SUARA NTB
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SELASA, 7 MEI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 51 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Dinilai Janggal, Harga Bawang Putih Impor Lebih Mahal dari Lokal Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) menilai ada kejanggalan dari murahnya harga bawang putih lokal di tingkat petani di Sembalun yang hanya Rp15.000 per Kg. Sementara, harga bawang putih impor melonjak tajam mencapai Rp80.000 per Kg. Menyikapi melambungnya harga bawang putih, Pemprov NTB menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait. Termasuk akan mendalami dugaan adanya penimbunan. Sehingga harganya jauh sangat rendah dibandingkan bawang putih impor. ‘’Siapa yang bermain sehingga begini? Kan kasihan petani. Kalau harganya lebih rendah dari impor,’’ kata Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Senin (6/5) siang. Ia menjelaskan, saat ini di NTB masih dalam masa penanaman bawang putih. Dengan kondisi tidakpanen raya, seharusnya harga bawang putih lokal tidak Rp15.000 per Kg di tingkat petani. Seharusnya, kata Husnul, harganya antara Rp45.000 - 50.000 per Kg. Sementara harga bawang putih
impor di pasaran sudah mencapai Rp80.000 per Kg. Husnul mengatakan, minimal harga bawang putih lokal sesuai break even point (BEP) seharga Rp19.500 per Kg. Sehingga kalau harga bawang putih lokal sebesar Rp15.000 per Kg, maka petani sangat dirugikan. Apalagi pada musim tanam seperti ini, seharusnya harga bawang putih lokal Rp45.000 per Kg di tingkat petani. ‘’Ndak mungkin harga impor itu lebih tinggi dari harga bawang dalam daerah. Harga benih saja Rp60 ribu sekarang. Bagaimana bisa harga bawang konsumsi Rp15 ribu. Terus bawang impor Rp80 ribu. Darimana rumusnya,’’ tanyanya. Untuk itu, Pemprov membahas secara khusus mengenai melonjaknya harga bawang putih yang terjadi di NTB. Untuk mengetahui kondisi sesungguhnya di lapangan. Sehingga ke depan, apa yang perlu dilakukan termasuk pelibatan pihak perbankan. Husnul menyebutkan, NTB surplus produksi bawang putih sekitar 50 persen tiap tahun. Produksi bawang putih NTB mencapai 97.000 ton per tahun. Sementara konsumsi dalam
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H/2019 M 04:51
05:01
12:16
15:36
18:09
19:20
(Suara NTB/dok)
MURAH - Petani bawang putih Sembalun. Bawang putih Sembalun sangat terkenal kualitasnya. Namun ironis. Harga bawang putih ini anjlok hingga Rp 15.000 per Kg. Anjloknya harga bawang putih lokal ini, tak sebanding dengan harga bawang putih impor yang melonjak tajam hingga Rp80.000 per Kg.
Menurun, Angka Pengangguran di NTB
Mataram (Suara NTB) Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pengangguran di NTB trennya mengalami penurunan. Berdasarkan data Februari 2017, angka pengangguran di daerah ini sebesar 97,22 persen. Menurun tahun 2018 menjadi 83,21 persen dan menurun lagi menjadi 81,29 pada periode Februari 2019.
TO K O H Empat Daerah Belum Rampung
Suhardi Soud
daerah sebesar 45.000 ton. Ia menyebut, NTB merupakan salah satu dari 10 daerah sentra produksi bawang putih di Indonesia. Tapi 10 daerah ini belum mampu mendongkrak untuk suplai kebutuhan nasional. Makanya NTB dijadikan sebagai sentra bibit bawang putih nasional. ‘’Pada saat dihasilkan NTB, bawang ini ke luar daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bukan saja untuk NTB. Pada saat kita butuhkan karena habis ke luar daerah, kuota impor itu juga masuk ke kita,’’ jelas Husnul. Namun yang sangat tidak masuk akal, kata Husnul harga bawang putih impor yang lebih tinggi dibandingkan harga bawang lokal. Seharusnya, bawang putih impor tak bisa masuk karena harganya jauh lebih tinggi. Artinya, kalau ada bawang impor yang masuk pasti harganya lebih rendah dibandingkan harga bawang putih lokal. ‘’Kalau harga lokal kita Rp45 - 50 ribu sekarang. Pasti bawang putih impor yang masuk harganya Rp20-25 ribu. Itu yang kita tak mau impor itu, merusak harga dalam daerah,’’ katanya. (nas)
MESKIPUN proses pleno rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 di tingkat KPU Kabupaten/Kota belum rampung seluruhnya. KPU NTB tetap menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat provinsi pada Selasa (7/5) hari ini. Rapat terbuka rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 oleh KPU NTB akan mulai digelar hari ini dan rencananya akan digelar selama tiga hari. ‘’Insya Allah kita akan mulai pleno besok (hari ini) 7-9 Mei target kita. Meskipun kita dijatah sampai tanggal 12 mei,’’ ujar Ketua KPU NTB, Suhardi Soud yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/5) kemarin. Bersambung ke hal 15
Demikian diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono, Senin (6/5) kemarin. Ketika angka pengangguran menurun, jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan. Tercatat pada Februari 2019 jumlah angkatan kerja sebanyak 2.489.388 or-
ang, meningkat 30.367 orang dibanding Februari 2018. Penduduk yang bekerja pada Februari 2019 sebanyak 2.408.095 orang bertambah 32.284 orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Kemudian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Bersambung ke hal 15
Gubernur Rombak Delapan Pejabat Eselon II Mataram (Suara NTB) Mengawali puasa Ramadhan 1440 H, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc melakukan perombakan delapan pejabat eselon II, Senin (6/5). Gubernur melakukan penggantian dua jabatan penting seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan. Suruji kemudian digantikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, H. Rusman, SH, MH. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R
Waspadai Daging Oplosan DAGING oplosan ditemukan dijual bebas di pasar-pasar tradsional. Ini menjadi risiko bagi konsumen dan harus diwaspadai. Satgas Pangan tengah menanganinya. Demikian disampaikan, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si. Ia mengemukakan, hasil temuan timnya di pasar-pasar besar di Kota Mataram. Misalnya di Pasar Induk Mandalika di Sweta, di Pasar Kebon Roek, Ampenan. Daging oplosan ini ditemukan, setelah adanya laporan temuan daging oplosan di Pasar Labuapi, Lombok Barat. Modusnya, daging beku dioplos dengan daging lokal segar. Bersambung Hj. Putu Selly Andayani ke hal 15 (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/nas)
LANTIK - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat melantik dan mengambil sumpah jabatan delapan eselon II dan beberapa pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (6/5) siang.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 HB. Namun informasi atau Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Inspektorat Provinsi NTB dalam bentuk laporan detail 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 terus memonitor perkemba- belum diterimanya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ‘’Belum dapat data falid ngan tindak lanjut Laporan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Hasil Pemeriksaan (LHP) soal pemantauan dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 pada kasus PT. Gerbang NTB pengembalian. Memang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Emas (GNE). Karena sesuai sudah ada kabar-kabar pe123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 rekomendasi, batas waktu manggilan para pihak itu. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 tindak lanjut hanya 60 hari. Tapi bagaimana pengem123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Inspektur Bantuan Khusus balian resmi belum tahu,’’ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 (Irbansus) Inspektorat NTB, katanya menjawab Suara 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Drs Syamsuddar, MAK NTB, Senin (6/5). 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Patokan pihaknya tetap mengatakan, masih terus me123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 mantau tiap perkembangan di pada tindak lanjut LHP. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 GNE. Ia juga mengaku sudah Sesuai dengan kewenangan123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 mendengar pemanggilan para nya, memberi waktu kepada 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 pihak yang tercatat dalam te- PT. GNE untuk tindaklanjut 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 muan kerugian daerah Rp2,6 temuan kerugian daerah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 miliar. Salah satunya mantan Rp2,6 miliar tersebut. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 manajer operasional PT. GNE, Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
Inspektorat Pantau Pengembalian Kerugian Rp2,6 Miliar PT.GNE
Diduga Ada Manipulasi Data Pengiriman Sapi Potong Antarpulau Mataram (Suara NTB) Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan dugaan manipulasi dan praktik maladministrasi dalam pengiriman sapi potong dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok. Hasil investigasi selama periode Maret hingga Mei 2019 di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Timur, tim menemukan dugaan praktik maladministrasi. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH.,MH, Senin (2/5) kemarin mengungkapkan, Ombudsman juga menemukan fakta, sapi-sapi anakan berbobot di bawah 200 Kg dan sapi potong justru tidak dipotong. Tapi dijual di jalanan dengan memanipulasi proses
pengiriman resmi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran Atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi NTB, menetapkan berat badan ternak sapi potong yang boleh dikirim ke luar antarpulau harus mencapai bobot minimal 300 Kg. ‘’Namun untuk memperlancar lalu lintas pengiriman bobot sapi potong ini berdasarkan hasil kesepakatan para pengusaha ternak sapi dengan Gubernur NTB pada Maret 2019, bobot sapi potong yang boleh keluar dari Pulau Sumbawa minimal 250 kilogram,’’ ungkapnya. Dia menambahkan, aksi manipulasi data sapi potong
sudah dimulai sejak saat di area Holding Ground di Bangkong, Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa, yang notabene di bawah pengawasan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa. Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan fakta bahwa di Holding Ground di Bangkong banyak terdapat anakan sapi yang bobotnya di bawah 200 Kg. Anakan sapi dengan bobot di bawah 200 Kg dengan ciri fisik berat badan tidak sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 inilah yang kemudian dikirim masuk ke Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist_ombudsman)
SAPI ANAKAN - Dokumentasi hasil investigasi Ombudsman NTB menunjukkan sapi anakan yang ditemukan di rumah pemotongan hewan di Sumbawa.