HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 7 MARET 2020
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 6 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Nasib Jemaah Umrah Batal Berangkat
PPIU Wajib Bertanggung Jawab
Mataram (Suara NTB) Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) meminta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib bertanggung jawab terhadap nasib jemaah umrah yang batal diberangkatkan pascekeluarnya kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menghentikan sementara pelaksanaan umrah ke negara tersebut. PPIU atau travel umrah dilarang membebani calon jemaah biaya tambahan untuk akomodasi maupun biaya tiket pesawat. (Suara NTB/ars)
PULANG - Para jemaah umrah yang diberangkatkan Travel Sabilina tiba di LIA untuk dipulangkan ke rumah masing masing. Mereka masuk dalam rombongan yang gagal melaksanakan ibadah umrah.
Jemaah Gagal Umrah Tiba di Lombok
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenag NTB, Drs. H. Muhammad Amin, M. Pd mengatakan, pihaknya bersama dengan Polda NTB akan mengawal kebijakan ini. ‘’Bagaimana agar jemaah itu bisa nyaman, aman di tengah-tengah masyarakat, tidak terjadi gejolak,’’ kata Amin dikonfirmasi Suara NTB usai rapat koor-
dinasi bersama puluhan travel umrah di Kantor Kanwil Kemenag NTB, Jumat (6/3) kemarin. Pihaknya berharap, setelah Pemerintah Arab Saudi kembali membuka pelaksanaan ibadah umrah, para calon jemaah yang sempat tertunda keberangkatannya dapat diberangkatkan. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/nas)
RAKOR - Kanwil Kemenag NTB bersama Polda dan para travel umrah menggelar Rakor menyikapi pembatalan pemberangkatan jemaah umrah asal NTB.
SEMENTARA, gelombang kedatangan jemaah umroh yang gagal berangkat, mulai tiba di Lombok. Salah satu rombongan yang tiba Jumat (6/3) kemarin, jemaah PT. Sabilina Tours and Travels. Pantauan Suara NTB, rombongan berjumlah sekitar 20 orang tiba sekitar pukul 15.00 Wita di pintu kedatangan Lombok International Lombok (LIA). Mereka membawa tas dan perlengkapan yang sama saat dibawa beberapa pekan lalu. Sembari menunggu kendaraan yang menjemput, jemaah berpakaian serba putih sempat berbincang- bincang sesaat di ruang tunggu. Tidak ada raut kepanikan, wajah mereka tampak tetap tenang. Menurut pimpinan rombongan H. Mashur Razak, mereka terpaksa kembali setelah Pemerintah Arab Saudi menutup kegiatan ibadah di Makkah karena alasan khawatir penyebaran virus Corona. Padahal saat itu rombongan sudah tiba di Madinah. Saat siap-siap berangkat menuju ka’bah, hari Kamis siang Pemerintah Arab Saudi mengumumkan penutupan Makkah. Bersambung ke hal 11
TO K O H Pengaruhi Laju Investasi MENYEBARNYA virus Corona (Covid-19) di sejumlah negara termasuk di Indonesia, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, cukup berdampak pada kondisi ekonomi dan laju investasi. Kondisi ini dialami oleh semua negara yang saat ini terpapar virus Corona. Namun demikian, hal ini tidak lantas membuat masyarakat harus panik. ‘’Ya semua lini, semua negara mengalami slow down,’’ ujar Luhut Binsar Pandjaitan dikonfirmasi saat mengunjungi kawasan The Mandalika, Jumat (6/3) kemarin. Dikatakanya bahwa yang perlu sekarang dilakukan adalah, bagaimana menangani isu penyebar virus Corona dengan bijak dan hati-hati. Bersambung Luhut Binsar Pandjaitan ke hal 11 (Suara NTB/ist)
KO M E N TTAA R
Tunggu Persetujuan Gubernur
PEMPROV NTB menyusun strategi sandar kapal pesiar di Dermaga Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Lombok Barat. Hal tersebut terutama untuk memberikan jaminan keamanan terkait potensi penyebaran virus Corona (Covid-19) yang belakangan meresahkan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, H. L. Bayu Windya menerangkan, strategi yang telah disusun antara lain pemeriksaan wisatawan kapal pesiar dan seluruh kru kapal sebelum bersandar. ‘’Jadi SOP kita adalah kapal pesiar akan berlabuh dulu, bukan bersandar. Baru KKP (Kantor (Suara NTB/bay) H. L. Bayu Windya Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram) naik memeriksa kapal secara keseluruhan,’’ ujarnya, Jumat (6/3) di Mataram. Bersambung ke hal 11
Menteri Luhut Puas
Pembangunan Sirkuit MotoGP Sesuai Target Praya (Suara NTB) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku cukup puas dengan progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Yang menurutnya sudah sesuai jadwal dan target. ‘’Soal sirkuit MotoGP capaiannya cukup bagus. Tidak ada masalah yang serius banget,’’ ujar Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, kepada wartawan Jumat (6/3) kemarin. Saat melakukan kunjungan lapangan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta, Luhut mengakui masih banyak yang perlu
diperbaiki di sana-sini. Tapi semua masih terkontrol. Karena memang untuk membangun sirkuit MotoGP tidak mudah, butuh kehati-hatian. Ia pun meminta kepada pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dalam hal pengawasan pembangunan sirkuit MotoGP supaya melibatkan ahlinya dan orang yang benar-benar profesional. Supaya hasilnya nantinya juga sesuai dengan standar internasional yang diminta. ‘’Jangan sampai justru nantinya kita dikritik oleh organisasi MotoGP internasional karena kita tidak bisa memenuhi standar mereka,’’ katanya mengingatkan. Disinggung terkait proses
(Suara NTB/ist)
KUNKER - Didampingi Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah, Sekda NTB, H.L. Gita Ariadi, Direktur ITDC, Abdulbar M. Mansoer dan pejabat lainnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan kerja di NTB, kemarin. Kunjungan Menko salah satunya, melihat dari dekat progress pembangunan Sirkuit MotoGP di Mandalika. pembebasana lahan yang belum tuntas untuk lahan sirkuit MotoGP, Luhut menegaskan sudah tidak ada masalah. Proses pembebasan lahan sejuah ini sedang berjalan. Tinggal beberapa hektar saja. Tapi
Polisi Gerebek Toko Pakaian Jual Masker Harga Mahal Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram menggerebek sebuah toko pakaian di Jalan Arif Rahman Hakim, Karang Bedil, Mataram, Jumat (6/3) sore. Toko tersebut menjual masker Rp350 ribu per-kotak. Pemilik toko diduga memanfaatkan situasi virus Corona untuk meraup untung besar. Penggerebekan berlangsung sekitar pukul 18.00 Wita itu berjalan lancar. Penjual tanpa perlawanan menyerahkan masker yang kini menjadi barang paling diburu masyarakat tersebut. Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa menyebutkan, masker yang dijual mahal itu didatangkan dari luar daerah. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/why)
GEREBEK - Suasana penggerebekan toko pakaian yang menjual masker dengan harga mahal di Jalan Arif Rahman Hakim, Mataram, Jumat (6/3).
seiring waktu, semua pasti bisa diselesaikan. ‘’Tadi Pak Sekda (Loteng) melaporkan untuk pembebasan lahan masih berjalan dan tidak ada kendala berarti. Dengan kata lain, proses
pembebasan lahan pasti tuntas,’’ imbuhnya. Lagi pula, pembangunan sirkuit inikan bagian dari usaha untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah ini. Bersambung ke hal 11
Pembatalan Paket Wisata Perlu Perhatian Pemerintah Mataram (Suara NTB) Pelaku industri pariwisata mengharapkan pemerintah tidak terlena dengan peningkatan kunjungan wisatawan pada periode Januari – Februari lalu. Pasalnya, pascapengumuman kasus positif virus Corona (Covid-19) beberapa waktu lalu, pembatalan pemesanan paket wisata di NTB disebut cukup banyak terjadi. Sebagai informasi, berdasarkan data turis asing tahun 2020 di Lombok International Airport beberapa negara mengalami peningkatan drastis. Untuk wisatawan Australia
meningkat hingga 1.150 persen, di mana untuk periode Januari – Februari 2019 hanya ada 545 orang wisatawan, sementara periode yang sama 2020 menjadi 6.814 orang wisatawan. Hal serupa terjadi pada kunjungan wisatawan London, Inggris, yang meningkat 10 persen dari 986 orang menjadi 1.081 orang. Sedangkan kunjungan wisatawan Jerman meningkat 2 persen dari 698 orang menjadi 713 orang. ‘’Untuk beberapa negara memang masih ok (bagus) sesuai grafik (dari Imigrasi LIA). Bersambung ke hal 11
SUARA MATARAM
SUARA NTB Sabtu, 7 Maret 2020
Halaman 2
Kerjasama Dinas Pertanian Kota Mataram dengan Harian Suara NTB
Distan Dorong Petani Masuk AUTP Bersihkan Selokan PEMERINTAH kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan menggerakkan seluruh warga di lingkungan untuk melakukan pembersihan selokan. Pasalnya, akibat hujan yang melanda Kota Mataram beberapa waktu lalu, hampir semua rumah warga di kelurahan Dayan Peken terendam banjir. Meluapnya air tersebut diakibatkan hampir semua selokan di lingkungan Dayan Peken tersumbat oleh sampah. Lurah Dayan Peken, Haerul Hakim mengatakan, gotong royong membersihkan selokan memang selama ini tidak ru(Suara NTB/viq) tin dilakukan. Aksi gotong Haerul Hakim royong membersihkan selokan ini bersifat insidentil saja. Haerul sudah mengerahkan semua warga Dayan Peken untuk membersihkan sampah di semua selokan pascabanjir yang melanda lingkungan Dayan Peken, Minggu (1/3) lalu. “Hampir semua rumah warga memang terendam air kemarin itu. Tapi kita sudah antisipasi dengan melakukan kegiatan gotong royong di Lingkungan Pelembak dan Jalan Adi Sucipto untuk membersihkan jalan dan semua selokan,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (6/3). Ditegaskan Haerul, kegiatan gotong royong memang tidak pernah dijadwalkan sebelumnya. Artinya, ketika lingkungan di kelurahan Dayan Peken terdapat banyak sampah di selokan, pihaknya akan mengerahkan warga untuk bersamasama membersihkan. “Kalau memang ada yang kotor juga pasti kita minta warga membersihkan,” tukasnya. Bukan hanya itu, jelas Haerul, pihaknya sudah meminta kepada seluruh masyarakat sadar akan manfaat menjaga kebersihan lingkungann. “Karena menjaga kebersihan itu termasuk bagian daripada pencegahan bencana (banjir),” jelasnya. Berkaca dari musibah banjir pada hari Minggu lalu, kata Haerul, memang tidak bisa dicegah. Dinilainya, hampir semua selokan di lingkungan Dayan Peken meluap. “Hampir semua selokan meluap. Dan satu sungai juga meluap. Tapi kan, luapan air akan terurai dalam beberapa waktu kemudian,” paparnya. Dari prediksi BMKG, kota Mataram akan mengalami hujan ringan dan lebat dalam waktu sepekan ke depan. Haerul memberikan imbauan, semua warga di Kelurahan Dayan Peken untuk memperhatikan kondisi lingkungan. Karena hampir semua rumah warga di kelurahan Dayan Peken berada pada posisi rendah. “Hampir semua rumah rata-rata tergenang air kemari . Tapi Alhamdulillah, akibat genangan kemarin, tidak terlalu parah. Beberapa lama kan air itu surut dengan sendirinya. Makanya kita minta semua warga harus ikut menjaga lingkungan. Kita juga minta untuk tidak membuang sampah ke selokan dan subgai agar tidak mampet,” tutupnya. (viq)
Mataram (Suara NTB) – Usaha di sektor pertanian khususnya tanaman padi dihadapkan dengan ketidakpastian. Kondisi cuaca ekstrem serta serangan hama jadi ancaman akan gagal panen. Petani didorong masuk asuransi usaha tani padi (AUTP). Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menjelaskan, musim tanam kali ini, cuaca tidak bagus. Petani disarankan untuk mengikuti atau masuk sebagai anggota AUTP. Petani hanya membayar Rp36 ribu per hektar untuk satu kali tanam. Sedangkan, sisanya dibayarkan oleh pemerintah melalui subsidi. “Bayangkan dari Rp180 ribu. Petani hanya membayar Rp36 ribu. Artinya, hampir Rp150 ribu ditanggung oleh pemerintah,” jelas Mutawalli. Usaha sektor pertanian khususnya usaha tani padi setiap tahunnya dihadapkan pada resiko ketidakpastian. Di antaranya, kegagalan panen yang disebabkan oleh perubahan iklim. Sep-
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ist)
SOSIALISASI - Kepala Bidang Sarana – Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Mataram, Hj. Elya Hadiana memberikan sosialisasi kepada petani agar mengikuti asuransi usaha tani padi, Kamis (5/3).
ASURANSI - Para kelompok tani tampak serius mendengarkan sosialisasi dari Dinas Pertanian Kota Mataram. Petani didorong masuk asuransi usaha tani padi untuk meminimalisir kerugian saat gagal panen.
erti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman (OPT) yang menjadi sebab kerugian usaha tani. AUTP ini memberikan perlindungan dan menjadi solusi terbaik untuk meminimalisir kerugian. Klaim asuransi tanam padi gagal panen akan mendapatkan Rp6 juta. Pihaknya kata Mutawalli, telah mensosialisasikan program itu ke petani di enam kecama-
tan di Kota Mataram. Petani merespon positif dan bersedia ikut asuransi. “Petani yang luas lahannya tidak sampai satu hektar, tinggal dikonversi saja. Kalau misalkan setengah hektar, tinggal dibagi dua saja,” jelasnya. Umumnya petani dianjurkan ikut asuransi adalah petani di Kawasans Lingkar Selatan khususnya di Lingkungan Mapak, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela.
(Suara NTB/fit)
Nyayu Ernawati
Pertanian menargetkan 750 hektar harus ikut AUTP. Hal ini disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Penyuluh pertanian tengah mencari petani mana saja yang ikut bergabung. Waktu pendaftaran asuransi dapat dimulai paling lambat satu bulan sebelum musim tanam dimulai. Kelompok tani didampingi PPL dan UPTD Kecamatan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan petugas. (cem/*)
Warga Protes Pembentukan Awiq- awiq Pemberantasan Narkoba Mataram (Suara NTB) Masyarakat di Lingkungan Pandan Salas, Kelurahan Sayang-sayang membentuk awiq-awiq pemberantasan peredaran narkoba. Aturan di tingkat lingkungan diprotes. Protes itu karena pemakai dan pengedar akan dikeluarkan dari lingkungan setempat. Protes yang dilakukan oleh beberapa oknum warga, kata Camat Cakranegara, Muhammad Erwan dikonfirmasi, Jumat (6/3) dicurigai sebagai pemakai dan pengedar narkoba di daerah tersebut. Sebagian besar masyarakat baik itu tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta tokoh agama mendukung awiq- awiq
dibuat oleh lingkungan. Aturan itu dinilai sebagai cara aparatur di lingkungan serta masyarakat melindungi generasi muda dari ancaman barang haram tersebut. “Iya, memang ada yang protes dari dampak diterbitkan awiqawiq itu. Tapi yang protes ini kita curigai diduga sebagai pelaku,” kata Muhammad Erwan.
Secara detail, ia belum menerima salinan isi awiq-awiq tersebut. Tetapi gambaran umumnya adalah, pengedar maupun pemakai narkoba diberikan sanksi sosial. Di antaranya, dikeluarkan dari kampung serta dikurangi haknya mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Menurut mantan Lurah Gomong ini, inovasi dari kepala
lingkungan serta masyarakat setempat diapresiasi. Seperti diketahui, narkoba telah merusak generasi bangsa. Peredarannya tidak mengenal usia. Dikhawatirkan oleh masyarakat setempat, jika tidak berantas semakin merusak generasi ke depannya. “Pandan Salas ini termasuk zona merah peredaran narkoba setelah Karang Bagu dan Abian Tubuh,” sebutnya. Protes oknum tersebut dengan menantang masyarakat yang membuat awiq-awiq menggunakan senjata tajam. Dan, membuat status di media so-
sial dengan kata-kata kotor. Masyarakat setempat tersinggung lalu mencari oknum warga yang mengancam menggunakan saja. Bahkan, aparat kepolisian dibantu TNI menangkap dan diamankan ke Polsek Cakranegara. “Sudah diamankan satu. Tinggal satu orang masih dicari polisi,” ucapnya. Erwan menegaskan, masyarakat tidak perlu takut dalam hal pemberantasan narkoba. Narkoba menjadi musuh bersama jika dibiarkan akan merusak masa depan generasi bangsa. (cem)
Pemkot Intensifkan Mitigasi Bencana
Siapkan Ruang Isolasi WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., meminta RSUD Kota Mataram menyiapkan ruangan khusus untuk menangani pasien corona. Permintaan ini karena rumah sakit milik Pemkot Mataram ini belum memiliki ruangan khusus untuk menangani pasien corona, kendati sudah ada pernyataan dari Dirut RSUD Kota Mataram yang menyatakan kesiapan rumah sakit kalau sewaktu-waktu ditemukan warga terjangkit corona. ‘’Seperti disampaikan Dirut, jika ada pasien penyakit corona akan ditangani. Tentunya RSUD Kota Mataram akan menyiapakan ruang isolasi dan lain-lain,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (6/3) kemarin. Dikatakan Erna, Komisi IV yang membidangi masalah kesehatan, meminta agar RSUD Kota Mataram menyiapkan ruang isolasi. Sehingga ketika ada pasien bisa segera ditangani. ‘’Yang jelas sesuai apa yang disampaikan dirut bahwa mereka siap menangani pasien corona,’’ ucapnya. Namun demikian, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram ini berharap tidak ada warga Mataram yang terjangkit corona. ‘’Kita sama-sama berdoa, semoga tidak ada pasien corona di Mataram,’’ cetusnya. Seperti diketahui, sejak Presiden Jokowi mengumumkan dua warga Depok positif corona, masyarakat terkesan panic menyikapi kabar tersebut. Sehingga muncul aksi borong masker, sabun pencuci tangan hingga sembako. ‘’Justru presiden jelas-jelas meminta kita tidak panik, karena dari data yang disampaikan Presiden, 94 persen, pasien bisa disembuhkan,’’ ujar anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini. Untuk itu, Erna mengimbau kepada masyarakat agar sering mencuci tangan di air bersih yang mengalir menggunakan sabun selama 20 detik. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut, karena telapak tangan banyak menyentuh benda dan rentan terkena virus. ‘’Jika tangan kita sudah terkena virus, maka virus dapat masuk ke tubuh kita melalui mata, hidung dan mulut. Jadi ingat, jangan menyentuh hidung dan mulut,’’ terangnya. Selain itu, menghindari orang yang batuk dan bersin. Karena virus corona dapat ditulari dari cairan orang yang batuk dan bersin. Berikan masker kepada mereka yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. ‘’Yang terpenting kita harus menjaga kesehatan kita dengan makan makanan yang bergizi agar tidak mudah sakit. Menjaga kebersihan tubuh kita dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun,’’ pungkasnya. (fit)
Pasalnya, kawasan tersebut langganan banjir. Tanaman padi terendam dipicu saluran irigasi tak berfungsi maksimal. Mutawalli mengaku, mengajak petani ikut asuransi tidak mudah. Petugas harus perlahan memberikan pemahaman. “Iya, memang harus terus diberikan pemahaman,” ucapnya. Di Mataram sendiri sebutnya, seluas seribu hektar lahan tanaman padi. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian
(Suara NTB/cem)
KAMERA PENGAWAS - Operator ATCS Dinas Perhubungan Kota Mataram, memantau simpang empat Pagesangan melalui layar monitor. Pengelolaan kamera pengawas setelah dihibahkan oleh pemerintah pusat belum maksimal. Dishub terkendala anggaran dan material.
Pengelolaan Sistem Kendali Lalin Belum Maksimal Mataram (Suara NTB) – Kementerian Perhubungan di tahun 2019 lalu telah menghibahkan Area Traffic Control System (ATCS) atau sistem kendali lalulintas kendaraan ke Pemkot Mataram. Minimnya anggaran dan sumber daya manusia (SDM) jadi pemicu tak maksimalnya pengelolaan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh menjelaskan, sistem kendali lalu lintas kendaraan atau ATCS telah dihibahkan oleh pemerintah pusat. Secara otomatis tanggungjawab sepenuhnya ada di pemerintah daerah. Konsekuensi dari penyerahan ATCS itu, pemda harus siap untuk pengembangan dan pemeliharaanya. Seperti, anggaran, material dan SDM. “Tidak bisa bicara soal fasilitas tapi orang yang akan menggerakkan atau memakai fasilitas itu juga penting,” kata Saleh ditemui, Jumat (6/3).
Operator ATC minimal menguasai teknologi informasi, memahami dan merekayasa lalu lintas, serta memiliki suara yang enak didengar oleh masyarakat. Diakui, pelatihan bagi operator sudah dilaksanakan di tahun 2018 silam. Tetapi tenaga masih terbatas. Seharusnya, operator bekerja bergiliran sampai 24 jam atau paling tidak pergantian petugas sampai jam 12 malam. “Jam 12 malam jarang ada kemacetan. Kecuali di titik tertentu jam 10 malam ada yang macet,” ucapnya. Pasca pengalihan pengelolaan ATCS diakui, belum maksimal. Keterbatasan anggaran dan material pendukung lainnya. Dia menyebutkan, dari 38 simpang di Kota Mataram baru terpasang tujuh kamera pengawas. Oleh karena itu, Dishub menjalin komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder lainnya untuk menambah kamera
pengawas disimpang empat yang terkoneksi langsung ke ruang kontrol sistem. “Iya, memang money and material ini jadi kendala kita,” sebutnya. Selama beroperasi, petugas banyak mendapatkan pelanggaran lalu lintas. Seperti, tidak memakai helm, merokok, melewati marga jalan dan lainnya. Saleh mencatat dari 10 pengendara sepeda motor saja pelanggarannya bisa mencapai 40. Oleh sebab itu, kedepannya perlu penegakan hukum berat terhadap pelanggaran lalu lintas. Seperti di Kota Surabaya pelanggaran lalu lintas sangat minim. Pemerintah Kota Surabaya tegas dan memberikan sanksi ke pengendara. “Bisa dilihat di Surabaya. Kalau ada 10 sepeda motor, kalau ada satu pengendara yang tidak pakai helm. Kalau kita di sini ini kesadaran berlalu lintasnya masih kurang,” demikian kata Saleh. (cem)
Mataram (Suara NTB) Masuk dalam wilayah rawan bencana, Pemerintah kota Mataram pada tahun 2020 akan mengintensifkan gerakan mitigasi bencana. Mitigasi dilakukan di semua kelurahan dan semua sekolah yang berada di lokasi rawan bencana. “Mitigasi bencana ini saya rasa sangat penting untuk melihat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui gerakan mitigasi bencana. Saya kira ini harus terus dilaksanakan. Kita juga di Mataram akan membentuk kawasan Kestana (kelurahan tangguh bencana) di semua kelurahan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noor, Jumat (6/3). Diterangkan Mahfuddin, selain membentuk Kestana, Pemkot Mataram juga akan membentuk Katana (keluarga tanggap bencana). Untuk Katana sendiri kata dia, berfungsi mengajak seluruh masyarakat kota Mataram sadar akan adanya potensi bencana. Baik bencana banjir, gempa bumi, dan angin kencang. “Dengan membentuk Kestana tadi, secara otomatis kita juga membentuk Katana yang termasuk semua elemen di dalam satu keluarga. Agar sadar bencana,” terangnya. Menurut Mahfuddin, melalui Kestana dan Katana, masyarakat kota Mataram secara langsung diberikan literasi bencana. Rencana ini akan dilakukan pada triwulan ke III. Nanti, pihaknya akan memberikan mitigasi bencana di enam kelurahan di masing-masing kecama-
tan di Mataram yang tergolong paling rawan bencana. “Mitigasi bencana ini kan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam mengantisipasi adanya potensi bencana yang mengintai kita,” pungkasnya. Lanjut Mahfuddin, selain menyasar seluruh elemen masyarakat di kelurahan dan kecamatan, Pemkot Mataram juga akan memberikan mitigasi bencana kepada seluruh siswa di Mataram. “Kita akan mulai dari tingkat PAUD, SD, dan SMP. Nanti itu kita berikan di sepuluh sekolah yang memang berada di daerah rentan terhadap bencana,” jelasnya. Bukan hanya itu, BPBD Kota Mataram juga berencana membentuk satuan pendidikan aman dari bencana (SPAB). “Selain membentuk Kestana dan Katana, kita juga akan membentuk SPAB tadj,” tambahnya. Semua program itu jelas dia, akan dilakukan dalam triwulan ke III pada bulan April mendatang. Sejauh inu, BPBD kota Mataram sudah mulai menyiapkan terkait sosialisasi ke kelurahan yang berada pada lokasi rawan banjir. “Kita akan berikan juga macam-macam unsur kebencanaan. Setelah itu nanti kita akan bentu relawannya juga di sana,” tegasnya. Anggaran untuk mitigasi bencana ini jelas Mahfuddin, Pemkot Mataram telah menyiapkan sekitar Rp450 juta untuk menyasar 10 sekolah dan 6 kelurahan di masing-masing kecamatan di Mataram. Hingga akhir tahun 2020 mendatang, program mitigasi bencana bisa diselesaikan di 50 kelurahan dan semua sekolah di Mataram. (viq)
Tak Banyak Naker Asing Bekerja di Mataram Mataram (Suara NTB) Tidak banyak tenaga kerja (naker) asing bekerja di Mataram. Dari tahun 2018 hingga 2020, naker asing yang bekerja di Mataram baru berjumlah sepuluh orang. Sejauh ini, kebutuhan Naker asing di Mataram tidak terlalu dibutuhkan. Pasalnya, naker asing yang bekerja di Mataram hanya pada bidang teknik elektro, pembangunan, dan pada posisi guru bahasa asing. Kadis Naker Kota Mat-
aram, Hariadi mengatakan, selama tahun 2020 ini, belum ada naker asing yang bekerja di Mataram. Karena kata dia, biasanya, jika ada naker asing yang akan bekerja di Mataram harus mendapat rekomendasi dari pusat untuk ditempatkan di daerah kabupaten/ kota di Indonesia. Menurut Hariadi, kedatangan naker asing biasanya dapat dilihat dari jumlah investasi asing di daerah kabu-
paten/ kota setempat. Karena, semakin banyak investasi asing masuk ke Mataram akan berdampak pada kebutuhan naker asing pula. “Sejauh ini, hampir semua investasi di Mataram masih bisa dikerjakan oleh naker Indonesia. Dari data yang kita pegang, memang baru 10 orang naker asing yang bekerja di Mataram. Itu pun ada sebagai guru bahasa asing dan sebagai teknis elekro,” katanya, Jumat (6/3).
Selama ini, peluang bekerja naker lokal di Mataram masih mendominasi. Naker lokal di Mataram banyak menempati di sistem jasa. Baik itu jasa perhotelan, guru, dan bidang lainnya. Juga kata dia, untuk naker asing yang memilih bekerja di Mataram, akan memilih bekerja sebagai teknisi di bidang teknis lainnnya dan guru bahasa asing. “Naker asing ini ada yang bekerja di bagian elektro di salah satu perusahaan
listrik di Mataram,” jelasnya. Hariadi mengklaim, peluang bekerja bagi warga lokal di Mataram masih sangat terbuka. Pasalnya, jumlah tenaga lokal di Mataram masih mendominasi. “Naker lokal memang masih mendominasi di Mataram. Karena kan peluang kerja di Mataram untuk warga lokal, kita lihat ada kemajuan. Baik di sektor restauran, pertokoan, hotel, dan bidang jasa lainnta,” pungkasnya. (viq)
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Sabtu, 7 Maret 2020
Halaman 3
Jemaah Umrah Gagal Berangkat
(Suara NTB/dok)
FITUR TERBARU by.U - by.U terus memperluas ketersediaan layanan yang menjangkau lebih banyak anak muda di seluruh wilayah di Indonesia melakukan ekspansi pick-up point ke 41 kota di Indonesia.
By.U Hadirkan Ragam Inovasi Fitur Terbaru untuk Anak Muda Mataram (Suara NTB) Sebagai layanan seluler prabayar digital pertama di Indonesia, by.U berupaya secara konsisten menghadirkan inovasi fitur layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan gaya hidup digital pelanggannya, terutama segmen anak muda. Salah satu komitmen yang diwujudkan yakni melalui perluasan ketersediaan layanan by.U yang akan menjangkau lebih banyak anak muda di seluruh wilayah di Indonesia. Sejak peluncurannya, aplikasi by.U sendiri telah diunduh lebih dari 1 juta pelanggan di Indonesia, di mana 70% pengunduh merupakan anak muda usia gen-Z (15-25 tahun). Tribe Leader by.U, Trio Lumbantoruan mengatakan, dalam fase pengembangan by.U, kami terus fokus untuk berbenah dan mencari inovasi terbaru untuk by.U agar dapat selalu memenuhi keinginan pelanggan, yang bertujuan untuk menghadrikan pengalaman digital terbaik untuk mereka. Oleh karena itu, selain mengembangkan produk, hingga Juni 2020 nanti kami akan fokus melakukan ekspansi pick-up point dari yang kini sudah 18 kota menjadi 41 kota di Indonesia. Sejak peluncurannya di Bulan Oktober tahun lalu, by.U secara aktif mengumpulkan berbagai masukan dan saran dari pelanggan by.U yang disampaikan melalui berbagai platform media. Masukan dan saran tersebut kemudian diakomodasi dengan menghadirkan berbagai inovasi fitur produk dan penawaran terbaru untuk pelanggan. Hal ini dilakukan by.U untuk terus merancang fitur maupun paket yang customer-centric sehingga mampu mendukung gaya hidup digital pelanggan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu inovasi fitur produk yang selalu dikembangkan adalah penambahan variasi besaran kuota internet yang ditawarkan. Selain kuota 4 ribu 1 GB untuk 1 hari, hingga 50 ribu untuk 10 GB untuk 30 hari, rencananya by.U akan meluncurkan paket kuota yang lebih besar lagi, sesuai dengan tingginya permintaan dari pelanggan yang membutuhkan kuota yang lebih besar. Untuk mengakselerasikan ekspansinya, by.U juga terus berkolaborasi dengan sejumlah mitra strategis lintas industri, mulai dari bidang layanan finansial, jasa pengiriman, hingga penyedia konten untuk memperkaya pilihan layanan yang dapat dinikmati oleh pelanggan. by.U juga meluncurkan fitur music player di dalam aplikasi yang tidak mengkonsumsi kuota data dan menjadi daya tarik bagi pengguna by.U. Dirancang dengan konsep MIXtape, by.U berkolaborasi dengan aplikasi music streaming Langit Musik, yang menyuguhkan playlist lagu pilihan dengan tema yang berbeda setiap harinya. Sejak diluncurkan, fitur ini telah diakses oleh lebih dari 20% pelanggan by.U setiap harinya. Selain kuota topping aplikasi yang sudah ada seperti Instagram, Youtube, Whatsapp, dan Twitter, dalam waktu dekat by.U akan segera meluncurkan kuota topping baru di luar kuota topping sosial media untuk mengakomodasikan aktivitas gaya hidup digital anak muda masa kini. Inovasi terbaru lainnya yang sudah diluncurkan adalah fitur #RichGIGA yang merupakan program referral yang akan memberikan tambahan kuota 2 GB untuk 7 hari untuk pelanggan setia yang berhasil mengajak temannya untuk memakai by.U menggunakan link referral-nya. Kehadiran fitur ini terinspirasi dari banyaknya pelanggan by.U yang terus merekomendasikan keunggilan by.U kepada lingkungan terdekatnya. Keunggulan program #RichGIGA secara lebih detil dapat diakses melalui situs resmi www.byu.id/richgiga. “Di samping pilihan fitur layanan dan harga yang beragam, kualitas jaringan internet 4G LTE dari Telkomsel yang digunakan by.U turut menjadi kunci kepuasan pelanggan by.U selama ini. Kami juga selalu terbuka untuk menjadikan masukan dari pelanggan sebagai referensi untuk selalu menghadirkan inovasi. Tentunya pengguna by.U dapat menyampaikan langsung aspirasinya melalui fitur ‘Drop Some Love’ di halaman profile di aplikasi by.U. Dengan demikian, kami berharap by.U akan semakin membawa keseruan menikmati pengalaman gaya hidup digital untuk anak muda,” demikian Trio. (r/bul)
Patuh NTB Minta Maskapai Bijaksana
Mataram (Suara NTB) Pengurus Persatuan Travel Umrah dan Haji (Patuh) Provinsi NTB masih mengharapkan kebijaksanaan dari maskapai. Menyusul gagal pemberangkatan jemaah umrah setelah pemerintah Arab Saudi menyatakan menutup sementara masuknya jemaah umrah dari berbagai negara setelah merebaknya virus corona. Puluhan perusahaan penyelenggara perjalanan haji dan umrah di NTB, yang tergabung dalam Patuh NTB, Jumat (6/ 3) pagi hingga jelang siang kemarin beraudiensi dengan Polda NTB dan Kementerian Agama Wilayah NTB. Pertemuan ini sebetulnya membahas soal upaya bersama menjaga kondusifitas di daerah, setelah Arab Saudi mengumumkan penghentian sementera menerima jemaah haji dan umrah. Diketahui, NTB adalah lumbung pengiriman jemaah haji dan umrah. Setiap bulan, perusahaan penyelenggara perjalanan haji dan umrah
memberangkatkan ribuan jemaah. Setelah izin umrah sementara ini ditutup Arab Saudi, ada ratusan jemaah umrah yang terpaksa kembali lagi karena gagal berangkat. Menteri Agama, Jenderal Purnawirawan TNI Fachrul Razi menegaskan, kendati gagal berangkat, atau tertunda pemberangkatan, dipastikan calon jemaah tak dirugikan, secara materiil. Komitmen itulah yang dituntut oleh Patuh NTB dalam audiensi di aula Kemenag NTB kemarin. TGH. Turmuzi mengatakan, pada prinsipnya, Patuh NTB juga tetap menjamin kondusifitas daerah. Para je-
maah yang dipulangkan atau tertunda pemberangkatannya tetap diyakinkan tidak ada persoalan. “Tapi 300an jemaah umrah yang sudah sampai Jakarta, atau sudah transit sampai Malaysia dipulangkan. Maskapai sudah menganggap hangus tiketnya. Tidak bisa lagi diganti meskipun gagal berangkat,” katanya. Karena itu, menjadi pertanyaan bagi Patuh NTB komitmen yang disampaikan Menteri Agama, bahwa tidak dirugikan, jemaah yang gagal berangkat umrah. karena itu juga, Patuh NTB meminta penegasan komitmen terse-
but. Kementerian Agama diharapkan bernegosiasi dengan maskapai untuk membijaksanai kerugian calon jemaah umrah. “Untuk sementara, ada 300-an jemaah yang terpaksa balik. Kerugiannya dari harga
tiket saja sudah diatas Rp1 miliar. Kita mengharapkan Kanwil Kemenag NTB juga menyuarakan kepada Kemenag untuk membantu mengkomunikasikan kerugian ini kembali kepada maskapai,” harapnya. (bul)
(Suara NTB/bul)
KULIT SAPI - kulit sapi tengah dikeringkan. Kulit sapi ini merupakan bahan baku kerupuk kulit. Produsen kerupuk kulit di Seganteng, Kota Mataram sampai saat ini masih intens menerima pesanan dari luar daerah. Salah satunya dari Bali
Pengusaha Lokal Berharap Kemudahan Berinvestasi di KEK Mandalika
Pabrik Gula Diajak Stabilkan Harga Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan mengajak pabrik gula, PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) mendukung upaya stabilisasi harga. Diketahui harga gula saat ini sudah liar, melebihi ketentuan pemerintah yang mengaturnya melalui Harga Eceran Tertinggi (HET). Sesuai Permendag, harga gula pasir diatur Rp12.500/Kg. Namun di lapangan, harganya telah merangkak menjadi Rp17.500/Kg. Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, M. Si mengatakan untuk sementara ini pengen(Suara NTB/bul) dalian harga dilakukan dengan Baiq Nelly Yuniarti operasi pasar. Dimulai dari Kota Mataram. “Digilir ke semua kabupaten kota. Jatahnya beda beda,” jelas Baiq Nelly kepada Suara NTB, Jumat (7/3) kemarin. Harga jual gula pasir selama kegiatan operasi pasar, tetap sesuai HET. Terjadinya kenaikan harga gula pasir ini, kata Baiq Nely, akibat tingginya permintaan. Stok gula nasional juga menipis. Melihat situasi lapangan, Kementerian Perdagangan memutuskan untuk mempercepat impor gula pasir. “Seyogiyanya impor gula dilaksanakan pada triwulan II 2020. Namun karena situasinya begini, impor gula dipercepat pada triwulan I,” jelas Baiq Nelly. Pemerintah juga melakukan antisipasi permintaan jelang puasa dan ramadhan. Baiq Nelly mengatakan, Satgas Pangan juga melakukan pemantauan. Berdasarkan informasi yang didapat dari Reskrimsus Polda NTB, gula tersedia di distributor cukup sampai Bulan April. Stok gula di lpangan kurang. Perum Bulog sendiri menurutnya ktitis cadangan stok gula. “Tidak bisa kita bertindak dulu. Karena suplai dan demand sedang tidak seimbang. Kita hanya bisa mendorong operasi pasar. Harga tidak bisa kita intervensi,” ujarnya. Pemprov NTB juga sangat berharap secepatnya gula impor masuk. Agar harga dapat distabilkan kembali. Menjelang bulan puasa. Dihubungi terpisah, Made Robyn dari PT. SMS mengiyakan ada kerjasama dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTB untuk operasi pasar gula pasir. Titik titik pelaksanaan operasi pasar, ditentukan oleh Dinas Perdagangan. “Sekali operasi pasar kita keluarkan 500 Kg,” demikian Robyn. Operasi pasar akan dilaksanakan terus menerus sesuai permintaan Pemprov NTB. Harga jualnya Rp12.000/Kg. Robyn mengatakan, untuk kebutuhan gula di NTB, pabrik terus berupaya memenuhinya. Saat ini tersedia cadangan stok yang mencukupi. Karenanya, ia meminta tak perlu dikhawatirkan. “Cadangan stok kita cukup,” demikian Robyn. (bul)
(Suara NTB/bul)
AUDIENSI - Pengurus Patuh NTB, Kemenag NTB dan unsur dari Polda NTB usai melakukan audiensi di Kemenag NTB kemarin
(Suara NTB/bay)
FOTO BERSAMA - Manajemen Aruna Senggigi Resort and Convention berfoto bersama seusai sosialisasi penangan virus corona, Jumat (6/3)
Aruna Senggigi Inisiasi Penyuluhan Penanganan Virus Corona Mataram (Suara NTB) – Aruna Senggigi Reserot and Convention menunjukkan sikap menghadapi penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia. Hal itu dilakukan dengan menggelar sosialisasi pencegahan dan penanganan virus mematikan tersebut bagi seluruh manajemen hotel, Jumat (6/3). Hadir sebagai pemateri Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, dr. Muhammad Taufik Fathony. Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa untuk mencegah penularan Covid-19 antara lain bisa dilakukan dengan menghindari kontak dengan orang yang terindikasi terkena penyakit, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kontak dengan binatang pembawa virus seperti kelelawar dan ular, mengurangi sentuhan atau menggosok hidung, mulut dan mata. Selain itu, bila seseorang menderita demam di ata 38,5~þC yang disertai gejala batuk, pilek, serta sesak napas agar segera memeriksakan diri ke dokter. “Nanti baru didiagnosis apakah hanya demam batuk biasa atau men-
garah ke yang lain,” ujar Taufik. Diterangkan Taufik seseorang yang mengalami gejala tersebut diharapkan memakai masker atau menutup mulut dengan tangan sapu tangan saat batuk. Selain itu, diperlukan etika saat batuk serta tidak membuang air liur sembarangan yang mungkin mengenai orang lain. “Ini juga penting bagi penderita batuk. Jangan batuk di depan orang tanpa ada penutup seperti masker atau setidaknya menutup dengan tangan, karena bisa menulari orang lain,” ujarnya. General Manager Aruna Senggigi Resort & Convention, Weni Kristanti, menerangkan sosialisasi yang dilakukan merupakan upaya hotel untuk mempersiapkan seluruh karyawan menghadapi bahaya Covid-19. Selain itu, langkah tersebut diambil untuk meyakinkan tamu bahwa Aruna Senggigi telah siap menangani kasus Covid-19. Dengan begitu, sosialisasi yang dilakuan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Terutama penyebaran informasi terkait penyebaran dan penanganan virus corona. “Kami berharap peran aktif seluruh karyawan dan tamu hotel dalam upaya pencegahan ini sekaligus
membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya virus corona,” ujarnya. Dengan sosialisasi tersebut, Weni menyebut pihaknya ingin menunjukkan bahwa pelaku industri wisata telah siap melakukan langkah-langkah pencegahan sehingga memberikan rasa aman. Dicontohkannya seperti inisiatif hotel untuk menyediakan hand sanitizer, cairan antiseptic, dan masker kesehatan bagi tamu dan karyawan di beberapa area seperti lobi, ruang pertemuan, restoran, dan area umum lainnya. “Ini juga upaya kami memberikan informasi kepada wisatawan bahwa kami juga melakukan tindakan pencegahan. Sehingga wisatawan yang berada di Lombok atau yang berencana akan datang merasa aman dan nyaman,” ujar Weni. Langkah itu perlu diambil mengingat penyebaran Covid-19 telah menjadi masalah global. Sehingga dibutuhkan sikap yang didasarkan pada informasi yang jelas dan pengetahuan yang cukup untuk menghadapi hal tersebut. “Kami ingin mencari informasi yang jelas, sehingga saat bekerja sehari-hari dapat memberikan hal bermanfaat dengan menyebarkan informasi yang tepat,” pungkasnya. (bay)
Mataram (Suara NTB) Sampai saat ini, investasi swasta di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, belum bergerak. Pengusaha lokal ingin ikut ambil bagian di sana berkontribusi membangun daerah, agar tak menjadi penonton. Namun banyak yang berpikir dua kali, karena pertimbangan beban pembayaran yang harus dikeluarkan, sebelum investasinya jalan. H. Misbach Mulyadi, salah satu pengusaha lokal, sekaligus anggota komisi II DPRD NTB menyampaikan, dalam situasi seperti ini, semua pihak harus berperan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Cara yang paling sederhana yang dipahami bagaimana Investasi tumbuh positif melalui dua titik daya tarik besar yang jadi magnet. Pertama KEK Mandalika di Lombok Tengah, kedua Bandar Kayangan di Utara. Fokusnya ke Mandalika. Sejak Presiden Jokowi mendeklarasikan beroperasinya KEK Mandalika, banyak cerita yang terdengar. Bahwa, investor besar mulai melirik dan berkomitmen berinvestasi di sana. Sayangnya, sampai hari, keinginan investor swasta ini belum terlihat actionnya. Beberapa nama besar investor yang disebut-sebut PT. Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pemegang otoritas mengelola KEK Mandalika, sampai saat ini tak kunjung tiba. Begitu juga beberapa pemain lokal potensial turut berhasrat, juga sampai saat ini belum ada realisasinya. “Yang menjadi pemicu lunturnya semangat pemain lokal ini, tidak lain dari sistim manajement yang ada di ITDC. Sederhana saja, saran pemain lokal, welcome kepada pemain lokal ini dengan kemudahan-kemudahan investasi tanpa membebebani dulu dengan beban-beban sewa lahan yang berlaku terlalu dini,” paparnya. Salah satu contoh H. Misbach kemukakan, pengenaan biaya kepada calon investor yang mengkavling lahan. Misalnya dalam satu hektar, saat penandatanganan kerjasama dengan ITDC, harus membayar setiap tahun sebesar
(Suara NTB/ist)
H. Misbach Mulyadi kisaran Rp300 juta. “Ya mikir-mikir dulu. Bagaimana mau membangun. Belum apa-apa sudah bayar, kecuali hotel sudah jadi, kamar sudah terisi, ndak masalah bayar,” katanya. Menurutnya, investor lokal juga harus diberikan karpet merah untuk segera diberi kesempatan dengan kemudahan-kemudahan berinvestasi. Harapannya, tidak disamakan dengan investor kakap yang memiliki koorporasi bisnis yang sudah besar dan sudah jalan. “Dan tidak mungkin investasi besar mereka yang nilainya di atas Rp100 miliar, kalau sudah beroperasi kewajiban-kewajibannya tidak dipenuhi. Muluskan semua investor yang terdaftar segera bekerja,” katanya. Pelaksanaan MotoGP sudah di depan mata. Menurutnya waktu yang sangat singkat untuk membangun infrastruktur pendukung akomodasi wisatawan yang akan datang. Apalagi jumlahnya diprediksi sampai di atas 100-an ribu wisatawan. Ia juga mendorong, agar pemerintah daerah meminta kepada ITDC, akan mengkomunikasikan kemudahan-kemudahan yang diharapkan investor. “Gubernur kita minta bernegosiasi dengan ITDC agar investor mendapat kemudahan di KEK Mandalika. Setau saya sudah ada tujuh investor lokal yang akan berinvestasi di KEK Mandalika, berikan dong kemudahan,” demikian H. Misbach Mulyadi. (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Sabtu, 7 Maret 2020
Halaman 4
Sarana dan Prasarana Terbatas
Murid SDN 3 Sigar Penjalin Diliburkan Saat Hujan Tanjung (Suara NTB) Aktivitas belajar mengajar di beberapa sekolah pascagempa masih terganggu. Di SDN 3 Sigar Penjalin Satap (Satu Atap) SMP 1 Tanjung, hingga kini masih kekurangan RKB (ruang kelas belajar). Akibatnya murid, terutama SD, dipulangkan lebih awal, menjelang tengah hari maupun sesaat sebelum turunnya hujan. Informasi yang dihimpun koran ini, RKB Satap SD 3 Sigar Penjalin dan SMP 1 Tanjung hanya dibekali masingmasing 3 unit. 3 RKB SD dan 3 RKB SMP. Sementara jumlah siswa cukup banyak. Murid SD saja sebanyak 185 orang, terdiri dari 7 rombongan belajar (rombel). Guru SMP Satap Sigar Penjalin, Mugni, kepada Suara
NTB mengatakan kondisi RKB sementara tidak layak untuk aktivitas belajar mengajar. Pascagempa, belajar dipersingkat. “Bantuan sarana hanya dapat 3 lokal dari DAK. Siswa belajar kadang sampai jam 12 sudah pulang. Masih belum normal,” ujarnya. Untuk siswa SMP, sebagian menempati gedung baru. Namun bagi guru SMP, masih berkantor seadanya. Ruang guru di ruang sementara. Setengah dindingnya kalsiboard, setengahnya lagi dari dinding bambu. Guru Kelas 5 SD 3 Sigar Penjalin, Lalu Sara’in menguatkan, muridnya masih belajar di sekolah darurat. Dengan bangunan permanen hanya 3 ruang, pihaknya tidak bisa memaksakan seluruh anak
Sorot Bale Mediasi KEBERADAAN Bale Mediasi yang dibentuk oleh Pemkab Lotim mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pasalnya, Bale Mediasi yang sudah bekerja tersebut belum mengantongi peraturan daerah (Perda). Disampaikan Wakil Ketua DPRD Lotim, M. Badran Achsyid, Jumat (6/3), keberadaan Bale Mediasi Lotim sangat disambut baik. Hanya saja, ia sangat menyayangkan keberadaan Bale Mediasi yang masih menggunakan Perbup dan untuk Perdanya masih dalam proses penggodokan. (Suara NTB/yon) Sementara apabila Perbup dan M. Badran Achsyid Perda nantinya tidak sesuai, maka dapat berimbas kurang baik terhadap sejumlah kasus yang ditanganinya. Termasuk secara hukum dapat dilakukan pembatalan atau tidak sah. “Bale mediasi saat ini perdanya sedang digodok. Sejauh ini masih menggunakan Perbup. Apabila berbeda nantinya, maka kasus-kasus yang ditangani itu akan percuma,” terangnya. Diketahui, pembetntukan Bale Mediasi sebagai perwujudan kearifan lokal musyawarah mufakat di daerah ini. Diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat untuk penyelesaian konflik. Maka dari itu, kepengurusan Bale Mediasi diharapkan dapat bekerja secara sungguh-sungguh memenuhi ekspektasi masyarakat dan tidak hanya sekadar formalitas, melainkan harus betul-betul dapat dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan Bale Mediasi didasari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perda Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi. Untuk Kabupaten di Lotim terdapat Perbup Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi. Semuanya memiliki nafas yang sama yaitu menyelesaikan masalah secara musayawarah mufakat. Untuk Bale Mediasi Lotim diketuai H. L. Mariyun SH, MH untuk periode 2020-2024. (yon)
menempati ruang tersebut. Kondisi sekolah darurat lebih parah. Sekolah yang terbuat dari kerangka baja berdinding kalsiboard itu, bolong di sana sini. Air hujan merembes dengan mudahnya. Jika hujan lebat dan air menggenang, ruang murid otomatis tidak bisa digunakan. “Kalau hujan belajar sekadar saja. Kalau hujan tertiup angan, berhenti karena buku anak-anak basah kena air, “ ujarnya. Tidak jarang kata Sara’in, siswa dipulangkan sebelum hujan turun. Atau saat terik panas menyengat ruangan, siswa juga dipulangkan. Dalam keadaan normal, siswa dipulangkan pukul 12.15 wita. Di tengah kondisi itu, pihak sekolah berharap adanya respons cepat pemerintah daer-
ah agar siswa menempati tempat yang lebih layak. Sebab tidak hanya ruangan, prasarana meja, bangku, papan dan alat peraga siswa juga rusak akibat gempa. Tersisa hanya 30 persen saja bangku dan meja yang bisa dimanfaatkan. “30 persen, duduk dipaksakan bertiga sampai berempat di satu bangku,” imbuhnya. Sama dengan sekolah lain yang belum normal, pihak SD 3 Sigar Penjalin juga tidak bisa memaksakan seluruh dana BOS untuk keperluan sarana dan prasarana. Setiap triwulan pencairan, sekolah paling maksimal bisa membeli 5 unit bangku dan meja. “BOS bisa saja, tapi tidak bisa maksimal. Paling 5 unit. Dari kemarin anggarkan 5. Kebutuhan lain juga mendesak,” tandasnya. (ari)
(Suara NTB/ari)
TIDAK REPRESENTATIF - Kondisi belajar mengajar di SDN 3 Sigar Penjalin yang tidak representatif bagi guru dan murid. Saat hujan, murid harus dipulangkan, karena tergenang air hujan.
Pengumuman Kelulusan SKD CPNS Dilakukan Serentak Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini sudah menyerahkan hasil akhir dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) formasi tahun 2019 ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dilakukan rekonsiliasi dan validasi. Adapun untuk hasil SKD akan diumumkan serentak pada tanggal 22-23 Maret 2020. Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (6/3), Kepala BKPSDM Lotim, H. Moh. Isa, SAP, melalui Kepala Bidang Data dan Formasi, , Lalu Agus Satriawan menjelaskan data yang divalidasi oleh BKN selaku pelaksana teknis seleksi CPNS meliputi jumlah peserta berdasarkan berita acara kehadiran. Termasuk, kesesuaian formasi SSCN dengan penetapan KemenPANRB, kesesuaian ambang batas, kesesuaian nilai P1/TL formasi 2018, BA penyelenggaraan serta panduan SKB. Untuk rekonsiliasi data tahap I dilaksanakan untuk 261 dari 521 instansi pusat dan daerah. Sedangkan 260 instansi lainnya akan dilakukan rekonsiliasi tahap II tanggal 1113 Maret mendatang dengan hari pertama rekonsiliasi dan validasi data dilakukan untuk 91 instansi pusat dan daerah. “Untuk hasil SKD yang lolos ke SKB akan diumumkan secara serentak,” terangnya. Di samping itu, proses rekonsiliasi data dilakukan melalui empat level proses verifikasi dan validasi. Level empat yaitu tim pengolahan mengumpulkan data hasil
SKD dari seluruh titik lokasi dan akan disinkronisasikan saat rekonsiliasi data berlangsung. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi kesesuaian data dari instansi dengan data yang ada di Sistem Informasi Manajemen Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi (Simflek). “Pada tahap ini, instansi mencocokkan kesesuaian hasil SKD di lapangan,”tambahnya. Selanjutnya pada level tiga akan diverifikasi ulang oleh Koordinator Tim Finalisasi Hasil Seleksi, Pemberkasan, dan Penetapan NIP sebelum ke level dua, yaitu persetujuan Deputi Bidang Mutasi. Terakhir pada level I yakni Kepala BKN mengesahkan dengan digital signature dan hasil rekonsiliasi diserahkan ke instansi secara online. Maka dari itu, kata Agus, peserta yang lolos ke seleksi kompetensi bidang (SKB) yang memiliki nilai termasuk tiga kali formasi setelah perankingan. Hal ini disesuaiakn dengan Permenpan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelak-
sanaan Seleksi CPNS Tahun. 2019 dan Permenpan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS. “Pelaksanaan SKD akan berlangsung hingga 10 Maret mendatang. Secara nasional hasil akan dirapatkan oleh Panselnas,” jelasnya. Target panselnas dengan diadakannya rekonsiliasi ini adalah zero mistake. Dalam pengumuman ini, juga sudah disediakan fasilitas crisis center untuk membantu penyelesaian masalah, pertanyaan maupun komplain dari instansi yang terdiri dari BKN, KemenPAN-RB dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di mana BPKP selaku tim quality assurance panselnas mendampingi BKN selama masa rekonsiliasi dan validasi data hasil SKD serta memastikan SKD berjalan sesuai ketentuan. Diketahui, seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) lingkup Pemkab Lotim berakhir, Selasa (25/2). Dari 11.103 peserta, tercatat sebanyak 3.734 peserta yang lulus passing grade, se-
(Suara NTB/yon)
LIHAT PENGUMUMAN - Pelamar CPNS Lotim saat melihat pengumuman hasil SKD beberapa waktu lalu. Untuk pengumuman lolos ke SKB akan diumumkan secara serentak. mentara 6.791 terpental. Agus menyebutkan dari 11.103 peserta, yang mengikuti tes sebanyak 10.525 peserta dan tidak hadir 578 peserta atau persentase kehadiran sebesar 94 persen. Maka dari itu, dari jumlah passing grade 3.734 peserta ini, nantinya akan dilakukan perankingan untuk dengan masing-masing memilih tiga besar untuk satu formasi. Dalam pelaksanaan seleksi SKD CPNS ini, formasi yang dibuka rata-rata terpenuhi kecuali formasi Arsiparis, teknisi elektromedis yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Sementara untuk dokter gigi dari sem-
bilan yang dibutuhkan, jumlah pelamar hanya dua orang. “Rata-rata pelamar memenuhi passing grade. Kecuali Arsiparis, teknisi elektromedis dan dokter gigi,”terangnya. Adapun penerimaan formasi CPNS di Kabupaten Lotim tahun anggaran 2019 sebanyak 482 formasi. Dari 482 formasi ini didominasi oleh tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi tenaga teknis. Di mana untuk tahun ini Kabupaten Lotim hanya membuka untuk formasi umum dan tidak ada formasi khusus dengan usia maksimal 35 tahun. (yon)
Dikpora Sebut 7.210 KK di KLU Belum SDN 3 Gondang Terakreditasi Jaringan Air Bersih Ditangani DAK 2020
(Suara NTB/ist)
TANDA TANGAN - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, melakukan penandatanganan kerjasama dengan Pemerintah Tanjung Jamur Timur dan Seamea Recfon di Jakarta, Jumat (6/3).
Pemkab Komitmen Turunkan Angka Stunting di Lotim Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan salah satu kabupaten dengan angka stunting atau gagal tumbuh cukup tinggi. Tahun 2019 lalu berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) ditemukan 20.968 atau 26.11% dari 125.907 balita yang diukur. Mengingat stunting memiliki dampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) Pemda Lotim terus berupaya untuk menurunkan angka tersebut. Hal ini terkait pula fokus pembangunan Lotim tahun 2020. ‘’Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, Lotim dalam upaya menurunkan angka stunting mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan kepala desa sebagai ujung tombaknya,’’ ujar Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, dalam acara penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Lombok Timur dengan Seameo Recfon di Jakarta, Jumat (6/3). Bupati Sukiman berharap kerjasama tersebut mempercepat upaya yang telah berjalan selama ini, dengan penandatanganan kerjasama ini, upaya Pemkab Lotim dalam menurunkan stunting lebih cepat lagi lajunya, terutama dengan menggiatkan kegiatan di satuan pendidikan (PAUD). Kerjasama ini, kata bupati dalam bentuk pendampingan teknis (transfer pengetahuan) dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting agar intervensi yang dilakukan tepat teknis, juga tepat sasaran. Seameo Recfon merupakan organisasi regional yang juga merupakan Pusat Kajian Gizi Regional Universitas Indonesia. Organisasi ini pada tahun 2017 memprakarsai program Early Childhood Care and Nutrition Education (ECCNE). Program tersebut bertujuan menerapkan program ECCNE dengan penyelarasan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, dalam hal ini melalui peran satuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI). Sementara itu, Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi sebagai satu dari 160 kabupaten prioritas stunting, telah menerapkan model tersebut. Bupati Tanjung Jabung Timur, H. Romi Hariyanto, menyambut gembira kerjasama dengan Pemda Kabupaten Lombok Timur juga tiga kabupaten lainnya yang terikat dalam kerjasama tersebut, pengalaman kami setahun belakangan ini dapat dibagikan dengan teman-teman di Malang, Sambas dan juga Lombok Timur. Ia berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut. (yon)
Tanjung (Suara NTB) Akses jaringan air bersih warga di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah tercapai 90,05 persen. Masih ada 9,95 persen atau setara dengan pelayanan yang menyentuh 7.210 KK yang belum terjamah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KLU, Kahar Rizal, ST., melalui Kepala Seksi, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan, Lalu Gigih Putra Gerhana, ST., Jumat (6/ 3) mengakui, capaian pelayanan air bersih sampai akhir 2019 cukup signifikan. Capaian akses jaringan 90,05 persen itu setara dengan 65.217KK dari total 72.426 KK. Akses jaringan air ber-
sih itu terdiri dari sumur gali, sumur bor, dan jaringan PDAM. “Akses jaringan tidak sampai ke semua rumah, karena diukur dari jaringan sekunder (kran umum),” ujar Gigih. Ia menyebut, 9,95 persen warga yang belum terjamah air bersih tersebar. Di Pemenang mencakup Teluk Kodeq ke barat sampai Malaka, kemudian Gili Meno dan Gili Trawangan. Di kecamatan lain, tersebar beberapa di Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan. Mereka yang belum terjamah rata-rata berdomisili di perbukitan dan ketinggian. “PDAM tidak bisa layani ketinggian, dari mata air debit berkurang. Untuk wilayah Pemenang saja, air PDAM hanya sampai tanjakan LIPI, setelahnya tidak bisa lewat,”
paparnya. Sebagai alternatif solusi sembari menunggu layanan PDAM, Dinas PUPR akan mendata ulang jumlah sumur gali dan sumur bor. Pasalnya pascagempa, bantuan sumur bor cukup banyak. “Pemanfaatan sumur bor perlu juga pemeliharaan. Harapan kita masyarakat bersedia iuran untuk operasional,” sambungnya. Melihat topografi wilayah di mana masyarakat bermukim, Gigih optimis dengan intervensi pengelolaan air SPAM Regional dari Pemprov NTB. Setidaknya, pengelolaan debir air yang besar akan dapat mendukung tambahan akses untuk masyarakat. (ari)
Antisipasi Penyebaran Virus Corona
Sekolah Diingatkan Tak Lengah Awasi Jajanan Siswa Selong (Suara NTB) Penyebaran virus Corona (Covid-19) tidak hanya membuat khawatir masyarakat umum. Melainkan menghebohkan dunia pendidikan bahkan di kalangan siswa. Di tengah kekhawatiran itu, pihak sekolah diingatkan agar tidak lengah dalam mengawasi jajanan siswa. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, dr. Hasbi Santosa, kepada Suara NTB, Jumat (6/5). Ditegaskannya bahwa tidak menutup kemungkinan terjadinya penyebaran virus Corona di lingkungan pendidikan, karena padatnya aktivitas dan interaksi, baik antarsiswa, guru, dan orang tua. Termasuk dari jajanan yang dibeli baik di luar maupun di dalam lingkungan sekolah.
“Untuk anak-anak sekolah kita ingatkan supaya lebih memilih jajanan yang sehat atau higienis. Tidak membeli jajanan sembarang dan pihak sekolah harus tetap mengawasi, tidak boleh lengah,”ujarnya. Pentingnya kewaspadaan ini juga untuk mewujudkan prilaku hidup bersih dan sehat bagi peserta didik. Mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), peserta didik harus cerdas dalam memilih jajanan yang diperjual belikan disamping rutinnya pengawasan yang dilakukan Dikes Lotim ke kantin-kantin sekolah. “Jadi pendidikan karakter itu sangat penting. Siswa menjadi cerdas dalam memilih jajanan di sekolah,”ungkapnya. Dijelaskannya, adanya
konsumsi makanan yang salah akan berdampak buruk terutama masa keemasan anak-anak dan bagi ibu yang sedang mengandung, sehingga berdampak pada berbagai masalah gizi dan timbulnya penyakit. Di mana makananmakanan yang mengandung zat berbahaya itu dapat berakibat fatal pada tubuh. Hasbi menambahkan, perkembangan virus dalam tubuh manusia tergantung pada imunitas tubuh. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat supaya menjaga kebersihan pribadi. Mengkonsumsi makanan bergizi, kaya serat dan berolahraga seoptimal mungkin sesuai usia dan kondisi dari yang bersangkutan. Termasuk mencuci tangan pakai sabun. (yon)
Tanjung (Suara NTB) Kondisi sekolah darurat pascagempa akan ditangani optimal oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) mengklaim, jumlah sekolah yang belum tertangani sama sekali hanya 6 unit. Sedangkan untuk tahun ini, 150 sekolah akan ditanggulangi melalui DAK dan dana penanganan dari BNPB. Kepala Dinas Dikpora KLU, Dr. Faozan, S.Pd., M. Pd., Jumat (6/3) mengaku sudah mengusulkan rekonstruksi dan rehabilitasi sekolah pascagempa. Sumber dana berasal dari DAK dan alokasi rekonstruksi fasilitas umum pemerintah melalui BNPB. “Semua sudah kita usulkan termasuk yang masih kurangkurang lokalnya. Dari DAK hampir sebanyak 150-an sekolah, tahun ini tinggal dieksekusi saja,” ungkap Faozan. Spesifik pada SDN 3 Gondang yang termuat di berita Jumat (6/3), Dispora mengklaim telah mengupayakan bantuan saat tanggal darurat bencana. Awalnya sekolah itu akan ditangani oleh donatur. Namun dengan alasan yang tidak diketahui, donatur justru memindahkan lokasi bantuannya ke Bayan. “Sebenarnya mereka adalah yang pertama yang diumumkan membangun sekolah. Tapi dalam perjalanan
tiba-tiba tidak jadi dan saya tidak tahu permasalahannya,” aku Faozan. Dengan DIPA yang sudah di tangan, Faozan memastikan SDN 3 Gondang akan ditangani tahun ini. Sekolah ini akan dibangunkan 5 RKB permanen, lengkap dengan prasarana sekolah dari DAK. Pengelolaan dana ini langsung ditransfer ke rekening sekolah, tidak melalui Dikpora. Dikpora juga akan mengintervensi kekurangan rehabilitasi dan prasarana sekolah seperti meubeller. Dana APBD yang disiapkan senilai Rp 40 miliar. “Dan sekolah yang belum tertangani juga Insya Allah sudah ada dananya di BPBD untuk membangun kantor dan sekolah yang terdampak gempa. Sekitar Rp 700 milliar, sebagian untuk sekolah juga,” sambungnya. Mengacu pada data penanganan oleh Dinas Dikpora, Faozan menyebut tersisa 6 sekolah yang belum tertangani. Sedangkan sekolah yang sudah selesai dibangun dan diperbaiki lebih dari 100 unit. Tercatat jumlah sekolah di KLU masing-masing 164 Sekolah Dasar/SD Islam, dan 34 SMP. “Dan jumlah yang 6 sekolah belum ditangisi 6 ini adalah SD semua, karena SMP sudah semua dibangun,” pungkasnya. (ari)
Faozan (Suara NTB/ari)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Sabtu, 7 Maret 2020
Dorong Wisata Budaya ANGGOTA DPRD Provinsi NTB Dapil Lombok Barat (Lobar)-Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lalu Ahmad Ismail, SH., mendorong agar para pelaku wisata di Kecamatan Sekotong untuk mengembangkan wisata berbasis budaya di Sekotong. Dengan adanya wisata budaya, tentu akan semakin menambah keragaman destinasi wisata yang ada di Sekotong. Sejauh ini banyak objek wisata di Sekotong yang dikenal luas dan banyak dikunjungi. Seperti baru-baru ini wisata mangrove Tanjung Batu, kawasan wisata Buwun Mas Hill dan beberapa objek wisata lainnya. “Ya, kita semua berharap agar para pelaku wisata di Sekotong turut mengembangkan wisata budaya. Sebab wisata berbasis budaya seperti pembacaan takepan, selakaran, zikir zaman, peresean merupakan salah satu atraksi budaya selain wisata alam,” kata Lalu Ahmad Ismail, ditemui di Sekotong, Kamis (5/3). Politisi muda Partai Golkar ini juga menyebutkan, bahwa pariwisata alam di Sekotong secara bertahap sudah mengalamai banyak perubahan. Hal tersebut menurutnya, terlihat dari dibukanya berbagai lokasi wisata baru di Sekotong. Beberapa di antaranya seperti Ekowisata Mangrove Bagek Kembar, Mangrove Tanjung Batu,Buwun Mas Hill dan lain-lain, Di samping destinasi wisata yang sudah lebih dulu terkenal seperti Gita Nada,Mekaki,ElakElak, Nambung. “Dengan adanya wisata budaya,tentu akan semakin menambah keragaman destinasi wisata yang ada di Sekotong,” ungkap anggota Komisi IV DPRD NTB ini. (her) L. Ahmad Ahmad Ismail Ismail L.
Halaman 5
APIP Tunggu Usulan ’’Blacklist’’ Kontraktor Proyek Kantor Camat Praya (Suara NTB) CV. TKU selaku rekanan proyek pembangunan tiga kantor camat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hampir pasti di-blacklist, karena gagal menuntaskan proyek pembangunan tiga kantor camat sampai batas kontrak yang sudah disepakati. Bahkan hingga batas waktu pemberian kesempatan selama 50 hari, proyek senilai Rp 8,2 miliar tersebut juga tidak bisa diselesaikan. Inspektur pada Inspektorat Loteng Ir. L. Aswatara, menjelaskan, beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk mengajukan blacklist. Pertama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek akan mengajukan usulan blacklist ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Baru kemudian APIP menetapkan usulan blacklist ke Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) daerah ser-
ta ULP nasional. Dengan begitu rekanan proyek tiga kantor camat tersebut tidak akan bisa lagi mengikuti tender atau lelang proyek di seluruh wilayah Indonesia. “Kita masih menunggu usulan blacklist dari Dinas PUPR selaku pemilik proyek. Jika memang layak diajukan untuk di-blacklist baru kemudian diusulkan ke ULP di daerah maupun ULP nasional,” ungkapnya pada wartawan, Jumat (6/3). Saat ini, jelasnya Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) RI tengah melakukan audit terhadap semua kegiatan pembangunan di tahun 2019 lalu, termasuk proyek pembangunan tiga kantor camat. Hasil audit itu nantinya, akan dijadikan dasar pertimbangan bagi APIP untuk menjatuhkan sanksi blacklist terhadap rekanan proyek kantor camat setelah ada usulan dari Dinas PUPR Loteng. “Jadi kita tunggu usulan. Yang jelas, jika memang memenuhi syarat untuk di-blacklist kita
blacklist. Karena memang aturan mengatur demikian,” ujarnya. Terpisah, Kepala Dinas PUPR Loteng, L. Firman Wijaya, mengatakan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan SK pemutusan kontrak pekerjaan dengan CV. Total Karya Utama. Karena sesuai aturan, jika ada kontraktor yang tidak bisa menuntaskan pekerjaan sesuai kontrak yang sudah disepakati harus diputus kontrak. Hanya saja, untuk saat ini pihak rekanan masih diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai 100 persen. Tetapi pembayaran pekerjaan hanya sekitar 95 persen. Tidak semuanya akan dibayar. “Termasuk usulan blacklist juga sudah kita siapkan. Untuk kemudian nantinya akan
diajukan ke APIP,” terangnya. Pasalnya, yang memutuskan bisa tidaknya rekanan proyek di blacklist adalah APIP. Pihaknya selaku pemilik proyek hanya mengusulkan saja. Tidak bisa memutuskan begitu saja. “Aturannya, kita yang mengusulkan. APIP yang memutuskan,” tandasnya. Sebelumnya, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, Andi Mardan menegaskan kalau pihaknya sudah merekomendasikan rekanan proyek tiga kantor camat tersebut di-blacklist, karena sudah dinilai wanprestasi dan gagal menuntaskan pekerjaan sampai batas kontrak yang ada. Bahkan sampai batas waktu pemberian kesempatan. (kir)
(Suara NTB/ist)
Penjualan dan Penggunaan Masker Diperketat
Sengketa Aset SDN 2 Bengkel
Dewan Desak Pemda Lobar Segera Ajukan PK Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) didesak segera melakukan langkah hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa aset lahan SDN 2 Bengkel Kecamatan Labuapi. Pemda dalam hal ini OPD dan Bagian Hukum jangan hanya banyak berpendapat soal status kepemilikan, namun posisi yang dihadapi saat ini bahwa putusan MA melalui kasasi memenangkan pihak penggugat. Satu-satunya cara yang dilakukan Pemda saat ini menghadapi sengketa dengan melakukan langkah PK ke MA. “Fakta yang kita hadapi adalah putusan MA melalui kasasi sudah memenangkan pihak penggugat. Satu-satunya cara yang harus ditempuh Pemda segera melakukan PK, jangan berbicara nanti kita pikirkan kebijakan seperti apa, Kalau ada temuan soal kepemilikan. Jadi Pemda ini bukan menunggu-nunggu seperti itu,” tegas anggota Komisi I DPRD Lobar Indra Jaya Usman (IJU), Jumat (6/3). IJU sapaan akrab politisi Demokrat ini, menyatakan, kenyataan saat ini yang dihadapi Pemda kalah di tingkat kasasi. Menggapai putusan ini, Pemda segera melakukan upaya PK. Sebab kata dia terkait aset ini sudah jelas Pemda sudah menemukan novum sebagai dasar mengajukan PK. Novum yang dimaksud data bukti kepemilikan aset dari Kemensos. “Seharusnya Pemda itu segera melakukan PK ke MA,” jelas dia. Pemda, ujarnya, harus segera mencari bukti kepemilikan aset itu, entah itu jual beli ke Kemensos. Langkah ini dinilai lebih tepat daripada bermain pernyataan meributkan masalah status kepemilikan lahan tersebut. Sebab, kata dia, pemda punya hak melakukan langkah PK, karena pemda tidak bisa mau bertahan dalam berbagai cara, selain langkah hukum PK. Meski langkah PK ini tidak ada batas waktu, Namun jangan sampai terkesan Pemda lamban melakukan langkah. Terkait aset ini tercatat Juga di Pemda, menurut dia tidak masalah. Namun faktanya pemda atas dasar bukti kepemilikan tersebut tidak bisa mempertahankan di tingkat MA, sebab dalam sengketa kasasi pemda kalah, karena bukti kepemilikan lemah. ‘’Yang perlu dilakukan Pemda segera meminta data kepemilikan ke Kemensos seperti data jual beli. Cari dong ke Kemensos, koordinasi dengan Kemensos, itu dijadikan novum untuk ajukan PK. Gitu dong caranya,” sarannya. Sementara Kabag Hukum Setda Lobar Ahmad Nuralam mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk langkah strategis penanganan. Aset ini jelas dia merupakan milik Kementerian Sosial (Kemensos) diperkuat dengan bukti surat yang dikirim Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Pemkab Lobar. ”Memang ada pengakuan dari Kementerian Sosial bahwa objek itu (lahan) masih aset dari mereka,” bebernya. Terpisah, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, H Narsun mengaku selama ini tidak pernah mengetahui gugatan lahan SD itu. Bahkan kepada siapa gugatan itupun dituju pihaknya tidak mengetahui. Meski demikian pihaknya sudah turun melihat kondisi para murid di SDN 2 Bengkel itu. “Sampai sekarang pembelajaran masih kondusif,” terangnya. (her)
(Suara NTB/kimnewssekotong)
RUSAK - Akses jalan yang nyaris terputus di Dusun Telaga Lebur Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong akibat rusak tertimbun longsor.
Sejumlah Dusun di Sekotong Terancam Terisolasi Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah dusun di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong terancam terisolasi akibat satu-satunya akses jalan penghubung ke beberapa dusun nyaris terputus akibat tertimbun longsor. Beberapa dusun terancam terisolasi di antaranya Dusun Loang Balok, Dusun Telaga Lebur Dese, Dusun Telaga Lebur dan beberapa dusun di daerah perbukitan. Akses jalan kabupaten yang menghubungkan dengan Desa Kedaro ini kondisinya rawan longsor, karena berada tebing perbukitan. Dipicu juga aktivitas pembukaan bukit untuk tanah uruk dan pembangunan
di jalur tersebut. Warga berharap agar longsor tersebut ditangani oleh pemda, sebab Jika tidak dipastikan ketika hujan turun jalan akan putus total. Kepala Desa Sekotong Tengah L. Sarappudin mengatakan, pihaknya mendesak agar dinas terkait segera melakukan penanganan, karena untuk membersihkan meterial longsor yang menutupi jalan kabupaten butuh alat berat. “Jalan kabupaten yang ada di Dusun Telaga Lebur nyaris putus karena tertimbun longsor. Sampai saat ini tidak mampu ditangani melalui gotong royong bersama warga,” keluh dia, Jumat (6/3). Pemdes bersama warga per-
nah bergotong royong membersihkan material, namun akibat ketebalan material yang menimbun akses jalan tersebut, sehingga tidak mampu ditangani. Karena itu pihaknya berharap OPD terkait seperti Dinas PU dan BPBD segera turun tangan. Sebab jalan itu berstatus jalan kabupaten dan desa tidak mungkin menangani karena anggaran tidak ada. Sementara Sekretaris Desa Sekotong Tengah M. Rasid menambahkan longsor yang menutup akses jalan tersebut juga dipicu akibat hujan deras yang terjadi di Sekotong, Kamis (5/ 3) sekitar pukul 13.00-16.30 Wita. “Ruas jalan kabupaten
yang menghubungkan antara Desa Sekotong Tengah dan Desa Kedaro tepatnya di Dusun Telaga Lebur mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut di sebabkan oleh adanya tanah longsor. Longsor berasal dari material tanah uruk yang belum diangkut,” jelas dia. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Lobar I Made Artadhana mengatakan, akibat hujan lebat melanda daerah Lobar dan sekitarnya beberapa hari lalu mengakibatkan kerusakan fasilitas pekerjaan umum. Seperti talud, jalan, irigasi dan lain-lain. Beberapa daerah yang diidentifikasi antara lain, keru-
sakan talud di Dusun Medas Munawarah Desa Taman Sari, longsor Langko, Karang Bayan, Mekar Sari dan Saribaye. “Termasuk yang dimaksud media (akses jalan di Dusun telaga Lebur Sekotong),” terang dia. Timnya sudah turun melakukan pemantauan ke lapangan, selanjutnya nanti akan direncanakan dan siapkan RAB. Setelah semua dokumen ada, barulah secepatnya dikoordinasikan dengan BPBD untuk penanganan daruratnya, apakah ada dananya atau tidak. Kalau memang tidak ada anggaran, maka akan dilakukan penanganan darurat agar jalan tersebut berfungsi. (her)
Musda Golkar, Suhaili Tak Mau Jumawa
(Suara NTB/ist)
SAMBUTAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid memberikan sambutan pada acara PKS yang digelar Inspektorat Lobar, Jumat (6/3).
Bupati Minta Seluruh Kepala Desa Diaudit Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H.Fauzan Khalid meminta Inspektorat tidak hanya sekedar mengaudit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lobar, tetapi meminta agar tiap tahun melakukan audit di masing-masing desa. Perlunya audit semua kepala desa (kades) menyusul jumlah jatah Dana Desa (DD) meningkat. Hal ini disampaikannya pada Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS) yang digelar Inspektorat Lobar di Hotel Jayakarta-Senggigi, Jumat (6/2). Menurutnya, pentingnya melakukan audit kepada pemerintah desa, tidak hanya mengaudit OPD dilakukan oleh BPKP. BPKP bahkan melakukan audit lebih dari 3-4 kali. Tetapi bupati meminta, pemerintah desa hanya dilakukan audit sekali dalam setahun.”Kita ingin sekali semua pemerintah desa, tidak pakai sampel supaya diaudit tiap tahun,” tegasnya.
Tidak hanya itu, bupati mengingatkan agar Inspektorat juga mengaudit dana BOS. Tujuannya agar di Lobar tidak terjadi masalah terkait keuangan. Bupati menyebut, terkait mutasi beberapa waktu lalu, lebih dari 80 persen aparat yang ada berasal dari Inspektorat. Mereka ini diharapkan betul betul memiliki kapasitas. Soal anggaran pun tak luput dari perhatian bupati. “Kalau tadi Inspektorat dilihat dari kebutuhan aturan dan Undang Undang, anggaran yang harus ada kurang lebih sekitar Rp 12 miliar. Namun yang terpenuhi hanya sekitar Rp 10 miliar,” sebut mantan Ketua KPU NTB ini. Dikatakan, pelatihan ini sangat penting dan strategis, lebih-lebih dalam instruksi Inspektorat. Ke depan agar terus diperdalam lagi. Beralasan, karena tidak ada aparat hukum dalam menangani
suatu perkara yang terkait dengan aparat sipil negara yang langsung menangani suatu perkara mesti melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), kecuali yang OTT. Sementara Inspektur pada Inspektorat Lobar, H.Ilham dalam laporannya mengatakan, outcome dari kegiatan ini agar meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan. “Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi fungsional Inspektorat dalam pemeriksaan (Audit Investigatif,red) terkait penanganan pengaduan masyarakat,” kata Ilham. Dari pelatihan yang berlangsung dua hari ini, peserta dapat memahami tentang pemeriksaan, yaitu audit investigasi terkait perhitungan kerugian negara. Peserta juga agar mampu menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait perhitungan kerugian negara secara memadai. (her)
Praya (Suara NTB) Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M.Suhaili FT, disebutsebut sudah mengantongi setidaknya 14 dukungan pemilik suara di gelaran Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar NTB dan berpotensi kembali terpilih memimpin partai beringin untuk lima tahun ke depan. Meski demikian, Suhaili enggan jumawa dan memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan sesuai mekanisme partai. “Saya tidak mau klaimklaim seperti itu, kita lihat saja nanti,” ujar H.M. Suhaili FT, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (6/3). Ia menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme partai. Kalaupun kemudian dipercaya kembali memimpin Partai Golkar, maka itu satu kehormatan tersendiri. Disinggung rencana gelaran Musda Partai Golkar NTB sendiri, Suhaili mengatakan sesuai jadwal yang diiberikan oleh DPP, NTB dijadwalkan pada tanggal 15 Maret mendatang dari semula tanggal 5 Maret lalu. Mundurnya jadwal gelaran Musda Partai Golkar NTB tersebut dikarena adanya perubahan jadwal di DPP. “Dari 34 provinsi, baru 15 provinsi yang menggelar musda. Sisanya belum, termasuk Partai Golkar NTB,” tegasnya. Soal kepengurusan DPD I Partai Golkar NTB yang katanya sudah habis, Suhaili menegaskan sudah ada perpanjangan. DPP tentunya juga sudah mengantisipasi ketika gelaran Musda Partai Golkar NTB mundur dari jadwal yang
H. M. Suhaili FT
(Suara NTB/dok)
Praya (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan kalau stok masker di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan di daerah ini dalam posisi aman. Hanya saja mengingat kondisi yang terjadi sekarang, penggunaan masker bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada lebih diperketat. Para tenaga kesehatan diingatkan agar menggunakan masker seefektif mungkin untuk mengantisipasi terjadi kekurangan masker. Hal itu diungkapkap Kepala Dikes Loteng, H. Omdah, S.Km., saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (6/3). Diakuinya, pasca merebaknya virus corona (Covid-19) masker menjadi barang yang langkah dan mahal. Mengingat, permintaan masker yang cukup tinggi di masyarakat. Sehingga untuk kebutuhan masker bagi masyarakat umum jauh berkurang. Untuk itu, pihaknya sudah mengingatkan kepada apotek-apotek yang ada di daerah ini membatasi penjualan masker supaya kebutuhan masker bisa tercukupi. “Kemarin kita sudah melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke sejumlah apotek. Dan, kita minta kalau ada masyarakat yang membeli masker agar dibatasi, maksimal dua saja,” terangnya. Tujuannya, masyarakat lain yang juga butuh masker bisa membeli. Mengingat, stok masker saat ini sangat-sangat terbatas. “Yang dibolehkan membeli masker hendaknya diutamakan yang sedang sakit. Kalau yang masih sehat belum begitu butuh masker,” tandas Omdah. Pihaknya pun mengimbau masyarakat agar tidak panik menyikapi kabar virus Corona. Lagi pula kasus virus Corona di Loteng pada khususnya belum ada. Tapi tetapi harus melakukan antisipasi. Caranya, dengan menjaga kesehatan, yakni menjaga pola makan, rajin berolahraga serta cukup beristirahat. “Kalaupun sebelumnya ada warga kita yang dipulangkan dari China, tetapi sudah dinyatakan sehat dan aman. Terakhir ada satu orang warga Loteng yang baru pulang umrah terdeteksi memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat. Dan, saat ini tengah dalam penanganan pemerintah provinsi,’’ tegasnya. (kir)
sudah ditentukan. “Tidak ada masalah dengan status kepengurusan DPD I Partai Golkar. Sudah ada perpanjangan sampai dengan terpilihnya ketua yang baru nantinya,” ujar mantan Ketua DPRD NTB ini. Terkait munculnya beberapa kandidat calon Ketua DPD I Partai Golkar NTB, Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini mengaku justru senang dan bangga. Hal itu menandakan kalau proses kaderisasi di tubuh Partai Golkar NTB berjalan dengan baik, sehingga banyak memunculkan kader-kader terbaik yang siap memimpin dan memajukan Partai Golkar NTB ke depannya. “Satu hal yang wajar dan itu sahsah saja. Itu menandakan kalau Golkar itu partai yang hidup dan dinamis,” ujarnya. Partai Golkar, ujarnya, merupakan partai yang terbuka bagi kadernya. Siapapun berhak untuk mencalonkan diri, asalkan bisa memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku. “Yang mau mencalonkan diri silakan. Partai Golkar partai yang terbuka. Jadi semua berhak mencalonkan diri,” tambahnya. (kir)
SUARA NTB Sabtu, 7 Maret 2020
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Kerjasama RSMA dengan Harian Suara NTB
Tunggu Izin Operasional, Pelayanan Cuci Darah RSMA Tahun Ini Sumbawa Besar (Suara NTB)Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir (RSMA) telah memiliki ruangan serta alat cuci darah (Hemodialisa). Saat ini, pihak RSMA menunggu izin operasional. Meskipun demikian, ditargetkan pelayanan cuci darah mulai dilakukan tahun 2020 ini. Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan yang didampingi Kabid Pelayanan, dr. S. Herman Wahyudi mengakui, gedung hemodialisa RSMA sudah selesai dibangun. Sarana prasarana di dalamnya juga sudah tersedia. Termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) juga sudah dilatih. Guna mengantongi izin operasional, pi-
haknya menunggu tim Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) melakukan visitasi. Karena operasionalnya sendiri ditargetkan dalam tahun ini. “Kita menunggu visitasi dari Pernefri. Karena operasionalnya dari sana. Targetnya tahun ini bisa beroperasi,” ujarnya belum lama ini. Dijelaskannya, ruangan y a n g sudah disiapk a n mamArindra Kurniawan
pu menampung 60 unit alat Hemodialisa. Sedangkan yang sudah tersedia sebanyak 4 unit. Nantinya alat tersebut akan terus ditambah secara bertahap ses u a i den-
gan kebutuhan. “Kapasitasnya 60 alat. Sementara yang ada baru 4. Tetapi nanti dilihat dari pasiennya. Kalau banyak, akan ditambah secara bertahap,” terangnya. Adapun dari segi SDM, kata Arindra, yang sudah diberikan pelatihan yakni satu dokter spesialis, satu dokter umum dan lima perawat. Sehingga pihaknya sudah siap jika pelayanan dilakukan tahun ini. Dengan beroperasinya peralatan ini nantinya, maka pasien tidak lagi harus ke luar daerah untuk melakukan cuci darah. Begitupula pasien cuci darah dari daerah lain seperti Bima dan Dompu juga bisa ditangani di RSMA. (ind/arn/*)
(Suara NTB/ind)
ALAT - Kabid Pelayanan RSMA (baju putih) saat menunjukkan alat cuci darah.
(Suara NTB/ind)
Penanganan Daerah Tanpa Jaringan Belum Optimal Taliwang (Suara NTB) Penanganan Daerah yang mengalami blank spot (tanpa jaringan telekomunikasi) di Sumbawa Barat, belum optimal. Meski empat titik menara telekomunikasi sudah terbangun di akhir tahun 2019 lalu, belum memberikan hasil maksimal. Kepala Dinas Kominfotik KSB, Drs. Burhanuddin MM, kepada Suara NTB mengatakan, memang pembangunan menara telekomunikasi di lokasi yang mengalami blank spot sudah dilakukan di akhir tahun 2019 sudah dilakukan. Tetapi yang menjadi masalah saat ini keberadaannya belum bisa dimanfaatkan secara maksimal bahkan cenderung tidak bisa berfungsi lagi. Salah satunya di desa Mataiyang, Kecamatan Brang Ene yang saat ini tidak berfungsi lagi. Terkait kondisi tersebut, pihaknya mengaku menyampaikan persoalan itu Kementerian untuk bisa dilakukan penanganan atas kerusakan yang terjadi. Apalagi menara tersebut masih dalam masa pemeliharaan sehingga perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi harus dilakukan segera. Jika tidak, dikhawatirkan kerusakan tersebut akan semakin parah, sehingga asas manfaatnya tidak lagi bisa dirasakan oleh masyarakat. “Kami sudah laporkan masalah ini ke penanggung jawabnya dengan harapan bisa segera diperbaiki atas kerusakan yang terjadi. Karena jika penanganannya lambat, kita khawatirkan menara ini akan rusak tanpa memberikan hasil yang maksimal,” ungkapnya. Datakannya, empat lokasi yang masih mengalami blank spot tersebut meski sudah memiliki menara yakni, Desa Rarak Ronges, Desa Mataiyang, desa Tua Nanga, dan Omal Sapa. Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya menara yang mengalami masalah teknis bisa segera diperbaiki. Apalagi menara tersebut juga masih dalam tahap uji coba hingga beberapa bulan ke depan, sehingga kerusakan kecil bisa ditangani dengan baik. Sembari menunggu perbaikan, pihaknya berharap supaya menara dan perangkat yang terpasang tidak dirusak oleh masyarakat. Karena jika hal itu terjadi maka biaya perbaikannya akan semakin mahal dan bisa juga menara tersebut tidak akan diperbaiki oleh Pemerintah. Jika itu terjadi, maka masyarakat yang paling dirugikan karena usulan pembangunan menara baru nantinya akan membutuhkan waktu yang lama. “Kami sudah bersurat secara resmi ke Kementerian untuk bisa melakukan penanganan terhadap menara tersebut, tetapi sampai dengan saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Kami juga akan tetap mengupayakan agar masalah ini bisa segera tuntas sehingga empat menara dimaksud bisa berfungsi kembali,” pungkasnya. (ils)
Bupati Imbau Masyarakat Tak Panik Hadapi Corona Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengimbau masyarakat agar tidak panik mengadapi penyebaran virus corona yang kini telah terkonfirmasi masuk ke Indonesia itu. Menurut bupati, dalam rangka antisipasi virus yang pertama kali muncul di provinsi Wuhan, Tiongkok itu, pemerintah pusat hingga daerah sudah mengambil sejumlah langkah stategis. Salah satunya dengan menyiapkan seluruh fasilitas kesehatan se(Suara NTB/ist) bagai upaya tanggap penH. W. Musyafirin anganan jika terjadi timbulnya dugaan kasus penyakit tersebut. “Pusat sudah siapkan rumah sakit rujukan di seluruh daerah. Kita juga di sini begitu. Puskesmas di seluruh kecamatan termasuk rumah sakit (RSUD Asy Syifa) sudah siap menangani kalau memang ada suspeknya,” tegas bupati, Jumat (6/3). Dari pada panik, bupati menyatakan, dalam mengantisipasi virus CONVID-19 itu masyarakat baiknya selalu menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitarnya. “Kalau masyarakat jaga kesehatan insyaallah pasti terhindar,” cetusnya seraya menambahkan jika sejauh ini belum ada laporan mengenai gejala maupun suspek penyakit tersebut di KSB. “Mahluk (virus corona) itu sampai sekarang dan insyaallah tidak akan masuk ke daerah kita ini,” sambungnya. Selain menyarankan menjaga kesehatan, orang nomor satu di KSB ini menambahkan, diperlukan kebijakan masyarakat dalam menghadapi virus cona itu. Bupati meminta, masyarakat tidak langsung percaya dengan setiap informasi yang beredar saat ini mengenai penyakit tersebut. Sebab informasi yang salah justru akan menimbulkan kepanikan di masyarakat sendiri. “Saring setiap informasi soal virus corona itu. Kroscek dulu kebenarannya karena kalau tidak benar bisa membuat kegaduhan,” pesan bupati. Sementara itu, Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST menambahkan, pada dasarnya semua jenis penyakit berbahaya bagi kesehatan. Demikian halnya dengan virus corona. Namun begitu, lanjutnya, hal itu tidak boleh menjadi kekhawatiran berlebihan bagi masyarakat. “Yakin pemerintah kita tengah berupaya menangkal penyebaran virus itu. Jadi harapan saya kepada masyarakat jalani keseharian seperti biasa dan selalu jaga kesehatan,” pungkasnya. (bug)
Hanya Gangguan Pencernaan, WNA di RSMA Dipulangkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Warga Negara Asing (WNA) berinisial MP (39) akhirnya dipulangkan, setelah beberapa hari dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir (RSMA). Turis tersebut dipulangkan karena sudah dinyatakan sembuh. Terlebih dari hasil pemeriksaan sebelumnya, keluhan yang diderita tidak mengarah ke diagnosa infeksi Corona. Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan yang ditemui Suara NTB, Jumat (6/3) membenarkan hal tersebut. Pasien sebelumnya dirujuk dari puskesmas ke RSMA karena diduga terjangkit Corona. Pasca rujukan, pihaknya sudah
melakukan penanganan sesuai dengan SOP dan dimasukkan ke ruang isolasi. Namun hasil pemeriksaan, pasien tidak mengarah ke diagnosa infeksi corona. Hanya saja pasien tetap dirawat di ruang isolasi hingga sembuh
dan kemudian dipulangkan. “Tiga hari di ruang isolasi. Sudah dipulangkan kemarin karena sudah pulih kembali. Karena tidak ada infeksi. Jadi dia cuma gangguan pencernaan saja,” ungkapnya. Menurut Arindra, untuk
penanganan pasien sendiri, pihaknya sudah menyiapkan tim khusus secara internal. Selain itu juga menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan. Dalam hal ini terdapat dua ruang yang masingmasing bisa menampung dua pasien. “Artinya ada empat pasien yang bisa kami rawat. Kalaupun jumlahnya merebak, kami bisa menambah ruang isolasi itu setiap ruangan bisa kita maksimalkan empat. Tetapi seyogyanya cukup dua
saja,” terangnya. Gejala corona sendiri, lanjutnya, seperti flu biasa. Namun ada tambahannya, yakni punya riwayat kontak dengan orang yang berasal dari daerah terinfeksi. Ataupun dengan orang luar yang datang ke Indonesia. “Itu perlu kita waspadai. Baru kita akan melihat apakah gejala yang dimaksud tadi masih sebatas flu biasa atau sudah mengarah ke yang berat dengan gejala sesak nafas dan lainnya,” tukasnya. (ind)
Sumbawa Technopark PSU Pilkades Klaim Miliki Alat Pendeteksi di Tiga Desa Tuntas Virus Corona Sumbawa Besar (Suara NTB)Direktur Sumbawa Techno Park (STP), Dr. Arief Budi Witarto, menyebutkan, pemeriksaan virus corona menggunakan alat fasilitas Biosafety Cabinet Class 2 dan Realtime PCR, yang memang ada di Tekno Park. Tetapi selama ini, alat tersebut digunakan untuk tes virus udang dan lain sebagainya. “Kalau saya bacakan di luar negeri, terutama yang kasusnya sudah banyak kayak di Jepang dan Korea, pemerintah tidak bisa memusatkan di satu tempat. Karena jadi lama. Makanya di daerah yang ada labnya dipersilahkan dan dibantu. Saya di kesempatan ini menyampaikan, kalau nantinya pemerintah pusat berubah kebijakan, kita alat ada, keahlian juga bisa. Maksud kita sih membantu masyarakat. Tapi ini tentu tidak bisa sendiri. Jadi kalau kebijakannya berubah
kita sudah siap,” kata Arif usai seminar “Pencegahan dan Antisipasi Menghadapi Virus Corona di NTB”, yang digelar di Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (6/3). Biaya pemeriksaan virus lanjut Arif, kalau di negara seperti Jepang dan Korea, ditanggung oleh pemerintah pusatnya. Yang tak ingin kasus dimaksud makin mewabah. Diperkirakan biayanya sekitar Rp300 Ribu hingga Rp2 Juta. “Itu untuk biaya pemeriksaan. Dia positif punya virusnya atau nggak. Yang ditakutkan, orang muda dengan daya tahan tubuh yang masih kuat namun virusnya tetap ada tetapi gak kelihatan sakit. Tapi kalau kita batuk nularin orang. Jadi akan terjadi wabah besar. Jadi kalau orang yang kelihatan ada, kemungkinan ketemu sama orang luar. Karantina saja jangan pergi ke mana-mana disitu saja dua minggu,” jelasnya.
Arif mengklaim, alatnya ada di STP. Tinggal membeli bahan kimianya serta tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. “Minimal biar masyarakat tahu, kita ada alatnya. Langsung diketahui positif virusnya atau tidak. Kalau yang dokter gejalanya mirip, tetapi enggak tahu dia virus atau nggak. Gejala saja. Sebenarnya yang paling pasti diperiksa langsung,” tukasnya. Seminar pencegahan Corona dibuka Bupati Sumbawa yang diwakili Asisten Setda Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec.Dev. Yang berharap seminar tersebut dapat menghasilkan langkah langkah dalam mencegah dan menghadapi virus corona. Narasumber seminar dari Dikes NTB, Direktur RSMA, dr Arindra Kurniawan, dokter spesialis paru di RSMA, dan Direktur Sumbawa Techno Park, Arief Budi Witarto. (ind/arn)
(Suara NTB/ist)
NARASUMBER - Asisten Setda Sumbawa, H. Iskandar D, bersama narasumber seminar pencegahan corona di Sumbawa, Jumat (6/3).
Peserta Pelatihan LLK Sumbawa Dibekali Kompetensi Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 96 peserta mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di Loka Latihan Kerja (LLK) Sumbawa. Sebagai bekal keterampilan mereka di masa mendatang. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa Dr. M. Ikhsan Safitri, M.Si, saat membuka PBK tahap I tahun
2020, mengapresiasi BLK Lombok Timur dan LLK Sumbawa yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Diharapkan para peserta dapat mengikuti semua proses pelatihan dengan penuh semangat. Agar ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan di masa mendatang. Sementara itu kepala LLK Sumbawa, Syamsuddin, dalam laporannya menyampaikan sebanyak 96 peserta
akan mengikuti pelatihan tahap I, yang terbagi kedalam 6 paket pelatihan. Dimana masing-masing paket akan diisi oleh 16 peserta. Adapun keenam paket tersebut yaitu pelatihan pembuatan kue dan roti, pelatihan menjahit, pelatihan pemasangan instalasi bangunan listrik, dan pelatihan bahasa serta pelatihan pengelasan SMAW. (arn)
Sumbawa Besar (Suara NTB)Tiga desa yang sebelumnya dinilai masih bermasalah telah menuntaskan Penghitungan Suara Ulang (PSU). Yakni di desa Sepukur kecamatan Lantung, desa Labuan Aji kecamatan Labuan Badas dan desa Pelampang kecamatan Pelampang. Demikian disebutkan Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbawa, Deden Fitriadi S.STP, M.Si, Jumat (6/3). Bahkan untuk dua desa, Labuan Aji dan Plampang, hasil penghitungan suara ulang telah diplenokan. “Untuk dua desa, termasuk juga desa
Jorok Utan yang sempat hitung ulang, hasilnya sudah diplenokan panitia Pilkades setempat. Kades terpilih tetap orang yang sama saat sebelum maupun setelah penghitungan ulang,”sebutnya. Sedangkan untuk Sepukur, lanjut Deden, sudah dilakukan penghitungan suara ulang khususnya untuk surat suara yang dianggap tidak sah di tiga TPS di desa tersebut. Hasil penghitungan suara ulang dimenangkan Calon Nomor urut dua, atas nama Mustahar. Namun sejauh ini, belum diplenokan. “Tinggal diplenokan. Aparat kepolisian juga terus mengawal hingga pleno dilaksanakan,” tukasnya. (arn)
Ratusan KPM PKH Mundur Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 323 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumbawa Barat (KSB) mengundurkan diri sebagai penerima program bantuan sosial. Keluarnya penerima PKH ini karena mereka merasa malu dilabeli keluarga miskin serta layak mendapatkan bantuan padahal mereka sudah mampu dari segi keuangannya. Kepala Dinas Sosial (Disos) dr. H Syaifuddin kepada Suara NTB mengatakan, kebanyakan para penerima bantuan ini keluar lantaran mengaku malu jika harus kembali menerima bantuan tersebut dengan kondisi yang sudah dianggap mapan. Hal ini tentu sangat diapresiasi karena sudah jujur dengan kondisi yang dialaminya. Tentu dengan adanya KPM yang keluar tersebut, pihaknya berencana kembali mengusulkan penerima yang baru untuk mendapatkan bantuan itu. Pihaknya juga berharap dengan adanya KPM yang keluar bisa menjadi pemicu KPM yang lain untuk menciptakan inovasi baru dengan harapan bantuan yang diberikan tersebut bisa menjadi modal awal untuk melanjutkan usaha yang digelutinya sehingga mampu keluar dari KPM PKH. Bahkan di tahun 2020 sudah ada sekitar 5.769 KPM di tahap pertama dan 5.804 di tahap kedua yang akan segera diberikan bantuan. “Kami sangat mengapresiasi adanya KPM yang secara jujur mundur sebagai penerima PKH karena ekonomi yang sudah membaik. Sehingga data penerima tersebut bisa diganti dengan data baru yang
belum mendapatkan bantuan PKH,” ungkapnya. Dikatakannya, KPM PKH yang mengundurkan diri itu rata-rata sudah memiliki usaha yang baru. Sebut saja tukang bata, bisnis ayam petelur, dan juga ada salah satu penerima yang lolos sebagai pendamping desa. Jika melihat tren PKM PKH yang mundur maka bisa dianalogikan angka kemiskinan di KSB juga akan turun. Sesuai dengan aturan, jika ingin keluar dari program PKH, penerima manfaat harus mundur atas kemauan sendiri bisa juga oleh desa dengan melewati Musyawarah Desa (Musydes). Sementara untuk kriteria penerima PKH pengganti utamannya adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat dari tiga komponen. Kriteria komponen kesehatan meliputi ibu hamil dan menyusui minimal 0-5 tahun. Kemudian kriteria komponen pendidikan meliputi ada anak SD atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Kriteria terakhir kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun dan juga penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. “Kriteria KPM PKH itu sudah diatur tidak bisa dibolak balik lagi. Kalaupun masih ada masalah karena banyak yang tidak memenuhi kriteria keluarga miskin tapi menerima bantuan sosial ini maka kita tetap akan evaluasi lagi,” tandasnya. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Sabtu, 7 Maret 2020
Enggan Divaksin Picu Kematian Akibat Rabies
Dompu (Suara NTB) Hajrah warga Riwo Kecamatan Woja menjadi korban ke 15 yang meninggal dunia dengan riwayat pernah digigit anjing di Dompu. Hajrah digigit anjing pada Oktober 2019 lalu dan tidak mendapat pertolongan secara medis. Warga yang menganggap biasa digigit anjing dan tidak melakukan pengobatan secara medis disebut – sebut masih banyak, menjadi pekerjaan rumah bagi Pemda Dompu. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (6/3) mengakui, kematian Hajrah warga Riwo yang sempat dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu hampir dipastikan menderita rabies. Gejala klinis seperti takut cahaya, takut air, dan terus mengeluarkan air liur dialami Hajrah sehingga dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu. Ia memiliki riwayat digigit anjing pada Oktober 2019 lalu. Pasca digigit anjing, Hajrah tidak mengobati lukanya seperti anjuran dengan menggunakan air mengalir dan sabun 10 – 15 menit, baru disuntikan VAR (Vaksin Anti Rabies). Maman mengaku, korban gigitan anjing dan ditangani secara medis hingga diberi suntikan VAR telah mencapai 2 ribuan orang. Namun warga digigit dan tidak melapor serta menangani secara medis kasus gigitannya disebut juga banyak. “Mereka ini masih dengan pemahaman yang lama. Mengobati bekas gigitan anjing dengan tanah, tidak menggosok dengan sabun, apalagi disuntik dengan VAR,” katanya. Yang sudah ditangani secara medis dan disuntik VAR, kata Maman, bahkan banyak yang tidak melakukan suntikan ketiga untuk VAR keempat. Karena alamat sudah ada di petugas, sehingga mereka ini langsung didatangi di rumahnya. “Ini menjadi PR kita untuk menyosialisasikan kepada masyarakat. Tidak bisa kita samakan dulu saat belum ada kasus rabies dengan saat ini yang sudah ada rabies,” terangnya. Jumlah warga dengan riwayat pernah digigit anjing dan meninggal dengan gejala rabies di Dompu sudah 15 orang. Stok obat untuk VAR di Dikes juga masih cukup. Wargapun diminta untuk melaporkan bila ada kasus gigitan. Dengan mencuci pake sabun menggunakan air mengalir hingga 15 menit baru disuntikan dengan VAR dapat memperlambat virus rabies, bahkan mematikan virus. (ula)
Maman (Suara NTB/ula)
Proyek Pemasangan Pipa Induk Tetap Dieksekusi Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Dompu, Ir. Abdul Muis menegaskan, proyek pemasangan pipa induk PDAM tetap akan dieksekusi. Meskipun disadari sampai saat ini masih menuai penolakan dari ratusan warga Desa Oo. Pelibatan aparat gabungan TNI-Polri dan Satuan Pol PP menjadi salah satu langkah yang akan diambil. “Segera kita kerjakan. Nanti kita urus lagi yang nolak itu, ini demi negara,” terangnya menjawab Suara NTB baru-baru ini. Pemasangan pipa induk dalam rangka memastikan teratasinya masalah pendistribusian air bersih ke ribuan pelanggan PDAM, khususnya di wilayah kota mesti tetap harus berlanjut dengan cara apapun. Bahkan, rencananya anggota TNI dan satuan lain akan turun tangan untuk menjamin pengerjaan proyek senilai Rp14 miliar ini berjalan lancar. Selama tiga bulan lebih tertunda akibat penolakan itu, diakui ada banyak waktu yang terbuang sia-sia. Apalagi diketahui bahwa warga tak pernah komitmen akan kesepakatan bersama yang telah dibuat. Seperti misalnya mengizinkan pemasangan pipa induk asalkan dilakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap kerusakan jaringan PDAM di sejumlah dusun. Permintaan tersebut sudah direalisasikan. Bahkan dirinya pernah membuat pernyataan sanggup diproses hukum apabila proyek ini mengganggu volume air yang masuk ke lahan pertanian warga. Namun demikian, berbagai upaya tersebut justru tak memberi perubahan. Warga tetap bersikeras menolak dengan alasan mengganggu debit air untuk lahan pertanian mereka. Walaupun masih ditolak, tegas dia, itu tak akan mempengaruhi kontrak proyek, apalagi sampai ada pembatalan. Intinya proyek ini akan tetap jalan walaupun hambatan terus bermunculan. “Kira-kira prosesnya itu satu dua bulan lagi. Ndak pengaruhi kontrak karena ada mekanismenya di undang-undang,” jelasnya. Jika sebelumnya proyek ini mendapat pendampingan langsung TP4D yang kemudian ditengah perjalanan bubar, Abdul Muis meyakinkan, ini salah satu proyek pemerintah daerah yang akan diajukan dalam Pengamanan Proyek Strategis (PPS) Kejaksaan. Sehingga langkah-langkah yang akan diambil nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan. “Atas nama daerah, atas nama negara dan atas nama rakyat proyek ini harus kita kerjakan apapun caranya,” pungkas dia. Terpisah, Kepala Desa Oo, Wawan Wiranto dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (6/3) membenarkan, masih adanya penolakan warga atas proyek pemasangan pipa induk PDAM tersebut. Selain karena takut berkurangnya volume air yang masuk ke lahan pertanian, ini buah kekecewaan mereka karena menganggap pemerintah daerah telah ingkar janji. Saat pemasangan pipa kedua sebelumnya, sudah disepakati untuk mencabut pipa pertama yang tertanam puluhan tahun lalu. Setelah proyek rampung dikerjakan, dua pipa yang ada justru dioperasikan bersamaan, sehingga mengurangi volume air yang masuk ke lahan pertanian warga. Tak heran proyek pipa ini ketiga ditolak keras. “Masih ditolak sampai sekarang, sulit kita mau tekan. Bahkan mau diserang pemerintah desa ini,” terangnya. Prinsipnya, tegas Wawan Wiranto, pemerintah desa menyambut baik kehadiran proyek senilai Rp14 miliar tersebut. Pun siap mendukung langkah-langkah yang akan diambil pemerintah daerah, apakah itu melibatkan aparat gabungan TNI-Polri dan satuan lain untuk menjamin keamanan pekerjaan. Akan jauh lebih efektif sebetulnya, menurut dia, yakni Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin turun langsung untuk memberi pencerahan pada masyarakat Desa Oo. “Upaya kita sudah maksimal, tapi apa ndak ada hasil. Intinya apapun cara yang akan diambil atasan kita siap mendukung,” tutupnya. (jun)
Halaman 7
PDAM Dompu Pasrah Tangani Kekeruhan Air Dompu (Suara NTB) Hampir dua bulan PDAM Dompu tidak mengolah air baku dengan kaporit sebelum dialirkan ke pelanggan akibat stoknya yang habis. Sehingga tidak heran, pelanggan PDAM harus menerima air dengan kekeruhan yang cukup tinggi. “Dua minggu (pekan) hujan berturut – turut, setelah itu habis kita punya (kaporit cair). Rencana dibantu Pemda sampai sekarang belum cair. Makanya kita tadi surat lagi. DPRD juga kita sampaikan tembusannya,” kata Direktur PDAM Dompu, Agus Supendi, SE kepada Suara NTB saat dihubungi, Jumat (6/3). Untuk menjernihkan air baku PDAM, kata Agus, cukup dengan bahan kimia.
Dibutuhkan anggaran sekitar Rp300an juta selama musim hujan ini. Untuk mengadakan sendiri, PDAM Dompu tidak mampu. Bahkan pengadaan akhir tahun 2019 lalu masih mengutang Rp100 juta. Gaji karyawan masih sering telat. Pelanggan PDAM tidak berani ditagih secara paksa dengan kondisi air yang cukup keruh. “Utang kita Rp100 juta sampai hari ini belum bisa
bayar. Teman – teman (Karyawan) sampai hari ini belum gajian,” katanya. Tingginya kekeruhan air, bak penampungan air PDAM pun dipenuhi lumpur. Pada Sabtu (29/2) malam lalu, bak pengolahan air IPA Selaparang sempat dibersihkan. Tapi bak tersebut hanya menampung air di permukaan yang tidak sampai 1 meter ketinggiannya. Sisanya dipenuhi lumpur.
Terkait rencana pembangunan IPA Baru di bukit Selaparang, Agus mengaku, untuk pembangunan jaringan oleh BWS sudah didapat pemenang tendernya. BWS bersama PDAM dan KPH sedang meninjau rencana lokasi jaringan perpipaan untuk mengetahui luas lahan kawasan hutan yang digunakan untuk proyek perpipaan. “BWS untuk perpipaan. Sudah ada pemenangnya. Yang membangun pengolahnnya oleh Satker Cipta Karya. Mereka akan membangun setelah BWS mengerjakan (jaringan perpipaan),” kata Agus. (ula)
(Suara NTB/ula)
Agus Supendi
Perbaikan Jalan Tente-Parado Dikoordinasikan dengan Pemprov Bima (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd, memimpin normalisasi saluran drainase yang menyebabkan jalan rusak yang tidak jauh dari kediaman pribadinya, Jumat (6/3). Normalisasi itu melibatkan Dinas Perkim Kabupaten Bima, PUPR dan BPBD dengan menurunkan alat berat untuk melakukan pembongkaran dan normalisasi drainase di sepanjang jalan. Dahlan mengatakan aksi itu, merespon protes yang dilakukan warga terhadap kerusakan jalan linta Tente-Parado yang berada di Desa Tente Kecamatan Woha, dengan ditanami pohon pisang, Kamis (5/3). “Terkait kerusakan jalan ini, kami dari Pemerintah tidak ada niat sedikitpun mengabaikan setiap kebutuhan masyarakat,” katanya. Menurut Dahlan perbaikan jalan tersebut telah dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas PUPR kepada Pemprov NTB. Bahkan informasinya jalan itu akan diperbaiki tahun 2020. “Saya berharap warga bisa bersabar, karena jalan ini akan segera diperbaiki,” katanya. Sementara Kepala Desa Tente Kecamatan Woha, Azhar,
(Suara NTB/Uki)
NORMALISASI - Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Noer, memimpin normalisasi drainase yang menjadi penyebab jalan lintas Tente-Parado di Desa Tente Kecamatan Woha, yang tidak jauh dari kediaman pribadinya, Jum’at (6/3). SE mengaku setelah ada aksi protes yang dilakukan warga, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. “Alhamdulillah Pemerintah Daerah merespon dan menurunkan langsung alat berat hari ini,” ujarnya. Azhar mengakui, penyebab-
kan kerusakan jalan disebabkan oleh genangan air akibat drainase yang buruk. Air hujan dan pembuangan lainnya tidak bisa mengalir dengan baik karena sudah tetutup beton dan sebagian dijadikan emperan toko. “Karena semuanya sudah tertup beton sehingga saat tu-
run hujan, air tidak bisa mengalir di saluran yang tersedia sehingga tergenang di jalan dan membetuk kubangan,” katanya. Seperti diberitkan Suara NTB sebelumnya, Jalan wewenang Pemprov NTB, yang tidak jauh dari kediaman pribadi Wabup Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd,
di Desa Tente Kecamatan Woha ditanami warga pohon pisang, Kamis (5/3). Warga menanam pohon pisang sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap kondisi jalan lintas TenteParado tersebut, yang sudah lama rusak dan tidak kunjung diperbaiki. “Beberapa pohon pisang ditanam di tengah jalan sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap Pemprov NTB dan Pemerintah Daerah yang belum memperbaiki jalan ini,” kata Kepala Desa Tente, kata Azhar SE. Menurutnya, akibat kondisi jalan rusak yang cukup parah itu aktivitas perjalanan warga menjadi terganggu. Bahkan di jalan tersebut kerap terjadi kecelakaan lalu lintas (laka lantas). “Belum lama ini juga ada seorang warga yang meninggal dunia akibat jatuh di jalan ini,” katanya. Untuk itu, Azhar berharap kepada Pemprov NTB agar memperbaiki jalan dan membuatkan saluran drainase, sehingga air hujan yang jatuh tidak meluap masuk ke jalan raya. “Harapannya bisa segera diperbaiki. Apalagi Desa Tente Kecamatan Woha merupakan sentral Pemerintah Kabupaten Bima,” ujarnya. (uki)
Kasus Pencabulan, Cegah Penularan Jaksa Tunggu Corona, Kabupaten Bima Pengembalian Berkas Bentuk Tim Terpadu Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima telah membentuk tim terpadu untuk mencegah penularan virus corona. Dinas Kesehatann (Dikes) ditunjuk sebagai posko penanganan awal virus corona yang berasal dari kota Wuhan Tiongkok itu. Kepala Dikes Kabupaten Bima, dr Gan i s
Indah Dhamayanti Putri
Kristianto mengaku, meski Kabupaten Bima bebas, aman atau tidak ditemukan kasus tersebut, namun perlu dibentuk tim sebagai langkah antisipasi. “Sudah satu Bulan lebih tim untuk mencegah corona kita bentuk,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (6/3). Selain itu Ia mengaku, pihaknya juga telah menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) standar keamanan melindungi dari virus corona. Serta SDM Tim, alat-alat medis hingga ruang isolasi. “Semuanya sudah kita persiapkan,” katanya. Sementara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, mengaku pihaknya telah mengeluarkan surat himbauan sebagai langkah antisipasi wabah virus corona. “Sudah kita keluarkan himbauan dan surat edarannya,” kata Bupati. Bahkan lanjut-
(Suara NTB/Uki)
nya, Ia mengaku sudah mengecek langsung ruangan isolasi di RSUD Bima, yang ditunjuk oleh Kemetrian Kesehatan (Kemenkes) sebagai rumah sakit rujukan tangani pasien corona. “Saya harap semua pihak tidak panik ataupun percaya isu hoax tentang corona di sosial media, sebelum ada perny a t a a n resmi yang dikeluarkan pihak berwenang,” pungkasn y a . (uki)
Ganis Kristianto (Suara NTB/Uki)
Dompu (Suara NTB) Penyidik Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, belum menerima balasan atas petunjuk yang disampaikan ke penyidik Satreskrim Polres Dompu. Terkait berkas perkara dugaan pencabulan siswi oleh My (54), oknum guru PNS di sebuah sekolah dasar di Dompu. Jika tak ada balasan hingga batas waktu sesuai SOP, mereka berencana melayangkan surat untuk mempertanyakan perkembangan kasus yang tengah menjadi sorotan banyak pihak tersebut. Demikian disampaikan Kasi Pidum Kejari Dompu, Catur Hidayat, SH, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/3). Ia mengatakan, setelah memberikan petunjuk untuk dilakukan pemeriksaan tambahan pada 7 Februari 2020, pihaknya belum menerima balasan dari penyidik Satreskrim Polres Dompu. “Belum kembali sampai sekarang berkas perkara atas petunjuk kami,” terangnya. Jika memang balasan atas petunjuk tersebut tidak
dikembalikan hingga 30 hari kerja sejak tanggal dilimpahkan, pihaknya berencana melayangkan surat untuk mempertanyakan perkembangan penyidikan mereka. Kalaupun itu akan dihentikan dengan dasar pencabutan laporan oleh korban, hal itu mesti dituangkan dalam BAP guna dilakukan penelitian lebih lanjut. Intinya, tegas Catur Hidayat, Jaksa menunggu langkah yang diambil kepolisian terlebih dahulu dalam menyidik kasus dugaan pencabulan oleh oknum guru PNS Mata Pelajaran Penjaskes pada MIN Kandai II ini. “Rencana bersurat meminta balasan itu ada, tapi tunggu waktu sesuai SOP. Insaallah minggu depan sudah bisa kami pertanyakan perkembangannya,” jelasnya. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Dompu, AKP. Reza Fahmi, SH, SIK, MH yang berusaha dikonfirmasi Suara NTB terkait persoalan ini di Mapolres, Jumat (6/3) tak berada di tempat. Pun demikian dengan Kanit IV PPA Polres Dompu, Bripka Ismi. (jun)
Dua Korban Gigitan HPR Meninggal di Dompu Dompu (Suara NTB) Korban meninggal akibat gigitan Hewan Pembawa Rabies (HPR) di Dompu, bertambah. Kali ini, dialami Adi Candra (21) Asal Desa Kenanga, Bima dan Hajrah (46) dari Desa Riwo Kecamatan Woja. Keduanya meninggal tak lama setelah mendapat perawatan medis tim dokter rumah sakit umum atas gejala rabies yang dialami. Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Disnakeswan Kabupaten Dompu, drh. Mujahidin dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (6/3) membenarkan adanya dua korban meninggal akibat
gigitan HPR tersebut. Masingmasing memiliki riwayat gigitan pada Oktober 2019. Adi Candra misalnya, menderita luka serius pada pergelangan kaki kanan setelah digigit anjing liar pada tanggal 15 Oktober 2019. Penanganan awal dengan mencuci bekas gigitan sudah dilakukan. Namun sayangnya, ia tak mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapat Vaksin Anti Rabies (VAR). Lima bulan berjalan, kondisi fisiknya tampak baik-baik saja. Tetapi pada awal Maret kemarin baru terlihat gejala rabies yang dialami. Seperti takut akan air, cahaya dan terus mengeluarkan cairan liur
pada mulutnya. “Penanganan rabies ini kan tidak mengenal wilayah. Ketika tidak ada persediaan VAR di Kenanga akhirnya dibawa ke Puskesmas Calabai, tepatnya Tanggal 4 Maret. Tapi saat itu dia sudah menunjukan gejala klinis, takut cahaya, udara dan keluar liur yang berlebihan,” ungkapnya. Tak lama ditangani petugas kesehatan Puskesmas Calabai. Adi Candra terpaksa dirujuk ke rumah sakit umum karena kondisinya yang makin memprihatinkan. Di sini (RSUD Dompu) ia kemudian menghembuskan nafas terakhir dalam perawatan medis tim dokter.
Pada hari yang sama, lanjut Mujahidin, RSUD juga kendatangan pasien dengan gejala dan riwayat serupa. Ia Hajrah (46) perempuan asal Desa Riwo Kecamatan Woja, Dompu. Serangan HPR tersebut dialaminya saat membersihkan lahan jagung pada Oktober 2019. Parahnya, ia tak pernah mengobati luka gigitan ke fasilitas kesehatan. Karenanya, setelah mucul klinis nyawanya tak bisa tertolong. “Pada Pukul 18.00 Wita dirawat di ruang isolasi dengan gejala klinis takut air, cahaya, udara dan sesak nafas juga. Kemudian 1.30 tengah malam dia meninggal,” jelasnya. Temuan dua orang mening-
gal ini menambah jumlah korban gigitan HPR yang berakhir dengan kematian menjadi 16 orang di tahun 2019-2020. Ini akan menjadi catatan penting bagi pihaknya dan instansi terkait, bahwa ternyata masih ada warga yang tidak mengetahui apa yang semestinya diperbuat ketika digigit HPR. Pun tak menutup kemungkinan masih ada korban-korban gigitan lain yang belum tervaksinasi. “Jadi kita akan coba intensifkan lagi bersama Dinas Kesehatan untuk sosialisasi, eliminasi dan vaksinasi hewan terpapar rabies ini kedepan,” pungkasnya. (jun)
POLHUKAM
SUARA NTB Sabtu, 7 Maret 2020
Masker Dijual Mahal, Laporkan BUKAN cuma yang menimbun masker yang diancam pidana. Bagi yang menjual mahal pun bisa kena. Imbas virus corona COVID-19 di NTB membuat masyarakat kalap membeli masker yang biasanya hanya dijual Rp1.000 sampai Rp3.000 per lembarnya itu. “Sampai saat ini belum ada yang menimbun. Yang menjual harga tinggi ini yang banyak,” ungkap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto ditemui Jumat (6/3). Menurutnya, penjual masker dengan harga tinggi dapat menimbulkan gejolak di masyarakat. Di samping stok masker yang cepat habis belakangan ini. “Tidak pantas menjual harga tinggi. Segera lapor kalau ada menemukan agar segera kita tindaklanjuti. Walaupun itu apotek tetap akan kita tindaklanjuti,” ucapnya. Kondisi seperti, sambung dia, juga rentan penyebaran hoaks. Penyebaran virus di daerah tertentu harus berasal dari sumber informasi yang valid. Bukan lewat unggahan-unggahan media sosial. “Kita cek faktanya, benar atau tidak itu. Unggahannya kita takedown, kita lidik, kita stempel hoaks. Banyak yang mau memanfaatkan situasi,” kata Artanto. Unggahan media sosial terkait hoaks virus corona kini masuk pantauan patroli Siber dan cybertroops Polda NTB. sejauh ini yang terpantau baru tiga kasus. Dua unggahan di Kabupaten Sumbawa dan satu unggahan di Kabupaten Dompu. (why)
Halaman 8
Koalisi Gerindra Belum Rampung di Empat Daerah Mataram (Suara NTB) – DPD Partai Gerindra diketahui telah menetapkan dukungannya di tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Gerindra sudah memberikan surat tugas kepada tujuh pasangan bakal calon yang diusung untuk bergerak merampungkan partai koalisi. Mengingat Gerindra tak bisa mengusung sendiri. Namun demikian, dari tujuh paslon yang diputuskan didukung Gerindra baru tiga daerah yang sudah melaksanakan surat tugas yang diberikan dengan baik. Sementara empat daerah diketahui sampai saat ini belum bisa merampungkan partai politik yang akan jadi mitra koalisi Gerindra. “Yang sudah ada (lengkap) koalisi partainya ada di Kota Mataram sudah, kemudian KLU juga sudah, dan KSB sudah. Daerah yang lain masih dinamis,” ungkap Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (6/3) kemarin. Empat daerah tempat Partai Gerindra belum punya mi-
tra koalisi yakni Kabupaten Lombok Tengah, Sumbawa, Bima dan Dompu. Diakui Ridwan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait partai yang akan jadi mitra koalisi Gerindra dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 di empat daerah tersebut. “Sumbawa masih berposes terus, Dompu dan Bima belum fix, dan Loteng juga masih belum. Untuk Mataram dan KLU dari laporan akan bertambah terus koalisinya, kalau KSB kan sudah final di sana,” kata Ridwan. Meskipun koalisi Gerindra belum rampung, bukan berarti Gerindra tidak akan punya mitra koalisi. Pihaknya masih menghar-
gai bahwa memang di masingmasing partai politik yang akan jadi mitra koalisi sedang dalam proses. “Artinya di masing-masing daerah yang kita katakan belum fix ini bukan berarti dari nol, tapi masih berproses membangun koalisi. Karena sudah kita berikan surat tugas, tugasnya apa, ya harus komunkasi dengan partai lain untuk cukupkan syarat bisa mendaftarkan calon ke KPU,” tegasnya. Disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD NTB itu, bahwa pihaknya sudah mengirimkan usulan pasangan calon yang didukung ke DPP dan saat ini tengah digodok. Dia menyampaikan paling lambat akhir Bu-
lan Maret atau April ini, Keputusan rekomendasi DPP Gerindra sudah keluar. “Sekarang masih menunggu proses final di DPP, artinya kita sudah jalani proses ini sesuai dengan regulasi dan mekanisme partai. SK DPP nanti akan ke luar serentak, Insya Allah, harapan kita Maret atau April ini selesai, tuntas semua,” pungkasnya. Diketahui kandidat pasangan bakal calon dukungan Gerindra di masing-masing daerah yakni untuk Pilkada Kota Mataram Gerindra merekomendasikan pasangan Makmur Said- Badruttamam Ahda, kemudian Lombok Utara pasangan Djohan Syamsu-Danni C. Pebrianto. Kabupaten Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri- Ferdian Elmansyah. Sementara di Kabupaten Bima dukungan Gerindra mengarah kepada pasangan Indah Dhamayanti Putri - Dahlan. Kabupaten Dompu pasangan
(Suara NTB/ndi)
H. Ridwan Hidayat Abdul Kader Zaelani - Nurlaela Chaerunisa, Kabupaten Sumbawa mengarah kepada pasangan Jarot-Mokhlis, dan untuk KSB mengarah kepada pasangan Musyafirin-Fud Syaifudin. (ndi)
Artanto (Suara NTB/dok)
Musda Diundur 15 Maret, Suhaili Masih Sah Ketua DPD Golkar NTB
Mataram (Suara NTB) – Setelah Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar NTB urung digelar pada tanggal 4 - 5 Maret. Beragam spekulasi politik di internal tubuh partai beringin itu bermunculan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah status kepengurusan Suhaili FT selaku ketua DPD yang dianggap habis per tanggal 5 Maret tersebut. Lantas sejumlah kader mendesak DPP untuk segera menunjuk Plt. Akan tetapi berbagai spekulasi politik yang mencuat dalam internal tubuh partai Golkar NTB itu terjawab dengan terbitnya surat DPP Golkar Nomor : B-70/Golkar/III/2020, tertanggal 5 Maret. Surat DPP perihal perubahan penetapan Musda DPD Golkar Provinsi NTB itu sekaligus menjawab pertanyaan terkait status kepengurusan DPD Golkar NTB, di bawah kepemimpinan Suhaili FT pasca tanggal 5 Maret. “Jadi dengan terbitnya surat DPP ini, maka kepengurusan pak Suhaili masih, tidak ada perpanjangan apalagi Plt. Jadi semua sudah jelas,” ujar Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi kepada Suara NTB, Jumat (6/3) kemarin. Menurut Misbach, DPP hanya mengundur jadwal Musda saja, tidak ada kaitannya dengan kepengurusan Suhaili. Kepengurusan DPD I Golkar NTB akan berakhir setelah selesai Musda yang akan melahirkan Ketua Baru, maka di sanalah baru secara otomatis kepengurusan DPD I Golkar langsung demisioner. “Ini kan DPP tetap memerintahkan kepengurusan Pak Suhaili yang menggelar Musda. Ini hanya soal penundaan pelaksanaan Musda saja dan dengan surat DPP yang sudah kami terima hari ini, semua sudah jelas,” katanya. Surat DPP Golkar kepada DPD Golkar NTB tertanggal 5 Maret itu menerangkan bahwa untuk menindaklanjuti Surat DPD Golkar NTB, Nomor :720/Golkar-NTB/II/2020 dan surat DPP Golkar nomor : B-61/Golkar/II/2020 tanggal 29 Februari. Maka dengan ini DPP Golkar menetapkan perubahan jadwal Musda Golkar NTB yang semula ditetapkan tanggal 4-5 Maret, diubah menjadi tanggal 15 Maret 2020. “Jadi Musda kita tetap tanggal 15 Maret ini, Insya Allah tidak ada lagi penundaan, dan kita sudah siap,” katanya. (ndi)
(Suara NTB/why)
TERSANGKA - Penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB menggiring tersangka cukong TPPO, HW ke ruang pemeriksaan, Jumat (6/3).
TPPO Arab Saudi
Cukong Dapat Modal Rp180 Juta Perorang Mataram (Suara NTB) – DirekturPTIntiJapfarindo,HW (43) kini meringkuk di penjara. BisnispenyaluranPekerjaMigranIndonesia(PMI)kolaps.WargaKotaBekasi, Jawa Barat ini diduga mengirim ratusanPMIilegalkeTimurTengah sejak 2015. 42 diantaranya warga NTB yang dipulangkan November 2019 lalu. “Tersangka HW ini adalah penyandang dananya,” beber Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, Jumat (6/3) didampingi Dirreskrimum Polda NTB AKBP HariBrata,danKasubditIVRenakta Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati. Tersangka HW ditangkap Selasa lalu. HW menjadi buruan karena diduga memodali tekong
untuk merekrut korban. HW merupakan jaringan tersangka Siti Aisyah. Siti Aisyah sudah masuk penjara lebih dulu. Dia diduga yang merekrut Siti Nurjanah, warga Jago, Praya, Lombok Tengah yang meninggal dunia dalam kebakaran penampungan PMI di Attaqwa, Mekkah, Arab Saudi, Juni 2019 silam. “HW memberikan SA (Siti Aisyah) sebesar Rp12 juta per sekali merekrut. Uang itu untuk membuat paspor, medical, ongkos transportasi korban, uang fit kepada keluarga korban, dan bayaran untuk SA,” terang Artanto. Korban Siti Nurjannah direkrut pada Desember 2018 dengan imingiming gaji tinggi plus bonus ibadah
di tanah suci. Serta diberi uang fit atau santunan sebesar Rp3 juta. Siti Nurjannah berangkat. Tapi akhirnya tidak pulang lagi. Tersangka Dibiayai Agensi Tersangka HW merupakan Direktur PT Inti Japfarindo. Perusahaannya bergerak di bidang Penempatan Penyaluran Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang bermarkas di Kota Bekasi, Jawa Barat. HW mengaku sudah mengirim PMI ke luar negeri sejak 2009. Beberapa diantaranya, 42 warga NTB yang dipulangkan pada November 2019 lalu. mereka adalah yang belum sempat diberangkatkan karena masih diinapkan di penampungan.
setiap orang bisa sampai Rp180 jutauntukmenyiapkan(PMI)yang mampu, yang ada keterampilan. Dari sana mintanya tetap yang legal,” beber Pujewati. Tapi HW ingin untung besar. Merekrut PMI dengan kualifikasi kerja dan keterampilan butuh ongkos banyak, waktunya juga tidak sebentar. “Tidak mau dia keluarkan ongkos pelatihan. Dia tinggal kirim orang saja,” imbuhnya. HW kini sudah ditahan di Rutan Polda NTB. Dia disangka dengan pasal 10 atau pasal 11 juncto pasal 4 UU RI No21/2007 tentang pemberantasan TPPO dan pasal 81 juncto pasal 86 UU RI No18/ 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (why)
Pleno DPD PAN Tuntas, KLU Ajukan Nama Najmul Akhyar
Terduga Jaringan Pembobol ATM Lintas Provinsi Dilumpuhkan Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) berhasil mengamankan empat tersangka sindikat pembobol ATM antarprovinsi. Ke empatnya ditangkap di Lombok Timur (Lotim), Rabu (4/3) lalu saat melakukan aksi di daerah setempat. Akibat berusaha lari saat ditangkap, polisi pun terpaksa melumpuhkan dengan menghadiahi timah panas pada bagian kaki. Selain empat orang ini, ada juga pelaku lain yang tengah diburu polisi. Pelaku yang berjenis kelamin perempuan ini masuk menjadi buronan polisi. Selama aksinya, terduga pelaku berhasil menggasak ratusan juta uang milik korban dengan cara membobol ATMnya. Dalam melancarkan aksinya, mereka menggunakan modus operandi secara rapi dan sistematis. “Jadi para pelaku pembobol bank ini masuk jaringan lintas provinsi, mereka melakukan aksinya di beberapa provinsi yang ada di wilayah Indonesia,” ungkap Kapolres Lobar AKBP Bagus S Wibowo didamping Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP. Dhafid Shiddiq saat jumpa pers di Mapolres Lobar, Jumat (6/3). Terduga pelaku yang diamankan pada 4 Maret lalu, itu berasal dari kawasan Jawa dan Sumatera. Inisialnya JA, SA, RO dan AK serta terdapat satu orang lagi pelaku perempuan yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). “Satu orang DPO perempuan itu sudah kita indentifikasi Namanya, dan sampai saat ini kita masih melakukan pengejaran,” jelasnya. Diakuinya, ada 11 ATM yang menjadi korban para pelaku di Lobar. Jumlah korbannya mencapai 150 orang dan tersebar di beberapa Tempat Kejadian Perkara (TKP). Di antaranya ATM di SPBU Nyurgading Kediri, dan ATM kawasan Senggigi. Dalam melancarkan aksinya para pelaku memiliki tugas dan peran masing-masing. Mulai dari yang bertugas memasang alat khusus pada lubang kartu di mesin ATM, sehingga pada saat korban memasukan kartu ATM-nya seakan tertelan dan tidak bisa diambil. Barulah pelaku lain bertugas menjadi nasabah masuk dan meyakinkan korbannya menelepon nomor call center palsu yang ditempel di mesin ATM. “Setelah korban menelpon itu, kemudian disambungkan dengan pelaku yang bertugas menjadi operator. Yang kami duga kuat bahwa DPO perempuan ini yang menjadi operatornya,” jelasnya. Layaknya operator sunguhan, berbagai pertanyaan soal identitas korban pun dilontarkan. Termasuk nomer PIN ATM dari korban. Setelah semua data dikantongi pelaku, korban pun diarahkan untuk pulang. Barulah para pelaku itu beraksi menguras semua uang milik korban di mesin ATM..(her)
Perusahaan HW memang terdaftar dengan pengiriman tujuan TimurTengah.Moratoriumpengiriman PMI tahun 2015 membuatnya banting arah. Tujuan pengiriman pindah haluan ke Asia Pasifik, seperti Malaysia dan Singapura. Pujewati mengatakan, HW tetap mengirim PMI ke Timur Tengah. Tapi secara diam-diam. “Dia main dua kaki. Misalnya yang direkrut 100, paling yang dikirim legal 10 orang,” ungkapnya. HW masih punya kenalan dengan agensi tenaga kerja di Timur Tengah. permintaan PMI tetap datang. Mengirim ilegal bagi HW berbuah cuan besar. Agensi membiayai penuh HW untuk setiap kepala yang direkrut. “Agensi sana
(Suara NTB/why)
BARANG BUKTI - Kapolsek Ampenan M Nasrullah (kiri) Jumat (6/3) menunjukkan tersangka dan barang bukti pencurian sepeda TKP Pejeruk, Ampenan.
Pencurian
Pelaku Cari Uang untuk Main Judi Slot Mataram (Suara NTB) – Pria pengangguran, Ian alias Dalek (33)ketagihanjudionline.Diaselalukalah sampai kehabisan uang sementara selamainidiamasihmintauangorangtua. Dia lalu ambil jalan pintas. Mengambil sepedadiJalanBambuRuncing,Pejeruk, Ampenan. Kapolsek Ampenan AKP M Nasrullah menjelaskan, aksinya itu terekam CCTV rumah korban. “Pakaian yang dipakai saat mencuri dan menjual barang curian sama. Itu dikenali dari CCTV,” ungkapnya, Jumat (6/3) kemarin. Dalek sudah memang niat mencuri. Itu tampak dari dia yang menawari pembeli lebih dulu. Calon pembeli sepeda salah satu karyawan toko ritel modern. “Dua kali dia menemui pembeli. Ditawari dulu,” kata Nasrul. Transaksi sudah deal dari awal. Dalek lalu mencari waktu untuk mengambil sepeda merek Atlantis buruan-
nya.MalamhariSelasalalu,Dalekmulai beraksi. Sepeda gunung di garasi rumah korban diangkut. Dalek sempat melihat tabung elpiji 3 Kg yang akhirnya ikut diangkut juga. Beres mencuri. Dalek menuju Lawata, Gomong, Selaparang, Mataram. Sepeda diserahkan ke pembeli berinisial BY dengan harga miring. “Laku Rp350 ribu,” kata Kapolsek. Sepeda itu kemudian disita dari kakak BY di Pantai Cemara, Lembar, Lombok Barat. BY mengaku tidak mengetahui sepeda seharga Rp2,5 juta itu merupakan barang curian. “Kita masih dalami apakah dia masuk sebagai pelaku penadahan atau tidak,” ujarnya. Dalek pasrah saja ketika ditangkap.Kepadapenyidikdiamengaku, uang hasil menjual sepeda curian itu sudah habis. “Dia pakai main judi online. Judi slot. Kalah terus dia. Ndak pernah menang makanya butuh uang terus,” jelas Nasrul. (why)
Mataram (Suara NTB) – Desk Pilkada DPW PAN NTB sudah menerima usulan dari DPD PAN Kabupaten Lombok Utara (KLU) terkait bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung. PAN KLU diketahui hanya mengusulkan satu nama, yakni Bupati KLU, H Najmul Akhyar yang akan maju sebagai bakal calon petahana. “Iya. Hanya usulan Najmul Akhyar masuk ke Desk Pilkada DPW PAN NTB,” ujar Ketua Deks Pilkada DPW PAN NTB, Hadi Sulthon yang dikonfirmasi, Jumat (6/3). Selain dari KLU, Sulthon juga memastikan desk Pilkada DPW PAN NTB sudah menerima usulan balon kada tujuh DPD kabupaten kota akan menggelar Pilkada serentak 2020. Saat ini pihaknya sedang memproses dan menindaklanjuti usulan tersebut di tingkat DPW. Proses dan tindak lanjuti itu, kata dia, tentu mengacu dan pedoman kepada juklak dan juknis penjaringan balon kada sudah ditetapkan oleh DPP PAN. Dimana setelah usulan dari tujuh daerah Kabupaten/Kota, maka DPW PAN NTB akan segera melakukan pleno untuk kemudian diusulkan ke DPP. “Kita lagi atur jadwal untuk rapat pleno di DPW,” ujar mantan anggota DPRD NTB itu. Ditargetkan pihaknya pertengahan Maret ini, DPW harus sudah
menggelar rapat pleno terkait usulan balon kada akan diajukan ke DPP. Dia memastikan balonkada diajukan DPP, tentu ditetapkan dan putuskan dalam rapat pleno di tingkat DPW untuk dimintakan SK rekom ke DPP. “Setelah rapat pleno tuntas. Nanti akan diajukan ke DPP akan diumumkan oleh ketua DPW,” ucapnya. Dia memperkirakan kemungkinan SK rekomendasi dukungan akan diterbitkan oleh DPP paling lambat April atau Mei. Biasanya, kata dia, SK rekom diterbitkan oleh DPP secara serentak. Ia juga menegaskan bawah jika SK rekom DPP sudah terbit, baru bisa disebut arah dukungan PAN final. Terbit SK DPP sebagai bukti final dan mengikat arah dukungan di Pilkada. “Kecenderungan sih iya, tapi itu belum final. Karena keputusan final ada di DPP,” tandasnya ketika ditanya soal nama Najmul Akhyar. Oleh karena itu, belum ada keputusan final arah dukungan PAN misalnya di Pilkada KLU. Maka tentu mesin politik dan perangkat dimiliki partai belum bisa digerakkan untuk melakukan kerjakerja politik bagi kemenangan balon kada di Pilkada. Jika sudah ada keputusan final arah dukungan DPP di Pilkada, dirinya menegaskan seluruh jajaran kader dan pengurus harus taat dan loyal terhadap kebijakan partai tersebut. “Jika ada mbalelo dukung di luar garis kebijakan. Tentu harus siap sanksi,” pungkasnya. (ndi)
SUARA NTB
Sabtu, 7 Maret 2020
Halaman 9
Penghapusan Pajak Hotel Tunggu Arahan Pemerintah Pusat Mataram (Suara NTB) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana akan melakukan penghapusan terhadap pajak hotel dan restoran. Penghapusan ini sebagai stimulus untuk mengantisipasi dampak virus corona. Kebijakan ini menunggu arahan pemerintah pusat. Kesepuluh daerah atau lokasi destinasi wisata yang akan dihapus adalah Bali, Manado, Yogyakarta, Labuan Baji, Batam, Bintan, Malang, Mandalika, Danau Toba dan Bangka Belitung. Menanggapi rencanap penghapusan pajak tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menyampaikan, kebijakan pemerintah pusat, pihakn-
(Suara NTB/cem)
H. M. Syakirin Hukmi ya masih posisi menunggu kejelasan. Apakah Kota Mataram juga termasuk dari penghapusan
pajak dan restoran sebagai stimulus mengantisipasi dampak virus corona. Kemenko Bidang Perekonomian hanya memanggil Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara serta Kota Mataram tidak diberikan undangan. “Makanya kita posisi menunggu. Seperti apa sih kebijakan itu. Apakah Kota Mataram juga kena imbasnya,” jelas Syakirin ditemui, Jumat (6/3). Sambil menunggu kepastian kebijakan tersebut, BKD tetap menarik pajak hotel dan restaurant sesuai amanat Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. BKD tidak bisa mengam-
bil sikap sebelum dikeluarkannya secara teknis kebijakan tersebut. Dan, dipastikan kebijakan akan dijalankan bilamana aturan telah dikeluarkan. Pemerintah pusat pasti telah memikirkan konsekuensi dari penghapusan pajak dan restaurant. “Mungkin pemerintah pusat telah memikirkan dampaknya kalau tidak memungut pajak,” ungkapnya. Penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak hotel sampai bulan Februari sebut Syakirin, relatif kecil dibandingkan bulan sama di tahun 2019 lalu. Dari target Rp26 miliar. Realisasi di bulan Februari baru 12 persen atau sekira Rp3,8 miliar. Semestinya, realisasi pajak hotel 16 persen. (cem)
Jelang PON Papua
Jumlah Atlet Kempo akan Dipangkas Mataram (Suara NTB) Jumlah atlet cabang olahraga kempo yang mengikuti Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020 bakal dipangkas. Pasalnya jumlah atlet kempo NTB yang lolos PON hanya empat atlet, sementara Perkemi NTB mengusulkan delapan atlet masuk Pelatda PON 2020. Informasi yang diterima Suara NTB, Jumat (6/3), bahwa Pengurus Besar (PB) Perkemi telah merilis sebanyak 117 atlet dari 23 provinsi yang dinyatakan lolos PON. Jumlah itu terdiri dari 62 putra dan 55 putri. Sementara jumlah atlet NTB yang lolos PON se-
banyak empat atlet. Ketua Panitia Pelatda PON, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB terkait informasi lolosnya empat atlet kempo tersebut juga sudah mengetahui kabarnya dan akan berkoordinasi dengan pengurus cabor kempo. “Jumlah atlet kempo yang masuk Pelatda PON akan dikurangi, karena PB Perkemi merilis empat atlet dari NTB yang lolos PON,” ucapnya. Lanjutnya, meski sudah mendapatkan informasi terkait lolosnya empat atlet cabor kempo di PON 2020, namun KONI NTB masih akan koordinasi dengan Pengprov Perkemi NTB untuk segera mengurangi jum-
lah atlet yang ikut Pelatda PON. Ketua Perkemi NTB, Agus Suharian yang dikonfirmasi terkait pengurangan jumlah atlet kempo yang mengikuti PON 2020 membenarkan adanya informasi tersebut. Namun demikian ditegaskannya informasi itu baru sebatas wacana pengurus. Sampai saat ini ia belum menerima SK resmi dari PB Perkemi. ”Sebenarnya informasi sudah lama ada. Sebagian pengurus besar Perkemi pernah mengusulkan atlet peringkat satu sampai empat besar ikut PON 2020. Namun sebagian pengurus juga ada yang mengusulkan atlet peringkat satu sampai lima besar lolos PON,” jelasnya.
Menurut Agus usulan pengurus untuk meloloskan atlet peringkat satu sampai peringkat empat besar di PON belum tentu bisa disetujui. Pasalnya bila mengacu pada aturan pertandingan PON tahun 2016 bahwa atlet yang lolos PON adalah atlet peringkat satu sampai peringkat enam besar Pra-PON untuk kategori Embu (kerapian gerakan) dan atlet peringkat satu hingga peringkat delapan PraPON untuk randori (tarung). Lanjutnya, bila pihaknya sudah menerima SK dari PB Perkemi terkait NTB hanya meloloskan empat atlet. Maka pihaknya akan segera mengurangi jumlah atletnya. (fan)
Korban Longsor di Desa Gelangsar Belum Dapat Bantuan Giri Menang (Suara NTB) Sekitar enam Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban longsor di Desa Gelangsar kecamatan Gunungsari belum disentuh bantuan dari pemda. Saat ini para korban mengungsi di rumah tetangga dan keluarga lantaran rumah mereka rusak diterjang longsor akibat hujan lebat pada hari Minggu lalu. Korban butuh bantuan berupa tempat tinggal sementara dan logistik berupa makanan siap saji, selimut dan perlengkapan lain. Pihak desa sendiri sudah mengusulkan ke Pemda untuk penanganan bantuan namun sampai saat ini belum juga ada tindaklanjut. Kepala Desa Gelangsar, Abdul Rahman menerangkan akibat hujan lebat pada Minggu lalu mengakibatkan bencana longsor di desanya. Untungnya kata dia tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sebab pihak desa bersama tim sibat, destana,
(suara NTB/ist)
Foto korban longsor butuh bantuan, enam KK di desa ini mengungsi di rumah tetangga dan keluarga lantaran rumahnya rusak diterjang longsor dan tim lain serta aparat TNI/ “Sedangkan untuk bantuan logisPolri di desa mengimbau warga tik belum ada,” imbuhnya. Setetap waspada sejak dini meng- mentara dari pihak Pemda beingat kondisi hujan lebat beber- lum turun. Padahal pihaknya apa waktu terakhir. “Akibat hu- sudah mengirimkan data kepajan lebat itu ada enam KK terke- da pihak Pemda untuk menna longsor, rumahnya rusak. Saat gusulkan bantuan. “Kami sudah ini mereka mengungsi,” jelas dia. usulkan, tapi dari kabupaten BeSejauh ini penanganan dari desa lum ada bantuan,” keluh dia. Sementara itu Kabid sebatas membantu tenaga membersihkan rumah warga. Bidang Perlindungan dan Jam-
inan Sosial (Linjamsos) pada Dinas Sosial Lobar, Baiq Aprina Rohmawiyati mengatakan terkait korban longsor Gelangsar sudah dilakukan penanganan. Sebab di sana sudah ada Tim Tagana dan tim lain yang aktif. Termasuk desa setempat merupakan siaga bencana. Menyoal bantuan, pihaknya akan segera turun melakukan penanganan. Seharusnya kata dia, Kades setempat sudah paham terkait pola Usulan bantuannya. “Saya akan langsung kontak desa terkait,”tegas dia. (her)
HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5978DS NOKA/NOSIN : MH1HB71178K702307/ HB71E1697072 AN. SIHABUDIN HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR6150MD NOKA/NOSIN : MH1JFW11XGX737454/ JFW1E-1740744 AN. LINDA HASIBUAN HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR2193CP NOKA/NOSIN : MH35F901GJ172568/ E3R4E0220314 AN. I NYOMAN OKA PRADNYANA HILANG DISEKITAR RUMAH SAKIT KOTA MATARAM
RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.
RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON
RUPA-RUPA
SALON
RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
SUARA NTB
Sabtu, 7 Maret 2020
Halaman 10
RUKO - VILA - KOST RUPA-RUPA DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2 PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDI DAPUR,GARASI LOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS URUS LAPORAN PAJAK NAMA HAJJAH MUSLIHATI SPT TAHUNAN, PPN, HP.087881754089 PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 TANAH KEBUN LUAS 1850 AGATAR PIZZA, Kami dr M2 PINGGIR JL.AHMAD Agatar Pizza mengeluarkan YANI - SELAGALAS HUB. Produk pizza yg berkualitas 087840252288 dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan DIJUAL TANAH LOK.KR melayani Pemesanan Pizza PULE SEKARBELA MTR Via Delivery,Lokasi :KekeriL T . 3 3 5 M 2 ,Kec.Gunung Sari.WA:08133HUB:087755533273 8661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 7 Maret 2020
PPIU Wajib Bertanggung Jawab Dari Hal. 1 Kalaupun ada tiket jemaah yang hangus karena travel umrah bekerjasama dengan maskapai luar negeri. Atau memberangkatkan jemaah umrah transit lewat Malaysia atau Singapura, diharapkan dapat dirundingkan kembali. Sehingga jemaah tak mengeluarkan kembali biaya tiket. Karena dalam pertemuan tersebut terungkap ada juga travel yang tiket calon jemaah umrah terancam hangus. Karena jemaah diberangkatkan dari Lombok kemudian transit di Kuala Lumpur menggunakan maskapai AirAsia. ‘’Ini pengalaman dan hikmah buat mereka (travel umrah). Bagaimana nanti ke depan agar jemaah umrah NTB itu gabung jadi satu diberangkatkan dari Tanaq Awu ke Tanah Suci. Tidak lagi transit ke negara lain,’’ katanya. Kejadian ini diharapkan dapat menggugah travel umrah sebaiknya ke depan bekerjasama dengan maskapai nasional dalam memberangkatkan jemaah umrah. Sehingga, ketika ada situasi seperti penutupan sementara umrah ke Arab Saudi, akan menjadi gampang dibicarakan. Apapun yang terjadi, kata Amin, kalaupun tiket pesawat jemaah hangus maka menjadi tanggungan travel umrah. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag NTB, H. M. Ali Fikri menjelaskan, Kemenag RI sudah menggelar rapat pada 28 Februari lalu bersama stakeholders terkait di Jakarta, pascapenutupan sementara umrah ke Arab Saudi. Dalam rapat tersebut, pembatalan pemberangkatan tersebut tidak boleh merugikan calon jemaah umrah. ‘’Baik dari sisi pembiayaan maupun ketertundaan berangkatnya,’’ kata Fikri. Kemudian semua PPIU diminta melakukan koordinasi dengan tim akomodasinya yang sudah melakukan penyewaan hotel, mengajukan pembuataan visa dan booking tiket pesawat. Supaya ada reschedule untuk pemberangkatan ulang calon jemaah umrah. Selain itu, memberikan ketenangan terhadap calon jemaah yang batal diberangkatkan. Artinya, pembatalan ke-
berangkatan tersebut murni akibat kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Bukan saja untuk jemaah umrah asal Indonesia tetapi juga negara-negara lainnya. Terhadap PPIU atau travel umrah yang memberangkatkan jemaah transit lewat Singapura atau Malaysia, diharapkan dengan kejadian ini menjadi pelajaran. Ke depan, mereka diharapkan dapat menggunakan maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia. Apabila menggunakan maskapai nasional, jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan seperti saat ini akan lebih mudah pembicaraannya. Tidak akan ada tiket jemaah yang hangus dan ada kebijakan reschedule pemberangkatan. ‘’Intinya, semua PPIU kita harapkan bertanggung jawab terhadap kontrak maupun reschedule yang sudah dijalankan bersama maskapai manapun,’’ katanya. Fikri menegaskan, PPIU tak diperkenankan menarik biaya tambahan sepeserpun kepada calon jemaah yang batal berangkat. Keberangkatan jemaah calon umrah akan di-reschedule sampai menunggu kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali pelaksanaan ibadah umrah. Sementara itu, Kasubid PID Humas Polda NTB, R. Djoko A mengimbau para calon jemaah umrah asal NTB yang batal diberangkatkan agar tidak resah dan panik. Sehingga tak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ia mengatakan, Polda NTB akan terus berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag NTB sebagai leading sector yang menangani umrah ini. Selain itu, Polda juga akan berkoordinasi dengan travel umrah sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah. ‘’Apabila ada hal-hal yang ada pelanggaran hukumnya. Tentu kami akan melakukan tindakan hukum. Di samping itu, kami juga tetap melakukan pengawalan (kebijakan) supaya tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan,’’ katanya. (nas)
Jemaah Gagal Umroh Tiba di Lombok Dari Hal. 1 ‘’Rombongan saya tiba dan sudah menginap di Madinah Selasa malam. Sampai Kamis pagi kami siap-siap berangkat,’’ kata Mashur Razak ditemui di pintu keluar bandara. Awalnya ia mendapat kabar rombongan lain yang berangkat pagi ke Makkah diperketat. Di check point dilakukan pemeriksaan ketat, namun pada akhirnya diizinkan masuk. ‘’Pada saat giliran kami mau berangkat ke Masjidil Haram, tiba-tiba sudah diumumkan ditutup. Akhirnya kami ndak jadi berangkat,’’ kata Mashur. Sembari menunggu kejelasan, ia memimpin rombongannya bertahan sementara di hotel di Madinah. Setelah beberapa hari tak ada tandatanda Masjidil Haram akan
dibuka, mereka memutuskan kembali. ‘’Tapi kami sempat menginap di Kuala Lumpur, baru kembali ke Lombok,’’ ujarnya. Ditanya dampak yang dirasakan perusahaan, diakuinya cukup merugi. Namun tak disebutkan nilai kerugian yang dimaksud. ‘’Kalau rugi, kami rugi juga. Semua merasakan yang sama,’’ ujarnya. Meski berdampak, namun pihaknya akan tetap bertanggung jawab memberangkatkan jemaah umrah tersebut setelah Masjidil Haram dibuka kembali. Sementara manajemen PT. Angkasa Pura yang dikonfirmasi, tidak melakukan pemantauan khusus jemaah umrah yang gagal berangkat. (ars)
Tunggu Persetujuan Gubernur Dari Hal. 1 Melalui pemeriksaan tersebut, kapal akan diputuskan boleh bersandar atau tidak di dermaga. Diterangkan Bayu, keputusan berlabuh atau tidaknya kapal pesiar akan diserahkan kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc. “Putusannya ada di pimpinan. SOP itu akan kita ajukan ke gubernur,’’ ujar Bayu. Menurutnya, pemeriksaan wisatawan dan kru akan mengutamakan penumpang yang turun. ‘’Kita pastikan yang diperika itu yang turun, jika nanti keputusan (gubernur) kapal bisa berlabuh,’’ tambahnya. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Lembar, M. Junaidin, menerangkan seluruh penanganan kapal di pelabuhan akan menggunakan standar International Maritime Organization (IMO). Terkait antisipasi penyebaran Covid-19, pihaknya akan memastikan negara asal dan riwayat singgah dari kapal pesiar yang akan datang. “Kita akan pilah-pilih. Kalau kapalnya datang dari negara dengan informasi terjangkit, kita akan kerjasamakan dengan KKP,” ujar Junaidin, Jumat (6/3). Untuk penanganan secara umum menurutnya akan menerapkan SOP standar sesuai aturan IMO. Standar yang dimaksud adalah mengarahkan kapal ke area labuh untuk kemudian diperiksa oleh tim KKP. Setelah ada pernyataan sehat dari tim KKP, maka KSOP Lembar akan memberikan izin
bersandar bagi kapal tersebut. ‘’Terkait kapal pesiar ini kita memang koordinasikan dengan Pemda. Kita perlu meyakinkan ke masyarakat bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai prosedur dan tidak merugikan masyarakat,’’ ujarnya. Senada dengan itu Kepala KKP Kelas II Mataram, I Wayan Diantika, menerangkan pihaknya akan bergerak sesuai standar IMO dan Undang-Undang Karantina. “SOP kami sudah jelas. Posisi untuk cegah tangkal penyakit, kami bekerja secara profesional,” ujarnya, Jumat (6/3). Diterangkan Diantika pihaknya hanya akan mengizinkan kapal bersandar jika proses pemeriksaan selesai dan menunjukkan hasil yang baik. Di sisi lain, pemeriksaan oleh KKP disebut telah terintegrasi dengan sistem jaringan Dinas Kesehatan NTB sampai ke daerah hingga puskesmaspuskesmas. ‘’Kalau ada informasi potensi penyakit menular, sistem jaringan kami ini bekerja. Rumah sakit rujukan sudah siap mengobservasi hal-hal yang kami curigai,’’ ujar Diantika. Menurutnya seluruh proses pemeriksaan tersebut, terutama di pintu masuk wisatawan seperti pelabuhan dan bandara, merupakan upaya untuk mendukung program pemerintah. ‘’Supaya roda perekonomian kita tetap berjalan, tapi terhindar dari risiko,’’ pungkasya. (bay)
Halaman 11
Antisipasi Kekurangan Akomodasi MotoGP 2021
Pelabuhan Gili Mas Siap Dijadikan Hotel Terapung Mataram (Suara NTB) Pelabuhan Gili Mas Lembar, Lombok Barat (Lobar) siap dijadikan hotel terapung untuk mendukung MotoGP Mandalika 2021 mendatang. Pelabuhan Gili Mas mampu menampung dua kapal pesiar ukuran besar untuk sandar di sana. ‘’Kita juga mengantisipasi kejadian-kejadian yang demikian (kekurangan kamar hotel). Misalnya terjadi kekurangan kamar hotel, penumpangnya bisa menggunakan kapal cruise, jadi hotel terapung, Gili Mas siap mendukung,’’ kata General
Manager (GM) PT. Pelindo III Cabang Lembar, Baharuddin dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Jumat (6/3) kemarin. Dengan perkiraan jumlah penonton yang mencapai 150.000 orang. Para wisatawan yang ingin menyaksikan MotoGP Mandalika tak mungkin hanya menggunakan moda transportasi udara. Tetapi kemungkinan akan banyak yang menggunakan kapal pesiar. Dari sisi fasilitas, kata Baharuddin, Pelabuhan Gili Mas sudah siap. Namun ada beberapa fasilitas yang perlu dise-
lesaikan tahun ini. Sehingga ketika memasuki 2021, Pelabuhan Gili Mas sudah benarbenar siap untuk mendukung MotoGP Mandalika. ‘’Intinya kita sinergi dengan Pemda, dari sisi kepelabuhannya Gili Mas sudah bisa menerima kapal-kapal cruise besar. Kita sekarang tidak hanya menunggu bola,’’ katanya. Baharuddin menambahkan, kapal pesiar dapat dijadikan hotel terapung mengatasi kekurangan kamar hotel pada perhelatan MotoGP Mandalika 2021 mendatang. Sebagai pengelola, pihaknya hanya mengatur kapal pesiar yang
sandar di sana. Ketersediaan akomodasi atau kamar hotel menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikan jelang MotoGP 2021. Pasalnya, jumlah kamar hotel di NTB jauh dari kebutuhan. Dari 150.000 orang yang diperkirakan hadir menyaksikan MotoGP Mandalika 2021 mendatang, jumlah hotel bintang sebanyak 88 hotel dengan jumlah 7.675 kamar dan hotel non bintang 1.244 hotel dengan jumlah 11.678 kamar. Sebanyak 88 hotel bintang di NTB tersebar di Kota Mataram 28 hotel, Lombok Barat
37 hotel, Lombok Tengah 4 hotel, Lombok Timur 2 hotel, Lombok Utara 9 hotel, Sumbawa Barat 1 hotel dan Sumbawa 7 hotel. Sedangkan 1.244 hotel non bintang yang ada di NTB tersebar di Kota Mataram 122 hotel, Lombok Barat 149 hotel, Lombok Utara 566 hotel, Lombok Tengah 105 hotel. Selanjutnya Lombok Timur 143 hotel, Sumbawa Barat 39 hotel, Sumbawa 53 hotel, Dompu 35 hotel, Bima 14 hotel dan Kota Bima 18 hotel non bintang. Hotel non bintang ini berupa hotel melati dan pondok wisata. (nas)
Masker Diduga Masih Dijual Mahal Mataram (Suara NTB) Klaim sejumlah supplier yang mengaku stok masker kosong, diragukan masyarakat. Warga masih menemukan apotek pemasok masker menjual dengan harga Rp 300.000 sampai Rp 380.000 per kotak. Pengakuan salah seorang pejabat pemerintah pusat yang berkantor di NTB, sempat kesulitan keliling mencari masker di wilayah Mataram. ‘’Akhirnya saya temukan di salah satu apotek di Ampenan. Saya dapat yang harga Rp 300.000 per kotak,’’ kata sumber itu. Vee Gaffar, seorang karyawan swasta di Mataram punya pengalaman sama. Setelah keliling mencari, jawaban sejumlah apotek sama, stok masker kosong. Akhirnya masker yang dicari ditemukan di salah satu apotek di Jalan Pejanggik. ‘’Kaget setelah tahu harganya, sampai Rp 330 ribu,’’ kata Vee. Sempat menawar, tapi dalih karyawan supplier tersebut, angka itu jadi harga standard. Kesal dapat harga mahal, ia pun urung beli. ‘’Harganya terlalu mahal, ndak jadi beli,’’ sesalnya. Niatnya ingin melaporkan ke polisi, namun urung karena Vee mengaku tidak punya bukti kwitansi pembelian. Jumaidi, warga Kelurahan Sayang- Sayang Cakranegara
keliling ke sejumlah apotek di Mataram, mengaku stok masker masih ada. ‘’Tapi harganya sudah sampai Rp 300.000,’’ akunya. Mengira hanya beberapa apotek yang jual dengan harga mencekik, aktivis Forum Transparansi Anggaran (Fitra) NTB ini, mencoba ke apotek dengan brand terkenal. ‘’Tapi harganya sama. akhirnya saya beli karena butuh,’’ kata Jumaidi menunjuk ke salah satu apotek di wilayah Cakranegara. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Artanto dikonfirmasi Suara NTB Jumat (6/3) menyarankan kepada masyarakat yang menemukan harga masker mahal agar segera melapor ke polisi. ‘’Silakan lapor ke Kepolisian terdekat kalau menemukan harga terlalu tinggi,’’ tegasnya. Sejak awal pihaknya mewanti wanti para agar supplier tidak ambil untung memanfaatkan situasi sulit di tengah kepanikan masyarakat. Jika tidak ingin melapor langsung, disediakan kanal sosial media untuk melapor langsung. Harga masker mahal jadi pemicu kepanikan masyarakat setelah virus Covid – 19 terdeteksi masuk ke Indonesia. Situasi ini rawan dimanfaatkan oknum penjual dengan harga berkali lipat. Situasi ini pun sudah direspons Polda NTB bekerjasama dengan tim Dinas Per-
dagangan Provinsi (Disdag) NTB. “Kita akan sidak dalam waktu dekat setelah Kadis Perdagangan balik dari Jakarta,’’ katanya. Namun sebelumnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Disdag dan Dikes Kota Mataram, mengecek ke sembilan apotek yang jadi supplier masker di Kota Mataram. Pengakuan pemilik dan karyawan apotek, stok masker sudah habis, bahkan jauh sebelum virus Corona diumumkan Presiden Joko Widodo. Guna memastikan itu, pihaknya akan agendakan sidak.
“Per-kotaknya dijual Rp350 ribu,” ujarnya di sela-sela penggerebekan. Toko pakaian itu masih punya stok dua kotak masker, yang kemudian disita polisi untuk menjadi barang bukti. Selain masker toko itu juga menjual kosmetik wajah dan parfum serta perawatan kuku yang disimpan dalam tiga dus. “Tidak memiliki izin edar,” kata Adi.
Sang pemilik sedang tidak berada di toko. Polisi sempat menginterogasi penjaganya saja. Didapati keterangan bahwa produk kosmetik didatangkan memakai jasa pengiriman paket kilat. ‘’Dari keterangan yang jaga, barang dari Surabaya. Pemiliknya akan kita minta keterangan. Nanti kita panggil. Ini barang kita sita dulu,’’ sebut Adi. Sejumlah barang bukti itu dibawa ka Mapolresta Mataram. Adi mengatakan pi-
Selain itu, Apotek Medismart hanya memperbolehkan pembelian satu paket masker N95 per orang. Hal itu untuk menghindari pembelian berlebihan yang belakangan dilakukan oleh masyarakat. Berbeda dengan itu, di Apotek Kimia Farma Pejanggik satu buah masker N95 dijual seharga Rp65 ribu. Harga tersebut mengikuti mekanisme harga dari distributor. Sementara untuk masker kesehatan standar telah kosong sejak beberapa pekan. (ars/bay)
(Suara NTB/ars)
MASKER - Penumpang pesawat yang baru tiba di pintu kedatangan BIL memakai masker saat berinteraksi. Tingginya permintaan bahan pelindung pernafasan ini, membuat harganya meroket hingga Rp 330 ribu per boks.
Polisi Gerebek Toko Pakaian Jual Masker Harga Mahal Dari Hal. 1
Bantah Jual Mahal Berdasarkan pantauan Suara NTB, apotek di Jalan Pejanggik tidak lagi menyediakan masker kesehatan standar sejak beberapa pekan terakhir. Situasi itu tidak lepas dari pemesanan yang macet di distributor. Seperti di Apotek Medismart, hanya tersedia masker N95 yang dijual dengan harga Rp 45 ribu untuk satu paket berisi dua buah masker. Naik dari harga normal sebesar Rp 18 ribu sebelum kasus positif Corona ditemukan di Indonesia.
haknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPPOM untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. “Untuk uji legalitasnya,” kata dia. Adi menambahkan, pemantauan stok dan harga masker masih akan terus berlanjut, seiring dengan upaya pemerintah menangani penyebaran virus Corona (COVID19). Kepolisian mendapat tugas mencari pelaku penimbun masker dan produk kesehatan. (why)
Pengaruhi Laju Investasi Dari Hal. 1 Pemerintah juga pastinya akan melakukan penanganan maksimal. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehatian-hatiannya. Agar potensi ancaman virus Corona bisa ditekan semaksimal mungkin. Masyarakat dalam hal ini hendaknya jangan panik dan cepat termakan berita-berita bohong. Masyarakat juga jangan ikut-ikutan menyebarkan berita-berita bohong. Yang justru membuat kondi-
simenjaditidaknyaman.‘’Kanyang membuat kita menderita, kebanyakan karena kita juga. Menyebarkan berita-berita sepotong dan tidak benar sehingga menjadi masalah,’’ ujarnya. Karena itu, masyarakat diminta tetap mengikuti pengumumaan resmi dari pemerintah terkait penanganan virus Corona. Jangan kemudian mau terpengaruh dengan pemberitaan yang tidak jelas. Karena pemerintah pasti tidak akan membohongi rakyatnya. (kir)
Pembangunan Sirkuit MotoGP Sesuai Target Dari Hal. 1 Yang tentunya masyarakat pasti mendukung. Karena dengan adanya MotoGP daerah akan berkembang. Yang pada akhirnya akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat itu juga. ‘’Semua (pembanguna) kan niatannya baik. Sebab ini (MotoGP) juga untuk membantu kesejahteran dan kemakmuran rakyat di sekitar kawasan Mandalika juga,’’ katanya. Selain mengecek proggres pembangunan sirkuit MotoGP, Luhut juga mengecek kesiapan rencana pengembangan Lombok International Airport (LIA) dalam menyambut gelaran MotoGP Mandalika tahun 2021 mendatang. Termasuk lokasi pembangunan rumah internasional yang nantinya akan menjadi rumah sakit rujukan untuk event balap MotoGP Mandalika. Mulai Berjalan Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer, mengatakan untuk pembangunan hotel di dalam kawasan The Mandalika guna mendukung gelaran MotoGP saat ini sudah mulai berjalan. Sebelumnya, proses pembangunan
hotel didalam kawasan The Mandalika sempat terhenti, dampak dari gempa yang melanda Pulau Lombok. ‘’Tapi sekarang pembangunan hotel sudah mulai berjalan jalan,’’ tegasnya. Ia mengatakan, sejauh ini sudah ada tiga hotel yang proses pembangunannya tengah berjalan. Menurutnya, masih cukup waktu untuk bisa mengejar target penyelesaian sampai digelarnya balapan MotoGP tahun 2021 mendatang. ‘’Masih ada waktu satu setengah tahun. Jadi masih bisa dikejar,’’ tegasnya. Demikian juga dengan pembangunan hotel. Tidak akan sampai mempengaruhi proses pembangunan sirkuit maupun gelaran balap MotoGP itu sendiri. Balapan tetap akan digelar. Karena untuk hotel, masih banyak hotel di sekitar kawasan The Mandalika. Begitu pula di kawasan Mataram, Senggigi maupun Bali. ‘’Penonton balap MotoGP tidak mesti menginap di dalam kawasan. Justru nanti banyak yang datang dari luar. Seperti halnya balapan MotoGP di Thailand. Karena kita sangat dekat Mataram, Senggigi ataupun Bali,’’ tambahnya. Seperti diketahui, Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, melakukan kunjungan kerja ke NTB. Kedatangan Menko disambut langsung Kapolda NTB, Bupati Lombok Tengah, Sekda NTB dan Direktur ITDC, di LIA Jumat (6/3). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka melakukan inspeksi memastikan seluruh infrastruktur pendukung KEK Mandalika, dalam menyambut perhelatan berskala internasional MotoGP pada tahun 2021 mendatang. Dalam rapat yang dihadiri Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, Menko meminta semua infrastruktur pendukung kawasan Mandalika seperti bandara, jaringan telekomunikasi, listrik, rumah Sakit, jalan, pelabuhan dan sistem pengolahan sampah di Kawasan Mandalika, semuanya harus tuntas sebelum MotoGP 2021 dihelat. Selain itu, Luhut juga meminta seluruh kendala dalam pengerjaan proyek segera dilaporkan. Hal ini untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk dicarikan solusi. Dengan demikian diharapkan, semua peroyek dapat berjalan baik dan berkualitas standar internasional.
Khusus pembangunan Sirkuit MotoGP, Menko Luhut meminta pihak ITDC untuk melibatkan pengawas internasional, agar proyek betul-betul berstandar internasional. Menko juga mengingatkan pihak ITDC, untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah yang memadai di kawasan Mandalika. Selain fasilitas tersebut, ITDC juga diminta untuk membuat Bank Sampah sebagai tempat penampungan sampah yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. ‘’Kita semua harus memastikan Kawasan Mandalika ini betul-bentul bersih. Jangan sampai kita sukses menyelenggara MotoGP tapi kawasannya kotor,’’ ujarnya. Menko Luhut juga meminta seluruh pihak terkait untuk lebih intens melakukan inspeksi terkait sejauh mana perkembangan dari pengerjaan proyek yang ada. Yang paling penting adalah sarana komunikasi, ia meminta fasilitas komunikasi harus sudah modern, bahkan harus jaringan 5G. ‘’Ini sangat penting untuk mengatasi segala potensi bencana alam yang mungkin terjadi,’’ katanya mengingatkan. Sementara, Direktur PT.
Angkasa Pura I mengatakan, pengerjaan perpanjang runway bandara menjadi 3.300 meter, perluasan terminal berkapasitas tujuh juta penumpang dan terminal pesawat ditargetkan akan tuntas pengerjaannya pada bulan Januari tahun 2021. Pada kesempatan yang sama, Direktur PT. PLN Nusa Tenggara Barat juga menjamin ketersediaan pasokan listrik berkapasitas 138 MW di KEK Mandalika. Sedangkan Direktur Telkom Nusa Tenggara Barat, juga menjamin ketersediaan jaringan telekomunikasi di kawasan Mandalika. Selain di Mandalika, Telkom juga akan terus membangun jaringan komunikasi di seluruh kawasan pariwisata di NTB. Dalam mendukung hal tersebut, Telkom akan membangun Kabel Fiber Optik Laut dari Bali ke Mandalika. ‘’Pengerjaan ini kami targetkan selesai bulan Desember 2020,’’ katanya. Sedangkan untuk Rumah Sakit Mandalika, Menko Luhut meminta untuk segera dilakukan groundbreaking. Ia meminta segala kendala terkait pembangunan fasilitas kesehatan yang mendukung event MotoGP 2021 ini bisa tuntas. (kir)
Pembatalan Paket Wisata Perlu Perhatian Pemerintah Dari Hal. 1 Cuma kita tidak boleh terlena,’’ ujar Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, Awanadi Aswinabawa dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (6/3). Diterangkan Awan tingkat kunjungan wisatawan Australia terbantu dengan penerbangan langsung yang difasilitasi maskapai AirAsia. “Kalau untuk London dan Jerman kita bersyukur bisa stabil,” ujarnya. Di sisi lain, untuk negara lain seperti Singapura, Korea, China, dan Malaysia diakui mengalami penurunan akibat penyebaran Covid-19. ‘’Sebenarnya angka penurunannya
belum terlalu ekstrem, tapi sebaiknya (pemerintah) cek juga kondisi di lapangan untuk hotel dan travel agent,’’ ujar Awan. Pengecekan sendiri perlu dilakukan agar regulasi yang tepat bisa ditentukan. Dicontohkan Awan seperti penjagaan dan penambahan eksistensi penerbangan internasional dari dan ke NTB. ‘’Kita harus bisa menambah rute internasional lain yang punya potensi,’’ ujarnya. Senada dengan itu Wakil Ketua Astindo, Sahlan, mengharapkan adanya pemantauan situasi terkini dari pemerintah yang diikuti pengaturan regulasi. ’’Kita sekarang perlu langkah
strategis terhadap situasi akibat virus Corona. Mengingat banyak tamu kita sudah mulai banyak yang cancel (membatalkan, Red),’’ ujarnya, Jumat (6/3). Pembatalan diakui cukup banyak. Dicontohkan Sahlan seperti pembatalan dua paket wisata yang dialaminya, dengan jumlah masing-masing 150 orang dan 270 orang. “Belum lagi (wisatawan) dari Eropa beberapa memilih postpone (perubahan jadwal, Red). Jumlah itu belum dari semua anggota Astindo dan travel lain,’’ ujarnya. Terpisah, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) NTB, Ahmad Ziadi, menerangkan pelaku industri
pariwisata di NTB saat ini mengalami kerugian yang tidak sedikit. Dicontohkannya data dari anggota ASPPI NTB, untuk periode Februari kerugian tersebut mencapai Rp5 miliar. “Itu dari cancelation (pembatalan) paket yang tidak dibayar. Kita juga tidak mungkin membebankan itu ke tamu walaupun sifatnya last minute. Karena itu memang terkait keselamatan mereka juga,’’ ujar Ziadi. Menurutnya periode Januari – Februari 2020 pariwisata NTB sebenarnya mulai mengalami peningkatan sejak dilanda gempa 2018 lalu. Khsususnya untuk wisatawan domestik dan overseas dari Malaysia.
Belakangan penyebaran Covid-19 di beberapa negara, termasuk Malaysia dan negara lainnya di kawasan Asia, peningkatan tersebut kembali mengalami hambatan. ‘’Dari kerugian Rp5 miliar itu, kalau untuk ukuran periode Februari kemarin sama seperti peningkatannya itu turun 90 persen dari keseluruhan reservasi paket,’’ ujarnya. Selain itu, sejak Presiden Joko Widodo, mengumumkan adanya dua kasus positif Covid-19 di Indonesia tren pembatalan paket wisata disebut semakin meningkat. Bahkan untuk awal Maret pembatalan tersebut sudah dilakukan. (bay)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 7 Maret 2020
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
FIK Ummat Dorong Kualitas Hidup Generasi NTB untuk Pencegahan Stunting Mataram (Suara NTB) Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) turut berperan aktif mendorong kualitas hidup masyarakat NTB. Kontribusi membantu pemerintah daerah dalam upaya mengatasi stunting untuk mencapai tujuan keluarga sehat sesuai visi NTB Gemilang. Hal itu terungkap dalam
seminar nasional dengan tema “Stunting dan 8.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)”, berlangsung di Hotel Golden Palace Mataram, Rabu (4/3). Kegiatan dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Muhammadiyah Aisyiyah (AIPKEMA) Dr. Mufdlilah,
M.Sc., Rektor Ummat, Dr. H. Arsyad Gani, M.Pd. Hadir juga unsur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Aisyiyah, Ketua Badan Harian, jajaran Dekan Fakultas di lingkungan Ummat, Sekertaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala BKKBN Provinsi NTB. Hadir sekitar 350 peserta, berasal dari praktisi, mahasiswa, instansi pemerintahan dan masyarakat umum. Dekan FIK Ummat, Nurul Qiyaam, M.Farm., Apt. Klin dalam paparannya menyebutkan, kegiatan tersebut merupakan kontribusi FIK Ummat dalam membantu meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. “Hal penting lainnya, sebagai peran aktif dalam membantu Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan visi NTB yang Gemilang dengan peningkatan kesadaran akan kualitas generasi,” kata Nurul Qiyaam. Pada kesempatan itu, Dekan FIK Ummat mengucapkan terimakasih kepada Ketua TP PKK Provinsi NTB yang menyempatkan hadir dan membuka kegiatan. Selain dalam kegiatan seminar nasional yang diadakan sebagai rangkaian kegiatan Rakernas AIPKEMA, Dekan FIK Ummat juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta Rakernas yang datang dari seluruh provinsi di Indonesia. Dekan juga melaporkan
bahwa kegiatan seminar nasional tersebut dihadiri oleh 67 peserta yang berasal dari 33 Institusi Pendidikan Kebidanan Muhammadiyah Aisyiyah. Sementara Rektor Ummat, Dr H Arsyad Abdul Gani, M.Pd dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan tersebut. Diyakininya, kegiatan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa stunting dapat mulai dihindari dan dientaskan dari pola hidup individu. Kegiatan dilanjutkan dengan keynote speaker oleh Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah. Ia mensosialisasikan kepada masyarakat tentang upaya-upaya aktif Pemerintah Provinsi NTB yang bekerja sama dengan PKK Provinsi NTB dalam mengatasi stunting dan menciptakan generasi gerasi gemilang. “Upaya sekecil apapun yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan stunting, sangat bermanfaat,” ujarnya. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan ditandai dengan pemukulan gong. Setelah rangkaian pembukaan dibuka secara resmi, seminar nasional dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diskusi panel yang disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB Marjito,
(Suara NTB/ist)
PUKUL GONG - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah saat memukul gong tanda dimulainya seminar nasional “Stunting dan 8.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)” di Hotel Golden Palace Mataram, Rabu (4/3). S.Si., SKM., M.Kes, Pimpinan Provinsi NTB. Selain itu, up- diterapkan di NTB, disarankan Pengurus Daerah Ikatan Bidan aya yang dilakukan dengan lin- untuk ditinjau kembali keberIndonesia Provinsi NTB, Way- tas sektoral dan peran aktif hasilannya dan mengusulkan an Mujungasih, S.ST., S.Sos serta fungsi bidan dan tenaga menambahkan fokus perdan Ketua AIPKEMA, Dr. kesehatan lainnya sebagai ten- hatian hingga 8.000 HPK. “Hal Mufdlilah, M.Sc. Diskusi di- aga kesehatan pertama yang ini disebabkan karena stuntpandu Ketua Program Studi S1 berjumpa langsung dengan lini ing merupakan sebuah siklus masyarakat rumput. Kebidanan FIK Ummat. rantai yang sukar terputuskan Ketua AIPKEMA juga me- sehingga perhatian perlu Materi yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan nambahkan, kebijakan fokus diberikan hingga fase kehidupemerintah yang telah dilaku- 1.000 HPK yang sudah lazim pan remaja akhir atau 8.000 kan oleh Dinas Kesehatan didengar oleh masyarakat dan HPK,” tutupnya. (ars/*)
LPMP NTB Koordinasikan Merdeka Belajar dengan Daerah Mataram (Suara NTB) – Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB akan mengkoordinasikan dan menyosialisasikan kebijakan merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan pemerintah daerah. Kebijakan merdeka belajar merupakan kebijakan baru Kemendikbud di bawah Menteri Nadiem Anwar Makarim. Kepala LPMP NTB, Mohammad Mustari, MM., MA. Ph.D., ditemui kemarin mengatakan pihaknya akan menyosialisasikan semua kebijakan Kemendikbud. Pihaknya juga akan melakukan diseminasi mengenai merdeka belajar dengan dinas pendidikan di kabupaten dan provinsi. “Sebetulnya masyarakat luas sudah mengetahui melalui media sosial atau pemberitaan, tapi kami tetap akan lakukan sosialisasi. Tidak dalam waktu yang terlalu jauh, akan kami laksanakan,” ujarnya. Ada empat poin utama pada kebijakan Merdeka Belajar yaitu mengenai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pertama mengenai USBN. Arahan kebijakan baru mengenai USBN yaitu pada tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/ atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lainnya. Kedua, mengenai Ujian Nasional, pada tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Pada tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Titik tekannya pada literasi, numerasi, dan karakter. Literasi yang berkaitan dengan kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Numerasi berkaitan dengan kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan karakter misalnya pembelajar, gotong royong, kebhinekaan, dan perundungan. Ketiga, berkaitan dengan Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP). Pada arahan kebijakan baru, formatnya guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen sehingga cukup dalam satu halaman. Keempat, mengenai Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Pada arah kebijakan baru akan dibuat kebijakan PPDB lebih
(Suara NTB/ron)
Mohammad Mustari fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Nantinya komposi-
si kuota yaitu jalur zonasi minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan jalur prestasi antara 0 sampai 30 persen disesuaikan kondisi daerah. Di samping itu, Kemendikbud juga mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Empat kebijakan Kampus Merdeka yaitu pendirian prodi baru bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi A dan B; Re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi Perguruan Tinggi dan Prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi; Kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH); dan,
hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Selain itu, kebijakan merdeka belajar episode ke tiga mengenai penggunaan dana BOS dibuat fleksibel, salah satunya sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer. Salah satunya, pembayaran honor untuk guru honorer bisa menggunakan 50 persen dari dana BOS. Pembayaran honor guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan persyaratan yaitu guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019. (ron)