Edisi Selasa 7 Mei 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SELASA, 7 MEI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 51 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dinilai Janggal, Harga Bawang Putih Impor Lebih Mahal dari Lokal Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) menilai ada kejanggalan dari murahnya harga bawang putih lokal di tingkat petani di Sembalun yang hanya Rp15.000 per Kg. Sementara, harga bawang putih impor melonjak tajam mencapai Rp80.000 per Kg. Menyikapi melambungnya harga bawang putih, Pemprov NTB menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait. Termasuk akan mendalami dugaan adanya penimbunan. Sehingga harganya jauh sangat rendah dibandingkan bawang putih impor. ‘’Siapa yang bermain sehingga begini? Kan kasihan petani. Kalau harganya lebih rendah dari impor,’’ kata Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Senin (6/5) siang. Ia menjelaskan, saat ini di NTB masih dalam masa penanaman bawang putih. Dengan kondisi tidakpanen raya, seharusnya harga bawang putih lokal tidak Rp15.000 per Kg di tingkat petani. Seharusnya, kata Husnul, harganya antara Rp45.000 - 50.000 per Kg. Sementara harga bawang putih

impor di pasaran sudah mencapai Rp80.000 per Kg. Husnul mengatakan, minimal harga bawang putih lokal sesuai break even point (BEP) seharga Rp19.500 per Kg. Sehingga kalau harga bawang putih lokal sebesar Rp15.000 per Kg, maka petani sangat dirugikan. Apalagi pada musim tanam seperti ini, seharusnya harga bawang putih lokal Rp45.000 per Kg di tingkat petani. ‘’Ndak mungkin harga impor itu lebih tinggi dari harga bawang dalam daerah. Harga benih saja Rp60 ribu sekarang. Bagaimana bisa harga bawang konsumsi Rp15 ribu. Terus bawang impor Rp80 ribu. Darimana rumusnya,’’ tanyanya. Untuk itu, Pemprov membahas secara khusus mengenai melonjaknya harga bawang putih yang terjadi di NTB. Untuk mengetahui kondisi sesungguhnya di lapangan. Sehingga ke depan, apa yang perlu dilakukan termasuk pelibatan pihak perbankan. Husnul menyebutkan, NTB surplus produksi bawang putih sekitar 50 persen tiap tahun. Produksi bawang putih NTB mencapai 97.000 ton per tahun. Sementara konsumsi dalam

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H/2019 M 04:51

05:01

12:16

15:36

18:09

19:20

(Suara NTB/dok)

MURAH - Petani bawang putih Sembalun. Bawang putih Sembalun sangat terkenal kualitasnya. Namun ironis. Harga bawang putih ini anjlok hingga Rp 15.000 per Kg. Anjloknya harga bawang putih lokal ini, tak sebanding dengan harga bawang putih impor yang melonjak tajam hingga Rp80.000 per Kg.

Menurun, Angka Pengangguran di NTB

Mataram (Suara NTB) Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pengangguran di NTB trennya mengalami penurunan. Berdasarkan data Februari 2017, angka pengangguran di daerah ini sebesar 97,22 persen. Menurun tahun 2018 menjadi 83,21 persen dan menurun lagi menjadi 81,29 pada periode Februari 2019.

TO K O H Empat Daerah Belum Rampung

Suhardi Soud

daerah sebesar 45.000 ton. Ia menyebut, NTB merupakan salah satu dari 10 daerah sentra produksi bawang putih di Indonesia. Tapi 10 daerah ini belum mampu mendongkrak untuk suplai kebutuhan nasional. Makanya NTB dijadikan sebagai sentra bibit bawang putih nasional. ‘’Pada saat dihasilkan NTB, bawang ini ke luar daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bukan saja untuk NTB. Pada saat kita butuhkan karena habis ke luar daerah, kuota impor itu juga masuk ke kita,’’ jelas Husnul. Namun yang sangat tidak masuk akal, kata Husnul harga bawang putih impor yang lebih tinggi dibandingkan harga bawang lokal. Seharusnya, bawang putih impor tak bisa masuk karena harganya jauh lebih tinggi. Artinya, kalau ada bawang impor yang masuk pasti harganya lebih rendah dibandingkan harga bawang putih lokal. ‘’Kalau harga lokal kita Rp45 - 50 ribu sekarang. Pasti bawang putih impor yang masuk harganya Rp20-25 ribu. Itu yang kita tak mau impor itu, merusak harga dalam daerah,’’ katanya. (nas)

MESKIPUN proses pleno rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 di tingkat KPU Kabupaten/Kota belum rampung seluruhnya. KPU NTB tetap menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat provinsi pada Selasa (7/5) hari ini. Rapat terbuka rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 oleh KPU NTB akan mulai digelar hari ini dan rencananya akan digelar selama tiga hari. ‘’Insya Allah kita akan mulai pleno besok (hari ini) 7-9 Mei target kita. Meskipun kita dijatah sampai tanggal 12 mei,’’ ujar Ketua KPU NTB, Suhardi Soud yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/5) kemarin. Bersambung ke hal 15

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono, Senin (6/5) kemarin. Ketika angka pengangguran menurun, jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan. Tercatat pada Februari 2019 jumlah angkatan kerja sebanyak 2.489.388 or-

ang, meningkat 30.367 orang dibanding Februari 2018. Penduduk yang bekerja pada Februari 2019 sebanyak 2.408.095 orang bertambah 32.284 orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Kemudian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Bersambung ke hal 15

Gubernur Rombak Delapan Pejabat Eselon II Mataram (Suara NTB) Mengawali puasa Ramadhan 1440 H, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc melakukan perombakan delapan pejabat eselon II, Senin (6/5). Gubernur melakukan penggantian dua jabatan penting seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan. Suruji kemudian digantikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, H. Rusman, SH, MH. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Waspadai Daging Oplosan DAGING oplosan ditemukan dijual bebas di pasar-pasar tradsional. Ini menjadi risiko bagi konsumen dan harus diwaspadai. Satgas Pangan tengah menanganinya. Demikian disampaikan, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si. Ia mengemukakan, hasil temuan timnya di pasar-pasar besar di Kota Mataram. Misalnya di Pasar Induk Mandalika di Sweta, di Pasar Kebon Roek, Ampenan. Daging oplosan ini ditemukan, setelah adanya laporan temuan daging oplosan di Pasar Labuapi, Lombok Barat. Modusnya, daging beku dioplos dengan daging lokal segar. Bersambung Hj. Putu Selly Andayani ke hal 15 (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/nas)

LANTIK - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat melantik dan mengambil sumpah jabatan delapan eselon II dan beberapa pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (6/5) siang.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 HB. Namun informasi atau Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Inspektorat Provinsi NTB dalam bentuk laporan detail 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 terus memonitor perkemba- belum diterimanya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ‘’Belum dapat data falid ngan tindak lanjut Laporan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Hasil Pemeriksaan (LHP) soal pemantauan dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 pada kasus PT. Gerbang NTB pengembalian. Memang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Emas (GNE). Karena sesuai sudah ada kabar-kabar pe123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 rekomendasi, batas waktu manggilan para pihak itu. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 tindak lanjut hanya 60 hari. Tapi bagaimana pengem123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Inspektur Bantuan Khusus balian resmi belum tahu,’’ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 (Irbansus) Inspektorat NTB, katanya menjawab Suara 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Drs Syamsuddar, MAK NTB, Senin (6/5). 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Patokan pihaknya tetap mengatakan, masih terus me123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 mantau tiap perkembangan di pada tindak lanjut LHP. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 GNE. Ia juga mengaku sudah Sesuai dengan kewenangan123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 mendengar pemanggilan para nya, memberi waktu kepada 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 pihak yang tercatat dalam te- PT. GNE untuk tindaklanjut 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 muan kerugian daerah Rp2,6 temuan kerugian daerah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 miliar. Salah satunya mantan Rp2,6 miliar tersebut. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 manajer operasional PT. GNE, Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

Inspektorat Pantau Pengembalian Kerugian Rp2,6 Miliar PT.GNE

Diduga Ada Manipulasi Data Pengiriman Sapi Potong Antarpulau Mataram (Suara NTB) Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan dugaan manipulasi dan praktik maladministrasi dalam pengiriman sapi potong dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok. Hasil investigasi selama periode Maret hingga Mei 2019 di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Timur, tim menemukan dugaan praktik maladministrasi. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH.,MH, Senin (2/5) kemarin mengungkapkan, Ombudsman juga menemukan fakta, sapi-sapi anakan berbobot di bawah 200 Kg dan sapi potong justru tidak dipotong. Tapi dijual di jalanan dengan memanipulasi proses

pengiriman resmi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran Atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi NTB, menetapkan berat badan ternak sapi potong yang boleh dikirim ke luar antarpulau harus mencapai bobot minimal 300 Kg. ‘’Namun untuk memperlancar lalu lintas pengiriman bobot sapi potong ini berdasarkan hasil kesepakatan para pengusaha ternak sapi dengan Gubernur NTB pada Maret 2019, bobot sapi potong yang boleh keluar dari Pulau Sumbawa minimal 250 kilogram,’’ ungkapnya. Dia menambahkan, aksi manipulasi data sapi potong

sudah dimulai sejak saat di area Holding Ground di Bangkong, Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa, yang notabene di bawah pengawasan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa. Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan fakta bahwa di Holding Ground di Bangkong banyak terdapat anakan sapi yang bobotnya di bawah 200 Kg. Anakan sapi dengan bobot di bawah 200 Kg dengan ciri fisik berat badan tidak sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 inilah yang kemudian dikirim masuk ke Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist_ombudsman)

SAPI ANAKAN - Dokumentasi hasil investigasi Ombudsman NTB menunjukkan sapi anakan yang ditemukan di rumah pemotongan hewan di Sumbawa.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 7 Mei 2019

Optimalkan Satgas KELURAHAN Mataram Timur mengoptimalkan peran satuan tugas (Satgas) yang direkrut dari masing – masing lingkungan. Satgas berperan memastikan keamanan dan kondusifitas selama pelaksanaan ibadah di bulan ramadhan. “Kita punya satgas dari berbagai lintas agama. Ini yang coba dimaksimalkan,” kata Lurah Mataram Timur H. Musta’al Senin (6/5). Disampaikan Musta’al, wilayahnya termasuk kawasan heterogen. Sebab, berbagai lintas agama serta suku berbaur menjadi satu. Masyarakat hidup berdampingan serta tetap menjaga harmonisasi dalam interaksi sosial sehari – hari. (Suara NTB/dok) Pelaksanaan ibadah H. Mustaal puasa tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Imbauan dikeluarkan oleh Pemkot Mataram disampaikan kepada kepala lingkungan agar diumumkan melalui masjid atau pertemuan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat. “Masyarakat non muslim menghargai yang sedang berpuasa,” ujarnya. Satgas yang dibentuk tahun 2018 lalu, tugasnya tidak jauh berbeda dari pengamanan saat salat Jumat maupun hari libur. Mereka memastikan tidak terjadi gangguan. Menurut dia, keberadaan Satgas membantu kelurahan. Selain memastikan keamanan bagi umat muslim maupun non muslim beribadah, juga meminimalisir kasus pencurian kendaraan bermotor di tempat ibadah. Pelaku kriminalitas sambungnya, memanfaatkan kelengahan warga. Umumnya saat sedang salat atau melaksanakan ibadah lainnya. Pelaksanaan salat tarawih selama sebulan ke depan, Satgas diharapkan meminimalisir gangguan. Terutama petasan atau kembang api. “Artinya, Satgas ini membantu masyarakat,” ucapnya. Mustaal menegaskan, rumah makan, kafe, restoran maupun warung diingatkan agar tidak berjualan saat orang melaksanakan ibadah puasa. Aktivitas dimulai pukul 16.00 – 05.00 Wita. Hal ini sebagai bentuk menghormati umat muslim. Berbeda halnya dengan tempat hiburan tidak diperkenankan beroperasi. Dia mengimbau masyarakat tetap menjaga harmonisasi dan saling menghargai satu sama lain. Harapannya, pelaksanaan ibadah puasa berjalan lancar dan tidak ada menggangguan kamtibmas. (cem)

Kebijakan yang Keliru WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., menyayangkan kebijakan Pemkot mataram yang membolehkan warung makan buka siang hari sepanjang bulan ramadhan. ‘’Ini seolah-olah ada system terbalik. Ada pernyataan Menteri Agama itu yang mengatakan orang yang berpuasa itu harus menghargai orang yang tidak berpuasa,’’ sesalnya. Dia khawatir, dengan dibebaskannya warung maupun rumah makan buka pada siang hari, malah akan mencoreng visi Kota Mataram, maju, religius dan berbudaya. Karena berdasarkan fenomena pada tahuntahun sebelumnya, walaupun pemerintah hanya membolehkan pembeli (Suara NTB/ist) membungkus makanan Parhan yang dibelinya di warung atau rumah makan, namun nyatanya, aktivitas warung atau rumah makan buka pada siang hari makin marak. ‘’Apalagi dengan kebijakan membolehkan warung dan rumah makan buka sepanjang ramadhan,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram. Untuk itu, dia berharap Pemkot Mataram lebih bijak menyikapi kondisi yang ada. ‘’Tetap itu dilarang, ya bagaimana caranyalah. Tidak ada untuk membayar gaji karyawan, tidak ada untuk membayar THR. Harusnya para pengusaha itu paham terhadap hal-hal seperti itu,’’ ujar politisi PKS ini. Parhan khawatir, dengan kebijakan ini, semua warung atau rumah makan akan buka pada siang hari karena ada lampu ‘’hijau’’ dari pemerintah. ‘’Kita (pemerintah, red) gak ada lampu hijau saja, mereka sudah curi-curi cara bukanya. Apalagi seperti ini,’’ ungkapnya. Anggota Dewan dari dapil sandubaya ini menyayangkan dalih memberikan kelonggaran bagi warung dan rumah makan buka di siang hari dengan dalih Mataram sebagai kota jasa yang menjadi salah tujuan wisatawan. ‘’Tapi kan belanja ini bukan wisatawan. Wisatawan tidak mungkin akan beli di warungwarung itu. Mereka ada di hotel-hotel,’’ cetusnya. Parhan meminta Pemkot Mataram tidak menjadikan wisatawan sebagai alasan memberikan celah bagi warung dan rumah makan untuk buka di siang hari. ‘’Itukan alasan klasik yang seperti ini,’’ imbuhnya. Untuk itu, Parhan mengimbau Pemkot Mataram untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. ‘’Mumpung ini baru awal puasa,’’ katanya. Dia menilai, kebijkan membolehkan warung dan rumah makan buka di siang hari adalah kebijakan yang keliru. (fit)

Sejumlah Temuan Masih Jadi Catatan BPK Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, telah selesai melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018. Ada beberapa temuan masih menjadi catatan. Organisasi perangkat daerah diberikan kesempatan memperbaiki sebelum laporan hasil pemeriksaan dirilis. Tiga auditor BPK melakukan pertemuan secara tertutup di ruang kerjanya Walikota Mataram, Senin (6/5). Mereka mengenakan baju putih dan celana hitam. Sebagian auditor terlihat membawa dokumen berwarna orange. Diperkirakan dokumen tersebut merupakan hasil audit rinci. Pada pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh didampingi Pelaksana Harian Sekda Kota Mataram Lalu Martawang, Kepala Badan Keuangan Daerah H.M. Syakirin Hukmi, Inspektur Inspektorat Lalu Alwan Basri, Asisten II Ir. H. Mahmuddin Tura, Kepala Dinas Perdagangan H. Amran M.Amin, Kepala Bappeda Ir. H. Amiruddin dan Asisten III Dra. Hj.Baiq Evi Ganevia. Dari audit pendahuluan, di 15 organisasi perangkat daerah auditor menemukan sejumlah kejanggalan berupa kelebihan pembayaran, administrasi dan lain sebagainya. Namun

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengklaim, hasil audit BPK sifatnya temuan saja. Tidak dijelaskan detail apa saja item temuan tersebut, karena belum menerima LHP dari BPK. “Mana belum kita tahu. LHP kan belum kita terima,” kilahnya. Temuan seperti kelebihan pembayaran pada proyek pembangunan Pasar Cakranegara milik Dinas Perdagangan yang merupakan proyek milik Alwan saat menjabat sebagai Kadis Perdagangan senilai Rp5 juta, tak diakui. Dia ngotot menunggu LHP dan segera menindaklanjuti jika LHP telah diterima. Berbeda halnya dengan temuan Rp105 juta di Dinas Pariwisata telah ditindaklanjuti. Rekanan sanggup mengembalikan dengan cara dicicil. Pelaksanaan Harian Sekretaris Daerah yang juga Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, kedatangan auditor BPK dalam rangka pamitan telah se-

(Suara NTB/cem)

PAMIT - Tiga auditor BPK berpamitan dengan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh usai pertemuan tertutup di ruang kerja walikota, Senin (6/5). Ada sejumlah temuan yang menjadi catatan BPK yang segera ditindaklanjuti. lesai melakukan audit rinci terhadap laporan keuangan di tahun 2018. Auditor negara melaporkan hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti. “Jadi tradisi BPK setiap mau mengaudit dan selesai audit pamitan ke walikota,” kata Martawang. Martawang juga enggan menyebutkan temuan yang menjadi catatan

(Suara NTB/cem)

Hj. Baiq Evi Ganevia jalan normal. Pegawai mengerjakan tugas rutin mereka sebagaimana di hari normal. Dita-

auditor. Pihaknya akan mengetahui setelah menerima LHP dan langsung ditindaklanjuti untuk segera diselesaikan. Hasil temuan itu, OPD diberikan kesempatan untuk memperbaiki rekomendasi untuk disempurnakan. “Kita nunggu sebulan lagi,”ucapnya. Meski ada temuan, ia berharap Pemkot

Mataram tetap mempertahankan penilaian wajar tanpa pengeculian dari BPK. Pemkot Mataram telah empat kali mendapatkan opini WTP, sehingga tahun ini diharapkan bisa dipertahankan. Sementara itu, staf BPK tak satupun bersedia memberikan keterangan usai menggelar pertemuan tertutup dengan Walikota. (cem)

DPPKB Beri Penyuluhan KB di Posyandu Kekalik Kebon Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberikan penyuluhan KB di Posyandu Kekalik Kebon, Kelurahan Pagesangan Barat, Senin (6/5) kemarin. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya menekan angka pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno menyampaikan, dalam setiap pelayanan posyandu selalu menekankan bagi pasangan muda untuk mengatur jarak kehamilan pascapersalinan pertama. Tujuannya adalah untuk menekan angka pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi ibu dan balita. “Program lintas sektoral ini

dinilai mampu untuk menekan angka pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” kata Sutrisno. Pada kegiatan Posyandu di Lingkungan Kekalik Kebon, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, penyuluh KB turut serta mensosialisasikan kepada PUS untuk menjadi akseptor KB. Dikatakan Sutrisno, calon akseptor dapat memilih metode kontrasepsi yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan. Semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya keluarga, diharapkan pasangan usia subur turut serta mewujudkannya dengan menjadi peserta KB Baru. “Para calon akseptor berhak memilih metode kontrasepsi,” tandasnya. Ditambahkan Sutrisno, program Kependudukan, Kelu-

arga Berencana dan Pembangunan Keluarga harus terus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Tujuannya mewujudkan keluarga yang lebih baik dan pasangan usia subur agar mengatur jarak kehamilannya, pola asuh anak yang sehat dan benar, maka pasangan usia subur dapat mewujudkan keluarga bahagia sejahtera. Pada pelayanan posyandu sambungnya, tercatat peserta KB baru sebanyak 11 orang masing masing memilih metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) berupa Implan 6 akseptor dan IUD 5 akseptor. “Kegiatan semacam ini terus dilaksanakan guna mewujudkan keluarga yang berkualitas yang sesuai dengan visi misi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya,” katanya. (cem/*)

Dana Kelurahan Terancam Dicabut Mataram (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri menargetkan pertengahan Bulan Mei perencanaan penggunaan dana kelurahan telah diterima dari masing – masing kota seluruh Indonesia. Sebaliknya, dana kelurahan terancam dicabut. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menyampaikan, hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditekankan seluruh kabupaten/kota agar segera menyerahkan perencanaan penggunaan dana kelurahan maupun dana desa pada pertengahan Bulan Mei. Jika tenggat waktu dokumen tidak diserahkan kemungkinan dana kelurahan dicabut. Dia bersyukur dokumen berupa RKA, DPA dan hasil musyawarah kelurahan telah dikirim ke pemerintah pusat, sehingga kecil kemungkinan untuk ditarik kembali. “Kita bersyukur Kota Mataram sudah terkirim,” kata Putu dikonfirmasi, Senin (6/5). Pemkot Mataram menerima tambahan dana alokasi umum (DAU) sekitar Rp18 miliar lebih. Dana ini didistribusikan secara rata Rp370 juta kepada 50 kelurahan. Penggunaan angga-

(Suara NTB/cem)

I Made Putu Sudarsana ran difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana. Putu menambahkan, dana kelurahan dipastikan segera cair. Mekanisme penggunaannya akan dikumpulkan seluruh lurah, camat, Bappeda, BKD dan Inspektorat untuk merumuskan penggunaan, pengawasan serta pelaporan. Karena sifat tidak terlalu besar, penggunaannya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan peningkatan keterampilan ser-

ta peningkatan sarana – prasarana dengan pola swakelola. Pengerjaan program melibatkan lembaga pemasyarakatan. “Yang mengerjakan masyarakat juga dengan swakelola,” tandasnya. Di Bulan Agustus dana kelurahan harus terserap 50 persen. Putu belum berani memastikan apakah ini mampu terserap atau tidak. Teknisnya akan dibahas bersama BKD dan kelurahan. “Kalau sampai akhir Desember tidak habis. Dananya jadi Silpa,” ucapnya. Dikonfirmasi terpisah, Camat Mataram Zarkasyi sampai sejauh ini belum mengetahui kapan dan bagaimana mekanisme penggunaan dana kelurahan tersebut. Sebab, belum ada informasi dari Badan Keuangan Daerah maupun Bagian Pemerintahan. “Malah saya tahu informasi ini dari teman – teman wartawan,” akunya. Pun segera cair perlu dilakukan penguatan sumber daya di kelurahan. Disamping itu, kelurahan harus mempunyai perencanaan valid sehingga program berjalan lancar. Termasuk target penyerapan 50 persen dana kelurahan di Bulan Agustus tidak akan ada masalah selama tidak ada program yang berat serta perencanaan matang. (cem)

Selama Ramadhan, ASN Jangan Malas Bekerja Mataram (Suara NTB) Tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di Lingkup Pemkot Mataram hari pertama di bulan ramadhan relatif normal. Pegawai diingatkan tak menjadikan ramadhan sebagai alasan untuk bermalas – malasan bekerja. Pelaksana Harian Sekda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, pantauan di hari pertama kerja di bulan ramadhan tingkat kehadiran ASN relatif bagus. Hanya saja, jam masuk kerja mundur satu jam dari hari biasanya. “Biasanya masuk kerja jam 07.00 Wita. Selama ramadhan masuk jam 08.00 Wita,” sebut Martawang. Aktivitas di ruang kerja ber-

Halaman 2

mbahkan Martawang yang juga Asisten I, bahwa tidak ada toleransi sebagaimana edaran dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) di hari pertama kerja bulan ramadhan ASN pulang lebih awal. “Tidak ada pulang lebih awal kayak tahun lalu pulang jam 11.00 wita,” ucapnya. Ditekankan, ASN tidak boleh menjadikan ramadhan sebagai alasan untuk malas – malasan bekerja. Perlu dibangun pemikiran bahwa ramadhan sebagai ladang untuk menambah pahala. Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia juga memantau tingkat kehadiran ASN khusus di Sek-

(Suara NTB/cem)

Lalu Martawang retariat relatif tinggi. Meskipun belum menerima laporan secara resmi dari Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait kehadiran ASN di masing – masing OPD. “Kalau di sini (sekretariat) saya lihat penuh,” akunya. Dia mengimbau ASN mengikuti aturan dan tidak menjadikan puasa sebagai halangan untuk tetap bekerja maksimal. Kendati tidak ada sanksi, ASN tidak boleh bermalas – malasan. Direktur RSUD, Dr. H.Lalu Herman Mahaputra mengatakan,pelayanan di rumah sakit juga berjalan normal. Pegawai, perawat maupun dokter tetap melayani pasien seperti hari biasanya. Hanya saja, ada perubahan jam masuk kerja bagi pegawai. “Pelayanan tetap normal seperti biasa,” katanya. (cem)

(Suara NTB/ist)

PENYULUHAN - Penyuluh KB memberikan penyuluhan di Posyandu Kekalik Kebon, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Senin (6/5). Kegiatan ini sebagai salah satu upaya menekan angka pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Cegah Kebocoran

Penarikan Retribusi Pasar Libatkan Bank Mataram (Suara NTB) Retribusi pasar merupakan salah satu sumber potensi pendapatan asli daerah. Indikasi kebocoran memicu tak maksimalnya penyerapan. Dinas Perdagangan akan melibatkan bank untuk menarik retribusi. Penarikan melalui e retribusi dikhususkan untuk sewa toko milik pemerintah. Polanya, pedagang membuka rekening ke salah satu bank. Saldo pedagang otomatis dipotong untuk pengenaan biaya sewa perbulan atau pertahunnya. Konsep ini disampaikan Kepala Dinas Perdagangan H. Amran M. Amin telah dikomunikasi dengan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Untuk memaksimalkan penyerapan retribusi pasar harus melalui sistem elektronik. Salah satunya, dengan melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. “Sudah saya sampaikan juga ke Pak Wali,” aku Amran dikonfirmasi, Senin (6/5). Amran menyebutkan, target retribusi pasar tahun ini sekitar Rp5 miliar. Realisasi di triwulan pertama baru 12 persen dari target 13 persen. Secara otomatis serapan akan meningkat pada triwulan kedua. Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga memaklumi alasan disampaikan oleh kepala pasar terkait realisasi. Realisasi akan ditingkatkan di triwulan kedua. “Insya Allah, triwulan kedua akan meningkat,” tandasnya. Keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini bank milik daerah penarikan retribusi telah ada kerjasama. Pola ini lebih efektif sehingga menghindari kebocoran.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh tak menginginkan ada kebocoran pendapatan asli daerah baik itu berasal dari pajak maupun retribusi daerah. “Jangan ada kebocoran sumber pendapatan daerah,” kata Walikota mengingatkan, Jumat (3/5). Selama ini, retribusi pasar dan parkir menjadi masalah. Pengelolaan PAD harus benar - benar fokus. Data potensi retribusi dan pajak harus diidentifikasi oleh organisasi perangkat daerah. Bagaimana seminimal mungkin menekan indikasi kebocoran. “Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pansus,” terangnya. Ditambahkan Walikota, pengelolaan pendapatan asli daerah akan ada pengawasan secara langsung oleh aparat penegak hukum. Dia menceritakan penandatanganan kerjasama antara kepala daerah se - NTB dengan Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional dan Bank NTB Syariah sebagai bentuk komitmen penyerapan pendapatan daerah. Pemantauan ini melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kemarin saya sudah menandatangani MoU dengan Badan Pertanahan dan Bank NTB Syariah. Ini juga disaksikan langsung oleh pimpinan KPK,” bebernya. Penyerapan pendapatan daerah harus dioptimalisasi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pimpinan OPD terkait harus bekerja keras dan memaksimalkan sumber pendapatan tersebut. Jangan lagi sambung Walikota, ada potensi yang tak tergarap maksimal maupun ditemukan kebocoran. (cem)

SUARA NTB Selasa, 7 Mei 2019

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Selasa, 7 Mei 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Audit Bansos PKH Harga Daging Mahal KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) adalah salah satu daerah yang surplus sapi. Saat ini jumlah populasi sapi mencapai 130 ribu ekor. Meski di daerah surplus, harga daging tetap mahal. Apalagi awal puasa Ramadhan ini per kilogram harga daging Rp 120-130 ribu. Kondisi ini tidak diingkari Kepala Bidang Pengembangan Usaha Petenakan (PUP) Dinas Peternakan Kabupaten Lotim, drh. Achsan NH. Menjawab Suara NTB, Senin (6/5), Achsan menjelaskan, harga daging paling mahal itu sebutnya merupakan yang paling super tanpa tulang. (Suara NTB/rus) Mahalnya harga sapi meski Achsan NH di daerah yang surplus itu dikarenakan tidak adanya sapi luar yang masuk, khususnya dari luar NTB. Di mana ada kebijakan Gubernur NTB yang diketahui melarang sapi luar NTB masuk. Cara ini dinilai cukup efektif mempertahankan nilai jual sapi lokal. Usaha bidang peternakan ini diyakinkan tetap mendatangkan keuntungan bagi peternak maupun jagal. Antara peternak dengan jagal diyakini sudah mendapatkan keuntungan masing-masing. Dari peternak sapi, untuk sapi lokal harganya Rp 47-48 ribu per kilogram berat hidup. Sedangkan eksotik harganya 50-51 ribu per kilogram berat hidup. Sapi lokal atau ras bali ini rata-rata beratnya 300 kg dikalikan harga berat hidup yang berlaku saat ini rata-rata nilai jualnya tembus Rp 13-14 juta per ekor. Ketika masuk jagal, hitungannya 60 persen menjadi kakas, sisanya tulang, dan kulit serta kepala sapi. Kulit juga bernilai Rp 20 ribu per kilogram, campuran tulang dan daging yakni 70 persen daging dan 30 persen tulang dihargakan Rp 90 ribu per kilogram, kepala sapi dijual Rp 500 ribu. Saat masuk di jagal, diyakinkan akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya bahkan bisa 50 persen saat sapi patah pada bagian kaki misalnya. Sang jagal juga bisa saja merugi kalau tidak bisa menerka dengan baik. Seorang jagal itu sebutnya harus miliki keahlian ilmu taksir. Jika teksiran tepat, acap kali dalam satu ekor sapi yang dibeli seharga Rp 14 juta akan bisa mendatangkan keuntungan Rp 5,4 juta. Sementara itu, di kalangan peternak sejauh ini banyak yang menjadikan usaha ternak sebagai sampingan saja. Di mana, sapi ini dijadikan sebagai tabungan dan sewaktu-waktu bisa dijual. ‘’Beda dengan yang melakukan usaha murni, satu orang harus memelihara 5 ekor,’’ ujarnya. Saat membeli ternak potong, biasanya yang dilihat adalah bagian perut. Bagian perut ternak ditekan dan bisa diketahui apakah ternak sapi tersebut memiliki daging banyak atau tidak. Bisa diketahui juga apakah ternak tersebut dipaksa makan dan minum oleh peternak. Inilah yang biasa disebut gelonggongan. Namun, di Lotim diyakini tidak ada peternak yang seperti itu. Fakta unik lainnya bicara soal ternak sapi, ternyata ternak sapi di NTB disebut paling bagus. Meski sebagai gudang ternak, harga jual sapi ini di NTB terbilang masih sangat tinggi, karena itulah, sapi asal NTB tidak masuk ke DKI Jakarta, karena harga jualnya yang terbilang sangat tinggi. Selain itu, Lotim merupakan tempat pasar ternak terbesar. Sebagai contoh di Pasar Ternak Masbagik dalam sehari, jumlah sapi yang dijual bisa mencapai ribuan ekor. ‘’Rata ratanya untuk tiga hari pasaran, Senin sekitar 800 ekor, Rabu 500 ekor dan Jumat 300 ekor. Kapasitas pasar ternak mencapai 1.500 ekor dan pernah tertinggi pada hari Senin jumlah ternak yang masuk mencapai 1.200 ekor,’’ ujarnya. (rus)

Kejari Lotim Koordinasi dengan BPKP

Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berkoordinasi dengan BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian negara kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) pendamping keluarga harapan (PKH). Meski oknum pendamping PKH sudah diminta keterangan sebagai saksi, penghitungan kerugian negara (PKN) penting dilakukan untuk mengetahui secara pasti nilai kerugian negara dalam kasus tersebut. Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lotim, Tri Cahyo Hananto, SH, dikonfirmasi, Senin (6/5). Dalam hal ini, pihaknya masih melakukan audit terhadap kerugian negara dengan koordinasi dengan BPKP dan belum dilakukan penetapan tersangka. Meskipun pelaku sendiri sudah dimintai keterangan dengan kapasitas sebagai saksi. “Kita

masih melakukan audit nilai kerugian negara bersama BKPP. Kita juga sudah memintai keterangan sejumlah saksi,” jelasnya. Diketahui, dalam kasus PKH ini, oknum korkab PKH, inisial FT diduga menggelapkan uang yang seharusnya diterima oleh masyarakat pada tahun 2017-2018 untuk dana tahap satu dan dua. Bansos PKH pada tahun itu tidak dibagikan oleh

Selong (Suara NTB) Sebanyak 30 orang yang diduga bermain judi diringkus aparat Polres Lombok Timur (Lotim). Jenis permainan yang dilakukan oleh para pelaku berbagai jenis, mulai dari judi kiu-kiu, judi togel online, sabung ayam, dan judi joker. Penangkapan para pelaku dalam operasi penyakit masyarakat (pekat) yang dilakukan belakangan ini. Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta, SIK, menjelaskan, mereka diamankan setelah polisi menerima 9 laporan. Di mana masyarakat yang melapor mengaku resah dengan aktivitas para pelaku yang melakukan perjudian. Terlebih dari pengakuan para tersangka, perjudian yang dilakukan tersebut dijadikan ladang pekerjaan. Dari tangan pelaku perjudian di sejumlah TKP itu, kata Kapolres, petugas berhasil mengamankan uang tunai sebanyak Rp4.071.000, telepon genggam 11 buah, kartu ATM 8 buah, kartu remi 1 set, karpet 8 buah. Selanjutnya alat perjudian lainnya berupa ayam sebanyak 9 ekor, arena 3 buah, bak mandi ayam 2 buah. Turut juga diamankan sepeda motor roda dua seban-

(Suara NTB/yon)

PEMUSNAHAN - Kapolres Lotim, Ida Bagus Made Winarta, (kedua kiri) didampingi Kasat Reskim, Kajari Lotim dan Ketua PN Selong melakukan pemusnahan miras hasil operasi pekat dalam rangka menghadapi bulan Ramadhan. yak 32 unit, mobil satu unit, rekapan togel 13 buah dan pulpen 4 buah. “Jadi pelaku dan barang bukti kita amankan di tempat terpisah di sejumlah TKP berdasarkan laporan masya-

lah 2.433, mengungguli suara Demokrat (2.339) pada sistem bagi tiga. Sehingga dengan bermodal suara 539 suara pun, Saparudin diperkirakan akan melenggang ke kursi Cemara 2019-2024. Selanjutnya di Dapil 2, Parpol Gerindra, PKB dan PAN, bersaing untuk dua kursi dengan suara masing-masing 6.853, 6.679 dan 6.726. Sementara kuota 1 kursi diklaim oleh, PPP (6.288), Demokrat (5.602), Golkar (4.648), PDIP (4.087), PBB (3.345) dan PKS (3.270). Berdasarkan alokasi 12 kursi, maka caleg Dapil 2 (Gangga - Kayangan) yang akan mengisi kursi dewan antara lain, Gerindra yakni Salitep (1.676) dan Hakamah (1.572), PKB menempatkan Hj. Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu (3.053) dan Putrawadi (1.207). PAN diwakili oleh Arif Usman (1.344) dan Sadirman (1.083). Kuota satu kursi Dapil 2, diklaim oleh Narsudin (PPP, 1.729), Burhan M. Nur (Demokrat, 1.211), Debi Ariawan (Golkar, 1.626), Tusen Lasima (PDIP, 1.267), Rusdianto (PBB, 628), dan Yusuf (PKS, 713). Terakhir di Dapil 3, dengan alokasi 7 kursi maka Golkar diprediksi akan mengklaim 2 kursi. Golkar di

Kecamatan Bayan memperoleh 5.782 suara dengan keterwakilan melalui Mariadi, S.Ag (2.315) dan Raden Nyakradi (1.538). Selanjutnya jatah satu kursi akan dimiliki oleh sejumlah parpol, antara lain PDIP (4.577 suara) melalui L. M. Zaki (1.229 suara), Demokrat (3.457 suara) melalui Kardi, A.Ma (1.052), Gerindra (3.099) melalui Nasrudin (1.161), Nasdem (3.055) melalui Kamah Yudiarto (1.001), serta PAN (1.951) melalui Ruhaiman (1.096). Mengacu pada prediksi caleg yang akan lolos tersebut, maka 54 persen kursi DPRD KLU berganti. Sebanyak 46 persen kursi atau terdiri dari 14 kursi tetap dipertahankan oleh caleg petahana, meliputi 6 dari 11 kursi di Dapil 1, 3 dari 12 kursi di Dapil 2, serta 5 dari 7 kursi di Dapil 3. Kendati demikian, pleno yang dilalui oleh KPU Minggu petang lalu, tidak lantas menjadi legitimasi bagi para caleg untuk bisa menyatakan diri sebagai caleg pemenang. “Penetapan para caleg dengan pleno dilakukan oleh Kabupaten setelah pleno KPU Pusat, dan didapatkan tidak ada sengketa di MK (Mahkamah Konstitusi),” tandas Ketua KPU KLU, Juraidin, SH., Senin (6/5). (ari)

30 Caleg Lolos Tunggu Pleno KPU Pusat Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Utara, mengimbau calon anggota legislatif (caleg) dan simpatisan caleg yang memperoleh suara terbanyak tidak euforia berlebihan. Meski perolehan suara masing-masing caleg menjadi indikator lolos tidaknya caleg, kepastian caleg yang lolos sebaiknya menunggu pleno dari KPU pusat. “Pleno kemarin ‘kan penetapan perolehan suaranya saja. Terkait prediksi caleg yang lolos, namanya prediksi tidak ada salahnya, asal jangan KPU yang prediksi. Tidak boleh kalau soal itu,” ujar Ketua KPU KLU, Juraidin, SH., Senin (6/5). Juraidin meyakinkan, pihaknya belum bisa mengumumkan namanama caleg KLU yang lolos ke kursi Dewan periode 2019-2024. Sebab penetapan caleg dengan pleno dilakukan KPU Kabupaten setelah Pleno KPU Pusat. Pleno KPU pusat pun lebih dulu memastikan bahwa tidak ada sengketa Pemilu di MK (Mahkamah Konstitusi). Juraidin menyimpulkan, proses pleno yang dilakukan dua hari, Sabtu - Minggu (4-5/4) di Hotel Medana Bay Marina, berjalan aman dan lancar. Dari jalannya pleno, KPU mendapat satu catatan Bawaslu KLU, berupa permintaan perbaikan DT, DPTb, yang diklaim tidak sinkron dengan kondisi riil di lapangan. Begitu pula data pemilih sesuai je-

(Suara NTB/yon)

Tri Cahyo Hananto

Operasi Pekat, Puluhan Orang Diamankan Polisi

54 Persen Komposisi DPRD KLU Berganti Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Utara, telah merampungkan pleno, Minggu (5/5) petang. Dari pleno itu, para calon legislatif yang akan mengisi kursi legislatif Lombok Utara periode 2019-2024 sudah dapat diprediksi. Dari Dapil 1 (Pemenang - Tanjung), 11 kursi diisi masing-masing 2 caleg dari Gerindra dengan jumlah suara 10.024, disusul Demokrat dengan jumlah 7.019. Sementara jatah 1 kursi diklaim oleh PKB (5.126), PDIP (6.040), Golkar (3.806), Nasdem (3.187), PAN (3.365), PPP (4.047) dan PBB (2.433). Dari perolehan suara itu, maka prediksi caleg yang lolos berdasarkan perolehan suara terbanyak meliputi, Artadi (Gerindra, 2.211 suara), Rianto (Gerindra, 1.631 suara), Bagiarti (Demokrat, 1.376), Zainuddin (Demokrat, 1.215), Ada Malik (PKB, 1.693 suara), Made Karyasa (PDIP, 2.219 suara), Ikhwanudin (Golkar, 1.192), Nurhardin (PPP, 1.120), H. M. Arsan (PAN, 1.088), Fajar Martha (Nasdem, 1.022) dan Saparudin (PBB, 539). Sebagai catatan, PBB berhak atas satu kursi karena jumlah suara sah partai dan caleg sejum-

yang bersangkutan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Dugaan praktik dugaan korupsi terhadap dana bantuan PKH oleh FT, dilakukan pada saat dirinya menjabat sebagai pendamping PKH di wilayah Kecamatan Montong Gading tahun 2017 lalu. Dana yang ditilep mencapai ratusan juta rupiah dari yang seharusnya dibagikan ke kelu-

arga penerima manfaat (KPM) yang tergabung dalam sembilan kelompok yang terdapat di wilayah tersebut. Akan tetapi hingga memasuki tahun 2018, dana tersebut tidak kunjung dicairkan oleh yang bersangkutan. Sementara, pendamping PKH tersebut naik jabatan menjadi salah satu korkab di Kabupaten Lotim. Kondisi inipun membuat masyarakat geram dan melaporkannya ke aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kejari Lotim. “Kita tidak bisa sebutkan siapa-siapa saksi yang kita periksa minggu lalu. Yang jelas pemeriksaan terhadap saksi terus kita lakukan dari berbagai pihak,”pungkasnya. (yon)

nis kelamin, dianggap masih ada kekeliruan. “Catatan dari Bawaslu itu akan kami tindaklanjuti sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya,” ujar Juraidin. Untuk diketahui, dari pleno kabupaten kuota 30 kursi DPRD KLU diperkirakan menjadi milik 10 parpol. Ke sepuluh parpol pemenang Pemilu di KLU ini antara lain, Gerindra (19.976 suara, 5 kursi), Demokrat (16.078, 4 kursi), Golkar (14.234, 4 kursi), PAN (13.304, sebaran 4 kursi), PDIP (14.704, 3 kursi), PKB (13.304, 3 kursi), PPP (11.027, 2 kursi), Nasdem (8.111, 2 kursi), PBB (6.640, 2 kursi) dan PKS (5.007, 1 kursi). Terpisah, Ketua DPC Gerindra Lombok Utara, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., mengungkapkan perolehan suara sementara Partai Gerindra bertambah signifikan dibanding pileg sebelumnya. Hal ini, menurutnya, merupakan satu bentuk kepercayaan masyarakat kepada partai untuk mengawal kebijakan pembangunan di pemerintahan Lombok Utara. “Kami optimis, dengan erolehan suara sementara, Partai Gerindra akan mengklaim 5 kursi di DPRD periode 2019-2024. Kemenangan ini tidak lepas dari perjuangan kawankawan caleg di semua dapil,” ujarnya. Adapun total perolehan suara sementara berdasarkan scan Situng KPU, Gerindra mengklaim suara sah

tertinggi dari seluruh partai, yakni 19.511. Sebarannya antara lain, Dapil I (Pemenang-Tanjung) memperoleh suara sementara 9.721, Dapil II (Gangga-Kayangan) dengan suara 6.699 dan Dapil III (Bayan) sejumlah 3.091 suara sementara. Sudirsah menyebut, berdasarkan perolehan suara caleg di tiap dapil, maka keterwakilan Gerindra di jabatan DPRD berikutnya masingmasing, Rianto dan Artadi (Dapil I), Salitep dan Hakamah (Dapil II) dan Nasrudin, S.HI., dari Dapil III. Dari kelima nama caleg itu, hanya Hakamah dan Salitep yang notabene figur baru. Sedangkan tiga orang lainnya, pernah mengenyam jabatan wakil rakyat. Rianto pernah menjabat sebagai anggota DPRD periode 2009-2014, aedangkan Artadi dan Nasrudin adalah figur petahana yang maju pada Pileg 2019 ini. Sudirsah menjelaskan, meskipun KPU KLU belum mengumumkan hasil resmi berdasarkan pleno KPU kabupaten, namun pihaknya tidak meleset. Andaipun terjadi perubahan perolehan suara, margin error-nya sangatlah tipis. Apalagi penghimpunan suara sementara yang diperoleh Gerindra disadur dari Form C1. “Saya berterima kasih khususnya kepada semua kader, relawan, bahwa kesuksesan Partai Gerindra ini tidak terlepas dari kerja keras kita semua,” katanya. (ari)

rakat. Pelaku dan barang bukti saat ini kita amankan di Mapolres Lotim,”terang Kapolres pada konferensi pers di Mapolres Lotim didampingi, Kasat Reskrim, Kajari Lotim dan Pengadilan

Negeri Selong, Senin (6/5). Kajari Lotim, Tri Cahyo Hananto, mengatakan, hukuman bagi para pelaku sudah menantinya. Kajari juga menepis jika hukuman bagi para pelaku perjudian tidaklah rin-

gan. Bahkan untuk residivis cukup berat. Namun yang terpenting dilakukan saat ini yaitu membangun mental masyarakat dengan melibatkan semua pihak. Untuk membangun mental itu, Kajari memandang jika alangkah baiknya para pelaku perjudian di foto kemudian fotonya diberikan kepada kepala desa dan camat setempat untuk dilakukan pembinaan. Artinya sanksi sosial cukup efektif di dalam memberikan efek jera terhadap para pelaku perjudian. Pada bagian lain, Polres Lotim memusnahkan ribuan liter minuman keras (miras) berbagai jenis. Pemusnahan miras hasil operasi pekat tersebut dalam rangka menghadapi pelaksanaan puasa Ramadhan dipimpin langsung Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta,SIK. Miras yang dimusnahkan tersebut di antaranya, 21 jeriken miras tradisional berupa tuak dan brem, 138 bungkus plastik tuak dan brem, 375 botol terdiri dari tuak 198 botol, brem 135 botol, bir 42 botol. “Dari ribuan liter miras itu, kita juga mengamankan sebanyak 67 orang tersangka,” terang Kapolres. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 7 Mei 2019

Halaman 5

Tuntaskan Kasus Marbot

Polres Loteng Rencanakan Korsup dengan KPK Praya (Suara NTB) Berkas kasus dugaan korupsi dana insentif marbot dengan tersangka mantan Camat Praya Barat Daya, Kamarudin, S.H., belum juga bisa dituntaskan Polres Lombok Tengah (Loteng). Sudah dua kali jaksa memberikan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik Polres Loteng. Namun jika tidak juga bisa tuntas, Polres Loteng berencana akan menggelar korsup (koordinasi dan supervisi) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Memang ada rencana untuk itu (korsup dengan KPK). Tapi tidak sekarang,” aku Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., kepada wartawan di sela-sela meman-

memenuhi P19 (petunjuk) dari jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng dengan memanggil kembali beberapa saksi tambahan, sesuai petunjuk yang diberikan. “Ini petun-

tau jalannya rekapitulasi perolehan suara pemilu tingkat kabupaten di eks gedung DPRD Loteng, Senin (6/5). Pihaknya saat ini masih berupaya maksimal untuk

juk yang kedua yang diberikan oleh jaksa,” terangnya. Budi mengatakan, korsup dengan KPK dimungkinkan dilakukan dengan harapan berkas perkara kasus dugaan penyimpangan dana insentif marbot tersebut bisa segera dituntaskan. Tapi langkah tersebut baru akan diambil jika upaya normatif yang sekarang ini dilakukan tidak juga bisa menuntaskan berkas kasus tersebut. “Korsup ini jadi langkah

berikutnya yang akan kita ambil dalam upaya penuntasan berkas perkara ini. Jadi tidak sekarang. Nantinya kalau memang segala upaya yang dilakukan di daerah tidak juga bisa menyelesaikan berkas perkara kasus marbot ini,” terangnya. Melalui korsup itu nantinya diharapkan, penyidik memperoleh tambahan referensi untuk melengkapi berkas perkara yang sedang ditanganinya. Karena siapa tahu KPK sudah pernah menangani kasus seru-

ASISTEN I Setda Lombok Barat (Lobar). M. Ilham, MPd., mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Lobar mematuhi Surat Edaran (SE) kerja di bulan Ramadhan. Menurutnya, berdasarkan SE nomor 450/287/ ORG/2019 tentang pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1440 H, jam kerja ASN di lingkup Pemkab Lobar berkurang dari 37,5 jam menjadi 32,5 jam per mingM. Ilham gu. Di mana ASN mulai masuk kerja pukul 08.00 wita-15.00 wita. Selain memangkas jam kerja, pemda juga memberlakukan pada hari pertama puasa para ASN dipulangkan lebih awal. ‘’Berdasarkan SE tersebut, diatur jam kerja bagi OPD yang memberlakukan lima hari kerja maka jam kerja selama Senin-Kamis mulai pukul 08.00-15.00 , jam istirahat pukul12.0012.30 wita. Pada hari Jumat, masuk mulai pukul 08.00 wita15.30,’’ terangnya, Senin (6/5). Sedangkan bagi OPD atau UPT yang memberlakukan enam hari kerja, mulai Senin sampai Kamis dan Sabtu masuk jam 08.00 -14.00 wita, sedangkan hari Jumat mulai masuk kerja pukul 08.00-14.30 wita. Selain jam kerja, khusus hari pertama ada kebijakan pimpinan waktu kerja lebih dipersingkat, sehingga ASN bisa pulang lebih awal. “Jam 1 siang boleh pulang, itu kebijakan pimpinan,”jelas dia. Meski demikian, ujarnya, pengawasan disiplin ASN masuk kantor selama puasa dilakukan di internal OPD masing-masing secara berjenjang. Seperti hari biasa kata dia, daftar kehadiran ASN tetap dijalankan, baik datang dan pulang kantor. Adanya pemangkasan jam kerja, lalu ASN malas menurut dia tentu ada sanksi. Konsekuensi atau sanksi bagi ASN ini kembali ke pimpinan OPD, apakah ASN ini diberi sanksi atau tidak. Untuk itulah kata dia pimpinan mengingatkan semua kepala OPD agar mematuhi SE ini. Jangan sampai ada ASN yang malas masuk kantor atau terlambat masuk. Sebab OPD lah kata dia yang diharapkan melakukan pengawasan. Diakui, sejauh ini memang tingkat disiplin ASN perlu ditingkatkan sebab memang rendah sekali. Karena itulah, untuk memantau tingkat kehadiran para ASN selain memantau melalui absensi pihaknya juga langsung turun ke OPD melakukan sidak. “Kita juga turun sidak,”jelas dia. (her)

(Suara NTB/ist)

PUTUS - Jalan akses Desa Pakuan yang putus total akibat lamban ditangani.

Lamban Ditangani, Akses Jalan Pakuan Putus Total Giri Menang (Suara NTB) – Akses jalan penghubung di Desa Pakuan Kecamatan Narmada putus total, lantaran tak kunjung diperbaiki. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang bertanggung jawab kebingungan dalam pembiayaan, sebab jika ditangani melalui tanggap darurat dinilai tak mencukupi untuk membangun permanen. Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kewalahan dalam hal pembiayaan, sebab slot anggaran yang belum ada. Anggota DPRD Lobar H. Ahmad Zaenuri mengaku sangat prihatin dengan kondisi jalan Desa Pakuan yang tak kunjung diperbaiki, sehingga putus total. Selaku banggar, pihaknya memberikan solusi untuk memperbaiki menggunakan dana tak terduga. Setelah dihitung, diperkirakan dana yang diperlukan mencapai Rp 350 juta. Anggaran ini, kata diam boleh dipakai, sebab berada di dana tak terduga yang bersifat bisa dipakai kapanpun selama musibah terjadi.Menurut dia untuk pencairan dana ini hanya butuh SK Bupati. Nantinya di lokasi itu dipasangkan beronjong, baru dipasangkan batu permanen, sehingga pengerjaan dilakukan permanen tidak setengahsetengah. Lokasi pemasangan beronjong ini akan mundur 20 meter ke belakang bagian kiri jalan. Bentuk beronjong ini adalah terasiring dari pondasi paling bawah.Menurut dia, jalan ini kerap kali longsor, karena sistem pengerjaannya hanya sebatas darurat saja dan tidak pernah permanen “Selama ini kan hanya darurat saja penanganan-

Sebagian Besar Caleg Petahana Tumbang

Satu Meninggal Dunia

25 Anggota Petugas Pemilu Dirawat di Rumah Sakit

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

lakukan pihaknya agar pasal dugaan korupsi dikenakan, benar-benar kuat. Mantan Camat Praya Barat Daya, Kamarudin ditahan sejak Jumat (15/3) lalu. Saat ini, Polres Loteng telah memperpanjang masa tahanan selama 40 hari dan, ada kemungkinan akan diperpanjang kembali jika berkas kasusnya tidak tuntas. “Sampai saat ini tersangka masih ditahan,” tandas mantan pejabat Propam Mabes Polri ini. (kir)

Gerindra Raih Suara Tertinggi di Lobar

Pangkas Jam Kerja

Giri Menang (Suara NTB) Pleno rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Lombok Barat (Lobar) telah berakhir, Sabtu (4/5) lalu.Dari rencana 3 hari, pelaksanaan pleno molor menjadi 4 hari akibat adanya protes dari sejumlah parpol terkait rekapitulasi suara di tingkat KPPS dan PPK. Hasil pleno ini pun sesuai prediksi awal, khusus pileg tingkat Kabupaten Lobar banyak caleg petahana yang tumbang. Dari 45 anggota dewan, 19 di antaranya petahana yang berhasil bertahan, sedangkan 21 orang petahana tumbang dan sisanya 4 orang maju di DPRD provinsi serta satu orang ke DPR RI. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara untuk dapil I Gerung-Kuripan, suara partai paling banyak diperoleh partai PAN 9.684 suara, disusul Gerindra 8.566 suara, PPP 7.012 suara, PDIP 6.328 suara, PKS 6.217 suara, Demokrat 5.483 suara, Berkarya 5.458 suara, PKB 5.138 suara dan terakhir Golkar 5.068 suara. Di dapil I ini, terdapat 9 orang petahana antara lain Hermayadi dari Golkar, H. L. Muhammad dari PDIP, Hardiyatullah dari PKB,. Munawir Haris dari PAN, L. Didit Suryawan dari Demokrat, Khatib dari Nasdem, Arbail dari PPP, Nursaid dari Gerindra dan Dewa Kayan dari PDIP. Dari 9 petahana ini, hanya 5 orang yang bisa bertahan, sedangkan 4 orang tumbang. Dari perolehan suara pleno KPU 4 posisi petahana ini ditumbangkan oleh caleg Gerindra L.Irwan, PPP Ali Hidayat, Achyar Rosidi dari PKS dan Lalu Zulfikar Ali dari Berkarya. Di Dapil II Sekotong - Lembar, semua caleg petahana tumbang antara lain Adnan dari PDIP, Andi Irawan PAN, Mariadi Gerindra, Wahid Syahril PKS, H Sadeli Golkar dan Abdul Basir. Posisi caleg petahana ini Digeser oleh Mina’im (Gerindra), Lalu Ivan (Golkar), Ustad H. Hamdi, SPdI (PKB), Abu Bakar (PKS), H. Abdul Majid (PPP), H. Herman (Berkarya), Baiq Nurjanah ( PDI) dan. Lalu Adi Prana Kendra (Hanura). Perolehan suara partai paling banyak diperoleh Gerindra 9.452 suara, Golkar 8.769 suara, PKB 7.247 suara, PKS 6.130 suara, PPP 5.887 suara, Berkarya 5.190 suara dan PDIP 5.074 suara dan terakhir Hanura 3.894 suara. Dapil III (Gunungsari-Batulayar), dari 9 dewan petahana hanya 5 orang yang bertahan, antara lainCaleg Gerindra Hj Nurhidayah, Demokrat H. Suhaemi, PKS, Zulfahmi, PPP H. Iskandar, dan Zulkarnain dari Golkar. Sedangkan dua orang tumbang di antaranya.Hj. Muslihan dari Hanura, Muslim Bafadal dari PKB, sedangkan Multazam dari Nasdem maju ke tingkat provinsi dan Bakti Jaya dari PAN pindah ke Mataram. Perolehan suara Partai Gerindra paling banyak mencapai 9.800 suara disusul PKS 8.503 suara, PAN 8.017 suara, Berkarya 6.150, Golkar 5.403. Demokrat 5.708 suara, Partai Persatuan Indonesia 5.320 suara, PPP 5.004 suara., Nasdem 4.915 suara. Dapil IV Narmada-Lingsar, dari 11 petahana yang mampu bertahan hanya 4 orang, tiga orang maju menjadi caleg provinsi, sedangkan sisnya 4 orang lainnya gugur. Lima caleg petahana yang bertahan antara lain, Tunik Hariani dari Gerindra, H. Ahmad Zanuri dari PKPI, Jumarti dari PPP dan Indra Jaya Usman dari Demokrat serta Agus Mursalim dari Nasdem. Sedangkan tiga orang yang tumbang yakni H Rauhul Amin dari Golkar, Makruf dari Nasdem, dan Hj. Fuaduzzakiyah dari PBB. Sedangkan perolehan suara di dapil V (Kediri-Labuapi), berdasarkan pleno KPU dari 9 Petahana hanya 4 yang bertahan yakni Adnan dari PAN, Imam Kafali dari Golkar, Hj Nurul Adha dari PKS dan Romi Rahman dari Gerindra. Sedangkan 5 petahana lain tumbang, yakni dari Golkar. H. Ahmad Gufran, Hanura, Hj. Rapiah Musa, Suhalili dari Nasdem.Sedangkan dua petahana maju di tingkat provinsi, yakni Ruslan dari PPP dan Sulhan dari PKB ke tingkat pusat. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Lobar Mashur ST, MM mengatakan setelah pleno tinggal menunggu penetapan hasil secara nasional tanggal 22 Mei.Tahapan berikutnya PHPU di MK, baru setelah itu KPU masing-masing tingkatan menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih.KPU kabupaten untuk DPRD kabupaten, KPU provinsi untuk DPRD provinsi, DPR RI dan dan DPD RI oleh KPU RI.”Kita tunggu dulu penetapan hasil secara nasional tanggal 22 Mei ini,” jelas Mashur. Ia menambahkan, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu kali ini mencapai 82,9 persen. (her)

pa dan bisa memberikan petunjuk pola penyelesaian berkas perkaranya. “Untuk korsup itu nantinya kemungkinan dengan Polda NTB juga,” ujarnya. Disinggung pengenaan pasal korupsi yang dinilai masih lemah, Budi menegaskan mungkin itu penilaian pihak lain. Tapi pihaknya berkeyakinan kalau pasal yang dikenakan sudah tepat dan tinggal diperkuat dengan alat bukti pendukung yang kuat. Itulah yang saat ini tengah di-

Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) mencatat hingga saat ini ada satu anggota KPPS pemilu serentak di daerah ini yang meninggal dunia. Di mana 25 di antaranya harus dirawat di rumah sakit, karena diduga mengalami kelelahan, pascapemungutan suara 17 April. Satu anggota KPPS yang meninggal dunia bernama Molah Ubain, petugas TPS 21 Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat. Adapun 25 orang yang dirawat di rumah sakit tersebar di beberapa kecamatan. “Untuk yang dirawat di rumah sakit, rata-rata sudah kembali ke rumahnya,” ungkap Sekretaris KPU Loteng, Drs. I Gede Suantara, Senin (6/5). Ia menjelaskan, terhadap anggota KPPS atau PPS yang meninggal maupun sakit direncanakan akan diberikan tunjangan. Namun sampai saat ini belum bisa dilakukan, karena masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat soal pola serta jumlah tunjangan yang akan diberikan. Sebagai langkah antisipasi, pihaknya sudah meminta anggota KPPS dan PPS yang dirawat di rumah sakit untuk menyiapkan administrasi yang dibutuhkan jika petunjuk dari pemerintah pusat soal tunjangan bagi penyelenggaran pemilu sudah keluar. “Sementara bagi yang sakit, harus mengeluarkan biaya sendiri. Nanti kalau memang petunjuk pusat akan diganti, maka akan diganti,” terangnya. Tentu pihaknya berharap tidak ada lagi penyelenggara pemilu, khususnya KPPS maupun PPS yang dirawat dirumah sakit. Apalagi sampai meninggal dunia. “Secara berkala kita tetap pantau kondisi semua penyelenggara pemilu di daerah ini. Baik itu KPPS maupun PPS. Dan, terus kita update setiap hari,” tandas Suantara. (kir) I Gede Suantara

nya, ndak pernah permanen,” jelas dia. Hanya saja, setelah dikonfirmasi ke BPBD pihak terkait menyerahkan ke Dinas PU PR. Sebab kalau ditangani di BPBD hanya bisa dibiayai melalui dana darurat dan dinilai kurang maksinal. Jika ditangani melalui Dinas PUPR, bisa secara permanen, namun butuh dana besar. Kepala Dinas PUPR Made Arthadana yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya masih perlu mencari sumber pembiayaan terkait penanganan jalan Pakuan. “Kita cari sumber anggarannya,” jelas dia. Sedangkan Kepala Pelaksana BPBD Lobar H. M. Najib mengatakan mengaku sudah mengkoordinasikan perbaikan jalan itu dengan Dinas PUPR Lobar.Sebab perlu adanya penanganan teknis untuk jalan tersebut.mengingat kontur jalan itu tanah berpasir. “Apapun yang kita kerjakan untuk perbaikan selalu rusak kondisinya, nah kondisi itu perlu penanganan teknis oleh Dinas PU,” ungkapnya. Terkait untuk pengunaan dana tidak terduga, Najib menilai perbaikan yang dilakukan hanya penanganan sementara, berupa pembuatan beronjong sampai nanti penanganan khusus oleh Dinas PUPR Lobar agar pembuatan jalan bisa ditinggikan. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Empat partai di Lombok Barat (Lobar), yakni Gerindra, PKS, PPP dan Golkar bersaing memperebutkan kursi pimpinan DPRD Lobar, menyusul hasil perolehan suara berdasarkan pleno KPU Lobar. Gerindra memperoleh suara tertinggi mencapai 48.131 suara, sehingga memastikan menduduki kursi ketua DPRD. Disusul PKS di posisi kedua dengan perolehan suara 37.570 suara, berpeluang menduduki wakil ketua I. Dua parpol, yaknni PPP dan Golkar bersaing sengit merebut posisi wakil ketua II dan wakil ketua III. Selisih perolehan suara kedua parpol ini hanya 3 suara, di mana PPP memperoleh 34.997 suara dan Golkar 34.994 suara. Sedangkan di posisi nomor 5, Berkarya memperoleh suara 29. 217. Dari hasil pleno KPU, hampir di semua Dapil Gerindra mendominasi perolehan suara. Mulai di Dapil I (Gerung-Kuripan) Gerindra maeraup 8.566 suara, Dapil II (Sekotong-Lembar) 9.452 suara, Dapil III (Gunungsari-Batulayar) 9.800 suara, Dapil IV (Narmada-Lingsar) 10.962 suara dan dapil V 9.348 suara. Sedangkan perolehan suara terbanyak kedua, PKS di Dapil I memperoleh suara 6.217, dapil II 6.130 suara, Dapil III 8.503 suara, Dapil IV 6.535 suara dan Dapil V 10.185 suara. Selanjutnya, perolehan suara ketiga tertinggi diraih oleh PPP di mana di Dapil I PPP perolehan suaranya mencapai 7.012, Dapil II 5.887 suara, Dapil III 6.150 suara, Dapil IV 10.579 suara dan Dapil V 5.369 suara. Golkar berada di posisi ke empat hanya selisih 3 suara dari PPP. Perolehan suara Golkar di Dapil I 5.058 suara, Dapil II 9452 suara, dapil III 5.403, Dapil IV 5.559 dan dapil V 9.512 suara.

Perolehan suara parpol yang mengejutkan adalah Partai Berkarya. Parpol besutan Hutomo Mandala Putra ini meraup suara posisi nomor 5 di Lobar.Sebagai partai baru perolehan suara ini sangat fantastik, di mana parpol ini meloloskan 5 caleg duduk di DPRD Lobar. Perolehan suara Partai Berkarya di Dapil I 5.458 suara, dapil II 5.190 suara, dapil III 5.004 suara, dapil IV 6.579 suara, Dapil V 6.986 suara. Sekretaris DPC Gerindra Lobar yang juga Caleg Dapil III Hj. Nurhidayah mengatakan dari perolehan suara Gerindra pada pileg ini, dipastikan mampu menduduki Ketua DPRD Lobar. Perolehan suara ini kata dia karena didukung oleh semua caleg Gerindra di semua dapil. Terkait dirinya yang berpeluang menduduki ketua DPRD, ia hanya melayani masyarakat. “Saya tetap mengembalikan mekanisme ke parpol sebab partai saya ini kan partai komando, hal ini tak lepas dari DPP yang menetapkan,” jelas dia. Komisioner KPU Lobar Riadi yang dikonfirmasi mengatakan, terkait hasil pleno belum direkapitulasi seluruhnya. KPU kata dia belum menetapkan hasil, karena harus menunggu penetapan secara nasional oleh KPU pusat, lalu berjenjang KPU di daerah melakukan penetapan.”Kalau penetapan menuunggu tanggal 22 plus 3 hari, kalau nasional sudah menetapkan barulah kita tetapkan,”jelas Riadi. Menurut Riadi, terkait perolehan suara partai yang tertinggi dan caleg yang diprediksi lolos bisa diketahui dari hasil pleno. Namun demikian, pihak KPU tetap mengimbau agar semua parpol dan caleg menunggu penetapan resmi dari KPU. (her)

SUARA NTB Selasa, 7 Mei 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPP Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Dinas PUPRPP KSB Sandingkan Program Air Bersih dengan Pemenuhan Pilar Kedua STBM Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) turut ambil bagian dalam rangka pemenuhan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Melalui Bidang Cipta Karya, pilar kedua program yang diluncurkan pemerintah bulan Februari lalu itu akan mulai dikerjakan bersamaan dengan program air bersih. KEPALA Bidang Cipta Karya, Dinas PUPRPP KSB, Abdul Azis, ST., M.Eng mengatakan, pilar kedua STBM yakni cuci tangan pakai sabun (CTPS) memerlukan fasilitas pendukung. Dalam hal itulah pihaknya hadir menyediakan fasilitasnya dengan menyandingkannya bersama program air bersih masyarakat yang

dikerjakan di tahun 2019 ini. “Kan masih ada program air bersih kita garap untuk beberapa tempat. Nah kita lihat nyambung dengan STBM maka kita cari-cari apa kontribusi kita di situ, dan ketemulah untuk bantu fasilitas cuci tangannya,” terangnya. Program penyediaan air bersih bagi masyarakat

disandingkan dengan penyediaan sarana cuci tangan merupakan langkah solutif percepatan pemenuhan pilar kedua STBM. Menurut Azis, bahan baku utama aktivitas cuci tangan adalah air bersih, karena itu membangun fasilitas cuci tangan bersamaan pemasangan jaringan air bersih lebih efektif. “Jadi semangatnya kerja sekali kan,” sebutnya. Fasilitas cuci tangan yang disiapkan untuk mendukung pemenuhan pilar kedua STBM itu sebanyak 1.200 unit. Adapun bentuk barangnya berupa wastafel lengkap dengan jaringannya dan ditempatkan untuk satu unit per rumah tangga. “Jadi kalau nanti kita buat satu keran sambungan air

bersih di dekatnya kita tempatkan juga wastafell untuk cuci tangan,” papar Azis. 1.200 unit cuci tangan itu akan disebar di beberapa tempat. Diantaranya di desa Mantar kecamatan Poto Tano, desa Seminar Salit kecamatan Brang Ene dan di sejumlah tempat lainnya. Dikatakan Azis, lokasi-lokasi tersebut merupakan wilayah dilaksanakannya program air bersih tahun ini dan tempat lain yang telah tersentuh program sama. “Jumlahnya cukup banyak ya ada 1.200 jadi kita usahakan sebar merata di beberapa desa,” katanya. “Dan ini bentuknya stimulan sehingga harapan kita masyarakat ke depan juga bisa mengadakan fasilitas cuci

tangannya secara mandiri,” sambung Azis. Selanjutnya ia menyampaikan, biaya pembangunan fasilitas cuci tangan itu cukup murah. Pihaknya menyediakan dana sebesar Rp 750 ribu untuk setiap unit fasilitas yang dibangun. “Murah ya makanya harapan kami ke depan masyarakat yang ekonominya bagus bisa mengadakannya sendiri di rumah masing-masing,” harapnya. Sementara itu ditanya kapan program tersebut mulai dilaksanakan, Azis mengatakan, saat ini dokumen perencanaan proyek air bersih tahun 2019 telah rampung. Dan pihaknya menargetkan dalam

waktu dekat proses lelang pun akan dimulai. “Terutama yang Mantar sudah clear. Jadi kalau tidak ada halangan habis lebaran pekerjaan air bersih yang kita sandingkan dengan sarana cuci tangan untuk mendukung STBM sudah dilaksanakan,” imbuhnya. (bug/*)

Abdul Azis (Suara NTB/bug)

Hama Keong Ancam Lahan Pertanian di KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (DPPP) Sumbawa Barat mencatat sedikitnya ada sekitar 38 hektar lahan pertanian padi di Musim Tanam (MT) kedua di tahun 2019 terserang hama keong. Jumlah ini diprediksi terus bertambah. Hingga saat ini baru desa Seloto saja yang sudah melaporkan kondisinya ke dinas terkait. Sementara untuk lokasi yang lain masih belum ada laporan kerusakan akibat hama tersebut, meski demikian potensi serangan hama keong sangat besar terjadi. “Baru ada satu desa saja yang melaporkan terkait serangan hama keong ini dan kita sudah siapkan langkah untuk mengantisipasi meluasnya serangan tersebut. Kami juga sudah meminta kepada petugas PPL untuk memantau kondisi terkini, sehingga pada saat ada kejadian langsung dilaporkan. Hal ini tentu sangat beralasan, karena potensi terus berkembangnya hama keong sangat besar terjadi seiring faktor cuaca yang tidak menentu,” ungkap Kepala Dinas Tanbunnak kepada Suara NTB melalui Kabid Pertanian dan tanaman pangan Syaiful Ulum SP, Senin (6/5). Dikatakannya, dari total luas lahan yang sudah ditanam di MT dua tahun 2019 sekitar 190 hektar di

desa Seloto, sekitar 50 persen dilaporkan terserang hama keoang. Hanya serangan hama keong ini tidak secara menyeluruh, melainkan hanya spotspot tertentu saja dengan umur padi sekitar 7-10 hari. Meski demikian, para petani sudah mulai merasa was-was lantaran banyak padi yang pertumbuhannya terhambat. Petani juga sudah berusaha untuk menekan berkembangbiaknya hama dengan cara penyemprotan sebelum tanam menggunakan obat dextoid. Tetapi hasilnya tidak maksimal, buktinya hama tersebut tidak kunjung hilang dan mati setelah diobati. Tidak maksimalnya pola penyemprotan itu terjadi karena hujan yang tidak menentu, sehingga keong akan sangat mudah berkembang biak. Kendati demikian, pihaknya mengaku sudah menyiapkan langkah jitu dalam mengatasi serangam hama ini dan dalam waktu dekat akan mulai di aplikasikan ke lokasi yang terdampak. Pihaknya juga sangat berharap agar para petani bisa melaporkan kejadian tersebut secara rinci supaya langsung ditangani secara maksimal. “Kita sudah siapkan langkah khusus untuk menyikapi serangan hama keong ini, mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang maksimal bagi petani,” imbuhnya. Seraya menambahkan, sebenarnya hama keong ini tidak mampu membuat padi menjadi mati, tetapi dampak bu-

ruknya padi akan tumbuh secara tidak normal. Hal tersebut terjadi lantaran keong hanya akan memakan batang padi, sehingga butuh waktu yang lama untuk menunggu waktu panennya. Jadi batangnya yang masih berumur satu minggu atau 10 hari itu terpotong sehingga harus menunggu tunas yang baru. Bahkan karena banyak petani yang tidak sabar menunggu, mereka langsung berspekulasi dengan menanam bibit yang baru. Tetapi yang menjadi masalah nantinya, pasokan benih tidak maksimal dan berdampak pada gagal panen. Pihaknya juga masih memiliki kendala untuk bisa menanggulangi masalah tersebut secara maksimal lantaran obat obatan yang dibutuhkan masih dianggap kurang. Maka dari itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan kembali turun ke petani untuk melakukan sosialisasi terkait upaya sementara yang harus dilakukan sembari menunggu obatnya tersedia. “Memang untuk saat ini ketersediaan obat-obatan untuk penanganan masalah hama keong masih sangat terbatas. Tetapi kami akan mencoba menyikapinya dengan cara manual terlebih dahulu sembari obat penanganan lanjutan tersedia,” tandasnya. (ils)

APBDes Molor karena Disharmoni Perangkat Desa Taliwang (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), mencatat hingga saat ini sekitar empat desa masih belum merampungkan APBDes. Hal ini terjadi lantaran adanya disharmoni antarperangkat desa. Kepala Dinas PMD KSB, melalui Kabid Pemdes Syaifullah S. Stp, kepada Suara NTB, Senin (6/5) mengatakan, permasalahan BPD dan Kades yang berdampak kepada penyusunan APBDes bukan tahun ini saja terjadi melainkan setiap tahunnya. Hal ini tentunya sangat disayangkan, akan mengganggu penyerapan anggarannya. Jika empat desa ini tidak kunjung menyelesaikan APBDesnya, maka pencairan tahap keduanya juga akan ditahan oleh Pemerintah. Karena dari total 57 desa di KSB saat ini, baru sekitar belasan desa saja yang sudah mencairkan anggarannya untuk tahap pertama sementara sisanya masih berproses dan empat desa lainnya masih belum ada kejelasan. Sebagai langkah tegas terhadap desa yang dimaksud, jika didalam minggu ini tidak merampungkan APBDesnya maka teguran ketiga kembali dilayangkan. Jika sampai teguran ketiga tidak juga digubris oleh desa, maka pencairan anggarannya akan ditunda dan tidak akan diberikan. Keempat desa dimaksud yakni, Desa Mujahiddin, Banjar, Mantun, dan Benete. Parahnya lagi tiga dari empat desa tersebut selain Desa Mantun belum

pernah datang melakukan konsultasi terkait nasib APBDesnya yang hingga saat ini belum ditetapkan. Masih molornya penyusunan APBDes ini tentu sangat disayangkan, karena sudah diingatkan agar bisa merampungkan APBDesnya. “Anggarannya sudah masuk ke kas daerah di bulan Maret lalu tapi hingga saat ini hanya belasan desa yang sudah mencairkan angggaranya. Sementara sisanya, masih berada pada tahap eveluasi dan empa desa kita minta supaya minggu ini bisa segera merampungkan APBDesnya,” tegasnya. Dikatakannya, sebagai contoh saja, di desa Banjar sampai saat ini APBDes belum bisa dilakukan pembahasan

lantaran kisruh di BPDnya. Bahkan ada kesan BPD menghambat proses penyusunan APBDesnya, karena sudah sering diundang untuk membahas masalah tersebut tetapi faktanya tidak kunjung hadir di setiap pembahasan. Masalah tersebut juga terjadi di dua desa lainnya, karena masih ada ego antar perangkat di masing-masing desa. Jika tidak ada titik temu antara BPD dan Kades, sehingga berdampak kepada penyusunan APBDes, maka.masalah itu akan langsung dilaporkan kepada kepala daerah untuk diberikan sanksi tegas kepada empat desa dimaksud. Apalagi masalah ini selalu saja terjadi setiap tahun anggaran, dengan

adanya sanksi tegas yang akan diberikan diharapkan bisa menjadi pelecut perubahan yang ada di masing-masing desa. Sanksi itu nantinya akan diatur didalam Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan dari petunjuk penggunaan anggarannya. Baik itu dengan cara memangkas jumlah anggaran yang diterima di tahun berikutnya, hingga sanksi yang lainnya. Karena jika tetap saja molor seperti ini dari tahun ke tahun, maka masyarakatlah yang dirugikan, karena pelaksanaan program yang akan terganggu. “Rata-rata yang menjadi penyebab APBDes molor yakni kisruh antara BPD dan Kades. Tetapi yang jelas sangat disayangkan hal itu terjadi karena akan berdampak pada pelaksanaan program yang ada di masing-masing desa. Kita juga akan menyiapkan sanksi tegas lainnya, supaya masalah ini tidak berlarut,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/arn)

PELATIHAN - Dosen UTS bersama Ketua MUI Sumbawa dan Lurah Seketeng saat pelatihan sistem informasi keuangan masjid beberapa waktu lalu.

Kolaborasi UTS dan Pengurus Masjid

Lahirkan Si Kang Mas di Masjid Nurul Islam Seketeng Sumbawa Besar (Suara NTB) Masyarakat seketeng yang sehari-harinya menjalankan ibadah sholat wajib dan sunnah di Masjid Jami’ Nurul Islam akan segera memiliki sistem informasi Akuntansi Keuangan Masjid atau disingkat dengan “Si Kang Mas”. Ini merupakan sebuah program Kemitraan dari Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dengan pengurus Masjid untuk bekerjasama dalam mengelola keuangan Masjid. Tujuanya, agar keuangan Masjid bisa disusun, dikelola dengan baik, transparan dan informasi keuangan Masjid nanti akan bisa diakses oleh masyarakat. Dalam meminimalisir kecurigaan terhadap pengurus Masjid. Terpilihnya Masjid Jami Nurul Islam karena kuantitas dan intensitas transaksi keuangan yang cukup tinggi, maka pengurus masjid dihadapkan pada beberapa permasalahan. Pertama, keterampilan pengurus dalam pencatatan dan pelaporan keuangan belum memadai. Kedua, pencatatan dan pelaporan masih dikerjakan secara manual. Ketiga, durasi yang dibutuhkan pengurus dalam meny-

usun pencatatan pelaporan keuangan relatif kurang efektif dan efisien. Keempat, pertanggungjawaban pengurus kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel atas pengelolaan keuangan Masjid belum optimal. Melihat hal tersebut, maka tiga Dosen UTS tergerak untuk membantu memudahkan dalam pengelolaan keuangan Masjid Nurul Islam yang beralamat di Jl. Gurami RW 04 Kelurahan Seketeng yaitu Sudrajat Martadinata, M.S.A Dosen Jurusan Akuntansi UTS, Yudi Mulyanto, M.Kom Dosen Jurusan Informatika UTS serta Nova Aditya Ananda, M.M Dosen Jurusan Manajemen UTS, bersama Si Kang Mas dengan dua bidang Keilmuan antara Akuntansi dan Teknik Informatika berkolaborasi dalam membuat sistem Informasi berbasis internet. Karena pada hakekatnya teknologi membantu memudahkan pekerjaan manusia. Hal pertama yang dilakukan pasca survey dan komunikasi dengan pihak Masjid adalah mengadakan Pelatihan atau Workshop “Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Masjid (Si Kang Mas)” Rabu

lalu di Ruang pertemuan Zu Bento Resto. Dengan peserta para pengurus Masjid dan Remaja Masjid, pemateri langsung oleh Sudrajat Martadinata, M.S.A, Yudi Mulyanto, M.Ikom, Syukri Rahmat, S.Ag selaku Ketua MUI Kab Sumbawa. Peserta sangat antusias dalam mengikuti pelatihan ini, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang beragam terkait penyusunan dan pengeloalaan Keuangan Masjid Nurul Islam. Hasil yang ingin dicapai dalam Pelatihan ini adalah pengurus mengenal sistem Informasi yang akan digunakan, pengeoperasian sistem dan untuk memanajemen keuangan Masjid. Sebagai informasi, program kemitraan masyarakat ini telah lolos dalam danah Hibah Kemenristek Dikti skema Program Kemitraan Masyarakat. Dan akan menyelesaikan program ini selama satu tahun. Dengan harapan pelatihan dan pendampinga dari awal hingga berahrirnya program ini, pengurus Masjid sudah mahir dalam menggunakan sistem informasi ini dan masyarakatpun sudah bisa menikmati layanan Si Kang Mas ini. (arn/*)

SUARA NTB Selasa, 7 Mei 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7 (Suara NTB/dok)

Pemkab Sumbawa Imbau Warga Tingkatkan Ibadah Ramadhan Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati, H. M. Husni Djibril B.Sc dan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, mengeluarkan imbauan dan seruan kepada umat muslim di Sumbawa untuk meningkatkan kegiatan amaliah Ramadhan. Meminta kepada pemilik rumah makan dan warung untuk menyesuaikan jam pelayanan. Serta menutup sementara tempat tempat hiburan malam. Imbauan lainnya, untuk menghormati datangnya bulan suci Ramadhan 1440 H/ 2019 M. Agar umat Islam di (Suara NTB/arn) Tana Samawa hendaknya H. Mahmud Abdullah melaksanakan ibadah puasa Ramadhan sebaik-baiknya secara khusyu’ dan tawaddu dalam suasana aman dan tentram yang didasarkan oleh iman, takwa, dan ikhlas menuju keridhoan Allah SWT. Dengan meningkatkan amaliah Ramadhan seperti, melaksanakan sholat Tarawih berjamaah di masjid dan musholla, Tadarrus. Kemudian Sholat berjamaah sesuai Surat Bupati Nomor 009/245/ 2016 tentang imbauan pelaksanaan sholat subuh berjamaah di musholla atau masjid di sekitar lingkungan kantor. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah berjalan dengan baik selama ini, agar diteruskan dan ditingkatkan. Serta lebih disemarakkan sesuai dengan syiar Ramadhan dan menghindari setiap perbedaan pendapat yang mengarah kepada perpecahan. Dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan, diimbau kepada pemuka masyarakat dan tokoh agama agar memandu dan mengarahkan umatnya guna meningkatkan kebersamaan, saling menghormati dan menghargai serta menghindari kegiatan individual maupun massal yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat. “Kepada pengusaha restoran, rumah makan, warung, agar menghormati orang yang berpuasa dengan menyesuaikan program pelayanannya. Kepada pemilik hiburan (kafe, karaoke) agar tidak melakukan kegiatan atau menutup kegiatannya selama bulan Ramadhan,” imbau Wabup, Senin (6/5), di ruang kerjanya. Paling penting juga, memelihara keamanan, kebersihan dan ketertiban masjid. Serta menghindari suasana gaduh, bunyibunyi petasan yang mengganggu ketenangan orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa dan tarawih. Tunjukkan kekhusuan dalam beribadah dengan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan serta persaudaraan yang ikhlas dan ciptakan suasana yang harmonis, saling menghormati dengan penuh rasa kasih sayang terhadap sesama. (arn)

Bupati Tandatangani SE Salat Berjamaah Awal Waktu Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menandatangani surat edaran (SE) salat berjamaah di awal waktu bertepatan dimulainya puasa ramadhan 1440 H / 2019 M. SE ini menjadi jawaban surat himbauan Gubernur NTB agar ASN yang beragama Islam menunaikan salat 5 waktu secara berjamaah. “Kita memulai ramadhan, kita juga memulai pelaksanaan salat berjamaah di kantor kita masing – masing. Kita berharap, program itu akan berjalan dengan baik sebagai berkah ramadhan tahun ini,” (Suara NTB/ula) kata H. Bambang M. Yasin H. Bambang M. Yasin saat memimpin upacara hari pendidikan Nasional di Dompu, 2 Mei 2019 lalu. Ia pun mengakui, surat ini sudah lama disiapkan untuk ditandatanganinya. Tapi ditunda hingga awal ramadhan 2019 ini. Karenanya, ia meminta kepada pimpinan SKPD untuk menghidupkan salat berjamaah di awal waktu di musala dan masjid kantor masing – masing. Salat berjamaah tidak hanya menjadi perintah agama, tapi juga untuk meningkatkan soliditas aparatur karena interaksi yang terbangun. Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Muhammad Ikhsan, STP, MM yang dikonfirmasi, Senin (6/5) membenarkan bahwa SE Bupati untuk pelaksanaan salat berjamaah awal waktu di lingkungan kantor masing – masing sudah ditandatangani Bupati seperti yang dijanjikan saat peringatan hari pendidikan. “Kita berharap surat edaran ini bisa diikuti semua pihak dan menjadi kebiasaan yang baik,” katanya. Tidak hanya salat berjamaah, surat edaran juga mengingatkan untuk saling menasehati dalam kebaikan seusai menunaikan salat berjamaah. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi bahan introspeksi diri dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. (ula)

Distan Inventarisir Potensi Sumber Air Pertanian Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa tengah menginventarisir potensi sumber air yang ada di masing-masing wilayah. Hal ini sebagai bahan usulan ke pemerintah pusat guna pembangunan pertanian melalui sumber air. Kepala Distan Kabupaten Sumbawa, Ir. Talifuddin menyampaikan, tahun depan pemerintah pusat akan menggelontorkan program DAK Penugasan. Angaran yang disediakan untuk menunjang pembangunan pertanian, dengan aspek pengelolaan sumber (Suara NTB/ind) air seperti cekdam, sumur Talifuddin dangkal, maupun jaringan irigasi. “Semua sumber air kita inventarisir ajukan ke pusat. Ada dana DAK penugasan, jadi khusus tahun 2020,” ujarnya. Dijelaskannya, pemerintah pusat telah menugaskan kepada daerah untuk mengecek potensi sumber air yang bisa menujang pembangunan pertanian. Makanya semuanya akan diinventarisir dan selanjutnya akan diusulkan untuk DAK penugasan. “Ditugaskan khusus oleh pusat untuk menginventarisir sumber air yang menunjang pembangunan pertanian di daerah. Saat ini sedang berlangsung,” terangnya. Rencananya, kata Talif, inventarisir tersebut akan dilakukan hingga bulan Juni mendatang. Sebelumnya pihaknya juga sudah ke beberapa wilayah diantaranya Labangka. Di sana terdapat sungai yang lokasinya lebih rendah dari areal pertanian. Sehingga untuk mendapatkan air, harus menggunakan mesin dan selanjutnya dialiri ke areal pertanian melalui irigasi perpipaan. “Jadi kita akan terus menginventarisir potensi sumber air. Kita masih inventarisir sampai Juni,” pungkasnya. (ind)

Masjid Terapung Amahami

Jadi Temuan, Dua Rekanan Kembalikan Kerugian Negara Kota Bima (Suara NTB) – Pengerjaan proyek Masjid Terapung tahun 2017 dan Taman Amahami tahun 2018, menjadi temuan BPK. Bahkan pihak ketiga melakukan pengembalian kerugian negara melalui Dinas PUPR Kota Bima. Proyek penataan taman Amahami dikerjakan tahun 2018 senilai Rp8,4 miliar sementara Pembangunan Masjid Terapung yang dikerjakan tahun 2017 senilai Rp12 miliar juga menjadi temuan BPK Perwakilan NTB.

Meski Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum diserahterimakan, namun pengembalian kerugian negara telah dilakukan pihak ketiga atau rekanan ke Kas Daerah (Kasda). Data yang diperoleh Suara NTB, pengembalian masing-

masing sebesar Rp107.970.766,86 atas kekurangan volume pekerjaan penataan Amahami oleh PT. Cirimai Giri Abadi. Pengembalian kerugiannya dilakukan 24 April 2019 lalu. Kemudian pengembalian sebesar Rp65.517.111,16 atas kekuran-

gan volume pekerjaan pembangunan masjid terapung Amahami tahun anggaran 2017 atas nama PT. Mayalia. Pengembalian kerugian negara dilakukan awal tahun 2019. Berapa jumlah kerugian negara yang ditemukan BPK untuk dua proyek ini? Kepala DPKAD Kota Bima, Zainudin yang dikonfirmasi wartawan, Senin (6/5) enggan berkomentar. “No comment dulu, nanti ada yang lebih berwenang menjelas-

kan,” katanya. Begitupun ditanya soal LHP, Zainudin juga enggan berbicara banyak atau menjelaskan terlalu jauh karena harus memegang data lengkap terlebih dahulu. Seperti diketahui proses pengerjaan penataan taman Amahami dan Masjid Terapung Amahami kini juga sedang dilidik pihak Kejati NTB. Bahkan beberapa pihak sudah dilakukan pemeriksaan. (uki)

Dua TKI Dompu Bermasalah di Malaysia Berangkat Ilegal

(Suara NTB/jun)

M. Nursalam

Dompu (Suara NTB) – Dua orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Dompu yang bermasalah di Malaysia, dipastikan berangkat ilegal. Hal itu berdasarkan hasil penelusuran tim Kementerian Luar Negeri (Kemelu). Terkait dokumen pemberakatan warga asal Desa Sori Sakolo tersebut. Kendati begitu, Disnakertrans tetap berupaya memulangkan keduanya ke Indonesia. Hal itu disampaikan Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Disnakertrans) Dompu, M. Nursalam kepada Suara NTB beberapa waktu lalu. “Setelah kami konsultasi dengan Kemenlu dan dicek ternyata orang ini

memakai visa umum, bukan visa kerja,” ungkapnya. Atas temuan itu, pihaknya langsung mengarahkan dua orang yang tak pernah mendapat gaji selama bekerja dan ditahan dokumen kemigrasiannya itu ke KBRI. Guna menyelesaikan prosedur pemulangan. Tetapi sejauh mana perkembangan terakhirnya setelah dipastikan berada di KBRI belum diketahui jelas. Pun persyaratan yang diminta berupa dokumen kependudukan sampai sekarang belum diberikan pihak keluarganya di Dompu. “Ini juga yang menjadi kendala pemulangan mereka. Dokumen kependudukannya

belum kita peroleh karena belum ada jawaban dari keluarga. Cuma untuk keamanan dan kenyamanan Insa Allah karena sudah di KBRI pasti aman,” jelasnya. Nursalam juga menanggapi desakan keluarga untuk segera memulangkan dan memproses hukum oknum calo inisial Ar. Ditegaskan M. Nursalam, tidak hanya keluarga yang ingin cepat melihat Fani dan Devi pulang. Tetapi Disnakertrans pun memiliki harapan yang sama. Karena salah satu tugas utamanya ialah menjamin setiap TKI di wilayah ini aman bekerja di luar negeri. Baik mereka yang sudah terlanjur berangkat ile-

gal maupun memenuhi prosedur yang ada. Terpisah, perwakilan keluarga, Rosihan Gibran kepada Suara NTB sebelumnya mengaku belum mendapat kejelasan soal waktu pemulangan mereka. Informasi terakhir yang diterima langsung via telefon dua TKI ini dalam keadaan baik-baik saja. Namun mengingat keberadaannya menumpang di rumah warga setempat ia meminta agar proses pemulangan dipercepat. “Karena kita khawatir juga akan terjadi hal yang tidak diinginkan pada anak-anak ini. Apalagi katanya sekarang menumpang di rumah warga,” pungkasnya. (jun)

Buka Jam Tertentu, Warung Makan MTsN 1 Dompu Harus Tutup Selama Puasa Sibukkan Siswa dengan Kegiatan Sekolah

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima meminta pemilik warung nasi dan kedai kopi untuk tidak membuka dagangan pada siang hari selama puasa. Mereka diminta menyesuaikan waktu untuk membuka dagangan. Permintaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dengan 451.13/57/03.2/2019. Hal itu untuk menghormati dan menghargai warga yang sedang melaksanakan puasa. “Kepala warung makan, kedai kopi dan sejenis untuk tidak membuka jualannya pada siang hari,” kata Bupati Bima.

Tidak hanya itu, dalam SE itu, hiburan malam, tempat karaoke juga diminta untuk ditutup selama bulan Ramadhan. Serta tidak diperkenankan untuk membunyikan dan menjual petasan dan sejenisnya. “Selain membahayakan bunyi petasan akan menganggu ibadah salat warga,” katanya. Lain halnya dengan Pemerintah Kota Bima. Warung makan atau nasi justru diberikan kelonggaran waktu untuk berjualan di tempat-tempat tertentu. Namun tetap dilakukan secara tertutup. Sekretaris Dinas Pol PP Kota Bima, Syarif Rustaman M.AP, mengatakan pihaknya

tidak tidak akan melarang penjual warung makanan untuk berjualan pada siang hari, lantaran ada warga yang lain (non muslim red) yang sakit dan berpejalanan jauh yang membutuhkan makanan. “Boleh dibuka tapi tidak terbuka. Tapi harus tertutup,” katanya. Syarif mengaku, imbauan tersebut berdasarkan hasli rapat koordinasi (Rakor) antara MUI, Pemerintah Kota Bima dan sejumlah ormas islam di Kota Bima beberapa waktu lalu. “Namun kita tetap akan pantau dan melakukan penertiban jika imbauan ini tidak dijalankan sesuai kesepakatan,” pungkasnya. (uki)

Diskop Sumbawa Dorong Pengembangan Tenun Lokal Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa terus mendorong pengembangan tenun dengan metode Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Disamping juga terus memperkuat tenun tradisional gedokan yang sentranya berada di Dusun Sameri. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Sumbawa, H. Arif, M.Si, menyebutkan sentra tenun gedokan saat ini terus berjalan. Sebelum pemerintah sudah memberikan fasilitas melalui dana DAK berupa 65 gasebo atau rumah produksi beserta peralatannya. “Di Sameri itu, sentra tenun gedokan berjalan. Cuma memang ada beberapa waktu produktivitas karena masyarakat

di sana petani. Ketika memanen padi, otomatis ditinggalkan dulu sementara,” ujarnya. Dijelaskannya, pihaknya akan terus mengembangkan tenun ini. Namun tidak hanya tenun tradisional gedokan. Tetapi juga akan mendorong petumbuhan tenun dengan teknologi atau ATBM yang bisa menghasilkan bakal kain untuk menjadi baju. “Tidak hanya tenun tradisional gedokan, kita juga akan mencoba bergerak diluar itu. Dengan mendorong pertumbuhan tenun teknologi ATBM,” jelasnya. Saat ini, kata Arif, sudah ada empat kelompok yang dilatih pada September 2018 lalu. Rencananya tahun ini juga akan ditambah sekitar empat atau enam kelompok

lagi yang dilatih. Dalam hal ini pihaknya bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Adapun keberadaan ATBM ini, diakuinya tidak akan menggeser keberadaan tenun tradisional gedokan. Karena sama-sama memiliki kelebihan. Bahkan produk yang dihasilkan juga tidak sama. “ATBM tidak menggeser yang tradisional. Kalau gedokan menghasilkan produk berupa Kre Alang dan sarung. Dan itu khas gak ada tandingannya. Sedangkan ATBM sifatnya lebih universal, ada dimanamana. Jadi kita dorong, mudahmudahan pasar merespon positif. Supaya ada produksi dan ada pembeli. Ini sudah dipasarkan produknya,” pungkasnya. (ind)

Dompu (Suara NTB) – Kasus kekerasan terhadap anak di Dompu masih terbilang tinggi. Pada triwulan pertama di 2019 saja sudah puluhan perkara ditangani DP3A Dompu. Baik dalam bentuk kekerasan fisik, cabul hingga pelecehan seksual. Banyaknya korban yang ditemukan membuat persoalan ini disorot dan disikapi bayak pihak dengan berbagai upaya pencegahannya. Tak terkecuali pihak Madrash Tsnawiyah (MTs) Negeri 1 Dompu di Kelurahan Kandai II. Mereka terpaksa menyibukan siswa dengan kegiatan sekolah untuk memperkecil ruang terjadinya kekerasan. Saat jam sekolah diisi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) kemudian dilanjutkan sore harinya untuk ekstrakurikuler. Bahkan setiap malam Minggu digelar kemah Haflah Al-Quran. “Jadi setiap malam Minggu mereka setor hafalannya. Jadi tidak bisa keluyuran kemanmana,” jelas Kepala MTs N 1 Dompu, Ilham, S. Ag, M. Si. Disamping menekan ruang gerak pelaku kejahatan, program yang sudah diterapkan beberapa tahun terakhir itu bagian dari upaya menggali minat dan bakat yang dimiliki siswa. Apakah dalam bidang olahraga, agama maupun teknologi informasi. Dan itu terbukti membuahkan hasil. Dimana lahir atletatlet berperestasi dari MTs N 1 Dompu. “Karate misalnya mereka yang juara di Porprov kemarin itu alumni dari MTs ini. Inilah yang kami terus lalukukan, menggali bakat anak untuk

(Suara NTB/jun)

Ilham memotong kegiatan mereka diluar yang tidak bermanfaat,” ungkapnya. Kekerasan fisik maupun seksual yang dialami anak, lanjut dia, marak terjadi diwilayah ini karena mereka terlalu bebas bergaul dengan rekan sebayanya. Sehingga mudah terpengaruh mengonsumsi barang berbahaya yang pada akhirnya berimbas pada munculnya sekelumit kasus anak. Karenanya, harap Ilham, upaya yang tengah dibangun sekolah saat ini mesti mendapat dukungan wali murid dan elemen terkait. Sehinga kasus kekerasan yang banyak dilakukan rekan sebaya dan orang terdekat korban itu betul-betul bisa ditekan signifikan. “Jika tidak disibukan dengan kegiatan anak pasti akan mudah terpengaruh. Tapi disini tindakan seperti sudah bisa kita tekan, bahkan hampir tidak pernah terjadi lagi,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Selasa, 7 Mei 2019

POLHUKAM

Halaman 8

PKS Petakan Kekuatan Politik untuk Pilkada Serentak 2020 yakni Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah. Didua Daerah ini, secara kekuatan politik, PKS memiliki peluang untuk menurunkan kadernya bertarung. Bahkan PKS juga sudah mengantongi peta figur yang akan didorong maju. “Di Mataram sangat nampak, saya rasa sudah kelihatan ya, sangat memungkinkan kita bisa jadi ajukan calon, karena kita punya lima kursi. Selain itu kemudian di Loteng, di sana juga kita punya bany-

Mataram (Suara NTB) Setelah mengetahui perolehan suara sementara hasil pileg 2019, sejumlah partai sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk menghadapi perhelatan politik Pilkada serentak di tujuh Kabupaten/Kota yang akan digelar tahun 2020 mendatang. PKS merupakan salah satu yang sudah melakukan pemetaan terkait potensi dan peluangnya ikut ambil bagian sebagai pemain dalam pertarungan Pilkada serentak 2020. Dari hasil pileg 2019 yang diperoleh, PKS sudah memilik

gambaran daerah yang akan menjadi bidikannya. “Hasil politik 2019 ini memang akan menjadi wajah untuk perhelatan politik 2020. Dengan melihat kondisi hasil pileg 2019 ini, untuk PKS sudah bisa melihat berpeluang untuk

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Meskipun negara telah berupaya memberikan keadi12345678901234567890123456789012 lan kepada semua peserta pemilu dengan membantu 12345678901234567890123456789012 pembiayaan kegiatan kampanye berupa Alat Peraga 12345678901234567890123456789012 Kampanye (APK) dan iklan di media massa. Sehingga 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tidak ada kesenjangan akses kampanye antara peser12345678901234567890123456789012 ta pemilu kaya dan miskin. 12345678901234567890123456789012 Namun demikian, praktik di lapangan, pelaksan12345678901234567890123456789012 aan Pemilu 2019 ternyata masih dikuasai oleh para 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 peserta pemilu yang memiliki finansial yang kuat. Hal 12345678901234567890123456789012 itu terjadi dalam praktik maraknya politik uang. Oleh 12345678901234567890123456789012 pengaruh politik uang, konstelasi politik berubah begi12345678901234567890123456789012 tu cepat hanya dalam hitungan satu malam pada saat 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 serangan politik uang dilancarkan. 12345678901234567890123456789012 Derasnya arus politik uang yang terjadi terutama 12345678901234567890123456789012 di hari-hari terakhir menjelang pencoblosan dirasakan 12345678901234567890123456789012 betul oleh sejumlah caleg di Dapil 2 Kopang12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Janapria untuk DPRD kabupaten Lombok Tengah. 12345678901234567890123456789012 Direktur Qalama Institute yang juga menjadi Caleg dari 12345678901234567890123456789012 PKB, Ahmad Jumaili mengungkapkan, caleg-caleg yang 12345678901234567890123456789012 tidak memiliki uang seperti dirinya harus pasrah dan ikhlas 12345678901234567890123456789012 melihat basis-basis konstituennya ‘’diobok-obok’’ menje12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lang hari pencoblosan oleh gempuran politik uang. 12345678901234567890123456789012 “Ini menyedihkan, kita para caleg serasa sia-sia 12345678901234567890123456789012 kampanye dengan ide dan kreativitas, kalah dengan 12345678901234567890123456789012 uang di menit-menit terakhir,” ungkapnya. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Ditambahkannya, di samping faktor politik uang 12345678901234567890123456789012 tersebut, tingkat soliditas partai-partai pendukung 12345678901234567890123456789012 juga berpengaruh besar pada kemenangan partai dan 12345678901234567890123456789012 kemenangan para caleg di Dapilnya. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Bukan rahasia lagi jika banyak partai yang mem12345678901234567890123456789012 biarkan Calegnya berjuang sendirian. Mereka tak 12345678901234567890123456789012 dibantu alat peraga, tak dibantu sosialisasi, bahkan 12345678901234567890123456789012 sekedar bendera saja tak ada,” keluhnya. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dari hasil pleno rekapitulasi suara untuk pemilu 12345678901234567890123456789012 legislatif di Kecamatan Kopang dan Kecamatan Janapria 12345678901234567890123456789012 (Dapil 2) memperlihatkan bahwa raihan kursi masih di12345678901234567890123456789012 dominasi oleh partai besar. Partai Golkar masih 12345678901234567890123456789012 memimpin dengan suara tertinggi sebesar 13.959, meny12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 usul PKS 13.385, Gerindra 11.961, Demokrat 10.983, PPP 12345678901234567890123456789012 8.580, PKB 8.148, Hanura 7.325 dan Nasdem 6.208. Kede12345678901234567890123456789012 lapan Partai ini masing-masing mendapatkan 1 Kursi 12345678901234567890123456789012 kecuali Golkar kemungkinan akan dapat dua kursi. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sementara delapan partai sisanya yakni 12345678901234567890123456789012 Partai Berkarya, PBB, PAN, PDIP, Perindo, PSI, Par12345678901234567890123456789012 tai Garuda dan PKPI dipastikan tidak bisa mendapat12345678901234567890123456789012 kan kursi karena perolehan mereka terlalu sedikit. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Untuk Calon Legislatif Dapil 2 Kopang - Janapria, tiga 12345678901234567890123456789012 orang caleg baru dipastikan akan duduk di DPRD 12345678901234567890123456789012 Kabupaten Lombok Tengah periode 2019-2024. Pertama 12345678901234567890123456789012 adalah Prayatna Wirahadi Saputra, ST (PKB) dengan per12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 olehan suara 2.440, Roman Adji Kurnia (Demokrat) de12345678901234567890123456789012 ngan perolehan suara 2.949 dan Sunaryawan, S. Pd.I (Ha12345678901234567890123456789012 nura) dengan total suara 1.547. Khusus Sunaryawan, Se12345678901234567890123456789012 mentara, untuk 6 kursi yang tersisa dipastikan akan diisi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 oleh calon-calon Incumbent yakni H. Lalu Rumiawan 12345678901234567890123456789012 (Golkar) dengan perolehan suara 4.314, kemudian M. Tau12345678901234567890123456789012 hid (Gerindra) 5.892 suara, Ahmad Rifa’i (PKS) 3.007 suara, 12345678901234567890123456789012 Muslihin (PPP) 3.062 dan Tohri (Nasdem) 2.707 dan H. 12345678901234567890123456789012 Kelan (Golkar) dengan perolehan 2.058. (ndi) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

menyiapkan kadernya masuk ke ranah ekskutif,” kata Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi kepada Suara NTB, Senin (6/5). Dari tujuh Daerah yang akan menggelar pilkada serentak, ada dua daerah yang menjadi bidikan untuk dikuasai PKS,

ak kader potensial, kita juga punya enam kursi, cukup jadi modal berkoalisi,” kata Hadi. “Didaerah itu ya yang keliatan berpeluang kita godok. Kenapa kita berpeluang besar karena incumbent juga sudah selesai ya, jadi posisinya startnya sama, ini tarung bebas, sama kuat,” sambungnya. Sementara itu, di daerah-daerah lainnya, PKS juga memastikan akan tetap ikut meramaikan bursa kandidat calon kepala daerah. Hanya saja, di daerah-daer-

Politik Uang Gusur ”Caleg Miskin”

ah lain itu, PKS sadar diri akan posisi kekuatan politik yang dimilikinya. Sehingga dirasakan cukup berat untuk memaksakan kadernya bisa tampil. “Seperti di KLU kita memang agak lemah, belum ada (kader) yang terlalu nampak kuat di sana. Di Sumbawa juga ada peluang, KSB juga kemungkinan, serta di Bima apakah kita siap melawan (petahana) Dinda atau berkoalisi dan Dompu punya peluang bagus,” katanya.

Untuk sementara inipun, PKS masih belum menjajaki peluang koalisi dengan partai lain. Dalam menyambut Pilkada serentak 2020, PKS baru melakukan pemetaan internal saja. Pihaknya akan terus memantau perkembangan eskalasi politik Pilkada serentak 2020. “Kita tentu tidak bisa sendiri, harus berkoalisi dengan partai lain. Akan tetapi kan sementara ini dari sisi internal kita sudah kelihatan,” pungkasnya. (ndi)

Petani Diduga Bunuh Pacar Istri

(Suara NTB/why)

TANDATANGAN - Penasihat hukum terpidana sertifikat hak milik kawasan Hutan Sekaroh (kiri) bersama jaksa penuntut umum Wasita Triantara menandatangani berkas berita acara pendapat PK dalam sidang Senin (6/5).

Kasus SHM Hutan Sekaroh, Berkas PK Dikirim ke MA BPN Lombok Timur yang kala itu tergabung dalam Tim A, antara lain Jamaluddin, Mustafa Maksum, Muhammad Naim, Fathul Irfan, dan Ramli. Penasihat hukum pemohon, Burhanudin sebelumnya mengajukan novum putusan tata usaha negara tentang Keputusan Menhut RI No 8214/KptsII/2002 tertanggal 9 September 2002 tentang penetapan kelompok hutan Sekaroh (RTK 15) seluas 2.834 hektare. Berkasnya novumnya perihal putusan gugatan tersebut mulai dari pengadilan TUN tingkat pertama di PT TUN Jakarta, putusan banding PT TUN Jakarta, dan putusan TUN MA. Sementara jaksa penuntut umum, Wasita Triantara juga menyerahkan berkas sanggahan yang intinya

Mataram (Suara NTB) Peninjauan Kembali (PK) terpidana korupsi penerbitan sertifikat hak milik di kawasan hutan lindung Sekaroh Lombok Timur dibawa ke Mahkamah Agung RI. Hal itu setelah penasihat hukum terpidana dan jaksa penuntut umum menandatangani berita acara pendapat dalam sidang, Senin (6/5) kemarin. Juru Bicara PN Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi menjelaskan bahwa majelis hakim telah selesai memeriksa bukti baru pemohon PK. “Selanjutnya berkas kita kirim ke MA untuk diperiksa majelis PK,” ujarnya usai persidangan. Pemohon PK tersebut merupakan terpidana dalam perkara itu. Mereka mantan pejabat

kita menolak novum itu. Alasannya, putusan TUN pada November 2018 itu itu lebih dulu keluar daripada putusan pidana pada Desember 2018. Lima terpidana itu dihukum bersalah majelis kasasi MA dengan hukuman masingmasing dua tahun penjara dan denda Rp100 juta. Mereka terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam penerbitan 31 sertifikat di kawasan hutan lindung seluas 413,9 hektare. Satu terpidana lainnya mantan Kades Pemongkong Lalu Maskan Mawali belum dieksekusi ke Lapas Mataram seperti lima terpidana lainnya. “Kita belum terima salinannya dari MA yang menjadi dasar eksekusi,” pungkas Wasita. (why)

Mataram (Suara NTB) – Hubungan terlarang Ahmad Mazani (56) berujung petaka. Korban yang mengencani istri Abdurrahman (60) ini meregang nyawa di tepi jalan raya. Awalnya jenazah Mazani disangka kecelakaan lalu lintas. Namun ternyata pembunuhan. Mazani ditemukan tak bernyawa di tepi Jalan Lingkuk Puyung, Montong Are, Mandalika, Sandubaya, Mataram. Mazani baru usai dieksekusi Abdurrahman yang gelap mata akibat cemburu. Hal itu dijelaskannya saat diinterogasi Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam, Senin (6/5) kemarin. “Dia selingkuh dengan istri saya. Sudah empat tahun,” kata Rahman menjawab. Awalnya dia Rahman cuma berniat memberi peringatan. Tetapi kelewatan. Rahman pada Sabtu (4/5) kemarin ditangkap Polsek Cakranegara. Hampir satu bulan sejak peristiwa pembunuhan pada Minggu (7/4) lalu. Kala itu, kata Alam, tersangka memergoki istrinya sedang berduaan dengan korban di TKP. Rahman dan Mazani yang sama-

sama berasal dari Merembu, Labuapi, Lombok Barat ini terlibat cekcok hebat. Anak dan istri Rahman yang turut berada di sana tak sanggup melerai. Lokasi kejadian juga di tanah persawahan. Awalnya adu mulut kemudian saling baku hantam. Pertengkaran usai dengan Mazani yang tumbang. “Tersangka menimpakan sepeda motor ke tubuh korban yang sudah tak berdaya di dalam selokan. Awalnya ini dilaporkan sebagai korban kecelakaan lalu lintas,” jelas Kapolres. Penyidik menemukan hal janggal sampai kemudian menemukan bukti yang cukup untuk menangkap Rahman. Petani ini diduga kuat sebagai pelaku. “Setelah ditangkap dia mengakui. Motifnya sakit hati dan cemburu karena perselingkuhan,” ucap Alam. Rahman dijebloskan ke Rutan Polres Mataram dengan sangkaan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Ancaman pidana penjaranya paling lama tujuh tahun. (why)

(Suara NTB/why)

PENGAWALAN POLISI - Abdurrahman dalam pengawalan polisi, Senin (6/5). Petani asal Labuapi ini disangka membunuh selingkuhan istrinya.

Dugaan Penyimpangan Dana BOS

Lagi, Penyidik Klarifikasi Kepala SLB Mataram (Suara NTB) – Polda NTB melayangkan lagi undangan klarifikasi saksi terkait dugaan penyimpangan dana BOS SLB tahun 2017. Sejumlah saksi diperlukan keterangannya untuk mencari bukti pidana korupsi. Indikasinya, penyimpangan tersebut merugian negara seperti temuan Inspektorat. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat menerangkan bahwa pihaknya ini

masih di tahap penyelidikan. Penyidik memerlukan bukti dan keterangan saksi meski sebelumnya sudah ada temuan auditor internal. “Kasus ini dilimpahkan dari Inspektorat. Di sini masih klarifikasi saksi,” sebutnya dikonfirmasi Senin kemarin. Para kepala SLB di Kota Bima menanti giliran. Penyidik menargetkan lima kepala SLB untuk dimintai keterangan. Subdit III Tipikor memulai penyelidikan de-

ngan bekal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi NTB. Indikasinya kerugian negara yang timbul diduga bukan akibat kesalahan administrasi. Rentang waktu 60 hari perbaikan administrasi dengan pengembalian dugaan kerugian negara sudah lewat. Entitas tidak kunjung mengembalikan duit. Auditor memutuskan kasus digeser ke aparat penegak hukum. Auditor Inspektorat sebelumnya men-

emukan indikasi penggelembungan jumlah siswa SLB. Hal itu untuk mendongkrak jumlah penerimaan dana BOS. Jatah persiswa diduga dikerek sampai Rp2 juta. Jumlah siswa yang terdaftar di SLB tersebut tidak sesuai dengan yang diajukan. Hal itu tampak dari laporan pertanggungawaban tahun anggaran 2017/2018. Penyaluran melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. (why)

Kasus Jambanisasi Bayan

Jaksa Segera Panggil Dua Tersangka

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa penyidik menyusun surat dakwaan perkara korupsi proyek jambanisasi Desa Bayan, Lombok Utara 2016. Hal itu untuk melengkapi berkas dua tersangka RK dan RW. Nantinya tersangka bakal dipanggil

Ketut Sumedana

untuk proses pelimpahan tahap dua. Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana mengatakan jaksa punya prasyarat tambahan sebelum berkas dinyatakan lengkap atau P-21. “Iya saya minta harus ada surat dakwaan dulu biar nanti pas tahap dua bisa langsung dilimpahkan ke pengadilan,” ucapnya, Senin (6/5) kemarin. Sampai saat ini berkas perkara dua tersangka masih dilengkapi. “Berkasnya belum P-21,” imbuhnya. Dalam kasus itu, jaksa sudah menetapkan dua tersangka yakni Kaur Keuangan Desa Bayan berinisial RK, dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), RW. Proyek pembangunan jamban mandiri dan kelompok

tersebut dihajatkan untuk 545 warga yang tersebar di 13 dusun. Komponennya berupa kloset, bangunan toilet, dan septic tank. Para tersangka diduga memanipulasi laporan pertanggungjawaban dengan membuat sendiri bukti-bukti pengeluaran. Sebab realisasi proyek tidak sesuai perencanaan. Fisik bangunan diduga tidak sesuai spesifikasi. Program jambanisasi diantaranya pembuatan WC umum ataupun WC pribadi. Indikasi kerugian negara pada kasus itu mencapai Rp600 juta. Jaksa masih meminta tim auditor untuk menghitung angka kerugian negara. Program jambanisasi dianggarkan sebesar Rp855 juta. (why)

Halaman 9

SUARA NTB Selasa, 7 Mei 2019

Selama Puasa, Polres Loteng Gencarkan Operasi Pekat

Allah SWT berfirman : “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa,” (Al Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 183)

Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) intensif melakukan kegiatan operasi pekat (penyakit masyarakat) di wilayah kerjanya. Operasi ini akan terus digelar selama bulan puasa ini dengan sasaran aksi perjudian, peredaran minuman keras (miras) serta prostitusi, termasuk aksi balapan liar.

Memperbanyak Baca Al Qur’an

“Operasi pekat sudah mulai kita gelar sebelum bulan puasa kemarin dan akan digelar sampai jelang operasi ketupat mendatang,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., kepada wartawan, Senin (6/5).

Mukhlishin BULAN Ramadhan adalah bulan yang mulia dan banyak berkahnya. Setiap Muslim pasti sering mendengar bahwa bulan Ramadhan adalah bulannya Al Qur’an. Karena memang sangat banyak sekali dalil yang menunjukkan hal ini. Allah Ta’ala berfirman: “Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)” QS. (Al Baqarah : 185) Rasulullah SAW bersabda: “Tuhan Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman : “Barang siapa yang sibuk membaca Al Qur’an dan dzikir kepada- Ku sehingga lupa meminta (sesuatu) dari-Ku, maka Aku akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada apa yang Aku berikan kepada orang yang minta. Dan perumpamaan Kalam Allah (Al Qur’an) dibandingkan semua kalam adalah seperti keutamaan Allah dibandingkan semua makhluk-Nya” (HR. Tirmidzi). Hadits ini termasuk bagian dari hadits-hadits yang memotivasi kita untuk banyak membaca (tilawah) Al Qur’an. Memang dalam membaca Al Qur’an rumusnya adalah sebanyak-banyaknya membaca Al Qur’an, baik mengerti atau tidak mengerti apa yang dibaca. Lancar atau terbata-bata. “Yang membaca Al Qur`an dan dia mahir membacanya, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan yang membaca Al Qur’an, namun dia tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala.” (HR. Bukhari dan Muslim). Itulah yang dicontohkan oleh para sahabat dan ulama ketika mereka membaca Al Qur’an. Contohnya, Al-Aswad bin Yazid, seorang ulama tabi’in, biasa mengkhatamkan Al Qur’an setiap enam hari sekali. Qatadah bin Da’amah setiap tujuh malam sekali. Ibu Asakir setiap tujuh malam sekali. Sedang Imam Syafi’i biasa mengkhatamkan Al Qur’an 30 kali dalam sebulan. Masya Allah. Jadi, jangan ada dalih, “Ngapain banyak-banyak membaca Al Qur’an kalau tidak mengerti dan menghayati artinya. Mendingan sedikit baca Al Qur’an tapi mengerti.” Aktivitas untuk mengerti dan menghayati bacaan Al Quran adalah aktivitas lain yang disebut Tadabbur Al Qur’an. “Maka apakah mereka tidak memperhatikan (tadabbur) Al Qur’an ataukah hati mereka terkunci?” (QS. Muhammad: 24). “Apakah mereka tidak memperhatikan (tadabbur) Al Qur’an? Kalau kiranya Al Qur’an itu bukan dari sisi Allah,tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (QS: an-Nisa: 82). Jadi selain aktivitas tilawah, seorang muslim juga harus melakukan aktivitas tadabbur Al Qur’an. Bahkan ada aktivitas yang lain, yakni menghapal Al Qur’an (tahfidz), mengamalkannya (tatbiq) dan mengajarkan Al Qur’an (ta’lim). Namun, bukan berarti berdoa itu tidak penting. Sebab Allah SWT berfirman, “Katakanlah (kepada orang-orang musyrik): ‘Tuhanku tidak menghiraukan kamu andai bukan karena doa-doamu.” (QS.Al-Furqon:77). Jadi berdoalah secukupnya, lalu perbanyaklah membaca Al Qur’an sebagaimana firman-Nya: “Wahai orang- orang yang beriman berzikirlah kamu semuanya dengan sebanyak-banyak zikir” (QS. Al Ahzab: 41). Dan sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al Qur’an. Janganlah kita puas dengan bisa berdoa saja, tapi jarang membaca Al Quran. Sediakan waktu dan tingkatkan keterampilan untuk bisa memperbanyak membaca Al Qur’an. “Sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum karena Al Qur’an ini dan merendahkan juga karenanya (Al Qur’an)” (HR. Muslim).Wallahu’alam.

Tips Berpuasa ala Rasulullah SAW BULAN Ramadhan merupakan bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan lainnya. Selama bulan Ramadhan, umat Muslim wajib menjalankan ibadah Puasa Ramadhan yang disertai niat tulus karena Allah SWT. Dalam berpuasa, terkadang kita tidak tahu apa yang harus dilakukan selama berpuasa, sehingga kita tidak sadar, apa yang dilakukan bisa membatalkan puasa kita. Untuk itu, agar puasa kita bisa diterima oleh Allah SWT, ada beberapa tips puasa Ramadhan ala Nabi Muhammad SAW yang sunnah kita ikuti sebagaimana dikutip dari dalamislam.com. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Menyegerakan berbuka puasa Mengakhirkan sahur Membaca Al Qur’an Berolahraga Memberikan makanan berbuka puasa Berdakwah Shalat Tarawih Itikaf Menanti malam Lailatul Qadar Menjalankan Umrah Bertobat Berzakat fitrah bagi yang mampu. (*)

(Suara NTB/kir)

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram

Hasilnya, beberapa aksi perjudian berhasil diungkap. Termasuk peredaran miras serta aksi prostitusi. Ia menjelaskan untuk kasus judi, sejauh ini sudah ada empat kasus judi yang diungkap, masing-masing di Kota Praya, Desa Mujur, Desa Gapura dan Desa Ubung Jonggat. Adapun untuk kasus prostitusi baru satu kasus yakni di salah satu kafe di Desa Mertak Pujut.

Budi mengatakan, operasi sendiri digelar sebagai salah satu upaya menciptakan rasa aman dan nyaman selama bulan puasa, sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan nyaman serta khusyuk tanpa terganggu kasuskasus perjudian, peredaran miras serta prostitusi. Khusus untuk menekan aksi balapan liar, Kapolres Loteng mengungkapkan pihaknya juga akan mengintensifkan razia jalan raya. Pihaknya sudah melakukan pemetaan ruas-ruas jalan di Loteng yang rawan dijadikan lokasi aksi balapan liar, karena aksi balapan liar juga kerap menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat, khususnya para

pengguna jalan raya. Pihaknya tetap berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing, sehingga situasi aman dan tenang bisa tetap terjaga selama bulan puasa ini. “Kita tentu tidak bisa sendirian menjaga keamanan dan ketertiban. Butuh peran serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini. Terlebih fokus aparat Polres Loteng saat ini juga terpecah untuk mengamankan jalannya rekapitulasi perolehan suara pemilu yang sudah masuk tahap rekapitulasi di tingkat kabupaten,” tandas Budi. (kir)

Budi Santosa

Hari Pertama Ramadhan

Pegawai Pulang Lebih Awal Selong (Suara NTB) Hari pertama masuk kerja di bulan Ramadhan, Senin (6/5), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapat dispensasi untuk pulang lebih awal. Para pegawai dan ASN pulang pada hari pertama kerja bulan Ramadhan yakni masuk pukul 08:00 wita dan pulang pukul 11:00 wita. Demikian dijelaskan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy,.MM., dalam surat edaran bernomor 060/56/0RG/2019. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemkab Lotim ini, menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) RI Nomor 394 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tentang penetapan jam kerja ASN pada bulan Ramadhan 1440 H. Adapun jumlah jam kerja bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama

bulan Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu. Untuk lebih khidmatnya pelaksanaan ibadah puasa serta tetap terpeliharanya disiplin jam kerja ASN pada instansi pemerintah kabupaten Lotim. Jadwal kerja yang disesuaikan selama bulan Ramadhan, di antaranya untuk hari Senin-Kamis, masuk pukul 08:00 wita sampai 15.45 wita dengan waktu istirahat dari pukul 12:00 wita sampai 12:30 wita. Sedangkan untuk hari Jumat, masuk pukul 08:00 wita sampai 11:30 wita. Untuk pengajian bulan Ramadhan dilaksanakan pada hari Jumat dari jam 08:00 wita sampai 09:00 wita bertempat di Masjid Agung Al. Mujahidin Selong. Ketentuan jam kerja tersebut tidak berlaku bagi instansi yang mempunyai jam kerja khusus atau tersendiri yang sifatnya pelayanan umum. Untuk itu, kepada setiap ke-

(Suara NTB/yon)

PULANG AWAL - Para ASN dan pegawai lingkup Setdakab Lotim pulang lebih awal pada hari pertama bulan Ramadhan, Senin (6/5). pala organisasi perangkat daerah (OPD) atau unit kerja

Archipelago Group Sajikan Promo Menarik di Bulan Ramadhan Mataram (Suara NTB) Archipelago International yang menaungi 3 hotel di NTB menyajikan promo menarik di bulan Ramadhan tahun ini. Promo ini diberikan pada pelanggan atau kostumer hotel di bulan Ramadhan. Tiga hotel yang siap memberikan promo ini adalah Fave Hotel, Aston Sunset Beach Resort Gili Trawangan dan Aston Inn Mataram. Di Fave Hotel yang beralamat di Jalan Langko Mataram, menyajikan paket berbuka puasa dengan harga Rp75.000 net dan sudah termasuk takjil. Selain itu, disediakan voucher berlibur ke bali dengan biaya transportasi di setiap pembelanjaan 500 K sekaligus mendapatkan voucher makan dan lain-lain untuk pemesanan bisa menghubungi 0370-6170111 Fave Hotel di Jalan Langko No. 2123 Dasan Agung Mataram. Sementara Aston Sunset Beach Resort Gili Trawangan mengajak para wisatawan untuk menikmati paket buka puasa serta promo kamar spesial selama bulan Ramadhan. Paket berbuka puasa berlaku minimal pe-

apel siang dilaksanakan di depan ruangan kantor instansi masing-masing. Sedangkan waktunya disesuaikan dengan ketentuan jam kerja sebagaimana poin satu. (yon)

Es Pisang Ijo

(Suara NTB/ist)

Menu makanan yang disajikan di hotel grup Archipelago di NTB. mesanan 20 orang dengan sugu- riode menginap untuk informasi han berbagai pilihan makanan lengkapnya bisa menghubungi atau di Nusantara dengan harga 087864106535 Rp180.000 net per orang, para w w w . A s t o n H o t e l s I tamu dapat menikmati makan- nternasional.com Aston Inn Mataram juga an yang disediakan sepuasnya. Kuliner Nusantara yang tersedia meyajikan promo menarik di berasal dari makanan khas Ma- bulan Ramadhan dengan hartaram dan kota lainnya. Selain ga Rp 88.000 nett per orang itu, Aston Sunset Beach Resort dengan meyajikan masakan Gili Trawangan juga membuat Nusantara khas Lombok begipromo promo kamar dengan har- tu juga dengan takjil. Tidak ga Rp90.000 net per kamar per hanya itu Aston Inn Mataram malam paket ini sudah terma- juga menyajikan promo mengisuk di Deluxe Garden View sahur nap untuk informasi pemesanatau makan pagi untuk 2 orang, an dan reservasi bisa mengbuka puasa atau makan malam, hubungi 0370-750.5000, Aston takjil untuk 2 orang serta per- Inn Mataram di Jalan Panca sewaan sepeda gratis selama pe- Usaha Nomor 01 Mataram. (r)

Buka Siang Hari Selama Ramadhan

Pengelola Rumah Makan Bakal Ditindak Tegas Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. M. Suhaili FT., S.H., mengingatkan kepada semua pengusaha ataupun pemilik warung, rumah makan, restoran hingga tempat hiburan di daerah ini, agar menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa dengan tidak membuka usaha pada siang hari selama bulan puasa ini. Jika tidak, pemerintah daerah tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku. “Toleransi antar umat beragama harus kita tegakkan. Jadi mari bagi yang tidak menjalankan ibadah puasa hormati yang menjalankan

yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sementara apel pagi dan

ibadah puasa,” tegas Bupati Loteng belum lama ini. Menurutnya, ada waktunya bagi pengusaha rumah makan, restoran untuk membuka kegiatan usaha di bulan Ramadhan. Untuk itu, pihaknya tidak akan segan-segan menindak tegas pihak-pihak yang tidak mengindahkan imbauan ini. “Nanti akan ada sweeping oleh anggota Pol PP bersama aparat keamanan terhadap warung ataupun rumah makan yang membandel dengan tetap menjalankan usahanya di siang hari,” tegasnya. Sebelumnya, Kepala Sat Pol PP Loteng, Drs. H.L.Aknal Afandi, menegaskan, selama bulan

puasa ini pihaknya akan lebih mengintensifkan kegiatan operasi dan razia. Selain hotel dan penginapan, tetapi juga warung dan rumah makan, termasuk tempat hiburan dan sejenisnya dalam rangka cipta kondisi. Di mana khusus untuk warung dan rumah makan, operasi akan digelar pada siang hari setiap hari. Sementara untuk hotel dan penginapan serta tempat hiburan pada malam hari. “Dalam kegiatan operasi ini, kita akan tetap menggandeng aparat kepolisian. Harapanya, situasi dan kondisi keamanan selama bulan puasa di Loteng bisa benar-benar terjaga,” tandasnya. (kir)

ADA yang tidak mengenal menu buka puasa yang enak satu ini? rasanya di setiap daerah mudah untuk ditemukan. Bahan dasarnya tidak jauh-jauh juga dari buah pisang. Bedanya dengan kolak pisang, Es Pisang Ijo ini ada tambahan bahan-bahan dalam pembuatannya seperti tepung beras, air daun suji dan pewarna makanan. Untuk Anda yang ingin memiliki resep takjil murah meriah dengan membuat Es Pisang Ijo, berikut bahan-bahannya, seperti dikutip dari mamikos.com. – – – – – – – – –

pisang raja yang tua sebanyak 8 buah air 300 mili liter tepung beras 150 gram tepung terigu 150 gram gula pasir 60 gram santan kental 300 ml air perasan daun pandan 250 ml pewarna hijau/pasta pandan sebanyak 3 tetes plastik secukupnya

Langkah pembuatannya: . Cuci dan kukus pisang raja kurang lebih 10 menit, jika sudah matang kupas pisang dan sisihkan . Blender 2 ikat daun pandan lebar dengan air 250 ml, peras dan saring . Campurkan santan kental dan air perasan daun pandan beserta tepung beras dan tepung terigu dan diaduk-aduk hingga rata dan jangan sampai menggumpal · Tambahkan gula dan pasta pandan, aduk hingga rata · Kukus adonan dalam wadah tahan panas selama 20 menit dan angkat serta uleni adonan hingga kalis · Ambil beberapa sendok adonan dan letakkan di atas kertas minyak kemudian pipihkan. Isi dengan pisang kemudian tutup dengan adonan, rapikan bentuk dengan bantuan plastik yang sudah anda sediakan. · Tata daun pisang di atas wadah tahan panas kemudian letakkan adonan pisang hijau di atasnya, kukus selama 15 menit. · Angkat dan hidangkan serta bisa campurkan dengan es sebagai penyegar.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 7 Mei 2019

Halaman 10

Nilai Rata-rata UN SMA/MA di NTB Menyedihkan Mataram (Suara NTB) – Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMA/MA di NTB hanya 44,02 dari total peserta UN SMA/MA sebanyak 51.073 orang. Nilai UN SMA/MA ini bisa dikatakan relatif rendah. Dibutuhkan perbaikan sistem tatakelola pendidikan ke depan. Dari data yang diperoleh melalui Ketua Panitia UN Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., menunjukkan bahwa rata-rata nilai UN SMA/MA di Provinsi NTB sebesar 44,02 dari 51.073 siswa. Dengan rincian, untuk nilai rata-rata UN SMA di Provinsi NTB sebesar 44,72 dari 31.569 siswa. Dan, nilai rata-rata UN MA sebesar 42,90 dari 19.504 siswa. Aidy mengatakan tidak ada standar nilai rata-rata UN yang ditetapkan secara nasional. Nilai UN SMA/MA ini sendiri sudah

diterima oleh panitia UN NTB sejak Jumat (3/5) pekan lalu. Pada hari Senin (6/5) akan diberikan ke UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidkan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PKPLK) Kabupaten/Kota. “Tidak ada penetapan standar karena kelulusan ditetapkan sekolah,” ujar Aidy dihubungi Senin (6/5). Nilai UN Menyedihkan Sementara itu, Pengamat Pendidikan, Syafril, S.Pd., M.Pd., mengatakan nilai ratarata UN SMA/MA tahun 2019

ini cukup menyedihkan. Terutama jika melihat standar nilai Internasional berada pada skor minimal 70,00. Bahkan, katanya, di Kanada, Korsel, Finlandia, Jepang, dan Denmark nilai rata-rata berada diatas 90-an. “Siswa kita berada pada level jauh di bawah standar internasional. Ada persoalan sistem yang harus dibenahi. Tujuan pendidikan nasional hanya akan menjadi mimpi saja tatkala sistem tata kelola pendidikan kita masih belum baik,” ujarnya. Ia memandang ada bebera-

pa masalah krusial yang membuat kualitas pendidikan masih rendah, yaitu otonomi pengelolaan pendidikan ke kabupaten/kota dan provinsi justru menjadi boomerang bagi mutu sekolah. “Banyak yang dapat dibahas dari kebijakan desentralisasi urusan pendidikan ini,” katanya. Syafril juga menyampaikan, input siswa dan guru harus benar-benar mengikuti kaidah dan prosedur yang benar. Fungsi pengawas dan assessor akreditasi sekolah harus benar-benar ditingkatkan untuk menilai kinerja manajemen sekolah. “Harus dirancang suatu metode pembelajaran berbasis blanded learning agar aktivitas siswa dapat dipantau oleh guru

dan aktivitas guru dapat dipantau oleh kepala sekolah dan aktivitas kepala sekolah dapat dipantau oleh Dinas terkait. Dengan menerapkan metode blanded learning siswa akan memanfaatkan gadget dengan relatif bernuansa positif-akademis,” saran Syafril. Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti, dihubungi Senin (6/5) mengatakan hasil ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. “Pendapat saya hasil ini sangat memprihatikan, mengecewakan sudah pasti. Artinya pendidikan NTB tidak maju-maju walaupun tingkat SMA sederajat sudah dikelola oleh Provinsi ternyata hasilnya malah turun,” katanya. Ermawanti juga meminta

SMA/SMK Awali Kegiatan Belajar Mengajar dengan Imtak Mataram (Suara NTB) – Memasuki Bulan Ramadan, sekolah-sekolah jenjang SMA dan SMK diarahkan mengawali kegiatan pembelajaran dengan kegiatan Imtak . Di SMK sendiri, proses belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi selama bulan puasa. Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Umar, S.Sos., MM., pada Senin (6/5) mengatakan kegiatan selama bulan Ramadan adalah imtaq pada jam pertama dan jam kedua. “Setelah itu baru dilanjutkan dengan proses belajar mengajar,” katanya. Selain itu, menurut Umar, SMK juga akan melaksanakan ujian semester pada semester genap tanggal 20 Mei mendatang. Dengan begitu proses belajar mengajar tetap berjalan dengan normal. Terpisah, Kepala SMKN 5 Mataram, Munawar, mengatakan pembelajaran di SMKN 5 Mataram akan dimulai pada pukul 08.00 Wita sampai dengan 13.30 Wita. Siswa akan belajar seperti biasa, hanya saja pada jam pertama akan diisi dengan materi Imtaq di masing-masing kelas bagi siswa muslim. Sedangkan siswa non Muslim berkumpul di Perpustakaan. Selain itu untuk praktik olahraga ditiadakan dan akan diganti dengan teori. Sedangkan praktik di bengkel akan disesuaikan. “Pelajaran praktik olahraga ditiadakan diganti dengan teori, sedangkan pelajaran praktik di bengkel disesuaikan terutama yang membutuhkan fisik yang berat akan dikurangi,” jelas Munawar. Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., mengatakan selama bulan puasa siswa akan tetap belajar sebagaimana biasanya. Hanya waktu belajar yang dikurangi untuk setiap jam pelajaran. Imtaq dilaksanakan sebelum jam pelajaran dimulai selama 15 menit untuk membaca Alquran, dan setelah Dzuhur dilakukan imtaq ceramah indahnya Ramadan dari para Pembina. “Untuk proses belajar mengajar tidak bisa kita terlalu banyak kurangi karena persiapan menjelang ujian akhir semester genap,” katanya. Jam pelajaran di SMAN 1 Mataram dimulai pada pukul 08.00 Wita sampai dengan 13.30 Wita untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan hari Sabtu. Sedangkan pada hari Jumat, masuk sekolah pada pukul 08.00 Wita dan pulang pada pukul 11.20 Wita. (ron)

(Suara NTB/dok)

Syafril

agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB harus segera melakukan

evaluasi terkait hasil Ujian Nasional yang hasilnya jauh dari harapan. (ron)

Sikap Disiplin dan Peran Orang Tua Penentu Arah Pendidikan Anak

(Suara NTB/ist)

DISAMBUT - Mahasiswa usai lomba di UMM Malang disambut rektor

Ciptakan Kopi Rempah, Mahasiswa Unram Juara Tingkat Nasional Mataram (Suara NTB) Prestasi membanggakan kembali diraih mahasiswa-mahasiswi Unram. Kali ini prestasi datang dari mahasiswa Fakultas Pertanian. Mereka menjadi juara satu tingkat nasional pada ajang kreasi mahasiswa yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Malang. Mahasiswa yang beranggotakan 10 orang ini berasal dari berbagai semester Fakultas Perta-

(Suara NTB/ist)

Peserta yang hadir pada apel Hardiknas di Lapangan Umum Bencingah Kantor Bupati Lobar, Kamis (2/5).

Hardiknas Berlangsung Meriah dan Khidmat

Bupati Titik Beratkan Pembangunan SDM Giri Menang (Suara NTB) Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) di Halaman Kantor Bupati Lobar, Kamis (2/5) berlangsung khidmat. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Pada kesempatan itu, Bupati membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendi. Mendikbud dalam sambutan tertulis yang dibacakan Bupati Lobar mengingatkan guru untuk bersiap menghadapi hadirnya Revolusi Industri 4.0. Kehadiran Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah mempengaruhi cara hidup, bekerja, dan belajar masyarakat. Dijelaskan, revolusi tersebut telah mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku serta karakter para peserta didik yang didominasi oleh Generasi Z. Mereka terlahir

(Suara NTB/dok)

H. Aidy Furqon

di era digital dengan pesatnya teknologi informasi. Sehingga lebih mudah dan cepat menyerap teknologi terbaru. Untuk itu para guru dan pihak sekolah diminta agar dapat memanfaatkan potensi para siswa tersebut. “Guru harus menerapkan pendidikan berbasis teknologi digital dengan empat sentuhan budaya Indonesia melalui tri pusat pendidikan yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus saling mendukung dan menguatkan,” katanya. Selain itu, dalam amanat tersebut, Mendikbud meminta agar pemerintah daerah lebih aktif dalam memanfaatkan dana APBN untuk penguatan SDM. “Melalui momentum Hari Pendidikan Nasional ini, marilah kita konsentrasikan segenap potensi pendidikan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan sumberdaya manusia itu sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin kompetitif,” pesannya. (her/*)

H. Fauzan Khalid (Suara NTB/ist)

nian. Mulai dari semester dua hingga semester enam. Mereka semua memiliki hobi yang sama. Sama-sama suka ngopi, mereka akhirnya menciptakan jenis kopi rempah lain dari yang lain. Kesepeluh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Pertanian itu membagi tugas ke dalam divisi-divisi yang telah disepakati. Seperti bagian finansial, marketing, produksi, administrasi dan reseller. “Kita satu fakultas pertanian. Ada semester dua hingga enam. Kita berteman, kebetulan sama sama suka kopi, ada yang bisa desaign,” jelas Sania Sasakania Octavanny Mahmud, salah satu mahasiswi. Jenis kopi rempah yang diberi label Sasakania tersebut akhirnya terpilih sebagai inovasi terbaik dan menjadi juara satu tingkat nasional. Kelebihannya ialah kopi rempah ini menyehatkan tubuh dan aman dikonsumsi bagi penderita sakit maag. Ide awal membuat kopi rempah selain karena hobi ngopi, juga diilhami ketersediaan bahan baku rempah dan kopi yang melimpah khususnya di kawasan Sembalun. Di tempat ini banyak tersedia rempah-rempah dan biji kopi dengan rasa nikmat. “Kita buat kopi dengan rempah rempah memanfaatkan hasil pertanian kopi sajang sembalun dicampur dengan rempah,” ujarnya. Mereka ingin agar para petani kopi dan rempah di tempat ini mendapatkan nilai ekonomis jika saja diolah dengan baik. Berkat berbagai kemampuan mahasiswa yang disatukan dalam satu tim, mereka akhirnya mampu menciptakan jenis kopi berbahan dasar rempah yang aman dan sehat bagi penikmat kopi. “kopi merupakan kebiasaan masyarakat tiap hari minum kopi. Kopi rempah berkhasiat bisa menghilangkan mual dan menghangatkan tubuh. Bahan baku kopi cukup besar di sembalun,” ungkapnya. Kandungan di dalam kopi rempah tidak saja mengandung kafein, tapi campurannya banyak rempah seperti jahe yang bisa menghangatkan tubuh dan menghilangkan perut kembung. “Karena dari rempah supaya jadi obat sehingga aman dikonsumsi bagi mereka yang maag,” sambungnya. Setelah memenangi lomba bergengsi tersebut, dia dan teman-temannya berharap agar kopi Sasakania mampu didukung sehingga bisa diproduksi banyak. Termasuk ke depan, pihaknya sedang merancang kopi varian rasa baru. “Tumben ikut lomba dan langsung dapat juara. Akan ada varian baru selain rempah tapi masih diteliti,” pungkasnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Orang tua merupakan sekolah pertama bagi anak. Tidak heran kiranya jika peran orang tua dalam menentukan arah pendidikan anak sangat penting keberadaannya. Demikian disampaikan Ketua PGRI NTB, H. Ali Rahim, saat menjadi narasumber dalam dialog publik yang digelar Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (Lapenmi) HMI Cabang Mataram, pada Sabtu (4/5). Acara yang bertempat di Aula PGRI NTB itu bertemakan “Menyemai Dunia Pendidikan dalam Menjawab Keutuhan NKRI”. Pada kesempatan itu, Ali Rahim mengungkapkan bahwa di samping itu orang tua merupakan salah satu ekosistem pendidikan yang juga turut berperan dalam menjalankan proses pendidikan. Lebih jauh menurutnya, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan orang tualah yang memberikan warna bagi mereka. Maka dari itu 80 persen pendidikan bagi anak ada di tangan orang tua. Orang tua memiliki peran sangat signifikan bagi anak dan masa depan bangsa. Selain itu, peran tokoh masyarakat, tokoh agama juga penting. Sebagaimana terlihat dalam sejarah bangsa Indonesia. “Lahirnya NKRI tidak terlepas dari jasa para ulama dan tokoh-tokoh pendidikan,” kata Ali. Ali mengungkapkan, daerah yang maju adalah daerah yang menjadikan

sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Tanpa pendidikan sebuah bangsa tidak akan menjadi bangsa yang besar. “Hanya bangsa yang berpendidikan yang akan disegani oleh bangsa lain,” tuturnya. Sementara itu, Anggraini Naskawati M.Pd., narasumber perwakilan LPMP NTB, menjelaskan hal penting dalam membangun pendidikan ialah kedisiplinan. Menurutnya, kedisiplinan merupakan hal utama yang perlu diterapkan dalam upaya membangun pendidikan. Menekankan kepada para peserta dialog publik, jika ingin mengubah dunia menjadi lebih baik harus dimulai dari diri sendiri. ”Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, ada empat hal yang harus dilakukan setiap manusia, yakni olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olah raga,” tutur Anggraini. Menurutnya harus ada keharmonisan dari keempat elemen tersebut, agar terbentuknya karakter manusia yang baik. Namun terkadang kita belum mampu menyeimbangkan empat hal tersebut. Agenda dialog publik diikuti oleh mahasiswa anggota HMI se-Cabang Mataram. Ajidin selaku Direktur Lapenmi mengatakan pendidikan harus menjadi instrumen dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Pendidikan merupakan aset penting bagi bangsa ini,” ungkapnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 7 Mei 2019

Tambora Challenge 2019

Atlet NTB Dinyatakan Tak Berhasil Finis Mataram (Suara NTB) Lomba Lari Tambora Challenge yang mengambil start di Poto Tano Jln. Lintas Sumbawa 1 Mei hingga finis di Doroncanga Dompu, 4 Mei telah berakhir. Dari tim lari NTB yang diperkuat sembilan atlet, hanya dua atlet yang mampu melampui finis, yakni Faris Abiyyu dan Yadi. Namun meski berhasil sampai finis dua atlet itu dinyatakan Do Not Finish (DNF), itu karena pasangan mereka tidak dapat melanjutkan lari di tengahtengah race yang diikuti. “Atlet NTB hanya dua sampai finis, namun masih dinyatakan DNF karena pasangan mereka gagal capai finis sesuai,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Minggu (5/5) lalu. Dikatakan Eni, dua atlet NTB, Faris Abiyyu dan Faris sukses mencapai finis sesuai cat-off time (COT) di nomor relay. Sayangnya, kemampuan dua atlet itu tidak mampu dibarengi oleh pasangan masing-masing, sehingga meski dinyatakan sampai finis, kedua atlet itu

dinyatakan Do Not Finish. “Pasangan mereka gagal capai finis sehingga dinyatakan DNF,” jelasnya. Sementara itu, atlet peraih finis pertama di nomor perorangan putra adalah Hendra Siswanto dari Jakarta dengan catatan waktu 55,56, 21 jam. Selanjutnya juara diraih Alan Maulana dari Bandung dengan waktu 58, 19, 21 jam, serta peringkat ketiga diraih Rachmat Septianti dari Karanganyar dengan waktu 59,54, 19. Selanjutnya juara satu di kategori relay putra adalah Oktavianus/Jumardi asal Kabupaten Tangerang dengan waktu 46,13, 48 jam, disusul pelari asal Jember, Akhmad Nizar/Margono dengan waktu 52, 07, 58 jam serta Muhammad Dzaki Wardana/Furqoni asal Yogyakarta di peringkat ketiga dengan waktu 54,12, 54 jam. (fan)

Selama Ramadhan, Jadwal Pelatda Mayung Berubah Mataram (Suara NTB) Ketua Panita Pelatda Mayung NTB, H. Suhaimi SH, mengatakan jadwal latihan atlet NTB akan diubah selama bulan puasa berlangsung. Perubahan jadwal latihan itu dikarenakan atlet Pelatda Mayung NTB akan menjalani Ibadah puasa mulai, Senin(6/5) hingga awal Juni 2019. “Mulai bulan puasa jadwal lati-

han atlet Pelatda Mayung akan dirubah. Dimana jadwal latihan pagi hari akan digeser menjadi malam hari,” ucap H. Suhaimi yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu (5/5) lalu. Dijelaskan Suhaimi, untuk program latihan pagi akan ditiadakan atau diganti pada malam hari pukul 22.00 WITA hingga selesai 23.00 wita. Sementara untuk jadwal lati-

han sore harinya dikurangi menjadi satu jam, yakni dimulai pukul 17.00 hingga 18.00 WITA. Perubahan jadwal latihan itu dilakukan agar sebagian besar atlet NTB dapat menjalani ibadah puasa dengan sepenuhnya. Karena dengan ditiadakan latihan pagi hari maka atlet NTB akan terhindar dari rasa haus. ”Kalau kita paksakan atlet latihan pagi hari dapat membatal-

kan puasa atlet. Apa bisa kehausan kalau menjalani aktifitas latihan fisik,” jelasnya. Untuk menghindari rasa haus dan lapar atlet, maka pilihan yang tepat adalah merubah jadwal latihan pagi hari menjadi malam hari. Sebab di malam hari atlet bisa maksimal latihan karena usai latihan atlet bisa makan dan minum tanpa merusak puasa atlet. (fan)

12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Sukses meraih medali perak di 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 kejuaraan Asia belum lama ini, 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 atlet balap sepeda BMX andalan 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 NTB, I Gusti Bagus Saputra akan 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 kembali dipersiapkan mewakili 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Indonesia di event internasional. 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Peraih medali perak Asian Games 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 2018 ini akan ambil bagian di 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Kejuaraan Internasional Sepeda 12345678901234567890123456789012123456789012 (Suara NTB/ula/hms Pemda Dompu) 12345678901234567890123456789012123456789012 BMX di Korea, 26 Juni 2019. 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 TAMBORA CHALLENGE - Sekwan DPRD Dompu, Agus Salim, S.Sos didampingi Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, SP saat mengisi 12345678901234567890123456789012123456789012 I Gusti Bagus Saputra yang 12345678901234567890123456789012123456789012 kegiatan di panggung utama Tambora Challenge 320 KM di Doro Ncanga Dompu, Sabtu (4/5) (foto kiri). Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin didampingi Wakil Bupati 12345678901234567890123456789012123456789012 dikonfirmasi Suara NTB via ponsel12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Dompu, Arifuddin, SH pada Hardiknas 2 Mei 2019 (foto kanan). 12345678901234567890123456789012123456789012 nya, Senin (6/5) kemarin mengata12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 kan dirinya akan turun di kelas C1 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 di event internasional di Korea 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 nantinya. Target dirinya di event itu 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 mengumpulkan poin sebanyak-ban12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 yaknya agar bisa lolos ke Olimpia12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 de di Jepang tahun 2020 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 “Target saya meraih poin ter12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 banyak agar bisa lolos mengikuti 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Olimpiade di Tokyo Jepang tahun 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 2020,” ucapnya. di lapangan sepak bola Desa Tam- diraih oleh Carla Felany dan Her- upan dan pemberian trofi bagi pel- hi kualifikasi pelari jarak jauh. 12345678901234567890123456789012123456789012 Dompu (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012 Untuk menambah poin di event in12345678901234567890123456789012123456789012 Tambora Challenge 320 KM bak Sari Kecamatan Poto Tano oin Parulian dengan catatan wak- ari yang berprestasi di panggung Tapi mereka bisa ditampilkan 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 ternasional, atlet asal Kota Mataram sebagai event bergensi yang belum Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu tu 60 jam, 43 menit dan 51 detik. kehormatan padang Savana Doro dalam Tambora Challenge atas 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 ini akan mengincar pretasi terbaik di permintaan Gubernur NTB. ada duanya di Asia kembali me- (1/5) sekitar pukul 14.40 wita ber- Posisi kedua diraih Fifi Bonefacia Ncanga Dompu, Sabtu (4/5) sore. 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 level internasional atau minimal “Kita akomodir untuk 12345678901234567890123456789012123456789012 Kepala Dinas Kebudayaan dan meriahkan Festival Pesona sama 55 orang peserta lainnya. dan Cun Hui Tjen dengan catatan 12345678901234567890123456789012123456789012 meraih prestasi dua besar level Asia. Tambora tahun 2019. Event yang Setelah Hendra, Alan Maulana waktu 61 jam 53 menit 18 detik. Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal mengijinkan 9 pelari ini ambil 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Diakuinya selama dua event diundur dari puncak kegiatan ini mencatatkan waktu kedua yaitu 58 Posisi ketiga ditempati oleh Sekar mengatakan, sesuai janji Guber- bagian. Mereka pelari undangan,” 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 yang diikutinya tahun 2019, ia diikuti oleh 55 orang peserta dari jam, 16 menit, dan 21 detik, serta Sari Suryono dan Ina Budi Yani nur yang akan memberikan bonus kata Laxy. Sebagai pelari pemu- 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 sudah menorehkan prestasi di beseluruh Indonesia, termasuk 9 or- Rahmat Septiyanto dengan waktu dengan catatan waktu 63 jam 23 khusus bagi pelari NTB yang bisa la, rata – rata pelari asal NTB ini 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 berapa event nasional dan internalolos sampai finis sudah dibawa berhasil finis di 160 KM. menit 26 detik. ang pelari asal NTB. Namun tidak 59 jam, 54 menit, dan 19 detik. 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 sional. Belum lama ini dia berhaDari 55 orang pelari peserta 12345678901234567890123456789012123456789012 Bupati Dompu, Drs H Bambang pihaknya. Karena tidak ada yang Untuk individu putri, Eni Sorisatupun pelari NTB yang sampai 12345678901234567890123456789012123456789012 sil meraih medali perak di Kejuata berhasil mencatatkan waktu 61 M Yasin menyampaikan, Tambora lolos, bonus tersebut dikembali- Tambora Challenge 320 KM, han- 12345678901234567890123456789012123456789012 finis dari 18 peserta yang finis. 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 raan Asia Championship di MalayAda dua kategori dalam lomba jam, 52 menit, dan 43 detik. Di- Challenge merupakan event bergen- kan. “Kurangnya latihan dan keko- ya 18 orang yang sampai finis. 6 or- 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 sia 14 April lalu. Selain itu Bagus lari lintas Sumbawa yang finisn- ikuti Iriyani Harun dengan waktu si yang belum ada duanya di Asia. mpakan tim menjadi penyebab ang diantaranya merupakan pelari 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 juga meriah medali emas di kejuaya di Doro Ncanga Dompu ini, yaitu 67 jam, 48 menit, dan 51 detik, Event ini harus didukung dan di- gagalnya pelari NTB masuk ke dengan kategori individu dan 12 or- 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 raan nasional balap sepeda BMX ang kategori relay. Sisanya rata – 12345678901234567890123456789012123456789012 individu 320 KM full, dan kategori serta Santih Gunawan dengan 67 harapkan tetap dilaksanakan di garis finis,” kata Faozal. 12345678901234567890123456789012123456789012 di Yogyakarta asal April lalu. 12345678901234567890123456789012123456789012 Direktur Lomba, Lexy men- rata finis di kilometer 110 sampai 12345678901234567890123456789012123456789012 Sumbawa dan akan menjadi ke320 KM relay. Untuk kategori re- jam, 55 menit, dan 47 detik. 12345678901234567890123456789012123456789012 Bagus akan kembali mengikuti Pada kategori relay putra diraih banggaan serta media promosi bagi gungkapkan, sebanyak 55 orang 130 KM, ada juga yang 220 – 240 12345678901234567890123456789012123456789012 lay, dua pelari berbagi masing – 12345678901234567890123456789012123456789012 kejuaraan internasional di Korea 12345678901234567890123456789012123456789012 un- 12345678901234567890123456789012123456789012 masing 160 KM. Sembilan pelari oleh Octavianus Quaasalmy dan daerah. “Kita dukung kegiatan ini peserta yang meramaikan Tambo- KM dari 320 KM lintasan. 12345678901234567890123456789012123456789012 bulan Juni 2019. Keikutsertaan asal NTB, satu diantaranya ma- Jumardi dengan catatan waktu 46 sebagai wujud kepedulian kita, ke- ra Challenge tahun 2019. Mereka tuk juara pertama selain tropi dan 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Bagus di kejuaraan internasional 12345678901234567890123456789012123456789012 suk kategori individu dan 8 orang jam, 13 menit, dan 48 detik. Diiku- banggaan kita masyarakat Dompu ini berasal dari Jakarta, Medan, sertifikat, panitia juga menyiapkan 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 tahun ini untuk mencari poin seti oleh tim Akhmad Nizar dan bahwa lari ini tidak ada duanya di Bandung, Solo, Makassar, dan hadiah uang tunai hingga Rp32 juta. 12345678901234567890123456789012123456789012 lainnya dalam kategori relay. 12345678901234567890123456789012123456789012 banyak-banyaknya. Sebab target Hendra Siswanto asal Jakarta Margono dengan waktu tempuh 52 Asia. Bahkan belum ada tandinga- Lombok NTB. “Sebanyak 35 pers- Juara dua diberikan uang pembi- 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Bagus mengumpulkan poin terbanen merupakan wajah lama, dan 65 naan sebesar Rp25 juta, dan Rp18 12345678901234567890123456789012123456789012 berhasil mencatatkan waktu ter- jam, 7 menit, 58 detik. Serta Mu- nnya di dunia,” kata H Bambang. 12345678901234567890123456789012123456789012 yak di kejuaraan internasional Karenanya, Bupati Dompu persen wajah baru,” katanya. cepat yaitu 55 jam, 56 menit, dan hammad Dzaki Wardana dan Farjuta untuk juara ketiga. “Untuk kat- 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 tahun ini agar bisa tampil di OlimPelari asal NTB merupakan egori individu dan relay, hadiahnya 12345678901234567890123456789012123456789012 21 detik untuk kategori individu. goni Sya’bana dengan catatan wak- didampingi pimpinan OPD di 12345678901234567890123456789012123456789012 piade tahun 2020. (fan) lingkup pemerintah Kabupaten pelari baru dan berdasarkan per- sama,” jelas Lexy usai penganuger- 12345678901234567890123456789012123456789012 Ia sampai di Doro Ncanga Dompu, tu 52 jam, 14 menit, dan 54 detik. 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Sementara kategori relay putri Dompu ikut memeriahkan penut- syaratan, mereka belum memenu- ahan bagi peraih juara. (ula/*) Jumat (3/5) setelah dilepas resmi

Bagus Bersiap Ikut Kejuaraan Internasional

Tambora Challenge 320 KM, Event Bergengsi yang Belum Ada Duanya di Asia

Selasa, 7 Mei 2019

SUARA NTB

DIJUAL

Halaman 12

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 YAMAHA DR.5498CM NOKA/NOSIN : MH3SE8810FJ272525/ E 3 R 2 E - 0 2 8 4 9 6 4 AN.AKHMAD FARIDIN HLG D’SKTR AMPENAN

HLG STNK R2 HONDA DR.3896CE NOKA/NOSIN : MH1JFB114DK926248/ J F B 1 E - 1 8 8 0 2 7 4 AN.MAHYUDIN HLG PADA SAAT GEMPA

HLG STNK R2 HONDA DR.2736CT NOKA/NOSIN : MH1JFW119HK877528/ JFW1E-1886545 AN.SITI RABITAH HLG D’SKTR KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR.6354 KP NOKA/NOSIN : MH1HB611X8K412606/ H B 6 1 E - 1 4 1 2 1 1 0 AN.HUSNAHDI HLG DSKTR PASAR KEBON ROEK

RUPA-RUPA

Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA

q

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 7 Mei 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Selasa, 7 Mei 2019

OPINI

Halaman 14

Nasib Ojol di NTB Penurunan Angka Pengangguran Harus Konkret BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis bahwa angka pengangguran di NTB menurun dalam tiga tahun terakhir. Hal ini tentu menjadi kabar yang cukup menggembirakan. Namun penurunan ini tidak sekedar data di atas kertas. Penurunan ini harus nyata dampaknya pada kondisi di lapangan. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pengangguran di NTB trennya mengalami penurunan. Berdasarkan data tahun 2017, jumlah pengangguran di daerah ini sebanyak 81.293 orang. Tahun 2018 mengalami penurunan sekitar 1.917 orang sehingga menjadi 79.376 orang. Sementara untuk jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 2.489.388 orang, meningkat 30.367 orang dibanding Februari 2018 (setahun yang lalu). Penduduk yang bekerja pada Februari 2019 sebanyak 2.408.095 orang bertambah 32.284 orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2019 tercatat sebesar 69,62 persen. Masih lebih kecil dibandingkan TPAK tahun lalu sebesar 69,83. Hal ini menunjukkan perlu terus digalakkannya program penciptaan lapangan pekerjaan. Penurunan TPAK disebabkan kenaikan penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja khususnya penduduk yang sekolah dan melakukan kegiatan lainnya. Kenaikan ini lebih cepat dibandingkan kenaikan penduduk yang tergolong angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya cukup berhasil menekan tingkat pengangguran, ditunjukkan oleh TPT yang bergerak turun. TPT pada Februari 2018 sebesar 3,38 persen turun menjadi 3,27 persen pada Februari 2019. Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2019, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah tidak menjadi yang tertinggi di antara tingkat pendidikan lain. Penganggur lulusan SMK pada februari 2019 sebesar 4,33 persen. TPT tertinggi terdapat pada SMU (5,75 persen). Penurunan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Pemprov NTB. Pasalanya, lulusan SMK masih menjadi penyumbang angka pengangguran di NTB setelah lulusan SMA. Oleh karena itu, Pemprov telah “membubarkan� salah satu SMK Negeri di Kota Mataram menjadi SMA. sejak pengelolaan pendidikan jenjang SMA/SMK beralih ke provinsi, Pemprov mulai melakukan reengineering dan revitalisasi SMK. Ia mengatakan lulusan SMK yang menjadi penyumbang pengangguran sekarang sudah jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di Kota Mataram, ada salah satu SMK yang diubah menjadi SMA, yakni SMAN 8 Kota Mataram. Kemudian ada ada SMK yang digabung. Reengineering dan revitalisasi ini terus dilakukan sesuai tuntutan kebutuhan dunia usaha dan industri. Program bidang keahlian yang sudah tidak dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri, maka program dan kompetensi keahlian tersebut secara berangsur-angsur sampai dengan penutupan. Persoalan yang dihadapi di NTB, jumlah lulusan SMK dan pendidikan vokasi yang tidak seimbang dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sehingga perlu penciptaan lapangan kerja baru. Demikian pula perguruan tinggi diharapkan bukan hanya mencetak pengangguran baru. Tetapi melakukan juga reengineering dan revitalisasi pendidikan vokasi. Perguruan tinggi perlu membuat dokumen penelusuran lulusan. Setelah lulusan mereka tamat, perguruan tinggi harus mengetahui mereka bekerja dimana. (*)

UNCAK Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah usai. Tahapan kini masuk rekapitulasi penghitungan suara. Iklim politik masih memanas khususnya terkait pilpres. Masing-masing kubu masih mengklaim kemenangan. Kepastian hasil Pemilu masih menunggu keputusan resmi KPU. Siapapun pemimpin yang terpilih mesti dihormati dan dikritisi kebijakannya. Salah satunya terkait ojek online (ojol), khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah berkembang. Sebelum Pemilu, telah keluar Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 Tahun 2019 Tanggal 25 Maret 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Tarif baru akan berlaku sejak 1 Mei 2019 mendatang. Tarif Baru Regulasi tarif baru ojol menjadi langkah baru bagi industri jasa trasnportasi online tersebut. Regulasi sebelumnya banyak dikeluhkan karena belum berada ada titik optimal atau adil antara konsumen serta pelaku ojek konvensional maupun online. Kepmenhub mengatur rinci biaya jasa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Biaya terdiri dari biaya jasa batas atas, biaya jasa batas bawah, dan biaya jasa minimal. Biaya jasa batas atas, biaya jasa batas bawah, dan biaya jasa minimal sebagaimana dimaksud merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi. besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, biaya jasa minimal, ditetapkan berdasarkan sistem zonasi. Zona I meliputi wilayah Sumatera dan sekitarnya; Jawa dan sekitarnya selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; serta Bali. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp. 1.850/Km. Biaya jasa batas atas sebesar Rp. 2.300/Km. Biaya jasa minimal rentang biaya jasa antara Rp.7.000 sampai dengan Rp. 10.000. Zona II meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp. 2.000/Km. Biaya jasa batas atas sebesar Rp. 2.500/Km. Biaya jasa minimal rentang biaya jasa antara Rp.8.000 sampai dengan Rp. 10.000. Zona III meliputi wilayah Kaliman-

Oleh

:

RIBUT LUPIYANTO

Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

�

Tren perkembangan ekonomi digital termasuk ojol adalah kebutuhan yang harus dijawab dengan rencana strategis yang matang. Peta jalan ojek mesti menangkap tren ini agar ke depan tidak gagap.

tan dan sekitarnya; Sulawesi dan sekitarnya; Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya; Kepulauan Maluku dan sekitarnya; serta Papua dan sekitarnya. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp. 2.100/Km. Biaya jasa batas atas sebesar Rp. 2.600/Km. Biaya jasa minimal rentang biaya jasa antara Rp.7000 sampai dengan Rp. 10.000. Selanjutnya biaya tidak langsung berupa sewa penggunaan aplikasi dari perusahaan aplikasi ditentukan paling tinggi 20 persen. Besaran biaya jasa dapat dievaluasi paling lama setiap 3 (tiga) bulan. Beragam tanggapan datang atas intervensi pemerintah berupa regulasi tarif baru ojol ini. Pengemudi ojek online sebagian besar cukup puas dengan besaran tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Sedangkan perusahaan aplikasi masih menyatakan akan mengkaji mendalam regulasi baru ini. Grab Indonesia misalnya menyebut kebijakan ini akan berdampak signifikan kepada para pengguna dengan daya beli terbatas. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sendiri menyambut baik kebijakan batas tarif atas dan tarif bawah ojek online yang ditetapkan Kementerian Perhubungan. Tanpa campur tangan pemerintah dikhawatirkan akan terjadi eksploitasi hak-hak konsumen sebagai pengguna ojol atau bahkan hak-hak pengemudi sebagai operator ojol. Skema tarif dengan batas atas dan batas bawah merupakan hal yang lazim ditemui, meski status hukum ojek

RADIO

online bukan sebagai angkutan umum. Batas atas untuk menjamin agar tidak terjadi eksploitasi tarif pada konsumen yang dilakukan oleh aplikator, dan tarif batas bawah untuk melindungi agar tidak ada banting tarif dan atau persaingan tidak sehat antar aplikator. YKLI meminta Kementerian Perhubungan bersinergi dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan pengawasan agar tidak ada pelanggaran, baik oleh pengemudi atau aplikator. Optimalisasi Implementasi Banyak kepentingan yang mesti diakomodasi melalui implementasi regulasi. Antara lain kebutuhan masyarakat atau konsumen, iklim kompetisi sehat, jaminan keamanan, dan lainnya. Kuncinya adalah optimalisasi pelaksanaan regulasi melalui kesadaran sekaligus penegakan. Apresiasi diberikan kepada pemerintah yang baru akan menerapkan pada bulan Mei. Artinya ada kesempatan mempelajari, menyesuaikan dan mengawasinya. Pihak terkait penting duduk bersama membahas penyamaan persepsi serta optimalisasi pelaksanaan di lapangan. Antara lain pemerintah, wakil masyarakat, pihak ojol, pihak ojek konvensional, akademisi, dan lainnya. Seiring dengan pengaturan ojol, pemerintah juga penting memastikan dan mengatur ojek konvensional. Ojek ini mesti ditingkatkan kualitas layanan, kemudahan, dan infrastrukturnya. Ke depan, sinergi ojek konven-

sional dan ojol menjadi keniscayaan. Ojek konvensional penting memikirkan penerapan sistem daring ke depannya sebagai tuntunan zaman. Kepastian tidak adanya pungutanpungutan liar terhadap ojol juga harus dijamin. Identitas yang jelas menjadi pintu yang memudahkan terjadinya tindak negatif tersebut. Pemerintah mesti menjamin adanya pengawasan internal yang dapat diyakini publik. Ketidakamanan terhadap ojol seharusnya diminimalisasi dan ditiadakan. Pola-pola pengaturan sepihak di lapangan oleh pelaku ojek konvensional harus ditindak. Apalagi disertai adanya tindakan main hakim sendiri. Tren perkembangan ekonomi digital termasukojoladalahkebutuhanyangharus dijawab dengan rencana strategis yang matang. Peta jalan ojek mesti menangkap tren ini agar ke depan tidak gagap. Pemerintahan baru dan pihak terkait penting melakukan studi banding kepada negara lain yang sukses menerapkan kedua model ojek. Apapun itu, baik ojek konvensional maupun ojol sama-sama dituntut senantiasa melakukan perbaikan layanan.

POJOK Dinilai janggal, harga bawang putih impor lebih mahal dari lokal Harus ditelisik penyebabnya

*** Diduga ada manipulasi data pengiriman sapi potong antarpulau Harus diusut tuntas

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 7 Mei 2019

Menurun, Angka Pengangguran di NTB Dari Hal. 3 Pada Februari 2019 tercatat sebesar 69,62 persen, masih lebih kecil dibandingkan TPAK tahun lalu sebesar 69,83. Hal ini menunjukkan perlu terus digalakkannya program penciptaan lapangan kerja. Penurunan TPAK disebabkan kenaikan penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja khususnya penduduk yang bersekolah dan melakukan kegiatan lainnya. Kenaikan ini lebih cepat dibandingkan kenaikan penduduk yang tergolong angkatan kerja. Selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya cukup berhasil menekan tingkat pengangguran. Hal ini ditunjukkan oleh TPT yang bergerak turun. TPT pada Februari 2018 sebesar 3,38 persen turun menjadi 3,27 persen pada Februari 2019. Suntono menambahkan, dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2019, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah tidak menjadi yang tertinggi di antara tingkat pendidikan lain. Pengangguran lulusan SMK pada Februari 2019 sebesar 4,33 persen. TPT tertinggi terdapat pada SMU (5,75 persen). TPT tertinggi berikutnya terdapat pada tingkat universitas atau perguruan tinggi (5,45 persen). Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMA dan universitas. Penduduk yang berpendidikan rendah

cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil di antara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 1,56 persen. Apabila dibandingkan kondisi setahun yang lalu, penurunan TPT terjadi pada semua tingkat pendidikan kecuali pada SMU. Kemudian berdasarkan tren lapangan pekerjaan selama Februari 2018Februari 2019. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (1,21 persen poin), Jasa Pendidikan (1,00 persen) dan Industri Pengolahan (0,69 persen poin). Sedangkan lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2,41 persen poin); serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,87 persen poin). Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2019 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 1.043.227 orang (43,32 persen), SMA sebanyak 463.551 orang (19,25 persen). SMP sebanyak 354.700 orang (14,73 persen), dan SMK sebanyak 149.951 orang (6,23 persen). Sementara itu, penduduk bekerja berpendidikan tinggi (sarjana) ada sebanyak 396.666 orang (16,47 persen) mencakup 59.547 orang berpendidikan Diploma I/II/III dan 337.119 orang berpendidikan SI. (bul)

Gubernur Rombak Delapan Pejabat Eselon II Dari Hal. 3 Posisi yang ditinggal Rusman, selanjutnya dijabat mantan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si. Jabatan Kepala Diskominfotik NTB dibiarkan kosong. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan. Selanjutnya, Kepala Pelaksana BPBD NTB dijabat Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH. Jabatan yang ditinggalkan Khalik selanjutnya diisi mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah. Kemudian, Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah dimutasi menjadi Asisten II Perekonomian dan Pembangunan. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan yang sebelumnya dijabat Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP kemudian dimutasi menjadi Kepala Bappeda NTB. Selain memutasi pejabat eselon II, gubernur juga memutasi pejabat eselon III dan IV sebanyak 13 orang. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural eselon II, III dan IV tersebut dihadiri Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D dan Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Dikonfirmasi usai pelantikan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyatakan dirinya selalu mengusahakan setiap mutasi yang dilakukan tidak menimbulkan kegaduhan. Mutasi yang dilakukan bukan berdasarkan subjektivitas tetapi melihat kebutuhan organisasi. ‘’Oleh karena itu kita tidak serampangan memutasi orang,’’ katanya. Dijelaskan, pascapelantikan dua widyaiswara utama, Drs. H. Supran, MM dan H. Chairul Mahsul, SH, MM, terjadi kekosongan dua jabatan eselon II. Yakni jabatan Kepala BPKAD dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan. Sehingga, harus ada pejabat yang mengisi kekosongan itu, khususnya jabatan staf ahli. Sedangkan jabatan Kepala BPKAD NTB, akan dilakukan seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi (Pansel). Gubernur menegaskan jabatan Staf Ahli yang sekarang berbeda dengan dulu. Dulu, kata gubernur, Staf Ahli menjadi tempat buangan pejabat. Tetapi sekarang, jabatan Staf Ahli termasuk posisi yang strategis. Bahkan, katanya, Pemprov menambah para staf untuk jabatan Staf Ahli. Yang bertugas membantu Staf Ahli melaksanakan tugas-tugasnya.

Gubernur menambahkan, orang-orang yang duduk dijabatan Staf Ahli nantinya akan diproyeksikan ke posisi-posisi yang strategis. Ia memberikan contoh seperti jabatan Kepala Dinas PUPR NTB yang dijabat Ir. H. Azhar, MM. Sebelumnya yang bersangkutan merupakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan. Begitu juga jabatan Kepala Dinas Sosial yang baru, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Sosial dan Kemasyarakatan. Khusus untuk penggantian Kepala Pelaksana BPBD NTB, gubernur menjelaskan alasannya. Menurutnya, masalah bencana ke depan semakin banyak. Sehingga dibutuhkan orang yang kuat dan punya kemampuan komunikasi lintas komunitas. Salah satu misi NTB Gemilang adalah mewujudkan NTB Tangguh dan Mantap. Sehingga ke depan masalah bencana menjadi priporitas Pemprov NTB. Menurut gubernur, mencari Kepala Pelaksana BPBD NTB yang pas tidak gampang. Satu-satunya orang yang dianggap memenuhi kriteria untuk sementara adalah mantan Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik. Namun, kata gubernur, Kepala Pelaksana BPBD sebelumnya bukan berarti tidak mampu. Karena yang bersangkutan sudah lama menjabat Kepala BPBD NTB, maka sudah jenuh dan perlu penyegaran. ‘’Saya kira jenuh, menurut saya perlu diberi tantangan yang lain. Jadi bukan berati ndak performance. Bahkan Pak Rum performance-nya sangat bagus. Produktivitas bangun rumah bagus sekali. Tapi kita ingin menggesanya lebih bagus lagi,’’ katanya. Gubernur membocorkan tadinya akan dilakukan tukar posisi antara Kepala Disos dan Kepala Pelaksana BPBD NTB. Namun dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Rum dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan. Menurut gubernur, sebagai Staf Ahli yang membidangi ekonomi, keuangan, infrastruktur dan pembangunan, Rum dapat memback up penanganan masalah bencana. Begitu juga mutasi Kepala Bappeda dan Asisten II, kata gubernur hanya dilakukan tukar posisi saja. Ia menilai mantan Kepala Bappeda NTB, H. Ridwan Syah memiliki leadership yang bagus. Dengan menjabat Asisten II, maka ia membawahi Bappeda dan OPD rumpun ekonomi lainnya. (nas)

Halaman 11

Kejati NTB Gelar Perkara Kasus Proyek Dam Kota Bima Mataram (Suara NTB) Penyelidikan dugaan penyimpangan proyek pembangunan Dam Dadi Mboda dan Dam Kapao di Kota Bima sudah dilakukan gelar perkara. Hasilnya, kasus yang ditangani Pidsus Kejati NTB ini masih harus didalami unsur pidananya. Gelar perkara berlangsung beberapa hari lalu oleh tim penyidik Pidsus. Pada dasarnya, hasil pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan ketera-

ngan (Pulbaket) sudah ada kesimpulan. ‘’Tapi untuk memperdalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH), didalami lagi oleh tim Pidsus. Itu kesimpulan gelar perkara,’’’ kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, Senin (6/5). Penanganan masih berlanjut di Pidsus, untuk memperdalam indikasi tindak pidana. ‘’Kalau dianggap belum lengkap, maka akan diperdalam lagi atau sebaliknya dihentikan. Nanti keputusan

ada di Pidsus,’’ jelasnya. Tujuannya, untuk mendalami pasal-pasal yang bisa dipakai untuk menjerat calon tersangka setelah kasus memenuhi syarat naik penyidikan. Kasus Dam Dadi Mboda diketahui senilai Rp2,2 miliar; dan proyek Dam Kapao dengan nilai Rp 5,6 miliar. Proyek bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) penanganan pascabanjir Kota Bima. Sebagai pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima. Penye-

Alot, Pleno Rekapitulasi di Loteng Praya (Suara NTB) Proses rekapitulasi perolehan suara pemilu serentak tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng), Senin (6/5) berlangsung alot. Hujan protes kembali mewarnai jalannya rapat pleno yang berlangsung di eks gedung DPRD Loteng ini. Pelaksanaan pleno dikawal ketat ratusan aparat kepolisian dibantu personel TNI. Awalnya, proses rekapitulasi perolehan suara berjalan lancar. Perolehan suara pilpres untuk Kecamatan Kopang yang paling pertama dihitung. Di mana pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, H. Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, unggul jauh dengan memperoleh 38.725 suara. Sementara pasangan nomor urut 1, H. Joko Widodo – KH. Makruf Amin, memperoleh 11.605 suara. Jalannya rapat pleno mulai memanas begitu memasuk rekapitulasi perolehan suara anggota DPR pusat. Sejumlah saksi partai politik yang had-

ir satu demi satu mengungkapkan beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Salah satu terkait dugaan pergeseran suara milik Caleg DPR RI asal PKB, H. Helmi Faishal Zaini, hingga 5 ribu suara. Tidak hanya itu, ada juga soal selisih jumlah pemilih di beberapa desa. Perdebatan panjang pun terjadi yang melibatkan KPU Loteng, Bawaslu Loteng serta para saksi partai politik hingga membuat rekapitulasi perolehan suara terhambat. “Soal dugaan penyimpangan suara sudah diselesaikan ditingkat kecamatan. Bahkan, PPK sampai membuka form C1 Plano, untuk memastikan tidak ada terjadi penyimpangan suara,” jawab Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin. Dalam hal ini, ujarnya, rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten, hanya merekap saja, karena persoalan dugaan penyimpangan sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Bagi pihak-pihak yang merasa keberatan, ujarnya, dipersilakan menyampai-

kan keberatan sesuai jalur yang ada. Sementara itu, di luar arena rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten sebanyak 150 personel keamanan bersiaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke arena rapat pleno. Hanya komisioner KPU, anggota Bawaslu serta saksi partai politik yang bisa masuk. “Kita pun sebagai aparat keamanan tidak serta merta bisa masuk ke arena rapat pleno. Sudah ada pembagian tugas masing-masing anggota,” sebut Kapolres Loteng, AKP Budi Santosa, SIK.MH. Dari 150 personel yang diterjunkan, terdiri dari 120 personel kepolisian dan 30 personel TNI. Selain di eks gedung DPRD Loteng, personel juga ada yang disiagkan di kantor KPU Loteng serta kantor Bawaslu Loteng untuk mengantisipasi pergerakan massa ke objekobjek tersebut. “Prinsipnya, semua objek vital terkait penyelenggaraan pemilu kita jaga ketat,” tandasnya. (kir)

Proses Klarifikasi di Tingkat Fakultas Belum Rampung Mataram (Suara NTB) Hingga kini, Unram masih melakukan proses klarifikasi terhadap ribuan sekolah yang diketahui melakukan katrol nilai rapot pada siswa peserta SNMPTN Unram. Klarifikasi dilakukan di masingmasing fakultas tempat calon mahasiswa Unram dinyatakan lulus SNMPTN. Sebelumnya ribuan sekolah dimintai klarifikasi terkait Ketidaksesuaian nilai rapot siswa dengan pangkalan data siswa dan sekolah (PDSS) yang mereka upload. Hasilnya, banyak sekolah yang ketahuan curang melakukan katrol nilai rapot agar siswanya lulus SNMPTN.

“Proses klarifikasi sedang berjalan. Pemeriksaan dokumen klarifikasi sedang dilakukan di masing masing fakultas,” jelas Kepala Biro Akademik Perencanaan dan Kerjasama Unram, Drs. Ruspan, ditemui di ruang kerjanya kemarin. Kata Ruspan, belum rampungnya klarifikasi mengingat jumlahnya yang tidak sedikit. Proses klarifikasi yang dilakukan masing-masing fakultas guna mencocokkan data peserta antara nilai rapot asli dengan nilai rapot siswa yang di upload saat mendaftar SNMPTN dulu. “Sekarang urusan fakultas semua fakultas yang lakukan

verifikasi klarifikasi dari fakultas,” sambungnya. Sementara ditanya perihal batas waktu proses klarifikasi mengingat jadwal daftar ulang dan tes kesehatan sedang berlangsung, Ruspan tak menjawab pasti. “Target (batas) klarifikasi belum jelas dari fakultas, kita nunggu fakultas. Kalau hasul klarifikasi dinyatakan sesuai maka bisa lolos,” ungkap Ruspan. Sementara Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum ketika dikonfirmasi perihal proses ini meminta agar masyarakat bersabar. Mengingat prosesnya kini sedang berlangsung. “Sabar sabar, “ terangnya. (dys)

Empat Daerah Belum Rampung Dari Hal. 3 Sampai saat ini katanya, ada enam daerah kabupaten/ kota yang sudah menyelesaikan proses rekapitulasi dan hasilnya telah diantarkannya ke KPU NTB. Enam daerah tersebut yakni, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu dan KSB. ‘’Jadi yang belum itu adalah Lombok Tengah, Mataram, Bima, Kota Bima. Tapi sembari kita melakukan pleno kabupaten/kota yang lain, harapan kita dari empat daerah itu nanti menyusul. Kenapa kita juga mulai karena memang sudah masuk tahapan-

nya dan sebagian besarnya sudah selesai,’’ katanya. Terkait dengan persiapan pelaksanaan rapat pleno terbuka, KPU sebelumnya telah menggelar rapat persiapan dengan berbagai pihak. Terutama dalam hal menjaga situasi pengamanan pada saat prosesi rekapitulasi berlangsung. ‘’Tadi sudah kita rapat koordinasi pengamanan, yang boleh hadir ikut pleno itu adalah para undangan, saksi peserta Pemilu dan Bawaslu. Nanti dalam pleno itu selain kita melakukan rekapitulasi, kita juga akan melihat apa problemnya,’’ jelasnya. Dalam pleno rekapitulasi suara di KPU NTB, akan

merekap perolehan suara masing-masing peserta Pemilu dan menetapkannya dalam berita acara penetapan. Namun demikian yang akan ditetapkan oleh KPU Provinsi yakni perolehan suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten/ Kota dan DPRD Provinsi. ‘’Tugas kita adalah merekap hasil suara dan menetapkan perolehan suara. Untuk DPRD kabupaten/kota maka kita berikan berita acara dan penetapan dengan surat keputusan (SK). Begitu juga dengan DPRD Provinsi, kita tetapkan SK. Nah untuk DPD, DPR RI dan Presiden itu kewenangan KPU Pusat,’’ jelasnya. (ndi)

Diduga Ada Manipulasi Data Pengiriman Sapi Potong Antarpulau Dari Hal. 3 Sapi anakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk sapi potong yang akan dikirim. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar tidak dapat berbuat apa-apa karena tupoksi atau kewenangan dari Stasiun Karantina Pertanian hanya untuk mengecek kesehatan hewan yang masuk ke dalam Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar dan tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa berat badan dan atau ciri fisik hewan. ‘’Kondisi ini menjadi sangat memungkinkan karena evaluasi dan pengawasan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa terlihat lemah. Anakan sapi inilah yang kemudian keluar dari Pulau Sumbawa dan dikirim ke Pulau Lombok melalui jalur laut dari Pelabuhan Pototano menuju Pelabuhan Khayangan, Lombok Timur,’’ ungkapnya. Catatan yang diperoleh Ombudsman RI Perwakilan

NTB, pengiriman sapi potong dari Pelabuhan Badas ke Pelabuhan Khayangan setiap hari sekitar 15 truk. Dalam satu minggu biasanya pengiriman lima hari, yakni Senin hingga Jumat. Setiap truk diisi 15 ekor sapi. Di antara 15 ekor sapi inilah akan disisipi sekitar lima anakan sapi. Dan dari 15 ekor sapi tidak semua akan dipotong, tapi justru akan diperjualbelikan. Padahal izin pengangkutan dari Kabupaten Sumbawa ke Lombok Timur menggunakan izin angkut ternak potong. Dicontohkannya, dari satu truk yang memiliki izin hewan potong dari Kabupaten Sumbawa yang mengangkut 15 sapi menuju Rumah Potong Hewan (RPH) di Lombok Timur, diduga disisipi lima sapi anakan yang bobotnya di bawah 200 Kg. Hewan potong dengan kategori anakan tersebut kemudian dibawa langsung oleh pembeli atau pemilik yang telah menunggu di dalam RPH untuk kemudian diternakan. ‘’Indikasi manipulasi lain-

ya, tujuh ekor sapi yang masuk katagori hewan potong bukannya dipotong di RPH tersebut tetapi langsung diperjualbelikan. Dari satu truk itu baru diketahui dari total 15 ekor sapi yang diangkut hanya tiga ekor yang dipotong,’’ ujarnya. ‘’Dengan adanya temuan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan NTB meminta kepada pihak-pihak terkait untuk memperketat pengawasan terhadap alur distribusi hewan ternak khususnya ternak dengan izin potong dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok,’’ pungkasnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani mengaku sudah menindaklanjuti temuan tersebut. Dalam penjelasan singkatnya, Budi Septiani berterima kasih atas catatan dan sudah dilakukan pengawasan lapangan. ‘’Terima kasih. Kami sudah melakukan pengawasan dan pembinaaan langsung,’’ jawabannya singkat. (ars/bul)

lidikan Dam Dadi Mboda di Kelurahan Kodo dan Dam Kapao di Kelurahan Lampe sebenarnya sudah ada titik terang. Tim penyelidik Kejati NTB mengaku telah mengantongi bukti permulaan. Sepanjang proses penyelidikan, jaksa menemukan indikasi pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi. Karena itu, jaksa mendalami dugaan penyimpangan pada struktur fisik dan realisasi volume pekerjaan dari perencanaan semula.

Pada pengerjaan dua dam tersebut, jaksa menemukan strukturnya yang hanya berupa pasangan batu, pasir, dan semen. Tidak menggunakan cor. Beberapa bukti awal telah diperoleh. Salah satunya terkait dengan struktur yang diduga tidak sesuai dengan juknis pembangunan dam. Pengecekan fisik bukan saja struktur bangunan, tim penyelidik menggali juga volume pekerjaan apakah sudah cocok dengan dokumen perencanaan. (ars)

Paket Bansos Pangan Warga Miskin Dilimpahkan ke Kecamatan Selong (Suara NTB) Bantuan sosial pengadaan paket lebaran untuk warga miskin dilimpahkan ke kecamatan. Pelimpahan kewenangan kabupaten tersebut semata untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Masing-masing kecamatan mendapatkan alokasi beragam dan dirata-ratakan sekitar Rp 699 Juta. Menurut Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan (Adpem) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Lalu Mulyadi, setelah pelimpahan kini kewenangan pengadaan barang berupa beras, gula dan minyak itu menjadi kewenangan kecamatan. Camat Lenek, H. M. Supriyadi salah satu yang dikonfirmasi mengakui mulai tahun ini pihaknya turut melakukan pengadaan bantuan untuk warga miskin tersebut. Diakui sebelumnya, pengadaan paket bansos ini dilakukan di tingkat kabupaten. Bantuan yang akan diberikan kepada warga miskin ini nantinya berbeda dengan sebelumnya. Diketahui sebelumnya ada sarung dan roti, kini sudah ditiadakan. Bentuk bantuan hanya tiga jenis, yakni beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter. Bagi Kecamatan Lenek, bansos akan disebar di semua desa. Penentuan siapa saja yang akan masuk kategori miskin dan dapat bantuan ini diambil dari Basis Data Terpadu (BDT) yang ada di masing-masing

desa. Dihitung, jumlah warga miskin di Lenek yang akan dapat bantuan ini sebanyak 7.215 orang miskin yang tersebar di 10 desa. Pihak kecamatan yang akan mengatur sendiri, namun tetap mengenai proses tender harus melalui mekanisme tender. Karenanya di kecamatan pun sudah dibentuk PPK selaku pelaksana teknis. “Camat selaku pengguna anggaran sudah dibuatkan SK PPK untuk melakukan tender dan pekerjaan lainnya,” ucap Supriyadi. Untuk memastikan tepat sasaran, Camat Lenek ini mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Adapun data yang masuk dalam BDT harus dipastikan kebenarannya apakah benar-benar berhak mendapatkan bantaun. “Semua kepala seksi di desa dan para kepala dusun kita dorong untuk gali informasi yang betul-betul butuh bantuan yang akan diberikan,” terangnya. Meskipun masuk dalam BDT, namun pastinya tidak semua warga yang tetap dalam keadaan miskin. Prinsip dalam penyaluran bantuan pangan harus benarbenar tepat sasaran. Pihaknya tidak ingin ada orang yang mampu secara ekonomi turut dapat bagian. Rencana pemberian bantuan ini sebutnya diharapkan bisa dilakukan sebelum idul fitri. Lenek sendiri meyakinkan sudah siap. Proses tender sudah berjalan dan sekarang masa sanggahnya terhadap rekanan. (rus)

Inspektorat Pantau Pengembalian Kerugian Rp2,6 Miliar PT.GNE Dari Hal. 3 Soal bagaimana progres pengembalian, akan tetap dipantau. ‘’Kita lihat nanti, sejauh mana PT. GNE menindaklanjuti LHP. Nanti kita lihat lagi seperti apa sikap kita kalau memang 60 hari tidak bisa ditindaklanjuti,’’ ujarnya. Ada kabar sebelumnya, salah seorang penunggak kerugian daerah HB mendatangi Inspektorat. HB ingin mengklarifikasi lagi soal besarnya nilai temuan atasnama dirinya yang mencapai Rp2,5 miliar lebih. Namun permintaan itu ditolak. Tidak ada lagi ruang klarifikasi bagi HB karena hasilnya sudah terbit dalam bentuk LHP. ‘’Jadi kita sudah selesai pekerjaannya. Sudah dalam bentuk LHP, ndak bisa diubah lagi. Kita kan sudah beri dia kesempatan saat klarifikasi dulu,’’ ungkapnya. Sehingga upaya klarifikasi lanjutan

tidak bisa diberikan waktu. Salah satu tindaklanjut atas rekomendasi LHP Itu, pihak PT. GNE memanggil mantan Manajer Operasional HB Kamis, 25 April 2019 lalu. Ia diminta bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian daerah pada perusahaan tersebut senilai Rp2,6 miliar. Aset- asetnya pun terancam disita. Rencana penyitaan aset itu, sesuai dengan hasil klarifikasi AH selaku terlapor. HB sanggup mengembalikan temuan sesuai rekomendasi Inspektorat. Jika tidak cukup dengan nilai uang, maka akan ditutupi dengan penyitaan aset- asetnya. Sebelum dilakukan penyitaan, akan diawali penghitungan nilai aset oleh tim appraisal yang ditunjuk. Jika jadi dilakukan penyitaan, hasil perhitungan nilai aset setelah lelang, akan dipakai menutupi kerugian daerah atau kerugian perusahaan senilai Rp2,6 miliar, penyusutan dari laporan awal Rp3,1 miliar. (ars)

Waspadai Daging Oplosan Dari Hal. 3 ‘’Ini ndak boleh,’’ kata Selly. Daging beku di jual harga Rp80.000/Kg di pasaran. Di distributor, harga tebusnya bisa Rp60.000 sampai Rp70.000/Kg. Jika dioplos dengan daging lokal, kemudian dijual dengan harga daging lokal, lebih dari Rp100 ribu, untung besar pedagang itu. “Ini ulah nakal oknum pedagang. Makanya Satgas Pangan kita minta tindak saja,’’ tegasnya. Daging beku, tidak diperbolehkan dijual dicampur dengan daging lokal. Ia harus dijual dalam keadaan beku. Para pedagang juga harus memiliki cool box. Sementara temuan lapangan, sebelumnya juga pedagang di Pasar Kebon Roek menjual daging beku dalam keadaan telah didinginkan dan tidak lagi dalam keadaan beku. ‘’Ndak boleh, karena di sana

ada bakteri kalau tidak dalam keaadan beku. Kita masakpun harus dalam keadan beku,’’ katanya. Senin ini, Satgas Pangan akan turun. Pengoplosan daging ini tidak diperbolehkan karena dianggap kejahatan. Setelah ditelusuri, dari dua distributornya di Mataram, daging beku dipasok atas kerjasama dengan Bulog Jakarta. Satgas Pangan akan terus menanganinya. Mengingat risiko penyakit yang akan ditimbulkan berupa penyakit cacing pita. Rekomendasinya, jika konsumen membeli daging beku karena harganya lebih murah, lebih baik membelinya di swalayan atau ritelritel modern yang sudah dijamin higienitasnya. ‘’Yang dijual di pasar ini takutnya kalau beli oleh tukang bakso. Risikonya ke mana-mana,’’ katanya mengingatkan. (bul)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 7 Mei 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Pemprov akan Seleksi Terbuka Jabatan Kepala BPKAD dan Diskominfotik Mataram (Suara NTB) Perombakan delapan pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB menyisakan dua jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) masih kosong. Dua JPTP yang kosong tersebut adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, jabatan Kepala BPKAD tak serta merta langsung diisi. Tetapi akan dilakukan seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang akan dibentuk Pemprov NTB. Begitu juga dengan jabatan Kepala Diskominfotik NTB, akan dilakukan seleksi terbuka. Dikonfirmasi usai melantik delapan pejabat eselon II, Senin (6/5), gubernur mengatakan dua jabatan yang kosong itu saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Untuk Plt Kepala BPKAD NTB ditunjuk Zainul Islam yang sekarang menjabat Sekretaris BPKAD NTB. Sedangkan

Plt Kepala Diskominfotik NTB dijabat I Gde Putu Aryadi yang saat ini menjabat Sekretaris Diskominfotik NTB. ‘’Jadi ndak ada yang lowong. Bahkan mereka sudah di dalam sebagai sekretaris, itu tugasnya kesinambungannya,’’ jelas gubernur. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan, pihaknya menunggu petunjuk dari gubernur untuk pembentukan Pansel dua jabatan eselon II yang masih kosong. Ia mengatakan, mutasi kali ini memang masih menyisakan kekosongan dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Kepala BPKAD dan Diskominfotik. Ditanya mengenai perombakan sejumlah jabatan eselon II yang cukup penting, Fathur mengatakan mutasi yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. ‘’Di samping juga ada evaluasi oleh pimpinan. Soal Pansel, mungkin setelah mutasi ini dibentuk,’’ tandasnya. (nas)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KSP Lombok Sejati Bantah Disebut Rentenir Berkedok Koperasi Giri Menang (Suara NTB) Ketua dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Lombok Sejati membantah lembaga ini di katakan rentenir berkedok koperasi. Dalam dua tahun terakhir, perbaikan terus dilakukan. Hendro Kartiko, Ketua KSP Lombok Sejati di ruang kerjanya, Senin (6/5) kemarin bersama salah seorang pengurusnya, memberikan klarifikasi. Sebelumnya koperasi ini dinilai menjalankan praktik-praktik rentenir oleh Dewan Koperasi Nasional. Penilaian tersebut berdasarkan kajian hasil keputusan hakim Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) nomor : 311 PK/ PDT/2017 tanggal 16 Agustus 2017 lalu. Beberapa persoalan di anggota koperasi juga menjadi alasan bagi Dekopinwil. Yakni, kasus anggota koperasi yang kreditnya mandek, lalu diberi pinjaman dengan pola gali lubang tutup lubang. Hingga mengakibatkan penggelembungan utang anggota kepada koperasi. Bahkan nilai hutang menjadi tak wajar dari kewajiban pokok yang harusnya dibayar. Bunga yang diberlakukan koperasi ini pada nasabahnasabah lama juga cukup besar, di atas 3 persen. Padahal, bunga pinjaman di koperasi maksimal sampai 2,5 persen. Hendro Kartiko mengatakan, telah menutup cerita di pengurusan lama. Mantan Plt. Kepala Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi NTB ini baru beberapa bulan menjabat Ketua KSP Lombok Sejati. Ia mengatakan, pembenahan terus dilakukan. Misalnya, pemberian kredit yang dulunya bahkan sampai Rp1 miliar kepada anggota, sekarang tidak lagi diperkenankan. Maksimal, kredit diberikan Rp500 juta. Itupun, kepada anggota-anggota koperasi yang track recordnya cukup baik. Pemberian bunga kredit juga tetap berdasarkan keputusan anggota yang disepakati pada Rapat Akhir Tahun (RAT) yang rutin di gelar. Sebelumnya, suku bunga juga

berlaku dalam jangka lama, telah di perbaharui dengan memberikan suku bunga sesuai masa kredit. Ketika terjadi tunggakan, bunga tunggakan otomatis juga telah ditiadakan. ‘’Kenapa lebih 3 persen suku bunga yang lama, pada prinsipnya, sudah menjadi keputusan anggota. Kalau tidak setuju anggota, tidak dilaksanakan. Tapi itu yang lama-lama. Sekarang semua telah diubah dengan pemberian bunga kredit sesuai masa waktu kreditnya,’’ ujarnya. Sejak dua tahun terakhir, suku bunga insidentil diberlakukan. Dengan masa kredit

maksimal 26 bulan. Bunga pinjaman 2 persen dan maksimal 2,25 persen sebulan. ‘’Kalau rentenir, suku bunganya 10 persen. kita hanya 2 persen. Apa itu bisa dikatakan rentenir,’’ tanya Hendro. Ia juga menjelaskan soal beberapa anggota yang mengadukan KSP Lombok Sejati ke Dekopinwil, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Menurutnya, anggota-anggota tersebut pada dasarnya tidak menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini terdapat sebanyak 12.000 anggota. Dengan 1.200 anggota adalah peminjam. Dari jumlah ini, yang ber-

masalah tak sampai 20 orang. Jadi sangat kecil. Kendatipun demikian, nasabah-nasabah yang mengadu ke Dekopinwil karena terjadinya penggelembungan utang secara tiba-tiba, Hendro Kartiko juga membantahnya. Bahkan, para nasabah ini diberikan ruang untuk negosiasi, berapa kesanggupannya membayar kewajiban. ‘’Kalau ada yang sisa pinjaman Rp400 juta, jadi Rp3 miliar, data siapa itu? Dan kita sudah baik-baik mendatanginya untuk bernegosiasi. Sebetulnya tidak ada persoalan di kami,’’ demikian Hendro Kartiko. (bul)