Edisi Kamis 06 Februari 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 7 FEBRUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 275 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengembangan Industri Olahan

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., mengatakan, konsep pengembangan industri olahan yang dilakukan NTB, semuanya bukan industri skala besar. Namun pengembangan industri olahan yang dilakukan skala menengah ke bawah.

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

Pengembangan industri permesinan yang dilakukan di Science Technology Industrial Park (STIP) akan diintegrasikan dengan pengembangan IKM-IKM yang bergerak dalam pengembangan industri olahan berbasis produk-produk unggulan daerah NTB. ‘’Konsepnya kita bukan berbicara industri

skala besar semua. Tapi juga kita berbicara industri skala menengah ke bawah. Konsepnya adalah bagaimana agar hasil produksi pertanian, perkebunan, UMKM kita bisa mengolah di sini. Ada nilai tambahnya di NTB sebelum dibawa ke luar daerah,’’ kata Wagub dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/2) siang.

Bersambung ke hal 15

‘’MEMANG harus diidentifikasi dulu apakah pengembangan industri olahan itu, industri skala besar, kecil, menengah. Kalau industri olahan skala besar memang relatif sulit untuk posisi NTB. Artinya, ada tapi satu, dua,” kata Pemerhati Ekonomi Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah, SE, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (5/2), menanggapi program industrialisasi ini.

Ia mengatakan, NTB memiliki banyak industri kecil menengah Bersambung ke hal 15

M. Firmansyah

(Suara NTB/dok)

Integrasikan Industri Permesinan Skala Industri dengan Pengolahan Identifikasi yang akan Dibangun

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah bersama peraih penghargaan SAKIP yang diserahkan Menpan RB di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2).

PENGHARGAAN Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah bersama peraih penghargaan SAKIP yang diserahkan Menpan RB di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2).

TO K O H Jangan Abaikan Akuntabilitas BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memantau proses pencairan dana transfer dana bencana di Bank BRI senilai Rp3,5 triliun. Pihak bank diingatkan agar membantu mempermudah proses pencairan bagi korban bencana, namun tanpa mengabaikan akuntabilitas.

Pihak BPKP NTB sebelumnya membaca poin dalam surat BPBD NTB yang meminta birokrasi pencairan dana bencana dipangkas, Bersambung ke hal 15

NTB Raih Penghargaan SAKIP dari Menpan RB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB berhasil meraih penghargaan dengan predikat B atau Baik dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP) 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PAN & RB).

Penghargaan diserahkan oleh Menpan RB, Syafruddin kepada Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

(Suara NTB/dok)

NTB Peringkat 31 Nasional

(Suara NTB/dok)

Menpan RB mengatakan, melalui implementasi SAKIP, paradigma kinerja pemerintah telah mengalami perubahan. Tidak lagi sekadar pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan. Tetapi melakukan kegiatan dan program dengan cara yang paling efektif dan efisien.

Penggunaan anggaran dapat dipastikan mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam skala prioritas. ‘’Penghematan terhadap penggunaan anggaran juga bisa ditekan melalui penghapusan program kegiatan yang tidak mendukung capaian

atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, orientasi kinerja saat ini mengalami perubahan besar, bekerja tidak hanya membuat laporan atau hanya sekadar untuk menyerap anggaran,’’ ujarnya didampingi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh.

Turut mendampingi Gubernur NTB dalam penyerahan pengahrgaan itu, Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim dan Kepala Biro Organisasi, Yusron Hadi. (nas)

72 Warga Positif Terjangkit DBD di Lobar Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo

KO M E N TTAA R

H.Manggaukang Raba

Wilayah II, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2).

NTB meraih penghargaan itu karena dinilai mampu melakukan efisiensi penggunaan anggaran di luar belanja pegawai. Termasuk penggunaan aplikasi e-budgeting untuk penggunaan anggaran serta pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Pemerintah daerah yang berada dalam wilayah II ini meliputi provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

KEPALA Dinas Perpustakaan dan Arsip NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM mengungkapkan, tingkat minat baca di daerah ini sangat rendah. Secara nasional, NTB berada pada peringkat 31 dari 34 provinsi di Indonesia. ‘’Minat baca kita sangat-sangat rendah.

Dari posisi paling bawah, kita berada pada posisi di atas Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara,’’ kata Manggaukang dikonfirmasi Suara NTB usai penandatangan Bersambung ke hal 15

Empat Warga Meninggal Mataram (Suara NTB) Sebanyak empat warga meninggal dunia akibat terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD) di NTB. Sementara itu, sebanyak 72 warga dinyatakan positif terjangkit DBD di Lombok Barat (Lobar) dari 105 kasus suspect yang ditemukan. ‘’Sampai hari ini 249 kasus suspect DBD di NTB, paling banyak di Lombok Barat. 105 suspect DBD, positif 72 orang. Rata-rata anak-anak yang kena DBD ini,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A dikonfirmasi di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Rabu (6/2) siang.

Sepanjang Januari 2019 ditemukan 249 kasus suspect DBD di NTB. Dengan rincian Lombok Barat 105 kasus, Lombok Timur 25 kasus, Lombok Tengah 24 kasus, Sumbawa 22 kasus, Kota Mataram 20 kasus, KLU 19 kasus, Kota Bima 16 kasus, Dompu 9 kasus, Bima 6 kasus dan Sumbawa Barat 3 kasus.

Data Dikes NTB, sampai saat ini sebanyak empat orang meninggal akibat DBD. Terdapat di Kota Bima 2 orang dan Dompu 2 orang. Penderita DBD yang meninggal ini, kata Nurhandini semuanya anak-anak. ‘’Sekarang sudah masuk pun-

caknya sampai Maret kita waspada,’’ imbuhnya.

Pemprov NTB telah bersurat ke bupati/walikota terkait dengan DBD ini. Selain itu, secara khusus Dikes NTB bersurat ke Dinas Dikbud dan Kementerian Agama (Kemenag) agar meminta sekolah melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). ‘’Sekolah-sekolah harus menggalakkan PSN. Kemudian menjadikan guru UKS menjadi Jumantik (Juru Pemantau Jentik).

Bersambung ke hal 15

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

31 Oknum Anggota DPRD NTB Nunggak Kerugian Negara Rp2,4 Miliar Mataram (Suara NTB) Kasus APBD NTB tahun 2003 diserahkan penanganannya pada Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui jalur non litigasi. Masih ada Rp2,4 miliar kerugian negara yang jadi tunggakan dan belum dilunasi oknum anggota DPRD NTB periode 1999 - 2004 silam.

Penyerahan penagihan kerugian negara itu ditandai dengan pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) Dedi Irawan

dari Pemprov NTB melalui Inspektorat kepada JPN Kejati NTB. ‘’Permintaan bantuan khusus memang sudah melalui Inspektorat dalam bentuk SKK. Sekarang tim sedang melakukan kajian dan inventarisir pihak mana saja yang tercatat menunggak,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, ditemui di ruangannya, Rabu (6/2).

Surat resmi memang sudah diajukan Inspektorat, lengkap dengan instansi dan perorangan yang harus ditagih. Namun masih ada tambahan, karena SKK harus ditanda tangani gubernur. ‘’Kalau naskah SKK sudah turun, tinggal JPN turun lapangan melakukan penagihan,’’ jelasnya.

SKK ini diketahuinya sebagai pembaruan

dari kuasa sebelumnya. Sebab setiap tahun SKK harus diubah, selain karena faktor pengurangan jumlah tagihan, juga penambahan objek yang tercatat memiliki piutang.

Dalam catatan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB, kerugian negara yang masih mengendap di mantan anggota dewan dan beberapa anggota dewan aktif mencapai Rp2,4 miliar, dari total Rp2,5 miliar yang ditangani JPN berdasarkan SKK sebelumnya. ‘’Dalam SKK sebelumnya, yang sudah tertagih Rp495 juta. Sehingga masih ada sisa Rp2,4 miliar lebih yang belum tertagih,’’ jelas Dedi Irawan, sesuai informasi dari tim JPN Ikhsan, SH. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2019

Bentuk Tim Pengawasan TURUNNYA dana bantuan kelurahan dari pemerintah pusat disikapi pihak Kecamatan. Bersama Inspektorat, kecamatan sudah membentuk tim pengawasan dalam pengelolaan dana bantuan tersebut. Sebelum penggunaan, juga akan diberikan bimbingan teknik (Bimtek) pengelolaan setelah musyawarah kelurahan (Muskel).

Camat Mataram, Hariadi, S.IP mengatakan, sudah ada Tim Pengawasan setiap penggunaan dana bantuan kelurahan. Dibentuknya tim ini bertujuan agar setiap kelurahan bisa mengelola dana itu sesuai harapan. Baik pengelolaan di bidang insfrastruktur maupun untuk pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

“Sehingga dana yang ada di kelurahan, kita harapkan betul-betul bias disalurkan ke masyarakat,” ujar Hariadi, S.IP kepada Suara NTB, Rabu (6/2). Bentuk pengawasan menurut dia, semua aparat yang ada di kelurahan akan diberikan bimtek.

“Setelah selesai Bimtek tentunya kita akan memberikan juga pendampingan-pendampingan evaluasi, supaya anggaran yang di kelurahan ini betul-betul berjalan tertib,” kata Hariadi.

Penggunaan dana bantuan kelurahan berdasarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Setiap kelurahan diharuskan untuk melakukan musyawarah kelurahan.

“Sebelum Bimtek kita sudah Muskel di masing-masing kelurahan untuk menentukan apa infrastruktur yang dibangun dan apa jenis pemberdayaan yang akan dilaksanakan di lapangan,” ujar Camat Mataram. Di setiap kelurahan berbeda-beda mendapatkan dana bantuan kelurahan. Ada yang mendapatkan Rp350 juta ada juga yang mendapatkan Rp400 juta, karena berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. (mhj)

SUARA MATARAM

Halaman 2

TP4D Dilarang Titip Proyek di Pemerintah Mataram (Suara NTB) Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Dr. Ketut Sumedana mengingatkan jajarannya di TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah), agar tidak menitip proyek di pemerintah. Bila ditemukan akan dikenakan sanksi. “Tidak ada titipan proyek atau sesuatu. Kecuali honor yang mereka terima saat pendampingan,” tegas Kajari usai ramah tamah di Pendopo Walikota, Rabu (6/2).

Disampaikan Sumedana, jajarannya yang turut mendampingi mendapatkan honor Rp5 juta per satu kegiatan.

Mereka pun dilibatkan tidak hanya satu kegiatan saja.

“Kan banyak, ndak satu kegiatan saja,” tandasnya.

Stigma di masyarakat bahwa TP4D bekerja untuk melindungi para cukong proyek, menurut Sumedana, perlu dil-

uruskan. Kejaksaan, kata dia, bekerja profesional. Tim auditor baik dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dilibatkan. Kejaksaan bekerja secara profesional dan tidak ada yang ditutup - tutupi.

“Kita mau hilangkan stigma itu,” tegasnya. Proyek pemerintah yang harus didamp-

ingi harus clear and clean.

Artinya, tidak boleh ada sengketa, lahan harus dibebaskan dan administrasi harus lengkap. Pemilik proyek juga harus transparan.

Seandainya ada kerugian, rekanan diminta mengganti.

Jika itu disebabkan oleh aparatur sipil akan ditegur. “Kalau tidak transparan saya minta TP4D mundur,” ucapnya.

Kajari menjelaskan, proses pendampingan kegiatan bukan Kejaksaan yang mencari.

Pemerintah daerah khususnya OPD harus aktif berkonsultasi dan berkoordinasi. Pemenang tender pun disarankan jangan pengusaha dari luar. Pemerintah perlu mempertimbangkan pengusaha lokal. Jika terjadi masalah lebih gampang ditelusuri.

Kejaksaan tidak ingin ada pekerjaan yang tidak tuntas.

Semua proyek harus tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna. “Kalau pengusaha luar. Mereka kabur bawa uang mau dicari ke mana,” demikian Sumedana. (cem)

(Suara NTB/cem)

Ketut Sumedana

Hariadi (Suara NTB/mhj)

Gebrakan Retribusi Parkir KOMISI III DPRD Kota Mataram, mengapresiasi gebrakan yang dilakukan Dishub Kota Mataram di bawah kepemimpinan, kepala dinas yang baru, Drs. M. Saleh yang melakukan langkah penertiban kendaraan yang parkir di sembarang tempat. Penertiban itu dianggap sebagai langkah maju yang dilakukan Saleh pada awal memimpin Dishub Kota Mataram. ‘’Dengan pucuk pimpinan yang baru, sudah mulai menampilkan gebrakan yang baru,’’ kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (6/2).

Dia berharap langkah maju ini, terus dilanjutkan untuk mengatasi titik-titik kemacetan di Kota Mataram. ‘’Boleh saja meniru Jakarta atau daerah-daerah lainnya, yang terpenting konsistensi itu tetap dipertahankan. Tidak hanya bersemangat di awal saja,’’ ujarnya. Selain penertiban parkir sembarangan, Wiska juga berharap kadishub yang baru membuat gerakan dalam rangka membenahi pengelolaan retribusi parkir di Kota Mataram.

Caranya, Perda Parkir yang telah ditetapkan itu agar dilaksanakan sesuai ketentuan. Misalnya pemberlakuan karcis parkir harus disosialisasikan kepada jukir maupun masyarakat. Sosialisasi ini juga penting disampaikan kepada masyarakat supaya mereka juga memiliki kontribusi dalam mengamankan retribusi parkir. ’’Kalau tidak seperti itu, khawatirnya uangnya ke mana-mana. Ini juga agar masyarakat merasa bahwa mereka juga berkontribusi terhadap daerah,’’ demikian Ketua Fraksi Gerindra ini.

Wiska menyarankan, penertiban jukir nakal juga dilakukan secara kontinyu. ‘’Tidak hanya sehari dua hari,’’ cetusnya. Anggota Dewan dari Dapil Sandubaya ini menyebutkan bahwa jumlah titik parkir di Mataram sekitar 530 titik. ‘’Ini juga harus dibedah sama kadis yang baru. Kalau masing-masing titik menghasilkan 5.000 per hari, dikalikan per tahun, hasilnya berapa,’’ ungkapnya.

Apalagi, titik parkir di Mataram nampaknya tidak pernah diperbarui. Padahal, sudah banyak titik parkir baru yang bermunculan. Untuk mewujudkan pelayanan parkir yang baik, masyarakat juga harus dilibatkan. Minimal ada wadah yang disiapkan bagi masyarakat yang hendak meyampaikan saran atau masukkan mengenai pelayanan parkir di Kota Mataram. ‘’Dengan kadis yang baru ini kita harapkan dapat merespon keluhan masyarakat menyangkut tentang perparkiran,’’ katanya. Selain itu, target yang belum tercapai, juga diharapkan dapat terpenuhi. (fit)

I Gede Wiska (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)]

TAK SESUAI KETENTUAN - Salah satu lokasi parkir di Cakranegara diduga menarik pembayaran parkir tak sesuai ketentuan. Padahal, Perda sudah mengatur tarif parkir kendaraan roda dua Rp1.000 dan Rp 2.000 untuk roda empat.

Sejumlah Jukir di Mataram Tarik Retribusi Tak Sesuai Aturan Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan Kota Mataram, perlu bekerja keras.

Tak hanya menertibkan juru parkir liar. Jukir nakal marak menarik retribusi tak sesuai aturan. Jukir di salah satu pusat pertokoan di Cakranegara, diduga memungut retribusi parkir Rp2.000 untuk sepeda motor per sekali parkir.

Padahal tarif diatur sesuai Perda Rp1.000 sekali parkir untuk kendaraan roda dua dan Rp2.000 untuk kendaraan roda empat. Suara NTB, mencoba menelusuri pemungutan retribusi parkir tersebut. Ternyata benar saja, uang pecahan Rp5.000 diberikan dikembalikan oleh jukir Rp3.000.

Ridho mengeluhkan, tarif

parkir sepeda motor naik 100 persen. Sepengetahuannya, tarif sekali parkir untuk roda dua Rp1.000. ”Iya, saya ditarik Rp2.000,” keluhnya. Bukan kali ini saja. Parkir di tempat sama ditarik dengan biaya sama pula. Berbeda halnya di tempat lain, jukir tetap menarik Rp1.000 sekali parkir sepeda motor.

Menanggapi keluhan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh menegaskan, segera menertibkan jukir yang menarik retribusi tak sesuai ketentuan. Apa yang dilakukan oleh jukir di luar aturan.

“Informasi ini belum saya terima. Tapi kita akan tertibkan,” tegas Saleh. Pembenah-

an terhadap parkir maupun jukir dilakukan pelan - pelan.

Dishub masih keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengawasi semua titik tidak bisa maksimal.

Belum lagi, melaksanakan tugas utama mengatur lalu lintas terutama di titik - titik rawan macet. “Iya, kita pelan pelan dulu,” ucapnya. (cem)

Kejaksaan akan Kuota Seleksi JPTP Terpenuhi Awasi Penggunaan Dana Kelurahan Mataram (Suara NTB) Dana kelurahan akan segera disalurkan. Dana yang diterima kelurahan bervariasi. Kejaksaan akanmengawasipenggunaandana tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Dr. Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya akan turun melakukan pendampingan serta pengawasanterhadappenggunaan dana kelurahan.

“Kita dampingi tidak seefektif TP4D,” kata Kajari Rabu (6/ 2). Kejaksaan, kata dia, fokus pada penyerapan dana kelurahan. Konsep ditawarkan dengan membuat playstore seperti dikembangkan di Bantul, Yogyakarta. Penyerapan dana tersebut akan terlihat jelas. Kelurahan mana yang serapannya masih 20 persen atau sebaliknya.

Jika pola ini dieksekusi akan lebih mudah mendorong kelurahan merealisasikan penyerapan anggaran mereka.

Disamping itu, diketahui kendala - kendala yang dihadapi.

“Tadi saya tawarkan pakai playstore gitu. Nanti kelihatan mana yang serapan rendah,” jelasnya.

Belajar dari penggunaan dana

desa tambahnya, Kades tak sedikit terjerat kasus. Mereka diindikasikan melakukan penyimpangan penggunaan dana desa.

Kajari tak ingin itu terjadi di Kota Mataram. Lurah dan camat diminta belajar ke desa - desa terkait penggunaan dana tersebut.

“Saya tidak mau Lurah masuk penjara. Lurah jangan gengsi belajar ke desa,” tegasnya.

Sosialisasi terhadap aturan hukum oleh Kejaksaan, diharapkan sebagai acuan bagi Lurah. “Orang diberi pencerahan biar lebih tahu,” tandasnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menegaskan, pengawasan terhadap dana kelurahan akan dilakukan oleh tim. Tim ini terdiri dari Inspektorat, Kejaksaan dan Bagian Pemerintahan. “Nanti ada tim dibentuk pemerintah,” ucapnya.

Rabu - Kamis (6-7/2), bendahara pembantu dan Lurah, akan diberikan bimbingan teknis terkait penggunaan dana kelurahan. Ini mengantisipasi agar tidak ada Lurah yang bermasalah dengan hukum. (cem)

Mataram (Suara NTB) Satu persatu pelamar jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) Lingkup Pemkot Mataram, mengembalikan formulir dan berkas persyaratan.

Lima formasi telah memenuhi kuota. Lima formasi dilelang terbuka yakni, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Staf Ahli.

Sementara, 27 pelamar yang mengambil formulir hingga pukul 12.00 Wita, Rabu (6/ 2), 16 pejabat yang telah mengembalikan persyaratan.

Diantaranya, Kepala SMKN 3 Mataram, Suherman, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Lalu Muhammad Sidik. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM Johari, Kepala SMAN 2 Mataram Sahnan.

Berikutnya, Kepala Bagian

Hukum Setda Kota Mataram Mansur. Kepala Bagian Kesra Syaehul Islam, Guru SMAN 3 Mataram Lalu Fatwir Uzali, Pengawas Dinas Pendidikan M. Jaelan, Kabid Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Ahmad Suryadi serta Kabid Pelayanan Dinas Perpustakaan NTB, H. Muhtadi. Kabag Layanan dan Pengadaan, Moh. Suryadi, Kabag APK M. Nazaruddin Fikri, Sekretaris BKD H. Nizar Denny Cahyadi, Kabid BKD Aulia Purnama Sari dan Kabag Ortal I Nyoman Swandiasa.

Beberapa pejabat tidak hanya melamar di satu formasi saja. Mereka melamar di dua formasi. Yakni, M. Nazaruddin Fikri melamar posisi Kominfo dan Balitbang, Aulia melamar staf ahli dan Dinas Pendidikan.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKPSDM Kota Mataram, Ahmad Muja-

hiddin menegaskan, lima formasi memenuhi kouta. Berkas administrasi pelamar akan diverifikasi kembali oleh panitia seleksi. “Sudah lebih dari cukup,” kata Muja.

Pelamar diberikan waktu hingga 9 Februari untuk menyiapkan makalah mereka.

Tim pansel melanjutkan proses tes wawancara. Ketua Pansel yang juga Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengatakan, di rapat pleno pansel hanya mengecek berkas persyaratan.

Sepeti, surat keterangan sehat, bebas narkoba dan administrasi lainnya.

“Kalau kita hanya cek administrasi saja,” jawab Sekda. Pun, ada riwayat kesehatan bagi pelamar dipastikan ada rekomendasi yang perlu dijalani oleh pejabat. Pansel kata Sekda, tidak bisa memaksa jika nantinya pelamar dinyatakan tidak lulus. (cem)

TPTGR Belum Tuntaskan Penyelesaian Tunggakan Aset Mataram (Suara NTB) Majelis Pertimbangan TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) Kota Mataram, belum menyelesaikan sejumlah tunggakan aset di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Tunggukan aset tersebut diperkirakan mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah.

Paling menonjol dugaan anggota Dewan purnatugas yang masih menguasai aset. Item serta nilainya bervariatif.

Tunggakan mencapai Rp340

juta. Tunggakan ini belum termasuk penyelesaian aset kendaraan dinas. Termasuk di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Sekretaris Daerah, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Senin (4/ 2) mengaku, telah meminta ke Inspektorat untuk berkomunikasi kembali dengan SKPD. Majelis TPTGR selanjutnya, akan mengumpulkan pimpinan organisasi perangkat daerah untuk mengkonfrontir.

“Kita lihat dulu apa respon dari SKPD,” kata Sekda.

Tunggakan aset diketahui banyak yang bertahun - tahun belum selesai. Seperti tunggakan aset di Sekretariat Daerah. Namun demikian Sekda menegaskan, itu sedang berproses. Persoalan dihadapi di lapangan diminta ke Inspektorat, untuk mengkomunikasikan kembali.

“Kita minta laporan dari Inspektur,” tandasnya. Sekretaris DPRD Lalu Aria Dharma sebelumnya menargetkan, tahun ini, sejumlah tunggakan aset akan diselesaikan. Pi-

haknya akan berupaya menagih mantan anggota Dewan, agar tidak lagi menjadi temuan oleh auditor negara. “Insya Allah, kalau saya masih di sana (DPRD). Tahun ini saya selesaikan,” tandasnya.

Aria menambahkan, anggota dewan purnatugas sebenarnya bukan tidak mau mengganti. Melainkan harus melalui mekanisme di TPTGR. Aset yang hilang dihitung berapa nilai penyusutan dan harga pembelian. Hasil perhitungan itu dibayarkan. (cem)

(Suara NTB/cem)

BERKAS PERSYARATAN - Staf Bagian Organisasi dan Tata Laksana mengantar berkas persyaratan Kabag Ortal I Nyoman Suandiasa ke petugas Sekretariat Pansel JPTP, Rabu (6/2). Lima formasi lelang jabatan telah memenuhi kuota.

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Program Industrialisasi akan Jadikan NTB Seperti Cina Mataram (Suara NTB) Program industrialisasi yang dimunculkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. H.Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam jangka panjang akan menjadikan Provinsi NTB seperti negara Cina. Teknologi industrialisasi dari hulu ke hilir akan dikuasai. Konsep besar pembangunan itu telah dimulai. Didukung dengan dibentuknya Sains Teknologi Industri Park (STIP) sebagai UPT Dinas Perindustrian NTB baru-baru ini.

Moh. Khairul Ikhwan

Direktur STIP, Moh. Khairul Ikhwan secara rinci menjelaskan industrialisasi yang saat ini menjadi program utama kepala daerah. Yang utama, gol program industrialisasi komoditi unggulan daerah, mencakup industri pengolahan

pangan, mesin dan alat pertanian, peternakan, dan perikanan. Agar industrialisasi terjadi, seluruh aktivitas industrialisasi itu, tentu dibutuhkan alat-alat dan mesin pendukung. STIP akan menjadi rumah besar bagi pusat produksi dan pengembangan industri logam dan sederet sarana prasarana

pendukung industrialisasi.

Awal tahun ini, kata Ikhwan, STIP akan mengundang perusahaan dalam dan luar daerah masuk. Mereka disiapkan tempat untuk memproduksi alat-alat industrialisasi. Ada tiga perusahaan luar daerah yang sudah menjalin komunikasi. Perusahaan – perusahaan ini akan melakukan produksi di STIP. Misalnya, produksi mesin dan peralatan untuk kegiatan penunjang sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan perikanan.

Semua alat dan mesin yang dibuat untuk mendukung kegiatan hulu hingga hilir.

“Termasuk mesin-mesin pengemasan, nantinya akan

ada juga yang buat di sini,” jelas Ikhwan. Alat dan mesin yang diproduksi itulah nantinya yang akan dipasarkan ke masyarakat. Salah satu contoh, mesin-mesin dan alat pendukung teknologi pertanian selama ini tidak kecil kebutuhan daerah. Untuk memenuhi kebutuhan kelompok, anggaran digunakan untuk membeli alat-alat dan mesin tersebut dari perusahaan luar. Kedepan, tidak lagi demikian.

Daerah yang akan memenuhinya melalui alat dan mesin yang diproduksi di STIP. Tahun ini, STIP dialokasikan Rp15 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Termasuk jalan-jalan dalam ka-

wasan. Rp2 miliar digunakan untuk membeli mesin-mesin pendukung produksi. Diantaranya mesin bubut, mesin potong hidrolik, mesin las, dan mesin model. Alat-alat dan mesin inilah yang akan digunakan untuk membuat beragam alat dan mesin atau istilah sederhananya, mesin dibeli untuk membuat mesin produksi.

Hadirnya STIP ini, didukung adanya perusahaan-perusahaan pembuat komponen mesin dan peralatan industri, sekaligus SDM lokal akan dibelajarkan. Targetnya, dalam lima tahun ke depan, ada 1.000 orang lahir sebagai wirausaha mandiri di bidang mesin dan alat – alat pendukung in-

dustri lainnya.

Dengan semakin memasyarakatnya rumah-rumah produksi mesin dan alat industrialisasi di NTB, maka masyarakat akan lebih mudah mendapatkan alat-alat dan mesin penunjang kebutuhannya. Dengan demikian, proses industrialisasi akan terjadi dengan sendirinya.

“Maka NTB akan seperti Cina ke depannya. Akan terjadi industrialisasi di semua lini. Ketika mesin-mesin dan alat-alat produksi sudah tersedia dengan mudah, kita buat sendiri tanpa harus mengandalkan produksi pabrikan dari luar,” demikian mantan Guru SMK 1 Selong ini. (bul)

(Suara NTB/bul)

Hiu di Tanjung Luar Bukan Jenis Terlarang Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB memastikan jenis hiu yang mendarat di Pelabuhan Tanjung Luar, Lombok Timur adalah jenis hiu yang tidak dilarang oleh undang-undang. Bahkan secara ekonomis, dapat diperjualbelikan.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Lalu. Hamdi, M.Si, menyusul adanya sorotan dari penyayang binatang internasional atas aktivitas penangkapan dan jual beli hiu yang ada di Tanjung Luar. “Yang di

larang itu hiu paus dan parimanta. Tidak ada tertangkap oleh nelayan,” jelas L. Hamdi.

Kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (6/2) kemarin, Hamdi menjelaskan, hiu di Tanjung Luar umumnya tidak dilarang.

Tetapi, tidak diperbolehkan diperjualbelikan ke luar negeri.

Hanya boleh dijual di dalam negeri. Belum ada hasil tangkapan hiu yang dilarang oleh hukum internasional. Sehingga, tak masalah kata kepala dinas.

Hiu adalah jenis ikan yang secara ekonomis mendatangkan keuntungan besar bagi nelayan

dan pengusaha. Alasannya, hiu termasuk jenis ikan zero waste (bebas sampah). Seluruh organnya dapat dijual. Dari tulang, gigi, sirip, kulit, hingga darahnya.

Nyaris tak ada yang terbuang.

Dinas Kelautan dan Perikanan juga menurutnya melakukan antisipasi. Sosialiasai-sosialisasi juga intens dilakukan kepada nelayan tentang jenis-jenis hiu yang boleh dan tidak boleh ditangkap. Nelayan juga telah memahami itu katanya.

Hasil tangkapan hiu di NTB, dari tahun ke tahun trennya berkurang. Rata-rata tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 6 ribuan ton, 5 ribuan ton dan 8 ribuan ton.

Penangkapan hiu ini menurutnya cukup banyak membantu ekonomi masyarakat pesisir. Bahkan para pemindang ikan yang notabenenya jauh dari pesisir Tanjung Luar.

M e s k i

demikian, pemerintah sedang mencoba mencarikan alternatif bagi usaha-usaha nelayan lainnya. Misalnya untuk nelayan di Tanjung Luar, akan dikembangkan usaha kombinasi antara usaha nelayan dan pariwisata.

“Kapal-kapal mereka kita akan arahkan untuk jemput tamu dari satu tempat wisata ke tempat lain sebagai alternatifnya. Apalagi pemerintah akan membuatkan kuota penangkapan bagi nelayan,” katanya.

Selain itu, untuk mengurangi penangkapan hiu, rencananya akan diperbanyak rumpon bagi nelayan untuk penangkapan dengan jarak yang tak terlalu jauh. Lebih efektif, dan lebih produktif hanya dengan menangkap di daerah-daerah dekat dengan pantai.

Tanjung Luar menjadi daerah pendaratan ikan hiu lantaran berhadapan langsung dengan laut lepas yang menjadi jalur lalu lalang ikan-ikan pelagis besar. Dengan ketersediaan sumber makanan yang melimpah bagi ikan-ikan besar.

Tak ada larangan bagi nelayan melakukan penangkapan. Selama hasil tangkapannya bukan jenisnya yang tidak diperbolehkan. (bul)

(Suara NTB/ist)

PERTEMUAN - Pertemuan dengan para profesor peternakan

Para Profesor Dilibatkan Rancang Pembangunan Peternakan NTB Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB melibatkan para profesor peternakan untuk merancang pembangunan peternakan di NTB ke depannya. Rabu (6/2) kemarin, setidaknya ada 10 profesor dan doktor peternakan dihadirkan dalam pertemuan dengan seluruh kepala dinas peternakan dan hewan di kabupaten/ kota di NTB. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan sedang merancang pembangunan peternakan dalam lima tahun ke depannya.

Para profesor dan doktor ini diberi kesempatan memberikan masukan-masukan untuk pembangunan peternakan untuk di rumuskan dalam roadmap 2019-2023.

Pemikiran dan konsep-konsep besarnya akan diadopsi, atau setidaknya dikawinkan dengan rencana-rencana program yang akan dilaksanakan oleh dinas.

Beragam masukan dirangkum oleh Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain. Diantaranya, bagaimana NTB membuat blue print pembangunan peternakan, upaya memenuhi kebutuhan secara mandiri untuk unggas dan telur yang ketergantungannya masuk besar dari pasokan luar, termasuk usulan untuk memperhatikan pengembangan ternak menjangan (rusa).

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani mengatakan, masukan-masukan tersebut nantinya akan menyempurnakan program peternakan di NTB yang inline dengan pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

“Kita mau program kita satu suara antara pusat, provinsi dan daerah. Dengan terbangun hubungan yang baik antara akademisi, bisnis dan government. Kita baru undang para profesor dan doktor-doktor peternakan,” katanya.

Pada dasarnya, untuk membangun peternakan di tingkat masyarakat menurutnya sudah tidak ada masalah. Tetapi, bagaimana upaya bersama agar masyarakat peternak dapat meningkatkan kapasitas usahanya, dapat meningkatkan pendapatannya, serta kesejahteraan.

Arah pembangunan peternakan yakni peningkatan manajemen budidaya, pakan, kesehatan, usahanya, serta manajemen k e l e m bagaannya.

Hj. Budi menambahkan, Pemerintah daerah memiliki alokasi anggaran untuk pemberd a y a a n masyarakat di bidang peternakan.

Termasuk infrastrukturnya. Akademisi memiliki program-program dan hasil penelitian yang dapat dikawinkan.

“Nah, kita bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi. Termasuk perusahaan. Selanjutnya kita lakukan MoU untuk melaksanakan program secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah daerah d e n g a n pemimpin baru, sedang mengarahkan pembangunan peternakan yang lebih massif untuk perunggasan melalui pengembangan kampung-kampung unggas. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2019

Temukan Data Ganda KOMISI Pemilhan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah melakukan perbaikan terhadap hasil Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2). Dalam perbaikan ini, pihak dari KPU Lotim menemukan adanya data ganda.

“Saat ini sudah ditetapkan DPTHP-2 pada 15 Desember 2018. Saat ini masih dilakukan perbaikan, karena ditemukan adanya data ganda,” terang Ketua KPU Lotim, M. Saleh, Rabu (6/2).

Adapun untuk DPT yang ditetapkan berdasarkan DPTHP-2 itu sebany(Suara NTB/yon) ak 906.094 jiwa. Dari jumM. Saleh lah itu fokus dilakukan perbaikan. Pasalnya beberapa elemen DPT yang sebelumnya ditetapkan pada DPTHP-2, ternyata berdasarkan hasil analisis Sidalih KPU Lotim, ditemukan adanya data yang masih tersisa. Sehingga perlu mendapatkan perbaikan, misalnya istilah anomali data yang terdapat 19 kategori kesalahan anomali data harus dilakukan perbaikan oleh PPS, PPK dan kabupaten/kota. Termasuk data ganda, untuk ganda bukan pada posisi mengurangi DPT, termasuk ada yang meninggal dunia, melainkan dicoret untuk mengatisipasi dikeluarkan Selain itu, katanya, KPU Lotim saat ini sedang fokus tiga kegiatan, DPTHP, DPTb, dan DPK. Untuk DPTb ini diharapkan dapat tuntas bulan ini untuk mengantisipasi perpindahan lokasi memilih yang diprediksi cukup massif se-Indonesia. Apabila itu terjadi, maka berdampak terhadap surat suara yang diterima oleh pemilih yang bersangkutan. “Posisi saat ini kita sedang melakukan itu, di tingkat PPK nanti kita akan rekapitulasi sekitar tanggal 17 Januari 2019,” jelasnya.

Untuk DPK bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memilih, namun belum terdaftar di DPT, sehingga ini dilakukan pendataan lebih awal agar tidak terjadi penumpukan pada satu tempat. Untuk itu, dikoordinasikan dengan Bawaslu untuk kemudian dimasukkan ke DPT. Sementara saat ini, katanya, masih kampanye dan pengolahan logistik dengan melakukan sebagian perakitan kotak. Untuk perakitan kotak surat suara ini dibutuhkan waktu sekitar 20 hari dengan kapasitas petugas perakitan dapat merakit 100 kotak selama satu hari dengan kisaran petugas yang dibutuhkan sekitar 15 sampai 20 orang.

“Saat ini perakitan sudah mulai dilakukan. Namun kita belum lakukan secara massal karena masih negosisasi terkait tempat di Mini Mall Selong. Apabila tidak menemukan titik temu, maka akan menggunakan dua lokasi yakni di Gedung Wanita dan gedung badminton di Gelong,” jelasnya. (yon)

Penangkapan Hiu

Selong (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih mengakui masih adanya aktivitas penangkapan hiu oleh nelayan-nelayan Tanjung Luar Kecamatan Keruak. Penangkapan yang dilakukan para nelayan ini, karena hiu-hiu itu turut tertangkap jaring nelayan.

“Sering kali alasan nelayan ini hiu itu bukan target tangkapan, namun turut tertangkap bersama jaring nelayan,” ungkap Kepala Dislutkan Lotim, Muhammad Tasywiruddin, Rabu (6/2).

Masih adanya penangkapan karena tidak semua jenis hiu itu dilarang untuk ditangkap. Lebih detail mengenai hal ini katanya menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagai pengawas.

Ikan hiu dalam peraturan disebut ada yang boleh dan tidak boleh ditangkap. Ketika ada yang tidak boleh ditangkap turut tertangkap, disarankan untuk dilepas. Sementara pandangan para nelayan terkait ini masih ada peluang untuk diperjualbelikan. “Kan sekadar disarankan,” ucap Tasywiruddin mengutip pengakuan para nelayan.

Melihat lamanya larangan penangkapan hiu ini, saat ini sudah saatnya melakukan penindakan. Hanya saja harus benar-benar terjadi pemilahan soal mana jenis hiu yang boleh dan tidak boleh ditangkap. Pasalnya, hiu ini salah satu jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi, karena semua bagian badan hiu tidak ada yang terbuang.

“Hanya baunya saja yang tidak bisa dikemas,” ucapnya.

Tudingan sejumlah orang di media yang menyebut terjadi pembantaian hiu di Tanjung Luar dibantah Kadislutkan Lotim. Apa yang dilakukan nelayan Tanjung Luar ini tidak sama dengan pembantaian yang dilakukan nelayan di luar negeri. Seperti di Thailand yang diketahui melakukan pembantaian hiu. Hanya sirip hiu saja diambil sedangkan badannya dibuang ke tengah laut.

Bagi nelayan Tanjung Luar tidak demikian. Ikan hiu bahkan disebut cocok menjadi lambang pramuka. Selain daging dan siripnya yang mahal. Tulang dan gigi hiu ini pun bernilai dan laku di jual oleh para nelayan.

Masih adanya jenis hiu yang ditangkap ini menjadi peluang bagi nelayan. Aturan memang menyebutkan pada jenis ikan hiu tertentu, seperti hiu martil ini tidak boleh ditangkap. Larangannya tidak saja ditangkap, diperdagangkan pun tidak diperbolehkan.

Terhadap larangan memperdagangkannya ini, harus pula diperketat, sehingga tidak saja nelayan saja yang disalahkan telah melakukan penangkapan. Penjualan hiu diketahui harus selama ini harus ada rekomendasi dari lembaga otonom yang khusus mengawasi lalu lintas perdagangan. Karenanya, konsumen ikan hiu ini juga harus terpantau, sehingga bisa maksimal pelarangannya. (rus)

M. Tasywirudin

Belum Prioritas, Program Industrialisasi di Lotim Selong (Suara NTB) Program industrialisasi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tampak belum menjadi prioritas. Hal ini tergambar dari alokasi dana yang diperuntukkan untuk pengembangan industri masih sangat kecil hanya berkisar Rp400-500 juta per tahun. Dana ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Itupun hanya untuk dana pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha industri-industri kecil dan rumahan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lotim, H. Teguh Sutrisman, menjelaskan, selama ini yang bisa dilakukan hanya sebatas pembinaan kecil-kecilan. Sementara bicara industri butuh dana yang cukup besar.

Dirinya mengaku iri dengan kabupaten lain yang anggarannya lebih banyak dari dukungan APBN. Sangat diharapkan bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN ini bisa diperbesar ke Lotim agar bisa meningkatkan perhatian terhadap para pelaku usaha industri kecil.

“Kalau kabupaten lain itu ada sampai Rp 2 miliar untuk industrinya,” jelasnya, Rabu (6/2).

Bicara potensi industrialisasi di Kabupaten Lombok Timur sebutnya sangat besar. Mulai

dari sektor pertanian dan perikanan, Lotim diketahui merupakan daerah penghasil garam yang melimpah. Melalui perusahaan daerah yang dimiliki Lotim, sudah pula digerakkan untuk industri garam menjadi garam yodium. “Kalau garam yodium ini kita di Lotim sudah lama mengembangkannya,” ungkapnya.

Namun, industri garam ini masih dalam skala yang relatif kecil, karena belum ada industri dalam definisi yang besar seperti menghadirkan pabrik. Untuk industri besar ini sudah pasti membutuhkan permodalan yang besar.

Penyuluhan agar barangbarang mentah bisa diolah menjadi barang jadi dan bernilai ekonomis lebih tinggi pun

terus digalakkan. Khusus garam, Lotim mencoba meminta bantuan dana ke pemerintah pusat agar diberikan bantuan pengadaan peralatan.

“Selain garam kan kita juga ada pengusaha-pengusaha pembuat terasi,” imbuhnya.

Industri-industri kecil lainnya adalah pengolahan makanan, industri tenun, industri kerajinan anyaman, kerajinan gerabah, kerajinan logam dan lainnya. ‘’Prinsipnya semua kegiatan usaha pengolahan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Lotim,’’ klaimnya.

Meski demikian, dirinya tidak menampik, skala industri kecil yang membuat produk masih kalah saing, khususnya pada aspek penge-

(Suara NTB/rus)

masan. Sementara masalah kualitas barang diklaim sangat bagus-bagus, sehingga berpengaruh pada pemasaran.

Dalam melakukan pengemasan ini pun sudah berusaha dicarikan solusi terbaiknya agar ke depan produk industri Lotim meskipun kecil-kecil, namun bisa bersaing di pasar.

Diketahui Pemerintah Provinsi NTB mulai menggalakkan industrialisasi. Apa yang diprogramkan provinsi ini disambut positif. Pastinya, lokus kegiatannya adalah di kabupaten. Disperindag Lotim ini terus menjalin komunikasi dengan intansi terkait di provinsi agar tetap memperhatikan Lotim sebagai salah satu daerah pengembangan industri.

Selain garam, tenun, gerabah dan hasil kerajinan Lotim ini juga sebagai daerah penghasil kopi yang terkenal. Kopi Sajang Sembalun. Banyak juga menyebutnya Kopi Rinjani. Rasa kopi Sembalun dan Pengadangan Pringgasela ini sangat khas dan enak di kalangan para pecinta kopi. “Kopi

(Suara NTB/rus)

H. Teguh Sutrisman Sajang dan di Pengadangan ini kita terbaik se NTB,” ucapnya.

Akan tetapi lagi-lagi, sisi lemahnya kopi yang dihasilkan dalam bentuk bubuk ini belum ada alatnya di Lotim.

Untuk membuat jadi kopi selera tinggi harus digiling keluar. Bahkan kabarnya harus dibawa ke Jakarta untuk sekadar menggiling dan menggoreng kopi. Para pengusaha kopi sangat mendambakan adanya peralatan. (rus)

Pemda KLU Isyaratkan Ambil Alih Retribusi Kawasan Wisata

(Suara NTB/Humas Setda Lotim)

Jangan hanya Menyalahkan Nelayan

Halaman 4

PASANG PANEL - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy memasang panel RTG jenis Risha di Desa Jenggik Utara, Rabu (6/2).

Pembangunan RTG Delapan Bulan Terbengkalai

Selong (Suara NTB) Rumah tahan gempa secara bertahap mulai terus dibangun.

Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy secara bergiliran di sejumlah tempat melakukan pemasangan panel pertama memulai pembangunan. Seperti dilakukannya di Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading, Rabu (6/2).

“Sudah hampir delapan bulan pembangunan ini terbengkalai dan baru sekarang terealisasi,” ungkap bupati di sela acara-acara pembangunan

Rumah Tahan Gempa (RTG) jenis Rumah Instan Sederhana Sehat dan Aman (Risha) di Jenggik Utara. Hadir Camat Montong Gading , Babinsa, Kapolsek, Kepala Desa Jenggik Utara, fasilitator, aplikator, pokmas, toga, toma dan masyarakat Desa Jenggik Utara.

Bupati juga berterima kasih pada semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan pembangunan RTG bagi warga korban gempa. Utamanya sekali bagi aparat TNI yang menjadi motivator untuk masyarakat kita.

“Sinergi semua pihak sangat dibutuhkan, Insya Allah semua ini berjalan dengan baik tanpa ada hambatan,” harapnya.

Bupati kemudian melakukan peninjauan Pelayanan Satu Lokasi (PSL) di Kecamatan Montong Gading, untuk proses pencairan dana pembangunan rumah sedang dan rumah ringan. PSL tersebut untuk 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Montong Gading dan Kecamatan Sikur dengan jumlah keseluruhan 29 pokmas dengan jumlah 1.425 KK untuk 2 kecamatan.(rus)

KP3 Kayangan Gagalkan Penyelundupan 12 Unit Sepeda Motor Selong (Suara NTB) Aparat Polsek Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Kayangan Lombok Timur (Lotim), Rabu (6/2) berhasil menggagalkan penyelundupan 12 unit kendaraan roda dua. Belasan kendaraan tanpa disertai surat-surat ini diduga merupakan hasil curian yang akan diselundupkan ke Pulau Sumbawa.

Kapolsek KP3 Kayangan Ipda. Rizqi Ardian Eka Kurniawan, S.T.K, membenarkan penangkapan dan digagalkannya penyelundupan 12 unit sepeda motor ini diduga hasil tindak kejahatan pada saat melaksana-

kan kegiatan rutin. Aksi terduga pelaku terbongkar ketika pada saat dilakukan pemeriksaan rutin oleh petugas. Sopir truk nopol B xxxx EO, menerangkan isi muatannya adalah sayur, keramik, dan perabotan rumah tangga.

Akan tetapi, petugas menaruh kecurigaan dengan tidak sinkronnya keterangan dari sopir dan beban yang dimuat oleh mobil tersebut. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di dalam muatan truk itu, ditemukan sebanyak 12 unit kendaraan kendaraan roda dua dengan berbagai merek dengan ditutupi berbagai jenis barang di atasnya.

“Kami menerangkan bahwa ini adalah modus yang digunakan oleh para sopir untuk mengelabuhi petugas. Kemudian dari hasil temuan tersebut Polsek KP3 Kayangan masih mengamankan dan menyelidiki terkait legalitas/dokumen kendaraan itu,”jelasnya.

Atas temuan ini, pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar tidak menerima jual-beli kendaraan yang tanpa dilengkapi dengan legalitas yang jelas. Kasus inipun masih dalam proses pengembangan penyidikan lebih lanjut oleh Polres Lotim. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Penolakan Koperasi Karya Bahari (KKB) untuk menarik retribusi masuk kawasan wisata dan rekreasi melalui Koperasi Karya Bahari, disukai Pemda Lombok Utara. Pemda mengisyaratkan untuk menarik sendiri retribusi tanpa melalui penitipan dengan dasar SPK Kepala Dinas Pariwisata.

Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., kepada wartawan belum lama ini, menegaskan Pemda harus mengambil alih penarikan retribusi jasa masuk kawasan rekreasi dan obJek wisata. Sesuai Perda 5/2010, setiap pengunjung asing dibebankan Rp 5 ribu per orang dan wisatawan lokal sebesar Rp 2 ribu per orang.

Isyarat agar Pemda menarik sendiri dan tidak melibatkan pihak ketiga, sebut Wabup, didasari adanya kasus pada obJek penarikan retribusi tersebut. Beberapa disebut Sarifudin, adanya ASN yang tersangkut hukum, karena tidak menyetorkan seluruh dana retribusi ke kas daerah. Selanjutnya ada pula temuan tiket retribusi palsu.

Di samping itu, pihak Dinas Pariwisata juga terkesan jalan sendiri dengan menerbitkan SPK yang mana kerjasama seharusnya dilakukan melalui MoU antara Bupati dan KKB. “Saya pernah katakan, mengatur Karya Bahari ini seperti mengatur negara

dalam negara. Kalau KKB menolak, saya sambut baik, karena memang kita banyak kecolongan,” tegasnya.

Wabup menegaskan, KKB tidak perlu disalahkan atas penolakannya. Sebab, dasar memungut retribusi dengan SPK belum pernah terjadi. Sebaliknya, KKB dulu bersedia melanjutkan penarikan, karena mereka bekerja berdasarkan MoU dengan pemangku kebijakan.

Sarifudin melanjutkan, tidak mempersoalkan dinas mana yang nantinya menagih.

Apakah Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, ataukah dilakukan langsung oleh Badan Pendapatan Daerah.

Namun sebagaimana hajat pemisahan Badan Pendapatan sebagai OPD sendiri, ia menyarankan agar Bapenda terjun langsung tanpa melibatkan instansi lain. Instansi teknis seperti Dispar dan Dishub, sebaiknya fokus mengurus pengembangan destinasi dan budaya dalam rangka menaikkan angka kunjungan dan dampaknya bagi masyarakat.

Sektor pariwisata KLU pascagempa bagi Sarifudin, membutuhkan atensi lebih. Ibarat laptop, “perangkat” Dispar harus “direstart”. “Pariwisata KLU harus direstart dari nol.

Artinya semua permasalahan yang ada sebelumnya dibersihkan. Dengan begitu Pemda KLU akan tahu sistem apa yang akan digunakan. (ari)

(Suara NTB/ari)

BELUM RAMAI - Pascagempa, tingkat kunjungan wisatawan ke Gili Trawangan tidak seramai biasanya. Hal ini dipengaruhi psikologi wisatawan yang masih menganggap Lombok belum aman. Pemda KLU berencana menarik retribusi wisatawan yang masuk 3 gili.

Percepat Rehab Rekon, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibuka Tanjung (Suara NTB) Pemda Lombok Utara bersama unsur TNI dan BRI membuka layanan terpadu satu pintu dalam proses pendebetan rekening dari rekening pribadi ke rekening kelompok. Layanan ini sendiri disambut antusias kelompok masyarakat (pokmas) yang hadir pada hari pertama layanan, Rabu (6/2).

Dalam pelayanan terpadu di Lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung itu, seluruh pihak yang terlibat dalam proses percepatan rehab rekon, hadir, termasuk fasilitator desa.

Sekretaris BPBD KLU, Evi Winarni, menyebut layanan terpadu dibuka untuk melayani pokmas secara kolektif.

Dalam tahap awal ini, pihaknya akan melihat sejauhmana efektivitas pelayanan. Jika memberi dampak positif, pihaknya akan melakukan hal serupa di setiap kecamatan.

“Kalau yang rusak ringan jika persyaratan sudah lengkap bisa dicairkan tapi saat ini belum ada, karena ada yang belum dapat rekening,” ujarnya.

Sementara, Kasdim 1606

Lobar, Mayor Inf. Hery M., usai acara mengatakan pelayanan terpadu satu pintu dibentuk berdasarkan kesepakatan rapat lintas instansi, termasuk TNI. Pelayanan terpadu satu pintu menghadirkan loket seluruh instansi berkaitan dengan syarat pendebetan rekening.

Untuk hari pertama sendiri, jumlah pokmas yang hadir cukup banyak, yakni 39 pokmas.

“Pelayanan ini adalah bentuk inovasi untuk mempercepat proses realisasi. Kalau ini berhasil, mau diorbitkan ke tingkat nasional,” ujarnya.

Pelayanan ini sendiri, menurut Heri, memberi motivasi bagi fasilitator lain. Di mana sejumlah fasilitator baru mengetahui ada akses yang lebih mudah. Pihaknya pun berharap, sebanyak-banyaknya fasilitator datang ke Layanan PTSP Tanjung untuk periode pelayanan rusak berat sampai tanggal 12 Februari mendatang.

Selama ini pelayanan masih terkesan mandek dan sejumlah syarat administratif yang dianggap susah. Ternyata dengan layanan satu pin-

tu ini, semuanya sudah dipermudah. Pokmas cukup membawa KTP, buku rekening pribadi, dan rekomendasi desa, maka pendebetan bisa dilakukan di tempat.

Fasilitator Desa Tegal Maja, Halen Yospiandi, mengakui cukup terbantu dengan PTSP Rehab Rekon. Ia mengakui, sebelum layanan ini, sejumlah prosedur masih harus dilalui. Sekarang dengan rekomendasi desa, KTP dan buku rekening, cukup untuk membuat rekening pokmas dan pendebetan langsung.

“Kendala kita di lapangan beragam, misalnya beda nama antara KTP dan Buku rekening. Ada juga kendala pergi ke Luar negeri jadi TKI, sehingga harus dibuatkan surat kuasa waris. Dokumen itu cukup kita uruskan di Kantor Desa dan mengetahui BPBD, selesai,” katanya.

Ketua Kelompok Maju Terus, Dusun Sempal, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, Sukadi, mengaku ia dan 18 anggota pokmas cukup terbantu. Betapa tidak, pihaknya telah menunggu selama 6 bulan

(Suara NTB/ari)

PELAYANAN - Suasana layanan terpadu satu pintu bagi pokmas di KLU yang digelar aparat TNI dan BRI di Lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung, Rabu (6/2). setelah perencanaan.

“Sampai saat ini, belum dapat kejelasan, untung ada percepatan seperti ini. Kami warga sangat bersyukur.

Saya masih menunggu segera didebt, tinggal menunggu panggilan,” tandasnya didampingi Bhabinsa Tegal Maja, Serka Ali. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2019

Halaman 5

TNI Kawal Ketat Pencairan Dana Bantuan Gempa Praya (Suara NTB) Jajaran Kodim 1620/ Lombok Tengah (Loteng) memastikan bakal mengawal ketat proses pencairan hingga penggunaan dana bantuan perbaikan rumah bagi korban gempa di daerah ini. Adanya pengawalan yang dilakukan TNI ini, dana bantuan bisa diterima dengan maksimal oleh para korban terdampak gempa di Loteng.

Demikian ditegaskan Dandim 1620/ Loteng, Letkol CZI. Prastiwanto, Rabu (6/2). Dihubungi saat mengawal pencairan bantuan perbaikan rumah bagi korban gempa di Kecamatan Pringgarata, Prastiwanto mengatakan, tidak hanya sebatas pengawalan saja, pihaknya juga aktif membantu mempercepat proses pencairan dana bantuan bagi korban gempa dengan membantu membentuk kelompok masyarakat (pokmas) di desa-desa yang terkena dampak gempa.

Selain itu, pihaknya juga menginisiasi pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu percepatan penanganan korban gempa.

Yang salah satu tugasnya ialah membantu percepatan penyalu-

ran bantuan bagi korban gempa.

“Satgas terpadu ini dibentuk di empat kecamatan yang terkena dampak gempa,” sebutnya.

Satgas terpadu itu beranggotakan para pihak yang terkait proses penyaluran bantuan korban gempa, mulai dari BPBD Loteng, BRI selaku banyak penyalur, Inspektorat Loteng serta dari BPKP Perwakilan NTB ditambah unsur TNI dan kepolisian. “Di satgas terpadu ini anggotanya lengkap. Semua pihak terkait dalam penanganan korban gempa,” sebutnya.

Satgas terpadu dibentuk untuk menjawab persoalan yang terjadi terkait panjangnya proses pengurusan administrasi

Perkuat Pengawalan di Bawah BUPATI Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengatakan, sudah ada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Sosial dengan Kapolri terkait pengawasan pencairan berbagai macam dari Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuan MoU ini, aparat kepolisian ikut mengawal dan mendukung pelaksanaan berbagai macam bantuan yang didistribusi(Suara NTB/her) kan oleh pemerintah melaH. Fauzan Khalid lui Kementerian Sosial, termasuk bantuan PKH. “Tujuan dari MoU ini adalah bagaimana supaya rekanrekan kepolisian ikut mengawal, mensuport pelaksanaan berbagai macam bantuan yang didistribusikan oleh pemerintah lewat anggaran Kemensos,” jelasnya, Rabu (6/2).

Pintu masuk yang dibutuhkan terkait tindaklanjut antara Mensos dengan Kapolri ini sekarang sudah disepakati akan dibentuk basis data terpadu (BDT).

Pihaknya pun meminta para kades di Lobar agar segera melakukan semacam musyawarah desa untuk verifikasi data terkait dengan tindaklanjut MoU tersebut. Setidaknya saat ini baru ada 25 desa yang baru bergerak. Masing-masing desa memiliki operator untuk menginput data. Menurutnya, BDT harus dipercepat, karena akan disahkan bulan Mei oleh Mensos.”Jangan nanti setelah disahkan oleh menteri, kemudian muncul protes masyarakat saya tidak masuk, warga tidak masuk. Di situlah pentingnya operator,”jelas dia.

Sekarang ini, jelas dia, hasil verifikasi kasar dari Dinas Sosial masyarakat yang dalam tanda kutip masuk kategori miskin sekitar 421 ribu. Nanti kata bupati akan ada verifikasi dari para kades, sehingga boleh jadi data ini turun, boleh jadi naik dan tetap. Namun ada perubahan nama sebab warga ada yang meninggal dan lain sebagainya. Sebelumnya, warga di Lobar mengeluh lantaran bantuan PKH dipangkas untuk keperluan administrasi. Hal ini perlu jadi atensi pihak dinas dan aparat untuk melakukan pencegahan. (her)

pencairan dana bantuan gempa.

Di mana selama ini fasilitator pendamping kerap mengalami kesulitan hanya untuk sekedar memperoleh rekomendasi pencairan dana, baik itu dari BPBD Loteng maupun dari Dinas Perumahan dan Permukiman Loteng, karena harus bolakbalik ke Praya.

“Tapi kalau dengan pola satgas terpadu ini, pelayanan administrasi hingga pencairan dana dilakukan di satu tempat.

Dan, harus selesai dalam satu hari,” ujarnya, seraya menambahkan pelayanan satgas terpadu akan berlangsung sampai tanggal 9 Februari besok.

Untuk tahap pertama ini,

total ada 60 pokmas yang terdiri dari 1.076 KK dari 87 pokmas se-Kecamatan Pringgarata yang akan memperoleh pencairan dana bantuan gempa. Sementara sisa 27 pokmas lagi akan dilayani kemudian setelah pokmas memiliki fasilitator pendamping dari sipil.

“Setelah dari Kecamatan Pringgarata, satgas terpadu kemudian akan melayani pokmas di Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara dan terakhir Kecamatan Kopang. Dan, selama proses pencairan akan dikawal penuh oleh aparat TNI,” tambahnya.

Terhadap pokmas penerima bantuan dana, diharapkan untuk tidak mencairkan dana dalam bentuk tunai, tapi ditransfer langsung ke pengusaha tempat memberi material. Sedangkan yang dalam bentuk tunai, cukup untuk upah tukang saja, sehingga dana tunai yang

Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Diparipurnakan Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) menggelar sidang paripurna pengusulan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Lobar terpilih H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun, Rabu (6/2). Sidang paripurna yang dihadiri Bupati Lobar Fauzan Khalid tersebut, sebagai dasar pengusulan pemberhentian dan pengangkatan Fauzan Khalid ke gubernur. ‘’Karena pelantikan bupati danwakil bupati terpilih Lobar molor dari waktu, maka jabatan Bupati Lobar pun akan diisi oleh Penjabat Sementara (Pjs) yang nantinya ditunjuk oleh Gubernur NTB,’’ ujar Ketua Badan Pembentukan Perda (Banperda) DPRD Lobar, H. Wahid Syahril, Lc., Rabu (6/2).

Dijelaskan, paripurna pengusulan pemberhentian ini menjadi salah satu syarat untuk pengusulan pengangkatan Bupati dan Wabup terpilih periode 2019-2024 mendatang. “Jadi ini paripurna pengusulan pemberhentian jabatan Bupati Lobar, sebagai dasar untuk pengangkatan Bupati dan Wabup,” jelas Wahid. Hasil paripurna ini, jelas dia, akan diusulkan ke gubernur selanjutnya ke Kemendagri sebagai dasar pengangkatan dan pelantikan Bupati serta Wabup terpilih.

Pihaknya memprediksi, pelantikan Bupati dan Wabup Lobar terpilih dilakukan bulan Juni mendatang. Sementara masa jabatan Bupati Lobar, seharusnya berakhir pada tanggal 23 April mendatang dan pelantikan pun dilaksanakan pada bulan itu juga, namun akibat molor, maka posisi bupati pun bakal diisi sementara oleh Pjs. “Karena pak bupati infonya akan dilantik bulan Juni, maka kemungkinan ada Pjs nanti yang mengisi posisi Bupati Lobar, sampai bupati dilantik,” jelas dia.

Menurutnya, molornya pelantikan bupati, karena ada agenda pemilu, sehingga diusulkan bupati dan wabup terpilih dilantik menunggu waktu yang tepat.

Sementara itu Wakil Bupati Lobar terpilih Hj. Sumiatun mengaku siap dilantik kapan saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Yang jelas saya dan Pak Fauzan siap dilantik kapan saja, sesuai aturan saja lah,”aku dia. (her)

Rutan Praya Komit Menuju WBK Praya (Suara NTB) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Praya berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun ini dengan melakukan sejumlah pembenahan. Pembenahan mulai dilakukan mulai dari internal rumah tahanan negara (rutan) sampai pada sistem pelayanan kepada warga binaan maupun masyarakat pengunjung.

Demikian diungkapkan Kepala Rutan kelas IIB Praya, A.A Gede Ngurah Putra, Rabu (6/2). Dicontohkannya, yang paling kecil soal parkiran di Rutan Praya yang dikelola warga binaan, sekarang tidak boleh ada lagi yang dipungut. Apalagi pelayanan yang memang tidak dipungut biaya, praktis tidak boleh dipungut.

Diakuinya selama ini banyak in-

formasi soal pungutan biaya di sejumlah layanan yang ada di Rutan Praya, misalnya soal izin menjenguk keluarga yang harus mengeluarkan sejumlah uang. Termasuk untuk bisa mendapat asimilisasi dan sebagainya. Namun setelah ditelusuri ternyata yang terjadi justru kerap kali nama petugas Rutan Praya “dijual” oleh oknum warga binaan kepada keluarga. Supaya bisa memperoleh uang.

“Sering kali terjadi warga binaan Rutan Praya yang mengaku dimintai uang oleh petugas Rutan Praya. Padahal uang itu digunakan untuk kepentingan warga binaan itu sendiri. Sehingga yang terjadi terkesan ada pungutan liar di Rutan Praya. Padahal itu tidak ada sama sekali,” sebutnya.

Untuk itu pada momen menuju WBK kali ini pihaknya mengingatkan

kepada semua lapisan masyarakat di daerah ini yang ada keluarganya menjadi warga binaan Rutan Praya supaya tidak lekas percaya kalau ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu dengan imbalan uang. Apalagi, semua layanan di Rutan Praya itu gratis, kecuali layanan tertentu yang sudah diatur kena biaya.

Tidak hanya itu, tambahnya, jika ada petugas Rutan Praya yang mempersulit atau menghambat masyarakat dan warga binaan untuk mendapat pelayanan harus segera dilaporkan. Karena salah satu bentuk komitmen Rutan Praya sebagai WBK ialah bagaimana memberikan pelayanan semaksimal mungkin bagi masyarakat. Tidak akan mempersulit apalagi menghambat pemberian layanan kepada masyarakat. (kir)

Bupati Lobar Lantik 77 Kades Terpilih Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid melantik 77 kepala desa (kades) terpilih hasil pemilihan kepala desa (pilkades) akhir tahun 2018 lalu secara serentak di Bencingah, Kantor Bupati, Rabu (6/2). Pelantikan ini dihadiri Wakil Bupati Lobar terpilih Hj. Sumiatun, Ketua TP PKK, Hj. Haeratun, Wakapolres Lobar dan Mataram serta para kepala OPD. Dalam sambutannya, Bupati Lobar mengatakan pelaksanaan pilkades serentak kali ini merupakan kali kedua dilaksanakan di Lobar. Sebelumnya dilaksanakan tahun 2016 ada 18 desa yang ikut pilkades serentak. Rencananya pilkades serentak kembali digelar tahun 2020 mendatang yang akan diikuti 24 desa.

Menurutnya, pilkades merupakan cerminan praktik paling otentik di negara ini. Sebab kades yang paling dekat memberi pelayanan kepada masyarakat dan ujung tombak di bawah dalam hal pelayanan kepada masyarakat. “Karena itu pesan saya jaga aman dan janji, program dan usahakan tunaikan semua. Jalin komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat,” harap Fauzan. “Saya juga berpesan agar segera rekan-rekan kades menyusun RPJM desa,sebab RPJMdes inilah sebagai wujud operasionalisasi janji-janji para kades yang dituangkan dalam visi dan misi,” tambahnya.

Bupati menegaskan, RPJMDes harus disesuaikan dengan RPJMD provinsi dan kabupaten. Hal ini, jelas Fauzan, sangat diperlukan sebab terkait dengan sinergisitas, serta supaya

(suara NTB/her)

LANTIK - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid melantik 77 kades terpilih, Rabu (6/2). program terintegrasi antara satu dengan yang lain.

Menanggapi arahan bupati ini, Kades Langko Kecamatan Lingsar Mawardi mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti menyusun RPJMDes agar program ke depan bisa dilaksanakan dengan sinergis. Kedua, jelas dia, pihaknya bekerjsama dengan para kades untuk menjalin kebersamaan dalam membangun sebab tidak hanya berpikir untuk desa masingmasing namun bagaimana untuk kemajuan Lobar ke depan. “Kami akan segera menyusun RPJMdes agar program terlaksana dan sinergis dengan program pemda,” kata Mawardi.

Pihaknya melalui tim sudah menyusun program-program yang akan dilaksanakan dalam waktu 100 hari ke depan. Salah satunya mengkondusifkan siatusi pascapilkades.

Kades Duman, Suhardi, SH men-

gatakan, program yang telah disiapkan sesuai visi dan misinya yakni menyusun profil desa sebab data terkait hal ini masih kurang. “Karena itu kami mulai dari data, selanjutnya sambil berjalan memperbaiki dan menyambung tali silaturahmi untuk merajut kebersamaan,” kata dia.

Sementara Kepala Desa Badrain Kecamatan Narmada, Romi Purwandi mengatakan, pada periode kedua menjadi kades ia terus merangkul semua komponen masyarakat. Termasuk merealisasikan usulan warga yang belum terlaksana. “Kami akan tetap merangkul semua komponen untuk jalinan kebersamaan,” jelas dia. Beberapa program yang belum terlaksana di bidang ekonomi dan pemberdayaan akan dilaksanakan tahun ini. Pihaknya ingin mencapai masyarakat bisa diberdayakan melalui pembentukan kawasan wisata di desa setempat. (her)

(Suara NTB/kir)

PENGARAHAN - Dandim 1620/ Loteng, Prastiwanto, memberikan pengarahan bagi fasilitator dan pokmas penerima bantuan dana gempa di Kecamatan Pringgarata, Rabu (6/2). harus dibawa pulang tidak terlalu banyak. Karena kalau membawa pulang dana tunai dalam

jumlah besar, sangat berisiko.

“Kan tidak 24 jam TNI dan polisi akan mengawal. Jadi

akan sangat berisiko kalau membawa uang tunai dalam jumlah besar,” tandasnya. (kir)

Polres Amankan Puluhan Tersangka dan Barang Bukti Kejahatan Giri Menang (Suara NTB) Hasil Operasi Jaran Gatarin 2019 yang digelar Polres Lombok Barat (Lobar) selama 14 hari mulai tanggal 21 Januari – 3 Februari berhasil mengungkap 20 kasus, terdiri dari 17 kasus non target operasi (TO) dan 3 kasus TO. Dari 20 kasus ini, pihak polres berhasil menangkap 24 tersangka berikut barang bukti hasil kejahatan para tersangka. Dari puluhan tersangka yang diamankan, ada juga berstatus di bawah umur kini mendekam di Mapolres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Demikian disampaikan Wakapolres Lobar Kompol Fauzan Wadi didampingi Kasatreskrim, AKP Priyo Suhartono, di Mapolres Lobar, Rabu (6/2).

20 kasus yang berhasil diungkap ini jelas dia masuk tiga sasaran yang menjadi atensi, antara lain pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan (curat), curanmor dan pencurian dengan kekerasan (curas) yang ada di wilayah hukum Lobar. Dari puluhan kasus yang berhasil diungkap, terdiri dari curat 15 kasus, 3 kasus curas dan curanmor sebanyak 2 kasus.

Sementara dari 24 tersangka yang diamankan lanjut dia, terdiri dari 19 tersangka curat, 1 curas dan 4 tersangka curanmor.”Barang buk-

ti yang bisa kita amankan dari curanmor sekitar 15 BB, kendaraan roda 4 ada 2,”jelas dia.

Pihaknya juga berhasil mengungkap kasus begal di wilayah Sekotong. Termasuk pencurian pencurian peralatan cetak panel Risha di wilayah Kediri. Barang bukti berupa besi ini sendiri kemungkinan dijual.

Puluhan kasus ungkap dia, yang berhasil diungkap ini tersebar menyeluruh di wilayah Lobar, paling banyak kasus yang diungkap di Gerung.

Dalam pengungkapan kasus ini sendiri, Polres Lobar memberdayakan semua Polsek. Dari sekian banyak tersangka ini, ada dua orang di bawah umur. Pelaku dibawah umur ini ada yang 16 tahun dan 17 tahun terlibat dalam kasus pencurian dan tetap ditangani sesuai dengan penanganan anak. Terhadap tersangka lanjut dia, disangkakan pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun dan pasal 365 dengan ancaman 15 tahun.

Sementara jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) berhasil membekuk total sebanyak 27 pelaku kriminal selama operasi awal tahun kemarin. Kebanyakan merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) serta pencurian sepeda motor (curanmor) dDitambah pelaku pencurian dengan kekerasan (curas).

Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK. M.H., saat memberikan keterangan pers di halaman Mapolres Loteng, Rabu (6/2), menjelaskan, dari total pelaku yang diamankan, tiga pelaku di antaranya merupakan target operasi (TO) kepolisian yang sudah cukup lama dicari.

Ia menjelaskan, untuk kasus yang berhasil diungkap sebanyak 21 kasus dengan rincian 11 kasus curanmor, 6 kasus curat dan 4 kasus curas dari total 40 laporan yang masuk dari masyarakat.

Selama operasi, aparat kepolisian harus beberapa kali terlibat ketegangan dengan para pelaku, sehingga 4 pelaku kejahatan, terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas, lantaran berusaha kabur dan melawan aparat saat hendak ditangkap. “Dari pelaku yang kita amankan, rata-rata residivis. Paling tidak sudah melakukan kejahatan minimal sekali,” tegasnya.

Untuk barang bukti (BB) yang diamankan, total ada 25 sepeda motor yang diduga hasil kejahatan.

Satu unit mobil truk serta belasan senjata tajam serta senjata api rakitan (senpi). Khusus untuk BB sepeda motor saat ini sedang diinventarisir untuk segera diserahkan kepada pemiliknya. (her/kir)

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Tersangka Kasus TK/Paud Dilimpahkan Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, akhirnya melimpahkan berkas dan juga tersangka kasus pembangunan unit gedung baru TK/Paud Jereweh ke Kejaksaan Tinggi NTB. Hal tersebut dilakukan setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa mengeluarkan surat dengan nomor surat B-55/P.2.13/FD.1/12/2018 yang menyebutkan berkas kasus tersebut telah lengkap.

Kapolres KSB, AKBP Mustofa SIK., MH mengatakan, pelimpahan berkas dua orang tersangka (KHM dan MS) kasus TK/Paud Jereweh dilakukan setelah Kejaksaan menyatakan bahwa berkas kasus tersebut dinyatakan lengkap (P21). Tentu dalam penanganan kasus yang dimulai dari tahun 2016 lalu memiliki beberapa kendala sehingga molor hingga tahun 2019. Hal tersebut terjadi karena terkendala hasil audit BPKP yang baru diterima tahun 2018.

Dengan tuntasnya kasus

ini, maka sudah tidak ada lagi tunggakan kasus tindak pidana korupsi, sehingga pihaknya akan lebih fokus ke penanganan kasus baru. Bahkan sudah ada beberapa kasus baru yang naik ke penyidikan yakni kasus ADD Desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang dengan total kerugian ditaksir mencapai angka Rp935 juta.

Tentu terhadap kasus tersebut pihaknya menargetkan bisa tuntas di tahun 2019.

“Kita sangat bersyukur kasus ini akhirnya bisa tuntas setelah menjadi tunggakan

beberapa tahun lalu. Tuntasnya kasus ini menjadi peluang kita untuk menggarap kasus yang baru lagi, karena sudah ada beberapa kasus yang masuk dalam tahap penyelidikan dan penyidikan,” ungkapnya, Rabu (6/2).

Dikatakannya, dalam penanganan lanjutan terhadap kasus ini, pihaknya masih menunggu fakta baru yang muncul di persidangan baik itu calon tersangka baru maupun masalah lainnya. Hanya saja untuk saat ini, pihaknya hanya fokus ke dua orang ter-

sangka yakni KPA (KHM) dan konsultan perencana (MS).

Karena dua orang ini merupakan pelaku utama kasus yang telah merugikan negara Rp780 juta dari total anggaran pembangunan gedung baru sekitar Rp800 juta.

Tentu jika dalam persidangan nanti muncul lagi nama yang baru maka pihaknya siap menindaklanjutinya.

Apalagi dalam kasus ini sifatnya swakelola sehingga potensi adanya tersangka yang baru sangat dimungkinkan. Bahkan saksi-saksinya juga akan kembali diperiksa jika ada informasi baru dari Pengadilan. Pihaknya juga akan tetap memantau fakta-fakta persidangan, ketika ada petunjuk baru maka pihaknya tetap akan melanjutkan.

“Memang baru dua orang

yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka karena keduanya kita anggap sebagai pelaku utama. Jika kita diminta untuk menetapkan tersangka yang lain kita sudah siap,” tukasnya.

Catatan Suara NTB menyebutkan, TK/ PAUD ini mulai dibangun sekitar tahun 2012 dengan cara swakelola bersama masyarakat. Anggaran pembangunan gedung tersebut bersumber dari dana direktorat pembinaan dan pendidikan anak usia dini, Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) sekitar Rp 800 juta. Tapi sejak gedung tersebut dibangun masyarakat sudah tidak menyetujui pembangunan di lokasi yang ada saat ini.

Hal ini terjadi karena lokasinya yang dianggap

(SuaraNTB/ils)

PELIMPAHAN - Jumpa pers terkait pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus TK/Paud Jereweh yang digelar Polres Sumbawa Barat, Rabu (6/2). tidak layak dan kontur tanahnya juga sangat labil. Sehingga sangat rawan terjadi gerakan tanah dan berbahaya bagi para siswa. Hanya saja

usulan itu tidak didengar dan tetap dibangun di lokasi tersebut, sehingga hasilnya tidak bisa digunakan dan mangkrak hingga saat ini. (ils)

Giliran Brang Rea Diterjang Tanah Longsor Taliwang (Suara NTB) Bencana tanah longsor kembali terjadi di Sumbawa Barat. Setelah wilayah selatan lumpuh dan aksesnya terputus, kini giliran Desa Rarak Ronges, Kecamatan Brang Rea. Tanah longsor yang terjadi, Selasa (5/2), mengakibatkan akses utama menuju desa dengan potensi kopi terbaik di KSB tersebut menjadi terisolir.

Informasi yang berhasil diserap Suara NTB, bencana tanah longsor tersebut terjadi sekitar pukul 17.30 Wita akibat hujan lebat di wilayah setempat. Tercatat ada sekitar 50 meter lokasi yang tertimbun material tanah, batu dan pohon tumbang dengan ketinggian timbunan mencapai angka sekitar 1 meter dengan lebar 5 meter.

Kendati sudah dilakukan pembersihan, tetapi karena sarana yang digunakan terbatas hingga saat ini hanya kendaraan roda dua saja yang bisa melewati jalur tersebut.

Kondisi jalan ini juga dikhawatirkan akan semakin parah karena intensitas hujan yang terjadi di wilayah setempat masih cukup tinggi. Di lokasi yang saat ini tertimbun tanah longsor berjarak sekitar 1 kilometer dari desa.

Kendati demikian, penanganan lanjutan harus bisa segera dilakukan, jika dikhawatirkan dampaknya akan semakin meluas. Terlebih lagi di lokasi tersebut sangat rawan terjadi longsor, karena tanahnya cukup labil ditambah hujan yang terus menerus. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar MM, kepada Suara NTB, Rabu (6/2) mengatakan, bencana tanah longsor tersebut terjadi akibat hujan yang mengguyur wilayah setempat sejak beberapa hari yang lalu.

Sementara untuk penanganan lanjutan terhadap jalan ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPRPP untuk bisa mengerahkan alat berat. Karena jika dilakukan secara manual tidak bisa maksimal, karena tingginya sedimentasi longsoran baik itu tanah, batu maupun kayu. Hanya saja untuk sementara ini hanya kendaraan roda dua saja yang bisa melalui jalan tersebut. Selain di titik yang saat ini terjadi longsor, pihaknya mencatat ada sekitar tiga titik lainnya yang dikhawatirkan akan longsor. Sehingga butuh penanganan khusus terhadap jalan menuju ke desa Rarak Ronges salah satunya dengan membuat pasangan penahan air dan drainase.

Jika tidak juga dilakukan, dikhawatirkan setiap musim penghujan musibah tanah longsor tetap akan kembali terulang. “ Untuk sementara ini baru kendaraan roda dua saja yang bisa lewat sementara untuk roda empat dan lainnya belum bisa. Kita juga sudah bersurat ke Dinas PUPRPP untuk dibantu dengan alat berat sehingga penanganannya akan semakin maksimal,” tandasnya. (ils)

Dikes KSB Ikut Waspadai Rabies Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) turut meningkatkan kewaspadaannya terhadap kemungkinan merebaknya virus rabies. Sebagaimana diketahui, Pulau Sumbawa saat ini tengah berhadapan dengan ancaman tersebarnya kasus anjing gila yang saat ini melanda Kabupaten Dompu.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dikes KSB, H. Yusfi Khalid menjelaskan, sejauh ini pihaknya telah tiga kali menggelar rapat koordinasi baik internal maupun lintas instansi terkait upaya menangkal ma(Suara NTB/bug) suknya virus yang ditularkan Yusfi Khalid melalui hewan tersebut. “Sebentar kita akan rapat lagi soal ini. Karena memang kita patut waspada kan wilayah penyebaraannya cukup dengan dengan kita (KSB),” terangnya kepada Suara NTB, Rabu (6/2).

H. Yusfi menyebutkan, terkait antisipasi kemungkinan merebaknya penyakit menular, Dikes KSB selalu memiliki persiapan setiap tahunnya. Demikian pula dengan penularan penyakit rabies. Hanya saja kata dia dengan kondisi seperti saat ini antisipasi semakin ditingkatkan. “Setiap tahun kita ada pengadaan vaksin anti rabies untuk persiapan penanganan kasus,” katanya.

Hanya saja lanjut dia, jumlah penyediaan vaksin anti rabies sangat terbatas. Dikes KSB sengaja tidak menyiapkan terlalu banyak karena rata-rata setiap tahun kasus gigitan Hewan Pembawa Rabies (HPR) yang ditangani di bawah angka 10 kasus.

“Biasanya hanya delapan laporan kasus gigitan anjing. Makanya kita siapkan vaksinnya tidak terlalu banyak juga,” paparnya Dengan adanya kasus yang terjadi di kabupaten Dompu saat ini, Dikes KSB pun meningkatkan kegiatan antisipasinya. H. Yusfi menyatakan, dalam tiga kali rapat pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah stategis pencegahan dan penangan di mana salah satunya penyiapan vaksin anti rabies. “Kita sedang pikirkan persiapan anggaran untuk menambah stok vaksin. Karena kami kan tugas pokoknya dari sisi penanganan kasus,” urainya.

Selanjutnya ia menyatakan, koordinasi juga telah pihaknya lakukan dengan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) setempat. Sesuai tugasnya, DPPP berfungsi mengendalikan HPR sebagai langkah awal menangkal kemungkinan menyebarnya virus penyakit yang menular melalui gigitan hewan tersebut. “Kami sudah komunikasi dengan peternakan. Mereka juga pastinya sudah punya langkah pencegahan ya,” cetusnya.

Terakhir, H. Yusfi menyatakan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan kasus penyakit rabies ini di tengah masyarakat. Bahkan sebelumnya, terkait informasi adanya warga KSB yang tengah didiagnosa suspek virus rabies belum dapat dipastikan kebenarannya. “Saya sudah konfirmasi Dikes provinsi, soal katanya ada warga KSB (terinfeksi) rabies. Katanya tidak ada, yang benar warga Sumbawa,” pungkasnya. (bug)

(SuaraNTB/ils)

TIDAK DIANGGARKAN - Jalan jalur dua KTC-Telaga Baru. Pembangunan jalan yang seharusnya tuntas tahun ini, terancam molor hingga tahun berikutnya karena tidak dianggarkan.

Penyelesaian Jalur Dua di KSB Belum Ada Kejelasan Taliwang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Penataan Ruang Pemukiman Perumahan (PRPP), Sumbawa Barat, hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan dari Provinsi terkait kelanjutan pengerjaan jalan jalur dua (KTCTelaga Baru). Pembangunan jalan yang seharusnya tuntas di tahun 2019 ini, terancam molor hingga tahun berikutnya karena tidak dianggarkan.

Kepala DPU-PRPP, Amar Nurmansyah ST., M.Si kepada

Koran ini, Rabu (6/2) mengaku belum menerima konfirmasi dari Provinsi terkait penyelesaian jalan di jalur dua tersebut (KTC-Telaga Baru). Meskipun jalan dengan panjang sekitar 2,2 kilometer sudah mulai digunakan di akhir tahun 2018, tapi Pemerintah juga tetap berharap supaya pembangunan jalan ini tersebut dilanjutkan.

Sehingga akses masyarakat akan semakin lancar dan anggaran yang digelontorkan di tahun 2018 lalu tidak akan sia-

sia. Hal ini juga harus menjadi atensi, karena kondisi tersebut masih minim lampu penerang jalan dan rampu-rambu lain.

Sehingga akan sangat berbahaya bagi para pengguna jalan tersebut karena rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

“Memang untuk saat ini jalannya sudah bisa digunakan oleh masyarakat, tetapi tidak ada salahnya kalau pekerjaan itu bisa terus dilanjutkan. Sehingga akses masyarakat akan semakin mudah dan nyaman,” ungkapnya.

Dikatakannya, total anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan pekerjaan itu ditaksir mencapai angka Rp26 miliar. Anggaran tersebut cukup tinggi, tetapi pengerjaan jalan tersebut diharapkan untuk tetap dilanjutkan di tahuntahun berikutnya. Anggaran itu, juga dihajatkan untuk penambahan sarana penunjang jalan baik itu rambu lalu lintas dan lampu penerang jalan. Sehingga masyarakat tidak lagi merasa was-was ketika akan mele-

wati jalan yang menghabiskan anggaran sekitar Rp19 miliar di tahap pertama tersebut.

Pihaknya juga akan terus berupaya agar anggaran untuk penyelesaian jalan ini bisa dianggarkan kembali. Karena tahun 2019 anggaran untuk melanjutkan pekerjaan tersebut tidak dialokasikan oleh Provinsi. “Kita tetap akan upayakan supaya jalan ini bisa menjadi prioritas untuk ditangani dengan baik. Sehingga asas manfaat jalan tersebut bisa semakin maksimal,” tandasnya. (ils)

Jalur Pendakian Berkuda di Piong Kurang Diminati Dompu (Suara NTB) – Sejak diresmikan sebagai Taman Nasional pada 2015 lalu, Gunung Tambora dengan keindahan kaldera raksasanya bisa dinikmati dengan menempuh empat jalur pendakian resmi. Sayangnya, ada satu jalur yang tampaknya kurang diminati pengunjung.

Yakni, jalur pendakian berkuda di Desa Piong.

Humas TNT Kabupaten Dompu, Dedi Aminudin mengatakan, jalur pendakian Piong sebetulnya

tak kalah menarik jika dibanding tiga jalur lainnya, apalagi bisa ditempuh dengan cara berkuda atau menggunakan kendaraan khusus. Hanya memang sejak dikembangkan mulai tahun 2017 lalu jalur ini belum menunjukan perubahan yang cukup signifikan terkait laju kunjungan.

“Wisata pendakian berkuda di Piong sampai saat ini memang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan,” kata dia ditemui di ruang kerjanya.

Belum berkembangnya jalur pendakian itu, menurut dia, selain pengaruh kurangnya promosi, juga kondisi jalur yang landai serta kurangnya ketersedian air.

Padahal, target awalnya jalur tersebut akan menjadi pendongkrak laju kunjungan karena para pendaki dari semua kalangan bisa dengan mudah menikmati kaldera Tambora tanpa harus bersusah payah atau mengeluarkan tenaga yang banyak.

Kendati satu jalur ini belum

KPU KSB Identifikasi Lebih Awal Calon Anggota KPPS Taliwang (Suara NTB) KPU Sumbawa Barat mulai melakukan identifikasi bakal calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh kecamatan untuk kebutuhan Pemilu 17 April mendatang.

Melalui Petugas Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa, para calon petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) diidentifikasi di masing-masing wilayah setempat yang memiliki potensi baik secara personal maupun kemampuannya dapat direkrut sebagai anggota nantinya. “Kita sudah minta PPS di seluruh desa melakukan identifikasi potensi calon anggota KPPS,” kata ketua KPU KSB, Fahroni, SH kepada Suara NTB, Rabu (6/2).

KPU KSB sengaja lebih awal melakukan identifikasi bakal calon anggota KPPS itu meski tahapan rekrutmennya belum dimulai. Fahroni menjelaskan, kebutuhan petugas pelaksana Pemilu di tingkat lapangan pada Pemilu 17 April mendatang sangat banyak. Selain KPU, Bawaslu bahkan partai politik (Parpol) juga akan melakukan rekrutmen petugas lapangannya. Sementara jumlah anggota yang dibutuhkan sangat banyak.

Untuk kebutuhan anggota

(Suara NTB/bug)

Fahroni KPPS saja, KPU KSB akan merekrut sebanyak 2.779 anggota guna mengawal kegiatan pemungutan suara di 397 TPS. Belum lagi rekrutmen petugas pengawas oleh Bawaslu dan Parpol yang turut membutuhkan petugas saksi perhitungan suara di tiap TPS. “Kita ini akan berebut dengan Bawaslu dan Parpol juga untuk rekrutmen.

Padahal kan orang yang punya potensi kualifikasi pengetahuan kepemiluan di tengah masyarakat terbatas. Makanya kita sengaja

identifikasi lebih awal supaya nanti pas rekrutmen tidak kesulitan cari orang lagi,” urainya.

Sementara ini sudah ada 6 kecamatan yang disupervisi KPU KSB untuk mulai melakukan identifikasi calon anggota KPPS tersebut. Fahroni menyebutkan, petugas PPS cukup aktif menjalankan instruksi itu bahkan sudah ada 5 kecamatan yang menyampaikan data tertulis hasil identifikasinya itu. “Alhamdulillah sudah ada yang disampaikan secara tertulis nama-namanya. Mereka itu dinilai PPS punya kualifikasi kepemiluan dan juga punya kesiapan menjadi anggota KPPS,” ungkapnya.

Meski sudah teridentifikasi, pada saatnya nanti bakal calon KPPS itu tetap harus melalui proses rekrutmen sesuai tahapan KPU. Fahroni mengatakan, nama-nama yang telah teridentifikasi oleh pihaknya nanti akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk memastikan tiap personil tidak berafiliasi dengan salah satu Parpol atau Caleg tertentu di wilayahnya. “Kita tetap akan menilai independensinya juga. Karena sebagai bagian dari kami (penyelenggara pemilu) mereka juga harus tetap mengedepankan sikap netralitas dalam bekerja,” cetusnya. (bug)

mampu menyumbang signifikan pencapaian target 5000 kunjungan di 2018 lalu, namun ada satu jalur lain yakni Kawinda Toi yang kini ramai dikunjungi, baik untuk pendakian ke Tambora maupun sekedar berkunjung ke beberapa air terjun sambil menimati sarana bermain seperti Flying Fox, Tiver Tubing dan sebagainya.

“Sejak ada itu jalur ini mulai diminati disamping jalur pendakian Pancasila yang

memang sudah lama menjadi idola pendaki. Tinggal Piong sekarang yang masih jalan di tempat,” ujarnya.

Meski belum ditemukan kemajuan, Dedi Aminudin menegaskan, akan tetap mengembangkan jalur ini dengan berbagai potensi yang dimiliki sebagaimana yang dilakukan di jalur pendakian lain. Disamping itu menggencarkan upaya promosi wisata pendakian. (jun)

Puluhan ODGJ Belum Terima Bantuan Dompu (Suara NTB) – Puluhan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Dompu berhasil stabil setelah melalui proses rehabilitasi.

Mereka pun telah diklasifikasi berdasarkan tingkat ketergantungannya pada orang lain. Bahkan, sudah mendapat pelatihan khusus seperti kursus menjahit, bertani, beternak dan sebagainya.

Meski sudah dibekali keterampilan, rupanya mereka belum didukung ketersediaan sarana prasarana penunjang.

Kasi P2P Dikes Dompu, Edi Suharjan, kepada Suara NTB menyayangkan belum terealisasinya rencana pemberian bantuan sosial pada penderita gangguan jiwa yang sudah berhasil distabilkan kondisi kejiwaannya tersebut. “Dari sekitar 20 orang itu mereka di pilah-pilah mana yang hobinya menjahit, beternak, bertani cuma masalahnya sampai sekarang mereka belum dapat bantuan sosial, misalnya mesin jahit,” ungkapnya.

Tak diketahui pasti alasan belum diberikannya bantuan sosial untuk penderita ODGJ ini. Dinsos dalam beberapa kali koordinasi yang dilakukan selalu beralasan tidak memiliki anggaran untuk pengadaan sa-

rana prasarana penunjang keterampilan mereka.

Kondisi ini, menurut Edi Suharjan, dikhawatirkan membuat kondisi kejiwaan mereka yang sudah stabil akan kembali terganggu. Seperti halnya orang normal yang stres lantaran tidak memiliki pekerjaan. “Kalau pengakuan Dinsos untuk bantuan itu belum dianggarkan.

Sebenarnya ini sangat kita khawatirkan karena kalau mereka tidak ada aktivitas untuk kemandiriannya bisa kambuh lagi penyakit jiwanya,” jelas dia.

Dikatakan, tidak semua dari ODGJ yang sudah stabil kejiwaannya itu bisa menerapkan sepenuhnya pengetahuan yang diperoleh selama menjalani pelatihan. Sebab, ada sebagian diantaranya yang masih setengah bergantung atau bergantung total pada orang lain karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan.

Disamping itu pun masih banyak ODGJ yang belum bisa direhabilitasi lantaran terbatasnya alokasi anggaran per tahunnya. “Masih banyak mereka mengalami gangguan kejiwaan ini, cuma kita kan terbatas 10 orang dalam setahun yang harus kita rehabilitasi sesuai anggarn yang ada,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Tidak Berpengaruh pada Penambahan Jumlah Warga Miskin Dompu (Suara NTB) Standar garis kemiskinan di Kabupaten Dompu naik dari Rp266.483,- per kapita per bulan tahun 2017 menjadi Rp284.188,- per kapita per bulan di tahun 2018. Naiknya garis kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pertambahan jumlah warga miskin. Justru jumlah warga miskin Kabupaten Dompu di tahun 2018 berkurang 1,03 persen dari 13,43 persen tahun 2017 menjadi 12,40 persen.

Kepala bidang Ekonomi (Suara NTB/ula) Bappeda dan Litbang KabuM. Syahroni paten Dompu, M. Syahroni, SP, MM kepada Suara NTB, Rabu (6/2) mengungkapkan, berdasarkan relaese hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) oleh BPS tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kabupaten Dompu sebesar 12,40 persen dari 13,43 persen di 2017.

Penurunan kemiskinan lebih dari 1 persen di saat sisa kemiskinan di Dompu mendekati kerak kemiskinan 10an persen.

Selain itu, garis kemiskinan atau representasi jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Pada 2018 garis kemiskinan naik dari Rp266.483,per kapita per bulan tahun 2017 menjadi Rp284.188,per kapita per bulan tahun 2018.

“Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Dompu tidak terpengaruh oleh garis kemiskinan yang justru semakin naik,” ungkapnya.

Tidak bertambahnya jumlah penduduk miskin dengan naiknya garis kemiskinan di Dompu, menurut Syahroni, menunjukan bahwa masyarakat Dompu juga mengalami peningkatan pendapatan. Berdasarkan data tahun 2010, pendapatan per kapita sebesar Rp9 juta menjadi Rp25 juta per kapita tahun 2017. Penggerak perekonomian daerah di tahun 2017 mencapai Rp6,19 triliun untuk angka PDRB dari Rp5,68 triliun tahun 2016.

Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Dompu yaitu 39,94 persen. Sektor pertanian lebih didominasi oleh pertanian tanaman pangan dengan besarnya sumbangsih sebesar 20,55 persen dan jagung sangat mendominasi.

M. Syahroni mengaku, keberadaan PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dengan pabrik gulanya di Desa Doropeti Kecamatan Pekat belum secara signifikan memicu laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu. Padahal BI di tahun 2016 pernah melakukan simulasi, jika setengah dari kapasitas produksi berjalan optimal dampaknya akan memicu pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 1,5 persen pertahun. “Sampe saat sekarang, itu masih jauh dari kenyataan,” katanya. (ula)

Produksi Perikanan Tangkap Sumbawa Meningkat Sumbawa Besar (Suara NTB) Realisasi produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun 2017 lalu, terdapat peningkatan sekitar 2.000 ton di tahun 2018.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa, produksi perikanan tangkap di tahun 2017 sebanyak 55.443,80 ton. Sedangkan di tahun 2018 produksinya mencapai 57.051,20 ton. Dimana terdapat sekitar 2.000 ton peningkatan. “Dibandingkan tahun 2017 dengan tahun 2018, itu ada peningkatan sekitar 2.000 ton,” kata Kepala Dislutkan Kabupaten Sumbawa, Ir. Dirmawan kepada wartawan, Rabu (6/2) kemarin.

Menurutnya, terjadinya peningkatan produksi perikanan tangkap ini karena cara penangkapan yang dilakukan. Salah satunya pengembangan teknologi untuk sistem penangkapan ramah lingkungan. Kemudian juga mengatur perizinan dan regulasi. Pihaknya sudah membuat rumah-rumah ikan supaya memungkinkan ikan tersebut mudah ditangkap. Termasuk sejumlah program lain juga dilakukan dalam rangka peningkatan produksi.

“Ini sudah kami lakukan di tahun 2017 dan tahun 2018.

Jadi hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi,” terangnya. Di tahun 2019 ini, pihaknya tidak hanya memperbaiki hulunya tetapi juga di hilir. Pihaknya akan berupaya supaya bisa dilakukan pengolahan di Sumbawa, sehingga dapat memberikan kepastian harga yang cukup bagus. Mengingat jika dikirim dan diproses di luar daerah, maka selisih harganya cukup tinggi.

“Kalau ikan ini kita proses di Bali di Jawa Timur misalnya, kan saya kira ini ada yang hilang. Jauh sekali selisih harganya. Kenapa tidak diproses di Sumbawa saja.

Artinya di Sumbawa ini sudah ada tenaga kerja sendiri terserap, kemudian limbah-limbahnya kepala ikan dan lain-lain itu bisa kita manfaatkan menjadi tepung ikan dan lain-lain. Jadi banyak manfaatnya kalau kita pikir dari hulu sampai hilir,” tukasnya. (ind)

(Suara NTB/ind)

Dirmawan

Ditemukan Satu Kasus Dugaan Rabies di Tarano Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus rabies atau anjing gila mulai muncul di Kabupaten Sumbawa. Hal ini diketahui setelah adanya satu warga Labuan Jambu Kecamatan Tarano yang dipastikan positif digigit anjing rabies.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya didampingi Kabid P2PL, Agung Riyadi menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi adanya kejadian gigitan anjing atau hewan penular rabies (HPR) pada 31 Januari lalu.

Kejadiannya menimpa wanita berusia 51 tahun asal Dusun Labuan Jambu, Desa Labuan Jambu, Kecamatan Tarano.

Menindaklanjuti informasi, pihaknya bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) kemudian melakukan pengecekan ke lokasi setempat. Setelah dipastikan, yang bersangkutan kemudian diberikan pengobatan oleh petugas Puskesmas. “Yang bersangkutan sudah ditangani oleh petugas Puskesmas. Kebetulan pasien tidak dirawat inap, tetapi sudah diberikan pengobatan untuk gigitan HPR. Vaksin pertama sudah diberikan, vaksin kedua rencananya hari Minggu, dan vaksin ketiga akan kita berikan di hari ke 21,” ujarnya.

Dijelaskannya, pihak Dis-

nakeswan sudah menemukan dan mengeksekusi anjing yang menggigit korban. Bahkan kepala anjing tersebut sudah dikirimkan ke Denpasar untuk dicek Laboratorium. Hasilnya, anjing tersebut dinyatakan positif. Sehingga dapat dipastikan bahwa pasien juga positif rabies.

“Kita sudah mendapatkan informasi dari teman-teman Disnakeswan, ternyata hewan yang menggigit yang bersangkutan positif rabies. Dengan demikian kita pastikan pasien juga positif rabies. Artinya di Sumbawa saat ini sudah terjadi kasus rabies,” terangnya.

Sejauh ini, lanjutnya, baru satu kasus gigitan anjing rabies di Sumbawa. Meskipun demikian, informasinya ada mahasiswa Sumbawa yang sebelumnya tergigit anjing rabies saat melaksanakan PKL di Dompu. Saat ini yang bersangkutan sudah berada di Sumbawa, tinggal dilakukan pengobatan lebih lanjut.“ ”Kasusnya baru satu. Cuma kemarin kita dapat informasi

ada di Moyo Hulu. Dia mahasiswa UTS. Cuma dia digigit di Dompu saat PKL. Vaksin pertama sudah di sana. Tinggal kita berikan Vaksin kedua besok,” jelasnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk menghindari gigitan hewan penular rabies.

Dimana selain anjing, hewan penular rabies lainnya juga kucing, kera dan kelelawar.

Bagi masyarakat yang memelihara anjing agar dapat dijaga dan tidak dibiarkan berkeliaran. Karena pihaknya tidak bisa mengetahui berapa jumlah hewan yang sudah terkena rabies di Sumbawa.

Kalaupun nantinya ada masyarakat yang tergigit anjing, langkah pertama yang harus dilakukan yakni membersihkan luka dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Disarankan agar bekas gigitan tidak disikat supaya lukanya tidak berantakan.

Setelah itu, segera datang ke sarana kesehatan terdekat atau Puskesmas. Nantinya Puskesmas akan menghubungi dinas

DBD-nya saja dulu,” kata dia saat menggelar fogging fokus di Kelurahan Dorotangga.

Fogging fokus dilakukan tim teknisnya di wilayah itu menyusul adanya temuan empat warga tertular virus dengue atau positif DBD, sesuai laporan lurah setempat dan data terbaru yang diberikan rumah sakit.

Sementara untuk wilayah sekitar yang sebetulnya memiliki potensi tertular namun belum ditemukan penderita positif DBD ditekankan agar mulai memperhatikan kebersihan lingkungan, salah satunya dengan menerapkan pola 3M (Mengubur, Menutup, Menguras) titik genangan air. Langkah tersebut, menurut Edi Suharjan, jauh lebih efektif dibanding menunggu

(Suara NTB/ind)

(Suara NTB/ind)

Syirajuddin

Surya Darmasya

untuk segera memberikan korban vaksin. Guna mengantisipasi kemungkinan adanya kasus lainnya, pihaknya akan meminta ke pihak provinsi untuk diberikan vaksin tambahan.

“Kebetulan sekarang vaksin kita tidak banyak. Kita ajukan permintaan vaksin ke provinsi. Untuk berjaga-jaga mengantisipasi kemungkinan terjadinya kasus lain,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Ir. Syirajuddin, menjelaskan, warga Tarano korban gigitan anjing liar yang terinfeksi Rabies telah ditangani Dikes Sumbawa. Sementara, dua an-

jing liar yang menggigit korban telah dieliminasi.

Pihaknya juga akan melakukan eliminasi pada semua anjing liar yang ada di wilayah kecamatan Empang dan Tarano. Dua kecamatan perbatasan dengan Dompu. Untuk anjing peliharaan kalau ada kereralaan dari pemiliknya juga akan dieliminasi. “Kalau pemilknya tidak mau anjingnya dieliminasi, maka mesti diberikan vaksin rabies. Masalahnya, vaksin rabies masih dalam proses pengadaan di Provinsi. Hasil koordinasi kami dengan Provinsi, kami juga akan dibantu racun untuk eliminasi anjing liar,”jelasnya. (ind/arn)

Distan Sumbawa Sambut Industrialisasi Pertanian

(Suara NTB/arn)

RATAS - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah didampingi Kapolres Sumbawa dan Dandim 1607 Sumbawa saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) terkait Rehab Rekon rumah korban gempa gempa, Rabu (6/2).

Rekonstruksi Lamban, Wabup Gelar Rapat Terbatas Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah memimpin rapat terbatas terkait rehabilitasi dan rekonstruksi rumah Rusak Ringan (RR), rumah Rusak Sedang (RS) dan rumah Rusak Berat (RB) terdampak gempa, Rabu (6/2). Untuk menyiapkan langkah dalam mempercepat proses rekonstruksi yang dinilai saat ini cukup lamban.

Wabup yang didampingi Dandim 1607 Sumbawa dan Kapolres Sumbawa, menyampaikan, rapat ini untuk membicarakan langkah-langkah yang dapat ditempuh. Dalammenyegerakan rehabilitasi dan rekonstruksi karena kemajuan

Kabupaten Sumbawa dinilai cukup lamban dan kurang signifikan. “Agar tidak takut dan salah dalam bertindak, sehingga didapat data dan pemahaman yang sama. Sehingga ada kesatuan langkah dan kesepahaman agar tidak ada miss komunikasi,”ujanrya.

Wabup berharap kepada fasilitator agar tetap berkoordinasi dengan Camat diwilayahnya masing-masing, agar proses rehab dan rekon pasca bencana gempa bumi dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sementara itu, Dandim 1607 Sumbawa Dandim 1607 Sumbawa Letkol. Inf. Syamsul Huda, SE memaparkan ten-

tang hasil rapat rehab rekon pasca gempa NTB yang mencakup konsep percepatan rehab rekon. Sebagai dasar program penyederhanaan persyaratan administrasi sebagai informasi untuk menyederhanakan Juknis dan PKS berdasarkan perlem LKPP No. 8 Tahun 2019 tentang pedoman swakelola, garis besar juklak pembangunan RTG pasca gempa.

Dokumen yang harus disiapkan oleh pokmas RR dan RS dan RB, DED dan RAB, dokumen pendukung dan membahas tentang kesiapan, kendala atau permasalahan yang muncul, serta strategi percepatan yang sudah diambil.(arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Provinsi NTB mencanangkan program industrialisasi di tahun 2019 ini. Hal ini disambut baik pihak Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, apalagi hal ini untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang tujuannya memberikan kesejahteraan lebih besar kepada masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Talifuddin, kepada Suara NTB, Rabu (6/2) kemarin, menyampaikan selama ini komoditas seperti jagung dikirim dalam bentuk mentah ke luar daerah. Padahal jika bisa diolah menjadi pakan ataupun produk olahan jagung, maka akan memiliki nilai tambah.

Untuk itulah pihaknya menyambut baik adanya program dari gubernur baru ini.

“Kami Dinas Pertanian tentu sangat senang sekali adanya program gubernur baru ini, yakni Industrialisasi. Karena selama ini kita kirim seperti jagung, pipilan kering. Maunya kita diolah supaya bisa jadi pakan ternak, bisa jadi produk olahan jagung, macam-macam supaya nanti nilai tambahnya ada di sini,” ujarnya.

Dijelaskannya, di Sumbawa ini ada banyak gudang jagung. Tetapi hanya disimpan sementara kemudian dikirim dalam bentuk pipilan kering.

Jika pabrik pengolahan sudah ada, maka semuanya bisa diproses dan diolah sehingga bisa menguntungkan para pet-

Thalifuddin ani serta harganya terjamin.

Demikian juga dengan gabah dan beras tidak semua diolah di sini. Gabah dikirim ke luar, sekembalinya ke Sumbawa sudah dalam bentuk produk beras. Padahal beras tersebut merupakan beras Sumbawa.

“Kalau bisa bangun pabrik besar di sini, kita olah paling tidak jadi beras saja, ada dedaknya kemudian ada sekamnya. Kan ini semua berguna. Nilai tambahnya ada di sini,” terangnya.

Memang diakuinya, saat ini sudah ada komoditas seperti kopi sudah diolah. Namun masih dalam skala kecil dan belum seluruhnya yakni Kopi Tepal. Pihaknya berharap kopi ini juga dapat diolah seluruhnya di Sumbawa.”Kopi ada (yang diolah), tetapi skala kecilnya. Tapi maunya kita bila perlu seluruhnya bisa kita olah di sini. Tentu nilainya lebih tinggi,” tambahnya. (ind)

Dompu (Suara NTB) – Kasus dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Dompu kembali dipersoalkan. Kali ini giliran oknum aparatur Desa Jala di Kecamatan Huu yang dilaporkan masyarakat, atas dugaan melakukan penyimpangan anggaran pembangunan program fisik serta bantuan sosial kemasyarakatan.

Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., kepada Suara NTB di ruang kerjanya mengaku, sudah menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan DD/ADD tahun 2018 di Desa Jala. Berdasarkan dokumen laporan tersebut terdapat beberapa poin yang bisa menjadi dasar pihaknya untuk melakukan penyelidikan serta memanggil beberapa pihak terkait.

“Dari laporan masyarakat ini sudah ada sedikit bahan yang bisa kami gunakan untuk melakukan proses penyelidikan,” ungkapnya.

Dugaan penyimpangan DD/ ADD tahun 2018 oleh oknum aparatur Desa Jala ini diperkirakan telah merugikan keuangan negara Rp400 juta, bersumber dari pembelian tanah kuburan, pemotongan gaji staf, pembayaran honor guru PAUD yang dimanipulasi, pembinaan dan pemberian bantuan barang untuk kelompok masyarakat serta dugaan penyelewengan anggaran dalam

M. Isa Ansyori beberapa program pembangunan fisik.

Atas beberapa item dugaan tersebut, lanjut M. Isa Ansyori, pihaknya akan mulai melakukan penyelidikan dengan langkah awal Pengumpulan Data (Puldata) maupun Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket). “Kita belum tahu pasti apakah laporan ini benar adanya atau tidak, itulah fungsinya kita lakukan Puldata Pulbaket untuk melakukan penyelidikan, meminta keterangan pihak terkait dan turun lapangan,” ujarnya.

Kasus kedua dugaan penyimpangan DD/ADD yang diterima pihaknya di awal-awal tahun 2019 ini akan lagsung dieksekusi piahknya pekan depan, bersamaan dengan proses penyelidikan kasus serupa yang diduga dilakukan oknum Plt. Kades Soriutu. (jun)

(Suara NTB/ind)

33 Warga Bima ”Suspect” DBD, Jaksa Selidiki Dugaan Lima Positif Penyimpangan DD/ADD Desa Jala

Bima (Suara NTB) – Kurang lebih 33 warga di Kabupaten Bima ditemukan suspect Demam Berdarah (DBD). Sedangkan lima lainnya dinyatakan positif mengidap penyakit akibat gigitan nyamuk jenis dengue itu.

“Puluhan warga yang suspect dan positif DBD ini hanya sporadis. Artinya tidak menyeluruh,” kata Kabid Pengendalian Penyakit Lapangan (P2PL) Dikes Kabupaten Bima, Farid, M. Ap, Rabu (6/2).

Dikatakannya lima warga yang positif tersebut antara lain di Desa Sumi Kecamatan

Lambu satu orang. Kemudian Desa Dena Kecamatan Madapangga satu orang dan Desa Tumpu Kecamatan Bolo juga satu orang. “Sementara dua orang sisanya di Kecamatan Palibelo,” katanya.

Menurutnya, lima pasien yang positif tersebut sempat dirawat instensif selama beberapa hari. Hanya saja saat ini kondisinya berangsur membaik. Bahkan sudah melakukan aktivitas seperti biasa. “Tidak ada lagi yang dirawat. Semuanya sudah membaik,” kata Farid.

Agar tidak meluas apala-

gi saat ini intesitas hujan meningkat. Farid mengaku pihaknya melakukan pemberantasan melalui fogging dan pembagian bubuk abate agar jentik jamuk tidak berkembang.

“Penyakit DBD ini bermula akibat munculnya jentik nyamuk di tempat-tempat yang basah,” katanya.

Selain itu, ujarnya, juga melakukan penyuluhan, penyelidikan lebih lanjut terhadap kasusnya. Serta melakukan kegiatan Jum’at bersih di seluruh Kecamatan secara bertahap. (uki)

Berantas DBD, Dikes Dompu Terkendala Anggaran Dompu (Suara NTB) – Pemberantasan sarang nyamuk Aedes Aegypti yang menularkan virus dengue di Dompu belum bisa maksimal. Pasalnya, upaya memutus mata rantai sumber penyakit DBD tersebut terkendala terbatasnya anggaran. Untuk kegiatan fogging saja, Dikes masih memakai skala prioritas bagi wilayah yang memang ditemukan penderita positif DBD. Kasi P2P Dikes Dompu, Edi Suharjan kepada Suara NTB, Rabu (6/2) kemarin mengaku, terpaksa menerapkan pola fogging fokus untuk menekan penyakit berbahaya itu lantaran terbentur masalah anggaran yang sangat minim. “Anggaran kita minim sekali jadi kita fokus pada daerah yang ada kasus

Halaman 7

kegiatan fogging yang belum tentu bisa dilaksanakan pihaknya karena persoalan anggaran. “Kalau fogging serentak seluruh desa ya kita terbentur anggaran, kecuali desa menyediakan sendiri anggaran mungkin bisa,” jelasnya.

Dalam rengka menekan penularan penyakit tahunan akibat cuaca ekstrem yang sebulan terakhir telah menelan dua korban jiwa itu, pihaknya di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) hanya mendapat kucuran anggaran Rp100 juta lebih, itupun dibagi rata untuk 14 program kerja yang dilaksanakan.

Karenanya dengan biaya yang cukup besar setiap kali fogging dilakukan dirasa wajar jika pemberatasan penya-

(Suara NTB/jun)

FOGGING - Tim teknis Dikes Dompu saat melakukan fogging fokus di Kelurahan Dorotangga, Rabu (6/2). kit menular tersebut tidak bisa maksimal. “Sudah jelas dengan terbatasnya anggaran ini sulit kita tekan bertambahnya pasien yang terjangkit,

belum lagi setelah fogging di sini ada lagi di daerah lain karena kita tau nyamuk ini kan terbangnya kemanamana,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2019

SUARA NTB

Halaman 8

Berkas Tersangka Korupsi Kopi Tambora Segera Dilimpahkan Bima (Suara NTB) – Berkas perkara tersangka pengelolaan kebun Kopi Tambora, Heru Priyanto berinisial HP segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram dalam waktu dekat ini.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima, I Wayan Suryawan SH, mengatakan berkas perkara Mantan Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Bima tersebut telah rampung. “Semuanya sudah rampung. Baik formil maupun material. Rencananya dalam Bulan ini kita akan mengirim berkasnya agar bisa disidangkan,” katanya, Rabu (6/2).

Menurutnya, oknum HP ditetapkan sebagai tersangka lantaran terlibat korupsi pengelolaan kebun kopi Tambora.

Hal itu berdasarkan fakta

(Suara NTB/Ist)

MENUNGGU - Siswa SMP di Kecamatan Woha menunggu di luar kelas akibat pemadaman listrik di saat simulasi UNBK, Rabu (6/2).

Listrik Tiba-tiba Padam, Simulasi UNBK SMP Terganggu Bima (Suara NTB) – Pemadaman listrik bergilir di wilayah Bima hampir menyasar berbagai sektor. Tanpa terkecuali sektor Pendidikan.

Parahnya lagi pemadaman listrik terjadi pada saat simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP. Bahkan hampir semua SMP yang berada di wilayah Bolo, Donggo dan Woha mengeluhkan adanya pemadaman listrik tiba-tiba pada saat pelaksanaan simulasi UNBK tersebut, Rabu (6/2). “Hampir semua sekolah. Seperti di Donggo, Bolo dan Woha,” kata Operator Kabupaten Bima, Salahuddin.

Beruntungnya sejumlah sekolah ada yang sudah

menyediakan genset sendiri untuk mengantisipasi pemadaman listrik. Sehingga pelaksanaan simulasi UNBK tetap bisa berjalan lancar. “Namun tidak semua sekolah punya genset, otomatis menunggu listrik menyala baru melanjutkan simulasi,” katanya.

Terpisah Kasi Kurikulum SD dan SMP Dikbudpora Kabupaten Bima, Dr. Karyadin mengatakan akibat pemadaman listrik tersebut simulasi UNBK pada sejumlah wilayah menjadi terganggu. “Simulasi ini bagian dari pemantapan UNBK. Jadi harus berjalan maksimal. Tapi karena listrik padam simulasi jadi terganggu,” katanya.

Agar tidak terjadi pemadaman lagi, pihaknya akan segera berkoordinasi dan bersurat kepada PLN. Meminta agar tidak memadamkan listrik lagi. Karena tidak semua sekolah juga memiliki genset sendiri. “Salah satu kebutuhan mendasar UNBK ini adalah listrik,” katanya.

Karyadin menambahkan di Kabupaten Bima tercatat ada sebanyak 150 SMP yang akan melaksanakan UNBK tahun 2019 ini. Jumlah tersebut sudah termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs). “Sedianya UNBK akan digelar April mendatang. Kita harapkan saat pelaksanannya nanti tidak ada pemadaman listrik,” pungkasnya. (uki)

persidangan disampaikan oleh dua orang tersangka yang juga telah divonis. “Sebelumnya dua orang tersangka yakni Suparno, penjaga kebun dan Syafruddin Idris, Kabid Perkebunan telah divonis pengadilan,” katanya.

Diakui Wayan, keterlambatan pihaknya melimpahkan berkas perkara kasus tersebut karena kendala berkas yang terendam banjir bandang 2016 lalu, sehingga dikumpulkan kembali. “Makanya sekarang sudah rampung. Tinggal kita kirim saja,” katanya.

Wayan menambahkan dalam kasus tersebut Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan dana talangan kurang lebih Rp300 juta untuk pengelolaan kebun Tambora tahun 2006 silam.

“Namun dana ini dibagi-bagi.

Berdasarkan pengakuan dua tersanngka yakni Suparno dan Syafruddin, oknum HP juga mendapat jatah sekitar Rp40 juta,” katanya.

Dalam kasus yang ditangani sejak tahun 2010 lalu tersebut, kerugian negara berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemban-

(Suara NTB/Uki)

I Wayan Suryawan gunan Provinsi (BPKP) NTB sebesar Rp200 juta. (uki)

110 Nama Teridentifikasi Pemilih Ganda Antar Provinsi Taliwang (Suara NTB) Persoalan data pemilih jelang Pemilu 17 April mendatang tampaknya belum juga tuntas. Buktinya, di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saja, masih terindentifikasi 110 data pemilih ganda antar provinsi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbawa Barat, Fahroni, SH menjelaskan, identifikasi pemilih ganda antar provinsi ini ditemukan pada saat gelar rapat koordinasi (Rakor) KPU kabupaten/kota dan provinsi bersama KPU Pusat baru-baru ini. Dalam pertemuan itu, khusus di KSB disampikan terdapat 110 pemilih yang datanya juga terferifikasi di kabupaten/ kota di provinsi lainnya.

“Kalau antar kabupaten/ kota di NTB sudah clear.

Cuma yang teridentifikasi

ganda antar provinsi masih ada. Dan di KSB ini sesuai data pusat ada 110 orang,” urainya.

Temuan data pemilih ganda oleh KPU Pusat itu telah ditindaklanjuti oleh KPU KSB. Fahroni menyampaikan, pihaknya telah meminta Petugas Pemungutan Suara (PPS) di setiap desa keberadaan pemilih ganda tersebut, agar melakukan validasi lapangan dengan mengecek keberadaan pemilih sesuai alamat yang tertera dalam data.

“PPS sedang jalan sekarang ini. Dan kami minta benarbenar pastikan status keberadaan dari 110 pemilih yang dinyatakan ganda antar provinsi itu,” cetusnya.

Ia menjelaskan, jika nantinya ditemukan keberadaan pemilih ganda antar provinsi itu berada di tempat.

Maka KPU akan melakukan prosedur validasi data administrasi kependudukannya.

Memastikan bersangkutan memegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) setempat dan syarat lainnya, sehingga bersangkutan dapat ditetapkan berhak menyalurkan hak pilihnya di KSB pada Pemilu nanti. Selanjutnya hasil validasi itu akan dikroscek dan dikonfirmasi kembali KPU Provinsi lokasi data ganda pemilih bersangkutan.

“Kalau orangnya ada di sini dan administrasi kependudukannya lengkap sehingga bisa memilih di sini, maka kita akan masukkan dalam data pemilih KSB dan konfirmasi ke PU provinsi di mana ia tercatat ganda. Kalau tidak ada, kita akan tetap konfirmasi ke KPU provinsi di mana ia tercatat ganda.

Kita sampaikan orangnya tidak ada di sini atau ada tapi administrasi kependudukannya di sana. Jadi kita harus bisa pastikan orang-orang ini tidak lagi ganda dalam data pemilih

nantinya,” beber Fahroni.

Ia menyatakan, pada Pemilu 2019 ini KPU berupaya semakismal mungkin memastikan seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih masuk dalam daftar pemilih. Termasuk memastikan tidak terjadinya data pemilih ganda. Karena itu KPU membuat sistem berlapis dalam penyusunan data pemilih sejak awal termasuk melakukan perbaikan pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Perbaikan pasca penetapan DPT kita sudah 2 kali. Selain itu KPU tetap buka ruang di hari H nanti, bagi warga yang tidak terdata tetap bisa memilih dengan sejumlah persyaratan tentunya.

Dan semua itu upaya kita mengakomodir seluruh masyarakat bisa menyalurkan hak politiknya di Pemilu 2019,” imbuhnya. (bug)

Kamis, 7 Februari 2019

SUARA NTB

Halaman 9

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2019

Halaman 10

12,58 Persen Penduduk Buta Huruf

Pemprov NTB akan Rumuskan Strategi Pengurangan Buta Aksara Mataram (Suara NTB) Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas di NTB yang masuk kategori buta huruf berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 sebanyak 12,58 persen. Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan melakukan diskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk merumuskan strategi pengurangan buta aksara di NTB. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, Rabu (6/2) mengaku, minggu depan pihaknya akan melakukan diskusi dengan

Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan Direktur Keaksaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dis-

kusi ini untuk merumuskan strategi pengurangan buta aksara di NTB. Dari data BPS yang diperoleh di Dinas Dikbud NTB

menunjukkan 12,58 penduduk di NTB masuk kategori buta huruf, sementara 87,42 persen melek huruf. Di mana untuk jenis kelamin laki-laki, persentase penduduk yang masuk kategori buta huruf sebesar 8,14 persen dan yang masuk kategori melek huruf sebesar 91,8 persen. Sementara untuk jenis kelamin perempuan, penduduk yang masuk kategori

buta huruf sebesar 16,58 persen dan penduduk yang masuk kategori melek huruf sebesar 83,42 persen.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Dikbud NTB, Drs. Sukran mengatakan, beberapa tahun belakangan ini tidak ada anggaran untuk pengentasan buta aksara lagi. “Program di Dikbud tidak ada mengenai pengentasan buta aksara,” katanya.

Namun demikian, pihak Dinas Dikbud NTB menekan angka buta huruf melalui program yang fokus pada upaya peningkatan angka partisipasi murni, pendataan pendidikan, dan pembangunan sekolah ke semua pelosok daerah di NTB. “Termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar Sukran.

Dari data hasil wawancara pada tahun 2016, berb-

agai program pernah dijalankan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB yang sekarang bernama Dinas Dikbud NTB untuk mengentaskan tuna aksara. Antara lain, keaksaran tuna aksara, keaksaran fungsional, dan keaksaran usaha mandiri. Program itu dianggap sudah berhasil menuntaskan tuna aksara sebelumnya. (ron)

Harus Ambil Bagian ANAK kerdil (stunting) masih menjadi salah satu persoalan bagi NTB. Berdasarkan riset kesehatan dasar 2013, jumlah stunting di NTB mencapai 37 persen atau sekitar 150 ribu anak. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Ini diakibatkan kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, atau dalam 1000 hari pertama kehidupan.

(Suara NTB/dys) Untuk itu, Dekan Fakultas Maskur Peternakan Unram, Dr. Maskur, mengingatkan Dinas Peternakan agar mengambil bagian penting dalam upaya mencegah gizi buruk pada ibu hamil dan stunting.

Menurutnya, stunting terjadi karena gizi buruk pada ibu hamil. Sehingga menurutnya, gizi buruk tersebut bisa diatasi dengan menggalakkan sektor peternakan sebagai sektor penting dalam menguatkan ketahanan gizi keluarga.

Dikatakan Maskur, masyarakat kita mempunyai kebiasaan memelihara ayam petelur sejak dulu, ini perlu dihidupkan lagi agar mereka tidak kekurangan gizi. Selain memelihara ayam petelur untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, mereka juga bisa memelihara kambing perah, sehingga masyarakat bisa mengkonsumsi susu kambing perah.

Lebih jauh dikatakan Maskur, mengatasi problem gizi buruk dan stunting ini harus terintegrasi dengan semua lini, jangan terpisah-pisah. Meski tak terlihat berkaitan langsung dengan problem-problem itu, Dinas Peternakan bisa ambil bagian.

“Paling tidak mereka bisa mengkonsumsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga ibu ibu hamil itu tidak kekurangan gizi dan anaknya lahir pendek pendek,” ungkapnya.

Sebagai langkah teknis, kata dia, perlu adanya gerakan bersama untuk memelihara ayam petelur mengingat jangka waktu produksinya sangat pendek. Misalnya untuk satu keluarga bisa memelihara 10-15 ekor ayam petelur.

“Lebih cepat proses produksinya. Kemudian Dana Desa bisa diarahkan ke arah itu dikoordinasikan dengan Dinas Peternakan. Yang potensial itu ayam petelur untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka waktu singkat karena masa produksiinya singkat,” ungkapnya.

Gerakan ini kata dia juga sebagai langkah mengatasi kekurangan kebutuhan telur per hari yang mencapai 600 ribu butir telur, sehingga tidak perlu lagi mendatangkannya dari luar daerah. “Apalagi kita kekurangan telur 600.000 setiap hari.

Hingga harus mendatangkannya dari Bali. Untuk memenuhi 600.000 telur kita butuh 1 juta ayam petelur. Bidang usaha masih perspektif,” jelasnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

OUTING CLASS - Peserta didik TK Yarsi Mataram saat mengikuti kegiatan outing class di Polda NTB, Rabu (6/2).

TK Yarsi Mataram Laksanakan ’’Outing Class’’ ke Polda NTB Mataram (Suara NTB) TK Yarsi Mataram melaksanakan outing class atau kunjungan ke Polda NTB, Rabu (6/ 2). Diikuti oleh peserta didik TK Yarsi Mataram kelas A dan B, dengan tujuan memperkenalkan kepada mereka tentang apa saja tugas dari Polisi.

Kepala TK Yarsi Mataram,

Rosdiana, S.Pd., menjelaskan, outing class dengan tema pekerjaan itu diikuti sebanyak 25 anak dari kelas A dan 26 anak dari kelas B. Kegiatan di sana antara lain memperkenalkan kepada peserta didik tentang rambu lalu lintas, cara menyeberang yang baik, dan jenis kendaraan yang dipakai

oleh polisi. Juga cara-cara mengatur jalan.

“Seharusnya anak-anak diperkenalkan helikopter, dibawa ke kandang kuda, dan panahan, berhubung jadwal dari Polda NTB dan personel polisi lagi mempersiapkan acara, dari polisi kegiatan tersebut untuk hari ini tidak ada,” katanya.

(Suara NTB/ist)

BUKA - Kepala UPT. Dikmen PK-PLK KLU Basuki Rahman membuka kegiatan LCC Empat Pilar di SMAN 1 Tanjung KLU, Rabu (6/2).

“Polisi adalah orang yang baik yang siap membantu masyarakat, sementara kan anak-anak sering takut juga kalau ada pak polisi, nah dengan berkunjungnya kita ke sana, anak-anak beropini untuk tidak takut, malahan polisi itu menyenangkan dan membantu,” jelas Rosdiana. (ron)

Unram Mulai Berlakukan Lima Hari Kerja

Bangun Sikap Nasionalisme, Pelajar KLU Gelar LCC MPR RI Tanjung (Suara NTB) Puluhan pelajar di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di SMAN 1 Tanjung, Rabu (6/1). Pemenang LCC Tingkat pelajar se KLU nantinya akan dipersiapkan jadi wakil ke tingkat provinsi. Pemahaman pelajar soal ideologi dan dasar negara menjadi harapan utama MPR dalam kegiatan ini.

Dalam sambutannya, Kepala UPT. Dikmen PK PLK KLU, Dr. Basuki Rahman, menegaskan kegiatan ini jadi simbol bangkitnya para pelajar di KLU usai dilanda gempa. Secara psikologis ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di KLU kini sudah berjalan normal. “Pascagempa kegiatan seperti ini penting sebagai dukungan psikososial,” ungkapnya.

Di samping itu, LCC Empat Pilar memiliki arti penting bagi para pelajar. Menurut Basuki, melalui kegiatan ini para pelajar dibangun rasa nasionalismenya serta untuk bertindak yang benar sesuai ajaran yang benar.

Selain itu, pemahaman mereka terkait ideologi, filsafat, dan pandangan hidup, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional jadi yang utama pada lomba ini.

Menurutnya, pemahaman generasi muda akan hal tersebut dapat menjadi modal utama untuk terjun ke masyarakat, melanjutkan estafet kepemimpinan.

“Mereka punya pengalaman, pengetahuan yang benar dan akan berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi yang tidak bisa terlepas dari semua pesan pancasila,” jelas Basuki.

Lanjut Basuki pula, sikap yang benar ialah lahir karena diakibatkan dari pengetahuan yang benar. LCC Empat Pilar ini benar pada tahap kognitif dan afektif, sehingga diharapkan mampu memberi perubahan sikap pada diri pelajar.

“Misalnya ada caleg caleg yang mengajak anak-anak untuk memecah belah tidak sesuai dengan demokrasi yang diinginkan pada sila ketiga yaitu menjaga persatuan,” sambungnya. (dys)

Rosdiana berharap dari kegiatan outing class ini anakanak bisa belajar disiplin untuk tertib berlalulintas, seperti memakai helm, cara berkendara yang baik, dan mematuhi aturan rambu lalu lintas. Peserta didik juga diharapkan mengetahui cara menyebrang yang baik.

(Suara NTB/ist)

SIMULASI - Suasana simulasi UNBK di SMKN 9 Mataram, Rabu (6/2) kemarin. Simulasi UNBK dijadikan pematangan persiapan bagi siswa dan sekolah untuk menghadapi UNBK.

Sekolah Matangkan Persiapan di Simulasi UNBK Mataram (Suara NTB) Simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi SMK yang dilaksanakan pada Rabu (6/2), dijadikan sebagai wadah untuk mematangkan persiapan sekolah dalam mengikuti UNBK. Simulasi UNBK yang dilaksanakan sejak Senin (4/2) lalu merupakan simulasi II periode II yang dilaksanakan sampai dengan Jumat (8/2).

Sebelumnya, simulasi untuk SMK juga sudah dilaksanakan, yaitu simulasi periode I dilaksanakan tanggal 10 sampai dengan 14 Desember 2018. Periode II dilaksanakan tanggal 17 sampai dengan 21 Desember 2018. Sementara itu simulasi II periode I dilaksanakan pada 28 sampai dengan 31 Januari 2019.

Kepala SMKN 9 Mataram, Ridwan, S.Pd., M.M.Pd., pada Rabu (6/2) mengatakan, pihaknya sudah mulai mengikuti simulasi UNBK sejak hari Senin diikuti 202 peserta yang merupakan siswa kelas XII. Peralatan penunjang UNBK di SMKN 9 Mataram juga sudah lengkap, terdiri dari 70 unit komputer client dan dua buah server. “Alhamdulilah lengkap,” katanya.

Ridwan menekankan, simulasi ini dilakukan untuk melatih kemampuan siswa dalam menjawab soal UNBK. Selain itu, untuk melatih

sekolah menghadapi masalah dalam penyelenggaraan UNBK. “Juga melatih kedisiplinan siswa dalam mengikuti UNBK sesuai sesi yang sudah ditentukan,” jelasnya.

Mulai penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019 lalu, SMKN 9 Matara berubah bentuk menjadi SMAN 10 Mataram. Namun siswa kelas XI dan XII masih merupakan siswa SMKN 9 Mataram dan melaksanakan pembelajaran SMK. Ada lima kompetensi keahlian di SMKN 9 Mataram, yaitu teknik ototronik, teknik kendaraan ringan, teknik dan bisnis sepeda motor, multimedia, dan teknik komputer jaringan.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaran Ujian Nasional tahun pelajaran 2018/ 2019 menunjukkan bahwa Jadwal UN Berbasis Komputer (UNBK) SMK dilaksanakan pada 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan.

Pada UNBK tahun 2019 ini, peserta UNBK sebanyak 20.558 siswa yang berasal dari 291 SMK negeri dan swasta di NTB. Pada pelaksanaan UNBK nanti, akan ada sebanyak 325 server dan 8.340 client. (ron)

Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) mengeluarkan kebijakan masuk lima hari kerja mulai sejak 1 Februari 2019. Keputusan itu dibuat sesuai hasil rapat pimpinan di lingkungan Unram, Selasa (29/1) lalu.

Rektor Unram Prof. H. Lalu Husni, SH., M. Hum, melalui surat edaran yang diterima Suara NTB menyebutkan keputusan masuk lima hari kerja berpedoman pada keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di lingkungan Universitas Mataram.

Keputusan lima hari kerja itu mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2019 dan sekaligus meralat Surat Rektor tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja nomor 590/ UN18/KP/2019 tanggal 26 Januari 2019.

Adanya kebijakan ini turut mengubah jadwal kuliah mahasiswa. Jam kuliah yang harusnya terjadwal hari Sabtu harus dimajukan pada hari-hari lain. Di samping itu, jam kerja seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Unram juga turut mengalami perubahan.

Untuk hari Senin-Kamis, pegawai semula masuk jam 07.30-16.00 wita berubah menjadi jam 07.00-16.30. Wak-

tu istirahat dari sebelumnya dari jam 12.0013.00 wita berubah jadi 12.00-12.30 wita.

Sementara pada hari Jumat ditetapkan masuk jam 07.00-16.30 wita dengan waktu istirahat jam 11.30-13.30 wita.

Para pegawai menyambut baik keputusan tersebut. Hadian, protokoler rektor menyambut baik kebijakan masuk lima hari kerja. Menurutnya, kebijakan ini sudah tepat sebagai bentuk sinkronisasi dengan Kemenristekdikti yang sudah menerapkan masuk lima hari kerja. “Berarti bagus karena sesuai dengan jam kerja pusat,” ujar Hadian menuturkan.

Bagi Hadian, tidak ada yang perlu disesuaikan dengan adanya perubahan tersebut.

Menurutnya, Dia sudah terbiasa pulang jam hingga sore bahkan malam hari mengikuti jadwal rektor. “Tidak berat karena biasa dulu sama Pak Narpi (H. Sunarpi, red) pulang jam 4, 5, bahkan sampai Magrib,” ungkapnya.

Selain itu, adanya kebijakan ini cukup membuatnya senang karena lini sampai sore karyawan ramai hingga sore. Hal itu berbeda dengan sebelumnya, jika dulu kalau sore sudah sepi, sehingga ketika ada yang dibutuhkan mengalami kesulitan, karena karyawan lain sudah pulang semua.

Kepala Biro Akademik Perencanaan dan Kerjasama Unram, Drs. Ruspan juga senang dengan kebijakan lima hari kerja.

“Kita senang,” ujarnya pendek. (dys)

(Suara NTB/dys)

PEGAWAI - Pegawai dan karyawan Unram menyambut baik keputusan lima hari kerja sejak 1 Februari 2019.

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2019

Halaman 11

Korupsi Dana Bantuan Masjid

Penyidik Sita Dokumen Kementerian

(Suara NTB/ndi)

RAKOR - Rakor pengawasan pemasangan APK oleh Bawaslu, bersama KPU, Satpol PP dan peserta pemilu.

Rendah, Pemahaman Caleg Soal Aturan Pemasangan APK Mataram (Suara NTB) Calon anggota legislatif (caleg) banyak yang mengeluh terkait Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho dan spanduk yang mereka pasang ditertibkan oleh Bawaslu. Para caleg juga menuding Bawaslu tebang pilih dalam melakukan penertiban.

Menanggapi keluhan para caleg tersebut, Bawaslu Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tentang tata cara pengawasan kampanye khususnya pemasangan APK peserta Pemilu 2019, Rabu (6/2). Rakor tersebut diikuti oleh Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid didampingi Anggota, Achmad Umar Seth, Ketua KPU, Suhardi Soud, Kepala Satpol PP, Provinsi NTB, dan perwakilan dari semua peserta pemilu.

Dalam rakor tersebut, peserta pemilu dari unsur partai politik mengungkapkan tindakan Bawaslu yang melakukan penertiban terhadap APK milik caleg di berbagai daerah terkesan tebang pilih. Sementara di daerah lain, jenis APK yang sama tidak dilakukan penertiban.

Menanggapi keluhan para caleg tersebut, anggota Bawaslu divisi pengawasan dan penindakan, Achmad Umar Seth menjelaskan, bahwa APK merupakan salah satu properti resmi Pemilu. Oleh karena itu, segala ketentuan terkait APK diatur dengan rinci.

“Kalau kampanye maka harus ada STTP, kalau tidak maka kami akan tertibkan. Nah sama halnya dengan properti kampanye ini (APK), itu resmi, maka desain isi, kemudian lokasi pemasangan harus terkomunikasi. Misalnya boleh tidak memasang foto caleg dalam APK? itu sudah diatur,” kata Umar.

Sementara itu terkait kasus perusakan baliho dan spanduk milik pribadi caleg, Umar menegaskan itu bukan ranah Bawaslu. Melainkan menjadi ranah kepolisian, karena tidak masuk dalam tindak pidana pemilu. Pasalnya APK pribadi tersebut tidak masuk dalam ketentuan APK resmi.

“Kalau ada laporan perusakan, padahal itu bukan properti resmi peserta pemilu, tetapi milik pribadi, maka kami akan tetap memprosesnya, tapi kita geser ke kepolisian.

Misalnya perusakan di KLU itu bukan perusakan peserta pemilu, tapi perusakan barang milik pribadi,” tegasnya.

Sedangkan Ketua Bawaslu kota Mataram, Hasan Basri yang turut hadir dalam rakor tersebut menyampaikan bahwa ada perbedaan penafsiran terkait dengan desain APK. Sehingga penerapan aturan berbeda-beda di tiap kabupaten/kota.

“Terutama di desain APK tambahan yang memuat foto calon, di situ ada yang menafsirkan boleh dan ada yang tidak, di situlah tidak meratanya penerapan aturan. Nah kami di Kota Mataram, membolehkan APK memuat foto calon,” katanya.

Kemudian terkait minimnya daerah tempat diperbolehkannya pemasangan APK, itu berdasarkan SK KPU Kota Mataram tentang lokasi pemasangan APK, di mana disebutkan boleh dipasang dimana saja kecuali tempat yang dilarang.

“Kami tegaskan juga, agar jangan sampai ada stigma bahwa kerjanya Bawaslu itu turunkan baliho. Kami punya SOP, kami rekomendasikan 1x24 jam dulu. Kalau ndak ada respon baru kami tertibkan. Jadi kami bekerja berdasarkan aturan main,” ujarnya.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, mengaku bahwa ruang lokasi pemasangan APK di Kota Mataram cukup sempit. Namun KPU menerbitkan SK lokasi zona pemasangan APK mengacu pada Perda tata ruang kota.

“Soal SK zona itu, memang setelah kami teliti, sangat sedikit ruang yang diberikan pemerintah untuk lokasi kampanye. Nah SK KPU yang jadi landasan legalitasnya itu terjemahan langsung dari perda tata ruang kota,” jelasnya. (ndi)

Lapas Mataram Awasi Ketat Dorfin Felix Mataram (Suara NTB) Warga negara Perancis tersangka penyelundup narkoba, Dorfin Felix (35) sudah pindah sel tahanan ke Lapas Mataram.

Berkat rekam jejaknya kabur dari sel tahanan, Dorfin yang terancam hukuman mati ini diawasi khusus.

Kepala Lapas Mataram, Tri Saptono Sambudji menegaskan sipir Lapas Mataram wajib menjaga integritas dan tanggung jawab.

“Saya minta mereka melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP,” ucapnya dikonfirmasi Rabu (6/2) lalu.

Sapto mengungkapkan, Dorfin menempati kamar tahanan seperti tahanan lainnya.

Tidak ada perlakuan khusus atau penempatan di sel tertentu. “Harus lebih waspada saja terhadap tahanan Dorfin karena ada catatan buruk sebelumnya. Tidak ada (sel khusus), dia di kamar tahanan,” tegasnya.

Dorfin dilimpahkan dari penyidik Polda NTB ke jaksa penuntut umum pada Senin (4/2) lalu. Setelah ditangkap lagi pada Jumat (1/2) dari aksi kaburnya yang diduga melalui terali Rutan Polda NTB. Ditambah lagi, dugaan bahwa Dorfin menyuap petugas agar bisa mudah kabur.

Selain diberikan fasilitas khusus seperti ponsel dan televisi di ruang tahanan.

“Anggota saya perintahkan untuk tingkatkan integritas dan tanggung jawab,” jawab Sapto, saat ditanya perihal antisipasi terhadap upaya sogokan kepada petugasnya di Lapas.

Dorfin akan segera menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram.

Kasus narkoba yang menjeratnya sudah naik ke tahap penuntutan setelah Dorfin dan barang bukti kasusnya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

Dorfin disangka menyelundupkan sabu 2,47 kg, serta ekstasi 206,83 gram, ketamine 256,6 gram, dan 850 butir ekstasi 253,1 gram, yang nilainya mencapai Rp3,1 miliar. Aksinya itu kepergok petugas saat pemeriksaan X-ray di bandara International Lombok, Praya Lombok Tengah Jumat 21 September 2018 lalu. (why)

Mataram (Suara NTB) Polres Mataram melengkapi pemberkasan kasus dugaan pungutan dana bantuan perbaikan masjid terdampak gempa 2018. Barang bukti dokumen penganggaran di Kementerian Agama RI di Jakarta juga turut disita. “Iya kita ambil data dari kementerian,” ucap Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Joko Tamtomo kemarin.

Dia mengatakan penyitaan dokumen itu terkait penganggaran dana bantuan bagi masjid yang terdampak gempa Lombok. Dana yang diajukan Kanwil Kemenag NTB berdasar proposal yang diajukan pengurus masjid. “Terkait anggaran,” imbuhnya.

Dana bantuan masjid terdampak gempa dikucurkan sebesar Rp6 miliar Desember 2018.

Alokasi dana tersebut untuk 58 masjid di tujuh kabupaten/ kota terdampak. Pungutan berupa potongan antara 10 persen sampai 20 persen un-

tuk 13 masjid yang tersebar di Gunungsari, Lingsar, dan Batulayar, Lombok Barat.

Tersangka Silmi diduga menerima setoran dari tersangka Ikbal senilai total Rp 55 juta. Tersangka Ikbal diduga memungut dari empat masjid di Kecamatan Lingsar, dan lima masjid di Kecamatan Batulayar, Lombok Barat.

Kasus itu terungkap dalam operasi tangkap tangan pada Senin (14/1) lalu dengan tersangka Staf KUA Gunungsari, Lalu Basuki Rahman. Saat

itu, tersangka sedang mengambil pungutan dari pengurus Masjid Baiturrahman Limbungan, Gunungsari, Lombok Barat. Barang buktinya uang tunai Rp10 juta.

Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka antara lain, Staf KUA Gunungsari, Lombok Barat Lalu Basuki Rahman, Kasubbag TU Kemenag Lobar, Muhamad Ikbaludin, dan Kasi Ortala dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag NTB, H Silmi.

Mereka disangka melanggar pasal 12e UU RI No 20/

(Suara NTB/why)

DIAMANKAN - Tiga tersangka dugaan korupsi dana bantuan masjid terdampak gempa 2018 saat diamankan di Polres Mataram.

2001 tentang perubahan atas UU RI No 30/1999 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)

Suara Caleg TMS Dihitung Jadi Suara Parpol

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolres Mataram Saiful Alam menunjukkan barang bukti dan tersangka kasus 3C yang terjaring dalam Operasi Jaran 2019.

Operasi Jaran Polres Mataram

Pelaku Curat Paling Banyak Ditangkap Mataram (Suara NTB) Operasi Pemberantasan Kejahatan Kekerasan (Jaran) Polres Mataram membuahkan penangkapan 81 tersangka. Mereka yang paling banyak ditangkap yakni pelaku pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor.

Hal tersebut sesuai dengan kerawanan paling tinggi di wilayah hukum Polres Mataram, yakni Curanmor kemudian diikuti pencurian dengan pemberatan (Curat) dan pencurian dengan kekerasan (Curas). “Semua tersangka ini dari total 101 kasus kejahatan yang sudah kita ungkap,” ujar Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam dikonfirmasi Rabu (6/2) kemarin.

Operasi Jaran digelar selama 14 hari sejak Senin (21/1) lalu dan berakhir pada Minggu (3/ 2) tanggal 21 Januari hingga 3 Februari 2019.

Operasi itu mengkhususkan perburuan terhadap para pelaku kejahatan konvensional seperti curas, curanmor, dan curat.

Selama pelaksanaan operasi, Polres Mataram mengungkap 101 kasus dengan total tersangka 81 orang.

“Terdiri dari pencurian dengan pemberatan 64 tersangka, pencurian dengan kekerasan tujuh tersangka, dan curanmor 10 tersangka,” urai Saiful. Sebanyak 12 tersangka masih di bawah umur.

Barang bukti yang disita dari sejumlah kasus tersebut, yakni 49 sepeda motor, ban mobil, laptop, ponsel pintar, dan perhiasan serta uang tunai Rp7 juta.

Dia mengimbau para orang tua untuk lebih mendekatkan diri dengan anak-anak, berangkat dari jumlah anak di bawah umur yang banyak tertangkap karena kasus pencurian tersebut.

“Saya akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan kejahatan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas Alam. (why)

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB memastikan proses pencetakan kertas surat suara sedang berlangsung.

Namun begitu. Sebelum dilakukan pencetakan kertas surat suara, terdapat empat caleg yang sudah dicoret KPU dari Daftar Calon Tetap (DCT).

Mereka adalah, satu orang caleg dari PKB untuk DPR RI dapil Lombok, atas nama TGH Taqiuddin Mansyur karena caleg tersebut meninggal dunia dan tiga caleg dicoret dari DCT untuk DPRD Provinsi NTB atas rekomendasi dari Bawaslu NTB. Ketiga caleg tersebut dinilai Bawaslu tidak memenuhi syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai DCT. Ketiga caleg itu masing-masing yakni caleg dari Partai Nasdem nomor urut 5 untuk Dapil NTB 7 (Lombok Tengah Utara) atas nama Drs. Zaenuddin, Caleg dari PKB nomor urut 7 untuk Dapil NTB 7 (Lombok Tengah Utara) atas nama Baiq Novera Puji Astuti dan caleg dari PBB untuk Dapil NTB 8 (Lombok Tengah Selatan) atas nama H. Ambar.

“Sedangkan untuk DPRD kabupaten kota tidak ada dicoret dari DCT,” kata Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud usai rakor pengawasan pemasangan APK di Bawaslu, Rabu kemarin (6/2).

Dengan rekomenedasi Bawaslu itu menjadi acuan dan pedoman bagi KPU untuk mencoret ketiga dari DCT. Namun karena DCT sudah ditetapkan, maka parpol tidak bisa melakukan penggantian, serta nomor urut caleg tersebut akan dikosongkan di kertas suara.

Demikian juga dengan caleg dinyatakan meninggal dunia sesudah ditetapkan di DCT. Caleg tersebut tidak bisa diganti dan nomor urut caleg tersebut akan dikosongkan.

“Misalnya nomor urut 3 dicoret karena dinyatakan meninggal dunia. Maka caleg nomor urut 4 akan digeser naik, dengan

tetap nomor urutnya,” jelas mantan ketua KPU Kabupaten Sumbawa ini.

Ia membeberkan, ada beberapa hal yang membuat seseorang dicoret dari DCT. Yakni, caleg itu dinyatakan meninggal dunia dan caleg itu divonis bersalah dalam kasus pidana dan sudah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Dengan begitu. Caleg itu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) lagi sebagai caleg.

Namun, jika kedua hal itu terjadi sesudah dilakukan proses pencetakan kertas surat suara. Nama caleg itu tetap tercetak di surat suara. Kemudian dipilih, maka raihan suara diperoleh caleg itu akan diperuntukkan bagi parpol.

“Jika calerg itu dinyatakan TMS, sesudah surat suara dicetak. Nama caleg itu tetap ada dalam surat suara. Kemudian ada mencoblos, maka raihan suara diperoleh menjadi raihan suara parpol,” terangnya.

DisinggungadacalegPBBmenyatakan mundur dari proses pencalegan, karena tidak setuju dengan arah dukungan yang diberikan partainya di Pemilu Presiden?

Suhardi mengatakan, jika sudah ditetapkan di DCT, caleg itu tidak diperbolehkan mundur. Namun demikian. Ia mengaku, belum bisa memberikan penjelasan mekanisme pasti terkait dengan kasus caleg PBB menyatakan mundur dari pencalegan.

“Jika nanti mereka terpilih, sementara caleg itu sudah menyatakan mundur. Meski KPU tidak mencoret dari DCT. Nanti kami lihat seperti apa mekanisme penyelesaiannya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu. Suhardi pun menegaskan, bahwa dalam kertas surat suara tersebut tidak akan ada tanda khusus apapun bagi caleg tertentu. Termasuk bagi caleg eks napi korupsi. “Tidak ada caleg akan diberikan tanda khusus apapun. Semua caleg itu diberikan tanda sama di kertas surat suara,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Kamis, 7 Februari 2019

Warga Batu Putih Keluhkan Akses Jalan Rusak Parah Giri Menang (Suara NTB) – Warga Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong mengeluhkan akses jalan rusak di wilayah setempat. Pasalnya, akses jalan sepanjang belasan kilometer di wilayah setempat, baik berstatus jalan kabupaten dan desa rusak parah.

Kondisi ini menganggu pelayanan publik baik di sektor ksehatan, pendidikan di wilayah itu. Di samping itu, akibat akses jalan rusak ini mengganggu akses perekomian warga setempat.

Kepala Desa Batu Putih, Fajrin, Rabu (6/2), mengaku, jalan yang berstatus jalan kabupaten di wilayahnya hampir semua rusak, mulai dari simpang tiga Desa Pelangan hingga wilayahnya terdapat panjang jalan 7 kilometer yang

merupakan jalur utama rusak parah. Ditambah lagi akses jalan menuju lokasi wisata Bangko-Bangko sepanjang 2 kilometer juga rusak parah.

Jalan desa hampir di semua dusun di desanya belum tersentuh pembangunan. Ruas jalan ini tersebar di 8 dusun dengan sepanjang 7 kilometer di antaranya di Dusun Berambang, Ketapang, Siung, Mekar Sari, Labuan Poh Timur, Labuan Poh Barat dan Nusa Sari, serta Tibu Baru. Penanganan akses jalan desa ini sudah diusulkan ke pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Bahkan ia langsung menyampaikan ke bupati dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. “Padahal kan di wilayah kami jalur wisata,

ada jalan kabupaten,”jelasnya.

Dari sisi kesehatan, ujarnya, pelayanan kepada masyarakat terganggu, begitu juga dengan masalah pendidikan. Apalagi kata dia sektor perekonomian, pertanian warga sangat terganggu. Termasuk yang paling fatal dampaknya ke sektor pariwisata. Menurutnya, penanganan akses jalan ini seharusnya mendapatkan prioritas dari pemda.

Sementara itu Camat Sekotong L. Pardite Utama mengatakan pihakya siap mendukung upaya usulan desa ke pemda, “kami terus dukung usulan desa, apalagi ini butuh penanganan,”kata dia singkat.

Kadis Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, Made Artadana mengatakan akses jalan di wilayah Sekotong, termasuk Desa Batu Putih masuk dalam program prioritas yang nantinya diranking dari hasil musrenbang.

Pihaknya perlu mengecek akses jalan tersebut masuk peringkat berapa.”Yang hasil musrenbang kita jadikan acuan, ranking 1 itu yang mendapatkan pembiayaan pertama, sebab dana terbatas. Sehingga tidak bisa masuk yang ranking 2,” jelasnya. Yang jelas, kata dia, akses jalan ini masuk program di Dinas PUPR. (her)

Halaman 12

Pengangkatan Perangkat Desa Didorong Lebih Transparan Selong (Suara NTB) Pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini menjadi momok. Pasalnya, kebijakan kepala desa (kades) yang melakukan penghentian dan pengangkatan itu menimbulkan gejolak di sejumlah desa di Lotim.

Untuk itu, kades diminta untuk mengedepankan objektivitas dan bersikap transparan dalam mengangkat perangkat desa.

Kepala Dinas Pember-

(Suara NTB/yon)

MEDIASI - Proses mediasi terkait polemik pengangkatan perangkat desa di Desa Danger Kecamatan Masbagik. dayaan Masyarakat dan Desa Taofik, keputusan itu normat(DPMD) Lotim, H. M. Juaini ifnya tergantung kades, kareTaofik, menjelaskan, dalam na panitia seleksi bertanggung Permendagri Nomor 67 tahun jawab kepada kades dengan 2017 dan Perbup Nomor 6 mengacu pada nilai tertinggi tahun 2018, dengan tegas pada hasil tes saat dilakukan mengatur tata cara seleksi, seleksi. “Normatifnya hanya yang dilakukan oleh panitia nilai tertinggi,” tegasnya. (yon) seleksi di bawah pengawasan kecamatan.

HILANG “Itulah dinamika desa, tapi saran kami supaya prosesnya didorong lebih transpa- HLG STNK R2 DR.2252 CV ran dan mengedepankan HONDA NOKA/NOSIN objektivitas,”harapnya diko- : M H 1 K F 1 1 2 2 H K 2 2 4 1 1 8 / firmasi, Rabu, (6/2).

KF11E-2220569 AN.TITIEN Akan tetapi ketika per- WAHYU KUSRINI HLG angkat desa itu sudah dinya- D’SKTR AMPENAN takan layak berdasarkan keputusan desa dari hasil seleksi, HLG STNK YAMAHA meski mendapat penolakan DR.6621 AT R2 NOKA/NOSIN dari masyarakat. Menurut : MH35TL0035K057051/5TL056832 AN. M.FIRDAUS HLG D’SKTR KOTA MATARAM RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HLG STNK YAMAHA DR6621AT R2 NOKA:NOSIN/ MH35TL0035K057051:STL056832 AN.RIPA’AH IBRAHIM HLG DSKTR KOTA MATARAM

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 7 Februari 2019

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2019

Tuntaskan Buta Aksara NTB masih dihadapkan pada persoalan sumber daya manusia (SDM) yang masih belum tuntas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang masih berada di peringkat bawah nasional harus terus diperbaiki agar IPM NTB di masa mendatang bisa lebih baik. Namun, untuk menjadikan NTB lebih sukses tidak hanya terpaku pada program-program tertentu yang menjadi unggulan, tapi program lain, terutama yang menyangkut SDM harus terus diperbaiki.

Jika di awal periode kepemimpinan mantan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang berpasangan dengan Ir. H. Badrul Munir, MM., masalah SDM menjadi prioritas. Hal-hal yang berkaitan dengan IPM, seperti pengentasan buta aksara, angka drop out hingga angka kematian ibu melahirkan dan bayi menjadi fokus untuk diselesaikan. Bahkan, pemerintahan saat itu mengalokasikan dana khusus dan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan buta aksara, drop out hingga menekan kematian ibu melahirkan dan bayi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas di NTB yang masuk kategori buta huruf sebanyak 12,58 persen. Itu artinya, Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., harus menuntaskan persoalan buta aksara ini. Jangan sampai program-program bagus di era pemimpin sebelumnya tidak diperhatikan, apalagi sampai tidak mendapat alokasi pendanaan.

Meski ada langkah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB yang akan berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk merumuskan strategi pengurangan buta aksara di NTB, bukan berarti selesai di meja diskusi semata. Diskusi ini harus berbuah langkah kebijakan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak semakin banyak masyarakat di daerah ini menyandang buta aksara.

Belum lagi kita masih dihadapkan dengan minat baca masyarakat yang masih rendah. Di mana, data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip NTB, minat baca masyarakat NTB berada di peringkat 31 nasional. Kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal ini tidak boleh dipandang sebelah mata oleh pimpinan daerah, baik oleh gubernur, bupati/walikota di NTB. Jika mencermati apa yang disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM., jika minat baca masyarakat kita hanya berada pada posisi di atas Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara. Sebuah fakta yang tidak bisa diingkari dan mesti segera mendapat penanganan serius. Apalagi indikator rendahnya minat baca di NTB dilihat dari 100.000 penduduk, hanya ada satu orang yang membaca buku.

Adanya indikator ini segera mendapat penanganan dari pemerintah daerah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab. OPD jangan hanya sekadar menginventarisir data dan fakta di lapangan, tapi tidak mau bergerak, terutama dalam meningkatkan minat baca. H. Manggaukang Raba yang dipercaya Gubernur NTB sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip harus menunjukkan pada pimpinan daerah, jika memiliki program bagus dalam upaya meningkatkan minat baca. Namun, kalau program bagus tidak dibarengi dengan eksekusi tidak ada artinya. Minat baca masyarakat kita masih akan terus rendah, karena pemerintah daerah tidak peduli dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Untuk itu, kita berharap sejumlah persoalan yang masih belum tuntas, seperti buta aksara, drop out, kematian ibu melahirkan dan bayi dan minat baca harus dijadikan prioritas. Kita tidak ingin, pimpinan OPD yang bertanggung jawab pada masalah ini tidak serius mengatasi apa yang terjadi. Yang paling penting adalah bagaimana menjadikan program-program unggulan pimpinan daerah sekarang ini tetap dikedepankan. Namun, program-program pendukung yang menyangkut masalah SDM tidak boleh diabaikan dan tetap mendapat prioritas untuk dilaksanakan. (*)

Halaman 14

Pendidikan Bermutu: Mimpi atau Nyata?

Oleh: Agus Sadid, M.Pd Pendahuluan UBLIK harus tahu bahwa jumlah APBN 2019 mencapai Rp. 2,461,11 T, untuk peruntukan anggaran pendidikan adalah Rp.492,46 T (20% dari APBN), dan dari total 20% tersebut dibagi kepada Kemendikbud Rp.35,99 T, Kemenag Rp.51,9 T, KemenristekDikti Rp.40,1 T. sedangkan sisanya ditransfer kepada daerah sebesar Rp. 308,38 T (atau sebesar 62,62%). Dana pendidikan yang ditransfer ke daerah inilah yang berbentuk DAK Fisik dan DAK non fisik. Mengacu pada data sebaran dana pendidikan yang ”jumbo” tersebut maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa (1) pemerintah sudah menunaikan amanat konstitusi dasar dibidang pendidikan, (2) dalam semangat otonomi daerah, maka prosesntase anggaran untuk daerah dibidang pendidikan lebih besar, artinya daerah bisa “berbuat banyak” untuk pendidikan. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah besarnya dana untuk pendidikan tersebut telah menaikan mutu pendidikan kita? Apakah penyerahan urusan pendidiikan ke daerah telah memberikan dampak positif terhadap kutu pendidikan.

Mari kita cernati bagaimana kondisi pendidikan ditanah air kita, pertama dari aspek kualitas hasil belajar. Mengukur hasil belajar ini tenunya salah satunya adalah dari capaian Nilai UN/UNBK. Data dari Puspendik (2017) menyebutkan bahwa rata-rata UN/UNBK untuk jenjang SD adalah 56.8, jenjang SMP adalah 54.7, jenjang SMA adalah 58.5 dan jenjang SMK sebesar 52,6. Capaian nilai rata-rata ini tentunya masih jauh dari memuaskan. Bahkan dari sumber yang sama, ada beberapa provinsi yang capaian nilai UN/UNBK dibawah 40,0. Masih terkait dengan hasil belajar, Aseesmen Kompetensi Siswa Indoensia (AKSI) yang dilakukan oleh Kemendikbud (2017) nenunjukan hasil yang sangat memprihatinkan. Asesmen hanya untuk mengukur hasil belajar pada bidang Matematika, Membaca dan Sain.

Hasilnya adalah bahwa untuk Matematika skor nilai hanya 6,67& yang bereda pada nilai 70-80, sebanyak 56.8% skor kurang, untuk skor membaca adalah 24,5% berada pada rentang nilai 70-80, dan un-

RADIO

(Pemerhati Pendidikan) tuk skor Sain adalah hanya 18,0% yang memiliki skor 70-80. Artinya bahwa saat ini kualitas pembelajaran anak-anak didik kita masih sangat memprihatinkan.

Kedua adalah dari aspek guru, dari hasil nilai UKG yang mengukur 4 kompetensi dasar, menunjukan hasil sebagai berikut (1) untuk jenjang guru TK capaian rata-rata nilai UKG adalah 44,6, (2) jenjang guru SD sebesar 52.3, (3) jenjang guru SMP sebesar 48,8 dan (4) jenajng guru SMA/SMK adalah 55,00. Untuk dua instrument pengukuran mutu pendidikan tersebut dapat kita lihat secara terang benderang bahwa baik mutu siswa maupun guru jauh dari memuaskan. Selanjutnya mari kita simak dari aspek dukungan sarana prasarana pembelajaran, bahwa kondisi gedung masih cukup memprihatinkan, media pembelajaran, sarana IT, buku teks utama pembelajaran, masih juga menyedihkan. Disparaitas distribusi guru yang tidak merata. Guru menumpuk dikota, tapi semakin jauh dari pusat kota maka jumlahnya makin menyusut, terlebih di daerah 3T. itu sangat jelas di jalur pendidikan formal, bagaimana dengan di jalur pendidikan non formal.

Tentunya semakin menyedihkan.

Padahal anggaran pendidikan kita sudah mencapai 20% dari APBN. Solusi Mutu Temuan “buruk” diatas, tentunya menjadi pukulan bagi pemerintah, ternyata anggaran yang besar di sektor pendidikan hanya mampu meningkatkan akses pendidikan.

Memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang belum menikmati hak dasar warga negara dibidang pendidikan. Ternyata pula, bahwa selama ini dana pendidikan masih belum mampu mendongkrak mutu pendidikan kita. Terus, sekarang apa yang salah dengan pendidikan kita? Apakah pendidikan masih menjadi isu yang strategis? Masihkah pendidikan dapat diandalkan sebagai instrument untuk meningkatkan kualitas manusia?. Dalam pendangan saya selaku pemerhati pendidikan, terdapat 3 (tiga) kesalahan pokok pemerintah dalam mengelola pendidikan yaitu pertama, timpangnya prosentase anggaran untuk DAK Fisik dan DAK non fisik, artinya bahwa dana pen-

didikan terpusat untuk pembangunan fiisk sekolah atau sarana sekolah namun mengecilkan dana untuk peningkatan mutu pembelajaran. Pemerintah lebih nyaman untuk memperbaiki sarana sekolah, pengadaan alat peraga, media IT namun tidak nyaman untuk bagaimana melatih guru, mengembangkan kompetensi pembelajaran guru, meningkatkan kemampuan intelektualitas, nalar, dan logika serta literasi siswa-siswanya.

Kedua adalah rekayasa kurikulum pembelajaran belum terkontrol dengan baik. Apa itu kekayasa kurikulum yaitu program pemastian bahwa kurikulum terlaksana dengan baik, target dan evaluasi kurikulum disekolah berjalan maksimal. Pengawas sekolah dan mata pelajaran melakukan supervisi dan hasil supervisi dipastikan ada tindaklanjut. Pada posisi ini, pengawas selaku tulangg punggung rekayasa kurikulum banyak menjalankan kepengawasan secara normatif, dan semua hasil/ rekomendasi pengawasan atau kepenilikan yang disampaikan kepada atasan relatif tidak ditindaklanjuti. Rekayasa kurikulum jika benar-benar dilakukan maka akan memberikan penguatan pada mutu pembelajaran.

Pada titik ini, penguatan kepada para pengawas atau penilik pendidikan masih sangat terbatas. Tentunya kondisi keterbatasan ini berimplikasi kepada mutu pembelajaran di sekolah.

Ketiga adalah fasilitasi pemerintah terhadap organisasi mitra dan organiasi profesi hingga pada asosisasi guru mata pelajaran tidak pernah dilakukan. Padahal organsasi mitra atau profesi ini merupakan kekuatan eksternal yang sangat bagus dalam mengembangkan profesionalisme pengelola dan pendidik.

Selama ini pemerintah hanya menggandeng PGRI sebagai organisasi profesi guru, padahal masih banyak organisasi profesi guru yang lain seperti IGSI, FGI, IGNU, PGM, JSIT, SGI, IGRA, IGTKI, HIMPAUDI. Pemerintah harus mendorong pembentukan asosiasi guru mata pelajaran seperti asosiasi guru Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA dan sebagainya. Dalam wadah ini selanjutnya pemerintah memberikan intervensi pemberdayaan. Sehingga dalam wadah tersebut hasil akhirnya adalah penguatan kompetensi guru sekaligus membangun militansi atas korsa terhadap asosiasi profesi tersebut.

Sekarang kembali kepada pertanyaan awal, apakah pendidikan bermutu itu nyata atau mimpi?.

Mewujuddkan tujuan negara untuk mencerdaskan kehdiupan bangsa memang tidak semudah membalik telapak tangan. Mengukru variable mutu pendidikan tentu tidak mudah karena satu dengan yang lain saling berelasi. Namun dalam pandangan saya mutu pendidikan bisa dibaca dari satu indikator ketercapaian saja yaitu adanya peningkatan prestasi

akademik dan non akademik dari peserta didik kita. Apakah sekarang setiap sekolah sudah menghasilkan prestasi akademik dan non akademik? Apakah saat ini anak didik kita sudah memilki kematangan dalam belajar sehingga anak-anak kita memiliki literasi kuat dan berkualitas disegala bidang? Apakah sekolah telah menghasilkan anak-anak didik yang memliki kecerdasan intelektual, sosial emosional dan spiritual yang mumpuni?.

Kesimpulan Pendidikan bermutu itu adalah Hak Asasi, dan pemerintah harus melindungi hak tersebut, dengan cara apa melindungi hak-hak tersebut salah satunya adalah dengan cara negara menyediakan guru yang bermutu. Guru yang kompeten tersebut lah yang nantinya akan mampu menciptakan anak didik berprestasi akademik dan non akademik. Untuk itu, negara harus menganggarkan lebih besar porsi dana pendidikan untuk DAK non fiisk daripada DAK fisik. Karena memperbaiki mutu hanya dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan kapasitas guru.

POJOK Sejumlah jukir di Mataram tarik retribusi tak sesuai aturan Bisa merusak realisasi target parkir

*** Program industrialisasi akan jadikan NTB seperti Cina

Butuh kerja keras dan kerja cerdas

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2019

Jangan Abaikan Akuntabilitas Dari Hal. 1 demi mengejar percepatan pembangunan.

Kepala BPKP NTB, Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo, SE.MBA,P.hD memahami keinginan BPBD tersebut sebagai kegelisahan atas situasi di lapangan. Mengingat proses pencairan mempengaruhi lambannya progres pembangunan. ‘’Surat tersebut sebagai respons atas kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Tentunya (BRI) telah mendiskusikan dengan pihak-pihak yang berkompeten. Sehingga aspekaspek akuntabilitasnya sudah dipertimbangkan,’’ jelas Agus.

Menurutnya, BRI pada dasarnya hanyalah sebagai pelaksana dalam hal pencairan dana transfer kepada Pokmas.

Asal ada dasar atau ketentuan dari yang berwenang. ‘’Bagi BPKP, selain aspek akuntabilitasnya diperhatikan, juga dalam praktiknya tidak ada unsur fraud,’’ tandasnya.

Selanjutnya, setelah uang dicairkan, langsung digunakan untuk membeli material sebagaimana juklak- juknis. Ia kemudian menganalogikan, betapa bank terikat dengan administrasi yang ketat, sementara keinginan pemerintah mempercepat. ‘’Intinya masalah akuntabilitas diperkuat,’’ jelasnya.

Ia menganalogikan download aplikasi, ada yang full version dan ada yang light.

Dalam percepatan penanganan gempa, masalah akuntabilitas ketika melihat situasi di lapangan ibaratnya menjadi versi light. Tapi pokok-pokok akuntabilitas keuangan tidak boleh ditinggalkan. ‘’Misalnya, masalahmasalah yang dianggap duplikasi administrasi untuk full version, bisa dikurangi, asal masih ada kendali internalnya. Dan itu harus dibahas dan diambil keputusan dari para pengambil keputusan,’’ jelasnya.

Surat BPBD NTB sebelumnya dengan Nomor 360/144/ BPBD.NTB/II/2019, isinya menindaklanjuti petunjuk pelaksana (Juklak) Kepala BNPB dan Keputusan Gubernur NTB Nomor 360-12 Tahun 2019. Ter-

tulis tentang petunjuk teknis (juknis) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di Lombok dan Sumbawa.

Surat tertanggal 1 Februari perihal permohonan bantuan kepada pihak BRI Mataram untuk dapat mengoptimalkan support system guna mempercepat berbagai proses perbankkan.

BPBD meminta agar persyaratan pembuatan rekening Pokmas cukup hanya dengan melampirkan SK kepala desa dan lurah setempat. Begitu pula dengan pencairan anggaran bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) itu ke rekening Pokmas. Diminta, cukup dengan melampirkan surat rekomendasi yang ditandatangani Ketua Pokmas dan PPK BPBD setempat.

Kendala lain dialami ahli waris. Terhadap kepala keluarga yang meninggal dunia, bantuan diserahkan kepada ahli waris yang berhak.

Cukup didasarkan surat keterangan ahli waris dari kepala desa/kelurahan.

Bagi kepala keluarga yang keluar negeri atau sakit parah, BPBD meminta proses pembuatan rekening dan pencairan dapat dilanjutkan dengan didasarkan surat kuasa atau keterangan dari kepala desa dan kelurahan.

Selanjutnya, jika terjadi kesalahan penulisan nama yang tidak sesuai antara SK dan bupati/wali kota dengan KTP korban (by name by address) dapat diperbaiki dengan surat keterangan dari desa dan kelurahan.

Untuk dapat segera memproses lanjut transfer dari rekening kepala keluarga ke rekening Pokmas, BPBD berharap pihak bank tidak harus menunggu pembagian buku tabungan di desa, kecamatan, dan daerah lain selesai.

Terakhir, bila pihak BRI menemukan situasi dan kondisi di lapangan yang dianggap tidak sesuai juklak maupun juknis diminta berkoordinasi dengan pihak BNPB, Kemen PUPR, Pemda, juga BPBD setempat. (ars)

Empat Warga Meninggal Dari Hal. 1 Penanganan lingkungan melalui 3M plus yakni mengubur,

menguras, dan menutup air terbuka plus penggunaan anti nyamuk atau kelambu,’’ katanya. (nas)

NTB Peringkat 31 Nasional Dari Hal. 1 Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ketua Tim Penggerak PKK NTB di Pendopo Gubernur, Rabu (6/2) siang.

Ia mengungkapkan, indikator rendahnya minat baca di NTB. Dari 100.000 penduduk, hanya ada satu orang yang membaca buku. Untuk itu, Manggaukang mengatakan minat baca di NTB harus ditingkatkan. Dalam lima tahun ke depan, ditargetkan tingkat minat baca di NTB berada posisi papan tengah atau posisi 20 secara nasional. ‘’Untuk memperkuat itu, literasi harus kita tingkatkan.

Dengan seluruh stakeholders yang ada. Masuk ke semua sekolah, kerjasama dengan PKK, agar tingkat literasi naik,’’ imbuhnya.

Program peningkatan minat baca yang dicanangkan, kata Manggaukang, adalah literasi untuk kesejahteraan.

Yakni menyiapkan buku-buku untuk perpustakaan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti pengadaan buku-buku yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan.

Sehingga, setelah masyarakat membaca buku-buku tersebut dapat diaplikasikan.

Misalnya penyiapan buku tentang cara bercocok tanam dan pengolahan produk-produk pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan yang dihasilkan masyarakat. ‘’Jadi habis baca buku, diaplikasikan. Buku tentang peternakan, pertanian, industri olahan. Itu yang kami dorong.

Untuk ke depan ini setiap kabupaten/kota ada dua perpustakaan menjadi pilot project mengembangkan ini,’’ tuturnya.

Masih rendahnya minat baca di NTB, kata Manggaukang juga dipengaruhi masih banyaknya masyarakat yang buta aksara. Berdasarkan data BPS sesuai hasil Susenas Maret 2018, angka buta aksara atau buta huruf di NTB sebesar 12,58 persen.

Dengan rincian, Lombok Barat sebesar 16,28 persen, Lombok Tengah 18,58 persen, Lombok Timur 13,31 persen, Sumbawa 6,04 persen, Dompu 7,86 persen, Bima 11,6 persen, Sumbawa Barat 4,97 persen, Lombok Utara 16,09 per-

sen, Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing 5,96 persen dan 7,17 persen. ‘’Jadi tingkat literasi kita begitu, IPM kita begitu. Buta huruf kita juga begitu. Kabupaten paling rendah minat bacanya Lombok Timur, selalu begitu-begitu saja,’’ katanya.

Untuk itu, kata Manggaukang, pihaknya sedang mengumpulkan Kepala Dinas Perpustakaan kabupaten/ kota membicarakan tentang upaya meningkatkan minat baca di NTB. Ia menyebut paling banyak pengunjung perpustakaan adalah mahasiswa. Setiap hari sekitar 200 mahasiswa mengunjungi Perpustakaan NTB. Mahasiswa yang berkunjung, kata Manggaukang sebagian besar karena mengerjakan tugas. Mereka hanya meminjam buku sebentar kemudian dikembalikan. Artinya, buku yang dipinjam tidak semuanya dibaca secara tuntas.

Dari 995 desa yang ada di NTB, sekitar 70 persen yang memiliki perpustakaan di desa. Koleksi bukunya sekitar 50 persen dibeli dari APBN atau sumbangan dari pemerintah pusat.

Namun, sejak tiga tahun terakhir tidak pernah ada lagi sumbangan buku dari pemerintah pusat. Tahuntahun sebelumnya, kata Manggauang, buku-buku yang diberikan pemerintah pusat tak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga banyak yang menjadi pajangan saja. ‘’Makanya sekarang, kita tanya buku yang dibutuhkan masyarakat baru kita carikan.

Banyak buku, ndak pernah terpinjam. Karena dikirimkan dari Jakarta tak sesuai kebutuhan,’’ tuturnya.

Menurut Manggaukang, buku yang diadakan tidak perlu terlalu banyak. Tetapi bukubuku yang diberikan ke setiap perpustakaan cukup 10 judul sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pihaknya sedang mendata kembali jumlah perpustakaan desa dan perpustakaan khusus yang ada di NTB. Serta mencari apa permasalahannya. ‘’Kita tanya semua, apa permasalahannya kita komunikasikan dengan bupati. Bukubuku lokal juga kita digitalisasi. Begitu didigitalisasi, bisa baca lewat handphone,’’ katanya. (nas)

Halaman 15

Tersangka Korupsi Proyek MAN IC Segera Diadili Mataram (Suara NTB) – Tersangka kasus korupsi proyek pembangunan gedung MAN Insan Cendikia (IC), Lombok Timur tahun 2015 dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Penyidikan kasus tersebut sudah tuntas. Berkas para tersangka selanjutnya akan diajukan ke Pengadilan Tipikor.

“Iya benar hari ini (kemarin) kita terima pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus MAN IC dari Polda NTB,” kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan Rabu (6/2) kemarin.

Tersangka yang dilimpahkan antara lain tersangka PPK proyek, YS mantan pejabat perencana pada Kemenag Lombok Timur; tersangka pihak rekanan pasangan suami istri, Direktris PT EM berinisial RB dan Komisaris, WK; serta tersangka konsultan pengawas berinisial SKR. Namun para tersangka masih bisa bebas.

“Gak, mas,” jawab Dedi ketika ditanya mengenai

penahanan para tersangka setelah dilimpahkan kewenangan ke jaksa penuntut umum.

Alasannya, para tersangka ini masih kooperatif. Contohnya mau menghadiri panggilan pelimpahan tahap dua tersebut.

Mereka akan dibawa ke pengadilan dengan dugaan pelanggaran pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU RI No. 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Para tersangka itu diduga bersekongkol mengakali pekerjaan proyek senilai Rp9,6 miliar tersebut. Anggaran tersebut ditender untuk pembangunan dapur dan asrama putra.

Dugaan perbuatan korupsi berupa penyimpangan volume pekerjaan yang tanpa didampingi pengawasan konsultan. Akibatnya, negara dirugikan Rp750 juta sesuai hasil perhitungan audit kerugian negara dari BPKP Perwakilan NTB. (why)

Pelayanan Satu Pintu Permudah Akses Pencairan Dana Bencana Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mempermudah pelayanan pencairan dana stimulan bagi warga yang terkena gempa, sejumlah pihak bersama Bank BRI memberikan pelayanan satu pintu secara terpadu di masing-masing kecamatan seluruh Kabupaten/Kota terdampak gempa.

Rabu (6/2) untuk pertama kalinya seluruh pelayanan satu pintu secara terpadu dibuka dengan pendampingan dari Kodim, BPBD, Perkim, Inspektorat Daerah, Polres dan Bank BRI setempat. Pelayanan bersama fasilitator baik di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat dan Kota Mataram.

Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., saat berkunjung dan menyaksikan pendebetan rekening di Kantor Camat Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah mengatakan, pelayanan satu pintu sangat bermanfaat bagi korban gempa, khususnya Pokmas yang sudah terbentuk dan

(Suara NTB/Penrem)

CEK - Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramadhani saat mengecek pelayanan satu pintu pencairan dana stimulan. berhak mendapatkan dana stimulan bagi yang rumahnya rusak ringan, rusak sedang dan rumah rusak berat. ‘’Pelaksanaan pendebetan rekening bisa langsung dilaksanakan untuk semua jenis kerusakan dengan syarat administrasi lengkap sehingga aplikator dapat memulai start dalam penanganan perbaikan rumah yang rusak,’’ kata Danrem.

Dijelaskannya, apabila ada masyarakat atau Pokmas

31 Oknum Anggota DPRD NTB Nunggak Kerugian Negara Rp2,4 Miliar Dari Hal. 1 Di luar tagihan kerugian negara mengendap di mantan politisi dan beberapa politisi aktif itu, ada juga yang mengendap di sejumlah rekanan pelaksana. Ada tujuh perusahaan penunggak kerugian

negara, mencapai Rp265 juta. ‘’Tunggakan itu disebabkan adanya temuan BPK tentang tiga hal. Pertama terkait pembayaran untuk kekurangan volume pekerjaan. Dua, denda keterlambatan dan tiga, terkait kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan,’’ jelasnya. (ars)

yang administrasinya belum lengkap, maka tidak bisa dilakukan pendebetan dan bisa segera dilengkapi segala kekurangannya sehingga cepat dilakukan pendebetan.

Terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu, Alumni Akmil 93 tersebut meminta masing-masing instansi terkait harus berada di lokasi. ‘’Masing-masing instansi seperti dari Kodim, Polres, BPBD, Perkim dan Bank BRI serta fasilitator selaku pendamping harus berada di tempat pelayaan untuk memberikan penjelasan kepada Pokmas apabila ada yang belum faham tentang prosedur pencairan dana stimulan,’’ sebutnya.

Menurutnya, pendebetan pertama ini diberikan sebesar 50 persen dan sisanya akan dilakukan pada tahap berikutnya dengan harapan dana yang sudah dicairkan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk rehab rekon rumah yang rusak (ars/*)

Integrasikan Industri Permesinan dengan Pengolahan Dari Hal. 1 Misalnya, jika berbicara komoditas jagung. Maka minimal harus ada proses pengeringan di dalam daerah atau dibuat menjadi pakan ternak. Baru kemudian dikirim ke luar daerah. Dengan demikian, komoditas unggulan daerah seperti jagung, nilai tambahnya dirasakan masyarakat NTB. ‘’Itulah fungsinya ada STIP ini juga. Untuk kita bisa men-create mesin-mesin yang kira-kira membantu masyarakat kita untuk mengolah hasil pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan yang ada di kita,’’ tambahnya.

Ia mengatakan, di STIP Banyumulek akan dihasilkan mesin-mesin olahan produk-produk pertanian, perkebunan, kelautan dan

perikanan. ‘’Ada training juga di situ, untuk bagaimana menyiapkan bahwa nilai tambah bisa dirasakan masyarakat di NTB,’’ katanya.

Apakah produk-produk industri permesinan mampu bersaing dengan mesin-mesin produksi industri besar luar daerah? Wagub mengatakan harus optimis. Ia mengatakan NTB tak boleh pesimis. ‘’Kata Pak Gub, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Kita ndak boleh pesimis. Seperti kemarin Pak Gub bilang masalah baut untuk rumah instan sederhana sehat. Bisa diproduksi di sini, tapi butuh waktu,’’ terangnya.

Produk-produk kebutuhan dalam daerah, kata Wagub akan diupayakan dapat diproduksi di NTB. Memang, katanya, pengembangan industri olahan ini butuh waktu.

Menurutnya, integrasi pengembangan industri permesinan dan pengolahan akan dilakukan. Termasuk integrasi STIP dengan SMK yang ada di NTB. Sehingga kemampuan atau skill lulusan SMK yang ada di NTB matching dengan kebutuhan di lapangan.

Ditanya mengenai roadmap pengembangan industri olahan, Wagub mengatakan sedang dalam proses penyusunan. ‘’Sedang disusun,’’ ucapnya.

Pemprov NTB disarankan melakukan reorientasi produk UMKM dalam pengembangkan industri olahan. Pengembangan industri permesinan yang akan dilakukan STIP memiliki tantangan yang besar di tengah membanjirnya produk-produk alat permesinan dari perusahaan-perusahaan besar luar daerah. (nas)

Identifikasi Skala Industri yang akan Dibangun Dari Hal. 1 yang memproduksi produk sekunder. Konsep pengembangan industri olahan di NTB, perlu ada reorientasi produk UMKM atau IKM untuk memproduksi barangbarang kebutuhan primer masyarakat dan rumah tangga.

Apabila ingin memperkuat NTB sebagai industri olahan, maka harus bermain di industri kecil.

Menurutnya, pemerintah bisa mereorientasi pelaku-pelaku usaha kecil. ‘’Dari awalnya memproduksi produk oleh-oleh atau pangan, produk sekunder. Kita arahkan mereka memproduksi barangbarang kebutuhan pokok atau primer,’’ kata Firmansyah.

Sehingga produk-produk primer yang didatangkan dari luar daerah dapat disubstitusikan dengan produk-produk UMKM dalam daerah. Firmansyah mencontohkan seperti sabun, odol dan kebutuhan rumah tangga lainnya dapat diproduksi oleh UMKM yang ada di NTB. ‘’Saya pikir, pelan-pelan saja kita arahkan usaha kecil ini melakukan reorientasi produksi,’’ katanya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ini mencontohkan seperti NTT. Pemda setempat membuat regulasi yang mewajibkan PNS untuk menggunakan produk-produk lokal, seperti sabun dan shampo yang terbuat dari kelor.

Jika kebijakan ini benar-benar konsisten dilakukan. Maka tidak hanya menyerap banyak tenaga kerja. Tetapi persoalan pengangguran dan kemiskinan akan cepat diturunkan.

Produk-produk unggulan daerah memiliki nilai tambah karena diolah.

Firmansyah mengatakan, reorientasi produk UMKM sangat penting dilakukan dalam pengembangan industri olahan. Dari produk UMKM yang selama ini untuk kebutuhan sekunder, diarahkan produksinya untuk produk primer.

Tak sampai di situ, dukungan Pemda dalam bentuk regulasi baik berupa Pergub atau imbauan menggunakan produk lokal cukup penting. ‘’Mereorientasi ini yang perlu dilakukan. Supaya, jangan yang menguasai produk habis pakai seperti sabun dan urusan rumah tangga itu, produk dari Jakarta atau Surabaya. Mindset kita menggantikan produk industri yang masuk ke NTB,’’ katanya.

Sehingga di kawasan-kawasan bisnis, kawasan perdagangan atau pasar dan supermarket, produk lokal menguasai pasar. Fungsi pemerintah bukan hanya memberikan ikan, tetapi juga kail dan mencarikan pasar untuk produk-produk lokal yang diproduksi.

Dalam pengembangan industri olahan, kata Firmansyah harus diperhatikan tiga hal. Pertama, prilaku bisnis, performa bisnis dan struktur pasar. Prilaku bisnis berkaitan dengan produk, performa bisnis berkaitan dengan persaingan dan kapasitas produksi.

Ditanya mengenai pengembangan industri olahan yang diawali dengan pengembangan industri permesinan yang dilakukan Pemprov melalui STIP? Firmansah mengatakan produk-produk permesinan sejenis sudah banyak yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar. Produk permesinan yang dihasilkan STIP harus punya nilai lebih dibandingkan produk lainnya yang diproduksi perusahaan-perusahaan besar. Di samp-

ing itu, perlu juga diperhatikan dari aspek harga dan kualitas. ‘’Memang pekerjaan kita relatif cukup berat. Memasukkannya ke pasar. Apalagi untuk produkproduk yang besar, produksinya sudah banyak dipakai masyarakat.

Tantangannya besar kalau membangun industri permesinan di daerah,’’ kata Firmansyah.

Kecuali ada regulasi yang membantu dan mengawal produksinya.

Jika pemerintah ada kebutuhan mesin dapat diambil dari sana. ‘’Ke depannya, kemampuan survive harus dipikirkan,’’ imbuhnya.

Menurut Firmansyah, peran STIP dalam pengembangan industri olahan sangat strategis. Tetapi orientasinya harus banyak pendampingan atau advice. Mulai dari inkubator, produksi sampai telaahan pasar. ‘’STIP harus mengakomodir rantai bisnis. Jadi pusat studi, pembelajaran, rantai bisnis. Kalau bisa diintegrasikan, mereorientasi produksi UMKM, tersentral di STIP,’’ harapnya.

Untuk pengembangan industri olahan di NTB, menurut Firmansyah perlu dibuat roadmap atau peta jalan. Ia belum mengetahui apakah Pemprov sudah membuat roadmap atau tidak. Tetapi, menurutnya roadmap pengembangan industri olahan wajib dibuat Pemda. ‘’Roadmap ini penting sekali.

Berkaitan dengan bahan baku harus jelas juga ketersediaannya.

Tenaga kerja, arah ke depan, pengembangan di mana lokasinya.

Peta jalan ini membimbing kita.

Kalau pemerintah belum menyusun, perlu duduk bersama dengan stakeholders terkait, yang paham rantai bisnis,psikologis pasar dan lainnya,’’ sarannya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 7 Februari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rusak, 482 Kilometer Jalan di Lotim Selong (Suara NTB) Infrastruktur jalan masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Dari 1.018,889 kilometer (km) panjang jalan, hanya 52,6 persen yang mantap atau sepanjang 536,124 km. Kondisi 47,4 persen atau 482,726 yang masih rusak bahkan dinilai cukup parah.

(Suara NTB/rus)

Rozikin

Demikain diungkapkan, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lotim, Rozikin. Ditemui di Selong, Rabu (6/2) kemarin, Rozikin menjelaskan, anggaran pemeliharaan jalan masih sangat kecil. Hanya Rp1 miliar setahun. Sementara kebutuhan-

nya Rp5 miliar dalam setahun.

Itupun masih banyak yang belum bisa dituntaskan. ‘’Kita memang hanya bisa membangun dan kurang bia memelihara,’’ katanya.

Tingkat kerusakan jalan di Lotim terbilang cukup tinggi.

Sementara bicara pemeliharaan sangat minim. Banyak

kerusakan jalan yang tidak diketahui. ‘’Kita tidak tahu karena ada bencana atau tidak, seperti kasus tanah jalur Surabaya dan Menceh, Kecamatan Sakra Timur,’’ katanya.

Pemeliharaan ini, dibutuhkan keberanian untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar. Tingkat kerusakan yang

parah menuntut untuk segera dilakukan perbaikan. Harapannya soal pemeliharaan ini bisa ada peningkatan.

Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam membangun infrastruktur penunjang di desa.

Antara program pembangunan di desa dengan yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten harus bersinergi.

Sehingga hasil pembangunan desa tidak merusak pembangunan yang sudah dilakukan kabupaten. Begitupun sebaliknya. Seperti pembangunan

Dinilai Sukses Kelola Pinjaman

Pemotongan Dana PKH, Pemprov Ancam Laporkan ke Penegak Hukum Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengancam akan melaporkan ke aparat penegak hukum terhadap adanya pemotongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada sejumlah tempat di daerah ini. Pemprov NTB melalui Dinas Sosial (Disos) mendapatkan informasi dari pendamping PKH kaitan dengan adanya pemotongan dana PKH yang dilakukan oknum mitra dan petugas bank tempat pencairan dana PKH. Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, Sm Sos, MH mengatakan hasil konfirmasi yang dilakukan terhadap BRI Link bahwa pemotongan sebesar Rp10.000 per KPM dilakukan untuk biaya administrasi. ‘’BRI Link ini adalah mitra dari BRI, tempat pencairan bantuan PKH yang tahap pertama dalam proses pencairan. Kita ini sedang komunikasi dengan BRI. Kalau ada pemotongan administrasi harus ada kesepahaman dan kesepakatan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dan tidak boleh lebih dari Rp2.000,’’ kata Khalik dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/2) siang.

Menurutnya, pemotongan dana PKH sebesar Rp10.000 per KPM nilainya cukup besar. Khalik mengungkapkan dirinya juga mendapatkan laporan, pemotongan juga dilakukan oknum petugas bank. ‘’Saya dapat laporan ada oknum-oknum yang di bank melakukan pemotongan Rp10.000. Ini sedang kita telusuri semua. Kalau ini tak dihentikan, maka kami akan bekerjasama dengan Satgas Bansos Polda NTB untuk menangani masalah ini,’’ tegasnya.

Khalik mengatakan, informasi mengenai adanya pemotongan dana PKH ini diperoleh dari pendamping Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di lapangan. Informasi tersebut kemudian diserap semuanya. ‘’Kita akan teruskan persoalan ini kalau tidak melakukan penghentian. Sudah terbentuk Satgas Bansos Polda NTB. Kita akan kerjasama menangani ini. Sehingga saya imbau, apakah pendamping, BRI Link, oknum petugas bank. Jangan ada yang melakukan pemotongan. Kecuali memang itu administrasi yang dibetulkan aturan bank,’’ ujarnya mengingatkan.

Ia mengatakan bahwa memang ada biaya administrasi pencairan dana PKH jika diambil lewat ATM. Dan memang sudah ada aturannya, tetapi biaya administrasi tersebut tak sampai Rp10.000. KPM juga dapat mencairkan dana PKH langsung ke bank. ‘’Inilah tugasnya pendamping PKH mendampingi masyarakat.

Jangan sampai ada oknum-oknum di luar pendamping yang mencairkan dana KPM,’’ katanya.

Khalik menyebutkan bahwa memang saat ini sedang pencairan dana PKH tahap I di seluruh NTB. KPM untuk ibu hamil yang mendapatkan dana PKH sebanyak 4.920 orang, balita 90.661 orang dan anak prasekolah 23.697 orang. Jika dalam satu KPM, tiga komponen itu diterima, maka akan mendapatkan sekitar Rp2,5 juta per KPM. Rincian ibu hamil yang mendapatkan dana PKH di kabupaten/ kota. Yakni Bima 869 orang, Kota Bima 183 orang, Dompu 356 orang, Sumbawa Barat 94 orang, Sumbawa 238 orang, Lombok Utara 427 orang, Lombok Timur 1.514 orang, Lombok Tengah 622 orang, Lombok Barat 293 orang dan Kota Mataram 324 orang.

Untuk Balita, di Lombok Bima 11.357 orang, Kota Bima 2.069 orang, Dompu 4.493 orang, Sumbawa Barat 1.575 orang, Sumbawa 6.169 orang, Lombok Utara 5.822 orang, Lombok Timur 30.203 orang, Lombok Tengah 12.212 orang, Lombok Barat 11.214 orang dan Kota Mataram 5.547 orang.

Kemudian untuk anak prasekolah, di Bima 1.208 orang, Kota Bima 385 orang, Dompu 1.565 orang, Sumbawa Barat 1.186 orang, Sumbawa 2.116 orang, Lombok Utara 1.420 orang, Lombok Timur 8.380 orang, Lombok Tengah 3.430 orang, Lombok Barat 2.193 orang dan Kota Mataram 1.814 orang. (nas)

ran sampai tahun 2021 mendatang. Kemudian Rp 235 miliar diperuntukkan bagi pembangunan jalan.

Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 117 km yang bisa tersentuh. Sisanya jelas masih cukup besar yang belum.

Masih ada sekiatr 400 km jalan rusak yang membutuhkan anggaran yang besar untuk bisa tuntas. Program percepatan tiga tahun jelas tidak akan bisa menuntaskan semua. ‘’Masih panjang ruas jalan kita yang belum bisa kita bangun,’’ demikian. (rus)

Zigi Siap Pasang Target Medali Emas

SMI Siapkan Rp250 Miliar bagi Loteng Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dinilai sebagai salah satu daerah yang sukses mengelola dana hasil pinjamannya. Perusahaan plat merah di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itupun siap memberikan pinjaman kembali bagi Loteng dengan pagu pinjaman mencapai hingga Rp 250 miliar.

“Dari sekian banyak daerah yang sukses mengelola dana hasil pinjamannya, Loteng salah satunya,” ungkap Direktur Utama PT. SMI Emma Sri Martini, kepada wartawan, usai bertemu dengan Bupati Loteng beserta jajarannya, di Pendopo Bupati Loteng, Rabu (6/2).

Tidak hanya itu, ujarnya, Loteng kerap dijadikan contoh oleh PT. SMI saat presentasi ke daerah-daerah yang mengajukan pinjaman ke PT. SMI terkait mengelola dan memaksimalkan dana hasil pinjaman.

Untuk itu, jika Pemkab Loteng mau mengajukan pinjaman kembali, PT. SMI siap memberikan sampai batas maksimum, karena Loteng sudah dinilai mampu, baik itu dari sisi kepercayaan maupun dari sisi kemampuan ruang fiskal yang dimilikinya. “Kalau dari hasil analisis kami, batas kemampuan meminjam Loteng bisa mencapai hingga Rp 250 miliar,” ujarnya.

Saat ini Loteng sudah mengajukan pinjaman sekitar Rp 80 miliar, untuk merevitalisasi Pasar Jelojok Kopang. Jika Loteng mau memaksimalkan kemampuan pinjamannya, pihaknya siap memberikan pinjaman kembali, apakah untuk merevitalisasi rumah sakit atau membangun infrastruktur yang lain.

“Tapi itukan tergantung Pemkab Loteng mau atau tidak memaksimalkan plafon pinjaman yang diberikan. Kita siapsiap saja,” imbuh Emma.

Disinggung maksud kedatangannya ke Loteng, Emma mengatakan selain bertemu dengan Bupati Loteng, sekaligus mau melihat secara langsung infrastruktur yang sudah dibangun dari hasil pinjaman. Apakah benar-benar bermanfaat atau tidak. Hasilnya, tambahnya, akan dijadikan referensi bagi PT. SMI ke depan dalam memberikan layanan kepada daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Di tempat yang sama Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, mengaku kesuksesan Loteng dalam mengelola pinjaman juga tidak lepas dari bimbingan PT. SMI. Untuk itu, ke depan pihaknya berharap PT. SMI bisa terus membimbing Loteng, karena Loteng saat ini bagian mitra PT. SMI. (kir)

drainase tidak boleh melebihi tinggi jalan.

Musuh utama jalan adalah air. Pembangunan drainase ini harus menjadi atensi juga.

Sehingga selama ini tidak saja berpikir soal jalan mulus saja.

Namun drainase di pinggir jalan juga harus terbangun dengan baik sehingga jalan bisa lebih panjang usianya.

Ditambahkan, soal pembangunan jalan ini Lotim mulai tahun 2019 ini menggencarkan pembangunan dengan sistem tahun jamak. Sebesar Rp300 miliar alokasi angga-

(Suara NTB/ist)

GRAND NEW XENIA - Dua Grand New Xenia berpose di kawasan Geoprak Ciletuh, Pelabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat.

Jurnalis Buktikan Ketangguhan dan Kenyamanan Grand New Xenia Mataram (Suara NTB) Belasan jurnalis dari berbagi media nasional membuktikan ketangguhan Grand New Xenia pada kegiatan tes drive di lepas oleh Marketing and CR Division Head PT Astra International Tbk-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Hendrayadi Lastiyoso di Jakarta baru-baru ini.

Tes drive dilakukan untuk membuktikan ketangguhan dan kenyamanan Xenia terbaru 1.500 cc ini. melintasi berbagai medan , jalan mulus dan ekstrem dari Jakarta ke kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat. Performa unggul dari Xenia langsung terasa di jalan tol. Tak terdengar bising mesin ataupun suara ribut dari luar kabin.

Lebih bertenaga, dengan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi. Pabrik Daihatsu di Karawang memoles Grand New Xenia dengan peredam suara yang lebih baik ketimbang model sebelumnya.

Kenyamanan di kabin semakin kaya dengan banyaknya fitur tambahan yang dimiliki Xenia terbaru. Grand New Xenia memang memberi suasana kabin berbeda dengan hadirnya dua sentuhan warna dan desain center cluster yang dipadukan teknologi kekinian digital AC. Pada sisi audio, Grand New Xenia menawarkan 2-DIN touchscreen audio di semua varian. Didukung teknologi konektivitas yang dapat menghubungkan audio dengan smartphone penghuni kabin.

Setir kemudi yang ringan tetapi terasa kokoh di gengga-

man. Hal itu memudahkannya untuk bermanuver. Gagang kemudi juga bisa diubah naik dan turun sesuai kenyamanan pengendaranya lewat tuas di sisi kiri bawah tiang kemudi. Batang kemudi Grand New Xenia untuk semua tipe menggunakan Rack and Pinion yang didukung electric power steering. Tipe kemudi itu juga mampu menyokong radius putar minimun sebesar 4,7 meter.

Xenia bisa digeber hingga kecepatan 140 km/jamdi jalan tol tanpa ada kendala dan getaran yang mengganggu. MPV legendaris Daihatsu ini juga mampu menembus tanjakan cukup ekstrem. Mesin 1.500 cc Xenia yang memiliki tenaga maksimum 104x6000 PS/ RPM dengan kekuatan torsi maksimum 13,9/4.200 kg.m/ RPM bisa diacungi jempol.

Saat melewati jalan berlubang, Grand New Xenia juga mampu meredam goncangan dengan baik.

Boleh dibilang, suspensi Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer di roda depan serta jenis 5 link, rigid-axle dengan per keong di roda belakang merupakan pilihan tepat disematkan di Xenia terbaru. Lalu, dengan disematkannya tombol pengaturan audio pada posisi setir kemudi, power outlet pada baris pertama dan kedua, audio speaker di enam lokasi. Dengan adanya shark fin antena, selain lebih stylish, juga menghasilkan suara jernih.

Xenia terbaru yang hadir dengan 10 varian dijual dengan harga terendah Rp183,35 juta hingga tertinggi Rp228,95

522 Korban Gigitan Anjing Diawasi Selama Dua Tahun Mataram (Suara NTB) Sebanyak 522 warga korban gigitan anjing liar di Dompu akan diawasi selama dua tahun. Hingga Selasa (5/2), jumlah korban gigitan anjing di Dompu sudah mencapai 527 orang. Dari jumlah itu, sebanyak lima orang meninggal dunia. ‘’Setelah diberikan vaksin anti rabies, kita awasi selama dua tahun. Supaya kita bisa lebih awal menemukan gejala-gejalanya,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (6/2) siang.

Ia mengatakan korban gigitan anjing yang terjangkit rabies, biasanya ditunjukkan dengan gejala demam. Untuk itu, korban gigitan anjing liar diminta setiap minggu datang ke Puskesmas untuk melaporkan apa yang dirasakan.

Disebutkan, berdasarkan

pendataan yang dilakukan sampai 5 Februari 2019, korban gigitan anjing mencapai 527 orang. Korban gigitan anjing selama Januari - Februari 254 orang. Sisanya digigit pada Agustus - Desember 2018. ‘’Setelah mendata, kita memberikan vaksin kepada yang digigit. Untuk pasien yang baru digigit, kita lakukan pembasuhan luka selama 15 menit digosok pakai sabun,’’ terangnya.

Hingga saat ini, sebanyak lima orang meninggal akibat rabies di Dompu. Sebelumnya, sebanyak lima orang korban gigitan anjing diisolasi di RSUD Dompu.

Dari lima orang tersebut, satu orang meninggal, sementara empat orang lainnya sudah dipulangkan. Sebelum adanya korban meninggal yang terakhir, sebanyak empat orang sudah meninggal akibat gigitan anjing di Dompu. (nas)

juta. Varian terbaru 1.500 cc harganya terpaut lebih murah sekitar Rp10 juta dari saudara kembarnya, Avanza Veloz.

Sebagai contoh, Grand New Xenia 1.5 R deluxe transmisi manual dijual Rp218,05 juta sedangkan transmisi matik Rp228,95 juta. Tipe Avanza Veloz R manual dijual Rp227,65 juta dan matik Rp239,45 juta.

Saat peluncuran 15 Januari lalu, Deputy Chief Executive PT AI-DSO Supranoto mengatakan, Xenia sudah hadir di pasar otomotif nasional selama 15 tahun dengan segmen konsumen yang sudah jelas dan kuat. (bul/*)

Mataram (Suara NTB) Sukses meraih medali perak di SEA Games 2017 membuat Ahmad Zigi makin percaya diri menghadapi ajang level internasional.

Atlet asal Lombok Barat (Lobar) ini mengaku siap memasang target medali emas di SEA Games 2019.

Ditemui Suara NTB di Sekretarat KONI NTB, Rabu (6/2) kemarin, Zigi mengatakan target medali emas di SEA Games 2019 cukup beralasan, sebab ia sudah punya peluang untuk meraih target tersebut. Hal itu dibuktikannya di SEA Games 2017 lalu, dimana ia sukses merebut medali perak.

Selain sukses meraih medali perak di level ASIA Tenggara, Zigi juga pernah mendulang medali perunggu di Asian Games 2018. Hasil prestasi di level asia tengga tersebut diakui Zigi bisa menambah rasa percaya dirinya untuk merebut medali emas di SEA Games 2019.

“Prestasi saya di SEA Games 2017 bisa menambah semangat saya. Kemudian saya juga sukses meraih medali perunggu Asian Games 2018. Tentu saya harus lebih baik lagi kedepan dan target saya medali emas di SEA Games 2017,” ucapnya.

Rasa percaya diri Zigi menghadapi ajang internasional memang wajar. Sebab belakangan ini ia selalu menekuni

secara baik olahraga asal Jepang itu. Selain pernah menorehkan medali di level Internasional, Zigi juga sering dipercaya mewakili Indonesia di kejuaraan dunia. Salah satu event yang selalu diikutinya adalah Sirkuit Karate Internasional. Hasil beberpa kali tampil di kejuaraan dunia berseri Zigi telah mengoleksi banyak poin.

Sukses mengantongi sejumlah poin di kejuaraan level dunia, Zigi telah masuk dalam daftar atlet peringkat 24 dunia. Gelar atlet dunia itu diperolehnya setelah mengikuti kejuaraan dunia berseri tahun 2018. Selanjutnya di tahun 2019 Zigi akan kembali menatap SEA Games 2019. Diakuinya, musuh terberatnya di SEA Games 2019 adalah Lim Chee Wei. Maklum atlet asal Malaysia itu meruapakan juara SEA Games 2017.

Meski akan menghadapi musuh berat, namun Zigi bukanlah atlet yang pantang menyerah. Ayahnya Yuda Madi telah membentuk kepribadian untuk menjadi atlet yang tangguh. Sebab dari awal meniti karir di olahraga karate, ayahnya selalu mendampinginya hingga Zigi Sukses di event dunia.

Dengan melihat perjalanan prestasinya yang terus naik ke level internasional, atlet berusia 21 tahun ini optimis bisa merebut medali emas di SEA Games 2019. (fan)