Edisi Kamis 07 Juni 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 7 JUNI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

Enam Dugaan Korupsi Masuk Jadwal Audit BPKP

Mataram (Suara NTB) Sedikitnya enam kasus dugaan tindak pidana korupsi masuk dalam agenda audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tahapan masih dalam koordinasi, sebelum diterbitkan surat tugas untuk tim audit turun lapangan.

Data enam kasus itu berdasarkan permintaan yang diajukan ke Bidang Investigasi BPKP. Masing masing dari Kejari Bima, Polres Bima Kota, Polres Bima Kabupaten, Polres Dompu, Polres Sumbawa dan Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). “Permintaan audit kebanyakan dari Kepolisian. Satu dari Kejari Bima,” jelas Kepala BPKP NTB, Dr. Ayi Riyanto, AK.,MM kepada Suara NTB, Rabu (6/6) .

Tak disebutkan apa saja kasus yang sedang diminta audit itu. Karena masih tahap koordinasi. Penyidik dari Pidsus Kejari Bima dan ke lima Polres itu mendatangi pihaknya untuk koordinasi terkait rencana audit kasus tersebut. ‘’Jadi ini masih dalam tahap ekspose awal.

Kami masih harus koordinasi lagi untuk rencana audit,’’ katanya.

Dipastikan ada tahapan penelitian berkas yang harus dilakukan pihaknya. Berkas diajukan dari pe-

(Suara NTB/dok)

Ayi Riyanto nyidik masing masing penegak hukum tersebut. ‘’Dari berkas itu akan kita lihat, kita lakukan kajian untuk menentukan auditnya nanti,’’

jelasnya.

Seperti diketahui, ada dua proses audit yang akan dilakukan, tergantung dari kelengkapan bahan dari penyidik. Audit Investigasi (AI) dan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Sejauh ini pengajuan audit belum ada satu pun dari Kejari maupun Polres di Pulau Lombok. Termasuk kasus dugaan pungli di Dinas Pendidikan Kota Mataram yang disidik Kejari Mataram, sejauh ini belum diterima permintaan audit.

Sementara dari Kejati NTB dan Polda NTB masing masing satu kasus. Paling terang kasus dari Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, terkait dugaan korupsi Dana Desa (DD) Desa Sukamulia Kecamatan Labangka, Sumbawa Besar. ‘’Untuk kasus Desa Mekar Sari juga sudah diekpose. Tapi belum diterbitkan surat tugas audit, masih koordinasi lagi,’’ jelasnya. (ars)

ACT NTB Bersama Bank Muamalat Membagikan Paket Pangan Ramadhan Mataram (Suara NTB) Banyak cara untuk menyambut datangnya waktu buka puasa di bulan suci Ramadhan. Salah satunya ACT NTB bersama Bank Muamalat melakukan kegiatan membagikan ratusan paket Pangan Ramadhan menjelang buka puasa di masjid Nurul Bahri, Pantai Ampenan, pada Rabu (6/6). Penentuan lokasi dilakukan setelah melakukan pendataan daerah yang memang masyarakatnya memerlukan bantuan.

Ditemui di sela-sela kegiatan Head of Program ACT NTB, M. Romi Saefudin menjelaskan, kegiatan ini dilakukan selain untuk menunggu waktu berbuka puasa, hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan, khususnya umat muslim yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.

Di bulan Ramadhan ini, Aksi Cepat Tanggap (ACT) memiliki tagline Beri Ramadhan Terbaik. ACT NTB khususnya dengan semangat memberikan dan menghadirkan kebaikan Ramadhan kepada masyarakat NTB, terkhusus untuk masyarakat yang membutuhkan. ‘’Kami bekerja sama dengan Bank Muamalat menyalurkan 130-an paket Ramadhan kepada para dhuafa dan anak yatim di sekitar pantai Ampenan, yang juga dibantu oleh kepala lingkungan, ketua masjid Nurul Bahri dan tokoh pemuda. Ini juga sebagai starting point program melayarkan kapal Ramadhan di tepian negeri,” paparnya.

Sebelum pendistribusian paket pangan Ramadhan,

ada sambutan dari pihak ACT, Bank Muamalat, dan tokoh pemuda. Kemudian akan ada dzikir dan doa bersama. “Sebelum acara pembagian paket pangan ini kita melaksanakan doa bersama, setelah itu membagian paket pangan Ramadhan yang telah disiapkan dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama di masjid Nurul Bahri,’’ katanya.

Branch Manajer Bank Muamalat cabang Mataram, Nasrulloh mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan dari Bank Muamalat yang diberi nama program berbagi cahaya Ramadhan. Selain bulan Ramadhan, juga ada bulan-bulan lainnya. ‘’Pada kesempatan hari ini kami bekerja sama dengan ACT Cabang NTB untuk pendistribusian paket pangan Ramadhan ini. Kegiatan ini serentak dilakukan oleh Bank Muamalat seluruh Indonesia dan Kuala Lumpur yang dilakukan di hari yang berbeda sepanjang bulan Ramadhan,” ungkpanya.

Nasrulloh menyampaikan harapannya dengan kegiatan ini semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar, pada umumnya untuk masyarakat NTB. Di bulan suci Ramadhan ini kita dapat memberikan Ramadhan terbaik seperti tagline ACT tahun ini yang memang bekerjasama dengan Bank Muamalat. “Terbaik dalam arti terbaik memberikan sedekah tidak hanya untuk masyarakat di daerah-daerah yang membutuhkan, tetapi juga masyarakat di sekitar lingkungan kita sendiri,” harapnya. (r)

(Suara NTB/ist)

PAKET RAMADHAN – Pemberian paket Ramadhan kepada kaum dhuafa di penduduk pesisir pantai Ampenan oleh ACT NTB dan Bank Muamalat, Rabu (6/6).

Cegah Tunggakan PKB, Gubernur Instruksikan Gaji PNS Dipotong Mataram (Suara NTB) Untuk mencegah tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemprov NTB. Bagi PNS yang memiliki kendaraan bermotor, pembayaran PKB langsung dipotong dari gaji mereka yang berada di rekening PT. Bank NTB. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB, Muhammad Husni di Kantor Gubernur, Rabu (6/6) siang. Husni menjelaskan, instruksi gubernur tersebut sudah keluar dan akan mulai diterapkan 20 Juni mendatang. “Sudah keluar instruksi gubernur yang sekarang sedang kita sosialisasikan kepada semua PNS. Gaji langsung dipotong sejumlah pajak kendaraan atas nama PNS bersangkutan,’’ kata Husni.

Dengan sistem seperti ini maka

tidak ada lagi PNS yang memiliki kendaran bermotor menunggak pembayaran PKB. Husni mengatakan, pihaknya sekarang menyosialisasikan Instruksi Gubernur tersebut ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh PNS Provinsi yang memiliki kendaraan membayar PKB tepat waktu. Gaji PNS yang dipotong itu disesuaikan jumlah kepemilikan kendaraan dan PKB. “Kita (PNS) semua ini gaji dipotong berapa jumlah kendaraannya.

Untuk menjamin seluruh PNS lingkup provinsi tak menunggak membayar pajak kendaraan bermotor,” imbuhnya.

Ia mengatakan, kebijakan ini akan mulai diterapkan 20 Juni mendatang.

Bagi PNS yang yang memiliki kendaraan PKB-nya jatuh tempo pada Agustus. Maka pada Juli mendatang

gajinya otomatis akan dipotong. “Jadi bukan wacana. Sudah kita mulai tanggal 20 Juni 2018,” ucap Husni.

Sementara itu mengenai banyaknya kendaraan dinas (Randis) yang menunggak pajak. Husni mengatakan PKB Randis semuanya ditanggung dalam APBD. Bagi OPD yang banyak menunggak pembayaran PKB Randis, maka sekretaris dinas atau sekretaris badan akan langsung dipanggil.

Pasalnya, kata Husni, anggaran untuk pembayaran PKB Randis sudah dialokasikan dalam APBD. Husni menyebut, dua tahun terakhir terjadi lonjakan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) dari PKB. Pada 2013 ke bawah, PKB yang mampu ditarik sekitar 30 miliar setahun. Mulai 2017 sudah menembus nagka Rp 60 miliar. Menurutnya, naiknya PAD dari PKB ini berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah. (nas)

16 HALAMAN NOMOR 68 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kamis, 7 Juni 2018

SUARA NTB

Halaman 2

Sekolah Harus Siap Hadapi Era Teknologi Mataram (Suara NTB) Saat ini penggunaan teknologi mulai masuk ke semua lini kehidupan, termasuk pendidikan. Oleh karena itu sekolah terus berupaya menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini penting untuk menghadapi era teknologi.

Hal itu disampaikan Kepala MAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Syukri Asrah, MMPd. Ia mengatakan pihaknya terus melakukan pengembangan dalam penggunaan teknologi. Salah satu yang dikedepankan adalah ulangan harian menggunakan komputer layaknya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). “Kami sudah tiga tahun melaksanakan UNBK. Ke depan ulangan harian menggunakan komputer,” ujarnya.

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di MAN 1 Mataram juga menggunakan sistem online. Pihaknya juga membekali para pendidik dalam penguasaan teknologi.

“Karena tuntutan sekarang ini, ma-

drasah dituntut untuk memiliki talenta, jadi sarana-dan prasarana yang harus terus ditingkatkan. Jadi kegiatan belajar mengajar menggunakan teknologi,” katanya.

Ia menekankan, sesuai dengan perkembangan, pendidikan dituntut untuk menggunakan teknologi. Di MAN 1 Mataram upaya penggunaan teknologi terus dilakukan.

Salah satu yang dilakukan dengan penggunaan Liquid Cristal Display (LCD). Syukri menyebutkan, di setiap ruangan madrasah diwajibkan memiliki LCD. Tak hanya itu, penggunaan jaringan internet untuk mendukung pendidikan juga diterapkan.

Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan teknologi itu, para

guru dibekali penguasaan teknologi.

Dengan cara memberikan lokakarya, diklat, dan sejumlah pelatihan kepada para guru. “Bapak/ibu guru dituntut untuk menggunakan teknologi itu. Sebagai upaya mendukung kegiatan belajar mengajar berbasis teknologi,” jelas Syukri.

Upaya itu dilakukan pihak madrasah sebagai bentuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “Memenuhi harapan masyarakat sekarang ini. Di samping memenuhi kebutuhan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita di lembaga pendidikan ingin memberikan pendidikan yang terbaik. Dan memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan,” pungkas Syukri. (ron)

Lakukan Pengabdian Masyarakat

Mahasiswa Unram Bentuk ’’Alquran Learning Center’’ Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat, mahasiswa Universitas Mataram (Unram) melalui Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian kepada Masyarakat 2018, telah membentuk Alquran Learning Center (Alice).

Kegiatan yang mendapat pendanaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti ini merupakan kompetisi tingkat nasional yang lolos seleksi dan direncanakan terlaksana 3 bulan pada bulan Mei hingga Juli 2018.

Ketua Pelaksana Program Haya Fauziah, menerangkan Alice, merupakan program pengabdian yang digagas oleh mahasiswa Unram di Dusun Selampang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Pelaksanaan program ini menempati Masjid Nurul Falah yang sedang dalam proses pembangunan.

Konsep pendidikannya serupa dengan tempat pembelajaran Alquran pada umumnya, namun tidak hanya berfokus pada baca tulis Alquran saja atau menyasar sisi kognitif pembelajaran, juga mengasah psikomotorik dan afeksi siswa dengan memberikan pendidikan sikap secara praktis melalui metode belajar dan bermain. ‘’Alice mengedepankan keterpaduan pendidikan, integrasi muatan inti dan lokal dalam sistem pendidikan integral,’’ terangnya pada Suara NTB, Selasa (5/6).

Muatan inti berupa pembelajaran baca tulis Alquran, selain itu pengetahuan umum keislaman juga diajarkan seperti hadist, kisah teladan nabi dan sahabat.

Sedang, pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dikembangkan melalui muatan lokal. Alice membekali santri ketrampilan khusus berbahasa asing agar lebih percaya diri menghadapi interaksi global.

Selain itu Alice memberikan perhatian khusus pada pendidikan lingkungan hidup melalui pendekatan Alquran dan hadis serta teladan rasul. Sebagaimana agenda

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Mahasiswa Unram beserta santri binaannya di Dusun Selampang Desa Lembar Lombok Barat. pada pertemuan pada Selasa (5/6), Alice mengangkat tema “Islam cinta kebersihan”.

Santri diajak untuk menghafal hadis tentang kebersihan, memahamkan mereka bahwa berperilaku cinta bersih itu ada landasannya dalam ajaran Islam lalu melakukan modifikasi perilaku pada santri melalui permainan yang mengasah kepekaan mereka untuk menjaga kebersihan seperti, mengumpulkan sampah, memilah sampah dan mengolah sampah.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pembelajaran yang telah direncanakan pada silabus.

Bentuk kegiatannya berupa Pelatihan lingkungan hidup untuk santri TPQ,” ungkapnya.

Pendidikan lingkungan hidup merupakan salah satu muatan pembelajaran dalam rangkaian rencana pembelajaran terpadu pada sebuah lembaga pendidikan Islam non formal berbasis pembelajaran quran yang diberi nama Alice.

Lebih jauh mahasiswa sebagai penyelenggara Alice perlu memikirkan agar program ini terus dapat berjalan meski pelaksanaan PKM telah berakhir di Bulan Juli 2018.

Mempersiapkan sustainability program ini, Alice mempersiapkan koordinator serta pengajar lokal dari Dusun Selampang yang akan melanjutkan program bila tim Unram telah menyelesaikan program.

Tim Unram menggandeng Bank Sampah Tunas Muda yang dekat lokasi kegiatan, berasal dari Lembar Selatan. Bank Sampah Tunas Muda telah berkomitmen untuk siap memberikan pendampingan penyelenggaraan bank sampah pada wali santri. Koordinator penyelenggaraan bank sampah dipercayakan pada istri Kadus Selampang Suryani.

“Menurut saya, program ini sangat bagus dan tepat sekali dilaksanakan di Dusun Selampang ini karena anak-anak di Dusun Selampang kalau sore-sore itu mereka menghabiskan waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Tapi dengan adanya Alice ini kan mereka jadi punya kegiatan yang lebih bermanfaat, ujarnya.

Terlebih lagi Alice menggunakan sampah untuk pemberdayaan dan kelangsungan program ini selain mendapatkan uang juga lingkungan sekitar dusun jadi bersih, jadi enak dipandang. (dys)

Kepala Sekolah Berperan Tingkatkan Nilai UNBK Mataram (Suara NTB) – Turunnya nilai rata-rata Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sorotan banyak pihak. Semua pihak memiliki peran untuk meningkatkan nilai UNBK ke depan.

Termasuk kepala sekolah yang memiliki peran sebagai seorang pemimpin dan manajer di sekolah.

Hal itu disampaikan pemerhati pendidikan, Drs. H. Syamsudin Anwar, kepada Suara NTB, kemarin. Menurutnya, salah satu yang berperan untuk peningkatan nilai UNBK ataupun peningkatan kualitas pendidikan di sekolah yaitu kepala sekolah. “Kepala sekolah merupakan seorang manajer, pemimpin. Sebagai pemimpin dia harus tahu apa prioritasnya,” ujarnya.

Sebagai seorang manajer di sekolah, kepala sekolah dituntut memiliki insting dan nalar yang baik. Hal itu penting agar kepala sekolah bisa meningkatkan tingkat keberhasilan dari waktu ke waktu. “Tentunya ada persiapan yang cukup signifikan dilakukan untuk mencapi target itu,” ujar Syamsudin.

Mantan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB ini menekankan, jika berkaitan dengan peningkatan nilai UNBK, kepala sekolah harus berinisiatif menyiapkan soal, jangan malah mengeluhkan soal yang sulit.

Oleh karena itulah, saat pengangkatan kepala sekolah, kemampuan kepala sekolah harus menjadi pertimbangan utama. Syamsudin menegaskan, saat penunjukan kepala sekolah harus dilakuan secara objektif. Menurutnya, masa kerja dan kemampuan harus menjadi pertimbangan.

“Walupun junior, tidak masalah. Ditempatkan di sekolah yang gurunya seangkatan,” katanya.

Syamsudin juga menyoroti neraca pendidikan daerah NTB yang menunjukkan perlunya perbaikan. Salah satu poin yang disorotinya merujuk pada NPD NTB tahun 2016 yaitu rata-rata nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) sebesar 52,38 masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 56,69.

“Bagaimana kita mau mengejar mutu pendidikan kalau memang standar hasil uji kompetensi guru di bawah itu.

Kita dari dulu mengingatkan bahwa harus ada updating, Penataran secara reguler berkesinambungan,” sarannya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah seharusnya memperhatikan hal itu. “Sudah tahu neraca pendidikan daerah kita rendah, jadi harus ada upaya yang riil terpogram berkesinambungan dan reguler. Ini yang menyebabkan mutu pendidikan kita tidak bergerak, mestinya semakin tinggi,” katanya. (ron)

SMKN 3 Mataram Siapkan Rombel untuk Satu Kompetensi Keahlian Mataram (Suara NTB) SMKN 3 Mataram akan berbenah menghadapi tahun ajaran 2018/2019 mendatang. Salah satu aturan baru yang akan diterapkan yaitu satu kompetensi keahlian hanya membuka satu Rombongan Belajar (Rombel). Pembenahan sarana juga akan tetap dilakukan menyambut siswa baru.

Kepala SMKN 3 Mataram, Moh. Tauhid, S.Pd., mengatakan, tahun ajaran sebelumnya pihaknya membuka 13 program keahlian. Setiap program keahlian itu bisa membuka lebih dari satu Rombel. Namun di tahun ini akan dibatasi satu Rombel untuk setiap kompetensi keahlian. Pada tahun ajaran baru nanti, SMKN 3 Mataram akan menyiapkan 14 kompetensi keahlian.

“Masing-masing membuka satu Rombel,” ungkapnya.

Menurutnya hal itu merupakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuannya sendiri agar kompetensi keahlian bisa merata. Serta agar tidak membuat kompetensi keahlian tertentu menjadi jenuh.

Sementara itu, untuk menyambut siswa baru, pihaknya mulai menyiapkan sarana dan perbaikan ruang kelas. Ia berharap ruang kelas mencukupi untuk menerima siswa baru. “Kita benahi dulu kelas, kita penataan,” ujar mantan Kepala SMKN 6 Mataram ini.

Selain itu, SMKN 3 Mataram berupaya untuk terus meningkatkan kedisiplinan. Dengan peningkatan kedisiplinan itu diharapkan prestasi sekolah dapat meningkat, dan bisa mengantarkan siswa diterima di dunia kerja.

“Aturan yang sudah ada itu kita ekekusi. Harus dijalani, itu saja, tidak

hanya slogan tapi harus kita ekskekusi aturan-aturan itu,” ujarnya.

Menurutnya, sekolah yang maju itu harus mampu menjadi kedisiplinan dan kebersihan. Kedua hal itu dianggapnya sebagai kunci sekolah meraih prestasi. Dengan disiplin itu, prestasi, peningkatan mutu pendidikan, dan berbagai hal lainnya akan ikut meningkat. “Nanti yang lain akan dengan sendirinya mengikuti,” ujarnya.

Ia mengharapkan, ketika kedisiplinan sudah berjalan dengan bagus, maka berbagai hal pendukung pendidikan akan berjalan dengan baik. Diharapkan nantinya siswa akan bisa menyerap keterampilan dan pengetahuan dengan baik.

Dengan begitu, siswa akan mudah diterima di Dunia Usaha dan Dunia industri (DUDI) tempat mereka akan bekerja. (ron)

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

KAMIS, 7 JUNI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 76 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK (Suara NTB/rus)

Jadi Kemenangan Rakyat WAKTU pencoblosan, Rabu 27 Juni 2018 tinggal menghitung hari. Calon Independen, Calon Non Partai dan Non Blok Dr. H. Moch Ali BIin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Sakti terus memanfaatkan waktu untuk mendekat dengan rakyat yang mencalonkannya.

Ali BD alias Amaq Asrul alias Papuk Abada, dalam sebuah kesempatan silaturahimnya di Sumbawa sebagai

calon yang diusung oleh rakyat, maka kemenangan yang diraih nantinya adalah murni kemenangan rakyat. Rakyatlah katanya yang akan merasakan kesenangan.

Berbeda dengan calon lain, jika menang maka yang menang dan menikmati kesenangan adalah para pimpinan partainya. Gambaran ini memperlihatkan yang menang itu hanya segelintir orang.

Tidak terlalu banyak yang

akan merasakan kesenangan karena mereka, pasanganpasangan calon lain ini yang diusung oleh partai.

Inilah yang menjadi perbedaan prinsip kata Ali BD antara calon rakyat dengan calon partai. Dikatakan, sudah kemenangan yang diraih nantinya oleh pasangan calon independen akan membuat rakyat jingkrakjingkrak kegirangan.

Bersambung ke hal 15

Ali BD Blusukan ke Pelosok Sumbawa CALON Gubernur NTB yang lahir dari rahim rakyat, Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan Rabu (6/6) melakukan kampanye dengan blusukan. Setelah berkeliling di Bima dan Dompu, Rabu (6/6) kemarin blusukan ke pelosok-pelosok di Kabupaten Sumbawa. Mulai pagi memasuki pasar di Langam, bergerak ke Kecamatan Lantung dan Kecamatan Ropang.

Dengan mantap, Ali BD dalam setiap pertemuannya dengan warga Samawa menyatakan dirinya datang untuk mengalahkan calon yang berasal dari Sumbawa. Daerah-daerah yang disebut sebagai basis calon lain ini disisir Calon Gubernur Independen ini.

Kehadiran Amaq Asrul ke Sumbawa ini disambut baik warga Samawa.

Bersambung ke hal 15

Tutupi Kekurangan APBD Rp142 Miliar

Lelang Dihentikan Sementara, Pemprov Berharap dari DMB

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menghentikan sementara lelang proyek yang belum diajukan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah paket proyek yang belum lelang direncanakan akan ditunda eksekusinya tahun ini untuk menutupi kekurangan anggaran yang mencapai Rp142 miliar.

TO K O H Rancang Pola Pengamanan MENINDAKLANJUTI komitmen Kapolri terkait pengamanan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, jajaran Polda NTB saat ini mulai merancang pola pengamanan yang bakal diterapkan di sana. Baik itu yang terkait jumlah personel yang akan ditempatkan. Maupun jumlah fasilitas pendukung yang bakal dipersiapkan un- tuk mengawal dan mengamankan seluruh proses pembangunan KEK Mandalika.

Demikian disampaikan Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Achmat Juri, MH, kepada Suara NTB, Bersambung ke hal 15 Achmat Juri (Suara NTB/kir)

KO M E N TTAA R Ekonomi akan Melambat PEMERHATI ekonomi dari Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah mengkhawatirkan target-target pemerintah yang tertuang dalam RPJD akan terganggu, menyusul kondisi emergency anggaran yang dialami pemerintah daerah.

Pemprov NTB merencanakan menunda pelaksanaan sejumlah proyek yang belum lelang tahun 2018 ini. Pasalnya, anggaran Pemprov sedang dalam kondisi emergency.

Bersambung ke hal 15

Selain itu, Pemprov berharap ada penerimaan dari PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut. Jika seluruh dana hasil penjualan enam persen saham DMB dibagi ke masing-masing pemegang saham, Pemprov kemungkinan akan mendapatkan penerimaan sekitar Rp160 miliar lebih.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D yang dikonfirmasi mengatakan, di tengah kekurangan anggaran itu, Pemprov harus menyediakan dana untuk penyelesaian proyek percepatan jalan. ‘’Itu yang kita mau cari uangnya. Salah satu alternatifnya, rasionalisasi kegiatan 2018,’’ kata Sekda.

Mana saja kegiatan atau proyek yang dirasionalisasi? Sekda mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melakukan penyisiran di seluruh OPD. Ia menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan lebih dari Rp 150 miliar. “Yang belum ketemu dari mana sumber baru. Harapan kita dari DMB,” katanya.

Ia berharap penerimaan dari DMB dapat berkontribusi menutupi kekurangan anggaran dalam APBD NTB 2018. Jika penerimaan dari DMB sebesar Rp 160 miliar lebih, maka tidak akan mengganggu belanja lainnya. “Kalau itu masuk, ndak masalah,” katanya.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/nas)

Pajak Rokok dan PKB Penyumbang Terbesar Kekurangan APBD 2018 SEJUMLAH pos penerimaan daerah dalam APBD NTB 2018 mengalami penurunan realisasi. Akibatnya, terjadi kekurangan APBD lebih dari Rp 140 miliar. Penurunan penerimaan pajak rokok dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang terbesar kekurangan APBD NTB 2018.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan (Renbang) Bappenda NTB, Agus Hidayatullah menjelaskan, pengurangan penerimaan pendapatan itu akibat berkurangnya realisasi pajak daerah. Seperti realisasi PKB yang mengalami penurunan sebesar Rp 42,4 miliar dan pajak rokok sebesar Rp 52,6 miliar.

Agus menyebutkan, tadinya target penerimaan pajak rokok dalam APBD murni Rp 342 miliar.

Agus Hidayatullah Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/nas)

M. Firmansyah

Audit Ulang Kasus K2 Dompu Tergantung Permintaan Penyidik

(Suara NTB/ist)

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1439 H/2018 M 04:53

05:03

12:17

15:36

18:06

19:20

Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB bisa saja melakukan audit ulang kasus K2 Dompu, setelah dianulir oleh tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Namun audit ulang akan tergantung permintaan penyidik yang menangani kasus ini, meski sudah ditemukan kerugian negara Rp 3,5 miliar.

Kepala BPKP RI Perwakilan NTB, Dr. Ayi Riyanto, AK.,MM, pada dasarnya enggan mengomentari apapun hasil dan kesimpulan dalam Korsup tersebut. Sebab dalam proses supervisi yang berlangsung di Kejati

NTB Kamis (31/5) lalu itu, pihaknya tidak dilibatkan. Jika ada unsur BPKP, itu statusnya auditor yang bekerja atau sudah jadi bagian KPK. Menurut Ayi, belum ditemukannya kerugian negara dalam kasus itu akan tergantung dari sikap penyidik Polda NTB. Karena audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan timnya sebelumnya, atas permintaan penyidik. ‘’Kita bisa saja lakukan sekali lagi (audit ulang), tapi itu kan tergantung penyidiknya. Apakah ada permintaan ke kita. Etika institusinya begitu. Ketika penyidk minta batuan, kita berikan bantuan,” katanya menjawab Suara

NTB, Rabu (6/6).

Soal kemungkinan ada rencana Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB akan mengajukan audit ulang kasus ini, baginya tidak jadi soal.

Meyakinkan jaksa memang butuh pembuktian lagi sampai ditemukan kerugian negara.

“Soal rencana audit ulang, ketika ada penyidik yang minta koordinasi kami siap. Tapi sampai sejauh ini belum ada permintaan koordinasi,” jelasnya. Tapi ketika pada saatnya nanti ada permintaan audit, pihaknya akan langsung melakukan ekspose.

Terlepas dari hasil Korsup, sejauhmana BPKP meyakini angka kerugian negara tersebut? Ayi menjelaskan, standar

kerja pihaknya sudah jelas.

Semua dokumen yang diajukan penyidik untuk diaudit, sudah diperiksa dan ditin-

daklanjuti dengan klarifikasi ke pihak terkait dan fakta lapangan lainnya.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 7 Juni 2018

Pasar Murah Sangat Membantu GELARAN pasar murah di halaman kampus Universitas 45 Mataram diapresiasi dengan baik oleh masyarakat.

Terlihat dari ramainya kunjungan masyarakat yang datang untuk berbelanja berbagai kebutuhan sembako dengan harga terjangkau. Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi, mengucapkan rasa terimakasihnya atas adanya pasar murah di wilayahnya.

“Adanya pasar murah ini bisa membantu masyarakat untuk kebutuhan sehariharinya,” terangnya kepada Suara NTB, Rabu (6/6). Terutama untuk memenuhi ke(Suara NTB/uul) butuhan di bulan RaM. Salman Rusdi madhan seperti sekarang.

Sekaligus masyarakat dapat menyediakan persediaan untuk lebaran nanti. “Mumpung lebaran sebentar lagi,” tukasnya.

Selain untuk persiapan lebaran, umat Hindu di wilayahnya juga bisa membeli kebutuhan mengingat sebentar lagi mereka akan merayakan hari Kuningan. Salman juga mengucapkan terimakasih kepada Universitas 45 yang telah menyediakan tempat untuk gelaran pasar murah ini. “Ini merupakan bentuk kerjasama yang baik antara kampus dengan Dinas Perdagangan provinsi,” terangnya.

Dengan adanya kerjasama ini, bisa menghasilkan kerjasama ke depannya yang membawa pengaruh poisitf.

“Mungkin ke depannya ibu Kadis bisa memberikan kuliah umum di sini,” kata Salman. Masyarakat sendiri sudah dari jauh hari diberikan informasi mengenai pasar murah melalui lurah dan kepala lingkungan masing-masing. “Diumumkan melalui masjid atau banjar masing-masing,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kerja dari Peradah kecamatan Cakranegara yang membantu kelancaran acara ini. “Acara ini sangat bagus karena membantu masyarakat, kalau bisa lebih sering diadakan,” terangnya. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 4

Seratus Lebih Kepsek Diduga Jadi Korban Pungli Mataram (Suara NTB) – Lebih dari seratus kepala sekolah (Kepsek) di Kota Mataram diduga menjadi korban kasus pungutan liar (Pungli) oleh salah satu kepala OPD di Kota Mataram. Namun demikian, Kejaksaan Negeri Mataram belum melakukan pemanggilan kepada semua saksi yang diduga menjadi korban.

“Data kepala sekolah (diduga menjadi korban) sudah ada. Jumlahnya ada seratus lebih. Belum semuanya masuk, tapi nanti akan dipanggil untuk berikan keterangan di Kejaksaan,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Mataram, Agus Taufiqurrahman, di Mataram, Rabu (6/6).

Ia mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan penyidikan terhadap kasus yang melibatkan Su sebagai tersangka. Pi-

haknya akan melakukan pemanggilan kepada semua saksi apabila semua data saksi atau korban sudah lengkap. “Kalau sudah clear semuanya (saksi-saksi) pasti kita panggil. Sekarang kita masih dalami perbuatannya (tersangka),” ujarnya.

Saat ditanya indikasi penambahan tersangka, pihaknya belum dapat memastikan hal itu. Pihaknya akan melihat perkembangan penyidikan yang masih berjalan saat ini.

“Itu (penambahan tersangka) nanti, kita lihat perkembangan penyidikannya dulu. Karena itu tidak dapat kita simpulkan saat ini,” ujarnya.

Sebelumnya Kajari Mataram telah menetapkan tersangka Su melalui surat perintah penyidikan (sprindik) nomor print. 96.a/P2.10/Fd.I/ 25/2018, diterbitkan tanggal 15 Mei 2018. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah kejaksaan menyelidiki dugaan pungli ke SD dan SMP se

Kota Mataram tahun 2017.

Modus pungutan itu dengan meminta uang ke sekolah.

Nilainya variatif antara Rp1,5 juta - Rp2,5 juta. Secara akumulasi total dugaan pungli mencapai Rp2 miliar dari 140 sekolah tingkat SD dan 24 sekolah tingkat SMP di Kota Mataram. Kemudian pungutan itu di SPJ-kan. Setelah itu, Kepala Sekolah diminta mengganti melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Spekulasi pungutan tersebut diduga digunakan untuk biaya berobat dan perjalanan dinas. Meski pada akhirnya hal itu disangkal oleh Sekda Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito. Ia menyebut bahwa selama ini perjalanan di-

(Suara NTB/lin)

Agus Taufiqurrahman nas ditanggung melalui dana APBD Kota Mataram. (lin)

Perangi Kemiskinan FENOMENA sulitnya membuat angka kemiskinan Kota Mataram berada di bawah 1 persen, tidak terlepas dari kurang maksimalnya upaya yang dilakukan Pemkot Mataram. Pemerintah seharusnya sudah memikirkan program kemiskinan yang digagas untuk menanggulangi kemiskinan di Mataram. ‘’Jadi yang namanya kemiskinan ini kami lihat di lapangan masih banyak,’’ kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., kepada Suara NTB, kemarin.

Dikatakan Fuad, untuk (Suara NTB/fit) masalah penanggulangan Fuad Sofian Bamasaq kemiskinan sesungguhnya bukan hanya menjadi tugas eksekutif, dalam hal ini Pemkot Mataram. Dewan sebagai representasi keterwakilan rakyat di parlemen juga ikut andil. Pemberian bantuan bagi warga miskin diawali dengan survey di lapangan. Sayangnya, lanjut dia, survei yang dilakukan oleh tim dianggap kurang nyambung. ‘’Ketika kami (Dewan, red) turun memberikan bantuan kepada warga miskin, dari tim survei mengatakan bahwa bantuan harus diarahkan kepada kelompok usaha. Padahal, kita ingin membantu masyarakat yang menganggur, tidak punya pekerjaan,’’ sesalnya. Bantuan itu diharapkan dapat dimanfaatkan warga sehingga dapat berkembang dan mensejahterakan keluarganya.

Dewan, sambung politisi PDI Perjuangan ini ingin berkontribusi menurunkan angka kemiskinan. Sehingga bantuanbantuan langsung kepada masyarakat yang notabene pengangguran dipandang cukup efektif mencegah mereka menjadi miskin. Tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, menurut Fuad, mereka juga harus dibina secara kontinyu. ‘’Tidak mungkin juga dengan bantuan Rp3 – 4 juta langsung bisa mengubah kehidupan mereka,’’ katanya.

Kalau memang Pemkot Mataram serius ingin membasmi kerak kemiskinan, Fuad mengajak Pemkot Mataram berjuang bersama memerangi kemiskinan di Kota Mataram. ‘’Mari jadikan kemiskinan sebagai musuh bersama,’’ ajaknya. Anggota Dewan dari dapil Ampenan ini mengklaim bahwa program aspirasi Dewan berdampak signifikan menurunkan angka kemiskinan.

Pembangunan fisik yang dibiayai melalui program aspirasi, katanya, juga dihajatkan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. ‘’Jadi kami dalam memberikan bantuan tidak muluk-muluk. Kalau masyarakat kami jual pelecing, ndak mungkin kami berikan sembako. Demikian juga yang usaha jamur tidak mungkin kami samakan bantuannya. Bervariasi,’’ ungkapnya. Dia berharap, tim survei agar berkoordinasi dengan Dewan agar bantuan tidak tumpang tindih. (fit)

Revisi RTRW Segera Rampung

Kota Mataram akan Dibanjiri Investasi Mataram (Suara NTB) BadanPerencanaandanPembangunanDaerah(Bappeda)memastikan Kota Mataram akan kebanjiran investasi. Pasalnya, Pemerintah Provinsi NTB memberikan angin segar bahwa revisi peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah segera rampung.

“Kalau sudah selesai investasi yang masuk seperti air bah,” kata Kepala Bappeda dikonfirmasi, Rabu (6/6). Informasi tersebut telah diperoleh sebelumnya. Tetapi kepastian dokumen revisi RTRW ini belum diterima. Amir melihat Pemprov NTB memberikan kebijakan terhadap ketersedian Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Dari sebelumnya 1.200 hektar menjadi 509 hektar.

Pemenuhan LP2B dikompensasi dari kabupaten lain sebagai penunjang. “Ada program cetak sawah baru sampai 27 ribu hektar,” sebutnya. Selama ini kata Amir, pihaknya berusaha mempercepat penyelesaian revisi RTRW. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram sangat bagus. Perlu ditopang dengan regulasi yang tepat.

Dia menyebutkan, kemiskinan tersisa 9,55 persen atau sekitar 48 ribu akan berkurang seiring meningkatnya investasi.

Termasuk terbukanya peluang kerja sehingga mengentaskan pengangguran. “Mudah - mudahan dengan investasi yang terserap bisa menurunkan angka kemiskinan,” harapnya.

Selama ini, banyak pengusaha yang tidak tahan. Pihaknya menjelaskan bahwa tugas Bappeda telah selesai. Pembahasan lima substansi yang diminta selesai dikerjakan. Hanya saja sebelumnya, ketetapan luas yang masih belum disepakati. Kementerian ATR/ BPN meminta didiskusikan kembali dengan Pemprov NTB. Terlepas dari itu, ia menyampaikan terima kasih ke Pemprov NTB, dari diskusi panjang sehingga dirumuskan kebijakan mengeluarkan revisi RTRW. (cem)

(Suara NTB/cem)

DRAINASE - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram mengerjakan saluran (drainase) di Jalan Cilinaya Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Rabu (6/6). Proyek ini bisa dihentikan sementara H-3 lebaran.

H-3 Lebaran Pekerjaan Jalan Harus Dihentikan Sementara Mataram (Suara NTB) – Beberapa pekerjaan perbaikan jalan di Kota Mataram masih dalam pengerjaan. Namun Pemerintah dan Polri telah memberikan imbauan agar semua pengerjaan jalan segera diselesaikan. Jika tidak dapat diselesaikan menjelang lebaran, maka pada H-3 lebaran pengerjaan itu harus dihentikan sementara atau ditunda.

“Kemarin sudah ada video conference (konferensi video) dengan Kapolri yang menginstruksikan agar pengerjaan jalan segera diselesaikan. Ka-

lau belum selesai, harus ditunda dulu paling tidak dihentikan sementara pada H-3 lebaran,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram H. Mahmuddin Tura, di Mataram, Rabu (6/6).

Ia mengatakan bahwa jalanan di Kota Mataram saat ini masih relatif baik.

Meskipun ada yang rusak, namun kerusakannya tidak terlalu parah. Sehingga masih dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Kendati demikian, pihaknya akan memberikan instruksi pula kepada rekan-

an. Sehingga pengerjaannya dapat dilakukan lebih cepat.

“Ada juga pengerjaannya yang harus selesai dalam waktu empat bulan. Jadi tidak bisa selesai sebelum lebaran ini, nanti dilanjutkan lagi setelah lebaran. Bisa saja H+3 lebaran atau bisa saja H+1 lebaran, nanti kita lihat kondisinya,” ujarnya.

Beberapa proyek pengerjaan jalan itu ada yang baru dikerjakan selama tiga minggu. Total semuanya sebanyak 10 paket dengan nilai Rp39,8 miliar. Sebagian besar waktu

pengerjaannya harus rampung dalam waktu empat bulan.

Sehingga belum dapat selesai hingga lebaran nanti.

“Kontraknya rata-rata dalam waktu empat bulan pengerjaan. Jadi lebaran jelas belum bisa selesai. Jadi harus dihentikan sementara pada H3 lebaran. Karena jangan sampai itu (pengerjaan jalan) malah mengganggu lalu lintas (mudik lebaran),” ujarnya.

Namun demikian, ia mengatakan bahwa pengaruh jalanan di Kota Mataram dalam arus mudik dan balik tidak terlalu

besar. Tidak seperti jalan-jalan di kabupaten yang banyak dilalui pengendara. Ia berharap perjalanan warga yang melintas di sepanjang jalan di Kota Mataram berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun.

“Kalau Mataram itu kan bukan jalan utama yang dilewati untuk mudik. Jadi pengaruhnya tidak terlalu besar.

Selain itu jalanan kita juga masih cukup bagus. Masih bisa dilewati dengan nyaman oleh pengendara, meskipun beberapa masih dalam proses perbaikian,” ujarnya. (lin)

THR Anggota DPRD Kota Mataram Naik 100 Persen Mataram (Suara NTB) Tidak saja aparatur sipil negara (ASN) yang panen uang tahun ini. Para wakil rakyat juga merasakan hal sama. Tunjangan Hari Raya (THR) para anggota DPRD Kota Mataram bahkan naik 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tahun 2017 lalu, THR yang diterima satu anggota Dewan sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta. Tahun ini, mengala-

mi peningkatan berkisar Rp10 juta/ anggota. Menurut Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma, kenaikan ini tidak terlalu signifikan. Sebab, para Anggota Dewan mendapatkan nominal itu karena digabung dengan gaji 13 dan 14.

“Kalau THR itu kecil kalau dibandingkan dengan gaji pokok dan tunjangan bulanan. Yang jelas ada kenaikan tapi tidak signifikan,” kata Aria dikonfirmasi,

Rabu (6/6). Kenaikan ini pun tidak bombastis seperti dirasakan oleh kalangan aparatur sipil negara.

Disebutkan Aria, satu wakil rakyat tahun ini mendapatkan THR Rp 10 juta. Jika dikalkukasi dengantotalwakilrakyatdiLingkar Selatan, total anggarannya sekitar Rp400 juta lebih. “Kalau totalnya perlu saya tanya bendahara dulu.

Tapi itu saja, Rp10 juta kali 40 anggota Dewan,” pintanya.

Kepala Badan Keuangan

Kelebihan Pembayaran Proyek Sangkareang Dikembalikan Mataram (Suara NTB) – Kepala Bagian Umum Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Dian Ayu Ningrati menyatakan rekanan pelaksana proyek pembangunan panggung Taman Sangkareang telah mengembalikan kelebihan pembayaran proyek tersebut. Kelebihan pembayaran itu sebelumnya menjadi temuan BPK, di mana pelaksanaan proyek itu dinilai terlambat, termasuk kekurangan volume sesuai perhitungan auditor.

“Sudah selesai semua. Makanya, saya bisa senyum - senyum ini,” kata Dian kepada Suara NTB. Pengembalian kelebihan pembayaran diakui telah ditransfer ke kas daerah, Senin (28/5) setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK selesai dikerjakan. Pengerjaan proyek panggung Taman Sangkareang, jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Temuan seputar tak ditariknya pengenaan denda keterlambatan.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 132.C/ LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2018.

Pekerjaan rehab panggung lapangan Sangkareang dikerjakan oleh CV. M berdasarakan kontrak pekerjaan nomor 04/ RPOLS/PPK-UM/VII/2017 tanggal 2 Agustus 2017.

Pelaksanaan pekerjaan dikerjakan selama 120 hari kalender. Rekanan mulai bekerja dari tanggal 2 Agustus - 29 Novem-

(Suara NTB/cem)

RAMPUNG - Seorang pengunjung berjalan di Panggung Taman Sangkareang, Kota Mataram, Rabu (6/6). Proyek senilai Rp 422 juta lebih ini telah rampung, namun sebelumnya jadi temuan BPK karena denda keterlambatan selama 50 hari tidak ditarik oleh PPK. ber 2017 dengan nilai kontrak Rp 408.910.000. Pekerjaan ini terjadi perubahan adendum yang menambah nilai kontrak melalui adendum I nomor 09/RPOLS/ PPK/UM/X/2017 dengan penambahan item pekerjaan senilai Rp 13.645.000. Serta penambahan waktu selama 26 hari.

Perubahan adendum mengakibatkan nilai kontrak bertambah menjadi Rp 422.555.000. Dan, pekerjaan harus berakhir tanggal 25 Desember 2017. Rekanan diketahui baru mendapatkan pembayaran uang muka melalui surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 4765/SP2D-LS/ KUD/40103-09/X/2017 tanggal 4 Oktobe 2017 senilai Rp 122.673.000.

Rekanan asal Masbagik, Lombok Timur itu tak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Pekerjaan baru bisa diserahterimakan tanggal 13 Februari 2018.

Artinya, ada keterlambatan selama 50 hari. Keterlambatan pekerjaan ini oleh Bagian Umum Setda Kota Mataram, tidak mengenakan denda ke rekanan. Denda keterlambatan diatur sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Akumulasi denda keterlambatan yang mesti dibayarkan oleh rekanan Rp19.207.045. Selain denda keterlambatan, auditor negara ini juga menemukan kekurangan volume senilai Rp23.742.805. (cem)

Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi juga tidak menyebutkan secara detail total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tersedot untuk membayar THR anggota Dewan. Kata dia, berdasarkan Peraturan Pemerintah bahwa Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri serta pejabat negara lainnya mendapatkan tunjangan.

“Artinya, Dewan kan pejabat Negara, jadi mereka juga dapat.

Kalau totalnya berapa saya ndak hafal angkanya,” timpal Syakirin.

Pendapatan diperoleh wakil rakyat juga dari gaji pokok, tunjangan keluarga, biaya komunikasi, tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan. Nomenklatur itu sudah jelas diatur, sehingga termasuk dalam tunjangan hari raya.

Syakirin mengaku, porsi yang didapatkan anggota Dewan berbeda beda. Tergantung posisi mereka di DPRD Kota Mataram. (cem)

Polres Mataram Antisipasi Kerawanan di Komplek Perumahan Mataram (Suara NTB) Kawasan perumahan heterogen yang ditinggal mudik pemiliknya, sering menjadi sasaran pelaku kejahatan. Kerawanan ini akan diantisipasi dengan mengoptimalkan pengamanan.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad meminta jajaran Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengawasan dan mengintensifkan koordinasi ke petugas di lingkungan. Saat mudik lebaran Idul Fitri perlu diantisipasi kerawanan pencurian rumah kosong khususnya di kompleks perumahan.

“Rumah yang ditinggal mudik juga kita minta berkoordinasi dengan kepala lingkungan,” kata Kapolres ditemui, Rabu (6/6).

Dikhawatirkan Kapolres, warga yang tidak menginformasikan petugas di lingkungan atau minimal tetangga, justru jadi korban.

Artinya, jangan sampai ada kejadian tetangga tidak tahu rumah itu dibobol. “Disangka nanti pindahan saja. TV, lemari dan kulkas dikeluarkan,” katanya mencontohkan.

Tren kasus pencurian dengan kekerasaan dan pencurian dengan pemberatan belum ada kenaikan. Kapolres mengaku, pihaknya rutin patroli dan melakukan razia terhadap preman. Preman di Terminal Mandalika diidentifikasi dan diberi ultimatum, agar tidak coba coba melakukan aksi kejahatan.

“Bisa saja mereka jadi pemalak

atau lainnya,” ucapnya.

Soal kesiapannya mengamankan pawai takbiran yang rencananya akan memecahkan rekor Muri beberapa hari mendatang, Polres akan menurunkan ribuan personel dengan bantuan Polda dan mitra Polres lainnya.

“Nanti kita libatkan mitra kita juga, misalnya Pecalang dan lainnya untuk turut mengamankan kegiatan itu nanti. Kita siap turunkan ribuan personel bahkan lebih. Nanti kita lihat bagaimana dan berapa banyak jumlah pesertanya,” kata Kapolres. Pihaknya akan melakukan rapat bersama TNI dan mitra kepolisian lainnya.

“Kalau sekarang belum bisa kita pastikan jumlah personelnya. Tapi ini kan kegiatan akan mendapatkan rekor Muri dengan seribu bedug. Pasti jumlah pesertanya juga lebih dari seribu. Jadi kita lihat dulu nanti, setelah itu kita tentukan jumlah personel,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung kegiatan ini. Ia berharap warga sekitar tetap menjaga kondisi agar tetap aman dan kondusif.

Sebab ini akan dilhat oleh banyak orang dan akan menjadi salah satu bentuk promosi pariwisata halal di NTB. “Kepada warga saya harapkan bisa ikut menyukseskan kegiatan ini. Mari kita jaga kondusivitas dan keamanan di kota tercinta ini,” imbaunya. (cem/lin)

Semua Fasum di KEK Mandalika Kelas Hotel Bintang Lima Praya (Suara NTB) Direktur Utama (Dirut) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulbar M. Mansoer, menegaskan kalau pihaknya tidak main-main dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Termasuk dalam hal penyiapan fasilitas pendukung pariwisata yang ada. Harus berstandar internasional.

Tidak terkecuali soal fasilitas umum (fasum). Semua dibangun sesuai standar fasilitas hotel bintang lima.

“Karena KEK Man(Suara NTB/kir) dalika ditargetkan Abdulbar M. Mansoer bakal menjadi kawasan pariwisata dunia, maka fasilitas pendukungnya harus berstandar internasional pula. Termasuk fasilitas umumnya, kita bangun sesuai fasilitas hotel berbintang lima,” tegas Abdulbar M. Mansoer, pada saat buka bersama dengan Kapolda NTB dan jajaranya, di Mataram, Selasa (5/6) kemarin.

Dan, untuk membangun semua fasilitas pendukung tersebut tentu butuh anggaran yang tidak sedikit. Dari hasil perhitungan pihak ITDC sendiri, total investasi yang harus dikeluarkan untuk membangun fasilitas pendukung kawasan saja, itu mencapai Rp 4,2 triliun. Karena memang standar kelas fasilitas yang dibangun berbeda.

“Kebutuhan anggaran ini khusus untuk membangun fasilitas pendukung kawasan saja. Kalau untuk pembangunan hotel dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab investor.

Yang jelas nilainya jauh lebih banyak,” terangnya.

Ia mencontohkan, fasilitas toilet yang ada di kawasan Pantai Kuta. Itu sama dengan fasilitas hotel bintang lima plus.

Dengan kata lain, masyarakat jika mau menikmati layanan fasilitas hotel kelas bintang lima, tidak perlu harus menginap di hotel berbintang. Bisa datang langsung ke kawasan Mandalika. “Nanti bisa dibuktikan saat fasilitas di kawasan Pantai Kuta ini kita mulai buka saat lebaran besok,” timpalnya.

Hal ini menandakan kalau pihak ITDC tidak main-main mengembangkan KEK Mandalika. Karena pemerintah pusat telah mengamanahkan kepada ITDC untuk mengembangkan KEK Mandalika sebaik mungkin. Supaya bisa menjadi destinasi wisata dunia baru yang dimiliki Indonesia setelah Bali.

Bahkan pamor KEK Mandalika bakal melebihi Kawasan Nusa Dua Bali yang juga dikembangkan oleh ITDC. “Kawasan Nusa Dua Bali itu 40 tahun yang lalu merupakan kawasan kering dan tandus. Tapi bisa menjadi kawasan wisata dunia seperti sekarang ini. Apalagi KEK Mandalika yang dari potensi alamnya saja jauh melebihi kawasan Nusa Dua Bali,” ujarnya.

Lebih lanjut Abdulbar menambahkan, terkait fasilitas hotel pihaknya menargetkan di akhir pengembangan KEK Mandalika nanti akan tersedia 26 kamar hotel. Lengkap dengan fasilitas pelabuhan khusus untuk kapal-kapal persiar mewah. Dengan target awal sebanyak 1.771 kamar hotel di tahun 2020 mendatang.

Dimana saat ini sudah ada tiga hotel yang dalam tahap pembangunan. Masing-masing Hotel Pullman, Royal Tulip serta Paramount. Dan, diharapkan tahun ini juga minimal dua hotel lagi bisa mulai dibangun. Kalau fasilitas hotel sudah memadai, maka event-event internasional siap digelar di KEK Mandalika. (kir)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 5

LPKSM Khawatir Produk dengan Label Palsu Beredar di NTB Mataram (Suara NTB) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Mataram mengkhawatirkan beredaranya produk-produk tak layak edar dengan label palsu. Agar konsumen tak menjadi korban, pemerintah diminta bersikap.

Kekhawatiran ini disampaikan langsung Ketua LPKSM Mataram, Irwan Prasetya. Menyusul kabar ditemukannya produk-produk tak layak jual yang labelnya telah dimanipulasi oleh sejumlah perusahaan. Ada tiga perusahaan besar di Jakarta yang ditemukan oleh Polri telah secara sengaja membeli produkproduk kedaluwarsa dengan harga murah, kemudian menggantinya masa berlaku labelnya dengan masa berlaku baru.

“Misalnya yang sudah kedaluwarsa di labelnya, diganti dengan label dengan masa kedaluwarsa yang lebih pan-

jang,” imbuhnya.

Ini menjadi persoalan sangat serius dan diharapkan ditangani oleh BPOM dan Dinas Perdagangan. Konsumen umumnya abai dengan tanda-tanda masa kedaluwarsa yang tertera di label. Apalagi label yang telah diperbarui oleh oknum ini, agak sulit membuktikan kepalsuannya.

“Karena itu, inilah yang menjadi tantangan pemerintah. Bagaimana memastikan label kedaluwarsa palsu dan asli,” tegas Irwan.

Umumnya produk kedaluwarsa yang diperbaharui kembali labelnya ini, adalah

produk-produk yang didatangkan dari luar negeri (impor).

Contohnya, susu, biskuit dan sejenisnya. Jika dikonsumsi terus menerus, dalam jangka panjang akan merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Bagaimana kalau kemudian yang mengkonsumsinya adalah balita dan anak-anak. Tentunya, secara sistemik akan merusak generasi – generasi selanjutnya.

Karena itu, Irwan mengharapkan pemerintah daerah bersikap. Mendorong pemerintah pusat juga bersikap.

Mengidentifikasi serta merilis mana saja produk yang dinilai berbahaya beredar itu,

agar masyarakat dapat memastikan mana yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi.

“Kepolisian harus melacak keberadaan produk-produk dengan label dipalsukan ini. Dan informasikan secara terbuka kepada masyarakat,” ujarnya.

Keresahan LPKSM Mataram ini, juga didasari meningkatnya konsumsi masyarakat di hari-hari besar keagamaan, seperti puasa dan jelang lebaran tahun ini. Jangan sampai kemudian produk instan yang dibeli konsumen, adalah produk yang nyatanya telah tidak layak lagi diedarkan (dikonsumsi).

“Kemungkinan barang ini juga masuk NTB. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus segera diselesaikan persoalannya oleh pemerintah. Saya sudah sam-

(Suara NTB/bul)

Irwan Prasetya paikan ke Dinas Perdagangan (NTB), ternyata Dinas Perdagangan juga susah mendeteksinya. Harus segera disikapi,” demikian Irwan. (bul)

(Suara NTB/ist)

PEMOTONGAN KABEL TEMBAGA - pemotongan kabel tembaga sebagai simbol mematikan teknologi lama dan menggantikan dengan kabel yang baru yaitu fiber optic

Jaringan Telekomunikasi Tembaga Mulai Dimatikan Bertahap Mataram (Suara NTB) Telkom secara bertahap melakukan penggantian terhadap infrastruktur jaringan telekomunikasi yang sudah lawas. Teknologi lama, digantikan menggunakan teknologi terbaru.

Manajemen Telkom Region V secara simbolis mematikan 14 perangkat MSAN yang ada di Kota Mataram pada Rabu (6/6) kemarin. Di NTB, Telkom memiliki 100 perangkat yang akan dimatikan secara bertahap, hingga 2019 mendatang.

Kegiatan ini sekaligus menjadi rangkaian syafari ramadhan Manajemen Telkom Region V ke NTB. Di Kota Mataram sendiri, menurut General Manajer Telkom Wilayah NTB, Hendrianto ditemui sebelum kegiatan tersebut menegaskan, bahwa

Telkom sedang menuju Telkom Cloud untuk memperkuat sistem jaringan telekomunikasi publik.

“Istilahnya bahwa, Telkom secara bertahap mematikan seluruh perangkat Telkom yang menggunakan jaringan akses tembaga, dengan fiber optic (FO),” terangnya.

MSAN atau Multiple Service Access Node (Jaringan Layanan Multi Akses) ini sendiri merupakan generasi ketiga dari teknologi OAN yang memiliki kemampuan untuk memberikan layanan triple play yaitu menyalurkan layanan high speed internet access (HSIA), Voice packet dan layanan IPTV secara bersamaan melalui infrastruktur yang sama. Telkom menggantinya dengan generasi terbaru, FO.

“Di Mataram, kita targetnya September semua sudah menggunakan FO, ada 50 perangkat MSAN yang harus dimatikan, digantikan. Dari 100 MSAN yang ada di NTB, akan kita matikan seluruhnya hingga September 2019,” demikian Hendrianto pada Suara NTB. Untuk wilayah NTB, ia menambahkan, ada 70 persen telah menggunakan jaringan FO, atau di Telkom dikenal dengan FTTH (Fiber To The Home).

FTTH (Fiber To The Home) merupakan penyelenggaraan jaringan kabel optik hingga ke titik pelanggan atau yang dikenal sebagai customer premise.

Berbeda dengan jaringan kabel optik konvensional yang memerlukan dua core kabel optik untuk transmit (Tx) dan receive (Rx) data informasi yang

dilewatkan, maka pada FTTH digunakan cukup satu core saja kabel optik untuk Tx dan Rx. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan perbedaan panjang gelombang cahaya yang digunakan pada Tx maupun Rx. Teknologi yang digunakan dalam penggelaran FTTH ini dikenal sebagai PON (Passive Optical Network). Dalam standarisasi teknologi PON ini, ITU (International Telecommunication Union) sebagai basis teknologi telekomunikasi mengembangkannya hingga saat ini yang dikenal sebagai GPON. Selain itu FTTH mampu menyediakan layanan yang dikenal dengan istilah Triple Play Services yaitu layanan akan akses internet yang cepat, suara (jaringan telepon, PSTN) dan video (TV Kabel)

dalam satu infrastruktur pada unit pelanggan. Dengan demikian FTTH sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan bandwith yang lebar serta transfer data yang cepat. Diharapkan dengan fiber opctic nantinya segala kekurangan dari sistem transmisi yang sudah ada sebelumnya dapat direduksi dan layanan kepada konsumen menjadi lebih maksimal.

“Dengan teknologi ini, seluruh kecepatan berapapun akan bisa masuk. Pelanggan bisa menerima layanan 10 mega sampai 100 mega, yang mana itu sangat berat untuk tembaga. Dengan teknologi tembaga kita hanya mampu 3 mega byte perdetik. Dengan FO, bisa sampai 100 mega, bahkan 1 giga saja dia sanggup,” jelasnya. (bul)

BP3TKI Siapkan Layanan Khusus Selama Libur Panjang Mataram (Suara NTB) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) mengerahkan petugas khusus yang akan memberikan pelayanan kepada para pekerja migran/TKI saat libur panjang.

Petugas khusus ini ditempatkan di masing-masing Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), baik yang ada di Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Kepala BP3TKI Mataram, Joko Purwanto, S.Sos., di Mataram, Rabu (6/6) kemarin menyebut, petugas khusus ini terdiri dari BP3TKI, Disnakertrans, Sakres dan BPJS. Antisipasi ini dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan TKI. Terutama yang balik kembali ke negara penempatan, setelah mengisi liburannya di kampung halaman.

“Terutama yang balik ke negara di mana dia bekerja. Banyak biasanya. Itulah yang dilayani

nantinya,” demikian Joko.

“18, 19 dan 20 Juni, petugas ini siaga di LTSA, tidak ada libur.

Ini sedang kita bahas persiapan dan teknisnya,” imbuhnya.

Sementara untuk kepulangan, BP3TKI memiliki divisi khusus, baik TKI yang pulang ke kampung halaman setelah habisnya kontrak, dideportasi dari negara penempatan. Pun TKI yang pulang dalam keadaan menjadi jenazah, sudah ada bagian khusus yang menanganinya.

Salah satunya yang kemudian dicontohkan Joko, perihal pemulangan dua TKW asal Sumbawa yang lolos dari hukuman mati.

Diketahui BP3TKI Mataram telah menerima laporan penyelesaian kasus hukum atas nama Sumiati Binti Muhammad Amin dan Masani binti Syamsudin Umar dalam perkara tuntutan hak umum (sihir) dan tuntutan hak khusus qisash (pembunuhan), serta pemberitahuan jadwal pemulangan keduanya ke Indonesia.

Kedua TKW ini berasa dari Sumbawa, yang diproses hukum atas tuduhan kasus sihir dan pembunuhan kepada majikan. Dalam perkara tuntutan hak umum yang diajukan jaksa penuntut umum, Pengadilan negara setempat telah memutuskan bahwa kedua terdakwa telah terbukti bersalah melakukan sihir (berdasarkan bukti) dan menjatuhkan hukuman ta‘zir kepada masing-masing terdakwa yaitu pidana penjara 1,6 tahun, dan 1 tahun.

Sementara dalam perkara tuntutan hak khusus qisash yang diajukan ahli waris korban, Pengadilan menyatakan tuntutan tidak dapat diterima karena salah seorang anak laki-laki korban mencabut tuntutannya di depan persidangan.

Dengan ditolaknya tuntutan hak khusus tersebut, maka kasus dinyatakan selesai dan keduanya dipulangkan ke Indonesia pada Selasa kemarin den-

gan pendampingan KBRI. “Mereka akan kita jemput di Bandara Lombok, untuk kita pulangkan,” demikian Joko. (bul)

Joko Purwanto

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Kamis, 7 Juni 2018

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 7 Juni 2018

Halaman 6

”Smart City” KLU Ditolak

PEMERINTAH Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) berkomitmen terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa. Pasalnya, pemerintah desa yang merupakan ujung tombak dan pelayanan dasar masyarakat harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Kepala Dinas PMD Lotim, H.M.Juaini H.M.Juaini Taofiq Taofik, saat ini Dinas PMD terus menggenjot untuk bagaimana desa dapat mandiri, karena ke depan semua desa menuju desa yang maju dan mandiri. Untuk mendukung terwujudnya desa yang maju dan mandiri, salah satu persyaratannya harus didukung oleh aparatur desa yang mumpuni.

Terlebih saat ini, pendidikan perangkat desa minimal SMA, sementara kebijakan saat ini bahwa perangkat desa tidak bisa diberhentikan sebelum berusia 60 tahun kecuali mengundurkan diri atau meninggal dunia. Untuk itu, langkah yang dilakukan meningkatkan kapasitas perangkat desa dengan dilakukan bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan.

Terciptanya perangkat desa yang memiliki kapasitas yang cukup memadai, lanjut dia, merupakan suatu investasi sumber daya manusia, sehingga dampaknya diharapkan secara mandiri perangkat desa ini dapat meningkatkan kompetensinya untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, dalam urusan surat menyurat perangkat desa harus bisa membuat surat sesuai dengan ejaan dan kosa kata yang benar.

“Minimal perangkat desa pada suatu desa itu, dua orang orang perangkat desa menguasai komputer. Kalau bendahara sudah wajib bisa karena segala keuangan desa akan dilaporkan melalui aplikasi siskeudes,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan meningkatnya kapasitas perangkat desa. Maka tata kelola pemerintah di desa tentunya akan mengalami peningkatan, terutama kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Terlebih anggaran yang digelontorkan ke pemerintah desa saat ini cukup besar, maka pengelolaannya harus disertai dengan tanggung jawab penuh oleh kepala desa, perangkat desa serta stakeholder terkait. (yon)

Diskominfo Tolak Tudingan Konsep Kalah Saing

Tanjung (Suara NTB) Istilah smart city (kota cerdas) mungkin masih baru. Karena di Indonesia hanya ada beberapa kota saja yang menerapkan. Namun meski baru, Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang berusia 9 tahun memberanikan diri mengajukan konsep smart city ke pemerintah pusat bersamaan dengan puluhan kabupaten lain. Sayang, konsep tersebut dianulir oleh kementerian.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KLU, Kawit Sasmita, SH., Rabu (6/6) saat dikonfirmasi perihal dianulirnya proposal smart city KLU, menolak anggapan proposal KLU tidak menarik. Sebaliknya, tidak diperolehnya anggaran program smart city tersebut, karena berkurangnya jumlah kuota kabupaten/kota yang akan

memperoleh dukungan pendanaan.

“Awalnya smart city itu untuk 75 kabupaten/kota, setelah proses berjalan ternyata kemampuan anggaran di (Kementerian) Kominfo berkurang hanya untuk 50 kabupaten/kota,” kata Kawit menyebut penyebab gagalnya proposal yang diajukannya.

Namun, bantah kawit, tudingan yang menyebut dirinya

tidak mampu mempresentasikan dan meyakinkan pusat sama sekali tidak benar. Konsep smart city Lombok Utara masih kalah saing dari konsep kabupaten dan kota lain yang lebih dulu ada dan berkembang. Sedangkan kementerian menilai, KLU masih banyak kekurangan.

Salah satu yang disebut Kawit, sarana dan prasarana mendasar seperti kantor di-

nas saja, Dinas Kominfo dan Statistik KLU belum tersedia dan representatif. Dalam mengembangkan smart city, kantor harus tersedia didukung fasilitas yang memadai.

Selain itu, jaringan telekomunikasi dan prasarana pendukung telekomunikasi yang dimiliki oleh kabupaten belum mampu meyakinkan pemerintah pusat. Kelemahan itu diharapkan tertutupi setelah Pemda KLU menganggarkan gedung instansi pada tahun 2018 ini. “Oleh karena kekurangan anggaran di Kominfo, jadi yang 25 kabupaten/kota akan diranking ulang di tahun 2019 mendatang,” imbuhnya.

Kawit mengatakan, Kabupaten Lombok Utara belum bisa masuk di ranking 50, karena tingginya persaingan dengan daerah lain. Sejumlah kota yang lebih dulu berkembang memiliki kesiapan, sumber daya yang lebih unggul dari yang dipaparkan KLU. Bahkan daerah lain yang memperoleh kesempatan pada tahun ini diketahui ada yang mengikuti perankingan dua tiga kali berturut-turut.

Sebagaimana diketahui, konsep kota cerdas digadang-gadang menjadi konsep kota masa depan. Indonesia mulai gencar mengimplementasikan konsep tersebut setelah Pemkot Bandung sukses mengawalinya. (ari)

Perdana Ubah Tatib DPRD

Pengganti Kepala Daerah Bisa Dipilih DPRD Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) tercatat menjadi daerah pertama di Indonesia yang akan mengubah tata tertib DPRD. Hal itu seiring perubahan petunjuk teknis penyusunan Tatib DPRD dari sebelumnya PP 16 tahun 2010 menjadi PP 12 tahun 2018.

Anggota Pansus Raperda Tatib DPRD KLU, Ardianto, SH., Rabu (6/6) mengutarakan terdapat banyak hal mendasar yang berubah dan memiliki kepastian hukum dalam tata tertib sesuai juknis PP terbaru. Bahkan dengan kepastian hukum ini, tidak akan ada lagi multi tafsir di kalangan anggota DPRD yang berpotensi menimbulkan polemik dan perdebatan.

“Setelah kami konsultasi ke Dirjen Peraturan PerundangUndangan – Kemenkum dan HAM, ternyata DPRD KLU yang pertama kali membahas perubahan Tatib setelah terbitnya PP 12,” katanya.

Berkaca pada dinamika di DPRD yang terjadi di Lombok Utara, Ardianto menyebut banyak hal yang harus diperbaiki. Di antaranya menyangkut kepastian jumlah anggota Bapemperda, kuorum rapat, penyusunan agenda sidang setelah terjadi skorsing, hingga kewenangan DPRD dalam menentukan kepala daerah.

Pada konteks kuorum yang masih menjadi perdebatan di kalangan DPRD, PP 12 mengatur lebih tegas. Jika dulunya, sebagian anggota DPRD KLU menganggap hanya dengan bukti tanda tangan awal saja, sidang pascaskorsing sudah dianggap kuorum meskipun fisik anggota DPRD tidak berada di ruangan.

Begitu pula mengenai perubahan agenda rapat DPRD yang sudah disusun oleh Badan Musyawarah. Bilamana terdapat perubahan agenda sidang karena sesuatu dan lain hal, maka sidang tidak serta merta dapat diputuskan melalui rapat gabungan pimpinan (Ragapim), tetapi harus melalui sidang paripurna.

“Bahkan yang paling mendasar dan belum selesai sampai sekarang adalah jumlah anggota Bapem Perda. Dulu semasih Baleg, jumlah anggota diatur jumlah anggota maksimal Komisi terbanyak. Sekarang lebih jelas, jumlahnya sama dengan jumlah anggota Komisi terbanyak,” ujarnya.

Bapemda Perda DPRD KLU sebagaimana diketahui masih terjadi tarik ulur. Beberapa kali rapat, intern DPRD belum juga sepakat karena perbedaan persepsi. Beberapa fraksi tegas dengan 12 anggota, sedangkan fraksi lain kukuh dengan 16 anggota. Kini dengan PP 12/2018, maka jumlah anggota Bapem Perda DPRD KLU akan berjumlah 11 orang sesuai dengan jumlah anggota Komisi III DPRD KLU sebagai komisi terbanyak.

“Keanggotaan fraksi juga diatur, sebagian menilai hanya nama fraksi saja yang bersifat tetap sedangkan anggotanya bisa pindah kemana saja. Sekarang tidak lagi, nama fraksinya tetap dan anggota fraksi bisa pindah setelah masa 2,5 tahun,” jelasnya.

Yang lebih urgen dari penyesuaian beberapa aturan itu adalah menyangkut kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sesuai aturan terbaru ini, DPRD diberikan kewenangan untuk menentukan siapa kepala daerah pengganti apabila terjadi kasus hukum, meninggal dan sebagainya.

Ardianto menambahkan, sebelumnya kepala daerah yang apabila terjerat kasus hukum, meninggal atau mengundurkan diri dapat digantikan oleh Wakil kepala daerah, maka ke depan tidak lagi. Wakil kepala daerah tidak bisa secara otomatis mengganti kepala daerah, melainkan harus melalui pemilihan di tingkat DPRD. “Seperti di Lombok Barat kemarin, Bupatinya kena kasus KPK, wakilnya langsung naik jadi bupati. Ke depan tidak seperti itu, bupati pengganti harus melalui pemilihan di tingkat lembaga legislatif,” demikian Ardianto. (ari)

NORMAL - Sejumlah kendaraan penumpang saat memasuki kapal untuk menyeberang ke Pulau Sumbawa di Pelabuhan Kayangan. Saat ini, penyeberangan di Pelabuhan Kayangan-Poto Tano sudah normal.

Arus Penyeberangan Laut Kayangan-Poto Tano Kembali Normal Selong (Suara NTB) Arus penyeberangan dari Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Poto Tano maupun sebaliknya kembali normal.

Pasalnya, perbaikan dermaga dua yang sebelumnya diperbaiki saat ini sudah selesai.

Kepada Suara NTB, Rabu (6/6), Manager Usaha pada PT. ASDP. Indonesia Ferry Cabang Kayangan Lombok Timur (Lotim), Zainal Abidin,

menegaskan saat ini arus penyeberangan dari Pelabuhan Kayangan-Poto Tano maupun sebaliknya sudah kembali normal sejak tanggal 5 Juni 2018 lalu. Artinya, empat dermaga yang masingmasing dua di Pelabuhan Kayangan dan dua di Pelabuhan Poto Tano sudah berfungsi sebagaimana mestinya.

“Alhamdulillah proses perbaikan sudah tuntas pak, arus

arus penyeberangan mudik dan arus balik mudik lebaran berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.

Sebelumnya, pihak ASDP Kayangan melakukan perbaikan pada bagian MB dermaga dua. Dalam proses perbaikan beberapa waktu lalu itu, arus penyeberangan untuk sementara hanya menggunakan dermaga satu, sehingga terjadi antrean panjang, terutama

bagi truk barang. Namun untuk mengatasi antrean panjang itu, pihak ASDP Kayangan mengoperasikan sebanyak 22 kapal yang setiap harinya beroperasi enam kapal. “Saat ini proses perbaikan sudah tuntas dan kedua dermaga sudah bisa dioperasikan. Namun sejauh ini lonjakan penumpang belum terlalu signifikan,” terangnya. (yon)

Enam Perusahaan di KLU Operasi Ketupat, Tim Gabungan Waspadai Empat Potensi Kerawanan Ajukan Penangguhan THR Selong (Suara NTB) Menjelang Hari Raya Idul Fitri, tim gabungan saat ini mulai turun lapangan dalam operasi dengan sandi operasi ketupat tahun 2018. Dalam operasi ketupat ini, terdapat empat potensi kerawanan yang diwaspadai oleh petugas.

Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK, mengungkapkan, potensi kerawanan pertama, yakni masalah stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Di mana, pada tahun 2017 lalu harga pangan dapat terjaga dan tidak terjadi kelangkaan bahan pangan.

Hal tersebut dapat terwujud atas kerjasama semua stakeholder terkait. Dan pada tahun ini, potensi permasalahan masih berkisar pada masalah distribusi pangan, upaya penimbunan oleh mafia pangan maupun perilaku negatif oleh pelaku usaha yang menaikkan harga.

Potensi kerawanan selanjutnya yakni kelancaran dan keselamatan arus mudik dan

(Suara NTB/yon)

GELAR PASUKAN - Kapolres Lotim M. Eka Fathurrahman menyematkan pita pada anggota saat apel gelar pasukan. balik. Sehubungan dengan itu, ditekankan supaya setiap personel, terutama pada titik rawan macet dan titik rawan kecelakaan agar benar-benar melakukan pemantauan secara cermat. Selanjutnya potensi keamanan yang ketiga yakni potensi bencana alam dan gangguan kamtibmas, seperti

Pencairan DD Tahap II di Lotim Capai 80 Persen Selong (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyebut pencairan dana desa (DD) untuk tahap II di Lotim sudah mencapai angka 80 persen. Bahkan, Kabupaten Lotim dan Dompu merupakan dua kabupaten di NTB yang tercepat melakukan proses pencairan dana desa (DD).

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (6/6), Kepala Dinas PMD Lotim, H.M.Juaini Taofik, mengungkapkan, untuk pencairan DD untuk tahap II saat ini sudah mencapai angka 80 persen. Dari seluruh kabupaten yang ada di Indonesia, Kabupaten Lotim masuk dalam 16 besar di dalam kecepatan mentransfer keuangan desa dari RKUD ke RKDes. “Kalau ukurannya itu adalah pelayanan, maka Lotim itu masuk 16 besar,” jelasnya.

penyeberangan kembali normal dengan empat dermaga baik di Kayangan maupun di Poto Tano semuanya berfungsi,” terangnya.

Terkait lonjakan penumpang, disebutkan jika belum terjadi yang cukup signifikan.

Pasalnya, lonjakan penumpang diprediksi mulai terjadi pada tanggal 8 Juni 2018.

Akan tetapi dengan kondisi dermaga yang baru, maka

Adapun lambatnya proses pencairan DD dikarenakan keterlamabatan penyelesaian APBDes yang belum disahkan. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, apabila pembahasan RAPBDes antara pemerintah desa dengan BPD mengalami jalan buntu. Maka RAPBDes dapat disahkan menjadi APBDes cukup dengan surat keputusan kepala desa setelah mendapat evaluasi dari camat. Akan tetapi plafon tidak melebihi tahun sebelumnya.

Selain itu, persoalan yang dihadapi dalam pencairan DD tahap II di samping lambannya pengesahan APBD, dikarenakan adanya penyesuaian tentang padat karya tunai.

Terkait dengan pencairan DD, kabupaten yang tercepat di NTB yakni Kabupaten Lotim dan Dompu. Adapun total anggaran untuk DD tahap II ini senilai Rp100 miliar.

Sejumlah desa yang sudah mengaju-

kan untuk pencairan atau APBDesnya sudah dievaluasi ke kecamatan. Adapun persyaratan untuk pencairan DD yakni APBDes sudah disahkan yang sebelumnya dievaluasi oleh camat, selain itu desa terlebih dahulu harus menyampaikan LPJ penggunaan anggaran tahun sebelumnya untuk pencairan tahap kedua.

Ditegaskan kembali, aturan baru saat ini bahwa DD tidak bisa dipihakketigakan, melainkan harus diswakelolakan dengan sistem padat karya tunai. Sehingga dari awal masyarakat akan merasa memiliki terhadap suatu proyek yang dikerjakan oleh pemerintah desa melalui anggaran dana desa. “Sejak awal tahun 2018, proyek yang sumber anggarannya dari DD harus dikerjakan secara swakelola padat karya, tidak boleh lagi dikerjakan dengan cara dipihakketigakan,” terangnya. (yon)

curat, curas dan curanmor dan lain sebagainya. Untuk itu, petugas harus mengambil langkah premtif maupun preventif, sehingga dapat menekan sejumlah kasus tersebut.

Sementara ancaman kerawanan yang ke empat yakni tindak pidana terorisme, diharapkan untuk terus meningkatkan kegiatan deteksi intelijen yang diimbangi dengan upaya penegakan hukum secara tegas. Di samping itu, dilakukan pengamanan tempat ibadah, pusat keramaian, serta aspek keselamatan personel harus menjadi perhatian.

“Perkuat pengamanan pada objek-objek tersebut dan laksanakan pendampingan personel pengamanan oleh personel bersenjata,” ungkap Kapolres membacakan amanat Kapolri, Jenderal Polisi, Tito Karnavian.

Dalam apel gelar pasukan yang digelar di Mapolres Lotim, Rabu (6/6), dihadiri oleh Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, Ketua PN Lotim, Kejari Lotim serta unsur Forkopimda Lotim, kapolsek jajaran serta personel dari institusi Polri dan instansi terkait. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Tunjangan Hari Raya (THR) umumnya dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.

Kebanyakan dari mereka memenuhi hak karyawannya, namun ada pula perusahaan yang tidak mampu karena alasan minimnya pendapatan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Vidi Ekakusuma, SIP. MM., Rabu (6/6) mengungkapkan, pembayaran THR telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 tahun 2016. Namun demikian, dinamika bisnis di lapangan menyebabkan ada perusahaan yang tidak mampu membayar kewajiban THR kepada karyawannya.

Di KLU, hingga hari kemarin sudah masuk 6 permohonan penangguhan pembayaran THR dari perusahaan. Meski perusahaan tersebut beroperasi di kawasan pariwisata, namun tingkat pendapatannya masih belum memungkinkan untuk memberi tunjangan.

“Ada 6 permakluman dari enam perusahaan yang mayoritas bergerak di bidang perhotelan, bahwa mereka tidak mampu membayar THR karyawannya,” ungkapnya.

Vidi tak menyebut namanama ke enam perusahaan tersebut. Pihak perusahaan beralasan bahwa usahanya relatif baru, beberapa bangunan baru dibangun, sehingga pemasukan bulanan belum maksimal. Selain itu kelas usaha yang dijalankan juga tidak seperti penginapan mewah pada umumnya.

Kendati demikian, Vidi menegaskan pihaknya sudah memberi penjelasan kepada perusahaan dimaksud. Bahwasanya sebagai lembaga usaha, maka terikat dengan ketentuan Permenaker yang ada. “Kami sudah minta mere-

Vidi Ekakusuma ka tetap bayarkan, karena ini sudah diatur dalam Permen, kalau dilanggar tentu ada sanksi,” cetusnya.

Sementara, ratusan perusahaan lain yang ada di KLU juga diingatkan oleh Disnaker. THR sudah diterima karyawan pada H-7 lebaran. Pihak-pihak terkait seperti manajemen hotel, serikat pekerja, diminta untuk bekerjasama secara maksimal untuk mengawal kepentingan para buruh tersebut.

Vidi menyebut, pekerja yang mendapatkan THR minimal sudah bekerja selama 30 hari. Untuk besaran THR menggunakan rumusan yakni masa kerja dibagi 12 dan dikali besaran gaji. Sedangkan untuk karyawan yang sudah bekerja di atas satu tahun maka wajib menerima THR senilai satu kali gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan.

Ia meyakini, perusahaan pastinya sudah mengetahui kewajibannya. Namun apabila ada perusahaan yang tidak membayarkan hak karyawan, karyawan diimbau untuk melaporkan kelalaian tersebut ke pemerintah. “Kalau ada yang tidak membayar, dilaporkan saja, nanti Disnaker Lombok Utara akan melanjutkan laporan tersebut ke Posko Pengaduan THR yang dibentuk Pemprov NTB,” ucapnya. (ari)

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/yon)

Harus Tingkatkan Kapasitas

SUARA NTB Kamis, 7 Juni 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 7

Defisit Anggaran Rp40 Miliar Kekurangan Dokter Spesialis RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Gerung Lombok Barat (Lobar) mengalami kekurangan beberapa dokter spesialis. Hal ini menyebabkan pihak rumah sakit tidak bisa melayani pasien, sehingga terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi. ‘’Tahun ini rumah rumah sakit mengupayakan penambahan dokter spesialis untuk mengejar target naik ke tipe B,’’ aku Direktur RSUD Tripat Gerung drg. H. Arbain Ishak kepada wartawan, Rabu (6/6).

Diakui beberapa dokter yang belum ada di Rumah Sakit Gerung, yakni spesialis bedah (Suara NTB/her) urologi, sehingga setiap ada H. Arbain Ishak pasien operasi, maka harus dirujuk ke RSUP yang memiliki dokter bedah tersebut. Selain itu pihaknya juga tidak punya Dokter Jantung dan Patologi Anatomi.

“Kita kekurangan tiga dokter, sehingga kita rujuk pasien ke rumah sakit lain,” kata Arbain.

Menurutnya untuk mengejar target naik ke tipe B harus paling minimal memiliki dokter jantung dan urologi serta patologi anatomi. Selain tiga ini sejauh ini dokter spesialis dalam, sejauh ini pihaknya memiliki satu orang dokter. Sebelumnya pihaknya memiliki dua dokter, namun ada satu orang yang pensiun, sehingga tersisa satu orang. Sementara pasien yang dilayani banyak sekali. Kondisi ini menyebabkan pelayanan agak kewalahan.

Belum pelayanan bagi jamaah yang berangkat haji yang notabene kebanyakan pemeriksaan bagian dalam.

Untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis ini pihaknya mengupayakan tahun ini. Penyiapan dokter ini jelasnya tidak harus menunggu pembangunan rumah sakit sesuai dengan masterplan. Pihaknya akan melakukan penyiapan SDM Seperti dokter dan bangunan tambahan lainnya. Termasuk penyiapan tempat tidur yang diakui masih belum sesuai standar naik ke kelas B dan ruang rawat inap. (her)

Pembangunan Sejumlah Proyek Ditunda Giri Menang (Suara NTB) Kondisi fiskal daerah mengalami defisit menyusul alokasi belanja yang direncanakan tak sesuai dengan pendapatan. Pemda berencana menutupi melalui penjualan aset bergerak dan bekas serta pemasukan dari PAD, namun tidak mampu mencukupi, sehingga Pemda terpaksa memangkas anggaran Rp 40 miliar lebih.

“Kita lakukan rasionalisasi anggaran Rp40 miliar, itu sebabnya proyek Kantor Dinas Perizinan dan Dinas PU ditunda, karena fiskal tidak mampu,” kata Asisten III Set-

da Lobar Dr. H. Fathurrahim, Rabu (6/6).

Diakuinya, pemda melakukan rasional anggaran Rp 40 miliar di semua OPD. Sebab

”

Kita lakukan rasionalisasi anggaran Rp40 miliar, itu sebabnya proyek Kantor Dinas Perizinan dan Dinas PU ditunda, karena fiskal tidak mampu,

upaya untuk menutupi dari lelang aset dan PAD tidak mencukupi. Akibat kondisi fiskal inilah Pemda memangkas belanja di semua OPD. Pemangkasan anggaran per OPD variatif, tergantung anggaran di masing-masing OPD. Pemangkasan belanja ini mengakibatkan dua proyek pun terkena dampak. Langkah ini diambil untuk mengimbangi anggaran.

Terkait pencapaian PAD, menurutnya tetap dilakukan evaluasi setiap bulan. Dari awal tahun, Kepala OPD sanggup mencapai target, namun dalam perjalanan ada yang tidak mencapai target akibat ada perubahan regulasi di pusat, sehingga OPD tidak bisa memungut PAD. “Kalau dipaksakan malah akan kacau,” tukasnya.

Kabag Administrasi Pem-

bangunan dan ULP Setda Lobar Heri Ramadan, menambahkan, dua proyek tersebut ditunda pelaksanaannya karena masalah anggaran. Anggaran defisit disebabkan asumsi pendapatan dari PAD tidak sesuai target,sebab dari target yang dicapai tidak sesuai harapan. Jika dipaksakan, maka untuk dikerjakan malah tidak ada sumber anggaran.

“Memang fiskal kita defisit, makanya tidak mampu biayai proyek itu,” ujarnya.

Lebih jauh kata Heri, proyek ini jelasnya akan dilaksanakan tahun depan. Masing-masing proyek ini bernilai Rp 900 juta untuk proyek Kantor PU, proyek Kantor Dinas Perizinan Rp 7miliar lebih. Diakui dua proyek ini terkena rasionalisasi, karena pengajuan lelang terlambat sehingga ditunda. (her)

Lobar Klaim Pembayaran THR dan Gaji 13 Tidak Masalah Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) memastikan pengalokasian anggaran Rp60 miliar lebih untuk pembayaran THR dan gaji ke 13 bagi tenaga honor tidak bermasalah. Hal ini, menyusul adanya polemik di pusat pembayaran THR dan Gaji ke 13 tidak dialokasi di APBN sehingga rawan kepala daerah berurusan dengan Hukum.

Sekda Lobar H. Moh. Taufiq menegaskan nomenklatur anggaran untuk THR dan Gaji ke 13 di DAU adalah gaji umum pegawai. Sementara pemberian THR dan Gaji ke 13 ini pun jelasnya ada keputusan presiden, Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mengacu SE kementerian ini, pemberian THR dan gaji ke 13 disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Untuk kemampuan anggaran Lobar sendiri, cukup untuk membayar gaji ke 13 dan THR. Apakah tidak menggangu kondisi anggaran? Menurut sekda tidak menganggu sebab pihak Pemda akan melakukan perubahan anggaran dengan dewan.

Untuk penyaluran THR, jelasnya, sudah dilaksanakan, sedangkan untuk gaji ke 13 belum sebab untuk kebutuhan pendidikan. Disebutkan total anggaran untuk pembayaran THR dan Gaji ke 13 sebesar Rp 60 miliar, termasuk untuk THR anggota DPRD. Sementara itu Kepala BPKAD Lobar, Joko Wiratno mengatakan pihak Pemda sudah mengalokasikan pembayaran gaji 13 dan THR melalui APBD. Hal ini sesuai dengan keputusan presiden dan SE dari Kementerian Keuangan serta Kemendagri. Dirincikan, pembayaran THR sebesar Rp 29,4 miliar lebih sedangkan untuk gaji ke 13 sebesar Rp 28, 3 miliar lebih. Jumlah penerima THR total mencapai 20.436 orang masing-masing golongan I 657 orang, golongan II 5.311, golongan III 8.880 orang, golongan IV sebanyak 5.588 orang.

Sedangkan untuk penerima gaji ke 13 ini sebanyak 20.460 orang terdiri dari golongan I sebanyak 661 orang, Golongan II 5.314 orang, golongan III 9.886 orang, dan IV sebanyak 5.599 orang. Gaji ke 13 ini beberapa komponen yang dibayar antara lain tunjangan struktural bagi golongan III dan IV, tunjangan fungsional bagi golongan II, III dan IV. Ditambah tunjangan umum bagi semua golongan baik I,II,III dan IV. “Hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sudah dibayar bersamaan gaji PNS Juni dengan THR (gaji 14) sedangkan gaji 13 akan dibayar bulan Juli bersamaan dengan gaji PNS bulan Juli,” jelasnya. (her)

(Suara NTB/her)

APEL PASUKAN - Kapolres Lobar, Heri Wahyudi saat memimpin apel gelar pasukan operasi ketupat Gatarin 2018, Rabu (6/6).

Amankan Lebaran, Polres Atensi Aksi Kejahatan Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) menggelar apel gelar pasukan operasi ketupat Gatarin 2018 dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Rabu (6/6). Apel yang dipimpin langsung Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi, SIK., untuk persiapan pengamanan pelaksanaan lebaran.

“Kita kerahkan 92 personel dengan 2 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan, ini dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Idul Fitri 1439 H,” ujar Kapolres. Masing- masing-masing pos tersebar di

beberapa titik, antara lain pos pelayanan di Lembar, pos pengamanan di Rumak dan Senggigi. Operasi bakal dilaksanakan selama 18 hari mulai tanggal 7 Juni sampai 24 Juni nanti.

Sementara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam sambutan tertulis yang disampaikan Kapolres Lobar, jika Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat tahun 2018 sebagai salah satu operasi kepolisian terpusat. Operasi Ketupat Tahun 2018 diselenggarakan secara serentak di seluruh Polda jajaran selama 18 hari mulai tanggal 7 sampai den-

Jadi Temuan Berulang BPK

Kepala OPD Diminta Disnakertrans Loteng Ajak KPK Awasi Mengundurkan Kinerja LTSP Diri

Praya (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) secara khusus telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi kinerja Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) bagi pengiriman dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di daerah ini. Adanya pengawasan ini kinerja LTSP Loteng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa benar-benar terawasi maksimal.

Demikian diakui Kepala Di(Suara NTB/dok) snakertrans Loteng, H. Masrun, H. Masrun S.H., kepada Suara NTB, Selasa (5/6). Menurutnya, pihaknya dalam hal ini tentu tidak bisa sendirian mengawasi kinerja LTSP. Sementara satu unit layanan publik, LTSP sangat rentan dari potens terjadi pungutan liar (pungli) dan tindakan lainnya yang menjurus pada tindak pidana korupsi. Untuk itu, butuh dukungan pihak lainnya untuk turut membantu mengawasi kinerja LTSP Loteng.

“Dengan KPK kita sudah ada komitmen. Bahwa, KPK juga secara aktif akan ikut membantu mengawasi kinerja LTSP Loteng,” terangnya.

Harapannya tentu, dengan kehadiran KPK ini, maka potensi terjadi tindak pidana korupsi pada proses layanan di LTSP Loteng bisa diminimalisir semaksimal mungkin.

Dari sisi internal LTSP Loteng, pihaknya juga terus melakukan pembenahan agar bisa mewujudkan pelayanan LTSP Loteng yang benar-benar bersih dan bebas dari pungli dan tindakan yang menjurus pada tindak pidana korupsi.

“Dari internal kita sudah bangun komitmen untuk melayani dengan jujur dan bersih. Dari eksternal, juga sudah ada lembaga yang ikut mengawasi seperti KPK,” ujar Masrun.

Ia menjelaskan, kemitraan dengan KPK sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu begitu LTSP Loteng mulai berjalan.

Karena pihaknya berprinsip, kalau sesuatu hal dimulai dengan niat dan cara yang baik serta bersih, maka hasil yang diperoleh pasti baik dan bersih pula. “Kalau lembaga lain mungkin alergi kalau mendengar KPK. Tapi kalau kita, justru kita ajak untuk sama-sama mengawasi,” tandasnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) dipanggil Sekda H. Moh. Taufiq untuk membahas terkait tindak lanjut temuan LHP BPK tahun 2017.

OPD ini diminta untuk menyelesaikan temuan baik bersifat administrasi dan kerugian negara hingga bulan Juli nanti. Bahkan, kalau tidak sanggup menyelesaikan, kepala OPD diminta mengundurkan diri.

“Seluruh temuan BPK sedang ditindaklanjuti dan sudah rapat, bahkan surat teguran dari Pjs Bupati kepada kepala OPD sudah dikirim,” tegas Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Rabu (6/6).

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya telah meminta Asisten III Setda Lobar dan Inspektorat untuk memanggil para kepala OPD yang ada temuan BPK. Pihaknya telah menggariskan kepada OPD untuk menuntaskan sesuai deadline, yakni selama 60 hari ke depan.

Menyoal sanksi tegas bagi OPD yang menjadi temuan berulang, sekda menegaskan ada sanksi tegas. Namun demikian pihaknya perlu menunggu seperti apa tindak lanjut dari OPD terkait. Terkait pengembalian kerugian negara, Sekda menegaskan kepala OPD yang bertanggung jawab menyelesaikan. Termasuk jika temuan di desa, maka kepala desa harus bertanggung jawab.

Sementara itu Inspektur pada Inspektorat Lobar, HR Agus Hidayat mengatakan sesuai arahan dan perintah sekda, pihaknya sudah memanggil semua OPD terkait. Selain itu kepala OPD juga diberikan surat teguran. Surat teguran ini sendiri ditandatangani oleh Pjs bupati dan selanjutnya dikirim ke para kepala OPD yang menjadi temuan.

Mengenai sanksi pada OPD, terangnya, sesuai surat perjanjian kinerja yang ditandatangani antara kepala OPD dengan pimpinan daerah, jika tidak bisa menyelesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan, maka kepala OPD mengundurkan diri atau dimundurkan. “Itu sanksi ekstrem, dan ada juga sanksi ringan lainnya sesuai dengan PP nomor 53,” tegasnya. (her)

gan 24 Juni 2018. Operasi ketupat diseluruh Indonesia melibatkan sebanyak 173.397 personel pengamanan gabungan yang terdiri dari unsur Polri TNI Pemda serta stakeholder terkait dan eleman masyarakat lainnya.

Sementara Polres Lombok Tengah (Loteng) bakal menerjunkan hampir separuh dari kekuatan personel yang dimiliki guna mengamankan perayaan lebaran tahun ini. Pengamanan dibantu personel TNI, Pol PP, dan Dinas Kesehatan (Dikes) serta unsur terkait lainnya. Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman,

S.H.SIK.M.H., menyebut ada 350 personel yang akan diterjunkan untuk pengamanan lebaran tahun ini.

Pelibatan personel kepolisian dalam jumlah besar tersebut, dibantu unsur terkait lainnya diharapkan bisa mendukung stabilitas keamanan selama perayaan lebara tahun ini.

Dengan begitu, masyarakat bisa dengan aman dan nyaman merayakan lebaran.

Guna mendukung proses pengamanan lebaran tersebut, pihaknya membangun empat posko. Masing-masing dua posko pelayanan di Desa Ko-

pang dan Lombok International Airport (LIA) serta dua posko pengamanan di kawasan Pantai Kuta serta Kota Praya.

Untuk penempatan personel di masing-masing posko, berbeda-beda. Tergantung kondisi dan tingkat kerawanan di wilayah kerja posko tersebut.

Lebih lanjut Kapolres Loteng menambahkan, sebagai layanan tambahan pihak Polres Loteng pada lebaran tahun ini telah menyiapkan layanan penitipan kendaraan gratis bagi masyarakat yang mudik ke daerah asal tanpa membawa kendaraan pribadi. (her/kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 7 Juni 2018

Halaman 8

Dugaan Penyimpangan SPPD

Lima Anggota Dewan Fraksi Gerindra Diperiksa Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak lima anggota DPRD Sumbawa dari fraksi Partai Gerindra diperiksa penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Sumbawa, Rabu (6/6). Informasinya, pemeriksaan tersebut terkait laporan dugaan penyimpangan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2018 ini.

Informasinya, Anggota Fraksi Gerindra yang diperiksa yakni Muhammad Faizal, S.Ap, Syarifuddin, S.Pd, Hamzah Abdullah, Ir. H. Syamsul Nurdin, dan Andi Rusni, SE. Mereka dimintai keterangan secara terpisah selama kurang lebih dua jam

oleh penyidik mulai pukul 09.00 Wita hingga sekitar pukul 11.00 Wita.

Salah satu anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Andi Rusni, SE yang ditemui wartawan di Polres Sumbawa mengakui adanya pemeriksaan dirinya dan empat ang-

gota fraksi gerindra lainnya.

Berdasarkan penyampaian penyidik, pemeriksaan tersebut terkait dugaan penyimpangan penggunaan SPPD. Dimana ada yang melaporkan penggunaan SPPD yang seharusnya digunakan untuk konsultasi ke DPR RI, tetapi

digunakan untuk kegiatan partai di Hambalang.

“Saya tanya tadi ke penyidik, alasan pemanggilan itu karena ada dugaan bahwa penggunaan SPPD tidak sesuai dengan surat perintahnya. Seharusnya konsultasi ke DPR RI, tetapi ternyata ada kegiatan partai ke Hambalang. Itu alasannya pemanggilan,” ujarnya.

Menurutnya, semua anggota fraksi dari Partai Gerindra Sumbawa diperiksa oleh penyidik termasuk dirinya. Ia pun sudah menyampaikan bahwa

tidak mengikuti agenda tersebut, karena saat itu ia mendampingi istrinya melahirkan.

Dalam pemeriksaan ia menyampaikan kepada penyidik bahwa dirinya tidak mengetahui terkait penggunaan SPPD. “Dalam pemeriksaan ditanyakan apakah kami melaksanakan kegiatan tersebut, saya katakana saya tidak tahu. Karena saya tidak tidak mengikutinya,” jelas Andis sapaan akrab Andi Rusni.

Ia menjelaskan, yang berangkat menggunakan SPPD

KPU Sumbawa Tinggal Menunggu Surat Suara

Ratusan Hektar Padi dan Jagung Terancam Kekeringan Sumbawa Besar (Suara NTB) Areal persawahan pada beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa kini terancam kekeringan. Bahkan, sudah ada sekitar puluhan hektar tanaman padi dan jagung pada musim tanam MK II ini yang berada di ambang puso. Akibat ketersediaan air yang makin menipis.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir Abdul Murad M.M, Rabu (6/6) kemarin. Laporan yang diterimanya dari petugas kecamatan, sejauh ini ada lima kecamatan yang terancam kekeringan, yakni 45 hektar di kecamatan Moyo Hilir (30 hektar padi dan 15 hektar jagung), 25 hektar di kecamatan Alas (padi), 50 hektar di kecamatan Utan (jagung), 15 hektar di kecamatan Lape (padi) dan 20 hektar di kecamatan Pelampang (padi). Sehingga ada total 155 hektar yang terancam kekeringan.

Selain lima kecamatan tersebut, ada pula areal padi yang puso seluas 4 hektar di antara desa Baru dan desa Penyaring.

Ditambah 24 hektar yang terancam puso kalau pada akhirnya tidak ada penyelamatan air. “Kalau kondisi kekeringan ini berlanjut, maka kemungkinan yang 24 hektar di Moyo Utara juga akan puso,” terang Murad.

Kondisi ini menurut Murad, dikarenakan anomali perubahan iklim. Dimana curah hujan sangat rendah, sehingga bendungan tidak maksimal mampu menyuplai air sebagaimana biasanya. Sehingga mengakibatkan tanaman mengalami kekeringan. Berdarkan pengalaman ini, maka Distan akan mengintensifkan dan mengkoordinasikannya engan pihak BMKG untuk mengetahui ramalan cuaca. Untuk dapat disesuaikan dengan rencana tanam kedepan. Untuk lokasi lokasi yang rawan kekeringan akan diarahkan pada tanaman paliwija, seehingga petani tidak dirugikan.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan identifikasi potensi program apa yang tepat untuk diluncurkan kedepan. Seperti sumur dalam dan cekdam yang dapat menampung air di musim hujan untuk dapat dimamfaatkan di msuim tanam berikutnya.

Seperti yang telah diberitakan Suara NTB sebelumnya, debit air salah satu bendungan besar di Sumbawa, Batu Bulan mulai menipis. Bahkan levelnya sudah mendekati angka kritis.

Kondisi ini bisa mengancam lahan pertanian pada Musim Tanam (MT) II tahun ini. Penggunaan air mesti efektif dan mengurangi kebocoran air.

Kasi Operasi Pemeliharaan Sungai dan Bendung Kantor Pengairan Sumbawa, M. Saleh, menyebutkan stok air bendungan telah mendekati level kritis pada angka 52 meter. Sehingga otomatis debit air makin berkurang di musim kemarau ini. “Ketersediaan air makin berkurang setiap tahunnya, karena kondisi hutan di hulu bendungan yang mulai habis,” cetusnya.

Dengan stok air yang ada, maka harus ada perubahan pola tanam. Belum lagi kemungkinan adanya pelompong liar (kebocoran) dengan tingkat pemakaian air yang tidak ada batasnya.

“Kondisi jaringan irigasi tidak ada masalah. Hanya kadang ada kebocoran air akibat ulah oknum warga. Ini yang harus diminimalisir, agar pemakaian air menjadi efektif dan efisien,” tukasnya, seraya berharap kedepan kerusakan hutan bisa ditangani. Jangan kemudian terus dirusak tanpa ada upaya perbaikan. Sebab kalau kondisi hutan terus dibiarkan rusak, maka tak mustahil ancaman ketersediaan air juga semakin lama semakin berAbdul Murad kurang. (arn) (Suara NTB/arn)

penyidik. Terhadap pemeriksaan ini, dirinya tetap akan kooperatif memberikan keterangan jika dibutuhkan oleh penyidik. “Saya tetap kooperatif memberikan keterangan.

Bukan hanya terkait ini, tetapi dalam masalah lain saya tetap kooperatif,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP. Zaky Maghfur yang diwawancara terpisah enggan memberikan keterangan mengenai adanya pemanggilan anggota fraksi Gerindra tersebut. (ind)

Lima Desa Belum Rampungkan APBDes di KSB

Logistik Pilgub

SumbawaBesar(SuaraNTB)KPU Kabupaten Sumbawa telah menerima sebagian logistik untuk pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB. Sisanya hanya tinggal menunggu surat suara dari KPU Provinsi untuk selanjutnya segera didistribusikan.

Demikian disampaikan Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, kepada Suara NTB, Rabu (6/6) kemarin.

Sejumlah logistik seperti sampul model C, formulir model C, form C plano, tanda pengenal KPPS, daftar pasangan calon, tinta sidik jari dan dan plastik besar telah diterima.

(Suara NTB/arn) Begitu juga dengan sampul Syukri Rakhmat surat suara, sampul anak kunci, sampul DPT, sampul DA, sampul DAA dan lainnya. Termasuk pula bantal, paku, ballpoin dan gembok.

Saat ini pihaknya tinggal menunggu pendistribusian surat suara. Sementara kotak suara dan bilik suara yang sudah tersedia di pihaknya masih cukup dan layak untuk digunakan. Setelah surat suara tiba, pihaknya akan menyortir agar segera didistribusikan ke kecamatan dan TPS. “Kita menunggu surat suara dulu. Mudah-mudahan satu sampai dua hari kedepan sudah sampai di Sumbawa. Begitu sampai surat suara, akan kita sortir dulu, kita packing, kemudian kita distribusikan,” terangnya.

Nantinya untuk pendistribusian logistik ke kecamatan, pihaknya akan mengawalinya di daerah yang sulit seperti Batu Lanteh, Ropang, Orong Telu, Sebagian wilayah Kecamatan Alas, Tarano dan daerah Kepulauan. Setelah logistik tiba di kecamatan, pihaknya berharap kepada PPK dan KPPS agar menjaga seluruh logistik supaya tidak terganggu. Karena pihaknya berharap pelaksanaan Pilkada NTB tahun 2018 ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. (arn)

ada empat orang anggota fraksi Partai Gerindra dan satu orang dari fraksi Hanura. Dimana mereka berangkat pada tanggal 11 sampai 13 April 2018 lalu untuk konsultasi ke DPR RI. Dengan anggaran Rp 12 juta per orang. Mengenai isi dari konsultasi ia tidak mengetahuinya. “Saya tidak mengetahui isi konsultasinya, karena saya tidak ikut,” tandasnya.

Pemeriksaan ini, lanjut Andis, adalah pemeriksaan pertama. Dimana dirinya diperiksa sekitar 40 menit oleh

(Suara NTB/ils)

APEL - Bupati KSB, H. W. Musyafirin, memimpin apel gelar pasukan operasi Ketupat Gatarin tahun 2018 di Halaman Mapolres KSB, Rabu (6/6).

Pengamanan Pelabuhan Jadi Atensi Jelang Lebaran Taliwang (Suara NTB)Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, memberlakukan pengamanan khusus di pelabuhan Poto Tano jelang lebaran tahun 2018. Hal ini dilakukan untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, baik itu aksi teror maupun aksi-aksi lain.

Kapolres KSB, AKBP Mustofa SIK, MH kepada Suara NTB, Rabu (6/6) tidak menampik akan

melakukan penebalan pasukan di pelabuhan. Bahkan tidak hanya Polri, anggota TNI, Pol PP serta perhubungan juga akan diturunkan di Poto Tano. Pos pengamanan juga akan dibangun pelabuhan Poto Tano untuk memaksimalkan pengawasan yang ada nantinya.

Tentu patroli rutin juga akan tetap dilaksanakan, baik itu di dalam kota Taliwang, maupun ke kecamatan. Selain itu, peran

Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST memerintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar memastikan seluruh urusan keuangannya selesai sebelum libur lebaran.

“Pembayaran gaji pegawai baik yang PNS maupun honorer diselesaikan. Terutama juga dengan pihak ketiga,” kata Wabup usai shalat berjamaah zuhur di masjid Agung Darussalam, Rabu (6/6).

Masih ada waktu hingga tanggal 8 Mei mendatang kesempatan bagi SKPD menyelesaikan seluruh urusan keuangannya tersebut terutama soal pembayaran. Menurut Wabup, agar waktu yang tersisa itu dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga ketika memasuki masa libur tidak ada lagi persoalan terutama kompalin para pihak mengenai penyesaian urusan keuangan dengan SKPD.

“Jangan sampai ada protes baik itu karena gaji atau protes rekanan dinas yang tidak dibayar,” tegasnya.

Menurutnya, memastikan tidak ada kewajiban keuangan SKPD yang tuntas sebelum libur lebaran sangat penting.

Pasalnya di momen hari raya seluruh masyarakat membutuhkan uang untuk memenuhi keperluannya serta berbagi di bulan penuh berkah itu.

“Nah kalau garagara kita tidak bayarkan hak mereka. Mungkin di waktu lebaran mereka tidak bisa bersedekah pada-

Bhabinkamtibmas di masingmasing desa juga akan terus ditingkatkan untuk memberikan pesan kepada warga masyarakat untuk tetap menjaga Harkamtibmas.

“Kita sudah siapkan pengamanan ekstra di Poto Tano, yakni sekitar 100 orang personil gabungan. Harapannya tidak ada aksi yang tidak kita inginkan terjadi jelang arus mudik nanti,” ungkapnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumbawa Barat, mencatat hingga saat ini tersisa tinggal lima yang belum merampungkan APBDes 2018. Akibatnya, ada sekitar Rp1 miliar Dana Desa (DD) tahap pertama yang tertahan dari total anggaran triwulan pertama sekitar Rp10 miliar. Penyusunan APBDes ini tentu sangat molor dari jadwal.

“Kita sangat sayangkan masih ada juga desa yang belum memilliki APBDes sebagai tahapan pencairan DD tahap pertama. Masalah ini sudah sering kita ingatakan untuk diberikan atensi, tapi fakta yang ada di lapangan berbanding terbalik. Padahal batas untuk tahapan pencairan tahap kedua tanggal 30 Juni sudah harus dilakukan, jika tidak maka anggaran untuk desa juga akan hangus,” ungkap Sekda KSB, H. Abdul Azis SH, MH, kepada Suara NTB Rabu, (6/6).

Dia mengatakan, berdasarkan laporan dari PMD, desa tersebut yakni Desa Kemuning dan Desa Talonang Baru di Kecamatan Sekongang, Desa Seminar Salit di Brang Rea, Desa Mantar dan Desa Tua Nanga di Kecamatan Poto Tano. Desa-

desa tersebut sudah sering diingatkan untuk segera menyusun APBDesnya, tetapi faktanya masih nol persen realisasi.

Meskipun demikian, pihaknya tetap berupaya mendorong desa ini untuk segera merampungkan APBDesnya. “Tidak ada cara lain melainkan kita tetap berupaya untuk mendorong desa ini supaya bisa segera.

Jika tidak, jangan salahkan kita pada saat mereka tidak mendapatkan anggaran,” ujarnya.

Ditambahkannya, proses penyusunan APBDes yang hingga saat ini masih molor dipicu sejumlah faktor. Salah satunya, perubahan mekanisme penggunaan dana desa yang mewajibkan untuk dilakukan secara padat karya tunai. Bahkan, di aturan tersebut, desa diwajibkan untuk menyiapkan dana sekitar 30 persen untuk pembayaran upah pembangunan yang ada di desa.

Faktor lainnya yang sangat krusial terkait masalah ini yakni tarik ulur antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan dan penyusunan APBDes yang ada. Untuk itu, pihaknya berharap supaya anggota BPD dan Kades bisa akur, sehingga program di desa tidak terkendala. (ils)

Jadi Temuan BPK, Wabup KSB Minta SKPD Tunggakan Pajak Segera Tuntaskan Kewajiban Sedang Penyelesaian hal momennya sangat baik untuk berbagi,” papar Wabup.

Selain mengingatkan SKPD, pada bagian lain Wabup menyinggung soal kesempatan berbagi di momen hari raya nanti. Khusus bagi pegawai pemerintah, orang nomor dua di KSB ini berharap, meningkatkan kepekaannya terhadap sesama dengan bersedekah kepada sesama.

Sebab baginya rezeki pegawai pemerintah pada hari raya tahun ini sangat cukup dengan telah cairnya tunjangan hari raya (THR) berbarengan dengan gaji bulannya.

“Terutama bagi yang PNS ini. Alhamdulillah lan rezekinya bisa dibilang lebih. Nah manfaatkan sedikit kelebihan itu untuk beresdekah karena ini bulan baik kita berbagi,” harap Wabup.

Fud Syaifuddin (bug) (Suara NTB/bug)

Dishub Segera Cek Fisik dan Awak Kendaraan Dompu (Suara NTB) Kepadatan arus lalu lintas saat mudik lebaran menjadi fenomena rutin tiap tahunnya, sehingga rentan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain pengaruh pengguna jalan yang ugal-ugalan dan melanggar rambu-rambu lalu lintas, hal itu juga dipicu kondisi fisik kendaraan serta kesehatan awaknya.

Kadishub Kabupaten Dompu, Syafruddin mengakui kesehatan pengemudi dan kondisi fisik kendaraan berpengaruh bagi terjadinya kencelakaan.

Untuk itu, guna meminimalisir hal tersebut pihaknya segera melakukan pengecekan fisik serta kesehatan awak kendaraan.

“Hasil pertemuan di Mataram kita nanti di kabupaten akan melakukan Ramcek, sekaligus pengecekan awak kendaraan,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Kendati Terminal Ginte di

bawah pengelolaan pemerintah provinsi namun pihaknya tetap membeckup kegiatan ramcek, fokusnya untuk kondisi mesin Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang biasanya ramai memuat mahasiswa yang pulang kampung.

Sementara pengemudi sasaran utamanya terkait kondisi kesehatan seperti penggunaan sabu-sabu atau dalam pengaruh minuman keras.

“Pengecekan ini akan kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengetes penggunaan narkoba dan sejenisnya bagi pengemudi,” jelasnya.

Jika dalam pengecekan itu ditemukan kendaraan yang tidak layak operasi atau penggunanya dalam pengaruh barang berbahaya, Syafruddin memastikan, kendaraan tersebut tidak akan diizinkan beroperasi untuk sementara waktu.

Selain AKAP Angkutan Desa (Angdes) pun tak luput

dari pengecekan pihaknya, karena memang mereka juga berisiko menjadi pengguna zat berbahaya dan sebagainya sehingga mengancam keselamatan penumpang. “Angdes juga akan kita cek di terminal karena dia kan tetap masuk terminal,” ujarnya.

Kapolres Dompu, AKBP. Ewin Suwondo, S. IK, MIK dikonfirmasi soal upaya menekan angka laka lantas saat mudik, Rabu (6/ 5) kemarin menyampaikan hal serupa. Dan berdasarkan hasil koordinasi bersama instansi terkait sebelumnya bisa dipastikan kendaraan yang beroperasi sudah cukup siap. Dan mereka pun siap terjun lapangan ketika menemukan hal-hal yang menggagu arus lalu akibat bencana alam dan sebagainya.

“Kalau ada kendala masalah bencana alam seperti longsor mereka siap mengerahkan alat berat untuk melakukan pembersihan,” pungkasnya. (jun)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pemerintah desa (Pemdes) di Sumbawa yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak sudah ditindaklanjuti pihak Inspektorat. Tunggakan dengan nilai sekitar Rp1,7 miliar lebih tersebut sedang dalam proses penyelesaian.

Menurut Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, pihaknya sudah turun melakukan pemeriksaan ke desa. Setelah pihaknya mengetahui adanya desa yang belum menuntaskan pembayaran pajak, pihaknya meminta untuk segera disetorkan. Prosesnya saat ini sedang berjalan dan sudah banyak yang menindaklanjutinya melakukan pembayaran.

“Sudah ditagih dan sudah diminta untuk menuntaskannya. Sekarang sudah banyak yang ditindaklanjuti,” ujarnya, Rabu (6/6).

Berdasarkan data dari BPK, sebanyak 103 desa yang masih menunggak pembayaran pajak.

Sementara menurut pihaknya semua desa yang ada yakni 157.

Karena yang disampaikan oleh BPK hanya sampel. Pihaknya pun sudah menghitung berapa desa yang belum dan sudah menyetor.

Dimana Ada yang masih kurang dan ada yang belum memasukkan dalam aplikasi Siskudes.

“Ada 103 desa dari BPK sampelnya kemarin. Tetapi kalau kita semua 157 desa. Kita sudah hitung berapa yang belum menyetor dan berapa yang sudah,” terangnya.

Diakuinya, terhadap desa ini tidak ada yang belum menyetor sama sekali. Tetapi menyetornya masih kurang dan ada yang b e -

lum dimasukkan dalam siskudes. Diantaranya ada yang menunggak Rp4 juta, Rp10 juta, Rp9 juta dan lainnya.

Jumlah tersebut adalah jumlah yang dihitung sendiri oleh desa. Namun kemungkinan juga bisa berbeda dengan hitungan yang dilakukan pihaknya. Bahkan bisa jadi jumlahnya lebih besar dari hitungan yang ada. “Itu jumlah yang dihitung oleh desa. Tapi perhitungan kami bisa jadi lebih banyak,” tandas H. Bas. Terkait tunggakan pajak tersebut, lanjutnya, pihak desa juga melakukan pembayaran saat pihaknya melakukan pemeriksaan. Dimana sebagian besar dari desa sudah melakukan pembayaran. Pihaknya juga setiap hari menagih kades untuk membayar. Nantinya bukti pembayaran yang ada juga akan diperlihatkan juga ke BPK. “Pembayaran ini sudah sebagian besar. Ada desa yang tidak tercantum namanya di 103 desa itu di catatan kita ada. Kita sudah minta membayarkan. Kita harus rekap semuanya dulu,” tambahnya.

Dalam aturannya, tunggakan ini harus dituntaskan paling lambat 60 hari seuai dengan aturannya. Pihaknya pun akan menuntaskan semua yang menjadi temuan BPK. Bahkan desa yang namanya tidak tercantum dalam daftar dari BPK pihaknya akan melakukan penagihan.

“Yang jelas temuan BPK itu sekarang sudah ditindaklanjuti. Sekarang sambil berproses. Ada yang sudah lunas, ada yang sedang dipanggil untuk segera diselesaikan.

Kita yakin bahwa paling lambat 60 hari sudah tunt a s , ” pungkasn y a . (ind)

H. Hasan Basri (Suara NTB/ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 7 Juni 2018

Pemda Lebih Cermat Bebaskan Lahan Pelabuhan Nusantara Dompu (Suara NTB) Proses pembebasan lahan untuk pelabuhan Nusantara di Desa Mbuju Kecamatan Kilo seluas 35 ha masih dalam tahap pemberkasan administrasi untuk pembayaran kepada pemilik. Namun belum semua pemilik lahan menyatakan menerima tawaran harga dari pemerintah berdasarkan kajian tim appraisal. Terhadap warga yang belum menerima, pemerintah akan terus lakukan pendekatan selama 2018.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, MSI kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (6/6) kemarin. “Kita tidak bisa membabi buta dalam pembebasan lahan. Walau pun ini untuk kepentingan umum, tapi perlu pendekatan dan kehati – hatian,” kata H. Yuhasmin.

Yuhasmin mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan pemberkasan administrasi terhadap 20 orang pemilik lahan yang sudah lebih dulu menyatakan setuju dengan harga yang ditawarkan. Untuk pemberkasan ini terdiri dari tim dari BPN dan tim dari pemerintah daerah (Pemda), agar tidak ada masalah di kemudian hari.

Dengan diprosesnya pembebasan lahan terhadap 20 orang pemilik, berarti lebih dari 50 persen luas lahan untuk kepentingan pelabuhan Nusantara Kilo bisa dibebaskan segera. Sisanya 15 orang pemilik lahan akan dilakukan pendekatan secara kekeluargaan dan melalui tokoh masyarakat. “Target kita selesai tahun (2018) ini. Kalau masih ada yang belum menerima, sesuai ketentuan undang – undang untuk pengadaan lahan bagi kepentingan umum akan dititipkan ke Pengadilan. Kita berharap bisa selesai di luar pengadilan,” harap H. Yuhasmin.

Tawaran harga untuk pembebasan lahan pelabuhan Nusantara sendiri, dikatakan H. Yuhasmin, tidak bisa berubah lagi. Karena tawaran harga tersebut, sudah maksimal sesuai kajian tim Appraisal. Ketika tim pembebasan lahan menaikan harga di luar ketetapan tim Appraisal, bisa menjadi masalah di kemudian hari.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir. Syarifuddin mengungkapkan, pihaknya sudah diminta oleh Kementrian Perhubungan RI hibah tanahnya untuk pelabuhan Nusantara. Sedianya, pada 2018 ini proses pembangunan pelabuhan Nusantara sudah mulai dilakukan. Tapi masih terkendala hibah lahan dari Pemda.

“Kita tidak bisa grasa grusu dalam membebaskan lahan,” kata H. Yuhasmin. (ula)

H. Yuhasmin (Suara NTB/ula)

HBY Enggan Komentari Hasil Korsup KPK Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin enggan mengomentari hasil Korsup KPK yang menyatakan kasus pengangkatan tenaga honorer K2 Dompu tidak ada kerugian negaranya. Ia menolak saat dimintai tanggapan atas perkembangan kasusnya.

“Ndak ada komentar,” kata H. Bambang M. Yasin singkat saat dikonfirmasi, Rabu (6/6).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tim Korsup KPK dipimpin Kombes Pol Endang Tarsa bersama timnya melakukan kegiatan supervisi atas kasus dugaan korupsi pengangkatan honorer K2 Dompu yang ditangani Polda NTB. Berkas kasus ini berulang kali dikembalikan tim jaksa pemeriksa dari Kejati NTB hingga tim dari KPK melakukan supervisi di Kejati NTB, Kamis (31/5) lalu.

Kepada Suara NTB, Kajati NTB Mohammad Dofir meny-

impulkan, berkas kasus K2 Dompu tidak ada kerugian negara. Salah satu pertimbangannya, putusan PTUN Mataram yang memenangkan honorer K2 Dompu yang dibatalkan SK pengangkatan CPNS-nya. Sehingga gajinya tidak bisa dijadikan dasar dalam menghitung kerugian negara.

Kasus dugaan korupsi pengangkatan honorer K2 Dompu tahun 2014 ini berawal dari laporan beberapa honorer K2 ke Polres Dompu. Para honorer ini menuding ada sejumlah orang dari 390 orang yang dinyatakan lulus tidak memenuhi kriteria

Kota Bima (Suara NTB) – Sebanyak 115 personel gabungan akan dilibatkan dalam pengamanan Operasi Ketupat Gatarin 2018. Ratusan personel tersebut dari Mapolres Bima Kota, TNI, Brimob Subden A Bima, Dishub Kota Bima, Pol PP Kota Bima dan Dinas Kesehatan.

Demikian disampaikan Kapolres Bima Kota, AKBP. Ida Bagus Made Winarta S.IK saat menjadi Inspektur dalam apel gelar pasukan operasi Ketupat Gatarin 2018, di lapangan Mapolres setempat, Rabu (6/6) pagi.

“Atensi dalam operasi Ketupat tahun ini yakni kerawanan kerawanan harga pangan, keamanan berlalu lintas serta kerawanan bencana alam,” katanya.

Mengenai kerawanan harga pangan, Kapolres berharap personel mampu mendeteksi dini dan bekerjasama dengan instansi terkait guna tidak

dan proses pemeriksaan beberapa pihak dilakukan, muncul surat pembatalan NIK dari BKN RI yang ditindak lanjuti BKN regional Denpasar ke Bupati Dompu. Pertimbangan BKN membatalkan NIP 134 CPNS Dompu karena ada temuan yang menyatakan TMK. Surat pembatalan NIP oleh BKN menjadi dasar Bupati Dompu menerbitkan pembatalan SK CPNS terhadap 134 CPNS dari formasi honorer K2 Dompu sekitar September 2016. Mereka ini pun melayangkan gugatan ke PTUN Mataram dan dari 2 kali gugatan selalu dimenangkan penggugat dari CPNS honorer K2 Dompu.

Sementara dalam perkembangan penyidikan, Drs. H. Bambang M. Yasin dijadikan sebagai salah satu tersangka.

Namun hanya berkas untuk H. Bambang M. Yasin yang dikirim ke Kejati NTB untuk diperiksa.

(Suara NTB/ula)

H. Bambang M. Yasin Berkas kasus ini pun terus dikembalikan Jaksa pemeriksa ke penyidik Polda NTB hingga turun tim Korsup KPK. (ula)

(Suara NTB/Uki)

GELAR PASUKAN - Personel gabungan yang mengikuti apel gelar pasukan operasi Ketupat Gatarin 2018, di Lapangan Mapolres Bima Kota, Rabu (6/6) pagi. terjadinya kelangkaan bahan pangan selama bulan puasa.

“Sementara kerawanan dalam berlalu lintas harus aman dan deteksi tempat rawan macet dan rawan kecelakaan,” katanya.

Dan paling penting juga hubungannya dengan safety,” urainya.

Soal hubungannya dengan keselamatan kerja. Anita memastikan durasi kerja yang diterapkan perusahaan sangat memperhatikannya.

Bahkan kebijakan in camp (menginap di mess area tambang) merupakan bagian dari upaya PTAMNT mengimbangi aktivitas kerja karyawan untuk tujuan keselamatan juga. “Harapannya dengan mereka menginap di dalam.

Karyawan punya waktu istirahat yang cukup untuk persiapan kembali bekerja esok hari,” jaminnya.

Sementara soal multiplier effect perusahaan yang selama ini dirasa berkurang oleh masyarakat sejak diberlakukannya roster kerja itu?

Anita berdalih hal tersebut sejauh ini tidak terlihat kaitannya. Bahkan perusahaan turut melakukan kajian dari sisi dampak atas penerapan roster kerja itu dan tidak

menemukan kaitan langsung terjadinya penurunan multiplier effect perusahaan kepada masyarakat.

“Tidak terlihat seperti itu. Karena walau diberlakukan in camp, karyawan juga tetap bisa keluar belanja kebutuhan kesehariannya di warung warga. Seperti saya misalnya kalau lagi di site tetap bisa makan di warung luwes dan berbincang dengan ibunya (pemilik warung,” klaimnya.

Selanjutnya ia mengatakan, roster kerja 4:2 yang diterapkan di tambang Batu Hijau dari berbagai aspek tidak ada yang dilanggar.

Bahkan Aviani mengungkapkan, di perusahaan lain ada yang menerapkan durasi waktu kerja lebih lama lagi dari PTAMNT. “Silakan cek ada yang roster kerjanya 6:2 dan itu lebih lama dari kita. Tapi tetap diberlakukan karena memang masih sesuai ketentuan yang ada,” tukasnya. (bug)

KOMPAK Gelar Workshop Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Dasar Bima (Suara NTB) – Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK) wilayah Bima menggelar Workshop Sosialisasi dan Replikasi panduan teknis Mekanisme Koordinasi Kecamatan se Kabupaten Bima, di aula Mutmainah, Rabu (6/6).

“Kegiatan ini diharapkan ada output serta ada tanda tangan bersama (Mou) antara Pemerintah Kecamatan, perwakilan Pemerintah Daerah di Kecamatan dengan Desa terkait pelayanan dasar di Desa,” kata Koordinator Distrik KOMPAK wilayah Bima, Asrullah.

Asrullah menilai selama ini ada tugas pelayanan dasar yang belum diketahui oleh Pemerintah Desa. Misalnya pemberian makanan kesehatan bagi balita. Pemerintah Desa masih beranggapan tugas itu, adalah UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan. Padahal Pemerintah Desa sudah diberikan kewenangan. “Persoalan inilah yang menjadi fokus pembahasan agar bisa diselesaikan,” katanya.

Hasil pembahasan tersebut bisa diusulkan ke dalam Musrembang agar Desa melalui kewenangannya menganggarkan anggaran. Sedangkan Camat tugasnya mengkoordinir stakeholder di Kecamatan yang nantinya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

Dia menjelaskan, selama ini kegiatan serupa atau Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) seringkali dilakukan di Kecamatan, membahas atau mengkomodir pel-

(TMK) diangkat menjadi CPNS dari formasi honorer. Aksi protes para honorer ini membuat Pemda Dompu membentuk tim verifikasi sesuai surat edaran BKN untuk menerima aduan terkait honorer yang dinyatakan lulus tapi tidak memenuhi kriteria.

Hasil kerja tim ditemukan 134 dinyatakan TMK dan 256 dinyatakan MK. Namun hasil ini tetap disampaikan ke BKN hingga KemenPAN RB. Laporan Bupati atas temuan ini tidak dijadikan rujukan oleh BKN, sehingga proses penerbitan nomor induk pegawai (NIP) tetap dilakukan. Bahkan NIP 390 orang honorer yang diangkat menjadi CPNS ini diterbitkan tahun 2014, tapi pihak BKN menyurati Pemda Dompu untuk memperbaiki SKTJM yang ditandatangani Bupati.

Setelah kasus ini diambil alih Polda NTB dari Polres Dompu

115 Personel Gabungan Dilibatkan Operasi Ketupat 2018

PTAMNT Kembali Tegaskan Roster Kerja Batu Hijau Sesuai Aturan Taliwang (Suara NTB) Roster kerja yang diterapkan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di proyek tambang Batu Hijau masih terus menjadi sorotan.

Kendati begitu perusahaan sejauh ini tetap bergeming dan menilai jadwal kerja 4:2 (4 minggu kerja dan 2 minggu libur) tersebut telah memenuhi kaidah seluruh aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Penegasan terkait roster kerja itu kembali disampikan Anita Avianty, Head of Corcom PTAMNT kepada wartawan di KSB saat gelar puka puasa bersama, Selasa (5/6).

Ia memastikan, sebelum perusahaan menerapkan jadwal kerja saat ini telah mempertimbangkan segala aspek. Terutama soal kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku dan tidak terkecuali soal hubungan keselamatan pekerja.

“Kami tidak akan terapkan kalau itu menyimpang dari aturan.

Halaman 9

(Suara NTB/Uki)

KOMPAK - Para peserta workshop Sosialisasi dan Replikasi Panduan Teknis Mekanisme Koordinasi Kecamatan se-Kabupaten Bima, di Aula Mutmainah, Rabu (6/6). ayanan dasar. Bahkan setiap kecamatan masing-masing. Hanya saja, hasilnya belum efektif.

“Karena Rakorcam dulu hanya mengundang Kepala Desa saja. Tapi sekarang sekarang bagaimana kita melibatkan semua unsur di Kecamatan, antara lain PKK Posyandu BPD, Bidan Desa dan Karang Taruna,” katanya.

Menurutnya dengan keterlibatan semua pihak, masalah yang dibahas dan disampaikan akan secara komprehensif. Sehingga nantinya bisa diakomodir oleh Pemerintah Daerah terkait masalah pelayanan dasar yang ada di Desa.

“Dalam kegiatan ini juga melibatkan BAPPEDA. BAPPEDA diharapkan menyampaikan standar

pelayanan minimal di Kecamatan.

Standard minimal yang belum tercapai itulah yang akan dibahas disini. Jadi pembahasannya terfokus sehingga ada output,” katanya.

Ia menambahkan workshop tersebut pesertanya dari 17 Kecamatan selain Bolo. Kenapa Kecamatan Bolo tidak dilibatkan ? Karena kata dia, sebelumnya sudah dilakukan uji coba modul tersebut pada Februari kemarin.

“Pesertanya yakni UPTD Pendidikan Kepala Puskesmas dan Pendamping Desa 17 Kecamatan. Beberapa perwakilan Kepala desa, perwakilan Tim Penggerak PKK, BPD, serta Kader Posyandu,” katanya. (uki)

Rawan bencana alam lanjutnya, semua personela diharapkan bekerjasama dengan stakeholder terkait. Baik BMKG dan lainnya untuk mengetahui titik rawan yang harus diperlihatkan guna

mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Ia menambahkan, dalam operasi Ketupat tersebut, pihaknya menempatkan tiga pos pengamanan yaitu di terminal Bus Dara Pelabu-

han Laut Bima, Pelabuhan Laut Sape dan satu pos pelayanan di lapangan Serasuba. “Operasi sendiri akan dimulai pada 8 juni hingga 23 Juli 2018 mendatang,” katanya. (uki)

Halaman 10

SUARA NTB Kamis, 7 Juni 2018

Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Qur’an pada malam Lailatul Qadar, tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu ? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan, pada malam itu turunlah melaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Allah Tuhan mereka (untuk membawa) segala urusan, selamatlah malam itu hingga terbit fajar” [Al Qur’an Surat Al-Qadar : 1-5]

Sempurnakan Ramadhan dengan Saling Memaafkan Mukhlishin, S.Sy, MSi. Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram

Berbuka Puasa di Dapur Selaparang yang Berbeda Mataram (Suara NTB) Momen bulan Ramadhan identik dengan undangan buka bersama yang sering diadakan bersama rekan ataupun keluarga. Sehingga tidak heran, selama puasa tempat makan selalu dipenuhi dengan pengunjung untuk mengadakan buka bersama. Tidak jarang, mereka harus memesan tempat jauh-jauh hari agar bisa kebagian tempat, sehingga acara buka bersama bisa berlangsung dengan lancar.

Salah satu tempat makan yang menjadi favorit pencinta kuliner dan dipenuhi pengunjung adalah Dapur Selaparang.

Suasana tempat makan di Jalan Dakota, Rembiga ini setiap harinya selalu penuh pengunjung untuk buka puasa bersama. Bahkan pihak Dapur Selaparang sengaja mendirikan terop untuk menampung pengunjung lebih banyak.

Pemilik Dapur Selaparang Sahid, mengaku, pengunjung di tempatnya sudah ramai sejak puasa hari pertama. “Makanya kami menyediakan berbagai fasilitas hiburan tambahan bagi pengunjung berupa live music religi selama Ramadhan,” terangnya kepada Suara NTB, Rabu (5/6).

Live music religi ini menghadirkan penyanyi lokal ternama Kota Mataram untuk menghibur pengunjung sembari

menunggu waktu datangnya berbuka. Sahid mengatakan live music hanya berdurasi 1 jam setiap harinya dan akan berhenti menjelang azan Magrib tiba.

Selain adanya live music religi, Dapur Selaparang juga menyediakan free welcome drink bagi pengunjung sembari menunggu pesanannya tiba. “Welcome drinknya gratis, sehingga pengunjung bisa berbuka puasa dulu sembari pesananya jadi. Bisa nambah sepuasnya,” jelasnya.

Pengunjung sendiri bisa biasanya mulai memesan tempat di Dapur Selaparang mulai pukul 15.00 wita. Tetapi tidak jarang banyak pengunjung datang langsung tanpa memesan sebelumnya.

“Makanya kami siapkan terop di bagian depan dan belakang lesehan agar mampu menampung mereka, biar pengunjung tidak kecewa,” kata Sahid.

SAUDARAKU yang budi(Suara NTB/uul) man, semua dosa manusia PAKET BERBUKA - Free welcome drinks bagi pengunjung yang berbuka di Dapur Selaparang. akan diampuni, kecuali dosa dengan sesama manusia.

Semua menu di Dapur Se- gunakan untuk pegawainya beri- kannya agar para pegawai bisa dosa dengan sesama manulaparang, imbuhnya, hampir badah. Istimewanya di sini, sete- beribadah dengan baik selama sia tidak akan diampuni oleh semuanya merupakan favorit lah tutup seluruh pegawai men- Ramadhan ini, sehingga dunia Allah sebelum orang itu mepengunjung terutama untuk gadakan shalat tarawih ber- akhiratnya bisa seimbang. “Hanmaafkan. Misalnya jika sesepaketan menu karena lebih jamaah di musala lesehan set- ya disini yang mengajak peorang punya utang, maka hemat. “Apalagi di sini fasili- iap harinya. “Kami ingin mereka gawainya shalat tarawih bareng kita wajib tunaikan dahulu tasnya lengkap, mulai free wifi pulang dalam keadaan tenang setiap harinya. Semoga ini bisa utangnya sebagai bentuk dengan shalat tarawih disini kare- menjadi inspirasi bagi pengusadan free karaoke,” tukasnya. cara mencari keredaan agar Di bulan Ramadhan ini, Dapur na tidak bisa tarawih di rumah ha lainnya untuk memberi ruang dimaafkan oleh saudaranya untuk pekerjanya dalam beribSelaparang buka hanya sampai masing-masing,” jelas Sahid. antar sesama manusia.

Ia mengatakan hal itu dilaku- adah,” harapnya. (uul) pukul 22.00 wita, setelah itu diDi bulan yang penuh magfirah ini, ada beberapa prioritas yang perlu harus meminta maaf kepadanya.

Pertama, meminta maaf kepada orang tua. Semua capaian manusia hingga meraih sukses merupakan hasil dari didikan orang tua. Oleh karena itu, sepantasnya setiap orang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana perintah Giri Menang (Suara NTB) do III dengan Program Bina lingkungan, Giri Menang (Suara NTB) Allah dalam Al-Qur’an yang artinya : “Dan Rabb-mu telah PT Pelindo III Lembar membagikan sehingga dapat memberikan manfaat Hotel Jayakarta Lombok memerintahkan kepada manusia janganlah ia beribadah me3000 paket sembako gratis kepada bagi masyarakat Lobar. Selain itu berkonpada bulan Ramadhan ini telainkan hanya kepada-Nya dan hendaklah berbuat baik kepawarga miskin di wilayah Pelabuhan tribusi dalam pengembangan industri lah menggelar berbagai kegiada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu Lembar dan di Terminal Gili Mas. Se- pariwisata dan ekonomi masyarakat umtan. Salah satunya buka berdari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu lain itu Pelindo III juga turut serta ber- umnya. Hal ini seiring dengan pengemsama dengan berbagai pihak maka janganlah katakan kepada keduanya ‘ah’ dan janganlah partisipasi memberikan bantuan sa- bangan Pelabuhan Lembar. yang selama ini menjadi mikamu membentak keduanya.” (QS. Al-Isra : 23]. rana umum, sarana ibadah, sarana Menurutnya, lokasi penerima bantutra Hotel Jayakarta Lombok.

Oleh sebab itu, berbuat baik kepada orang tua merupakan pendidikan dan bedah rumah yang an sudah diseleksi seusai dengan lokasi Ini merupakan salah satu prioritas pertama dalam kehidupan kita sebagai kunci kesukeakan dilaksanakan pada tahun 2018. terdekat dari lingkungan Operasional rangkaian dari kegiatan lainsan terlebih ketika kita ingin sukses di bulan Ramadhan. Allah Program ini merupakan bagian dari Pelindo III dengan di antaranya Wilayah nya. Salah satunya pemberiSWT juga berfirman : “Kami perintahkan kepada manusia supaya Program Bina Lingkungan atau CSR Lembar, Jembatan Kembar,Lembar an santunan kepada anak yaberbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya menganddari perusahaan plat merah tersebut. Selatan,Sekotong Timur dan Labuan tim dan bantuan kepada 17 ungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah Acara penyaluran secara simbolis Tereng. Selain membagikan 3.000 paket masjid di sekitar hotel. (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh diberikan langsung Sekda Lombok Barat sembako gratis, Pelindo membangun “Terima kasih kepada semua bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai H. Moch Taufiq didampingi Manager Op- sejumlah sarana umum di wilayah Pelatamu yang sudah datang. Kegempat puluh tahun, ia berdo’a “Ya Rabb-ku, tunjukilah aku untuk erasi dan Komersial Herwin di Kantor buhan Lembar dan di Terminal Gili Mas. iatan buka bersama ini merumenysukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku Sementara Sekda Lobar H.Moch Pelindo lII Cabang Lembar, Rabu (6/6). pakan penutup dari berbagai dan kepada kedua orang tuaku dan supaya aku dapat berbuat amal General Manager Pelindo III Made Taufiq berterima kasih atas kepedulian kegiatan dalam rangka menyang shalih yang Engkau ridlai, berilah kebaikan kepadaku den(Suara NTB/ist) yalurkan CSR hotel kami,” kata SAMBUTAN - General Manager Hotel Rusli Suniajaya, menjelaskan, apa yang Pelindo III terhadap masyarakat di gan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku General Manager Hotel Jay- Jayakarta Lombok Cherry Abdul Hakim dilakukan ini menjadi komitmen Pelin- lingkungan Pelabuhan Lembar . (her) bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orangakarta Lombok Cherry Abdul saat memberikan sambutan pada acara orang yang berserah diri.” (QS. Al-Ahqaaf : 15) Hakim, di Hotel Jayakarta b u k a b e r s a m a d i H o t e l J a y a k a r t a Kedua, meminta maaf kapada kerabat dekat. Orang-orang Lombok, Selasa (5/6).

Lombok, Selasa (5/6). terdekat merupakan sosok-sosok yang senantiasa berinterSantunan diberikan kepada aksi dan mendukung dan menyertai kehidupan seseorang.

60 anak yatim yang tinggal di sekitar ho- pax/nett. Terdapat berbagai macam Tentu sebagai makhluk sosial sulit sekali kita berkata bahtel. Sementara bantuan juga diberikan hidangan yang dapat dinikmati oleh pewa kita tidak pernah salah kepada mereka. Justeru karena kepada 17 masjid yang ada di sekitar langgan. Di antaranya hidangan nusankesalahan yang kita perbuat itulah kita dituntut untuk mehotel ini. Dalam kegiatan buka bersama tara, aneka takjil, dan aneka minuman. maafkan dan meminta maaf kepada mereka. Allah SWT berini juga dihadiri oleh berbagai kolega, muHotel Jayakarta Lombok merupafirman : “Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan lai dari universitas, travel agent, sekolah kan hotel bintang empat yang terletak dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dendan perusahaan-perusahaan lainnya. di Pantai Meninting Senggigi Jl. Raya gan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) mem“Saya berharap kita bisa terus menjaga Senggigi Km 4 Senggigi, Lombok Barat. bayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik kerjasama kita dengan baik,” harapnya. Secara keseluruhan Hotel Jayakarta (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan Dalam buka bersama itu juga di- Lombok memiliki 171 kamar. Terdiri (Suara NTB/ist) kamu dan suatu rahmat.” (QS. Al Baqarah : 178). hidangkan aneka hidangan yang nik- dari bangunan empat Lantai yang ter- PAKET - Pemberian paket sembako gratis kepada warga miskin kemarin di Termasuk dalam kategori ini adalah permintaan maaf antara mat. Di antaranya sambal mangga, dapat 95 kamar di dalamnya. Terdiri Kantor Pelindo III Lembar, Rabu (6/6). suami dan istri. Antara suami dan istri harus saling terjalin gado-gado, ayam pelecingan, daging dari 12 Junior Suites, yang menghadap hubungan yang tidak saling menzalimi, tidak dendam, dan selalu rendang, tempura ikan, tempe, sayur- ke kolam renang dan pemandangan laut dalam prinsip saling ridha. Biasanya yang banyak membuat salah sayur, aneka minuman dan banyak dengan balkon pribadi, lantai kayu, ruadalah orang yang memiliki kekuasaan apakah dia sebagai sulainnya. Tamu undangan juga terlihat ang tamu dan dapur dengan microwave. mai atau isteri. Karena dia mungkin saja semena-mena karena menikmati hidangan yang sudah Di sisi lain, 2 lantai cottage memiliki kekuasaanya mereka di tengah keluarga. Atas dasar prinsip bahdipersiapkan oleh hotel.

76 kamar yang terdiri dari 4 Jayakarta wa yang berbuat salah biasanya adalah yang memiliki kekuaHotel ini juga menyediakan paket Suites yang menampilkan balkon pribsaan itu, maka suami meminta maaf kepada istri jauh lebih pentberbuka puasa dengan harga Rp 99 ribu/ adi dan ruang tamu. (lin) ing, walaupun di dalam hadis-hadis ada tuntutan supaya istri taat kepada suami dan istri berada dalam kerelaan suami.

Ketiga, meminta maaf kepada orang-orang yang dizalimi, baik disengaja maupun tidak.

Betapa sering manusia saling Keterbatasan bukan menjadi MTQ tingkat provinsi tahun 2016, menzalimi dalam kehidupan harapan 1 MTQ tingkat kabupaten sehari-hari. Mungkin yang halangan untuk bisa meraih di Bima tahun 2015 dan terakhir dizalimi itu kita hanya berteprestasi. Keterbatasan justru juara 1 MTQ nasional di Surabaya mu sekali. Mungkin mengamtahun 2017. Rifaah juga rencananmampu menjadi sebuah bil hak orang. Contoh yang palya akan mengikuti ajang serupa ing kecil masalah antri. Yang kelebihan dibandingkan yakni MTQ tingkat nasional pada di depan harusnya lebih dulu. manusia normal lainnya. tahun 2019.

Tapi kita menyusup dan mePrestasi yang diraih anak ke-6 motong antrian. Ini contoh dari 6 bersaudara pasangan AbRifaah, misalnya. Remaja 19 menzalimi hak orang. dullah dan Munirah ini. Tidak tertahun asal Desa Bunian BatulaPesan lain dari Ramadhan lepas dari bimbingan seorang yar Lombok Barat ini memiliki adalah untuk meningkatkan ustaz sekaligus guru tilawah prestasi membanggakan di ajang kepedulian sosial. Puasa mengiRifaah, yang dengan sabar memMusabaqah Tilawatil Qur’an syaratkan untuk merasakan bimbing dan mengajarinya teknik (MTQ) tingkat nasional di Surapenderitaan kaum dhuafa yang membaca dan melafalkan Al baya Jawa Timur tahun 2017 lalu. tidak selalu makan teratur.

Qur’an dengan baik.

Di tengah keterbatasan fisik seDemikian juga melalui sedekah “Saya punya guru ngaji di kambagai penyandang tuna netra, dan berbagai ibadah lainnya di pung halaman yang sabar memRifaah, meraih prestasi membangbulan Ramadhan, Allah mendidbimbing dan mengajari saya gakan hingga tingkat nasional. ik umat Islam untuk meningkatmembaca alqur’an dengan baik.

Siswi kelas 3 SMP Sekolah Luar kan kualitas diri. Karenanya, Meskipun saya tidak bisa melihat Biasa (SLB) Yayasan Tuna Netra kita harus terus menjaga konsis(Suara NTB/ist) tapi saya bersyukur masih diberi Al Mahsyar Selagalas Mataram tensi dan meningkatkan ibadahRifaah kemampuan melafalkan ayatini, mampu meraih gelar juara I di ibadah sosial di luar bulan ajang yang membanggakan ini. Rifaah mengaku sangat bangga ayat Allah, saat ini hafalan saya Ramadhan.Jika kita amalkkan Namun, perjuangan untuk meraih bisa mewakili NTB, meski harus sudah 9 juz,” terang remaja yang ajaran-ajaran Rasulullah, rasangelar juara pada ajang MTQ na- menghadapi beberapa kendala. juga bercita- cita menjadi qoriah ya tidak sempat kita berbuat sional tidaklah mudah. Rifaah Namun Rifaah tidak patah internasional tersebut. salah. Karena banyak sekali keMenjadi penyandang tuna netra harus bersaing dengan puluhan semangat,”Alhamdulillah saya baikan-kebaikan yang belum peserta dari berbagai daerah di bangga bisa mengharumkan nama tidak lantas membuat Rifaah sempat kita kerjakan. Kita tidak Indonesia. Di mana pada saat itu NTB di kancah nasional,” katanya. berkecil hati. Ketika ditanya keingisempat menyusahkan orang lain, Rifaah menjadi satu-satunya peMenurutnya, ajang MTQ men- nan terbesar dalam hidupnya. karena dengan berbuat baik pun serta tuna netra mewakili NTB. jadi langkah awal bagi remaja yang Rifaah ingin terus bisa mensyiarkita telah kehabisan waktu. Kita Kesulitan yang dialami Rifaah bercita-cita menjadi guru tilawah kan Al Qur’an sesuai dengan bidang selalu senang, karena dengan saat mengikuti ajang tersebut ad- dan hafiz Al Qur’an tersebut, untuk yang digelutinya yakni tilawah. kegembiraan ini pun kita telah Diakuinya, ibu menjadi orang alah pada pelafalan ayat dan ba- terus mengembangkan bakat kehabisan waktu. Kita tidak caan, seperti tajwid serta menga- dalam bidang Tilawah Al Qur’an. yang paling berperan dalam memsempat melakukan yang laintur pernafasan.

Beberapa prestasi lain yang pernah bangkitkan semangatnya untuk lain, tidak sempat marah apalaSaat ditemui belum lama ini, diraih Rifaah adalah juara 1 ajang menjalani hidup dengan baik. (ham) gi menzhalimi orang lain.

Wallaahua’lam.

Hotel Jayakarta Lombok Pelindo Lembar Bagikan Ribuan Paket Buka Bersama Anak Yatim Sembako Gratis ke Warga Miskin

Rifaah Tuna Netra Berprestasi Juara MTQ Nasional

SUARA NTB Kamis, 7 Juni 2018

POLHUKAM

Halaman 11

Kurang Berkualitas

Debat Kandidat Pertama, Masyarakat Minim Peroleh Informasi Mataram (Suara NTB) Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Hendriadi, mengungkapkan pihaknya banyak mendapat masukan dari masyarakat soal belum maksimalnya informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari kegiatan debat kandidat I paslon cagub/cawagub NTB yang digelar pada tanggal 12 Mei lalu.

Terutama soal informasi yang berkaitan dengan profil paslon, visi-misi dan program kerjanya. Sebab pada jalannya debat, dinilai memang sangat minim subtansi, melainkan lebih banyak ajang hiburan yang diperankan oleh Paslon.

Untuk itu, Hendriadi menyarankan kepada KPU NTB agar melakukan perbaikan pada debat kandidat kedua yang rencananya akan digelar tanggal 22 Juni mendatang.

Diharapkan pada debat kandidat kedua, agar juga menampilkan profil masing-masing paslon, serta informasi terkait visi-misinya serta program agar lebih dipadatkan.

“Saya yakin kegiatan debat kandidat pertama kemarin KPU sudah melakukan evaluasi. Perlu disampaikan menjadi pertanyaan di kita terkait konten informasi dan program strategis Paslon belum tersampaikan ke masyarakat, mungkin karena tidak cukup waktu. Banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat, yang masuk dalam line pengaduan kita,” katanya.

Dikatakan Ketua Komisi Informasi yang baru satu pekan ini menggantikan Ketua sebelumnya, bahwa debat kandidat tersebut sebetulnya menjadi media informasi bagi masyarakat untuk menimbang dan menilai calon yang akan dipilihnya.

“Saya kira debat kandidat ke depannya agar lebih banyak mengungkapkan profil dan visi misi, yang turut bisa mencerdaskan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Hendriadi, informasi terkait profil dan visi-misi tersebut merupakan informasi publik, yang tanpa diminta oleh masyarakat sekalipun, wajib didapatkan oleh masyarakat.

Untuk itu ia menyarankan kepada KPU dalam debat kandidat berikut agar dirancang sedemikian rupa agar masyarakat betul-betul mendapatkan informasi yang banyak. Sehingga dapat menjadi refrensi bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

“Mungkin bagian realisasinya tinggal diracik saja dan subtansi pertanyaan dirancang menjurus ke sana. Perlu ditampilkan perilaku kandidat juga, apa pekerjaan sehariannya, apakah pernah korupsi yang menjadi catatan penting.

Sehingga masyarakat menjadi cerdas memilih,” katanya.

“Ya debat kemarin, proses yang berjalan sudah cukup bagus, mungkin tinggal kualitas ditingkatkan, konten informasi publik kandidat perlu dipadatkan tentang siapa sesungguhnya kandidat ini,” sambungnya.

Menangapi pernyataan Hendriadi tersebut, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, menyampaikan bahwa pada dasarnya informasi terkait profil Paslon dan visi-misi serta program kerjanya, sudah disediakan oleh KPU di website resmi KPU, yang juga disebar di akun media sosial milik KPU. “Nah termasuk juga visi misi calon, paling mudah didapatkan, ada di medsos KPU. Bahkan nanti akan ada di setiap TPS, bahkan brosur itu ratusan ribu dicetak, dan kami sebarluaskan ke masyarakat. Termasuk profil calon, itu ada sistem informasi tahapan pemilu. Termasuk biodata ringkas paslon ada di sana, lengkap di website kami,” sambungnya.

Namun demikian apa yang disampaikan oleh KI itu akan menjadi bahan evaluasi selanjutnya untuk persiapan pergelaran debat kandidat putaran kedua mendatang. (ndi)

(Suara NTB/why)

TANGKI - Tangki air bersih yang baru didatangkan Polda NTB untuk antisipasi bencana banjir dan kekeringan yang kerap melanda NTB.

Polda dan Polres Kini Punya Mobil Tangki Air Bersih Mataram (Suara NTB) Polisi kerap turun distribusi air bersih ke wilayah dilanda bencana baik kekeringan atau banjir. Distribusi airnya pakai mobil armored water cannon yang notabene buat menghalau massa. Tapi kini sudah ada mobil tangki khusus untuk air bersih.

Sebanyak 11 unit mobil tangki air didatangkan untuk Polda NTB, 10 unit diantaranya disebar ke setiap Polres.

Usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat Gatarin 2018, Rabu (6/6) mobil tangki air bersih itu diserah terimakan. Secara simbolis dari Kapolda NTB, Brigjen Pol Achmat Juri kepada Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, disaksikan Sekda NTB, H. Rosiady Sayuti.

Mataram (Suara NTB) Mobil tangki berkapasitas Tim paslon Cagub/ 5.000 liter itu bisa dipergunakan Cawagub NTB nomor urut 1 untuk berbagai macam keperlu, H. Suhaili FT - H. Muh. Amin an, selain mendrop air ke daer(Suhaili-Amin) kini tengah ah terdampak bencana kekerinmenyusun Laporan Penerigan atau banjir. maan dan Pengeluaran Dana “Ini ada keran-keran, bisa Kampanye (LPPDK), untuk sebagai tempat wudhu juga,” diserahkan ke KPU paling kata Achmat saat mengecek lambat tanggal 24 Juni mentruk tangki itu di Lapangan datang.

Gajah Mada, Mapolda NTB. “Ya kita akan mulai susDia menambahkan mobil un laporan keuangan kita, segtangki air ini sangat berperan era, karena harus kita sampenting dalam penyalurahan paikan ke KPU tepat waktu. air bersih kepada masyarakat.

Kita akan rapat dulu dengan Sebab, selama ini dalam disketua Tim,” ujar juru bicara tribusi air menggunakan moTim Pemenangan Suhaili bil water cannon. Meski daya Amin, Hasan Masaat saat di tampungnya lebih besar, naKantor DPD I Partai Golkar mun kadang kala kesulitan NTB, Rabu (6/6) kemarin. menjangkau daerah yang terPada kesempatan itu, pencil atau pegunungan.

Hasan menyampaikan bahUkurannya yang lebih kecil wa mungkin dari paslon yang itu, strategis menjangkau lain, Suhaili-Amin adalah wilayah dan lebih cepat satu-satunya paslon yang palmanakala dibutuhkan. (why)

(Suara NTB//why)

CEK PERSONEL - Kapolda NTB, Achmat Juri mengecek kesiapan personel Operasi Ketupat Gatarin 2018, dalam apel gelar pasukan Rabu (6/6) di Mapolda NTB.

Pengamanan Lebaran

Polisi Kerahkan 3.000 Personel Gabungan Mataram (Suara NTB) Operasi Ketupat Gatarin 2018 pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1439 H, mulai digelar Kamis (7/6) hari ini. Sebanyak 36 pos termasuk pos pelayanan dan pengamanan didirikan untuk masa operasi selama 18 hari. Sekitar 3.000 personel akan mengisi pos-pos yang terletak di jalur strategis dan di titik kerawanan.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Achmat Juri mengemukakan sejumlah ancaman kerawanan perlu diwaspadai. Antara lain, stabilitas harga dan persediaan pangan berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat selama lebaran.

Antisipasi penimbunan bahan

pokok yang dimainkan mafia untuk mendongkrak harga.

“Kami mengantisipasi upaya penimbunan oleh kelompok kartel mafia pangan maupun perilaku negatif para pelaku usaha, yang menaikkan harga di atas standar pemerintah,” jelasnya di saat

memimpin apel gelar pasukan Operasi Gatarin 2018 di Mapolda NTB, Rabu (6/6).

Kerawanan selanjutnya, berupa kelancaran dan keselamatan mudik. Kemudian potensi bencana alam dan kejahatan konvensional.

“Ambil langkah preventif

Golkar NTB akan Pertahankan Gelar Pemenang Pemilu Mataram (Suara NTB) Satu tahun menjelang kontestasi Pemilu legislatif 2019, hampir semua partai politik sudah mematok target bagi raihan kursi di pemilu legislatif. Baik di tingkat DPR RI dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Termasuk Partai Golkar.

Partai berlambang pohon beringin tersebut sudah jauh jauh hari mematok raihan kursi tingkat DPR RI di Pemilu legislatif 2019.

“Untuk dapil NTB target kita tiga kursi” kata ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, Misbah Mulyadi, yang ditemui di ruang kerjanya kantor DPD I, Rabu (6/6) kemarin.

Dapil NTB untuk tingkat DPR RI dibagi menjadi dua dapil.

Yakni dapil Sumbawa dan dapil Lombok. Ditargetkan Partai Golkar bisa meraih dua kursi di dapil NTB 2 (Pulau Lombok) dan dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa).

Target tiga kursi DPR RI dapil NTB bukan hal muluk bagi Golkar. Provinsi NTB sebagai salah satu daerah lumbung suara bagi Partai Golkar.

Terbukti Golkar selalu menjadi parpol pemenang yang tak tergantikan di DPRD NTB. Partai Golkar pun sudah

memiliki insfrasktruktur dan jejaring mesin Parpol sudah mengakar di NTB. Sehingga bukan hal muluk bagi Partai Golkar dengan target tiga kursi di DPR RI. “Kita optimis dengan target tiga kursi ini,” ucap mantan anggota DPRD provinsi NTB tersebut.

Partai Golkar pun saat ini dalam proses pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) di semua tingkatan.

Baik DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota.

Ia membeberkan, sejumlah mana sudah mendaftar sebagai bacaleg Partai Golkar untuk DPR RI dapil NTB. Diantaranya, untuk dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) yakni, mantan anggota DPR RI dapil NTB, Adi Putra Taher, mantan Wakil Gubernur NTB, Badrul Munir.

Sedangkan, untuk dapil NTB 2 (Pulau Lombok) yakni Rektor Unizar Ahmad Firdaus Sukmono, Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB, Lalu Humaidi, Lalu Gine Wireginawang, Sari Yuliati dan sejumlah nama lainnya.

“Pendaftaran bacaleg masih kita buka” terangnya.

Ia memastikan proses pen-

jaringan dan pendaftaran bacaleg di Partai Golkar dipastikan rampung akhir Juni.

Pasalnya, pada Juli nanti Parpol harus sudah mendaftarkan caleg di KPU. Adapun komposisi dalam penyusunan caleg di Partai Golkar dengan mengombinasikan kader senior dan kader muda.

Dalam penyusunan caleg pun Partai Golkar sangat memperhatikan popularitas, loyalitas dan tidak tercela bagi caleg yang bersangkutan. “Komposisi 50 : 50 untuk kader senior dan kader muda,” paparnya.

Adapun untuk raihan kursi di tingkat DPRD provinsi NTB. Partai Golkar mematok target 13 kursi. Dan pada Pemilu 2014 lalu, Partai Golkar meraih 11 kursi dan menjadi Parpol pemenang pemilu di NTB. Dengan target 13 kursi, maka diharapkan ada penambahan dua kursi bagi Golkar di DPRD NTB. Dapil Lombok Timur utara dan dapil Lombok Tengah selatan diharapkan bisa menyumbang ada penambahan kursi di dapil tersebut.

“Didapil ini kita harapkan Golkar bisa meraih dua atau tiga kursi,” pungkasnya. (ndi)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ing kecil penerimaan dan penge- hari lagi. Untuk itu pihaknya barang maupun jasa. “Karena 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 mengingat kepada para tim KPU harus memantau nantinluaran dana kampanyenya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “Kita tidak keluarkan bany- paslon agar tepat waktu men- ya perkembangan penggunaan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dana kampanye sampai tangak uang. Kalaupun kita kam- yampaikan LPPDK-nya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Sebab sampai tanggal 23, gal 24 Juni,” jelasnya. panye blusukan ke masyarakat, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Pada kesempatan itu, Ilyas utama konsumsi sekedar kopi merupakan hari terakhir masa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 itu masyarakat sendiri yang kampanye. Tidak boleh ada lagi kembali menjelaskan bahwa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 aktivitas kegiatan yang ber- paslon dipastikan tidak mesudah sediakan,” katanya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Dikatakan oleh Hasan, pada hubungan dengan kampanye. langgar ketentuan yang ada 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 laporan soal keuangan dana Sehingga para Paslon tidak terkait dengan jumlah maksi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kampanye beberapa waktu lalu, boleh lagi ada penerimaan mau- mal penerimaan sumbangan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 paslon Suhaili-Amin yang pal- pun pengeluaran keuangan dana kampanye. Yakni dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 badan hukum, tidak boleh meing kecil nilainya. Yakni hanya pada masa tenang tersebut.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “Laporan Awal Dana Kam- lebihi Rp 750 juta. Sementasampai Rp 250 juta. Dibanding12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kan paslon lainnya sudah sam- panye (LADK) dan laporan ten- ra perorangan maksimal Rp 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gah (LPSDK) kan sudah. Dan 75 juta. Serta menerima sumpai di atas miliaran.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Sebelumnya anggota KPU paslon juga harus melaporkan bangam dari sumber hasil ke12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 NTB bidang hukum, Ilyas Sar- kembali LPPDK paling lambat jahatan dan pihak asing.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Apabila hal-hal yang dilabini mengingat kepada para tim tanggal 24 Juni,” ujarnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 LPPDK tersebut akan di- rang tersebut, dilakukan oleh Paslon untuk mulai menyusun 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 laporan keuangannya, agar da- gunakan oleh KPU untuk menghi- paslon maka dipastikan ma12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pat menyampaikan ke KPU te- tung jumlah sumbangan yang di- suk dalam ranah tindakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 terima dan pengeluaran semasa pidana dan bisa berakibat ke pat waktu.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Sebab diketahui masa kam- kempanye. Serta digunakan un- pembatalan calon. Sebab LP12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 panye pasangan cagub/cawagub tuk apa saja dana yang diterima PDK tersebut akan diaudit 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 NTB terhitung tersisa belasan itu baik dalam bentuk uang oleh akuntan publik. (ndi) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

Tim Suhaili-Amin Klaim Paling Minim Pengeluaran Dana Kampanye

mengantisipasi pencurian, pencurian dengan kekerasan, curanmor, copet, pencuri rumah kosong, dan begal,” urainya.

Selanjutnya mengenai kerawanan terorisme, Achmat menegaskan deteksi intelijen yang dibarengi penegakan hukum yang tegas. Optimalisasinya melalui Satgas Antiteror.

“Titik pengamanan di pusat keramaian, tempat ibadah, dan markas komando, serta aspek keselamatan personel pengamanan. Pakai sistem personel bersenjata,” sebutnya.

Untuk melengkapi upaya antisipasi kerawanan tersebut, Polda NTB dan Polres jajarannya mengerahkan sekitar 3.000 personel, termasuk TNI dan personel dari pemerintah.

Sementara, kepolisian telah mendirikan pos pengamanan yang fokus titik rawan macet, rawan kecelakaan, dan rawan kriminalitas. Kemudian pos pelayanan di dekat pusat keramaian, serta pos terpadu di Lombok Internasional Airport (LIA) dan Pelabuhan Lembar. (why)

Imigrasi Cari Jaringan Tekong di Malaysia Mataram (Suara NTB) Tekong TKI ilegal asal Malaysia, berinisial MR masih menjalani proses penyelidikan. Perannya merekrut warga NTB untuk diberangkatkan ke Malaysia menjadi buruh sawit masih didalami. Hasil sementara, sudah ada dua orang korbannya.

Masing-masing korban berasal dari Sumbawa ke Mataram. Satu diantaranya sudah sukses masuk wilayah Malaysia dan bekerja. Sementara sisanya, urung berangkat karena tekongnya sudah lebih dulu ditangkap pihak imigrasi.

“Dengan korban yang di sini dia kita konfrontir, ya tidak bisa berkutik dia. Artinya kuat dugaan dia memberangkatkan orang,” ungkap Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Ramdhani dihubungi, kemarin.

Dalam hal permintaan keterangan, sambung dia, saksi yang sudah bekerja di Malaysia pun akan diklarifikasi juga. Perihal prosesnya dari mulai mengurus dokumen sampai akhirnya bisa berangkat dan bekerja pada majikan di Malaysia.

Dalam kasus itu, sebanyak delapan paspor disita sebagai barang bukti. “Pemilik-pemilik paspor ini nanti akan kita panggil juga, kita periksa mereka,” kata Ramdhani.

“Kalau yang sudah di Malaysia, kita akan penyelidikan ke Kuala Lumpur. Dari penyelidikan awal, dia yang sudah berangkat ini pakai visa lancong,” imbuhnya.

Dia menambahkan, sejumlah cara itu dilakukan penyidik PPNS Imigrasi Mataram mengumpulkan alat bukti dugaan penyelundupan orang. Sesuai dengan yang diatur dalam pasal 120 UU RI No 6/2011 tentang Keimigrasian.

Selain paspor, disita juga dokumen kependudukan warga Indonesia, serta daftar nama calon korban yang akan diberangkatkan, daftar itu memuat sekitar 48 nama warga yang sebagian besar asal Sumbawa dan Lombok Timur. (why)

SUARA NTB

Kamis, 7 Juni 2018

Halaman 12

Penolakan Pelantikan Pengurus KONI PKL di Loang Baloq akan Ditertibkan Bima Harus Lewat Mekanisme Mataram (Suara NTB) Ketua Bidang Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB, H. Mufti Murad menanggapi serius soal desakan aktivis asal Kabupaten Bima yang menolak Bupati Bima dilantik sebagai Ketua KONI Kabupaten Bima. Dia menyayangkan sikap masyarakat Bima yang mendemo Kantor KONI NTB terkait penolakan mereka terhadap Bupati Bima yang terpilih sebagai ketua KONI

Kabupaten Bima.

“Kalau ada protes keberatan atau tidak puas dengan terpilihnya Bupati Bima sebagai ketua KONI ada mekanisme yang harus ditempuh.

Bukan mendemo KONI NTB,” ucapnya. Dijelaskan Murad, sejujurnya pihak KONI NTB belum menerima laporan hasil Muskab KONI Kabupaten Bima. Itu artinya secara fakta mereka belum mengetahui Ketua K ONI Bima terpilih hasil Muskab KONI Kabupat-

en Bima yang gelar di Bima bulan Mei lalu.

Namun demikian, meski pihaknya belum menerima laporan resmi hasil Muskab KONI Bima belum lama ini, namun dia mengingatkan masyarakat Bima untuk tetap menghargai hasil Muskab KONI Bima. Ditegaskannya, Muskab KONI Bima sudah diatur dalam AD/ART KONI. Dan hal tersebut adalah amanat Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 tahun 2005.

Menurut Murad, yang berhak menentukan ketua ad-

alah cabor. Itu artinya apabila Muskab KONI Bima sudah dilaksanakan dengan baik dan semua cabor memilih secara aklamasi Bupati Bima sebagai ketua KONI Bima maka tidak masalah KONI NTB melantik Bupati Bima sebagai ketua terpilih tersebut.

Alasannya, pejabat publik atau Bupati menjabat ketua KONI bukanlah hal yang baru. Hal tersebut telah terjadi di beberapa provinsi dan kabupaten/ kota di NTB. Dicontohkannya, KONI Kota Mataram saat ini dipimpin oleh Wakil Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana. Begitu juga beberapa KONI kabupaten/Kota di NTB, seperti Kota Bima, Loteng dan Lotim dipimpin oleh pejabat publik. (fan)

LOWONGAN WARUNG DAN KIOS “BERKAH” MEMBUTUHKAN RELAWAN YG IKHLAS MEMBANTU KAMI,TDK FULL TIME, BAGI YG RUMAHNYA JAUH DISIAPKAN TMPT TINGGAL,PARTISIPASI SERIUS,HUB:NENNI (085333423658)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 75 Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang ada di sepanjang jalan di sekitar Loang Baloq akan ditertibkan.

Terutama yang berada di depan Makam Loang Baloq dan Taman Wisata Loang Baloq akan lebih dulu ditertibkan oleh Pemkot Mataram.

“Sebelumnya ada 62 pedagang, setelah kami data lagi ternyata jumlahnya bertambah. Sekarang jumlahnya sudah mencapai 75 pedagang. Khusus yang ada di depan Makam Loang Baloq itu jumlahnya ada sekitar 15 pedagang sudah kita berikan imbauan,” kata Camat Sandubaya, Cahya Samudra, SSTP., MH, di Mataram, Rabu (6/6).

Beberapa pedagang sudah tidak lagi berjualan di pinggir jalan. Hampir semua pedagang sudah ke bagian belakang trotoar dan berjualan di tanah yang disewanya. Namun demikian, masih ada beberapa pedagang yang bandel dan masih menaruh tiang di trotoar jalan. Inilah yang nantinya akan ditertibkan oleh pemkot.

“Kalau dulu mereka jualan di pinggir jalan karena belum ada trotoarnya, sekarang kan sudah ada. Jadi mereka pindah ke belakang, ada yang sewa dari yang punya tanah di belakang trotoar itu,” ujarnya.

Saat ini, pihaknya masih

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/ 50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINIBUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

(Suara NTB/cem)

AKAN DITERTIBKAN - Beberapa lapak PKL yang ada di sekitar taman makam Loang Baloq yang akan ditertibkan. memberikan peringatan secara persuasif. Harapannya PKL yang berjualan di sekitar Loang Baloq dapat mengikuti imbauan yang sudah ada. Selain itu, untuk menghilangkan kesan kumuh di Makam Laong Baloq, para pedagang nantinya akan direlokasi dan ditata.

“Sementara ini, kita lihat

SALON Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika wajah):Mngncangkn Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb,Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

mereka selama tidak jualan di atas trotoar tentu saja mereka tidak salah. Kalau untuk yang terlihat kumuh, terutama di makam dan dalam makam itu nanti kita tata dan tindaklanjuti,” ujarnya.

PKL itu sebagian besar berjualan ikan, sehingga perlu penataan yang lebih baik untuk menghilangkan kesan kumuh. Apalagi Taman Wisata Loang Baloq juga akan ditata kembali. Sehingga diharapkan dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan.

“Kita harap semuanya menjadi terlihat lebih indah dan wisatawan nyaman saat berkunjung. Tentu saja persoalan PKL ini menjadi PR kita. Namun sementara kita berikan teguran secara persuasif dulu,” ujarnya. (lin)

HILANG HLG STK R2 YAMAHA DR4191CJ NOKA/NOSIN: MH31KP0DEJ865949/1KP865976 AN. USMAN HLG DSKTR JL. RAYA LEMBAR

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaMtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 7 Juni 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

Kamis, 7 Juni 2018

SUARA NTB

Halaman 14

Mataram (Suara NTB) Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD), bersama Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) dan Ikatan Wanita Perbankan (Iwaba) Provinsi NTB melaksanakan serangkaian kegiatan sosial di bulan suci Ramadhan 1439 H/2018 ini.

Di antaranya : 1. Pemberian bantuan/donasi ke Pondok Pesantren Tahfizul Qur‘an Darul Musthofa, Lendang Gendis, Lingkungan Kesambik Numpuk Gerunung, Praya Kabupaten Lombok Tengah. Tanggal 26 Mei 2018, bekerjasama dengan komunitas Hijabers Mom Lombok.

2. Pembagian sembako/baksos ke 2 tempat : Yayasan Tuna Netra Selagalas Mataram dan Balai Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan Bangsa Mataram tanggal 28 mei 2018. (Kerjasama BMPD Perbanas dan Iwaba) 3. Buka puasa bersama keluarga besar BMPD Provinsi NTB dan anak yatim dari ponpes Tahfiz Baitul Quran, tanggal 30 Mei 2018 di aula serbaguna Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB (khusus anggota BMPD).

4. Bazar sembako murah untuk masyarakat yang kurang mampu di lapangan Malomba Mataram, tanggal 6 Juni 2018 (kerjasama dengan Iwaba) 5. Berbagi buka puasa bersama kaum dhuafa di kampung nelayan Ampenan, tanggal 6 Juni 2018 (khusus anggota BMPD).

6. Penyerahan santunan pada pengurus Ponpes Baitul Qur’an Ampenan yang dipimpin Dr. KH. Zaidi Abdad, MAg. . (bul/*)

(Suara NTB/ist)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 7 Juni 2018

Puasa (Di)-kendalikan Nafsu

Rancang Pola Pengamanan Dari Hal. 1 usai buka bersama dengan jajaran Direksi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), di Mataram, Selasa (5/ 6). Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen mengawal dan mengamankan seluruh pembangunan di KEK Mandalika.

Karena sebagai aset negara sekaligus proyek strategis nasional, pihak kepolisian berkewajiban mengamankan sekaligus mengawal pembangunan yang sedang maupun akan dilaksanakan di kawasan tersebut. ‘’Ini (KEK Mandalika) aset negara. Jadi wajib, kami pihak kepolisian hadir mengamankan dan mengawalnya,’’ ujar Juri.

Hanya saja, tentu dalam proses pengamanan kawasan pihaknya tidak sembarang.

Ada analisis dan kajianya.

Jangan sampai justru kepolisian salah dalam menerapkan pola pengamanan di kawasan tersebut. ‘’Nah itulah yang saat ini sedang kita rancang.

Bagaimana pola dan sistem pengamanan yang akan diterapkan,’’ ujarnya.

Mengingat, KEK Mandalika merupakan satu kawasan yang cukup luas. Sehingga perlu dipikirkan dengan matang

pola pengamanannya. Apalagi ke depan, KEK Mandalika bakal menjadi kawasan pariwisata dunia yang bakal berkembang pesat. Dengan hadirnya berbagai fasilitas penunjang pariwisata di dalamnya.

Disinggung rencana pembangunan Polsek khusus di KEK Mandalika, Kapolda NTB mengatakan, itu juga salah satu bagian dari rencana pengamanan yang akan dilakukan. Jadi di dalam kawasan nantinya, ada Polsek khusus, terpisah dari Polsek yang sudah ada.

Selain itu, bisa juga Polsek yang sudah ada akan ditingkatkan statusnya. Sehingga memungkinkan adanya penambahan personel dan fasilitas pendukung. Kemudian di dalam kawasan, akan dibentuk sub sektor-sub sektor yang merupakan bagian dari Polsek yang sudah ada. Yang jumlahnya disesuaikan dengan topografi kawasan serta potensi kawasan mana saja yang bakal berkembang.

“Untuk ini, kita masih berkoordinasi dengan ITDC,” tegasnya. (kir)

Ekonomi akan Melambat Dari Hal. 1 APBD NTB 2018 kekurangan sekitar Rp 142 miliar yang harus ditutupi dalam APBD Perubahan 2018. Gubernur NTB, Dr. M. Zainul Majdi lalu memerintahkan dilakukan rasionalisasi anggaran terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik itu paket pekerjaan yang belum ditender maupun perjalanan dinas.

Dr. Firmanyah mengatakan, memang tidak ada pilihan lagi untuk program jangka pendek, selain melakukan rasionalisasi. ‘’Itu (rasionalisasi) keputusan yang tepat pemerintah daerah,’’ ujarnya.

Meskipun konsekuensi logis rasionalisasi anggaran ini, memungkinkan terganggunya program-program strategis pemerintah yang telah dituangkan dalam RPJMD. Salah satunya program pengentasan kemiskinan. Mengingat beberapa program yang telah direncanakan otomatis mandek.

Diketahui bahwa ekonomi daerah cukup besar dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Tatkala pemerintah daerah melakukan rasionalisasi anggaran, melambatkan perekonomian daerah bisa saja terjadi. ‘’Tetapi kita harus uji juga, kalau ekonomi nantinya di atas rata-rata. Berarti peran swasta juga sangat penting di dalamnya,’’ kata Firmansyah kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (6/6) kemarin. ‘’Saya tidak tahu apakah

pemerintah daerah punya tools (perangkat) untuk estimasi alur APBD. Sehingga perencanaan anggaran tidak jauh meleset dari kondisi riil. Namun demikian, memang ada hal-hal yang sulit diprediksi dari awal. Misalnya pengurangan pemasukan akibat kebijakan-kebijakan pusat.

Atau akibat geliat ekonomi yang turun sehingga pajak, retribusi atau deviden yang menurun,’’ imbuhnya.

Seharusnya, menurut Firman, ada instrumen-instrumen pemerintah daerah untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, salah satunya seperti yang dialami saat ini. ‘’Saya ndak tahu, apakah instrumen-instrumen itu ada atau tidak.’’

Ke depan , disiplin perencanaan harus dimasukkan dalam instrumen dimaksud. Untuk mengantisipasi terjadinya perubahan, program-program jangka pendek harus disiapkan. Soal alternatif penolong lain saat kondisi keuangan daerah seperti ini? Rasionalisasi programprogram keanggotaan yang gemuk di OPD serta memperhatikan program-program prioritas bisa menjadi pilihan. ‘’Mau ndak mau harus ke sana. Alternatif jangka pendek nampaknya berat, kecuali alternatif jangka panjang, ya masih banyak cara,’’ demikian Firmansyah.(bul)

Ali BD Blusukan ke Pelosok Sumbawa Dari Hal. 1 Terlihat saat mengunjungi pasar, ia disapa banyak sudah banyak mengenalnya.

Terlebih di pasar-pasar yang ada tanah Samawa ini banyak dari Lombok.

Apalagi di pasar-pasar Sumbawa Ali BD sudah menghadirkan askes perbankan sejak 20 tahun lalu. Hal ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat Sumbawa yang menggerakkan ekonomi mikro bisa mendapat modal dari Bank Samawa Kencana (BSK) yang didirikan Ali BD. Fakta ini menujukkan Sang Pendobrak ini sudah lama berkiprah untuk kemajuan ekonomi Sumbawa.

Dibandingkan kandidat lain diakuinya, hasil karyanya itu sudah cukup banyak membantu masyarakat Sumbawa dalam hal permodalan.

Terbukti di Pasar Langam sendiri, nasabahnya 70 persen dari seluruh pedagang merupakan nasabah dari BSK. Selanjutnya saat berada di desa-desa di wilayah Kecamatan Lantung, Ali BD pun berjalan kaki mengitari perkampungan. Seraya mengucapkan salam, dengan senyum khasnya dia disalami dan disapa warga dengan penuh kegembiraan.

Ada sebuah harapan besar, Ali BD bisa menjadi gGubernur dan mengunjungi daerah-daerah terpencil dan terisolir.

Adalah wilayah Kecamatan Ropang yang dikunjungi Ali BD ini terbilang sebagai daerah yang masih terisolir dan terpencil. Di mana lampu listrik hanya bisa menyala malam hari saja. Sementara pada siang hari, listrik padam. Aktivitas warga yang memerlukan energi listrik siang hari harus terpaksa menggunakan genset.

Selain masalah listrik, jalan berliuk dan berliku menuju Kecamatan Ropang masih cupup panjang yang belum diaspal. Di tengah-tengah warga Ropang, Amaq Asrul berpesan agar tetap bersemangat. Suatu saat pasti

akan ada perubahan yang jauh lebih baik.

Pengakuan warga Ropang, kehadian Ali BD sangat dinanti-nantikan. Melihat kondisi Ropang menurut Ali BD memang memperlihatkan masih belum meratanya pembagunan. Masyarakat Samawa masih banyak yang membutuhkan pelayanan dasar.

Usai di Ropang, Amaq Asrul ini bergerak ke Moyo Hulu. Seirama dengan tempat lainnya, calon Non Partai dan Non Blok ini disambut warga dengan antusias. Selain sekadar mengambil gambar juga langsung menyampaikan sejumlah harapan-harapannya. Mulai dari perbaikan infrastruktur jalan dan akses-akses pelayanan dasar lainnya.

Sebagai calon rakyat, Ali BD yang datang bersama Istri, Hj. Supinah Ali Dachlan ini langsung membaur dengan rakyat. Takjil berbuka puasa yang dijual warga di pinggir jalan Moyo Hulu ini langsung diborong.

Tidak ada sekat antara calon gubernur dengan rakyat yang akan dipimpinnya.

Gambaran atas sambutan rakyat Samawa bagi Ali BD bisa menjadi sebuah pertanda kemenangan pada tanggal 27 Juni 2017 mendatang. Calon gubernur meski terlihat tak lagi muda ini namun tetap terlihat kuat dan sehat. Perjalanan seharian penuh dilaluinya dengan tenang dan penuh canda dan tawa bersama rakyat yang dikunjunginya.

Meskipun balihonya dari Ampenan Mataram sampai Sape Bima banyak yang hilang dan rusak, namun ia tetap bersemangat.

Penafsirannya, mungkin karena anggarapan calon nomor urut empat dari independen ini sangat ditakuti oleh pasangan caloncalon lainnya. (rus)

Halaman 15

Oleh: DR. Lalu Makripuddin, M.Si Kepala Perwakilan BKKBN Prov. NTB BERPUASA di bulan Ramadhan merupakan rukun Islam yang ketiga, sehingga wajib dilakukan oleh ummat Islam yang sudah aqil baligh, berakal sehat; suci dari nifas bagi perempuan; dan kuat berpuasa. Inti dari ibadah puasa adalah mengendalikan nafsu atau keinginan manusia, sehingga beberapa hal yang boleh dan halal dilakukan ketika tidak berpuasa, hukumnya haram ketika sedang berpuasa, seperti makan, minum, dan hubungan suami istri.

Nafsu itu perlu dikendalikan, bukan dihilangkan atau dimatikan. Karena sebagian nafsu itu sangat penting bagi manusia.

Tanpa nafsu, makanan terasa kurang lezat. Tanpa nafsu, istri kurang terasa bergairah, dan tanpa nafsu, semangat mengejar cita-cita dan karier akan menjadi berkurang.

Bahwa nafsu itu pada awalnya bersifat netral, tidak kiri tidak kanan, alias berada di tengahtengah. Dengan kata lain, nafsu itu tidak bersifat baik dan juga tidak bersifat buruk. Namun, dalam penciptaannya, Allah SWT hanya memberika ilham (potensi) terhadap nafsu tersebut, sehingga bisa dibawa ke arah kebaikan dan kejahatan.

Nafsu yang menyuruh kepada kejahatan, dan diboncengi atau dibisiki oleh syaithon dikenal dengan Nafsu Syaithon, sedangkan nafsu yang menyuruh kepada kebaikan, dikenal dengan nafsu rahmat, nafsu yang dirahmati oleh Allah s.w.t.

Nafsu Syaithon inilah yang dikendalikan dengan berpuasa pada bulan Ramadhan. Ramadhan sendiri berarti sangat panas, sehingga dapat membakar sesuatu.

Dengan demikian, makna bulan Ramadhan secara bahasa adalah bulan pembakaran nafsu syaithoniah, dengan cara menahan lapar dan dahaga. Jika manusia dalam keadaan lapar dan dahaga, maka nafsu syaithon akan loyo, tidak punya tenaga, akan luluh seperti binatang buas yang sudah dijinakkan, sehingga dapat dikendalikan.

Oleh karena itu, puasa Ramadhan seharusnya dijadikan “kesempatan emas” untuk men-

didik nafsu dengan cara mengendalikan keinginan-keinginan yang berlebihan dan melampaui batas, atau dilarang oleh agama (Islam) sehingga keinginan keinginan tersebut sesuai dengan ajaran dan semangat Islam. Keinginan makan, minum, berkarir, berkuasa, dan lain sebagainya harus dikendalikan dan bersandar pada semangat Islam.

Bila itu kita lakukan, maka setelah Ramadhan selesai, kita menjadi manusia yang benarbenar suci, sungguh-sungguh kembali ke fitri. Dan tergolong muttaqien, orang yang bertaqwa.

Namun yang sering terjadi pada setiap bulan Ramadhan, adalah bahwa bukan puasa yang mengendalikan nafsu, namun sebaliknya, justeru nafsu yang mengendalikan orang yang berpuasa. Hal ini terlihat dari perilaku sebagian orang yang berpuasa, mengumpulkan makanan sebanyak banyaknya untuk berbuka puasa dan makan sahur, namun kemudian tidak habis dimakan. Perilaku ini menyebabkan kedatangan bulan Ramadhan biasanya juga diikuti dengan kenaikan harga harga bahan kebutuhan pokok, sehingga ucapan Marhaban Ya Ramadhan diikuti juga dengan Marhaban Kenaikan Harga. Di lain pihak, jumlah sampah juga meningkat, terutama sampah basah dari rumah tangga.

1. Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Kenaikan Harga Setiap kali menjelang dan sepanjang bulan Ramadhan, berita yang selalu menghiasi media massa adalah realitas kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Kita selalu menyaksikan dan mendengar bahwa harga-harga barang, terlebih barang sembako, naik dari biasanya. Realitas kenaikan harga barang di bulan ramadhan ini, menurut hukum ekonomi (pasar), disebabkan karena permintaan akan barang meningkat, sedangkan persediaan barang tetap atau sedikit. Sebagai contoh, telur. Pada hari biasa persediaan telur 1.000, sementara tiap orang cuma butuh

1 atau 2 butir telur. Di sini telur akan dijual lebih murah karena persediaan masih banyak. Tapi pada saat ramadhan, dengan persediaan telur tetap 1.000 butir, sementara kebutuhan tiap orang meningkat menjadi 2 atau 3 butir, maka dengan sendirinya harga telur itu akan meningkat.

Jadi, menurut hukum ekonomi, beberapa variabel yang menyebabkan harga naik antara lain persediaan barang yang terbatas, peminat yang banyak atau kebutuhan akan barang yang meningkat. Peminat atau pemakai sebenarnya tidak terlalu meningkat jumlahnya. Tentulah orang-orang itu saja yang membutuhkan. Tak mungkin setiap Ramadhan jumlah penduduk bertambah drastis. Yang meningkat adalah kebutuhan akan barang. Orang membutuhkan barang dalam jumlah yang tidak biasanya. Karena kebutuhan ini melekat pada manusia, maka yang perlu dikendalikan adalah manusianya. Dalam hal ini mengendalikan nafsu. Nafsu manusialah yang harus dikendalikan, karena nafsu mendorong manusia untuk membeli barang dalam jumlah yang sangat banyak. Jika seandainya nafsu itu dapat dikendalikan, tentu manusia tidak akan membeli dalam jumlah yang banyak sehingga harga tidak akan naik.

Masing-masing orang hendaknya mengendalikan nafsunya untuk membeli barang dalam jumlah sangat banyak. Sebenarnya saat puasa adalah momen yang sangat tepat. Inti dari puasa adalah pengendalian hawa nafsu, bukan keserakahan yang terlihat dari naiknya porsi makanan.

Orang selalu heran, kenapa di saat ramadhan (bulan puasa) orang justru makan lebih banyak daripada biasanya. Bukankah puasa itu mengajak orang untuk menahan diri/mengendalikan diri? Bukankah pada saat puasa orang hanya makan dua kali sehari? Jadi, logikanya, di bulan ramadhan ini harga barang seharusnya tidak naik.

Marhaban ya Ramadhan, tidak harus diikuti oleh marhaban

kenaikan harga 2. Meningkatnya Jumlah Sampah Volume sampah di Bulan Ramadhan cenderung meningkat dibandingkan bulan bulan yang lain. Peningkatan ini, dipicu oleh perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama saat berlangsungnya buka puasa dan sahur.

Di ibukota Jakarta, misalnya, volume sampah meningkat 5 -10 persen atau sekitar 650 ton tiap hari pada bulan puasa. Pada waktu diluar puasa, sampah yang terkumpul mencapai 6.500 ton, dan pada bulan puasa dapat mencapai 7.150 ton. Menurut Dinas Kebersihan, kenaikan volume sampah kebanyakan didominasi dari sektor rumah tangga, seperti sayur mayur, buah-buahan, plastik serta pembungkus makanan lainnya. Banyaknya pedagang takjil musiman yang marak ditemukan berjualan di pinggir jalan maupun di perkampungan, juga menyisakan banyak sampah sisa dagangan, baik makanan maupun plastik.

Di Kota Bekasi, sampah yang biasanya mencapai 1.600 ton/ hari, naik 2-10 persen di Bulan Ramadhan. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas rumah tangga yang meningkat sehingga produksi sampah juga akan meningkat.

Di Kota Kendari, selama bulan Ramadhan, volume sampah mengalami peningkatan, yang mencapai 20-25 persen.

Sedangkan di Kota Mataram, volume sampah di bulan puasa, mengalami peningkatan cukup signifikan mencapai 15- 20 persen setiap harinya. Biasanya volume sampah dalam sehari di Kota Mataram yang berhasil diangkut ke TPA sekitar 400 ton, pada bulan puasa meningkat menjadi sekitar 480 ton per hari.

Peningkatan volume sampah di bulan puasa selain karena meningkatnya sampah rumah tangga, juga karena munculnya para pedagang dadakan yang berjualan hidangan berbuka puasa, dan juga pusat-pusat kuliner yang dibuka selama puasa, yang berdampak pada pen-

ingkatan volume sampah.

Fenomena meningkatnya harga harga terutama bahan kebutuhan pokok menunjukkan tidak terkendalinya nafsu untuk berbelanja dan mendapatkan bahan kebutuhan pokok, sehingga permntaan akan suatu barang meningkat, atau yang dibeli terlalu banyak dan tidak habis dikonsumsi. Secara logika, kebutuhan akan kebutuhan pokok selama bulan puasa seharusnya lebih sedikit dibandingkan bulan bulan yang lain. Hal ini karena pada bulan puasa kita makan dua kali sehari, yaitu saat sahur dan berbuka. Selain itu, selama berpuasa kita juga tidak mengkonsumsi apapun, termasuk makan dan minum, sehingga total konsumsi akan lebih sedikit, yang tentu akan berdampak pada semakin sedikitnya permintaan kita akan bahan konsumsi, sehingga harga seharusnya turun, atau harga harga akan semakin rendah.

Fenomena sampah yang semakin meningkat, pada bulan puasa, sebenarnya akibat dari perilaku tidak terkendalinya nafsu untuk mendapatkan bahan bahan konsumsi, atau barang kebutuhan pokok. Munculnya pedagang dadakan yang menjual kebutuhan berbuka, sebagai salah satu penyumbang meningkatnya volume sampah di bulan puasa, sebenarnya merespon perilaku masyarakat yang senang membeli aneka ragam barang konsumsi untuk berbuka puasa, walaupun barang tersebut belum tentu habis dikonsumsi pada hari itu.

Meningkatnya jumlah bahan makanan yang tidak habis dikonsumsi, tentu akan dibuang dan menjadi sampah, yang pada akhirnya akan meningkatkan volume sampah.

Dua fenomena ini menggambarkan bahwa puasa yang kita lakukan belum berhasil mengendalikan nafsu kita, sehingga perlu melakukan koreksi, apakah puasa kita sudah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Puasa memang seharusnya mengendalikan nafsu dan bukan puasa dikendalikan nafsu. (*)

Danrem 162/WB Ingatkan Prajurit TNI Maknai Tugas sebagai Ibadah Mataram (Suara NTB) Komandan Korem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos, SH,.M.han, Rabu (6/6) hadir di Aula Makodim 1620/Loteng untuk agenda Safari Ramadhan dan buka puasa bersama. Danrem menekankan, segala aktivitas tugas yang dilakukan bernilai ibadah.

Hadir pada kegiatan tersebut Dandim 1620/Loteng, Letkol Inf. Is Abul Rasi, SE, Kapolres Loteng AKBP Kholilur Rachman, Ketua PN Praya Teguh Harissa, Sekda Loteng HM Nursiah, Kasi Datun Kejari Praya Lalu Irawan, Para Perwira Staf dan para Danramil jajaran Kodim 1620/Loteng, Para Bintara, Tamtama

dan PNS serta Ibu-ibu Persit Kartika Candra Kirana Cabang Kodim 1620/Loteng.

Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani dalam sambutannya mengimbau, sisa waktu bulan suci Ramadhan, agar dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan memperbanyak amalan ibadah.

“Terutama ibadah malam hari sembari menunggu malam lailatul qadar/malam seribu bulan, bila perlu sambil melakukan patroli bersama untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selama melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadhan ini,” ungkapnya.

Sebagai seorang komandan dan sesama muslim, penting menurutnya untuk saling

mengingatkan. Terutama kepada para prajurit dan keluarga untuk dapat meningkatkan ibadah, lebih - lebih di bulan puasa.

“Sehingga kita dapat memaknai hikmah puasa untuk menjadi lebih baik dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara,” jelasnya.

Setelah Salat Magrib berjamaah, dilanjutkan pemberian santunan kepada anak yatim piatu Asuhan Baqiyatussoliha Leneng Keluraha ln Leneng, Kec Praya Kab loteng dari, Danrem 162/WB yang didampingi Dandim 1620/Loteng dan Forkopimda Loteng, acara dilanjutkan makan malam bersama dan tarawih bersama. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

BUKA PUASA - Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani dalam agenda Safari Ramadhan dan buka puasa bersama di Kodim Loteng.

Jadi Kemenangan Rakyat Dari Hal. 1

Audit Ulang Kasus K2 Dompu Tergantung Permintaan Penyidik Dari Hal. 1 Hasilnya pun sudah diserahkan ke penyidik, sehingga kesimpulan pun ada di penyidik. “Kita sudah uji dokumen yang berkaitan dengan kasus. Kita uji kebenaran semua dokumennya, tapi hasil dan kesimpulannya ada di penyidik.

Mereka yang menilai,’’ ujarnya.

Sehingga ketika ada kekurangan dari hasil audit, lantas ada permintaan audit ulang, akan dipenuhi pihaknya. ‘’Ketika mereka (penyidik) koordinasi lagi, kami siap,’’ tandasnya.

KPK sebelumnya membedah kasus dugaan korupsi rekrutmen honorer CPNS Dompu jalur honorer K2 tahun 2014/ 2015 pekan lalu. Komisi antirasuah itu menengahi sengkarut penanganannya antara Polda

NTB dan jaksa peneliti Kejati NTB. Polda NTB menetapkan Bupati Dompu, Drs.H.Bambang M.Yasin (HBY) sebagai salah satu tersangka.

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin menjelaskan soal hasil dari ekspose atau gelar perkara bersama pada Kamis (31/5) pekan lalu di Mapolda NTB itu. ‘’Hasilnya, penyidik yakin bahwa ini bisa dilanjutkan.

Yakin bahwa ini ada unsur tindak pidana korupsinya,’’ kata dia ditemui Senin (4/6) lalu.

Korsup KPK itu dihadiri Dittipikor Bareskrim Polri, Jamwas Kejagung RI, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB, serta tim jaksa Kejati NTB. Korsup dipimpin Koordinator Korsup KPK, Endang Tarsa.

Hasil Korsup itu ditindaklanjuti dengan perlunya sikap tegas antaranya penyidik kepolisian dan jaksa. Agar penanganan kasus ini tidak berlarut dan menyandera pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. ‘’Ini harus ada kepastian hukum. Dalam kasus K2 itu, bahwa memang ada indikasi perbuatan melawan hukum, kami yakin di situ ada tindak pidana,’’ jelasnya.

HBY dalam kasus tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 2 dan atau pasal 3 UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 56 KUHP. Sangkaan pasal yang sama diterapkan kepada tersangka lainnya, HY. (ars/why)

Lelang Dihentikan Sementara, Pemprov Berharap dari DMB Dari Hal. 1 Namun jika penerimaan dari DMB kurang dari Rp 160 miliar, maka dilakukan rasionalisasi belanja. Baik terhadap paket yang belum lelang, Pokir dan lainnya. Sekda menjelaskan, untuk paket pekerjaan atau proyek yang sudah lelang sudah tidak bisa diganggu. Pemprov masih punya ruang melakukan rasionalisasi atau menunda kegiatan pada paket-paket yang belum lelang.

Kekurangan anggaran ratusan miliar itu mau tidak mau harus dicarikan solusinya. Ia mengatakan, anggaran percepatan jalan menjadi prioritas pertama. Sehingga, dua minggu ke depan, ia meminta ULP untuk menyetop sementara pengadaan barang dan jasa sambil mendapatkan kepastian sumber-sumber penerimaan yang ada, seperti dari DMB. Berdasarkan data Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

(APP dan LPBJP) Setda NTB, hingga saat ini masih ada 40,69 persen paket proyek senilai Rp 85,455 miliar yang belum diajukan lelang. Paket-paket yang belum diajukan lelang itu tersebar di sejumlah OPD, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Pariwisata, Dinas PUPR dan OPD lainnya. Selain paket proyek yang dilelang melalui ULP, sebanyak 1.456 paket proyek non lelang yang belum proses di seluruh OPD dengan nilai Rp 273,856 miliar.

Data yang dihimpun Suara NTB, sejumlah paket proyek yang belum lelang di Dinas Dikbud yang nilainya miliaran rupiah antara lain belanja modal alat laboratorium IPA senilai Rp 4,071 miliar lebih, belanja modal penambahan ruang kelas SMK paket 8 senilai Rp 1,336 miliar. Selanjutnya, belanja modal alat praktikum peralatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan paket 3 senilai Rp 5,5 miliar lebih, belanja modal alat praktik

peralatan telekomunikasi, navigasi dan komputer paket 4 senilai Rp 4,9 miliar.

Selain itu, belanja modal alat praktik peralatan tulis, alat cetakan, kantor, pendidikan dan kesenian paket 5 senilai Rp 4,56 miliar lebih. Belanja modal alat praktik peralatan pengemas, pengangkat dan pengangkut paket 6 senilai Rp 4,327 miliar lebih. Belanja modal alat praktik peralatan mekanikal serta elektrikal paket 7 senilai Rp 3,7 miliar dan lainnya.

Sementara itu, beberapa paket proyek yang belum diajukan lelang di Dinas Pariwisata, seperti meubelair Poltekpar senilai Rp 1,5 miliar, pembuatan ruang ganti dan atau toilet di geosite Tambora senilai Rp 270 juta.

Selain itu, pembangunan plaza pusat jajanan/kuliner di Aik Nyet Narmada senilai Rp 270 juta, pembuatan jalan pejalan kaki/jalan setapak/jalan dalam kawasan dan tempat parkir agrowisata Sembalun senilai Rp 480,7 juta. (nas)

Selanjutnya ditegaskan Ali BD, Pilkada ini adalah proses memilih pemimpin. Memilih pemimpin tidak bisa diukur dengan sehelai sarung dan jilbab. Atau seamplop uang sebagai sogokan. Jika pemimpin yang terpilih dari hasil-hasil sogokan, maka itu membuktikan telah terjadinya kemunduran peradaban.

Cara-cara yang dilakukan calon lain berikan sarung atau jilbab diperingatkan Ali BD kepada timnya agar tidak melakukan hal serupa untuk. ‘’Tidak bisa mengukur kualitas pemimpin dari selembar sarung,’’ tegasnya.

Menurutnya, kalau pemimpin itu bisa diukur uang, maka itu pemimpin rendah. Ali BD meminta agar rakyat bisa memilih pemimpin yang bertanggung jawab atas dasar kebenaran. Jika ada kandidat lain yang membawa uang dan mengajak untuk memilihnya disarankan agar rakyat menanyakan darimana sumber uangnya.

Kalau sumber uangnya dari kontraktor itu sama saja menumbuhsuburkan korupsi.

Tidak diperbolehkan untuk menumbuhsuburkan korupsi di Gumi NTB. NTB, tegas Ali BD butuh pemimpin yang bersih dan memiliki cita-cita besar untuk memajukan NTB ke arah yang lebih baik. (rus)

Pajak Rokok dan PKB Penyumbang Terbesar Kekurangan APBD 2018 Dari Hal. 1 Namun setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), pajak rokok yang akan diterima NTB sebesar Rp 290 miliar. ‘’Jadi minus Rp 52,6 miliar,’’ sebut Agus ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (6/6) siang.

Pengurangan pendapatan atau penerimaan juga terjadi dari hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Antara lain, belanja atas penyertaan modal pada perusahaan daerah PD. BPR NTB yang berkurang Rp 5,5 miliar.

Dalam APBD murni 2018, penerimaan dari PD. BPR NTB ditargetkan sebesar Rp 15 miliar. Namun, setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penerimaan dari PD. BPR hanya sebesar Rp 9,485 miliar. Sehingga terjadi kekurangan penerimaan pendapatan sebesar Rp 5,5 miliar.

Kemudian, dalam APBD Murni 2018 ditargetkan dividen dari PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) sebesar Rp 40 miliar.

Namun, akibat perusahaan daerah tersebut tak beroperasi pada 2018 maka target terse-

but menjadi nol.

Selanjutnya, target penerimaan pendapatan dari PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sebesar rp 1,2 miliar. Setelah RUPS, perusahaan daerah ini hanya menyetorkna dividen sebesar Rp 800 juta. artinya, terjadi kekurangan penerimaan sebesar Rp 400 juta.

Begitu juga target penerimaan dari PT. Bank NTB sebesar Rp 65 miliar. Berdasarkan hasil RUPS pada 31 Mei lalu, PT. Bank NTB hanya menyetorkan dividen sebesar Rp 49,3 miliar lebih. Sehingga terjadi kekurangan penerimaan sekitar Rp 15,6 miliar lebih. ‘’Jumlah kekurangannya sebesar Rp 140,208 miliar,’’ sebutnya.

Lantas bagaimana cara mengatasi kekurangan anggaran ini?

Agus mengatakan hal inilah yang sedang dicarikan solusinya. Ia mengatakan, solusinya nanti tertuang dalam APBD Perubahan 2018. Ia menyebut kekurangan anggaran sebesar Rp 140 miliar lebih itu masih bersifat perkiraan.

Namun, penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah pasti karena sudah ditetapkan lewat RUPS. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 7 Juni 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257