Lombok.

Proyek pembangunan SPAM regional ini membutuhkan anggaran sekitar Rp2,6 triliun. Azhar menjelaskan sudah ada investor yang akan membangun SPAM regional ini. ‘’Itulah yang mau kita rapatkan, SPAM regional yang kita rencanakan, ada investornya sudah siap. Beberapa kali ketemu Pak Gubernur.

Insya Allah hari ini (kemarin) kita mengundang semua PDAM, kemudian ITDC,’’ kata Azhar.

Mantan Kepala Pelaksana BPBD ini mengatakan, NTB sebenarnya bukan saja butuh SPAM regional. Sumber air baku untuk SPAM regional ini tidak akan ada atau sedikit jika kerusakan hutan semakin parah.

Ia mengatakan, beberapa hari lalu ke Parado, Bima. Di sana ia melihat banyak orang menebang kayu di kawasan hutan.

Untuk itu, agar sumber mata air di NTB tidak semakin kritis, maka kawasan hutan harus dijaga. ‘’Kalau hulunya sudah hijau, otomatis kita tidak akan kekurangan mata air.

Air akan jadi persoalan serius ke depan. Itulah makanya sekarang ini SPAM regional tak akan terisi kalau airnya tidak ada.

Jadi harus kita kolaborasi dengan Dinas LHK dan Pemda kabupaten/kota,’’ ujarnya.

Selain bersumber dari air bendungan-bendungan yang ada, sumber air baku untuk SPAM regional Pulau Lombok ini rencananya akan diambilkan dari Kokoq Segare. Namun rencana ini masih sedang dikaji. Dengan adanya SPAM regional ini maka kebutuhan air khusunya untuk konsumsi masyarakat di Pulau Lombok akan mampu dipenuhi. (nas)

Masih Jadi PR Dari Hal. 1 penghargaan TPID terbaik bagi Provinsi NTB dan Kota Mataram, serta TPID kabupaten berprestasi bagi Lombok Barat menandakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat sebagai Tim TPID telah berhasil melaksanakan program-program terkait pengendalian inflasi, pemasokan barang, dan memastikan keterjangkauan barang di masyarakat. Namun yang menjadi persoalan setelahnya adalah bagaimana penghargaan itu benar-benar dirasakan hasilnya oleh masyarakat. ‘’Tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat (dan) untuk menurunkan tingkat kemiskinan di NTB,’’ ujar Achris yang juga Pimpinan Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB. Untuk itu, Achris menyebut perlu adanya upaya lebih untuk mengendalikan laju inflasi yang rendah dan stabil. ‘’Tidak bisa dipisahkan antara upaya-upaya pengendalian harga, upayaupaya menekan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas,’’ sambungnya.

Indikasi peningkatan aktivitas ekonomi NTB sendiri dapat dilihat pada triwulan II 2019.

Di mana terjadi lonjakan inflasi pada bulan Mei 2019 yakni 3,62% jika dibandingkan dengan data untuk periode yang sama pada tahun 2018. Selain itu, Achris menyebut bahwa pada bulan Juni 2019 juga terjadi lonjakan inflasi sebesar 3,38%. Namun, tekanan inflasi kembali terkendali di bulan Juli 2019, bahkan tercatat mengalami deflasi sebesar 0,13% jika dibandingkan dengan data bulan Juni 2019.

Diterangkan Achris bahwa berdasarkan inflasi keseluruhan pertumbuhan di NTB, maka yang paling berperan adalah dari sektor pertanian yang di dalamnya terdiri dari sektor perkebunan, hortikultura, perikanan, dan peternakan. ‘’Data terakhir kita di kuarter satu hanya tumbuh 0,07%. Alhamudlillah yang terakhir data BPS kita sudah tumbuh 4% sekian untuk pertanian,’’ ujarnya.

Untuk mengatasi itu, Achris berharap proses industrialisasi pengolahan bahan mentah agar lebih diperhatikan. Dicontohkannya seperti yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB yang memiliki program penggemukan sapi sekaligus pengolahan menjadi daging beku untuk pengiriman ke luar daerah. ‘’Itu yang menjadi nilai tambah. Itulah yang membuat kita optimis dengan pertumbuhan ekonomi yang dikatakan harus berkualitas,’’ ujarnya.

Selain itu, beberapa masalah yang perlu diatasi secepatnya disebut Achris adalah tingginya harga beberapa produk hortikultura. Untuk itu, masingmasing Pemda Kabupaten/ Kota di NTB telah diminta untuk menyusun data kebutuhan masyarakat terkait jumlah konsumsi. Berdasarkan data itu maka akan dipetakan kebutuhan produk untuk masing-masing Kabupaten/Kota. ‘’Kalau lebih, dia harus bisa dijual antara daerah di NTB sendiri. Kalau di NTB sudah cukup, itu mendukung untuk dijual ke luar daerah,’’ pungkas Achris. (bay)

32 Kecamatan di NTB Alami Kekeringan Ekstrem Dari Hal. 1 Analisis angin menunjukkan Angin Timuran masih mendominasi di wilayah Indonesia,

khususnya di Provinsi NTB. Kondisi tersebut dijelaskannya, menyebabkan mengurangi peluang terjadinya hujan di wilayah NTB. (ars)

dan Bidang PSP. Selain uji tanah, juga dipamerkan benih unggul yang direkomendasikan kepada petani. Flori horti, atau bunga-bungaan yang telah dikembangkan. Disamping dipamerkan, H. Prihatin mengatakan disiapkan untuk dijual kepada petani.

Masyarakat diberi pengetahuan dimana mendapatkan

bibit-bibit unggul tanaman pertanian, horti dan perkebunan. Dalam pameran ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan turut melibatkan para pelaku usaha di bidang pertanian dan perkebunan untuk dipertemukan dengan masyarakat/petani.

Teknologi-teknologi pertanian juga turut diperkenalkan. (bul)

Halaman 15

Disdag NTB Butuh Dukungan Rumah Kemasan Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan (Disdag) NTB membutuhkan sinergi yang baik antara stakeholder terkait untuk memasarkan produk industri kreatif dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Salah satu yang diharapkan dapat mendukung hal itu adalah penguatan fung-

Cek Rehab Rekon Gempa, Kasad Evaluasi Kinerja Prajurit TNI Dari Hal. 1 didampingi Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP, Gubernur NTB Dr. H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MH. Kasad mengecek personel yang didominasi pasukan dari unsur Zeni Tempur (Zipur) Kostrad yang sedang sibuk bekerja. Andika sempat berdialog dengan para personel yang sedang mengerjakan RTG, termasuk dialog dengan warga yang menerima bantuan.

Gubernur dan Pangdam juga terlihat memberikan informasi tambahan. Selain berdialog dengan warga penerima bantuan, Kasad juga bertemu langsung dengan sejumlah fasilitator terpadu dari unsur sipil yang selama ini membantu percepatan RTG. Jenderal Andika menyusuri lorong sempit di pemukiman padat penduduk itu, melihat langsung pembangunan RTG untuk kategori rumah rusak berat, termasuk rumah rusak ringan dan sedang. Ia sempat menyapa dan mem-

beri semangat kepada personel yang sedang bekerja.

Kepada wartawan usai pengecekan lapangan, Kasad mengaku melihat langsung kinerja prajurit TNI AD yang diperbantukan dalam kegiatan rehab rekon. ‘’Saya evaluasi internal kami saja, seperti apa kegiatan kegiatannya di sini,’’ kata mantan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) ini.

Dari informasi diperolehnya, ada 1000 personel TNI AD dari Mabes TNI yang diperbantukan di Lombok dan Sumbawa. Ini belum termasuk 1000 personel dari Korem 162/WB dan jajaran. Personelnya berjibaku dengan rumah rusak akibat gempa magnitude 7,0 tanggal 5 Agustus 2018 lalu. ‘’Saya lebih melihat prajurit-prajurit TNI AD yang diperbantukan. Secara umum mereka sudah bekerja dengan baik,’’ tandasnya.

Jika dalam evaluasi nanti masih ada kekurangan personel, pihaknya siap membantu. ‘’Kalau 1000 personel ini kurang, siap kita kirim lagi dari pusat. Kita siap kirim dari pusat kalau ada permintaan dari gubernur dan walikota,’’ ujarnya.

Ditanya soal faktor penghambat, apakah ada penindakan kepada aplikator nakal?

Jenderal Andika memilih tidak merespons karena berkaitan dengan kinerja jajarannya. Hanya saja, Ia tidak ingin upaya percepatan yang dilakukan jajarannya ada penghambat. ‘’Soal aplikator bermasalah? Saya evaluasi internal kami saja. Jangan sampai pekerjaan yang kami kerajaannya akhirnya tidak cepat,’’ tegasnya.

Bagi aplikator bermasalah atau bahkan fasilitator yang bermain, ia menyerahkan sepenuhnya pada pihak yang berwenang di NTB. ‘’Biarkan pihak-pihak yang berkompeten menangani,’’ tandasnya.

Namun pada intinya, ia siap membantu mengurai hambatan hambatan teknis dalam upaya percepatan. Disyukurinya, progres pekerjaan sudah mencapai seperempat dari total 222 ribu lebih rumah rusak akibat gempa.

Kasad menurut rencana akan melanjutkan kunjungannya Rabu (7/8) ke Lombok Timur dalam rangka kegiatan penutupan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). (ars)

Gubernur Perintahkan Penggalian Awal Situs Kerajaan Kuno Tertimbun di Loteng Dari Hal. 1 ‘’Bahkan menurut Deputi Menko Maritim, (penemuan) ini jauh lebih canggih dibanding situs Gunung Padang. Dan belum ada yang menulis ceritanya,’’ ungkap Dr. Zul. Untuk itulah, ia meminta Dinas ESDM melakukan penggalian awal terhadap situs kerajaan kuno yang sekarang menjadi salah satu situs Geopark Rinjani. Dr. Zul berharap masyarakat tidak salah persepsi dengan penggalian yang akan dilakukan.

Jangan sampai kemudian masyarakat mengira seakanakan dilakukan penggalian karena ada harta karun di

dalamnya. Penggalian yang dilakukan untuk mencari situs kerajaan kuno Pamatan yang tertimbun akibat letusan Gunung Samalas. ‘’Kalau kita temukan barang usianya itu akan menghadirkan banyak cerita baru.

Tentang corak manusia yang hidup. Jangan-jangan peradaban kita jauh lebih hebat dibandingkan Mesir. Tapi kita belum tahu,’’ katanya.

Dr. Zul menyatakan, letusan Gunung Rinjani (Samalas) 1257, ternyata sangat dahsyat.

Dan lebih hebat dibandingkan letusan Gunung Tambora dan Gunung Krakatau.

Kerajaan Pamatan tertimbun letusan tersebut. Daerah

tempat berdirinya Kerajaan Pamatan, sekarang dipenuhi pasir, dan setelah para penambang menggali kira-kira lebih dari 15 meter, maka akan ketemu tanah asli Kerajaan Pamatan. ‘’Jadi pasir yang digali dan ditambang masyarakat itu adalah pasir yg menutup kampung dan kerajaan hebat ini,’’ kata Dr. Zul. Kampung bersejarah yang berada di Desa Tanak Beak tersebut meninggalkan banyak artefak bersejarah dan peninggalan-peninggalan lain.

Yang akan menguak banyak cerita dan kisah tentang masa lalu Pulau Lombok, NTB. (nas)

si Rumah Kemasan NTB yang sampai saat ini terkesan kurang produktif.

Sekretaris Disdag NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menerangkan bahwa sampai saat ini pihaknya mendorong Dinas Perindustrian untuk mengakomodir kebutuhan alat pengemasan di Rumah Kemasan NTB. Hal itu untuk mendukung sosialisasi produk yang telah dilakukan Disdag. “Kami sudah mulai sosialisasi. Cuma untuk mengadakan barang itu kami butuh Rumah Kemasan,” tegas Nelly, Selasa (6/8) di Mataram.

Diakui Nelly Rumah Kemasan yang sekarang masih terhalang keterbatasan alat. Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian tentang penyediaan alat tambahan di Rumah Kemasan.

Sampai saat ini Rumah Kemasan sendiri hanya bisa mengakomodir kemasan besar. Menurut Nelly, yang dibutuhkan oleh pasar saat ini justru lebih kepada kemasan kecil dalam bentuk saset, terutama untuk hotel-hotel.

“Sekarang ini (hotel-hotel) baru mengakomodir cindramata. Kita ingin ke kebutuhan sehari-hari mereka, karena itu yang lebih banyak,” ujarnya. Ke depan, Nelly berharap proses pengemasan dapat juga memenuhi kebutuhan untuk mengemas gula saset dan produk minuman kemasan.

Segala masalah yang melibatkan kapabilitas Rumah Kemasan itu sendiri ditargetkan selesai tahun 2020 mendatang.

Ditegaskan Nelly bahwa peran Rumah Kemasan bagi Disdag NTB adalah untuk menjamin kualitas produk menjadi lebih bagus. Mengingat kualitas produk UKM di NTB kedepan akan dinilai juga dari desain dan kemasannya, terutama untuk makanan. “Supaya kami percaya diri menjual. Kami kan marketing, ternyata di pasar diperlukan yang seperti ini (maka) kami sampaikan,” ujarnya.

Standar pengemasan yang baik memang diperlukan, terlebih NTB beberapa tahun kedepan akan terbuka bagi masyarakat internasional yang lebih luas. Untuk itu, Nelly menekankan agar masalah pengemasan mulai diperhatikan betul oleh stakeholder terkait standar mutu barang mulai dari kebersihan hingga pengemasan.

“Itu yang kita sedang kerjakan dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi untuk membina teman-teman UKM ini supaya mereka mengejar standar,” pungkas Nelly.

Sebelumnya Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. H. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd, juga menegaskan bahwa kualitas UKM di NTB adalah tanggung jawab Pemda. Karena itu, perlu dilakukan pendampingan untuk peningkatan kualitas produk salah satunya melalui Rumah Kemasan.

Rumah kemasan sendiri merupakan eks Unit Penyangga Pemasaran (UPP) Pijar yang menjadi tempat pemasaran produk olahan Pijar yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM NTB. UPP tersebut berfungsi sebagai tempat pengemasan dan pengepakan hasil olahan produk Pijar yang selanjutnya dikirim ke outlet-outlet modern yang ada di Bali dan Nusa Tenggara. Selain itu, hasil olahan produk Pijar juga menyasar pasar retail (toko modern) di Pulau Jawa dan Jabodetabek.

Untuk pengemasan dan pengepakan produk olahan Pijar yang dihasilkan oleh UKM di NTB tersebut, pada tahun 2013 diadakan mesin finishing senilai Rp1.5 miliar dengan kapasitas tiga ton bahan baku per hari.

Artinya dibutuhkan ratusan UKM yang menghasilkan bahan olahan Pijar dalam bentuk setengah jadi yang selanjutnya diolah finishing dan pengemasannya di UPP Produk Olahan Pijar NTB. (bay)

Investor Korea ’’Groundbreaking’’ Pembangunan Galangan Kapal Dari Hal. 1 Sehingga investasi sebesar 1 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp14 triliun tersebut segera terwujud.

Dari presentasi yang disam-

paikan, Dr. Zul yakin perusahaan tersebut punya pengalaman dan networking. Mereka akan membangun kota baru dan industri galangan kapal di Bandar Kayangan pada lahan seluas 1.000 hektare. (nas)

Hamzan Wahyudi Kembali Nakhodai Ikatan Notaris Indonesia Wilayah NTB Dari Hal. 1 Konferwil tersebut sekaligus menjadi sejarah baginya karena terpilih kembali setelah mengemban tugas sejak 2016 hingga 2019 lalu. Selanjutnya, dalam menakhodai INI NTB, sejumlah mandat diembannya untuk melanjutkan program organisasi untuk tiga tahun mendatang.

“Dengan mandat ini, maka kewajiban saya untuk melaksanakan seluruh amanah dan keputusan Konferwil seperti beberapa rekomendasi dan program kerja yang telah ditetapkan. Saya juga akan melanjutkan program sebelumnya yang sempat tertunda seperti pengadaan sekretariat INI yang mandiri. Digitalisasi data base anggota INI juga menjadi prioritas saya dalam period eke-2 ini. Dalam waktu dekat juga kita akan memfasilitasi rekanrekan di Pengurus Daerah untuk melaksanakan Konferensi Daerah sesuai dengan ketentuan AD/ART INI,” kata Hamzan Wahyudi kepada Suara NTB. Pada hari yang sama, Hamzan dilantik oleh Pengurus Pusat INI. Acara Konferwil VI diikuti oleh peserta anggota INI NTB dan dari luar NTB sekitar 400 orang baik dari Notaris aktif maupun Anggota Luar Biasa (ALB).

Konferwil VI INI NTB juga dihadiri oleh Gubernur NTB diwakili oleh Kepala Biro Ekonomi, Ketua Umum PP INI, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Pusat INI, para tamu undangan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB, mitra organisasi profesi, pimpinan perbankan dan mitramitra lain INI. Sebagai ketua terpilih, ia dituntut memiliki ide-ide dan gagasan kreatif untuk menciptakan dan melaksanakan program organisasi yang bermanfaat bagi para anggota. Terlebih, pada era revolusi industri 4.0, peran organisasi sangat penting untuk memfasilitasi anggota dalam meningkatkan keilmuannya baik melalui seminar, upgrading ataupun pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugas jabatan Notaris.

Pada periode sebelumnya,

Pengurus Wilayah NTB INI di bawah kepemimpinan Hamzan Wahyudi sudah membangun pondasi yang cukup kuat, sehingga keberadaan INI NTB dirasakan manfaat dan eksistensinya oleh anggota.

Konferwil VI kali ini mengambil tema “Meningkatkan Profesionalisme, Integritas Dan Soliditas Anggota Dalam Wadah INI untuk Menjaga Marwah Jabatan Notaris Pada Era Industri 4.0 Menuju NTB Gemilang”.

Pada Konferwil VI juga dilaksakan kegiatan upgrading Kenotariatan bagi anggota INI dengan menghadirkan Narasumber ahli Tim Pakar PP INI. Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn terpilih setelah mengungguli calon lainnya yaitu I Dewa Ayu Gracia G.M, S.H., M.Kn. Namun bagi Hamzan, siapapun terpilih hakikatnya adalah merelakan diri untuk mengabdi dan melayani kepentingan anggota. Proses pemilihan ini sesungguhnya pesta demokrasi rutin 3 (tiga) tahunan Perkumpulan yang harus dilaksanakan oleh anggota sesuai AD/ART INI. Ini adalah kontestasi, bukan kompetisi untuk merebut jabatan. Sebaliknya, ini hanya sebagai dinamika rutin organisasi dan tetap dalam bingkai kekeluargaan dan kekompa-

kan dalam wadah tunggal Ikatan Notaris Indonesia.

“Di organisasi ini kita saling menguatkan. Kebaikan kebaikan yang ada dan tumbuh di INI kita gunakan untuk saling menularkan energi positif, untuk membangun INI yang lebih baik dan bermanfaat,” ujarnya.

Di NTB diketahui terdapat tujuh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) yang sudah terbentuk, diantaranya Pengda Kota Mataram, Pengda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Pengda Lombok Barat (Lobar), Pengda Lombok Tengah (Loteng), Pengda Lombok Timur (Lotim), sementara di Pulau Sumbawa hanya terdiri dari dua Pengda yaitu Pengda Sumbawa-KSB dan Pengda Dompu-Kota dan Kabupaten Bima.

Hal ini karena jumlah Notaris Pulau Sumbawa diakui masih terbatas, sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perkumpulan INI Pengurus Daerah masih digabung beberapa kabupaten/Kota. Ke depan diyakini masing-masing Kabupaten/kota dapat menjadi Pengda mandiri karena melihat tingginya antusiasme untuk diangkat menjadi notaris.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum

HAM ) ke depan akan melakukan persebaran dalam pengangkatan notaris, tidak terpusat di daerah perkotaan. Persebaran diprioritaskan ke daerah-daerah khususnya ke arah timur, dengan maksud keberadaan Notaris penyebarannya lebih merata.

Di sisi lain Hamzan Wahyudi melihat, masa depan kenotarisan akan semakin prospek dengan hadirnya program studi megister kenotariatan di Universitas Mataram (Unram). Minat yang sangat tinggi menjadi Notaris pun akan diimbangi dengan peningkatan mutu, baik pada saat menempuh studi di kampus maupun setelah menyelesaikan MKN sebelum dilantik menjadi Notaris, agar menciptakan notaris yang handal.

Produk megister kampus ini akan ditindaklanjuti dengan penyegaran pengetahuan pada pekumpulan.

Menjadi anggota pun lewat mekanisme, seperti proses seleksi menjadi Anggota Luar Biasa (ALB). Setelah itu, akan mengikuti proses magang bersama di sejumlah notaris yang sudah berdiri.

“Itu jadi harapan kedepan untuk penguatan keilmuan.

Sehingga dari keikutsertaan di magang bersama itu, bisa da-

pat diproses seleksi notaris yang dipersiapkan intelektualitasnya. Sehingga nanti ikut ujian kode etik, baru kemudian jadi notaris,” ujarnya.

Pada Konferwil VI INI kali ini juga telah terpilih Anggota Dewan Kehormatan Wilayah NTB Ikatan Notaris Indonesia periode 209-2022 yaitu H. Eddy Hermansyah sebagai Ketua DKW, H. Muhammad Ariman sebagai Sekretaris, I Gede Sutama sebagai Wakil Ketua DKW, H. Zainul Islam dan Hj. Baiq Hainah sebagai anggota DKW. Tugas mereka nantinya akan berkaitan dengan pembinaan dan proses etik profesi. Jika ada pelanggaran, maka Dewan Pengus Wilayah yang akan memberlakukan sanksi.

Konferwil VI diakhiri dengan pemberian pelakat penghargaan kepada Hamzan Wahyudi, sebagai apresiasi atas kerja keras dan prestasinya yang cukup menonjol pada periode sebelumnya. Ia sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang hadir pada Konferwil VI INI kemarin, ia juga menyampaikan terimakasih kepada jajaran pengurus wilayah dan DKW NTB INI Periode 2016 2019 atas waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan untuk kemajuan INI. (ars/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 7 Agustus 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

LEM Kembali akan Gelar Shalat Idul Adha Bersama Mataram (Suara NTB) Sebagai pusat perbelanjaan terbesar di NTB, Lombok Epicentrum Mall (LEM) akan menggelar shalat Idul Adha di lapangan parkiran bagian Timur. Demikian terungkap dalam rapat koordinasi bersama manajer dan beberapa tokoh agama, Selasa (6/8).

Dalam rapat tersebut, General Manager (GM) Lombok Epicentrum Mall, Salim Abdad menyampaikan, untuk keempat kalinya LEM menggelar perhelatan Shalat Idul Adha bersama di parkiran timur LEM. Menurut Salim, pelaksanaan shalat Idul Adha diprediksi akan banyak diikuti oleh masyarakat di Mataram. Para perantau di Mataram juga dipastikan akan memadati shalat Idul Adha.

“Itu terbukti, dari tahun kemarin, sekitar 6 ribu jemaah yang melakukan shalat Idul Adha di parkiran LEM. Sebagian besar memang dari penduduk Mataram dan pendatang,” kata Salim.

Pihak LEM kata Salim, telah menginformasikan ke-

pada seluruh masyarakat, baik melalui medsos, dan spanduk terkait akan dilaksanakannya shalat Idul Adha di sana. “Kita sudah informasikan ke masyarakat Mataram, untuk awal ini mungkin yang terdekat dan dari LEM. Kita juga sudah membuat spanduk sebanyak 24 berlokasi di wilayah Mataram sebagai bentuk informasi kepada msyarakat,” kata Salim.

Dia menjelaskan, pada pelaksanaan shalat Idul Adha pada Minggu (11/8) mendatang bertujuan bisa menjaga ukhuwah Islamiyah dan wathaniah dalam hidup berdampingan. ‘’Mataram ini adalah daerah yang pluralis. Sehingga kita perlu mejaga itu agar tidak retak,’’ katanya.

“Ke depan, harapan kita untuk mempersatukan masyarakat itu akan terus disematkan. Kita tahu yang melakukan aktivitas di LEM adalah semua kalangan.

Maka, kita sengaja untuk 4 tahun terakhir ini melakukan shalat Idul Adha di lapangan LEM,” tutur Salim.

(Suara NTB/viq)

KOORDINASI – Foto bersama pihak LEM dengan pihak-pihak berkepentingan serta tokoh masyarakat seusai rapat koordinasi tentang rencana penyelenggaraan shalat Idul Adha di lapangan parkir LEM, Selasa (6/8).

Tidak hanya melakukan shalat Idul Adha, Salim sudah merencanakan akan melakukan kurban yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Kondisi yang sama, setelah shalat, pihak LEM akan berkurban. Pihak LEM juga menampung hewan kurban dari pihak yang menyumbang dan ingin berkurban,” katanya.

Demi kelancaran, pihak LEM telah bekerjasama dengan beberapa pihak, baik

dari kepolisian Mataram dan pihak Pecalang yang ada di sekitar LEM. Hal itu demi menjaga kemananan selama shalat Idhul Adha dilaksanakan.Dengan demikian, LEM akan menggunakan kesempatan shalat Idul Adha tersebut sebagai ajang silaturahmi dengan orang sekitar.

“Insha Allah kita harapkan ini sebagai ajang mempererat persaudaraan kita. Kita di Komite LEM sudah sepatutnya memberikan peran demikian,” tutup Salim. (viq)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257