Edisi Senin 07 Desember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 7 JANUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 249 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pariwisata Desa Mas-Mas Bangkit Pascagempa Pariwisata di desa adalah salah satu sektor yang ikut terpuruk dengan musibah gempa Juli dan Agustus 2018 lalu. Ini dirasakan juga warga Desa Mas Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Desa wisata yang menjual panorama alam dan budaya ini kehilangan tamu enam bulan terakhir.

GANG sepanjang 100 meter diberi julukan ‘gubuk sayur’. Sebab berbagai holtikultura itu tumbuh subur, membentuk lengkungan sayur yang mengikuti lekuk bambu.

Wisatawan dan para akademisi menjadikannya objek pemandangan dan penelitian. Namun dua tahun bertahan, bambu ambruk. Salah satu objek wisata di desa itu hi-

lang. Rupanya itu cobaan kecil. Gempa beruntun Juli hingga Agustus adalah cobaan terberat. Tiga, bahkan empat bulan terakhir wisatawan sepi. Wisata Desa Mas-Mas

adalah pariwisata minat khusus. Kesamaan dengan market wisata lain, menjual panorama alam desa dan kultur sosial setempat. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

OBJEK WISATA - Seorang warga mencari ikan menggunakan rakit di tengah danau, Sabtu (5/1). Danau dengan permukaan air tenang itu dijadikan objek wisata Desa Mas Mas.

(Suara NTB/ars)

KAMPUNG WISATA - Kepala Desa Mas Mas Habiburrahman Yusuf Akbar menuntun ke gang Dusun Selusuh, salah satu kampung yang jadi pusat home stay wisatawan.

Usut Dana Transfer Rumah Korban Gempa

Polda NTB akan Lanjutkan Pemanggilan Kepala BPBD di Sumbawa Investasi di NTB Tak Merata DINAS Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengakui bahwa realisasi investasi di NTB masih belum merata di 10 kabupaten/kota. Kabupaten/kota di ujung timur NTB, seperti Bima dan Kota Bima, realisasi investasi masih sedikit dibandingkan daerah lainnya di NTB. Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si mengatakan, untuk menggaet investasi ke suatu daerah maka perlu diciptakan iklim investasi. Menurutnya, banyak faktor yang me(Suara NTB/dok) mengaruhi. H. L. Gita Ariadi Ia mencontohkan seperti Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menarik sebagai tempat investasi karena di sana berdiri perusahaan pertambangan. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R Daerah Rawan Konflik Pemilu BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB mengidentifikasi daerah rawan konflik terkait Pilpres dan Pileg 2019. Daerah itu, Lombok Timur, Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Kerawanan dimaksud terkait teknis pemilu dan dampak sosial yang menyebabkan gangguan pada pemilu. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu RI sebelumnya menetapkan Lombok Timur sebagai daerah rawan konflik. ‘’Berdasarkan rekapitulasi indeks kerawanan itu, Lotim memang termasuk rawan. Banyak faktor, tapi umumnya terkait teknis kepemiluan,’’ kata Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, S.Ag.,MH kepada Suara NTB akhir pekan kemarin. Bersambung Khuwailid ke hal 11 (Suara NTB/ars)

‘’Informasi dari Direskrimsus, memang ada pemanggilan pemanggilan Kepala BPBD yang ada di Lombok. Tentunya yang di Sumbawa juga akan dipanggil, tapi kan masih bertahap,’’ kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana, SIK kepada Suara NTB Minggu (6/1). Pemanggilan bertahap dilakukan setelah Kepala BPBD yang daerahnya terdampak di Lombok sudah habis dimintai keterangan. Pada gilirannya, kata Kabid Humas, pejabat BPBD di KSB dan Sumbawa tidak luput dari klarifikasi. “Karena dana bencana kan sampai ke sana juga,” ujarnya. Namun Suartana tak bisa menjelaskan detail materi klarifikasi. Intinya, kata dia, penyidik ingin

mendapat gambaran dana bencana yang diterima dari pemerintah pusat dan realisasinya. Sementara pejabat BPBD yang sudah dipanggil diantaranya Kepala BPBD Lombok Timur, Kepala BPBD Lombok Tengah, H. Muhammad, Kepala BPBD Lombok Batat, H. Mohammad Najib dan Kepala BPBD Kota Mataram, Dedi Supriyadi. Setelah tuntas klarifikasi, akan dilanjutkan pendalaman keterangan saksi dan bukti yang dikumpulkan penyidik. Bisa jadi hasil penyelidikan awal itu akan jadi bahan gelar perkara dan konsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bersambung ke hal 11

Ada Sanksi, Tak Pecat ASN Mantan Napi Korupsi Mataram (Suara NTB) Eksekusi Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Men PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ditindaklanjuti berbeda-beda di NTB. Pemprov NTB dan sejumlah kabupaten/kota tak melakukan pemecatan terhadap ASN mantan napi korupsi tetapi merumahkan mereka dan tak digaji sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, ada juga Pemda yang memecat langsung ASN mantan napi korupsi, seperti Pemkot Mataram.

Berdasarkan SKB tersebut, bagi Pejabat Pembina Kepegawaian daam hal ini gubernur dan bupati/walikota yang tak melakukan pemecatan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikutip dari laman menpan.go.id, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH menyebutkan hasil monitoring dan evaluasi SKB Mendagri, Men PANRB dan BKN. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/Dok BPBD Provinsi NTB)

KORBAN - Warga korban gempa bumi yang rumahnya rusak berat di Gunungsari, Lombok Barat berdiri di samping lokasi pendirian rumah Risha, yang dibiayai dari dana rekonstruksi transfer pemerintah pusat, Desember lalu.

NTB Minta Tambahan Kuota Haji ke Pusat

(Suara NTB/dok)

H. Nasruddin

Praya (Suara NTB) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB tengah mengupayakan penambahan kuota haji tahun 2019 ke pemerintah pusat. Menyusul adanya tambahan sekitar 10 ribu kuota haji dari pemerintah Arab Saudi bagi Indonesia pada musim haji tahun ini. Hal itu diungkapkan Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Nasruddin, S.Sos.M.Pdi., kepada Suara NTB, Sabtu (5/1). Diakuinya, untuk kuota haji NTB sendiri memang sudah ditetapkan sekitar 4.510 orang. Sama dengan kuota haji tahun sebelumnya. Namun pihak Kemenag NTB mengaku masih ada peluang untuk bisa menambah kuota haji tersebut. Karena ada kuo-

ta tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi bagi Indonesia. “Inilah yang tengah kita upayakan. Bagaimana supaya NTB bisa memperoleh kuota haji tambahan tersebut,” ujarnya. Mengingat, daftar antrean haji di NTB cukup panjang. Mencapai 28 tahun. Sehingga dengan kuota tambahan tersebut bisa memangkas daftar antrean haji di NTB. Terutama haji reguler. Sehingga pihaknya berharap jika memang ada tambahan kuota haji nantinya, kuota haji reguler yang ditambah. Bukan kuota haji khusus. Karena kalau kuota haji khusus yang ditambah, sama saja tidak akan mengurangi daftar tunggu haji regular NTB. Bersambung ke hal 11

Ribuan Hektare Kawasan Hutan Ditanami Jagung Mataram (Suara NTB) Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB menyebutkan seluas 316.364,2 hektare lahan di kawasan hutan di NTB ditanami jagung. Akibatnya, banyak hutan yang dibabat oleh masyarakat untuk ditanami tanaman semusim seperti jagung. Atas kondisi hutan seperti ini, ancaman banjir dan longsor menghantui. ‘’Akan kelihatan dampaknya kerusakan alam itu. Memang kerusakannya cukup tinggi. Potensi bencana masih cuk-

up tinggi, kalau sehari semalam, pasti banjir. Harus siap-siap,’’ kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, M. Si. Madani menyebutkan, luas lahan kritis di NTB sebanyak 578 ribu hektare. Dari jumlah tersebut seluas 316 ribu hektare berada di dalam kawasan hutan. Luasnya kawasan hutan yang rusak, kata Madani akibat adanya perambahan dan illegal logging. Ia mengatakan, kesadaran masyarakat sekitar hutan masih sangat rendah. Bahkan ketika petugas Ke-

satuan Pengelolaan Hutan (KPH) bersama aparat mengingatkan, malah dibawakan parang dan golok oleh masyarakat. Hal ini terjadi terutama di wilayah Dompu dan Bima. ‘’Upaya kami tetap melakukan dengan jumlah personel yang terbatas tadi. Dengan akses yang terbatas. Saya perintahkan 24 jam bekerja petugas kami itu. Ada juga masyarakat yang belum mau, kita dihadang. Mereka bawa golok, parang di Dompu dan Bima,’’ katanya. Madani menyebutkan,

jumlah petugas pengamanan hutan (Pamhut) yang ada saat ini sebanyak 430 orang. Dengan luas hutan NTB yang mencapai 1,071 juta hektare, rasio jumlah petugas 1 : 2200 hektare. Artinya, satu Pamhut menjaga 2.200 hektare. Idealnya seperti Pulau Jawa, kata Madani satu pamhut menjaga 50 hektare hutan. Artinya, NTB masih membutuhkan 2.200 Pamhut lagi. ‘’Minimal nanti satu petugas 500 hektare, jadi 2.200 petugas dibutuhkan,’’ sebutnya. (nas)

Madani Mukarom

(Suara NTB/dok)

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Setelah meminta klarifikasi sejumlah Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD di Pulau Lombok, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB akan bergeser ke Pulau Sumbawa. Mengingat aliran dana bencana juga masuk ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Sumbawa sebagai daerah terdampak.

SUARA NTB Senin, 7 Januari 2019

Pupuk Cair dari Sampah PENGELOLAAN sampah masih jadi pekerjaan rumah pemerintah. Butuh inovasi dan kerja keras untuk mengurai volume sampah di lingkungan. Kelurahan Bertais mencoba mengolah sampah jadi pupuk cair. Konsep ini mungkin hal yang lumrah. Tetapi perlahan membantu pemerintah mengurangi sampah di lingkungan. Demikian disampaikan Lurah Bertais, Lalu Mukhsan ditemui pekan kemarin. Pengelolaan sampah jadi pupuk cair bersumber dari sampah organik. Seperti dedaunan, kulit buah-buahan, ranting kayu, sisa makanan dan sejenisnya. Pengelolaan sampah itu dimulai oleh warga sejak tahun 2016. Pengelolaan ini tanpa ada intervensi pemerintah. Masyarakat secara swadaya membiayai proses produksi. “Murni anggarannya dari swadaya kelompok,” tandasnya. Pengelolaan sampah jadi pupuk cair baru dikembangkan oleh satu kelompok. Dan, kapasitas produksinya tidak terlalu banyak. Permasalahan yang dihadapi, masyarakat belum meyakini penggunaan pupuk terbuat dari sampah organik. Kebiasaan masyarakat menggunakan pupuk urea. Ini yang menyebabkan pupuk berbahan tumbuhan sulit laku di pasaran. “Sehingga kesulitan kelompok kita untuk memasarkan itu,” katanya. Mukhsan menyampaikan soal pengelolaan sampah di wilayahnya ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram. Namun belum ada respon sehingga pengelolaan sampah selama ini tidak ada intervensi dari pemerintah. “Belum ada kita temukan solusi yang diberikan. Jadi kelompok kadang-kadang merasa karena mereka mengeluarkan biaya juga tapi hasilnya begitu-gitu aja,” ujar Lurah Bartais. Harapannya, inovasi sedang digarap oleh masyarakat dapat dikembangkan. Dia menilai potensi tersebut dapat menjadi produk andalan bagi petani, sehingga dapat dipasarkan ke luar daerah. (mhj)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Rekonstruksi Rumah Korban Gempa Harus Tuntas Februari Mataram (Suara NTB) -

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan menargetkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus tuntas 29 Februari mendatang. Semua stakeholder yang terkait dalam penanganan pascagempa harus bergegas menyelesaikan tugasnya. Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang baru baru ini membenarkan hal tersebut. Dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam aturannya bisa dipakai selesai pada masa transisi pemulihan. Masa transisi pemulihan itu enam bulan. Sehingga, Pemkot Mataram memiliki waktu menggunakan dana rehab dan rekonstruksi sampai 29 Februari mendatang. “Pak Soni dari Deputi PMK mengingatkan kita bahwa dana siap pakai harus tuntas usai masa transisi pemulihan,” kata Martawang. Dana rehab dan rekon yang telah masuk ke rekening BPBD dan ditransfer ke rekening masyarakat Rp100 miliar lebih. Oleh karena itu, Pemkot Mat-

aram memfokuskan pembangunan rumah instans konvensional maupun rumah instans sederhana sehat bagi rumahnya yang diratakan. “ Prinsipnya kita ingin mempercepat,” tandasnya. Martawang secara detail menyebutkan, rumah rusak secara keselurahan 13.437 unit. Rusak kategori berat 2.396 unit, rusak kategori sedang 2.777 dan rusak kategori ringan 8.264 unit. Dari alokasi itu, rumah rusak kategori sedang 2.777 unit telah diajukan, tapi belum ditransfer oleh BNPB. “Sampai saat ini, 107 Pokmas yang telah terbentuk dengan 1.511 anggota,” sebutnya. Pencairan bantuan itu secara bertahap. Pencairan tahap pertama, untuk 50 persen

34 Pokmas, dengan 362 kepala keluarga. Total pencairannya Rp2,6 miliar lebih. Pencairan tahap kedua, untuk 30 persen sebanyak dua Pokmas. Totalnya pencairan Rp178 juta lebih. Dan, tahap ketiga untuk satu Pokmas Rp2,9 miliar lebih. Progres pembangunan Risha 248 unit, Riko 104 unit. Satu unit rumah telah selesai. “Artinya, ini progresnya berjalan dengan baik. Pokmas didistribusikan per pemiliki 10 zak semen,” tuturnya. Percepatan rehab dan rekon, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) kata Martawang, menawarkan konsep rumah instan baja. Konsep ini kemungkinan cocok untuk Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur. Sedangkan, bagi Kota Mataram

(Suara NTB/mhj)

SEGERA TUNTAS - Pekerja di Pengempel Indah tengah membangun rumah instans konvensional. Pemkot Mataram menargetkan sebelum masa transisi pemulihan berakhir dana rehab dan rekon bisa tuntas. sudah on the track dilakukan sesuai pilihan masyarakat, yakni Risha dan Riko. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

Pemukiman Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menyebutkan, rumah yang telah jadi sekitar 426 unit. Dan progresnya akan terus berjalan. (cem)

Lalu Mukhsan

(Suara NTB/cem)

Pemberdayaan Koperasi PELAKSANAAN pemberdayaan Koperasi sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha koperasi, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Demikian disampaikan anggota DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., dalam pidato pengantar penyampaian tiga paket Raperda hak inisiatif Dewan di DPRD Kota Mataram pekan kemarin. Selain itu, (Suara NTB/dok) lanjutnya, koperasi juga Abdul Malik sebagai soko guru kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menopang ketahanan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kata politisi Golkar ini, keberadaan usaha Koperasi baik yang menggunakan sistem konvensional maupun syariah di Kota Mataram harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah dan pelaku usaha besar di daerah serta perlu dikembangkan melalui program pemberdayaan, perlindungan usaha dan memberikan kemudahan untuk memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat saat ini. Maka, sejalan dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian serta untuk memberikan kepastian hukum dan penciptaan iklim usaha yang kondusif agar mampu memberikan kesempatan seluasluasnya bagi Koperasi, perlunya membentuk Peraturan Daerah yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan pihak terkait lainnya. Penyampaian Raperda hak inisiatif ini, menurut Malik, selain sebagai bentuk komitmen Dewan dalam menyelesaikan pembentukan Perda mengacu pada Keputusan Dewan tentang Program Pembentukan Perda tahun 2018, juga didasarkan pada tanggungjawab untuk kemajuan, kesejahteraan dan pembangunan masyarakat, daerah, bangsa dan negara meskipun para anggota Dewan pada posisi sangat sulit untuk membagi waktu secara proporsional. (fit)

(Suara NTB/cem)

RENTAN LAKA LALIN - Seorang buruh tani di Jalan Dr. Sudjono Kelurahan Pagutan memisahkan biji padi dari batangnya menggunakan mesin perontok padi sederhana, Jumat (4/1) pekan kemarin. Kendati rentan terhadap kecelakaan lalu lintas, tapi buruh tani ini tampak tak hirau dengan trotoar dan badan jalan yang dimanfaatkan di saat lalu lintas sepi.

Pekerjaan Belum Dibayar

PUPR Belum Diprotes Rekanan

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mulai khawatir. Sejumlah paket pekerjaan tak bisa dibayar akan menuai protes dari rekanan. “Sampai saat ini, belum ada yang protes. Ndak tahu kalau mereka sudah cek rekening,” jawab Mahmuddin pekan kemarin. Sekitar 400 - 500 paket proyek nilainya mencapai Rp20 miliar yang tidak bisa terbayar tahun 2018 kemarin. Mahmuddin belum mengetahui detail berapa paket proyeknya yang tak bisa dibayar, termasuk nilainya. Data diberikan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) pada rapat koordinasi masih rancu. Pasalnya, ada sebagian peker-

jaan yang tidak masuk. Sementara, rekanan telah menyelesaikan pekerjaan. “Data kemarin itu masih pasti. Karena, sebagian pekerjaan belum masuk di sana,” jawabnya. Yang paling dikhawatirkan Mahmuddin, rekanan ramai - ramai protes ke dinas. Karena, informasi diterima ada rekanan secara langsung protes ke Walikota. “Ini yang kita jaga. Karena, ada rekanan yang sudah protes ke Pak Wali,” tandasnya. Keberangkatan Kepala BKD, Drs. H.M. Syakirin Hukmi konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran kata Mahmuddin, ada solusi dari permasalahan dihadapi. Rata - rata pekerjaan yang belum dibayar telah ke-

luar surat perintah pencairan dana (SP2D) dari BKD. “Harapan kita mudah - mudahan ada solusi,” harapnya. Tak terbayarnya proyek sebagian besar membuat pimpinan OPD dongkol. Mereka menganggap ada ketidakberesan terhadap pimpinan di BKD. “Pimpinannya terlalu kaku,” jawab pimpinan OPD yang tak mau disebut namanya ini. Pihaknya telah menyerahkan laporan pekerjaan jauh hari. Tetapi dibiarkan menumpuk begitu saja. Sekretaris Daerah Ir. H. Effendi Eko Saswito sebelumnya berdalih, tak terbayarnya ratusan pekerjaan disebabkan minimnya kapasitas sumberdaya manusia di BKD. Selain itu, faktor bencana alam yang menyebabkan pekerjaan tertunda hingga dua bulan. (cem)

Dewan Soroti Kinerja BKD Mataram (Suara NTB) Ratusan proyek senilai sekitar Rp20 miliar tak terbayar serta pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2018 di Kota Mataram yang tak tercapai disorot DPRD. Dewan mendorong Badan Keuangan Daerah (BKD) dipisah. Pemisahan dimaksud menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, H.M. Zaini ditemui pekan kemarin, yakni memisah kembali lembaga yang mengurus pendapatan dan penanganan aset serta keuangan. Dengan posisi saat ini, BKD dinilanya tidak fokus bekerja. “Memang sudah kita usulkan untuk dipecah,” kata Zaini. Beban kerja BKD kata Zaini, sangat berat. Mereka tak fokus mengerjakan antara pendapatan dengan pengelolan keuangan serta aset. Hal ini berdampak terhadap sektor lain. Di antaranya, tak tercapainya PAD. “Makanya itu kita

minta dikembalikan seperti dulu,” ucapnya. Anggota fraksi PDI Perjuangan, I Gde Wiska juga menilai kinerja BKD. Ratusan proyek yang tak terbayar jadi preseden buruk terhadap kinerja pejabat Pemkot Mataram. Wiska juga mendorong dilakukan evaluasi. Termasuk meminta dipisahkan instansi yang mengelola pendapatan dengan pengelolaan anggaran serta aset. “Kalau begini kan ndak fokus karena banyak beban kerja,” tandasnya. Sekretaris Daerah Ir. H. Effendi Eko Saswito mengaku telah meminta Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk mengkaji, apakah dimungkinkan untuk memecah atau mengembalikan seperti dulu lagi. “Iya, ini sedang kita kaji,” jawab Sekda. Sekda melihat, beban kerja BKD sangat berat. Instansi yang dipimpin oleh H. M. Syakirin Hukmi dinilai tidak fokus bekerja. (cem)

Kajian Pemekaran Kelurahan Segera Rampung Mataram (Suara NTB) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana mengatakan, hasil kajian pemekaran kelurahan segara rampung. Bersama Bagian Organisasi dan Tata Laksana akan melaporkan hasil kajian itu ke Sekretaris Daerah. “Kemungkinan bulan Januari ini bisa selesai. Hasilnya kita lapor ke Pak Sekda. Kemudian diserahkan ke Pak Wali,” jawab Putu ditemui pekan kemarin. Kelurahan Jempong Baru merupakan wilayah yang secara administratif dan luas dimungkinkan untuk dimekarkan. Pemekaran ini sebagai syarat menaikkan grade atau tipe Kecamatan Sekarela dari tipe B ke tipe A. Putu melihat jumlah lingkungan di Jempong Baru, dimungkinkan untuk dipecah. “Kalau tidak salah ada 11 lingkungan di sana (Jempong Baru). Ini sudah cukup untuk

dimekarkan,” tandasnya. Apabila dari segi persyaratan telah selesai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, akan dicarikan lahan. Terkait nama kelurahan, sejauh ini belum dipikirkan. Penetapan nama kelurahan akan menyerap aspirasi masyarakat. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada refleksi akhir tahun, Senin (31/12) membenarkan akan melakukan pemekaran kelurahan. Pemekaran tersebut karena keinginannya menaikkan tipe Kecamatan Sekarbela dari tipe B ke tipe A. “Ya, ini saya minta dikaji. Apakah memungkinkan untuk memekarkan wilayah,” tandasnya. Walikota mengatakan, syarat naik grade minimal memiliki enam kelurahan. Sedangkan di Sekarbela baru ada lima kelurahan. “Kalau jadi berarti kelurahan di Mataram itu 51,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

DIMEKARKAN - Seorang pengendara melintas di depan Kantor Lurah Jempong Baru di Jalan Dr. Sudjono Lingkar Selatan, Jumat (4/1) pekan kemarin. Kelurahan Jempong Baru akan dimekarkan seiring rencana menaikkan tipe Kecamatan Sekarbela dari tipe B ke tipe A.

SUARA NTB

Gemilang NTB Dukung Subuhunnuri ke Senayan Mataram (Suara NTB) Calon anggota DPR RI H. Subuhunnuri terus mendapat dukungan. Kali ini dari organisasi kemasyarakatan Gerakan Masyarakat Insan Cemerlang (Gemilang) NTB. Ketua Gemilang NTB, Nuresim mengatakan dukungan terhadap calon anggota legislatif (caleg) PAN itu dilakukan sejak lama. Pihaknya bahkan sudah menggalang dukungan ke seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok. Dia berharap, kehadiran Bung Nuri memberikan perubahan signifikan terhadap NTB. Gemilang merupakan organisasi yang bertujuan untuk mendukung program positif pemangku kebijakan. Nursiem menjelaskan, kehadiran bung Nuri di kancah perpolitikan NTB menjadi inspirasi tersendiri untuk kaum muda. Terlebih, bung Nuri yang merupakan kader Partai Amanat Nasional dikenal sebagai politisi muda yang enerjik. “Sikapnya yang merakyat dan biasa-biasa saja sangat diterima masyarakat,” ujar Nursiem kepada wartawan di Mataram (6/1). Dikatakannya, nama Bung Nuri dikenal luas di tengah

(Suara NTB/ist)

Perkuat Kualitas Mahasiswa, Diskusi dan Kajian Diprogramkan Mataram (Suara NTB) Jurusan manajemen dakwah merupakan jurusan yang baru lahir pada 2017 di UIN Mataram. Jurusan ini berada khusus di bawah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dalam perjalanannya angkatan pertama jurusan ini tergabung dalam Pengurus Jurusan Sementara (PJS) yang di ketuai oleh Abdul Asis Ibrahim. Meski baru seumur jagung, beragam kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas mahasiswa terus dilakukan. Abdul Asis Ibrahim menyebut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan PJS pun merupakan kegiatan dasar sebagai penguat kualitas mahasiswa di dalamnya seperti diskusi-diskusi. Hal demikian dilakukan melihat tujuan awal pembentukan pengurus jurusan sementara ini yaitu untuk mengembangkan kualitas SDM dan selanjutnya

SK Guru Non PNS Diterbitkan Januari Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menyampaikan akan menerbitkan SK Penugasan bagi guru non PNS yang memenuhi syarat sebagai guru kontrak daerah pada bulan Januari 2019. Guru non PNS yang memenuhi syarat itu telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS bagi guru normatif-adaptif, guru produktif, dan guru SLB.

Dukungan Ketua Gerakan Masyarakat Insan Cemerlang membangun jejaring untuk menangkan Haji Subuhunnuri Caleg PAN Dapil NTB 2. masyarakat saat muncul se- masyarakat. “Ini tokoh muda kita yang bagai bakal calon Wakil Gubernur NTB 2018. Tidak saja ge- sangat peduli dengan kondibrakannya yang viral. Subuhun- si kekinian masyarakat. Kanuri juga dikenal dengan slogan lau pernah muncul caleg im‘’yang penting rakyat senang’’. por itu, tentu tidak termasuk Slogan tersebut dinilai cukup Bung Nuri ya,” ungkapnya. Terkait itu, dia optimistis mewakili kondisi kekinian. Tidak hanya itu, Nursiem Caleg nomor urut 5 dapil NTB mengatakan, tidak sulit “men- 2 ini akan mendulang banyak jual” nama Subuhunnuri kepa- suara. Dia berharap semua pida masyarakat. Lagipula hak baik pemuda, tokoh Bung Nuri merupakan asli masyarakat, maupun elemen Lombok yang diharapkan be- perempuan bersama-sama nar-benar dapat mewakili memilih Bung Nuri. (ndi/*)

mengembangkan wadahnya. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan baru-baru ini sebagai kegiatan awal tahun pada 5 Januari 2019 yaitu kegiatan kajian ilmu dengan mengangkat tema “Hidupkan Marwah Mahasiswa”. Ishak Hariyanto, yang merupakan salah satu dosen manajemen dakwah diundang jadi pemateri. Menurut Ishak, tema yang diambil ini memiliki makna yaitu mahasiswa harus mempunyai daya juang untuk menghidupkan marwah dalam artian mengembalikan eksistensi dari mahasiswa itu sendiri yang dimaknai sebagai kaum-kaum intelektual. Selain itu juga mengembalikan kembali tradisi mahasiswa yang hampir punah yaitu membaca, berdiskusi, dan menulis. Mahasiswa sebagai kaum intelek juga harus sebagai pejuang dalam artian memiliki daya juang mengubah peradaban ke

arah lebih baik, walaupun banyak masalah yang datang nikmatilah masalah itu sehingga merasakan flow di setiap aktivitas. Ishak mengingatkan mahasiswa sebagai kaum intelektual juga harus mampu memiliki dan mengaplikasikan standar etik dan wibawa, dalam artian selalu mendengar dan menghargai orang lain berbicara. Kemudian yang juga penting ialah dalam menyampaikan pendapat secara rasional dan bijak saat berbicara, sehingga orang lain akan merasakan bahwa mereka benar-benar bertemu dengan kaum intelek atau orang-orang cerdas bukan malah membuat orang lain berpikir mereka bertemu dengan orang yang tidak berpendidikan karena kita tidak memiliki standar etik dan kewibawaan tersebut. (dys)

Halaman 3

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji ditemui di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin. Ia mengungkapkan, guru yang telah memenuhi syarat akan diberikan SK penugasan pada Bulan Januari ini. “Karena baru selesai UKG untuk guru produktif dan SLB, Insya Allah, Bulan Januari ini terbit SK-nya,” katanya. Namun Suruji menekankan, SK yang diberikan kepada guru non PNS bukan SK penempa-

tan, tapi SK penugasan. Dengan begitu pihaknya tidak melanggar aturan, meskipun masih ada perdebatan terkait pengangkatan guru non PNS. “Kami berikan SK Penugasan supaya jangan terjadi perdebatan. SK ini juga bisa untuk pengajuan sertifikasi,” kata Suruji. Pada UKG Non PNS normatif-adaptif, pesertanya sebanyak 5.837 orang. Peserta yang memperolah nilai di atas 60,00 sampai dengan 100 hanya sebanyak 593 orang. Pada UKG Non PNS

lalu, ada tiga kategori tes, yaitu Tes Potensi Akademik atau materi umum. Tes kedua yaitu kompetensi pedagogik yang merupakan kompetensi yang dimiliki oleh guru untuk strategi pembelajaran. Dan, ketiga yaitu tes Profesional atau tes yang secara spesifik mengarah ke kompetensi mata pelajaran. Sementara UKG Non PNS produktif dan SLB dilaksanakan Bulan Desember 2018 lalu yang diikuti sebanyak 1.132 peserta. Sebelumnya, ditargetkan, guru Non PNS yang memenuhi syarat akan memperoleh SK Gubernur pada akhir tahun 2018 lalu. Penempatan bagi mereka akan dilaksanakan pada awal tahun 2018 ini. Suruji mengakui, dengan sudah adanya guru Non PNS yang direkrut, angka kekurangan guru masih tetap tinggi. Teruta-

(Suara NTB/dok)

H. Muh. Suruji ma kekurangan guru produktif yang mengajar di SMK. “Sangat kekurangan guru, terutama guru produktif,” katanya. (ron)

Opsi Pinjam Laptop Dipilih Sekolah agar Bisa UNBK Mataram (Suara NTB) SMPN 5 Mataram berupaya melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019 ini. Pihak sekolah akan menggunakan konsep meminjam laptop ke orang tua siswa agar bisa menggelar UNBK. Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhamad Ali, ditemui pekan kemarin menjelaskan, pihaknya tengah berupaya mempersiapkan server dan jaringan. Orang tua siswa sudah dikumpulkan untuk membicarakan mengenai peminjaman laptop sebagai penunjang UNBK. “Kita mencoba mempersiapkan server dan jaringannya. Orang tua siswa kita kumpulkan, meminta tolong kepada mereka untuk menyiapkan laptop,” kata Ali Sebanyak 321 siswa kelas IX di SMPN 5 Mataram akan mengikuti UNBK pada tahun ini. Oleh karena itu dibutuhkan setidaknya satu per tiga dari jumlah itu agar memenuhi syarat mengikuti UNBK. Menurut

Ali, jika laptop yang terkumpul dari orang tua siswa belum mencukupi, maka pihaknya akan meminjam laptop guru di SMPN 5 Mataram. Meski sudah ada rencana mengikuti UNBK, tapi pihaknya belum berani menyatakan sikap secara final ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram atau mendaftar sebagai peserta UNBK. “Belum berani daftar sebagai peserta UNBK, menentukan sikap final belum berani,” katanya. Sebelumya, di tahun lalu, SMPN 5 Mataram melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). Rencana UNBK di tahun 2019 ini menjadi langkah awal bagi sekolah untuk menerapkan UNBK. Ali berharap pelaksanaan UNBK bisa terealisasi di tahun ini. “Mudahan sukses, kami berencana dulu dan berupaya dulu,” ujarnya. Selain menyiapkan sarana, SMPN 5 Mataram mulai merencanakan pengayaan. Pengayaan itu khusus untuk mata

pelajaran yang akan diujikan di UN, yaitu Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Pengayaan akan dimulai pada minggu ke dua bulan Januari 2019 ini. “Pengayaan minggu kedua sudah mulai dengan jadwal,” pungkas Ali. Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., menyampaikan ada sejumlah sekolah yang ingin mengajukan diri sebagai peserta UNBK seperti SMPN 5 Mataram. Namun pihaknya belum bisa memastikan sekolah mana saja yang akan menjadi peserta UNBK tahun 2019. Sidik menjelaskan, pihaknya juga a k a n mem-

persiapkan proses uji coba atau try out UN. Ia sudah menyampaikan ke Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) terkait persiapan untuk UN. “Kami mempersiapkan juga terkait proses uji coba UN,” katanya. (ron)

H. Muhamad Ali

(Suara NTB/dok)

Senin, 7 Januari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 7 Januari 2019

Halaman 4

PENURUNAN kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari periode Maret 2017 ke Maret 2018 sebesar 3,23 persen melebihi ekspektasi target 2,5 persen. Menurut Kepala Bappeda KLU, Herianto, SP., penurunan itu lebih diperankan oleh perubahan indikator perhitungan BPS yang mengutamakan pemenuhan konsumsi 2.100 Kilokalori (Kkal). “BPS mengukur dari jumlah rupiah untuk pemenuhan makanan dan non makanan setara 2.100 Kkal. Sedangkan 14 indikator tidak digunakan lagi oleh BPS. Fisik rumah seperti atap, lantai, dinding, listrik, tidak dipakai lagi. Yang utama adalah nilai gizi setara 2.100 Kkal,” ujar Herianto, belum lama ini. Sebagaimana diketahui, kata Kepala Bappeda, jumlah penduduk miskin di KLU pada Maret 2018 sebanyak 62.864 orang (28,83 persen), menurun dari periode sebelumnya sebesar 32,06 persen. Artinya pada periode itu penduduk miskin di KLU berkurang 6.376 orang. Sementara pada nilai Garis Kemiskinan (GK), nominal rupiah yang harus dikeluarkan masyarakat untuk memenuhi 2.100 Kkal meningkat menjadi sebesar Rp 416.075,-. Jumlah tersebut lebih besar dari angka yang dikeluarkan warga miskin pada periode sebelumnya, yakni (Maret 2016-Maret 2017) sebesar Rp398.702,-. Sedangkan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami penurunan dari 7,63 menjadi 6,98. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati Garis Kemiskinan. “Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan menurun dari 2,57 menjadi 2,56. Dengan menurunnya ini berarti kesenjangan di antara penduduk miskin makin menyempit,” sebutnya. Garis kemiskinan, dijelaskan Herianto, dipergunakan sebagai batas menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Di mana penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Ia menegaskan, dimensi lain yang perlu diperhatikan selain jumlah dan persentase penduduk miskin adalah kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kebjakan dalam penanggulangan kemiskinan tertuju pula pada bagaimana upaya untuk mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di masyarakat. “Maka kita gencarkan program KRPL, tahun ini saja kita alokasikan Rp 2 miliar. Dari sisi fisik program MCK juga mengikuti,” tambahnya. Herianto berharap, OPD teknis yang mendukung keanekaragaman pangan dan candangan pangan di masyarakat bergerak optimal mendukung pemenuhan konsumsi harian masyarakat. Melalui KRPL, warga agar didorong memanfaatkan pekarangan untuk penanaman aneka ragam hortikultura. Herianto (ari)

Kades Terpilih Minta Pelantikan Serentak Dipercepat Giri Menang (Suara NTB) – Para kepala desa (kades) terpilih pada pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun lalu meminta agar jadwal pelantikan dipercepat. Mereka mendesak pelantikan yang dilaksanakan secara serentak dipercepat ahkir Januari atau paling lambat awal bulan depan dari jadwal yang disusun Pemda pelantikan direncanakan tanggal 28 Februari 2019. Permintaan percepatan pelantikan kades terpilih ini agar kades bisa ikut menyusun RPJMdes, RKPdes. Hal ini disampaikan Kepala Desa Golong yang juga Ketua Forum Kades Kecamatan Narmada, H. M. Zainuddin, SE.. Menurutnya, para kades terpilih mengusulkan pelantikan dipercepat, karena terlalu lamanya masa jabatan penjabat kades, sehingga dikhawatirkan bisa berdampak pada penyusunan RPJMDes, RKPDes. Di samping untuk menjaga kondusivitas wilayah. Menanggapi hal ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid Senin ini akan memanggil Dinas PMD untuk mengkoordinasikan hal tersebut. “Senin (hari ini, red) Dinas PMD akan dipanggil untuk koordinasikan tentang pelantikan kades serentak,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Kesuma Supaka mengatakan usulan pelantikan kades dimajukan atau dipercepat belum bisa diputuskan. Pihaknya sudah diinformasikan terkait usulan tersebut, hanya saja jika pelantikan dimajukan masih ada kades yang menjabat. “Rencana kita pelantikan itu tanggal 28 Februari. Karena masa akhir jabatan sebelumnya ada yang terakhir tanggal 27 Februari,” jelasnya. (her)

(Suara NTB/ist)

MENDATANGI - Para kades terpilih saat menghadap Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di pendopo untuk mengusulkan percepatan pelantikan serentak.

Mutasi Terganjal Surat Izin dari Kemendagri Giri Menang (Suara NTB) – Mutasi pejabat lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) diperkirakan akan digelar pekan ini. Menyusul pihak Pemkab Lobar, sudah mendapatkan izin dari Komisi ASN. Hanya saja, izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum turun. Pemda masih menunggu izin dari Kemendagri yang kemungkinan turun pekan ini. Mutasi ini diperkirakan menyasar banyak pejabat, terutama untuk pengisian jabatan eselon III dan IV yang masih kosong. Bupati Lobar, H Fauzan Khalid ditemui akhir pekan kemarin mengatakan, pihaknya sudah mengantongi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Menurutnya pengajuan izin kepada Kemendagri itu sudah disampaikan bersamaan dengan pihak provinsi. Tidak hanya pengajuan izin mutasi saja yang disampaikan kepada Kemendagri. Namun juga hasil pelaksanaan job fit para pimpinan OPD, di akhir tahun lalu. “Langsung semuanya kita serahkan,” sambungnya. Diakuinya proses izin mutasi di Kemengari sempat mengalami keterlambatan. Lantaran petugas yang berwenang mengambil cuti akhir tahun, .sehingga izin itu baru bisa diproses pada awal tahun 2019 ini. Seperti diketahui Kemendagri baru bisa memberikan izin mutasi kepala daerah yang terpilih setelah enam bulan masa pelantikan. Pemkab Lobar masih merasa kekurangan ASN di Lobar. Pasalnya jika melihat lamanya moratorium dan cukup banyaknya pejabat yang pensiun membuat kebutuhan ASN di Lobar cukup besar. (her)

(Suara NTB/yon)

BERSIHKAN - Salah seorang petani di Sembalun Lombok Timur saat tengah membersihkan tanaman bawang putihnya beberapa waktu lalu. Diharapkan pembagian bibit tahun ini tidak ada masalah, sehingga kejayaan bawang putih Sembalun dapat tercapai kembali.

Rawan Diselewengkan, Kodim Awasi Pembagian Bibit Bawang Putih Selong (Suara NTB) Komandan Kodim (Dandim) 1615 Lotim, Letkol. Inf. H. Agus Setiandar.,SIP., menegaskan akan melakukan pengawasan ketat terhadap pengadaan dan pembagian bibit bawang putih yang akan dikembangkan di wilayah Kecamatan Sembalun Lombok Timur (Lotim). Langkah ini dilakukan mengingat pembagian bibit bawang putih merupakan suatu hal yang rawan diselewengkan. Kawasan Sembalun, katanya, merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan bawang putih. Bahkan sudah dikenal sebagai pusat pertanian bawang

putih. Maka dari itu, dalam membangkitkan kembali potensi itu, pemerintah saat ini mengalokasi sebanyak 5.000 ton atau 5.000 hektare untuk budidaya bawang putih di

bawah kaki Gunung Rinjani tersebut. “Kita akan melakukan pengawasan melekat bersama instansi terkait mulai dari tahap pembagian benih, penan-

Sukseskan ODF

DLH Perumahan dan Kawasan Permukiman Alokasikan Jamban ke 500 KK Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLH) tetap mengalokasikan jamban kepada warga untuk mendukung Open Defecation Free (ODF) di Lombok Utara. Tahun ini, terdapat 500 KK yang akan memperoleh alokasi jamban. Hal itu dipastikan Kepala Dinas LH PKP KLU, H. Rusdi, ST. MM., Sabtu (5/1). Menurut Rusdi, program 2019 di LH tetap fokus pada penataan lingkungan dan penyediaan jamban untuk masyarakat. “Saya lupa persis jumlah alokasi anggaranya, tapi target daerah sekitar 500 KK. Program itu melanjutkan ODF yang tertunda, karena dampak gempa,” katanya. Pihaknya mengakui tidak ada perubahan pola dalam program ini. Penyaluran ke masyarakat merujuk pada mekanisme alokasi anggaran APBD Perubahan melaui Perkada. Artinya, pola penyaluran 2019 akan sama dengan 2018 lalu. Di mana warga akan menerima barang. Untuk menunjang program ODF dan kebersihan di masyarakat, pihaknya memprioritaskan dukungan jambanisasi dalam bentuk semi permanen. Dari dinding dan atap dibuatkan semi permanen. Awalnya, kata dia, pemerintah akan membangunkan jamban komunal di lokasilokasi umum. Namun jamban itu dinilai tidak efektif. Keluhan di masyarakat banyak

H. Rusdi (Suara NTB/ari)

muncul. Begitupun rencana pengadaan WC portabel yang terbentur persoalan kecepatan dan ketepatan waktu pengadaan oleh pihak ketiga. “WC portabel tidak bisa kita pesan secepat itu. Sehingga saya sampaikan ke TAPD, maka kita pindahkan sasaran supaya lebih efektif agar target kita tercapai dengan ODF ini,” jelasnya. WC yang diterima warga dibangun dengan struktur dinding dan atap “darurat”. Yang paling penting, warga memiliki jamban untuk keperluan membuang hajat. “Masalah yang lain kan itu cuma aksesoris,” imbuhnya. Rusdi juga memastikan tahun 2019 ini, Pemda Lombok Utara tidak lagi menganggarkan material untuk hunian sementara. Karena progres di masyarakat, rehab rekon sudah mengarah pada pembangunan hunian tetap. Dinas LH tetap fokus pada tupoksi program yang dibeban-

kan daerah, yakni penanganan sampah di kawasan permukiman. Untuk mendukung itu, Dinas LH pada tahun ini memastikan sudah terbentuknya Perbup tentang persampahan yang lebih mengatur perizinan di Kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM). “KSM yang tergabung di desadesa dan kawasan perumahan itu akan diberi wewenang penuh untuk mengelola persampahan di lingkungan mereka. Tetapi tetap, izinnya itu ada,” katanya. Untuk terdaftar sebagai KSM yang legal mengelola sampah dan berhak menarik retribusi, KSM dipersilahkan untuk dibentuk. Legalitasnya dipersyaratkan melalui SK Desa, selanjutnya disahkan oleh Pemerintah Kabuaten. “Jika nanti ada dari kelompok masyarakat, tinggal dibentuk saja. Kemudian persyaratannya melalui SK Desa. Beberapa sudah kita rilis untuk semua kecamatan. ratarata di tiap kecamatan ada, dan edaran untuk membentuk kelompok itu sudah ada sejak saya duduk di LH,” paparnya. Rusdi menambahkan, sasaran KSM pengelola sampah ini adalah mengurangi volume sampah dari sumber. Sumber dalam hal ini ada di beberapa tempat seperti fasilitas umum layanan publik (pasar, puskesmas), perumahan, dan titik-titik pembuangan sementara di masyarakat. Dari sanalah nantinya, sampah sudah harus dipilah antara jenis sampah yang bisa didaur ulang dan tidak sama sekali. “Kalau nanti belum terpilah, maka disitulah nanti peran KSM ini,” tandasnya. (ari)

KPU Petakan Lokasi Pemilih Tambahan Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini terus melakukan persiapan jelang pesta demokrasi pemilu 2019. Termasuk di antaranya memetakan titik yang menjadi potensi terjadi daftar pemilih tambahan (DPTb). Ketua KPU Lotim, M. Saleh menegaskan, untuk DPTb bukan kepada penambahan jumlah pemilih, melainkan melakukan pendataan terhadap masyarakat yang pindah memilih, seperti di Lapas, ponpes, dan rumah sakit atau puskemas. Di Lapas, KPU Lotim menemukan angka sekitar 200 lebih pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Dipastikan sampai hari H, pemilih tersebut masih di Lapas dalam hal ini Rutan Kelas IIB Selong. Selain itu, di ponpes yang berada dari luar kecamatan dan Lotim yang menjadi DPTb dan selanjutnya di rumah sakit atau puskesmas yang pada saat itu petugas , pasien maupun keluarga pasien tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat tinggalnya masing-masing. “DPTb ini tidak menambah

(Suara NTB/yon)

PUBLIKASI - KPU Lotim melakukan Publikasi Hasil Dokumen Laporan Pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pelaksanaan Pemilu 2019, Sabtu (5/1).

DPT, melainkan penambahan jumlah pemilih pada TPS tententu,” terang Saleh, dalam pertemuan bersama seluruh wartawan di Lotim dalam acara Publikasi Hasil Dokumen Laporan Pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pelaksanaan Pemilu 2019 yang dilaksanakan tahun 2018, Sabtu (5/1). Selain itu, lanjutnya, dalam PKPU 37 dan PKPU 32, yang berkaitan dengan DPK yang tidak masuk di DPT maupun DPTb. DPK yang menggunakan KTP elektronik sudah didata lebih awal supaya DPK tidak menumpuk pada satu TPS. Untuk DPK ini tidak boleh

lintas desa dan hanya lintas dusun. Terlebih pada pemilu 2019 jumlah TPS minimal 5 unit perdesa. Dalam ketentuannya pun, pemilih harus menggunakan KTP-el meskipun tidak dimungkinkan masih ada menggunakan surat keterangan pengganti KTP (suket). Untuk memastikan masyarakat menggunakan KTP elektronik bagi yang belum terdaftar di DPT. KPU melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk mempercepat proses perekaman meskipun hingga saat ini pencetakan KTP elektronik masih terkendala blangko KTP. (yon)

aman hingga proses panen. Sehingga diharapkan dari 5.000 hektar atau 5.000 ton bibit yang disebar, empat kali lipat mendapatkan benih atau 20 ribu ton,” terangnya belum lama ini. Dengan begitu, maka tahun berikutnya bisa dilaksanakan rencana program 20 ribu ton di Lotim yang tidak hanya dipusatkan di wilayah Kecamatan Sembalun, melainkan disebar ke daerah-daerah yang

dapat ditanami bawang putih seperti di Suela, Wanasaba, Sikur, Sambelia, sehingga tercapai 20 ribu ton. Diakuinya, tarik menarik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat disebabkan pembagian bibit secara gratis. Sehingga banyak yang mengklaim diri baik dari masyarakat itu sendiri dan kemungkinan dari pemain untuk bisa mendapatkan bibit. (yon)

Pembangunan Huntap Dipercepat Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mempercepat proses pembangunan rumah warga korban gempa di Kabupaten Lotim. Pasalnya, sebanyak 1.394 unit hunian tetap (huntap) masyarakat dipastikan tuntas terbangun awal bulan tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi, Sabtu (5/1), mengaku, pembangunan huntap terbagi dalam beberapa jenis huntap yang tahan gempa. Untuk huntap jenis Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sebanyak 717 unit yang sudah terbangun sekitar 80 persen. Untuk Rumah Instan Kayu (Rika) sebanyak 477 unit, Riko sekitar 200 unit dan Rumah Cetak Indonesia (RCI) 4 unit yang pembangunan juga dalam waktu dekat rampung. Selain pembangunan rumah korban gempa dibangun oleh aplikator, beberapa rumah warga juga dibangun secara individual atau pokmas yang didampingi oleh 40 tim teknis. ‘’Dan itupun diperbolehkan sepanjang didampingi oleh tim teknis dari PU dan fasilitator,’’ terangnya. Rumah yang dibangun ini rata-rata penyelesaiannya pada tahap kedua untuk transfer dana masing-masing kelompok untuk tahap kedua ini, sehingga rumah-rumah warga

Purnama Hadi yang sudah terbangun tuntas pada bulan ini pada tahap dua. “Untuk jenis rumah tahan gempa yang diinginkan sebagaimana keputusan bersama masyarakat tergabung di dalam pokmas itu sendiri. Jadi tidak ada penentuan khusus masyarakat pembangunan huntap masyarakat,” ujarnya. Disampaikan lebih jauh, Purnama Hadi menyebutkan, rumah warga yang terdampak gempa beberapa bulan lalu sebanyak 26.215 KK terdiri dari rusak berat sebanyak 9.636 unit, yang sudah terbangun sekitar 1.200 unit. Yang menjadi kendala dalam pembangunan rumah huntap warga ini, yakni masih terbatasnya aplikator yang terbatas dari semua jenis yang ada. Sementara untuk anggaran Rp 26.217 miliar, rusak sedang Rp 3.303 miliar. (yon)

Belajar Berorganisasi Lewat UNFA Selong (Suara NTB) Menjelang tahun ajaran baru, Lombok Literaksi, sebuah komunitas sosial yang terdiri dari putra-putri daerah menggelar acara bertajuk University Fair (UNFA) 2019 dengan menggandeng siswa-siswi SMA/MA sederajat sebagai panitia pelaksana. UNFA dirancang guna membuka kesempatan-kesempatan bagi siswa-siswi SMA/MA sederajat untuk dapat menyerap secara langsung informasi seputar perguruan tinggi di Indonesia. Koordinator Eksternal Lombok Literaksi, Roziyan Hidayat, menjelaskan tujuan diadakannya UNFA 2019 terbagi menjadi dua, yakni menjadi corong informasi perguruan tinggi dan sekaligus menjadi wadah belajar berorganisasi yang kekinian. “UNFA itu punya dua poin yang ingin dicapai. Pertama, UNFA ingin menjadi corong informasi buat teman-teman SMA terkait info-info perguruan tinggi di Indonesia, dengan mendatangkan teman-teman alumni atau mahasiswa dari perguruan tinggi terkait. Kedua, UNFA dapat menjadi wadah untuk teman-teman

SMA,”ujarnya. Tercatat lebih dari 21 perguruan tinggi, termasuk di dalamnya ialah PTS, PTN, Sekolah Kedinasan, Sekolah Tinggi dan lain sebagainya. Sementara Ketua Pelaksana UNFA, Lutfhi Fitroni, menjelaskan, selain bermanfaat untuk menyediakan informasi seputar masuk perguruan tinggi, acara ini turut mengasah panitia bekerjasama dengan orang-orang baru. Termasuk, melatih kepercayaan diri dalam merencanakan dan mengimplementasikan pelaksanaan event yang turut menyatukan semangat siswa-siswi SMA/MA sederajat se-Lotim. Kepanitiaan sendiri terbentuk melalui proses seleksi yang dilakukan Komunitas Lombok Literaksi pada Bulan September 2018 lalu. Melalui kegiatan tersebut, terjaring 80 anggota panitia yang berasal dari SMAN 1 Selong, SMAN 2 Selong, SMAN 1 Aikmel, MA Mu’alimin NW Pancor, SMAN 1 Wanasaba, MA Darul Aitam Jerowaru, MAN 1 Lotim, MA NW Suralaga dan beberapa sekolah lainnya, dengan puncak kegiatan, Minggu (6/1) berlokasi di SMAN 2 Selong. (yon)

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/ari)

Ada Perubahan Indikator

SUARA NTB Senin, 7 Januari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Timbulkan Kemiskinan Baru

(Suara NTB/dok)

Oknum Anggota DPRD Dipolisikan SALAH seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), kini harus berurusan dengan apparat kepolisian. Setelah yang bersangkutan dilaporkan atas dugaan penggelapan. Polisi pun sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus tersebut. Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., kepada Suara NTB, Sabtu (5/1), mengaku kalau pihaknya sudah mendapat laporan dari pihak korban terkait kasus tersebut. Proses penyelidikan pun kini sudah dilakukan. “Sudah ada pengaduan dan kini kasusnya tengah kita selidiki,” tegasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., menambahkan, awalnya ada dua laporan yang masuk ke pihaknya. Namun satu laporan sudah dicabut. Setelah oknum anggota DPRD Loteng bersangkutan bersedia menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. “Infomasinya banyak yang jadi korban. Tapi hanya dua laporan yang masuk. Itu pun satu laporan sudah dicabut. Sehingga sisa satu laporan saja yang masih diproses,” terangnya. Sejauh ini, total pihaknya sudah meminta keterangan sekitar lima orang saksi dari pihak korban dan kemungkinan masih akan bertambah. Mengingat, proses penyelidikan sendiri masih terus berjalan. Beberapa pihak yang dianggap mengetahui kasus tersebut juga akan segera dipanggil dan dimintai keterangannya. Hanya saja, karena kasus tersebut masuk delik aduan maka pihaknya tetap memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara baik-baik. Tapi bukan berarti proses penyelidikan tidak akan dilanjutkan. Selama pengaduan atau laporan belum dicabut, maka proses hukum akan tetap berjalan. Ia menjelaskan, dugaan penggelapan yang menjerat oknum anggota DPRD Loteng tersebut terjadi beberapa bulan lalu. Waktu itu, oknum anggota DPRD Loteng tersebut menyewa mobil milik korban selama beberapa hari. Namun hingga batas waktu perjanjian, mobil yang disewa tersebut tidak kunjung kembali. Setelah dilacak oleh korban, ternyata mobil tersebut sudah digadai oleh oknum anggota DPRD Loteng bersangkutan. Pihak korban kemudian memutuskan untuk melapor ke polisi setelah upaya penyelesaian secara baik-baik tidak membuahkan hasil. (kir) Budi Santosa

Beri Keterangan dan Berkas Palsu

Kelulusan Peserta CPNS Bisa Dibatalkan Giri Menang (Suara NTB) – Sebanyak 200 pelamar CPNS di Lombok Barat (Lobar) dinyatakan lulus oleh panitia seleksi nasional (panselnas). Setelah dinyatakan lulus, para peserta belum juga bernapas lega sebab para peserta harus melengkapi berbagai persyaratan dan pemberkasan. Sesuai pengumuman nomor 800/ 14/BKD-PSDM/2019 tentang hasil seleksi akhir penerimaan CPNS Pemkab Lobar tahun 2018 dilampirkan peserta yang lulus. Selain itu, dijelaskan jadwal pemberkasan. Para peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS diwajibkan hadir dan melaporkan diri dengan membawa Kartu Tanda Peserta Ujian beserta KTP untuk mengikuti penjelasan teknis pemberkasan, Senin (7/1)di Aula Kantor Bupati Lombok Barat. “Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, namun tidak melengkapi berkas sampai dengan tanggal yang ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri. Sehingga dapat diisi atau diganti dari peserta urutan berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan,” tegas Kasubid Pengadaan Pegawai pada BKD dan PSDM Lobar Deny Satriawan. Secara umum, kata dia, berkas persyaratan yang perlu dilengkapi CPNS antara lain berupa ijazah, transkrip nilai, surat keterangan kelakukan baik dari polisi, surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dan bebas narkoba. Deny menjelaskan, untuk melengkapi berkas persyaratan tersebut para pelamar diberikan waktu 14 hari atau dua pekan. Bagi pelamar yang tak memenuhi syarat tersebut, maka bisa digugurkan. Termasuk kata dia, jika pelamar memberikan keterangan tidak benar atau palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka pihak BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS. “Itu bisa dibatalkan kelulusannya,”tegasnya. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus, ujarnya, wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Pemkab Lobar dan tidak mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT CPNS. Peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tetapi tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS. Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya. (her)

LTSA di Lobar Belum Maksimal Layani Warga Giri Menang (Suara NTB) – Kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lombok Barat (Lobar) yang diresmikan akhir tahun lalu belum beroperasi secara maksimal melayani warga yang berangkat ke luar negeri. Belum maksimalnya LTSA ini dalam melayani warga diakibatkan masih kurangnya peralatan dan sarana prasarana pendukung. ‘’Di samping itu, pihak Imigrasi belum menempatkan petugas di kantor LTSA, sehingga calon TKI yang ingin mencetak paspor harus ke Kantor Imigrasi di Mataram,’’ ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Lobar, Rusditah kepada wartawan, Minggu (6/1). Mantan Camat Lingsar ini mengakui, LTSA tersebut berjalan namun belum maksimal. Karena itu, pihaknya akan menggelar rapat awal bulan ini untuk membahas kendala yang dihadapi. “Jalan sih tapi belum maksimal (LTSA ini), karena kendala peralatan dan sarana prasarana serta lain sebagainya,’’ aku Rusditah. Diakui beberapa peralatan yang menjadi kendala adalah perekaman dan cetak paspor. Pihaknya sudah berupaya komunikasi dengan pemerintah pusat. Sedangkan untuk alat rekam dan cetak E KTP yang juga menjadi kendala, tahun ini sudah diusulkan pengadaan melalui APBD. Usulan anggaran untuk pengadaan alat sudah masuk ke APBD murni tahun ini. Alat rekam dan cetak KTP ini penting keberadaannya bagi warga yang mau berangkat ke luar negeri, namun tak punya KTP perlu dibuatkan e KTP tentu mengacu pada ketentuan yang berlaku. Lebih jauh kata mantan Sekretaris Bappeda ini, total anggaran yang diusulkan untuk pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan LTSA mencapai ratusan juta rupiah sesuai kebutuhan yang dinilai penting. Pihaknya mengelola anggaran total mencapai Rp 2,3 miliar tahun ini. Untuk memaksimalkan pelayanan LTSA ini, pihaknya mengupayakan berkomunikasi dengan Imigrasi agar mau menempatkan petugas pelayanan di LTSA. Pekan ini ia akan bertemu dengan pihak pusat menyampaikan perihal kendala yang dihadapi LTSA sekaligus menghadiri rapat pembahasan dana dekonsentrasi (dekon) di Jakarta. Untuk dana dekon ini sendiri ia berharap agar Lobar bisa memperoleh dana dari pusat, mengingat dari 10 kabupaten/kota di NTB hanya Lobar yang diundang oleh pusat membahas dekon tersebut. (her)

Puluhan Ribu Rumah Korban Gempa di Lobar Belum Disentuh

Giri Menang (Suara NTB) – Data sementara dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lombok Barat (Lobar), baru 45 unit rumah korban gempa kategori rusak berat yang sudah selesai terbangun 100 persen. Sisanya ratusan unit masih dalam proses pengerjaan. Dari jumlah ini diakui masih sangat rendah capaiannya, pasalnya dibandingkan jumlah rumah rusak berat sebanyak 13 ribu lebih. Belum lagi ditambah rumah rusak berat dan sedang yang mencapai 59 ribu unit lebih. Masih banyaknya rumah korban gempa yang belum terbangun membuat pihak Pemda merasa pesimis mencapai target pertengahan tahun depan semua rumah korban gempa tertangani. Sebab target ini dinilai mustahil bisa dicapai. Dampak dari banyaknya rumah warga yang rusak belum diperbaiki tidak hanya menimbulkan keputusasaan bagi korban gempa, namun lebih parah memicu kemiskinan. “Tidak hanya membuat warga putus asa (sengsara),

juga kami mendapati muncul kemiskinan baru akibat warga tak punya rumah. Di samping banyak rumah warga tak layak pakai,” aku Kades Mekar Sari Kecamatan Gunungsari Nasrudin, Sabtu (5/1). Ia mengaku dengan kondisi saat ini, belum tentu rumah mereka bisa terbangun cepat. Sebab ia mengambil contoh di desanya saja, dari ribuan yang rusak baru hanya 7-8 rumah yang proses pembangunan. Sedangkan sisanya belum. Jika mereka tak punya rumah, ten-

tu mereka akan tercatat miskin. Apalagi di desanya juga banyak sekali rumah kumuh. Sementara berharap bantuan hunian sementara (Huntara), belum ada satu bantuan Huntara yang terbangun. Ia mengaku tidak adanya lahan luas di desa manjadi alasan kenapa Huntara tak bisa terbangun. Secara geografis, desa ini berada di kawasan perbukitan. “Huntara butuh lahan luas di tempat terbuka. Itu tidak kami punya,” ujarnya. Kondisi itu membuat

sejumlah warga memilih menetap di tenda pengungsian. Padahal, kondisi tenda pengungsian sudah mulai lapuk akibat cuaca. Ia hanya bisa berharap, bantuan hunian tetap dari pemerintah segera terealisai. Apalagi musim hujan sudah tiba. Ditambah lagi warga kehilangan mata pencaharian, seperti tempat dan barang jualan yang tertimbun. Sebagian warga yang bercocok tanam juga belum normal berakrivitas karena masih adanya gempa susulan sampai saat ini. Sementara itu, Kepala Disperkim Lobar HL Winengan mengaku sejauh ini baru 45 unit Rumah Instan Sehat Sederhana (RISHA) sudah seratus persen selesai dan siap huni. Ia berkelakar jika dibandingkan kabupaten dan daerah lain, penanganan bantuan ru-

mah di Lobar terbilang paling cepat. Sejauh ini untuk RISHA sudah terbangun sekitar 45 unit. Kemudian sebanyak 300 unit RIKO tengah dalam proses pembangunan pondasi di kawasan Desa Selat Narmada. Pihaknyapun tidak berani memastikan pengerjaan pembangunan bantuan rumah bagi seluruh korban rampung Maret 2019 mendatang sesuai dengan target Wapres Drs. H. M. Jusuf Kalla. Terlebih lagi beberapa kendala yang dihadapi, mulai dari ketersediaan aplikator untuk pembuatan panel hingga keterbatasan tukang. Bagaimana tidak sisa tukang yang tersedia di Lobar hanya sekitar 400 orang. “Terbatas tukangnya, dipakai semua. Semua terpakai tukangnya. Jadi ndak ada tukang,” pungkasnya. (her)

TP4D Loteng Evaluasi Seluruh Proyek Pendampingan Praya (Suara NTB) Tim Pengawalan, Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal mengevaluasi seluruh proyek-proyek yang didamping tahun 2018 lalu. Langkah tersebut untuk mengukur hasil capaian pembangunan. Sekaligus melihat capaian kinerja TP4D Loteng itu sendiri. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Loteng, Ely Rahmawati, S.H.M.H.M.M., kepada Suara NTB, Minggu (6/1). “Total ada sekitar 30 kegiatan yang tahun lalu kita damping. Dari 6 OPD lingkup Pemkab Loteng, dan akan kita evaluasi capaiannya,” ujarnya. Evaluasi dalam hal ini penting, untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanannya sudah dilaksanakan. Termasuk rekomendasi-rekomendasi yang diberikan, apakah sudah atau belum dilaksanakan oleh pihak rekanan maupun OPD bersangkutan. Diakuinya, dari sekitar proyek yang didampingi memang ada beberapa proyek yang sedikit bermasalah. Sehingga sudah diberikan rekomendasi oleh pihak TP4D. “Hal itulah yang nantinya akan menjadi bagian dari eval-

(Suara NTB/kir)

PROYEK - Proyek gedung Bupati Loteng yang baru merupakan salah satu proyek yang didampingi oleh TP4D Loteng. Di mana awal tahun ini TP4D Loteng berencana mengevaluasi seluruh proyek yang didampingi tahun 2018 lalu. uasi kita,” tegasnya. Jika memang pada saat evaluasi ditemukan ada persoalan, itu akan menjadi dasar bagi pihaknya untuk menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan. Dan, bisa saja tindak lanjut yang dilakukan berupa penegak hukum. Kalau memang ada indikasi pelanggaran hukum di dalamnya. Disinggung rencana pen-

dampingan tahun ini, Ely mengaku untuk OPD lingkup Pemkab Loteng belum ada yang mengajukan pendampingan. Pihaknya pun masih menunggu permohonan dari OPD. Karena TP4D dalam hal ini sifatnya hanya menunggu, kalau ada permintaan. Kalau tidak ada permintaan pendampingan, maka tidak akan didampingi. Selama ini, proses pen-

dampingan yang dilakukan oleh TP4D Loteng pada tataran pelaksanaanya saja. Artinya, ketika proyek akan berjalan baru meminta pendampingan. Belum ada yang meminta pendampingan sejak awal proses kegiatan. Dimulai dari proses persiapan hingga penetapan pemenang lelang proyek. “Jadi rata-rata setelah proyek mau berjalan, baru

minta pendamping. Belum ada yang minta sejak proses lelang proyek,” sebutnya. Khusus untuk proyek desa, tahun lalu memang tidak ada yang meminta pendampingan. Tapi untuk tahun ini ada empat desa yang sudah mengajukan permohonan pendampingan proyek. Harapannya, proyek-proyek di desa tersebut bisa berjalan sesuai yang diharapkan. (kir)

Diserang Malaria, Sejumlah Polsek Sekotong Selidiki Penemuan Mayat Tanpa Identitas Korban Gempa Meninggal Giri Menang (Suara NTB) – Warga Dusun Batu Kijuk Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa identitas di pinggir Pantai Kemos, Sabtu (5/1/) sekitar pukul 05.30 pagi. Mayat berjenis laki-laki itu ditemukan dalam kondisi tebujur kaku tanpa busana lengkap, terlentang di pinggir pantai tersebut. Aparat Polsek Sekotong sedang menyelidiki penemuan mayat dan melacak identitas korban serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Pihak kepolisian juga mengimbau agar warga yang merasa kehilangan keluarga bisa mendatangi kantor Mapolsek Sekotong atau ke Mapolres Lobar dan Rumah Sakit Bhayangkara di Mataram. Kapolsek Sekotong, Iptu Made Susila Artana mengatakan pihaknya mendapatkan laporan penemuan mayat sekitar pukul 07.00 Wita, di depan Vila Star Beach Dusun Batu Kijuk Desa Sekotong Barat. Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ini ditemukan oleh seorang pemulung asal Dusun Tawun bernama Inaq Kertini. Kondisi mayat terbungkus baju bergaris-garis merah dan diperkirakan berusia 35 tahun.

(Suara NTB / Polsek Sekotong)

DITEMUKAN - Mayat tanpa identitas yang ditemukan warga di Pantai Batu Kijuk Sekotong Barat. Warga kemudian melaporkan kejadian ini ke petugas Polsek Sekotong. Menindaklanjuti laporan ini, pihaknya menerjunkan tim Inafis. Tim langsung melakukan identifikasi dan pengamanan TKP serta membawa mayat korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB untuk diidentifikasi. “Kami tengah selidiki dan menelusuri identitas mayat ini, kami harapkan melalui pemberitaan ini kalau

ada yang kehilangan keluarga bisa langsung melihat korban,” terangnya. Menurutnya mayat itu diperkirakan telah meninggal sekitar 1 hari atau 24 jam. Sebab hasil visum luar, bagian wajah ditemukan ada lebam dan sebagian sudah terkikis ombak atau kemungkinan batu karang. Mayat tersebut sudah diserahkan ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diidentifikasi. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Korban gempa yang terjangkit malaria di sebagian wilayah Gunungsari Lombok Barat (Lobar) semakin bertambah. Penambahan jumlah penderita malaria ini dipicu hujan yang melanda akhir tahun lalu sampai sekarang. Bahkan akibat penyakit ini dua korban gempa di Desa Mekar Sari Kecamatan Gunungsari meninggal. Dua korban ini berasal dari Dusun Apit Aik. Atas kondisi ini, pihak desa setempat mendesak pemerintah lebih intensif penanganan di lapangan. Kades Mekar Sari Nasrudin menuturkan, korban gempa yang diserang malaria kian bertambah dari semenjak musim hujan mulai akhir tahun lalu sampai awal tahun ini. Korban gempa di wilayahnya yang terkena malaria mencapai ratusan orang, mereka sudah tertangani, namun belum semua tersentuh. ”Lagi ada penambahan malaria ini. Yang meninggal ada dua orang disebabkan malaria dan panyakit lain. Tapi faktor utamanya malaria,” jelas Nasrudin, Minggu (6/1). Dijelaskan semenjak musim hujan, malaria semakin meluas menjangkiti warga. Kemungki-

nan, kata dia, warga meninggal, karena masih tinggal di tendatenda pengungsian yang sudah tak layak. Apalagi tenda pengungsian sudah ditempati selama 5 bulan. Kondisi ini menyebabkan warga tertekan dan setres. Apalagi nasib mereka kian tak menentu, menyusul belum ada progres pembangunan rumah mereka. Dari 1.200 unit rumah rusak akibat gempa, baru 8 unit rumah jenis Riko yang sudah terbangun. Kepala Dinas Kesehatan H. Rahman Sahnan Putra ditemui belum lama ini, mengatakan temuan di lapangan sampai saat ini masih ada 386 masyarakat yang positif malaria yang tetap diintervensi dengan pengobatan .”Masih tersisa kita temukan di 3 desa atau 6 dusun di wilayah Kerja Puskesmas Penimbung Kecamatan Gunungsari,” kata Rahman. Desa-desa tersebut adalah Desa Bukit Tinggi mencakup satu dusun, yaitu Dusun Batu Kemalik. Desa berikutnya adalah Desa Mekar Sari yang mencakup 3 dusun, yaitu Dusun Ranjok Timur, Dusun Ranjok Barat, dan Dusun Malaka. Sisanya adalah Desa Gelangsar yang mencakup dua dusun, yaitu Dusun Lilir Utara dan Dusun Geripak. (her)

Kompetensi UPK BPPD Loteng Dipertanyakan Praya (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Tengah (Loteng) baru saja terbentuk, namun sudah menuai polemik. Proses pembentukan dan penentuan personel yang tanpa ada proses seleksi yang baik, membuat sejumlah kalangan meragukan kompetensi Unsur Penentu Kebijakan (UPK) BPPD Loteng. Termasuk kalangan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng yang mengaku kecewa dengan pembentukan BPPD Loteng yang terkesan diam-diam. “Terus terang kami sangat kecewa, BPPD (Loteng) ini membentuk diri tanpa ada

koordinasi dan pengawasan dari Dewan,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Sabtu (5/1). Sebagai lembaga plat merah, paling tidak Dewan selaku representasi dari masyarakat di daerah ini diberi tahu kalau akan ada pembentukan BPPD Loteng. Orang-orang yang ada di dalamnya juga harus jelas, kualitas dan kualifikasinya. Karena beban tugasnya tidak ringan, karena akan menyangkut keberlangsungan sektor pariwisata di daerah ini. “Semestinya DPRD Loteng sebagai pihak yang memiliki andil harus dilibatkan. Bila perlu dilakukan fit and proper

test terhadap orang-orang yang akan menjalankan BPPD Loteng. Supaya ditahu kompetensinya. Apakah memang layak atau tidak. Jangan semaunya saja, tiba-tiba saja sudah terbentuk,’’ kritiknya. Tapi kalau dengan pola seperti ini, kualitas personel BPPD Loteng tidak diketahui. “Memang sebelum pembentukan BPPD Loteng memang sempat ada komunikasi dengan beberapa pihak. Tapi sebagai komunikasi personel. Seharusnya secara kelembagaan. Karena institusi DPRD Loteng bukan hanya satu orang saja,” tandas Qomar. Sebagai lembaga yang akan membantu mempromosikan

pariwisata daerah ini, orangorang yang ada di dalam BPPD Loteng harus yang memiliki kompetensi minimal di bidang kepariwisataan. Selain itu, harus benar-benar bisa bekerja profesional serta fokus pada tugas dan fungsinya. Tapi kalau melihat komposisi personel BPPD Loteng, pihaknya agak pesimis kerjanya bisa fokus. Karena ada calon anggota legislatif (caleg) di dalamnya. Bahkan ada yang bukan domisili Loteng. “Kita dalam hal ini bukan tidak mendukung. Justru sangat mendukung. Tapi mungkin alur pembentukannya yang mungkin perlu ditata,” tambahnya. Kasus penetapan jajaran

direksi PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) bisa jadi pelajaran berharga. Lantaran tanpa ada tahapan fit and proper test, kompetensi direksi tidak terukur. Dan, pada akhirnya seluruh direksinya harus tersandung hukum, karena kasus korupsi. Nasib PT. LTB pun kini tidak jelas. Sebelumnya, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., mengatakan, kalau proses pembentukan BPPD Loteng sudah dimulai sejak tahun 2018 lalu. Namun baru sekarang bisa dilantik. “Prosesnya sudah berjalan setahun yang lalu. Jadi tidak begitu saja,” jawabnya singkat. (kir)

SUARA NTB Senin, 7 Januari 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

2019, Bumdes Diupayakan Bersistem Daring Sumbawa Besar (Suara NTB) Di tahun 2019 ini, Bumdes yang ada akan diupayakan menggunakan sistem daring. Selain untuk mempermudah pengelola dalam mengelola Bumdesnya, juga lebih mudah dipantau setiap perkembangannya oleh pemerintah maupun dinas terkait. “Ke depan harus online dia Bumdes. Di satu sisi dia menggunakan aplikasi untuk sistem akutansi. Jadi transaksi apapun dia dalam bentuk transaksi online. Sehingga bisa dikontrol baik oleh Pak Bupati, Pak Camat, dinas pun bisa mengontrol. Di sisi yang lain ketika aplikasi daring itu sudah bisa diguanakan oleh masing-masing Bumdes, otomatis mereka bisa bicara bagaimana menjual produk secara online juga,” kata Kabid Pengembangan Usaha ekonomi dan Kerjasama Antar Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumbawa, Nurhikmah. Nantinya pengelola Bumdes akan dilatih di tahun 2019 ini. Dalam hal ini pihaknya mengundang narasumber dari Bukalapak dan Shopee. Selain itu, pihaknya nanti akan mengundang pihak Kementrian Desa yakni Dirjen Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal. “Saat ini sudah kita komunikasikan dengan salah satu vendor yang siap menyediakan aplikasi itu. Mudah-mudahan ketika HUT bisa di-launching. Itu harapan kita nanti,” ujarnya. Sekarang ini, kata Nurhikmah, kelemahan dalam Bumdes dalam transaksinya belum teratur. Tetapi dengan adanya sistem daring nantinya, transaksi bisa teratur dan pembukuannya otomatis bagus. Saat ini, Bumdes sudah terbentuk di 157 desa di Sumbawa. (ind)

KSB Lega, 221 Formasi CPNS 2019 Terisi Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengucapkan rasa syukur atas hasil penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018. Dari 238 formasi yang dibuka, sebanyak 221 formasi dinyatakan terisi. “Alhamdulillah ya. Dari penerimaan CPNS tahun 2018 kita bisa maksimalkan formasi yang bisa terisi. Secara presentase hampir 92 persen dari 238 formasi yang kita buka itu,” terang Asisten Administrasi Umum dan Apartur Setda KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos., M.Si kepada wartawan. Secara keseluruhan, dari (Suara NTB/bug) 17 formasi yang tidak bisa H. Malik Nurdin diisi, dikatakan H. Malik Nurdin, sejak awal telah dapat diprediksi. Seperti misalnya, 12 formasi yang dikhususkan bagi pelamar tenaga honorer K2, sejak pendaftaran sudah tidak ada yang dinyatakan lulus karena terbentur syarat. Selanjutnya, ada dua formasi yang dikhususkan bagi pelamar disabilitias, di mana tidak ada juga pelamar yang mendaftar. “Praktis hanya ada tiga formasi yang lowong karena memang tidak dinyatakan lulus baik sebelum Permenpan RB 36/2018 maupun setelahnya,” ujarnya. Banyaknya terisi formasi penerimaan CPNS 2018 di KSB tidak lepas dari perubahan kebijakan pemerintah pusat dengan terbitnya Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan CPNS Tahun 2018. Sebab sebelum terbitnya ketentuan itu, dari ribuan pelamar hanya 43 orang yang dinyatakan lulus tes Seleksi Kompetisi Dasar (SKD). Pemda KSB sendiri sempat limbung dengan hasil tersebut, karena pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 diharapkan dapat memangkas kekurangan pegawai yang selama ini masih terjadi di birokrasi KSB. H. Abdul Malik tak menampik hal tersebut. Menurut dia, Pemda KSB sangat terbantu dengan kebijakan pemerintah pusat itu. Karena pada penerimaan CPNS tahun 2018, KSB termasuk salah satu daerah yang mendapatkan kuota penerimaan terbanyak. “Waktu belum keluar Permenpan 36 itu kita sempat merasa kehilangan kesempatan menambah pegawai. Tapi ya alhamdulillah sekarang bisa maksimal jadinya,” cetus mantan kepala BKD KSB ini. Ia mengatakan, kesempatan untuk menambal kekurangan pegawai di lingkungan Pemda KSB sejauh ini terbatas karena kebijakan terkait kepegawaian sepenuhnya berada di tangan pusat. Sementara setiap tahunnya celah kekurangan pegawai itu terus bertambah. “Sekarang sudah selesai penerimaan CPNS tahun 2018 dan kita tidak tahu kapan lagi akan dibuka. Sekarang kita tinggal tunggu lagi penerimaan P3K yang diperuntukkan bagi tenaga honorer guru, tapi tentu jatah kita tidak bisa menutup kekurangan (pegawai) kita sekaligus,” urainya. (bug)

Disos Terus Verifikasi Data Penerima Jadup Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus melakukan verifikasi data para penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup). Hal tersebut dilakukan agar pada saat bantuan ini benar-benar direalisasikan pemerintah, tidak ada lagi yang tidak terdata. Kepala Dinas Sosial (Disos) KSB, dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, belum lama ini mengatakan usulan awal untuk penerima Jadup ini mencapai angka 2.326 kepala keluarga atau sekitar 7.789 jiwa. Tetapi setelah dilakukan verifikasi jumlah yang akan direalisasikan tahap pertama hanya 1.909 KK atau sekitar 7.427 jiwa. Jumlah ini juga akan terus diverifikasi supaya tidak ada lagi yang ketinggalan. Hanya saja sampai saat ini belum ada kepastian anggaran itu akan dicairkan oleh Pemerintah. Pencairan Jadup juga sempat direncanakan akan dilakukan pertengahan Januari, tetapi sampai dengan saat ini tidak kunjung ada informasi terbaru dari Kemensos sebagai pemilik program. “Kami masih terus melakukan verifikasi terhadap para penerima Jadup ini, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan. Sedangkan untuk kepastian pencairan dana ini belum ada informasi terbaru dari Kemensos,” ungkapnya. Dikatakannya, terkait dengan masalah ini yang belum juga direalisasikan, pihaknya belum memastian apa yang menjadi kendala Kemensos. Bisa jadi dengan banyaknya bencana yang ada di Indonesia menjadi pertimbangan lain Jadup ini belum dicairkan juga. Dinas terkait juga sudah sering menanyakan masalah ini ke Kementerian sosial, tapi belum ada juga penjelasan yang bagus terkait usulan itu. Pihaknya berharap agar masyarakat yang sudah terdata supaya bisa bersabar karena bantuan tengah diproses di Kementerian. Hal ini dilakukan supaya riak-riak yang dipicu masalah Jadup bisa semakin ditekan. Apalagi program Jadup yang digagas Kemensos sifatnya sebagai dana stimulan saja, sehingga dianggap tidak terlalu dibutuhkan masyarakat. Kendati demikian, pihaknya berharap supaya Kemensos bisa memberikan kepastian terlebih dahulu, supaya tidak ada lagi yang ribut terkait jadup ini. “Kami belum menerima laporan terbaru dari Kemensos kapan Jadup ini bisa direalisasikan. Tapi yang jelas, kami tetap akan berupaya maksimal mencari informasi supaya Jadup ini bisa segera direalisasikan,” imbuhnya. (ils)

(Suara NTB/KPH Ampang Pelampang)

TANAM POHON - Lokasi penanaman pohon di Desa Ongko, Kabupaten Sumbawa yang tampak gundul. Tak heran jika lokasi ini menjadi prioritas penanaman pohon pada kegiatan Kemah Bakti Konservasi, Jumat (4/1) dan Sabtu (5/1) lalu.

Sumbawa Bertekad Perangi Pembalakan Liar Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, menegaskan kesiapannya untuk semakin gencar memerangi pelaku pembalakan liar dan perambah hutan. Sekaligus mengimbau masyarakat menjaga kelestarian hutan. “Untuk itu, saya mengimbau masyarakat untuk menanam secara mandiri pohon atau tanaman keras untuk menjaga kelestarian hutan Sumbawa,” tegas Husni Djibril, menghadiri Kemah Bakti Konservasi, di desa Ongko kecamatan Empang, Jumat (4/1) dan Sabtu (5/1). Dalam rilis Dinas Kominfotik Sumbawa yang diterima Suara NTB, Bupati mengutarakan bahwa langkah pertamanya dalam mengemban amanah sebagai pimpinan daerah adalah memberantas pembalakan liar. Untuk lebih memaknai kegiatan konservasi ini, Bupati menginstruksikan para Camat untuk membawa berbagai unsur masyarakat mengikuti kegiatan Kemah Konservasi. Kegiatan Kemah Bakti Konservasi ini digelar Pemkab Sumbawa bersama Balai KPH Ampang Plampang dan sejumlah instansi. Pembukaan di-

lakukan sore hari dengan apel pembukaan dengan Inspektur upacara Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah. Dalam kesempatan tersebut Wabup mengingatkan akan pentingnya hutan dan kegiatan perambahan yang akan merusak kawasan hutan. Sekitar 300-an peserta, terdiri dari Kwarcab Pramuka Kabupaten Sumbawa, seluruh OPD membawa masing-masing sebanyak lima orang. KPH Ampang Plampang, Karang Taruna, Koramil Empang Kodim 1607, Polsek Empang, Tagana serta kelompok tani Desa Ongko Empang, mengikuti kemah bakti konservasi dimaksud. Malam harinya diisi dengan Tausiah Alam yang dihadiri Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa,Ketua DPRD Sumbawa, Para Kepala OPD, Camat Kades, serta tokoh masyarakat sekitar Kecamatan Empang. Tausiah Alam diisi Ketua MUI

Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag. Kepada Suara NTB, Kepala Balai KPH Ampang Plampang, Julmansyah, S. Hut, MAP yang juga salah satu penggagas Kemah Bakti Konservasi ini mengatakan, kegiatan ini mengkonsolidasikan kesadaran para pihak yang prihatin dengan kondisi hutan kita sekalian dengan aksi nyata di lapangan. Sementara Syukri Rakhmat dalam Taushiyah Alam, mengatakan tidak kurang 50 ayat Al Quran yang berbicara tentang lingkungan. Kerusakan yang terjadi di Bumi termasuk di laut semata mata karena ulah tangan manusia. Kemudian Allah menimpahkan bencana agar kita manusia segera sadar. “Allah ciptakan manusia utk menjadi khalifah/pengatur/ penjaga alam, wabil khusus hutan sebagai sumber kehidupan,” kata Ustad Syukri. Lebih lanjut Ustad Syukri mengatakan, jangan sekali kali

Wabup Berharap Desain Tapak Gili Balu’ Segera Disahkan Taliwang (Suara NTB) Izin pengelolaan gugusan Gili Balu’ untuk pariwisata hampir lengkap. Salah satu izin yang masih ditunggu oleh pengelola adalah persetujuan dokumen desain tapak yang saat ini telah diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST mengatakan, pemerintah KSB sangat berharap Menteri KHLH segera menyetujui dan mengesahkan dokumen desain tampak gugusan Gili Balu’ itu. Sebab tanpa dokumen tersebut pengelola tidak akan dapat melanjutkan kegiatannya di lokasi. “Sudah ada di meja ibu menteri (KLHK). Nah harapan kita bisa segera diteken ya sama ibu menteri,” terangnya kepada wartawan. Menurut Wabup, gugusan Gili Balu’ sebagai destinasi wisata akan mampu menempatkan KSB sebagai tujuan destinasi baru di provinsi NTB. Terdiri dari delapan pulau kecil. Masing-masing pulau memiliki daya tarik dan keunikannya masing-masing sehingga akan membuat wisatawan betah berada lama di pulau tersebut. “Hari Rabu kemarin saya sempatkan diri ke pulau Kenawa (salah satu pulau di Gili Balu’). Dan saya ketemu

(Suara NTB/bug)

Fud Syaifuddin wisatawan, mereka bilang pulau itu bagus sekali kanya,” ungkapnya seraya menambahkan, dirinya bangga karena pulau Kenawa sudah sangat dikenal luas tidak saja di lokal. “Yang saya kaget, wisatawan itu mengaku tahunya dari internet Kenawa ini. Jadi mereka datang membuktikannya dan ternyata kata mereka benar-benar bagus. Makanya saya secara pribadi maupun pemerintah sangat ingin cepat-cepat agar semua izin pengelolaan pulau itu lengkap,” sambung Wabup. Ia menyatakan, Pemda KSB akan menyokong penuh pengelola gugusan Gili Balu’ jika nantinya seluruh izinnya telah

lengkap. Termasuk memfasilitasi berbagai kebutuhan pengembangan yang telah direncanakan pengelola supaya destinasi wisata yang terletak di kecamatan Poto Tano itu segera mulai bergeliat. “Kita sangat menginginkan pulau Kenawa, Paserang dan semua pulau di Gili Balu’ nanti jadi ikon pariwisata kita ke depannya,” cetusnya. Di sisi lain, Wabup menyampaikan, harapannya kepada masyarakat untuk turut andil menjaga kelestarian pulau. Secara khusus orang nomor dua di KSB ini berpesan kepada masyarakat desa Poto Tano yang memiliki kedekatan langsung dengan gugusan Gili Balu’. “Tolong dijaga dengan baik. Lestarikan terumbu karangnya, ikan-ikannya jangan melakukan penangkapan dengan cara merusak,” harapnya. Selanjutnya ia juga meminta masyarakat KSB agar terus mempromosikan keindahan Gili Balu’. Terutama pulau Kenawa dan Paserang yang sejauh ini sudah memiliki beberapa fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan kepada pengunjung. “Promosi sekarang kan semakin mudh. Lewat sosial media saja semua orang bisa lihat sampai ke luar negeri. Dan satu lagi jaga image destinasi wisata kita itu agar tetap bagus,” imbuhnya. (bug)

Polisi Amankan Oknum PNS dan Terduga Pengedar Narkoba Sumbawa Besar (Suara NTB) Mengawali tahun 2019 ini, tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa mengungkap dua kasus narkoba. Dari pengungkapan di hari berbeda tersebut, tim mengamankan oknum PNS bersama dua rekannya di wilayah Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes dan salah seorang terduga pengedar di wilayah Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa. Informasi yang peroleh, awalnya tim yang dipimpin Kasat Res Narkoba, Iptu Faisal Afrihadi, SH melakukan pengungka-

pan di Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes pada Selasa (1/1) lalu sekitar pukul 11.00 Wita. Di salah satu rumah kontrakan setempat, tim berhasil mengamankan tiga orang terduga. Yakni Oknum PNS Berinisial Fh (47), MS (40) dan MW (25). Ketiganya diamankan lantaran diduga memiliki, menyimpan, menguasai, membawa dan menggunakan narkotika jenis sabu. Tim juga mengamankan barang bukti Kristal diduga sabu di dalam pipa kaca yang baru selesai digunakan. Kemu-

dian dua uah bong, dua klip warna bening serta barang bukti lainnya. Ketiganya langsung diamankan ke Polres Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, pada Rabu (2/1) sekitar Pukul 17.00 Wita tim kembali melakukan pengungkapan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa. Tim berhasil mengamankan seorang terduga berinisial TE (35), beserta barang bukti 7 butir ekstasi dan tiga poket sabu dengan rincian satu poket besar, satu poket sedang dan satu poket kecil. (ind)

membuat kerusakan di muka bumi. Sebab ketika hutan habis maka sumber air akan habis. Sementara mahluk hidup bersumber dari air. “Kalau lima tahun kita tidak bersikap maka Sumbawa akan berpotensi menjadi gurun,”tegasnya. Diskominfotik Sumbawa melalui rilis yang diterima Suara NTB menjelaskan, malam Tausiah Alam ini juga menjadi momen bagi Bupati Sumbawa untuk kembali mendeklarasikan perang dengan pelaku pembalakan liar. Lebih lanjut Bupati berharap model Kemah Bakti Konservasi seperti ini akan berlanjut di wilayah-wilayah lainnya. Di kesempatan ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mempertegas komitmennya terhadap pelestarian lingkungan. Bahkan, Gubernur NTB ini malam tersebut mengundang warga se-Kecamatan Empang untuk berdialog tentang hutan. Setiap peristiwa mengandung hikmah, dan Tuhan mempunyai cara untuk mengingatkannya. “Musibah yang terjadi oleh karena kecerobohan kita di

masa lalu. Menanam pohon tidak seketika menghentikan banjir, apa yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak positif bagi generasi mendatang,” ujar Gubernur. Sebab seperti diketahui, Kecamatan Empang dan sebagian Kecamatan Tarano baru-baru ini dilanda banjir yang lebih besar dibandingkan banjir tahun sebelumnya. Lebih lanjut Gubernur mengatakan penyebab lain dari banjir adalah pendangkalan sungai, baik karena sedimentasi mupun tanaman yang tumbuh di bantaran sungai. “Oleh karena itu kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga pihak BWS NTB untuk memberikan perhatian serius terhadap hal tersebut,” kata Dr. Zul sapaan akrabnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB Ir. Madani Mukarrom, M. Si dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa batas kawasan hutan telah jelas. Skema kemitraan KPH akan didorong agar pembinaan masyarakat dan dapat mengembalikan kondisi hutan. (arn)

Kerugian Banjir Lamunga Ditaksir Rp200 Juta Taliwang (Suara NTB) Banjir bandang yang menerjang desa Persiapan Lamunga, mengakibatkan sejumlah lahan pertanian rusak serta bangunan embung. Saat ini tercatat ada sekitar dua hektar lahan pertanian yang terancam gagal panen serta embung Lamunga yang juga mengalami kerusakan. Kepala Desa, Desa Persiapan Lamunga, Habiburrahman Hidayat kepada Suara NTB, Sabtu (5/1) mengatakan, selain lahan pertanian puluhan rumah juga ikut terendam akibat banjir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, hanya kerusakan material saja. Hal tersebut terjadi karena rata-rata rumah masyarakat bentuknya semi permanen yang dibangun lebih tinggi sehingga tidak terdampak banjir tersebut. Hanya saja masyarakat hingga saat ini masih merasa was-was terjadi banjir susulan, karena musim hujan masih akan terus terjadi. Selain lahan pertanian, embung setempat juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Sehingga butuh penanganan segera supaya kerusakan yang ada tidak semakin meluas. “Ada dua hektar lahan pertanian rusak total dan embung yang amblas. Sehingga total kerugian akibat bencana banjir itu ditaksir mencapai angka Rp 200 juta,” ungkapnya. Disebutkannya, bencana banjir di desa Lamunga terjadi karena penyempitan sungai dan sedimentasi. Selain faktor banjir kiriman yang datang dari Mantar dan Kelanir. Terkait masalah tersebut, pihak terkait juga sudah men-

gusulkan ke Pemerintah, untuk bisa melakukan pengerukan sungai. Tetapi sampai saat ini belum juga ada kejelasan terhadap rencana tersebut. Terutama di daerah rendaman embung yang harus segera dikeruk karena kondisinya sudah parah yang berikibat tidak tertampungnya air. Selain itu, normalisasi sungai yang ada di desa Lamunga juga harus segera dilakukan karena kondisi saat ini sudah semakin parah. Sehingga air yang datang tidak lagi menggenangi rumah-rumah warga. “Kami berharap faktor terjadinya banjir bisa segera ditangani dengan baik. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan,” sebutnya. Ia menambahkan, derasnya air tersebut yang merusak beberapa sudut embung yang sudah terbangun sejak lama juga harus segera ditangani. Hal itu dilakukan karena dinding embung yang amblas dan lantai yang tergerus air. Untuk itu, Pemdes meminta kepada Pemkab untuk bisa segera menyikapi masalah kerusakan embung ini. Jika tidak segera dikhawatirkan bangunan ini akan rusak semakin parah. Karena potensi banjir susulan masih akan terus terjadi. Selain bangunan ini (embung) kondisi jaringan irigasi juga sudah mengalami kerusakan akibat tergerus air. “Kita minta Pemkab bisa segera menyikapi kerusakan akibat bencana banjir ini. Jika tidak ditangani dengan cepat dikhawatirkan kerusakan yang terjadi akan semakin meluas dan masyarakat yang akan dirugikan nanti,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ils)

DIRUSAK BANJIR - Bangunan embung yang rusak akibat banjir di Desa Persiapan Lamunga, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), belum lama ini.

SUARA NTB Senin, 7 Januari 2019

ADD akan Dukung Pembaruan Data Kemiskinan Dompu (Suara NTB) Anggaran Dana Desa (ADD) akan dimanfaatkan untuk mendukung program pembaruan data kemiskinan di Desa/Kelurahan. Kesepakatan ini menyusul keterbatasan anggaran pemerintah daerah (Pemda) dan untuk memastikan validitas data. Hal itu disampaikan Anggota Tim Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Dompu, M. Syahroni, SP, MM yang juga kepala bidang Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu kepada Suara NTB, Jumat (4/1/2019) malam. “Karena data kemiskinan bersifat dinamis, maka perlu di-update secara kontinu oleh petugas lapangan yang telah ditetapkan, sehingga data BDT tersebut valid berdasarkan keadaan yang sebenarnya,” kata Syahroni. BDT, lanjut Syahroni, merupakan data yang memuat 40 persen penduduk berpenghasilan rendah dan digolong dalam Desil 1 hingga Desil 4. Mereka ini masuk kategori miskin dan rentan miskin. Sementara salah satu tantangan dalam program penangulangan kemiskinan, mengidentifikasi secara tepat kelompok sasaran yang akan menerima manfaat seperti untuk program bantuan sosial PKH, BPNT, PIB, BPJS miskin, listrik murah dan listrik bersubsidi, KUBe dan lainnya. Pembaruan data BDT disepakati hasil pertemuan 20 Desember lalu yang dihadiri juga para Camat, Kepala Desa, Lurah se Kabupaten Dompu dilakukan melalui mekanisme musyawarah Desa dan musyawarah Kelurahan. “Dari proses musyawarah ini diharapkan tidak ada lagi data yang exclusion error (orang yg tidak masuk kriteria tetapi terdaftar dalam BDT) dan data inclusion error (masuk kriteria miskin tetapi tidak masuk BDT) yang selama ini sering menjadi keluhan para pemangku kepentingan baik para kepala desa maupun para lurah,” katanya. Data hasil musyawarah ini akan didampingi fasilitator di Desa/Kelurahan dan data ini diharapkan pada 1 Mei 2019 mendatang sudah terbit data terbatu yang disahkan Menteri Sosial. Sementara pembaruan data di tingkat Desa/Kelurahan ini baru mencapai 50an persen se Kabupaten Dompu. Adapun data 40 persen penduduk Kabupaten Dompu berpenghasilan rendah yaitu Desil 1 sebanyak 26.837 jiwa (5.509 rumah tangga), Desil 2 sebanyak 36.294 jiwa (9.602 rumah tangga), Desil 3 sebanyak 32.994 jiwa (10.095 rumah tangga), dan Desil 4 sebanyak 17.913 jiwa (5.501 rumah tangga). Sementara jumlah warga miskin di Kabupaten Dompu sebanyak 32.850 jiwa. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Jatah Pupuk Dijarah, Warga Dua Desa Blokade Jalan Dompu (Suara NTB) Puluhan warga Desa Tolokalo dan Songgajah di Kecamatan Kempo menggelar aksi blokade jalan raya, Sabtu (5/1). Aksi tersebut sebagai bentuk protes lantaran jatah pupuk subsidi mereka dijarah. Diduga, penjarahan dilakukan warga Desa Madaprama dengan menghadang truk pengangkut pupuk yang melintas. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Sabri, SH., yang dikonfirmasi terkait persoalan ini mengaku, belum mengetahui jelas adanya aksi blokade jalan raya oleh puluhan warga tersebut. Pasalnya, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari jajarannya di lapangan. Sementara itu, Danramil Kempo, Lettu Kav M. Kasim yang berusaha dihubungi terpisah membenarkan adanya aksi blokade jalan ini. Hal itu dilakukan warga dua desa lantaran kecewa jatah pupuk subsidinya dijarah. “Pemblokiran jalan raya lintas Calabai ini dilakukan warga karena kecewa jatah pupuk mereka dijarah warga Desa Madaprama,” kata dia ketikan dikonfirmasi, Minggu (6/1). Blokade jalan raya dengan menebang pohon besar dan

membakar ban bekas itu membuat arus lalu lintas macet total, baik dari arah Calabai maupun Dompu. Tetapi beruntung, Lanjut M. Kasim, langkah mediasi yang ditempuh membuahkan hasil. Meski sempat alot, puluhan warga akhirnya mau membuka jalan dengan jaminan jatah pupuk mereka sudah harus tersalur dalam waktu dekat ini. “Setelah kita berikan pemahaman dan solusi mereka akhirnya mau membuka jalan, sehingga arus lalu lintas kembali lancar dan situasi di TKP masih aman,” jelasnya. Blokade jalan raya sebagai bentuk protes atas aksi penjarahan pupuk semacam ini, berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB sudah sangat sering terjadi. Bahkan, warga yang sudah dan belum

(Suara NTB/Danramil Kempo)

BLOKADE JALAN - Puluhan warga Desa Tolokalo dan Songgajah saat memblokade jalan raya lintas Calabai, Dompu, Sabtu (5/1). terdata dalam RDKK, tak segan-segan menggiring truk-truk bermuatan pupuk subsidi dari produsen ke perkampungan

mereka. Selanjutnya, pupuk dibagi ke semua petani, seperti yang pernah terjadi di Desa Soriutu pada musim tanam

jagung sebelumnya. Meski terkesan memaksa namun biasanya warga tetap membayar biaya pupuk tersebut. (jun)

116 Desa Gelar Pemilihan Anggota BPD Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 116 desa di Kabupaten Sumbawa akan melakukan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2019 ini. Pemilihan ini dilakukan lantaran masa jabatan BPD tersebut akan berakhir. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa melalui Kasi Tata Pemerintahan Desa, Anhuyas, M.Si menyebutkan, sebanyak 116 desa dari 157 desa yang ada akan melakukan pemilihan anggota BPD. Pemilihannya tidak secara serentak, karena masa berakhirnya keanggotaan di masing-masing desa berbeda. Mulai dari bulan Maret hingga bulan November mendatang. “Tahun 2019 itu ada 116 desa yang melaksanakan pemilihan anggota BPD. Karena masa keanggotaan BPD berakhir. Ada yang berakhir bulan Maret, April, Mei sampai bulan November,” ujarnya. Rencananya pihaknya akan mulai melakukan sosialisasi terkait pemilihan tersebut mulai Selasa depan. Karena pihaknya memiliki Perda baru terkait dengan BPD yakni Perda Nomor 10 tahun 2018, turunan dari Permen Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD. Dalam perda yang baru, masa jabatan dari BPD sama dengan kepala desa yakni 6 tahun. Bisa dipilih secara berturut-turut atau tidak selama tiga kali masa periode keanggotaan. Dimana sistem pengisian BPD ada dua cara, yakni ada keterwakilan perempuan dan ada keterwakilan wilayah. “Kebetulan kita ada Perda baru Nomor 10 tahun 2018 tentang BPD turunan dari Permen Nomor 110 tahun 2016. Jadi sistem pengisian BPD itu berbeda sedikit. Di sana ada cua cara pengisian BPD, ada keterwakilan perempuan dan ada keterwakilan wilayah. Jadi keterwakilan perempuan di BPD wajib ada dalam satu desa,” jelasnya. Dijelaskannya, pemilihan anggota BPD ini, untuk keterwakilan wilayah bisa dilakukan dengan musyawarah ataupun secara langsung oleh dusun. Sedangkan keterwakilan perempuan dipilih oleh kelompok perempuan yang ada di desa, yang diinventarisir kelompok perempuan seperti PKK, LPM, Karang Taruna. “Ada kategorinya khusus untuk memilih keterwakilan perempuan ini. Kalau yang keterwakilan wilayah berbeda, bisa dengan musyawarah bisa juga oleh masyarakat dari dusun perwakilan,” pungkasnya. Adapun keanggotaan BPD, lanjutnya, anggotanya minimal 5 dan maksimal 9, tergantung jumlah komposisi penduduk. Jika jumlah penduduk 1.000 atau kurang dari 3.000 maka minimal anggotanya 5. Kemudian jumlah penduduk 3.001 sampai 5.000 anggotanya 7, dan jumlah penduduk 5.000 ke atas anggotanya maksimal sembilan orang. (ind)

(Suara NTB/Uki)

PROTES - Warga desa Nata Kecamatan Palibelo memprotes pengecer karena menjual pupuk subsidi dengan harga Rp200 ribu per sak, Sabtu (5/1).

Warga Protes, Pengecer Naikkan Harga Pupuk Subsidi Bima (Suara NTB) Puluhan warga Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima memprotes pengecer karena diduga menjual pupuk subsidi dengan harga tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), Sabtu (5/1). Pantauan Suara NTB, warga yang protes langsung mendatangi rumah pengecer pupuk di desa setempat. Tidak hanya itu, mereka sempat memblokade ruas jalan di depan rumah pengecer yang mengakibatkan kemacetan.

Salah seorang warga, Arif mengatakan, warga melakukan aksi protes karena harga pupuk subsidi yang dijual sangat tidak wajar. Pupuk yang seharusnya dijual murah itu, justru dijual melebihi HET yang ditetapkan Pemerintah. Menurutnya, selama ini warga atau petani membeli pupuk subsidi hanya kisaran Rp110 ribu hingga sampai Rp120 ribu per sak. Namun kini, harganya naik 30 hingga 50 persen. “Harga pupuk mencapai Rp150 ribu sampai

BPAD KSB Rekonsiliasi Aset Pengadaan 2018 Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai melakukan rekonsiliasi aset pengadaan tahun 2018 di seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Kepala BPAD KSB, Muhammad Yusuf, SE mengatakan, rekonsiliasi dan pendataan aset pengadaan tahun 2018 ini sudah dimulai pihaknya sejak pertengahan Desember lalu. “Kalau sekarang sudah sebagian besar SKPD menyampaikan datanya ke kami. Jadi sudah hampir selesai,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (4/1). Sepanjang tahun 2018 lalu, BPAD memang terus gencar melakukan rekonsiliasi aset daerah yang berada di seluruh SKPD. Menurut Yusuf, pihaknya akan secara continu (kerkesinambungan) melakukan pendataan untuk kebutuhan penataan

aset yang telah dimulai sejak beberapa tahun terkahir. “Kalau yang dulu-dulu alhamdulillah sudah beres. Nah yang sekarang kita fokus yang baru diadakan tahun 2018,” timpalnya. Yusuf menjelaskan, beberapa SKPD yang menguasai aset terbanyak daerah seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dan Dinas Kesehatan (Dikes) pun saat ini sudah mulai tertib. Asetaset hasil pengadaan terdahulu termasuk yang terbaru tahun 2018 lalu sudah tertib pebdataan. “Kita memang sangat intens dengan dua SKPD itu ya. Karena memang banyak asetnya Yusuf

dan jenis barangnya juga banyak sampai unit terkecilnya,” ujarnya. Ia mengakui, persoalan aset memerlukan pembaruan data secara berkala. Sebab jika tidak, aset milik daerah tersebut riskan hilang baik sengaja atau tidak disengaja. “Jadi dengan mendata berkala

seperti ini kita menutup ruang itu. Dengan pendataan ini juga kita bisa tahu seperti apa kondisi barang-barang yang sudah dimliki daerah selama ini,” paparnya. Selanjutnya Yusuf menyebutkan, tertib aset menjadi bagian pemeriksaan oleh Badan Pengelola Keuangan (BPK). Kehilangan aset atau tidak diketahuinya posisi aset akan membuat penilaian BPK terhadap tata kelola keuangan dan barang daerah berkurang. “Aset termasuk bagian yang diperiksa oleh BPK setiap tahunnya. Dan dari pengalaman tahuntahun sebelumnya di bagian aset kita selalu ada temuan. Nah mudahmudahan dengan rekonsiliasi dan pendataan yang kami lakukan, aset tidak lagi menjadi bagian temuan BPK ke depannya,” harapnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Rp200 ribu per sak. Makanya kami protes karena harga ini tidak sesuai HET,” ujarnya. Beruntungnya, aksi protes tersebut tidak sampai menimbulkan ketegangan serta tindakan anarkis antara warga dengan pengecer. Warga dan pengecer pun cepat dimediasi oleh Kepala Desa Nata, Muhtar Yasin. Pada kesempatan itu, Muhtar meminta warga agar tetap tenang serta menyelesaikan persoalan tersebut dengan kepala dingin. Selain itu,

Kades juga meminta pengecer untuk menormalkan kembali harga pupuk. “Saya berharap penyaluran dan penjualan pupuk subsidi tetap sesuai dengan ketentuan,” harapnya. Terpisah, Kepala UPTD Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kecamatan Palibelo, Hanafi SP, mengakui adanya aksi protes warga terhadap pengecer tersebut, karena dinilai menjual pupuk subsidi melebihi HET. “Ya memang ada, warga protes soal harga pupuk subsidi yang mencapai Rp200 ribu per sak.

Tapi persoalannya sudah ada titik temu,” katanya. Hanafi mengatakan titik temu tersebut disepakati harga pupuk subsidi dijual normal. Namun apabila ditemukan kembali, pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan merekomendasikan kepada Disributor untuk mencabut izin operasional pengecer. “Harganya yang disepakati Rp145 ribu per sak. Harga ini berlaku di seluruh di wilayah Kecamatan Palibelo,” pungkasnya. (uki)

Gaji Empat ASN Eks Napi Tipikor Dihentikan Kota Bima (Suara NTB) Gaji empat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bima yang diketahui eks narapidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dihentikan terhitung sejak Januari 2019. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Drs. H. Supratman M.AP, mengatakan penghentian gaji terhadap empat ASN tersebut juga dikeluarkan Surat Keputusan (SK). “Ada empat ASN eks Napi Tipikor yang dihentikan gajinya dan SKnya ditandatangani langsung oleh Walikota Bima,” katanya akhir pekan kemarin. Supratman menjelaskan dihentikannya gaji empat ASN tersebut untuk meminimalisir kerugian keuangan negara. Dipastikan empat ASN tersebut akan dipecat karena tersandung Tipikor. Sayangnya Supratman enggan membeberkan empat ASN di Kota Bima yang dihentikan gajinya tersebut.

(Suara NTB/Uki)

Supratman Serta kasus korupsi yang menjerat mereka, sampai diproses hukum. “Yang jelas mulai Bulan Januari ini empat ASN tidak lagi menerima gaji,” katanya. Ia menyebutkan, ada sebanyak 10 ASN eks napi Tipikor yang diusulkan, namun tujuh orang yang baru diteta-

pkan sementara untuk dipecat. Dari tujuh ASN tersebut empat orang diantaranya telah dihentikan gaji serta tunjangan lainnya. “Proses resmi pemecatan kami menunggu hasil judicial review Surat Keputusan bersama (SKB) tiga Menteri di Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya. Supratman mengaku berdasarkan SKB tiga Menteri, yakni Mendagri, Menpan RB dan BKN tersebut pemecatan ASN tersandung koruptor tersebut seharusnya dilakukan pada Bulan Desember 2018 kemarin. “Namun karena diajukan judicial review di MK terhadap SKB ini, proses pemecatan ditunda,” katanya. Selain itu sejumlah ASN yang akan dipecat tersebut masih menunggu salinan putusan berkekuatan hukum tetap di Kejati NTB. Bahkan salinannya sudah siap diambil baru saja didisposisi. “Bisa dalam waktu pekan depan ini kita ketahui secara jelas,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 7 Januari 2019

Masa Sidang I 2019, Dewan Perbanyak Kunker dalam Daerah

Solidkan Kerja Mesin Politik, Demokrat NTB Roadshow ke Daerah-daerah

Mataram (Suara NTB) DPRD NTB telah menetapkan agenda kerja dalam masa sidang pertama tahun 2019, yang berlangsung dari Bulan Januari sampai April dalam rapat paripurna yang digelar Jumat pekan kemarin.

(Suara NTB/dok)

Mahdi Muhammad

Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam masa sidang pertama ini yakni mulai dari rapat-rapat alat kelengkapan dewan seperti rapat komisi, rapat badan, rapat pansus, rapat fraksi, dan kemudian rapat paripurna. Selain rapat-rapat, salah satu agenda dewan yang cukup padat adalah kunjungan kerja baik dalam daerah maupun ke luar daerah. Agenda kerja para wakil rakyat yang sudah ditetapkan oleh Badan

Musyawarah (Banmus) itu dibacakan oleh Sekretaris DPRD NTB, H. Mahdi Muhammad. Memperlihatkan agenda kerja yang mereka susun sangat kental dengan muatan kepentingan untuk Pemilu 2019. Salah satu hal yang menarik perhatian dalam agenda kerja para wakil rakyat dalam masa sidang pertama ini adalah jadwal kunjungan kerja dalam daerah. Kali ini kunjungan kerja lebih banyak dari pada kunjungan kerja ke luar daerah. Padahal sebelumnya kunjungan kerja luar daerah selalu lebih banyak daripada dalam daerah. Sebagai mana yang disam-

(Suara NTB/why)

TERIMA BERKAS - Juru Bicara PN Mataram Didiek Jatmiko saat menerima penyerahan berkas PK terpidana UU ITE, Baiq Nuril Maknun.

PN Mataram Sidangkan Pemeriksaan Berkas PK Nuril Mataram (Suara NTB) Pengadilan Negeri Mataram akan menyidangkan pemeriksaan berkas Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril Maknun. Para pihak yang dipanggil untuk mengikuti sidang, yakni Nuril sebagai Pemohon, dan Kejari Mataram sebagai termohon. “Sidangnya Kamis 10 Januari 2018,” ucap Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram, H Didiek Jatmiko, dikonfirmasi kemarin. Sidang PK digelar atas permohonan yang diajukan tim penasihat hukum Nuril pada Kamis (3/1) lalu. Permohonan PK terhadap putusan MA RI No 574K/PID.SUS/2018 tertanggal 26 September 2018 juncto putusan PN Mataram No 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tertanggal 26 Juli 2017. “Sesuai aturan KUHAP, pengadilan bertugas memeriksa perkara PK-nya. Apakah alasan yang diajukan pemohon dapat memenuhi unsur atau tidak, semua diperiksa. Pihak pemohon dan termohon dipanggil untuk sidang,” jelas Didiek. Dalam putusan kasasi, MA RI menghukum Nuril bersalah melanggar pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 UU RI No 19/ 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE. Majelis kasasi membatalkan putusan bebas PN Mataram, dan memutus sendiri dengan menjatuhkan pidana terhadap Nuril dengan penjara selama 6 bulan. Serta denda

Rp500 juta subsidair tiga bulan Permohonan PK Nuril isinya antara lain yang memohon MA untuk mengabulkan PK, serta memohon pembatalan putusan kasasi MA. Kemudian memohon hakim PK mengadili kembali dengan permohonan putusan menyatakan Nuril tidak terbukti bersalah, membebaskan Nuril dari dakwaan, serta memulihkan hak kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. Putusan kasasi MA disebut memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, seperti diterangkan dalam pasal 263 ayat 3 KUHAP. “Hakim MA keliru dengan tidak menguraikan alternatif unsur perbuatan mana yang dianggap terbukti, sehingga Nuril dipersalahkan,” kata Penasihat hukum Nuril, Yan Mangandar, dikonfirmasi terpisah. Penyidik Perlu Tambahan Saksi Sementara permohonan PK sudah diajukan, dugaan pelecehan Baiq Nuril Maknun masih di tahap penyelidikan. Penyidik Polda NTB memerlukan tambahan keterangan saksi. Sejauh ini unsur pidana belum ditemukan. Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji menerangkan, penyidik Subdit IV Renakta sudah mengklarifikasi sejumlah saksi. Termasuk ahli. “Ahli yang kita ambil keter-

angannya, ahli psikologi, ahli pidana dan ahli bahasa,” ucapnya, ditemui akhir pekan lalu. Namun dia menerangkan, penyelidikan sejauh ini masih perlu mencari alat bukti. Dalam hal pembuktian unsur pidana seperti yang dilaporkan Nuril. “Boleh saja pelecehan verbal itu jadi diskusi hukum. Tapi di kami, perlu adanya pembuktian unsur-unsurnya,” sebut Kristiaji. Untuk keperluan itu, sambung dia, penyidik masih akan memanggil beberapa saksi lagi. Diantaranya yang mengetahui percakapan telepon atau dugaan peristiwa cabul di salah satu hotel di Senggigi, Lombok Barat. “Kita masih perlu saksisaksi lagi,” ujarnya. Sebelumnya, Nuril melaporkan mantan atasannya di SMAN 7 Mataram, H Muslim dengan dugaan pelanggaran pasal 294 ayat 2 ke-1 KUHP. Dalam laporannya, disebutkan terlapor menelepon Nuril dan membincangkan aktivitas seksual dengan wanita lain. Menurut penasihat hukum Nuril, Yan Mangandar, ucapan mengandung asusila itu pun sudah terbukti dalam sidang kasus ITE Nuril. Hal itu juga dilampirkan dalam berkas laporan, termaktub dalam berita acara pemeriksaan, sewaktu Nuril dan H Muslim sama-sama diperiksa penyidik Polres Mataram terkait kasus ITE setahun silam. Serta berkas salinan putusan. (why)

34 ASN Terlibat Korupsi Harus Dipecat Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB, kabupaten dan kota didukung untuk memecat sedikitnya 34 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat tindak pidana korupsi. Dengan begitu, tujuan membangun pemerintahan yang bersih dari perilaku korup bisa tercapai sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017. Hasil rekapitulasi Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, 34 ASN itu rinciannya dua orang di Pemda Lombok Barat, empat orang di Pemda Lombok Timur, dua orang di Kabupaten Lombok Utara (KLU), dua orang di Pemkot Mataram. Di Pulau

Sumbawa, dua orang di Pemkab Dompu, terbanyak di Pemkab Bima 11 orang. Sedangkan di Sumbawa besar 5 orang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) lima orang. Terakhir di lingkup Pemprov NTB tiga orang. “34 ASN ini sudah diputus. Artinya perkaranya sudah incraht. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak dilakukan pemecatan,” kata peneliti hukum Somasi NTB, Johan Rahmatullah, SH.,MH kepada Suara NTB Sabtu (5/1). Data itu menurut Johan, sesuai wilayah terjadinya kasus dan ASN yang terlibat hingga proses hukum berakhir. Namun dalam perkembangannya, ada ASN yang usai jalani pidana sudah dipindahtugaskan ke daerah atau instansi lain. ”Namun

gan pelaksanaan pesta demokrasi 2019, yang kita harapkan dapat berjalan dengan aman dan damai, karena ini momentum bagi rakyat untuk memilih calon pemimpinnya,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, Abdul Hadi saat memimpin sidang paripurna. Menanggapi hal itu, Bawaslu provinsi NTB tidak menampik bahwa kegiatan-kegiatan resmi anggota dewan selama masa kampanye pemilu 2019 ini sangat rawan untuk diboncengi dengan kepentingan politik. Bawaslu pun berjanji akan melakukan pengawasan lebih ketat dalam setiap kegiatan para wakil rakyat tersebut. “Kita akan pelototi setiap kegiatan para anggota dewan ini, jangan sampai mereka melakukan kampanye dalam kegiatan Dewan yang dibiayai dari uang negara,” kata anggota Bawaslu NTB, Suhardi. (ndi)

Dua Parpol dan Empat Calon Anggota DPD Laporkan Sumbangan Dana Kampanye Nol

TKD Jokowi-Ma’ruf NTB Tak Khawatir Diserang Isu Hoaks Mataram (Suara NTB) Politik hoaks makin gencar digunakan jelang digelarnya Pemilu 2019. Terakhir isu hoaks yang paling cukup menghebohkan baru-baru ini yakni isu pencoblosan tujuh kontainer surat suara untuk pasangan Capres/Cawapres nomor urut 1, Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf). Menanggapi sejumlah isu politik hoaks yang semakin gencar menyerang pasangan ini. Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf provinsi NTB, mengaku tak terlalu kahwatir. Isu Hoaks dinilai tak akan berpengaruh besar sampai menggerus elektabilitas Jokowi. “Kita tidak perlu pikirkan hoax, silahkan kalau ada yang mau termakan silahkan, buat kita di kader partai (koalisi) tidak termakanlah,” kata Ketua TKD Jokowi-Ma’ruf Provinsi NTB, H. Misbach Mulyadi kepada Suara NTB pekan kemarin. Tim Kampanye Jokowi tak mau terseret dalam jebakan politik hoaks yang digunakan oleh kubu lawan. Sehingga pihak Jokowi memilih untuk pasif menanggapi setiap isu hoaks yang muncul. Sebab jika ditanggapi, justru akan membuat isu hoaks tersebut semakin meluas di masyarakat. “Pengaruhnya Itu bisa ya bisa nggak, tapi saya kira masyarakat kita sudah cerdas. Karena itu ndak perlu ditanggapi, kalau kita tanggapi malah makin tambah luas. Kan kalau ndak benar ndak perlu ditanggapi, habiskan energi, lebih baik kita fokus bekerja, terus menerus sosialisasi,” tegasnya. Dikatakannya, sudah sering sekali isu hoax menyerang jagoannya, namun pada akhirnya faktanya bahwa apa yang dituduhkan tak ada yang benar. Karena itu ia menilai masyarakat sudah tidak lagi percaya begitu saja jika kemudian ada informasi yang tidak jelas sumbernya. “Pada akhirnya kan kondisi dan fakta di lapangan yang akan meyakinkan masyarakat. Sehingga kita ndak perlu ditanggapi. Biarlah fakta yang bicara kepada masyarakat, siapa benar dan siapa yang bohong. Nah itu yang saya sampaikan begitu kepada kader-kader juga,” ujarnya. Ditempat yang sama, Sekretaris TKD, Made Slamet menyebutkan penyakit hoak yang sangat gencar dihembuskan belakang ini, akan mengobati dirinya sendiri. Sebab dari sekian banyak isu hoax yang sudah disebarkan, dengan sendirinya terbantahkan tanpa perlu diklarifikasi. “Seperti isu hoaks terakhir, katanya ada tujuh kontainer surat suara sudah dicoblos. Itu kan dibantah sendiri, nah di sana masyarakat tahu sendiri, siapa yang bohong akhirnya,” katanya. Karena itulah pihaknya tetap optimis, akan mendapatkan dukungan dari masyarakat, khususnya di NTB sendiri, TKD Jokowi-Ma’ruf meyakini akan unggul pada hari H pencoblosan tanggal 17 April mendatang. (ndi)

paikan oleh Mahdi Muhammad, bahwa jumlah agenda kunjungan ke dalam daerah selam masa sidang pertama itu sebanyak tujuh kali. Sedangkan kunker keluar daerah sebanyak empat kali. “Kunker ke dalam daerah terdiri dari kunker komisi, sosialisasi Perda, kegiatan reses, dan kunker ke dalam daerah pengawasan dan monitoring Pilpres di dapil masing-masing,” kata Mahdi saat membaca jadwal Banmus tersebut. Diperbanyaknya kegiatan kunker para anggota dewan ini ke dalam daerah tidak lepas dari momentum kampanye Pemilu 2019. Diketahui sebagian besar anggota dewan kembali maju sebagai calon anggota legislatif pemilu 2019. “Banmus telah rapat menyusun jadwal masa sidang pertama dari Januari sampai April. Ini juga bersamaan den-

pindahnya ASN ini belum terpantau, tapi kan Pemda, Pemkot, Pemprov punya datanya,” ujarnya. Pihaknya apresiasi, sejauh ini ada beberapa pemda yang sudah tegas menjatuhkan sanksi pemecatan, seperti Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Timur. Keputusan itu menurut Johan, merupakan langkah maju terhadap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang tergolong white collar crime. Hanya saja masih ada perdebatan secara yuridis leterlejk terkait PP No 11 tahun 2017 tentang Disiplin dan Manajemen PNS. Dimana di dalamnya mengatur tentang sanksi PNS masih dalam perdebatan. “Namun dalam peraturan

ini sudah terlihat ada semangat awal pemberantasan korupsi. Ini berdampak luar biasa, sehingga diharapkan adanya efek jera. Maka langkah pemberhentian tersebut patut diapresiasi,” jelasnya. Sedangkan ASN yang masih dalam status tersangka, harapannya mengambil sikap tegas dengan menonaktifkan termasuk hak-haknya sebagai ASN. Kebijakan yang harus didorong untuk diterapkan pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti di pemerintah daerah. Kendati dipecat, ASN didorongnya punya sikap. Sebab mereka rata rata kalangan pejabat setingkat kepala bidang, kepala seksi dan ASN golongan bawah yang terlibat dalam kepanitiaan proyek.

ASN yang dijadikan tersangka hingga diadili, harus mau buka mulut untuk mengungkap peran atasannya melalui pola whistle blower. ”ASN atau pegawai ini jangan mau jadi tumbal. Harus mau ungkap peran atasannya dan pihak lain,” sarannya. Disisi lain, harapannya kepada aparat penegak hukum, dalam penerapan aturan tidak menerapkan pola diskriminasi. Keberanian Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian dan Kejaksaan baru sebatas pegawai biasa. Pejabat penting di beberapa level penegakan hukum justru lolos, padahal perannya sudah dibuka para saksi dan didukung bukti. (ars)

Mataram (Suara NTB) Dari 16 partai politik peserta pemilu 2019 yang sudah menyampaikan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke KPU memperlihatkan bahwa Partai Gerindra tercatat sebagai partai paling besar memiliki sumbangan dana kampanye yakni Rp946 juta lebih. Partai politik dengan sumbangan dana kampanye paling besar kedua ditempati oleh PPP Rp875 juta lebih. Kemudian Partai Demokrat Rp716 juta. Adapun partai dengan sumbangan dana kampanye yang paling kecil yakni PSI dan Hanura. Kedua partai ini melaporkan sumbangan dana kampanye nol. Sementara itu, untuk peserta pemilu dari calon anggota DPD, pemilik sumbangan dana kampanye paling besar ditempati oleh calon anggota DPD petahana, Lalu Suhaimi Ismy, sebesar Rp256 juta lebih. Kemudian disusul oleh Baiq Diah Ratu Ganefi sebesar Rp142 juta, selanjutnya Lalu Gede Samsul Rp141 juta, Irzani Rp125 juta dan Robiatul Adawiah Rp115 juta. Adapun laporan sumbangan dana kampanye dari calon anggota DPD lainnya memperhatikan rata-rata di bawah seratus juta. Bahkan terlihat dalam dokumen laporan sumbangan dana kampanye yang dipublikasikan KPU, ada empat calon anggota DPD tidak memiliki sumbangan dana kampanye sama sekali alias nol. Masing-masing Eli Solihin, Haifa Akbar, Nurjanah dan Taufik Latofi. Melihat hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB berencana akan melakukan investigasi terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pe-

serta pemilu 2018 ke KPU yang nominalnya dinilai tidak wajar. “Bawaslu tidak hanya akan mengawasi administrasi saja, tetapi kita akan telisik subtansialnya, apakah dana yang dilaporkan wajar dan tidak wajar,” ujar anggota Bawaslu Provinsi NTB divisi data, Suhardi kepada Suara NTB pekan kemarin. Ia menyebutkan salah satu item yang akan dipelototi yakni terkait dana untuk pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK), apakah dilaporkan atau tidak dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Sebab Bawaslu banyak melihat baliho yang dibuat para caleg. “Kita lihat hampir masingmasing caleg punya baliho, tapi apakah itu muncul tidak dilaporkan dana kampanyenya. Kalau ada temuan ketidakwajaran maka kita akan lakukan investigasi, dari mana saja sumber dana kampanye, itu harus jelas,” tegasnya. Suhardi menyampaikan, agar peserta pemilu jujur terkait laporan dana kampanyenya. Sebab, laporan dana kampanye tersebut menjadi salah satu ukuran dari kualitas penyelenggaraan pemilu. “Harapan kita parpol ini jujur, jangan sampai beranggapan laporan dana kampanye hanya sebagai pelengkap administrasi. Tetapi ini harus dimaknai untuk menunjukkan seberapa besar dukungan publik terhadap parpol itu,” katanya. “Dan juga supaya masyarakat pemilih itu mengetahui seberapa besar cost politik dari masing-masing parpol yang dikeluarkan. Dana kampanye itu legal, boleh, jadi jangan ditutup-tutupi, kan masyarakat juga yang sumbang ke parpol,” pungkasnya. (ndi)

58 Anggota Polri Dipecat Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 58 anggota Polri jajaran Polda NTB melanggar kode etik mendapat sanksi tegas. Sanksinya antara lain pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat. Kasus pelanggaran kode etik meningkat. Catatan tersebut membandingkan angka pelanggaran anggota di tahun 2017 dan 2018. Pelanggaran kode etik sebanyak 56 kasus pada tahun 2017, meningkat dua kasus menjadi 58 kasus di tahun 2018. Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri mengatakan, penindakan anggota itu sebagai bagian dari tindakan tegas penindakan ke dalam terhadap anggota yang melanggar. “Agar memberikan efek jera kepada anggota lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran serupa,” ucapnya dikonfirmasi akhir pekan lalu. Pelanggaran kode etik itu dilakukan satu perwira menengah, dua perwira pertama, dan sisanya 54 brigadir. Sementara di tahun 2017, ragam pelanggarnya minus perwira menengah, satu perwira pertama, dan 55 brigadir. Sementara untuk pelanggaran disiplin, tercatat 265 kasus selama tahun

2018. Pelaku pelanggar yang ditindak antara lain, dua perwira menengah, tiga perwira pertama, 253 brigadir, dan tiga PNS Polri. “Untuk pelanggaran disiplin ini menurun,” kata Juri. Penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017, yakni totalnya 267 kasus dengan pelaku pelanggaran tiga perwira menengah, tujuh perwira pertama, 255 brigadir, dan satu PNS Polri. Sanksi diberikan sesuai dengan peraturan Kapolri No14/2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Mereka yang diberi sanksi diantaranya melakukan desersi atau sudah dihukum pengadilan karena terbukti melakukan perbuatan pidana. (why)

Achmat Juri

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemilu 2019 sudah makin dekat, partai politik peserta pemilu makin intensif menggelar konsolidasi dalam rangka merapikan internal partai untuk mensolidkan kerja mesin politik partai dalam meraih target perolehan suara. Partai Demokrat NTB salah satu parpol yang sudah mulai bergerak ke daerah-daerah untuk memastikan kesiapan partai di tingkat kabupaten/kota se-NTB menghadapi pemilu 2019. Baru-baru ini, konsolidasi Partai Demokrat telah digelar di beberapa daerah, yakni DPC Partai Demokrat Kabupaten Lombok Tengah, DPC Demokrat Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu. Konsolidasi tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPD, TGH. Mahalli Fikri dan Sekretaris, Zainul Aidi. Dalam kesempatan konsolidasi terakhir di Dompu, Sabtu kemarin, Mahalli Fikri mengajak seluruh keluarga besar Partai Demokrat untuk saling bahu-membahu, menguatkan soliditas dan loyalitas, serta menggerakkan seluruh elemen penunjang kemenangan sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat dicapai. “Rakyat tidak boleh susah, harus makin sejahtera, Itulah jargon kita yang jadi pedoman dan pemacu semangat seluruh kader dalam berjuang meraih kemenangan dengan kebersamaan,” katanya. Selain menguatkan soliditas mesin politik partai. Demokrat juga menerapkan berbagai strategi dalam memacu semangat juang caleg Demokrat untuk bertempur merebut suara rakyat, yakni dengan memberikan kompensasi bagi calon anggota legislatif (Caleg) yang tidak tidak terpilih. Dengan kompensasi itu diharapkan para caleg bisa bekerja secara totalitas dan maksimal dalam melaksanakan kerja kerja politik bagi kemenangan di Pemilu legislatif 2019. Salah satunya partai Demokrat akan menerapkan strategi tersebut. “Khsus Demokrat Lotim akan beri kompensasi bagi caleg tidak terpilih” kata Plt ketua DPC Partai Demokrat Lotim, yang juga sekretaris DPD Partai Demokrat NTB itu. Ia menegaskan, Partai akan memberikan kompensasi bagi calon legislatif dari partai Demokrat pada semua dapil di Lotim yang tidak terpilih dalam Pileg 2019 mendatang. Namun kompensasi akan diberikan dengan catatan, jika para caleg tersebut memiliki 500 suara ke atas nantinya. Sehingga sudah pasti akan mendapatkan kompensasi setiap bulannya dari Caleg yang terpilih dalam Pemilu legislatif 2019. Dia berharap di daerah lain hal itu juga diberlakukan, sehingga mendorong semua caleg Demokrat untuk bekerja dengan sepenuh hati. (ndi)

Halaman 8

SUARA NTB

Senin, 7 Januari 2019

Halaman 9

Murid SDN 31 Mataram Masih Belajar di Luar Kelas Mataram (Suara NTB)Meski gempa sudah berlalu lima bulan lalu, hingga kini murid SDN 31 Mataram masih belajar di luar kelas seperti tenda dan teras kelas. Pascagempa melanda, seluruh gedung kelas diberi garis merah yang berarti bangunan tersebut mengalami rusak berat. Kepada Suara NTB akhir pekan kemarin, Kepala SDN 31 Mataram, Jawariah, mengatakan akibatnya terpaksa para murid hanya belajar di bawah tenda yang dibuat dari terpal seadanya. Hingga kini rehab pada gedung sekolah ini belum dilakukan sama sekali. Agar proses pembelajaran tidak terhenti, proses belajar mengajar dilaksanakan di teras sekolah, meski dalam

kondisi takut dan was-was lantaran seluruh gedung sekolah sebelumnya telah diberi tanda merah. Pihaknya telah berulang kali melaporkan terkait kondisi sekolah ke Dinas Dikpora Kota Mataram, baik secara langsung maupun melalui surat. Memang pernah dijawab Dinas Dikpora dengan turun langsung ke sekolah. Hanya saja tidak ada tindak lanjut. “Sudah berapa kali kita laporkan, sudah berapa kali kita kirim surat. Sudah turun, cuma belum ada respon,” ungkapnya. Padahal berdasarkan hasil asasmen seluruh ruang kelas sama sekali tidak bisa terpakai karena semua rusak berat. Hasil asasmen menunjukkan semua ruang zona merah mulai

dari kantor dan ruang kelas hingga ruang guru agama Hindu. “Nggak ada pak, mohon pak bantu kami. (Pembelajaran) Ya normal sih tapi namanya belajar di tenda kurang focus, panas lagi, “ ungkap Jawariah. Alhasil hingga memasuki 2019 ini, murid SDN 31 Mataram masih belajar di bawah tenda. Belum lagi pengalaman saat tenda yang dibangun sekolah roboh tersapu angin. Apalagi kini memasuki musim penghujan, tentu membuat proses belajar jadi tidak nyaman. “Belum ada solusinya, “ tutupnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

BELAJAR – Murid SDN 31 Mataram yang masih belajar di luar ruang kelas karena bangunan sekolahnya diberi tanda merah alias tidak dapat ditempati.

Sekolah Rusak Akibat Gempa Diprioritaskan Direhab Mataram (Suara NTB) Bagi sekolah yang ada di Kota Mataram yang terdampak gempa, tapi proses rehabilitasinya belum selesai, maka sekolah itu akan diprioritaskan perbaikannya dengan menggunakan anggaran tahun 2019. “Sekolah yang belum selesai perbaikannya akan diprioritaskan untuk tahun ini,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., pada pekan kemarin. Jika anggaran yang dipakai belum sepenuhnya memperbaiki kerusakan, maka sekolahsekolah itu akan diprioritaskan di anggaran tahun 2019. Mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini mengatakan, nantinya mungkin ada sekolah yang perbaikannya belum selesai karena dananya tidak cukup. Jika seperti itu, maka harus menunggu anggaran tahun ini. “Ada sekolah yang mungkin belum ter-cover semuanya karena rusak cukup parah, karena

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

LOWONGAN

q

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

SALON

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

dana yang diberikan kemarin mungkin masih kurang, kita prioritaskan untuk anggaran tahun 2019,” katanya. Sebelumnya ia menyebutkan perbaikan sebanyak 27 sekolah yang terdiri dari SD dan SMP akan dibiayai dari dana APBD. Sementara dari APBN juga akan membiayai 27 sekolah dasar (SD). Dia menyebutkan, sebanyak Rp3,5 Miliar ABT tahun 2018 dianggarkan untuk 27 sekolah. Dengan rincian, anggaran itu untuk memperbaiki sebanyak 22 SD dan lima SMP. Terkait dengan masuknya musim hujan, menurut Sidik tidak terlalu mengganggu pembelajaran di sekolah yang masih menggunakan tenda. Karena selama ini hujan turun saat sore hari. “Mungkin sekolah yang masih di tenda tidak terlalalu berdampak, karena hujannya juga turun sore saja,” katanya. Meski demikian ia berharap perbaikan sekolah bisa secepatnya selesai. Seperti di SMPN 14 Mataram yang sebagian siswanya belajar di tenda. Jika perbaikan bisa cepat selesai, siswa bisa kembali menempati bangunan sekolah sehingga pembelajaran bisa lebih nyaman. (ron)

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Halaman 10

SUARA NTB Senin, 7 Januari 2019

Dikontrak Rp1 Miliar, Nakami Batal Bela NTB di PON Selong (Suara NTB) Kabar hengkangnya atlet motocross NTB, Nakami Vidi Makarim ke Papua ternyata benar adanya. Crosser remaja NTB itu mengaku telah resmi pindah ke Papua. Bahkan, atlet asal Pulau Lombok itu mengaku sudah menandatangani kontrak Rp1 Miliar. “Saya tidak bisa mewakili NTB di PON 2020. Soalnya sudah dikontrak oleh Papua,” ucap Nakami Vidi Makarim saat diwawancara Suara NTB usai latihan bersama di Sirkuit Motocross Rambang, Lombok Timur (Lotim), Minggu (6/1). Nakami yang saat itu mengenakan seragam warna merah dan motor bernomor 29 mengungkapkan bahwa kepindahan dirinya ke Papua sejak

tahun 2018. Dia pindah ke Papua karena mendapat tawaran dana pembinaan yang menggiurkan. Maklum Papua menggelontorkan dana kurang lebih Rp1 Miliar untuk mengikat atlet asal Kota Mataram itu. Nakami sendiri mengaku tak banyak mengetahui soal perjanjian kontrak dirinya dengan Papua. Namun dia membenarkan bila Papua mengeluarkan anggaran sekitar Rp1 Miliar

untuk mengikat dirinya. “Nilai kontrak sekitar Rp1 Miliar. Tapi semua diurus sama papi saya,” jelasnya. Terkait dengan kepindahan ke Papua, Nakami mengaku ditargetkan medali emas oleh Provinsi Papua. Ia sendiri menyanggupi terkait target tersebut, alasannya ia sudah mendapat dana pembinaan yang relatif besar dari Papua, sehingga sangat wajar dirinya dibebankan target medali emas.

Terkait target tersebut, Nakami optimis dirinya dapat mendulang medali emas di event tersebut. Alasannya dia cukup realistis karena memang di PON 2020 juga mempertandingkan kelas Junior. Ia sendiri optimis dapat meraih medali di kelas Junior. Alasannya, dia selalu mendulang medali emas di event nasional hingga internasional. Terakhir dia meraih medali emas di kelas 85 CC di kejuaraan (Suara NTB/fan) internasional motocross BERSAMA MOTOR - Nakami Vidi Makarim berpose bersama di Malaysia 2017. motor kesayangan di sela-sela mengikuti latihan bersama di (fan) Sirkuit Motocross, Lotim, Minggu (6/1).

Bonus Atlet Porprov Kabupaten Bima Baru Bisa Cair 2019

(Suara NTB/fan)

DRAG BIKE - Suasana Kejurda Drag Bike di Sirkuit Labuhan Haji Lotim, Minggu (6/1). Tampak dua pebalap sedang bersiap untuk saling adu cepat di lintasan.

Ratusan Atlet Ikuti Kejurda Drag Bike Selong (Suara NTB) Sebanyak 530 atlet ambil bagian di Kejurda Drag Bike yang berlangsung di Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim), Minggu (6/1). Para atlet yang berasal dari 10 kabupaten/ kota di NTB itu juga melibatkan atlet Pulau Jawa dan Bali. Panitia Pertandingan, Fajri Wirawan yang diwawan-

cara Suara NTB disela-sela balapan berlangsung mengatakan Kejurda Drag Bike tersebut merupakan event yang digelar oleh Klub Motor Restor Lombok Timur (Lotim). Mereka menggelarevent itu untuk memberi ruang atlet-atlet Lotim untuk berkompetisi dengan atlet kabupaten/kota di NTB.

“Melalui event ini kita ingin memberikan kesempatan kepada atlet-atlet Lotim untuk berkompetisi dengan atlet luar Lotim. Diharapkan atlet Lotim bisa bersaing dengan atlet terbaik NTB,” ucapnya. Dikatakan Fajri, bagi klub motor Restor Lotim yang beranggotakan para pencinta olahraga di Lotim itu, Kejur-

da Drag bike tersebut merupakan event yang pertama. Mereka berharap event itu dapat menjadi ajang tahunan dalam rangka membina atlet, dengan tujuan pendidikan pada olahraga motor di Lotim. Untuk diketahui event yang melibatkan ratusan atlet itu melibatkan 530 atlet atau starter. Para atlet tersebut ambil bagian di 20 kelas yang dipertandingkan. Diantaranya kelas bebek tune

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Atlet atletik jarak menengah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 jauh NTB, Ridwan mulai sibuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 melakukan pembinaan atlet 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 muda di GOR 17 Desember 2018, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Sabtu (5/1) lalu. Hal itu dilaku12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 kan agar ke depan lahir atlet 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 muda NTB berprestasi yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 akan meneruskan prestasinya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Ditemui Suara NTB di sela12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 sela latihan di GOR 17 Desem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 ber Turide Mataram, Sabtu (5/ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1) lalu Ridwan mengatakan di12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 rinya tidak hanya sibuk latihan. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Namun ia juga memikirkan pemFISIK - Belasan atlet lari menengah jauh tengah latihan fisik di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 bibitan untuk atlet jarak menen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Sabtu (5/1). gah jauh. Hal itu dilakukan agar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 kedepan lahir atlet-atlet muda merasa pembinaan atlet muda jar- di nomor jarak menengah jauh harus 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 yang dapat meneruskan presta- ak menengah jauh NTB masih terus dipertahankan sehingga perlu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 sinya di nomor 1.500 meter, 5.000 kurang. Sementara itu, prestasi at- pembinaan atlet muda untuk dap12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 let NTB di level nasional cukup diper- at menggairahkan kiprahnya. meter dan10 ribu meter. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Diakuinya, pada usianya yang “Saya tidak hanya latihan. hitungkan. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Dicontohkannya saat tampil sudah menginjak 30 tahun terseSekarang saya juga mulai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 melakukan pembinaan atlet di PON 2016, ia berhasil meraih but ia mulai memikirkan penggan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 muda. Harapannya kedepan akan medali emas di nomor 1.500 meter ti dirinya. Dan saat ini dia sudah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 lahir atlet berprestasi di nomor dan meraih medali perak di nomor membina sedikitnya 13 atlet yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 800 meter putra. Prestasi yang di- diharapkan bisa berprestasi najarak menengah jauh,” ucapnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Dikatakannya, pembinaan at- ukirnya tersebut cukup membuat sional. Para atlet itu saat ini ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 let muda itu dilakukan atas ini- NTB diperhitungkan di level nasion- latih bersama dirinya, dan latihan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 siatif dirinya sendiri. Sebab dia al. Menurutnya prestasi atlet NTB sudah berjalan tiga bulan. (fan) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

Pembinaan Atlet Jarak Menengah Terus Diintensifkan

(Suara NTB/fan)

up (TU) 4 langkah SD 130 CC /105 Kg, bebek tune up 4 langkah SD 200 CC/105 Kg, sport tune up 2 langkah rangka STD S/D 155 CC/125 KG. Selanjutnya Metic TU S/D 200 CC/103 KG, bebek 2 langkah STD S/D 116 CC dan belasan kelas lainnya. Event itu memperebutkan uang pembinaan dan piala tetap. Sementara itu juara di kelas bebek tune up 4 tak S/D 130 CC diraih oleh Adi S. Tuyul asal Surabaya. Selanjutnya, juara dua diraih oleh Imam Kenzy asal Surabaya dan Permadi asal tim Sasak RT Papua PKJMN. (fan)

Bima (Suara NTB) – Bonus atlet Kabupaten Bima yang berhasil meraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018 kemarin, ternyata baru bisa dicairkan atau diberikan tahun anggaran 2019 ini. Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bima, Casman SH, mengaku pemberian bonus kepada para atlet yang meraih medali emas, perak dan perunnggu akan tetap diberikan. “Tapi 2019 karena tahun 2018 kemarin tidak dianggarkan,” katanya akhir pekan kemarin. Diakuinya anggaran yang dilalokasikan pada tahuhn 2018 lalu sebesar Rp3 miliar. Anggaran Rp2 miliar diantaranya untuk kebutuhan Porprov 2018 serta Rp1 miliar untuk kebutuhan KONI selama satu tahun. “Dari Rp2 miliar yang dianggarkan hanya untuk kebutuhan dan memfasilitasi Porprov. Tapi tidak termasuk bonus atlet. Tapi sudah dianggarkan tahun ini,” katanya. Casman engan membocorkan jumlah bonus yang akan diberikan. Hanya saja setiap atlet ada kategori berdasarkan medali yang diperoleh. Peraih medali emas akan mendapat yang lebih besar, disusul peraih med-

ali perak dan perunggu. “Hanya selisih sedikit saja,” katanya. Casman menambahkan pada Porprov kemarin Kabupaten Bima memperoleh sebanyak 93 medali, 21 medali emas, 21 perak dan 51 perunggu serta finish diurutan ke 7 dari 10 Kabupaten/Kota di NTB. “Atlet yang banyak meraih medali emas dari Cabor Catur dan Muaythai,” katanya. Ia berharap para atlet yang meraih medali agar bersabar hingga menunggu pencairan anggaran 2019. Begitu dicairkan, bonus yang dijanjikan tersebut akan langsung diserahkan. “Kita pastikan bonus akan tetap dicairkan. Hanya soal waktu saja,” pungkasnya. (uki)

Casman (Suara NTB/Uki)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 7 Januari 2019

Nelayan akan Jadi Anggota Koperasi Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB berencana akan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB untuk bersama-sama menangani persoalan nelayan, terutama sekali saat musim paceklik penangkapan seperti saat ini. Sesuai tupoksinya, Dinas Koperasi dan UMKM dapat mengintervensinya dengan menggalakkan kelompok-kelompok nelayan untuk berkoperasi. Nelayan dapat dikategorikan sebagai petani dalam arti luas. Tentu, harusnya para nelayan ini membentuk Koperasi Unit Desa (KUD) untuk memenuhi seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan melautnya maupun kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya. Dengan berkoperasi, kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Saswadi, MM, para nelayan juga dapat dihindarkan dari beragam ancaman sosial. Misalnya, terjebak rentenir saat-saat mereka minim penangkapan akibat cuaca. Sejauh ini, belum banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan nelayan. Dinas Koperasi dan UMKM juga belum ada program khusus yang direncanakan untuk mengintervensi langsung para kelompok nelayan, selain program mengkoperasikannya. “Kita tahu musim-musim begini, nelayan banyak yang jual piring dan jembung-nya. Ini harus menjadi perhatian kita segera,” ujarnya. Lalu Saswadi tak memungkiri, persoalan paceklik tangkapan nelayan akibat cuaca yang tidak bersabahat ini adalah persoalan lama. Ia juga mengkhawatirkan, jangan sampai keluarga para pelaut ini “dijual” oleh mereka yang hanya ingin mengambil keuntungan dari keadaannya (rentenir). “Saya akan komunikasi segera dengan Dinas Kelautan. Kalau memang seperti itu yang harus kita fokuskan kepada nelayan,” imbuhnya. Sejauh ini, keinginan berkoperasi nelayan menurut kepala dinas terbilang minim. Padahal, Kementerian Kelautan Perikanan membijaksanai pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok nelayan hanya kepada mereka yang telah berkoperasi. Maksud Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, agar bantuan yang didistribusikan dari pusat tersalur tepat sasaran dan jelas penanggung jawabnya. “Kalau sudah berkoperasi, meraka ada yang akan mengurus permasalahannya,” jelas kepala dinas. Kerana itu, untuk tahun ini, perhatiannya bagaimana terbentuk koperasi-koperasi di kalangan masyarakat pesisir. Agar persoalan ini tak menjadi fenomena tahunan. (bul)

Banyak Sekolah yang Masih Rehab Bangunan Mataram (Suara NTB) – Memasuki semester genap tahun ajaran 2018/2019, masih banyak sekolah yang belum menyelesaikan rehabilitasi bangunan pascagempa. Hal itu mengakibatkan banyak sekolah yang terpaksa melaksanakan double shift atau masuk pagi dan siang, bahkan masih mengurangi durasi jam mengajar. Seperti yang terjadi di SMPN 14 Mataram, sampai saat ini proses rehabilitasi bangunan sekolah masih dilakukan. Kepala SMPN 14 Mataram, Drs. Mukh. Nazuhi, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (4/1) mengatakan, akibat dari belum selesainya rehabilitasi bangunan sekolah, terpaksa masih ada siswa yang belajar di tenda, yaitu siswa kelas VII sebanyak tujuh kelas. “Masih ada yang di tenda, karena rehab belum selesai, nanti kalau sudah selesai, kelas

Dari Hal. 1 perusahaan pertambangan diharuskan membangun smelter. ‘’Tambah lagi investasi di sana,’’ katanya dikonfirmasi di Mataram, akhir pekan kemarin. Begitu juga Lombok Tengah. Gita mengatakan, Lombok Tengah akan menjadi ‘’raksasa’’ baru investasi yang akan tumbuh ke depannya. Karena di Lombok Tengah ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Selain itu, Lombok Barat dan Lombok Utara banyak investasi. Karena kedua daerah tersebut merupakan kawasan atau daerah pengembangan sektor pariwisata.’’Cara strategis untuk ramah, menarik investasi menciptakan kawasan,’’ kata Gita. Memang, kata Gita untuk mendapatkan suatu tempat menjadi suatu kawasan prosesnya panjang. Daerah harus menyiapkan lahan yang baik dan strategis untuk investasi. Begitu juga aksesibilitas menuju kawasan. ‘’Kemudian di dalam kawasan berlaku ketentuan-ketentuan investasi. Itu menjadi daya tarik investasi. Kalau tak menciptakan kawasan, iya sulit. Cuma tak gampang membuat kawasan. Kalau kawasan ada, akselerasinya ada. Karena perizinan berada di dalam kawasan,’’ katanya. Berdasarkan data DPMPTSP NTB, hingga triwulan

III 2018, realisasi investasi di daerah ini mencapai Rp13,5 triliun. Data capaian investasi tersebut terbagi Rp9,9 triliun lebih adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Rp3,5 miliar lebih adalah penanaman modal asing (PMA). Realisasi tersebar Rp1,43 triliun di Kota Mataram, Rp517,2 miliar di Lombok Utara, Rp1,43 triliun di Lombok Barat, Rp1,29 triliun di Lombok Tengah, Rp385,3 miliar di Lombok Timur, Rp6,1 triliun di Sumbawa Barat, Rp2 triliun di Sumbawa, Rp76,7 miliar di Dompu, Rp64,1 miliar di Bima, dan Rp37,3 miliar di Kota Bima. Dari total nilai investasi yang telah masuk selama tahun 2018 sampai triwulan III, jumlah penambahan tenaga kerja mencapai sebanyak 4.866 tenaga kerja, baik asing, maupun tenaga kerja dalam negeri. Uang investor tersebut, mengucur untuk beberapa sektor. Pariwisata sebesar Rp2 triliun lebih, perhubungan/transportasi sebesar Rp774 miliar lebih, perdagangan Rp92 miliar lebih, pertanian Rp170,1 miliar lebih, perikanan Rp101,2 miliar lebih, kelistrikan Rp9,6 triliun, industri Rp191,8 miliar lebih dan jasa lainnya Rp537,7 miliar. (nas)

Daerah Rawan Konflik Pemilu Dari Hal. 1 Sebagai gambaran, teknis pemilu ada pada setiap tahapan pemilu. Di mana saat ini tahapan pemilu sudah memasuki penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun teknisnya, mulai dari penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang kemudian diumumkan KPU untuk ditanggapi oleh peserta pemilu, Bawaslu dan masyarakat sebelum ditetapkan menjadi DPT. Kemudian tahapan kampanye dilaksanakan mulai bulan Januari sampai April. Teknisnya berupa kegiatan kampanye, dilaksanakan dalam bentuk kampanye dialogis dan kampanye rapat umum. Sementara kampanye di media massa akan dibiayai oleh KPU pada 20 hari terakhir masa kampanye. Sementara kerawanan lain ada di Pulau Sumbawa, dirincinya, seperti daerah Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Kerawanan dimaksud, terkait konflik sosial. ‘’Nah ini akan kita lihat, apakah konflik yang dipicu situasi sosial ini akan mempengaruhi Pemilu di sana,’’ kata Khuwailid. Untuk itu, dalam upaya pengawasan dan pencegahan, pihaknya berkoordinasi

dengan Polri sebagai institusi pengamanan utama Pemilu dan back up dari TNI. Dua institusi keamanan ini sesuai kewenangan masing masing akan diminta untuk mengawal proses. Khususnya untuk teknis dan tahapan Pileg dan Pilpres yang dihelat tiga bulan lagi. ‘’Maka dari itu kita intens koordinasi dengan Polri dan TNI. Untuk mencegah hal- hal yang tidak kita inginkan,’’ jelasnya. Kabar hoaks juga akan jadi bagian paling diatensi Bawaslu. Sebab dianggap sangat memengaruhi kondusivitas pemilu. Konflik bisa dipicu informasi hoaks yang beredar liar. Salah satu cara menangkalnya, kata Khuwailid, dengan melakukan verifikasi informasi tersebut yang belum diyakini kebenarannya. Secara kelembagaan, ia memerlukan bantuan masyarakat agar kabar hoaks bisa ditangkal bersama. Institusi lain juga akan dilibatkan perannya untuk dilakukan pencegahan dan penindakan. Khususnya Polda NTB yang punya peran penindakan pada Unit Cybercrime Subdit II Ditreskrimsus. (ars)

VIII punya kelas,” katanya. Di SMPN 14 Mataram juga masih mengurangi durasi jam pelajaran dari 40 menit setiap satu jam pelajaran, dikurangi menjadi 25 menit. Hal itu dilakukan karena kelas tidak cukup, kalau jam pelajaran normal, dikhawatirkan waktu yang tidak cukup bagi siswa yang masuk siang. Selain itu, suasana pembelajaran juga tidak nyaman jika belajar di tenda sampai siang hari. Sampai saat ini SMPN 14 Mataram masih melaksanakan double shift, karena ruang kelas terbatas, dan masih ada sejumlah ruangan yang dipinjam oleh TK dan SD Negeri Model Mataram. “Jumlah alokasi waktu belajar belum normal, saya masih pakai 25 menit, tapi nanti kalau sudah selesai, saya usahakan normal, tapi kita lihat apkah tetap doubleshift , karena kelasnya tidak cukup,” jelas

Nazuhi. Nazuhi meyakini dalam dua minggu ke depan rehabilitasi gedung sekolah sudah selesai. Namun berkaitan dengan pembelajaran yang kembali normal, pihaknya belum bisa memasti-

kan. Untuk mengatasi kekurangan materi yang diberikan ke siswa, ia meminta guru memberikan rangkuman materi yang esensial kepada siswa untuk dipelajari di rumah. Selain itu di SMAN 9 Mat-

aram juga masih dalam pengerjaan rehabilitasi sekolah. Kepala SMAN 9 Mataram, Rubiyanto, S.Pd., M.Pd., mengatakan rehabilitasi pascagempa di SMAN 9 Mataram masih dalam pengerjaan. (ron)

(Suara NTB/ron)

DI TENDA – Sejumlah siswa SMPN 14 Mataram duduk di tenda yang menjadi kelas sementara mereka di awal semester genap ini. Pembelajaran di SMPN 14 Mataram masih belum normal, karena rehabilitasi bangunan pascagempa masih belum selesai.

Perkuliahan FKIP Dialihkan ke Gedung Kuliah Bersama Mataram (Suara NTB) Memasuki musim penghujan yang sudah tiba, proses perkuliahan di sebagian tempat yang sebelumnya dilakukan di tenda-tenda harus dialihkan ke gedung kuliah bersama. Terutama bagi perkuliahan mahasiswa FKIP. Wakil Rektor I Bidang Akademik Unram, Dr. Agusdin, menyebut bahwa saat ini ada sebagain tempat perkuliahan

masih di tenda. Mengingat rehabilitasi besar-besaran gedung Unram yang rusak mulai dilaksanakan tahun ini. Sebelumnya rehabilitasi hanya dilakukan secara ringan bagi ruang atau gedung rusak ringan. Sementara bagi gedung atau ruangan yang rusak parah akan direhabilitasi mulai tahun 2019 ini. “Tahun ini sudah mulai dilakukan rehabilitasi. Sebelumnya paling dilakukan rehab

- rehab kecil,” ungkapnya. Bagi gedung FKIP yang memang rusak parah, perkuliahan dilaksanakan di tenda dan gedung kuliah bersama. Namun karena trauma gempa, perkuliahan masih dilaksanakan di tenda. Namun memasuki musim hujan ini, rektor beberapa waktu lalu telah meminta agar mencabut tenda perkuliahan dan semuanya dialihkan ke gedung kuliah bersama.

“Perkuliahan di tenda sudah tidak ada lagi selain di FKIP saja karena memang rusak parah. Sebenarnya sebagian gedung layak dipakai, cuma trauma gempa saja. Contoh, fakultas ekonomi gedungnya tidak rusak parah tapi karena persoalan trauma saja,” ungkap Agusdin. Perkuliahan di FKIP jadi perhatian karena gedung ini mengalami kerusakan paling parah,

sehingga alternatif perkuliahan menggunakan gedung kuliah bersama. Sedang di tempat lain tidak terlalu parah, melainkan hanya karena trauma semata. “FKIP sudah ada solusi pakai gedung kuliah bersama. Cuma untuk ter-cover semuanya, saya belum cek. Pak Rektor sudah mengingatkan supaya tidak lagi ditenda. Dicabut saja jika secara psikologis tidak ada masalah,” jelasnya. (dys)

NTB Minta Tambahan Kuota Haji ke Pusat Dari Hal. 1 “Mari kita berdoa bersama, semoga NTB bisa dapat kuota tambahan haji reguler dari pemerintah pusat,” tegasnya. Untuk pemberangkatan haji NTB tahun ini, direncanakan tanggal 6 Juli mendatang. Den-

gan kelompok terbang (kloter) sebanyak 10 kloter. Jadi tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Kecuali kalau ada kuota tambahan itu nantinya, bisabisa kloter haji NTB bertambah. Adapun untuk kuota haji Lombok Tengah (Loteng) tahun ini, Kepala Kemenag

Loteng, H. Hariadi Iskandar, menyebutkan ada penambahan sekitar 15 orang dari kuota tahun sebelumnya. Yakni sebanyak 776 orang. Yang kemungkinan akan dibagi dalam tiga kloter. Satu kloter penuh dua kloter campuran. Untuk pemberangkatan

tahun ini, jemaah calon haji yang tahun lalu gagal berangkat, menjadi prioritas. Di mana ada belasan orang yang gagal berangkat tahun lalu. Dengan beberapa alasan. Ada yang karena memang sengaja menunda keberangkatan karena ingin menunggu pasangan.

Ada juga yang gagal berangkat karena tidak bisa melunasi sisa ongkos naik haji. “Nah untuk berapa besaran ongkos haji tahun ini belum bisa ditentukan. Karena masih harus menunggu penetapan dari pemerintah pusat,” pungkas Iskandar. (kir)

Polda NTB akan Lanjutkan Pemanggilan Kepala BPBD di Sumbawa Dari Hal. 1

Investasi di NTB Tak Merata

Halaman 11

‘’Bagaimana nanti prosesnya, itu penyidik dan BPKP yang paham,’’ pungkasnya. Polda NTB masih akan melanjutkan mengklarifikasi sejumlah saksi terkait laporan dana transfer rekonstruksi rumah terdampak gempa tahun 2018. ‘’Meminta keterangan mereka dan ini kan APBN yang sudah masuk melalui BNPB di Jakarta ke daerah,’’ jelas Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin, akhir pekan lalu. Permintaan keterangan itu terkait penyaluran dana rekon-

struksi kepada penerima sesuai hasil verifikasi rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. ‘’Ini kan ada overlap. Mereka minta verifikasi terkait rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Ada uang yang belum tergeser semua. Mereka khawatir jangan sampai nanti digeser ternyata ada masalah di kemudian hari,’’ ujarnya. Menurut Inpres 5/2019 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi Lombok, mengamanatkan alokasi anggaran rumah rusak berat sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta. Berdasarkan data BPBD

Provinsi NTB, pemerintah pusat telah mentransfer sebesar Rp3,495 triliun per-31 Desember 2018 untuk rekonstruksi total 216.519 rumah. Terdiri dari 75.138 rumah rusak berat, 33.075 rumah rusak sedang, dan 108.306 rumah rusak ringan. Dengan rincian 65.457 kepala keluarga penerima dana yang terbagi menjadi 39.007 KK penerima bantuan rumah rusak berat, rumah rusak sedang 7.547 KK, dan rusak ringan 18.903 KK. Sementara dana yang sudah ditransfer BPBD ke masyarakat sebesar Rp1,553 triliun, menyisakan Rp1,942 triliun yang belum ditransfer.

Kepala Pelaksana BPBD NTB H Muhammad Rum menjelaskan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah mentransfer dana ke masyarakat untuk pembangunan hunian tetap sebesar Rp3,495 triliun ke BPBD, per 31 Desember 2018. Rinciannya, Rp216 miliar untuk 13.437 penerima di Kota Mataram. Dari BPBD baru tersalurkan Rp100 miliar; Rp1,134 triliun untuk 72.222 penerima di Lombok Barat, baru tersalurkan Rp274,3 miliar. Kemudian 49.853 penerima di Lombok Utara totalnya sudah dikucurkan Rp1,07 triliun, yang disalurkan BPBD ke

masyarakat Rp626 miliar. Rp401 miliar untuk total 25.007 penerima di Lombok Tengah, sebanyak Rp80,1 miliar disalurkan ke masyarakat. BNPB juga sudah mentransfer Rp384,2 miliar yang dihajatkan untuk 25.493 rumah di Lombok Timur. BPBD setempat sudah menyalurkan sebesar Rp325,3 miliar. Selanjutnya, Rp100,66 miliar untuk 18.515 rumah di Sumbawa Barat, yang sudah tersalurkan Rp100,52 miliar. Di Kabupaten Sumbawa, BNPB menyalurkan Rp181,34 miliar untuk 11.992 rumah, yang sudah tersalurkan Rp46,6 miliar. (ars/why)

Pariwisata Desa Mas-Mas Bangkit Pascagempa Dari Hal. 1 Namun keunikannya, wisatawan tidak disediakan penginapan khusus, melainkan rumah rumah warga dijadikan home stay dadakan. Turis diberikan satu sampai dua kamar menginap. Makanan dan minuman yang disediakan, sama dengan yang dikonsumsi keluarga pemilik rumah. ‘’Jadi konsepnya, turis berbaur dengan warga,’’ kata Parman, salah satu pemilik rumah, Sabtu (5/1). Aktivitas pemilik rumah yang dinilai unik, seperti memasak, mencuci, membersihkan halaman, para turis boleh nimbrung. Banyak juga wisatawan yang suka dengan aktivitas di luar rumah seperti bertani dan berkebun. Turis yang punya keahlian khusus di bidang pertanian dan perkebunan atau profesi lainnya, dapat membagi ilmunya kepada warga. Sehingga ada simbiosis antara warga dan turis di desa itu. Menurut Parman, ada 30 unit rumah warga yang diman-

faatkan sebagai home stay. Tarif per malam antara Rp 100.000 hingga Rp 150.000. Tapi komersial bukan tujuan utama warga, melainkan konsep terbuka pada peradaban modern dan kekeluargaan, tanpa mengabaikan kultur asli warga di desa. Selebihnya adalah kemandirian ekonomi dari bidang pariwisata berbasis desa. Dominan turis yang datang dari Jerman dan Perancis. Mereka dipandu anak-anak muda yang dilatih khusus bahasa asing melalui kursus di desa selama satu bulan. Warga juga antusias menyambut pengembangan pariwisata desa. Sangat jelas terlihat dari sikapnya yang ramah kepada siapapun yang datang. Kebersihan lingkungan sangat dijaga. Menyusuri kampung, jalan tanah hingga paving blok yang tertata rapi. Jalan penghubung antar dusun sudah hotmix. Pemandangan kiri dan kanan jalan sawah hijau dan kebun. Sebuah danau dengan permukaan air tenang di tengah kampung, cukup menenangkan

hati. Semakin natural ketika menyaksikan aktivitas warga memancing dan melempar jala di tengah danau. Saat kejadian gempa pertama Juli lalu, rumah warga yang dijadikan home stay banyak terisi. Namun turis ikut kabur bersama warga pemilik rumah. Setelah gempa beruntun hingga Agustus, tamu yang tadinya berkunjung sampai 150 orang per bulan, nyaris tidak ada yang kembali. Tamu banyak yang cancel karena trauma akibat gempa. Warga yang selama ini aktif mengelola desa wisata, turut mengungsi. Parman mengungkap, wisatawan terakhir berkunjung pada bulan September 2018 lalu, itu pun hanya beberapa orang. ‘’Terakhir kemarin bulan September. Ada, tapi nggak nginap di rumah sini. Kadang-kadang tiga orang kadang-kadang dua orang, terakhir kemarin dua orang,’’ sebut Parman. Namun situasi itu mulai berubah sejak Desember 2018. Aparatur desa, kelom-

pok sadar wisata (Pokdarwis) dan warga, menyongsong 2019 dengan optimisme kebangkitan kembali wisata Desa Mas-Mas, karena sebenarnya tidak ada dampak signifikan. Alam Desa Mas-Mas tetap dengan gugus sawah yang rapi, pepohonan rindang tumbuh subur di dalam kampung, jalan hingga gang gang yang sudah rapi, ada danau dengan air tenang. Tradisi kampung seperti roah, nyongkolan, sampai kerajinan ketak tetap ada. ‘’Artinya gempa tidak memengaruhi secara langsung. Cuma turis saja yang masih trauma. Tapi harapan kami ini mulai pulih. Satu dua tamu sudah ada yang mulai datang,’’ ungkap Kades Mas Mas, Habiburrahman Yusuf Akbar. Promosi digencarkan, dengan diawali penataan desa dan kampanye kebersihan lingkungan zero plastic kepada warga. Promo melalui media sosial digencarkan. Kebijakan desa bersama Pokdarwis menambah konten yang dijual. Yakni paket gowes mengelilingi

desa hingga ke Air Terjung Benang Setokel. Kades yang akrab disapa Muhidin ini juga akan mengembangkan program Durenisasi dengan menebar bibit durian ke Pokdarwis dan warga. Sehingga dalam beberapa tahun akan menjual wisata durian. Pemkab Lombok Tengah, Pemprov NTB hingga pemerintah pusat dibukakan ruang partisipasi. Ia sangat berharap ada intervensi berupa pembangunan fasilitas pendukung pariwisata dan perbaikan jalan desa. Ada satu kegiatan yang ditawarkannya. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata atau pun Kementerian Pariwisata, diharapkan membuat atau merenovasi satu kamar khusus di setiap rumah warga. Kamar yang layak dilengkapi toilet dan fasilitas meubeler lainnya. Program ini menurutnya lebih efektif ketimbang bedah rumah, karena basisnya pengembangan pariwisata tanpa banyak membebankan daerah atau negara. (ars/mhj)

Ada Sanksi, Tak Pecat ASN Mantan Napi Korupsi Dari Hal. 1 SK pemberhentian dengan tidak hormat yang sudah ditetapkan 480 SK, baik instansi pusat dan instansi daerah berdasarkan data BKN. Ia menyebutkan, data BKN sebanyak 2.357 PNS/ASN terlibat tindak pidana korupsi berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.917 PNS bekerja aktif di Pemda kabupaten/kota dan 342 PNS bekerja di pemerintah provinsi. Sedangkan 98 PNS bekerja di kementerian/lembaga. Ia menjelaskan dasar hukum penjatuhan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi bagi ASN mantan napi korupsi. Yakni PP No.48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. Dan PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda.

Widodo mengatakan tujuan terkait SKB tersebut adalah Pemda segera menindaklanjuti SKB karena merupakan bukti keseriusan. Dalam hal Pemda tidak menindaklanjuti maka Pemerintah Pusat/ BKN melakukan ambil alih sesuai dengan kewenangan. Ia mengatakan, kepada daerah yang sudah menindaklanjuti diberi apresiasi. Sedangkan bagi yang belum menindaklanjuti SKB tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Widodo mengatakan, hak setiap warga negara mengajukan keberatan dan upaya hukum sebagai bagian dari negara demokrasi. Asisten I Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (6/1) siang mengatakan, Pemprov sudah menindaklanjuti SKB Mendagri, Men PANRB dan Kepala BKN tersebut meskipun tidak dilakukan pemecatan dengan tidak hormat secara definitif.

Tetapi Pemprov sudah menghentikan pembayaran gaji ASN mantan napi korupsi sejak awal Januari ini. ‘’Dengan menghentikan gaji mereka itu, dengan dirumahkan kita sudah tindaklanjuti. Kita menghormati proses hukum yang sedang berlangsung juga. Karena sebagian ASN itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), melakukan judicial review. Tapi tetap kita laksanakan, cuma kita tak keluarkan SK defenitif, sampai menunggu putusan MK,’’ kata Agus. Meskipun belum dikeluarkan SK pemecatan, Agus mengatakan gubernur telah mengambil kebijakan menghentikan sementara pembayaran gaji ASN mantan napi korupsi yang ada di lingkup Pemprov NTB. Dijelaskan, Pemprov menghormati proses hukum yang sedang dilakukan sebagian ASN di MK. Kalaupun ASN tersebut nanti dimenangkan MK, maka posisinya akan dikembalikan lagi. Jika gugatan mereka di-

tolak MK maka daerah atau negara tak rugi. Karena gaji mereka dihentikan sementara sejak Januari sampai adanya putusan MK. “Kita mengambil jalan tengah yang terbaik. Kita juga harus mempertimbangkan rasa keadilan pada kawankawan yang sedang berjuang. Kita menindaklanjuti SKB tiga menteri dengan cara kita, pertimbangan itu,’’ imbuhnya. Bagi Pemda yang melakukan pemecatan langsung seperti Kota Mataram, kata Agus, langkah yang tersebut tidak salah. Tetapi kebijakan yang diambil Pemprov dan sejumlah Pemda kabupaten/ kota merupakan langkah arif menindaklanjuti SKB tersebut dan menghormati ASN yang memperjuangkan judicial review di MK. Data BKD NTB, sebanyak 72 ASN mantan napi korupsi se - NTB telah dirumahkan per 1 Januari 2019. Terpisah, Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB,

Dwi Arie Santo mengatakan kepala daerah yang tidak melakukan pemecatan kepada ASN mantan napi korupsi, patut dipertanyakan semangat pemberantasan di suatu daerah. Terlepas adanya SKB Mendagri, Men PANRB dan BKN, seharusnya kepala daerah memecat ASN yang merupakan mantan napi korupsi. “Dengan dipecat, itu bisa memberikan efek jera kepada oknum-oknum ASN lain yang mungkin sudah punya niatan melakukan korupsi atau apa. Setidaknya ini bagian dari tindakan disiplin yang harus dilakukan, diambil oleh pimpinan daerah,” katanya dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (6/1) siang. Meskipun saat ini ada judicial review yang dilakukan ASN ke MK. Namun, ASN mantan napi korupsi harus dipecat. Kepala daerah yang tak melakukan pemecatan padahal sudah berkekuatan hukum tetap, maka dapat dikatakan tak pro terhadap pemberantasan korupsi. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 7 Januari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257