HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 97 TAHUN KE 13
Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
JUMAT, 7 JULI 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Dermaga Rusak, Ratusan Kendaraan dan Penumpang Telantar Selong (Suara NTB) – Ratusan kendaraan dan penumpang tampaknya harus bersabar di Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kondisi itu menyusul akibat rusaknya dermaga dua Pelabuhan Kayangan. Kerusakan pada dermaga dua Kayangan tersebut terjadi pada Rabu (5/7) sekitar pukul 08.00 Wita. Menurut pihak ASDP Kayangan, kerusakan karena terdapat bagian dermaga yang rapuh dan memang sudah waktunya untuk dilakukan perbaikan. Kendati demikian, pihak ASDP optimis perbaikan secepatnya dapat dilakukan yang ditargetkan tuntas paling lambat pada Jumat (7/7) besok (hari ini). Dikonfirmasi Suara NTB di kantornya, Kamis, (6/7), Manager Usaha PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan Lotim, Alvius D. Bago didampingi Manager Usaha dan Umum, Jonggi WL Tambunan menjelaskan, kerusakan pada Dermaga Dua Pelabuhan Kayangan, memang berdampak terhadap kelancaRUSAK - Penumpukan kendaraan dan penumpang terjadi di Pelabuhan Kayangan. Kondisi itu disebabkan dermaga dua Pelabuhan Kayangan rusak dan sedang dalam tahap perbaikan.
(Suara NTB/yon)
ran transportasi dari Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Poto Tano dan sebaliknya. ‘’Dengan kondisi ini, hanya dermaga satu yang kita fungsikan. Namun kita optimis hari Jumat bisa tuntas perbaikan karena kita targetkan perbaikan tiga hari dari hari Selasa,’’ terangnya. Sementara, Manager SDM dan Umum pada ASDP Kayangan, Jonggi WL Tambunan, meminta kepada para penumpang untuk bersabar atas kondisi tersebut. Kerusakan yang terjadi, tentunya tidak diinginkan karena dapat mengganggu kelancaran penyeberangan para penumpang yang menggunakan transportasi laut. Untuk itu, katanya, perbaikan secara cepat dilakukan agar penyeberangan dapat normal kembali, serta masyarakat maupun kendaraan yang keluar masuk kapal saat hendak menyeberang terjamin keamanannya. Pantauan Suara NTB, penumpukan penumpang maupun kendaraan roda dua dan roda empat terjadi akibat kerusakan ini. Antrean kendaraan mencapai puluhan meter hingga ke luar pelabuhan. Selain itu, kapal-kapal yang mengangkut penumpang dari Pelabuhan Poto Tano menuju Kayangan masih terlihat mengapung di atas laut menunggu giliran untuk bersandar di Dermaga Satu. “Tersisa masih empat kapal yang menunggu giliran sandar,”ujar salah satu petugas ASDP Kayangan. (yon)
Putusan PTUN
Bupati Dompu Diminta Anulir SK Pencabutan 134 Honorer K2
Mataram (Suara NTB) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram mengabulkan gugatan perdata ratusan honorer Kategori 2 (K2) Dompu. Gugatan mereka diterima dan hakim meminta Bupati Dompu, Drs.H.Bambang M.Yasin (HBY) menganulir Surat Keputusan (SK) pencabutan pengangkatan 134 honorer K2 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
TO K O H
SK pengangkatan 134 inilah yang jadi objek penyidikan di Polda NTB hingga menetapkan Bupati Dompu, HBY ditetapkan sebagai tersangka. Dalam sidang maraton sejak dua pekan lalu, Kamis (6/ 7) kemarin menjadi putusan terakhir untuk delapan penggugat. Setelah sebelumnya, secara bertahap para honorer K2 Dompu menggugat di PTUN Mataram. Mendengar putusan hakim, honorer pun meluapkan rasa harunya di dalam ruang sidang. Hakim Ketua Sri Setyowati, SH,MH dalam amar pu-
Usut Dugaan Pungli Prona KASUS dugaan pungli di NTB yang ditangani tim saber mayoritas didominasi program Prona. Oknum pemerintah desa diduga masih menarik uang dari program sertifikasi tanah gratis itu. Satu kasus yang terbukti di Pengadilan yakni pungli Prona Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar). Kades setempat, Nursimah dihukum penjara 1 tahun atas pungutan terhadap 426 sertifikat tahun 2016. Pungli prona juga menjerat Kades Labuhan Bajo, Kecamatan Utan, Sumbawa, berinisial H yang diduga memungut uang tambahan pengurusan 200 sertifikat tahun 2016. Kades ini terjerat OTT. OTT tim saber di KLU menangkap Kades Sambik Elen, Februari 2017 lalu. Kades berinisial AW itu akan dihadapkan ke meja hijau Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Ada pula laporan pungli Desa Mambalan tahun 2016. Laporannya masih diselidiki Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram. Terakhir, dugaan pungli Prona dituntut pengungkapannya oleh masyarakat Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Dompu. Bersambung ke hal 15
tusannya menyebut, surat keputusan pembatalan pengangkatan CPNS yang diterbitkan oleh Bupati Dompu Drs.H.Bambang M. Yasin dinyatakan tidak sah secara hukum. ‘’Sehingga meminta tergugat 1 mengembalikan posisi para penggugat seperti semula,’’ kata Sri Setyowati. Hakim membatalkan SK Keputusan Bupati Dompu Tanggal 5 Oktober 2016 tentang pencabutan keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 tentang pengangkatan CPNS. Hakim juga menganulir surat Badan Kepe-
gawaian Negara (BKN) Republik Indonesia Nomor: F.26.30/ V.88-7/60, tanggal 7 september 2016 , tetang permohonan pembatalan NIP ditujukan kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar. Membatalkan surat Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional X di Denpasar, Nomor: 273/ KR.X.K/IX/2016, tanggal 9 September 2016. Setelah membacakan putusan itu, hakim memberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk mengajukan sikap. Apakah menerima atau banding. Bersambung ke hal 15
TGB Sebut Empat Nama Balon Kepala Daerah dari NW Giri Menang (Suara NTB) Organisasi Islam terbesar di NTB, Nahdlatul Whatan (NW), telah mengambil sikap menyambut pesta demokrasi serentak 2018. Dalam Pilgub dan pemilihan kepala daerah di tiga kabupaten/kota di NTB, NW telah mengutus empat kader terbaiknya maju sebagai bakal calon (balon) kepala daerah. Ketua Umum Pengurus Besar NW, Dr. TGH. M. Zainul Majdi (TGB) didaulat untuk mengumumkan nama-nama bakal calon kepala daerah tersebut. Bersambung ke hal 15
Firli (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ndi)
FOTO BERSAMA - Ketua PBNW, TGH. M. Zainul Majdi didampingi istri, Hj. Erica Zainul Majdi foto bersama kader NW dan kader NW yang diutus untuk bertarung di Pilkada serentak 2018.
(Suara NTB/ars)
HARU - Honorer K2 Yuyun Armi Susanti dan Hayatun Toibah menangis haru dan berpelukan usai gugatannya dikabulkan hakim PTUN Mataram.
Mantan TKW NTB Ditangkap Bawa Senjata di Bandara Soekarno - Hatta Mataram (Suara NTB) – Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram lepas tangan dari kasus yang menimpa mantan TKW asal NTB, Sahariyati yang ditangkap membawa senjata dan sejumlah amunisi di Bandara Soekarno – Hatta beberapa waktu lalu. BP3TKI Mataram tak bisa melakukan pendampingan kepada yang bersangkutan lantaran statusnya merupakan mantan TKW. ‘’Kalau yang ketangkap kemarin itu mantan TKW, bukan TKW. Yang dulu pernah bekerja di Saudi Arabia beberapa tahun yang lalu. Kemudian dia mungkin sudah punya kegiatan
yang lain di luar kegiatan TKW itu , kemudian tertangkap membawa senjata itu,” kata Kepala BP3TKI Mataram, Mucharom Ashadi ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (6/7) siang kemarin. Mucharom menjelaskan, jika sudah menjadi mantan TKI pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Namun, katanya, BNP2TKI di Jakarta juga memfasilitasi dan memberikan penanganan terhadap mantan TKW tersebut. “Tapi setahu saya difasilitasi juga untuk proses pemulangan. Tapi untuk penegakan hukumnya sekarang sedang ditangani oleh Polda di sana,” ucapnya. Bersambung ke hal 15
Soal Merger BPR NTB
(Suara NTB/dok)
Sepanjang Sesuai Perda, Dewan Tegaskan Dukung Gubernur Mataram (Suara NTB) – Kalangan Pimpinan DPRD NTB menegaskan akan mendukung langkah gubernur terkait dengan konsolidasi atau merger PD. BPR menjadi PT. Bank BPR NTB. Namun, DPRD memberikan catatan sepanjang langkah yang dilakukan gubernur sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BPR NTB. Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri mengatakan, pihaknya mendukung langkah Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang turun tangan menyelesaikan polemik merger PT. Bank BPR NTB. Di TGH. Mahalli Fikri mana, gubernur akan me-
nemui Bupati Sumbawa dan Sumbawa Barat yang belum mau bergabung dalam merger PD. BPR NTB. ‘’Itu memang otoritas beliau. Kalau kita di DPRD itu mendukung apapun yang dilakukan selama itu dalam tataran aturan yang sudah ada. Kan kita bersama gubernur sudah buat Perda tentang itu. Wajib DPRD mendukung gubernur selama menjalankan kebijakan untuk hal itu tetap dalam aturan, sesuai Perda,” kata Mahalli ketika dikonfirmasi di sela-sela halal bihalal Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan (PWNW) NTB, Kamis (6/7) siang kemarin di Narmada, Lombok Barat.
Disinggung mengenai dikembalikannya seluruh berkas permohonan konsolidasi BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mahalli menanggapi, hal itu dilakukan OJK lantaran apa yang pernah diusulkan oleh Pemprov dipandang tak memenuhi persyaratan sesuai dengan Perda yang ada. Artinya, gubernur akan kembali mengajak seluruh pemegang saham untuk membicarakan kembali persyaratan-persyaratan yang masih belum dipenuhi. ‘’Bukan berarti akan memaksakan supaya disetujui apa yang tidak disetujui kemarin. Kan ini ada beberapa orang yang diduga tidak me-
menuhi persyaratan. Kan itu pasti didiskusikan, betul tidak memenuhi persyaratan atau tidak,’’ katanya. Ketua DPD Partai Demokrat NTB ini menegaskan, akan tetap mendukung apapun langkah yang dilakukan gubernur terkait dengan merger BPR tersebut. Sepanjang memenuhi ketentuan yang ada dalam Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB. Mengenai dua kabupaten yang belum setuju bergabung, yakni Sumbawa dan Sumbawa Barat, Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Jumat, 7 Juli 2017
Antisipasi Kerawanan AKSI teror dan kriminalitas yang terjadi belakangan ini cukup menyita perhatian. Terutama teror yang menyerang aparat kepolisian. Tidak menutup kemungkinan, pelaku kejahatan termasuk terduga terorisme bersembunyi di kos - kosan padat penduduk. Lurah Kebon Sari, M. Faisal Rabu (5/7) mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang mengantisipasi tindak kerawanan terutama kriminalitas serta keamanan dari aksi terorisme. Dalam waktu dekat ini, aparat kelurahan akan bertemu dengan komponen masyarakat, FKDM serta aparat kepolisian dan TNI untuk membahas serta memetakan wilayah dianggap rawan. “Kita akan coba memonitor wilayah,” katanya. Pertemuan dikemas dengan silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda memastikan bahwa keamanan di tingkat lingkungan terjaga. Pihaknya menyadari di wilayahnya banyak kos - kosan sehingga harus dipetakan dan dideteksi potensi kerawanannya. Tidak menutup kemungkinan kata Faisal, terduga teroris dan pelaku kejahatan lainnya bersembunyi di kos - kosan. Kerawan paling banyak pendatang kos kosan terutama masalah curanmor. Disatu sisi, untuk ketertiban administrasi kependudukan banyak datang masuk tanpa melapor ke aparat terkait. Data pendatang penting untuk mengontrol para pendatang. “Begitu datang kos mereka tidak mau melapor,” tambahnya. Perilaku ini membuat pihaknya kewalahan mana pendatang mana warga sekitar. Oleh karena itu, kepala lingkungan dan RT setempat harus meningkatkan kewaspadaan dan peran aktif mengontrol warga pendatang. Artinya, kaling dan RT harus jemput bola ke lapangan untuk memastikan keamanan di wilayah masing - masing. Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian memastikan potensi kerawanan. Aparat kepolisian memiliki database pelaku kejahatan. Disamping itu, masyarakat juga harus waspada dan tidak boleh acuh terhadap pendatang baru. “Pendatang baru perlu kita waspadai,” katanya. (cem)
M. Faisal (Suara NTB/dok)
Relokasi Warga Bantaran Sungai KALANGAN anggota DPRD Kota Mataram menyayangkan maraknya rumah tidak layak huni berdiri di sepanjang bantaran sungai. Sebab, rasio antara sungai dengan tempat tinggal ada standar yang jelas. “Kalau mereka menempati bentuknya ilegal harusnya mereka taat aturan,” kata anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (6/7). Ia tidak menyangkal bahwa hal itu sudah berlangsung bertahun - tahun. “Nah inilah yang kadang (Suara NTB/fit) kita tidak mengerti. BiasanAbdul Malik ya kan harus ada pencegahan awal,” cetusnya. Seperti pemasangan plang larangan bahwa kawasan bantaran sungai tidak boleh ditempati. Sementara kalau sekarang mereka sudah beranak pinak, pemerintah tentu akan kewalahan untuk melakukan relokasi. Walaupun mungkin mereka bukan warga asli Mataram. Tetapi, karena berdomisili di sana sudah lama, maka mau tidak mau, itu menjadi tugas pemerintah. Kedepan, untuk mencegah hal serupa terjadi lagi, Malik menyarankan kepada eksekutif dalam hal ini Dinas Sosial agar selektif melakukan pendataan warga pendatang. Ini sebagai langkah pencegahan dini. “Jangan setelah mereka ada terus ada regulasi, baru kita mau gusur. Kasihan juga mereka,” ujarnya. Untuk merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai, lanjut dia, bukan hal mudah. Pertama karena mereka sudah lama tinggal di sana dan kedua jumlahnya tidak sedikit. Kendati demikian, kalau warga yang tinggal di bantaran sungai termasuk dalam kategori miskin, jelas itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Di sisi lain, kalau mereka tidak direlokasi maka kawasan bantaran sungai akan tetap menjadi salah satu kantong kekumuhan kota. “Solusinya adalah bagaimana mereka dibantu. Seperti warga yang tinggal di bawah kolong jembatan di Sungai Jangkuk. Mestinya itu diambil tindakan oleh Dinas Sosial,” terangnya. Menurut Malik solusi yang paling tepat untuk membebaskan bantaran sungai dari kekumuhan adalah melakukan relokasi warga secara bertahap. Warga harus diberikan tempat tinggal yang layak. “Sekarang kan kita lagi buat rusunawa. Mungkin kita akan perbanyak Rusunawa. Untuk menuntaskan kekumuhan di bantaran sungai, pemerintah harus berani berinovasi melalui Rusunawa itu,” pungkasnya. Kalau tidak bisa sekaligus, relokasi warga dapat dilakukan secara bertahap. (fit)
Halaman 2
Realisasi Keuangan dan Fisik Pemkot Mataram Anjlok Mataram (Suara NTB) Serapan fisik dan keuangan Pemkot Mataram akhir triwulan kedua anjlok. Dari target 35,02 persen untuk fisik terealisasi 23,78 persen. Sedangkan, serapan keuangan baru mencapai 26,67 persen dari target 33,28 persen. Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH., MH., mengatakan, serapan realisasi fisik dan keuangan baru diinput setiap tanggal 10. Sehingga, ia belum mengetahui rill serapan pada triwulan kedua. “Saya belum terima laporan dari APP,” klaimnya. Dia menyadari banyak
SKPD belum mengerjakan program mereka karena kebiasaan ditumpuk di akhir tahun. Akan tetapi, ia terus mendorong untuk melaksanakan program telah direncanakan sebelumnya. Namun demikian, mantan Kadis Koperindag mengelak jika pimpinan SKPD lelet melak-
sanakan program. “Kita terus dorong setiap kali evaluasi,” tandasnya. Anjloknya serapan keuangan dan fisik Pemkot Mataram terjadi setiap tahun. Hal ini menimbulkan spekulasi serta kecurigaan Anggota Dewan. Bahwasanya, eksekutif cenderung mencari keun-
tungan dengan mendepositokan anggaran di bank. “Kita sudah wanti - wanti sejak pembahasan anggaran sejak dulu,” sesal Ketua Komisi III, I Gede Wiska. Keterlambatan mengeksekusi program berimbas terhadap kualitas proyek. Terutama pekerjaan fisik yang dikerjakan di akhir tahun dikebut tanpa memperhatikan kualitas. Wiska cenderung melihat ini sebagai faktor kesengajaan atau sebaliknya yang masih ditelu-
suri. Sebenarnya, dari perencanaan program maksimal tender Februari - Maret sudah selesai. Sehingga, Juli program bisa dinikmati oleh masyarakat. “Makanya kenapa Dewan curiga uang diendapkan untuk bunga deposito. Seolah - olah ada kesengajaan bunga deposito pekerjaan fisik molor,” sesalnya. Seharusnya eksekutif tidak boleh lalai. Untuk itu diharapkan SKPD mengerjakan secepatnya tender. Sehingga tidak harus ditunda. (cem)
Walikota Komitmen Perketat Izin Retail Modern
(Suara NTB/ynt)
BERBINCANG - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berbincang dengan Wakil Walikota Luohe, Tiongkok, Kong Xiangzhi (kanan) yang difasilitasi penerjemah saat berlangsung pertemuan di Pendopo Walikota Mataram, Kamis (6/7).
Walikota Tawarkan Investasi Pengembangan Pesisir kepada Pemkot Luohe Tiongkok Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menawarkan investasi pengembangan kawasan pesisir Kota Mataram kepada Pemerintah Kota Luohe, Tiongkok. Sejak lama Pemkot Mataram ingin membuat jalan di sepanjang pesisir Kota Mataram dan menjadikannya kawasan pariwisata seperti Kota Aleksandria di Mesir. Hal itu disampaikan Ahyar di hadapan Wakil Walikota Luohe, Kong Xiangzhi dan rombongan dalam pertemuan yang berlangsung di Pendopo Walikota Mataram, Kamis (6/7). “Saya membayangkan seperti di Alexandria, Mesir. Kita harus bangun infrastruktur jalan. Tapi sampai sekarang belum bisa dikabulkan usulan kita karena menyangkut fiskal atau keuangan negara. Kalau pemerintah Republik Rakyat Tiongkok bisa menanamkan modalnya sesuai peraturan yang ada, kenapa tidak,” paparnya. Usulan bantuan anggaran pembangunan jalan pesisir Mataram telah diusulkan ke pemerintah pusat namun belum disetujui hingga kini. Usai pertemuan, Ahyar menyampaikan tawaran investasi tersebut bisa saja dis-
etujui sepanjang tidak memberatkan kedua belah pihak. Investasi ini juga bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang. “Asalkan sesuai dengan ketentuan dan bisa saja sepanjang itu tidak memberatkan, jangka panjang, bisa 20 tahun. Karena kita butuh dana untuk percepatan pembangunan infrastuktur seperti pinggir pantai atau di mana,” jelasnya. Kedatangan Wakil Walikota Luohe ini diterangkan Ahyar sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah disepakati pada 2016. Kunjungan Pemerintah Luohe tahun ini merupakan kunjungan kedua dalam rangka merealisasikan kerjasama kedua kota khususnya dalam bidang budaya dan pariwisata. Naskah kerjasama juga telah disiapkan dan kedua belah pihak akan mengkaji sebelum ditandatangani. Kerjasama ini dihajatkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asal Tiongkok khususnya Kota Luohe, Provinsi Henan ke Kota Mataram dan NTB pada umumnya. “Kita harapkan kunjungan sebanyakbanyaknya ke Kota Mataram ini,” ujarnya. Ahyar juga akan menjadwalkan kunjungan balasan ke Luo-
he karena dengan dua kali kedatangan pemerintah setempat ia menilai keinginan mereka menjalin kerjasama cukup serius. Dengan nota kesepahaman di bidang budaya dan pariwisata menurutnya bisa menjadi pintu masuk untuk menarik para investor asal negeri tirai bambu menanamkan modalnya di Kota Mataram dalam bidang pariwisata. Sementara itu, Wakil Walikota Luohe, Kong Xiangzhi menyampaikan kedatangannya ke Kota Mataram untuk menindaklanjuti kunjungan Pemprov NTB ke Provinsi Henan beberapa waktu lalu. “Pertemuan kedua ini untuk mempererat hubungan kedua belah pihak antara Mataram dan Luohe,” ujarnya. Kunjungan kedua ini dihajatkan untuk membahas kerjasama bidang pariwisata, budaya serta pendidikan. “Dalam pertemuan kali ini kami harapkan NTB dan Mataram memperjelas kerjasama dalam pengembangan pariwisata dan industri makanan,” jelasnya. Dengan kerjasama ini Xiangzhi berharap wisatawan Tiongkok khususnya dari Kota Luohe, Henan semakin banyak yang berkunjung ke daerah ini. (ynt)
DP3A Beri Pembinaan GOW
Dewi : Perempuan Harus Berkontribusi untuk Pembangunan Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pembinaan kepada gabungan organisasi wanita (GOW) se - Kota Mataram. GOW sebagai mitra kerja diharapkan berperan aktif memberikan informasi dan penyuluhan program pemerintah termasuk pengarusutamaan gender yang arahnya terhadap program stop kekerasaan terhadap perempuan dan anak. Stop perdagangan perempuan dan stop kesenjangan ekonomi. Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menjelaskan, pihaknya bermitra dengan gabungan organisasi wanita untuk memberikan sosialisasi gender dan berperan aktif dengan masyarakat. Perempuan harus mampu menyampaikan program pemerintah baik pengarusutamaan gender yang arahnya three ends. Perempuan sambung Dewi, harus bisa berkarya. Tidak mesti berkarya duduk di pemerintahan. Tetapi, bisa berperan aktif menopang ekonomi keluarga. Sehingga, perempuan berkontribusi terhadap pembangunan. “Ketahanan keluarga bagus untuk tumbuh kembang anak. Untuk generasi emas 20 tahun ke depan,” paparnya. Ditambahkan, ketahanan keluarga ditopang peran perempuan dapat memajukan bangsa. Ini diawali dari rumah tangga. Ketahanan keluarga harus digarap bersama. Kaum laki - laki tidak memiliki persepektif bahwa perempuan sebagai pendamping saja.
(Suara NTB/cem)
PEMBINAAN - Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang dan Kepala DP3A, Hj. Dewi Mardiana Ariany duduk bersama memberikan pembinaan gabungan organisasi wanita se - Kota Mataram. Tetapi harus memberikan kontribusi untuk keluarga. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengungkapkan, peran wanita tidak terlepas memahami peran. Sebenarnya, perspektif pengarusutamaan gender telah lolos dari kriteria gender sejak lama. Panglima perempuan yaitu Mahalayati memimpin perang di Aceh. Cut Nyak Dien dan tokoh - tokoh perempuan lainnya. Di Kota Mataram pejabat eselon II dan III memiliki proporsi sama dengan lelaki untuk menduduki jabatan. “Kemudian jadi tanya daerah nomor urut 5 angka kekerasaan terhadap perempuan dan anak,” katanya heran. Dikatakan, harus direfleksikan kembali nilai tentang kemitraan kesejajaran. Tidak ada cara bagaimana komponen jadi satu kesatuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas in-
dividu di tengah masyarakat. Supaya masyarakat memiliki pandangan bahkan keyakinan serta kepercayaan perbedaan tidak menyebabkan untuk saling mengeksploitasi. Melihat persoalan gender sambungnya, tidak terlepas isu strategis. Yaitu, tingginya tingkat kependudukan mencapai 7 : 345, di Kota Mataram. Tingginya migrasi penduduk, tingginya usia produktif yang memiliki akses yang lemah terhadap pasar kerja serta tingginya angka pengangguran dan keterbatas lapangan kerja. Arah pemberdayaan perempuan memperoleh akses yang sama kepada pemberdayaan pembangunan. Berpartisipasi sama dalam proses pembangunan, mempunyai kontrol sama terhadap pembangunan, memperoleh manfaat sama untuk pembangunan. (cem/*)
Mataram (Suara NTB) – Keberadaan retail modern di Kota Mataram telah cukup menjamur. Karena itulah Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berkomitmen memperketat aturan soal izin retail modern ini baik minimarket maupun supermarket. Selain itu, Ahyar mengatakan pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap keberadaan retail modern ini. Ia menyampaikan berbagai ketentuan atau aturan terkait retail modern ini telah dilaksanakan Kota Mataram. Salah satunya terkait zonasi. “Kita akan terus melakukan evaluasi terhadap keberadaan tokotoko modern ini. Kita punya aturan yang ketat. Tidak semua yang ingin membuka toko modern terus kita izinkan, tidak. Itu ada ketentuan-ketentuan. Itu yang kita lakukan secara ketat,” jelasnya. Belum lama ini Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyampaikan pemerintah akan mengatur zonasi retail modern. Selain tidak boleh masuk ke dalam kawasan permukiman penduduk, pembangunan minimarket hanya akan dibolehkan di lokasi tertentu yang dipastikan tidak berdekatan dengan pasar tradisional. Terkait sistem zonasi ini, Ahyar me-
negaskan telah diberlakukan Pemkot Mataram. Pihaknya hanya memperbolehkan retail modern berdiri di pinggir jalan utama. Bukan di dalam jalan lingkungan dan perkampungan. “Sistem zonasi sudah ada di dalam aturan itu, yang jelas salah salah satunya toko modern ini berada di jalan-jalan utama. Kita tidak diizinkan berada di dalam, tidak boleh di perkampungan. Kita berlakukan aturan ketat,” terangnya. Dinas Perdagangan Kota Mataram juga saat ini tengah melakukan moratorium izin pembangunan retail modern. Moratorium dilakukan sembari menunggu hasil kajian. Hasil kajian inilah yang nanti akan digunakan sebagai acuan dan pertimbangan dalam mengeluarkan izin. Kajian juga dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah ideal retail modern di kota ini jika diukur dengan tingkat perekonomian warga Mataram. Akan dilihat juga apakah seluruh retail modern yang berdiri di kota ini telah sesuai zonasi atau tidak. Jika tidak sesuai zonasi, maka izin retail modern bisa saja dicabut. Ke depan akan diatur juga zonasi ritel modern dimana tidak boleh terlalu dekat dengan pasar tradisional. (ynt)
Pembangunan Waduk Tak Bisa Dianggarkan pada APBD Perubahan Mataram (Suara NTB) – Persoalan banjir di Kota Mataram mendesak ditangani. Pasalnya dalam dua tahun terakhir ini banjir selalu melanda beberapa wilayah di kota ini. Waduk di wilayah Babakan yang dihajatkan untuk menangkap air kiriman dari wilayah hulu telah lama diwacanakan pembangunannya dan merupakan salah satu solusi terbaik untuk menanggulangi banjir. Namun pembangunan waduk tersebut belum memungkinkan dilaksanakan tahun ini. Pemkot Mataram pun tak bisa mengalokasikan pembangunan waduk di APBD Perubahan 2017. “Pembangunan waduk kayaknya belum sekarang. Kita kan baru proses pembebasan lahan dulu,” kata Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Kamis (6/7). Pembangunan waduk saat ini belum menjadi prioritas. Pasalnya anggaran yang dibutuhkan cukup besar dan APBD Perubahan belum bisa mengalokasikan anggaran untuk semua proses pembangunan. Soal progres pembahasan RAPBD Perubahan 2017, Eko menyampaikan tengah menunggu jadwal dari DPRD Kota Mataram setelah naskah KUA/PPAS diserahkan beberapa waktu lalu. Salah satu perubahan dalam naskah APBD Perubahan tersebut yaitu melakukan penyesuaian terhadap pendapatan Dewan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017. “Tinggal kita tunggu pembahasan lebih lanjut,” ujarnya. Soal peningkatan pendapatan Dewan yang kerap mendapat reaksi penolakan dari masyarakat, Eko menyampaikan pemerintah daerah tak bisa menolak karena itu telah ditetapkan aturannya melalui PP. “Ini kan bukan inisiatif dia (Dewan). Ini berdasarkan PP. Kita hanya menindaklanjuti,” katanya. Anggaran untuk pengentasan kemiskinan dipastikan
(Suara NTB/dok)
H. Effendi Eko Saswito meningkat di APBD Perubahan. Karena penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu prioritas Pemkot Mataram. Selain itu yang menjadi prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan ialah soal peningkatan pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. Terkait berapa persentase peningkatan anggaran untuk pengentasan kemiskinan, mantan Asisten II Setda Kota Mataram ini mengatakan belum ditetapkan karena semua masih dalam proses pembahasan. Program yang dianggap tidak prioritas akan direvisi dan anggarannya akan dialihkan ke program prioritas. “Tidak mesti kita mengalokasikan anggaran baru untuk itu sepanjang itu belum dieksekusi. Untuk itu kita minta kepada masing-masing pimpinan SKPD untuk mengkaji itu. Kan ada juga program-program prioritas yang memang mendesak untuk harus kita adakan. Jangan dia menunggu APBD Perubahan tetapi anggaran yang sudah ada direvisi,” terangnya. Pengesahan APBD Perubahan 2017 ditargetkan akhir Juli atau paling lambat awal Agustus mendatang. (ynt)
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Jumat, 7 Juli 2017
Halaman 3
Penjual Minyak Goreng Bekas akan Diburu Antisipasi Dikuasai Asing DPD Pemuda Tani Indonesia Provinsi NTB miris melihat minimnya keinginan generasi muda bergelut di bidang pertanian. Persoalannya kemudian memicu kekhawatiran sektor unggulan NTB ini ke depan akan dikuasai pihak asing. Tidak jarang didengar gempuran tenaga kerja luar negeri, terutama dari Tiongkok telah merangsek masuk ke Indonesia. Mereka datang membawa keterampilan, bahkan keterampilan, alih teknologi khusus di sektor pertanian. NTB adalah salah satu daerah lumbung pangan nasional. Bukan tidak mungkin daerah ini akan menjadi sasaran tenaga kerja luar negeri yang ingin memanfaatkan lahan-lahan pertanian potensial di NTB. “Gempuran tenaga kerja Cina sangat kita khawatirkan. Semua ini harus kita pikirkan bersama jangan sampai lahan ekonomi kita dikelola orang lain,” demikian Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Provinsi NTB, L. Suparlan Fenomenanya ini mengkhawatirkan. Terlebih masyarakat di tingkat pedesaan sekalipun. Minat bertani generasi mudah sangat rendah. Mereka lebih memilih menunggu menjadi tenaga kerja bergaji tetap, ketimbang kreatif mengolah lahan pertanian produktif yang ada. Persoalan lain, sistem kepemilikan lahan yang menurutnya tak adil, sehingga kaum muda memilih tak tertarik pada sektor pertanian. Pemilik lahan biasanya enggan anak-anaknya menjadi generasi-generasi petani. Yang muncul kemudian, anakanak tersebut disekolahkan bahkan pada jurusan yang tidak sesuai dengan karakteristik potensi yang ada di daerahnya. Selanjutnya, lahan pertanian yang semakin menyempit karena alih fungsi lahan. Tinginya jumlah pertumbuhan penduduk mengakibatkan lahan pertanian yang ada harus dibagi-bagi kepada waris. Sehingga lahan pertanian yang tadinya utuh menjadi terpecah-pecah peruntuntukannya. “Lahan pertanian kita dibagi-bagi sebagai warisan. Dapat satu dua atau lima are, ini juga menjadi persoalan lebih baik generasi muda kita mencari pekerjaan lain daripada mengolah lahan yang hanya secuil,” jelas L. Suparlan. Karena itulah, jika memungkinkan, pemerintah bisa mencari cara untuk memberikan hak kelola kepada generasi muda atas lahan-lahan pertanian yang digarap bersama. Tentu menurut Suparlan, lahan pertanian dengan area yang lebih luas yang dapat dikerjakan secara individu maupun kelompok pemuda. Selanjutnya mereka didampingi menjadi petani-petani yang sukses. Selain itu, alih teknologi atau transfer pengetahuan terhadap teknologi pertanian harapannya lebih menarik jika diberikan kepada generasi-generasi muda, selain memberikan bekal alih teknologi kepada kelompok-kelompok tani yang notabenenya ber SDM rendah. “Kerakter pemuda sebagai agen-agen penentu kebijakan pangan kita kedepan harus dibentuk secara massif, jangan terlambat,” sarannya. Mengelola generasi-generasi muda untuk menekuni sektor pertanian ini, menurutnya akan berdampak jauh lebih besar dibanding memfokuskan perhatian pencapaianpencapaian produksi pangan dengan caracara yang biasa. “Lahan kita tentu akan semakin lelah, tidak bisa dipaksa. Cara paling efektif adalah bentuk karakter muda. Selanjutnya mereka yang akan menjadi agen-agen alih teknologi pertanian yang lebih modern, angkatan kerja harus diarahkan tertarik pada sektor pertanian agar pertanian kita tak direbut asing,” demikian L. Suparlan. (bul) L. L. Suparlan Suparlan (Suara NTB/bul)
KAMIS, 06/07/17
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menandatangani SK pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Pengawasan Bahan Berbahaya Provinsi NTB. Tim ini selanjutnya akan bergerak, salah satunya menelusuri mata rantai penjualan minyak goreng bekas, diduga dari hotel dan restoran dan waralaba. Penelusuran akan dilakukan, dari hulu ke hilir, untuk memastikan sumbernya. Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan mendapat kabar, penjualan minyak goreng bekas terjadi hingga di Lombok Timur. Selain itu, penjualannya menyasar pelaku-pelaku usaha mikro kecil. “Kita akan lakukan semacam investigasi. Tinggal di matching-
kan waktu semua yang tergabung dalam tim,” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Selly Andayani, M.Si melalui Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK), Haryono. Tim dimaksud, berdasarkan SK Gubernur, terdiri dari Dinas Perdagangan Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, BPOM Mataram,
Reskrimsus Polda NTB, Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Bea Cukai Mataram, Pol PP Provinsi NTB, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB. Menurut Haryono, selain melakukan pengawasan, bagi pelakunya akan diserahkan kepada proses hukum. “Itu kan ranah dari aparat nanti yang mendalaminya. Bagaimana tindakan Polisi
nantinya, monggo,” katanya kepada Suara NTB. Terkait pelarangan jual beli minyak goreng bekas dari hotel dan restoran ini, Dinas Perdagangan menurutnya sudah bersurat kepada asosiasinya. Surat juga disampaikan kepada dinas terkait yang ada di kabupaten/kota. “Semuanya memberi respon. Kita akan bergerak bersama, cari di mana asal muasalnya. Kita buru para pelakunya. Semua dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam jangka panjang,” tambah Haryono. Mengapa jual beli minyak goreng bekas ini menjadi aten-
si? Haryono menyebut dampak yang dikhawatirkan kepada masyarakat luar. Dari segi kebersihan, tidak ada pihak yang menjamin minyak goreng bekas hotel, restoran dan waralaba yang diduga dijual secara diamdiam tersebut higienis. Dari sisi kesehatan sangat membahayakan. Sebab tak ada jaminan juga, minyak goreng bekas dimaksud tidak mengandung penyakit berbahaya, logam berat yang ikut terlarut dan kandungan-kandungan lain yang tidak halal. “Bisa menimbulkan penyakit membahayakan. Jangan sampai masyarakat yang menerima risikonya,” imbuh Haryono. (bul)
September, Kapal Listrik Turki Masuk Lombok Mataram (Suara NTB) PLN Wilayah NTB akan mendatangkan jenset raksasa milik Karpowership dari Turki untuk memperkuat cadangan daya listrik di provinsi ini. Rencananya, kapal listrik dari negeri besutan Recep Tayyip Erdogan ini akan datang pada September tahun 2017 ini. Kapal listrik berkapasitas terpasang 120 Megawatt, dengan kontrak kerjasama dengan PLN untuk Lombok, akan dipasok daya sebesar 60 megawatt. Kapal jenset raksasa itu akan diparkirkan selama lima tahun di perairan komplek PLTU Jeranjang, Lombok Barat. “Kita melakukan antisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik di NTB setiap tahun 100 megawatt. Pertumbuhan kebutuhan ini cukup tinggi. Karena itu harus diperbanyak pembangkit listrik, salah satunya dengan mendatangkan kapal listrik pada September tahun ini,” kata General Manajer PLN Wilayah NTB, Mukhtar. Kendati saat ini cadangan daya masih tercukupi, gambaran umum PLN melayani Provinsi NTB terdiri atas tiga sistem kelistrikan. Yaitu sistem Lombok, sistem Sumbawa dan sistem Bima. Untuk sistem Lombok memiliki daya mampu pembangkit mencapai 260 Megawatt (MW) dengan beban puncak (penggunaan tertinggi) mencapai 220 MW, cadangan daya mencapai 40 MW (berubahubah setiap hari). Sementara untuk sistem Sumbawa memiliki daya mampu mencapai 50 MW dengan beban puncak sebesar 40 MW, cadangan daya mencapai 10 MW. Sementara untuk sistem Bima memiliki daya mampu mencapai 47 MW dengan beban puncak mencapai 42 MW.
“Kalau dilihat kondisi sekarang, memang surplus. Tapi kita harus antisipasi kebutuhan Mandalika (KEK Mandalika), rasio elektrifikasi, pertumbuhan bisnis dan industri yang terus berkembang. Kita tidak ada pilihan selain memperkuat pembangkit,” imbuhnya. Seperti diketahui, Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian listrik dari Karpowership untuk lima titik distribusi. Yaitu Belawan, Ambon, Kupang Amurang, Sulut, dan terakhir Lombok. Kapal pembangkit listrik apung ini disewa oleh PLN selama jangka waktu lima tahun dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik terutama di daerah-daerah yang memperlukan penguatan daya dalam waktu cepat. Keunggulan pembangkit buatan Turki itu bisa beroperasi selama dengan dua bahan bakar yaitu jenis heavy fuel oil dan gas dan memiliki titik interkoneksi di sisi tegangan tinggi, 70 kV/150 kV. Pemerintah RI berkeinginan, dengan kapal pembangkit listrik alternatif ini program 35.000 megawatt di seluruh Indonesia, 500 megawatt di NTB dapat dipenuhi. “Kita juga mempersiapkan infrastruktur pendukung kapal listrik ini. Termasuk izinizinnya,” demikian Mukhtar. (bul)
GARDU LISTRIK - Gardu induk di PLTU Jeranjang yang dipersiapkan PLN untuk koneksi daya dari kapal listrik ke sistem Lombok nantinya.
Prioritaskan UMKM
Mukhtar
LPDB ’’Suntik’’ BPD Rp 200 Miliar Mataram (Suara NTB) Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi memberikan suntikan modal kepada Bank NTB sebesar Rp 200 miliar. Dana ini disiapkan untuk seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bankable (memenuhi syarat bank). Direktur Pemasaran Bank NTB, Sinardi mengatakan, suntikan modal sebesar Rp 200 miliar ini tinggal didistribusikan kepada pelaku – pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal. Tak tanggung-tanggung, melalui dana LPDB ini, satu pelaku UMKM berkesempatan mendapatkan pinjaman hingga Rp 500 juta. Dengan ini, Bank NTB siap memperkuat dukungan pinjaman kepada kegiatan-kegiatan usaha yang produktif. Bank milik daerah ini bekerjasama dengan dinas dan instansi terkait untuk menyalurkannya. Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir menegaskan besaran modal tambahan dari LPDB ini sudah diperhitungkan. Pengajuan suntikan modal oleh Bank NTB, kepada LPDB menurutnya sudah diperhitungkan sesuai kebutuhan bisnis bank milik daerah ini di masing-masing cabang. “Rp 200 miliar ini kan berdasarkan kebutuhan seluruh cabang dan KCP. Sudah di data, kita sudah susun starteginya, itu dikerjakan oleh seluruh cabang,” demikian H. Komari Subakir. Targetnya, sebelum akhir tahun ini, seluruhnya modal dari LPDB itu akan terserap oleh UMKM. Sejauh ini, Perkembangan bisnis Bank telah menunjukkan tren yang terus lebih baik, sesuai dengan data keuangan Bank posisi Bulan Mei 2017. Total Aset Rp 9,89 triliun. Meningkat 12,51 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 8,79 triliun. Demikian juga untuk total Dana Pihak Ketiga (tabungan, deposito dan giro) Rp 8,30 triliun meningkat 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 7,31 triliun. Khusus tabungan, terang H. Komari Subakir di kantornya, Kamis (6/7) kemarin, Rp 1,54 triliun. Meningkat 19,38 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 1,29 triliun. Deposito Retail Rp 351 miliar meningkat 38,73 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp 253 miliar. Total kredit yang diberikan Rp 5,08 triliun meningkat 3,89 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 4,89 triliun. Sementara laba bank sampai dengan Bulan Mei 2017 sudah mencapai Rp 88 miliar. (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Jumat, 7 Juli 2017
Halaman 4
Tak Mau Ditagih BPK Swastanisasi Gunung Rinjani BADAN Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyarankan dilakukan swastanisasi saja dalam pengelolaan destinasi wisata Gunung Rinjani. Pasalnya, persoalan klasik mengenai aspek kebersihan belum pernah bisa teratasi. Rinjani makin hari makin kotor dengan rendahnya tingkat kesadaran pengunjung membuang sampah. Ketua BPPD Lotim, Akhmad Roji kepada Suara NTB, Kamis (6/7), mengaku, Rinjani sedang di(Suara NTB/rus) usulkan menjadi salah satu Akhmad Roji geopark dunia. Kondisi ini menunjukkan antusiasme dunia pada Rinjani cukup tinggi. Namun, ujarnya, Rinjani masih menjadi persoalan dan belum mampu dijaga. Rinjani yang dibangga-banggakan terancam tidak bisa menjadi salah satu geopark dunia, karena buruknya kebersihan dan banyaknya yang membuang sampah sembarangan. Pemerintah melalui Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), ujarnya, diharapkan bisa membuat aturan yang ketat dengan melarang keras pengunjung membuang sampah sembarangan. ‚‘Jaga kebersihan ini harus diatur dengan baik dan bila perlu disertai dengan sanksi yang tegas. Menjadi tugas polisi hutan sebagai penjaga hutan harus bisa monitor,‘‘ tegasnya. Pengelolaan sederhana yang dilakukan saat ini dinilai masih kurang tepat. Karena itulah diperlukan ada pihak ketiga yang bisa fokus untuk mengatasi masalah kebersihan. Penyerahan urusannya kepada pemerintah dianggap tidak akan bisa menyelesaikan masalah kebersihan. Diketahui, masuk ke Rinjani ada biaya yang dikeluarkan oleh semua pengunjung. Ada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang masuk dari ribuan pengunjung yang datang. Anggaran yang masuk tersebut sejatinya bisa digunakan kembali untuk menjaga kebersihan Rinjani menjadi lebih baik. “Negara ini kan mendapat faedah dari Rinjani melalui pungutan tarif masuk itu,” ungkapnya. Dari dana yang masuk itu disarankan bisa digunakan untuk menjaga kebersihan. Anggarannya bisa diberikan ke pihak swasta untuk menata menjadi lebih bagus dan lebih tertata rapi. (rus)
DPRD KLU Bersiap Kembalikan Randis Tanjung (Suara NTB) Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai ancangancang mengembalikan kendaraan dinas (randis). Langkah tersebut menyesuaikan dengan regulasi baru PP 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. “Saya berencana mengembalikan motor dinas secepatnya, kalau tidak minggu ini , ya minggu depan,” ungkap Anggota Komisi I DPRD KLU, Nurhardin, S.Ag. Pernyataan Nurhardin diamini anggota dewan lain, yakni Raden Nyakradi dan Zarkasi. Mereka memilih segera mengembalikan randis sebelum sekretariat telanjur
memberikan tunjangan transportasi yang melekat pada randis tersebut. Untuk diketahui, randis di DPRD dominan sepeda motor. Kendaraan roda 4 sejauh ini hanya digunakan oleh 3 Pimpinan DPRD, 3 Pimpinan Komisi dan 1 di Alat Kelengkapan (Baleg). Pemerintah pusat dalam hal ini mengintervensi penggunaan randis kalangan
DPRD dengan menyesuaikan hak-hak yang melekat pada wakil rakyat di daerah. Dengan regulasi baru itu, maka ke depan, Dewan yang berhak menggunakan randis hanya pimpinan DPRD (Pasal 9 ayat 2 huruf c). Sementara anggota DPRD akan memperoleh tunjangan transportasi sebagai bentuk tunjangan kesejahteraan (pasal 9
Pelabuhan Labuhan Haji Jadi Prioritas Syamsul Luthfi Selong (Suara NTB) Pengembangan Pelabuhan Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masuk menjadi salah satu program prioritas bagi H.M. Syamsul Luthfi, jika terpilih sebagai Bupati Lotim 2018 mendatang. Pelabuhan Labuhan Haji itu katanya sudah banyak menelan biaya daerah, sehingga harus dikembangkan. “Atas izin Allah, jika terpilih menjadi bupati, kita akan jadikan Pelabuhan Labuhan Haji sebagai prioritas,” ungkapnya belum lama ini. Menurutnya, menjadi hal yang bersifat mutlak adanya kesinambungan pembangunan di daerah. Apa yang baik sebelumnya harus tetap dilanjutkan. Menjadi wajib hukumnya pemerintahan periode selanjutnya ini untuk melanjutkan pembangunan yang sudah bagus pada periode kepemimpinan selanjutnya. Pelabuhan Labuhan Haji sendiri diketahui Luthfi saat dirinya duduk menjadi Ketua DPRD Lotim kala itu juga ada suntikan anggaran dari APBN senilai Rp 5 miliar. “Kita tidak ingin sia-siakan Labuhan Haji,” ungkap anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTB ini. Pelabuhan Labuhan Haji diakui menjadi salah satu program strategis Bupati Ali Bin Dachlan. Prioritas yang dianggap baik siap akan dilaksanakan. Selanjutnya, menjadi tugas pokok sebagai bupati nantinya diperlukan upaya perbaikan sejumlah program yang dianggap belum optimal. Prinsip dalam pembangunan di daerah, jerih payah pemimpin pada periode-periode sebelumnya harus dihargai. Para Bupati Lotim sebagai kepala daerah selama ini sudah banyak berbuat untuk Lotim yang lebih baik. Saat ini, tidak ada waktu untuk membedakan pola kepemimpinan. Semua pemimpin ada plus minusnya. “Mari berpikir ke depan, tidak berpikir tentang masa lalu dan Lotim tidak boleh ketinggalan,” ungkapnya. Lotim harus bisa mengejar ketinggalan dari daerah lain. Termasuk dalam pembangunan pariwisatanya. Selama ini, ketika orang luar datang ke Lombok, jarang sebut Lotim. Hal inilah yang katanya perlu dibenahi. Akan diupayakan optimalisasi datangkan wisatawan. Banyak potensi wisata yang dimiliki Lotim. Di antaranya dengan 36 gili dan panorama pantai yang menawan. “Kita punya banyak destinasi wisata, kita kembangkan jadi destinasi wisata,” demikian. (rus)
(Suara NTB/rus)
PELABUHAN - Pelabuhan Labuhan Haji Lotim. Pelabuhan ini menjadi salah satu jualan calon kepala daerah di Lotim untuk bersaing di Pilkada 2018 mendatang.
(Suara NTB/yon)
Penumpang di Kayangan - Pototano Harus Bersabar Selong (Suara NTB) General Manager (GM) PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan Lombok Timur (Lotim), Yanus Lentanga mengimbau penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Sumbawa bersabar terkait rusaknya dermaga dua. Rusaknya dermaga dua ini berdampak pada penumpukan penumpang maupun antrean panjang kendaraan yang akan menyeberang. Di sinilah, ujarnya, dibutuhkan sikap bijaksana dari pihak ASDP Kayangan dalam mengatur arus lalu lintas laut dengan mendahulukan penyeberangan bagi angkutan-angkutan yang mengangkut barang-barang tertentu ataupun yang lain yang dapat merugikan masyarakat. Misalnya, jelasnya, kerusakan yang terjadi itu membuat pihaknya lebih memprioritaskan penyeberangan bagi sepeda motor, diikuti bus, selan-
jutnya kendaraan pribadi roda empat, kemudian truk sedang yang mengangkut sembako, seperti buah-buahan maupun hewan. Untuk truk besar, katanya, tidak didahulukan, karena mengangkut angkutan bangunan yang dapat bertahan lama. Oleh karena itu, ia berharap kepada para sopir truk besar untuk dapat mengerti dan bersabar atas situasi dan kondisi yang saat ini hadapi. Terkait dengan keluhan biaya makan para sopir selama melakukan antrean di Pelabuhan Kayangan, Yanus mengakui pihaknya juga memikirkan hal tersebut. Untuk itu, pihaknya cepat melakukan perbaikan dermaga dua agar dapat difungsikan kembali. Kerusakan yang terjadi pada dermaga dua, tidak hanya berdampak terhadap penumpukan kendaraan maupun penumpang. Namun, kondisi itu juga menyebabkan para
penumpang geram, percecokan pun tak bisa dihindari baik antara sopir maupun dengan pihak ASDP Kayangan. Seperti disampaikan, Jauhari salah satu sopir asal Labuapi Lombok Barat dengan tujuan Kabupaten Dompu. Ia mengeluhkan kebijakan yang diterapkan oleh pihak ASDP yang hanya mengizinkan dua truk besar dalam setiap penyeberangan ke Pulau Sumbawa. Sementara, truk sedang jumlah yang diizinkan menyeberang mencapai empat hingga lima truk dalam setiap penyeberangan di dermaga satu. Padahal, menurutnya, kepentingan antara truk tersebut sama. Hal senada juga disampaikan, Ajik sopir truk asal Ampenan. Ia berpandangan jika penerapan penyeberangan seharusnya truk besar yang diprioritaskan. “Bila penerapannya seperti ini, bisa-bisa kita tidak makan,” keluhnya. (yon)
Oknum Kadus Resmi Ditahan, Kades Diimbau Segera Tunjuk Plt Tanjung (Suara NTB) Dua oknum kepala dusun di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan resmi ditahan bersama 4 orang warganya. Atas dasar kepastian itulah, Kelala Desa Sesait diimbau segera menunjuk Plt. Kadus guna mengisi kekosongan perangkat desa sementara waktu. “Setelah dilakukan gelar perkara, sudah kita tahan semua 6 orang,” ungkap Kasatreskrim Polres Lombok Utara, Iptu Kadek Metria, Kamis (6/7). Kedua oknum Kadus dimaksud yakni Kadus Sumur Pande Daye, inisial MA dan Kadus Aur Kuning, SN. Sebagaimana diketahui pula, khusus untuk SN, sebelumnya memang sempat diberhentikan oleh Kepala Desa Sesait, Aerman, karena perselisihan. Namun pemberhentian oleh Kades saat itu dianggap batal oleh Pemkab, karena tidak me-
menuhi unsur pemberhentian perangkat seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah. Namun kali ini, akibat kasus hukum yang menjeratnya, SN dan MA, tampaknya tidak akan bertahan dari jabatan sebagai perangkat desa unsur kewilayahan. Desakan agar dua dusun diisi oleh Plt Kadus didorong oleh legislatif dan eksekutif Lombok Utara. Anggota Komisi I DPRD KLU, Nurhardin, S.Ag., kepada koran ini meminta agar Kades Sesait menyikapi persoalan dimaksud. Disesuaikan dengan Perda, maka selayaknya Kadus Aur Kuning dan Kadus Sumur Pande Daya dilimpahkan kepada Plt. “Kita minta supaya Kades tegas, tetapi disesuaikan dengan Perda. Kalau melanggar aturan maka boleh diganti melalui mekanisme. Sebelum diganti tetap, mereka harus di-
panggil dulu,” kata Nurhardin. Penunjukan Plt yang bersifat sementara tidak harus menunggu putusan pengadilan. Namun demikian, kekosongan kadus sedianya disegerakan untuk ditindaklanjuti. Hal senada dikatakan Kabag Pemerintahan Setda Lombok Utara, H. Raden Tresnahadi, S.Pt. Mengacu pada Perda 13 tahun 2016 pasal 26 menerangkan bahwa perangkat desa yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan diberhentikan sementara oleh kepala desa (kades). “Selanjutnya kades menunjuk pelaksana tugas kadus. Jika sudah jadi terpidana dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan akan diberhentikan tetap. Setelah diberhentikan tetap baru diisi kekosongan itu melalui proses Pansel,” demikian Tresnahadi. (ari)
Kejaksaan Pantau Pendistribusian Paket Sandang Pangan Selong (Suara NTB) Pengadaan paket sandang pangan Lombok Timur (Lotim) yang saat ini masih dalam tahap pendistribusian mulai diatensi aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim. Pengawasan terhadap bantuan yang dihajatkan bagi 80 ribu warga miskin di Lotim itu terus dilakukan sejak awal. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lotim, I Gede Putra Arbawa, mengatakan, secara administrasi berupa kontrak dalam pengadaan paket sandang pangan Lotim tahun ini sudah di-
kantonginya. Oleh karena itu, katanya, pengawasan dilakukan dengan mengacu pada kontrak tersebut agar tidak dilakukan penyimpangan oleh pihak-pihak terkait. Terkait adanya pembagian paket sandang pangan secara merata serta dugaan pungutan sebesar Rp 5.000 terhadap penerima manfaat bantuan tersebut. I Gede Arbawa mengaku belum bisa masuk untuk melakukan proses penyelidikan selama kontraknya masih berjalan. Akan tetapi, ia mengklaim pemantauan secara intens tetap dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal
“Saya juga minta kepada kawan-kawan anggota segera kembalikan. Nanti diatur akan dapat tunjangan BBM saja,” katanya. Diketahui Sudirsah, untuk urusan BBM randis saja memakan beban anggaran yang cukup besar bagi para pejabat daerah baik di eksekutif dan legislatif. Setiap tahunnya APBD terkuras hingga lebih dari 100 miliat. Saat ini di KLU, tunjangan BBM tertinggi dipegang Bupati KLU sebanyak 1.000 liter per bulan, Ketua DPRD 700 liter sebulan dan Wakil Ketua DPRD dengan 500 liter sebulan. (ari)
SK DPRD Soal Dua Raperda Jadi Polemik
TUNGGU GILIRAN - Sopir truk besar saat menunggu giliran menyeberang di Pelabuhan Kayangan menuju Pulau Sumbawa. Mereka mengkritik kebijakan pihak ASDP yang memprioritaskan kendaraan kecil daripada truk besar.
Jika Terpilih
ayat 3 huruf b). Pimpinan komisi masih berpeluang menggunakan kendaraan roda 4 dengan catatan kendaraan digunakan untuk mendukung operasional. “Jelas, saya tidak mau nanti ditagih oleh BPK karena menggunakan kendaraan dinas dan diberikan tunjangan BBM,” seloroh Nurhardin. Langkah antisipatif anggota DPRD untuk mengembalikan kendaraan dinas roda diapresiasi pimpinan DPRD. Wakil Ketua DPRD, Sudirsah Sujanto, juga meminta hal yang sama agar randis segera dikembalikan terutama pascapengesahan PP 18 tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 lalu.
yang tidak diinginkan. “Pemantauan tetap kita lakukan dari awal hingga sekarang untuk melihat perkembangan pendistribusian paket sandang pangan ini. Namun untuk proses penyelidikan kita belum bisa masuk,” terangnya pada Suara NTB, Kamis, (6/7). Setelah melihat sejauhmana masa kontrak paket sandang pangan itu habis yang saat ini masuk dalam masa perpanjangan kontrak. Apabila ditemukan ada sejumlah kejanggalan dari awal pengadaan hingga proses pendistribusian ke tengah-tengah masyarakt, maka tidak menu-
tup kemungkinan pihak dari Kejari akan langsung turun melakukan penyelidikan. Proses penyelidikan itupun, katanya, tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat. “Begitu ada yang kejanggalan atau tidak sesuai aturan dalam pendistribusian paket sandang pangan ini, maka kita akan langsung turunkan tim. Selain itu, semua proyek yang ada di Kabupaten Lotim tetap kita pantau dan tidak hanya paket sandang pangan ini,” ungkapnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori,
meminta kepada aparat penegak hukum baik dari kejaksaan maupun kepolisian turun tangan mengusut pengadaan paket sandang pangan tahun ini yang menelan anggaran sebesar Rp 22 miliar lebih. Menurutnya, pendistribusian paket sudah menyalahi aturan terkait ditemukannya adanya pembagian secara merata serta adanya pungutan bagi penerima manfaat itu. Selain itu, ia juga menilai jika pengadaan paket sandang pangan itu sudah rancu sejak perencanaan awal. (yon)
Tanjung (Suara NTB) Surat Keputusan (SK) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) No. 7/KEP/ DPRD-KLU tahun 2017 tentang perpanjangan masa kerja Pansus Raperda perubahan atas Perda KLU No. 9 tahun 2011 tentang RTRW dan Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Rippda) di internal DPRD masih dianggap tidak sah. Mirisnya anggota-anggota Dewan KLU menuding SK tersebut sebagai pembohongan publik, pembodohan bahkan pelanggaran atas PP 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD. Demikian ditegaskan Anggota Fraksi Pembangunan Kebangkitan Nasional (PKN) Lombok Utara, Zarkasi, S.Ag. M.Si., kepada Suara NTB, Kamis (6/7). Sebagai Ketua Pansus Rippda, Zarkasi juga mengingat betul bahwa dalam laporan Pansus yang disampaikan pada paripurna beberapa waktu lalu itu pihaknya menyimpulkan pembahasan raperda belum selesai dan mengusulkan perpanjangan. Namun demikian, usul tersebut sedianya dilanjutkan ke Fraksi-Fraksi Dewan sebagai alat politik Partai di DPRD. “SK No 7 DPRD itu pun ditetapkan di luar paripurna. Mekanisme munculnya SK melanggar aturan. Pertama, SK ditandatangani tanggal 19 Mei padahal tanggal 19 itu tidak ada paripurna. Yang benar paripurna digelar tanggal 18 Mei dan paripurna saat itu pun tidak menghasilkan keputusan,” tegasnya. Anehnya lagi, kata dia, SK tersebut berlaku surut yakni mulai berlaku tanggal 18 Mei walaupun ditetapkan tanggal 19 Mei yang notabene tak ada sidang resmi. “Sebagai Ketua Pansus Rippda, jelas saya tidak akan ada pembahasan lagi. Soalnya sudah ada laporan Pansus dan belum ada keputusan
paripurna maupun DPRD terkait perpanjangan Pansus,” jawab Zarkasi menanggapi Pansus 2 Raperda molor. Jika para pimpinan DPRD KLU legowo, Zarkasi menyarankan agar para Pimpinan DPRD segera membentuk Ragapim untuk mempertegas kedudukan perpanjangan Pansus. Sebab jika tidak, maka agenda-agenda eksekutif sehubungan dengan substansi Perda tersebut akan terganjal, seprerti berkaitan dengan penataan kembali Gili Trawangan pascapenertiban Roi Pantai. Terpisah Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., SIP., selaku pimpinan sidang paripurna saat itu kembali menegaskan hasil paripurna tanggal 18 Mei itu, sudah final dana ia anggap sah. Ia bahkan balik “menantang”, jika ada kalangan anggota Dewan yang menilai melanggar dipersilakan untuk melapor kemana saja. “Bagi saya itu sudah final, sebenarnya saya tidak mau komentar lagi. Kalau ada yang mau melapor, suruh laporkan, ke mana ayo,” tantangnya. Menyikapi perbedaan tanggal sidang paripurna dengan tanggal pengesahan SK, Ketua DPC Gerindra KLU ini menganggap tidak ada persoalan. Baginya perpanjangan masa kerja Pansus berbeda dengan pembentuk Pansus. “(Keputusan) kemarin itu lebih dari sah karena melalui Pansus. Menyangkut mekanisme melalui fraksi, itu dilalui apabila Dewan menerima raperda,” tegasnya. Sebaliknya Sudirsah juga berdalih agar para anggota Pansus tetap bekerja menyelesaikan tugasnya dalam Raperda Rippda dan Raperda RTRW. Pasalnya di tingkat unsur pimpinan DPRD masalah tersebut juga telah dibahas. “Pada Ragapim kemarin juga dibahas dan sudah sepakat bersama untuk melanjutkan Pansus 2 Raperda tersebut,” demikian Sudirsah. (ari)
Air Pandanduri ke Selatan
PDAM Targetkan 4.000 Sambungan Selong (Suara NTB) Sebanyak 50 liter per detik air Bendungan Pandanduri akan dialirkan ke Lombok Timur (Lotim) bagian selatan, khususnya kecamatan Keruak dan Jerowaru. Air baku dari Pandanduri ini siap diolah menjadi air bersih. Pada tahap pertama ini baru bisa menyentuh sekitar 4.000 rumah. Demikian penjelasan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur (Lotim) M. Isro’i menjawab Suara NTB, Kamis (6/7). Ia menjelaskan, saat ini sedang dilakukan pemasangan pipa jaringan. Pemasangan sudah dimulai sejak 3 bulan terakhir dan dijadwalkan berakhir sampai Desember 2017 mendatang. “Sekarang ini pipa sudah sampai Rensing Sakra Barat,” klaimnya. Pipa sebesar 12 inci ini nantinya akan dipasang sepanjang 9 km dari Bendungan Pandanduri. Soal kualitas air, ujarnya, sebelum masuk ke pelanggan akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Bahkan, dalam hal ini, anggaran pabrik pengolahan sudah dipersiapkan dan mulai dibangun 2017 dan bisa ke pelanggan 2018 mendatang. “Kualitas air kan sudah diolah nantinya melalui pengelolaan air lengkap, rencana mesin pengolahan ini akan ditempatkan di wilayah Rensing. Ada gedung sebagai tempat mengolah air bersih,” sebutnya. Meski yang masuk dari Pandanduri kualitasnya belum bagus, ujarnya, namun pihaknya meyakinkan pascap-
(Suara NTB/rus)
M. Isro’i engolahan akan jauh lebih bersih. Ada zat pembersih dan penjernih yang akan diberikan, sehingga air bisa untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, ujarnya, kualitas air Pandanduri diyakini jauh lebih baik dibandingkan dengan air yang diolah di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya yang mengolah air limbah. Diakuinya, pada tahap pertama ini belum semua penduduk di wilayah Jerowaru dan Keruak bisa dijangkau. Harapannya ke depan ada tambahan debit air setidaknya bisa mencapai 100 liter per detik, sehingga bisa menyentuh lebih banyak sambungan rumah. Untuk menyambungkan ke 4 ribu sambungan rumah, lanjutnya, butuh dana Rp 6 miliar. Anggaran itu siap akan diusahakan PDAM. Jika tidak bisa melalui penyertaan modal pemerintah daerah, bisa dilakukan pinjaman ke perbankan. (rus)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Jumat, 7 Juli 2017
Capaian PAD di Sejumlah SKPD ”Kritis”
Kencangkan Lobi Politik SEMUA parpol sejauh ini belum memutuskan calon yang direkomendasikan untuk diusung pada pilkada 2018 nanti. Beberapa parpol yang sudah membuka pendaftaran dan penjaringan, seperti Hanura, PDIP, PPP, PAN pun masih melakukan penggodokan beberapa nama yang masuk. Hanura masih menunggu keputusan DPP dan DPD. Begitu juga PDIP masih menunggu keputusan DPD I. Di tengah situasi parpol yang belum memutuskan calon yang bakal diusung, kandidat pun mengencangkan lobi-lobi politik dengan kandidat dan ketua parpol. Ketua Fraksi PDIP DPRD Lobar H. L. Muhammad Ismail, mengaku, pihaknya tak terlibat dalam tim panitia seleksi calon bupati dan wabup yang dilakukan PDIP. Sebab saat itu ia tak bersedia, karena harus pergi umrah. Sejauh ini, jelas politisi PDIP asal Gerung ini, pihaknya belum mengetahui secara detail sejauh mana proses penjaringan tersebut, namun demikian hasil penjaringan telah diserahkan ke DPD I PDIP NTB. Sementara itu ketua DPC Hanura Lobar, Khairul Anwar, mengaku, ada beberapa figur yang diajukan, yakni H. L. Sajim Sastrawan, Nauvar F Farinduan, L. Ahmad Yani dan H. Fauzan Khalid. Sedangkan dirinya bersama H. Suharto mendaftar untuk bakal calon wakil bupati. Ia menegaskan, tak ingin ada resisitensi yang tinggi terhadap parpol dalam menghadapi pilkada. Jika nanti Hanura mengusung paketan atau usung cabup atau cawabup saja, maka tentu pihaknya harus berjuang mencari koalisi. Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan koalisi parpol lain. Pihaknya sudah bertemu dengan tiga parpol, artinya parpol ini ingin membangun kesepahaman. (her) Khairul Anwar (Suara NTB/her)
Sengketa Kawasan Nambung Diharap Tuntas September Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat berjanji segera mengambil keputusan terkait sengketa tapal batas antara Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dengan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di kawasan Nambung paling lambat September mendatang. Demikian disampaikan Camat Praya Barat Daya, Kamarudin, S.H., kepada Suara NTB, Kamis (6/7). Diakuinya, tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah turun ke lapangan guna melihat kondisi perbatasan di kawasan tersebut sebulan yang lalu. Hasilnya pun langsung dibawa ke pusat. Untuk selanjutnya kajian dan telaah perihal ke mana sebenarnya kawasan tersebut masuk. Meski demikian, pihaknya mengaku cukup optimsi keputusan pemerintah pusat tersebut akan berpihak kepada Loteng, mengingat dari sisi administrasi hingga histori kewilayahan, kawasan Nambung merupakan wilayah Loteng. Namun, keputusan sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat. Pihaknya hanya bisa mengajukan data dan keterangan serta bukti sesuai fakta-fakta yang ada. “Kita mengatakan kalau kawasan Nambung sebagai bagian dari wilayah Loteng, berdasarkan data dan fakta yang ada. Tidak ada yang direkayasa atau pun dibuat-buat,” ujar Kamarudin. Kawasan Nambung menjadi polemik yang melibatkan Pemkab Loteng dengan Pemkab Lobar sejak beberapa tahun terakhirnya. Dan, polemik kian memanas sejak dua tahun terakhir, karena kedua belah pihak tidak kunjung menemukan kata sepakat terkait status kawasan. (kir)
Halaman 5
(Suara NTB/her)
RAPIM - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Sekda H. Moh. Taufiq saat memimpin rapim, Kamis (6/7).
Rendah, Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid didampingi Sekda H. Moh. Taufiq menggelar rapat pimpinan (rapim) usai libur panjang lebaran, Kamis (6/7). Dari 45 SKPD dan kecamatan sebanyak 39 SKPD realisasi keuangan dan fisiknya rendah, karena serapan anggarannya di bawah 50 persen. Bahkan, ada SKPD yang serapan anggarannya 40 persen hingga memasuki triwulan III ini. Rendahnya realisasi ini menyebabkan 39 SKPD masuk rapor merah, hanya lima SKPD yang masuk raport hijau. Atas capaian ini bupati dan sekda mengingatkan SKPD yang rapor merah agar lebih menggenjot kinerjanya. “39 SKPD kita anggap merah semua, hanya lima SKPD rapor hijau karena melampaui target yang kita rencanakan. Kita sudah ingatkan semua SKPD,” tegas Sekda Lobar H. Moh. Taufiq ditemui usai rapim. Sekda mengingatkan SKPD, terutama pengelola DAK agar jangan sampai realisasi di bawah 75 persen dari dana yang sudah ditranfser pusat ke pemda. Hal ini untuk mengantisipasi jangan sampai akibat leletnya SKPD menyerap DAK mengakibatkan pusat menarik DAK dari SKPD. Itu artinya Pemda dalam hal ini SKPD bakal di-blacklist. Pihaknya memberikan batas waktu bagi SKPD mencapai target realisasi DAK tanggal 21 Juli, karena hal ini peringatan dari Kementerian Keuangan. Ia memastikan bakal terus mengevaluasi capaian DAK ini, bahkan tidak ada toleransi bagi SKPD. “Kalau ada SKPD yang tak mampu mencapai itu, maka langsung diblacklist nanti tidak ada lagi transfer untuk Lobar khusus di SKPD terkait,”tegasnya.
Seharusnya, kata dia, batas realisasi DAK ini bulan Juni, namun karena ada puasa, maka diundur hingga Juli. Disebutkan, dari 10 SKPD pengelola DAK hanya terdapat 2 SKPD yang bagus realisasinya, yakni Dinas Pertanian dan Kelautan. Sementara itu, Asisten II Setda Lobar H. Poniman membeberkan realisasi tender di ULP dari 82 paket proyek terdiri dari DAU sebanyak 58 paket dan DAK 24 paket. Realisasi tender DAK di SKPD, jelasnya kalau dibuka di masingmasing SKPD mulai dari Dikes sebanyak 3 paket senilai Rp 9 miliar lebih baru 2 paket sudah selesai lelang dan satu paket belum, satu paket ini tengah masuk proses di ULP. Di SKPD lain Rumah Sakit Umum terdapat satu paket senilai Rp 563
juta sudah selesai tender, di Dinas PU-Penataan Ruang paling banyak DAK sebanyak 15 paket senilai Rp 55 miliar lebih terdapat 2 paket masih dalam proses lelang, sedangkan satu paket belum ditender. Di Dinas Pariwisata, tambahnya, terdapat satu paket senilai Rp 1,7 milliar lebih, pada Dinas Perindag terdapat DAK sebanyak 3 paket senilai Rp 3,39 miliar lebih dan semuanya sudah selesai tender. Sementara itu, di Dinas Dikbud terdapat 1 paket DAK senilai Rp 5,3 miliar lebih belum masuk tender. Dalam klarifikasinya, semua SKPD pengelola DAK menyanggupi dan berjanji bakal memenuhi target tanggal 21 juli. Bahkan ada yang berani memasang target bisa tuntas sebelum tanggal 21 Juli. (her)
REALISASI Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Barat (Lobar) hingga bulan Juni sekitar 40 persen, progres ini jauh lebih tinggi dibandingkan target yang mesti dicapai pada triwulan III ini mencapai 35 persen. Dari sisi target juga terdapat deviasi positif sebesar 5 persen. Dari sisi nominal PAD yang diperoleh juga lebih tinggi, karena target tahun ini mencapai Rp 298 miliar, sedangkan tahun lalu hanya Rp 209 miliar. Namun dilihat realisasi per SKPD masih ada yang belum mencapai target. Bahkan ada yang realisasinya baru 6 persen lebih. “Kalau dilihat data 13 SKPD penghasil PAD terdapat enam SKPD capaiannya di bawah target. Capaian paling rendah adalah Dinas Pertanian baru 6,12 persen,” aku Asisten III Setda Lobar Drs. H. Fathurrahim, MSi., kepada wartawan, Kamis (6/7). Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) ini, menyebut, dari deviasi atau capaian terendah terdapat enam SKPD di bawah bahkan jauh dari target 35 persen. Urutan pertama terdapat Dinas Pertanian yang baru terealisasi 6,12 persen, Dinas Dikbud dari target PAD sebesar Rp 100 juta baru terealisasi Rp 31 juta, Dinas Kelautan dan Perikanan dari target Rp 389 juta baru mencapai Rp 63 juta atau 16 persen lebih. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), ujarnya, juga termasuk terendah. Dari target Rp 1,6 miliar baru mencapai Rp 270 juta lebih atau 16 persen lebih. Pada Dinas Kominfo terdapat sisa piutang retribusi tower yang belum dibayarkan. BPKAD dari target PAD sebesar Rp 1,4 miliar lebih baru tercapai Rp 195 juta lebih atau13 persen lebih. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) capaian PADnya baru Rp 60 juta dari target Rp 450 juta atau 13 persen. Sedangkan SKPD dengan capaian PAD tertinggi, di urutan atas ada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu capaiannya 71 persen. Kalau dibandingkan target 35 persen dari target Rp 4,2 miliar sudah dicapai Rp 2,9 miliar terdapat sisa Rp 1,5 miliar. Lalu Dinas Perhubungan dari target Rp 800 juta sudah dicapai 58 persen atau 496 juta lebih. Rumah Sakit Tripat Gerung pada urutan ketiga capaian PAD-nya, dari target Rp 35 miliar lebih terealisasi Rp 19 miliar lebih atau 55 persen lebih. Dinas Lingkungan Hidup dari target Rp 1,6 miliar sudah tercapai Rp 894 juta atau 51 persen lebih. Sementara Dinas Tenaga Kerja dari target Rp 600 juta sudah tercapai Rp 309 juta atau 51 persen lebih. Setelah itu Dikes dari target Rp 49 miliar lebih terealisasi sekitar Rp 19,9 miliar atau 40,6 persen. Lalu Bapenda dari target Rp 127 miliar terealisasi Rp 44,6 miiar lebih. Menurutnya, dari serapan PAD cukup menggembirakan karena melampui target pada triwulan III. Realisasi ini, ujarnya, terus dipantau, karena setiap bulan diadakan rapat dengan Bapenda. Pihaknya juga sudah menekankan ke SKPD terkait agar lebih meningkatkan realisasi PAD, namun berbagai alasan disampaikan SKPD terkait, sehingga perlu dicarikan solusi. Sementara itu Bupati H Fauzan Khaid mengklaim deviasi positif dari capaian PAD ini baru kali pertama semenjak ia menjabat. Namun ia mengingatkan jangan sampai ini membuat SKPD terlena, sebab ia menargetkan capaian PAD ini tidak hanya 100 persen, namun kalau bisa melampaui 100 persen. “Capaiannya kalau bisa di atas 100 persen tahun ini,’’ ujarnya menargetkan. (her)
Mantan Wabup Lobar Meninggal Giri Menang (Suara NTB) Gumi Paer Patut Patuh Patju kembali kehilangan putra terbaiknya. Mantan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar) periode 2009-2014 Dr. H. Mahrip, SE., MM., menghembuskan nafas terakhir di RSUD Kota Mataram beberapa saat setelah azan Subuh dikumandangkan, Kamis (6/7). Pasangan Dr. H. Zaini Arony di periode pertama ini menghembuskan nafas terakhir, karena komplikasi berbagai penyakit. Terutama karena lama mengidap penyakit gula. Mantan bendaharawan pertama DPW Partai Bulan Bintang NTB ini menjelang akhir hayatnya kerap terganggu dalam menunaikan kewajiban sosialnya menjadi imam dan khatib Salat Jumat di Masjid Jami’ di Desa Labuapi atau Desa Bagik Polak. Semasa hidupnya, Mahrip dikenal sebagai politisi ul-
(Suara NTB/ist)
SALAT JENAZAH - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat salat jenazah mantan Wabup Lobar H. Mahrip di Desa Labuapi, Kamis (6/7). ung yang membawa PBB menjadi salah satu partai politik yang sangat diperhitungkan pada Pemilu Legislatif. Hal itu membawanya mampu menduduki kursi pimpinan di DPRD Provinsi NTB dan akhirnya mampu mengantarkan Dr. H. Zainul Majdi di periode pertama sebagai Gubernur NTB dan dirinya sebagai wabup. Ribuan jamaah pun rela berdesakan di pemakaman umum yang berada di tengah perkampungan padat di Desa Labuapi. Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi juga ikut mensalatkan jenazah pria peraih gelar doktor di bidang
ekonomi pembangunan itu. Banyak tokoh-tokoh besar di NTB yang mengantar almarhum ke peristirahatan terakhirnya. Tampak Sekda NTB Dr. Ir. H. Rosyadi Sayuti, Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan ribuan jemaah lainnya. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam kesempatan itu, menyatakan Pemkab Lobar merasa kehilangan Tokoh Pembangunan. “Atas seluruh jasa almarhum, atas nama Pemkab dan Masyarakat Lombok Barat mengucapkan terima kasih,” kata bupati. (her)
Ratusan Warga Dapat Pengobatan Gratis Praya (Suara NTB) Sebanyak sekitar 500 warga di Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kamis (6/7) mendapat pelayanan pengobatan secara gratis oleh tim kesehatan Polda NTB. Layanan tersebut diberikan Polda NTB sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi warga. Terutama warga yang kurang mampu. Wakapolda NTB, Kombes Pol. Iman Margono, memimpin langsung kegiatan yang dipusatkan di kantor Camat Praya Barat Daya tersebut. “Ada dua kegiatan yang kita laksanakan. Pengobatan masal secara gratis serta layanan KB,” sebut Kapolsek Praya Barat Daya, Iptu Putu Wirawan, kepada Suara NTB. Dikatakannya, layanan kesehatan gratis yang merupakan rangkaian dari HUT Bhayangkara ini melibatkan tim kesehatan dari Polda NTB dibantu tim kesehatan Polres Loteng serta dari UPT Puskesmas Darek. Sejumlah elemen lain termasuk dari TNI dan unsur masyarakat lainnya juga ikut terlibat. “Hampir semua elemen masyarakat dan pemerintah di daerah ini ikut terlibat,” terangnya. Ia menjelaskan, terhadap warga
(Suara NTB/kir)
PENGOBATAN - Tim kesehatan Polda NTB memberikan obat kepada warga pada kegiatan pengobatan gratis di halaman kantor Camat Praya Barat Daya, Kamis (6/7). yang menderita penyakit yang bisa diobati oleh obat umum, langsung diberikan dilokasi acara. Sementara
bagi penyakit khusus, jika tidak bisa ditangani oleh obat umum diberikan resep yang bisa dibeli di luar. (kir)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 7 Juli 2017
Masih Perlu Dilengkapi
Berkas Kasus BPR Sumbawa Ketiga Kalinya Dikembalikan Jaksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidikan kasus dugaan tindak pidana perbankan di PD BPR NTB Cabang Sumbawa masih terus dilakukan penyidik kepolisian. Hingga saat ini polisi masih belum memenuhi petunjuk pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa. Dimana berkas kasus tersebut sudah tiga kali dikembalikan jaksa kepada penyidik kepolisian belum lama ini. Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidum, Feddy Hantyo Nugroho, SH kepada wartawan, Kamis (6/7) kemarin membenarkan adanya pengembalian berkas dari pihaknya kepada pihak kepolisian. Pengembalian ketiga kalinya tersebut dilakukan pada Selasa (4/7) lalu. “Pengembalian berkas ketiga kalinya hari Selasa pagi,” ujarnya. Menurutnya, berkas dikembalikan lantaran ada beberapa hal petunjuk dari jaksa peneliti yang masih perlu didalami dan ada yang belum terpenuhi. Dalam hal ini terkait kelengkapan materil. “Ada petunjuk yang belum dipenuhi. Jaksa sudah bikin petunjuk,kan tinggal dikroscek saja. Ternyata ada yang belum dipenuhi, tinggal dipenuhi,” pungkas Feddy. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP Elyas Ericson, SH., SIK yang dikonfirmasi terpisah mengakui adanya pegembalian berkas tersebut. Dimana ada sedikit yang belum sesuai. Dalam hal ini pihaknya sudah mengirimkan tim ke Mataram untuk kembali melakukan pemeriksaan saksi ahli dari OJK. “Masih ada yang perlu dilengkapi. Hari ini kami kembali periksa saksi ahli di Mataram,” terangnya. Seperti diberitakan, Dirut PD BPR NTB Cabang Sumbawa berinisial I sudah ditahan pihak kepolisian. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perbankan di bank setempat. Bermula saat adanya laporan mengenai pembelian mobil dinas bank setempat Tahun 2015 lalu. Dimana ada cash back pembelian mobil sebesar Rp 70 juta. Dananya masuk ke rekening milik bank. Namun seorang pegawai diduga diminta mentransfer ke rekening pribadi oknum pimpinan. (ind)
Bupati Instruksikan Bentuk Tim Koordinasi Kota Pusaka Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa telah resmi menjadi Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) sekaligus menerima Sertifikat Keanggotaan dari Presidium JKPI pada April 2017 yang lalu di Gianyar Bali. Kala itu, penganugerahan dihadiri Wabup Sumbawa. Kini, Pemkab Sumbawa segera mengaktualisasikan keberhasilan menjadi anggota JKPI untuk mendorong lintas sektoral melalui program pelestarian warisan budaya dan alam. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Ir. H. Junaidi, M.Si menyampaikan hal itu dalam laporannya kepada Bupati Sumbawa, terkait hasil koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata maupun Direktur Eksekutif JKPI. Ini merupakan tindak lanjut resminya Kabupaten Sumbawa sebagai Anggota JKPI. Dalam laporannya, Rabu (5/7), H. Jun menyampaikan Sumbawa diharapkan segera membentuk Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya dan Alam Indonesia di Kabupaten Sumbawa sebagaimana yang telah dibentuk di Kementerian Koordinator Bidang PMK. Tujuannya, untuk lebih mengakselerasi maupun mensinergikan program yang ada di pusat dengan yang ada di daerah dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya dan alam Indonesia. Yang sangat potensial serta memiliki multiplier effect bagi inovasi dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc mengapresiasi inovasi dan keberhasilan kinerja Tim yang telah mengantarkan Kabupaten Sumbawa sebagai anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dan satu-satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian dalam arahannya menyampaikan kepada Tim Perumus Kota Pusaka agar segera mewujudkan Tim Koordinasi yang akan mengggerakkan seluruh unsur terkait guna mewujudkan kota pusaka yang diharapkan mampu menjadi bagian penting dari ikhtiar Sumbawa Hebat dan Bermartabat. “Agar segera dibentuk Tim Koordinasi, dan bekerja bersama-sama antar perangkat daerah untuk mewujudkan implementasi kota pusaka di kabupaten Sumbawa,” kata H. Husni. Bupati berharap, seluruh warisan budaya, alam dan bangunan pusaka di Kabupaten Sumbawa yang memiliki nilai sejarah dan menjadi kebanggaan Tau Samawa untuk segera diinventarisir. Melakukan pemetaan untuk pelestarian dan pengembangannya baik sebagai upaya memperkuat tradisi budaya, jati diri Tau Samawa maupun sebagai daya tarik pariwisata Kabupaten Sumbawa. “Kota Pusaka bukan hanya kotanya saja yang pusaka, namun seluruh elemen di dalamnya sampai ke desa adalah pusaka warisan leluhur yang wajib kita lestarikan bersama,” lanjut Bupati. Salah satu arahan Bupati Sumbawa agar Batik dan Tenun Sumbawa yang merupakan salah satu warisan budaya agar terus dilestarikan dan dikembangkan. Diharapkan perangkat daerah terkait dapat bersinergi untuk mengembangkannya. “Batik dan Tenun khas corak Sumbawa, harus terus dikembangkan dan diproduksi di Sumbawa oleh masyarakat Sumbawa sendiri,” demikian harapan Bupati. Pada kesempatan itu Kepala Disporapar didampingi beberapa anggota Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Sumbawa. Mereka antara lain, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Dikbud Sumbawa H. Hasanuddin, S.Pd, Sekdis Kominfotik Sumbawa Rachman Ansori, MSE dan Anggota Tim Komunikasi Kepala Daerah Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Syamsu Ardiansyah. Mereka menyerahkan Sertifikat Keanggotaan JKPI kepada Bupati Sumbawa yang beberapa waktu yang lalu diterima oleh Wabup Sumbawa di Gianyar. Serta, Penghargaan Asiade Cultural Olympiad sebagai peserta Festival dan Karnaval Kebudayaan yang juga diselenggarakan di Gianyar pada April lalu. (arn)
(Suara NTB/arn)
MENGHADAP - Tim JKPI Sumbawa saat menghadap Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, Rabu (5/7).
Halaman 6
Dewan Dukung Sikap Pemkab Sumbawa Soal Merger BPR Sumbawa Besar (Suara NTB) Sikap Pemkab Sumbawa yang belum menandatangani persetujuan merger PT BPR NTB, mendapat respon positif dari DPRD Sumbawa. Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata menyatakan dukungannya atas sikap Pemkab Sumbawa tersebut. Mereka justru setuju apabila PD BPR yang ada di Sumbawa diakuisisi atau diambil alih oleh Pemkab. “Kalau memang mau diakuisisi Pemkab, saya kira itu pilihan cerdas. Pemkab sudah rasional menolak merger BPR untuk saat ini. Sebab dari awal, Pemkab ataupun DPRD Sumbawa tidak dilibatkan dalam proses konsolidasi BPR. Termasuk dalam pembentukan Perda merger di Provinsi,” cetus Ketua DPRD
Sumbawa, Budi Suryata S.P, Kamis (6/7). Menurut Budi, banyak hal yang mesti dikomunikasikan terkait konsolidasi BPR. Harus ada transparansi dari Pemprov tentang kajian dari rencana penggabungan BPR ini. Seperti apa proses penyertaan modal, pembagian saham, hingga keuntungan apa
yang diperoleh daerah. “BPR Sumbawa adalah satu satu BPR yang sehat di Sumbawa. Kita khawatir dengan penggabungan, kalau keuntungannya malah tidak jelas. Makanya, cerdas kalau daerah langsung mengambil alih. Toh BPR Sumbawa sampai sekarang tetap eksis,” pungkasnya. (arn)
(Suara NTB/dok)
Budi Suryata
Bupati KSB Kesal, Tingkat Kehadiran ASN Salat Berjemaah Menurun Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menunjukkan kekesalannya terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum patuh untuk menjalankan salat berjemaah di masjid Agung Darussalam. Usai salat zuhur, Kamis (6/7) kemarin, bupati yang bertindak sebagai iman langsung naik ke mimbar masjid. Dalam penyampaiannya, ia langsung menyinggung mengenai kehadiran ASN di lingkungan KTC yang kian hari semakin berkurang. “Ini laporan bagian Kesra ke saya. Bahwa hanya sekitar 15 persen pegawai di KTC ini hadir ikut salat berjemaah pasca lebaran,” sindirnya. Ia pun memerintahkan, seluruh pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) mengarahkan seluruh pegawainya untuk datang ke masjid saat waktu zuhur dan asar tiba. “Ini kewajiban kepala SKPD karena mereka pimpinan di kantornya masing-masing,” tandasnya. Kekesalan bupati ini sangat wajar. Pasalnya sesuai ketentuan jam kerja ASN di lingkungan KTC, waktu beribadah salat zuhur dan asar masuk dalam rangkaian jam kerjanya. Sayangnya ketentuan tersebut banyak tidak diindahkan oleh para pegawai. Bahkan sejak aturan tersebut diberlakukan tahun lalu, jumlah jemaah masjid Agung Darussalam di dua waktu salat tersebut tidak pernah penuh. Sedangkan jumlah pegawai di lingkungan KTC mencapai sekitar 1.000 orang. Peringatan yang disampaikan bupati ini bukan kali pertama. Dalam berbagai kesempatan, baik bupati maupun wakil bupati selalu meminta para ASN di khususnya di lingkungan KTC agar segera menuju masjid agung ketika mendengar azan dikumandangkan. Kebijakan waktu salat masuk dalam jam kerja pegawai ini di lingkungan KTC ini, oleh bupati diberikan kompensasi kepada para ASN. Tunjangan uang makan mereka ditambah
yang dikompensasi dalam bentuk makan bersama usai salat zuhur di masjid. Tujuannya agar pegawai tidak lagi memiliki alasan untuk keluar lingkungan KTC mencari makan siang. Bupati menyatakan, pemerintah sengaja mengarahkan para pegawai untuk memakmurkan masjid. Sebab sebagai aparatur pemerintah, ikhtiar memberi-
kan pelayanan terbaik kepada masyarakat tidak selalu semata dalam bentuk aksi langsung. “Kita sebagai manusia membutuhkan pertolongan Allah agar dimudahkan setiap pekerjaan. Makanya lewat salat berjemaah ini harapan kita diberikan kemudahan dalam semua urusan kita di dunia ini,” tandasnya.
Terakhir bupati, kembali mengingatkan pada hari-hari ke depan jumlah ASN yang datang berjemaah ke masjid Agung Darussalam dapat terus bertambah. “Sekali lagi saya minta semuanya saling mengingatkan. Jangan saja kepala SKPD sesama pegawai juga arahkan rekan-rekannya datang (salat berjemaah) ke masjid,” tukasnya. (bug)
(Suara NTB/bug)
PIDATO - Bupati KSB H. W. Musyafirin ketika berpidato soal minimnya kehadiran ASN saat salat berjama'ah.
Kenaikan Gaji Dewan 1.143 Karyawan Disesuaikan Keuangan Daerah PT AMNT Ajukan
Sumbawa Besar (Suara NTB) Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, maka menjadi konsekuensi bagi daerah untuk menyesuaikan kenaikan bagi anggota DPRD, termasuk di Sumbawa. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menjelaskan, untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 PP 18 tahun 2017, pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, ditetapkan dengan Perda. Untuk itu, pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda ini untuk dibahas bersama DPRD. Hal itu disampaikannya dalam pidato pengantar Bupati tentang Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 dan Raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Sumbawa, Kamis (6/7). Setelah rancangan Perda ini ditetapkan menjadi Perda, maka Perda Nomor 4 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 20 tahun 2007 tentang perubahan ketiga sepanjang mengatur mengenai hak keuan-
gan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun materi muatan rancangan Perda ini terdiri atas pengaturan mengenai penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD. Serta, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Sedangkan terkait dengan substansi pasal demi pasal dalam rancangan perda ini akan dibahas lebih lanjut pada tingkat pembahasan selanjutnya. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, juga telah menyampaikan daerah siap menindaklanjuti perintah regulasi. Namun berapa besaran angka untuk gaji anggota DPRD tentu akan dibahas bersama DPRD. “Tinggal nanti dibahas. Besarannya tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kita,” ujarnya singkat. Sementara Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata, menyatakan sebenarnya anggaran untuk penyesuaian gaji anggota DPRD sesuai PP dimaksud, sudah disiapkan negara. Dalam konteks ini pemerintah daerah. Misalnya melalui dana cadangan. Namun untuk memenuhi itu, harus dibuat perda dan selanjutnya pada tingkat operasional diikuti dengan peraturan Bupati (Perbup). (arn)
Jaksa Terima SPDP Kasus Peredaran Upal di KSB Sumbawa Besar (Suara NTB) Penanganan kasus peredaran Uang Palsu (Upal) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini dalam penyidikan pihak kepolisian setempat. Terkait kasus ini polisi sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa. Kasi Pidum Kejari Sumbawa, Feddy Hantyo Nugroho, SH membenarkan sudah adanya pengiriman SPDP kasus dari Polres Kabupaten Sumbawa Barat. SPDP tersebut baru saja diterima pihaknya. Dimana sesuai SPDP yang dikirim dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Hari ini SPDPnya kami terima dari pihak kepolisian. Dalam SPDP dua orang tersangkanya,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (6/7) kemarin.
Saat ini, kata Feddy, proses penyidikan tengah berjalan. Pihaknya tinggal menunggu pengiriman berkas perkara dari kepolisian untuk diteliti. Nantinya berkas diteliti untuk menentukan apakah sudah lengkap atau belum. “Kalau belum lengkap apa petunjuk jaksa penelitinya. Kalau sudah lengkap, tinggal dikirim tersangka dan barang bukti,” tukasnya. Untuk diketahui, tersangka pengedar uang palsu dalam kasus ini berinisial FZ dan ZA yang merupakan warga Lombok Timur. Keduanya diringkus di kediamannya di Desa Wanasaba. Dari tangan keduanya, polisi berhasil mengamankan sekitar Rp 51 juta upal yang sempat beredar di Sumbawa Barat dari pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Berdasarkan pengakuan keduanya, peredaran uang terse-
but sudah tiga kali dilakukan di Sumbawa Barat. Yakni di Kecamatan Maluk sekitar Rp 15 juta dan dua TKP di Kecamatan Taliwang sekitar Rp 37.350. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya peredaran uang palsu di wilayah hukum Polres setempat pada tanggal 6 dan 8 Juni lalu. Pihak kepolisian yang mengetahui haltersebut langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan dari terduga pelaku. Setelah berkoordinasi dengan Buser Lombok Timur, ternyata keduanya berada di kabupaten setempat. Atas koordinasi tersebut kedua tersangka berhasil ditangkap. Meskipun sempat ada perlawanan pihak keluarga, namun keduanya berhasil dibawa ke KSB guna dilakukan pemeriksaan. (ind/ils)
Pensiun Dini
Taliwang (Suara NTB) Sedikitnya ada sekitar 1143 orang karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang sudah mengambil program SWP (Sukarela) untuk melakukan pensiun dini yang sudah ditawarkan manajemen perusahaan tersebut. Jumlah ini dipastikan akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu, karena dirasa sangat menjanjikan untuk keberlangsungan hidup para karyawan nantinya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kabid Hubungan Industrial (HI) Drs. Zainuddin Har, MM, Kamis (6/7) kemarin menyebutkan jumlah tersebut dengan rincian, usia kerja diatas 45 tahun sudah ada sekitar 865 orang dan dibawah usia tersebut ada sekitar 278 orang. Dari jumlah tersebut kemudian dirincikan lagi, untuk staff diatas usia 45 tahun ada sekitar 198 orang. Sedangkan yang dibawah usia tersebut saat ini sudah tercatat ada sekitar 45 orang. Untuk karyawan non staff usia diatas 45 tahun sudah ada sekitar 628 orang dan dibawah usia tersebut sudah ada sekitar 210 orang. Sementara untuk karyawan senior sudah ada sekitar 45 orang yang berada diatas staff (golongan manager, red). “Angka tersebut sangat fantastis sekali, bahkan kami memprediksikan jumlah ini akan terus bertambah,” sebutnya. Dikatakannya, banyaknya jumlah yang mengambil program ini, sampai dengan saat ini pihaknya belum bisa memastikan alasannya. Apakah itu adanya pengaruh teman yang sudah lebih dulu me-
ngambil program ini atau karena situasi yang sudah tidak jelas di PT tersebut. Sementara anggaran yang disediakan oleh AMNT terkait dengan program ini ada sekitar Rp 1,3 triliun untuk 1300 karyawan. Tentu apabila jumlah ini (pengajuan pensiun dini) terus meningkat maka manajemen akan membuat pertimbangan ulang. Bahkan manajemen juga bersedia untuk menawarkan kepada karyawan untuk kembali bekerja. “Khusus untuk tenaga teknis apabila mengajukan diri setelah kuota program ini habis, maka akan ada pertimbangan khusus,” ujarnya. Catatan Suara NTB menyebutkan, khusus untuk program tersebut (pensiun dini), pihak PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun. Dengan rincian, Rp 700 miliar untuk biaya normatif sesuai dengan penghitungan pemerintah sementara untuk sisanya Rp 600 miliar dimaksudkan sebagai daya tarik bagi karyawan untuk mengikuti program ini.Seperti untuk biaya sekolah anak-anak para karyawan akan ditanggung, BPJS kesehatan, uang perumahan bagi yang sudah menikah sebanyak Rp. 15 juta pertahun, dan para karyawan ini akan diberikan kelonggaran untuk menghindari pajak tinggi serta surat pengalaman kerja. Rata-rata tawaran tersebut diberikan kepada karyawan selama dua tahun kedepan sejak mengajukan diri mengikuti program pensiun dini. Artinya, apa yang ada dan dimiliki oleh para karyawan selama dua tahun kedepan akan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan (PT AMNT). (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 7 Juli 2017
Halaman 7
Disdukcapil KSB Masih Temukan Data Penduduk Ganda Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumbawa Barat masih menemukan adanya masyarakat yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda. Hal tersebut terjadi setelah adanya peralihan dari KTP biasa menjadi KTP Elektonik. Masalah inilah yang masih ada di tengah-tengah masyarakat sehingga masih ada ruang bagi oknum tertentu untuk melakukan pemalsuan identitas. Kepala Disdukcapil Sumbawa Barat, Ibrahim S. Sos, (Suara NTB/ils) MM kepada Suara NTB, Ibrahim Kamis (6/7) tidak memungkiri masih adanya masyarakat KSB yang memilik KTP ganda. Oleh karena itu, pihaknya akan kembali melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kondisi tersebut. Ketika nantinya hasil pengecekan lapangan masih ditemukan, maka pihaknya akan langsung mengambil sikap dengan mengambil KTP tersebut. Sementara sebagai penggantinya, dinas terkait akan memberikan KTP sementara berupa kertas yang bisa digunakan selama 60 hari lamanya. “Langkah tersebut kami ambil untuk meminimalisir halhal yang tidak kita inginkan seperti pemalsuan identitas maupun kasus lainnya,” ungkapnya. Hanya saja untuk jumlah secara keseluruhan yang memiliki KTP ganda saat ini belum ada rinciannya. Dikatakannya, selain itu pihaknya juga sudah membangun koordinasi dengan pihak Imigrasi untuk sama-sama mengamankan masalah pemalsuan identitas ini. Kalaupun di dinas terkait masih luput dari pemantauan, tetapi di Imigrasi tidak akan bisa dan akan langsung dipotong. Tentu dengan adanya kordinasi tersebut, di masa-masa yang akan datang masalah ini bisa teratasi secara maksimal. Apalagi saat ini sudah ada KTP elektronik maka sudah tidak ada ruang lagi bagi para oknum tertentu untuk melakukan pemalsuan identitas. “Kita patut bersyukur dengan diberlakukannya KTP elektronik ini, karena sudah sangat membantu dalam meminimalisir kasus-kasus pemalsuan identitas,” tandasnya. (ils)
Kadis Dikbud Ingatkan Tidak Boleh Ada Pungutan Penerimaan Siswa Baru Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, H. Sudirman, S.Pd mengingatkan pihak sekolah untuk tidak melakukan pungutan dalam penerimaan siswa baru. Dimana dalam penerimaan siswa ini haruslah sesuai ketentuan yang berlaku. “Tidak boleh ada pungutan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya kepada wartawan, Kamis (6/7) kemarin. Hal ini disampaikannya bukanlah karena adanya saber pungli, tetapi memang tidak diperbolehkan melakukan pungutan. “Wajib tidak boleh, bukan sunah,” terangnya. Jika ada laporan, tentunya akan diselidiki terlebih dahulu untuk membuktikan kebenarannya. Pihaknya juga tetap akan melakukan pemantauan dan akan melakukan evaluasi. Jika terbukti benar ada pungutan maka kewenangan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memproses. Mengenai peranan komite, diakuinya tetap ada. Tetapi komite tidak boleh melakukan pungutan kepada orang tua siswa. Yang diperbolehkan komite sifatnya membantu sekolah. Dengan mendatangi pihak ketiga seperti BUMD, perusahaan dan lainnya. Tentunya atas sepengetahuan sekolah dan anggota. “Boleh komite itu sifatnya membantu sekolah. Makanya mereka datanglah ke pihak ketiga seperti BUMD, perusahaan kah. Tapi itu harus diketahui oleh sekolah dan anggota,” pungkasnya. (ind)
Jumlah Penerima Program Kartu Pariri Bertambah
Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Sumbawa Barat menyebutkan untuk jumlah penerima program Kartu Pariri tahap II terjadi peningkatan. Hal tersebut terjadi karena banyaknya usulan baru yang masuk dari para agen peliuk yang ada di tingkat desa dan kecamatan. Sekretaris Disos Sumbawa Barat Manurung S. Pd kepada Suara NTB, Kamis (6/7) mengatakan, untuk program Kartu Pariri tahap I saat ini sudah rampung dan sudah didistribusikan kepada masyarakat penerima baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Bahkan anggaran yang diberikan kepada 4. 542 penerima tersebut sesuai SK yang diajukan sudah dirasakan manfaatnya. Sementara untuk penyaluran program di tahap kedua, dari jumlah tersebut kembali berkurang menjadi 178 orang. Pengurangan ini terjadi karena ada yang meninggal dunia, ada yang data penerimanya dua, dan ada juga pensiunan yang mendapatkan bantuan tersebut. “Kita sudah keluarkan datanya dan anggaran yang sedianya akan diberikan saat ini sudah dikembalikan ke kas daerah,” ujarnya. Sementara usulan baru yang masuk dalam program tersebut sudah ada sekitar 286 orang. Terhadap jumlah ini, pihaknya tetap akan membuat SK dan melakukan verifikasi di tingkat lapangan. Apabila digabungkan penerima tahap pertama dan kedua akan muncul angka sekitar 4. 733 orang. Jumlah inilah yang akan diverifikasi ulang untuk mendapatkan program ini di tahap kedua. Sementara untuk pembayaran terhadap data penerima yang baru masuk masih menunggu persetujuan dari bupati. “Kita akan ajukan terlebih dahulu kepada bupati kaitannya dengan tambahan baru ini, kalau bupati setuju maka akan langsung kita salurkan,” ungkapnya. Ia mengatakan, khusus untuk penerima program yang baru, pihaknya tetap melakukan verifikasi di tingkat lapangan. Bahkan usulan yang dimasukkan oleh para agen peliuk ini tidak ada semerta-merta diterima, melainkan perlu ada persetujuan kades dan lurahnya. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penyaluran program ini. “Kita tetap berlakukan verifikasi berlapis, supaya anggaran ini tepat sasaran. Sehingga orang yang seharusnya menerima bisa mendapatkan haknya,” tandasnya. Manurung (ils) (Suara NTB/ils)
(Suara NTB/jun)
DIRUSAK - Lahan tebu sengaja dirusak oleh warga pemilik lahan. Mereka merusak lahan tebu mereka setelah rugi besar karena tak mendapat hasil yang baik.
Masyarakat Pekat Mengaku Rugi Tanam Tebu
Dompu (Suara NTB) Arif (36) petani tebu asal Desa Sorinomo Kecamatan Pekat mengaku rugi menanam tebu. Pasalnya, hasil yang diperoleh tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Terlebih tidak bisa dimanfaatkan untuk membiayai keperluan hidup keluarganya sehari-hari. Kondisi ini semakin diperparah tanaman jambu mentenya sudah habis ditebang lantaran memilih menanam tebu. Sehingga tidak ada penghasilan lain yang kini bisa diharapkan. “Masyarakat yang sudah tebang pohon jambu mentenya karena mau tanam tebu itu sudah banyak, sekarang rugi juga kita,” katanya kepada Suara NTB saat ditemui di rumahnya, Kamis (6/7). Kerugian akibat menanam tebu ini menurut dia, hampir merata dirasakan oleh masyarakat, bahkan salah seorang rekannya di Dusun Beranti sudah menyemprot dan membakar mati tanaman
tebunya. Namun upaya tersebut tidak berhasil, tunas-tunas baru tanaman tebu malah semakin tumbuh subur. Alternatif yang kini diambil setelah melihat hasil lahan pertaniannya menurun dan sudah terlanjur menebang pohon jambu mente, pihaknya beralih memanfaatkanya untuk menanam jagung. Jagung sebut dia, hasil produksinya jauh lebih tinggi dan tidak menguras tenaga begitu banyak. “Usia tanam tebu sampai dia mati itu kan lima tahun, jadi mau dibakar atau disemprot mati tetap tumbuh tebunya. Orang di Kecamatan Pekat dan Tambora ini terlam-
bat memikirkan jagung, termasuk saya. Sebenarnya tanam jagung ini orang yang malas ingin punya mobil ya tanam jagung,” jelasnya. Berbeda halnya dengan tebu, yang mana hasil produksinya sangat rendah. Untuk 1 Kg bersihnya dibayar pihak perusahan PT SMS senilai Rp 200 rupiah, uangnya pun tak langsung diberikan hari itu tetapi masyarakat menunggu minimal tiga bulan. Penyebab keterlambatan pembayar tak diketahui pasti, bisa saja dari pihak kontraktor yang mengambil tebu langsung dari petani atau dari pimpinan perusahaan itu
sendiri. “Tiga bulan kita nunggu uang pembayaran itu ndak bisa ambil langsung,” ujarnya. Gula yang diproduksi PT SMS ini lanjut dia bukan sepenuhnya hasil produksi tebu di Kecamatan Pekat, tetapi didatangkan langsung dari luar. Informasinya bulan ini atau bulan depan akan datang 10.000 ton gula setengah jadi dari Thailand. “Seberapa sih produksinya dari sini, gula setengah jadi itu nanti dimasukan di sini dihaluskan. Kalau ndak salah dua kali atau tiga kali yang datang 8.000 sama 7.000 ton gula setengah jadi dari luar,” ungkapnya. Sementara itu salah seorang petani tebu di Dusun latonda Dua, Sahlan juga mengakui bahwa mengalami kerugian cukup besar akibat menanam tebu. Saat ini dirinya sudah membajak mati tanaman tebu untuk beralih pada tana-
man lain yang lebih menjanjikan, seperti halnya jagung. Alasan tidak dilanjutkannya bertani tebu itu jelas dia, terutama karena keuntungannya tidak cukup untuk membiayai hidup anak dan keluarganya. Berbeda halnya dengan hasil jambu mente dan jagung yang bisa dinikmati saat dibutuhkan. Mengingat sudah terlanjur menebang sumber penghasilan sebelumnya, pihaknya kini akan memanfaatkan lahan itu untuk menanam jagung. “Nunggu satu tahun kita panen, kadang ndak panen bahkan ada yang sampai dua tahun itu belum panen-panen. Apa buat kita beri makan anak istri, bisa ditebang sampai empat lima bulan ndak dibayar. Waktu datang PT ini aneh ceritanya, masyarakat berlomba-lomba motong jambu, pas dia nanam tebu ndak ditebang ndak ada bayarnya,” tandas dia. (jun)
TMMD Ke-99
Rangsang Semangat Gotong Royong Masyarakat Pekat Dompu (Suara NTB) Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke99 tahun ini dinilai berhasil merangsang semangat gotong royong masyarakat Kecamatan Pekat, baik dengan cara terlibat langsung membantu pembangunan fisik maupun menyumbang kebutuhan perlengkapan lainnya. Seperti halnya di Dusun Sukadamai Desa Kandidi Barat, selain disambut antusias yang tinggi juga kehadiran TNI diakui mampu mempererat kembali silaturahmi masyarakat yang sempat tersita kesibukan masing-masing. Kadus Sukadamai Lalu Zainudin mengungkapkan, rasa syukur atas dibantunya proses rehabilitasi musala
Nurul Anwar. “Kami merasa bangga sekali dan antusias masyarakat di sini sudah mulai terbangun lagi,” ujarnya kepada Suara NTB ditemui di sela kegiatannya berasama prajurit Kodim Dompu. Zainudin menjelaskan, Musala Nurul Anwar tiap hari memang tetap dimanfaatkan untuk ibadah, belajar mengaji dan kegiatan keagamaan lainya. Hanya saja kondisi atap bangunannya sudah tidak layak lantaran kayu penyangganya rapuh. Dan ini jelas membahayakan keselamatan warganya. Parahnya, musala tersebut sejak dibangun puluhan tahun lalu sama sekali tak pernah direhab, apalagi melanjutkan pembangunan emperan.
Beruntung melalui program TMMD ini Musala Nurul Anwar bisa direhabilitasi total, mulai dari atap bangunan induk berikut emperan. “Kami di sini sangat terbantu sekali dengan program ini, sehingga kami bisa merasa nyaman untuk beribadah,” jelasnya. Menurut Zainudin, sisi lain dari kehadiran prajurit Kodim 1614/Dompu ini ialah tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk bergotong royong, karena selama ini semangat tersebut terkesan kendor akibat kesibukan masyarakat untuk bertani dan berjualan. “Alhamdulillah masyarakat kita sekarang tumbuh kembali kesadarannya untuk gotong royong di musala,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
REHAB MUSALA – Prajurit TNI dari Kodim Dompu bersama masyarakat saat merehab musala Nurul Anwar, Dusun Sukadamai Desa Kandindi Barat, Kamis (6/7).
(Suara NTB/jun)
JALAN – Kondisi akses jalan ekonomi masyarakat empat dusun yang rusak dan berkerikil, masyarakat meminta segera dilakukan perbaikan.
Warga Lantonda Dua Minta Perbaikan Jalan Ekonomi Dompu (Suara NTB) Warga Dusun Latonda Dua Desa Calabai Kecamatan Pekat meminta pemerintah daerah atau instansi terkait untuk segera memperbaiki jalan ekonomi Dusun Latonda Dua, Sori Dei Atas, Sori Dei Bawah, dan Bukit Mente Desa setempat. Kondisi jalan yang dibangun tahun 1999 itu sudah rusak dan beberapa ruas jalannya berlubang. Ketua RT 01 Dusun Latonda Dua Desa Calabai Pekat, Sahlan mengungkapkan pihaknya sudah seringkali mengajukan permohonan perbaikan jalan ini pada pemerintah Desa setempat, namun belum juga direalisasikan. “Ya namanya pemerintah, iya iyanya saja. Kalau pemerintah bohong sama masyarakat boleh, kalau masyarakat bohong sama pemerintah kan ndak berani,” katanya kepada Suara NTB ditemui di kediamannya, Kamis (6/7). Kerusakan jalan ini sebut dia sudah hampir seluruhnya, sepanjang tiga kilo meter mulai dari jalan raya. Alasan tak digubrisnya permohonan masyarakat oleh
pemerintah tak diketahuinya secara pasti, yang jelas saat ini masyarakat hanya bisa menunggu bantuan perbaikan. Karena bagaimana pun ini satu-satunya jalur ekonomi yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian, seperti jambu mente, pisang dan hasil bumi lainya. “Maunya kita ya dibantu untuk diperbaiki, bagaimana enaknya masyarakat pergi berdagang, ke kebun,” ujarnya. Sahlan menambahkan di Dusun lantoda II saja ada 30 kepala keluarga yang memanfaatkan jalan ini, belum ditambah tiga dusun lainnya. Sehingga akses jalan tersebut sebenarnya cukup potensial bagi kemajuan pertanian dan perekonomian masyarakat sekitar. Sementara pantauan Suara NTB sendiri jalan dengan panjang sekitar tiga kilometer itu memang rusak. Untuk masuk menuju dusun tersebut masyarakat harus melintasi tanjakan disertai aspal berlubang dan bebatuan. (jun)
TPG Belum Cair, Dewan akan Panggil Pejabat Dikbudpora Bima (Suara NTB) Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Aminurlah, SE, mengaku pihaknya akan segera memanggil serta mengklarifikasi pejabat pada Dinas Dikbudpora terkait molornya Tunjangan Profesi Guru (TPG), triwulan pertama yakni bulan Januari, Februari dan Maret 2017. “Soal molornya TPG ini, kami memang sudah menerima laporan lisan dari sejumlah guru. Makanya kami agendakan segera memanggil dan minta klarifikasi,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (6/7). Dikatakannya, usai menerima laporan tersebut, pihaknya juga sudah mengklarifikasi Bendahara Pemerintah Kabupaten Bima, selaku penampung TPG bersama Bendahara Dikbudpora. “Kami sudah tanyakan, jawa-
bannya dana TPG ini sudah ada di kas Bendahara Dikbudpora,” ujar Ketua PAN Kabupaten Bima ini. Terkait kendala, mengapa belum bisa dicairkan langsung ke rekening para guru selaku penerima TPG oleh Bendahara Dikbudpora tersebut, Aminurlah mengaku belum mengetahui secara pasti dan detail. “Makanya kita akan panggil. TPG ini kan hak para guru yang harus segera dibayarkan,” ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, TPG triwulan pertama atau pada Bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2017, hingga saat ini, diketahui belum diterima oleh sebagian para guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bima. “Ada sekitar ratusan guru, mulai tingkat SD dan SMP,
yang belum menerima TPG triwulan pertama tahun ini,” ungkap Kepala SMPN 2 Tambora Nukman, S. Pd. M.Si, kepada Suara NTB akhir pekan kemarin. Nukman mempertanyakan, kapan pembayaran tunjangan yang besaran satu kali gaji pokok yang pangkat dan golongan tersebut. Sementara saat ini, lanjutnya sudah memasuki juli 2017 dan mengarah lagi ke triwulan kedua. Kenapa bendahara tidak mentransfer uangnya mau diapakan uang guru bangsa ini ? Kasus ini setiap tahun terjadi. Yang dikorbankan adalah guru, belum lagi guru yang tempat tugasnya sangat jauh tempuhnya,” ujarnya. Padahal, menurut dia, tunjangan yang jumlahnya sekitar miliaran rupiah itu, sudah dikirim oleh Pemerintah pusat
melalui Kemendikbud ke rekening penampung atau pihak kedua yakni Bendahara Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbupora) bersama pihak Keuangan Pemda Bima. “Setelah uangnya cair, penampung akan meneruskan ke rekening guru yang sudah valid atau inkracht datanya oleh Dapodik Kemendikbud. Tapi sampai sekarang belum juga cair. Padahal, SPJ pembayarannya sudah diteken sebelum puasa kemarin,” katanya. Sementara Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. H. Supratman M.Si, dikonfirmasi, enggan menjawab mengenai dugaan molornya TPG tersebut. Hanya saja, dia mengarahkan agar hal itu, ditanyakan kepada Bendahara atau pejabat bidang teknis
(Suara NTB/uki)
Aminurlah terkait. “Baiknya langsung ditanyakan kepada Bendara atau Kasi sertifikasi,” pungkasnya. (uki)
POLHUKAM
Suara NTB Jumat, 7 Juli 2017
Tolak Pangkas Anggaran Guru RENCANA pemerintah Provinsi NTB untuk memangkas 6.000 guru honorer yang tengah aktif mengajar di SMA dan SMK, mendapat penolakan keras dari para wakil rakyat di DPRD NTB. Karena kebijakan tersebut dinilai kurang tepat, di tengah kondisi NTB masih kekurangan tenaga guru. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Golkar, H. Lalu Darma Setiawan, SH. Ia tidak sepakat dengan rencana pemerintah tersebut. "Tentu kami tidak sepakat dengan (Suara NTB/ndi) rencana itu, karena faktH. Lalu Darma Setiawan anya kita masih sangat kekurangan tenaga guru," ujarnya, Kamis (6/7). Oleh karena itu, Lalu Darma menyerukan agar Pemprov NTB melakukan kajian lebih mendalam terlebih dahulu, terkait kebutuhan guru, sebelum mengambil keputusan tersebut. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Mataram itu juga mengaku kurang sepakat dengan alasan pemerintah untuk memangkas guru honorer karena kekurangan anggaran. Sebab, sejak dipindahkan pengelolaan kewenangan sekolah menengah atas, dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Pemerintah Provinsi NTB tidak menganggarkan untuk gaji guru honorer. "Jadi bukan alasan yang tepat untuk memangkas guru honorer karena alasan anggaran. Jika karena alasan anggaran, kita minta pada pemda lebih baik pangkas anggaran yang lain, untuk dilalihkan ke guru honorer ini. Misalnya masih bisa kita pangkas untuk kendaraan, dan perjalanan dinas, dan ATK," tegasnya. Darma Setiawan menegaskan, pemerintah daerah harus memiliki solusi terhadap guru honorer tersebut. Bagaimanapun caranya, ia minta supaya dibuatkan kebijakan khusus agar para guru honorer ini tetap bisa mengabdi. "Kalau kabupaten/kota saja bisa memberikan anggaran untuk mereka, lalu kenapa kita tidak bisa. Kita akan desak supaya ada kebijakan khusus. Jangan sampaik merugikan para guru honorer ini dan juga sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik," ucapnya. (ndi)
Korem 162/WB Gelar Komsos Kreatif Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB, Rabu (5/7) menggelar kegiatan lomba Komunikasi Sosial (Komsos) kreatif bidang pembinaan mental. Kegiatan Komsos kreatif berlangsung di aula Jenderal Sudirman Korem, selama dua hari. Pserta para mahasiswa dari berbagai Universitas di Kota Mataram. Dalam lomba Komsos kreatif bidang pembinaan mental ini, jadi materi perlombaan di antaranya Musabaqah Tilawatil Qur’an, lomba hafiz Qur’an dan lomba Paduan Suara Tingkat Perguruan Tinggi. Bertindak sebagai Dewan Hakim/Penilai Lomba, Dr. TGH. Lalu Ahmad Zaenuri, Lc.,MA., Dr. KH. Zaidi Abdad, MA., dan Ust. Asror Zawawi, SPd.. “Kegiatan Komsos kreatif bidang pembinaan mental ini dipilih, mengingat saat ini masih dalam suasana lebaran. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas mental kaum muda di era globalisasi ini melalui kegiatan keagamaan,” kata Danrem 162/WB Kolonel Farid Makruf, MA. Dari kegiatan lomba itu, diperoleh juara lomba MTQ tingkat putra juara I diraih oleh Ahmad Suhaili, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mataram, juara II diraih oleh M. Tauhid mahasiswa STIKES Qamarul Huda dan juara III diraih oleh M. Irwan Zohri, mahasiswa Universitas Mataram. Sementara untuk Lomba MTQ tingkat putri juara I diraih oleh Suci Indahyati mahasiswi Universitas Mataram, Juara II diraih oleh Baiq Nurrahmi Amelia mahasiswi universitas Islam Negeri Mataram dan juara III diraih oleh Tijunurrofiqah mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram. Untuk lomba Tahfiz tingkat putra juara I diraih oleh ZamZam Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mataram, Juara II diraih oleh Lalu Ramli mahasiswa Universitas Mataram dan juara III diraih oleh Zakiya Mubarak mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram. Untuk Tahfiz putri juara I diraih oleh Nadia Noviani mahasiswi dari Universitas Mataram, juara II diraih oleh Dewi Umiraihan mahasiswi Universitas Negeri Mataram dan juara III diraih oleh Baiq uswatun Hasanah mahasiswi universitas Mahammadiyah, sedangkan untuk lomba paduan suara tingkat Perguruan Tinggi yang semula akan diikuti oleh 3 Perguruan Tinggi namuan yang hadir hanya satu yaitu paduan suara dari IKIP Mataram. Setelah ini, para pemenang akan mengikuti kembali lomba Komsos kreatif ditingkat Kodam IX/Udayana. (ars/*)
(Suara NTB/penrem)
LOMBA KOMSOS - Suasana lomba Komsos Kreatif di Korem 162/WB, Kamis (6/7).
Jemaah Masjid Polda NTB Diperiksa ’’Metal Detector’’ Mataram (Suara NTB) – Aksi teror menarget aparat polisi belakangan ini semakin populer. Terakhir di masjid kompleks Mabes Polri, Jakarta. Menanggapi itu, Masjid Polda NTB meningkatkan pengamanan. Sebelum dapat memasuki ruangan, sejumlah jemaah Masjid Baitussalam di Jalan Langko, Dasan Agung, Mataram harus melalui alat metal detector. Seperti halnya jemaah lain, Ahmad Yani, Kamis (6/7) pun mendapat perlakuan serupa. Alat yang dipasang di pintu belakang itu sempat berbunyi saat pegawai ASN lembaga vertikal itu melintas. Ternyata yang terdeteksi telepon genggamnya. Setelah menunjukkan isi kantong celananya, Yani kemudian santai menunggu waktu salat tiba. “Ya tidak apa-apa. Mungkin ini pertimbangan kepolisian. Kalau saya sih tidak terganggu. Malah tambah nyaman ibadah,” jelasnya. Para jemaah yang membawa tas ransel pun diarahkan untuk di simpan di ruang loker sayap kiri masjid. Tas
ransel tidak diperbolehkan dibawa masuk ke dalam. Selain alat metal detector, personel bersenjata lengkap juga disiagakan di pintu gerbang masjid serta pelataran. Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti menjelaskan, pola pengamanan seperti itu merupakan bentuk peningkatan kewaspadaan pascaaksi teror terhadap dua anggota Brimob di Masjid Blok M, sekitar kawasan Mabes Polri pekan lalu. “Perintah dari Mabes sesuai dengan perkembangan situasi. Di Mako dan lingkungan sekitar Mako dilengkapi alat untuk memonitor pengunjung,” jelasnya. Ia menjelaskan, pemasangan alat metal detector dan pengerahan personel bertujuan unutk meminimalisasi kemungkinan ancaman teror yang berpeluang terjadi.
Demokrat Dukung Calon Kepala Daerah dari NW Giri Menang (Suara NTB) Bakal calon kepala daerah yang telah diumumkan oleh NW, secara otomatis akan mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat. Karena partai Demokrat dan NW, dalam hal dukungan di pilkada serentak 2018, ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahally Fikri pada wartawan, saat dikonfirmasi di sela-sela acara rapat konsolidasi NW di Narmada, Lombok Barat, Kamis (6/7). "Jadi jelas bahwa Demokrat akan memprioritaskan orang-orang ini, yang telah diputuskan oleh NW. Bahkan selalu saya katakan kalau Demokrat dengan NW itu ibarat dua sisi mata uang. Angka seribu itu tidak ada artinya kalau tidak ada angka garuda, dan begitu juga sebaliknya," ucap Mahally. Jika NW telah memutuskan bakal calonnya, maka secara otomatis Demokrat pada saat yang bersamaan juga telah memutuskan calonnya. Apa yang sudah diputuskan oleh NW tersebut, tidak perlu lagi ada peninjauan di Demokrat. Karena keputusan NW tersebut, diambil melalui porses yang sangat matang. "Jadi NW tidak sembarang mencalonkan, begitu juga dengan Demorat, tidak sembarang. Sehingga sepanjang memenuhi sayarat, itulah yang akan kita dukung," tegas Wakil Ketua DPRD NTB itu. Salah satu bentuk kekompakan sikap NW dan Demokrat itu ditunjukkan oleh Mahally dalam hal sikap NW
yang belum memberikan rekomendasi pada Siti Rohmi Djalilah di pilkada NTB. Apakah Rohmi akan diturunkan sebagai orang nomor satu atau dua, NW tidak memberikan kepastian. Sikap NW tersebut, secara otomatis juga menjadi sikap Partai Demokrat. "Sekarang kader NW dan Demokrat samasama mensosialisasikan Rohmi, untuk kita perjuangan memimpin NTB. Nah sikap kita pada Rohmi juga belum kita putuskan, apakah satu atau dua. Nah kalau untuk Lotim dan Lobar, itu sudah final, dan tidak ada tawar menawar lagi, tinggal cari koalisi dan pasangannya," terang Mahally. Apa yang disampaikan oleh Mahally tersebut, juga diperkuat oleh dua petinggi partai Demokrat, yakni HMNS. Kasdinono, SH, dan Zainul Aidi, SP. Keduanya kompak mengatakan dukungan Demokrat secara otomatis telah ditetapkan dengan penetapan bakal calon kepala daerah oleh NW. Karena Demokrat dan NW merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Terakhir disampaikan oleh Mahally, bahwa pihaknya yakin akan mampu mendongkrak elektabilitas Rohmi dalam waktu dua bulan kedepan. Mahally yakin, waktu dua bulan masih cukup untuk mencapai elektabilitas Rohmi yang diharapkan. "Hasil survei dua bulan yang lalu, belum seberapa, elektabiltas maupun popularitasnya masih rendah. Hanya Syamsul Lutfhi yang tinggi. Tapi masih ada kesempatan dan tidak berat kalau kita bekerja keras, maka tidak terlalu susah untuk dicapai," pungkasnya. (ndi)
Banyak Kerugian Negara di Lobar Belum Tertagih Giri Menang (Suara NTB) Tindak lanjut temuan LHP BPK tahun 2016 di Lombok Barat (Lobar) masih rendah. Pasalnya dari temuan kerugian negara sebanyak Rp 2 miliar lebih, baru sekitar Rp 400 juta lebih yang sudah dikembalikan. Sementara target penyelesaian temuan ini pertengahan Juli ini. Karena itu, pihak pemda pun lebih intens menagih SKPD yang menjadi lokasi temuan kerugian negara maupun
temuan administratif. Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengakui dari temuan Rp 2 miliar lebih kerugian negara, baru dikembalikan sekitar Rp 400 juta lebih. Menurutnya, sesuai instruksi BPK, pihaknya hanya diberi waktu dua bulan tertanggal 30 Juli. Namun, karena tim BPK akan masuk pada tanggal 24 Juli ini, maka pihaknya memberi batas waktu hingga tanggal 18 Juli bagi SKPD untuk menyelesaikan temuan , baik menyangkut administra-
Halaman 8
si maupun kerugian tersebut. Jika tidak selesai, jelasnya, sudah jelas arahan BPK bahwa aparat penegak hukum bisa masuk menindaklanjuti. Sebelumnya, Inspektur pada inspektorat Lobar menyebutkan tiga kali memperoleh WTP tidak lepas dari catatan dan temuan atau rekomendasi dari BPK terhadap laporan keuangan Pemda tahun 2016. Karena itu ia membedah temuan ini, untuk pemeriksaan laporan keuangan pemda tahun 2016 oleh
BPK terdapat sebanyak 18 temuan, 52 rekomendasi dan 244 dokumen tindaklanjut yang harus dipenuhi pada 15 OPD. Berdasarkan data tertanggal 5 Juli 2017, progres tindak lanjut kondisi pengembalian kerugian negara pada posisi 43 persen lebih. Dari 244 dokumen ini sudah sesuai 162 dokumen dan kerugian negara senilai Rp 2 miliar lebih baru dikembalikan sebesar Rp 421 juta lebih. (her)
(Suara NTB/why)
ANTISIPASI TEROR - Masjid Baitussalam Polda NTB kini dilengkapi alat pendeteksi logam dan personel bersenjata lengkap mengantisipasi aksi teror menarget anggota kepolisian, Kamis (6/7). Namun, ia menolak jika NTB segenting itu. Pengamanan itu adalah respons kepolisian sebagai bentuk antisipasi, bukan berarti ada indikasi aksi serupa bakal terjadi.
Tak hanya di tempat ibadah di lingkungan Mako Polda NTB, pos-pos penjagaan pun kini sudah dilengkapi portal serta personel sabhara dan brimob bersenjata lengkap.
“Akan diberlakukan sampai seterusnya. Intinya kita tidak under estimate, bersiap dengan kemungkinan terburuk. Tetapi aktivitas berjalan seperti biasa,” pungkasnya. (why)
Periksa Saksi Tersangka HBY
Penyidik Turun ke Dompu Mataram (Suara NTB) – rutmen, dari pendaftaran, Jaksa mengembalikan ber- pemilahan berkas oleh tim kas perkara dengan tersang- verifikasi, sampai keluarnya ka bupati Dompu, H. Bam- SK CPNS. bang M. Yasin (HBY). Untuk “Memeriksa tambahan 134 melengkapi berkas Bupati orang itu. Tapi tidak semuanDompu, tersangka kasus rek- ya. Seperlunya saja sesuai perutmen CPNS K2 Dompu itu, tunjuk jaksa,” terang Tri Budi. penyidik turun ke Dompu seBupati Dompu disangka jak awal pekan ini. menyalahgunakan wewenangKabid Humas Polda NTB, nya sebagai pejabat negara AKBP Tri Budi Pangastuti men- dalam proses rekrutmen erangkan, penyidik Subdit III Tip- CPNS Dompu jalur honorer K2. ikor Ditreskrimsus Polda NTB “Untuk saat ini berkas ini unsedang berada di Dompu tuk satu tersangka,” ujarnya. melakukan pemeriksaan tamHBY disangkakan pasal 2 bahan terhadap sejumlah saksi. pasal 3UU Nomor 20 Tahun “Penyidik masih turun ke 2001 tentang perubahan atas Dompu melengkapi peUU Nomor 31 tunjuk P19 jaksa,” Tahun 1999 ujarnya kepada Suara tentang Tindak NTB, ditemui Kamis (6/ pidana Korupsi. 7) di ruang kerjanya. HBY diduga Petunjuk jaksa diberperan maksud, sambung dia, meluluskan yakni tambahan keter134 honorer K2 angan saksi-saksi tersebagai CPNS kait dugaan tindak pipada 2015. dana penyalahPadahal, gunaan wewenang 134 Bupati Dompu. Keterangan lain yang akan ditambahkan di antaranya mengenai proses rekTri Budi Pangastuti
orang itu tidak memenuhi kriteria, seperti dinyatakan BKD Dompu dan BKN Regional X Denpasar. Sejumlah honorer K2 itu kemudian mengabdi kepada Pemkab Dompu, ada yang sebagai staf, dan ada pula yang sebagai guru, bergabung bersama 256 honorer K2 lainnya yang lulus CPNS karena memenuhi kriteria. Setelah serangkaian pemeriksaan penyidikan di Polda NTB, BKN Regional X Denpasar membatalkan Nomor Induk Pegawai (NIP) 134 CPNS tersebut. Ditindaklanjuti dengan SK Bupati tentang pembatalan pengangkatan. Namun hal itu tak serta merta menghilangkan jejak Bupati Dompu dua periode itu dari jerat dugaan pidana. Berdasarkan dua bukti permulaan yang cukup, penyidik Subdit III Tipikor menetapkan HBY sebagai tersangka bulan lalu. Atas pengangkatan CPNS tidak memenuhi kriteria itu, BPKP Perwakilan NTB menaksir kerugian negara yang timbul mencapai Rp 3,5 miliar, yang dihitung dari jumlah gaji dan ongkos pelatihan 134 orang honorer K2. (why) (Suara NTB/why)
SUARA NTB Jumat, 7 Juli 2017
SUARA NTB
Halaman 9
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016
Cakupan air bersih sesuai Rencana Strategis dan Penetepan Indikator Kinerja Distamben ditargetkan 2.080 KK dan sampai bulan Oktober 2016 baru dapat direalisasikan sebanyak 668 KK (32,12%). Distamben NTB menargetkan distribusi peningkatan cakupan air bersih sebesar 0,15% dan direalisasikan sebesar 0,05% (capaian 32,12%). Namun dalam APBD Perubahan, dilakukan revisi atas target cakupan air bersih berdampak pula pada target kontribusi Air bersih. Target diturunkan dari 2.080 KK menjadi 1.840 KK, sedangkan target kontribusinya turut menurun dari 0,15 menjadi 0,14. Sementara cakupan air bersih tanpa kontribusi pemerintah pusat dan hanya mengandalkan APBD Provinsi NTB, sampai akhir tahun 2016 diperkirakan terealisasi sebanyak 1.834 KK atau 6.468 jiwa (99,66%) yang dipasok melalui 23 unit sumur bor produksi dan 1 unit perbaikan sumur bor.
5. Pariwisata Untuk urusan Pariwisata sebagai eksekutor kegiatan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.18,264,069,537,- atau 91,66% dari Rencana Belanja yang tersedia sebesar Rp. 19,925,488,500,- yang dialokasikan di belanja pegawai Rp. 215.880.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 16.420.450.200,- Hasil yang dicapai antara lain : Setelah Pulau Lombok meraih gelar Destinasi Halal Terbaik Dunia Tahun 2015, semakin mempertegas arah pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Barat. Penguatan sebagai destinasi halal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Keseriusan mengembangkan konsep pariwisata halal kembali mengangkat NTB sebagai pemenang dalam ajang World Halal Tourism Awards 2016 yang diselenggarakan oleh International Travel Weeks (ITW) Abu Dhabi pada 3 kategori yaitu Desa Sembalun sebagai Destinasi Halal Bulan Madu Terbaik (World’s Best Halal Honeymoon Destination) 2016, Novotel Lombok Resort & Villas sebagai Resort Halal Terbaik (World’s Best Halal Beach Resort) dan Situs www.wonderfullomboksumbawa.com sebagai situs pariwisata halal terbaik dunia (World’s Best Halal Travel Website). Keberhasilan pelaksanaan promosi pariwisata telah mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi NTB Angka kunjungan wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Barattahun 2016 mencapai 3.094.437 orang dengan rincian wisatawan mancanegara 1.404.328 orang dan wisatawan Nusantara 1.690.109 orang, mengalami peningkatan sebesar 39,99 persen atau sebanyak 883.910 orang dibandingkan tahun 2015 sebanyak 2.210.527 orang, peningkatan wisatawan domistik mencapai 47,06 persen dan mancanegara 32,32 persen. 6. Industri Untuk urusan Industri sebagai pelaksananya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.10,493,825,798,- atau 97,04% dari Rencana Belanja yang tersedia sebesar Rp. 10,813,959,613,- Hasil yang dicapai antara lain : Sampai dengan semester II tahun 2016 unit usaha pada industri formal meningkat sekitar 7,3% atau sekitar 942 unit usaha dibandingkan dengan semester I tahun 2016, sedangkan tenaga kerja ikut meningkat sekitar 2,12% atau sekitar 1,929 orang begitu pula dengan investasi ikut meningkat sekitar 1,52 % atau sekitar 10,777.(000.000) selain peningkatan unit usaha, tenaga kerja dan investasi, di ikuti pula dengan meningkatnya nilai produksi yaitu sekitar 3,89% atau sekitar 342,614 dari nilai produksi semester I tahun 2016. Pada industri non formal menunjukan peningkatan juga seiring dengan meningkatnyaindustriformal.SampaipadasemesterIItahun2016unitusaha pada industri non formal meningkat sekitar 1,31% atau sekitar 986 unit usaha dibandingkan dengan semester I tahun 2016 begitu juga dengan tenaga kerja meningkat0,37%atausekitar667orangdiikutidenganmeningkatnyainvestasi sebesar 0,27% atau sekitar 537.(000.000) dan nilai produksi meningkat sebesar 0,04% atau sekitar 850 .(000.000) dari nilai produksi semester I tahun 2016. 7. Perdagangan Untuk urusan Perdagangan sebagai pelaksananya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 20,776,585,981,- atau 84,48 % dari Rencana Belanja yang tersedia sebesar Rp.24,594,313,187,- Hasil yang dicapai antara lain : Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen; Terlaksanya Pelayanan Tera/tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya(UTTP)di10kab/kota;TersosialisasinyaKemetrologiansecara luas(StikerMetrologiyangdibuat500eksp);Terawasinyaperedaran 15komoditi barangdanjasa;PenyebarluasanInformasiDataBaseKuotaSetiapJenisBarang danJasa;SosialisasiKebijakanPenyederhanaanProsedurdanDokumenEkspor dan Impor; Pengusaha/eksportir yang ditingkatkan pengetahuan dan pemahamannyatentangkebijakanpenyederhanaanprosedurdokumenekspor danimpor;Terbentuknyadanterjalinnyajejaring/network (WorkShop)dengan eksportir 40eksportir;ProfilPengusahaEksportirDaerahyangdibuat(Bukudan VCD;PenguatanBagiUKM/CalonUKMyangBerorientasi/BerpotensiEkspor/ Eskportir Se- NTB; Terlaksananya Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) denPU; Tersalurnya 11.697 paket sembako yang diberikan kepada masyarakat miskin; Sosialisasi Perlindungan Konsumen kepada 200 orang; Dibinanya 40 orang pedagang kaki lima dan asongan; penataan 42 unit tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan (pembangunan lapak dagang bagi UKM). 8. Ketransmigrasian Untuk urusan Ketransmigrasian Industri selaku pelaksananya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1,278,770,750,- atau 97,29 % dari Rencana Belanja yang tersedia sebesar Rp. 1,314,366,300,- dengan capaian antara lain : SebagaiupayanyatadalammelaksanakanprogramtransmigrasiPemerintah Provinsi NTB, telah melakukan kerja sama (MoU) dengan 13 Provinsi Daerah tujuanTransmigrasiyaitu:1)SulawesiBarat,2)SulawesiTenggara,3)Sulawesi Selatan, 4) Sulawesi Tengah, 5) Maluku, 6) Maluku Utara, 7) Gorontalo, 8) Papua Barat, 9) Kalimantan Barat, 10) Kalimantan Tengah, 11) Kalimantan Selatan, 12) Kalimantan Timur, dan 13) Bangka Belitung. Dari 13 Provinsi tersebut,8ProvinsitelahditindaklanjutidenganNaskahKerjasmaAntarDaerah (NKSAD)antarKabupaten/Kotadansudahditempatkantransmigransebanyak 417 KK atau 1.469 jiwa. Provinsi tujuan dan jumlah transmigran asal Provinsi NTB yang telah ditempatkan disajikan pada tabel berikut. Daerah tujuan transmigrasi ke luar Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2016 telah dilaksanakan pengiriman transmigran ke Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 19 KK = 75 jiwadankeProvinsi Gorontalo sebanyak 10 KK= 35 jiwa, keProvinsi Sulawesi Tengah sebanyak 25 KK = 95 jiwa dan ke Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 17 KK = 57 jiwa sebagaimana tabel berikut. IV. TUGAS PEMBANTUAN Instansi yang memberikan Tugas Pembantuan (TP) kepada Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2016, adalah :Kementerian
pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum; (3) koordinasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum; (4) Koordinasi lain-lain
Pertanian;Kementerian Kelautan dan Perikanan;Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.Sedangkan SKPD Provinsi NTB yang melaksanakan TP Tahun 2016, adalahDinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;Dinas Perkebunan;Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanDinas Kelautan dan Perikanan;Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;Dinas Pekerjaan Umum. Pembiayaan TP yang diterima dari Pemerintah oleh Pemerintah Provinsi NTB bersumber dari dana APBN sebesar Rp. 500.861.039.000,-. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 435.620.982.508,(86,97 %) Rincian jumlah anggaran, realisasi anggaran, dan Kementerian pemberi TP Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tabel berikut.
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut : 1) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat : Kegiatan Operasional Land clearing Pengolahan, penanaman, pemupukan, perawatan dan Pemanenan(UPTD Dompu, Bima, Lelede; Pengadaan Chopper 1 unit, Pengadaan 2 unit Kendaraan Roda 3, Pengadaan2unitmesinjahitkarung,Pemagaran1unitPaddo;Penyediaan PP akan Hijauan 248.200 Kg; Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Trail), Operasional Pengolahan lahan 100 Ha, Pembuatan Pagar keliling sepanjang4.435meter,Pembuatan2unitbakpenampungair,Pembuatan 3.000meterpagarpaddock,pembuatan2unitshelter,Pengadaan200.000 pols bibit/benih rumput, pengadaan 80.000 pohon anakan leguminosa, pengadaan 60.000 stek benih rumput, pengadaan 30 ekor ternak sapi betina dan jantan, pengadaan 80 kwintal pupuk kandang, pengadaan 5 ton pupuk kimia (urea),Pengadaan ternak sapi 736 ekor, pembangunan saranapenunjangternak24paket,pengadaansapipejantanpemacek130 ekor,pengadaankerbaupejantanpemacek20ekor,pengembangankerbau Indukan 200 ekor, pengadaan induk sapi di Banyumulek 200 ekor, Pengadaan indukan sapi dan pejantan di UPTD Serading 200 ekor, pembangunan gudang pakan, pengadaan pupuk, ternak kambing yang diadakan 52 ekor, pengadaan hijauan pangan ternak 40.000 stek, pupuk kandang yang diadakan 240 kwintal, pengadaan bahan pakan 14 ton, penguatan sapi/kerbau betina bunting 1.008 ekor; 2) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan berupa pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi seluas 930 Ha, pengelolaan tanaman serealia 3.025 Ha, Penerapan budidaya jagung dan serealia lainnya 37.000 Ha, Gerakan tanam jagung hibrida jajar legowo 7.000 Ha, Bantuan budidaya jagung 30.000 Ha, Tersalurnya 1.554 unit bantuan Sarana Pasca panen bagi 10 kabupaten/kota, Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat (kawasan aneka cabai 285 Ha), Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian /Jaringan Irigasi Tersier 21.650 Ha, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian (Cetak Sawahseluas11.537Ha),Sertifikasilahanpertaniansebanyak250persil 3) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan dengan kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan seluas 850 Ha, Pengembangan Tanaman Penyegar 800 Ha Penanganan OPT TanamanPerkebunan375Ha,PengembanganDesaPertanianOrganik Berbasis Komoditas Perkebunan 5 desa, Pengembangan Tanaman Semusim 275 Ha, Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering 500 Ha, Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan 222 Ha, Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian 3.650 Persil 4) Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain telah melaksanakan : dikembangkannya 13.295 ekor induk unggul, disalurkannya 800.000 ekor benih kepada masyarakat, Prasarana pendukung sentra pengolahan di tanjung luar; 5) Dinas Tenaga Kerja dan Trfansmigrasi telah melaksanakan kegiatan antara lain : Fasilitasi Perpindahan 700 KK penduduk, Terjalinnya 2 Naskah kerjasama, Terbangunnya jalan sepanjang 4 Km di satuan pemukiman transmigrasi, rehabilitasi bangunan fasilitas umum di daerah transmigrasi, Transmigran yang memperoleh layanan kewirausahaan30 orang, Bantuan pangan kepada 35 KK transmigrasi, terselesaikannya pengurusan 2 persil sertifikat 6) Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan kegiatan antara lain : ditingkatkannya kemantapan jalan nasional sepanjang 4,5 Km. Terpeliharanya secara rutin dan berkala saluran irigasi di Wilayah Sungai P. Lombok, wilayah sungai P. Sumbawa dan wilayah sungai Dompu dan Bima V. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah Terselenggaranya Peningkatan Kerjasama yang meliputi : (1) Perjanjian Kerjasama Antar Daerah yang masih berlanjut sampai dengan tahun 2016 sebanyak 38 Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian Kerjasama Antar Daerah yang baru disepakati di tahun 2016 sejumlah 11 perjanjian kerjasama.(2) Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga yang masih berlanjut sampai dengan tahun 2016 berjumlah 30 perjanjian kerjasama, sedangkan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang baru sebanyak 23perjanjian kerjasama. (3) Perjanjian Kerjasama Dengan Lembaga Internasional yang masih berlanjut sampai dengan tahun 2016 sebanyak 5 perjanjian kerjasama, sedangkan Perjanjian Kerjasama yang baru tahun 2016 ini sejumlah 1 perjanjian kerjasama B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Realisasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTB pada Tahun 2015 meliputi (1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan; (2) Koordinasi teknis
C. Pembinaan Batas Wilayah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 10 (sepuluh) segmen batas daerah, 6 (enam) segmen di Pulau Lombok dan 4 (empat) segmen di Pulau Sumbawa. Sampai dengan akhir tahun 2016 perkembangan dari penanganan segmen-segmen ini adalah sebagai berikut : Terdapat 8 (delapan) segmen batas daerah yang sudah mendapat penetapan dari Kementerian Dalam Negeri dan sudah diterbitkan Keputusannya. Kedelapan segmen tersebut adalah : 1) Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Utara. 2) Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat. 3) Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara 4) Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara. 5) Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Timur. 6) Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Dompu. 7) Kabupaten Dompu dengan Kabupaten Bima. 8) Kabupaten Bima dengan Kota Bima D.Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kondisi alam yang saat ini tidak dapat diprediksi dan berubah dalam waktu cepat karena dipengaruhi pemanasan global, menjadi tantangan tersendiri bagi BPBD untuk mengantisipasi kondisi-kondisi ekstrem agar jatuhnya korban jiwa dapat dihindari. Sepanjang tahun 2016 tercatat beberapa bencana yang terjadi di seluruh Provinsi NTB, bencana tersebut meliputi bencana alam dan bencana non alam (konflik sosial) Untuk menanggulangi bencana yang terjadi di NTB, Pemerintah Provinsi NTBtelahmelakukanupaya-upayaantaralainsebagaiberikut:(1)Membentuk posko komunikasi penanggulangan bencana; (2) Verifikasi tingkat kerusakan bencana; (3) Distribusi bantuan logistik pada masa tanggap darurat; (4) Membangun tenda pengungsian pada saat bencana;(5) Pendampingan rehabilitasidanrekonstruksipascabencanasektorpermukimandiKab.Lombok Utara; (6) Pemberian bantuan bahan bangunan bagi korban bencana angin putingbeliungsebanyak4pokmasdiKecamatanSekotongKabupatenLombok Barat dan Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur; (7) Monitoring dan Evaluasi Dana Siap Pakai (DSP) penanggulangan bencana kekeringan di 8 kabupaten (Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat , Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Bima dan Kota Bima); (8) MenyalurkandropingairbersihsePulauLombokpadasaatbencanakekeringan; (9)PelatihanSistimPendistribusianpadaMasatanggapdarurat;(10)Pelatihan Kaji Cepat dan Pelatihan Operasi Logistik Bencana; (11) Pengadaan Tandon Air Bersih; (12) Rekomendasi evakuasi penduduk dari ancaman bencana yang diperlukan saat kejadian berdasarkan kajian teknis; (13) Bantuan Logistik Korban Bencana untuk Kabupaten/Kota; (14) Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS) Bantuan Bahan Bangunan Rumah Sebanyak 86 Rumah di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Selain upaya-upaya yang telah dilakukan di atas, di tiap-tiap kabupaten/ kota dibentuk Desa Tangguh Bencana, dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. E. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sepanjang tahun 2016 angka kriminalitas meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 8.714 pada tahun 2015 menjadi 9.231 pada tahun 2016. Dari jumlah tersebut kasus yang dapat diselesaikan mencapai 58,57%. Dalam pelaksanaan crime prevention terdapat dua metode yang digunakan untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu: a. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan yaitu suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual. b. Metode untuk mencegah the first crime yaitu suatu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first time) yang akan dilakukan oleh seseorang, yang dikenal sebagai metode prevention (preventif). UntukmendukungterciptanyaketentramandanketertibanumumdiProvinsi NTB,telahdisediakanpaguanggaransebesarRp.12.432.161.200,-denganrealisasi mencapaiRp.11.330.700.665,-atau91,14%.Biayatersebutberasaldari4(empat) SKPD(Biro Administrasi Pemerintahan, Biro Hukum, Kantor Satuan Polisi PamongPrajadanBadanKesatuanBangsadanPolitikDalamNegeri). Sepanjang tahun 2016 agenda penegakan HAM menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi NTB, dengan cara menetapkan kebijakan publik yang jelas dan transparan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat luas. Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dimana pada tahun 2016 telah diterbitkan 12 Peraturan Daerah dan 56 Peraturan Gubernur. VI. P E N U T U P Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) merupakan ihtisar atau ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang telah disampaikan kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri, beberapa waktu yang lalu. Secara menyeluruh penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016telah dapat dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras Aparatur Pemerintahan Daerah bersama DPRD,stakeholderdan segenap masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan permasalahan yang belum dapat ditangani secara optimal. Untuk itu, peran aktif masyarakat untuk memberikan masukan yang positif dalam upaya penyempurnaan strategi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah, sangat diharapkan demi mewujudkan masyarakatNusa Tenggara Barat yang semakin sejahtera. Atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, dengan tulus saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Wallahul Muwaffiq Walhadi ila Sabilirrasyad. Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Mataram, Juli 2017. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI
SUARA NTB Jumat, 7 Juli 2017
PENDIDIKAN
Halaman 10
Lega Tidak Ada Tekanan
(Suara NTB/ron)
Prodi Non Reguler PROGRAM Studi (Prodi) Non Reguler Universitas Mataram (Unram) dibuka untuk memperluas wilayah pembelajaran dengan menyerap sejumlah lulusan SMA atau sederajat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi. Wakil Rektor I Unram Bidang Akademik, Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wiresapta Karyadi, M.Si., menyampaikan , perlunya meningkatkan APK di pendidikan tinggi untuk mengurangi angka drop out di tingkat pendidikan menengah. “Kalau kita tidak membuka prodi non reguler, daya tampung paling tinggi 2.800 mahasiswa, ini artinya sekian banyak hanya menjadi penggangguran,” katanya. Disebutkannya, lulusan SMA bisa mencapai 40 ribu orang. Sementara daya tampung Unram dipadatkan dengan melihat kepentingan pemerintah, menjadi enam ribu. Lulusan SMA ada yang berkuliah keluar daerah atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Adanya program non reguler membantu lulusan SMA yang tidak masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dalam membedakan antara reguler dan non reguler, reguler ada bantuan pembiayaan dari pemerintah. Sedangkan non reguler tidak ada bantuan pembiayaan, dengan konsekuensi biaya pendidikan lebih tinggi dibanding program reguler. Wiresapta menegaskan, angka putus sekolah setelah lulusan SMA adalah masalah sosial bagi daerah. Banyak implikasinya, seperti kriminalitas dan kerawanan sosial lainnya. “Dan hal-hal yang sifatnya kontraproduktif pada pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya. Unram sendiri membuka kesempatan penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri untuk program non reguler, yaitu13 Prodi S1 Non Reguler dan empat prodi Diploma III di kampus, dan lima Prodi Diploma III program vokasi di Bima dan Kabupaten Lombok Utara. Pihaknya menyadari, dengan semakin banyaknya mahasiswa baru yang diterima, ada tekanan tersendiri terhadap standar mutu kualitas penyelenggaraan pendidikan. “Tapi kita berupaya, standar kualitas ini tetap kita berusaha pertahankan bila perlu kita tingkatkan, ukuran standarisasi selama ini ada dua, internal dan eksternal yaitu penilaian akreditasi,” ujarnya. Masyarakat, menurutnya, mementingkan alumni Unram nantinya bisa bekerja atau tidak bisa bekerja. Atau terserap atau tidak terserap di dunia kerja. “Dari semua aspek itu kita perhatikan,” ujar Wiresapta.(ron) H. Lalu Wiresapta Karyadi
(Suara NTB/ron)
LIHAT PENGUMUMAN - Sejumlah pendaftar sedang melihat pengumuman persyaratan pendaftaran masuk di SMKN 2 Mataram. Rencananya, Sabtu besok pengumuman PPDB jalur prestasi dan prasejahtera akan diumumkan.
Pengumuman Kelulusan PPDB
Hindari Kecurangan, Dikbud akan Lakukan Pengawasan Mataram (Suara NTB) Pengumuman untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Prasejahtera dan Jalur Prestasi dilaksanakan Sabtu (8/7) besok. Sebagai antisipasi terjadi kecurangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) NTB akan melakukan pengawasan. “Kami akan lakukan pengawasan. Jika ada info kecurangan, kami pastikan akan direspons cepat,” janji Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, dikonfirmasi Kamis (6/ 7) terkait antisipasi Dinas Dikbud NTB terhadap upaya terjadi kecurangan, saat pengumuman keterimaan pada PPDB jalur prasejahtera dan jalur prestasi. PPDB jalur prasejahtera dan jalur prestasi diibuka dari Senin (3/7) sampai dengan Rabu (5/7). Minat masyarakat untuk mendaftar di dua jalur itu cukup tinggi, di sejumlah sekolah terpantau pendaftar membeludak. Pengumuman kelulusan di kedua jalur itu direncanakan pada Sabtu besok. Pada jalur prasejahtera mendapatkan
kuota 30 persen dan 20 persen untuk jalur prestasi dari total kuota satu sekolah. Sementara sebanyak 50 persen kuota untuk jalur umum yang akan dibuka pada 10 sampai dengan 12 Juli mendatang. bagi SMA PPDB Jalur Umum menggunakan pendekatan zonasi, siswa harus memilih SMA Negeri yang berada pada zona tempatnya tinggal. Sementara bagi SMK sistem zonasi tidak diberlakukan. Pengumuman bagi jalur umum SMA/SMK dilaksanakan pada 13 Juli mendatang. Sebelumnya Suruji mengancam akan membebastugaskan kepala sekolah yang melanggar kuota yang sudah ditetapkan. Ia menegaskan tidak ada kompromi pada up-
SMK Pelayaran Seleksi Ketat Calon Taruna Baru Mataram (Suara NTB) Penerimaan taruna baru angkatan 2017/2018 di SMK Pelayaran Mataram memasuki tahap seleksi. Pada tahap ini, calon taruna baru mengikuti sejumlah tes mulai dari tes tulis, tes wawancara hingga tes kesehatan. Dari semua tes itu, tes kesehatan dianggap tes paling ketat bagi calon taruna baru. Ditemui Suara NTB di selasela pelekasanaan tes, Kamis (6/ 7), Kepala SMK Pelayaran Mataram Baiq Yusriana, mengemukakan pasca dibuka sejak bulan lalu, jumlah pendaftar sebanyak 48 orang dari 98 orang
yang mengambil formulir. “Tahapannya seleksi berkas, tes kesehatan, tes tulis dan tes wawancara. Pendaftar mencapai 48 orang. Banyak yang ambil brosur 98 lembar ke sekolah, mereka tanya-tanya informasi,” terang Yusriana. Jumlah itu cukup untuk memenuhi dua kelas atau sesuai dengan kuota yang disediakan yakni hanya dua kelas dengan per kelas isinya 30 orang siswa. Disebutkan, idealnya satu kelas diisi oleh 25 orang. Jumlah itu agar efektifnya proses pembelajaran. Dikatakan Yusriana, tes
masuk SMK Pelayaran cukup ketat. Hal itu berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Di tempat ini, calon taruna baru harus memiliki kualifikasi khusus, terutama dari segi kesehatan. Misalnya, calon taruna harus miliki tinggi badan tertentu. “Mereka yang daftar tersebut tergantung postur tubuh dan kesehatan dipastikan lulus. Artinya kalau dipenuhi standar postur tubuh dan kesehatan ini, kalau lolos dua tes ini lolos sudah,” terangnya. Sementara kalau soal pengetahuan atau kognitif calon taruna tidak terlalu jadi prioritas pihak sekolah mengingat kognitif seseorang dapat diasah dan bisa dipelajari di sekolah.
Sebagai contoh, mereka yang tercatat bandel dan nakal selama ini bisa dirubah menjadi siswa baik di SMK Pelayaran. “Karena contohnya banyak, kita bisa rubah anak yang suka merokok jadi bisa hilang kebiasaan merokok,” ujarnya. Lebih jauh dikatakan, untuk pengumuman calon taruna yang lulus seleksi dilakukan langsung setelah seluruh rangkaian tes dilakukan. Tahun ini pendaftar cukup beragam, mereka berasal dari berbagai tempat mulai dari Bima, Sumbawa, Jawa, Lotim, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Barat. “Setiap tahun, pendaftar juga berasal dari berbagai daerah,” klaimnya. (dys)
(Suara NTB/dys)
WAWANCARA - Calon taruna baru SMK Pelayaran sedang mengikuti tes wawancara. Tes wawancara merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi selain tes lainnya.
aya melanggar aturan dari juknis PPDB sistem zonasi itu. Terutama pada upaya lobi pihak tertentu agar bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah tertentu. “Kepala sekolah yang tidak berintegritas akan dibebaskan dari bebannya,” ancamnya. (ron)
PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri sistem zonasi membuat sejumlah sekolah merasa lega. Pasalnya ada pemangkasan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel). Lebih dari itu, tekanan dari pihak tertentu untuk memaksakan calon siswa diyakini tidak ada. Hal itu disampaikan Ketua Panitia PPDB SMAN 2 Mataram sekaligus Wakil Kepala SMAN 2 Mataram Bidang Kesiswaan, Lalu Gede Sumaryani KM, M.Pd. Menurutnya di tahun lalu, SMAN 2 Mataram menerima sampai 14 kelas atau rombel, dengan satu rombel terisi lebih dari 40 siswa. “Memang lumayan ribet dan melelahkan dengan jumlah siswa yang banyak itu, sulit juga untuk menerapkan kurikulum 2013,” katanya. Di PPDB kali ini, SMAN 2 Mataram menerima siswa baru sebanyak 10 rombel dengan masing-masing rombel sebanyak 32 siswa. Total kuota siswa di SMAN 2 sebanyak 320 orang. Di mana total kuota itu dibagi untuk jalur prasejahtera sebanyak 30 persen, jalur prestasi sebanyak 20 persen, dan 50 persen untuk jalur umum. Diakuinya peluang untuk pihak tertentu melakukan upaya untuk menitipkan calon siswa, diyaikininya sulit terjadi, karena ada petunjuk teknis (juknis) yang ketat. Selain itu adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 tahun 2017 yang mengatur rombel juga menjadi acuan sekolah. Karena jika tidak mematuhi ketentuan maksimal 32 siswa dalam satu rombel, sekolah akan terkena sanksi. “Celah titipan siswa itu tidak ada,” akunya. Hal senada disampaikan sebelumnya Kepala SMAN 3 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., ditemui di sela-sela memantau PPDB, mengatakan dengan adanya pembatasan kuota yang tegas saat ini membuat orang tua lebih mengerti. Ia menegaskan pihak sekolah akan menaati aturan itu dengan tegas. “Kalau tidak ada pembatasan kuota pasti membwludak pendaftar. Paling bagus karena ada zonasi, mau apapun orang tua, sudah ada zonasi, ngerti orang tua. Bukan masalah apa-apa, kita syukuri , kalau dulu ndak bisa tidur, sekarang kalau ada masalah tinggal tunjukkan aturan,” ujar Jauhari. (ron)
Halaman 11
SUARA NTB Jumat, 7 Juli 2017
Bakal Dibuka Menpora
Dispora dan KONI Lobar Gelar Gowes Pesona Nusantara dan Gala Desa Giri Menang (Suara NTB) Menteri Pemuda Dan Olahraga (Menpora) RI, Imam Nahrowi bersama Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid direncanakan bakal membuka langsung kegiatan olahraga gowes pesona nusantara dan gala desa yang digelar dinas pemuda dan olahraga (dispora) bersama KONI Lobar, Sabtu (8/7) mendatang. Kegiatan olahraga ini merupakan program Kemenpora untuk memotivasi masyarakat untuk kembali menggelorakan berolahraga dan memasyarakatkan olahraga. Kegiatan gowes ini diikuti ratusan peserta, sedangkan gala desa peserta adalah atlet yang ada di 119 desa di Lobar. Terdapat enam cabor yang dipertandingkan pada gala desa ini. Demikian disampaikan Kadispora Ilham M.Pd kepada wartawan kemarin. Dikatakan program gowes dan gala desa ini untuk memotivasi masyarakat untuk kembali berolahraga dan memasyarakatkan lagi olahraga di tengah masyarakat. Bersepeda (gowes) merupakan olahraga relatif murah dan mudah karena itu kemenpora menggelar kegiatan ini di 128 kabupaten kota
lain termasuk Lobar. “Kita di Lobar bakal dibuka tanggal 8 Juli (hari Sabtu) di kantor Bupati, rencananya akan dibuka Menteri olahraga bersama dengan Bupati. Sampai saat ini, informasinya pak menteri masih tetap hadir di Lobar dan Mataram,” jelasnya. Terkait rute gowes ini sendiri bakal mengambil jalur mulai dari kantor bupati-simpang lima gerung-kemdian ke arah kantor samsat lalu menuju budaran GMS. Dari GMS lanjut ke Rumak lalu belok kanan ke Kediri, dari kediri belok kanan ke arah jalur BIL I. Lalu kembali ke lagi menuju arah Dasan Geres dan finish ke lokasi start. Dijelaskan lebih lanjut, Sabtu siangnya dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan olahraga gala desa. Kegiatan ini juga program Kemenpora. Namun
ini melibatkan antar masyarakat desa sehingga atlet yang bertanding dari desa di satu kecamatan. Cabor yang bakal dipertandingkan ada enam, yakni sepak bola, bola voli, sepak takraw, bulu tangkis, tenis meja dan atletik untuk nomor 50 meter dan 60 meter untuk putra. Lomba ini akan dilaksanakan di enam desa terpisah, untuk lomba sepak bola dilaksanakan di lapangan kediri, bola voli di batu kumbung lingsar, sepak takraw di Nyiur Lembang Narmada, Bulu Tangkis di Beleka Gerung, tenis meja di Gunungsari dan atletik di Desa Jakem Kecamatan Lembar. “Pelaksanaannya sendiri dimulai hari Minggu,” jelasnya. Ketua KONI Lobar, H. Suherman menyatakan bahwa pihaknya ikut berkolaborasi dengan Dispora untuk pelaksanaan lomba ini. Bentuk kolaborasinya, pihak Dispora mengambil wasit dari KONI. “Kita berkolaborasi dengan Dispora gelar kegiatan ini,” jelas Herman sapaan akrab ketua KONI ini. KONI jelasnya membelikan pakaian bagi pihak pengurus untuk acara pembukaan dan gowes. (her)
(Suara NTB/fan)
TENDANG LAWAN M. Afrizal berusaha menendang lawannya, Mahpud Effendi dalam laga Kejurnas Silat Antar PPLP di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (6/7).
SALON
SALON
SALON
YUNI SALON & School Kcntikan Rmbut & Kulit Pria/Wnt, Hrg Trjangkau, Fsilitas Lngkap, Disc. 10% Khusus Pndftran Akhir Thn. Jl. Dr. Stomo No.18 Krang Baru & Jl. Gtong Ryong No.27A Ampenan. Hub. 087865155031
Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666
TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage+Lulur+fcial+Ttk Wjah+Ctok+Mskr Bdan+rtus Vagina(100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub : 0 8 7 7 6 5 8 6 0 8 8 9 / 085937064233,jl.Salak Gg II No.5, Tohpati
Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543
SALON Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha
SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370636344, 08180373677 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 DIJUAL LAHAN 3ARE JL. NAGA PASA 15 CAKRA SELATAN HUB. 08123705621 TANPA PERANTARA Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
Mataram (Suara NTB) Pesilat putra NTB, M. Afrizal gagal mempersembahkan prestasi buat NTB. Pesilat remaja andalan PPLP NTB itu harus pulang lebih awal setelah dikalahkan atlet asal Bangka Belitung, Mahpud Effendi 0-4 di Kejurnas Silat Antar PPLP di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (6/7). Dewan Wasit terpaksa menghentikan pertandingan babak ketiga setelah poin ked-
HILANG HILANG BPKB R2 HONDA DR6178BA NOKA/NOSIN : MH1HB31136K597366/ HB31E-1596080 AN. LILY JOHARNI HILANG DISEKITAR JL. AA. GDE NGURAH CAKRANEGARA MENUJU KANTOR SAMSAT HILANG STNK R2 YAMAHA MIO DR5259HK NOKA/ NOSIN : MH31KP001K1315663/ 1KF136037 AN. MARTIN HILLMAN HILANG DISEKITAR JL. RAYA GUNUNGSARI MENUJU RUMAH HILANG BPKB R2 HONDA DR3604DS NOKA/NOSIN : MH1HB61178K507737/ HB61E-1505433 AN. RIAMIN HILANG DISEKITAR JL. LINGKAR SELATAN HILANG BPKB R2 TOYOTA DR614 NOKA/NOSIN : FJ40289162/2F-307987 AN. DPU PROP NTB HILANG DISEKITAR KANTOR DPU PROP NTB
ua atlet tidak imbang. “Pertandingan tidak bisa dilanjutkan karena skor tidak Imbang. Kemenangan diraih oleh sudut biru (Mahpud Effendi-red) ucap Dewan Wasit. Keputusan wasit yang memimpin pertandingan itu sekaligus mengakhiri pertandingan kedua atlet. Atlet asal NTB, M. Afrizal menundukan kepala setelah dinyatakan kalah oleh wasit. Sementara lawannya, Mahpud Efendi tersenyum dan riang setelah dinyatakan sebagai pemenang oleh wasit. Pantauan Suara NTB di lokasi, laga kedua atlet berlangsung tiga babak. Pada babak pertama, M. Afrizal sempat unggul 3-2. Namun memasuki babak kedua, permainan Afrizal ternyata dapat dibaca oleh lawannya. Akibatnya ronde kedua Afrizal ketinggalan poin akibat terkena bantingan lawannya. Berkali-kali Afrizal dibanting oleh lawannya. Hal itu membuat poin lawan meroket naik dan sulit dikejar. Sementara Afrizal kehilangan cara untuk meladeni lawannya akibatnya wasit menghentikan permainan dan menunjuk atlet Bangka Belitung sebagai pemenang kelas E putra. Pelatih Silat PPLP NTB, Mardiansyah yang dimintai
LOWONGAN DBTH SOPIR MIN SIM B1 UMUM/SMP MAX 35TH SEHAT, JUJUR DOMISILI SEKITAR MATARAM LAMARAN DIANTAR SENDIRI KE PT. DAWITA A.P JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA MATARAM TELP. 0370-620236 DBTH KARYAWATI AKUNTANSI MAX. 30TH PENDIDIKAN MIN D.III AKUNTANSI LAMARAN KE. WIN ADVERTISING JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA TELP. 0370-629262 DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
tanggapannya mengatakan bahwa atletnya sudah berbuat maksimal. Namun demikian lawan jauh lebih baik dari atletnya. “Saya tidak bisa banyak komentar. Kita akui lawan yang dihadapi atlet kami tampil bagus. Atlet kita sebenarnya sudah tampil bagus, tapi lemah di mental. Setelah kena bantingan dia terlihat bingung dan tidak bisa mengembangkan permainannya,” ucap Dega. Harapan Dega, hasil kejurnas silat itu dapat menjadi evaluasi dirinya untuk bisa membenahi kemampuan atletnya. Dia berharap tujuh atlet NTB yang masih tersisa bisa tampil lebih baik dari Afrizal dan bisa memberikan sumbangsih satu medali emas. (fan)
LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799. Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.
SUARA NTB
Jumat, 7 Juli 2017
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 7 Juli 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Jumat, 7 Juli 2017
Sampah Rinjani Harus Dituntaskan DANAU Segara Anak Gunung Rinjani merupakan salah satu andalan objek wisata pegunungan di NTB. Tiap hari, animo para pendaki atau pencinta gunung, baik lokal NTB, nusantara dan mancanegara yang ingin menaklukkan gunung tertinggi kedua di Indonesia cukup tinggi. Bahkan, pada saat-saat tertentu, jumlah pendaki yang ingin naik cukup banyak. Ada yang naik melalui jalur resmi dan jalur-jalur tikus, demi mendapatkan kepuasan setelah menaklukkan rute pendakian yang sangat menantang. Meski demikian, animo pengunjung yang besar untuk mendaki Gunung Rinjani masih belum dibarengi dengan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibawa pendaki banyak ditemukan di sepanjang jalur pendakian atau di Danau Segara Anak menumpuk, sehingga menimbulkan kesan kurang baik bagi objek wisata dan daerah. Gunung Rinjani yang sekarang sedang dalam proses menuju geopark dunia, tentunya harus terbebas dari tumpukan sampah. Para pendaki harus diingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan di areal Danau Segara Anak atau jalur pendakian. Bila perlu kebijakan denda yang sudah lama diterapkan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sebagai pengelola kawasan harus lebih berat lagi. Nantinya, setiap pendaki yang baru balik dari Danau Segara Anak, jika tidak membawa barang yang layak buang harus didenda berat. Adanya kebijakan ini setidaknya akan menjadi pelajaran bagi para pendaki untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dalam menerapkan kebijakan ini, petugas TNGR yang ada di pintu masuk Rinjani, baik yang ada di Senaru Lombok Utara dan Sembalun Lombok Timur harus tegas. Mereka harus jeli mengecek tiket atau barang bawaan pendaki saat balik dari puncak. Saat satu barang tidak ada, petugas harus menerapkan denda sesuai dengan keputusan pihak manajemen. Denda ini nanti akan dipergunakan untuk biaya kebersihan di sepanjang jalur pendakian atau Danau Segara Anak. Namun, yang terjadi selama ini, petugas yang berada di pintu masuk dan keluar cenderung tidak bertindak tegas terhadap para pendaki yang tidak mematuhi aturan. Inilah yang harus dievaluasi pihak TNGR dan pendaki yang mencintai alam. Di sisi lain, pihak TNGR pun harus menyediakan tempat-tempat sampah di Danau Segara Anak, sehingga pembuangan sampah menjadi lebih terfokus. Adanya tempat sampah dan petugas yang disiagakan di lokasi ini setidaknya bisa memberikan imbauan pada pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan. Melihat kondisi ini, Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Timur Akhmad Roji justru menyarankan agar masalah pengelolaan kebersihan di Gunung Rinjani dilakukan swastanisasi. Itu artinya, dalam menangani sampah yang tidak terurus, swasta atau pihak ketiga harus dilibatkan. Adanya saran dari Akhmad Roji ini tentunya sangat beralasan, karena masalah sampah di jalur pendakian dan Danau Segara Anak selalu menjadi persoalan klasik yang tidak pernah tuntas. Belum lagi, masalah kebersihan ini menjadi salah satu indikator atau persyaratan yang dilakukan tim assessor dari UNESCO dalam melakukan penilaian untuk menjadi geopark dunia. Untuk itu, Dinas Pariwisata NTB, Dinas Pariwisata Lombok Timur atau Dinas Pariwisata Lombok Utara bersama pengelola kawasan Balai TNGR harus bertemu untuk menyatukan persepsi dalam penanganan masalah sampah. Jangan sampai masalah sampah ini tidak ada solusinya, sehingga upaya menjadikan Gunung Rinjani sebagai geopark dunia hanya sebatas impian, karena pemerintah daerah dan pengelola tidak serius. Di sinilah diperlukan keseriusan dari semua stakeholders terkait dalam menangani masalah sampah. Kita tidak mau, Gunung Rinjani yang terkenal dengan potensinya rusak, gara-gara pengelola tidak serius menangani masalah sampah. Pemerintah harus menjadikan masalah sampah di jalur pendakian dan Danau Segara Anak sebagai prioritas untuk diselesaikan, karena Gunung Rinjani dan potensi yang ada di sekitarnya merupakan salah satu ikon pariwisata NTB, khususnya dan Indonesia umumnya. (*)
OPINI
Halaman 14
Mengatur Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa dalam Bentuk Peraturan Kepala Daerah E R B I C A R A mengenai pengadaan barang dan jasa merupakan sesuatu perbincangan yang tidak pernah usang untuk didiskusikan. Hal ini dapat dilihat dari sisi regulasi yang mengaturnya saja telah beberapa kali mengalami perubahan. Di mana pada awalnya regulasi tersebut berbentuk sebuah keputusan atau (beshicking) kemudian diubah atau diganti dalam bentuk peraturan (regeling). Misalnya, mulai dari Kepres No 18 Tahun 2000; Kepres No. 80 Tahun 2003; Kepres No 61 Tahun 2004; Kepres No 32 Tahun 2005; Perpres No 70 Tahun 2005, Perpres No 8 Tahun 2006; Perpres No 79 Tahun 2006; Perpres No 85 Tahun 2006; Perpres No 95 Tahun 2007; Perpres No 54 Tahun 2010; Perpres No 35 Tahun 2011; Perpres No 70 Tahun 2012; Perpres No 172 Tahun 2014; dan Perpres No 4 Tahun 2015. Perubahan dari beshicking ke regeling bukanlah tanpa dasar, karena secara konseptual memiliki perbedaan makna dari sisi terminologi dan kekuataan hukumnya. Yakni beshicking memiliki sifat konkret, individual dan final. Sedangkan regeling memiliki sifat abstract atau umum dan menyentuh semua subyek hukum. Selain itu, perubahan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa tersebut selain dibutuhkan karena perkembangan sesuai kebutuhan yang terjadi, menurut Dr. Amirruddin, S.H., M.Hum. adalah pada hakikatnya dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih sempurna dan mengurangi penyimpangan yang merugikan keuangan Nngara. Bahkan banyaknya regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut di atas, dirasakan belum cukup untuk menopang akan terjadinya penyimpangan terhadap keuangan Negara dalam aspek pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh karena dibentuklah semacam formulasi kode etik (code of conduct). Sebagai Pedoman Keberadaan kode etik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu pemikiran yang patut untuk diapresiasi. Sebab, eti-
Oleh:
Johan Rahmatulloh, SH, MH. (Peneliti Somasi NTB)
ka adalah sesuatu nilai yang harus menjadi pedoman bersama dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya baik sebagai penyelenggara dan penyedia barang dan jasa. Sehingga, pedoman berupa etika dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara dan berpotensi terjadinya perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil riset Somasi NTB misalnya dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana dalam sector ini menempati urutan teratas terjadinya korupsi yakni sepanjang tahun 2016 sejumlah 78 kasus korupsi. Banyaknya kasus tersebut secara kuantitas dan kualitas membuktikan bahwa para penyelenggara dan penyedia barang/jasa pemerintah masih rendah dalam menjadikan peraturan perundang-undangan maupun kode etik sebagai pedoman. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan maupun kode etik yang telah disepakati tersebut dilanggar dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa disebabkan karena beberapa hal. Pertama, keserakahan. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan pengadaan penyelengaraan barang/jasa pemerintah tidak dapat dinafikan. Keuntungan besar dari proyek tersebut kemudian tidak diimbangi dengan kualitas pada saat proses pelaksanaannya, sehingga kualitas pelaksanaan proyek menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kedua, negosiasi tidak sesuai. Tahap negosiasi ini juga tidak dapat disepelekan, karena cenderung antara penyelenggara dan penyedia berpotensi terjadinya proses tawar menawar nilai. Sehingga, proses tawar menawar tersebut mengindikasikan tempat awal mulanya terjadi dugaan penyimpangan dari harga yang seharusnya. Tentu proses tersebut akan berdampak pada proses pengerjaan sebuah proyek yang menghasilkan kualitas yang
RADIO
tidak sesuai dengan harapan. Ketiga, Unsur Kolusi dan Nepotisme. Kuat dugaan yakni selama proses tender yang dilakukan oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut kerap ditentukan pemenangnya berdasarkan unsur-unsur kolusi dan nepotisme. Sehiingga, proses ini akan berdampak kepada persaingan tidak sehat diantara para penyedia barang/jasa. Taat Etika Ada adagium yang selama ini berkembang bahwa meskipun peraturan dibuat sebaik apapun, apabila budaya hokum masyarakat berupa kesadaran untuk menaatinya masih rendah, maka semua itu tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Secara logika, aturan maupun etika itu disusun tidak mungkin untuk mendatangkan sebuah malapetaka bagi para subyek hokum yang diatur. Sebaliknya, aturan maupun etika itu disusun adalah semata-mata untuk menjadikan manusia, khususnya para penyelenggara dan penyedia barang/jasa berjalan pada real yang benar. Sehingga, ketaatan terhadap aturan dan etika selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah sesuatu yang mutlak harus menjadi sebuah pedoman. Agar terhindar dari praktek-praktek yang mengarah kepada perbuatan melawan hokum tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga terdepan yang memiliki fungsi pencegahan dan penindakan dalam kasus korupsi mencoba menyusun sebuah aturan tentang etika pengadaan barang dan jasa pemerintah. KPK melalui fungsi pencegahanna tersebut dalam hal ini mencoba menekan kepada seluruh pemeirntah daerah untuk menyusun sebuuah peraturan kepala daerah tentang kode etik pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika dilihat peraturan gubernur DKI Jakarta tentang kode etik pengadaan barang dan jasa, nampak dapat dibaca substansinya cukup baik. Misalnya, dalam Pasal yang mengatur mengenai larangan dise-
butkan â€œâ€Śdilarang melakukan negosiasi, pertemuan, dan pembicaraan di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja kantor; menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa‌â€?. (baca; Pergub DKI Jakarta No 3 Tahun 2017). Oleh karena itu, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan untuk segera melakukan penyusunan terhadap kode etik tersebut dalam bentuk peraturan kepala daerah. Sehingga, dengan adanya peraturan kepala daerah tentang etika penyelenggara pengadaan barang/jasa diharapkan dapat menekan terjadinya tindak pidana korupsi dalam sector pengadaan barang/jasa pemerintah. (*)
Putusan PTUN, Bupati Dompu diminta anulir SK pencabutan 134 Honorer K2 Masih ada proses banding
*** Walikota berkomitmen perketat izin retail modern Yang paling penting realisasinya
***
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 7 Juli 2017
Halaman 15
Sekda Buat Surat Jaminan ke BPN
Pemprov Ditenggat Tuntaskan Sertifikat Lahan Poltekpar Hingga Pekan Depan
Mataram (Suara NTB) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih ragu-ragu menerbitkan sertifikat hibah lahan seluas 20 hektar untuk pembangunan kampus Poltekpar Lombok di Desa Puyung Lombok Tengah (Loteng). BPN beralasan karena lahan itu masih dalam proses sengketa meskipun sudah dimenangkan Pemprov NTB dalam pengadilan tingkat pertama. (Suara NTB/lin)
Penginapan Green Forest
Green Forest, Penginapan di Kaki Rinjani GREEN Forest berada di Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun. Suasana yang menyegarkan dengan pemandangan alam yang indah menjadikan penginapan ini sebagai salah satu referensi menginap bagi wisatawan. Penginapan ini merupakan salah satu penginapan yang digemari wisatawan yang berkunjung. Lokasinya berada tepat di Lembah Sembalun yang masuk dalam nominasi destinasi bulan madu terbaik dunia. “Kita menawarkan konsep yang menyegarkan. Pemandangan yang indah dan tamu bisa memetik buah strawberi secara langsung. Karena di samping penginapan kami, ada kebun strawberi dan kebun buah lainnya,” kata Owner Penginapan Green Forest Fanny AP. Nindyapuri, SH, Rabu (5/7). Ia mengatakan bahwa banyak wisatawan yang datang dan menginap untuk menikmati suasana Sembalun di malam hari. Ia juga menyediakan berbagai fasilitas di kamar maupun di luar kamar yang dapat dimanfaatkan oleh setiap tamunya. Penginapan ini terdiri dari enam kamar dan satu aula utama untuk pertemuan. Di aula ini juga kerapkali dilaksanakan live musik dengan menghadirkan pemusik-pemusik indie Lombok. Bukan hanya itu saja, di samping penginapan ini juga wisatawan dapat memetik buah strawberi sendiri langsung dari kebunnya. Penginapan ini hanya berjarak 500 meter dari destinasi wisata Pusuk, Sembalun. Sehingga wisatawan dapat menikmati keindahan Sembalun dari Pusuk. Di depan penginapan ini juga terdapat pedagang buah-buahan yang dapat dijadikan buah tangan oleh wisatawan. Bukan hanya itu saja, di penginapan ini juga terdapat mata air yang dapat langsung diminum oleh tamu. Sehingga kebersihan air di penginapan ini sudah terjamin. “Disini ada mata air sendiri, airnya terjamin bersih. Air ini juga dipakai di kamar mandi. Jadi benar-benar bersih,” kata Fanny. Penginapan Green Forest memberikan pelayanan yang maksimal demi kenyamanan wisatawan. Sebab penginapan ini juga berada di kawasan destinasi wisata halal. Sehingga pelayanan yang diberikan berdasarkan standar halal. (lin)
Sepanjang Sesuai Perda, Dewan Tegaskan Dukung Gubernur Dari Hal. 1 Mahalli melihat belum intensnya komunikasi antara Pemprov dan kedua kabupaten tersebut sebagai penyebab. Menurutnya, komunikasi dengan Sumbawa dan Sumbawa Barat menjadi kunci menyelesaikan persoalan tersebut. ‘’Langkah gubernur menemui kedua bupati itu bagus. Dan itu kan artinya sambilan beliau melakukan pembinaan.
Kan beliau berangkat besok (hari ini, red),” katanya. Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan menemui langsung Bupati Sumbawa, H. Husni Djibril, B.Sc dan Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. HW. Musyafirin, MM terkait dengan polemik merger BPR NTB. Gubernur mengatakan dirinya akan pergi ke Sumbawa mulai Jumat (hari ini) hingga Senin depan. (nas)
Usut Dugaan Pungli Prona Dari Hal. 1 Masyarakat pun menggelar aksi demonstrasi di kantor kepala desa setempat. Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si menyebutkan soal dominasi penanganan kasus pungli Prona tersebut. ‘’Ada program pemerintah sertifikasi tanah. Seharusnya tidak dipungut biaya karena itu program pemerintah. Mungkin saja dalam pelaksanaannya ada penyimpangan,’’ jelasnya, kemarin. Ia menegaskan, setiap pelayanan masyarakat yang tidak dipungut biaya jangan sampai disalahgunakan oknum pegawai pemerintah. ‘’Kalau me-
mang gratis ya harus gratis. Untuk yang di Dompu itu saya sudah perintahkan Kapolres untuk tindaklanjuti laporan masyarakat itu,’’ tegasnya. Kapolda mengapresiasi kinerja tim saber sekaligus memuji peran masyarakat yang sudah sadar menyelesaikan setiap dugaan kasus melalui jalur hukum. ‘’Mengungkap perkara tidak hanya melalui berita koran atau unjuk rasa. Tapi laporkan ke polisi, siapa yang pungli, berapa punglinya, siapa saksinya? Bukan sekadar turun ke jalan,” pesannya. (why)
Bupati Dompu Diminta Anulir SK Pencabutan 134 Honorer K2 Dari Hal. 1 Mereka yang dikabulkan gugatannya dalam sidang kemarin, masing-masing, Abubakar, Guru SMAN 2 Kempo, Rubianti, S.Pd Guru SMP pada SMPN 2 Satap Kilo. Sukardi, Guru SDN 06 Kecamatan Kilo, Sumiadin, S.Kom Guru pada SMKN 1 Kempo. Kurniawati Rahman, S.Pd Guru SMP pada SMPN 1 Kilo, Yuyun Armi Susanti, S.Pd, Guru SMP pada SMPN 2 Dompu. N u r f i n a h , S.Pd, Guru SMP pada SMPN 2 Satap Kilo dan Hayatun Toibah, Guru TK pada TK Negeri pada Kecamatan Dompu. Mendengar putusan hakim, honorer yang kebetulan menghadiri sidang tak mampu menahan haru. Mereka terisak di dalam ruang sidang. Setelah hakim mengetuk palu sidang ditutup, Yuyun Armi Susanti dan Hayatun Toibah berpelukan sembari terisak menyambut kemenangan itu. Menurut Yuyun, mimpinya mengabdi sebagai PNS/ASN sempat buyar sejak Bupati mencabut SK pengangkatan CPNS itu. Padahal mereka sudah mengabdi selama 10 tahun dan sudah menerima sertifikasi. Demikian juga Hayatun Toi-
bah. “Saya benar-benar bahagia. Mudah-mudahan kami bisa diangkat lagi jadi CPNS,” kata Hayatun berharap. Perjuangan mereka untuk merebut lagi SK itu juga cukup berat. Harus bolak balik Mataram – Dompu dengan biaya sendiri untuk menghadiri sidang di PTUN. Tim kuasa hukum delapan honorer, Ir.Muttaqun mengaku, kliennya sudah mendapatkan rasa keadilan yang mereka cari selama ini. ‘’Tapi ini tidak hanya kemenangan para honorer. Ini kemenangan rakyat Dompu. Maka oleh Bupati Dompu ini harus sambut baik,’’ jelasnya. Sementara anggota tim kuasa hukum lainnya, Yan Mangandar, SH berharap tidak ada lagi upaya hukum dari tergugat. Baik tergugat I Bupati Dompu, tergugat II BKN Regional Denpasar dan tergugat III BKN RI. “Kami berharap pihak tergugat menerima putusan ini. Kita sudah tahu, sidang pembatalan SK CPNS sebelumnya, termasuk di tingkat banding, gugatan para penggugatlah yang dikabulkan,” jelasnya. (ars)
Sementara itu, Kemeterian Pariwisata (Kemenpar) memberikan tenggat waktu kepada Pemprov untuk menuntaskan sertifikat hibah lahan tersebut hingga pekan depan. Pasalnya, groundbreaking pembangunan Kampus Poltekpar Lombok dijadwalkan 17 Juli mendatang. Pemprov NTB telah membuat surat jaminan kepada BPN supaya segera menerbitkan sertifikat. “Persyaratan pokok dari Kementerian Pariwisata, dari penganggaran APBN itu adalah la-
hannya harus clear and clean. Salah satunya adalah persyaratan sertifikat. Itu ditenggat minggu depan harus sudah selesai. Sebelum grounbreaking,” kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. l. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (6/7) siang kemarin di Kantor Gubernur. Untuk menjawab keraguan BPN, kata Faozal, Pemprov melalui Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D membuat surat jaminan kepada BPN. Bahwa apapun aki-
bat hukum dari penerbitan sertifikat tersebut di kemudian hari bahwa Pemprov siap bertanggung jawab. Jika nanti dalam proses kasasi Pemprov dikalahkan maka risiko akan ditanggung oleh provinsi. Misalnya jika kalah di tingkat kasasi maka Pemprov bersedia membayar lahan tersebut. Dengan adanya surat jaminan ini, lanjut Faozal maka tidak ada alasan bagi BPN untuk menunda penerbitan sertifikat lahan hibah untuk pembangunan kampus
Jumlah Pengunjung Rinjani Perlu Dibatasi Mataram (Suara NTB) – Saat ini tengah banyak wisatawan atau pengunjung yang mendaki Rinjani. Jumlahnya pun mencapai ribuan. Namun banyaknya wisatawan yang datang ini menyisakan sampah di Rinjani. Hal ini membuat pemandangan di Rinjani menjadi tidak asri. Ini pula yang menjadi salah satu keluhan banyak wisatawan atau pendaki. Banyaknya jumlah pengunjung ini semestinya dapat dibatasi, sehingga tidak banyak sampah yang tersisa di Rinjani. “Saya rasa perlu pembatasan jumlah pengunjung atau pendaki ke Rinjani. Misalnya dalam 10 hari maksimal 100 orang, selebihnya harus mengantre. Ini juga bisa memberikan nilai tambah bagi warga. Wisatawan yang tidak dapat mendaki pada hari itu bisa memanfaatkan penginapan di sekitar Rinjani,” kata Pemerhati Pariwisata I Putu Gede, M.Par kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (6/7). Ia mengatakan perlu pengelolaan yang lebih serius untuk menjadikan Rinjani sebagai destinasi unggulan. Sebab Rinjani ini sudah banyak diketahui orang. Sehingga
(Suara NTB/lin)
SUASANA - Suasana perkemahan para pendaki Gunung Rinjani di Pelawangan tidak heran, hampir setiap hari selalu ada wisatawan yang ingin mendaki. Meski demikian, ia melihat penglola belum maksimal dalam menangani persoalan sampah. Para pendaki dianggap perlu untuk diedukasi lebih lanjut soal sampah dan keselamatan mendaki. Selain itu perlu ada pembatasan jumlah barang bawaan pendaki. Terutama bagi pendaki yang membawa banyak plastik. “Harus dibatasi, dan harus ada aturan tentang larangan membawa barang tertentu yang sekiranya berpotensi menjadi sampah. Karena tidak semua pendaki ini mau membawa kembali sampahnya,” ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya pembatasan jumlah pendaki ini juga akan memberikan kesan yang nyaman bagi wisatawan. Pengunjung tidak perlu berdesakan saat sampai di puncak. Tidak perlu juga kebingungan saat ingin membangun tenda. Yang paling penting, volume sampah juga dapat teratasi. “Sampah ini memang menjadi masalah sejak lama. Saya rasa harus ada ketegasan dari pengelola. Sehingga pendaki ini tidak lagi membuang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik yang sulit terurai,” ujarnya. Ia berharap para pendaki juga memiliki kesadaran sendiri untuk membawa kembali sampahnya. (lin)
Padukan Wisata Halal dan Konvensional Mataram (Suara NTB) – Wisata religi bukan hanya berkunjung ke makam, namun juga berkunjung ke berbagai masjid yang ada di NTB, khususnya di Lombok. Saat ini semakin banyak agen perjalanan wisata yang membuat paket wisata religi untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan paket wisata halal. Meski demikian, wisata konvensional tetap menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pariwisata NTB saat ini. “Saya buatkan pakat wisata begini ya, tidak langsung kunjungi masjid dalam satu hari. Misalnya tamu saya ingin ke destinasi yang ada di Lombok Tengah, saya ajak ke masjid besar di Lombok Tengah. Ke Lombok Utara, saya ajak ke Bayan. Ke Mataram, saya ajak ke IC,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Tengah Muhammad Iqbal kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (5/7). Ia mengatakan bahwa itu dilakukan untuk semakin memperkenalkan potensi kunjungan
wisata baru kepada wisatawan. Terutama wisata religi yang bertujuan untuk mendukung wisata halal. Terlebih Iqbal juga memanfaatkan julukan seribu masjid untuk menjual paket wisata ke berbagai masjid yang ada di Lombok. “Kita ini sudah terkenal dengan daerah seribu masjid. Kenapa tidak kita manfaatkan untuk menjual itu sebagai paket pariwisata. Kita bisa menjual apa saja yang berpotensi untuk mendatangkan banyak wisatawan,” ujarnya. Sementara ini, tamunya banyak yang ingin berkunjung ke Islamic Center atau Masjid Hubbul Wathan dan Masjid Bayan Beleq yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Ia mengantar tamunya berkunjung ke Masjid Bayan Beleq sebelum tamunya diantar ke kawasan tiga gili yang masuk dalam pakat wisatanya. “Jadi itu salah satu cara saya memperkenalkan wisata religi yang dipadukan dengan wisata konvensional. Bisabisa saja kan selama
wisatawan itu merasa senang dan nyaman,” ujarnya. Ia berharap hal serupa juga dapat dilakukan oleh pelaku pariwisata lainnya. Sehingga wisata konvensional dan wisata halal dapat berjalan beriringan. Ia juga melihat konsep wisata halal tidak harus kaku dan dengan aturan yang justru membuat wisatawan merasa tidak nyaman. “Wisata halal itu kan untuk memastikan semua kebutuhan wisatawan muslim dapat terpenuhi dengan baik. Tidak harus kaku, misalnya harus pakai baju yang sesuai syariat Islam dan sebagainya. Saya rasa kita perlu mengartikan wisata halal lebih dalam lagi,” ujarnya. Belum lama ini, Pemda NTB telah mengeluarkan Perda tentang wisata halal. Aturan itu menjadi acuan setiap orang yang akan bergelut dengan wisata halal. Meski demikian, pelaku pariwisata dapat berkreasi namun tidak keluar dari konsep wisata halal yang dimaksud. (lin)
Poltekpar Lombok tersebut. “Pernyataan dari kuasa pengguna barang, Pak Sekda kita buat. Bahwa segala akibat hukum dari penerbitan sertifikat itu menjadi tangunggung jawab pemerintah daerah. Jadi, kita tidak berkeinginan pembangunan ini tersandera akibat sertifikat ini,” katanya. Seperti diketahui, Kemenpar telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 150 miliar pada tahun 2017 ini. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan fisik Kampus Poltekpar Lombok di Kecamatan Puyung, Loteng dan biaya operasional tahun 2017. Anggaran sebesar Rp 150 miliar yang telah disiapkan Kemenpar tersebut akan digunakan untuk pembangunan fisik dan biaya operasional.
Untuk pembangunan fisik Kampus Poltekpar Lombok dialokasikan Rp 130 miliar. Sedangkan untuk biaya operasional sebesar Rp 20 miliar. Masterplan dan Detailed Engineering Design (DED) pembangunan Kampus Poltekpar Lombok sudah rampung tahun 2016. Tahun 2017, tinggal dilakukan pembangunan fisik. Kampus Poltekpar ini tidak jauh dari kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus NTB yang telah lebih dulu berdiri. Mulai tahun 2016, Poltekpar Lombok telah menerima mahasiswa sebanyak 120 orang. Poltekpar Lombok menempati kampus sementara di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) NTB. (nas)
Luas Kawasan Mandalika Bertambah 175 Hektar Praya (Suara NTB) Luas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sesuai PP Nomor 52 tahun 2014, tercatat hanya sekitar 1.035 hektar. Namun luas kawasan ini dipastikan bakal bertambah, menyusul keluarnya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tambahan baru di kawasan tersebut seluas 175 hektar lebih. Demikian disampaikan Deputi Projcet Director Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Indah Juanita di Kantor Bupati Loteng, Rabu (5/7). Dikatakanya, penambahan luas lahan KEK Mandalika tersebut di satu sisi jadi angin positif bagi pihak ITDC. Di mana luas kawasan yang dikelola lebih luas lagi. Namun di sisi lain, itu juga akan menambah beban operasional pengelolaan kawasan yang mesti ditanggung pihak ITDC. Tapi semua beban tersebut akan bisa tertutupi, karena semakin luas kawasan maka lahan yang bisa dikelola dan dikembangkan juga akan semakin luas. “Dengan penambahan luas lahan ini, akan semakin banyak yang bisa kita kembangkan di dalam KEK Mandalika,” imbuhnya. Terlebih minat calon inves-
tor untuk berinvestasi di KEK Mandalika cukup tinggi. Terbukti, dari semua lot lahan yang ada hampir seluruhnya sudah habis dipesan oleh calon investor. Bahkan untuk lot kawasan yang ada di pinggir pantai semua sudah habis dibooking oleh calon investor. Dan, sejauh ini sudah ada beberapa investor yang mulai membangun. Hanya saja, lanjut Indah, di dalam lahan 175 hektar masih ada beberapa lahan yang harus diselesaikan, mengingat, masih ada beberapa lahan yang masih berstatus inklaf, karena belum dibebaskan secara penuh. ‘’Tapi berada di dalam kawasan. Sehingga mau tidak mau harus diselesaikan,’’ ujarnya. Jika tidak, tentu akan menyulitkan proses pengembangan kawasan, karena masih ada lahan milik warga yang belum dibebaskan. Jadi bagi warga pemilik lahan yang mau pola tukar guling, ITDC siap mencarikan lahan pengganti di luar kawasan Mandalika. Tapi kalau ada yang mau dibayar, akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang ada. “Untuk penyelesaian lahanlahan tersebut, kita targetkan selesai secepatnya dalam tahun ini juga,” janjinya. (kir)
Mantan TKW NTB Ditangkap Bawa Senjata di Bandara Soekarno - Hatta Dari Hal. 1 Sahariyati (45) ditangkap membawa senjata api, lengkap dengan peluru dan magasinnya, saat akan mudik dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang. Wanita asal Sumbawa Besar, NTB itu terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian. Ia harus menjalani pemeriksaan oleh Kepolisian Resort Bandar Udara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Sahariyati merupakan calon penumpang pesawat Garuda GA-432 tujuan JakartaMataram dan ditangkap di Terminal 3 Bandara Soetta. Dia tiba dari luar negeri pada 22 Juni 2017, pukul 14.00 WIB, dengan menggunakan pesawat SV-818 via Terminal 2 E BSH. Berdasarkan keter-
angan petugas, Sahariyati mengaku akan berangkat ke Mataram pada Sabtu 24 Juni 2017, dengan Pesawat GA432, yang direncanakan take off pukul 18.10 WIB. Mucharom mengatakan, TKI memang sangat rawan dititipi barang-barang yang tidak jelas ketika berada di bandara. Namun, ia menjelaskan setiap pemberangkatan calon TKI ke luar negeri selalu dilakukan pembekalan. Ia mengatakan, kasus seperti ini sangat rawan menimpa calon TKI yang berangkat secara tidak legal. ‘’Hati-hati jika ada yang menitipkan barang-barang yang tidak jelas. Yang kita khawatirkan sebagai narkoba, senjata dan sebagainya. Pembekalan seperti itu sudah kita berikan sebelum pemberangkatan ke negara tujuan,’’ tandasnya. (nas)
TGB Sebut Empat Nama Balon Kepala Daerah dari NW Dari Hal. 1 Untuk Pilkada Lombok Barat (Lobar), NW memutuskan mengutus mantan Ketua KPU Lobar, TGH. Hasanain Juaini, Lc, M. Hum. Kemudian untuk Pilkada Lombok Timur (Lotim), NW mengutus mantan Wakil Bupati Lotim, M. Syamsul Lutfhi, M. Si. Diutusnya Lutfhi sebagai balon orang nomor satu di Lotim, menurut TGB, karena Lutfhi memiliki elektabilitas paling tinggi berdasarkan hasil survei. ‘’Kita memutuskan, karena mempertimbangkan potensi, kapasitas, rekam jejak dan apa yang sudah diakukan oleh kader kita. Maka diputuskan untuk mengajukan Bapak Syamsul Lutfhi. Beliau sebelumnya Wabup (Lotim). Dan survei, elektabilitasnya yang tertinggi,’’ jelas TGB yang langsung disambut gumuruh tepuk tangan dari ratusan kader NW yang hadir
dalam halal bihalal Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan (PWNW) NTB, Kamis (6/7) siang kemarin di Narmada, Lobar. Kemudian untuk Pilkada di Kota Bima, NW juga mengutus kadernya yakni H. Muh. Rum. Dikatakan TGB, Muh. Rum, akan diperjuangkan semaksimal mungkin untuk bisa ikut berkompetisi dalam kontestasi pemilihan Walikota Bima. Sementara pengumuman yang paling ditunggu-tunggu, yakni untuk Pilkada NTB disampaikan paling akhir. Dikatakan TGB, setelah melalui proses panjang, NW telah memutuskan untuk mengutus Ir. Hj.Siti Rohmi Djalilah. Namun demikian, Rohmi tidak jelas disebutkan apakah akan menjadi balon Gubernur atau balon Wakil Gubernur NTB. ‘’Kita putuskan untuk mengajukan Rohmi. Tapi apakah untuk nomor satu atau dua, itu tergatung dari perjuangan ba-
pak-bapak yang akan bekerja dalam dua bulan ke depan. Di situ akan kita lihat, apakah dalam dua bulan itu elektabilitas Ibu Rohmi meningkat atau tidak,’’ ujar TGB. Mengapa NW belum mengambil keputusan yang pasti terkait posisi yang akan dibidik di Pilgub NTB? Bukan berarti NW dalam hal ini gamang. Menurut TGB, NW tidak pernah gamang. Hanya saja untuk Pilkada NTB, dinamikanya berbeda degan kabupaten/kota. Masih banyak hal yang harus dipertimbangkan, ‘’jelasnya. Untuk NTB ini masih banyak pertimbangan. ‘’Dan kalau dikatakan NW itu gamang, kita tidak gamang. Karena hanya Montong saja yang punya Gamang, (Montong Gamang—nama Desa di Lombok Tengah). Jadi tidak ada kegamangan. Semua ada prosesnya, ada penyerapan aspirasi dan suara-suara,’’ jelas TGB.
Oleh karena itu, untuk Pilkada NTB, TGB memberikan penekanannya supaya seluruh kader NW sampai lapisan paling bawah, untuk dua bulan ke depan agar bekerja lebih keras lagi untuk mensosialisasikan Hj.Siti Rohmi Djalilah pada masyarakat, dalam meningkatkan elektabilitasnya. ‘’Penekanan ini, demi perjuangan kita semua. Karena kalau hasil sosialisasinya bagus, yang tercermin dari elektabilitas dan penerimaan masyarakat NTB baik. Jadi khusus untuk (balon) gubernur itu, tergantung dari bapak/ibu. Kalau kita berhasil, kita bergerak dan kita sukseskan. Semoga dapat dipahami dan dilaksanakan,’’ kata TGB. Namun demikian, pengumunan yang disampaikan dalam rapat konsolidasi NW, di gedung Pertemuan, Narmada, Lombok Barat itu, tidak terlalu memberikan kejutan. Kare-
na selain nama-nama yang diumumkan sudah diprediksi sejak awal. Untuk pilkada NTB, NW juga tidak memberikan sikap tegas dan kepastian posisi yang akan dibidik. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah NW NTB, TGH. Mahali Fikri, dalam sambutannya, menyerukan pada seluruh kader NW, agar bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan cita-cita organisasi dalam menempatkan kader terbaiknya sebagai kepala daerah di Pilkada 2018. ‘’Jadi ini sudah final. Tidak lagi ada diskusi. Tidak bisa diganggu gugat untuk mendorong Rohmi di Pilgub NTB, Hasanain Lobar dan Lutfhi Lotim 1. Kita tetap kompak satu arah, satu tujuan tanpa diskusi. Jangan lihat kelemahan, kejelekan kader lain. Kita total dalam konsep ‘’samikna waathaqna’’ untuk kebesaran NW tentu di bawah TGB, ‘’ujarnya. (ndi)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 7 Juli 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pemerintah Pastikan Pembangunan Pelabuhan Nusantara Jadi Prioritas
Pembebasan Lahan Warga Tuntas Tahun 2017 Dompu (Suara NTB)Pembangunan pelabuhan Nusantara di Kilo dan perpanjangan runway Lombok Internasional Airport (LIA) menjadi prioritas pembangunan sektor perhubungan tahun 2018 – 2019 di NTB. Untuk mendukung program ini, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu memastikan proses pembebasan lahan warga untuk area pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo rampung 2017. Warga pun diminta bersabar, karena tahapan proses pembebasan lahan kembali diulang sesuai peraturan perundang – undangan. Hal itu terungkap pada acara sosialisasi dan konsultasi publik pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan laut Nusantara Kilo di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Dompu di aula pendopo Bupati, Kamis (6/7). Acara sosialisasi ini dihadiri juga oleh Kajari Dompu, Hasan Kurnia, SH, Sekda Dompu selaku ketua tim pembebasan lahan pelabuhan Kilo, H. Agus Bukhari, SH, M.Si, Kasat Intelkam Pol-
res Dompu, Iptu Abdul Haris mewakili Kapolres dan anggota musyawarah pimpinan Kecamatan (Muspika). Sebagai pembicara dalam acara sosialisasi ini, hadir Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, M.Si, Halid Aslamuddin, MM (Kepala BPN Kabupaten Dompu), Ir Syarifuddin, MM (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu), dan Indra Gunawan, ST, MT (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR). Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si dalam sambutannya mengatakan, rencana pembangunan pelabuhan Nusantara di Desa Mbuju Kilo ini pemerintah membagi kewajiban untuk pembangunan pelabuhannya akan dianggarkan di Kementerian Perhubungan dan pembebasan lahan menjadi kewajiban pemerintah daerah (Pemda) Dompu. “Pembangunan pelabuhan bukan hanya untuk tempat sandar kapalnya, tapi juga ada terminal untuk bongkar muat dan kebutuhan lainnya,” katanya. Ketika ada pelabuhan, lanjut H. Agus Bukhari, tentu akan ada dampak positif lain yang dirasa-
Sekda Dompu, H. Agus Bukhari dalam sosialisai konsultasi publik
Tandatangan persetujuan pembebasan lahan
kan masyarakat. Di antara penciptaan lapangan kerja, pengembangan kota dan aksesibilitas wilayah. “Setelah pembangunan pelabuhan, pembangunan jalan dari (kota) Dompu ke Mbuju melalui Taropo,” katanya. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, M.Si memastikan, proses pembebasan lahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo ini akan tuntas tahun 2017 ini. Sosialisasi dan konsultasi publik ini dilakukan menjadi bagian dari tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk fasilitas umum dan Perpres No 17 tahun 2012 yang harus berurutan tahapannya. Setelah sosialisasi dan dinyatakan setuju oleh warga serta pemilik lahan, baru diikuti dengan penetapan lokasi oleh Bupati yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur NTB. Pemda kemudian mengajukan ke Kanwil BPN NTB untuk diproses pembebasan. Namun BPN NTB akan
melakukan verifikasi ulang bukti kepemilikan dan melakukan pengukuran bidang tanah. Hasilnya diajukan ke tim Apraisal untuk dinilai tanahnya dan menjadi acuan untuk proses tawar menawar lahan. “Kami berkomitmen sebagai leading sector untuk menyelesaikan pembebesan lahan di tahun (2017) ini. Karena masa konstruksi dan lain sebagainya akan dilaksanakan tahun 2018,” kata Yuhasmin. Yuhasmin juga menegaskan, ada dua program prioritas Kementerian Perhubungan RI dan menjadi prioritas program Presiden Joko Widodo di NTB yaitu pembangunan pelabuhan Nusantara di Kilo dan perpanjangan runway bandara Internasional Lombok. “Namanya program prioritas, kewajiban kita sebagai pemerintah daerah mengamankan,” tegasnya. Terlebih keberadaan pelabuhan Nusantara di Kilo ini akan mendukung program pemerintah bagi kepentingan pengapalan gula Tambora (PT SMS), pengapalan konsentrat (PT STM), pengiriman jagung dan komoditi pertanian lainnya. Kepala kantor BPN Kabupat-
Sosialisai konsultasi publik di Pendopo Bupati Dompu
Ilyas, salah seorang warga Mbuju melontarkan beberapa pertanyaan
en Dompu, Halid Aslamuddin, MM menegaskan, tahapan proses pembebasan lahan di atas 5 ha untuk fasilitas umum oleh pemerintah tidak bisa dilompat – lompat, tapi harus secara berurutan. Saat tim BPN NTB melakukan pengukuran, pemilik tanah harus memastikan batas – batasnya. “Hasil inventarisir dan pengukuran akan diumumkan di kantor Desa selama 14 hari. Kalau ada yang belum berkenan, bisa diajukan perubahan sesuai kenyataan yang ada,” ungkapnya. Kepala Dinas Perhubungan, Ir Syarifuddin, M.Si menegaskan, semua persyaratan untuk dimulainya tahapan pembangunan pelabuhan di Mbuju Kilo sudah tidak ada masalah. Data hasil studi tahun 2010 – 2011 lalu untuk pembangunan pelabuhan saat itu, masih relevan hingga saat ini. Bahkan zonasi pesisir pantai yang sebelumnya masuk wilayah konservasi dan tidak bisa dilewati oleh kapal besar, juga sudah tidak ada. “Sebenarnya kita sudah masuk studi kelayakan, baru master plan, kajian lingkungan, SID (menyusun RAB pelabuhan), baru pembangunan. Dari data
tahun 2011 setelah dilakukan peninjauan kembali, 4 item (tahapan) itu akan diramu bersama dalam tahun 2018. Tidak banyak perubahan, sehingga mudah – mudahan tidak ada kebijakan lain sehingga 2018 sudah bisa melakukan pembangunan walaupun rencananya tahun 2019. Itu yang dikejar konsultan,” ungkap Ir Syarifuddin. Pelabuhan ini masih statusnya pelabuhan lokal. Karena ada tiga tipe pelabuhan yaitu pelabuhan pengumpul (pemerintah pusat), pengumpan regional (provinsi), pengumpan lokal (Kabupaten/kota) seperti pelabuhan Calabi, Kempo dan Nusantara Kilo. “Insya Allah setelah proses pembangunan akan ditingkatkan menjadi pengumpan regional. Ini yang akan kita terus kejar, benahi terkait dengan kondisi pelabuhan,” jelasnya. Selain itu, Syarifuddin juga mengungkapkan, hasil koordinasinya dengan Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi bahwa akses jalan lintas utara Tambora untuk daya dukung jalan. Yaitu dari Sila – Sampungu sampai Tambora Bima. Jalur
Kadis Perhubungan perlihatkan gambar peta lokasi pelabuhan
Tandatangan persetujuan pembangunan pelabuhan
lingkar utara ini akan tuntas sampai tahun 2020. Pada 2017 – 2018 lebih kurang 15 jembatan akan dituntaskan dan ruas – ruas sekitar Kiwu Kecamatan Kilo Dompu akan diperbaiki. “Artinya, konektivitas dengan keberadaan pelabuhan di Kilo ini sangat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada kesulitan lagi nanti kalau masyarakat mau berusaha apa saja, mau mengambil barang di mana saja, semuanya koneks,” katanya. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Dompu melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Indra Gunawan, ST, MT mengatakan, rencana pembangunan pelabuhan Kilo ini akan menjadi magnet perhatian termasuk dari jajaran Ke-PU-an untuk mendukung infrastruktur pendukungnya. Yang menjadi tugas PU diantara terkait jalan, air bersih, sanitasi drainase di sekitarnya. “Ini (pembangunan pelabuhan Nusantara) sudah sesuai konsep kami (di PU). Nantinya akan ada jalan baru. Karena tidak mungkin jalan bertonase besar akan melewati jalan yang ada saat ini,” terangnya. Untuk jalur baru yang mengakses ke pelabuhan Nusantara Kilo, lanjut Indra Gunawan yaitu, terminal Ginte Kandai Dua tembus Desa Tanju Kecamatan Manggelewa menuju Taropo Kecamatan Kilo. Dari Taropo ke pelabuhan Nusantara. “PU Kabupaten tidak akan kerja sendiri. Tapi ada keterlibatan Pemprov dan Pusat, karena kelas jalannya akan dilintasi kendaraan bertonase besar,” katanya. (ula/*)
Doa penutup kegiatan sosialisasi
Pengamanan Kawasan Torok Aik Beleq Diperketat
(Suara NTB/kir)
TOROK AIK BELEQ - Pemandangan eksostis di atas kawasan wisata Torok Aik Beleq Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya, Kamis (6/7). Praya (Suara NTB)Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) mulai memperketat pengawasan dan pengamanan di kawasan wisata Torok Aik Beleq, Desa Montong Ajam, Kecamatan Praa Barat Daya. Menyusul, mulai banyaknya wisatawan terutama wisatawan asing yang berkunjung ke kawasan tersebut. Hal itu diungkapkan Kapolsek Praya Barat Daya, Iptu Putu Wirawan, kepada Suara NTB, Kamis (6/7). Pengamanan yang dilakukan, bukan hanya terfokus di
kawasan itu saja. Tetapi juga di jalur-jalur masuk menuju kawasan yang memiliki pemandangan yang eksotis tersebut. “Setiap hari personel kita terjunkan ke kawasan tersebut. Baik itu berupa pengamanan langsung. Maupun patroli kewilayahan,” terangnya. Menurutnya, kawasan tersebut mau tidak mau harus mendapat perhatian khusus. Mengingat, angka kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut sudah mulai meningkat. Walaupun belum begitu ramai, jika dibadingkan dengan kawasan wisata lainnya di Loteng. Tapi bagaimana pun juga tetap harus diamankan. Terlebih kondisi wilayah yang tergolong sepi. Sehingga dikhawatirkan, rawan terjadi aksi kriminalitas. Kendati sampai sejauh ini, kawasan tersebut masih cukup aman. Terbuktinya, hingga saat ini belum ada laporan aksi kejahatan di kawasan tersebut maupun di jalurjalur yang menuju kawasan wisata yang berada di ujung barat Loteng tersebut. Guna mengoptimalkan pengamanan, pihaknya juga sudah membangun komunikasi dengan pihak desa, tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda setempat. Untuk bersama-sama menjaga
keamanan. Dan, masyarakat tampaknya merespon. Dengan ikut mengawal jik ada wisatawan asing yang berkunjung. “Polisi jelas tidak akan bisa sendiri memikul tanggung jawab mengamankan wilayah. Maka keterlibatan elemen masyarakat sangat diharapkan. Dan, komit-
men untuk menjaga keamanan terus kita perkuat dengan masyarakat,” imbuhnya. Karena bagaimana pun juga, kalau wilayah aman maka banyak wisatawan yang mau datang. Jika sudah demikian, lambat laun masyarakat juga akan bisa menikmati manfaatnya. (kir)