Edisi Selasa 7 Januari 2020 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SELASA, 7 JANUARI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 249 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kejaksaan Bidik Indikasi Pidana Proyek Jembatan Mangkrak Mataram (Suara NTB) Proyek jembatan nasional Tampes di Desa Selengan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) masuk dalam telaahan Kejati NTB. Kejaksaan membidik indikasi pidana pada proyek dengan nilai total Rp36 miliar tersebut. ‘’Kita telaah dulu seperti apa mangkraknya. Nanti tindak lanjutnya akan kami sampaikan ke pimpinan (Kajati NTB, red),’’ kata Aspidsus Kejati NTB, Gunawan Wibisono, SH.,MH Senin (6/1). Proyek jembatan tersebut menjadi perhatian setelah peristiwa banjir Rabu (1/1) pekan lalu. Air bah menjebol jembatan darurat yang digunakan masyarakat. Setelah kejadian itu, warga dan pengendara dirugikan karena terpaksa menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh dan berisiko. Sementara jembatan utama yang seharusnya tuntas dikerjakan Desember 2019, justru mangkrak dan rekanan diputus kontrak. Ditambahkan Kasi Penyidikan Pidsus Kejati NTB, Supomo, SH, butuh proses mengkaji unsur pidana terkait dengan pekerjaan konstruksi yang bermasalah. Karena akan berkaitan dengan lelang, pelaksanaan hingga alasan putus kontrak. Berkaitan dengan keuangan, harus diusut soal pembayaran per volume pekerjaan. ‘’Harus cek juga, apakah ada termin pembayaran atau bagaimana,’’ ujarnya. Selain kemungkinan dibidik dengan informasi awal yang diperoleh pihaknya, masyarakat juga dibuka peluang untuk menyampaikan pengaduan atau laporan. Setiap laporan disarankan disertai dokumen pendukung sehingga memudahkan pihaknya mengerucutkan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Bersambung ke hal 15

Jembatan Nasional Tampes Berpotensi Mangkrak hingga 2021

15 Instruksi Kapolri JAJARAN Polda NTB, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mendapat instruksi dari Kapolri terkait penanganan kasus korupsi. Poin besarnya, terkait koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan pengawasan Dana Desa (DD). Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana P, SIK memastikan akan menindaklanjuti sesuai 15 poin arahan tersebut. ‘’Kami akan pedomani dan laksanakan sesuai petunjuk TR (Telegram Rahasia) ini,” Bersambung ke hal 15 I Gusti Putu Gede Ekawana P. (Suara NTB/humas Polda NTB)

KO M E N TTAA R Bangun Industri Pengolahan Limbah

Madani Mukarom

LIMBAH pembakaran batubara fly ash dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ada di NTB akan diolah di dalam daerah. Salah satu investor nasional akan membangun pabrik pengolahan limbah batubara di NTB. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga memberikan dukungan peralatan untuk pabrik pengolahan limbah medis yang akan dibangun di Science Techno Industrial Park (STIP) Banyumulek. Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si yang dikonfirmasi Senin (6/1) mengatakan, pihaknya sudah kedatangan investor yang akan membangun Bersambung ke hal 15

DEVIASI - Kondisi proyek Jembatan Lonken di Desa Sajang, Sembalun Lombok Timur saat deviasi atau minus pekerjaan 30 persen (foto atas). Papan nama proyek jembatan Lonken Cs yang pelaksanaannya mangkrak. Proyek putus kontrak ini jadi atensi Kejati NTB.

NTB Usulkan 486 Desa Kelola Hutan ke Kementerian LHK

(suara NTB/dok)

TO K O H

PEMBANGUNAN jembatan nasional Tampes di Lombok Utara yang putus kontrak akhir tahun lalu berpotensi mangkrak hingga 2021 mendatang. Pasalnya, lanjutan pembangunan jembatan tersebut tak dianggarkan dalam APBN murni 2020. Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (6/1) siang mengatakan, penanganan yang paling penting sekarang adalah perbaikan jembatan darurat agar arus transportasi berjalan lancar. Selain memperbaiki jembatan darurat, juga direncanakan membangun jembatan darurat bailey. Untuk lanjutan pembangunan jembatan permanen, kata Azhar memang belum dianggarkan dalam APBN murni 2020. Rencananya, lanjutan pembangunan jembatan permanen Tampes dilanjutkan di APBN Perubahan. ‘’Tetapi kita memang agak khawatir. Karena di anggaran perubahan itu biasanya sisa waktu sedikit dan belum lelang lagi, butuh waktu,’’ katanya. Dengan sedikitnya waktu yang tersisa pada APBN Perubahan, maka kemungkinan pembangunan jembatan permanen tak bisa tuntas 2020. Sehingga, sekarang Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Mataram mengupayakan penanganannya lewat B N P B atau dana Kementerian PUPR. ‘’Itu kita tunggu keputusannya satu, dua hari ini,’’ katanya. Bersambung ke hal 15 H. Azhar

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah telah menyampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar desa-desa di pinggir kawasan hutan diberikan mengelola hutan. Sehingga, hutan dan lahan kritis yang mencapai 680.000 hektare dapat segera pulih. Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si menyebutkan jumlah desa yang berada di pinggir hutan di NTB sebanyak 486 desa. Apabila satu

desa diberikan mengelola 1.000 hektare hutan lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka luas hutan dan lahan kritis ang direhabilitasi mencapai 486.000 hektare. ‘’Desa siapkan bibit lewat dana desa, kita siapkan kawasan. Kalau 1.000 hektare saja tiap desa mengelola lahan, maka 486.000 hektare yang akan terpelihara, akan cepat selesai rehabilitasi hutan di NTB. Ini sudah disampaikan Ibu Wagub ke Kementerian LHK,” kata Madani dikonfirmasi Suara NTB, Senin (6/1) kemarin. Madani menjelaskan 680.000 hektare lahan kritis di

NTB berada di dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan. Dari 680.000 hektare lahan kritis, seluas 96.238,24 hektare lahan hutan benar-benar gundul seperti lapangan sepak bola. Dengan rincian, Lombok Barat 12.330 hektare, Lombok Tengah 6.686 hektare, Lombok Utara 4.299 hektare, Lombok Timur 9.002 hektare, Sumbawa Barat 53 hektare, Sumbawa 30.291 hektare, Dompu 16.690 hektare, Bima 15.790 hektare dan Kota Bima 1.093 hektare. Bersambung ke hal 15

Dispar NTB Klarifikasi Perbedaan Data dengan BPS Mataram (Suara NTB) – Dinas Pariwisata (Dispar) NTB dan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mengklarifikasi perbedaan data antara kedua badan pemerintahan tersebut terkait jumlah kunjungan wisatawan ke NTB. Pasalnya, perbedaan data tersebut diakui memang akan terjadi mengingat Dispar dan BPS berangkat dari instrument pengumpulan data yang berbeda. Kepala Dispar NTB, H. L.

Moh. Faozal, menerangkan bahwa pihaknya telah merilis keseluruhan kunjungan akhir wisatawan NTB sampai denan akhir 2019 sebanyak 3,7 juta orang wisatawan. Sedangkan BPS NTB hanya merilis data orang yang menginap di hotel sampai dengan November 2019 berjumlah 1,8 juta orang. Hal tersebut memicu perdebatan oleh beberapa pihak yang dikhawatirkan justru mempengaruhi pergerakan sektor pari-

wisata di awal tahun. Untuk itu, Faozal menerangkan pihaknya akan mengupayakan kolaborasi data untuk memastikan hal serupa tidak terjadi lagi. “Data hasil record (pencatatan) Dispar dan dirilis oleh BPS memang berbeda. Kami ingin coba nanti di 2020 ini supaya menghindari hiruk pikuk, saya kira hari ini (data itu) coba dipastikan,” ujar Faozal, Senin (6/1) di Mataram. Dalam melakukan pencata-

tan, Dispar NTB memantau kunjungan wisatawan melalui lima pintu masuk. Diantaranya tiga pelabuhan di Lombok Utara untuk kawasan Tiga Gili, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Bangsal, bandara, serta Pelabuhan Sape untuk daerah Sumbawa. “Semua wisatawan yang melalui lima pintu itu kami catat, termasuk di bandara,” ujarnya. Hal tersebut diakui berbeda dengan metode pencatatan BPS yang hanya men-

catat pintu kedatangandi Imigrasi saja dan melewatkan pencatatan penumpang domestik. Selain itu, berbeda dengan BPS, Dispar juga mencatat kunjungan wisatawan yang melakukan kunjungan one day tour seperti kapal pesiar atau mengunjungi Tiga Gili dengan kapal cepat. Sementara di lain sisi BPS hanya mencatat jumlah orang yang menginap di hotel, baik bintang maupun non bintang. Bersambung ke hal 15

Cuaca Buruk

Penyeberangan Kapal Cepat Bali-Gili Trawangan Ditutup Mataram (Suara NTB) – Penyeberangan kapal cepat untuk rute Bali - Tiga Gili (Gili Trawangan, Meno dan Air) sejak Minggu (5/1) ditutup. Penutupan penyeberangan kapal cepat langsung dari Bali itu, akibat cuaca buruk. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi andalan pariwisata NTB. Di balik penutupan rute ini, sebenarnya bisa menjadi potensi baru untuk dibuka rute alternatif yang memiliki potensi tersendiri untuk dikelola. Wakil Ketua Asosiasi Travel Agent

Indonesia (Astindo) NTB, Sahlan, menerangkan bahwa ditutupnya penyeberangan kapal cepat karena kondisi cuaca buruk merupakan situasi yang lumrah terjadi. “Ini tahunan terjadi, tetapi memang berdampak pada kurangnya kunjungan wisatawan ke Tiga Gili,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (6/1). Untuk tetap mengunjungi ataupun keluar dari kawasan Tiga Gili, wisatawan diarahkan menggunakan penyeberangan dari masing-masing gili menuju Bangsal, Lombok Utara untuk selanjutnya me- (Suara NTB/dok) nyeberang melalui Pelabuhan Lembar. KE GILI - Wisatawan mancanegara turun dari kapal cepat Bersambung ke hal 15 menuju kawasan tiga gili beberapa waktu lalu.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2020

Halaman 2

DPRD Kota Mataram Tetapkan Propemperda 2020 Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram menetapkan Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) dalam rangkaian rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Hadir mewakili Walikota Mataram, asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang. Adapun keputusan DPRD Kota Mataram No 1 Tahun 2020 tentang program pembentukan peraturan daerah tahun 2020 yang tertuang dalam nomenklatur rancangan peraturan daerah, adalah sebagai berikut : Usulan DPRD 1. Pengelolaan Usaha Perhotelan, Penginapan dan Rumah Singgah (Home Stay) 2. Penyelenggaraan Usaha Pariwisata 3. Kewirausahaan 4. Ketahanan Keluarga 5. Pelestarian Budaya Daerah 6. Sistem Perlindungan Anak 7. Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan 8. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal

9. Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Daerah 10. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah dan/atau Bangunan Terlantar 11. Etika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Usulan Pemerintah Daerah 1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir 3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 5. Kota Layak Anak 6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Korban Gempa Belum Dibantu BEBERAPA warga di lingkungan Turida Barat Kelurahan Turida, belum mendapat bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG). Padahal beberapa rumah warga pascagempa 2018 silam dalam kondisi rusak ringan dan bahkan rusak sedang. Sampai saat ini, pihak kelurahan belum mengetahui kondisi rumah warga yang belum mendapat bantuan RTG. Lurah Turida, H. Mustaal mengatakan, pihaknya akan mengecek kembali keberadaan warga yang belum mendapat bantuan RTG di (Suara NTB/viq) lingkungan Turida Barat. Kata H. Mustaal Mustaal, sampai saat ini, sejak kepindahannya dari Kelurahan Pagutan Barat, tak mengetahui jika ada warga Turida yang belum mendapat bantuan RTG. “Coba nanti kita akan cek lewat kasi yang mendata di kelurahan. Saya juga akan tanya ke kepala Lingkungan Turida Barat. Berapa jumlah warga yang belum dapat bantuan RTG di sana,” jelasnya kepada Suara NTB, Senin (6/1). Dari salah satu keterangan warga di Lingkungan Turida Barat saat dimintai keterangan Suara NTB, Farid menjelaskan sekitar 20 rumah belum terdata selama 2018 silam. Kata Farid, selama ini pihak kelurahan dan BPBD kota Mataram belum juga mendata 20 warga yang seharusnya dapat bantuan RTG. (viq)

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram 7. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram 8. P e n y e l e n g g a r a a n Kearsipan 9. P e n y e l e n g g a r a a n Kepemudaan 10. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan 11. Pengarustamaan Gender 12.Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 13. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Mataram 14. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 15. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

(Suara NTB/fit)

BUKA PARIPURNA - Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., membuka rapat paripurna, Senin (6/1) kemarin. Dalam kesempatan itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh asisten I, menyampaikan apresiasi atas penetapan Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) tahun 2020. Walikota berharap, kolaborasi dan sinergi antara anggota Dewan dengan Pemkot Mataram dapat menghasilkan peraturan-peraturan yang paripurna dan berguna dalam menjalankan pemerintahan dan dalam penera-

pannya di masyarakat. Penyusunan Propemperda merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 151 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana Propemperda ini merupakan tahap awal dari lima tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan terakhir tahap pengundangan. Propemperda ini juga merupakan dasar bagi DPRD dan

Pemda dalam menentukan skala prioritas Raperda yang akan dibahas berdasarkan tingkat kepentingannya. Selain itu, Propemperda ini juga menjadi landasan atau acuan bagi Perangkat Daerah terkait dalam mempersiapkan program, kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti pelaksanaan Perda yang telah ditetapkan nantinya. Berkaitan dengan penetapan Propemperda 2020, terdapat 16 buah Raperda usulan

Pemda yang akan diajukan dan dilakukan pembahasan bersama dengan 11 Raperda usulan DPRD. ‘’Harapan kami, agar dalam pembahasan Raperda tersebut semakin menguatkan sinergi dan kerjasama antara anggota Dewan dengan Perangkat Daerah terkait, demi mewujudkan Perda yang taat asas, taat norma dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,’’ demikian Martawang. (fit/*)

Tarif Retribusi Pasar akan Naik 100 Persen Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Kota Mataram, akan menaikkan tarif retribusi pasar menjadi 100 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini imbas dari lonjakan target pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pasar. Target retribusi pasar di tahun 2019 lalu Rp4 miliar. Kalangan legislatif melihat potensi retribusi pasar tradisional sehingga menaikkan menjadi Rp 7 miliar. Imbas kenaikan 100 persen dari target sebelumnya kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin, memiliki konsekuensi terhadap penyesuaiam tarif pengenaan sewa maupun penarikan retribusi ke pedagang. Penyesuaian tarif ini akan disertai dengan regulasi. Hanya saja, regulasi ini belum disesuaikan. “Malah naik hampir 100 persen target kita,” kata Amran dikonfirmasi, Senin (6/1). Tarif retribusi pedagang dari Rp800 menjadi Rp1.500.

Diakui, kenaikan nyaris 100 persen. Tetapi studi kaji dilakukan terhadap pengelolaan pasar di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Sumbawa bahwa tarif retribusi Kota Mataram jauh lebih rendah. Meskipun demikian, capaian PAD lebih tinggi. Amran menjelaskan, perubahan tarif berdasarkan peraturan pemerintah (PP) 50, sehingga penerapannya cukup melalui peraturan Walikota. Namun pertimbangan Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito meminta kajian akademisi. Dia menilai perubahan tarif wajar. Sebab, hampir 10 tahun belum ada penyesuaian dilaku-

kan oleh Pemkot Mataram. “Pak Sekda minta disertai kajian akademisi,” tandasnya. Masukan petugas juru pungut penyesuaian tarif retribusi dibulatkan. Selain sulitnya mencari uang kecil untuk pengembalian ke pedagang. Juga, menghindari persoalan hukum yang menjadi temuan aparat penegak hukum selama ini. Selama ini, ada indikasi tak tercapainya target retribusi dipicu oleh banyaknya kebocoran. Mantan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram ini menegaskan, kebocoran timbul karena sistem yang diciptakan. Oleh karena itu, pihaknya telah membangun pola penarikan retribusi meng-

(Suara NTB/cem)

BELUM DITEMPATI - Proyek lapak di Pasar Mandalika telah rampung, tetapi hingga kini belum ditempati. Dinas Perdagangan akan menaikkan tarif retribusi pedagang mencapai 100 persen. gunakan e - retribusi. Sistem tersebut akan memperkecil peluang kebocoran. Sebab, pedagang akan membayar melalui aplikasi. Di samping itu, database jumlah pedagang telah tercatat. “Pedagang yang tidak punya telepon android bisa dibantu oleh

anaknya. Tinggal mereka barcode saja. Insya Allah, retribusi dari pedagang bakulan akan terkejar,” tandasnya. Di satu sisi, penguatan sumberdayamanusiakhususpetugas pasar akan dilakukan secara berkala. Kepala UPTD nantinya diminta mengintensifkan sosialisasi serta pengawasan. (cem)

Pemkot Cari Pola Tangani TPS Liar

Harus Segera ’’Action’’ DPRD Kota Mataram menaruh harap besar kepada Kepala Dinas LH (Lingkungan Hidup) Kota Mataram yang baru, M. Nazaruddin Fikri. “Begitu dia dilantik, dia harus sudah start,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha. Logikanya, menurut Wayan Sugiartha, ketika mengikuti Pansel, yang bersangkutan sudah punya konsep yang jelas bagaimana menangani sampah di Kota Mataram. “Waktu ikut Pansel, mereka kan ada pilihan. Mau jabatan yang mana,” ungkapnya. (Suara NTB/fit) Politisi PDI Perjuangan ini I Wayan Sugiartha berharap Kepala Dinas LH yang baru segera bergerak menangani persoalan sampah di Kota Mataram. ‘’Harus sudah mulai action karena jabatan ini adalah pilihan,’’ katanya. Dengan memilih jabatan sebagai kepala Dinas LH, Nazaruddin Fikri seharusnya sudah memiliki pemikiran maupun inovasi bagaimana mengatasi sampah di Mataram. ‘’Jangan yang konvensional kayak kemarin,’’ cetusnya. Wayan Sugiartha menilai, penanganan sampah di Kota Mataram selama ini masih konvensional karena berkutat pada pola angkut buang. ‘’Kalau penanganan sampah ini masih seperti kemarin, sama juga bohong,’’ tegasnya. Anggota dewan dari dapil Cakranegara ini mempersilahkan kepala Dinas LH yang baru menerapkan inovasi maupun program yang dimiliki dalam menangani sampah di Mataram. ‘’Silahkan dia berkreasi, bagaimana sampah ini bisa tertangani dengan baik,’’ ujarnya. Wayan Sugiartha mengajak kadis LH yang baru untuk membuang jauh-jauh pola pikir lama terkait penanganan sampah. ‘’Sekarang ini sudah bukan zamannya lagi menggunakan pola-pola konvensional. Pola konvensional ini harus ditinggalkan,’’ katanya. Output dari inovasi penanganan sampah di Kota Mataram, menurut Wayan Sugiartha, bagaimana volume sampah yang masuk ke TPA bisa berkurang signifikan. ‘’Seminimal mungkin sampah yang masuk ke TPA. Jadi sudah selesai dari lingkungan, TPS hingga ke TPA,’’ ungkapnya. Dia tidak menyangkal bahwa tugas LH ke depan semakin berat, seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kota Mataram. Bertambahnya jumlah penduduk tentu berkontribusi terhadap meningkatnya volume sampah. Hal ini salah satunya diduga menjadi pemicu munculnya TPS-TPS liar di Mataram. Wayan Sugiartha mengatakan bahwa penanganan sampah menjadi tanggung jawab bersama. Tidak serta merta pemerintah juga menyalahkanmasyarakat atas munculnya TPS-TPS liar ini. (fit)

(Suara NTB/fit)

SIMAK - Anggota DPRD Kota Mataram menyimak usulan raperda dari Pemkot Mataram maupun DPRD Kota Mataram

(Suara NTB/viq)

DIGUSUR – Alat berat sedang merobohkan rumah warga Pondok Perasi, Ampenan, Senin (6/1). Sempat melakukan penolakan, 30 warga Pondok Perasi diamankan pihak kepolisian.

Warga Pondok Perasi Digusur Mataram (Suara NTB) Sebanyak 83 kepala keluarga (KK) dari 183 jiwa warga di RT 08 Lingkungan Pondok Perasi, Ampenan, Senin (6/1) digusur. Sekitar 30 KK di Lingkungan Pondok Perasi mencoba menahan aparat kepolisian saat penggusuran. Mereka berusaha menolak penggusuran tersebut. Eksekusi dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor 14/Pen.Eks.Pdt/2015/ PN/Mtr.jo. Nomor 73/Pdt.G/ 2016/PN/Mtr. Camat Ampenan Muzakkir Walad mengatakan, total semua yang menolak dieksekusi sekitar 25-30 KK. “Sekitar 30 KK ini memang masuk dalam tim 14 yang menolak kemarin. Ada beberapa juga yang coba ikut-ikutan saja. Selama ini persepsi warga yang menolak ini, bahwa merekalah yang memiliki lahan ini,” kata Muzak, sapaannya. Menurutnya, pihak PN Mataram sudah memberikan waktu beberapa hari untuk mengosongkan rumah. Kendati sudah diberikan waktu, beberapa warga memang tidak mau berkompromi dengan waktu yang diberikan. “Waktu sudah

diberikan, tiga hari dari Rabu tanggal 18 Desember lalu. Mereka minta untuk ditunda lagi hingga tahun baru kemarin,” jelasnya. Ia menilai, waktu yang diberikan oleh PN Mataram cukup panjang untuk melakukan pengosongan rumah warga. Dari waktu yang diberikan tersebut, memang pihak kecamatan sudah berbicara dengan tim 14, bahwasanya mereka tetap kekeuh menolak penggusuran dengan alasan masih ada proses hukum yang belum terpenuhi. Bukan hanya itu, dari 30 KK yang menolak ini kata Muzak, beberapa warga yang sudah tinggal di dalam tenda pengungsian menolak kehadiran tim 14 ke dalam tenda dengan alasan lain. “Nanti kita kumpulkan dulu mereka, karena ada penolakan dari teman-teman di tenda. Kita akan memediasi nanti bagaimana agar warga yang di tenda menerima bersama-sama di sana,” paparnya. Menurut Medi (30), salah satu warga yang menolak penggusuran ini mengatakan, PN Mataram melewati proses hukum yang masih berjalan. Padahal pada Selasa (7/1) hari ini

akan ada sidang lanjutan di pengadilan. “Dari sidang itu, warga dari 30 KK yang menolak ini, menagih mekanisme hukum yang diperjuangkan itu,” katanaya. Menurutnya, penggusuran memang tidak boleh terjadi. Sekiranya, tahapan itu sudah dilewati oleh PN Mataram kata Medi, harusnya penggusuran hari ini bisa ditunda dan dibatalkan. “Seharusnya begitu, jadi apa yang diperjuangkan oleh tim 14 ini. Mereka tetap menolak untuk digusur sekalipun sudah final. Bagaimana tidak, saya sudah membangun rumah ini dari nol. Mungkin sekitar Rp60 juta sudah saya keluarkan untuk bangun rumah ini,” papar Medi. Eksekusi lahan sengketa dipimpin Kabag Ops Polres Mataram, Kompol Taufik. ''Semua warga diminta mentaati aturan. Kami pun telah mewanti-wanti untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap warga,'' katanya. Sebelumnya pihak PN Mataram bersurat ke Polres untuk meminta pengawalan atas eksekusi yang dilakukan oleh eksekutor di atas lahan warga Pondok Perasi itu. (viq)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, terus berupaya mencari pola untuk menangani tempat pembuangan sementara (TPS) sampah liar. Sistem angkut buang jadi alternatif penanganan jangka pendek untuk mengurangi volume sampah. Pantauan Suara NTB, TPS ilegal di perbatasan Kota Mataram – Lombok Barat atau tepatnya di Jalan TGH. M. Faisal. Sampah menumpuk dan meluber hingga ke jalan. Bau menyengat keluar dan mengganggu pengendara yang melintas. Kepala DLH Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri mengatakan, TPS liar terakhir belum didata jumlahnya. Untuk penanganan perlu intervensi menjadikan lokasi tersebut sebagai TPS resmi. Konsekuensinya adalah tempat pembuangan tersebut harus diakuisisi, karena kebanyakan lahan digunakan membuang sampah oleh masyarakat adalah bukan milik pemerintah. Alternatif bisa dilakukan adalah dengan mengintensifkan pengawasan. Artinya, petugas harus cepat mengangkat untuk

mengurangi volume sampah agar tidak menumpuk. “Saya perhatikan banyak TPS ilegal karena jumlah sampah yang ditimbulkan tidak berimbang,” kata Nazaruddin dikonfirmasi, Senin (6/1). Memperbanyak transfer depo bisa juga menjadi alternatif mengurangi maraknya TPS liar di tengah masyarakat. Tetapi kata Ujang, sapaan akrabnya, dibutuhkan lahan. Sementara, lahan di Kota Mataram tidak murah. Pola lain dengan menyewa lahan bisa juga menjadi alternatif sambil mengupayakan untuk mempercepat proses pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini bisa dengan cara membuat kompos atau sebagai sumber energi. Menjadikan sampah sebagai sumber energi setidaknya membutuhkan sampah cukup besar. Artinya, ada skala kebutuhan sampah misalnya 1,5 ton per jam. Tetapi ini tergantung dari kapasitas reaktornya. “Kalau sudah dijadikan sumber energi malah kita akan kekurangan sampah,” tandasnya. Di satu sisi, para wakil rakyat di Lingkar Selatan akan mengecek kondisi TPS. (cem)

(Suara NTB/cem)

TPS LIAR - Sampah di perbatasan Kota Mataram – Lombok Barat di Jalan TGH. M. Faisal menumpuk. Ini merupakan salah satu TPS liar yang menjadi pekerjaan rumah belum terselesaikan oleh Pemkot Mataram.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2020

Halaman 3

NTB Targetkan 5,2 Juta Ton Produksi Padi dan Jagung

(Suara NTB/bul)

Kawal Penerapan UMP SERIKAT Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) meminta fungsi pengawasan ketenagakerjaan diefektifkan untuk mengawasi penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Tidak hanya itu, legislatif sebagai wakil rakyat juga diminta lebih peka. Januari 2020 ini, UMP terbaru telah berlaku. Ketua Konfederasi SPSI Provinsi NTB, Yustinus Habur mengatakan tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak menerapkan UMP sesuai besaran yang telah ditetapkan oleh kepala daerah, gubernur, bupati, maupun walikota. Untuk perusahaan-peruahaan besar, atau yang didalamnya adalah anggota SPSI, Yustinus mengatakan, kecil kemungkinannya perusahaan tidak menerapkan UMP. Yang menjadi persoalannya adalah perusahaan-perusahaan kecil. “Dalam ketentuannya, berani mempekerjakan orang, artinya berani memberikan pengupahan sesuai standar pemerintah. sebetulnya tidak ada alasan,” jelas Yustinus kepada Suara NTB, Senin (6/1) kemarin. Ia menduga masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan UMP. Salah satu persoalannya, kebaradaan pengawas ketenagakerjaan yang dianggap belum efektif di lapangan. Tidak dilaksanakannya fungsi-fungsi pengawasan dengan baik. “Kalau turun pengawasan, jangan cari bos perusahaannya. Pasti pengakuannya sudah sesuai ketentuan. Yang harus dicari adalah pekerjanya. Bagaimana caranya mendapatkan informasi valid. Biar dapat fakta lapangannya jelas,” ujarnya. Ia juga meragukan fungsi pengawasan. Keraguannya terhadap kemungkinan adanya “main mata” dengan perusahaan. Selain itu, fungsi pengawasan bukan harus menunggu adanya laporan dari pekerja. Melainkan harus aktif mencari informasi di lapangan. Selain pengawas di Dinas Ketenagakerjaan, Yustinus juga mengingatkan peran DPDR dalam hal pengawasan penerapan UMP. Legislatif juga didorong agar lebih peka terhadap keadaan lapangan. Jika terindikasi adanya perusahaan yang tidak melaksanakan UMP, kepala daerah dan kepala Dinas Nakertrans harus dipanggil untuk mencaritau dan memastikan jalan keluarnya. “Sebetulnya pemprov juga harus memperkuat pengawasan di lapangan. DPR harus memperhatikan dan tanggap terhadap dituasai rakyat, panggil semuanya kalau UMP tak dijalankan,” demikian Yustinus. Pemprov NTB telah menetapkan UMP tahun 2020 sebesar Rp2.183.833. Naik 10,28 persen dari UMP tahun 2019 sebesar Rp2.012.610. Kenaikan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 terkait pengupahan, parameter di atas menjadi perhitungan kenaikan UMP tahun berikutnya. Secara nasional dipertimbangkan inflasi nasional tercatat 3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12%. (bul)

Minyak Tanah Subsidi di Pulau Sumbawa Resmi Dicabut Mataram (Suara NTB) Pemerintah telah mencabut minyak tanah subsidi di Pulau Sumbawa. Subsidi difokuskan untuk pengguna elpiji. “Sudah 100 persen dicabut (minyak tanah subsidi). Minyak tanah sudah resmi ditarik setelah elpiji subsidi dibagikan,” kata Sigit Wicaksono, Sales Branch Manajer NTB II PT. Pertamina (Persero). Di Kabupaten Bima dan Dompu, harga jual minyak tanah sudah tak wajar dikeluhkan oleh masyarakat. Harga dalam 1,5 liternya mencapai Rp35.000. Sigit mengatakan, bisa saja ada oknum yang ingin mengambil keuntungan dengan (Suara NTB/bul) menawarkan harga tinggi. Sigit Wicaksono “Bisa saja buka harga sampai Rp100 ribu seliter untuk minyak tanah non subsidi. Tapi pertanyaannya, laku gak,” katanya dikonfirmasi Suara NTB, Senin (6/1) kemarin. Sigit menjelaskan, tingginya harga minyak tanah di pasaran, memungkinkan berlaku sebelum tanggal 31 Desember 2019. Sebab minyak tanah subsidi maksimal disediakan sampai akhir tahun, sampai kuota tersebut belum terserap habis, Pertamina tidak diperbolehkan menyalurkan minyak tanah non susbidi. Khawatirnya, Pertamina menyalurkan minyak tanah non subsidi, demikian juga minyak tanah subsidi, di sisi lain Pertamina juga menyalurkan elpiji subsidi. Dikhawatirkan, masyarakat yang membeli minyak tanah subsidi, mengoplos kemudian menjualnya menjadi minyak tanah dengan harga non subsidi. “Makanya sebelum akhir tahun, minyak tanah subsidi menjadi langka. Kemungkinan di situ diambil kesempatan. Kalau sekarang, kita gelontorkan non subsidi,” imbuhnya. Non subsidi ini, harganya sesuai ketentuan pemerintah dikisaran Rp11.600 perliter. Hingga ke pengecer, kata Sigit maksimal Rp13.000/liter. Itupun jumlah minyak tanah non subsidi tersedia cukup banyak. Tidak ada alasan harganya melambung sampai puluhan ribu seliter. “Sebetulnya kalau harganya tinggi, itu motifnya apa. Karena barang sudah ada, sangat cukup,” jelas Sigit. Pemerintah juga tidak serta merta menarik minyak tanah subsidi dari peredaran. Konversi penuh telah dilakukan di Pulau Sumbawa. Sebanyak 257.000 KK mendapatkan bantuan paket elpiji subsidi 3 Kg. dari tabung gas, hingga kompornya. Masyarakat telah memiliki alternatif bahan bakar yang sangat efisien. Dan lebih praktis dari minyak tanah. Untuk memastikan distribusinya lancar dan tersedia, Pertamina telah membentuk jaringan distribusi melalui pangkalan-pangkalan. Dari sebelumnya pangkalan minyak tanah, beralih menjadi pangkalan elpiji. Infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan elpiji masyarakat juga telah dipenuhi. “Ketersediaan elpiji tidak ada masalah, sebelumnya ada krodit sedikit, tapi sekarang sudah recovery. Tidak ada masalah kebutuhan masyarakat,” demikian Sigit. (bul)

produksi ini, kata Ilham, kebaradaan para penyuluh yang tersebar di kecamatan di seluruh kabupaten/kota di NTB akan diintensifkan untuk melakukan pendampingan kepada para petani. Pendampingan dilakukan mulai dari pemeliharaan, pemupukan, penyaluran jatah pupuk subsidi, hingga pelaksanakan teknologi pertanian sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Menteri Pertanian RI juga telah mendeklarasikan program Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani) untuk mendukung pen-

ingkatan produksi pertanian. Dimana penyuluh yang merupakan garda terdepan pembangunan pertanian Indonesia. Program jangka panjang kostratani yaitu revitalisasi BPP, jangka pendeknya melakukan kegiatan menuju pertanian modern yang terkait teknologi informasi dan salah satunya memperkuat sarana dan parasarana teknologi BPP agar penyuluh bisa mendapatkan data akurat dilapangan yang terhubung ke berbagai level pengambil kebijakan termasuk Menteri Pertanian. “Implementasinya Kostra-

(Suara NTB/bul)

PADI - Hasil padi petani yang dipamerkan saat HUT NTB tahun 2019. Tahun ini Pemprov NTB menargetkan produksi padi sebesar 2,6 juta ton

Tampilan Honda CBR150R Disegarkan Mataram (Suara NTB) – Mengawali tahun 2020, PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan New Honda CBR150R dengan warna dan tampilan desain stripe terbaru untuk menjawab keinginan pecinta motor sport di Tanah Air. Motor sport full fairing Honda yang kini terlihat semakin speedy dan agresif ini siap menemani gaya hidup para pecinta kecepatan dalam beragam aktivitas. New Honda CBR150R yang memiliki DNA “Total Control” hadir dengan warna baru yakni Dominator Matte Black. Pada pilihan warna terbaru ini, disematkan perpaduan warna hitam doff pada setiap sisi bodi dengan konsep grafis tipografi, sehingga menghasilkan tampilan sesuai gaya hidup masa kini. Selain itu, New Honda CBR150R menghadirkan varian Matte Black dengan konsep Street Sport dan varian Victory Black Red yang diusung dengan konsep Racing Look. Kedua varian ini mengedepankan aksen warna yang kontras disertai dengan garis tajam yang menyuguhkan kesan speedy dan agresif. Marketing Director AHM Thomas Wijaya mengatakan semenjak diperkenalkan awal tahun 2016, Honda CBR150R terus diminati oleh konsumen sepeda motor di Indonesia terutama para pecinta motor sport. Pembaharuan pada model ini terus dilakukan agar sejalan dengan tren terkini yang menjadi inspirasi AHM dalam melakukan pengembangan sebuah produk. “Bagi para pecinta kecepatan, New Honda CBR150R dikenal dengan DNA “Total Control” yang membuatnya mudah dikendalikan. Konsumen pun mudah mengeksplorasi kecepatan serta kelincahannya. Kali ini kami memperkenalkan pilihan warna dan striping baru yang akan memperkuat jiwa balap pemiliknya melalui desain yang sporty dan agresif,” ujar Thomas. Dengan kenyamanan dan handling yang sempurna dalam

(Suara NTB/ist)

Yustinus Habur

“Capaian produksi untuk padi tahun 2019 sedang dihitung oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Pastinya akan dirilis nanti angka tetapnya. Di kami tidak ada,” kata Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. M. Ilham, MM di ruang kerjanya, Senin (6/1) kemarin. Dengan luas areal tanam padi yang ditargetkan tahun 2020 ini, dihitung rata-rata produksi 55 kuintal perhektar, maka akan terakumulasi produksi mencapai 2,6 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Untuk memenuhi target

Honda CBR150R

bermanuver, New Honda CBR150R ini cocok digunakan dalam aktifitas harian baik perkotaan maupun di lintasan. Desain cast wheel yang semakin modern memberikan kesan racing sesungguhnya. Pada sisi fitur pengereman, model ini telah disematkan disc break yang bergelombang semakin menguatkan konsep sporti yang diusung. Anti-lock Breaking System (Khusus untuk tipe ABS) semakin menambah kenyamanan dan keamanan pengendara saat melakukan pengereman yang disertai dengan penambahan fitur Emergency Stop Signal (ESS). Fitur ESS ini secara otomatis akan mengaktifkan lampu Hazard saat melakukan pengereman mendadak, sebagai informasi kepada pengendara sekitar terutama pengendara di posisi belakang untuk menghindar dan mengurangi resiko kecelakaan. Dari sisi desain bodi, New Honda CBR150R memiliki tampilan visor tinggi sehingga memberikan kenyamanan bagi pengendara untuk mendapatkan pandangan yang lebih lapang serta menambah tampilan layaknya motor balap sejati. Kesan canggih dan modern pada model ini terlihat pada penyematan full digital panel-

meter serta hadirnya fitur All LED Lighting System, memudahkan pengendara dalam menjangkau pandangan lebih jauh pada malam hari. Memiliki pengaturan 5 level pada masing-masing suspensi depan dan belakang, memberikan pilihan kenyamanan dan handling yang optimal untuk penggunannya agar udah untuk di kendarai. Berbekal mesin 150CC DOHC-6 kecepatan, New Honda CBR150R dilengkapi dengan 4-valve, berpendingin cairan (liquid-cooled). Performa tingginya menghasilkan tenaga 12,6 kW (17,1 PS) /9.000 rpm dan torsi 14,4 Nm (1,47 kgf.m)/7.000 rpm yang membuat pengendara nyaman bermanuver di jalanan. Dengan performa yang maksimal, model sport Full Fairing ini mampu menyuguhkan efisiensi dalam pemakaian bahan bakar yang mencapai 39,72 km/liter (EURO 3) melalui metode ECE R40 berdasarkan pengetesan internal. New Honda CBR150R yang memiliki 4 varian warna untuk setiap tipe. Warna Matte Black, Victory Black Red, Dominator Matte Black dan Warna MotoGP Edition. (bul)

tani ini dilapangan mulai jalan tahun ini,” imbuhnya. Selain padi, Ilham juga menyebut target produksi jagung sebesar 2,6 juta ton tahun ini. Dihitung dari luas areal target tanam 388.000 hektar. Dengan beberapa strategi untuk pencapaian target produksi adalah upaya pengembangan sistem pertanian jagung dengan irigasi tetes seperti yang dilakukan di Kabupaten Lombok Utara. Produksi jagung yang biasnya dilakukan sekali setahun, dapat ditingkatkan menjadi dua sampai tiga kali setahun. Pemprov NTB juga sedang mengupayakan terjalinnya pola kemitraan antara petani dengan perusahaan pembeli. Seperti halnya pola kemitraan yang terjadi di komoditas pertanian perkebunan tembakau. “Masih menunggu perusahaan yang berinvestasi. Ada juga bantuan untuk bibit jagung kepada pet-

(Suara NTB/bul)

M. Ilham ani,” demikian Ilham tanpa menyebut berapa ton benih jagung yang akan dibantu petani tahun 2020 ini. (bul)

Terbatas, REI Dorong MBR Rebut Kuota Rumah Subsidi Mataram (Suara NTB) Pemerintah telah mengeluarkan kuota rumah subsidi untuk tahun 2020 ini. jumlahnya terbatas, hanya 110.000 unit secara nasional. Sebelum pertengahan tahun ini, diproyeksikan kuota ini akan habis terserap. Karena itu, Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB mendorong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki niat untuk memenuhi kebutuhan dasar papannya, agar secepatnya menangkap peluang ini. “Kalau yang sudah ada niat mau ngambil rumah, segerakan. Karena sangat terbatas. Kalau tidak cepat, kuota ini bisa diambil daerah lain,” kata Ketua DPD REI Provinsi NTB, H. Heri Susanto. Jika dibagi rata dengan jumlah provinsi, masingmasing akan mendapatkan 3.000 unit. Namun pemerintah tidak membagikan kuota di setiap daerah. tergantung cepat atau tidaknya masyarakat mengakses kuota nasional ini. “Kalau sudah syarat-syarat dipenuhi, bank sudah menyetujui, lebih cepat lebih banyak kita dapat kuota,” jelasnya. Untuk tahun 2020 ini, beberapa bank yang dipercaya menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi diantaranya, Bank NTB Syariah, BTN, BTN Syariah, Mandiri dan BNI Syariah. Karena itu, Heri mendorong masyarakat untuk memiliki perumahan-perumahan yang telah disiapkan oleh masing-masing pengembang. Kemudian mengajukan KPR kepada bank, melalui pengembang pemilik proyek. Kebijakan pemerintah

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi anggaran negara untuk rumah subsidi ini berakhir pada tahun 2020 ini. Belum dipastikan, apakah pemerintah akan mengalokasikan kembali subsidi rumah untuk MBR tahuntahun mendatang. “PMK sudah berakhir tahun 2020 ini. Belum tentu ada tahun depan dan seterusnya. Karena itu, yang sudah ada niat untuk memiliki rumah subsidi, bisa disegerakan,” imbuhnya. Meski pemerintah telah mengalokasikan subsidi rumah kepada MBR untuk tahun 2020 ini. Tetapi ada kebijakan baru terkait harganya. Tahun 2019 lalu harga rumah subsidi Rp154 juta, tahun 2020 ini harganya naik menjadi Rp168 juta. Artinya, jika tahun lalu setoran rumah subsidi bekisar Rp900an ribu perbulan, mulai tahun ini setoran bagi MBR yang mengambil rumah subsidi akan menjadi Rp1 jutaan perbulan. Uang muka tetap, hanya 1 persen dari harga rumah. Heri menyebut rumah subsidi yang telah dibangun oleh pengembang masih tersedia di kisaran seribu unit. Perkiraannya akan terserap tak sampai 5.000 unit tahun ini. Mengingat jumlah kuota yang sangat terbatas. Seluruh pengembang di Indonesia berlomba-lomba ingin merebut kuota, memfasilitasi MBR memiliki rumah. (bul)

H. Heri Susanto

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB terus menambahkan target produksi untuk komoditas tanaman pangan. Khusus untuk padi dan jagung, produksi yang ingin dicapai tahun ini mencapai 5,2 juta ton. Tahun 2019 lalu, NTB menargetkan luas tanam padi di sawah 368.000 hektar dan 16.000 hektar luas tanam padi di ladang. Sementara tahun 2020 ini, target luas tanam 350.000 hektar lahan sawah dan 130.000 hektar tanam di lahan ladang.

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

TKD Dihapus Komite KLS Tetap Bisa Bekerja MULAI tahun 2020 ini, Komite Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Lombok Selatan (KLS) tak lagi menerima dana hibah. Jika sebelumnya pada tahun 2019 komite KLS ini mendapatkan dana hibah Rp 1 miliar tahun ini menjadi nihil. Meski demikian, Komite KLS ini memastikan tetap bisa bekerja dan memperjuangkan terwujudnya kabupaten yang baru di wilayah Lotim bagian selatan. Sekretaris Komite KLS, H. Saefulhaq saat dikonfirmasi Senin (6/1) menjelaskan, mulai tahun 2020 ini komite KLS tidak perlu memakai hibah. Dana dipastikan (Suara NTB/rus) tetap ada untuk membiayai H. Saefulhaq setiap kegiatan komite. “Kita pakai sistem kerja, setiap ada pekerjaan ada dana,” ucapnya. Menurut adik Bupati Lotim ini, dengan sistem pendanaan saat ini tidak perlu lagi ada perencanaan keuangan dari komite KLS. Tugas komite saat ini adalah tinggal membumikan nama KLS ke tengah masyarakat. Urusan pusat soal pemekaran dinilai sudah selesai. Yakni tinggal menanti dibukanya moratorium dari pemerintah pusat soal pemekaran. Soal dana ini juga, sambungnya sudah ada dukungan dari pemerintah provinsi. Diakui saat ini pembentukan KLS ini masih dimimpikan dalam tidur. Namun diyakinkan H. Saeful, saat sudah terbangun nantinya KLS sudah benar-benar terwujud. Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan ini dinilai menjadi penanda terang akan segera terwujudnya KLS. Dalam proses pemindahan ibu kota negara ini, disebut satu kajian dengan KLS. Ketika ibukota negara ini sudah benar-benar pindah, maka DOB di Lotim ini dipastikan juga jadi. KLS katanya merupakan harga mati. Kawasan Pandanduri seluas 60 hektar sudah disepakati menjadi pusat ibukota KLS. Delapan kecamatan di wilayah Lotim selatan termasuk Montong Gading, Sikur dan Terara ini sudah tak lagi menjadi soal. D imana seluruh kepala desa di tiga Kecamatan tersebut sudah sepakat tidak lagi mempersoalkan itu bagian dari utara Lotim. Diakui, dalam melakukan upaya pemekaran kabupaten ini komite KLS ini mulai dari nol kembali sejak tahun 2017 lalu. Dipastikan, semua desa sudah terima KLS melingkupi 8 kecamatan di wilayah Lotim Selatan. Pemilihan Pandanduri sebagai ibu kota administratif KLS ini dipilih karena berada di tengah-tengah. (rus)

Ratusan Perangkat Desa Ancam Mogok Selong (Suara NTB) Ratusan perangkat desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) meminta supaya TKD yang ditiadakan dalam APBD induk 2020 dikembalikan. Apabila tidak diindahkan, maka PPDI mengancam melakukan mogok kerja. Demikian disampaikan ratusan perangkat desa saat menggelar hearing di kantor DPRD Lotim, Senin (6/1). Difasilitasi oleh Komisi I DPRD Lotim, hadir pada pertemuan itu, Kadis PMD Lotim, Hj. Baiq Miftahul Wasly beserta jajaran, Kabag Hukum Setda Lotim, Ketua DPRD Lotim dan perangkat desa. Pada kesempatan itu, Ketua PPDI Lotim, Hamzah, menjelaskan jika penghapusan TKD perangkat desa ini merupakan sumber bumerang antara perangkat desa, kepala desa dan pemerintah daerah. Koordinasi yang terbangun baik saat ini tidak menutup kemungkinan akan hancur terkait adanya kebijakan terbaru berupa penghapusan TKD bagi perangkat desa. Sementara pekerjaan perangkat desa cukup banyak, sehingga apabila perangkat desa melakukan mogok kerja, maka segala pelaksanaan pekerjaan ada di desa diyakininya tidak dapat berjalan dengan baik. Dari PPDI meminta kepada pemerintah daerah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut dalam kurun

waktu satu hingga dua minggu ke depan, namun apabila tidak ada perubahan maka PPDI akan turun aksi dengan massa aksi 3.000 lebih dan melakukan mogok kerja. “Tuntutan kita supaya TKD perangkat desa ini dikembalikan. Penghapusan ini merupakan suatu diskriminasi bagi perangkat desa,” terangnya. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim, Hj. Baiq Miftahul Wasly, menyampaikan penghapusan TKD perangkat desa ini sebagaimana kebijakan bersama dari pertimbangan yang dilakukan. Namun, katanya, bupati akan melakukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut, karena sudah menjadi produk hukum. Dijelaskan, untuk mengembalikan tunjangan sebagaimana besaran sebelumnya, sebesar Rp400 hingga Rp450 ribu itu per orang maka itulah besaran anggaran yang dibutuhkan atau sekitar Rp15 miliar. Sementara untuk saat ini di APBD induk 2020, yang mampu dibayar hanya TKD bagi kepala desa dan sekretaris desa.

(Suara NTB/yon)

PENJELASAN - Kepala Dinas PMD Lotim, Hj. Baiq Miftahul Wasly, saat memberikan penjelasan kepada PPDI Lotim terkait penghapusan TKD perangkat desa di DPRD Lotim, Senin (6/1). Sementara, Kabag Hukum Setda Lotim, Lalu Dedi Sukmana, mengungkapkan penentuan ditiadakannya TKD perangkat desa melalui kajian yang cukup lama, sehingga diberikan tunjangan kepada sekdes dan kades dengan menghadirkan forum kepala desa waktu itu. Adapun untuk mengukur

Tanjung (Suara NTB) Hanya dalam hitungan hari pasca-diserahterimakan akhir Desember 2019 lalu, jembatan Lendang Galuh, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung mendapat sorotan warga. Pasalnya, jembatan yang dibangun dengan pagu APBD senilai Rp 1,8 miliar (terkontrak Rp 1,773 miliar) mengalami retak. Informasi yang dihimpun koran ini menyebut, kualitas jembatan terutama di bagian talud kurang baik. Tidak sedikit warga yang mengeluhkan jembatan itu, hingga mereka pun mempostingnya di media sosial dan group WhatsApp. Tokoh masyarakat sekaligus figur yang ikut menganggarkan jembatan itu melalui APBD, Ardianto, mengakui warga sangat membutuhkan jembatan tersebut. Terlebih lagi, sarana penghubung Desa Sokong - Desa Tanjung dan Sokong - Desa Teniga itu, mengalami penundaan akibat beberapa persoalan. “Jembatan itu kita anggarkan tahun 2017 sebesar Rp 800 juta, tapi tertunda karena dananya kurang. Lalu di 2018 kita tambah lagi menjadi Rp 1,2 miliar, tapi tidak terlaksana karena kisruh tender,” ujar mantan anggota DPRD ini. Ia mengingat, jembatan

Pengusaha Taiwan Tawarkan Lotim Mesin Senilai Rp500 Miliar

H. Rumaksi Sjamsuddin

(Suara NTB/ari)

MUTASI - Bupati KLU H. Najmul Akhyar memutasi pejabat eselon III dan IV lingkup Pemda KLU, Senin (6/1).

Lagi, Bupati KLU Geser 141 ASN Tanjung (Suara NTB) Ibarat hadiah tahun baru 2020, sebanyak 141 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), menerima kebijakan mutasi jabatan, Senin (6/1). Mutasi ini hanya berselang sebulan setelah mutasi 5 Desember 2019 lalu. Mutasi kali ini pun masih terkonsentrasi di eselon III dan IV, dan belum menyasar eselon II yang banyak lowong akibat ditinggal pensiun. Melihat pergeseran kalangan ASN kali ini, tidak banyak kejutan terkecuali di beberapa posisi. Misalnya, Kabid Perikanan Darat yang awalnya dipercayakan kepada H. Samsul Rizal, S.Pi., diserahkan kepada Sahna, A.Md., sedangkan Rizal yang alumni perikanan dipercaya sebagai Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Pada jabatan Kabag Pembangunan yang banyak disorot terkait kinerja tender, Lalu Majemuk digantikan oleh Hasto Wahjono, S.Pd., (sebelumnya Kabid di Dikpora). Majemuk diposisikan sebagai Sekdis Perhubungan, Perikanan dan Kelautan. Kabag Hukum, Raden Eka Asmarahadi, SH., dipercaya sebagai Irban III Inspektorat, sedangkan Kabag Hukum diserahkan kepada Suparman, SH., yang sebelumnya cukup lama menjabat Kasubag Hukum. Kabag Keuangan DPRD yang lowong dipercayakan kepada, H. Haris Nurdin yang sebelumnya menjabat Kabag Persidangan. Sementara Kabag Persidangan DPRD dipercayakan kepada Drs. Suriadi, S.Pd., yang

sebelumnya Sekdis Kominfo. Penunjukan Suriadi, tergolong mengejutkan. Sebab posisi Suriadi idealnya diisi oleh alumni Sarjana Hukum sebagaimana agenda sidang erat kaitannya dengan pengetahuan hukum penjabat. Selanjutnya mantan Kabid Bina Marga dipercaya sebagai Sekdis PU menggantikan Fathurrahman, S.ST., yang telah digeser sebagai Sekdis Sosial PPPA. Ramsah dipercaya sebagai Sekdis Tenaga Kerja menggantikan Yarsa yang pensiun. Sementara di lingkup kecamatan, H. Nurdin, S.Pd., dilantik sebagai Camat Kayangan. Usai melantik ASN, Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, mengakui mutasi kali ini adalah yang terbanyak yang pernah ia lakukan. Hal itu tidak lepas dari faktor kekosongan di banyak posisi akibat ditinggal oleh ASN pensiun. Bahkan di level eselon IV, masih ada jabatan yang kosong karena kekurangan jumlah pegawai. “Lombok Utara kekurangan SDM, meskipun sudah masuk 240 lebih ASN pada penerimaan sebelumnya, kita tetap kurang karena banyak juga yang pensiun,” ujarnya. Najmul menolak tudingan jika mutasi besar awal tahun ini, dikaitkan dengan momen Pilkada 2020 mendatang. Mutasi ini menurut dia, semata-mata karena kebutuhan penyegaran. Sebab selain eselon III dan IV yang sudah dilakukan,pihaknyaakanmenggelar penyegaran di posisi eselon II. Untuk tahap ini, dirinya masih menunggu izin dari BAKN. (ari)

Selong (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat di Gumi Selaparang ini terutama di dalam kota. Pasalnya, hingga awal tahun 2020 ini dari penelitian yang dilakukan DLHK Lotim, kondisi lingkungan di Lotim masih buruk, terutama di dalam perkotaan. Dikonfirmasi Suara N T B ,

Lalu Arwan. PWI meminta agar SK tersebut dicabut dan tidak lagi mencantumkan nama PWI dalam SK. Menurutnya, pencatutan nama PWI merupakan kesalahan fatal. Pencatutan tersebut dinilai bisa berkonsekuensi pelanggaran hukum. Kepala Dinas Pariwisata Lotim, dr. Mugni ketika dikonfirmasi kembali via WhatApps mengatakan akan mengkonsultasikan masalah tersebut dengan Bagian Hukum Setda Lotim untuk dilakukan penyesuaian. Terpisah, Kepala Bagian Hukum Lalu Dedi Kusmana

mengatakan secara substansi SK sudah diperiksa kembali. Adanya kesalahan dipastikan akan segera dilakukan perbaikan. “Kalau keliru kan memang harus direvisi,” ungkapnya. Disebut ada UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kalau terjadi kesalahan redaksi, konsideran atau ada fakta baru maka akan diubah. Perubahan yang dimaksud, tambahnya, adalah pada unsurunsur sesuai dengan kesalahannya. “Yang keliru kan ada PWI, HPI dan PHRI,” paparnya. (rus)

(Suara NTB/yon)

Polemik Anggota BPPD, HPI dan PWI Protes baru ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Antara lain Perpres Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dan Perbup tahun 2014. Disampaikan, dua nama anggota BPPD yang baru tidak pernah direkomendasikan oleh DPC HPI. HPI ini pun meminta Bupati mencabut SK tersebut. Sementara itu, anggota PWI Lotim Hasanah Efendi menyatakan atas nama pemegang kartu biru PWI menyatakan keberatan keras terhadap pencatutan nama PWI dalam SK Bupati terhadap dua nama anggota BPPD yang baru, yakni Akhmad Roji dan

Lendang Galuh menuai polemik karena kepentingan oknum. Jembatan yang telah menemukan pemenang tender itu, diminta oleh APH untuk ditender ulang. Akibatnya jembatan urung dieksekusi. Selanjutnya, pada APBD-P terdapat usulan untuk menambah alokasi anggaran untuk jembatan. Banggar saat itu tidak menambah anggaran sebab APBD-P 2018 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Atas usulan yang baru, maka di 2019 anggaran itu dianggarkan kembali dengan nilai lebih besar Rp 1,8 miliar. Alih-alih sesuai ekspektasi, jembatan mengalami keretakan di sejumlah titik, berikut talud juga melorot. “Sebagai masyarakat biasa, kami minta pengawas pemerintah optimal, bagaimanapun uang masyarakat cukup besar yang tersedot. Syukurnya di sana kali kecil, kalau kali besar, kami tidak tahu apa yang terjadi, mungkin roboh akibat banjir,” tandasnya. Terpisah, pelaksana jembatan CV Budi Permata, Raden Mesir, kepada wartawan mengungkapkan pihaknya siap melakukan perbaikan. Pelaksanaannya masih menunggu petunjuk dari tim teknis Dinas PU. “Ke-

betulan saya di Dinas PU ini, jadi kita masih menunggu tim teknis biar enak kerjanya,” ujar Mesir via telepon. Penyebab retaknya jembatan, sebut dia, dikarenakan hujan lebat yang terjadi pada 1 Januari lalu. Ia menjamin, secara konstruksi bangunan sudah sesuai spesifikasi. “Kalau konstruksinya tidak apaapa, hanya dipinggirnya itu saja (retak), karena airnya besar, terlebih lagi tanah itu masih labil karena baru kita timbun,” klaimnya. Mesir menyebut, nilai kontrak jembatan yang ia peroleh sebesar Rp 1,773 miliar. Pascadibangun, jembatan sudah bisa dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Ia membantah, adanya larangan jembatan tidak boleh dilalui oleh dump truck. Sebaliknya, kendaraan jenis apapun dipersilakan melewati jembatan tersebut. “Roda empat bisa kok lewat sana, itu sudah dari dulu. Sudah bebas kok. Hanya saja pada pinggir talut itu aja yang retak karena tanahnya masih labil. Dan juga hujan terlalu besar dia.” “Intinya jalan itu sudah bebas dilalui, karena waktu pemeliharaan kita itu ada 6 bulan, makanya kita tetap kerjakan (perbaikan),” pungkasnya. (ari)

DLHK Lotim Sebut Kondisi Lingkungan di Dalam Kota Masih Buruk

(Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Lombok Timur (Lotim) melayangkan protes ke Pemkab Lotim. Hal ini sebagai buntut dari protes atas klaim organisasi dalam kepengurusan Badan Promosi Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim yang dikukuhkan Bupati Lotim, Senin (2/1) lalu. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HPI Lotim, Mirsoan Ilhamdi mengatakan pengangkatan pengurus BPPD yang

tuk menfasilitasi segala kebutuhan dalam penyelesaian polemik penghapusan TKD perangkat desa. Dari DPRD Lotim akan mengkomunikasikan hal tersebut ke bupati selaku pemangku kebijakan agar TKD perangkat desa dapat dikembalikan sebagaimana tuntutannya. (yon)

Baru Dibangun, Jembatan Dikeluhkan Warga

Atasi Persoalan Sampah

Selong (Suara NTB) Pengusaha asal Taiwan menawarkan Lombok Timur (Lotim) mesin pengolah sampah senilai Rp 500 miliar. Mesin tersebut merupakan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTS) yang bisa menghasilkan energi listrik sebesar 6 mega watt (MW). Demikian disampaikan Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin kepada wartawan di Selong, Senin (6/1). Menurutnya, tidak saja energi listrik yang akan dihasilkan. Akan tetapi residu dari mesin ini bisa dijadikan batako. Di samping itu, sampah-sampah juga bisa menjadi pupuk organik. Kapasitas mesin ini sehari bisa 300 ton sampah. Kondisi di Lotim sebutnya bisa 500 ton. Diyakinkan para pengusaha Taiwan itu, jika Pemkab Lotim membelinya maka persoalan sampah bisa tertangani. Di samping itu, dalam jangka waktu 5 sampai 6 tahun sudah bisa kembali balik modal atau Break Event Point (BEP). Akan tetapi, melihat harga mesin yang cukup mahal Wakil Bupati Lotim ini mengaku tidak mampu Lotim untuk membelinya. APBD Lotim sebesar Rp 2,7 triliun dalam setahun ini terbatas. Sisa waktu kepemimpinan pasangan H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi Sjamsuddin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lotim juga tersisa kurang dari empat tahun. Atas pertimbangan tersebut, Wabup mengaku akan coba menawarkan tawaran Pengusaha Taiwan ke Pemerintah Provinsi NTB. “Pengusaha ini juga mengundang kita pergi ke Taiwan melihat mesinnya,” ujarnya. Tawaran ke Pemprov ini, tambahnya, karena ada program Zero Waste. Selasa hari ini, tutur Wabup akan bertemu dengan Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah. Lebih memungkinkan, ujarnya, antara Lotim dengan provinsi membuat perusahaan patungan untuk pembelian mesin mahal ini. Atau bisa saja dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai investor yang membeli mesin dan mendirikan mesin pengolahan di Lotim. Pihak ketiga inilah yang nantinya mengelola lebih lanjut mesin tersebut. (rus)

kemampuan keuangan, banyak aspek yang harus dinilai, sehingga akan dikoordinasikan dengan Banggar dan TAPD. Jika memungkinan, maka akan diakomodir dalam APBD perubahan selama menyangkut kepentingan yang lebih besar. Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd, mengaku siap un-

H. Marhaban

Senin (6/1), Kepala DLHK Lotim, Ir. H. Marhaban, mengungkapkan pentingnya dilakukan pembenahan masalah lingkungan, karena masih banyak yang harus dipenuhi. Di mana beberapa persoalan yang dihadapi saat ini berupa penghijauan kota yang minim, lingkungan, tingkat pencemaran sungai masih tinggi akibat pErilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Untuk itu, pihaknya terus bersinergi dengan pihak terkait mengatasi persoalan ini. “Dari DLHK juga sudah memasang kontainer untuk meminimalisir pencemaran lingkungan,” katanya. Terkait masalah lingkungan ini, ditambahkan Marhaban, jika terburuk di dalam perkotaan dikarenakan untuk ruang terbuka hijau masih minim yaitu masih kurang dari 30 persen. Sementara untuk perkotaan jumlah pen-

duduk cukup tinggi disertai aktivitas masyarakat di perkotaan cukup padat. Maka tidak dapat dipungkiri jika hal tersebut berdampak pada buruknya kondisi lingkungan dalam kota. Disampaikan Marhaban, meski Kota Selong bukan merupakan kota besar. Namun berbagai persoalan lingkungan terjadi. Terutama sekali yang sangat nampak saat ini masalah sampah dan banjir. Misalnya ketika musim hujan, berbagai aneka sampah menggunung di sejumlah sudut kota, termasuk meluapnya air hingga masuk ke rumah warga. Kondisi ini salah satu bukti jika kondisi lingkungan yang masih buruk. Hal inilah yang kemudian mendasari DLHK Lotim untuk melayani pengangkutan sampah setiap hari di dalam kota baik menggunakan roda empat maupun roda dua. Menurut Marhaban, satu hari sampah tidak diangkut, maka terjadi penumpukan yang cukup memprihatinkan mengingatkan aktivitas masyarakat di kota cukup tinggi. “Saat ini untuk layanan pengangkutan sampah hanya bisa kita layani dalam kota saja,” akunya. (yon)

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pembayaran PJU di Lobar Antisipasi Banjir dan Longsor CUACA ekstrem yang melanda wilayah NTB umumnya dan Lombok Barat (Lobar) khususnya diperkirakan bakal terjadi hingga beberapa waktu ke depan. Dampak cuaca ekstrem ini pun menyebabkan sebagian besar wilayah di Lobar rawan dilanda bencana longsor dan banjir. Berdasarkan pemetaan BPBD, dari 10 kecamatan dan 119 desa yang ada sebanyak 7 kecamatan di Lobar rawan diterjang bencana banjir dan longsor. ‘’Dari 7 kecamatan yang berpotensi longsor ada lima kecamatan yaitu, Kecamatan Narmada, Batu Layar, (Suara NTB/her) Gunungsari, Sekotong dan Mahnan Lembar. Sedangkan dua kecamatan lainnya berpotensi banjir, yaitu Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Gerung,” kata Kepala BPBD Lobar, Mahnan, SSTP., Senin (6/1). Dari 7 kecamatan ini, tambahnya, ada sekitar 33 desa yang berpotensi ditimpa bencana banjir. Di antara desa yang berpotensi banjir di Kecamatan Sekotong ada Desa Sekotong, Sekotong Tengah, Cendi Manik dan Sekotong Barat. Di Kecamatan Lembar ada Desa Sekotong Timur, Labuan Tereng. Lembar Induk. Jembatan Gantung. Sementara di Kecamatan Gerung, potensi banjir di Desa Suka Makmur, Gapuk, Taman Ayu dan Desa Kebun Ayu. Untuk Kecamatan Labuapi, tambahnya, desa yang berpotensi banjir ada Desa Telagawaru, Karang Bongkot Perampuan. Terong Tawah dan Desa Kuranji Induk, sementara itu di wilayah utara ada di Kecamatan Gunungsari, yaitu Desa Gunungsari, Desa Taman Sari. Di Kecamatan Batulayar ada di Desa Batulayar dan Sandik. ‘’Sedangkan desa-desa yang berpotensi banjir dan Longsor, yaitu Sekotong Tengah. Sekotong Barat, Sekotong Timur, Lembar Selatan, Labuan Tereng, Mesanggok. Giri Sasak, Batulayar , Tamansari Desa Gelangsar dan Mekarsari di Kecamatan Narmada ada Desa Sesaot dan Desa Pakuan,’’ terangnya. Sebagai langkah antisipasi, tambahnya, Senin kemarin, Pemkab Loba bersama tim gabungan mendirikan posko siaga bencana banjir dan tanah longsor. Posko siaga bencana di BPBD, terdiri dari berbagai unsur mulai dari unsur TNI, Polri, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, SAR dan instansi lainnya. Sementara untuk ketersediaan logistik di BPBD, ia mengatakan Pemkab Lobar sudah menyiapkan anggaran untuk siaga bencana pada tahun 2020, terhadap keberadaan logistik, jika misalnya nanti BPBD Lobar kekurangan, dari pihak BPBD Provinsi sudah siap untuk memberikan bantuan logistik jika terjadi bencana. (her)

Konsumsi Masih Rendah

DKP Loteng Genjot Program Gemar Makan Ikan Praya ( Suara NTB) Tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih terbilang rendah. Di tahun 2019 lalu, konsumsi ikan di daerah ini sekitar 28 kg per kapita per tahun. Angka ini masih lebih rendah dari konsumsi makan ikan tingkat Provinsi NTB yang di atas 30 Kg per kapita per tahun. Padahal potensi perikanan di Loteng sangat tinggi, baik ikan air tawar maupun ikan laut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Loteng M Kamrin kepada Suara NTB akhir pekan kemarin mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan konsumsi ikan. Salah satunya dengan cara memaksimalkan program gemar makan ikan melalui sosialisasi di seluruh wilayah di daerah ini. Kegiatan digelar melalaui Forikan yang sudah terbentuk di setiap kecamatan. Forikan adalah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan yang memiliki berperan sebagai inspirator, kreator, motivator, dan aktivator dari program tersebut. “Selanjutnya kami mendorong tumbuhnya pelaku usaha olahan dan kuliner melalui lomba menu masak serba ikan yang terus dilakukan secara rutin untuk memperkaya kuliner khas tradisional Lombok sekaligus memasyarakatkan gemar makan ikan,” terangnya. Kamrin menjelaskan, ikan memiliki kandungan omega 3 yang tinggi. Kandungan nutrisi ini sangat baik bagi kesehatan otak para pelajar, sehingga memberikan makanan tambahan dari bahan ikan sangat didorong dengan prioritas sasaran siswa TK dan SD. “ Ini untuk menunjang gizi dan kecerdasan,” katanya. Ia menjelaskan, hasil tangkapan ikan dari Loteng yang melimpah dijual sampai ke luar daerah, misalnya ke Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Pengiriman ikan ke daerah lain bagian dari jaringan pasar yang sudah terbangun dan cukup membantu pemasaran produksi bagi pembudidaya ikan di Loteng. Terkait dengan program gemar makan ikan, laman KKP.go.id menerangkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memang terus gencar melaksanakan kampanye gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan untuk mendukung program nasional penanganan stunting di Indonesia. (ris)

Dua Kasus ADD Ditarget Tuntas Tahun Ini Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah mengintensifkan penanganan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di dua desa di daerah ini. Masing-masing kasus ADD Desa Saba tahun 2017 serta ADD Desa Puyung tahun 2018 dan ditargetkan tuntas tahun ini juga. Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (6/1), mengatakan, untuk kasus ADD Desa Saba sudah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Hanya saja untuk tersangka, belum ditetapkan, karena masih harus menunggu hasil perhitungan kerugian negara. Penyidik sudah menemukan indikasi kuat penyimpangan dalam kasus ini dengan nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp 220 juta lebih. “Tapi untuk meyakinkan besaran nilai kerugian negara dalam kasus ini, kita sudah minta dilakukan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) ke BPK RI. Dan, kini tinggal menunggu hasil saja. Baru setelah itu, akan menetapkan tersangka,” sebutnya. Sementara terkait kasus ADD Desa Puyung, pihaknya sudah memanggil dan memeriksa hampir 35 saksi, termasuk saksi ahli proyek. Dari keterangan para saksi, penyidik menilai ada ada indikasi penyimpangan, sehingga kasus tersebut berpotensi dinaikkan ke tahap penyidikan. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Inspektorat Loteng serta BPK RI terlebih dahulu untuk keperluan audit kerugian negara dalam kasus tersebut. “Nanti kita akan koordinasi dengan Inspektorat dan BPK, untuk keperluan audit dalam kasus ADD Desa Puyung ini,” jelasnya. Ia menjelaskan, penyidik sudah beberapa kali turun ke lapangan guna mengecek data-data proyek fisik serta pengadaan yang dibiayai dari ADD Desa Puyung tahun 2018. Dalam hal ini, pihaknya menemukan proyek yang tidak selesai dikerjakan. Termasuk beberapa kegiatan pengadaan tidak dilakukan, tapi anggaranya sudah terpakai. “Di kasus ADD Desa Puyung, penyidik menemukan beberapa proyek yang tidak sesuai spesifikasi serta kekurangan volume kegiatan,” terangnya. (kir)

Tiga Tahun Selalu Menunggak

Giri Menang (Suara NTB) Tunggakan pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU) di Lombok Barat (Lobar) menjadi sorotan KPK, pasalnya pembayaran PJU ini selama tiga tahun pemda selalu menunggak. Atas kondisi ini pula menyebabkan Pemda mengalihkan pembayaran PJU ini dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). ‘’Mulai tahun ini pembayaran PJU diambilalih oleh BPKAD. Tahun ini BPKAD mengalokasikan Rp 25 miliar untuk pembayaran PJU ditambah persiapan antisipasi pelaksanaan program KPBU,’’

ujar Kepala BPKAD Lobar H. Fauzan Husniadi, Senin (6/1). Alasan pembayaran PJU ini ditarik ke BPKAD, ujarnya, untuk memudahkan kontrol pembayaran PJU. Sebab dari surat yang diterima dari

PLN, pembayaran PJU ini sudah tiga tahun selalu terjadi tunggakan. Pihaknya selaku kepala BPKAD dan bendahara umum daerah serta tim TAPD pun menarik pembayaran PJU ini untuk

memudahkan kontrol, sehingga polemik soal pembayaran PJU yang menunggak setiap akhir tahun tidak terulang lagi. Terkait koordinasi soal teknis data titik PJU yang akan dibayarkan, tetap berada di Dinas Perkim. Diakuinya, masalah tunggakan pembayaran PJU berulang kali terjadi ini juga menjadi sorotan KPK. Bahkan lembaga antirasuah ini resmi bersurat ke Pemda Lobar, karena menilai Pemda tidak taat

dalam membayar PJU. Baginya, persoalan PJU ini tidak terlalu sulit dipecahkan. Hanya saja tidak enaknya, selalu menunggak tiap tahun, sehingga berujung pemutusan PJU oleh PLN. Imbasnya pun sangat dirasakan di daerah wisata ketika PJU ini diputus oleh PLN. Padahal PPJ yang diterima kalau diimbangi dengan pembayaran PJU jumlah pajak yang diterima oleh Pemda. Bahkan terdapat surplus Rp 10 miliar. (her)

Pathul Fokus Cari Parpol Koalisi dan Pendamping

(Suara NTB/ist)

JALUR - Pendaki yang mendaki ke Gunung Rinjani melalui Desa Sesaot Kecamatan Narmada. Jalur ini merupakan jalur purba, karena merupakan jalur pendakian sejak dulu.

Dikenal Jalur Purba

Sesaot Narmada Jadi Alternatif Pendakian Rinjani Sejak Lama JALUR pendakian ke Gunung Rinjani umumnya hanya diketahui melalui Sembalun, Lombok Timur (Lotim) dan jalur Senaru, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Ada juga jalur baru lainnya yaitu jalur Benang Kelambu atau Benang Stokel, Lombok Tengah (Loteng). Ternyata jalur pendakian yang tak kalah menarik ada di Daerah Sesaot, Narmada, Lombok Barat (Lobar). Jalur pendakian di daerah ini bisa menjadi alternatif untuk pendakian ke Rinjani. Jalur pendakian melalui Sesaot ini sangat menjanjikan, sebab daerah ini memiliki jalur alternatif yang sebenarnya sudah dikenal lama dan ditempuh oleh orang-orang tua dulu. Uniknya, konon jalur ini merupakan jalur pendakian purba oleh Anak Agung Anglurah Gede Ngurah Karangasem dan bertapa menuju Gunung Rinjani yang masuk dalam cerita Babad Lombok. Jalur pendakian ini dipercaya sebagai jalur suci yang digunakan pertama kali oleh Raja Anak Agung pada saat menguasai Lombok dulu. Keberadaan jalur pendakian ini pun dibahas dalam diskusi Track Rinjani yang dilaksanakan di Pusat Rekreasi Masyarakat (Purekmas) Desa Sesaot, Sabtu (4/1). Azudin Nur, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sesaot menyebut secara rinci jalur ini. Cerita Jabot, sapaan akrab Azudin Nur, jalur Sesaot merupakan jalur suci yang digunakan pertama kali oleh Raja Anak Agung pada saat menguasai Lombok dulu. Sehingga, jalur ini, sebut Jabot, merupakan jalur pendakian purba oleh Anak Agung dan bertapa menuju Gunung Rinjani yang tersebut dalam Babad Lombok. Itulah, ceritanya, alasan Taman Narmada dijadikan sebagai replika Gunung Rinjani oleh Raja Anak Agung di mana Sesaot merupakan satu wilayah yang ada di Kecamatan Narmada. Disebutkan Jabot, Jalur Sesaot ini akan melalui sejumlah titik yaitu Bunut Ngengkang, Buak Odak, Jurang Peken pada kilometer ke-20, Lingkok Dangko’, Senaos, Senitik, Gunung Anak Dare (di sini terdapat pohon kayu besar Urat Sase), dan Gunung Sangkareang (masuk wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani/TNGR). Setelah itu sekitar 2 km kemudian akan masuk ke Pelawangan, pintu masuk ke kawah Gunung Rinjani. Menurut Jabot, jarak tempuh jalur ini sekitar sekitar 25 km yang oleh masyarakat lokal yang biasa mendaki bisa menempuh sekitar satu hari pulang pergi. Kelebihan jalur ini, menurut Jabot, karena jalur-

nya relatif lurus, tidak berpasir dan tidak licin, dengan jalan yang cukup lebar yang kalau direvitalisasi bisa menggunakan segala jenis kendaran baik roda dua maupun roda empat. Kelebihan lainnya yaitu air melimpah di lima titik yaitu di Buak Odak, Lingkok Dangkok, Senaos, Senitik, dan di dekat Pondok Selau. Selain itu, jalur yang ditempuh cukup landai sekitar 0-15 derajat, teduh, dengan melewati tebing jurang yang tidak panjang hanya sekitar 500 meter. “Tidak ada istilah tersesat, satu ruas, jalurnya kenceng,” ujar Jabot sambil menyebut sudah berharap lama jalur yang bisa melibatkan lima desa ini (Suranadi, Sesaot, Buwun Sejati, Pakuan dan Lebah Sempage) ini dibuka. Kelima desa ini, lanjut Jabot, bisa menjadi alternatif untuk menginap bagi pendaki. Kelebihan menarik lainnya disebutkan pengaman hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat, Sektori Wirawan. Menurutnya, jalur ini memungkinkan untuk menemukan hewan khas yang oleh masyarakat Sasak disebut Ujat Jeleng atau paradoksaurus Rinjanikus, juga tumbuhan unik yang disebut mayang Mekar (Cemara Bedok). Jalur ini juga, sambung Sektori, menyediakan sumber makanan berupa buah sehingga pendaki bisa terhindar dari kelaparan. Beberapa di antaranya buah mundah, buah badung, dan kepundung. Acara diskusi ini dihadiri di antaranya oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar H. Rusditah, Camat Narmada Dra. Baiq Yeni Ekawati, Kepala Desa Sesaot,Yuni Hari Seni, Kapolsek Narmada Kompol I Kadek Suparta. Kepala Bappeda Lobar Rusditah dalam diskusi tersebut berharap bantuan dari pihak-pihak terkait seperti KPH Rinjani Barat Resort Sesaot, pihak kecamatan, dan desa. Tujuannya untuk membuat pemetaan (mapping) kondisi lokasi, perjalanan, habitat yang ada, infrastruktur yang diperlukan, dan lain-lain. Kades Sesaot, Yuni Hari Seni sangat optimis pembukaan jalur Sesaot ini akan mampu membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar, baik yang ada di Desa Sesaot maupun empat desa tetangga lainnya. “Saya sangat optimis akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat,” ujar Yuni yakin. (her)

Praya (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah (Loteng), H.L. Pathul Bahri, S.IP., kian mantap maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 ini. Setelah mendapat kepastian dukungan dari Partai Gerindra. Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini kini tinggal fokus mencari partai politik sebagai mitra koalisi Partai Gerindra serta calon wakil bupati selaku pendamping di Pilkada Loteng mendatang. Sejauh ini setidaknya sudah ada lima partai politik yang dijajaki Pathul Bahri dengan mendaftar sebagai calon kepala daerah di partai politik tersebut. Di antaranya Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahteraa (PKS), Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terakhir, Pathul Bahri, mendaftar di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senin (6/1). Mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini pun menjadi yang pertama mendaftar di PKB Loteng. “Hari ini (Senin kemarin,red) kita mulai membuka pendaftaran seleksi calon kepala daerah. Dan, beliau (Pathul Bahri,red) merupakan pendaftar pertama,” ungkap Sekretaris DPC PKB Loteng, L. Supriadi, kepada wartawan. PKB akan membuka pendaftaran hingga tanggl 12 Januari mendatang dan pendaftaran dibuka untuk umum. Pada pendaftaran ini, ujarnya, tidak ada yang diberikan keistimewaan. “Semua bisa mendaftar dan berpeluang diusung sebagai calon kepala daerah di Pilkada Loteng oleh PKB,” terangnya. Di tempat yang sama, H.L. Pathul Bahri, S.IP., berharap besar bisa diusung oleh PKB untuk bisa bersama-sama merajuk harapan memajukan Loteng ke depan. Caranya, diawali dengan memenangi gelaran Pilkada Loteng secara bersamasama. “Selain PKB, kita juga sudah mendaftar di Partai

Golkar, PKS, Berkarya serta PPP,” imbuhnya. Disinggung terkait calon pendamping di Pilkada Loteng mendatang, Pathul menegaskan, sampai saat ini masih digodok oleh tim yang beranggota seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Loteng serta tim ahli lainnya. Ia pun menegaskan tidak punya kriteria khusus soal siap calon pendamping yang akan digandeng di Pilkada Loteng mendatang. “Bisa dari kalangan birokrat, kader partai politik ataupun pengusaha, semua berpeluang kita gandeng,” tegasnya. Terpenting pendamping nantinya harus punya visi dan misi yang sama agar bisa bersama-sama, bahu membahu memajukan Loteng, sehingga Loteng ke depan bisa menjadi daerah yang lebih baik dari sekarang ini. Disinggung jumlah nama calon pendamping yang sudah dikantongi, mantan anggota DPRD NTB ini enggan berkomentar. Yang jelas, sudah ada namanama yang sedang dikaji dan digodok peluangnya. “Jangan tanya soal jumlahnya. Yang pasti sudah ada nama yang sedang dikaji oleh tim,” pungkas Pathul. Saat mendaftar di PKB, Pathul Bahri, didampingi oleh seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Loteng. Termasuk Ketua DPRD Loteng dari Partai Gerindra, M. Tauhid. Sejumlah pengurus DPC Partai Gerindra juga tampak turut serta. “Kehadiran kami anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Loteng serta pengurus DPC, menunjukkan kalau kami tetap solid mendukung Pathul Bahri di Pilkada Loteng mendatang,” tandas Tauhid. Sebagai kader partai, pihaknya berkepentingan untuk mengawal dan mensukseskan apa yang telah diputuskan oleh Partai Gerindra dan telah memutuskan mengusung Pathul Bahri, sebagai calon bupati di Pilkada Loteng mendatang. (kir)

(Suara NTB/kir)

MENDAFTAR - Didampingi anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Loteng, Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H.L. Pathul Bahri, mendaftar di PKB, Senin (6/1).

Pilkada Loteng

Belasan Penerima PKH di Loteng Keluar DPP Nasdem Survei Secara Sukarela Elektabilitas Lima Kandidat

Praya (Suara NTB) Sebanyak 13 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lombok (Loteng) selama 2019 lalu sudah keluar secara sukarela atau graduasi. Graduasi ini bisa terjadi karena ada kesadaran dari para penerima PKH bahwa mereka sudah tidak layak menerima program tersebut. “Penerima PKH selama ini kita lakukan pendampingan untuk menguatkan aktivitas usahanya sampai mereka berubah secara ekonomi,” kata Koordinator Kabupaten Program PKH M. Luthfi kepada Suara NTB, Senin (6/1). Jumlah penerima KPM PKH di Loteng berdasarkan pendataan terakhir tahun 2019 sebanyak 68.418 orang yang tersebar di seluruh desa/ kelurahan. Dalam jangka waktu tertentu, jumlah KPM memang berubahubah, karena terus dilakukan validasi oleh petugas. Selain graduasi mandiri, KPM juga banyak yang dikeluarkan secara sistem lantaran sudah tidak lagi memiliki komponen yang menjadi syarat penerima manfaat PKH.” Ada tiga komponen untuk menjadi KPM, satu saja komponen terpenuhi sudah bisa masuk,” terangnya. Menurutnya, di lapangan, petugas pendamping banyak menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya kelu-

arga yang layak menerima PKH secara kasat mata, namun tak masuk dalam data penerima. Salah satu caranya yaitu dengan membuat laporan ke kadus dan operator di desa untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh petugas setelah melalui musyawarah desa/kelurahan. “Sejak tahun 2018 lalu, semua bantuan sosial itu harus berdasarkan BDT ( basis data terpadu). Jika sekarang ada warga yang miskin namun tidak dapat PKH, kemungkinan besar dia tidak masuk di BDT,” terangnya. Di desa, terdapat aplikasi SIKS-NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generation. Itu berbentuk aplikasi yang bisa diakses melalui gawai para petugas. Di sanalah dima-

sukkan data KPM sesuai dengan instrumen-instrumen yang ada. Adapun kendala yang dihadapi di lapangan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan PKH, karena masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi terkait dengan program ini.”Banyak yang bertanya terkait program PKH karena ketidaktahuan mereka,” tambahnya. Adapun komponen PKH ada tiga yaitu terdata sebagai masyarakat miskin, memiliki komponen kesehatan, seperti ibu hamil, balita dan anak pra sekolah. Kemudian memiliki komponen pendidikan yang meliputi anak usia SD sampai SMA serta komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari disabilitas berat dan lansia. (ris)

(Suara NTB/ris)

PKH - Para pendamping PKH di Loteng dalam satu kesempatan.

Praya (Suara NTB) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasdem sudah mengumumkan lima nama kandidat calon kepala daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) mendatang. Kelima nama tersebut selanjutnya akan disurvei guna melihat tingkat elektabilitas masing-masing kandidat. Baru setelah itu, DPP Partai Nasdem menetapkan satu orang kandidat calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang. Survei elektabilitas direncanakan dilakukan pada awal bulan Februari mendatang dan paling lambat akhir bulan Maret mendatang sudah ada nama calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Nasdem. “Kita sudah mau masuk tahap akhir seleksi calon kepala daerah. Target bulan Maret sudah ada nama final yang ditetapkan oleh DPP,” terang Sekretaris DPC Partai Nasdem Loteng, Ahmad Samsul Hadi, Minggu (5/1). Hanya saja, saat disinggung siapa saja kelima calon kandidat kepala daerah dari Partai Nasdem ini, Memet – sapaan akrab Sekretaris DPC Partai NasDem Loteng ini, enggan menjawab, karena sesuai peraturan organisasi belum saatnya diekspos. Namun ia memberikan gambaran, ke-

lima kandidat tersebut, tiga di antaranya merupakan rekomendasi dari DPC. Sementara dua kandidat lainnya merupakan rekomendasi dari DPW Partai NasDem NTB. “Aturannya, dari lima nama yang dikeluarkan oleh DPP, tiga nama sesuai rekomendasi DPC. Sisanya rekomendasi dari DPW,” ujarnya. Ditegaskannya, dalam menentukan kandidat calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang, Partai Nasdem sangat menghormati tahapan yang ada. Artinya, jika memang belum waktunya, maka tidak akan diumumkan. Harus selesai tahapannya terlebih dahulu, baru kemudian disampaikan ke publik. “Kalau Partai Nasdem mungkin beda dengan partai politik lainnya. Kita kalau belum selesai tahapan, tidak akan mengumumkan kandidat yang dipilih. Harus selesai dulu tahapan yang ada,” tandasnya. Untuk penentuan kandidat kepala daerah yang akan diusung itu tidak di DPP. Tapi langsung di daerah, dalam hal ini di Loteng. Jadi nantinya, tim dari DPP akan datang untuk menggelar rapat pleno penetapan kandidat calon kepala daerah di Loteng, barulah diumumkan secara terbuka. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2020

Halaman 6

Husni Djibril Menentang Manuver PDIP

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc menentang manuver partainya yang berencana mengusung Lalu Budi Suryata (Anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP) untuk maju bergandengan dengan Dewi Noviany yang diusung PKS. Sekalipun, pada akhirnya nanti PDIP mengusung Budi, sang incumbent tetap bertekad maju dalam kontestasi Pilkada 2020. Hal itu disampaikan H. Husni dalam keterangannya kepada wartawan, melalui panggilan video WhatsApp, Senin (6/1). H. Husni mengaku tidak pernah sekalipun diajak rapat ataupun dikomunikasikan soal pilihan pilihan politik PDIP pada Pilkada mendatang. Apalagi dikatakan telah memberikan restu kepada Budi Suryata untuk maju. “Yang kita sesalkan tidak ada sedikitpun komunikasi dengan saya tentang pasanganpasangan yang mau diatur atau pilihan-pilihan politik yang diberikan kepada kader PDIP. Saya sebagai kader senior di

NTB ini, tidak pernah sekalipun diajak rapat atau dikomunikasikan,” katanya. H. Husni pun menganggap hal biasa ketika dirinya ditolak (PDIP) menjadi calon. Tetapi Ia menjadi sedih, karena ia tak mengetahui apa kesalahannya, sehingga mesti dipojokkan dalam situasi yang demikian. Dan tanpa sepengetahuannya, muncul isyarat adanya koalisi permanen (PDIP-PKS). Apalagi, menurut Husni, ia justru mendapatkan informasi bahwa calon dari PDIP tidak menjadi Bakal Calon Bupati, melainkan hanya Bakal Calon Wakil Bupati. “Sekarang muncul isu, bah-

wa kader PKS yang justru menjadi calon Bupati. Sekarang ini, karena kita partai menang, mutlaklah kita minta menjadi Bupati. Loh kok sekarang ini sedang disurvei. Mana ada cerita wong kita sudah menang kok masa mau jadi Wakil Bupati,” cecarnya. H. Husni menegaskan, tidak pernah merestui Budi untuk maju melalui PDIP di Pilkada. “Tidak ada restu saya. Cuma saya bilang, kalau memang ditunjuk kamu Budi, ya silahkan saja. Saya tidak mundur dari partai ini, karena saya kader. Tapi mari kita berhitung-hitung, saya bilang,” cetusnya.

(Suara NTB/ist)

H. M. Husni Djibril H. Husni pun bertekad tetap akan maju di Pilkada 2020. Dengan mencari kira kira partai mana yang akan mendampingi. “Selama ini saya taat, saya tunduk. Ketika saya dizolimi begini saya lawan. Saya wajib maju kok.

Tinggal coba kita komunikasikan melalui Partai Demokrat, barangkali ada partai (lain) yang mau berkoalisi, mari kita bangun kebersamaan cara lain. Saya tetap bertekad maju walau tanpa PDIP. Itu pasti. Dan insya Allah saya akan mengatur komunikasi kita, karena saya ini adalah kader. Saya akan pamit juga secara baik baik ke DPP kalau tidak direstui,” pungkasnya. Suara NTB melakukan upaya konfirmasi atas pernyataan Husni ke Sekretaris DPD PDIP NTB, Lalu Budi Suryata. Namun, hingga berita ini diturunkan, Budi belum memberikan pernyataan. Sebelumnya, pengurus DPD PDI-P NTB, Ir. Made Slamet, MM, menjelaskan bahwa keputusan koalisi partainya bersama PKS di Pilkada Sumbawa telah final. Namun, untuk paket yang diusung, saat

ini masih berproses. “Kalau di Sumbawa pada prinsipnya PDI-P dan PKS sudah sepakat koalisi, tapi sekarang masih digodok,” jelasnya. Lebih lanjut disampaikan Made Slamet bahwa untuk nama Budi-Novi masih digodok untuk siapa yang akan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati-nya. Survei tengah dijalankan, sehingga hasilnya akan menentukan siapa diantara kdua figur itu untuk di posisi sebagai bupati dan Wakil Bupati-nya. “Bisa Budi-Novi atau sebaliknya Novi-Budi, ini sedang digodok, disurvei sekarang bagaimana respon masyarakat. Mana yang lebih baik simulasi pasangannya, maka itu yang akan didorong, tapi yang pasti koalisi sudah terkunci,” katanya. Ketika dikonfirmasi terkait

tidak munculnya nama Husni yang merupakan Petahana untuk dicalonkan kembali oleh PDI-P. Made Slamet menolak bicara lebih jauh terkait hal itu. Soal Husni, menurut Slamet, menjadi ranah pimpinan DPD PDI-P, yang dinilai tentu memiliki pertimbangan politik yang sudah matang. Terpisah, Anggota TPPW PKS NTB, Sembirang Ahmadi yang dikonfirmasi terkait ancang-ancang koalisi PDIPPKS ini mengatakan rencana tersebut belum final. “Untuk Sumbawa masih dinamis, kalau Mataram dan KSB relatif sudah mengerucut. Nah ini akan dipresentasikan di DPP, apakah disetujui atau tidak, karena inikan baru keputusan di daerah, kalau belum ada keputusan di DPP maka itu belum bisa dikatakan final,” ujarnya, Senin (6/1). (arn/ndi/aan)

Partai Demokrat Siap Dukung Husni Djibril Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPC Partai Demokrat Sumbawa, Syamsul Fikri, M.Si, menegaskan kembali komitmennya mengusung Bakal Calon Bupati Sumbawa petahana, H. M. Husni Djibril, B.Sc pada Pilkada 2020. Sekalipun H. Husni nantinya tidak jadi diusung PDIP. “Jika ferrari (PDI-Perjuangan) macet. Pak Bupati silahkan pakai mercy (Partai Demokrat),” kata Fikri, Senin (6/1), di ruang kerjanya. Meski sampai saat ini, Fikri (Suara NTB/ist) pun masih yakin PDIP Syamsul Fikri tetap akan mengusung H. M. Husni Djibril. Seandainya pun, karena sesuatu alasan dan lain hal, H. Husni tidak diusung PDIP, Partai Demokrat siap mencari rekan koalisi untuk mengusung H. Husni nantinya. Untuk itu, DPC Partai Demokrat berencana membuka opsi menjaring Calon Wakil Bupati yang nantinya akan mendampingi HM.Husni Djibril. Siapa yang akan dipilih sepenuhnya diserahkan kepada Calon Bupati. “Demokrat bisa berkoalisi dengan PAN, PPP, Partai Golkar atau Parpol lainnya, untuk mengusung Husni Djibril,” katanya. Meski diakuinya di awal, DPC Partai Demokrat telah menyiapkan skema Husni-Ikhsan. Namun langkah Partai Demokrat akan mengikuti langkah dari H. M. Husni Djibril. “Seandainya koalisi PDIP dan Demokrat buntu, sudah kami siapkan plan berikutnya. Tapi kami masih yakin beliau akan direstui DPP PDI-P,” pungkasnya. (arn)

Diduga Edarkan Ganja, Oknum PNS Diciduk Polisi Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Sumbawa Barat, kembali berhasil menggagalkan pengiriman narkoba jenis ganja ke wilayah setempat melalui pelabuhan Poto Tano. Tidak tanggung-tanggung, pelaku penyelundup 10 lintingan ganja kering tersebut merupakan salah seorang oknum PNS yang saat ini bertugas di Puskesmas Kecamatan Sekongkang. Pelaku yang diketahui berinisial OS (28) ini tidak bisa berkutik setelah diamankan petugas pada saat turun dari kapal penyeberangan Poto Tano, Senin (6/1) dini hari. “Pelaku saat ini masih kita lakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolres untuk mendalami motif pelaku sekaligus menentukan statusnya nanti. Sementara jika melihat dari barang bukti yang kita temukan padanya, kita indikasikan bahwa pelaku selain sebagai PNS dia juga nyambi sebagai pengedar ganja untuk menambah penghasilan. Kami juga masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dengan harapan tersangka lainnya bisa tertangkap,” uja Kapolres KSB kepada Suara NTB melakui Kasat Narkoba Iptu Budiman Perangin Angin SH, Senin (6/1). Dikatakannya, penangkapan terhadap tersangka ini, berawal dari informasi masyarakat terkait adanya pengiriman narkoba jenis ganja dari Mataram ke wilayah setempat melalui pelabuhan Poto Tano. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang keluar dari pelabuhan Poto Tano. Pada saat pelaku dengan menggunakan sepeda motor melintas, Petugas langsung bergerak melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti dengan total berat mencapai 71,84 gram tersebut. Pelaku juga tidak lagi bisa mengelak setelah barang bukti 10 lintingan ganja kering itu disembunyikan di dalam jok motor dengan dilapisi plastik hitam. Pelaku juga sempat mengelak dengan mengaku bahwa barang itu hanya dititip. Tetapi petugas tidak percaya begitu saja kepada pelaku. Penangkapan terhadap pelaku ini menjadi kasus kedua di tahun 2020 setelah sebelumnya polisi berhasil mengamankan tiga terduga penyalahguna narkoba jenis sabu. Pihak terkait juga akan terus mengatensi merebaknya kasus narkoba di beberapa bulan kedepan. Pihaknya akan tetap menghimbau kepada para orang tua untuk mengawasi pergaulan putra-putrinya karena pereradaran barang haram itu cukup memprihatinkan. “Awalnya dia mengelak tetapi kami tidak percaya dengan barang bukti yang ada setelah kita desak akhirnya dia mengaku juga. Kami juga meminta kepada orang tua untuk tetap mengawasi anak-anaknya sehingga kasus penyalahgunaan narkoba bisa ditekan di KSB, “ tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

GANJA - Barang bukti berupa 10 lintingan ganja kering pada saat diamankan di Mapolres KSB. Terduga pengedarnya diamankan petugas saat turun dari kapal penyeberangan Poto Tano, Senin (6/1) dini hari.

(Suara NTB/ula)

Penjual mitan non subsidi di Bali 1 Dompu.

Mitan Non Subsidi Mulai Dijual di Dompu Dompu (Suara NTB) Minyak tanah (Mitan) non subsidi mulai banyak dijual di Dompu oleh pangkalan yang sebelumnya menjual mitan subsidi. Pilihan menjual mitan non subsidi karena banyaknya warga yang mencari mitan dan belum terbiasa dengan gas Elpiji. Bambang, salah seorang pangkalan mitan di Bali 1 Dompu kepada Suara NTB,

Senin (6/1) mengaku, untuk mendapatkan mitan non subsidi tersebut pihaknya harus memesan langsung ke Depo Pertamina. Pemesanannya langsung 5 ribu liter atau 1 unit mobil tangki. “Ini minyak tanah non subsidi. Kita langsung beli 1 tangki mobil ke pertamina,” katanya. Mitan tersebut kemudian dijualnya Rp25 ribu per botol ukuran 1,5 liter atau perlitern-

ya dijual seharga Rp17 ribu. Harga ini cukup mahal karena tidak lagi disubsidi pemerintah. “Mahal memang karena ini bukan minyak tanah subsidi. Kalau dulu, minyak tanahnya disubsidi pemerintah,” ungkapnya. Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, ST, MT, yang dihubungi terpisah mengatakan, untuk menjual mitan saat ini tidak dibatasi

dengan izin khusus seperti saat mitan disubsidi pemerintah. Saat ini, warga cukup memiliki izin usaha dan mengajukan permintaan ke depo pertamina. “Mereka akan layani, karena sekarang mitan tidak lagi sebagai barang dalam pengawasan,” katanya. Kendati demikian, Soekarno berharap, masyarakat bisa beralih menggunakan gas Elpiji. Selain lebih praktis,

juga lebih murah dan bersih bagi rumah tangga. Kekhawatiran akan meledaknya gas, sebagai kekhawatiran yang berlebihan. Karena gas tersebut sudah melalui uji coba dan sudah digunakan banyak warga di daerah lain. Kebakaran yang disebabkan gas selama ini, bukan karena tabungnya. Itu karena kebocoran selang dan regulator serta perlakuan. (ula)

Silpa Lampaui 30 Persen, Sudah Dibuka, Belum Empat Desa Terancam Sanksi Ada Pengiriman TKI Taliwang (Suara NTB) Empat desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terancam terkena sanksi administrasi berupa pemangkasan anggaran di tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) lebih dari 30 persen sesuai dengan PMK tahun 2019. Pemberian sanksi tersebut dilakukan karena desa ini dianggap tidak mampu menggunakan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah sehingga konsekuensinya anggaran di tahun berjalan harus dikurangi. “Memang hasil evaluasi sampai dengan saat ini sudah ada empat desa dengan silpa lebih dari 30 persen. Keempat desa tersebut sudah kita panggil untuk dilakukan klarifikasi terkait masalah yang mereka hadapi, tetapi faktanya mereka tidak kunjung datang untuk menghadap. Masalah ini tentu sangat kita sayangkan karena akan ada pemangkasan anggaran di tahun

berjalan (2020) apalagi Silpa tersebut merupakan anggaran DD yang langsung dikoordinasi oleh Pemerintah pusat,” sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Kabid Pemdes Syaifullah, S.STP kepada Suara NTB, Senin (6/1). Dikatakannya, keempat desa tersebut yakni desa Seloto dengan total silpa Rp500 juta, Desa Tepas Rp400 juta, Desa Dasan Anyar Rp300 juta, dan Desa Lalar Liang Rp350 juta. Terhadap empat desa tersebut, pihaknya berencana untuk melakukan pemanggilan lanjutan untuk dilakukan klarifikasi terkait alasan mereka tidak mencairkan anggaran DD tahap terakhir tersebut. Dengan adanya klarifikasi, pihaknya bisa mengambil sikap untuk penanganan lanjutan terhadap desa-desa dimaksud. Tetapi yang jelas pihaknya sangat menyayangkan hal itu terjadi (DD tahap tera-

khir tidak bisa diserap) oleh empat desa ini, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Tentu masyarakatlah yang paling dirugikan karena banyaknya program yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa (Pemdes). Konsekuensi lainnya yakni anggaran di tahun berjalan akan dipotong sebanyak silpa yang tersisa di masing-masing desa. Hal tersebut terpaksa dilakukan, karena desa-desa ini dianggap tidak becus mengelola anggaran yang diberikan baik itu oleh Pemerintah pusat ataupun Kabupaten. “Kami berencana akan memanggil kembali desa bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi guna penanganan lanjutan terhadap masalah tersebut. Kami juga sangat menyayangkan hal ini terjadi karena akan mengganggu pelaksanaan program di tahun berjalan nanti karena adanya pemangkasan anggaran,” pungkasnya. (ils)

Hentikan Babat Hutan demi Jagung Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sumbawa, Bunardi cemas melihat kondisi kerusakan hutan yang makin parah saat ini. Sehingga, ia tegas menyerukan penghentian pembabatan hutan untuk penanaman jagung. Dengan meningkatkan koordinasi lintar sektor pada OPD terkait. Termasuk mengevaluasi keberadaan bantuan bibit jagung oleh pemerintah. “Seharusnya Dinas Pertanian Sumbawa intens berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi mellaui Balai KPH yang ada di Sumbawa. Terutama dalam mengeluarkan bantuan bibit jagung, harus ada verifikasi lahan terlebih dahulu. Harus jelas bibit tersebut untuk lahan di lokasi mana. Agar masyarakat tidak menanam jagung di sembarang lokasi. Apalagi di dalam kawasan hutan,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbawa ini.

(Suara NTB/ist)

Bunardi Selain itu, lanjut Bunardi, keberadaan tempat pengeringan jagung juga mesti terverifikasi dengan jelas. Berapa kapasitas dan jangkauannya.

Pengajuan izin untuk lokasinya mesti dibatasi, sebab kalau terus menjamur, maka membuka peluang masyarakat juga untuk makin bersemangat menanam jagung tanpa lagi memperhatikan lokasi. “Jadi, jangan hanya masyarakat yang kita salahkan. Pemerintah juga mleakukan evaluasi. Sebab kalau pembabatan hutan untuk jagung kita biarkan, maka bahaya bencana di depan mata kita. Banjir dan lumpur tak lagi bisa kita hidari, karena tidak ada lagi pohon yang menahan, hutan kita yang semakin habis,” cetusnya. Untuk itu, semua pihak harus bersinergi dalam menangani kerusakan hutan. Serta bersama-sama melakukan penyadaran kepada masyarakat. Termasuk pemerintah desa untuk mengimbau kepada masyarakatnya agar jangan lagi menebang pohon di hutan untuk penanaman jagung. (arn)

ke Timur Tengah

Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengaku sampai dengan saat ini belum ada pengiriman tenaga kerja untuk penempatan di Timur Tengah (Timteng) meski moratorium sudah dicabut oleh pemerintah. Hal tersebut terjadi lantaran masih belum jelasnya regulasi baru yang mengatur penempatan tenaga kerja di wilayah tersebut sehingga perusahaan penyalur kesulitan untuk melakukan perekrutan. Kepala Dinas Nakertrans kepada Suara NTB melalui Kabid Lattas Penta Fitra Jaya S.St, Senin (6/1) mengatakan, memang untuk sementara ini masih belum ada pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah meski moratorium sudah dihapus. Hal ini tentu sangat beralasan karena masih banyaknya aturan turunan yang belum jelas terkait penempatan di negara tersebut. Selain persoalan itu, masih minimnya perusahaan penyalur tenaga kerja di Timteng juga menjadi kendala lainnya. Bahkan hanya satu perusahaan saja yang menjadi penyalur untuk wilayah Timteng yang memiliki izin dari Pemerintah. Kendati demikian, pihak terkait tetap akan memberikan atensi khusus terkait pengiriman tenaga kerja untuk wilayah Timteng karena dianggap rawan terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Maka dari itu pihaknya tengah fokus untuk meminimalisir terjadinya TPPO ke wilayah tersebut. Salah satunya dengan memberlakukan seleksi ketat kepada para TKI sesuai Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang buruh migran agar tidak menjadi masalah nantinya. “Memang masih belum ada pengiriman tenaga kerja secara resmi untuk negara Timteng meski sudah mulai dibuka. Kendati demikian, kami tetap memberikan atensi khusus untuk menekan munculnya kasus TPPO,”

ungkapnya. Dikatakannya, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah saat ini untuk menekan terjadinya tindak pidana TPPO yakni dengan memaksimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano dalam mencetak buruh migran yang terampil. Bahkan tim dari lembaga sertifikasi nasional sudah turun ke BLK Poto Tano untuk melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim menyebutkan bahwa BLK Poto Tano dan hasilnya dianggap layak untuk menyelenggarakan pelatihan profesi. Pihaknya juga akan terus membangun kordinasi dengan balai pelatihan yang berada di provinsi lain di Indonesia untuk bisa membantu pengembangan BLK Poto Tano supaya lebih baik lagi. Karena pada prinsipnya BLK ini menjadi tempat yang tepat menyiapkan SDM Sumbawa Barat yang andal agar tidak menjadi penonton di daerah sendiri. Tentu tidak hanya buruh migran saja yang akan diperhatikan, masyarakat KSB yang ingin memiliki keterampilan juga akan tetap dilatih supaya bisa lebih siap di dunia usaha. Sementara hasil evaluasi di tahun 2019, Asia Pasifik (Aspak) masih mendominasi angka pengiriman tenaga kerja dari KSB dengan total mencapai angka 405 orang. Dari jumlah tersebut negara penempatan yang terbanyak berada di Hongkong sebanyak 164 orang dan Taiwan 122 orang yang didominasi para pekerja di sektor informal. “Kita akan terus maksimalkan keberadaan BLK Poto Tano supaya bisa menjadi wadah masyarakat untuk menempa keterampilan yang dimiliki. Kami juga berharap dengan pola demikian, SDM KSB akan lebih bersaing dengan SDM dari luar sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat,” pungkasnya. (ils)

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2020

Wabup Minta ASN Inovatif dan Disiplin Bima (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs. Dahlan H. M. Noer, M.Pd, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima untuk menjadi ASN yang inovatif. Hal tersebut disampaikan Wabup dalam Apel gabungan pada minggu pertama awal tahun 2020, lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, di halaman kantor Bupati Bima, Senin (6/1). “Sebagai pelayanan masyarakat, ASN harus selalu inovatif,” katanya. Menurut dia, inovasi harus terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin membaik. Alur atau prosedur pelayanan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. “Meski pelayana memiliki standar, tapi prosedurnya harus terus dilakukan inovasi,” ujarnya. Selain soal inovasi, Dahlan juga meminta seluruh ASN untuk tetap menjaga dan menegakkan kedisiplinan. Bekerja atau melayani masyarakat dengan dilandasi sikap tanggungjawab. “Tetap menjaga kedisiplinan, karena hal itu kita akan mampu berinovasi,” katanya. Ia mengaku, apel gabungan yang dilaksanakan setiap awal bulan merupakan rutinitas dalam rangka meningkatkan etos kerja dan disiplin ASN. Juga memupuk rasa persaudaraan. “Apel gabungan ini sebagai media saling mengingatkan dan menguatkan agar bekerja sama yang baik dalam meningkatkan rasa disiplin dan etos kerja,” katanya. Pada kesempatam itu, Dahlan menyampaikan pembangunan harus terus dilakukan secara berkesinambungan dan terarah. ASN dituntut sebagai garda terdepan dalam mensosialisasikan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan yang akan dilakukan. (uki) Dahlan M. Noer (Suara NTB/uki)

Soal CPNS KII, Bupati Dompu Minta Saran Kejaksaan Dompu (Suara NTB) Menindaklanjuti surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, untuk pengalihan status CPNS KII dari kelompok 256 menjadi PNS. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin telah melayangkan surat permohonan pendapat hukum ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Surat itu telah ditindaklanjuti, Senin (6/1). Jajaran BKDPSDM dan Bagian Hukum dihadirkan untuk memberi keterangan tambahan serta dokumen pendukung. Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian BKDPSDM Dompu, Asraruddin, SH, kepada wartawan menyampaikan, kehadirannya memenuhi undangan kejaksaan ini berkenaan dengan surat Bupati HBY yang meminta saran hukum dalam pengalihan status CPNS KII 256 menjadi PNS. “Kalau dokumen yang 134 itu ada semua disini, tapi 256 ini yang belum ada dokumen dan keterangannya. Jadi supaya tidak salah pak Kajari memberi saran terkait surat Bupati itu ya Kajari meminta masukan dari Bagian Hukum dan BKD,” ungkapnya. Permintaan saran hukum ke kejaksaan atas surat BKN RI tersebut, menurut dia, salah satu bentuk kehati-hatian Bupati dalam mengambil sikap. Karena dikhawatirkan terjadi kekeliruan sebagaimana yang pernah ditemukan sebelumnya. Penegasan dari BKN bahwa CPNS KII dari kelompok 256 sudah bisa diangkat sebagai PNS, diakuinya menjadi angin segar bagi mereka yang telah memperjuangkan nasibnya selama ini. Namun, pemerintah daerah masih akan menunggu saran jaksa terlebih dahulu sebagai pengacara negara. “Ini memang sinyal bagus buat 256, tetapi nantikan kita tunggu dulu jawaban dari kejaksaan,” tandasnya. Terpisah, Kasi Datun Kejari Dompu, Zulkarnaen, SH, dikonfirmasi wartawan mengaku, belum bisa membeberkan lebih jauh apa yang menjadi materi dalam rapat koordinasi tersebut. Intinya kehadiran jajaran BKDPSDM dan Bagian Hukum untuk memberi keterangan tambahan sebagai bahan kajian sebelum memberikan saran hukum soal pengalihan status CPNS 256. “Ini masuk tahap final karena sudah terbit SP-nya kemudian baru dibuatkan LO. Inilah nanti sama teman JPN kita berdiskusi seperti apa, karena itu akan mengacu pada peraturan perundang-undangan,” jelasnya. Legal Opinion atau pendapat hukum tersebut ditargetkannya terbit dalam waktu dekat. Dan itu, tegas Zulkarnaen, keputusan akhirnya tetap pada Bupati HBY. Apakah menerima dengan dasar sesuai harapan atau malah sebaliknya. “Jadi LO-nya itu bisa dipakai dan bisa juga tidak, tergantung Bupati,” pungkasnya. (jun)

Kejari Gagal Penuhi Target di Kasus Rababaka Dompu (Suara NTB) Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, gagal memenuhi targetnya menuntaskan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi DD/ADD Desa Rababaka hingga akhir 2019. Sebagaimana target yang telah ditetapkan. Lambannya penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat dianggap pemicu utama. Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH, kepada wartawan di kantornya, Senin (6/1) mengakui, belum ditentukannya sikap atas kasus dugaan korupsi DD/ADD tahun 2018 yang menjerat Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno. Hal itu bukan karena proses pemeriksaan saksi pada tahap penyelidikan ini yang belum rampung dilakukan. Tetapi murni akibat lambannya penerbitan LHP Inspektorat. “Kalau kami, kami pastikan penyelidikan telah selesai. Hanya saja menunggu hasil audit dari Inspektorat karena itu satu unsur. Ndak bisa kita tinggalkan unsur yang dari sana,” ungkapnya. Sejauh koordinasi yang dilakukan, terakhir pada pekan kemarin diketahui bahwa Inspektorat menemukan sedikit kendala dalam proses audit. Yakni menyangkut permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan program desa di tahun 2018. Kendati belum sesuai target, tegas M. Isa Ansyori, komitmennya perkara korupsi yang terindikasi merugikan keuangan negara hingga ratusan juta ini jadi prioritas penanganannya. “Kemarin kan beliau (Inspektorat) janjikan ke kita sebisa mungkin akhir tahun. Cuma kami ndak tahu kedala teknis mereka ini seperti apa. Kami juga ndak bisa mendesak karena mungkin bukan hanya ini saja pekerjaan mereka,” ujarnya. Sambil menunggu LHP Inspektorat untuk bisa menentukan sikap, apakah kasus tersebut naik tahap penyidikan atau berakhir pada pengembalian kerugian. Penyidik dalam waktu dekat akan terjun ke lapangan. Proses tersebut dimaksudkan untuk meninjau langsung kondisi fisik sejumlah program yang dilaporkan bermasalah. Selain itu juga bertujuan mempermudah singkronisasi data ketika nantinya ditemukan kekeliruan. “Siapa tahu nanti ada perbaikan bisa kita saling koordinasi hasil temuan kita seperti ini hasil temuan dia (Inspektorat) seperti itu. Jadi bisa saling kroscek untuk yang fisik,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pupuk Langka dan Mahal, Petani Blokade Jalan

Bima (Suara NTB) Puluhan petani memblokade jalan ruas jalan lintas SumbawaBima atau tepatnya di Desa Timu Kecamatan Bolo, Senin (6/ 1). Aksi tersebut sebagai bentuk protes terkait kelangkaan dan tingginya harga pupuk subsidi.

Blokade jalan negara itu membuat arus lalu lintas macet total sepanjang 5 kilometer. Namun beberapa jam kemudian blokade jalan kembali dibuka usai Ketua dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bima menemui massa aksi. Salah seorang petani, Gunawan mengatakan aksi yang dilakukan petani tersebut terkait persoalan pupuk subsidi. Pasalnya terjadi kelangkaan di tingkat pengecer dan kalaupun ada harganya melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). “Kami sulit mendapatkan pupuk subisidi. Stoknya di tingkat pengecer pun tidak ada,” katanya. Ia menduga kelangkaan hingga harga pupuk melebihi HET tersebut ada permainan oknum-oknum tertentu. Pasalnya setiap musim tanam, stok dan kelangkaan pupuk kerap terjadi. “Bila musim tanam seperti ini, pupuk subsidi pasti langka. Kondisi ini setiap tahun terjadi dan tidak terselesaikan,” katanya. Menurutnya kalaupun stoknya ada, harga yang dijual berkisar antara Rp160 ribu sampai dengan Rp170 ribu persak. Harga itu, bertolak belaka dengan HET yang sudah ditetapkan Pemerintah. “HET yang ditetapkan hanya Rp90 ribu persak. Sementara faktanya dilapangan dijual antara Rp160 ribu hingga Rp170 ribu perzak,” katanya.

(Suara NTB/uki)

BLOKADE JALAN - Kerumunan petani saat memblokade jalan lintas Sumbawa-Bima atau tepatnya di Desa Timu Kecamatan Bolo, Senin (6/1). Aksi itu sebagai protes terkait kelangkaan dan tingginya harga pupuk subsidi. Petani lain, Idham mengaku aksi blokade jalan yang dilakukan oleh petani terkait persoalan pupuk subsidi pernah dilakukan pada awal tahun 2019 lalu. Tahun 2020 juga kembali terulang. “Kami tidak ingin melakukan seperti ini (blokade jalan). Tapi mau bagaimana lagi dengan cara seperti ini, aspirasi kami bisa didengar dan ada solusinya,” katanya. Untuk itu, Ia berharap Pemerintah, Dinas terkait dan anggota DRPD cepat merespon keluhan petani terkait kelangkaan pupuk dan dijual melebihi HET itu. Karena saat ini pupuk sangat dibutuhkan petani. “Kami harap semua pihak berwenang bisa mencarikan solusi soal ini,” ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Ramdin SH menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Namun berdasarkan koordinasi dengan Dinas terkait pupuk subsidi belum didistribusikan. “Pupuknya belum disalurkan karena RDKK belum diinput,” katanya didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bima, M. Putera Feryandi S.IP saat menemui para petani. Ia menegaskan, RDKK saat ini manual yang diserahkan. Begitu RDKK elektronik selesai pupuk subsidi akan segera disalurkan. Bahkan dalam waktu dekat akan mulai didistribusikan. “Akan segera didistribusikan. Kita juga mengupayakan untuk menambah kuotanya,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya, justru mengaku tidak mengetahui ada sejumlah petani di wilayah Kecamatan Bolo yang memblokade jalan terkait persoalan pupuk. “Kami belum dapat informasinya. Tapi kalaupun ada sangat kami sayangkan,” katanya. Ia menegaskan stok pupuk masih tercukupi. Bahkan stok tahun 2019 lalu masih banyak tersisa. Hanya saja saat ini belum disalurkan karena distributor masih menunggu Peraturan Pemerintah pusat yang turun. “Masih menunggu peraturan yang turun. Pupuk tetap tersedia. Tidak ada kelangkaan,” pungkasnya. (uki)

Wabup Dompu Pastikan Maju di Pilkada Dompu (Suara NTB) Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH memastikan tetap maju pada Pilkada Dompu, 23 September 2020 mendatang kendati adik iparnya, Aris Ansyari, ST, MT juga mencalonkan diri. Aris Ansyari yang akan maju melalui jalur dukungan perseorangan, bahkan diragukan bisa lolos mengingat beratnya memenuhi syarat dukungan bagi calon perseorangan. “Keseriusan untuk maju itu pasti, insyaallah (maju). Yang namanya manusia hanya bisa merencanakan, semuanya juga tetap ditentukan oleh yang di atas (Allah). Sekarang sedang intens-intensnya mencari pendamping. Ada sekitar lima orang calon pendamping. Ada yang dari Dompu dan di luar Dompu,” kata Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH kepada Suara NTB saat ditemui di

ruang kerjanya, Senin (6/1). Komunikasi dengan beberapa partai politik sebagai kendaraan politik juga intens dilakukan. Kendati belum final dalam bentuk rekomendasi, tapi hasil komunikasi dengan pengurus tingkat Kabupaten dan Provinsi memberi respon positif. Diantaranya PKB dan beberapa partai politik. Dari partai politik itu belum ada yang menawarkan kadernya sebagai bakal calon pendampingnya. “Memang kita baru (komunikasi) sebatas sampai DPW, belum sampai ke DPP. Kebanyakan sampai DPW, alhamdulillah sambutannya bagus. DPW dan DPC cuman bisa mengusulkan, keputusan akhirnya (memberi rekomendasi) ada di DPP,” ungkapnya. Ia pun tidak mempersoalkan rencana adik iparnya, Aris

(Suara NTB/ula)

Arifuddin Ansyari, ST, MT maju mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Dompu dan berpasangan dengan Prof Dr

Mansyur melalui jalur dukungan perseorangan. Karena semua masih dalam proses, terlebih maju melalui jalur dukungan perseorang agak susah prosesnya. Selain melampirkan foto kopi KTP elektronik, juga dilampirkan surat pernyataan dukungan dari pemilik KTP dan proses verifikasinya dilakukan kepada semua pendukung, tidak melalui perwakilan (sample). “Nanti kita lihatlah, kalau sudah sama-sama di KPU, siapa yang maju, siapa yang mundur. Nanti titik akhirnya di KPU. Sekarang boleh siapapun ingin mengatakan menjadi calon, silahkan sah-sah saja,” kata Arifuddin saat ditanya terkait adik iparnya yang maju di Pilkada Dompu 2020. Bagi Arifuddin, politik susah ditebak, dan dicerna. Setiap

saat bisa berubah. Kadang teman bisa menjadi lawan, lawan bisa jadi kawan. “Tergantung, kalau tujuannya sama, walaupun kemarin sudah berhantam habis-habisan, kalau punya tujuan yang sama jadi teman,” katanya. Kendati demikian, Arifuddin mengaku, tidak akan memaksakan diri maju jika tidak memungkinkan dirinya bisa memenangkan Pilkada Dompu. Dirinya menyadari dampak yang harus diemban ketika memutuskan maju atau tidak. “Kalau sikonnya menguntungkan, apa salahnya kita maju. Kalau kita merasa dirugikan, ngapain paksakan diri. Mengikuti (Pilkada) ini bukan main-main (dampaknya tidak hanya pada pribadi, tapi juga pada keluarga, teman, dan tim),” jelasnya. (ula)

Target PAD Dompu Tidak Capai 100 Persen di 2019

(Suara NTB/uki)

DIALOG - Petani bawang berdialog soal bantuan benih bawang putih dengan Kepala Disperbun Kabupaten Bima, Indra Jaya didampingi Kabid Holtikultura, Syahrial di halaman depan kantor Disperbun setempat, Senin (6/1).

Petani Tagih Bantuan Benih Kementan Bima (Suara NTB) Puluhan petani yang tergabung dalam Persatuan Petani Bawang Kabupaten Bima, mendatangi kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, Senin (6/1). Kedatangan mereka dengan menggunakan dua unit mobil bak terbuka dan belasan motor itu untuk menagih janji bantuan benih bawang putih dan merah Dirjen Holtikultura Kementrian Pertanian (Kementan) yang dijanjikan Bulan September 2019 lalu. “Sudah enam Bulan janji bantuan ini, tapi sampai sekarang belum direalisasikan,” kata Koordinator massa aksi, Jihadil Akbar. Padahal sebelumnya, lanjut dia, Dirjen Pembenihan Holtikultura Kementan yang panen bawang putih uji coba di Desa Lido Kecamatan Lido pada Bulan September kemarin menjanjikan akan membantu petani. “Di hadapan masyarakat, Dirjen berjanji akan memberikan bantuan. Makanya sekarang kami datang menagih janji ini,” katanya. Menurutnya, petani sangat mengingingkan bisa mendap-

at bantuan benih bawang putih. Mengingat benihnya susah didapat. Bahkan harganya cukup mahal karena harus didatangkan dari luar daerah. “Oleh karena itu, kami mendesak Diseprbun Kabupaten Bima agar segera berkoordinasi dengan Kementan terkait bantuan ini,” katanya. Selain menagih janji bantuan Kementan, massa aksi juga mendesak Gubernur NTB, Dr. H. Zulkifliemansyah, SE agar memperhatikan nasib para petani bawang di Kabupaten Bima. “Kami mendesak bapak Gubernur NTB tidak menganaktirikan petani Kabupaten Bima,” kata Jihadil. Sementara Kabid Holtikultura Disperbun Kabupaten Bima, Syahrial S.P, mengaku, pihahknya sangat mendukung tuntutan petani bawang. Bahkan pihaknya juga tidak tinggal diam. “Kita dukung aspirasi petani ini. Kami akan sampaikan langusng ke Kementan,” ujarnya. Menurutnya, pada tahun 2019 lalu ada sekitar 100 hektar benih bawang putih yang dibantu Kementan. Hanya saja, program tersebut tidak dilaksanakan karena ada ken-

dala teknis. “Namun 2020 ini program ini tetap ada. Ada sekitar 100 hektar yang dibantu,” katanya. Sebagai penegasan, Kepala Disperbun Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya memastikan pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Kementan terkait bantuan benih bawang putih 100 hektar tersebut. “Kita akan segera komunikasikan ke Kementan secepatnya,” ujarnya. Menurutnya, tahun 2019 lalu program pengadaan benih bawang ditunda karena ada rekomendasi dari BPK yang dikuatirkan bermasalah dengan hukum. Sehingga disarankan program tersebut direalisasikan pada tahun 2020 mendatang. “Yang jelas program pengadaan benih bawang ini ada tahun 2020 ini. Untuk bulan pastinya belum tahu. Karena penentuan ini berdasarkan keputusan Kementan,” katanya. Ia menambahkan, 100 hektar yang mendapatkan bantuan benih itu tersebar di wilayah dataran rendah Kecamatan Belo dan Palibelo. Serta beberapa dataran tinggi di Kecamatan Donggo, Lambitu dan Wawo. (uki)

Dompu (Suara NTB) Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Dompu tahun 2019 hanya 83,26 persen atau 91,416 M dari target sebesar Rp109,793 M. Lain-lain PAD yang sah tidak memenuhi target, sehingga mempengaruhi target PAD Dompu 2019. Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Dompu, Ir Armansyah, MSI kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (6/1) mengungkapkan, tidak tercapainya target pendapatan dari lain-lain PAD yang sah menyebabkan target PAD Dompu tahun 2019 tidak mencapai 100 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp 85,255 M dan realisasinya Rp63,435 M realisasi atau 74,91 persen. Lain lain PAD yang sah ini berupa hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan seperti aset bangunan hasil pembongkaran proyek, penerimaan jasa giro, bunga deposito, pendapatan denda atas keterlambatan kerja dan lainnya. Untuk penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan hanya Rp28 juta dari Rp66 juta target, penerimaan jasa giro hanya Rp2 M dari target Rp4 M, bunga deposito sebesar Rp3,475 M dari target Rp3,263 M. Untuk deviden dari kekayaan daerah yang dipisahkan, realisasinya melebihi target atau 118,45 persen dari target sebesar Rp7,616 M dan realisasinya Rp9,021 M realisasi. Dev-

iden ini disumbang dari pembagian keuntungan atas saham Pemda Dompu di PT Bank NTB Syariah sebesar Rp7,616 M dan PD BPR NTB Dompu sebesar Rp1,405 M. Dikatakan Armansyah, PAD ini tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tapi juga atas dukungan dari OPD lain. Tanggungjawab Bapenda pada pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp11,452 M, realisasinya mencapai Rp12,270 M atau 107,15 persen. Begitu juga dengan retribusi daerah yang ditargetkan Rp5,468 M, realisasinya Rp6,231 M atau 113,96 persen. “Kalau dari sisi kinerja kita di Bapenda, semuanya melebihi target,” katanya. Terkait tunggakan pajak dan retribusi seperti biaya sewa rumah dinas dan lainnya, Armansyah mengaku, sudah terbayarkan khususnya yang bagi penunggak berbulan-bulan. Tunggakan saat ini hanya yang sekitar 3 bulan. “Dampak dari penagihan kita selama ini, lumayan,” ungkapnya. Armansyah juga mengaku, penataan data PBB akan terus diperbaiki pihaknya. Penataan ini dilakukan secara bertahap dan yang sudah dilakukan seperti di jalan baru Karijawa dari sawah menjadi rumah mewah. “Target kita Rp1,3 M dan realisasinya Rp1,4 M lebih untuk PBB. Kalau BPHTB, dari target Rp750 juta, realisasinya Rp250an juta. Ini karena terkait transaksi jual beli yang tidak bisa diprediksi,” jelasnya. (ula)

Armansyah (Suara NTB/ula)

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2020

Bawa 2 Kg Sabu Via Udara, Jaringan Narkoba Lintas Provinsi Disikat BNNP NTB BNNP NTB berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis Shabu di Sengigi, Lobar, NTB, pada Sabtu (4/1). Shabu tersebut dibawa oleh seorang penumpang pesawat dari Aceh berinisial RR menuju Mataram. Petugas Bidang Pemberantasan BNNP NTB mengamankan satu orang pembawa Shabu, dan dua orang yang menjemputnya. Total Shabu yang disita dari jaringan ini adalah 6 paket seberat 2 Kg (Bruto). Dalam keterangan yang didapat pada Senin (6/1), Kepala BNNP NTB, Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si. mengatakan pihaknya telah lama melakukan penyelidikan untuk kasus ini. Bahkan, salah satu pelaku berinisial RR (penumpang dari Aceh yang membawa Shabu) sudah lama menjadi incaran BNNP NTB. Sugianyar mengatakan, kasus ini berawal dari adanya informasi tentang peredaran Shabu dari Aceh ke Mataram. Pelaku diketahui membawa Shabu menggunakan transportasi pesawat dari aceh yang setibanya di mataram akan diserahkan kepada pemesan / penerima atas nama FF, Sekira pukul 11.15 wita petugas mengamankan 3 orang yang dicurigai telah melakukan serah terima barang diduga natkotika jenis shabu dipinggir Jalan Raya Senggigi didepan Hotel Aruna Senggigi dan setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 6 paket bungkus plastik yang diperkirakan berat bruto ± 2 (dua) Kilogram. Gde mengatakan, para pelaku diancam dengan “Pasal 114 (2) atau pasal 112 (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. dengan ancaman pidana mati. Humas BNNP NTB #stopnarkoba #NTBTolakNarkoba #bersinar

POLHUKAM

Halaman 8

Makmur - Ahda akan Diusung Koalisi Empat Parpol Mataram (Suara NTB) – Dinamika peta politik Pilkada Kota Mataram sudah mulai mengurut. Setelah ada kepastian koalisi PDI-P dengan PKS untuk mengusng pasangan Selly Andayani - Abdul Manan. Kini giliran pasangan Makmur Said-Badruttamam juga dikabarkan telah merampungkan parpol koalisi yang akan menjadi partai pengusungnya pada Pilkada serentak Kota Mataram 2020. Dari informasi yang diserap ada empat parpol yang akan menjadi partai pengusung pasangan ini, yakni Gerindra, PPP, PKB dan Hanura. Dengan koalisi empat parpol ini, dipastikan paket Makmur-Ahda sudah dapat melenggang lolos sebagai pasangan calon di KPU, karena kursi yang dimiliki keempat parpol sudah lebih dari cukup persyaratan minimal jumlah

kursi untuk mengusung calon. Kepastian soal koalisi empat parpol yang akan menjadi partai pengusung pasangan Makmur-Ahda itu juga terkonfirmasi dari pengakuan Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani yang ditemui, Senin (6/1) kemarin di DPRD NTB. “Soal koalisi untuk paket Makmur-Ahda, saya lihat ada Gerindra, Hanura, PPP dan ber-

sama PKB. Kita yakini itu karena kami juga sudah ada komunikasi dengan partai-partai itu,” ujar Hadrian. Ditegaskan Hadrian keyakinan PKB untuk mendukung paket Makmur-Ahda karena pihaknya sudah mendapatkan kepastian soal dukungan dari partai lain kepada paket MakmurAhda, terutama dari Partai Gerindra sebagai salah satu partai

(Suara NTB/kir)

Tuntut Pabrik Pemecah Batu Ditutup

Warga Tolak Diperiksa Polisi PKS : Opsi Paket Budi - Novi Belum Final Mataram (Suara NTB) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak menampik soal kesepakatan koalisi dengan PDI-Perjuangan sudah dijalin erat di tiga daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 di NTB, yakni Kota Mataram, KSB dan Sumbawa. Untuk Kota Mataram dan KSB, terkait pasangan calon yang akan mereka usung sudah dipastikan rampung. Namun untuk Pilkada Sumbawa, koalisi kedua partai masih belum mencapai titik temu terkait dengan figur yang akan mereka usung untuk bertarung. “Untuk Sumbawa masih dinamis, kalau Mataram dan KSB relatif sudah mengerucut. Nah ini akan dipresentasikan di DPP, apakah disetujui atau tidak, karena inikan baru keputusan di daerah, kalau belum ada keputusan di DPP maka itu belum bisa dikatakan final,” ujar anggota TPPW PKS NTB, Sembirang Ahmadi yang dikonfirmasi, Senin (6/1). Di Kota Mataram, koalisi kedua partai akan mengusung paket pasangan calon Putu Selly Andayani-TGH. Abdul Manan. Di KSB disepakati tetap mengusung pasangan petahana, Musyafirin-Fud Syarifudin. Sementara untuk Sumbawa muncul dua opsi paket pasangan yang sedang digodok oleh koalisi PKS dan PDIP itu. Opsi pertama adalah paket pasangan Husni Jibril dengan pasangan kader PKS, Andi Tirta dan opsi kedua adalah paket pasangan Lalu Budi Suryata dengan Dewi Noviani. Menurut Sembirang Ahmadi bahwa opsi-opsi kandidat pasangan calon yang akan diusung kedua partai itu sedang diuji ke publik. Bagaimana hasil respon publik akan menentukan arah keputusan koalisi tersebut untuk mengusung salah satu kedua opsi tersebut. “Karena itu saya katakan bahwa ini masih dinamis, karena belum ada surat keputusan dari DPP masing-masing. Kita juga tidak tahu apakah pak Husni jadi maju atau tidak. Nama Budi itukan baru alternatif internal dari PDIP sekiranya Husni tidak maju, tapi inikan belum kita tahu persis, maju atau tidaknya pak Husni,” ujarnya. Keraguan apakah Husni bakal maju atau tidak itu muncul lantaran kehawatiran soal kondisi kesehatannya. Diterangkan Sembirang bahwa PKS sendiri secara internal merekomendasikan Andi Tirta sebagai kandidat yang akan diusung. Sementara nama Novi tidak ada dalam internal PKS, mengingat dia juga bukan kader PKS, tapi masih berstatus sebagai ASN aktif. Munculnya nama Novi justru berasal dari usulan PDI-P sendiri. “Kalau mau tanya siapa yang direkomendasi internal PKS ya Dr. Andi Tirta yang sekarang jadi rektor ITS, dan ini tetap kita sonding ke mitra koalisi. Nah kenapa nama Novi muncul karena diinginkan internal PDIP, dan ini kita pertimbangkan bagaimana win-win solusinya,” katanya. Menurutnya finalnya siapa yang akan diusung oleh koalisi itu apakah paket Husni Jibril-Andi Tirta atau Budi SuryataDewi Noviani, akan sangat ditentukan oleh hasil survei. Karena itu kedua paket pasangan ini sama-sama dimunculkan ke publik ini melihat respon publik. “Karena itu kedua-duanya testing dulu lah lempar dulu ke publik, nanti responnya seperti apa. Budi-Novi juga belum fix, kita uji respon publik dulu, bagaimana kalau positif ya dilanjutkan, dan Novi juga harus mengikuti mekanisme dan proses di internal PKS,” pungkasnya. (ndi)

es untuk diusulkan ke DPP. “Prinsipnya siapa yang mendaftar itulah yang akan kami proses, ketika calon yang tidak mendaftar maka tentu kami tidak akan proses. Nah di Mataram itu hanya pasangan Makmur-Ahda yang mendaftar, maka tentu hanya itu yang akan kita proses,” katanya. “Meskipun kecuali jika ada halhal tertentu yang terjadi, maka masih memungkinkan terjadinya perubahan. Tetapi kemungkinan itu sangat kecil untuk berubah. Biasanya DPP akan ikuti usulan dari daerah. Karena hanya Makmur-Ahda itu yang daftar, maka besar kemungkian ke dia dukungan PKB,” pungkasnya. (ndi)

Golkar KLU Usulkan Najmul ke DPP

DEMO - Warga Desa Pengembur menggelar demo menuntut penutupan pabrik pemecah batu di depan Polres Loteng, Senin (6/1) kemarin.

Pilkada Sumbawa

terbesar di Kota Mataram. “Ya, dari komunikasi saya dengan ketua DPD Gerindra, artinya kepastan dukungan dari Gerindra kepada Makmur-Ahda itu tentu ya menjadi keyakinan kami untuk mendukung. Karena kita sadari, bahwa kita hanya satu kursi sehingga harus kita pastikan betul koalisinya, tapi ternyata sudah rampung,” ungkapnya. Hadrian memastikan dukungan PKB kepada pasangan Makmur-Ahda tidak akan berubah. Mengingat proses pendaftaran yang dilakukan PKB hanya Makmur-Ahda sendirian yang mendaftar. Sehingga secara otomatis bahwa hanya mereka yang akan dipros-

Praya (Suara NTB) Puluhan warga Desa Pengembur Kecamatan Pujut, Senin (6/1) siang, mendatangi Polres Lombok Tengah (Loteng). Warga datang untuk menuntut aparat kepolisian menghentikan proses penyelidikan kasus perusakan fasilitas pabrik pemecah batu PT. Batu Berkas Pengembur oleh warga, Jumat (3/1) lalu. Sekaligus meminta pabrik tersebut ditutup. Tidak hanya itu, warga juga menolak untuk memenuhi panggilan Polisi untuk diperiksa terkait kasus tersebut. Kalaupun harus diperiksa, warga meminta semua warga yang ikut dalam aksi berujung anarkis tersebut diperiksa dan dimintai keterangan. Tidak hanya warga tertentu saja. “Ada tujuh warga yang sudah dipanggil untuk diperiksa oleh pihak kepolisian. Itu yang warga tidak mau. Kalau mau periksa, semua warga yang ikut aksi dipanggil. Jangan hanya tujuh orang ini saja,” ujar Kepala Dusun Tawah, Seriawan. Menurutnya, warga sudah bersepakat kalau semua harus dipanggil dan diperiksa. Tidak boleh hanya warga tertentu saja. Begitu pula kalau sampai ada

yang menjadi tersangka dan harus masuk penjara, semuanya juga harus masuk penjara. Kalau tidak seperti itu, warga minta kasusnya dihentikan. Tidak kalah penting, tambah Seriawan, aktivitas pabrik pemecah batu yang ada di Desa Pengembur harus dihentikan. Bahkan bila perlu ditutup. Karena sangat berbahaya serta mengancam keberlangsungan lingkungan sekitar. Termasuk bisa mengancam keberadaan situs sejarah yang berada didekat lokasi pabrik tersebut. Sementara itu, Kades Pengembur, Muh. Sultan, S.Pd., meminta semua pihaknya bisa saling menahan diri. Ia juga meminta menghormati proses hukum yang tengah berjalan. “Soal keberadaan pabrik (pemecah batu) kita semua sepakat agar dihentikan atau ditutup. Tapi kalau terkait proses hukum, kita harus hormati itu,” ujarnya. Pemerintah desa tambahnya sudah bersurat ke pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, soal keberatan dari warga tersebut. Sehingga apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi warga tersebut sudah dijawab oleh pe-

Pilkada Mataram

Berkarya Buka Pendaftaran Balon Mataram (Suara NTB) – Partai Berkarya memastikan ikut berpartisipasi dalam Pilkada Kota Mataram. Keseriusan partai besutan Tommy Soeharto ini ditunjukkan dengan membuka secara resmi pendaftaran balon (bakal calon) kepala daerah dan balon wakil kepala daerah. Dibukanya pendaftaran ini, kata Ketua DPD Partai Berkarya Kota Mataram, I Gusti Nyoman Agung Sugantha, ST., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (6/1) setelah pihaknya melakukan konsolidasi partai. ‘’Menyongsong Pilkada Kota Mataram DPD Partai Berkarya Kota Mataram melakukan Konsolidasi partai pada hari Sabtu (4/1),’’ terangnya. Konsolidasi ini menghasilkan keputusan antara lainPartai Berkarya membentuk panitia/ tim penjaringan/pendaftaran bakal Calon Walikota dan bakal calon Wakil Walikota Mataram. Partai Berkarya menetapkan pembukaan pendaftaran bakal calon tanggal 7 – 24 Januari 2020. ‘’Setiap pendaftar akan kami terima di Kantor DPD Partai Berkarya Kota Mataram, alamat Jalan Beak Ganggas No. 38A, Lingkungan Karang Tangkeban, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram,’’ terang anggota DPRD Kota Mataram ini. Ditegaskan Agung, partai Berkarya melakukan proses penjaringan ini sebagai tanggung jawab moral kepada masyarakat dan daerah. ‘’Agar kita dapat mengusung figur atau calon-calon yang memiliki inte-

(Suara NTB/ist)

I Gusti Nyoman Agung Sugantha geritas membangun Kota Mataram dan merealisasikan visi misi kita bersama demi kemajuan Kota Mataram yang kita cintai,’’ ungkapnya. Segala kegiatan penjaringan akan diproses sesuai AD/ART Partai Berkarya dan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Partai Berkarya, kata Agung, tidakmerasa tertinggal dari parpol lain yang sudah lebih dulu melakukan proses tersebut. ‘’Waktu masih panjang dan politik dinamis,’’ cetusnya. Apalagi, Partai Berkarya, akunya, telah melakukan komunikasi politik yang intensif dengan beberapa calon. Namun demikian, Agung masih merahasiakan balon yang sudah melakukan komunikasi politik dengan pihaknya. ‘’Mungkin nanti bisa kita lihat setelah pembukaan pendaftaran,’’ demikian Agung. (fit)

merintah desa. Karena kewenangan desa hanya sebatas itu. Kalau soal izin pabrik tersebut, kewenangan sepenuhnya ada di tangan pemerintah kabupaten dan provinsi. Tapi tentu, pihaknya berharap apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi warga Desa Pengembur tersebut bisa dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. “Kalaupun kita menolak, harus dengan caracara yang baik. Karena ini bicara hukum,” timpalnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., menjelaskan, proses hukum terhadap pengerusakan fasilitas pabrik PT. Batu Berkah Pengembur tetap berjalan. Karena perusakan yang dilakukan warga masuk tindak pidana. Ditambah, pihak pengelola pabrik juga sudah melayangkan laporan ke polisi. Sehingga menjadi keharusan bagi pihak kepolisian untuk memproses kasus tersebut. “Kecuali sudah ada kesepakatan damai antara para pihak. Diikuti dengan pencabutan laporan serta diperkuat pertimbangan pimpinan, barulah kasusnya bisa dihentikan. Kalau dengan kondisi sekarang ini, kasus tetap lanjut,” jelas Rafles seraya menambahkan, total sudah ada lima saksi yang dimintai keterangan. Menyusul kemudian saksi lainya. (kir)

Tanjung (Suara NTB) Arah politik Partai Golkar Lombok Utara tampaknya akan condongkeGolkar.HalinisetelahDPD I Golkar NTB, mengundang calon petahana, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., Sabtu (4/1) sore. Najmul dihadirkan di kediaman Ketua DPD I Golkar NTB, H. Suhaili FT, di Lombok Tengah. Bersamaan dengan itu, dihadirkan pula Tim Desk Pilkada KLU, Fraksi Golkar KLU, serta pengurus Partai Golkar baik DPD I dan DPD II. Hasil dari pertemuan itu, Golkar memutuskan untuk mengusulkan Najmul Akhyar untuk diusung pada Pilkada 2020 mendatang. “DPD I menerima usulan DPD II yang mengusulkan pak Najmul,” ungkap Sekretaris DPD II Golkar KLU, Gede Lilarsa, saat dikonfirmasi usai pertemuan, Sabtu malam. Menurut Lilarsa, peluang Najmul untuk menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik (Pilkada) sebesar 75 persen. Sementara 25 persen sisanya, adalah rekomendasi DPP Golkar kepada bakal calon. Lantas bagaimana dengan calon lain, H. Djohan Sjamsu dan Sarifudin yang ikut mendaftar di Golkar? Menjawab itu, Lilarsa menjelaskan arah dukungan ke Najmul berdasarkan banyak pertimbangan. Pertama, sebut dia, Djohan yang akan diusung oleh Gerindra, PDIP dan PKB, sudah menetapkan bakal calon wakil pada diri Danny Carter (putra akademisi almarhum Dr. Ridawan). Ia melanjutkan, Golkar condong ke Najmul karena di kubu Najmul belum menetapkan wakil. Harapannya, siapapun calon yang diinginkan oleh Na-

jmul, maka akan dikuningkan oleh Golkar. “Artinya kita punya peran di sana. Itu dasarnya Ketua DPD I menerima atau mendukung H. Najmul Akhyar. Maka, ketika kami dari DPD II KLU beserta tim Pilkada dan pengurus kecamatan se KLU mengajukan alasan, pertimbangan diterima. Dan juga, hasil verifikasi desk Pilkada, (Najmul) paling tinggi,” paparnya. Usulan rekomendasi kepada bakal calon, akan segera dikirim oleh DPD I dan DPD II Golkar ke Jakarta. Namun demikian, Lilarsa mengakui nama pendaftar lain, yakni Djohan dan Sarif, juga ikut diajukan berdasarkan pertimbangan dan verifikasi tim desk Pilkada yang sudah dilaporkan. Lilarsa membantah, jika Golkar diasumsikan kecewa karena Djohan telat menyetujui Danny. Sebaliknya ia pertegas, bahwa Golkar sebagai pemenang Pileg kedua setelah Gerindra, mempunyai posisi tawar tinggi yang tidak bisa dianggap sepele. Terpisah, Sekretaris DPC Demokrat Lombok Utara, H. Burhan M. Nur, SH., yang dikonfirmasi mengamini adanya dukungan Golkar kepada calon petahana. Hanya saja, setelah pertemuan dengan Ketua DPC Demokrat KLU, Najmul Akhyar, pihaknya tidak mengetahui apakah DPD I Golkar juga mengundang bakal calon lain. “Bisa saja DPD I memanggil yang lain. Saat Pak Najmul dipanggil, bahasa seperti itu. Yang jelas beliau diundang oleh Tim Pilkada lengkap dengan Fraksi dan diundang oleh DPD langsung,” ujarnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - H. Najmul Akhyar foto bersama Ketua DPD Golkar NTB, H. Suhaili FT dan jajaran usai membahas arah dukungan

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2020

LIPUTAN KHUSUS

Halaman 9

Menabur Jagung Menui Banjir Mataram (Suara NTB) Banjir bercampur lumpur melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa. Pada empat daerah ini, alihfungsi lahan untuk perladangan Jagung begitu agresif. Belum sempat menuai hasil, masyarakat justeru mulai memanen bencana.

Kawasan Alih fungsi hutan untuk jagung

(Suara NTB/pusdalops)

Banjir yang bercampur lumpur masuk ke jalan raya dan pemukiman warga di Kota Bima. Air bah pekat itu meluncur dari perbukitan yang gundul.

Tahun 2017, ada 198 ton benih jagung dengan berbagai varietas yang disebar di NTB, terkonsentrasi di Pulau Sumbawa. Pengadaan bibit dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) sebelum nomenklatur instansi diubah menjadi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Tahun 2018, pengadaan berlanjut dari instansi yang sama. Kali ini sejumlah 112 ton, kembali disebar di Pulau Sumbawa. Sebelum jadi masalah pada lingkungan, pengadaan ini sudah menuai sorotan dan berlanjut ke proses hukum. Tahun 2017, bibit tidak sesuai usulan petani jenis Bisi 18. Sama dengan tahun 2018, usulan varietas HJ 21 namun yang tiba jenis JH 27 dengan persentase tumbuh kurang dari 10 persen. Pengadaan bibit ini disambut antusias petani, karena sebelumnya sudah melalui usulan kelompok yang dibentuk, diawali dengan SK Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). Tidak perlu teori dan riset panjang lebar untuk menarik benang merah penyebab banjir dan hubungannya dengan penggundulan hutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa akhir Desember

131 Ribu Hektare Hutan Dirambah Mataram (Suara NTB) Penanaman jagung yang begitu agresif membuat masyarakat sulit terkontrol. Luas kawasan yang sudah dirusak mencapai angka 131.990,87 hektare. Sebagian besar alihfungsi untuk Jagung. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, laju kerusakan hutan tahun 2018 itu terjadi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kerusakan itu masuk pada wilayah kewenangan Balai Kesatuan Pengamanan Hutan (KPH). Dengan rincian, di Pulau Lombok : 1. Balai Tahura Nuraksa : - Unit KPH Tahura 303,13 Perambahan 2. Balai Rinjani Barat Pelangan Tastura - Unit KPH Rinjani Barat 4.774,28 Perambahan - Unit KPH Pelangan 11.617,34 Perambahan - Unit KPH Tastura 6.676,20 Perambahan 3. Balai Rinjani Timur - Unit KPH Rinjani Timur 9.046,63 Perambahan Hasil identifikasi pihak Dinas LHK, perambahan di Pulau Lombok motifnya illegal logging dan pembukaan lahan baru. Namun untuk komoditi yang ditanam tidak ansih bibit Jagung. Sementara di Pulau Sumbawa, perambahan dominan motif alihfungsi lahan jagung. Dengan rincian : 4. Balai Sejorong Mataiang Brang Rea - Unit KPH Sejorong 676,22 Perambahan - Unit KPH Matayang 526,44 Perambahan - Unit KPH Brang Rea 2.030,83Perambahan 5. Balai Pucak Ngengas Batulanteh - Unit KPH Pucak Ngengas 2.427,10 Perambahan - Unit KPH Batulanteh 5.872,39 Perambahan 6. Balai Ropang - Unit KPH Ropang 3.253,80 Perambahan 7. Balai Orong Telu Brang Beh - Unit KPH Orong Telu 2.639,26 Perambahan - Unit KPH Brang Beh 4.594,95 Perambahan 8. Balai Ampang Plampang - Unit KPH Ampang 9.991,53 Perambahan - Unit KPH Plampang 9.039,14 Perambahan 9. Balai Ampang Riwo Soromandi - Unit KPH Ampang Riwo 7.591,47 Perambahan - Unit KPH Soromandi 5.804,07 Perambahan 10. Balai Tambora - Unit KPH Tambora Utara 3.713,16 Perambahan - Unit KPH Tambora Selatan 8.771,61 Perambahan 11. Balai Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada - Unit KPH Toffo Pajo 2.509,36 Perambahan - Unit KPH Madapangga Rompu 3.984,92 Perambahan - Unit KPH Waworada 5.947,49 Perambahan 12. Balai Maria Donggomasa - Unit KPH Maria 9.360,59 Perambahan - Donggomasa 10.838,96 Perambahan Dari data itu, total luas perambahan menapai 131.990,87 hektare. Data tersebut masih di luar enclave, kawasan konservasi, tubuh air. Kepala Dinas LHK Provinsi NTB Ir. Madani Mukarom menyebut, alihfungsi lahan itu terjadi pada hutan dengan status perhutanan sosial. Bahkan diantaranya 90.000 hektar benar benar gundul. “Yang 90.000 hektar itu sekarang sudah kayak lapangan bola, gundul semua,” kata Madani. Dari lahan yang sudah gundul itu, sebagian besar ada di Pulau Sumbawa dan beralih fungsi jadi lahan jagung. Masyarakat membabat hutan yang seharusnya bisa dikelola dengan beberapa skema kerjasama dengan pemerintah, namun dibabat untuk persiapan menanam jagung. Meneruskan kebijakan Gubernur NTB untuk mengembalikan kawasan hutan, pihaknya memperketat izin Perhutanan Sosial. Kalau pun dikeluarkan izin, diarahkan untuk menggarap lahan yang dirambah untuk Jagung. Kelompok masyarakat yang jadi mantra diminta memilih tiga skema, yakni Hutan Kemasyarakatan (HKm), hutan kemitraan dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sesuai kondisi di lapangan. “Semua kebijakan perhutanan sosial sekarnag ini di area yang sudah dirambah. Kami tidak merekomendasikan pembukaan izin perhutanan sosial yang baru,” tegasnya.

(sumber : dinas LHK NTB)

Tabel : Luas lahan kritis di NTB, termasuk di antaranya dirambah untuk alih fungsi ladang Jagung.

Dalam mekanisme pengawasannya, akan dilakukan tim Kesatuan Pengamanan Hutan (KPH) masing masing daerah. Regulasi akan berlaku di internal kelompok. “Nanti jika fungsi hutannya sudah kembali, kalau ada yang menebang, mereka akan disanksi sendiri oleh anggota lainnya. Misalnya dikeluarkan dari keanggotaan,” jelasnya. Dalam catatannya, dari 90.000 hektar kawasan perhutanan sosial yang rusak tersebut, baru 23.000 hektar yang sudah digarap bersama masyarakat. (ars)

sudah mengidentifikasi, banjir lumpur yang mulai menerjang sejumlah titik, dipicu lahan yang kritis. Sebagaimana kejadian di Desa Labuan Kuris, Kecamatan Lape. Berawal dari hujan deras. Kawasan itu merupakan dataran rendah yang dikelilingi bukit bukit gundul. ‘’Kami identifikasi, penyebab banjir adalah gundulnya hutan pegunungan yang dijadikan sebagai tempat lahan jagung,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD Sumbawa, Ir. A. Rahim. Air bah selain membawa lumpur, juga material lain seperti ranting-ranting pohon sisa kayu gunung yang ditebang untuk perluasan ladang. Kondisi ini memicu kurangnya fungsi tumbuhan untuk resapan air, sehingga ketika hujan datang, meluncur deras ke daerah lebih rendah membawa lumpur dari permukaan tanah. Menurutnya, kejadian jadi langganan setiap tahun, seiring semakin aktifnya kegiatan penanam jagung di lereng gunung. Banjir lumpur juga sebelumnya terjadi jalan lintas Sumbawa – Dompu, sekitar Desa Luk Kecamatan Utan. Permukaan jalan negara itu tergenang banjir yang membawa material kayu dan lumpur. Hutan Mulai Digerogoti Menurut data KPH Brang Beh, kawasan hutan yang tercatat seluas 58 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, yang sudah alihfungsi untuk penanaman jagung sekitar 4.000 hektar atau sekitar 7,3 persen. Perambahan hutan untuk penanaman jagung, juga terjadi di wilayah KPH Batulanteh. Luas kawasan hutan KPH setempat lebih kurang 32 ribu hektar meliputi lima kecamatan. Seperti Batulanteh, Moyo Hilir, Moyo Utara, Moyo Hulu, dan sebagian Rhee. Luas kawasan yang dirambah di wilayah setempat sekitar 5 persen. Banjir Campur Lumpur Penggundulan bukit yang

mengelilingi Kota Bima, diduga Kepala BPBD Kota Bima, Ir. Sarafuddin MM menjadi penyebab banjir bercampur lumpur. Teori hutan gundul dan tidak bisa menahan laju air hujan yang sangat deras terjadi di daerahnya. Air bah yang tidak meresap langsung mengalir meluap ke jalan raya dan masuk ke pemukiman warga. Seperti luapan banjir bercampur lumpur menggenangi jalan di Kelurahan Panggi, Kelurahan Sambinae dan jalan raya depan PLTD Niu Kelurahan Dara. Begitu juga di Kabupaten Bima. Banjir bercampur lumpur menggenangi puluhan rumah warga Desa Ragi Kecamatan Palibelo. Pada bulan yang sama, banjir lumpur juga melanda kecamatan ini tahun 2018 lalu. Air sungai meluap ke jalan raya dan rumah warga dengan membawa tumpukkan sampah berupa kayu, bebatuan dan lumpur. Kasubid Penanganan Darurat BPBD Kabupaten Bima, Bambang Hermawan S.Kom MM, mengaku kawasan itu dikitari perbukitan yang sudah digerus untuk menanam Jagung. Kabupaten Dompu, daerah yang dianggap paling sukses mengembangkan program Pijar, akronim dari Padi, Jagung dan Rumput Laut. Komoditi unggulannya adalah Jagung. Akhir Desember 2019 hingga Januari 2020, daerah ini mulai akrab dengan bencana. Data BPBD Kabupaten Dompu, banjir lumpur dan tanah longsor jadi peristiwa sekaligus ancaman berlanjut. Titik rawan terjadi bencana banjir seperti, di Kecamatan Dompu : Kelurahan Bada, Bali Satu, Karijawa dan Kelurahan Potu. Kecamatan Woja : Kelurahan Simpasai, Kandai Dua, Desa Wawonduru, Kelurahan Monta Baru, Desa Matua, Desa Bara dan Desa Madaparama. Sedangkan di Kecamatan Pajo : Desa Jambu, Lune dan Ranggo. Kecamatan Hu’u Desa Daha dan Desa Sawe. Kecama-

tan Kempo: Desa Kempo, Ta’a, Soro, Tolokalo dan Desa Songgajah. Kecamatan Kilo: Desa Krama, Mbuju dan Desa Lasi. Kecamatan Pekat: Desa Calabai dan Kecamatan Manggelewa Desa Napa. “Lokasi terparah terjadi banjir, yakni Kelurahan Bada, Bali Satu, Karijawa, Kelurahan Kandai Dua dan beberapa lokasi yang sangat dekat dengan bantaran sungai,” kata Kepala Pelaksana BPBD Dompu, Imran M. Hasan. Biangnya tidak lain penggundulan bukit dan hutan untuk alihfungsi lahan. Ancaman lain adalah longsor, rawan terjadi di Desa Napa, Desa Nanga tumpu, Desa Jambu dan Kelurahan Kandai Satu. Hutan Babak Belur World Wide Fund for Nature (WWF) mengkritisi pola pengawasan dan pengelolaan hutan di NTB yang masih kebobolan. Hutan NTB disebut sudah babak belur. “Menurut saya, sekarang moratorium perizinan untuk Perhutanan sosial, untuk izin apapun. Baru setelah itu, atur regulasi dan mekanismenya agar lebih tertib,” kata Direktur WWF Ridha Hakim. Dari lahan yang sudah gundul itu, sebagian besar ada di

”

Ayo data ulang, mana kawasan yang sudah ditanami jagung. Mana yang dirambah, supaya punya dasar untuk bertindak.

Pulau Sumbawa dan beralih fungsi jadi lahan jagung. Masyarakat membabat hutan yang seharusnya bisa dikelola dengan beberapa skema kerjasama dengan pemerintah, namun dibabat untuk persiapan menanam jagung. “Memang sebagian besar sudah beralih fungsi untuk Jagung,” ujarnya. Diantaranya 90.000 hektar kawasan perhutanan sosial rusak. Seharusnya dikelola dengan tiga skema, yakni Hutan Kemasyarakatan (HKm), hutan kemitraan dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sesuai kondisi di lapangan. “Semua kebijakan perhutanan sosial sekarang ini di area yang sudah dirambah. Kami tidak merekomendasikan pembukaan izin perhutanan sosial yang baru,” tegasnya. Menurut Ridha, sudah saatnya pemerintah melalui Gubernur dan Bupati mengambil langkah berani untuk mengantisipasi laju kerusakan hutan, salah satunya dengan skema perhutanan sosial. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pemetaan kawasan dirambah untuk tanaman jagung. Setelah itu pendataan masyarakat yang merambah. Ia sendiri mengaku prihatin, karena sejauh ini Pemda belum punya data detail kawasan yang sudah dirambah. Tapi saatnya dilakukan pendataan. “Ayok data ulang, mana kawasan yang sudah ditanami jagung. Mana yang dirambah, supaya punya dasar untuk bertindak,” tandasnya.(ars)

( Ridha Hakim )

Komoditi yang Menjanjikan dan Ditinggalkan Pengembangan jagung sebagai komoditi unggulan tidak jadi soal. Tapi masalah mulai timbul ketika pola tanamnya bar bar, menggerus kemiringan terlarang hingga hutan lindung. Nasib petani mulai di persimpangan. Harga yang menjanjikan, tapi mulai ditinggalkan setelah muncul respon buruk atas dampak bencana yang ditimbulkan. SARI’I (55) menerobos kawasan terlarang di kawasan hutan lindung Ampang Riwo, Soromandi. Lahan yang sedang digarap itu disebutnya So Doronaru, Desa Matua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Sar’i sadar, ia sedang menduduki So Doronaru yang masuk kawasan Hutan Lindung (HL) RTK 55. Artinya, setiap saat ia bisa diamankan petugas Kesatuan Pengamanan Hutan (KPH) Ampang Riwo Soromandi. Pernah menjadi sasaran penertiban, namun karena tergiur dengan hasil jagung, ia masuk menggarap lahan untuk tanaman jagung di atas lahan seluas 75 are dari luasan 1 hektare. Belum lagi 25 are yang diserobot kembali setelah penutupan paksa beberapa tahun lalu. Program jagung yang dicanangkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, tengah menjadi sorotan. Selain karena merusak lingkungan serta menimbulkan bencana alam, hasil panen komoditi unggulan tersebut rupanya tak selalu menguntungkan. Antara modal produksi dan hasil bersih yang diterima tidak terpaut jauh, hanya sekitar Rp3 juta sampai Rp5 juta. Bahkan sebagian dari petani justru mengalami kerugian. Sari’i mengakui situasi ini. Dari luas lahan yang ditanami jagung tersebut, ia hanya mendapat hasil panen maksimal 3 ton. Jika diuangkan, harga per kilogram Rp3.000, penghasilannya mencapai Rp9 juta. Menurutnya, tenaga dan biaya yang terbuang tidak sebanding dengan hasil diraih. “Itu hasil kotor belum dipotong biaya yang ke luar. Untuk babat saja kita menghabiskan Rp1 juta, nanam sampai Rp3 juta dengan obat-obatannya. Belum lagi pupuk kemudian ongkos petik sampai penggilingan. Kalau kita mau hitung-hitungan sep-

erti ini termasuk dengan pengeluaran sehari-hari, pasti ndak ada untungnya petani,” keluhnya. Meski disadari keuntungan menanam jagung tak seberapa, ia memilih tetap bertahan karena tak ada pekerjaan lain. Apalagi usianya yang sudah tidak memungkinkan lagi menjadi buruh bangunan. Dimintai tanggapannya ketika dilakukan penutupan atas dasar merusak lingkungan serta menimbulkan bencana alam. Sar’i dengan tegas menolak. Ia menilai keputusan tersebut bukan solusi terbaik di tengah keterbatasan lapangan kerja saat ini. Meski begitu, ia menyambut positif seandainya diterapkan pola tumpang sari dengan penanaman pohon bernilai ekonomi, seperti misalnya nangka, kemiri dan sejenisnya. Respon serupa juga disampaikan petani lain di So Madalibi, Kamrin (50). Dengan melihat hasil panen dari tahun ke tahun yang terus mengalami penurunan, ia menunggu alternatif lain dari pemangku kebijakan. Untuk komoditas jangung saja dirasa tak ideal lagi, sebab pengalaman di tahun sebelumnya dari luasan 1 Hektare lebih lahan yang ditanami jagung, ia hanya mendapat hasil panen Rp6 juta. Sementara pengeluarannya cukup besar. “Kalau memang mau dikembalikan hutan ini dengan tanam buah dan di selanya tetap ada jagung, sangat kami dukung. Cuma harus dijaga karena musuhnya nanti pasti ternak warga yang dilepas liar,” pungkasnya. Dibabat Demi Jagung Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Donggo Masa Toffo Rompo mencatat sekitar 5.500 hektar hutan di wilayah Kecamatan Parado, Monta dan sebagian Langgudu Kabupaten Bima hingga kini kondisinya sangat kritis. Sebagian besar hutan itu sudah dialihfungsikan untuk tanaman Jagung. “Ada sekitar 5.500 hektar hutan sudah kritis yang dijadikan lahan untuk tanam jagung,” kata Kepala KPH Dong-

go Masa Toffo Rompo, Syaifullah S.Hut M.Si. Wilayah tanggungjawab KPH Donggo Masa Toffo Rompo jangkauannya cukup luas. Pengawasan sebagian hutan di Dompu antara lain Kecamatan Dompu, Pajo dan Hu’u dengan 20 Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Sementara di Kabupaten Bima, tersebar di Kecamatan Madapangga, Woha, Monta, Bolo, Parado, Langgudu dan Monta, yang tercatat sekitar 40 Desa. “Jadi ada sekitar 66 desa di Kabupaten Dompu dan Bima yang kita awasi,” ujarnya. Sementara luas hutan yang diawasi kurang lebih sekitar 9. 600 hektar. Jumlah tersebut kata dia, juga termasuk lahan atau area hutan konsesi dua perusahanaan, yakni PT. Konesia dan PT. STM. “Untuk konsesi Konesia ada sekitar 30-an hektar. Sementara konsesi STM ada 15.000 hektar. Sisa dari ini wilayah pengawasan KPH,” katanya. Dalam mengawasi hutan tersebut, pihaknya rutin menggelar operasi dan patroli gabungan. Namun di lapangan seringkali dihadapkan dengan reaksi warga, seperti melakukan penghadapangan dan pengancaman. “Selain pengalihan lahan tanam jagung. Motif pengrusakan juga masifnya illegal logging,” pungkasnya. Bima Tinggalkan Jagung Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah pernah memuji kebijakan Bupati Bima Hj. Dinda Damayanti Putri yang menetapkan daerah itu zero Jagung. Pemerintah Kabupaten Bima terkesan mengeluarkan kebijakan yang relatif tidak populer, namun demi menyelamatkan lingkungan. Tahun 2020, sepeserpun tidak dialokasikan pada APBD untuk pengadaan bibit atau subsidi Jagung. Alasannya jelas, menutup peluang alihfungsi hutan menjadi ladang Jagung. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK. M.Si, alasan-

(Suara NTB/jun)

Bibit jagung yang mulai tumbuh di Kabupaten Dompu. nya, Jagung berimplikasi pada kerusakan lahan dan hutan. “Untuk 2020 anggaran untuk pengadaan bibit jagung di-nolkan dalam APBD,” tegasnya. Menurutnya, program jagung selama ini menjadi pemicu gundulnya hutan di wilayah Kabupaten Bima. Demi menanam Jagung, masyarakat atau petani banyak membuka lahan baru dengan membakar bahkan merusak hutan. “Makanya dengan kita tidak anggarkan lagi mudahmudahan kerusakan hutan bisa dikendalikan,” katanya. Sebaliknya demi mengembalikan kondisi hutan, pada APBD 2020 akan dianggarkan tambahan untuk penghijauan. Selain itu, lanjut Taufik pihaknya juga telah membentuk tim yang bertugas mencabut izin SPPT lahan yang digunakan menanam jagung. Sekda menambahkan pada sejak Tahun 2016 lalu Pemerintah Kabupaten Bima telah menganggarkan sebesar Rp2 miliar untuk menjaga pohon dan patroli gabungan bersama TNI/Polri. Namun usaha tersebut tidak didukung masyarakat terutama petani jagung. “Bibit pohon yang kita tanam dicabut oleh masyarakat untuk menanam Jagung. Petugas gabungan yang berpatroli juga kerap dihadang saat turun ke lapangan,” pungkasnya. Sumbawa Perketat Bantuan Topografi wilayah Sumbawa bergelombang keras dengan kemiringan lereng sedang sampai curam. Jika dilakukan pemanfaatan lahan untuk tanaman semusim, tingkat sedimentasinya sangat tinggi. Seperti Jagung, tidak digunakan teknik konservasi

seperti terasering. Sejumlah pihak di Sumbawa mendorong Perda atau Perbup yang mengatur penanaman. Ketika lahan masyarakat yang tidak melakukan pola terasering, maka tidak berhak mendapatkan bantuan, baik pupuk bersubsidi ataupun bibit. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan, Pemda Sumbawa memang menargetkan produksi jagung 1 juta ton. Namun penanaman jagung itu dilakukan di lahan yang kemiringannya paling tidak di bawah 15 persen. “Dulu kita meminta mereka tanam jagung, tetapi tidak di sembarang lokasi,” jelas Wabup. Terhadap hal ini, pihaknya tetap melakukan antisipasi. Meskipun membutuhkan waktu yang panjang, namun pihaknya mencoba mengembalikan kembali fungsi hutan. “Inilah yang kita coba antisipasi. Memang ini jangka panjang. Rencana kita coba kembalikan fungsi hutan kembali. Tapi itu kan butuh waktu dan persiapan,” jelasnya. Terkait kehutanan memang menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi NTB. Tetapi jika terjadi kerusakan, dampaknya dirasakan oleh masyarakat Sumbawa. Kedepan, pengawasan ini akan didorong untuk lebih giat. Bersama dengan Dinas LHK Provinsi, pihaknya akan terus menjalin kemitraan melakukan penghijauan kembali dengan menanam pohon di lahan yang sudah terbuka, sambil menyiapkan tambahan tanaman lainnya. (jun/uki/ind)

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2020

PENDIDIKAN

Halaman 10

UNBK SMP Masuki Purna Tugas MEMASUKI masa purna tugas, Kepala SMPN 8 Mataram H. Ishaka, mengakhiri purna tugasnya sebagai kepala sekolah per 7 Januari 2020. Sebagai Plt kepala sekolah, Ishaka sementara waktu diganti oleh Dwi Astuti. Dwi Astuti adalah Pengawas Pembina Sekolah. Perpisahan dan sekaligus perkenalan dengan Plt Kepala sekolah digelar bertepatan dengan apel hari pertama masuk sekolah Senin (6/1) pagi. Ishaka mengucapkan syukur atas amanah se(Suara NTB/ist) bagai kepala sekolah yang H. Ishaka telah dijalaninya selama ini. Apa yang telah dilakukan Ishaka di sekolah semoga diharapkan mampu bernilai dan memberi manfaat bagi sekolah. Lebih jauh dikatakan bahwa apa yang telah diperbuat dan bernilai positif, Ishaka meminta agar program itu tetap dilanjutkan oleh Plt ataupun kepala sekolah definitif nantinya. “Diharapkan kepada plt atau kepsek yang baru untuk dapat melanjutkan program yang telah dirancang oleh sekolah,” kata Ishaka memberi saran. Dituturkan Ishaka bahwa ada banyak sekali program sekolah yang dapat dilanjutkan, karena selama ini memberi manfaat bagi siswa. Di antaranya ialah seperti kegiatan ekstra kurikuler unggulan. “Agar tetap dipantau, sehingga prestasi yang pernah diraih dapat dipertahankan,” harapnya. Begitu juga dengan piagam Bintang Satu Keamanan Pangan Jajanan sekolah yang diperoleh dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di NTB agar tetap dipertahankan sebagai citra baik sekolah. “Serta penghargaan piagam LISAN dari Wali kota Mataram untuk terus dipertahankan dengan meningkatkan kerja sama dari warga sekolah,” ujarnya. (dys)

KCD Persilakan Sarana Penunjang Milik SMA/SMK Dipergunakan Mataram (Suara NTB) Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Lombok Barat (Lobar)-Mataram mempersilakan SMP di Kota Mataram menggunakan sarana penunjang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) milik SMA dan SMK. Cara itu bisa dilakukan untuk mendukung target seluruh SMP di Mataram bisa melaksanakan UNBK. Kepala KCD Dikbud NTB, Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/1) mengatakan, pihaknya mempersilakan dan terbuka kepada Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk berkoordinasi terkait rencana berbagi sumber daya atau sarana penunjang UNBK dengan SMA dan SMK. “Kalau mau melaksanakan UNBK 100 persen di tingkat SMP sederajat, dari Dinas Dikbud NTB khususnya KCD LobarMataram siap memfasilitasi dengan segala sarana yang ada di SMA dan SMK,” katanya. Dengan begitu, siswa SMP juga bisa mengenal secara lebih dekat dengan SMA dan SMK. Karena mereka akan masuk ke sekolah-sekolah

tersebut. Abdurrosyidin mengatakan, pihaknya menunggu koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Mataram memastikan seluruh SMP negeri dan swasta di Kota Mataram akan melaksanakan UNBK di tahun 2020. Bagi SMP yang masih kekurangan komputer klien, akan meminjam ke orang tua siswa. Jika tidak bisa terpenuhi, maka pihak sekolah akan berbagi sumber daya ke SMA/SMK. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, M. Taufik, SH., mengatakan, sebanyak 24 SMP negeri di Mataram akan mengikuti UNBK. Selain itu seluruh SMP swasta yang tercatat di

Disdik Mataram juga akan mengikuti UNBK. Diakuinya sebagian besar SMP di Mataram masih kekurangan komputer klien. Oleh karena itu pihaknya memberikan solusi kepada sekolah agar bekerjasama dengan wali murid. Jika tidak terpenuhi, maka akan meminjam sarana milik SMA/SMK. Taufik mengatakan pihaknya akan bersurat ke Dinas Dikbud NTB dan KCD Dinas Dikbud NTB-Lobar dan Mataram. Sementara itu, Kepala SMPN 1 Mataram, Drs. Saptadi Akbar, dihubungi terpisah pada Senin (6/1) siang, mengatakan SMPN 1 Mataram siap melaksanakan UNBK untuk pertama kalinya pada tahun 2020 ini. Kekuran-

gan komputer akan dilengkapi dengan meminjam ke orang tua siswa. Namun jika komputer yang dipinjam ke orang tua siswa itu belum memenuhi kebutuhan sarana UNBK, maka pihaknya akan mencoba meminjam ke SMA atau SMK. Sebelumnya, Saptadi Akbar juga mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan server untuk UNBK sebanyak lima server,

sementara komputer sekitar 60 unit. Pihaknya masih kekurangan 90 unit komputer. Saptadi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan terkait UNBK itu kepada orang tua siswa kelas VIII saat kenaikan kelas lalu, bahwa jika kekurangan sarana komputer sekolah akan melakukan peminjaman ke orang tua siswa. Siswa Kelas XII di SMPN 1 Mataram sebanyak 431 orang. (ron)

Abdurrosyidin R

Penjaminan Mutu Pendidikan di NTB Diupayakan Efektif Mataram (Suara NTB) Penjaminan mutu pendidikan di daerah diupayakan berjalan efektif. Pemerintah Provinsi NTB sudah membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dan terus meningkatkan kualitas pendidikan. Di tingkat sekolah pun sudah dibentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) (Suara NTB/ron) NTB, H. Muhammad FauH. Muhammad Fauzan zan, menanggapi salah satu rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merekomendasikan kepada gubernur untuk menginstruksikan Kepala Dinas Dikbud NTB agar membentuk dan memerintahkan TPMPD untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam penjaminan mutu pendidikan secara optimal. Fauzan menjelaskan, sudah ada SK untuk TPMPD di tingkat provinsi. Pada awal tahun 2020 akan ada tindak lanjut rapat koordinasi peningkatan mutu pendidikan. “Kalau dari sekolah sudah dibentuk TPMPS, penanggung jawab adalah kepala sekolah, yang jadi koordinator adalah wakil kepala bidang kurikulum. Di tingkat Kantor Cabang Dinas (KCD) juga disusun draftnya,” katanya. Fauzan mengatakan, tujuan dari TPMPD itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi NTB. Menurutnya saat ini hasil pendidikan di NTB relatif baik, pihaknya ingin pendidikan di NTB bisa menjadi lebih baik lagi. “Secara umum hasil pendidikan kita di NTB baik dan akan kita ikhtiarkan untuk lebih baik, ujungnya untuk menuju NTB gemilang,” katanya. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok Barat (Lobar)-Mataram, Abdurrosyidin R., ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/1) mengatakan, sejak tahun 2018 dan 2019 pihaknya mulai menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. Pada tahun 2019 sudah dibentuk TPMPS, dan rapor mutu sekolah juga sudah ada. “Tinggal bagaimana nanti rapor mutu dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyusun program dan kegiatan di sekolahsekolah. Bagi kami di TPMPD juga menjadi pertimbangan bagaimana pemenuhan sarana dan prasarana, guru, dan lainnya. Artinya itu menjadi bahan kajian bagi kinerja kita. Ia juga mengatakan, jika penjaminan mutu pendidikan di NTB dianggap belum maksimal, hal itu masih wajar. Namun ia menegaskan, belum maksimal atau belum efektif bukan berarti tidak dilaksanakan. Menurut mantan Kepala SMAN 5 Mataram ini, pada tahun 2017 dan 2018 merupakan masa transisi pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ke provinsi. Penjaminan mutu yang belum efektif, katanya tidak bisa dilihat dari satu titik. “Artinya harus ada sinergi dengan kabupaten/kota, provinsi, dan lembaga lain,” pungkas Abdurrosyidin. (ron)

(Suara NTB/ron)

(Suara NTB/ist)

UPACARA - Upacara bendera hari pertama masuk sekolah di SMKN 2 Mataram, Senin (6/1).

Libur Panjang Usai

Siswa Diingatkan Tetap Berprestasi Mataram (Suara NTB) Libur panjang telah usai. Siswa-siswi harus kembali mengisi aktivitas belajar. Mereka pun diingatkan tidak lupa terhadap prestasi. Bahkan libur panjang yang telah berlalu hendaknya dijadikan sebagai momen mengembalikan semangat baru untuk mengukir prestasi. Demikian dikatakan Kepa-

la SMKN 2 Mataram H. Hudri Achmad, S.Pd., MM., saat menjadi pembina upacara, Senin (6/1) . Apel bendera kali ini sekaligus menandai masa libur telah usai. “Untuk siswasiswi untuk tidak ada alasan lagi tidak masuk sekolah karena proses belajar mengajar sudah mulai aktif,” jelasnya. Selain memotivasi siswa agar terus menorehkan presta-

Hari Pertama Masuk Sekolah, Siswa Gelar Doa Bersama Mataram (Suara NTB) Pascalibur panjang akhir tahun, siswa-siswi di Kota Mataram kini mulai masuk. Pada hari pertama masuk sekolah Senin (6/1) pagi, para siswa belum sepenuhnya aktif belajar. Bahkan di beberapa tempat, siswa-siswi menggelar doa bersama. Seperti disampaikan Kepala SDN 41 Mataram Johani, S.Pd., jika pihaknya mengisi hari pertama masuk sekolah dengan menggelar doa bersama. Doa bersama diikuti seluruh siswa dan guru setempat. Dikatakan Johani, bahwa digelarnya doa bersama ini dengan niat agar siswasiswi mengawali belajar di tahun baru ini bisa terhindar dari hal-hal negatif, seperti bencana alam yang banyak melanda Indonesia. “Istighfar bersama agar dosa di tahun 2019 terampuni,” ujarnya. Sebagaimana diketahui bahwa cuaca buruk menerpa banyak wilayah saat ini. Banyak bencana banjir, tanah longsor mengakibatkan banyak korban jiwa dan materi. Oleh sebab itu doa ini diharapkan mampu se-

(Suara NTB/ist)

UPACARA BENDERA - Hari pertama masuk sekolah di SDN 41 Mataram diawali dengan upacara bendera. Setelah itu, murid dan sekolah menggelar doa bersama. bagai awal yang baik sebelum memulai aktivitas belajar para siswa. “Salawat dan doa agar diberikan petunjuk untuk menjalani 2020 menjadi lebih baik dan barokah,” seru Johani. Adanya aktivitas doa ber-

sama diharapkan mampu melahirkan semangat baru di tahun baru bagi para siswa. Di samping mengawali tahun ajaran baru dengan istighfar dan doa bersama, siswa-siswi selanjutnya diarahkan mem-

bersihkan kelas mereka masing-masing. Mengingat libur cukup panjang, sehingga kelas harus dibersihkan. “Dilanjutkan gotong royong membersihkan kelas, “ ungkapnya. (dys)

si, Hudri juga memberi sejumlah arahan pada keluarga besar sekolah. Di antaranya semua pihak memaksimalkan peran dan tugas serta fungsi masing-masing. Dia meminta secara khusus agar momentum 2020 mampu dijadikan sebagai daya ungkit untuk meningkatkan integritas dan mutu untuk meraih prestasi. Karena

semua perubahan dalam segala aspek pendidikan kini telah berubah, sehingga mau tidak mau semuanya harus disiapkan dengan matang menyongsong perubahan kebijakan pemerintah. Sementara untuk kelas XI, Hudri mengingatkan agar mereka mempersiapkan diri menghadapi berbagai kegiatan PKL termasuk untuk

kelas XII agar tetap fokus belajar untuk menghadapi ujian. Di akhir pelaksanaan upacara bendera, dilakukan penyerahan piala bagi Putu Julia Indah Sari siswi Kelas XI OTKP yang telah meraih juara 1 Lomba Menulis Esai kebanggaan dalam rangka Hari Pahlawan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. (dys)

Kementerian Berubah

Pengelolaan Perguruan Tinggi Dianggap Tidak Berubah Mataram (Suara NTB) Pengelolaan perguruan tinggi kembali berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebelumnya perguruan tinggi berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Meski demikian perubahan itu tidak mengubah pola pembinaan perguruan tinggi. Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., kepada Suara NTB, Senin (6/1). Menurutnya, pengelolaan perguruan tinggi yang dilakukan LLDIKTI tetap berjalan seperti biasa berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan. Sebelum berada di bawah Kemenristekdikti, perguruan tinggi sebelumnya berada di bawah Kemendikbud. Saat ini, perguruan tinggi kembali berada di bawah kewenangan Kemendikbud. “Tidak ada perubahan yang esensial. Intinya kami tetap mengawal, membina, dan mengendalikan agar perguruan tinggi tetap berkonsentrasi pada mutu dan taat pada regulasi. Untuk tata kelola tidak ada yang

berubah drastis,” katanya. I Nengah Dasi Astawa juga menyampaikan bahwa pada tahun 2020 ini pihaknya tetap akan fokus pada peningkatan kualitas perguruan tinggi, peningkatan tata kelola kelembagaan perguruan tingg, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di perguruan tinggi seperti dosen dan tenaga kependidikan. Selain itu pada sisi kurikulum, perguruan tinggi juga diarahkan berorientasi menambah kompetensi atau kecakapan mahasiswa atau alumni. Dengan adanya penambahan kompetensi itu, mahasiswa atau alumni sudah siap bekerja. Di samping itu, LLDIKTI juga akan memfasilitasi merger bagi perguruan tinggi swasta. Bagi perguruan tinggi yang bersedia merger, I Nengah Dasi Astawa mempersilakannya. Menurutnya, ada sejumlah merger atau penggabungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) telah dilakukan di NTB. Kondisi itu menandakan adanya kesadaran PTS untuk berbenah dengan cara menggabungkan energi dan sumber daya dengan PTS lainnya. Sementara bagi PTS yang tidak mampu memenuhi

kriteria standarisasi mutu akan mengalami penurunan dan ditinggalkan masyarakat. Ia mengatakan, bagi perguruan tinggi yang institusinya minimum dalam hal mahasiswa maupun minimum infrastruktur, melakukan merger bisa dilakukan untuk penyatuan sumber daya. “Dengan penyatuan energi diharapkan kampus yang bergabung semakin kuat dan semakin berkualitas,” katanya. Dasi menekankan, saat ini sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang semakin masif. Maka kecepatan dan kulitas menjadi pertaruhannya. Perguruan Tinggi yang tidak berkualitas dan tidak cepat mengantisipasi perubahan itu relatif kedodoran untuk menghadapi perubahan. “Jalan keluarnya adalah melalaui perbaikan seluruh unsur yang ada di perguruan tinggi, termasuk sumber daya manusia (SDM), termasuk manajerial, termasuk infrastruktur,” jelasnya. Sementara itu bagi PTS yang belum melakukan merger, menurut Dasi, jika tidak mampu memenuhi kriteria tentang standarisasi mutu, maka PTS akan mengalami penurunan. (ron)

SUARA NTB

Selasa, 7 Januari 2020

Pemkab Sumbawa Alokasikan Pengadaan Dua Randis Sumbawa Besar (Suara NTB)Pemkab Sumbawa akan melakukan pengadaan dua mobil kendaraan dinas (Randis) tahun 2020 ini. Pengadaan ini dilakukan karena ada beberapa kepala OPD yang belum memiliki kendaraan operasional. Kabag Umum Setda Sumbawa, Drs. Arfansyah membenarkan pengadaan dua mobil randis tersebut. Anggaran masing-masing randis lebih kurang Rp 260 juta. Rencananya, randis akan diberikan kepada beberapa pimpi(Suara NTB/ist) nan OPD yang belum memilArfansyah iki kendaraan. “Ada beberapa kepala dinas yang belum memiliki kendaraan dinas. Nanti dua randis akan digeser disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Tergantung kebijakan pimpinan,” ujarnya, Senin (6/1). Sekarang ini, kata Arfansyah, masih banyak yang belum mempunyai randis. Misalnya, Staf Ahli Hukum, Kepala Dinas Damkar, Kabag Ekonomi da nada camat yang kendaraannya dalam kondisi rusak. Hanya saja karena kondisi keuangan daerah, hanya mampu direncanakan pengadaannya dua unit mobil. Pihaknya berharap nantinya bisa dilakukan pengadaan di APBD Perubahan untuk memenuhi kendaran operasional tersebut. “Yang jelas kita coba ikhtiarkan, kita siapkan dulu. Tergantung nanti OPD mana yang paling membutuhkan,” tukasnya. (ind)

Halaman 11

Ungkap Kasus Mutilasi, Polisi Fokus Himpun Keterangan Saksi Sumbawa Besar (Suara NTB) Jajaran Satreskrim Polres Sumbawa masih melakukan penyelidikan terhadap kasus mutilasi yang terjadi di Sumbawa beberapa waktu lalu. Saat ini polisi fokus menghimpun keterangan saksi guna mengungkap pelaku dalam kasus ini. Kasat Reskrim Polres Sumbawa, IPTU Faisal Afrihadi, S.H mengakui, sejauh ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 saksi. Baik keluarga dan orang terdekat korban, maupun saksi yang tinggal di dekat rumah korban. Di mana dari hasil otopsi, kematian korban diperkirakan sudah 5 sampai 7 hari sebelum korban ditemukan. Sementara ini, pihaknya masih fokus menghimpun keterangan saksi untuk mengungkap pelaku. “Kami fokus untuk pen-

gungkapan pelaku daripada tindak pidana pembunuhan ini. Sehingga apabila nanti pelaku kita temukan, mungkin kita akan mencari apa latar belakang dari semua ini. Kami mencoba untuk mencari alternatif yang terdekat dari tindak pidana yang ada. Kemudian orang-orang yang mungkin dapat memberikan penjelasan bahwa sebelum kejadian ada melihat ataupun mendengarkan sesuatu atau informasi, yang bisa kita jadikan tolok ukur atau petunjuk

untuk kita mengarah kepada pelaku,” ujarnya. Saat ini, kata Faisal, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Pihaknya fokus menghimpun informasi serta keterangan dari saksi terdekat. Supaya informasi yang diperoleh lebih akurat. “Jangan sampai informasi yang kita dapatkan tidak akurat sehingga nanti membias. Sementara ini kita fokus kepada siapa yang terdekat atau informasi apa yang terdekat dalam kita mengungkap kejadian ini,” ungkapnya.

Perceraian di Bima Meningkat, Jumlah Janda Capai 1.469 Orang Kota Bima (Suara NTB) Jumlah janda di Bima dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam catatan Pengadilan Agama (PA) Bima Kelas 1B, jumlahnya mencapai 1.469 orang sepanjang tahun 2019. Sementara tahun 2018 tercatat 1.446 orang. Panitera Muda Hukum PA Bima Kelas 1B, Arifudin Yanto mengatakan, angka perceraian di Bima tahun 2019 meningkat 23 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan jumlah tertinggi pihak perempuan yang menginginkan perceraian. “Jumlah ini merupakan perkara perceraian yang sudah final atau sudah diputus dalam persidangan,” katanya, Senin (6/1). Arifudin menyebutkan, total perkara perceraian yang masuk di PA Bima tahun 2019 tercatat sebanyak 1.732 perkara. Perkara perceraian paling banyak diinginkan pihak istri dengan angka 1.589 permohonan gugat cerai. “Sedangkan yang diajukan pihak suami dengan jalur cerai talak sebanyak 382 permohonan,” katanya. Menurutnya, dari jumlah permohonan gugat cerai maupun cerai talak ini, hanya 1.469 pasangan yang telah resmi diceraikan atau yang sudah selesai disidangkan. Sedangkanya sisanya masih diproses. “Penyebab perceraian tahun 2019 lebih banyak disebabkan faktor perselisihan atau pertengkaran dengan angka 956 perkara,” katanya. Kemudian faktor kedua lanjutnya, yakni pihak suami atau istri meninggalkan pasangannya lebih dari dua tahun secara berturut-turut dengan angka 415 kasus. Faktor itu kebanyakan dilakukan pihak laki-laki atau suami meninggalkan istri. “Faktor lainnya karena KDRT, zina, mabuk dan lainnya. Sedangkan tahun 2018 lalu, penyebab perceraian didominasi faktor adanya pihak ketiga dari suami atau istri,” ujarnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

PELAYANAN - Petugas layanan informasi dan pengaduan di kantor Pengadilan Agama Bima Kelas 1B.

(Suara NTB/ist)

Faisal Afrihadi

Tak Pernah Capai Target, PAD Taman Narmada Jadi Sorotan

Oknum Pejabat Lobar Diduga Kuasai Aset Daerah Giri Menang (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat terus menyisir dan merapikan asetaset daerah tercecer, lantaran dikuasai oknum. Proses sewa kontraknya diduga dilakukan di bawah tangan, sehingga tidak masuk ke kas daerah. Banyaknya aset yang disewa kontrak di bawah tangan tersebut menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) bocor. BPKAD juga telah memegang bukti dug(Suara NTB/dok) aan aset yang dikuasai oleh Fauzan Husniadi oknum pejabat. Pihak BPKAD pun mengingatkan oknum pejabat ini segera menyerahkan aset ini ke Pemda. “Data awal (Penguasaan aset oleh oknum pejabat) sudah kami pegang, semua aset ini kami tarik. Kami sudah meminta oknum ini segera serahkan ke kami,” tegas Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi, Senin (6/1). Mantan Kadis Damkar ini enggan menyebut nama oknum pejabat dan titik aset yang dikuasai. Yang jelas, data awal aset ini sudah dipegang terkait penguasaan aset oleh oknum pejabat ini. Data yang dimaksud terkait dokumen kepemilikan Pemda berupa sertifikat atas nama Pemda. Ia sendiri tidak tahu kenapa oknum pejabat ini menguasai aset dan dibiarkan selama ini. Pihaknya akan menyisir dan menarik semua aset yang dikuasai oknum ini. Hal ini agar jelas pemasukan sewa kontraknya ke daerah. Sebab kata dia, banyak sewa kontak aset yang tidak masuk daerah. selain itu sewa kontrak yang masih jauh dari harga pasar di bawah. Diakuinya, akibat banyak aset yang disewa kontrak di bawah tangan ini pendapatan asli Daerah bocor. “Masalahnya sekarang ini ada (Aset) yang masih dikuasai oknum, sewa kontrak tidak masuk kas daerah. Artinya dia bocor, itu yang kita coba perbaiki dan amankan,” jelas dia. Terkait sewa kontrak, pihaknya berencana akan memperbaiki perbup sewa kontrak tersebut mengingat nilainya jauh di bawah harga pasar. Sebab evaluasi dewan juga menilai sewa kontrak ini jauh dari harga pasar. Ia menambahkan, saat ini pihaknya pihaknya sedang maping jadwal untuk turun. Pihaknya menegaskan, bahwa tidak ada tendensi dan sentmen prihadi apapun dalam penanganan masalah aset ini. Ia hanya menjalankan tugas dan amanah yang dipercayakan bupati. Tugasnya juga mengamankan aset. Pihaknya tidak akan tebang pilih dalam penanganan aset, pihaknya akan menindak tegas kalau ada pihak internal yang terbukti terlibat. (her)

Sebelumnya, lanjutnya, pihaknya juga sudah mengamankan barang bukti berupa coolboks, dua buah kulkas, sajam yang diduga digunakan untuk melakukan mutilasi dan barang bukti lainnya. Pihaknya akan terus berupaya maksimal supaya kasus ini segera terungkap. Dalam hal ini dari penyelidikan yang dilakukan, sudah ada progres positif. “Dari hari ke hari kita berusaha. Makanya ada analisa dan evaluasi terhadap kinerja anggota di lapangan maupun penyidik yang selanjutnya kita harus mempunyai progres. Progres tentunya sampai saat ini kita semakin lebih mendapatkan informasi. Ada progres positif,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

BELUM DIBAYAR - Proyek jalan yang belum dibayarkan oleh oknum rekanan yang juga mantan Anggota DPRD Lobar, di Sekotong, Lobar.

Oknum Mantan Anggota DPRD Lobar Berutang di Proyek Jalan Giri Menang (Suara NTB) Warga Lebah Suren, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong mengeluh lantaran biaya material dan ongkos tukang pada proyek jalan Lebah Suren-Kedaro belum dibayar oleh oknum rekanan. Jalan yang dibangun menghubungkan dua desa, yakni ruas Lebah Suren, Desa Sekotong Tengah dengan Desa Kedaro. Khusus di Desa Sekotong Tengah dari Dusun Lebah Suren hingga Telor Jago mencapai 1 kilometer lebih. Diduga, rekanan yang menjadi pelaksana proyek ini adalah oknum mantan anggota DPRD. Diduga, dana proyek yang selesai dikerjakan dua bulan lalu ini sudah dibayarkan oleh Pemda. Namun sampai saat ini belum semua diberikan oleh pelaksana proyek kepada warga untuk membayar material. Padahal, dana yang dipakai untuk biaya material adalah uang milik masjid setempat. Informasi dari warga sekitar bahwa, setelah selesai pengerjaan jalan itu banyak pekerja dan tukang serta material belum dibayar. Padahal informasi dari dinas PU proyek itu sudah dibayarkan semuan-

ya kepada rekanan yang juga mantan anggota dewan. “Setelah selesai kerja banyak tukang dan material yang belum dibayar, dan info dari dinas PU sudah dibayar ke rekanan. Dan itu uang masjid Longlongan saya pakai dulu untuk beli material,” keluh Kadus Lebah Suren Nurdin, Senin (6/1). Dari pihak rekanan berjanji setelah pekerjaan selesai baru dibayar tukang dan material tersebut. Namun sampai saat ini oknum mantan dewan itu belum bayar material dan sebagian tukang serta pekerja (peladen). Total biaya material yang belum dibayar jelas dia mencapai Rp45.0400.000. Pihaknya pun sudah menempuh jalur hukum dengan mengadukan masalah ini ke Polsek, waktu itu sudah dimediasi dimana oknum rekanan siap membayar 15 hari setelah mediasi.”Tapi sampai sekarang Ndak ada, kami cari juga ndak ada,” tutur dia. Pihaknya bersama warga yang menjadi peladen dan tukang menuntut agar segera dibayarkan. Sebab hampir beberapa bulan proyek selesai Mereka belum menerima bayaran. “Kami berharap segera

dibayarkan,” ujar dia. Pelaksana proyek, Mustafa mengatakan pihaknya sudah membayar separuh dari Rp85 juta harga material. Ia mengaku sudah memberikan uang Rp30 juta, lalu diberikan Rp18 juta sehingga sisanya dan tukang sudah dibayar Rp20 juta. “Jadi sisanya Rp20 lebih,” klaim dia. Ia sendiri mendapatkan proyek rabat jalan dari rekanan senilai Rp700 juta. Total proyek ini mencapai Rp5 miliar lebih. Proyek ini selesai dikerjakan beberapa bulan lalu. Proyek ini sendiri sudah dibayarkan. Hanya saja, dalam proyek ini ia merugi karena saat itu kalau naik harga semen maka harga proyek dinaikkan oleh pihak perusahaan. Hanya saja, itu tidak dilakukan. Karena merugi, pihaknya menjual berbagai barang miliknya untuk menutupi kerugian. Solusinya, pihaknya akan tetap mengupayakan pembayaran sisa material proyek ini. Sementara itu Kepala Dinas PUPR Lobar, Made Arthadana mengatakan pihaknya sedang mengkomunikasikan masalah ini dengan rekanan. “Saya sedangkan komunikasikan dengan rekanannya,” ujarnya. (Her)

Giri Menang (Suara NTB) Harga tiket masuk (HTM) ke Taman Narmada khusus pengunjung wisatawan asing resmi dinaikkan. Kenaikannya pun sangat tinggi mencapai 50 ribu atau 300 persen lebih dari tarif awal Rp15 ribu. Sedangkan untuk pengunjung lokal, harga tiket masuknya tetap Rp10 ribu per orang. Kenaikan harga tiket inipun mengundang sorotan, sebab seharusnya kenaikan HTM ini dibarengi dengan peningkatan pelayanan, fasilitas, wahana dan pementasan budaya di taman tersebut. Lebih-lebih dari sisi setoran PAD dari Taman Narmada mengundang tanya karena tak pernah mencapai target. Tahun lalu dari target Rp300 juta, hanya dicapai 90 persen. “Kami menyayangkan apa yang dilakukan pihak manajemen (PT Tripat) kaitan dengan kenaikan HTM Bagi wisatawan mancanegara kalaupun ini menjadi penyebab akan turunnya jumlah wisatawan,” kritik Anggota DPRD Lobar, Dapil Narmada Lingsar, Hendra Harianto Senin kemarin. Menurut politisi PKB ini, seharusnya pihak managemen lebih berhati-hati dan membaca situasi kondisi geliat kepariwisataan Daerah. Jangan sampai akibat kenaikan tiket masuk justru menjadi penghambat jumlah kunjungan wisatawan ke Taman Narmada. Menurutnya ketika pihak pengelola mau menaikkan harga tiket, tentu diikuti dengan peningkatan pelayanan, fasilitas dan wahana yang ada. Bahkan bila perlu lanjut dia ada pertunjukan Budaya, seperti pementasan gendang beleq, presean dan kegiatan budaya lain di taman Narmada. Karena konsep di Taman Narmada itu adalah budaya dan sejarah. “Bukan menawarkan yang sudah ada dan monoton,”tegas dia. Sebagai contoh di Candi Borobudur dan Prambanan tidak di permasalahkan biaya masuknya tinggi oleh pengunjung karena ada pagelaran dan pertunjukan.”Dan kami yakin jika ini dilakukan akan berdampak positif terhadap perkembangan pariwisata daerah dan PAD,” tegas dia. Dirut PT. Tripat, H. Poniman mengaku, kenaikan harga tiket masuk mulai diberlakukan awal tahun ini. “Untuk tiket wisatawan asing saja yang naik. Dari Rp15 ribu menjadi Rp50 ribu per orang. Kalau pengunjung lokal tetap Rp10 ribu,” jelas Poniman. Dijelaskan, kenaikan har-

ga tiket memang drastis. Kenaikan harga tiket ini sudah lama ditinjau, setelah ada perbandingan dengan di daerah lain. Dibanding di daerah lain, justru tiket masuknya jauh lebih tinggi. Dan tiket masuk di Taman Narmada jauh lebih murah. Kenapa wisatawan asing yang dinaikkan? Menurut dia karena pengunjung dari wisatawan asing sedikit ke Taman Narmada, disamping memang harga paling tidak lebih tinggi dengan pengunjung lokal. Kenaikan tarif ini juga untuk memperhatikan para pramuwisata atau guide agar lebih banyak berkunjung ke ke Taman Narmada. Termasuk untuk menyiapkan dan membenahi pelayanan yang dianggap kurang. Terkait kenaikan harga tiket yang dianggap tak sebanding dengan PAD? Menurut tentu diupayakan akan lebih maksimal pemasukan ke daerah. Kata dia, yang namanya usaha jasa tergantung pengunjung. Kalau lagi ramai tentu pemasukan akan banyak, sebaliknya kalau kondisi pengunjung sepi maka pendapatan juga kecil. “Kita bukan menjual barang pabrikan,” jelas dia. Lebih jauh kata dia, berdasarkan kontraknya dengan Pemda target pad yang dibebankan dari Taman Narmada mencapai Rp300 juta. Dari target ini tidak mampu mencapai 100 persen, sebab sekitar 80 persen lebih bisa dicapai tahun lalu. Untuk target tahun ini pun sama, diupayakan akan bisa dicapai 100 persen. “Lebih kurang capaian PAD-nya 90 persen lebih dari target 300 juta,”jelas dia. Namun yang perlu diketahui kata dia, khusus di Taman Narmada Pemda diwajibkan melestarikan dan memelihara cagar budaya. Bukan sebaliknya mengomersialkan semata. Untuk biaya pelestarian inilah, kata dia, yang nomor satu diupayakan oleh Tripat dari pendapatan Taman Narmada. Sehingga pihaknya tidak pernah meminta biaya pemeliharaan cagar budaya tersebut dari Pemda. Kelebihan dari biaya pemeliharaan inilah yang disetorkan ke daerah. Ia menegaskan, dalam mencari uang atau PAD, pihaknya tidak mengharapkan dan bergantung dari APBD. Berbeda dengan OPD, menghasilkan PAD justru menggunakan APBD. “Kami cari uang tanpa membebani serupiah pun dari APBD. Beda dengan OPD, cari PAD dengan memakai APBD,” tegas dia. (her)

Antisipasi Bencana, KSB Siapkan 300 Personel Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, menggelar apel siaga bencana jelang puncak musim penghujan beberapa bulan kedepan. Bahkan sebagai bentuk antisipasi sedikitnya sekitar 300 personel gabungan disiapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat hujan terjadi. Dandim Sumbawa Barat, Letkol Eddy Oswaronto ST, Senin (6/1) mengatakan, pelaksanaan apel gelar pasukan ini sengaha dilakukan sebagai salah satu bentuk antisipasi terjadinya bencana alam baik itu banjir, tanah longsor, maupun bencana lainnya. Apalagi dalam beberapa har terakhir cuaca ekstrem masih terjadi di KSB dan daerah lainnya. Hal itu dibuktikan dari data BPBD bahwa puluhan rumah warga rusak diterjang angin puting beliung serta tanah longsor di beberapa titik yang terjadi di dua bulan terakhir.

Kegiatan ini juga dilakukan untuk menyatukan TNI, Polri dan pihak-pihak terkait untuk dapat saling berkoordinasi dengan baik dalam satu wadah untuk melaksanakan penanggulangan bencana di KSB. Sehingga dalam penanganan nanti tidak ada yang tidak mengetahui tupoksi masingmasing yang akan mengganggu penangangan bencana yang kiranya akan terjadi. “Total pasukan yang kita siapkan ada sekitar 300 personel dari seluruh komponen TNI, Polri dan Pemda. Kita juga berharap dengan sulitnya kita bekerja bencana yang akan terjadi bisa kita tangani secara maksimal,” ungkapnya. Ditambahkannya, tim gabungan ini nantinya akan disediakan posko komando sehingga garis kordinasi yang akan dilakukan bisa cepat. Tentu tidak hanya personel lapangan yang disiapkan untuk memantau bencana, pihaknya juga akan menyiapkan

dapur lapangan untuk membantu masyarakat menyiapkan makanan jika terjadi bencana nantinya. Sehingga pada saat terjadi bencana tidak ada yang tumpang tindih dan penanganannya juga akan semakin maksimal dilakukan nantinya. Tentu penyiapan personel ini bukan untuk “memancing” bencana agar terjadi di KSB tetapi lebih kepada antisipasi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Pihaknya tentu berharap supaya bencana tidak terjadi, karena akan sangat mengganggu kehidupan masyarakat serta pembangunan di daerah. Pihaknya juga tetap berharap agar masyarakat tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah sehingga tingkat fatalitas bisa ditekan. Selain itu, pihaknya juga berharap agar masyarakat ikut berperan dalam memberikan informasi terkait keben-

(SuaraNTB/ist)

GELAR PASUKAN - Pelaksanaan apel gelar pasukan di halaman BPBD KSB, Senin (6/1). Tak kurang dari 300 personel gabungan disiapkan untuk mengantisipasi potensi bencana di musim hujan ini. canaan sehingga penanganan benar terjadi. Kami juga bisa dilakukan dengan segera. mengimbau agar masyarakat “Kita bukan bermaksud tetap waspada ketika bencauntuk mendahului takdir, teta- na untuk meminimalisir terpi sebagai bentuk antisipasi jadinya hal-hal yang tidak disemata ketika bencana benar- inginkan,” pungkasnya. (ils)

SUARA NTB

Selasa, 7 Januari 2020

Pemkot Segera Lelang Pengelolaan Pasar Kebon Roek Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram segera melakukan beauty contest atau lelang pemilihan mitra kerja pengelolaan Pasar Kebon Roek. Investor diberikan peluang bersaing dan menawarkan konsep serta nilai investasi secara transparan. Pengelolaan oleh pihak ketiga diharapkan mengakomodir seluruh pedagang. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menyampaikan, lelang masih tahap persiapan mulai dari studi kelayakan, analisas dampak lingkungan dan analisis dampak lalu lintas. Hal ini berkaitan dengan ada kebijakan dari kepala daerah untuk merelokasi pedagang di Pasar Kebon Roek. “Setelah dokumennya lengkap baru dilakukan lelang,” kata Sekda dikonfirma-

si, Senin (6/1). PT. Nolimaks Jaya menjadi salah satu investor yang menawarkan diri untuk bekerjasama. Investor asal Jakarta ini juga harus mengikuti proses lelang. Dari perencanaan awal investasi ditawarkan sekitar Rp100 miliar lebih. Peluang kerjasama terbuka bagi investor lainnya sepanjang memiliki persyaratan dan berkompeten mengelola pasar. Sekda menjelaskan, keuntungan diperoleh dari pengelolaan pasar oleh pihak ketiga yakni dari sisi bangunan akan menjadi milik daerah. Dengan sistem BOT, Pemkot Mataram mendapatkan royalti yang nilainya tergantung dari tawaran dana. “Jangka waktu pengelolaannya tergantung nilai investasinya. Kalau nilainya besar biasanya kontrak sampai 30 tahun,” sebut Sekda. Sejauh ini, PT. Nolimaks

saja yang mengajukan diri mengelola Pasar Kebon Roek. Tidak menutup kemungkinan sambung Sekda, mereka akan memenangkan kontes jika tidak ada satupun investor lain yang menawarkan diri. “Sangat tergantung dari aturannya. Kalau memang harus begitu berarti mereka yang akan mengelola,” tandasnya. Kepala Dinas Perdagangan, H. Amran M. Amin menjelaskan, investor hanya menjelaskan rencana pengembangan Pasar Kebon Roek yang akan dibangun di atas lahan sekitar 6 hektar di Kebon Talo. Konsep pasar bakal dibangun memadukan pola tradisional dengan modern. Nilai investasi ditawarkan mencapai Rp100 miliar lebih. “Dari hasil pemaparannya

yang kita dengar sekitar Rp 100 miliar,” sebutnya. Konsep yang memadukan ruang terbuka hijau dan pasar akan terintegrasi. Paling penting menurut dia adalah, pedagang yang ada sebelumnya dapat terakomodir secara keseluruhan. Persoalan mekanisme dan lainnya diserahkan ke Pemkot Mataram. “Mereka persentasi jangan sampai tidak mengakomodir anggota kami (pedagang, red),” demikian tambahnya. (cem)

Halaman 12

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 HONDA DR. 4239 CR NOKA/NOSIN : MHIJFU118GK616555/ JFU1E-1617751 AN.I MADE DWI AGUNG MAS ARYSUTA HLG D’SKTR JL.SALEH SUNGKAR AMPENAN KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR.3079 BC NOKA/NOSIN : MHIJB7118GK017909/ J B 7 1 E 1 0 1 7 8 9 7 AN.IR.CHAERUDDIN HLG D’SKTR JL.TULIP KOTA MATARAM

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6359 HU NOKA/NOSIN : MHIJFS115FK082187/ JESIE.1080720 AN.JUNAEDI SAFWAN HLG DSKTR KOTA MATARAM

TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155

RUPA-RUPA

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452 DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Selasa, 7 Januari 2020

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2020

Amankan Retribusi RENCANA Pemkot Mataram menaikkan tarif retribusi pasar tradisional di Mataram, merupakan keputusan yang memang harus dilakukan. Tarif pasar tradisional di Kota Mataram saat ini diketahui Rp800 per hari. Kenaikan tarif retribusi pasar ini mendapat dukungan dari banyak pihak. Termasuk dari Dewan. Tarif Rp800/ hari. Tarif ini dianggap dapat membuka peluang terjadinya pungli. Benar saja, tarif yang ‘’nanggung’’ ini, nyatanya kerap dimanfaatkan oleh oknum juru pungut untuk mengambil keuntungan dari para pedagang di pasar. Meski tarif resmi Rp800, namun setiap harinya para pedagang dipungut Rp1.000/hari. Sekarang, rencana menaikkan tarif retribusi pasar dari Rp800 menjadi Rp1.500/hari, juga masih mengandung kerawanan. Seperti halnya Rp800, tarif Rp1.500 dikhawatirkan akan ‘’dimainkan’’ oleh juru pungut dengan meminta Rp2.000/hari kepada para pedagang. Hal ini tentu akan memberatkan para pedagang. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan harus mengkaji betul berapa sesungguhnya tarif yang pas bagi para pedagang di 19 pasar tradisional di Kota Mataram. Jangan sampai, niat Pemkot Mataram menaikkan PAD dari retribusi pasar, justru berujung petaka bagi para pedagang. Misalnya, kalaupun retribusi pasar memang harus dinaikkan, perlu dipikirkan bagaimana formula yang tepat agar para pedagang tak lagi menjadi korban pungli. Misalnya, dengan menerapkan pola pembayaran non tunai kepada para pedagang. Para pedagang cukup dibekali dengan kartu semacam ATM yang nantinya berfungsi sebagai alat pembayaran retribusi pasar kepada pemerintah. Cara ini diyakini mampu menekan praktik pungli yang selama ini masih subur di sejumlah pasar tradisional di Kpota Mataram. Untuk melaksanakan pola pembayaran retribusi non tunai ini, Pemkot Mataram bisa menggandeng bank-bank plat merah. Seperti Bank NTB Syariah atau bank lainnya. Saldo para pedagang nantinya akan terdebet sebesar Rp1.500 untuk membayar retribusi pasar. Dengan cara ini, jumlah yang masuk sesuai dengan jumlah pedagang di pasar. Ini sekaligus sebagai wadah mengedukasi para pedagang lebih akrab dengan perbankan. Sehingga para pedagang dapat juga menjadikan bank sebagai mitra usaha mereka maupun sebagai tempat menyimpan hasil usaha mereka. Selama ini, para pedagang terkesan lebih dekat dengan bank rontok ketimbang bank pemerintah. Bank rontok lebih mau lelah melakukan jemput bola ke pasar-pasar ketimbang bank pemerintah. Namun demikian, menerapkan pola non tunai kepada para pedagang, bukan perkara mudah. Mereka perlu diberikan sosialisasi secara intens agar mau diajak beralih ke pola nonkonvensional. Jika ternyata para pedagang belum siap diajak bermigrasi ke pola nontunai, Pemkot Mataram bisa saja tetap dengan pola konvensional menarik retribusi tunai kepada para pedagang. Namun yang perlu diperhatikan adalah, integritas para juru pungut. Jangan sampai, setelah tarif dinaikkan, praktik pungli masih saja terjadi. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan perlu melakukan seleksi ketat terhadap juru pungut. Mereka yang ditunjuk menjadi juru pungut haruslah orang-orang yang jujur dan berintegritas. Sehingga para pedagang merasa nyaman, PAD pun menjadi aman. (*)

OPINI

Halaman 14

Ekonomi NTB 2020: Peluang dan Tantangan KONOMI NTB setahun terakhir masih terasa adem ayem. Belum terlihat perpindahan porseneling menuju akselerasi pembangunan secara memadai. Walau demikian, suasana ekonomi panas-dingin adalah fenomena biasa, tinggal bagaimana perencanaan tetap berada di jalur yang benar dengan berbagai alternative yang rasional. Beberapa jalan yang telah disisir pemerintah NTB di tahun 2019 semoga bisa lanjutkan di tahun 2020 ini. Beberapa di antaranya image baru NTB sebagai pusat produksi minyak kayu putih terbesar di dunia. Bila dikelola baik image ini akan menghasilkan brand, mengangkat nama daerah untuk mendorong pohon industri lain. Syaratnya kekompakan birokrasi harus lebih disiapkan 2020. Sehingga industrialisasi yang dicanangkan gubernur berjalan pada beberapa langkah ke depan, tidak lagi satu langkah pertama. Tahun ini menjadi pertaruhan kredibilitas itu. Beberapa Diskursus Industri Beberapa diskursus mengemuka di tahun 2019, dan menurut saya ini positif untuk menaikan derajat diskusi ruang public kita pada beberapa level. Di antaranya: 1) Mandalika dan Moto GPnya, 2). Kelor dan pohon industri dunia, 3). Kawasan SAMOTA: investasi dan biosfer dunia, 4) Industri minyak kayu putih terbesar dunia, 5). Lobster antara ekspor baby dan pengembangbiakan, 6) Kenaikan harga rokok dan petani tembakau, 6. STIP dan inkubasi-akselerasi, 7). Jembatan Lombok Sumbawa: harapan dan kenyataan, 8). Industrialisasi garam: konsumsi, industri dan kimia, 9). Smelter dan industri turunan dan tentu masih banyak lagi yang lain. Menurut saya, 9 diskursus di atas perlu menjadi perhatian untuk bergerak di tahun 2020. Dengan fokus pada upaya mendatangkan

Oleh: Dr. M. Firmansyah (Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram) orang dan modal, dan pembangunan berbasis masyarakat (community base development). Sembari memperbaiki, beberapa hal seperti kerusakan hutan, banjir, sampah dan seterusnya. Bank Indonesia memprediksikan ekonomi NTB 2020 berkisar 5-6 persen. Kontributor utama pertumbuhan adalah pertanian, pariwisata, pertambangan dan sebagian industri. Saya cendrung bersependapat dengan angka itu, namun menurut saya kondisi itu dalam posisi normal (citeris paribus). Tekanan eksternal dan internal ekonomi tentu perlu menjadi pertimbangan. Di internal NTB, rendahnya konsumsi masyarakat perlu disikapi hati-hati. Tanpa data, saya menduga kejenuhan berkonsumsi tengah melanda masyarakat, imbasnya adalah tutupnya beberapa ritel modern dan supermarket. Di samping itu, tergambar dari beberapa entitas bisnis yang tidak terisi dan sebagian kolaps. Bila konsumsi ini terus saja melemah tentu akan memukul sektor produksi sehingga terjadi stagnasi ekonomi. Dalam mengatasi lambannya perputaran uang rill, Jepang dan beberapa negara Eropa menerapkan bunga negative sehingga masyarakat mengurangi simpan uang dibank dan digunakan untuk berbelanja. Demikian ekstrimnya kebijakan untuk menggairahkan transaksi rill ekonomi. Di samping itu, investasi daerah perlu digenjot di tahun 2020 untuk lebih menjangkau sektor pertanian secara luas, industri dan jasa keuangan. Pemerintah perlu menyiapkan ruang yang nyaman untuk tiga sektor ini karena dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Tidak selalu mengandalkan industri tambang, perdagangan dan pariwisata.

RADIO

Ekspor sebagai ruang untuk menghindari jebakan kejenuhan pasar (diminishing return) perlu juga disiapkan beberapa alternative lokasi tujuan. Ketika pasar lokal masuk fase jenuh, maka mau tidak mau daerah harus membuka diri untuk pasar luar. Masalahnya, produk kita selain tambang belum banyak memberi dampak untuk peningkatan ekspor secara signifikan. Government spending (APBD) adalah instrument pertumbuhan ekonomi yang dapat dikendalikan pemerintah daerah. Lewat kebijakan penganggaran pemerintah daerah diharapkan: 1). Tepat waktu dalam realisasi program dan proyek di masyarakat, 2). Memperbanyak perputaran uang di daerah. Silahkan perbanyak perjalanan dinas, belanja modal atau belanja pembangunan lain namun dilakukan di dalam daerah. Masing-masing daerah bergiliran menyelenggarakan event level provinsi untuk memperbanyak perputaran uang (velocity of money). Tantangan Kedepan Berbagai tantangan yang akan dihadapi NTB, namun umumnya berupa tekanan eksternal. Misalnya, 1). Kondisi ekonomi global (seputar perang dagang AS-China), 2). Ketegangan di perairan natuna, 3). Terkini terkait banjir Jakarta, 4). Jangka Pembayaran hutang dan implikasi pelemahan kurs dan seterusnya. Sementara itu, tantangan internal lebih ke pada kelesuan transaksi perdagangan, masih rendahnya produksi dan ekspor, kordinasi yang belum memadai antar daerah, OPD teknis serta peta jalan industri yang belum dipegang birokrasi sebagai pedoman untuk kesamaan langkah menuju industrialisasi. Tantangan lain, yang perlu dibenahi adalah belum ada atau

belum tersosialiasikannya peta jalan pembangunan dan perluasan skala industri dan bisnis terkait keberadaan motor GP, SAMOTA, Teluk Bima dan instrument pembangunan lainnya. Akhirnya, saya ingin ingatkan pemerintah daerah untuk fokus pada upaya mendatangkan orang dan mendatangkan modal di NTB tahun 2020 ini. Sementara itu, untuk menciptakan kualitas pertumbuhan diperlukan konsep pembangunan berbasis masyarakat (community base development). Semoga tahun 2020 ini NTB menjadi lebih baik.

POJOK Sabu 2 Kg nyaris beredar di NTB Langkah BNNP NTB patut diapresiasi

*** Kejaksaan bidik indikasi pidana proyek jembatan mangkrak Harus diusut tuntas

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 7 Januari 2020

Kejaksaan Bidik Indikasi Pidana Proyek Jembatan Mangkrak Dari Hal. 1 Dua Jembatan Mangkrak Sejumlah pihak, khususnya TP4D saat masih aktif, sejak awal sudah curiga proyek tersebut tidak akan tuntas sesuai waktu. Sejak kontrak pelaksanaan 23 April 2019, pekerjaan belum juga dimulai hingga Oktober. Bahkan ketertinggalan atau minus pekerjaan sampai 20 persen. Wujud pekerjaan di lapangan ketika itu, hanya berupa perataan tanah. Dari papan informasi proyek yang diperoleh Suara NTB, proyek mangkrak tidak hanya pada Jembatan Tampes yang diterjang banjir. Sisi lain terungkap masalah sama pada Jembatan Longken, satu paket dengan pekerjaan Jembatan Tampes. Pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) pada PJN IX Mataram menyebut nomenklaturnya proyek Penggantian Jembatan Lonken Cs. Berdasarkan dokumen lelang LPSE, pagu anggaran Rp45.669.823.000, sumber anggaran dari APBN tahun 2019. Setelah dirasionalisasi, nilai kontrak menjadi Rp36.482.496.000 dimenangkan PT. Abadi Mulia Berkah,

kontraktor pelaksana yang beralamat di Jalan Pelabon VI Nomor 37, Semarang. Sementara konsultan supervisi dimenangkan PT. Parama Karya Mandiri, kesepakatan operasional dengan PT. Daksinapati Kasra Konsultindo dan PT. Krida Pratama Adhicipta. Dengan diputusnya kontrak proyek Jembatan Tampes, praktis pekerjaan tidak dilanjutkan untuk paket pekerjaan Jembatan Lonken. Dua item pekerjaan yang menelan anggaran besar ini praktis mangkrak. Pihak PPK memutus kontrak karena perusahaan terindikasi tidak bonafide. Proyek ini masuk dalam pekerjaan strategis penunjang pariwisata nasional, karena menjadi penghubung Lombok Utara dan Lombok Timur. Jembatan Tampes terletak di Desa Selengan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Sementara Jembatan Lonken di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Jalur lingkar luar ini merupakan koneksi ke kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). (ars)

Jembatan Nasional Tampes Berpotensi Mangkrak hingga 2021 Dari Hal. 1 Menurut Azhar, abutment jembatan permanen Tampes sudah jadi. Begitu juga pilarnya. Tinggal bangunan-bangunan di atasnya seperti pemasangan rangka baja, pelat beton dan jalan penghubung. Ia memastikan, pembangunan jembatan nasional Tampes pasti akan dilanjutkan. ‘’Tetap dilanjutkan. Ndak mungkin ndak. Cuma menunggu waktu saja. Karena itu tinggal bangunan atas saja, fondasifondasi sudah jadi,’’ terangnya. Jembatan Tampes yang merupakan bagian dari paket penggantian Jembatan Longken Cs telah putus kontrak Desember 2019 lalu. Pembangunan jembatan ini masuk dalam proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Lombok. Karena putus kontrak, pembangunan jembatan ini tidak dianggarkan dalam APBN 2020. Namun, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Mataram memastikan lanjutan pembangunan Jembatan Longken Cs yang putus kontrak tersebut akan menunggu dana sisa tender 2020. ‘’Jembatan permanen yang dibangun putus kontrak. Ma-

kanya untuk membangun jembatan permanennya, direncanakan di APBN Perubahan. Ndak ada anggarannya sekarang. Karena tak pernah diperkirakan siapapun bahwa proyek itu tak selesai. Tapi nanti pada saat APBN-P, anggarannya dari sisa dana tender 2020,’’ Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT, menambahkan. Sahdan menjelaskan, untuk paket penggantian Jembatan Longken Cs, terdiri dari dua pekerjaan. Yakni pembangunan Jembatan Tampes dan Jembatan Longken. Selain itu, ada juga paket pembangunan Jembatan Sokong, terdiri dari pembangunan Jembatan Sokong dan Segara. Terakhir paket Jembatan Luk 1. ‘’Memang paket penggantian Jembatan Longken Cs ini ada dua jembatan,’’ katanya. Sembari menunggu pembangunan jembatan permanen dilanjutkan, kata Sahdan, BPJN IX Mataram akan membangun jembatan darurat bailey di hulu. Panjang jembatan darurat yang akan dibangun memiliki bentang 60 meter. (nas)

15 Instruksi Kapolri Dari Hal. 1 kata Ekawana kepada Suara NTB, Senin (6/1). Dari 15 poin instruksi Kapolri itu, garis besar pertama terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertama, mengedepankan upaya koordinatif dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai MoU dan perjanjian kerja sama. Kedua, dalam hal Polri menerima aduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah, agar terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan telaah sebelum dimulainya penyelidikan. Ketiga, apabila hasil verifikasi dan telaah sebagaimana dimaksud poin dua di atas, ditemukan adanya dugaan kerugian negara, maka Polri dapat melaksanakan penyelidikan dengan mengedepankan koordinasi kepada APIP atau BPKP dalam rangka audit. Keempat, penyelidik memberikan tembusan SP2D hasil verifikasi atau telaah dan tembusan SP2D hasil penyelidikan kepada pelapor dan APIP. Kelima, mencatat seluruh aduan masyarakat dan melaporkan rekapitulasi pengelolaan aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi kepada Bareskrim Polri dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Keenam, bersamasama dengan pemerintah daerah menyusun SOP atau petunjuk teknis terkait pola koordinasi dan evaluasi berkala antara Polri dan APIP. ‘’Kami akan koordinasikan kepada pemerintah daerah terkait dengan apapun indikasi pengaduan korupsi dari pihak pihak pengadu di wilayah hukum NTB,’’ ujar pengganti Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin ini. Enam poin lainnya, terkait dengan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan Dana Desa. Poin pertama, mengedepankan upaya preventif melalui koordinasi dengan APIP

atau BPKP, kedua, jika Polri menerima aduan masyarakat atau temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi DD, agar terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan telaah sebelum dimulainya penyelidikan. Ketiga, bila hasil verifikasi dan telaah ditemukan adanya dugaan kerugian negara, maka Polri mengedepankan koordinasi dengan APIP atau BPKP dalam rangka audit. Prioritasnya upaya pemulihan kerugian negara. Keempat, dapat meneruskan ke tahapan selanjutnya apabila upaya pemulihan tidak dapat dilakukan atau ditemukan fakta-fakta perbuatan pidana lainnya. Kelima, penyelidik memberikan tembusan SP2D hasil verifikasi/telaah dan tembusan SP2D hasil penyelidikan kepada pelapor dan APIP. Keenam, mencatat seluruh aduan masyarakat, hasil pemulihan kerugian negara, dan penyelesaian perkara kepada Bareskrim Polri dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Instruksi itu genap menjadi 15 setelah ditambahkan dengan tiga poin terkait instruksi penanganan korupsi yang lebih profesional dan berintegritas. Pertama, tidak meminta atau menerima pemberian terkait penyelenggaraan proyek atau pekerjaan apapun sehubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dari pemprov, kabupaten, kota, dan pihak lain yang terkait. Kedua, tidak melakukan intervensi, intimidasi dalam rangka mempengaruhi keputusan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemprov, kabupaten, kota. Ketiga, tidak melakukan persekongkolan atau permufakatan dengan pemprov, kabupaten, kota, terkait proses pengadaan barang/ jasa pemerintah yang melanggar peraturan perundangan atau etika profesi. (ars)

Halaman 15

Dandim 1628/SB Pimpin Gabungan Siaga Cuaca Ekstrem Mataram (Suara NTB) Dandim 1628/SB, Letkol CZI Eddy Oswaronto Senin (6/1) memimpin apel gabungan dalam rangka siaga cuaca ekstrim. Apel gelar pasukan berlangsung di halaman kantor BPBD Sumbawa Barat. Kegiatan diikuti sekitar 300 anggota gabungan TNI, Polri, Badan penanggulangan Bencana (BPBD), Tagana, Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, PLN, Tim Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan pihak dari Telkom. Gelar apel pasukan tersebut dilaksanakan oleh Kodim 1628/Sumbawa Barat dalam rangka siaga ancaman bencana alam. Sebab dalam beberapa bulan terakhir, cuaca di Indonesia khususnya di Sumbawa Barat semakin ekstrim. Dibuktikan dari data BPBD, puluhan rumah warga rusak diterjang angin puting beliung serta tanah longsor di beberapa titik. Dandim 1628/SB, Letkol

CZI Eddy Oswaronto usai apel mengatakan, kegiatan itu untuk menyatukan TNI, Polri dan pihak-pihak terkait agar dapat saling berkoordinasi dengan baik dalam penanggulangan bencana di Sumbawa Barat. “Dari gelar apel ini kita menyiapkan kurang lebih 300 personil dari seluruh komponen TNI, Polri dan Pemda. Sebelum gelar apel ini dilaksanakan tim juga telah bekerja membantu warga yang diterjang bencana,” kata Dandim. Tim gabungan, tambah Dandim, akan melakukan gelar posko terpadu siaga bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor di kantor BPBD. Di posko terpadu akan disiapkan personil dan peralatan pendukung penanganan bencana serta menjadi pusat informasi tentang bencana. Pada kesempatan sama, Wakapolres Sumbawa Barat, Kompol Teuku Ardiansyah juga mengatakan, anggotanya juga telah membantu kesulitan warga yang ditimpa bencana dan membantu membersihkan pohon-pohon yang tumbang.

(Suara NTB/penrem)

Apel gabungan antisipasi dampak cuaca ekstrem dipimpin Dandim 1628/SB, Letkol CZI Eddy Oswaronto. “Anggota kami bahkan ikut membersihkan tanah longsor dan terbawa air yang menutupi jalan bersama warga setempat,” katanya. Kedepannya, tambahnya,

Polres Sumbawa Barat siap membantu kegiatan penanganan bencana alam yang dikomandani oleh Dandim 1628/ SB . Dalam hal keamanan, Polres telah menyiagakan

para Bhabinkamtibmas untuk memonitor wilayah yang terkena dampak bencana. Terutama rumah-rumah yang ditinggal agar tidak jadi sasaran pencurian. (ars/*)

Pemda Diminta Perketat Regulasi Usaha Transportasi Mataram (Suara NTB) – Regulasi pemerintah daerah (pemda) terkait pengaturan usaha transportasi di NTB harus tegas. Kurangnya pengawasan dari instansi terkait menyebabkan banyak muncul usaha transportasi ilegal atau tidak berizin yang justru merugikan pengusaha transpotasi lokal. Untuk menyuarakan masalah tersebut pengusaha transportasi lokal di NTB mengajukan permohonan hearing atau konsultasi kepada DPRD NTB. Di antaranya Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Mataram, Rangga Taksi Mataram, Forum Angkutan Kota Mataram, dan KSU Lombok Baru Taksi. “Kami minta adanya regulasi penertiban, baik untuk yang ilegal maupun yang legal,” ujar perwakilan pengusaha transportasi NTB, Junaidi Kasum, saat dikonfirmasi seusai konsultasi dengan DPRD NTB, Senin (6/1). Ia menyebut banyaknya usaha transportasi tidak berizin di NTB dapat menimbulkan kekacauan. Di antaranya seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mungkin dilakukan pengusaha-pengusaha yang sebenarnya mengantongi izin, namun karena iklim usaha yang kurang mendukung sehingga merugikan perusahaan. Untuk itu, dengan difasilitasinya pertemuan antara para pengusaha transportasi dengan stakeholder terkait diharapkan adanya solusi yang dapat diberikan. “Hari ini kami mendapatkan titik terang. Kami akan melengkapi tuntutan kami, dan mengundang (untuk pembahasan selanjutnya),” ujar pemilik Rangga Taksi Mataram tersebut. Selain pengaturan usaha transportasi ilegal, Junaidi mengharapkan agar pemda dapat mengatur kembali kebijakan terkait usaha transportasi on-line yang disebut terlalu mendominasi. “Kami dari komunitas angkot desa, angkot kota, komunitas taksi yang khusus orang-orang lokal

minta diberikan ruang untuk dijaga, dan diperketat secara perizinan,” ujarnya. Perwakilan Komisi IV DPRD NTB, Ruslan Turmuzi, yang hadir dalam kegiatan konsultasi tersebut menekankan bahwa pemerintah memang perlu menerapkan otonomi daerah dalam masalah ini. Pasalnya, usaha transportasi disebut sebagai penyumpang pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, yaitu mencapai 19,12 persen. “Karakteristik daerah itu perlu dimunculkan. Kita contoh beberapa daerah yang Pemerintah, DPR, dan pengusaha lokalnya bersatu (tidak ada pengusaha transportasi dari luar daerah). Itu boleh kita lakukan,” ujar Ruslan. Ia sendiri menekankan bahwa pembahasan terkait masalah tersebut masih perlu diperluas lagi dengan mengundang perwakilan Pemprov NTB dan pemerintah pusat guna membahas tata ruang wilayah transportasi yang ada. Menurut Ruslan pemberdayaan pengusaha lokal memang perlu menjadi prioritas pemerintah, mengingat peran usaha transportasi bagi pertumbuhan ekonomi cukup signifikan. Sebagai bentuk dukungan, beberapa hal bisa dilakukan. Di antaranya adalah memberikan ruang bagi pengusaha lokal untuk menyediakan armada transportasinya di fasilitas-fasilitas publik milik pemerintah. “Di rumah sakit, Pelindo (pelabuhan, Red) dan Angkasa Pura (bandara, Red), bisa diberikan kepada pengusaha lokal yang punya izin,” ujar Ruslan. Komisi IV DPRD NTB yang membidangi masalah transportasi disebutnya akan intens membangun komunikasi untuk mewujudkan rencana tersebut. Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs. H. Lalu Bayu WIndya, M. Si, menerangkan bahwa pihaknya akan mencoba memfasilitasi penyelesaian beberapa

Bangun Industri Pengolahan Limbah Dari Hal. 1 pabrik pengolahan limbah batubara dan akan merealisasikannya tahun ini. ‘’Nanti kita akan olah jadi batako. Kita akan buat pabrik di TPA,’’ katanya. Madani menjelaskan, limbah batubara di NTB cukup besar. Karena di NTB banyak berdiri PLTU, baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Di Pulau Lombok ada PLTU Jeranjang, PLTU Sambelia, PLTU milik AMNT, PLTU Teluk Santong. Selama ini, kata Madani, limbah batubara hasil pembakaran PLTU di NTB dikirim ke Jawa. Dengan adanya pabrik pengolahan limbah batubara ini maka dapat menciptakan multiplier effect di NTB. Selain itu, Kementerian LHK memberikan dukungan pembangunan pabrik pengolahan limbah medis dan pusat daur ulang sampah. Sama seperti limbah batubara, limbah medis dari NTB selama ini

dikirim ke Jawa. ‘’Hasil pertemuan bilateral Ibu Wagub dengan Menteri LHK kita dibantu pembangunan pabrik pengolahan limbah medis. Kedua, industri daur ulang sampah, kapasitas 20 ton sehari,’’ kata Madani. NTB juga akan dibantu untuk pembangunan persemaian bibit permanen seluas 30 hektare di Kawasan Mandalika Lombok Tengah bagian selatan. Pembangunan pabrik pengolahan limbah batubara dan limbah medis serta persemaian bibit ini, kata Madani akan menjawab persoalan zero waste dan NTB Hijau. ‘’Ini direalisasikan 2020,’’ ucapnya. Ia menyebutkan, limbah medis di NTB antara 600 Kg sampai 1 ton sehari. Nantinya, limbah medis yang ada di Bali juga akan diolah di NTB dengan berdirinya pabrik ini. Dikatakan, gubernur sudah menetapkan lokasi pembangunan limbah medis di STIP Banyumulek Lombok Barat. (nas)

NTB Usulkan 486 Desa Kelola Hutan ke Kementerian LHK Dari Hal. 1 Tahun 2020 ini, Pemprov NTB mengusulkan anggaran untuk rehabilitasi hutan seluas 2.000 hektare ke Kementerian LHK. Pemprov mengusulkan 2.000 hektare lahan untuk agroforestry. Namun,

usulan ini masih belum direspons Kementerian LHK. “Yang jelas dari kementerian 1.600 hektare tahun ini untuk rehabilitasi hutan dan lahan. Yang di Mandalika akan dibangun persemaian bibit permanen seluas 30 hektare,” sebutnya. (nas)

masalah yang dialami pengusaha lokal transportasi di NTB. Di antaranya adalah pengadaan kuota khusus pengusaha lokal di berbagai tempat publik serta penindakan bagi usaha transportasi ilegal yang ada. “Kuota di mall-mall akan coba kami konsultasikan dengan pengelola dan DPRD. Kami coba fasilitasi untuk ke Gubernur dan DPRD, untuk ada kuota khusus transportasi offline ini,” ujar Bayu ditemui seusai kegiatan konsultasi. Terkait usaha transportasi ilegal, Bayu menerangkan pihaknya sampai saat ini hanya mencatat sebanyak 7 usaha taksi dan empat koperasi yang mengantongi izin. Walaupun begitu, penindakan usaha transportasi ilegal disebut perlu usaha khusus. “Kami tidak punya kewenangan untuk menangkap. Tapi kami bisa kerjasamakan dengan pihak kepolisian dan lainlain,” ujarnya. Di sisi lain, Bayu mengharapkan agar pelaku usaha lokal NTB juga mulai mengembangkan diri dengan sistem kerja yang lebih baru. Dicontohkannya permasalahan dengan kuota usaha transportasi online yang belakangan mengalahkan usaha transportasi offline. “kalau

(Suara NTB/bay)

Pengusaha trasnportasi lokal NTB berfoto bersama anggota Komisi IV DPRD NTB serta perwakilan Dishub NTB seusai konsultasi terkait masalah usaha transportasi di NTB, Senin (6/1). saya anjurkan itu, supaya bisa menjadi (sistem) online saja selain offline. Mungkin itu caranya supaya bisa bertahan,” ujarnya. Hal itu mengingat kebijakan pemerintah pusat yang memang mempermudah munculnya usaha transportasi online. Selain itu, pengusaha transportasi lokal juga disebut perlu merambah bidang yang lebih luas selain usaha angkot, taksi, dan bus AKAP. Dicontohkan Bayu seperti dipilihnya NTB sebagai salah satu kawasan strategis pari-

wisata nasional (KSPN). Dimana pemeritah pusat telah mencanangkan untuk memberikan subsidi 10 bus pariwisata sebagai perintis di KSPN. Hal tersebut memiliki potensi yang sangat besar mengingat usaha bus pariwisata di NTB masih sangat minim. “Yang punya bus pariwisata hanya Damri dan Maruta Transport. Lihatlah ke depan untuk potensi bus ini. Jangan karena tren sekarang ini taksi-taksi kecil, lupa dengan bus,” pungkasnya. (bay)

Dispar NTB Klarifikasi Perbedaan Data dengan BPS Dari Hal. 1 Pada kesempatan itu, Faozal menekankan bahwa seluruh pencatatan kedatangan tersebut utamanya berfungsi sebagai rujukan untuk pengembangan sektor pariwisata. Termasuk untuk peningkatan potensi ekonomi yang ada di dalamnya. Dicontohkannya seperti pemenuhan target kunjungan 4 juta wisatawan yang belum bisa terpenuhi pada 2019. Sehingga pembenahan bisa dilakukan dari refleksi yang dilakukan, dimana ada beberapa asumsi target tersebut gagal terpenuhi. Diantaranya beberapa rute penerbangan domestik yang belum pulih dari berbagai destinasi menuju Lombok. Seperti rute Jakarta-Lombok yang mengalami pengurangan jumlah penerbangan atau rute Lombok – Bandung yang tidak lagi tersedia. “Artinya masih menjadi bayang-bayang kita, kenapa do-

mestik belum bisa bergerak seperti yang kita harapkan. Selain itu, flight (penerbangan) Malaysia belum pulih, karena trauma pasar Malaysia itu masih ada,” ujar Faozal. Di kesempatan yang sama Kepala BPS NTB, Suntono, menerangkan bahwa perbedaan data BPS Dengan Dispar memang disebabkan perbedaan persepsi terkait metode pengumpulan. “Kalaupun itu nanti disandingkan dengan data Dispar. Saya kira kita memahami deviasi ini. Jadi memang harus dilihat terpisah yang di rilis di BPS dengan Dispar,” ujarnya. Menurutnya, data yang di rilis BPS terkait dengan jumlah tamu menginap tidak dapat dikatakan sebagai jumlah kunjungan wisatawan. Mengingat tamu yang menginap di setiap hotel tidak hanya wisatawan. Namun, ada juga ASN dari instansi atau pihakpihak tertentu yang melak-

sanakan MICE sekaligus menginap di hotel. “Jadi tamu menginap itu bukan hanya wisatawan. Tapi banyak juga bukan wisatawan,’’ ujarnya. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Perhimpuna Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, yang menerangkan bahwa perbedaan data Dispar dan BPS yang kemudian menjadi polemik tersendiri cukup disayangkan oleh pelaku pariwisata. Pasalnya, hal tersebut dinilai tidak perlu menjadi perdebatan. “Kami dari pelaku pariwisata sebenarnya tidak ingin ambil pusing dengan perbedaan ini. Karena masing-masing lembaga punya metode dalam menghitung kunjungan wisatawan,’’ ujar Wolini. Menurutnya, hal paling penting adalah pembenahan yang dilakukan masing-masing stakeholder terkait untuk meningkatkan pariwisata NTB ke depannya. (bay)

Penyeberangan Kapal Cepat Bali-Gli Trawangan Ditutup Dari Hal. 1 Selain itu, potensi penggunaan transportasi udara juga menjadi meningkat mengikuti ditutupnya penyeberangan kapal cepat. “Harapannya wisatawan dapat menggunakan angkutan udara sebagai alternatif akses menuju Lombok,” ujar Sahlan. Walaupun sistem tersebut memiliki kemungkinan pembiayaan yang lebih besar, namun dari segi kenyamanan disebut lebih baik. Penyeberangan kapal cepat dari Bali langsung menuju Tiga Gili memang memberikan dampak positif bagi kawasan tersebut, khususnya Gili Trawangan. “Tapi manfaatnya sedikit sekali bagi main island (pulau utama) Lombok,” ujarnya. Hal tersebut mengikuti kebiasaan wisatawan yang menyeberang ke Tiga Gili dan memutuskan langsung kembali ke Bali sehingga pelaku industri di Pulau Lombok kurang merasakan dampaknya. “Lain halnya jika wisatawan ke gili mampir dan mengunjungi destinasi di Lombok terlebih dahu-

lu. Karena itu,” ujar Sahlan. Untuk itu, berubahnya rute perjalanan para wisatawan yang biasanya memakai kapal cepat untuk jalur Bali – Tiga Gili dan sebaliknya memiliki potensi untuk dikelola. Di antaranya untuk transportasi darat menuju pelabuhan atau bandara, atau penawaran oleh-oleh khas bahkan kunjungan menuju destinasi lainnya yang ada di Pulau Lombok. Dikonfirmasi terpisah Ketua Koperasi Angkutan Laut Karya Bahari, Sabarudin, menerangkan penyeberangan kapal dari Pelabuhan Bangsal menuju kawasan Tiga GIli sampai saat ini masih aman. Walaupun jumlah kunjungan wisatawan berkurang karena ditutupnya penyeberangan kapal cepat Bali – Tiga Gili untuk sementara. “Kita di Bangsal masih seperti biasa. Kisarannya antara 600-700 penumpang (wisatawan yang menyeberang, Red) per hari,” ujar Sabarudin dihubungi Suara NTB, Senin (6/ 1). Jumlah tersebut diakui meningkat dibanding kondisi pascagempa tahun lalu. “Dulu paling 4 sampai 5 boat, itu 200-

an penumpang,” sambungnya. Menanggapi hal tersebut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menyebut bahwa dampak dari ditutupnya penyeberangan kapal cepat Bali-Tiga Gili memang bisa dikelola. Walaupun begitu, kondisi tersebut hanya bersifat sementara mengikuti kondisi cuaca. “Ini kan sementara. Kalau cuacanya membaik dia kembali lagi seperti semula,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (6/1). Pengaruh dari kondisi tersebut diakui Wolini cukup terasa untuk pengusaha hotel di kawasan Tiga Gili, mengingat persentase kunjungan wisatawan dari Bali hampir mencapai 50 persen. Diterangkan Wolini yang bisa dilakukan oleh pelaku industri adalah tetap menyiapkan pelayanan terbaik bagi wisatawan. Dicontohkannya seperti kondisi rute penyeberangan yang harus melewati Bangsal baru kemudian menuju pelabuhan ataupun bandara. “Ini pasti berpengaruh. Tapi kita berikan saja pelayanan yang terbaik,” pungkasnya. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 7 Januari 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penanganan Gizi Buruk Butuh Perhatian Maksimal Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH., mengakui penanganan gizi buruk di NTB masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Ditemukan mata rantai yang terputus dalam penanganan gizi buruk di NTB. Untuk mengatasi hal di atas, pihaknya melatih tenaga kesehatan di Puskesmas dan dokter spesialis anak agar penanganan gizi buruk sesuai dengan pedoman dan standar yang sudah ditentukan. ‘’Kita melatih tenaga-tenaga

Pemkot Gelontorkan Rp2,7 Miliar untuk Bantu Nelayan Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram akan menggelontorkan dana sebesar Rp2,7 milia melalui Dinas Perikanan untuk membantu beberapa nelayan di Mataram. Alat tangkap nelayan di Mataram dinilai masih kurang untuk meningkatkan hasil produksi ikan. Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, Hj Baiq Sujihartini menjelaskan, untuk bantuan nelayan tahun 2020 akan berlanjut. Bantuan nelayan di Mataram berupa sampan, mesin, konverter, jaring, dan bantuan modal untuk istri nelayan di pesisir pantai sepanjang 9,1 Km di Mataram. “Kita sudah pastikan bantuan untuk nelayan di Mataram tahun 2020 ini masih berlanjut. Seperti biasa kita bantu mereka untuk sampan, jaring, konverter, mesin, danj uga untuk istri nelayan, untuk bantuan modalyang kita kerjasma dengan Baznas provinsi NTB,” kata Sujihartini kepada Suara NTB, Senin (6/1). Katanya, saat ini jumlah nelayan di sepanjang garis pantai kota Mataram sekitar 1.500 nelayan. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, jumlah nelayan di Mataram bersifat fluktuatif. Bantuan nelayan tahun 2020 ini kata Sujihartini, digelontorkan sebesar 35 persen dalam bentuk konversi. “Kalau yang lain-lain nanti ada bantuan mesin3 GT, seperti konverter, pancing, jaring, dan modal kepada istri nelayan juga akan diberikan. Juga kita akan bantu para istri nelayan untuk mengadakan diklat,” jelasnya. Bantuan ini berasal dari dana APBD dan DAK sebesar Rp1 miliar. Ada pun dari bantuan Kementerian Perikanan dan Kelautan sendiri sebesar Rp1,7 miliar. “Kita bantu sesuai dengan arus kas di APBD dan DAK kita. Jumlah total anggara kita keseluruhan Rp5,8 miliar. Itu ada ke bantuan nelayan, honor PTT dan lainnya,” jelasnya. Ia berharap, agar semua nelayan dapat tersentuh oleh dana bantuan tersebut. Dinilai Sujihartini, hampir semua nelayan di Mataram sudah disentuh bantuan. “Semua sudah, rata-rata dapat bantuan. Tapi jika ditanya pasti mereka tidak mengakuinya. Biasanya baru dikasi bantuan, pasti mereka bilang tidak dapat bantuan,” tutupnya. (viq)

kesehatan di Puskesmas dan dokter spesialis anak untuk menjadi leader untuk percepatan penanganan gizi buruk di kabupaten/kota masing-masing,’’ ujarnya pada Suara NTB usai membuka Pelatihan Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi bagi Tenaga Kesehatan di Mataram, Senin (6/1). Dalam menangani gizi buruk terintegrasi, ujarnya, WHO sudah memberikan standar. Untuk itu, rata-rata secara individual tenaga kesehatan di NTB sudah dilatih bagaimana mengelola gizi buruk yang benar. Selain itu, dalam menangani gizi buruk dilakukan secara spesifik dan sensitif. Di mana, penanganan secara sensitif dikerjakan oleh beberapa organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta OPD lainnya. Sementara penanganan spesifik dikerjakan oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya ke bawah. Untuk itu,

pihaknya berusaha secara optimal menangani masalah gizi buruk di NTB, sehingga penanganan gizi buruk tetap berlanjut. Sementara perwakilan UNICEF Kupang Blandina Rosalina Bait, menambahkan, stunting dan gizi buruk punya hubungan yang sangat erat. Anak yang stunting beberapa kali mengalami gizi akut. Untuk itu, pascagempa, UNICEF mendukung pemda dalam hal gizi ada pelatihan penanganan gizi buruk di fasilitas rawat inap dan fokus pada rawat jalan. ‘’Jadi anak yang menderita gizi buruk tanpa komplikasi sesuai dengan rekomendasi WHO dan pedoman Kementerian Kesehatan bisa dirawat jalan. Jadi seminggu sekali mereka ke Puskesmas, diperiksa kesehatan dan diberikan gizi. Pendekatan ini sebenarnya meningkatkan cakupan. Karena sebenarnya kalau ditunggu anaknya sampai dengan komplikasi itu sudah agak terlambat dan butuh

rawat inap,’’ terangnya. Diakuinya, tidak semua orang tua punya kesempatan dan waktu menemani anaknya yang dirawat di rumah sakit, sehingga penanganannya menjadi terputus. Di mana, saat penderita gizi buruk berat badannya mulai sedikit naik, orang tua memutuskan perawatan anaknya dan pulang ke rumah dan mengakibatkan penanganan tidak tuntas. ‘’Kenapa bisa seperti itu? Pertama, orang tua berpikir siapa yang akan mengurus keluarga yang lain, mengurus kebun/sawah atau kerja. Persoalan-persoalan itulah yang membuat orang tua tidak betah menunggu lama. Kemudian kalau semua penderita gizi buruk dirawat inap, fasilitas kesehatan tidak mampu menampungnya,’’ tambahnya. Dari data riset kesehatan dasar 2018 untuk kekurangan gizi akut ada 14,4 persen. Dari 14,4 persen ini 4,4 persen ini gizi bu-

(Suara NTB/ist)

PELATIHAN - Suasana pembukaan Pelatihan Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi bagi Tenaga Kesehatan di Mataram, Senin (6/1). ruk atau sekitar 76 ribu anak yang karena penemuan di masyarakat alami gizi buruk. Dari hasil lapo- itu tidak terjadi secara maksimal. ran Dinas Kesehatan tahun 2019 Untuk itu dalam menangani ini baru 300 anak penderita gizi bu- butuh peran semua pihak. Termaruk yang ditangani. Itu artinya suk peran tokoh agama, tokoh ada gap yang tinggi antara beban masyarakat, lembaga swadaya dan kasus yang ditangani. Tapi masyarakat sangat diperlukan. tren ini hampir terjadi secara glo- Begitu juga peranan PKK dan kadbal. Di tingkat nasional saja sama, er harus diaktifkan kembali. (ham)