Edisi Jumat 6 Desember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 6 DESEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 224 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Menkes Dukung Penuh Pengembangan ’’Medical Tourism’’ di NTB

Mataram (Suara NTB) Menteri Kesehatan (Menkes), Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad (K) mendukung penuh pengembangan medical tourism (wisata kesehatan) di NTB. Pengembangan medical tourism bukan saja di RSUD Provinsi NTB dan RSUD Kota Mataram, tetapi akan didorong seluruh rumah sakit yang ada di NTB memiliki keunggulan yang dapat dijual menjadi medical tourism. ‘’Iya dong (mendukung),’’ kata Terawan dikonfirmasi usai meninjau pelayanan kesehatan di RSUD NTB, Kamis (5/12).

Ia menyebutkan, medical tourism ada dua, yakni medical traveller dan helath torurism.

Medical traveller kaitannya dengan penyediaan sarana dan pelayanan kesehatan bagi wisatawan yang berkunjung ke NTB. Karena mereka datang berlibur, tidak menutup kemungkinan kena sakit, cedera, luka dan lainnya. ‘’Semua sarana kesehatan (mendukung medical tourism) di sini sudah siap saya kira. Saya melihat (secara langsung) tadi,’’ katanya.

Pada kesempatan tersebut, Menkes meninjau ruang pelayanan radioterapi yang menjadi unggulan RSUD NTB. Pelayanan radioterapi menjadi unggulan rumah sakit milik Pemprov NTB itu dalam mengembangkan medical tourism.

Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH mengatakan, pengembangan medical tourism bukan hanya di RSUD NTB. Tetapi semua rumah sakit yang ada akan digagas memiliki keunggulan masing-masing.

Ia mencontohkan seperti RSUD Kota Mataram yang memiliki pelayanan unggulan terapi oksigen hiperbarik. Kemudian RSUD NTB memiliki keunggulan pelayanan radioterapi. ‘’Nanti kita akan cari rumah sakit lain apa keunggulannya. Itu yang akan kita jadikan sebagai medical tourism, yang kita jual bersama-sama,” ujarnya.

Eka mengatakan tidak semua daerah di Indonesia dijadikan medical tourism oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

TINJAU - Menkes Terawan Agus Putranto saat meninjau fasilitas pendukung RSUD NTB, Kamis (5/12) siang.

Mahasiswa Turun ke Desa Laporan Penanganan Jabatan Kadiskominfotik NTB Penurunan Angka Kemiskinan Stunting Jadi Syarat Diprediksi Lebih Cepat Banyak Peminat Pencairan DD 2020 Mataram (Suara NTB) Hari kedua pembukaan seleksi terbuka dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB, jabatan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) paling banyak peminat.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Turunkan dengan Kearifan Lokal

ribuan kelompok mahasiswa KKN dimanfaatMataram (Suara NTB) Pelibatan kampus dalam memberantas kan, bisa langsung menyelesaikan persoalan desa, saya kira itu cukup efektif mengentaskan kemiskinan dinilai sebagai langkemiskinan,’’ kata Firmansyah dikonfirmasi kah terobosan bagus. AkadeSuara NTB, Kamis (5/12) siang. misi Universitas Mataram, Menurutnya, pelibatan ribuan mahaDr. Firmasyah, SE, M. Si siswa untuk menyelesaikan persoalan kemeyakini akan terjadi permiskinan merupakan kekuatan yang cepatan penurunan angka sangat dahsyat. Namun, harus disiapkan kemiskinan dengan adanya konsepnya ketika mereka berada di lapangelombang besar mahagan. Bila perlu, kata Firmansyah, sebesiswa ang diterjunkan ke lum mahasiswa diterjunkan ke desadesa-desa miskin di NTB. desa yang miskin, harus diberikan ‘’Potensi mahapelatihan terlebih dahulu. siswa yang besar ini ‘’Pemerintah kan punya tarmemang selama get capaian. Target capaian ini belum diitu disosialisasikan ke mahamanfaatkan. siswa. Untuk mencapai tarJalan masget capaian itu, apa langkah ing-masing yang dilakukan. Lebih baantara kagus lagi kalau langkah itu mpus dan disupport dengan propemeringram dan pengangtah daergaran. ah. ArtiBersambung nya kalau M.Firmansyah ke hal 15 potensi

Mataram (Suara NTB) Mulai 2020 mendatang, pencairan Dana Desa (DD) tahap III dipersyaratkan bagi seluruh desa untuk melaporkan progres penanganan stunting. Tahun 2019, persyaratan ini hanya diberlakukan di Lombok Tengah.

Namun pada 2020 mendatang, semua desa yang berada di delapan kabupaten di NTB wajib melaporkan progres penanganan stunting sebagai syarat pencairan DD tahap III. ‘’Kalau nanti tahun depan, tak akan cair DD-nya jika tidak melaporkan progres penanganan stunting. Karena itu syaratsyarat pencairan,’’ kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Dukcapil NTB, Hendra Saputra, S. STP dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Ia menyebutkan, lima kegiatan yang harus masuk dalam penanganan konvergensi stunting yang harus dialokasikan anggarannya lewat DD. Yaitu, ibu hamil, sanitasi, air bersih, PAUD dan sarana kesehatan dan jaminan sosial untuk bayi selama seribu hari pertama kehidupan.

Sesuai RPJMN 20192024, menekankan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Sehingga alokasi DD juga akan dititik beratkan pada pemberdayaan masyarakat. Tahun-tahun sebelumnya, sekitar 70 persen DD dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di desa. Mulai tahun depan diharapkan DD dialokasikan lebih besar untuk pemberdayaan masyarakat.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

MENTERI Kesehatan (Menkes) RI, Letjen (Purn) Dr. dr.

Terawan Agus Putranto, Sp. Rad (K), berkunjung ke NTB dengan salah satu misi utama melihat kasus stunting yang masih terjadi di daerah ini. Hal tersebut untuk menyukseskan program Presiden RI, Joko Widodo, untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) maju dan unggul pada 2024 mendatang. ‘’Yang paling penting (bagaimana ini) berm a k n a (atau) tidak terhadap penurunan angka stunting,’’ ujar Terawan, Kamis (5/12) saat berkunjung ke RSUD NTB. Bersambung Terawan Agus Putranto ke hal 15 (Suara NTB/her)

KO M E N TTAA R

Kaji Penghematan Anggaran BADAN Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB belum berani menyebutkan besaran penghematan anggaran daerah apabila jabatan eselon III dan IV dihapus. Pasalnya, kajian dari Biro Organisasi Setda NTB tentang penghapusan atau pemangkasan jabatan struktural eselon III dan IV masih belum final. ‘’Belum ada kajian. Belum kita kaji karena di Biro Organisasi belum final,’’ kata Plt Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/12).

Zainul mengatakan, rencana penghapusan jabatan eselon III dan IV tersebut bu(Suara NTB/dok) kan pemangkasan. Tetapi H. Zainul Islam pengalihan pejabat dari jabatan struktural eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional.

Diketahui, pejabat eselon III dan IV yang ada saat ini mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, baik roda dua dan roda empat.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

SEMBALUN – Inilah lahan pertanian di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur yang subur. Beragam hortikultura bisa dibudidayakan di wilayah ini. Seperti bawang putih, bawang merah dan tanaman lainnya. Ke depan, lahan pertanian di Sembalun ini dikhawatirkan tidak bisa seproduktif seperti sekarang, karena terancam mengalami kekeringan permanen. Apalagi sekarang ini sumber mata air di Sembalun makin menyusut.

Kunjungi NTB, Menkes Bahas Stunting hingga Peran Posyandu Praya (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah bersama Ketua Dekranasda NTB Hj.Niken Saptarini Zulkieflimansyah makan siang bersama Menteri Kesehatan RI, Letjen (Purn) Dr.dr.Terawan Agus Putranto bertempat di ruang VIP Lombok International Airport (LIA), Kamis (5/12) siang. Dalam suasana yang penuh keakraban itu, turut mendampingi Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp. A, MPH. Menkes melakukan sejumlah kegiatan di Lombok seperti meninjau RSUD Provinsi NTB dan Puskemas Kuripan, Lombok Barat (Lobar). Bagi Terawan, kedatangannya ke NTB tidak lengkap rasanya kembali ke Jakarta sebelum menikmati ayam taliwang. ‘’Saya paling senang kalau diajak makan, apalagi menunya bebalung dan ayam taliwang,’’ ungkap Menkes sam-

bil tertawa lepas.

Di sela-sela makan siang, Terawan berbincang santai dengan Wagub membahas stunting dan program Posyandu. Terawan mengatakan, dalam RPJMN 2020-2024, penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 19 persen pada 2024 dari yang saat ini 30,8 persen sesuai data Riskesdas 2018. Terawan mengaku upaya ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Strategi nasional dalam menurunkan stunting dilakukan dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar anak. Yakni, untuk anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya yang dilakukan di antaranya pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0 sampai 23 bulan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humasntb)

BERKUNJUNG - Menkes, Terawan foto bersama dengan Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan Kepala Dinas Kesehatan NTB, Nurhandini Eka Dewi di Ruang VIP LIA, dalam kunjungannya ke NTB, Kamis (5/12) siang.

SUARA NTB Jumat, 6 Desember 2019

Perkuat Sistem Pembinaan TERKAIT peredaran narkotika di kalangan anak muda, kelurahan Karang Taliwang berupaya memperkuat sistem pembinaan.

Baik pembinaan di lingkungan masyarakat, keluarga, dan pemerintah.

Lurah Karang Taliwang, Ahmad Cahyadi mengatakan, melalui program sosialisasi pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di kelurahan, pemberantasan peredaran narkotika tidak bisa dilihat dari beberapa poin saja. Kata Cahyadi, masyarakat harus melihat dari semua sisi.

(Suara NTB/viq) “Memang beberapa kali Ahmad Cahyadi pihak kelurahan mensosialisasikan terkait P4GN ini ke masyarakat. Juga kita pernah melakukan sosialisasi ke hotel-hotel, dan tempat hiburan lainnya seperti warnet dan lainnya,” tegasnya Kamis (5/12).

Selama tahun 2019 ini, kelurahan Karang Taliwang sudah 4 kali melakukan sosialisasi terkait P4GN di tengah masyarakatnya. Baik secara formal dan non-formal juga dilakukan. Secara non-formal, pihak kelurahan melakukan sosialisasi melalui tokoh agama, masyarakat, dan keluarga.

Kata Cahyadi, dalam melakukan pemberantasan peredaran narkotika, kelurahan memiliki beberapa program. Program pembinaan untuk P4GN ini diberikan melalui arahan tokoh agama, masyarakat dan tokoh adat di kelurahan. “Guru ngaji yang ada di kelurahan juga kita imbau untuk selalu memberikan pengertian kepada anak-anak terkait bahaya narkotika ini,” jelasnya.

Bukan hanya itu, dalam memperkuat pembinaan yang tersistem ini jelas Cahyadi, kelurahan terus berupaya memberikan pengajaran di setiap lini. Baik pada ceramah di hari Jumat dan pengajian yang diadakan di tiap malam Minggu. “Nanti di sana kita selipkan terkait bahaya narkotika ini. Selain itu juga, kelurahan sudah membuat awik-awik untuk menekan peredaran narkotika ini,” katanya. Melalui awik-awik tadi, juga terangkum di dalamnya terkait masalah kunjungan orang luar ke lingkungan Karang Taliwang.

“Awik-awik tadi, jam kunjungan juga diperketat ke lingkungan. Mungkin ada orang bermaksud tidak baik di lingkungan, paling tidak dengan awik-awik tadi, tamu dari luar dibatasi jam berkunjungnya. Selama ada kepentingan yang baik, itu dibolehkan melewati pukul 22:00 malam,” paparnya.

Untuk anak muda di kelurahan, Cahyadi akan mencoba membina dengan memperbaiki sistem yang ada. Baik itu aspek ekonomi, pendidikan, dan standar sosial kemasyarakatan. “Kan selama ini, anak muda punya rumah dan kerap tidak nyaman berada di rumahnya, sehingga keluyuran di luar, nongkrong di jalan. Nah pergaulannya jadi liar,” akunya.

Saat ini, bagaimana kelurahan Karang Taliwang akan mewujudkan kenyamanan bagi anak muda saat berada di rumah. Dengan cara memberikan bantuan modal kepada anak muda di kelurahan. “Mungkin meningkatan taraf pendapatannya kita perhatikan. Karena kan sangat berpengaruh masalah narkotika ini terhadap masalah ekonomi,” jelasnya.

Ia pun menilai, kelurahan Karang Taliwang sampai saat ini, masih memiliki titik rawan peredaran narkotika. “Ada beberapa titik, kita akan menjadikan perhatian agar tidak melebar ke lingkungan lain,” jelasnya.

Nanti, ujar Cahyadi, dengan adanya anggaran kelurahan, ia akan mengarahkan juga ke pemberdayaan kepada anak muda di kelurahan. “Salah satunya, dengan memberikan pemberdayaan terkait bahaya narkoba lebih intensif,” tutup Cahyadi. (viq)

Dukung Pembangunan Pelabuhan Pariwisata WAKIL KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Zaitun, SH., mendukung rencana pembangunan Pelabuhan Pariwisata di Pantai mapak Kota Mataram. Zaitu kepada Suara NTB kemarin mengatakan, pembangunan pelabuhan pariwisata di Pantai Mapak akan membawa dampak positif terhadap laju pembangunan Kota Mataram. Baik pada sektor pariwisata dan sektor lainnya. ‘’Di sektor pariwisata, di mana pengaruh pariwisata Karangasem, Bali akan langsung berdampak positif terhadap pariwisata di Kota Mataram dengan adanya jalur transportasi laut yang langsung dan jar(Suara NTB/fit) aknya dekat. Tadinya harus Zaitun melewati Pelabuhan Lembar maupun Gili Trawangan seperti selama ini,’’ terangnya.

Oleh karena itu, sambung politisi Golkar ini, Dewan sangat mendukung Pemkot Mataram mewujudkan pembanguna Pelabuhan pariwisata di Mapak tersebut.

Untuk itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini mendorong Pemkot Mataram lebih serius membangun komunikasi dengan Pemkab Karangasem dan pemerintah pusat. ‘’Pelabuhan wisata ini saya yakin akan membawa keuntungan bagi pemerintah Kota Mataram dan akan menambah sumber PAD baru dari sektor transportasi yang selama ini hilang karena pemindahan bandara,’’ demikian Zaitun.

Selain itu, pembangunan pelabuhan wisata di Pantai Mapak juga dapat mengembalikan kejayaan Pelabuhan Ampenan. ‘’Dengan dibangunnya dermaga pariwisata di Kota Mataram menurut hemat Kami, wisatawan yang ada di Bali pasti ramai ke Mataram dan tingkat hunian hotel akan meningkat,’’ ungkapnya.

Dengan hadirnya pelabuhan wisata di Pantai Mapak, Zaitun yakin investor-investor pasti tertarik berinvestasi di Kota Mataram. Untuk pembangunan pelabuhan pariwisata di Pantai Mapak, istri Ketua Gapensi Lombok Barat ini memastikan sudah sesuai dengan tata ruang Kota Mataram karena memang di sana merupakan kawasan wisata.

Seperti diketahui, Pemkot Mataram kembali mewacanakan untuk mengembangkan pelabuhan pariwisata di Pantai Mapak, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Pelabuhan ini dinilai sebagai alternatif mengurai penumpukan penumpang di Pelabuhan Lembar. Komunikasi kembali akan dibangun dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bali.

Antara Pemkot Mataram dengan Pemkab Karangasem pernah menjalin komunikasi rencana pembangunan Pelabuhan Amed. Rencana ini telah ditindaklanjuti oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dengan Bupati Karangasem kala itu, I Wayan Gredeg bertemu dengan Deputi Sarana - Prasana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

TP4D Panggil Rekanan Pasar Cakranegara Mataram (Suara NTB) – Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Jumat (6/12) hari ini menjadwalkan pemanggilan terhadap rekanan proyek Pasar Cakranegara. Kontraktor akan diklarifikasi terkait terkendala penyelesaian pekerjaan.

Tiga proyek pasar yang dikerjakan tahun ini yakni Pasar ACC, Pasar Mandalika dan Pasar Cakranegara merupakan bantuan dana perbantuan dari Kementerian Perdagangan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M.Amin tidak pernah memprediksi timbulnya persoalan terhadap pengerjaan Pasar Cakranegara. Justru yang dikhawatirkan sebelumnya adalah Pasar ACC. Faktanya rekanan yang mengerjakan proyek dengan nilai kontrak Rp1,8 miliar lebih dari pagu Rp2,3 miliar belum merampungkan bagian atas toko.

Pihaknya bersama TP4D, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Inspektorat akan memanggil rekanan. Rekanan akan dikonfrontir penyebab belum diselesaikannya sisa pekerjaan tersebut. “Kita akan panggil dan bedah apa permasalahannya,” kata Amran dikonfirmasi, Kamis (5/12).

Pemanggilan rekanan oleh TP4D merupakan ketiga

kalinya. Ini pertemuan akhir untuk memastikan komitmen dari kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan.

Kejaksaan menyiapkan dua opsi menekan rekanan. Yakni, memutus kontrak pekerjaan. Pekerjaan dibayarkan sesuai dengan hasil pekerjaan. Kedua, memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas.

Amran menambahkan, keterlambatan pengerjaan rekanan tetap dikenakan denda dari sisa pekerjaan.

“Tetap sih didenda. Kalau ndak salah diberikan waktu 40 hari menyelesaikan pekerjaan,” tandasnya.

Soal kendala yang dihadapi rekanan akan digali pada rapat finalisasi bersama Kejaksaan. Kemungkinan ada permasalahan internal maupun eksternal di perusahaan.

Kendala – kendala ini yang akan digali untuk menyelesaikan permasalahannya.

Pantauan Suara NTB, Kamis (5/12), bagian atap toko

(Suara NTB/cem)

BELUM DIPASANG – Seorang ibu menunggu angkutan di depan pasar Cakranegara, Kamis (5/12). Bagian atap bangunan pasar yang direvitalisasi ini belum dipasang oleh rekanan hingga mendekati waktu kontrak berakhir. TP4D dijadwalkan Jumat (5/12) hari ini memanggil kontraktor untuk diklarifikasi.

Pasar Cakranegara sebagian da halnya dibagian belakang, lah dipasang. Bahkan, sebagibesar belum terpasang. Tak ter- lapak pedagang telah rampung. an pedagang telah menempati lihat kontraktor bekerja. Berbe- Atap maupun keramiknya te- lapak tersebut. (cem)

Distan Evaluasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarpras Pertanian Mataram (Suara NTB) – Dinas Pertanian secara berkala mengevaluasi program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian yang telah disalurkan ke kelompok tani. Hal ini untuk memastikan bantuan telah dimanfaatkan oleh petani.

Bagian yang akan dievaluasi, kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Mataram, Dra. Hj. Elya Hadiana, adalah pengelolaan lahan dan air. Sistem penyediaan pengawasan alat pertanian dan penyaluran pupuk bersubsidi serta bantuan dana ke kelompok pertanian.

Evaluasi ini sebenarnya ujar Elya, tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya dengan penyuluh serta pendamping poktan. Sebab, kelompok tani mendapatkan bantuan yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Pertanian.

Di antaranya, bantuan sumur dalam dan sumur dangkal.

“Bantuan sumur ini di Cakranegara, Jempong, Selagalas, Karang Pule dan lain sebagainya,” kata Elya, Kamis (5/12). Ada juga bantuan handtractor, pompa air, hairplayer dan alat pertanian lainnya. Dari evaluasi ini, pihaknya ingin memastikan apakah bantuan alsintan tersebut telah dimanfaatkan atau tidak.

Di samping itu, tambah mantan Lurah Ampenan Tengah ini, pemerintah telah men-

(Suara NTB/cem)

EVALUASI PROGRAM - Kepala Bidang Sarpras Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Mataram, Hj. Elya Hadiana memberikan sambutan saat Evaluasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarpras Pertanian. galokasikan pupuk bersubsidi usaha agribisnis perdesaan. kepada kelompok tani (poktan) LKMA akan dibuatkan badan yang masih aktif. Dinas Perta- hukum, sehingga dimungkinkan nian tidak ingin bantuan pupuk mendapatkan bantuan dari bersubsidi diterima oleh Poktan badan usaha milik negara.

Oleh karena itu, pihaknya yang mati suri. “Karena ada juga kelompok tani yang sudah mendorong pendamping membina kelompok tani. Pengalamanlama mati suri,” tandasnya.

Dinas Pertanian mendorong nya Asperindo memberikan banpendamping memastikan sara- tuan subsidi 409 hektar lahan na dan prasarana pertanian di- pertanian. Bantuan ini sebagai manfaatkan oleh petani. Di satu jaminan bila terjadi bencana sisi, pihaknya sedang memper- alam. “Sebenarnya diminta 500 siapkan lima poktan diusulkan hektar. Tapi yang bisa kita penuke Direktorat Jenderal pada Ke- hi hanya 409 hektar. Padahal menterian Pertanian mendapat- yang kita usulkan lebih dari itu. kan pembiayaan. Syaratnya pok- Tapi ada data yang double,” tan harus membentuk kelompok demikian kata dia. (cem/*)

DPPKB Dorong Peningkatan Kapasitas Remaja Mataram (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mendorong peningkatan kapasitas remaja melalui pusat informasi konsultasi remaja dan mahasiswa.

Hal ini dinilai penting di tengah era digitalisasi saat ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPPKB Kota Mataram, Dra. Hj. Evi Ganevia menyampaikan, pesatnya perkembangan teknologi informasi diibaratkan bagai dua mata sisi yang berbeda. Di satu sisi, teklonogi informasi menjadi keniscayaan. Dan, di sisi lain menimbulkan permasalahan perlu segera diselesaikan.

Dinamika perkembangan teknologi ini perlu disikapi.

Salah satunya kata dia, dengan peningkatan kapasitas kelompok pusat informasi dan konsultasi remaja dan mahasiswa melalui pembekalan dalam bentuk orientasi kelompok dan bantuan sarana penyuluhan berupa Genre kit.

Dari wadah diharapkan permasalahan sosial yang kerap timbul seperti pernikahan dini, seks pra nikah, narkoba dan HIV/AIDS dapat diminimalisir. “Ini tahun pertama kami memberikan bantuan tambahan berupa laptop, LCD proyek-

tor untuk enam kecamatan,” kata Evi, Kamis (5/12).

Upaya ini sambung Evi yang juga Asisten III Setda Kota Mataram ini, untuk menstimulus kelompok PIK R/M di setiap kecamatan agar lebih aktif memberikan penyuluhan dan sosialisasi bagi generasi muda yang sudah memasuki usia remaja.

Di usia muda, remaja dihadapi permasalahan yang tidak mudah. Jika salah bergaul akan berdampak terhadap masa depan. Oleh karena itu, PIK R/M diharapkan mampu memberikan solusi dari akar permasalahan dihadapi oleh remaja. “Kelompok PIK R/M kita harap membantu pemerintah menyelesaikan masalah yang dihadapi rekan sebaya mereka,” harapnya.

Dia mengindentifikasi permasalahan lazim ditemukan adalah pernikahan usia dini, seks pra nikah, penyalahgunaan narkoba serta permasalahan sosial lainya yang berdampak terhadap kehidupan keluarga.

Pihaknya terus berupaya menekan angka pernikahan dini dengan pendewasaan usia perkawinan, peningkatan pemahaman remaja tentang reproduksi dan bahaya narkoba serta seks bebas pra nikah. (cem/*)

BKD Diminta Bekerja Lembur Mataram (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengevaluasi serapan capaian fisik dan keuangan dari masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Penumpukan penyelesaian administrasi maupun pencairan diakhir tahun perlu dihindari.

Badan Keuangan Daerah (BKD) diminta bekerja lembur.

Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menyampaikan, evaluasi digelar Rabu (4/12) terhadap progres capaian realisasi fisik dan keuangan masing – masing OPD. Pihaknya ingin memastikan bahwa akhir tahun secara keseluruhan program yang direncanakan harus

H. Effendi Eko Saswito

sudah tuntas.

Permasalahan ditemukan di masing – masing OPD akan dipetakan sekaligus mencari solusi. Jika masalahnya berada di BKD segera ditelusuri. Dari rapat terbatas secara keseluruhan berkaitan dengan kesalahan administrasi. “Terutama administrasi menyangkut kekurangan dokumen yang harus dilengkapi masing – masing OPD,” kata Eko ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/12).

Rata – rata serapan anggaran OPD sampai tanggal 29 November di atas 70 persen.

Eko menyadari di akhir tahun tidak bisa dihindari penumpukan administrasi. Oleh karena itu, OPD diminta kepastian menyelesaikan administrasi tersebut. Di samping itu, BKD juga membantu menyelesaikan penumpukan administrasi. Strateginya, pegawai bekerja lembur sampai malam.

Dan, pelayanan penyelesaian administrasi tetap dibuka hingga hari Sabtu dan Minggu.

“BKD harus bekerja over time. Kita tidak ingin seperti tahun lalu,” tegas Eko. Jika tidak begitu sambung Eko, penyelesaian adminstrasi tidak bisa selesai. Untuk pembayaran pekerjaan tidak ada masalah sepanjang administrasinya diselesaikan. OPD diberikan tenggat waktu hingga tanggal 10 Desember memasukan dokumen.

Serapan OPD paling rendah yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-

(Suara NTB/dok)

PSDM). Sebab, ada beberapa anggaran tidak bisa dieksekusi. Seperti, penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dan pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama. “Kita minta OPD semua menyelesaikan administrasinya,” demikian kata Eko. (cem)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Plt Kepala DPPKB Kota Mataram, Hj. Evi Ganevia di dampingi Sekretarisnya H.Turmuji menyerahkan bantuan ke kelompok PIK R/M belum lama ini. Peningkatan kapasitas remaja dinilai penting mengurangi permasalahan sosial di masyarakat.

Pemkot Tak Pernah Keluarkan Izin untuk Pemandu Lagu Mataram (Suara NTB ) Keberadaan teman bernyanyi (partner song) di hotel dan rumah bernyanyi atau tempat hiburan malam (THM) di Mataram kerap mambuat masyarakat resah.

Dikarenakan, partner song (PS) atau juga disebut dengan pemandu lagu di THM rawan disalahgunakan konsumen.

Menurut salah satu warga asal Jempong Baru, Muhammad Akbar mengatakan, keberadaan pemandu lagu ini kerap menawarkan pelayanan lebih. “Sesuai pengalaman saya, pernah menyewa tempat karaoke di salah satu hotel di Lingkungan Sekarbela. Di sana saya ditawarkan untuk menyewa lebih, bukan sekadar menemani saat bernyanyi atau pemandu lagu,” akunya kepada Suara NTB, Kamis (5/12).

Menanggapi hal tersebut, kepala Dinas Penanaman

Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Irwan Rahadi mengatakan, urusan izin keberadaan rumah bernyanyi di hotel dan tempat karaoke di Mataram dipegang oleh dinas Pariwisata.

Pada proses perizinannya kata Irwan, ada proses administrasi yang harus dilengkapi.

“Kalau untuk urusan partner song atau pemandu lagu ini memang tidak ada izinnya. DPMPTSP hanya punya tanggungjawab izin operasional untuk keberadaan rumah bernyanyi,” jelasnya. Selama keberadaan rumah bernyanyi, DPMPTSP kota Mataram mengimbau kepada pihak pengusaha untuk tidak memberikan izin kepada adanya PS ini.

Katanya, keberadaan PS ini kerap disalahgunakan oleh konsumen. “Keberadaan PS ini kan rawan juga terjadi kasus trafficking,” jelasnya.

Selama ini kata Irwan, DP-

MPTSP Kota Mataram sudah mengawasi, jika ditemukan keberadaan pemandu lagu ini dinilai sudah melanggar ketentuan perizinan. Sesuai PP 24 Tentang Perizinan Sistem OSS (Online Singel Submission), jelas Irwan, untuk rumah bernyanyi ini selama menjalankan usaha masih tetap diberikan izin usaha. “Dulunya memang dua tahun, setelah adanya sistem OSS keluar, berlaku untuk selamanya,” tegasnya.

Ia menegaskan, di dalam usaha rumah bernyanyi baik di hotel dan di tempat karaoke di Mataram, selama ini DPMPTSP Kota Mataram tidak menyertakan izin untuk keberadaan partner song ini. “Yang jelas dikeluarkan izin hanya untuk rumah bernyanyi. Tidak ada izin untuk partner song ini,” tutup Irwan. (viq)

SUARA NTB Jumat, 6 Desember 2019

EKONOMI DAN BISNIS

NTB Stop Pengiriman Sapi Potong dan Bibit ke Luar Daerah Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah sepakat menghentikan pengiriman bibit sapi dan sapi potong mulai tahun 2020.

Kesepakatan ini diambil setelah dilakukan rapat suplay demand (penawaran dan permintaan) ternak potong Provinsi NTB tahun 2020 yang dipimpin langsung Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani.

Rapat digelar pada Rabu (4/12), dihadiri kepala dinas atau bidang-bidang yang menangani fungsi fungsi peternakan di kabupaten/kota di NTB. Supply demand sapi potong tahun 2020 mengacu pada hasil perhitungan supply demand Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan populasi tahun 2018.

Dari rapat tersebut ditemukan dipastikan alokasi pengeluaran ternak sapi potong dalam dan luar daerah tahun 2020 sebagaimana data statistiknya. Populasi sapi di NTB sebanyak 1.242.749 ekor. tersebar 2.289 di Kota Mataram, 118.375 ekor di Lombok Barat, 182.120 ekor di Lombok Tengah, 93.675 ekor di Lombok Utara. 140.782 ekor di Lombok Timur, 71.869 ekor di Sumbawa Barat, 260.041 di di Sumbawa, 142.947 ekor di Dompu, 206.134 ekor di Kabupaten Bima dan 24.513 ekor di Kota Bima.

Produksi daging mencapai 22.295 ton/tahun. Sementara konsumsi sebanyak 21.784 ton/ tahun. Sementara sapi untuk potong yang direkomendasikan ke luar daerah ditetapkan 5.436 ekor. Itupun terbatas ketika kebutuhan nasional tinggi hanya saat Idul Adha (Hari Raya Qurban). Untuk sapi potong dalam daerah, ditetapkan kuotanya sebanyak 72.713 ekor. “Kalau bibit sapi sudah tidak boleh lagi kirim. Kalau ada yang minta, kita undang masuk ke NTB berinvestasi (pembesaran dan penggemukan),” jelas kepala dinas.

Melihat perhitungan masing-masing kabupaten/kota, ternyata di Pulau Lombok yang surplus produksi hanya Lombok Utara. Sedangkan empat kabupaten/kota lainnya ratarata minus dari kebutuhan.

Kekurangan itulah yang selama ini dipenuhi dari Pulau Sumbawa. Sehingga tidak sedikit ternak-ternak dari Pulau Sumbawa diseberangkan ke

(Suara NTB/bul)

PERSILANGAN - Hj. Budi Septiani melihat sapi simental persilangan. Ke depan tidak boleh lagi memotong plasma nuftah, yang dipotong adalah hasil persilangan.

Pulau Lombok. “Perbandingan populasi Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa hanya selisihnya 100.000 ekor. Di Pulau Lombok sekitar 500 ribu sekian ekor, sedangkan Pulau Sumbawa 600-an ribu ekor. Tetapi yang mengkonsumsi daging, 70 persennya ada di Pulau Lombok,” kata Hj. Budi Septiani kepada Suara NTB, Kamis (5/

12) kemarin.

Dari perhitungan yang telah dilakukan, untuk kebutuhan di Pulau Lombok yang disuplay dari Pulau Sumbawa mengalami peningkatan. Tahun 2018 sebanyak 64 ribuan ekor, 72.713 ekor. Sisa ternak 5.436 ekor adalah surplusnya, yang kemudian disepakati akan dikirim ke luar daerah ber-

dasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kelompok ternak di Bima dengan DKI Jakarta. “Itu saja yang dikirim. Selanjutnya, kita sedang mempersiapkan Hijauan Pakan Ternak (HPT) di semua kabupaten/kota untuk kemandirian pakan,” demikian kepala dinas. (bul)

Halaman 3

IWAPI Dorong Pengembangan Tambak Udang Rakyat di Lombok Utara Mataram (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berkesempatan melakukan panen raya udang di tambak yang dikelola Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Provinsi NTB, Kamis (5/12) kemarin. Kehadiran wakil gubernur dan ketua tim penggerak PKK NTB diharapkan menjadi motivasi bagi kaum perempuan berinvestasi di sektor perikanan ini.

IWAPI NTB turut menggeliatkan investasi di Lombok Utara.

Menurut Ketua IWAPI NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, baru dikembangkan 10 kolam tambak udang oleh UD. Mumbul Sari Aqulture dengan asumsi produksi sampai 30 ton. Panen dilakukan tiga kali dalam setahun. Pasarnya, sementara ini masih dikirim ke luar daerah. Penjualan dilakukan secara online. Hasil panen udang vannamei yang dikelola IWAPI NTB ini termasuk cukup berhasil.

Dilihat dari kualitas hasil produksinya dengan rata-rata ukurannya mencapai 26 cm sampai 50 cm. Pemasarannya masih menjanjikan, antara Rp70.000/Kg, sampai Rp110.000/Kg. “Kita sangat harapkan investasi ini tetap terjaga. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tetap mendukung investornya,” harap ketua Iwapi. Bididaya udang vannamei di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan ini dikelola secara profesional. Melibatkan tenaga-tenaga ahli. IWAPI NTB bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara yang telah merencanakan untuk pengembangan 200 tambak rakyat baru.

“Kita siap juga damping dengan tim ahli kita,” kata mantan anggota DPD RI ini dihubungi Suara NTB. Potensi usaha budidaya udang dilihat cukup besar di Nusa Tenggara Barat. Dengan berkembangnya sektor pariwisata, pertumbuhan hotel dan restoran, disusul progresifnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang akan menjadi pangsa pasar utama di dalam daerah. Belum lagi gili-gili tersohor, Gili Trawangan, Meno Air di Lombok Utara. Serta Gili Gede dan giligili lainnya di Kabupaten Lombok Utara.

Rencana pembentukan 200 tambak udang rakyat di Lombok Utara ini, kata Ratu Ganefi diharapkan NTB dapat memenuhi kebutuhan di dalam daerah mendatang.

“Tambak udang di Lombok Utara ini kita harapkan juga akan menjadi virus investasi tambak udang di kabupaten lainnya di NTB,” katanya. (bul)

Telkomsel Hadirkan Layanan Telekomunikasi Kelas Dunia di KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) Vice President Network Operation and Quality Management Telkomsel, Samuel Pasaribu bersama Didi Djumardi, General Manager Network Operation and Quality Management Telkomsel Bali Nusra melakukan kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, salah satu destinasi wisata perioritas di Indonesia.

Kunjungan ini sekaligus melihat perkembangan Mandalika yang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan MotoGP 2021 di Indonesia. Kunjungan para petinggi Telkomsel ini sekaligus bentuk komitmen siap mendukung dan berkolaborasi dalam pengembangan KEK Mandalika.

Sebagai bagian dari BUMN, Telkomsel konsisten untuk terus memberikan layanan tele-

(Suara NTB/bul)

Telkomsel menyatakan komitmen mendukung pengembangan KEK Mandalika komunikasi terbaik di seluruh wilayah Indonesia serta mendukung kebutuhan ragam layanan pelanggannya dimanapun dan kapanpun. Kali ini komitmen tersebut diwujudkan melalui kesiapan Telkomsel untuk turut berperan aktif dalam membantu KEK Man-

19 Jenis Mesin Industri Diuji SNI Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perindustrian Provinsi NTB bekerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian BBP Mektan Kementerian Pertanian RI untuk melakukan uji mesin-mesin industry yang sudah dibuat oleh para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) logam di Provinsi NTB. Kerjasama ini ditandai dengan penandatangan antara Plt. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME dengan Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Rekayasa KSPHP Kementerian Pertanian RI, Dr. Harsono, MP di STIP Banyumulek, Lombok Barat, Kamis (12/5) kemarin.

19 mesin yang diuji untuk mendapatkan sertifikat SNI ini diantaranya, mesin pengupas/pemipil jagung mobile produksi UD. Restu Ibu Lombok Timur. Mesin tungku gasifikasi produksi CV. Rotani Kota Mataram. Mesin Sangrai Kopi Produksi UD. Mataram Teknik Kabupaten Lombok Tengah. Mesin cacah Lamtoro produksi PT. Gerbang NTB Emas.

Dan 15 mesin industri produksi PT. Ondak Jaya Teknik Kabupaten Lombok Timur masing-masing, mesin spiner, mesin kupas kopi kering, mesin pemipil jagung, mesin pengurai serabut kelapa, mesin emping jagung, mesin cuci telur. Ditambah, mixer pakan ternak, mesin cacah sampah organik, mesin cacah krepek, mesin sangrai kopi, mesin cacah sampah Toss-M, mesin Rajang sampah buah, mesin mixer magot, mesin cetak pelet maggot dan peralatan pres cetak tahu.

Pengujian telah mulai dilakukan sejak kemarin untuk mendapatkan hasil sesuai ketentuan SNI. Dr. Harsono menerangkan, dari hasil pengujian mesin yang dilakukan, kemudian di test report data-dta yang ada di mesin, terkait kesesuaian kapasitas dan hasilnya.

Lalu akan disandingkan dengan SNI. “Kalau parameter test report di atas parameter SNI masuk, LKPP langsung

proses. Kalau ndak masuk parameternya, LKPP ndak bisa nayangkan,” ujarnya.

Sementara Hj. Nuryanti menegaskan uji SNI ini pertama kali di lakukan di NTB. Kerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Kementerian Pertanian ini untuk mensukseskan program industrialisasi yang kini digencarkan di NTB. “Baru Pak Gubernur yang mendorong industrialisasi, pengolahan atau hilirisasi apapun tidak bisa berkembang tanpa permesinan,” kata Hj. Nuryanti.

Uji untuk SNI ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing mesin-mesin rekayasa yang dibuat oleh IKM NTB bersaing di level nasional. Setidaknya, targetnya adalah bagaimana mesin-mesin yang dibuat sendiri oleh para perajin logam bisa masuk ecatalog/katalog elektronik.

Artinya, kebutuhan segala jenis mesin di berbagai sektor oleh pemerintah daerah bisa dibeli di daerah sendiri. Tidak mengandalkan mesin-mesin rekayasa yang dibuat di luar daerah, bahkan di luar negeri.

“Kalaupun tidak SNI, kalau sudah ada test reportnya, sudah bisa masuk e –catalog,” jelas Nuryanti. E-catalog diketahui sebagai sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. Berbagai mesin yang sedang diuji ini, menurutnya akan mewujudkan industrialisasi di NTB dan mendukung program-program strategis yang dicanangkan kepala daerah.

“Untuk program zero waste, disiapkan mesin pengolah sampah menjadi organik.

Demikian juga non organik disiapkan mesin pengolahnya. Di sektor pertanian, kemudian sektor peternakan disiapkan mesin-mesin untuk mekanisasi pertanian dan pembuatan pakan secara mandiri. Semua mesin-mesin produksi bisa dibuat sendiri di daerah. Sampai mesin kemasan,” demikian Hj. Nuryanti. (bul)

dalika melalui layanan Seluler digital kelas dunia berupa 4G LTE maupun 5G.

Telkomsel saat ini mengcover jaringan 4G LTE di KEK Mandalika dengan jaringan yang berkualitas mulai dari Bandara Lombok Praya, area seputaran KEK Mandalika seperti di sepanjang Pantai KEK Mandalika, hingga Selong Belanak dan Pantai Mawun.

Telkomsel bersama Telkom saat ini sudah menyediakan jaringan Fiber Optik sehingga dapat memberikan layanan Seluler Digital super cepat.

“Kami siap berperan aktif dalam mendukung pengembangan KEK Mandalika dengan menghadirkan layanan 4G LTE & 5G kelas dunia. Dengan pengalaman kami dalam ajang international seperti

ASIAN Games dan IMF kami juga siap berkolaborasi untuk mensukseskan ajang MotoGP 2021 yang akan diadakan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika,” demikian Samuel Pasaribu menyatakan komitmen Telkomsel.

Dengan Luas 1.035,67 Ha, KEK Mandalika ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 sebagai KEK pariwisata yang diharapkan dapat menjadi tempat liburan yang refresentatif berkelas dunia.(bul)

(Suara NTB/ist)

PANEN UDANG - Panen udang vannamei di Lombok Utara oleh Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, bersama Ketua Iwapi NTB, Hj. Baiq. Diyah Ratu Ganefi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 6 Desember 2019

Halaman 4

Banyak Data Bermasalah

Penerimaan CPNS Harus Tegas pada Aturan

Tunggu Kepastian Pusat DINAS Sosial PPPA Kabupaten Lombok Utara (KLU), seolah hanya bisa pasrah terkait realisasi bantuan sosial (bansos) jaminan hidup korban gempa. Dinas Sosial mengklaim seluruh tugas daerah sudah selesai.

“Soal jadup, tugas daerah sudah selesai, baik datanya, buku rekeningnya sudah selesai semua. Tinggal sekarang ini kita tunggu kabar dari Kemensos bagaimana selanjutnya,” ungkap Kepala Dinsos PPPA KLU, Drs. H. Faisol, kepada wartawan Kamis (5/12).

Dijelaskannya, pengawalan jadup terus dilakukan oleh daerah. Tidak han(Suara NTB/ari) ya eksekutif, termasuk angH. Faisol gota legislatif Lombok Utara juga telah berusaha mengakses informasi di kementerian.

“Beberapa waktu lalu, Dewan kita sudah berusaha dan ketemu langsung dengan menteri, mudahan-mudahan ada kabar baik nanti dari Jakarta. Setelah selesainya pertemuan Dewan dengan menteri. Jadi kita tunggu kabar aja,” sambungnya.

Mantan Camat Bayan dan Camat Pemenang ini melanjutkan, untuk mempertegas pencairan jadup, Bupati Lombok Utara juga dijadwalkan akan melakukan audiensi di Kementerian Sosial. Hanya saja, kementerian belum menetapkan jadwal pasti untuk menerima bupati. “Surat (permintaan audiensi) sudah kita buat, tinggal kita sampaikan ke Kemensos nanti,” ucapnya.

Ia menyambung, komunikasi permintaan audiensi terkait jadup sudah didahului saat menghadiri acara Kemensos di Bali.

Hanya saja, karena mensos orang baru, sehingga yang berkenaan dengan jadup akan didalami kembali. Kemungkinan besarnya, dalam audiensi nanti pihaknya bisa memaparkan data jadup di depan anggota Dewan Dapil NTB. “Jadi audensi kita, masih menunggu jadwal dari mereka. Dan memang kaitannya dengan pencairan, wallahu ‘alam,” tandasnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah berakhir tanggal 25 November 2019 lalu. Hanya saja, dalam tahap verifikasi dan supervisi banyak ditemukan data pelamar yang bermasalah. Bahkan mencapai dua ribuan. Terkait kondisi ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Rohman Farly, meminta supaya panitia tetap tegas pada aturan.

Sekda yang juga selaku ketua panitia penerimaan CPNS Lotim, mengungkapkan penerimaan CPNS sudah ada aturan yang mengaturnya. Itu artinya, pemerintah daerah harus tegas terhadap aturan main yang sudah ditetapkan supaya nanti tidak ada tindakan-tindakan diskriminatif yang dapat

merugikan masyarakat.

Momentum penerimaan CPNS, katanya, merupakan salah satu jalan masyarakat dalam menuntut hak-haknya untuk mendapat perhatian dari pemerintah dengan diangkat sebagai CPNS/PNS. Sehingga dengan pelayanan dan jam kerjanya, masyarakat lebih menda-

patkan hak-haknya yang lebih layak. “Pemerintah daerah harus tegas terhadap aturan yang sudah ditetapkan,”ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Lotim, H. M. Isa, SAP, melalui Kepala Bidang Data dan Formasi, Yulian Ugi Lusianto, menyebutkan bahwa dari 12.771 pelamar CPNS di

(Suara NTB/yon)

H. Rohman Farly

Tiga Pejabat Dipromosikan ke Eselon II Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., kembali merotasi ASN lingkup Pemda Lombok Utara, Kamis (5/12). Sebanyak 20 pejabat digeser. Dari jumlah tersebut, 3 orang mendapat promosi ke eselon II, 3 orang eselon III dan 14 orang eselon IV mengalami pergeseran biasa.

Ketiga pejabat yang dipromosi pada posisi eselon II antara lain, Evi Winarni, SP. M.Si, menjabat Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.

Jabatan Evi sebelumnya adalah Sekretaris BPBD KLU. Selanjutnya, dr. H. L. Bahrudin, jabatan sebelumnya Plh. Kepala Dikes KLU diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian Wartawan, S.Sos., sebelumnya Inspektur Pembantu pada Inspektorat KLU dipercaya menjadi Kepala Satpol PP dan Damkar KLU. Berikutnya 3 orang eselon III yang digeser adalah, dr. H. Abdul Kadir, dari Kepala Bidang Pelayanan Dikes menjadi Sekretaris Dikes KLU. Selanjutnya Syafruddin, S.EI. M.Si., sebagai Sekretaris BPBD mengganti Evi Winarni, serta Suwadi, S.Pd., dipercaya mengisi jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Ke-

Sembalun Dikhawatirkan Alami Kekeringan Permanen Selong (Suara NTB) Wilayah Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dikhawatirkan akan mengalami kekeringan secara permanen. Hal ini terlihat dari kondisi beberapa tahun terakhir debit air dan jumlah mata air di Sembalun terus menyusut.

“Dari belasan mata air yang dulu, sekarang tersisa tinggal lima mata air dan itupun airnya terus berkurang” ungkap warga Sembalun, Mertawi kepada Suara NTB, Kamis (5/12).

Mertawi alias Amaq Ujang yang juga Sekretaris Dinas Pariwisata Lotim ini mengatakan hotel-hotel yang ada di Sembalun saat ini pun tengah mengalami krisis air bersih. Pemilik hotel terpaksa membeli air setiap harinya.

Musim kemarau yang berkepanjangan ini pun membuat lahan-lahan pertanian pun mengalami hal yang sama. Petani terpaksa melakukan pengeboran di lahannya untuk menyirami tanamannya. Aktivitas pengeboran ini di satu sisi diduga menjadi penyebab merosotnya debit air. Akan tetapi, petani tak bisa dilarang, karena pengeboran dilakukan di atas lahannya sendiri.

Untuk lahan pertanian dikhawatirkan juga oleh Amaq Ujang, Sembalun hanya sekali bisa menanam setiap tahunnya. Sembalun kembali ke masa lalu, dimana dikarenakan persoalan air masyarakat petani hanya bisa sekali menanam. Perbedaannya antara dulu dengan sekarang, sambungnya, kondisi soal air ini berbanding terbalik.

Dijelaskan, pada beberapa tahun silam, Sembalun sekali bercocok tanam karena kebanyakan air. Petani tak bisa bercocok tanam saat musim hujan karena Sembalun banjir air. Sementara sekarang hanya bisa menanam saat hujan. Kemarau tak bisa lagi karena tak ada air.

Mertawi berharap, Sembalun dapat segera diselamatkan. Sebagai Kawasa Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sembalun perlu intervensi dari pemerintah pusat untuk menyelamatkan air Sembalun.

Camat Sembalun, Zaidar Rohman sebelumnya mengakui krisis air yang dialami warga Sembalun. Mulai dari Sembalun, Sembalun Lawang, Sajang dan Bilokpetung serta Timba Gading juga mengalami krisis air bersih.

Dalam penanganannya oleh UNICEF sudah turut membantu bersama dengan Yayasan Masyarakat Peduli (YMP) NTB. Khusus Sajang diakui memang pernah juga dibangunkan sambungan air dari pegunungan. Akan tetapi rusak akibat gemba beberapa waktu lalu, sehingga saat ini warga Sajang ada yang membeli air dan menunggu bantuan dari pemerintah. “Sekarang terlihat kekurangan air memang Sajang,” imbuhnya. (rus)

(Suara NTB/Humas dan Protokol Setda Lotim)

PANEN - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy saat panen jagung usai pengukuhan Pengurus KTNA Lotim, Kamis (5/12).

Pengurus KTNA Dikukuhkan di Tengah Sawah Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy mengapresiasi kegiatan pengukuhan pengurus Kelompok Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA} Kabupaten Lotim dan Kecamatan se-Lotim yang digelar di tengah sawah di Wanasaba, Kamis (5/12).

Bupati menegaskan, penyelenggaraan pengukuhan di tengah areal persawahan merupakan simbol aktivitas para petani. Hal Ini juga kata bupati dapat dimaknai sebagai amanah. Pengurus diamanahkan oleh anggota agar benarbenar memahami apa yang dikerjakan. Termasuk memahami target yang ingin dicapai,

serta hasilnya ke depan.

Bupati juga mengapresiasi kesanggupan para anggota sebagai ujung tombak dan perwakilan dari masyarakat petani yang menginginkan perubahan ke depannya. Diakui Bupati Sukiman kondisi pertanian di Lotim belum banyak berubah. Hal ini karena masih banyak petani penggarap dibandingkan menjadi petani.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur akan memfasilitasi apa yang menjadi usul serta saran dari para petani dan nelayan melalui para pengurus KTNA di tingkat kecamatan maupun para pengurus di tingkat Kabupaten.

Di antara yang menjadi masalah pertanian adalah,kebutuhan air irigasi di wilayah selatan. Masyarakat petani di Selatan ini mengeluhkan persoalan air. Termasuk kebutuhan air minum. Melalui beberapa upaya yang sudah dilakukan, diharapkan pada tahun 2020 mendatang diharapkan bisa dituntaskan.

Pelantikan dan pengukuhan dirangkaikan dengan sarasehan/ temu wicara dengan kelompok tani dan nelayan se-Lotim. Acara kemudian dilanjutkan Panen Raya Jagung Hibrida BISI-18. Acara yang berlangsung Kamis (5/12) bertempat di Kelompok Tani Rage II, Dusun Bagek Longgek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba. (rus)

Polemik Hibah Lahan

Area Pembangunan Kodim Digeser Tanjung (Suara NTB) Polemik hibah Lapangan Gondang mencapai solusi pada rapat di aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Kamis (5/12).

Pada rapat itu, Lapangan Gondang yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan Makodim Lombok Utara urung dilakukan. Lapangan tetap seperti sediakala untuk masyarakat. Sebaliknya, area Makodim akan digeser ke belakang (Utara) lapangan.

Dalam rapat kemarin, hadir antara lain, Dandim 1606 Lobar, Kolonel Czi Efrijon Kroll, Wakapolres Lombok Utara, Bupati, Kepala Dinas Dikpora, Kepala BPKAD, Kabag Hukum, Camat Gangga, serta berbagai elemen masyarakat Gangga.

Lapangan Gondang sejatinya telah dihibahkan untuk membangun Kodim Lombok Utara. Alih-alih hibah berjalan lancar, berbagai elemen masyarakat Kecamatan Gangga menolak. Hingga pada pertemuan kemarin pun, masyarakat tetap menolak.

Tokoh Pemuda, Alvan Hadi, mengatakan persoalan lapan-

Kabupaten Lotim. Per tanggal 2 Desember lalu, sebanyak 457 pelamar yang berkasnya belum diverifikasi dan ditargetkan tuntas kemarin. Sementara sebanyak 4.751 yang belum disupervisi dan ditargetkan dapat selesai dua hari ke depan.

Sehingga pada hari Sabtu besok akan difinalkan beberapa permasalahan untuk kemudian diplenokan. Barulah keluar jumlah pelamar apakah masuk dalam katagori memenuhi syarat (MS) ataupun tidak memenuhi syarat (TMS) dari 12.771 pelamar CPNS di Kabupaten Lotim. (yon)

gan Gondang berangkat dari dari rasa memiliki warga. Menurutnya, banyak instansi vertikal yang sudah dibangun, tetapi sedikit pun tidak melukai perasaan warga. Namun berbeda dengan Lapangan Gondang yang dihajatkan untuk Kodim.

“Demi Allah kami tidak pernah menolak Makodim di Lapangan Gondang. Tetapi historis dan psikologis, masyarakat tidak bisa lupakan Lapangan Gondang. Andaikan bupati mengukur kebijakan yang berpihak ke masyarakat, tentu kami apresiasi luar biasa,” ujar Alvan.

Sayangnya, kata dia, dalam rapat (18 Juli 2018) yang dijadikan acuan, 26 orang yang hadir dalam sosialisasi semuanya dari unsur pemerintah, kecuali Karang Taruna.

Pernyataan Alvan dikuatkan oleh tokoh masyarakat Gondang, Muhammad Nahir.

Ia mengamini, progres pembangunan kantor vertikal di KLU cukup maju. Tetapi begitu muncul penggunaan lapangan, masyarakat lantas bereaksi. Ia menuturkan, sebelum sosialisasi pihaknya

(Suara NTB/ari)

PERTEMUAN - Pertemuan antara Dandim Lobar Efrijon Kroll dan masyarakat yang selama ini menolak hibah Lapangan Gondang untuk Markas Kodim Lombok Utara, Kamis (5/12). sudah diskusi. Sebagai warga Gondang, pihaknya menunggu undangan pemerintah.

“Tetapi yang diundang hanya kepala dusun, masyarakat tidak diundang. Kami harap saat itu kami diundang untuk diskusi seperti ini. Setelah rapat sosialisasi, masyarakat (klub) bola bersurat ke Bupati meminta jangan dipakai. Saya tidak tahu apakah surat sampai apa tidak. Tiba-tiba lihat di media sudah dihibahkan, tambah hangat situasi,” paparnya.

Menanggapi penolakan

warga, Kodim 1606 Lobar, Kolonel Czi Efrijon Kroll, mengambil kesimpulan atas aspirasi warga. Ia menyimpulkan lapangan bola tetap ada. Namun dalam peninjauan awal, setengah lapangan bola terpakai untuk Kantor Kodim.

“Saya menangkap intinya, lapangan bola tetap ada. Kita tampung semua masukan, kita setting ulang, Kodim mundurkan sedikit, supaya lapangan tetap ada,” tegasnya.

Kesimpulan rapat itu akan ia sampaikan ke Danrem, sem-

bari menunggu arahan Danrem.

Namun ia menjamin, masukan masyarakat tetap diinput “Tinggal kita atur setting lapangan, kantor apakah mundur ke kiri, ke kanan atau ke belakang,” tandasnya.

Sementara Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, mengamini seluruh pendapat berniat baik dalam membangun daerah. Ia bersedia mendiskusikan ulang rencana pembangunan Makodim dengan sketsa ulang. “Kalau kita pindahkan lapangan, tidak punya tempat cukup luas untuk kodim. Bisa (Kodim) di kecamatan lain, Pengembuk, Rempek, tapi agak dalam. Di AmorAmor kita punya (lahan), tapi sudah ada Brimob,” ujarnya.

Najmul mempermaklumkan, mengapa Lapangan Gondang menjadi pilihan. Hal itu didasari proses menentukan lokasi ideal melalui peninjauan Mabes TNI. Untuk kebaikan semua pihak, bupati lantas kembali memimpin rapat bersama seluruh sumur TNI yang hadir guna pemetaan ulang lokasi Makodim. (ari)

miskinan pada Dinsos KLU. Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, dalam sambutannya menyampaikan rotasi kali ini bertujuan untuk mengisi formasi yang sudah lama kosong.

Mereka yang dipromosikan sebagai pejabat eselon II telah melalui seleksi sebelumnya.

“Semua itu ditentukan melalui proses pansel yang kita percayakan ke akademisi dan tim yang sudah dipercaya. Makanya karena hasilnya sudah keluar, kita isi mereka di jabatan yang baru,” ungkap Najmul.

Dampak dari rotasi ini, diakuinya terdapat beberapa jabatan pada eselon IV yang masih kosong, karena pejabat sebelumnya diangkat ke eselon III. Namun demikian, menurut Najmul, kekosongan masih akan terjadi mengingat jumlah ASN Lombok Utara masih kurang.

Bupati menyatakan mutasi adalah bentuk penyegaran. Sebab dalam birokrasi, penyegaran mutlak diperlukan guna menambah wawasan dan kapasitas ASN. “Yang namanya manusia itu, ada titik jenuhnya. Mungkin ada teman-teman yang bekerja sudah cukup lama pada bidang tersebut. Tentu hal itu membutuhkan penyegaran, supaya diharapkan dapat menimbulkan inovasi baru,” tandasnya. (ari)

Konsepsi NTB dan Islamic Relief ’’Launching’’ SLI Berbasis Gender Selong (Suara NTB) Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) NTB bersama Islamic Relief Swedia me-launching Sekolah Lapang Iklim (SLI) Berbasis Gender bagi tiga komunitas petani, Kamis (5/12).

Di antaranya petani tadah hujan, petambak garam dan pembudidaya lobster Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Direktur Konsepsi, Dr. Moh. Taqiuddin, SPt. MSi, menjelaskan, dimulainya SLI untuk tiga komunitas, petani tadah hujan, penambak garam dan pembudidaya lobster bertujuan untuk memperkaya pengetahuan lokal masyarakat tentang bagaimana memahami fenomena perubahan iklim, mengatasi, mengantisipasi dan menyesuaikan diri pada implikasinya. Di mana saat ini masyarakat dalam mengambil keputusan pertanian hanya mengandalkan pengetahuan lokal yang saat ini sudah tidak memadai terkait kondisi iklim yang tidak menentu.

Untuk itu, adanya SLI ini, pengetahuan lokal masyarakat dapat diperkaya lagi dengan pengetahuan ilmiah tentang iklim dengan melibat pihak terkait seperti BMKG, termasuk dari Islamic Relief dan pihak terkait lainnya dengan diadakannya pertemuan atau sekolah selama tiga bulan per dasarian.

Sejarah dilaksanakan kegiatan ini dilatarbelakangi suatu kepedulian dan keprihatinan situasi fenomena alam yang sangat berdampak pada semua sektor kehidupan. Sehingga

adanya upaya dari masyarakat agar tidak memberikan dampak yang tidak positif. Adapun jumlah masyarakat yang mengikuti SLI ini mencapai ratusan dari tiga komunitas tersebut dari tiga desa yakni, Desa Pandan Wangi, Pare Mas dan Pemongkong.

Sementara, Koordinator Islamic Relief Area NTB, Lilik Ryanto menyampaikan Islamic Relief merupakan lembaga kemanusiaan yang bergerak di berbagai lini. Di NTB, katanya, Islamic Relief dari tahun 2014 sudah melaksanakan berbagai program dan saat ini sudah masuk 5 tahun. Di mana untuk tahun ini bekerja sama dengan Konspesi dengan pelaksanaan kegiatan didanai oleh Islamic Relief Swedia sebagai donatur utama.

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Lobar, Luhur Triuji Prayitno, SLI merupakan program yang sangat bagus dengan memberikan penyuluhan tentang iklim hingga ke tingkat petani. SLI bertujuan untuk meningkatkan wawasan petani untuk mengetahui perubahan cuaca dan iklim yang tidak terlepas dari berbagai sektor dan aspek kehidupan.

Sementara, Sekda Lotim, H. Rohman Farly, sangat berterima kepada Konsepsi dan Islami Relief yang telah memilih Kabupaten Lotim sebagai tempat pelaksanaan SLI ini.

Dikatakannya, suatu kehidupan tidak terlepas dari iklim yang masuk pada kehidupan dan tidak hanya bagi petani dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. (yon)

(Suara NTB/yon)

LUNCURKAN SLI - Pemukulan gong serta gendang beleq sebagai tanda dimulainya SLI Berbasis Gender bagi tiga komunitas petani di Kecamatan Jerowaru Lotim, Kamis (5/12).

SUARA NTB Jumat, 6 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tekan Stunting, Menkes Apresiasi Pemkab Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad., mengapresiasi keberhasilan Lombok Barat (Lobar) menurunkan angka stunting hingga 23 persen lebih dari angka 49 persen lebih.

Atas pencapaian ini Menkes pun yakin Lobar dan NTB umumnya mampu menurunkan angka stunting di bawah 20 persen.

Hal ini ditegaskan Menkes Terawan Agus Putranto saat pertemuan dengan Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid dan jajaran serta Forkopimda di Aula Kantor Bupati Lobar, Kamis (5/12).

Dalam kesempatan itu, Menkes juga menyerahkan aset program intervensi kesehatan lingkungan kepada Bupati Lobar dan kepala desa ser-

ta pimpinan ponpes. Dijelaskan, seperti disampaikan bupati, angka stunting di Lobar awalnya tinggi. Kementerian Kesehatan pun berupaya membantu pemda melakukan intervensi-intervensi sesuai dengan arahan bupati, sehingga angka stunting bisa ditekan yang sebelumnya mencapai 49 persen menjadi 23 persen.

Melihat keberhasilan penu-

runan stunting ini, pihaknya sangat yakin target penurunan stunting di bawah 20 persen bisa dicapai. “Sebab melihat semangat masyarakat dengan slogan “Lombok bisa menurunkan stunting saya kira akan bisa terlaksana,” jelas mantan pimpinan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta ini.

Terkait program intervensi dari Kemenkes ke daerah

dalam rangka penanganan stunting sendiri, ada beberapa program yang sudah diberikan ke Lobar dan NTB. Tahun 2019 Kemenkes melalui Direktorat Kesehatan Lingkungan Dirjen Kesehatan Masyarakat memberikan bantuan paket stimulan pembangunan jamban dan sarana cuci tangan pakai sabun pada 591 desa di Indonesia. Rehab dapur dan pembangunan tempat pembuangan tempat sampah serta tempat cuci tangan pakai sabun pada 36 ponpes sebagai upaya percepatan penurunan stunting.

Provinsi NTB merupakan salah satu lokus intervensi di-

mana pada tahun 2019 mendapatakan 37 desa dan 1 ponpes sebagai lokus intervensi kesehatan lingkungan. Sedangkan Lobar, mendapatkan bantuan stimulan pada 9 desa dan 1 ponpes. Termasuk, bantuan dari Bank Dunia dalam penanganan stunting juga berjalan sinergi. Semua program, ujarnya, bersinergi dalam menekan angka stunting melalui berbagai program yang dikoordinasikan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengaku berkat berbagai program intervensi yang dilakukan telah berhasil menekan

Rp61 Miliar DAK di Lobar Masih Ditahan Giri Menang (Suara NTB) – Batas terakhir pengajuan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap III tanggal 15 Desember, namun sampai saat ini dari 22 bidang DAK di Lombok Barat (Lobar) baru yang diajukan ke KPPN sebanyak 15 bidang. Sedangkan sisanya lima bidang belum bisa diajukan lantaran masih di-review oleh Inspektorat. Akibat belum bisa diajukan, Kementerian Keuangan pun masih menahan DAK tahap III untuk Lobar sebesar Rp 61 miliar lebih. ‘’Ada empat OPD yang DAK masih belum bisa dicairkan, yakni Dinas Pariwisata, Dikbud, Dikes dan Dishub. Lambatnya pengajuan pencairan DAK ini disebabkan OPD tersebut lamban mengajukan dokumen persyarakatan pencairan ke BPKAD,’’ ujar Kepala Bidang Keuangan pada BPKAD Lobar, H. Adnan kepada wartawan ditemui di Gerung, Kamis (5/12).

Lima bidang yang belum diajukan pencairan ke KPPN, ujarnya, pendidikan reguler, pariwisata, kesehatan afirmasi dan reguler serta transportasi. Saat ini lima bidang yang belum diusulkan masih dalam proses review oleh Inspektorat, kemungkinan review tersebut bisa selesai minggu ini atau paling telat pekan depan.

Syarat pengajuan pencairan DAK tahap III ini, ujarnya, OPD harus mencapai syarat keuangan 70 persen dari yang sudah ditransper kemudian output 50 persen. Semua syarat ini sendiri sudah dipenuhi OPD, hanya saja Inspektorat melakukan review untuk memastikan bahwa outputnya sudah 50 persen. Sehingga mereka perlu turun ke lapangan. Lantas apa penyebab pengajuan lima bidang ini lambat sekali? Menurut dia pengajuan ini tergantung SP2D yang diajukan OPD ke BPKAD. “Ya lambat pengajuan ke BPKAD, jadi lambat di OPD, lambat juga direview kemudian lambat pengajuan ke KPPN. Sehingga dampaknya berantai,” jelas dia.

Setelah review, tambahnya, hasilnya diserahkan ke BPKAD lalu barulah pihaknya mengajukan DAK tahap III ke KPPN untuk dicairkan. “Minggu depan inilah bisa selesai,”ujar dia.

Untuk pengajuan DAK tahap III ini lanjut dia mencapai total Rp 90 miliar lebih, dari jumlah ini yang sudah diajukan pencairannya ke KPPN Rp 28 miliar lebih, sedangkan sisanya pada lima bidang itu mencapai Rp 61 miliar. Rp 61 miliar lebih belum diajukan pencairan (eksekusi) di lima bidang itu,.

Untuk pencairan Rp28 miliar lebih tersebut diajukan bertahap, yakni tanggal 2 Desember diajukan sebanyak 9 bidang, tanggal 4 Desember diajukan 6 bidang.

Pencairannya biasanya dilakukan setelah lima hari setelah pengajuan ke H. Adnan KPPN. (her)

(Suara NTB/ris)

ing dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dalam penanganan stunting.

Secara berkala mereka melakukan evaluasi bersamasama langsung ke tingkat satuan pendidikan terkecil.

Demikan pula penanganan di hulu, sejak 2016 ia melakukan membuat program Gamak (Gerakan Anti Merarik Kodek).

Beberapa desa pun sudah memiliki awiq-awiq kalau ada yang nikah dini dipisah, namun kalau tidak bisa dipisah, maka diintervensi dengan menunda memiliki keturunan.

“Alhamdulillah hasilnya bagus dan menggembirakan,” jelas dia. (her)

1.000 Lebih Pelamar CPNS di Lobar Terpental

Menuju Desa Definitif DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menetapkan raperda tentang penetapan 15 desa definitif hasil pemekaran di akhir November 2019 lalu.

Meski regulasi pemekaran desa sudah ditetapkan, proses menjadi desa definitif secara final masih terus berproses. Bahkan pelaksanaan pilkades untuk 15 desa hasil pemekaran di Loteng ini diprediksi akan digelar tahun 2022 mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten LoJalaludin teng, Jalaludin kepada Suara NTB, Kamis (5/12) mengatakan, proses lebih lanjut untuk 15 desa baru di Loteng sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Setelah penetapan Perda oleh DPRD, kami akan ajukan ke Mendagri melalui Gubernur. Persoalan ke Mendagri sudah kami konsultasikan. Adapun kelengkapan lain yang diminta sebagai pendukung persyaratan itu sedang dipersiapkan,” terang Jalaludin.

Ia mengatakan, terkait dengan kebijakan selanjutnya untuk penetapan desa definitif ini, pemerintah daerah masih menunggu keputusan Mendagri setelah semua proses selesai dilakukan. Salah satu yang paling ditunggu adalah keluarnya kode desa. Di mana kode desa itu menjadi dasar pemerintah daerah untuk melantik pejabat di desa persiapan. “Desa definitif itu akan kami persiapkan dulu secara struktur pemerintahannya, kemudian kelembagaannya, BPDnya dan lainnya,” tambahnya.

Ia menerangkan, pelaksanaan pilkades untuk 15 desa hasil pemekaran itu akan digelar tahun 2022 mendatang, karena tidak memungkinkan digelar tahun depan atau tahun 2021 lantaran posisi desa pemekaran ini belum final, baik yang menyangkut kode desa, dana desa, kelembagaan dan lain sebagainya.

Adapun 5 desa definitif hasil pemekaran di Loteng yaitu Desa Pandang Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya, Desa Jagawana, Kecamatan Janapria, Desa Lingkok Beringe, Kecamatan Janapria, Desa Tibu Sisok, Kecamatan Janapria, Desa Prako, Kecamatan Janapria, Desa Lendang Tampel, Kecamatan Batukliang, Desa Jero Puri, Kecamatan Praya Timur, Desa Beleke Lebe Sane, Kecamatan Praya Timur, Desa Beleke Daye, Kecamatan Praya Timur, Desa Pengonak, Kecamatan Praya Timur.

Selanjutnya Desa Krame Jati, Kecamatan Pujut, Desa Dadap, Kecamatan Pujut, Desa Pajang, Kecamatan Kopang, Desa Berinding, Kecamatan Kopang serta Desa Lelong Kecamatan Praya Tengah.(ris)

angka stunting hingga tersisa 23 persen. Angka ini di atas rata-rata provinsi, bahkan tingkat nasional. Pihaknya pun mencanangkan tahun 2024 Lobar bebas stunting.

Berbagai macam intervensi yang dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Bahkan sejak awal tahun 2019 dimulai dari yang betul-betul hulu, namun akibat kemampuan yang terbatas baru bisa menyasar 48 sekolah yang diintervensi dalam bentuk pemberian tablet tambah darah dan makan bersama serta olahraga.

Secara formal, ujarnya, Dinas Kesehatan melakukan Memorandum of Understand-

TUNJUKKAN - Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., menunjukkan barang bukti hasil OTT terhadap tiga oknum fasilitator penanganan gempa, Kamis (5/12).

Tiga Oknum Fasilitator Terjaring OTT Praya (Suara NTB) Tiga oknum fasilitator penanganan gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang menjadi target operasi tangkap tangan (OTT) Polres Loteng, Rabu (4/12) malam sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Masing-masing LN, LSA serta DB. Mereka ditangkap di salah satu warung bakso di Kota Praya, usai diduga memeras salah satu rekanan pengadaan material Rumah Tahan Gempa (RTG).

Saat memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (5/12), Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., mengatakan, ketiga tersangka sebelumnya diduga sudah dua kali melakukan pemerasan dengan dua rekanan yang berbeda-beda. “Korbannya semua pihak rekanan suplayer material rumah tahan gempa,” sebutnya.

Awalnya para tersangka meminta bagian 2 persen dari nilai RTG untuk masing-masing penerima bantuan penanganan gempa dengan alasan untuk biaya makan minum serta pembuatan laporan.

Namun ditolak oleh pihak rekanan, karena ada penolakan, para tersangka kemudian menolak untuk menandatangani dokumen pengajuan pencairan dana oleh pihak rekanan.

Akibatnya, pencaiaran dana oleh pihak rekanan pun tersendat. “Dalam proses pencairan dana mengharuskan ada tan-

da tangan dari fasilitator. Jika salah satu fasilitator tanda tangan maka dana tersebut tidak dapat dicairkan. Di sanalah dijadikan kesempatan oleh para tersangka untuk meminta uang kepada pihak rekanan,” terangnya.

Sebelum terjaring OTT, sudah ada dua rekanan yang menyerahkan uang kepada tersangka. Yakni CV. Cahaya Abadi Lombok, sebesar Rp10 juta dan CV. Baron Lombok, sebesar Rp9,5 juta. Terakhir dari CV. Fana Alam Semesta Rp5,2 juta.

Terkait penangkapan tiga fasilitator, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, mengaku sudah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi NTB untuk meminta agar ketiga fasilitator segera diganti dengan fasilitator lainnya. Adanya pergantian ini dimaksudkan agar program penanganan dan pembangunan rumah tahan gempa di wilayah penugasan fasilitator yang terjaring OTT tidak terganggu.

“Sudah kita minta pengganti fasilitator yang ditangkap OTT oleh polisi ke BPBD Provinsi. Ini penting, agar program penanganan gempa tetap bisa berjalan,” ujarnya.

Muhammad mengaku sangat menyayangkan sampai ada fasilitator gempa yang ditangkap polisi. Terlebih ini berkaitan dengan urusan masya-

rakat yang sedang kena musibah. “Kalau dari kami sangat menyayangkan hal itu sampai terjadi. Tapi karena sudah ditangani pihak kepolisian, kita hormati itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., menjelaskan, penangkapan tersangka bermula dari informasi warga.

Bahwa ada oknum fasiliator yang diduga memeras rekananan penyedia material RTG. Dari hasil pengembangan, polisi mendapat informasi kalau akan penyerahan uang oleh pihak rekanan kepada tiga oknum fasiliator tersebut.

Penyerahan uang dilakukan di salah satu warung bakso di Kota Praya. Setelah memastikan informasi tersebut, polisi kemudian bergerak dan langsung melakukan penangkapan. Kedatangan aparat kepolisian secara tiba-tiba tersebut membuat ketiga oknum fasilitator tak berkutik. Ketiga oknum fasilitator tersebut ditangkap sekitar pukul 18.15 wita setelah selesai melakukan transaksi. Mereka langsung digelandang ke Mapolres Loteng untuk diproses.

Atas perbuatannya tersebut, para tersangka dijerat pasal 12 huruf e sub pasal 12 huruf a lebih sub pasal 11 Jo Pasal 55 KUHP UU. No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (kir)

Menkes Kunjungi Daerah Zona Merah Stunting di Lobar MENTERI Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto berkunjung ke Lombok Barat (Lobar), Kamis (6/12). Didampingi sejumlah jajaran, menteri melihat langsung program intervensi kesehatan lingkungan jamban sunting 2019 Kelompok Kerja Masyarakat 333 Kuripan. Daerah Kuripan merupakan salah satu zona merah stunting di Kabupaten Lobar dengan angka stunting mencapai 281 kasus. Desa Kuripan pun mendapatkan program bantuan dari Kementerian Kesehatan Rp100 juta untuk penyiapan jamban.

Kedatangan menteri sekitar pukul 10.00 wita disambut langsung oleh Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid bersama jajaran dan Danrem Kol. Czi. Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Desa Kuripan Hasbi.

Menteri dan rombongan langsung ke RT 04 Dusun Tongkek melihat bantuan jamban dan cuci tangan pakai sabun di rumah warga setempat.

Di dusun ini ada 10 penerima bantuan yang mengalami stunting. Di sini Menkes sudah ditunggu warga. Setelah mengecek jamban, Menkes berdialog dengan warga.

Dalam kesempatan itu Menkes menyemangati orang tua agar bersama-sama memerangi stunting. “Anak adalah aset bangsa terbesar. Harus diperhatikan gizinya, karena mereka calon pemimpin masa depan bangsa,” pesannya.

Usai berdialog, Menkes juga menyerahkan bingkisan berupa makanan dan alat bayi serta dapur kepada 20 sasaran.

(Suara NTB/her)

CEK - Menkes Terawan Agus Putranto bersama Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Kades Kuripan saat mengecek program bantuan jambanisasi di Kuripan, Kamis (5/12).

Setelah melihat bantuan Jamban di Dusun Tongkek, menteri beranjak ke lokasi posyandu Dusun Kuripan 1 yang berjarak 20 meter dari Tongkek. Di sini menkes melihat pelayanan posyandu kepada masyarakat.

Bagaimana mekanisme lima tahapan, mulai dari pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penimbangan, pemberian makanan tambahan, vitamin dan penyuluhan.

Di sini, menkes melihat praktik ibu PKK dan ibu hamil yang masak makanan bayi dari bahan-bahan lokal. Menkes juga berkesempatan memberikan makanan tambahan kepada anak-anak. Terakhir, menkes berdialog dengan para ibu-ibu dan pengurus PKK kabupaten, kecamatan, desa, dusun yang hadir.

Kepala Desa Kuripan Hasbi mengaku bangga, karena daerahnya dikunjungi oleh Menkes. Diakuinya, desanya termasuk zona merah stunting di Lobar. “Desa kami zona merah stunting, karena jum-

lah kasus stunting di desa kami mencapai 281,”aku Hasbi. Untuk penanganan stunting ini pihaknya mendapatkan bantuan stimulan Rp 100 juta, namun baru bisa diberikan kepada 20 KK warga di dua dusun, yakni Dusun Tongkek dan Kuripan 1.

Warga yang menerima bantuan ini jelas dia kriterianya mengalami stunting dan miskin.

Penerima bantuan ini pun diputuskan melalui musyawarah. Di mana per KK diberikan Rp 5 juta.

Sedangkan sisanya 261 KK belum diintervensi. Bentuk bantuannya berupa jambanisasi (MCK), lengkap dengan kelengkapannya. Sebab diakui persoalan stunting diakibatkan tidak ada MCK. Berkat intervensi ini, kasus stunting pun berhasil ditekan dari angka 281 turun menjadi 261 per bulan MaretJuli. Ia berharap dengan kunjungan menkes, bantuan ini bertambah, sehingga bisa mengintervensi 261 KK yang belum disentuh. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lombok Barat (Lobar) sudah selesai melakukan tahapan verifikasi berkas pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hasilnya, dari 4.261 pelamar yang mendaftar, hampir 25 persen atau 1000 lebih dinyatakan terpental alias gugur akibat berkasnya tidak memenuhui syarat (TMS). Sedangkan ada 75 persen atau sekitar 3000 lebih pelamar dinyatakan menenuhi syarat alias lolos seleksi administrasi. ”Itu ada ¼ yang TMS atau sekitar 1.000 lebih pelamar dari keseluruhan yang mendaftar,” jelas Kasubid Pengadaan Pegawai pada BKD dan PSDM Lobar, H. Rizki Bani Adam yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (5/12).

Dijelaskan, hampir sebagian besar berkas pendaftar yang TMS itu bermasalah pada akreditasi. Namun BKD masih memberikan kesempatan untuk perbaikan. Bagi pelamar yang kesulitan menemukan akredasinya, bisa mengirimkan lampiran bukti surat pendirian Perguruan Tinggi (PT) atau kampusnya. Sebab sudah ada surat baru dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait itu. Bahkan apabila tidak bisa menemukan atau lulus waktu belum terakreditasi. Pelamar bisa melampirkan surat pengajuan permohonan akreditasi PT atau kampus kepada BAN-PT. “Sebenarnya kita sudah duluan melakukan langkah antisipasi itu. Kita sudah menggumumkan itu pada 21 November,” ungkapnya.

Ia tidak mempungkiri sebagian lagi pelamar yang TMS itu karena kesalahan non teknis. Mulai dari tujuan surat lamaran yang salah, surat pernyataan tidak bermaterai atau tak ditandatangani, hingga ketidaksesuaian jurusan dengan formasi yang didaftar.

Rizki memastikan untuk itu tidak ada toleransi untuk perbaikan. Sedangkan bagi permasalahan akreditasi itu pihaknya mempersilakan untuk memperbaikinya pada masa sanggah. BKD mengimbau pelamar agar memanfaatkan dengan baik masa sanggah terhitung 16-18 Desember mendatang. “Pelamar bisa mengirimkan via telegram atau WA dengan nomor 087865615300 yang sudah diterterakan di pengumuman. Agar bisa langsung direspons,” sarannya.

Menurutnya verifikasi berkas itu sudah selesai sejak beberapa hari lalu. Kini pihaknya masih melakukan tahapan supervisi atas hasil verifikasi itu. Sebelum nantinya akan diumumkan pada 15 Desember mendatang. “Kalau supervisi ini untuk melihat ada kemungkinan verifikasi yang salah untuk diperbaiki ke verifikator. Kalau benar akan dilanjutkan,” ujarnya.

Berdasarkan data BKDPSDM Lobar dari 205 formasi CPNS Lobar, sebanyak 8 formasi di antaranya tanpa pelamar.

Sedangkan jumlah pelamar yang mendaftar mencapai 4.261 pendaftar. Dari jumlah itu Formasi Ahli PertamaGuru Kelas yang paling tinggi pelamarnya dengan 657 pendaftar. Kemudian disusul Formasi Guru IPA dengan 536 pendaftar. Sedangkan untuk pelamar yang paling sedikit peminatnya ada pada dokter gigi yang hanya 1 pelamar. (her)

Dwi Sugianto Target Raih Dukungan Empat Parpol Praya (Suara NTB) Nama mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Tengah (Loteng) yang juga mantan Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM., disebut bakal bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang.

Guna memuluskan rencananya, Dwi Sugianto yang kini sudah pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mengaku mengincar dukungan dari empat partai politik (parpol) sekaligus. Masing-masing Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Berkarya serta Partai NasDem. Dwi Sugianto yang dikonfirmasi Rabu (5/12) malam, mengaku sudah membangun komunikasi yang cukup intensif dengan ke empat parpol tersebut.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan dengan parpol lainnya.

“Untuk saat ini komunikasi intensif sudah kita bangun dengan empat parpol. Tetapi masih akan ada komunikasi dengan parpol lainnya,” tegasnya.

Selain mencari dukungan dari parpol, jejaring serta dukungan dari tokoh-tokoh di daerah ini juga terus dibangun. Termasuk dengan mantan Bupati Loteng, H.L. Wiratmaja alias Mamiq Ngoh yang juga tokoh Partai Berkarya Loteng serta sejumlah

H. Dwi Sugianto

tokoh utama Loteng lain.

Bahkan Dwi mengaku sudah mendapat dukungan penuh dari keluarga besar Mamiq Ngoh. “Dukungan dari Mamiq Ngoh dan keluarga besarnya salah satu alasan saya untuk mau maju di Pilkada Loteng mendatang. Seandainya ada salah satu dari keluarga besar Mamiq Ngoh yang maju di Pilkada Loteng, saya tidak akan maju. Tapi karena sudah restu dari Mamiq Ngoh, saya beranikan diri untuk maju,” tegasnya.

Disinggung soal pasangan yang akan digandeng di Pilkada Loteng mendatang, Dwi mengaku belum diputuskan.

Tetapi sudah ada bayangan, sesuai kriteria yang disiapkan, yakni tokoh politik sekaligus birokrat serta punya basis masa pendukung yang riil. Soal kemudian pasangan tersebut berasal dari mana, apakah Loteng bagian selatan ataukah utara itu belum diputuskan.

Terpisah, Ketua DPC PPP Loteng, H.M. Mayuki, S.Ag., membenarkan kalau pihaknya sudah membangun komunikasi dengan Dwi Sugianto, karena yang bersangkutan salah satu bakal calon kepala daerah yang mendaftar di PPP. Hanya saja soal siapa yang akan diberikan dukung oleh PPP belum ditentukan, karena memang tahapan rekrutmen masih berlangsung.

Sampai sejauh ini, ujarnya, total sudah ada 18 bakal calon yang sudah mendaftar serta mengambil formulir pendaftaran di PPP. Para bakal calon kepala daerah itulah yang nantinya akan diseleksi oleh PPP dengan mem pertimbangkan semua aspek yang ada di bakal calon bersangkutan, mulai dari kredibilitas, kapabilitas, kemampuan serta kesiapan bakal calon kepala daerah untuk memenangi Pilkada Loteng. (kir) (Suara NTB/kir)

SUARA NTB Jumat, 6 Desember 2019

Pilkades Serentak

Banyak Desa Perlu Seleksi Tambahan Bakal Calon Sumbawa Besar (Suara NTB) Pilkades serentak terhadap 119 desa di Kabupaten Sumbawa memasuki tahapan pendaftaran bakal calon (Bacalon).

Meskipun tahapan tersebut sedang berjalan, diprediksi banyak desa yang bakal calon (Bacalon) kadesnya akan dilakukan seleksi tambahan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos., M.Si menyampaikan, (Suara NTB/ist) pendaftaran bakal calon Varian Bintoro kades sudah dimulai sejak tanggal 4 hingga 16 Desember mendatang. Saat ini pihaknya belum mengetahui apakah terdapat desa yang bakal calon kadesnya melebihi dari lima orang. Jika bakal calonnya melebihi lima orang, maka akan dilakukan seleksi tambahan. “Kalau lebih dari lima maka ada seleksi tambahan,” ujarnya.

Menurutnya, kemungkinan besar banyak desa yang bakal calonnya melebihi lima. Bahkan diprediksi hampir 50 persen dari total 119 desa yang akan mengikuti Pilkades serentak. Hal ini dilihat dari antusiasme bakal calon kades yang memasukkan persyaratan. Bahkan di salah satu desa diakuinya ada 11 bakal calon yang sudah memasukkan persyaratan.

“Kemungkinan besar banyak desa bakal calon lebih dari lima. Kalau saya lihat dari antusiasme, kira-kira hampir mencapai 50 persen dari jumlah desa itu,” terangnya.

Meskipun demikian, jumlah bakal calon di masing-masing desa baru akan diketahui setelah adanya penetapan bakal calon. Terhadap seleksi tambahan, nantinya akan dilakukan oleh pihak ketiga. Saat ini pihak ketiga dimaksud belum ditentukan. Yang jelas akan dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kompetensi dalam melakukan seleksi, terutama tes psikologi.

“Pihak ketiga ini belum ditentukan. Yang pasti lembaga yang punya kompetensi melakukan tes. Tes itu psikologi terutama. Jadwal Seleksi tambahan pada tanggal 14 Februari 2020,” jelasnya.

Adapun nantinya jika ada desa yang bakal calon kadesnya Cuma satu orang, maka akan diperpanjang masa pendaftarannya. Jika dalam masa perpanjangan tersebut tetap juga satu, maka prosedurnya panitia Pilkades akan melaporkan kepada BPB. Kemudian BPD melaporkannya ke Bupati untuk ditunda dan akan dijadwal ulang untuk Pilkades serentak berikutnya. Hanya saja, sangat kecil kemungkinan desa yang memiliki satu bakal calon Kades.

“Tapi kalau yang satu bakal calon kecil kemungkinannya.

Desa yang menyatakan empat bakal calon saja kemungkinan hanya satu atau dua desa,” tandasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Usia Produktif Jadi Penyalahguna Narkoba Terbesar Taliwang (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat, mengakui, tingkat penyalahguna narkoba di usia produktif sangat tinggi dibandingkan usia senja.

Dari data rehabilitasi yang diterima, sekitar 31 penyalahguna narkoba berusia 15-25 tahun, sisanya 25-40 tahun.

“Harus kita akui memang usia produktif menjadi penyumbang terbesar angka penyalahguna narkoba sejak beberapa tahun lalu. Bahkan dari 44 orang penyalahguna narkoba yang direhabilitasi di tahun 2019 31 orang diantaranya merupakan usia produktif yang didominasi oleh para pelajar. Jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena hanya mencapai angka 27 orang saja,” ungkap Kepala BNNK, AKBP Chepy Ahmad Hidayat S. Ag saat ditemui wartawan,” Kamis (5/12).

Dikatakannya, jika melihat data tren penyalahguna narkoba yang sudah direhabilitasi, maka angkanya terus meningkat. Di tahun 2018 angka rehabilitasi yang sudah dilakukan sebanyak 33 orang dan di tahun 2019 meningkat menjadi 44 orang.

Meningkatnya angka rehabilitasi tersebut karena semakin intensnya instansi terkait melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan dengan cara menyasar semua lini masyarakat dianggap paling ampuh menekan kasus penyalahguna narkoba ini.

Sementara itu, terhadap masyarakat yang secara sukarela memilih untuk di rehabilitasi jumlahnya terus meningkat.

Hal tersebut terjadi karena adanya ketakutan ketika ditangkap oleh aparat penegak hukum. Tentu hal yang sangat disayangkan yakni dengan meningkatnya jumlah warga yang direhabilitasi terutama usia produktif mengindikasikan bahwa kasus narkoba juga meningkat di KSB. Tentu hal itu akan menjadi atensi khusus pihaknya untuk semakin gencar

melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Alhamdulillah sudah banyak masyarakat yang sadar dan mau direhabilitasi. Kita juga akan terus galakkan sosialisasi dan pemberian pemahaman.

Sehingga kasus ini bisa semakin ditekan dan dikurangi,” ujarnya.

Ditambahkannya, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pengguna narkoba yang direhabilitasi, rata-rata mereka berawal dari mencoba dan ketagihan. Sementara terkait dengan angka kunjungan untuk rehabilitasi ini meningkat, bukan saja karena kasus narkoba yang meningkat, melainkan tingkat kesadaran masyarakat untuk berubah ke arah lebih baik sangat tinggi.

Tentu hal itu sangat diapresiasi, karena dengan semakin banyaknya penyalahguna yang

(Suara NTB/ist)

BNN KSB - Kepala BNN KSB, Chepy Ahmad Hidayat memberikan pemaparan terkait kondisi penyalahgunaan Narkoba di KSB, saat temu wartawan di aula kantor BNN KSB, Kamis (5/12). secara sukarela melaporkan diri maka kasus narkoba ini bisa juga terus ditekan. Pihaknya juga akan terus gencar melakukan sosialisasi terutama ke sekolahsekolah dan masyarakat secara umum, karena rata-rata para penyalahguna ini merupakan usia produktif.

Selain itu, pihaknya juga akan semakin intens membangun komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) supaya bandar

yang saat ini masih berkeliaran bisa ditangkap. Karena jika pengedar narkoba ini tidak ditangkap, maka narkoba akan tetap ada.

“Memang angka untuk rehabilitasi kita sangat tinggi serta sangat melampaui target. Kita juga tetap mengimbau masyarakat untuk melakukan rehabilitasi sebelum ditangkap APH, karena jika ditangkap maka hukuman yang akan didapatkan juga berbeda,” pungkasnya. (ils)

Usulan Penghapusan Ratusan Randis Terus Dikaji

Empat Jabatan Resmi Dilelang Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa telah membuka seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka di lingkungan Pemkab Sumbawa tahun 2019. Untuk empat jabatan, yakni, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sebagaimana disebutkan Sekretaris BKPP Sumbawa, Arif Hidayat S.STP, M.Si, Kamis (5/12). Pendaftaran calon peserta dilakukan sejak 29 November hingga 13 Desember mendatang. Semua pejabat yang telah memenuhi syarat bisa mengkuti seleksi ini.

Syaratnya diantaranya, berusia paling tinggi 57 tahun pada 31 Januari 2020, memiliki pangkat paling rendah pembina golongan ruang IV/a bagi calon yang menduduki jabatan administrator atau pangkat pembina tingkat I golongan ruang IV/ b, bagi calon yang menduduki jabatan fungsional. Kemudian menyusun makalah dengan topik yang memuat visi dan misi terhadap jabatan yang dilamar. Serta syarat syarat lainnya.

Seleksi administrasi akan dilakukan 9-13 Desember.

Pengumuman hasil seleksi administrasi 14 Desember. Kemudian penelusuran rekam jejak calon 15-16 Desember, asesmen kompetisi 16-18 Desember, presentase makalah dan wawancara 19-20 Desember hingga penyampaian hasil aksi seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada 22 Desember mendatang. (arn)

Halaman 6

(Suara NTB/Kalak BPBD Sumbawa)

GOTONG ROYONG - Warga di Kecamatan Moyo Hulu, melakukan gotong royong memperbaiki rumah, pasca musibah angin kencang, Rabu (4/12).

Sepuluh Rumah Rusak Diterjang Angin Kencang Sumbawa Besar (Suara NTB) Hujan deras yang disertai angin kencang merusak sejumlah rumah warga di dua desa di Kecamatan Moyo Hulu, Rabu (4/12) lalu sekitar pukul 16.30 Wita. Selain rumah warga, angin kencang juga merusak satu panggung kesenian.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, Ir. A. Rahim yang ditemui

wartawan membenarkan adanya kejadian tersebut. Di mana ada 10 rumah warga di wilayah Kecamatan Moyo Hulu yang rusak akibat kejadian.

Rinciannya 5 rumah di Desa Sebasang dan 5 rumah di Desa Marga Karya. Selain itu satu panggung kesenian juga rusak.

Kerusakan yang terjadi ratarata di bagian atap. Kondisinya rusak ringan hingga rusak sedang. “Kerusakannya mulai dari

ringan sampai sedang,” ujarnya, Kamis (5/12).

Diakuinya, pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait kejadian. Rencananya pihaknya akan segera mengirimkan bantuan logistik berupa sembako dan terpal untuk para korban.

“Kita akan berikan bantuan logistik berupa sembako dan terpal untuk para korban. Insya Alah besok kami akan memberikan bantuan,” tukasnya. (ind)

Harga Mitan Meroket, Satgas Pangan Selidiki Indikasi Penyimpangan Taliwang (Suara NTB) Satuan Tugas (Satgas) pan-

gan di Polres Sumbawa Barat, mulai melakukan penyelidikan terkait meroketnya harga Minyak Tanah (Mitan) di sejumlah pasar. Bahkan fungsi Reskrim juga sudah diinstruksikan untuk bisa bergerak lebih awal dengan mengumpulkan fakta-fakta lapangan sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut. Jika ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum terkait kenaikan harga, maka pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas.

“Memang secara umum kami belum mendapatkan informasi lebih jauh terkait meroketnya harga minyak tanah di pasaran. Meskipun demikian, kami sudah minta ke Reskrim untuk segera melakukan penyelidikan terkait persoalan tersebut sebelum disikapi ke proses selanjutnya. Jika hasil penyelidikan di temukan adanya permainan harga untuk bisa mendapatkan keuntungan, maka kita tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas,” ungkap Kasatgas Pangan Polres Sumbawa Barat, Kompol Teuku Ardiansyah SH, kepada Suara NTB, Kamis (5/12).

Dikatakannya, sementara ini pihaknya belum bisa diberikan kesimpulan apakah kenaikan harga Mitan tersebut mengarah ke tindak pidana atau tidak karena masih dalam tahap penyelidikan terlebih dahulu. Tetapi dengan meroketnya harga Mitan dari HET sekitar Rp2.750 per liter menjadi Rp15.000 - Rp20.000 di sejumlah pasar dianggap sangat tidak masuk akal.

Maka dari itu, pihaknya masih mendalami terlebih dahulu terhadap persoalan ini jangan sampai salah melangkah. Karena jujur saja masih banyak warga KSB yang sangat membutuhkan Mitan lantaran belum terbiasa untuk menggunakan tabung gas elpiji tiga kilogram yang dibagikan secara gratis oleh Pemerintah.

Selain menurunkan tim khusus ke lapangan, pihaknya juga berencana untuk melakukan kordinasi dengan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Koperindag) untuk sama-sama melakukan operasi pasar terkait dengan harga tersebut. Jangan masalah ini dibiarkan berlarut begitu saja, karena masyarakat yang paling dirugikan karena harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan satu liter Mitan.

“Memang KSB ini sudah masuk wilayah konversi, tetapi kenaikan harga Mitan yang menggila saat ini tetap akan menjadi atensi khusus kami.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada hasil dari pengecekan lapangan sehingga bisa langsung kita sikapi serta masalah yang terjadi di lapangan,” pungkasnya.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Koperindag KSB, Ir. Amin Sudiono MM, mengaku geram dengan melonjaknya harga Mitan di sejumlah pasar.

Bahkan dirinya tidak segan-segan memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap paket jual beli Mitan di sejumlah pasar.

Dirinya juga meyakini kenaikan harga yang terjadi saat ini ditengarai adanya oknum penjual Mitan yang ingin mendapatkan keuntungan lebih disaat kondisi Mitan mulai dikurangi oleh Pemerintah. Pihaknya juga sudah menginstruksikan ke tim pangan untuk segera melakukan pengecekan lapangan agar persoalan ini tidak berlangsung lama dan masyarakat juga yang akan dirugikan nantinya.

“Kalau ada yang jual dengan harga tinggi bisa jadi mereka ingin memperkaya diri dengan memanfatkan momen konversi yang belum rampung. Maka dari itu, saya sudah menginstruksikan ke anggota di lapangan untuk bisa memastikan kondsisi terkini di lapangan,” tukasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Sumbawa Barat, mengaku masih mengkaji terkait usulan penghapusan pajak ratusan kendaraan dinas (Randis) yang dimiliki Pemkab setempat.

Hal ini dilakukan, lantaran dikhawatirkan akan mempengaruhi pendapatan pajak daerah jika dihapus begitu saja.

Bahkan berdasarkan hasil laporan yang diterima ada sekitar 120 Randis baik itu roda dua maupun roda empat yang diusulkan untuk dihapus dengan potensi pendapatan hilang sekitar Rp850 juta.

“Memang usulannya dari BPAD sudah kami terima terkait rencana penghapusan dari objek pajak tersebut, tetapi kami masih menunggu adanya SK penghapusan dari aset terlebih dahulu. Kami juga tidak akan bisa menghapus begitu saja melainkan harus dilakukan pengecekan lapangan, jangan sampai kendaraan yang dihapus ini masih layak untuk bisa digunakan kembali. Kendati demikian, usulan tersebut tetap akan kami proses tetapi untuk sementara kami belum bisa memberikan kesimpulan apakah akan disetujui atau tidak,” ungkap Kepala UPTBUPPD KSB, Husni, SE, MM, kepada Suara NTB. Dikatakannya, berdasarkan laporan yang diterima dari BPAD usulan ratusan unit kendaraan dinas ini dihapus karena dalam kondisi rusak berat (tidak bisa digunakan lagi).

Hanya saja pihaknya tidak bisa percaya begitu saja melainkan tetap akan melihat objek pajak yang ada di lapangan. Jika tidak dimungkinkan untuk bisa dihapus, lantaran masih layak pakai, maka pihaknya tidak akan bisa memproses usulan dimaksud.

Selain persoalan itu, pihaknya juga perlu membahas masalah ini dengan unit regident yang ada di Polres dan Jasa Raharja. Hal itu sengaja dilakukan jangan sampai ada komplain terkait penghapu-

san yang dilakukan secara sepihak. Untuk itu, pihaknya berharap agar Pemerintah bisa bersabar dulu karena untuk penanganan lanjutan terhadap usulan itu butuh proses yang panjang.

Meski demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan di tahun 2020 bisa segera tuntas dengan catatan kendaraan ini harus dihapus dulu dari aset daerah. “Hasil laporan dari Pemkab, bahwa kendaraan yang diusulkan untuk dihapus sudah dalam kondisi rusak berat. Meski begitu pengakuannya kami tetap akan melakukan pengecekan lapangan untuk bisa mengambil kesimpulan,” sebutnya.

Ditambahkannya, selain kendaraan dinas saat ini ada sekitar 60 unit mobil dan 1.110 unit motor yang akan diusulkan untuk dihapus dari objek wajib pajak daerah. Penghapusan ini dilakukan karena objek pajak tersebut belum pernah dihapus sejak Dispenda terbentuk di KSB sehingga tahun 2019 harus dilakukan penghapusan. Tentu proses penghapusan ini tidak mudah, karena ada beberapa mekanisme yang harus dilalui dalam, salah satunya yakni persetujuan DPRD dan Gubernur.

Hal ini tentu sangat beralasan, karena akan berpengaruh ke pendapatan dari pajak kendaraan nantinya. Bayangkan saja dari jumlah kendaraan yang dihapus tahun 2019 ini ada sekitar 1.170 unit jika dikalkulasikan ada sekitar Rp1 miliar lebih pendapatan yang akan hilang lantaran proses itu.

Maka dari itu, sebelum dihapus pihaknya akan tetap turun ke lapangan melakukan pengecekan supaya tidak ada masalah di kemudian hari.

“Proses penghapusan objek pajak tidaklah mudah, melainkan harus mendapatkan persetujuan DPRD dan Gubernur karena berpengaruh ke pendapatan. Kendati demikian, kita tetap akan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum kita hapus data tersebut,” pungkasnya. (ils)

Bupati Beri Penghargaan Juara dan Pelatih MTQ Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril, B.Sc telah memberikan bonus sebagai penghargaan kepada kepada para juara dan pelatih MTQ dari Kafilah Kabupaten Sumbawa yang telah berlaga pada ajang MTQ ke-XXVIII Tingkat Provinsi NTB, Oktober lalu. Dengan total penghargaan senilai Rp95,7 Juta.

Penyerahan bonus oleh Bupati yang didampingi Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa, Ikram Mubarak, kepada 14 peserta berprestasi dan 9 pelatih. Yakni, Reynata Syifa Aulia, Juara 1 Cabang Tilawah Golongan Tartil Putri; Rini Aryanti, Juara 1 Cabang Qira’at Golongan Murattal Remaja Putri; Adhe Syahrul Febrian, Qolbun Salim, dan M. Ramadhani Hadi Akbar S Juara 1 Cabang Syarhil Qur’an Putra.

Selanjutnya, yang mendapatkan penghargaan untuk peraih Juara 2 yaitu Zulfikri Ramdhani, Cabang Tilawah Dewasa Putra; Iman Indera,

Cabang Khattil Qur’an Golongan Kontemporer Putra; dan Elsa Ayu Damayanti, Cabang Khattil Qur’an Golongan Naskah Putri.

Sedangkan yang mendapatkan penghargaan untuk peraih Juara 3 yaitu Muhammad Luthfi Abdillah, Cabang Tilawah Golongan Tartil Putra; Wahyu Rahman Maulana, Cabang Qira’at Golongan Murattal Remaja Putra; Imam Syafei, Cabang Qira’at Golongan Mujawwad Dewasa Putra; Indah Yuliastri, Cabang Qira’at Golongan Mujawwad Dewasa Putri; Taqwa Hikmatullah, Cabang Hifdzil Qur’an Golongan 1 Juz dan Tilawah Putra; dan M.Tino Syahredi, Cabang Hifdzil Golongan 20 Juz Putra.

Peserta yang meraih Juara 1 masing-masing mendapatkan penghargaan sebesar Rp5.750.000, Juara 2 masing-masing sebesar Rp5.150.000, Juara 3 masing-masing sebesar Rp4.500.000, dan pelatih masing-masing sebesar Rp2.000.000,-. (arn)

SUARA NTB Jumat, 6 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Dana Kelurahan Tahap Dua Terancam Tak Dicairkan Kota Bima (Suara NTB) Tiga dari 38 Kelurahan di Kota Bima yang menerima dana Kelurahan tahun 2019 berpotensi gagal melanjutkan program dan kegiatan. Karena sampai saat ini belum menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengunaan tahap pertama.

Kabid Perbendaharaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Bima, Hj. Suhadah, SE,MM, mengatakan, ada tiga Kelurahan yang terancam tidak dicairkan dana Kelurahan 2019 lantaran belum menyelesaikan SPJ tahap pertama.

“Batas waktu tinggal belasan hari. Sementara program dan SPJ tahap pertama belum diselesaikan, sebagai syarat pengajuan pencairan tahap dua,” katanya, kepada Suara NTB, Kamis (5/12). Suhadah menyebutkan, tiga Kelurahan tersebut antara lain, Jatiwangi Kecamatan Asakota. Kemudian Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda serta Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba.

“Kelurahan Jatiwangi misalnya sampai sekarang masih mengerjakan proyek fisik dan laporan penggunaan dana Kelurahan tahap pertama,” katanya.

Suhadah memperkirakan, pengerjaan hingga laporan fisik tidak akan mampu dikejar oleh Kelurahan Jatiwangi karena kondisi cuaca. Meski begitu, Ia mengaku sudah memanggil dan meminta Lurah Jatiwangi agar segera menyelesaikan laporan dalam Minggu ini.

“Kalau tidak diselesaikan dalam minggu ini, dana tahap pertama sebesar Rp200 juta harus dikembalikan ke Negara,” katanya. Sedangkan dua kelurahan Sadia dan Penaraga, lanjutnya, sudah menyerahkan laporan SPJ tahap pertama sejak dua minggu lalu. Hanya saja, sampai saat ini belum mengajukan pencairan tahap dua.

Menurutnya kalaupun dua Kelurahan tersebut mengerjakan program dengan menggunakan dana talangan. Hal itu di luar tanggungjawab BPPKAD setempat, karena tidak ada dalam Juklak dan Juknis. “Dana tahap dua sudah ada, tinggal serahkan SPJ tahap pertama serta mengajukan pencairan. Sehari saja bisa langsung dicairkan,” katanya.

Apakah ada konsekuensinya terkait dengan ketidakmampuan Kelurahan menyelesaikan program ? Suhadah menambahkan, berdasarkan pengakuan Menteri Keuangan hal itu tidak bermasalah karena masih program baru.

“Tidak ada masalah memang. Tapi ada catatan dari kementrian bahwa program ini gagal terlaksana,” pungkasSuhadah nya. (uki)

Warga Diminta Waspada DBD Dompu (Suara NTB) Di awal musim hujan ini, penyakit berbasis lingkungan mengancam.

Terutama Demam Berdarah Dengue atau DBD. Untuk itu, warga diminta mulai menaruh kewaspadaan dini dengan memastikan kebersihan lingkungan.

Kasi Penyakit Menular P2P Dikes Dompu, Edi Suharjan kepada Suara NTB, Kamis (5/12) menyampaikan, jika melihat tren kasus yang ditemukan selama ini biasanya penyakit menular tersebut muncul diawal-awal musim hujan. Kondisi itu sangat disukai nyamuk Aides Aegypti karena tingkat kelebapan cukup tinggi.

“Kalau curah hujan meningkat kemudian ada panas itu bagus buat perindukan nyamuk, makanya harus kita mulai waspadi DBD ini,” ungkapnya.

Deman Berdarah Dengue atau DBD satu dari sekian penyakit berbasis lingkungan yang cukup berbahaya. Terbukti dari total 172 warga terjangkit sejak Januari-November 2019 kemarin, tiga diantaranya meninggal dunia.

Langkah yang paling efektif menekan wabah penyakit tersebut, menurutnya, tidak lain hanya dengan memastikan kebersihan lingkungan.

Kemudian menimbun titik genangan air yang menjadi sumber perkembangbiakan

jentik-jentik nyamuk. Sementara untuk fogging kecil kemungkin bisa memberantas lantaran sasarannya terbatas pada nyamuk dewasa saja.

“Kalau betul-betul membersihkan lingkungan ya tidak akan ada DBD. Nyamuk inikan butuh tempat untuk perindukannya kalau tidak ada ndak bisa berkembang,” jelasnya.

Disinggung wilayah-wilayah yang potensial ditemukan korban terjangkit DBD, Edi Suharjan menegaskan, untuk Kecamatan Dompu hampir merata

Kabupaten Bima Bentuk Tim Pengendali Kecamatan Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Bima membentuk tim pengendali tingkat Kecamatan untuk menggulangi wabah dan penyakit anjing gila (rabies). Selain melakukan sosialisasi, tugas tim itu juga melakukan vaksinasi.

“Untuk tanggulangi rabies, kita sudah bentuk tim pembasmi rabies tingkat Kecamatan,” kata Anggota Tim Penanggulangan rabies tingkat Kabupaten, Drs. H. Zainuddin, MM, Kamis (5/12).

Menurutnya, Kecamatan yang baru dibentuk tim tersebut yakni Bolo dan Wawo. Sementara Kecamatan lainnya akan segera menyusul dalam waktu dekat. Sedangkan anggota timnya terdiri dari unsur Muspika (Koramil, Polsek, UPT terkait). “Tim ini akan di SK kan langsung oleh Camat,” katanya.

Zainuddin yang merupakan Kabag Kesra Setda Kabupaten Bima ini menjelaskan, pembentukan tim tersebut sebagai upaya dan langkah Pemerintah Kabupaten Bima mengendalikan wabah rabies yang sudah kategori Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Komitmen Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2021 mendatang, wabah rabies sudah hilang,” katanya.

Ia mengaku dua Kecamatan yang telah terbentuk tim tersebut telah melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Melakukan vaksinasi di Desa Nggembe Kecamatan Bolo serta Desa Maria dan Pesa Kecamatan Wawo belum lama ini.

“Saat melakukan vaksin terhadap anjing yang diduga mengidap rabies di Desa dan Pesa kemarin, tim Kecamatan didampingi tim Kabupaten,” katanya Zainuddin berharap semua elemen masyarakat dapat membantu dan bekerjasama dengan tim yang Kecamatan yang sudah terbentuk tersebut saat melakukan vaksinasi, dan sosialisasi tentang rabies.

“Wabah rabies sudah menyebar ke seluruh wilayah Kabupaten Bima. Dalam mengendalikannya butuh dan peran semua masyarakat,” harapnya. (uki)

VAKSINASI - Tim pengendali Rabies Kecamatan Wawo melakukan vaksinasi terhadap anjing yang diduga mengidap virus rabies, Kamis (5/12).

(Suara NTB/Ist)

PTDH Tiga Personel Tunggu Saran Polda NTB Dompu (Suara NTB) Setelah sebelumnya tiga personel Polres Dompu dipecat tidak dengan hormat atau PTDH. Kali ini, giliran tiga orang lainnya diusulkan ke Mapolda NTB. Mereka diketahui melanggar disiplin dengan tidak masuk kerja lebih dari 30 hari berturut-turut.

Wakapolres Dompu, Kompol Nurdin Sennang kepada Suara NTB di kantornya menyampaikan, sanksi tegas berupa PTDH bagi tiga personelnya itu telah diusulkan ke Mapolda NTB untuk menerima saran hukum. “Saran hukum itu kita tunggu untuk mulai melaksanakan sidang di sini,” ungkapnya.

Ketiga personel Satsabhara dan T a h t i yang bel u m mau Nurdin Sennang dis-

ebutkan identitasnya itu, terpaksa diusulkan PTDH karena sudah tidak mampu dibina lagi. Mereka terus mengulangi kesalahan dengan tidak masuk kerja meski telah beberapa kali dilayangkan teguran dan diingatkan. Bahkan pern a h dibujuk langsung ke rumahnya agar mau kembali bekerja.

S a a t a w a l meninggalkan tugas, lanjut Nurdin S e n nang,

pun tak ada surat pemberitahuan awal seperti misalnya izin atau surat cuti dan sebagainya. “Orang-orang ini meninggalkan tugas tanpa alasan juga keterangan. Kalau kita ketemu dibujuk, masuk beberapa hari tapi tidak lama hilang lagi,” ujarnya.

Sepanjang upaya pembinaan sudah dilakukan. Pihaknya tak akan mentolerir jika pelanggaran tersebut diulangi, atau ditambah dengan tindak pidana melanggar hukum. Jalan keluarnya satu-satunya yakni PTDH agar tidak sampai membias ke ratusan personel lain. Meski belum pada keputusan final, menurutnya, ketiga orang ini menambah jumlah personel yang bermasalah di Mapolres Dompu. Karena beberapa bulan lalu terdapat tiga orang yang dipecat karena pelanggaran serupa. “Kemarin ada tiga orang, pelanggarannya sama meninggalkan tugas lebih dari 30 hari,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

KSB Terima Sisa Dana Rehab Rekon Gempa Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya menerima sisa anggaran dana rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) rumah korban gempa tahun 2018. Kali ini dana yang dikucurkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp79, 5 miliar.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar, M.Si menjelaskan, dana tersebut akan diperuntukkan kepada 8.372 kepala keluarga (KK) korban gempa kategori rusak ringan (RR) di 5 kecamatan terdampak. “Dananya sudah masuk dan segera kita transfer ke rekening

penerima,” katanya saat rapat koordinasi, Kamis (5/12).

Ia menyebutkan, dengan masuknya dana tersebut masih ada sisa anggaran Rehab Rekon yang belum ditransfer BNPB sekitar Rp4,25 miliar.

Sebab total anggaran untuk menyelesaikan seluruh agenda Rehab Rekon korban gempa di KSB ditetapkan sebesar Rp205,909 miliar. “Posisi dana yang sudah kita terima Rp201,659 miliar atau sekitar 98 persen,” papar Lalu Azhar.

Dana terbaru yang diterima dari BNPB itu akan segera ditransfer ke rekening penerima.

Menurut Lalu Azhar, karena belum semua anggaran Rehab Rekon disalurkan oleh BNPB, makan besaran anggaran yang disalurkan ke rekening penerima belum seutuhnya 100 persen.

Bagi 8.372 KK, pihaknya

Edi Suharjan

Tanggulangi Rabies

KPA Sayangkan Pembubaran TP4D

(Suara NTB/jun)

di semua Desa/Kelurahan. Sedangkan tujuh kecamatan lain terbatas pada titik tertentu saja.

Selain meminta warga untuk menaruh kewaspadaan dini dengan menerbitkan surat himbau melalui sembilan puskesmas yang ada. Ia mendorong pemerintah desa turut berpartisipasi aktif. Minimal dengan menghidupkan kembali program jumat bersih di dusun-dusun. “Kalau tidak begitu pasti tiap tahun tetap ada kasus DBD-nya.

Terutama di daerah yang memang sudah menjadi langganan,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

(Suara NTB/Uki)

Dompu (Suara NTB) Pembubaran Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) disayangkan sejumlah pihak. Salah satunya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek pembangunan lima puskesmas di Dompu. Alasannya, kehadiran TP4D telah berhasil meminimalisir berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.

Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dikes Dompu, Abubakar Husain selaku KPA proyek pembangunan puskesmas kepada wartawan, Kamis (5/12) kemarin mengaku, masih memiliki harapan besar proyek yang dikerjakan saat ini mendapat pendampingan TP4D. “Kalau kita sangat-sangat berharap sebetulnya masih ada pendampingan dari TP4D itu,” ungkapnya.

Harapan besar agar pendampingan itu berlanjut menyusul kehadiran mereka telah banyak membantu. Baik dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hukum maupun progres pembangunan proyek.

Contoh kecil, sebut dia, lambannya pembangunan Puskesmas Dompu Timur dan Soriutu beberapa waktu lalu. Setelah mendapat saran dan masukan TP4D kontraktor akhirnya mampu mengejar ketertinggalan mereka dengan menambah tenaga dan jam kerja. “Kalau di Dompu sangat terbantu, ndak tau di tempat lain. Terutama di kesahatan saya terbantu sekali oleh TP4D ini,” ujarnya.

Bubarnya TP4D diakui menjadi kabar yang cukup mengejutkan. Bahkan bukan hanya bagi KPA tetapi sejumlah kontraktor proyek. Tetapi mengingat ini sudah menjadi keputusan final pihaknya tak bisa berbuat banyak selain menerimanya.

Disamping itu, ia masih menunggu sikap resmi dari Kejari atas proyek-proyek yang sudah terlanjur mereka dampingi tahun ini. “Kita masih menunggu juga apa tindak lanjut dari Kejari sekarang. Kalau kita mengikuti saja regulasi yang ada,” pungkasnya. (jun) Abubakar Husain

Halaman 7

akan menyalurkan sebesar Rp9.490.000 dari total dana Rp10 juta bagi kategori RR. Sementara sisanya Rp510.

000 baru akan dilunasi setelah ada transfer terkahir oleh BNPB. “Yang Rp510.000-nya kita transfer lagi setelah BNPB melunasi sisa Rp4,25 miliar itu,” bebernya.

Untuk mempercepat penyaluran dana yang diterima dari BNPB itu. BPBD KSB saat ini telah berkoordinasi dengan pihak Bank BRI. Pihaknya kata Lalu Azhar, telah menyerahkan seluruh data 8.372 KK penerima kepada bank dengan harapan proses transfer dapat dimulai pekan ini juga. “Data-data penerimanya sudah kita serahkan ke bank,” klaimnya.

Ia menyatakan, waktu penyelesaian Rehab Rekon semakin mepet. Sesuai waktu

yang ditentukan oleh BNPB, masa transisi penanggulangan bencana gempa tahun 2018 di NTB dinyatakan berakhir pada 25 Desember mendatang.

“Saat itu realisasi pekerjaan harus sudah 100 persen dan anggaran harus susah posisi nol persen. Jadi kita ada waktu sekitar 20 hari menyelesaikan semuanya,” tukasnya.

Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dalam pengarahannya, meminta seluruh pihak yang terlibat dalam agenda Rehab Rekon ini bergerak cepat menuntaskan seluruhnya. Tidak saja pengerjaan pembangunan rumah dan realisasi anggarannya. Tetapi juga termasiuk hal-hal yang menyangkut administrasi pertanggung jawabannya.

“Kalau tadi dibilang batasnya tanggal 25, saya maunya

tanggal 20 sudah selesai.

Dan saya harap, Pokmas, fasilitator, pendamping ASN bisa menyelesikan tanggal 20 (Desember) itu,” tegas bupati yang langsung mendapat jawaban kesiapan dari seluruh Pokmas dan para camat yang hadir dalam rapat koordinasi.

Menurut bupati, di sisa waktu yang tersesia ini, BPBD agar tidak saja fokus mengejar penyelesaian pembangunan rumah warga. Tetapi juga segera mengejar realisasi sisa anggaran yang belum ditransfer oleh BNPB. “Saya perintahkan BPBD, paling lambat Senin depan ke Jakarta lagi kejar anggaran Rp4,25 miliar itu. Karena kita ini juga dikejar waktu,” tandasnya. (bug)

Penyalahguna Narkotika di Bima dan Dompu Meningkat Kota Bima (Suara NTB) Penyalahguna narkotika di Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Hal itu berdasarkan tingginya pasien (klien) yang direhablitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bima.

Berdasarkan catatan BNN Kabupaten Bima, sejak tahun 2017 ada 44 orang yang direhablitasi dan 16 diantaranya orang pulih. Sementara tahun 2018 meningkat sebanyak 79 orang dan 22 orang diantaranya pulih.

“Sementara tahun 2019 ada sebanyak 71 orang. Ada penurunan yang signifikan,” kata Kepala Kepala BNN Kabupaten Bima, AKBP Hurri Nugroho SH,. M.,H, dampingi Kasubag Umum, Ferry Priyanto S.Sos, MH, saat menggelar konferensi pers di Kantor BNN Kabupaten Bima, Kamis (5/12).

Menurutnya pasien yang direhablitasi BNN Kabupaten Bima dikategorikan tiga bagian. Kategori pertama lanjutnya yakni, penyalahguna.

Kemudian korban penyalahgunaan dan terakhir pecandu.

Sementara zat yang digunakan sabu dan tramadol.

“Klien atau pasien tiga kategori ini yang direhab ini datang sukarela dan ditangkap aparat hukum,” katanya.

Untuk meminimalisir penyalahgunaan narkotika, ia

mengaku pihaknya tetap rutin menggelar Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). “Sampai saat ini sudah ada 452 OPD di Kabupaten Bima Dompu dan Kota Bima yang kita sasar. Termasuk sekolah-sekolah,” katanya.

Tidak sampai disitu, Hurri berharap Pemerintah Desa dan Kelurahan juga bisa menganggarkan program P4GN satu tahun sekali, dengan menggunakan anggaran Desa dan Kelurahan. Mengingat dari P4GN, masyarakat bisa mengetahui dampak penyalahgunaan narkotika.

“Pasien atau klien yang rehab selama mengetahui lewat P4GN. Karena mereka berpikir rehablitasi itu memerlukan biaya, padahal gratis. Makanya kegiatan P4GN perlu dimasifkan lagi hingga ke Desa dan Kelurahan,” ujarnya Selain itu, Hurri menambahkan pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima agar membentuk Perda tentang P4GN. Dan berdasarkan koordinasi terakhir Kota dan Kabupaten Bima yang paling mengatensi.

“Tahun 2020 mendatang Raperda P4GN akan dibahas oleh DPRD Kota dan Kabupaten Bima. Sementara di Dompu hingga kini belum ada jawaban,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

KONFERENSI PERS - Kepala BNN Kabupaten Bima, Hurri Nugroho (kanan) didampingi Ferry Priyanto saat menggelar konferensi pers di Kantor BNN Kabupaten Bima, Kamis (5/12).

SUARA NTB Jumat, 6 Desember 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Belum Ada yang Permanen, Arah Koalisi Parpol Masih Cair (Suara NTB/ndi)

SOSIALISASI - KPU Kota Mataram memberikan sosialisasi tahapan, tata cara dan prosedur penyerahan dukungan calon perseorangan, Kamis (5/12).

Perubahan PKPU Dinilai Perberat Calon Perseorangan Mataram (Suara NTB) – Hasil perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 menjadi nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah, dinilai makin memperberat bakal calon kepala daerah yang akan maju dari jalur perseorangan pada Pilkada serentak 2020.

Salah satu poin perubahan yang dinilai cukup memberatkan pasangan calon perseorangan yakni kewajiban bagi calon perseorangan yakni setiap salinan KTP yang diserahkan wajib dilampirkan surat pernyataan dukungan yang ditandatangani sesuai KTP pendukung. Berbeda dari sebelumnya pada Pilkada serentak 2018 lalu, surat pernyataan dukungan cukup dilakukan secara kolektif.

“Kalau dulu, persyaratan dukungan hanya membuat satu surat pernyataan kolektif dan ditandatangani. Tapi sekarang setiap KTP wajib dilampirkan pernyataan dukungan itu. Untuk kolektifnya juga tetap ada tapi hanya ditandatangani oleh pasangan bakal calon saja,” ujar Ketua KPU Kota Mataram, Husni Abidin kepada Suara NTB, Senin (5/12) kemarin.

Di Pilwalkot Mataram, calon perseorangan harus mengumpulkan persyaratan salinan KTP pendukungnya yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8,5 persen dari total jumlah DPT, atau sekitar 24.922 keping salinan KTP. Dari 24.922 salinan dukungan KTP tersebut, wajib dilampirkan surat pernyataan dukungan dari pemilik KTP yang bersangkutan.

Selain itu perubahan dalam PKPU itu juga mengatur tentang jadwal penyerahan dukungan calon perseorangan, yang semula dilakukan pada bulan Desember ini, namun diundur sampai Bulan Februari 2020 mendatang. “Berdasarkan, Peraturan KPU yang terbaru penyerahan berkas persyaratan dukungan bakal calon wali kota dan wakil Walikota melalui jalur perseorangan, dilaksanakan pada 19-23 Februari 2020,” kata Husni.

Dengan pengunduran jadwal penyerahan persyaratan dukungan calon perseorangan itu menurut Husni dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada bakal calon perseorangan dalam mempersiapkan persyaratan administrasi lebih lengkap.

Terkait dengan perubahan PKPU itu, KPU Kota Mataram pun kembali melakukan sosialisasi terkait dengan tatacara pendaftaran calon perseorangan, Kamis (5/12) kemarin. Pantauan Suara NTB di tempat sosialisasi, ada dua kandidat bakal calon perseorangan yang mengutus timnya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut, yakni pasangan Dianul Hayezi Badrun Nadianto dan tim dari HL. Makmur Said.

“Ya baru dua bakal calon perseorangan yang sudah menyerahkan mandat untuk ikuti sosialisasi ini. Dan kita minta kepada calon perseorangan agar segera merampungkan pasangan, karena kita mau melakukan Bintek pada bulan ini juga terkait dengan tata dara pendaftaran calon perseorangan. Pada saat Bintek itu sudah harus lengkap dengan pasangannya, karena kita mau berikan password untuk silonnya,” pungkasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Tim pemenangan calon perseorangan pasangan Dianul Hayezi-Badrun Nadianto, Adrianus Umbu Sogara yang dikonfirmasi mengatakan bahwa dengan perubahan PKPU tersebut terkait perubahan teknis persyaratan pendaftaran calon perseorangan. Pihaknya akan melakukan konsolidasi kembali untuk melakukan perbaikan persyaratan dukungan yang sudah disiapkan sesuai dengan ketentuan PKPU yang terbaru.

“Peraturan perubahan ini kan baru terjadi, baru muncul dan kita akan koordinasi kembali diinternal tim, dan kita perbaiki lagi, termasuk soal lampiran surat peryataan dukungan masing-masing KTP,” katanya. (ndi)

Daftar Kasus RTG Tambah Panjang Mataram (Suara NTB) – Kasus operasi tangkap tangan terhadap tiga fasilitator Rumah Tahan Gempa (RTG) di Lombok Tengah menambah panjang daftar kasus dana RTG pascabencana Lombok. Polda NTB mencatat kasus bertambah menjadi 13 kasus. Beberapa yang terlibat antara lain oknum Pokmas, oknum fasilitator, sampai aplikator.

Kabid Hukum Polda NTB Kombes Pol Abdul Azas Siagian menjelaskan total 13 kasus yang ditangani itu tersebar di beberapa kabupaten terdampak gempa Lombok tahun 2018 lalu. Terbanyak di Lombok Utara.

“OTT sudah dua (kasus). Jadinya total 13 kasus (yang ditangani),” ujarnya dikonfirmasi Kamis (5/12) kemarin, menanggapi OTT oknum fasilitator di Lombok Tengah yang diduga memeras aplikator RTG. Dalam catatan Polda NTB, kasus tersebut beberapa diantaranya masih di tahap pengumpulan bahan keterangan, penyelidikan, dan penyidikan. Kasus yang sudah di tahap penyidikan yakni dugaan korupsi dana RTG Pokmas Repok Jati Kuning, Desa Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat. Kasus itu ditangani Polresta Mataram. tim penyidik sudah menetapkan satu orang tersangka, Indrianto, bendahara Pokmas yang diduga menggunakan dana sebesar Rp410 juta untuk keperluan di luar pembangunan RTG. Kemudian, yang terkini terungkap di Lombok Tengah pada Rabu (4/12) lalu. Tiga oknum fasilitator diamankan dengan barang bukti Rp5,2 juta. mereka diduga memeras penyedia material RTG. Modusnya, toko bangunan tidak akan masuk dalam rekomendasi pembelian material RTG apabila tidak menyerahkan sejumlah uang. Dari penyelidikan sementara, oknum tersebut diduga sudah tiga kali meminta uang, yakni Rp10 juta, Rp9,5 juta, dan Rp5,2 yang membuat mereka ditangkap polisi.

Azas mengatakan sejumlah kasus lainnya masih dalam tahap penyelidikan. “Masih ditangani dalam tahap pengembangan. Polda NTB mencatat kasus lain. Diantaranya, dugaan pemotongan dana stimulan bantuan korban gempa di Desa Narmada, Kecamatan Narmada. Penanganannya masih penyelidikan Ditreskrimsus Polda NTB. Kemudian, dugaan penyalahgunaan dana gempa di Kalimango, Alas, Sumbawa. Dugaan pemotongan dana bantuan gempa di Aik Darek, Lombok Tengah. Dugaan dana gempa dibawa kabur aplikator di Tanak Kaken, Sakra, Lombok Timur. Dugaan penyimpangan penyaluran dana gempa di Jagaraga Indah, Kuripan, Lombok Barat. Dugaan penyimpangan dana gempa di Kuripan Selatan, Kuripan, Lombok Barat. Dugaan markup spek RTG Desa Malaka, Pemenang, Lombok Utara. Dugaan penipuan pembangunan RTG di Kayangan, Lombok Utara. Dugaan penyimpangan bantuan dan dugaan bangunan tidak sesuai spek dan dugaan penyimpangan dana rehab rekon di empat desa di Lombok Utara. (why)

Mataram (Suara NTB) – Jelang Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB, sejumlah elit partai politik kerap melakukan manuver dengan melakukan pertemuanpertemuan dalam rangka penjajakan rencana koalisi. Beberapa diantara parpol dikabarkan ada yang sudah menyepakati rencana untuk berkoalisi di sejumlah daerah yang melaksanakan Pilkada.

Namun demikian, dari kacamata para politisi, bahwa sampai saat ini belum ada satu pun koalisi yang permanen sudah terbentuk.

Adapun manuver-manuver politik yang dimainkan para elit partai tersebut, dinilai baru sebatas menuju pembangunan koalisi.

“Yang pasti koalisi partai sampai hari ini belum ada, semua masih wacana dan masih sebatas agitasi politik.

Kalau Demokrat dengan PAN memang sudah pada tahap

pembicaraan sangat intens,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, diruang kerja fraksi Demokrasi di DPRD NTB. Mahalli pun mengomentari wacana koalisi tiga partai besar yang akan dijalin oleh PDIP, PKS dan Gerindra. Menurutnya poros koalisi ketiga partai tersebut masih belum final dan permanen. Pasalnya komitmen koalisi tersebut baru terbangun hanya di tingkat pengurus daerah, sementara finalnya arah koalisi

ditentukan oleh DPP. Menurut Mahalli, pembentukan koalisi masih sangat cair. Koalisi akan mulai mengerucut setelah mendekati masa pendaftaran calon ke KPU. Bahkan di menitmenit terakhir pendaftaran pun masih berpeluang untuk terjadi perubahan politik.

“Kalau betul itu sudah jadi poros koalisi, maka saya pasti akan bikin poros baru dengan teman yang lain. Bisa dengan Golkar, PPP dan PAN. Karena saya ingin fungsi par-

tai itu berjalan dengan baik, kalau kita semua di satu poros tidak puas masyarakat memilih calon,” sambungnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi baru-baru ini, menurutnya penjajakan koalisi tersebut merupakan bagian dari komunikasi politik. Karena untuk dukungan partai secara resmi, pihak belum bisa menyimpulkannya. Pasalnya keputusan final arah dukungan tersebut berada ditangan DPP. “Keputusan akhir kita ada di pusat. Nanti prosesnya secara resmi-formal DPD kota yang akan umumkan, kemudian akan disampaikan ke DPW partai untuk dibahas untuk dikirim ke DPP. Sehingga sekarang ini masih berproses, kepada tim kita suruh terus membangun ko-

munikasi politik yang baik degan semua pihak, tidak ada yang disumbat, termasuk dengan PDI-P,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPC PKB Lombok Tengah, Lalu Pelita Putra, menurutnya, rencana koalisi yang dibangun oleh semua partai saat ini baru sebatas manuver politik saja. Belum ada satupun koalisi yang sudah permanen. Karena PKB sendiri yang ikut dalam penjajakan koalisi memahami betul dinamika yang terjadi.

“Belum ada permanen koalisi, karena itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, masih membuka ruang diskusi dan dialog, kita juga komunikasi dengan siapa saja dengan intens, tapi belum sampai koalisi permanen,” katanya. (ndi)

PELAKU - Otak pelaku perampokan dan pemerkosaan di Sekotong, Lombok Barat, AZ digotong tim Resmob Polda NTB usai ditangkap, Kamis (5/12) kemarin.

Otak Pelaku Perampokan Ditembak Mataram (Suara NTB) – Pelaku perampokan bejat yang memperkosa korbannya, AZ (40) tergeletak tak berdaya di ruang IGD RS Bhayangkara Mataram, Kamis (5/12). Pria yang buron setahun belakangan ini ditembak. Dia diduga sebagai otak perampokan dan pemerkosaan di Cendimanik, Sekotong, Lombok Barat.

Tim Resmob Polda NTB men-

gakhiri pelarian AZ kemarin siang sekitar pukul 11.30 Wita.

Penggerebekan di Dusun Sayong, Cendimanik, Sekotong, Lombok Barat itu berjalan mulus.

Meskipun awalnya tersangka memberontak kabur saat hendak ditangkap. “Dia ini otak pelakunya,” beber Kanit Resmob Subdit III JataNHas Ditreskrimum Polda NTB Iptu Lalu Eka Arya, dikonfirmasi di Mataram, bersa-

ma timnya usai penangkapan.

Eka mengungkap bahwa AZ selama satu tahun ini kabur ke wilayah Sumbawa Barat. Di sana, AZ berkumpul bersama kawannya. Sampai kemudian dua hari ini AZ terpantau pulang ke kampungnya. “Kita tangkap dia di rumah mertuanya. Dia sempat mau kabur makanya kami lumpuhkan,” sebutnya. AZ menderita luka tembak di betis

Hayezi - Badrun Ramaikan Pilwalkot Mataram dari Jalur Perseorangan Mataram (Suara NTB) – Duet pasangan Dianul Hayezi-Badrun Nadianto memastikan diri ikut meramaikan bursa pencalonan Pilwalkot Mataram 2020 melalui jalur perseorangan. Persyaratan dukungan untuk mendaftar dari jalur perseorangan ke KPU pun sudah lengkap disiapkan.

Hal itu diungkapkan oleh Adrianus Umbu Sogara, salah satu tim pemenangan paket pasangan Hayezi-Badrun yang diutus untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tahapan, tata cara dan prosedur penyerahan dukungan calon perseorangan, yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram, Kamis (5/12) kemarin.

“Kita pastikan bahwa kita sudah melegkapi dukungan sesuai dengan ketentuan PKPU tentang persyaratan yang dibutuhkan oleh untuk calon dari jalur perseorangan,” terang Adrianus.

Diketahui di Pilwakot Mataram, calon perseorangan harus mengumpulkan persyaratan salinan KTP pendukung yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8,5 persen dari total jumlah DPT atau seki-

tar 24.922 keping salinan KTP. Dan dengan syarat persebaran minimal di empat kecamatan.

Ketika dikonfirmasi terkait hal itu, Adrianus memastikan bahwa semua persyaratan calon perseorangan untuk pasangan Hayezi-Badrun sudah sangat lengkap dan siap. Baik dari total jumlah dukungan sudah memenuhi dari persyaratan dan juga dari sisi sebarannya.

“Allahamdulillah kita sudah lebih dari syarat yang dibutuhkan, angka detailnya belum bisa saya sebutkan sekarang, tapi Insya Allah jumlahnya sudah sangat lebih dari persyaratan.

Begitupun jumlah sebarannya juga sudah beres, semua merata di semua kecamatan,” katanya.

Ketika dikonfirmasi terkait dengan perubahan PKPU yang mencantumkan persyaratan baru bagi calon perseorangan yakni setiap salinan KTP yang diserahkan wajib dilampirkan surat pernyataan dukungan yang ditandatangani sesuai KTP pendukung. Berbeda dari sebelumnya pada Pilkada serentak 2018 lalu, surat pernyataan dukungan cukup dilakukan secara kolektif.

Adrianus mengatakan, dengan perubahan PKPU tersebut terkait perubahan teknis persyaratan pendaftaran calon perseorangan. Pihaknya akan melakukan konsolidasi kembali untuk melakukan perbaikan persyaratan dukungan yang sudah disiapkan sesuai dengan ketentuan PKPU yang terbaru.

“Sebelum perubahan, kita sudah ready sebenarnya, tapi karena peraturan perubahan ini kan baru terjadi, baru muncul dan kita akan koordinasi kembali di internal tim, dan kita perbaiki lagi, termasuk soal lampiran surat peryataan dukungan masing-masing KTP,” katanya.

Terakhir disampaikan bahwa pihak sudah melakukan persiapan untuk mengumpulkan dukung KTP dari masyarakat sudah hampir satu tahun. Karena itu pasangan Hayezi-Badrun sudah sangat siap untuk mendaftarkan diri sebagai kandidat pasangan balon Walikota dan Wakil Walikota Mataram. “Kita sudah persiapkan sudah cukup lama, sekitar satu tahunan. Deklarasi akan kita lakukan dalam waktu,” pungkasnya. (ndi)

Aksar Bidik Dukungan Empat Partai Mataram (Suara NTB) – Mantan Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori terus bergerak membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai politik dalam rangka menggalang dukungan untuk diusung sebagai kandidat bakal calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah, pada Pilkada serentak 2020.

Setidaknya ada empat partai yang tengah dibidik untuk menjadi partai pendukungnya.

Keempat partai tersebut yakni, PPP, PDI-P, Nasdem dan juga PKB. Dikonfirmasi Suara NTB, ia mengatakan bahwa dirinya

sedang melakukan komunikasi politik untuk menggaet dukungan dari empat parpol tersebut.

Selain itu ia juga ikut dalam penjaringannya. “Sejauh ini masih komunikasi dengan partai-partai politik, ada PPP, PDIP, Nasdem dan juga PKB. Kita sudah daftar di PPP dan PDIP, Nasdem menyusul dan PKB kalau sudah bisa kita daftar,” katanya.

Dikonfirmasi terkait kabar dirinya akan berpasangan dengan salah satu figur muda di Loteng sebagai kandidat calon wakilnya yakni, Habib Ziadi Thohir. Aksar tidak menepisnya bahwa dengan

semua kandidat ia juga membangunkomunikasipolitikdalamrangka penjajakan untuk pasangan.

“Saya siap dengan siapa saja, sejauh ini masih komunikasi dengan semua tokoh dan figur. Tapi belum ada yang sudah pasti, masih dinamis,” ujarnya. Dalam rangka memuluskan langkah politiknya menuju orang nomor satu di Loteng tersebut Selain membangun komunikasi politik dengan sajumlah parpol dan elit politik, ia juga aktif turun sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat dalam rangka meningkatkan elektabilitasnya. (ndi)

kiri dan kanan, serta di lutut kirinya. Sampai berita ini ditulis, tersangka AZ masih dalam perawatan di IGD RS Bhayangkara.

Tersangka AZ beraksi bersama MY (24), LA (23), AY (28), MI (28) dan EF (19). Mereka merampok dua rumah di Dusun Sayong, Sekotong, Lombok Barat pada 17 Desember 2018 lalu. AZ yang tahu persis tetangganya itu sedang ditinggal suaminya beker-

ja di luar daerah. AZ merencakan perampokan dengan mengajak lima kawannya.

Tak cukup dengan merampas harga korbannya, mereka juga memerkosa dua korban. SM menjadi sasaran pertama. Para pelaku itu juga diduga memerkosa SM dan NH sebelum mereka membawa kabur barang curian.

Lima kawan AZ sudah ditangkap lebih dulu Januari lalu. (why)

TP4D Kejari Mataram

Cuma Dampingi Sampai Akhir Tahun Mataram (Suara NTB) – TP4D Kejari Mataram sudah tinggal nama. Tapi tim pengawal proyek pemerintah ini tidak serta-merta purna tugas. Proyek yang sedang dalam pendampingan masih terus dikawal. Paling lama sampai akhir tahun ini.

“Tetap kawal sampai jatuh tempo kontraknya. Walaupun secara formil TP4D sudah bubar.

Mereka punya kewajiban moral untuk tetap melanjutkan pekerjaan,” tegas Kepala Kejari Mataram Yusuf dikonfirmasi Kamis (5/12) kemarin.

Dia menjelaskan, pendampingan proyek itu sesuai dengan permohonan awal. Meskipun dasar kerja TP4D sudah dihapus. Tim yang ada dalam TP4D itu bekerja berdasarkan dasar permohonan. “Legal mereka di permohonan yang diajukan pemilik proyek, dalam hal ini pemerintah. Dengan dasar permohonan itu mereka bekerja.

Sekarang bahasanya TP4D sudah dikubur. Jadi bekerja sesuai dengan kontrak proyeknya,” papar Yusuf.

Sampai akhir masa kontrak, tim yang dulunya TP4D masih akan memberikan rekomendasi sesuai dengan fungsi dan tugas laiknya TP4D. “Kalau yang deviasi minusnya banyak, nanti rekomendasinya bisa apa saja. Termasuk putus kontrak,” jelasnya.

Yusuf menambahkan, TP4D pada awalnya dibentuk dengan filosofi mendukung penyerapan anggaran pada proyek-proyek daerah. Alasannya, kala itu, pejabat pemerintah enggan menjadi PPK karena takut ditindak.

“Jadi pemerintah tidak takut mengeksusi proyek. Dalam mengambil kebijakan bisa berani karena sudah ada pendampingan hukum,” terangnya.

(Suara NTB/dok)

Yusuf Pada tahun 2019 ini, Kejari Mataram mendampingi 79 proyek permohonan dari Pemkot Mataram, Pemkab Lombok Barat, dan Pemkab Lombok Utara. Total nilai proyek yang didampingi sebesar Rp277,78 miliar. Pendampingan paling banyak yakni proyek di Kabupaten Lombok Utara dengan 33 pendampingan. Total nilai proyek yang didampingi sebesar Rp94,85 miliar. Salah satunya proyek Dermaga Gili Trawangan dan Dermaga Gili Meno.

Sementara Pemkab Lombok Barat mendapat pendampingan untuk 19 proyek senilai Rp83,00 miliar. Nilai proyek paling besar yang didampingi yakni pembangunan Dermaga Senggigi Rp8,74 miliar. Untuk Kota Mataram TP4D Kejari Mataram mendampingi 27 proyek senilai total Rp99,92 miliar. Paling besar proyek Monumen Mataram Metro dikerjakan dengan nilai proyek Rp11 miliar. Kemudian proyek pengembangan IGD RSUD Kota Mataram sebesar Rp7,6 miliar. (why)

SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS

Jumat, 6 Desember 2019

Halaman 9

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Mataram Tetap Jadi Idola

Dari Kunjungan Kabupaten Batang Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram tetap menjadi idola bagi kabupaten/kota di seluruh Indonesia saat melaksanakan kunjungan kerja. Potensi pariwisata serta warganya yang ramah menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini terungkap dari kunjungan kerja Kabupaten Batang beserta jurnalis, Rabu (4/12).

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia memberikan gambaran mengenai Kota Mataram. Sebagai ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram merupakan pusat pemerintah, perekonomian dan pendidikan yang telah menjadi barometer bagi kabupaten/kota lainnya di NTB. Luas Kota Mataram relatif lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hanya 61,3 kilometer dan penduduk sekitar 483.905 jiwa.

“Kota Mataram kecil jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di NTB,” jelasnya.

Dalam rencana tata ruang wilayah nasional,Kota Mataram ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional. Kota Mataram juga ditetapkan sebagai kawasan strategis di bidang pertumbuhan ekonomi, pariwisata dengan konsep Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. “Mataram juga ditetapkan sebagai pengembangan MP3EI,” bebernya.

Potensi pariwisata yang dimiliki Pulau Lombok umumnya dan Kota Mataram khususnya dinilai menjadi idola bagi kabupaten/kota seluruh Indonesia. Selain itu, kuliner khas dimiliki beragam dan memanjakan wisatawan. Disatu sisi, Evi mengatakan, penyebaran informasi berkaitan dengan program pembangunan disebarluaskan melalui media massa. Baik media cetak, elektronik maupun online.

Dia menyadari peran media sangat penting untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Keberhasilan program pemerintah tidak mungkin dapat diketahui oleh masyarakat tanpa ada dukungan dari media. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya membangun komunikasi yang baik dengan perusahaan media di NTB, guna mendukung kesuksesan program pembangunan. “Kita bangun kerjasama dengan media agar sama – sama mengerti,” tandasnya.

Terlepas dari itu, pihaknya juga mengembangkan inovasi daerah. Inovasi yang dikembangkan dan telah dilombakan adalah lingkungan nihil sampah (Lisan). Program Lisan telah diikuti lomba Si NOPIK yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Inovasi lainnya pun berkaitan dengan penyebabaran informasi akan terus dikembangkan. (cem/*)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 daya manusia dan anggaran, sistem Mataram (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Kepala Dinas Pemberdayaan Pe- informasi memadai tentang data gen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 rempuan dan Perlindungan Anak der dan anak, lengkap dengan pe12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 (DP3A) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi doman, metode analisis gender, peran 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Mardiana Ariany mendorong program serta lembaga dan masyarakat yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 masing – masing organisasi perangkat terlibat dalam pelaksanaan PUG. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Khusus komitmen penganggaran daerah harus pro terhadap gender. Hal 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ini dinilai penting sebagai tolak ukur sambung Dewi, Inspektorat memili12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pemerintah mengedepankan isu gen- ki peran mengevaluasi atau mereview 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 der. “Kita harapkan program OPD kembali perencanaan yang diusulkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 harus pro gender,” kata Dewi dite- oleh masing – masing OPD. Setidakn12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ya dari 10 program yang dicanangkan mui, Rabu (4/12).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Pengarusutamaan gender minimal dua atau tiga program 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 berdasarkan Instruksi Pres- harus pro gender. “Nanti Inspektorat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 iden Nomor 9 Tahun 2.000. memiliki tugas mereview anggaran 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Inpres ditindaklanjuti itu,” tandasnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Dari postur anggaran pendapatan oleh Peraturan Menteri 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Dalam Negeri Nomor dan belanja daerah (APBD) Kota Mat12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 67 Tahun 2011. Ada aram di tahun 2020 mencapai Rp1,5 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tujuh komitmen per- triliun. Paling tidak harap mantan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 syaratan pengar- Kepala Badan Kepegawaian Daerah, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 usutamaan gender sebagian dialokasikan untuk program 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 perlu dipenuhi yang berkaitan dengan gender. Program 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 p e m e r i n t a h . yang responsif gender dinilai penting 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Yakni, kebija- sebagai upaya pemerintah menunjukan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kan berupa komitmennya terhadap gender.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 OPD seperti Badan Perencanaan dokumen 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 yang respon- Koperasi, Perindustrian dan UKM, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sif gender, Dinas Perdagangan dan instansi tek12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 k e l e m - nis lainnya perlu mengambil bagian.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 b a g a a n “Ini penting untuk penghargaan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 penggerak Anugerah Eka Praja,” ucapnya. Un12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pengarus tuk mendorong agar program di OPD 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 u t a m a a n responsif gender telah dirancang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 g e n d e r , produk hukum berupa peraturan wa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tersedian- likota. Perda ini diharapkan dapat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Hj. Dewi Mardiana Ariany ya sumber terlaksana dengan baik. (cem/*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

Program OPD Harus Pro Gender

(Suara NTB/dok)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 6 Desember 2019

Halaman 10

STAHN Gde Pudja Mataram Laksanakan Seminar Hasil Penelitian Dosen Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan seminar hasil penelitian dosen, sejak Senin (2/12) sampai dengan Rabu (4/12). Sebanyak 50 judul penelitian dosen di STAHN Gde Pudja Mataram pada tahun 2019 dipresentasikan pada kegiatan tersebut. STAHN Gde Pudja mendatangkan sejumlah reviewer atau pengulas untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada dosen yang melakukan presentasi.

Ketua Panitia Seminar Hasil Penelitian Dosen yang juga Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., menjelaskan, setiap tahunnnya dosen melakukan penelitian.

Setelah penelitian itu jadi, pat-

ut diseminarkan kembali. “Jadi itu tradisi kami atau ritual akademis. Kami mendatangkan reviewer,” katanya.

Dari 50 judul itu sebanyak 46 terdiri dari individu dan 4 kelompok, baik dosen bergelar S2 maupun S3. Penelitian yang dilakukan sesuai dengan kompetensi masing-masing dosen. Dewi Rahayu menyampaikan, proses penelitian dosen itu diawali dengan pengajuan proposal penelitian yang di-review untuk dinyatakan lulus atau tidak lulus. Setelah itu akan mendapatkan kontrak penelitian.

“Penelitian sudah jadi, sudah ada dalam bentuk laporan, itu di-review lagi, dipublikasikan di seminar akademis, disaksikan dosen lainnya, dan mendatangkan reviewer.

Kegiatan ini seminar hasiln-

Penjaminan Mutu Lewat Ulangan Umum Bersama Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan Kota Mataram akan menggelar ulangan umum bersama pada semester ini mulai Senin (9/12) pekan depan sampai dengan Kamis (12/12). Ulangan umum bersama itu untuk SMP dan SD. Meski demikian, ulangan umum bersama tidak untuk semua mata pelajaran. Ulangan umum bersama bertujuan untuk penjaminan mutu pendidikan dasar.

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Mataram, Syarafudin, pada Kamis (5/12) mengatakan, ulangan umum bersama di jenjang SMP hanya untuk mata pelajaran yang diujikan di Ujian Nasional yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Soal ulangan umum bersama itu dari Dinas Pendidikan untuk seluruh sekolah di Kota Mataram. Sedangkan, untuk mata pelajaran lainnya, pembuatan soal diserahkan ke sekolah. Sementara itu, di jenjang SD yaitu tema 1 sampai tema 5 bagi sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013.

Ia menjelaskan tujuan dari ulangan umum bersama yaitu untuk pelayanan penjaminan mutu pendidikan dasar.

“Dalam rangka penjaminan mutu supaya tidak ada ketimpangan antara satu sekolah dengan sekolah lain,” katanya.

Sementara itu, sejumlah sekolah mulai melaksanakan ujian semester pada awal Senin (2/12) lalu. Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhamad Ali menyampaikan pihaknya sudah memulai melaksanakan ujian semester untuk mata pelajaran yang soalnya dibuat sekolah. Ulangan semester dimulai awal pekan ini sampai dengan Sabtu (7/12). Pada pekan depan barulah SMPN 5 Mataram mengikuti ulangan umum bersama yang soalnya dari Dinas Pendidikan.

“Soal yang tidak dari dinas, diserahkan ke sekolah, sebenarnya jadwal ujian semester dari sekolah boleh di sebelum ulangan umum bersama atau setelahnya. Kami memilih sebelum ulangan umum bersama,” katanya.

Pihaknya sendiri juga sudah menyiapkan soal dan menyiapkan ruangan, di mana satu meja untuk satu siswa. Tujuan dari ulangan semester, kata Ali, untuk mempersiapkan siswa dalam memahami materi pelajaran. (ron)

ya. Nanti, luarannya tergantung dosen mau bawa ke jurnal mana,” katanya.

Dewi Rahayu mengatakan, tujuan dari adanya seminar hasil penelitian dosen ini untuk mengetahui hasil penelitian dan memberikan umpan balik atau saran dan masukan kepada dosen sebagai peneliti. Dengan begitu diharapkan bisa menjadi penelitian yang lebih baik.

“Kami ingin memajukan mutu penelitian setiap tahunnya, kemudian tidak sampai di situ saja, ada luaran dari hasil penelitiannya, bisa dibawa ke jurnal terakreditasi, atau bahan ketika pengabdian masyarakat,” katanya.

Delapan orang reviewer itu yaitu Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.,MH., Dr. Wayan Paramartha, SH., M.Pd., Prof. Dr. Ida Ayu Gede Yadnyawati, M.Si.,

dan Prof. Dr. Euis Dewi Yuliana, M.Si., ke empatnya dari Universitas Hindu Indonesia (UNHI). Prof. Drs. I Ketut Subagiasta, M.Si., D.Phil dari IAHN Tampung Penyang; Dr. Hesti Sadtyadi, SE., M.Si., dari STABN Raden Wijaya Wonogiri; dan, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., yang merupakan Ketua STAHN Gde Pudja Mataram.

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., mengatakan seminar hasil penelitian dosen diharapkan agar hasil penelitian dosen menjadi lebih berkualitas, sehingga luarannya juga bisa berupa jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. “Bagi lembaga sendiri, hasil penelitian yang baik dapat meningkatkan nilai akreditasi,” ujarnya. (ron/*)

Era Revolusi Industri 4.0

Lulusan PT Diminta Siap Bersaing Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) menggelar acara Wisuda lulusan Doktor, Magister, Sarjana, Diploma dan Vokasi di Auditorium M. Yusuf Abubakar, Kamis (5/12).

Tercatat sebanyak 961 orang Wisudawan/wati dari program Doktor, Magister, Sarjana, Diploma dan Vokasi yang diluluskan pada Wisuda periode Desember 2019 ini.

Dari 961 orang tersebut, terdapat lima orang lulusan terbaik yaitu Hubaidi dari Program Doktor Ilmu Hukum dengan Indeks Prestasi 4.00 predikat Cumlaude, Rini Fitriani dari Program Magister Manajemen dengan Indeks Prestasi 3,93 predikat Sangat Memuaskan, Mariana

dari Program Magister Akuntansi dengan Indeks Prestasi 3,93 predikat Sangat Memuaskan, Anggi Januarti dari Program Sarjana Pendidikan Sosiologi dengan Indeks Prestasi 3,91 predikat Sangat Memuaskan dan Sofiayana Sri Hayati dari Program Diploma Pariwisata dengan Indeks Prestasi 3,61 predikat Sangat Memuaskan.

Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum dalam sambutannya, mengingatkan, yang wajib dijawab

alumni adalah apakah revolusi industri 4.0 saat ini akan lebih banyak menciptakan peluang ataukah justru memberikan banyak ancaman terutama dari sisi ketersediaan lapangan pekerjaan bagi mereka.

Guru besar Ilmu Hukum itu melanjutkan jumlah penduduk bumi terus bertambah dan bersamaan dengan itu persoalan-persoalan kemanusiaan juga terus bertambah seperti pengangguran, kemiskinan, kelaparan,

pengungsian, kesehatan, pendidikan, dan kerusakan lingkungan.

“Wisudawan/wisudawati tidak punya banyak pilihan kecuali menghadapinya dengan penuh semangat dan kepercayaan diri,” tuturnya.

Dia melanjutkan bahwa sikap terbaik yang dapat diambil para wisudawan/ wisudawati adalah bersedia untuk terbuka terhadap perubahan dan siap untuk terus belajar. “Saya berharap kepada lulusan Unram untuk tidak kalah saing dengan lulusan dari universitas lain dan harus sudah paham tentang teknologi” ungkapnya.

Lebih jauh rektor ke sem-

bilan Unram itu menjelaskan bahwa pemahaman teknologi itu berkaitan dengan pemahaman terhadap 3 hal yaitu pemahaman literasi baru yakni:literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia.

“Literasi data merupakankemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi (Big Data) di dunia digital,literasi teknologi merupakan kemampuan memahami tata cara kerja mesin, perangkat lunak, aplikasi teknologi sedangkan literasi manusiaadalah kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, inovatif” jelasnya. (dys)

Asesor BAN-PT Visitasi Akreditasi Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu STAHN Gde Pudja Mataram (Suara NTB) – Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan visitasi dalam rangka akreditasi Program Studi (Prodi) Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hin-

Dinas Dikbud Lobar Giatkan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) menggalakkan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS). GSMS ini merupakan program yang dijalankan Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk program seniman memberikan pembelajaran kesenian pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi menegaskan GSMS yang dilakukan melalui berbagai upaya seperti pementasan bukanlah sematamata hiburan, melainkan juga wujud pendidikan karakter dan pelestarian seni-budaya.

“Selain Sebagai pendidikan karakter anak, ini supaya kesenian dan kebudayaan yang diwariskan nenek moyang kita tidak punah. Kegiatan ini adalah usaha melestarikannya,” ungkapnya.

Menurut dia, GSMS dapat menumbuhkan rasa cinta anak-anak pada kesenian, terutama kesenian lokal khas daerah. Dengan demikian, akan ada generasi penerus yang melanjutkan pelestarian kesenian lokal.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Dikbud Lobar H. Nasrun menambahkan pementasan GSMS banyak melibatkan para pelajar. Pada pementasan terakhir beberapa waktu lalu, sebanyak 420 pelajar tingkat SD dan SMP dari 21 sekolah menampilkan hasil latihan mereka bersama para seniman.

“Beberapa di antara kesenian yang ditampilkan ialah Seni Pertunjukan (Seni Musik, Seni tari, dan teater) Seni Pameran ( Seni Rupa dan Sastra). Pementasan ini merupakan tindak lanjut dari program ekstrakurikuler GSMS yang dilaksanakan mulai Agustus hingga November 2019,”jelas dia.

Pihaknya amat berterima kasih pada para seniman, asis-

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Ketua Panitia seminar hasil penelitian dosen yang juga Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih (tiga dari kanan) secara simbolis menyerahkan berkas hasil penelitian dosen kepada Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, I Nyoman Wijana saat kegiatan seminar hasil penelitian dosen, yang dilaksanakan sejak Senin (2/12) sampai dengan Rabu (4/12).

Sekretaris Dinas Dikbud Lobar H. Nasrun

Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi

(Suara NTB/ist)

PEMENTASAN - Kegiatan pementasan sebagai upaya Dinas Dikbud Lobar menggalakkan GSMS. ten seniman dan para siswa-siswi yang merespons GSMS dengan baik.

“Mudah-mudahan, tiap tahun kita bisa terus mengadakan dan mendukung kegiatan semacam ini. Sehingga, kesenian dan kebudayaan kita tidak hilang,” ujarnya.

Sementara, Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Dikbud Lobar Panca Surya mengatakan, di Kabupaten Lobar, program GSMS yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI ini memasuki tahun pertama. “Melalui GSMS, pihak sekolah dan seniman bersinergi melakukan pelatihan

seni-budaya bagi generasi muda, yakni para siswa-siswi. GSMS dilaksanakan dalam wadah kegiatan ekstrakurikuler yang dimentori oleh para seniman,’’ ujarnya.

Ia menambahkan, GSMS dimaksudkan untuk melibatkan para seniman dalam proses pendidikan karakter melalui kesenian.

Menurutnya, dalam kesenian terdapat banyak nilai luhur. Di antaranya ialah rasa percaya diri dan toleransi”Jadi, teman-teman seniman dari cabang seni apa pun bisa menularkan ilmunya pada anakanak didik,” katanya. (her/*)

du, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram, Rabu (4/12) sampai dengan Jumat (6/12). Visitasi itu dalam rangka akreditasi pertama bagi Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu.

Dua orang asesor BAN-PT yang melakukan visitasi yaitu Prof. Drs. I Ketut Subagiasta, M.Si., D.Phil., dan Prof. Dr. Ir. Euis Dewi Yuliana, M.Si. Menurut, Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., visitasi itu merupakan bagian dari proses penilaian akreditasi dari tim asesor BAN-PT. Proses akreditasi dalam rangka mengevaluasi mutu perguruan tinggi. “Semua itu dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi, terutama masing-masing Prodi karena berimplikasi pada kualitas lulusan.

Tentu juga berkaitan dengan serapan pasar kerja,” ujarnya.

Nyoman Wijana menjelaskan, proses visitasi dalam rangka akreditasi kali ini merupakan proses penilaian akreditasi pertama dari BAN-PT, karena Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu merupakan Prodi baru. “Sudah kami siapkan dengan baik semua proses dan sebagainya, mudahmudahan bisa memperoleh penilaiaan yang baik,” harapnya.

Asesor BAN-PT, Prof. Drs. I Ketut Subagiasta, M.Si., D.Phil., menjelaskan, pihaknya melakukan assessment lapangan atau visitasi pada Prodi Seni dan Budaya Keagamaan Hindu dalam rangka akreditasi pertama. Pemerintah, katanya, memberlakukan ketentuan agar setiap prodi harus terakreditasi.

“Sebelum menamatkan mahasiswa, harus sudah terakreditasi.

Hari ini visitasi lapangan untuk menilai kesiapan Prodi ini untuk dinilai, sehingga pada akhirnya hasil nanti bisa diberikan oleh pemerintah, paling tidak sudah terakareditasi, harapan pemerintah semua prodi yang ada di perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia wajib terakreditasi, itu menjadi tanggungjawab lembaga melalui pimpinannya, sapai jenjang terbawah,” jelasnya.

Subagiasta menjelas-

(Suara NTB/ron)

FOTO BERSAMA - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, I Nyoman Wijana (baju putih) berfoto bersama dengan dua orang asesor BAN-PT yang melakukan visitasi yaitu. I Ketut Subagiasta dan Euis Dewi Yuliana, serta Kasi Pengembangan Akademik dan Akreditasi Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama, Indro Satmoko, serta pejabat dan dosen di STAHN Gde Pudja Mataram, Kamis (5/12). kan, perguruan tinggi wajib mempersiapkan dokumen berkas, ketentuan, arsip, atau pun prestasi yang telah dimilki. Pihaknya yang ditugaskan pemerintah pusat dalam hal ini BAN-PT akan menilai dengan cara mendatangi , melihat, melakukan wawancara, dan menyimak informasi secara langsung sehingga laporang itu benar-benar akurat. “Apa yang ada kami catat, apa yang dimiliki kami catat, apa yang jadi prestasi dan kemajuan kami catat,” ujarnya.

Asesor lainnya, Prof. Dr. Ir. Euis Dewi Yuliana, M.Si., mengharapkan hasil yang baik dari proses visitasi dalam rangka akreditasi tersebut.

Menurutnya, banyak Prodi di STAHN Gde Pudja meraih akreditasi A menunjukkan STAHN Gde Pudja sudah berkontribusi dengan baik.

“Mudah-mudahan kita gnerasi

muda Hindu bisa terus meningkatkan sumber daya manusia, khususnya di Lombok dan sekitar. STAHN Gde Pudja juga bisa terakomodasi untuk meningkatkan mutu akademisnya. Pendidikan adalah salah satunya meningkatkan proses kehidupan lebih baik,” kata Euis Dewi.

Sementara itu, Kasi Pengembangan Akademik dan Akreditasi Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama, Indro Satmoko, S.Ag., M.Si., dalam sambutannya mengatakan, penjaminan mutu perguruan tinggi agama Hindu tidak terlepas dari Direktorat Jenderal Bimas Hindu. Oleh karena itu, terkait peningkatan muapun kualitas mutu pendidikan, maka Ditjen harus hadir. Terkait akreditasi, jika ada kekurangan ia meminta dikoordinasikan secara langsung. “Sehingga apa yang menjadi kekurangan bisa dipenuhi,” ujarnya. (ron/*)

Jumat, 6 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 11

Bupati Kecewa ASN Pendamping Tak Hadir Rakor Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menunjukkan kekecewannya kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak hadir dalam rapat koordinasi membahas proges rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat korban gempa yang digelar, Kamis (5/12).

Awal kekecewaan bupati itu mucul ketika mencoba mengkonfirmasi progres kegiatan Rehab Rekon di tiap Kelompok Masyarakat (Pokmas). Bupati menggilir satu per satu kecamatan (ist/Dok Humpro KSB) melalui para camatnya.

H. W. Musyafirin Termasuk meminta keterangan Pokmas, fasilitator dan ASN Pendamping Pokmas.

Pada kesempatan itulah, bupati yang meminta para ASN yang Pokmas dampingannya tidak bisa menuntaskan penjelasannya mengetahui ada sejumlah ASN Pendamping tidak menghadiri rapat. Mengetahui hal itu, bupati pun langsung menunjukkan rasa kecewanya. Dalam kesempatan tersebut, bupati kembali mengingatkan, komitmen para ASN Pendamping dan bagaimana pemerintah menyiapkan penghargaan bagi mereka yang nantinya dinyatakan berhasil mendampingi program penanggunlangan pasca bencana nasional itu.

“Pak tanggal 6 Januari (2020) kita ada pelantikan (mutasi). Kalau kerjaan ASN Pendamping atau camatnya seperti ini mereka tidak akan saya lantik (berikan jabatan),” tandas bupati. Keberadaan ASN Pendamping pada program Rehab Rekon rumah korban gempa di KSB memang menjadi salah satu strategi yang dicetuskan bupati HW. Musyafirin untuk percepatan penyelesaian program tersebut.

Kepada para ASN Pendamping ini, bupati bahkan menjanjikan memberi penghargaan dalam bentuk jabatan di birokrasi bagi mereka yang nantinya berhasil mengawal agenda-agenda Pokmas hingga seluruh rumah warga korban gempa selesai dikerjakan. Secara teknis tugas ASN Pendamping, selain mengawal agenda Pokmas juga membantu dalam menyelesikan pekerjaan-pekerkaan administrasi Rehab Rekon oleh Pokmas, termasuk penyusunan laporan pertanggungjawabannya. (bug)

Pajak Daerah Diperkirakan Lebihi Target Dompu (Suara NTB) Penerimaan daerah dari pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp9,402 M dari PAD Dompu tahun 2019 diperkirakan akan melebihi target. Hingga November, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah telah mencapai Rp9,119 M atau 96,99 persen.

Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu, Fauji, SE kepada Suara NTB, Kamis (5/12) mengungkapkan, realisasi pajak daerah sebesar Rp9,119 M terse(Suara NTB/ula) but realisasi hingga NoFauji vember 2019. Untuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dipotong dari pembayaran listrik PLN, perbulannya rata – rata Rp500an juta.

Bahkan pada November, PPJ sebesar Rp596 juta dan langsung ditransfer ke rekening kas daerah. “Bulan (Desember) ini belum. Biasanya langsung ditransfer ke rekening kas daerah setiap tanggal 20,” jelasnya. Selain PPJ, Bappeda juga masih terus memaksimalkan pajak dari sektor lain seperti pajak perhotelan, rumah makan, katering, pedagang kaki lima, kios, papan reklame hingga pajak burung walet.

Diakui Fauji, penjualan sarang burung walet ini belum diatur secara spesifik di Peraturan Daerah (Perda) dan saat ini sedang dalam proses pembahasan di Dewan. Tetapi daerah memungkinkan untuk menariknya dengan mengacu pada undang – undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam ketentuan itu, daerah bisa melakukan penarikan untuk pajak penjualan sarang burung walet.

Bapenda pun mencantumkannya dalam bagian dari pajak daerah tahun 2019 ini dan ditargetkan sebesar Rp1 juta. Namun realisasinya telah mencapai Rp2 juta dan itu dibayarkan dari penjualan sarang burung walet milik PT Rangga Eka Pratama (Cakre) di Kandai Dua. “Besok kita mau ke Pekat untuk menagih pajak penjualan sarang burung walet,” ungkapnya.

Namun Fauji mengaku, target pajak dari galian C yang jauh target. Realisasinya baru Rp588 juta dari target Rp994 juta. Sementara aktifitas proyek pembangunan yang menggunakan bahan bangunan galian (BBG) C di akhir tahun sudah semakin terbatas. (ula)

Tarung Derajat Evaluasi Enam Atlet PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga tarung derajat telah sukses meloloskan enam atlet mengikuti Pra-PON di Papua bulan Oktober 2019. Keenam atlet itu diminta untuk tetap menjaga performa agar dapat mewakili NTB di ajang multi event itu. Sebab, bila tidak mampu menjaga stamina dan fisik bisa didegradasi dari tim PON NTB. Hal ini disampaikan oleh Pelatih Tarung Derajat NTB, Dedy Nurcholish kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (5/ 12) kemarin.”Kami akan tetap melakukan evaluasi terhadap enam atlet yang lolos PON. Mereka harus tetap menjaga performa untuk tetap mewakili NTB di PON 2020,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Dedy untuk mengingat enam atletnya yang lolos PON agar tetap menjaga stamina dan fisik usai meraih tiket PON di Pra-PON Tarung Derajat di Jawa Barat (Jabar), Oktober lalu. Pernyataan ini penting disampikan oleh Dedy karena setelah sukses meraih tiket PON para atlet akan kembali latihan di kabupaten/kota masing-masing.

Selama di kabupaten/kota, ada beberapa persoalan yang akan dihadapi atlet. Diantaranya, masalah berat badan. Selanjutnya soal performa atlet gampang menurun karena kurang disiplin latihan. Hal itu terjadi karena selama berada di daerah para atlet tidak ada pleatih yang awasi soal pola makan dan aktivitas lainnya.

Oleh karena itu, untuk menjaga performa para atlet diminta agar tetap disiplin latihan. Pasalnya bila tidak disiplin latihan bisa berdampak pada performa atlet menurun, dan hal itu akan dievaluasi oleh pihaknya ketika pemanggilan atlet mengikuti Pelatda PON awal tahun 2020.

Dikatakan Dedy, cabang olahraga tarung derajat meloloskan enam atlet ke PON berdasarkan entry by number, bukan berdasarkan entry by name. Dalam hal ini enam atlet yang lolos PON itu bisa saja diganti dengan atlet lain apa bila atlet tak mampu mempertahankan stamina dan fisiknya menjelang mengikuti PON 2020.

Sebagaimana diketahui bahwa enam atlet yang lolos PON 2020 adalah Juliana Dewi Amelia asal dompu meraih medali emas, Suryati (dompu)-perak, Munawir (dompu)perak, Dedi Iswari (loteng) perak, Murdani (Dompu) lima besar dan Kurniawan (Sumbawa) lima besar. (fan)

(Suara NTB/ist)

PRA PON - Pemain sepak bola Pra-PON NTB tengah berebut bola saat mengalahkan Bali 2-1 di laga pertama Pra-PON Sepak Bola Wilayah Bali-Nusra yang berlangsung di Stadion Sepak Bola Samudra Kuta, Bali, Kamis (5/12).

Taklukan Bali, NTB Buka Peluang Lolos PON

Mataram (Suara NTB) Tim sepak bola NTB tampil impresif di pertandingkan hari pertama PraPON Sepak Bola Wilayah Nusa Tenggara (Nusra) yang berlangsung di Stadion Samudera Kuta Bali, Kamis (5/12). Tim asuhan Pelatih Jan Saragih ini berhasil menaklukkan tim tuan rumah Bali dengan skor tipis 2-1.

Kemenangan dua gol tim sepak bola NTB dicatat oleh Hafid di menit ke-6 babak pertama berlangsung. Selanjutnya gol kedua NTB disumbang oleh Indra menjelang babak kedua berkahir. Sementara Bali hanya memasukan satu gol, sehingga skor pertandingan dimenangkan oleh tim NTB dengan skor 2-1.

Wakil Sekretaris Asprov

PSSI NTB, H. Sarfan Ahman yang diwawancara Suara NTB via ponselnya usai pertandingan mengatakan kemenangan tim NTB 2-1 di laga tersebut membuka peluang NTB meraih tiket PON. Dalam hal ini tim Pra-PON NTB masih butuh kemenangan satu kali lagi untuk memastikan tiket PON. “Hasil kemenangan 2-1 membuka peluang NTB lolos

PON. Hasil ini menempatkan posisi NTB diperingkat pertama kelasemen Pra-PON sepak bola Wilayah Nusantara dengan mengantongi 3 poin.

Sementara posisi dua diraih oleh NTT dan ketiga Bali,” ucap Sarfan yang saat itu ikut menyaksikan pertandingan NTB dengan Bali.

Dikatakan Sarfan, hanya ada tiga tim yang bertanding

di Pra-PON sepak bola wilayah Bali - Nusra, yakni Bali, NTB dan NTT. Ketiga provinsi ini akan memperebutkan satu tiket untuk lolos mengikuti PON XX tahun 2020 di Papua.

Selanjutnya, laga perdana mempertemukan skuat tuan rumah Pra PON Bali kontra NTB. Hasilnya dimenangkan oleh NTB dengan skor 2-1.

Jadwal selanjutnya, tanggal 7 November sore, akan saling bertemu Pra PON NTT vs Pra PON NTB, dan selanjutnya tanggal 9 Desember berhadapan Pra PON Bali vs Pra PON NTT. Diakui Sarfan, persaingan akan sangat ketat

dalam laga ini.

Untuk diketahui tim Pra PON Bali dilatih oleh Kadek Swartama, kemudian tim NTT dilatih oleh pelatih pengalaman di Liga I Indonesia yakni Ricky Nelson, kemudian tim Pra-PON NTB dilatih oleh Jan Saragih. Jan Saragih adalah mantan asisten pelatih Bali United Stefano Cugurra Teco, saat di Persija Jakarta.

Kemudian, Jan pernah menangani Perseru Badak Lampung di Liga I Indonesia 2019, ia juga sempat membesut Bogor FC yang sukses lolos ke kasta kedua sepakbola Indonesia. (fan)

CPMI Diminta Tidak Termakan Rayuan Calo Sumbawa Besar (Suara NTB) Persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kerap terjadi, terutama yang diakibatkan karena berangkat secara ilegal.

Persoalan tersebut juga kerap menimpa PMI asal Sumbawa.

Sehingga masyarakat diminta untuk tidak termakan rayuan dari calo untuk berangkat secara ilegal atau non prosedural.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan Safitri, M.Si mengakui banyaknya persoalan PMI yang dihadapi. Terutama persoalan yang muncul akibat adanya PMI yang berangkat secara non prosedur-

al. Makanya pihaknya sudah sering menyampaikan kepada masyarakat dalam sosialisasi di berbagai wilayah agar tidak termakan rayuan para calo yang menjanjikan sejumlah uang.

Tetapi ujung-ujungnya diberangkatkan secara ilegal. Hal ini sangat merugikan bagi PMI itu sendiri dan keluarganya.

“Intinya pertama kita jangan mau dibujuk untuk melakukan hal yang ilegal. Karena ketika ini dilakukan, pasti sudah yang rugi CPMI itu sendiri dan keluarganya. Oknum itu juga akan kena, tetapi kenanya di akhir pada saat akibat sudah ditanggung oleh PMI. Kalau ilegal tidak ada posisi tawarnya.

Tim Bulutangkis NTB Gagal Lolos PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga bulutangkis NTB gagal meloloskan atlet di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Kontingen bulutangkis NTB yang diperkuat 16 atlet hanya mampu menduduki peringkat enam besar dari 12 provinsi yang ikut.

“Tim bulutangkis NTB gagal lolos PON. NTB menempati peringkat enam besar dari 12 provinsi yang ikut,” ucap Ketua Umum Pengprov PBSI NTB, Junaidin Yaman yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (5/12).

Dikatakannya, Pra-PON Bulutangkis berlangsung di Surabaya, 4-9 November 2019. Event itu melibatkan sebanyak 12 provinsi. Dari 12 provinsi yang ambil bagian hanya empat provinsi yang lolos, yakni, Bali, Jatim, Banten dan Papua Barat. Sedangkan delapan provinsi lainnya gagal termasuk NTB gagal.

Untuk diketahui, NTB diperkuat 16 atlet di event itu, terdiri dari 8 putra dan 8 putri. Atlet NTB sudah tampil maksimal. Namun ketatnya persaingan membuat NTB gagal. Lanjut Junaidin, kegagalan tim NTB di Pra-PON disebabkan banyak faktor.

Selain ketatnya persaingan, masalah lainnya dukungan

anggaran dari Pemprov NTB yang sangat minim.

“Saya sudah bersurat kepada Pemprov NTB, tapi tidak ada tanggapan. Padahal selama ini kita sudah menyiapkan atlet Pra-PON, pemerintah tidak ada pedulinya. Kita hanya dapat uang Rp 10 juta dari KONI NTB,” jelasnya.

Menurut Junaidin, anggaran Rp 10 juta tidak cukup untuk biaya pembinaan atlet.

“Uang segitu hanya cukup beli kertas,” sindirnya.

Menurutnya cabang olahraga bulutangkis harusnya mendapat perhatian khusus Pemprov NTB sebab cabor bulutangkis merupakan cabor andalan Indonesia di Olimpiade.

Hal itu dapat dilihat dari prestasi pebulutangkis Indonesia di setiap olimpiade. Dimana pebulutangkis Indonesia yang selalu mempersembahkan medali emas di Olimpiade.

Dijelaskan Junaidin, terkait tidak adanya dukungan anggaran dari Pemprov NTB, pihaknya sangat menyayangkan. Padahal atlet NTB punya potensi untuk meraih prestasi, namun minimnya dukungan dana dari Pemprov NTB membuat pihak PBSI NTB tak bisa maksimal mempersiapkan atlet. Akibatnya tim NTB pun tak mampu meraih hasil maksimal. (fan)

Asuransinya tidak dapat, semuanya tidak ada,” ujarnya.

Meski sosialisasi sudah dilakukan, kata Ikhsan, tetapi masih saja ada masyarakat yang termakan bujuk rayu oknum tidak bertanggung jawab. Sehingga kedepannya perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih progresif untuk mengantisipasi hal tersebut. “Kedepan mungkin kita perlu melakukan langkah-langkah yang lebih progresif. Ketika ada oknum yang berusaha membujuk untuk berangkat ke Timur Tengah dalam kondisi sekarang ini, tidak jelas, maka langsung

saja diamankan. Di desa ada Bhabinkamtibmas kerjasama dengan desa untuk dilaporkan.

Kemudian diminta identitasnya (oknum). Bahkan saya minta foto oknum bersangkutan supaya kita bisa proses,” terangnya.

Selama ini, yang terjadi di lapangan setelah adanya korban baru sibuk mencari pihak yang memberangkatkan. Hal inilah yang tidak diinginkan. Sehingga kedepannya upaya pencegahan sangatlah efektif dilakukan. “Kalau kita di hilir maka kita akan kewalahan. Maka langkah kita agar upaya preventif itu jauh leb-

ih baik,” tukasnya.

Pihaknya pun menghimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, supaya berangkat secara prosedural.

Dengan memperhatikan perusahaan yang memiliki izin. Jika belum jelas, dapat menghubungi pihak Disnakertrans.

“Apabila ada keraguan, dikomunikasikan dan koordinasikan ke disnakertrans. Kita akan memberikan informasi yang jelas. Karena kita tidak menginginkan adanya PMI yang bermasalah di kemudian hari,” pungkasnya. (ind)

Jumat, 6 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 12

HILANG HLG STNK R2 HONDA NO-POL EA 5096 HE NOKA/NOSIN : MHIJFV1 1 8 F K 1 2 8 5 4 8 / JFV1E1129527 AN.NURYATI HLG D’SKTR KEKALIK JAYA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR. 5244 HK NOKA/NOSIN : MHIJBE316CK211545/ JBE3E-1207741 AN.RAMA HASANI,HLG D’SKTR CAKRANEGARA HLG BPKB DAN STNK R2 HONDA DR.2793 CH NOKA/ NOSIN : MHIKC4110EK241688/ K C 4 1 E - 1 2 3 8 9 6 5 AN.IBRAHIM HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 6 Desember 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Jumat, 6 Desember 2019

OPINI

Halaman 14

Kampus, Demokrasi dan Media Sosial Pemicu Rabies Harus Diberantas PEMERINTAH daerah tidak boleh tinggal diam dengan makin banyaknya warga yang jadi korban gigitan anjing liar di Bima. Kejadian ini harus segera mendapat penanganan serius, sehingga warga yang digigit anjing liar bisa ditiadakan. Jangan sampai seperti yang terjadi awal tahun ini, jika ada warga yang menjadi korban meninggal akibat digigit anjing liar dan sudah terjangkit rabies.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, saat maraknya warga yang digigit anjing liar, sudah ada tim yang dibentuk dan langsung turun ke lapangan. Mereka melakukan vaksinasi terhadap anjing-anjing liar yang ditengarai bisa menggigit warga dan membahayakan keselamatan warga. Tindakan yang dilakukan ini setidaknya mampu memberikan kenyamanan pada warga untuk bepergian tanpa harus takut digigit anjing.

Kejadian yang terbaru di Kabupaten Bima, Selasa (3/12) memberikan gambaran, jika ancaman gigitan anjing liar tidaklah main-main.

Apalagi, salah satu korban yang digigit jari telunjuknya terputus. Belum lagi, korban gigitan ini juga banyak di antaranya adalah anakanak. Untuk itu, kebijakan penanganan lebih intensif harus dilakukan Pemkab Bima dan Pemprov NTB, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran warga bertemu kawanan anjing liar dan takut menjadi korban gigitan.

Namun, melihat kondisi warga di Bima, Dompu dan Pulau Sumbawa umumnya masih menjadikan anjing sebagai penjaga kebun perlu diberikan pemahaman kepada warga untuk melakukan vaksinasi.

Atau kalau perlu dilakukan eliminasi terhadap anjing liar yang berpotensi membahayakan keselamatan warga. Kebijakan yang dilakukan Pemkab Bima dengan membentuk Tim Pembasmi Rabies Tingkat Kecamatan patut diapresiasi. Namun, menurut Anggota Tim Penanggulangan Rabies Tingkat Kabupaten, Drs. H. Zainuddin, MM, tim ini baru dibentuk di Kecamatan Bolo dan Wawo. Sementara kecamatan lain di Kabupaten Bima menyusul belakangan.

Adanya tim ini yang beranggotakan muspika (koramil, polsek dan UPT) menjadi upaya dan langkah Pemkab Bima mengendalikan wabah rabies yang sudah kategori Kejadian Luar Biasa (KLB) ini, sehingga warga yang menjadi korban anjing liar bisa diminimalisir, kalau perlu ditiadakan. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah provinsi. Melibatkan anggota TNI/Polri dalam mengatasi anjing liar di Pulau Sumbawa ini sangat penting. Apalagi, anjing liar ini sering tidak terpantau keberadaannya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani tidak menampik, jika pihaknya masih kesulitan menangani anjing yang berkeliaran. Setidaknya dengan intensif melakukan vaksinasi di seluruh kabupaten/kota, maka keberadaan anjing liar ini tidak lagi menjadi momok pada masyarakat, karena pemerintah sudah mulai melakukan penanganan.

Meski demikian, jika melihat kondisi sekarang ini, dalam mengatasi masalah anjing liar, peranan pemerintah provinsi masih belum kelihatan. Sepertinya, pemerintah kabupaten di Pulau Sumbawa terkesan bekerja sendiri dalam mengatasi masalah ini. Padahal, jumlah warga yang menjadi korban gigitan anjing liar ini terus bertambah. Untuk kita berharap, pemerintah provinsi dengan kewenangan yang dimiliki segera membuat kebijakan agar masalah anjing liar ini bisa diatasi. Jangan sampai, pemerintah bergerak saat warga sudah banyak menjadi korban. Bagaimana pun, pemerintah harus menjamin warganya merasa aman dan tidak was-was saat bepergian tanpa harus takut pada gigitan anjing liar. (*)

UNIA politik menjadi wajah utama dalam sebuah masa.

Sebab, peran pemimpin sebagai pemegang pucuk organisasi dapat dikatakan pemilik sebuah rezim. Bila dikatakan rezim orde baru atau orde reformasi maka dapat disebut masa Soeharto, masa Gusdur, hingga masa SBY. Demikian hanya sekelumit dari banyak ihwal politik yang menjadi daya tarik hingga diperebutkan.

Jika ingin melihat kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini, maka dapat digambarkan oleh wajah perpolitikan di dunia kampus.

Absurditas demokrasi yang diterapkan di negara ini menjadi semakin kabur saat dipraktekkan di kampus. Memang paradoks, disatu sisi demokrasi merupakan sistem terbaik untuk sebuah Negara multidimensi, akan tetapi disisi lain demokrasi memiliki banyak celah yang dapat dimanfaatkan oknum tertentu untuk melancarkan kepentingannya. Bahkan, akhirnya merusak hakekat demokrasi sendiri.

Demokrasi Kampus Kondisi demikian pun sama halnya dengan wajah perpolitikan kampus saat ini yang juga menerapkan sistem demokrasi. Praktik KKN semakin gencar dan langgeng.

Mahasiswa sebagai sosok intelektual sebagian besar telah memahami politik, akan tetapi itu hanya ketika di ruang perkuliahan saja.

Bahkan sering mengkritisi pemerintah dengan argumen dan solusi cerdas, namun mungkin mereka hanya mencari perhatian dan nilai tinggi dari sang dosen.

Padahal fakta di lapangan justru berbanding terbalik dengan saat duduk dibangku perkuliahan. Dengan berbagai latar belakang organisasi kepemudaan (OKP), politisi kampus pun membawa kepentingan sendiri hingga menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh kekuasaan. Seperti halnya, organisasi kampus dengan berbagai sistem yang diterapkan di kampus.

Ini menunjukkan bahwa, pemerintahan yang berjalan baik sebelumnya maupun ke depan, hanya akan diduduki oleh orang-orang yang bermental oportunis. Sehingga, praktik-praktik kotor pun dilakukan. Dengan disorientasi hanya untuk mencapai kekuasaan, sistem demokrasi pun dimanfaatkan

Oleh : Ali Damsuki (Pembina di Pondok Pesantren Jihadul Muslimin, Lombok Timur, NTB) celahnya untuk memobilisasi masa.

Ironis, agenda kampus yang sesungguhnya untuk pendidikan politik menjadi rusak total oleh ulah mereka. Sebagian mahasiswa yang masih memiliki idealisme memang tidak dapat diintervensi. Tetapi kuantitas mereka tidak seberapa, bahkan sangat kecil dibanding mahasiswa yang dapat disetting.

Inilah wajah politik kampus kini, mereka tidak sadar bahwa dengan janji-janji menguntungkan yang dilontarkan kepada konstituen pun dapat dikategorikan money politics.

Arah idelisme mahasiswa masa kini patut dipertanyakan. Orientasi politik yang sesungguhnya mulia menjadi cedera oleh mereka hanya karena orientasi Paradigma Demokrasi Era modernisme memberikan wajah baru bagi kemajuan teknologi kita. Internet yang sekarang kita nikmati menjadi salah satu produk teknologi yang banyak digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Internet atau media sosial menjadi media yang memiliki dua sisi, selain dapat menjadi ‘penumbuh’ demokrasi, juga dapat menjadi ‘pembunuh’ demokrasi.

Hadirnya media sosial tentu akan mengintegrasikan pola pikir masyarakat dalam paradigma demokrasi. Oleh sebab itu, (Anthony G. Wilhelm: 2003) mengklasifikasikan beberapa paradigma masyarakat, diantaranya pesimistik, optimistik, dan realistik.

Aliran pertama tak yakin internet bisa menjadi kawan setia demokrasi, malah sebaliknya: menusuk dari belakang. Aliran optimistik percaya betul internet akan memperkuat demokrasi di tataran global maupun lokal. Aliran ketiga mencoba berdiri seimbang di antara dua titik ekstrem: mendorong sisi demokratis internet, sembari tetap mengakui sekaligus memininalisasi sisi anti-demokrasinya Realitas dalam dinamika kehidupan ambivalen dalam menghadapi media sosial tentu sangatlah berbeda dalam merawat demokrasi. Dalam aliran optimistik, Demokrasi yang pada esensinya memiliki aura positif pun dapat digunakan dalam media sosial, begi-

RADIO

tupun sebaliknya. Media sosial mampu menujang demokrasi secara sehat. Dalam Islam Demokrasi menjadi salah satu akternatif untuk menjalin silaturahmi pemikiran yang sehat. Hal ini tercantum dalam Surat Ali Imron : 159, “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.

Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Qs. Surat Ali Imron : 159).

Sedangkan pada aliran pesimistik akan selalu beranggapan bahwa media sosial akan menjadi musuh dan akan menusuk demokrasi dari belakang. Hal ini tentu didukung munculnya fenomena “hoax” yang sedang mewabah di berbagai lini kehidupan.

Hoax merupakan implikasi tak terpisahkan dari alat partisipasi politik baru yang bernama media sosial ini. Potensi terjadinya konflik sosial-politik semakin mudah karena difasilitasi secara maya.

Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi sisi gelap media sosial (hoax), sekaligus memaksimalkan sisi terangnya (demokrasi) masyarakat harus paham dengan pendidikan literasi media dan pendidikan politik. Sebab, media sosial hanyalah satu instrumen di antara sekian banyak instrumen yang mewarnai sejarah panjang perjalanan demokrasi. Hal ini dijelaskan pula dalam surat AlHujrat : 6,”Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (Al Hujurat : 6) Dalam ayat ini, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman berjalan mengikut desas-desus.

Allah menyuruh kaum mukminin memastikan kebenaran berita

yang sampai kepada mereka.

Tidak semua berita yang dicuplikkan itu benar, dan juga tidak semua berita yang terucapkan itu sesuai dengan fakta. Maka wajib atas kalian untuk selalu waspada, hingga kalian bisa mengetahui orang yang hendak menebarkan berita yang tidak benar.

Aliran realistik memiliki paradigma yang melihat bahwa demokrasi memiliki cara, pola, pendekatan untuk memaksimalkan energi positif media sosial (instrumen baru) sebagai media demokrasi sekaligus melihat pula sisi negatif yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, pada aliran ini dapat dijadikan sebagai penyeimbang antara demokrasi sebagai “pembunuh” atau “penumbuh”.

Demokrasi akan dapat menciptakan keseimbangan baru dalam korelasinya dengan instrumen baru yang digunakannya, baik dengan cara melihat ke dalam dirinya maupun mempengaruhi ke luar dirinya.Wallahu’alam bis-Shawab

POJOK Menkes dukung penuh pengembangan ’’medical tourism’’ di NTB Promosi dari pelaku pariwisata sangat penting

*** Pegawai dan siswa di Mataram rawan terpapar narkoba Masyarakat harus sepakat lawan narkoba

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 6 Desember 2019

Halaman 15

Adi Pranajaya Garap Film tentang Para Gubernur NTB Mataram (Suara NTB) Satu film inspirasi dalam bentuk dokumenter siap ditayangkan di seluruh kota/kabupaten di NTB dalam rangka HUT NTB ke-61. Film garapan sutradara nasional kelahiran Sumbawa, Adi Pranajaya ini berjudul NTB Dalam Kepemimpinan Orang-orang Hebat, produksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB. Film yang dibuat selama dua bulan (Oktober-November 2019) ini menurut Adi Pranajaya memiliki tingkat kesulitan yang cukup serius.

“Sehingga saya harus bekerja ekstra dalam membangun kerangka permasalahan agar bagaimana film tersebut tetap menarik dan informatif

saat ditonton,” katanya.

Masih menurut laki-laki yang sudah sejak 1988 bekecimpung di industri perfilman nasional di Jakarta ini, antara membuat film cerita dan film dokumenter sama-sama mempunyai tantangan dan tingkat kesulitan sendiri-sendiri.

“Kita tidak bisa mengatakan bahwa membuat film dokumenter lebih mudah dibandinmgkan dengan membuat film cerita. Atau sebaliknya, membuat film dokumenter lebih sulit dari membuat film cerita. Masing-masing punya pakemnya. Kecuali kalau kita membuat asal jadi maka boleh dibilang bahwa membuat film baik cerita maupun dokumenter gam-

pang,” kata Adi. Tingkat kesulitan terhadap film para Gubernur NTB ini adalah saat membicarakan tiap-tiap Gubernur mulai yang pertama hingga sekarang. Durasi masing-masing Gubernur yang dibicarakan sama-sama terbatas yaitu antara tiga sampai lima menit.

“Nah, bagaimana membangun emosi agar saat kedelapan Gubernur yang dibicarakan tetap utuh sampai pada Gubernur terakhir inilah, mau tidak mau saya harus berpikir ekstra.

Dua orang editor saya harus bersabar menunggu perintah saya untuk bongkar-pasang, baik gambar maupun musik, agar penonton merasakan satu kasatuan film ini,” kata lelaki

yang sudah membuat lebih dari 80 judul film selama kariernya sebagai suttradara.

Yang terhebat lagi, menurut Adi Pranajaya, seluruh kru yang terlibat dalam pembuatan ini adalah anaka-anak muda NTB, mulai dari Lombok, Sumbawa, dan Bima.

“Mereka anak-anak muda hebat. Sama halnya ketika tahun lalu saya membuat Matahari-Matahari, semuanya didukung anak-anak muda NTB dengan orang yang sama, di antaranya Rizky dan Darwis sebagai editor,” jelas Adi. Para Gubernur NTB yang dibicarakan dalam film ini mulai R. Ar. Moh. Roselan Tjkraningrat (1959-1966), H. Wasita Kusumah (1966-

1978), H. Gatot Soeherman (1978-1988), H. Warsito (1988-1998), H. Harun Al Rasyid (1998-2003), H. Lalu Serinata (2003-2008), TGH M. Zainul Majdi (2008-2013/ 2013-2018), dan Dr. H. Zulkieflimansyah (2018 sampai sekarang).

Film ini mulai diputar pada Senin, 16 Desember 2019, pukul 20.30-22.00 bertempat di Taman Budaya NTB. Setelah itu diputar keliling ke kota/ kabupaten yang ada di NTB, termasuk juga di Dome Universitas Mataram pada Sabtu, 21 Desember 2019 pukul 09.30-11, dan Anjungan NTB TMII Jakarta pada Minggu, 29 Desember 2019 pukul 20.0022.00. (r)

Rute Lombok - Jeddah, Angin Segar Sektor Pariwisata Mataram (Suara NTB) Dibukanya jalur penerbangan langsung Lombok - Jeddah diharapkan memberikan angin segar bagi sektor pariwisata di NTB. Pasalnya, rute tersebut diakui merupakan salah satu rute potensial untuk pangsa pasar wisata halal yang ada di NTB. Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan bahwa jalur penerbangan tersebut akan berdampak besar terutama jika dijadikan penerbangan rutin dengan jadwal penerbangan lebih dari satu kali sebulan. “Kalau sudah rutin terbang, pasar Timur Tengah itu kita harapkan tertarik. Terutama untuk wisata halal dan wisata bahari,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (5/12).

Diterangkan Dewantoro beberapa daerah yang memiliki potensi untuk menjadi

destinasi wisata favorit wisatawan Timur Tengah adalah kawasan Tiga Gili dan Sembalun. Diakui kunjungan wisatawan Timur Tengah saat ini memang belum banyak.

“Sementara ini mereka datang biasanya satu keluarga. Tapi itu belum terlalu banyak juga,” ujarnya. Dengan menjadikan penerbangan rute Lombok - Jeddah sebagai penerbangan reguler, diharapkan ada jadwal yang lebih pasti sehingga promosi oleh industri pariwisata, terutama agen perjalanan, dapat lebih pasti.

Saat ini ASITA NTB tengah melakukan komunikasi dengan pihak maskapai untuk menjadikan rute potensial tersebut memiliki jadwal reguler. Dengan begitu, penerbangan tidak difokuskan sebagai fasilitas transportasi untuk

Turunkan dengan Kearifan Lokal Dari Hal. 1 Ditegaskannya bahwa penurunan angka stunting merupakan langkah untuk menabung SDM unggul yang akan bersaing di masa mendatang.

Diterangkan Terawan, saat ini Kemenkes telah melakukan pemetaan semua wilayah yang memiliki kasus stunting satu per satu. ‘’Itu kami mulai kunjungi. Kami lihat di NTB juga ada. Semua daerah (memang) ada,’’ ujarnya.

Dalam melakukan penanganan kasus stunting, Kemenkes RI menekankan pentingnya mengedepankan pendekatan berbasis kearifan lokal.

Mengingat setiap daerah yang memiliki kasus stunting memiliki latar belakang penyebab yang berbeda-beda. ‘’Ada yang karena makanannya, ada karena fasilitasnya.

Tapi kalau kedua orang tuanya bekerja dan lupa membuat pola asuh ke anak, juga bisa menyebabkan stunting,’’ ujar dokter yang pernah bertugas di RSAD NTB selama sembilan tahun tersebut.

Karena itu, dengan penanganan berbasis kearifan lokal dan keluarga, penyebab tingginya kasus stunting diharapkan dapat ditekan secara spesifik. Artinya, berbagai penyebab stunting yang mu-

ngkin terjadi dapat dientaskan.

Karena masyarakat memahami pentingnya pemberian makanan bergizi, penyediaan fasilitas penunjang kesehatan (seperti drainase dan pengaturan kelembaban udara), serta pola asuh anak sesuai dengan keluhuran budaya setempat.

Berdasarkan data di Dikes NTB, sampai dengan 2018 kasus stunting masih terjadi di 10 kabupaten/kota di NTB. Lombok Timur menjadi kabupaten yang masuk dalam kualifikasi sangat buruk dengan jumlah kasus tertinggi mencapai 45,52 persen.Sedangkan Sumbawa Barat menjadi kabupaten yang masuk dalam kualifikasi baik dengan persentase kasus 18,32 pesen.

Lima kabupaten masuk dalam kualifikasi buruk.

Antara lain Lombok Barat 33,61 persen, Lombok Tengah 31,05 persen, Sumbawa 31,53 persen, Kabupaten Bima 32,01 persen, dan Dompu 33,83 persen.Untuk kualifikasi buruk adalahLombok Utara dengan 29,30 persen dan Kota Bima dengan 32,01 persen, dan Kota Mataram dengan persentase 24,49 persen. (bay)

Kaji Penghematan Anggaran Dari Hal. 1 Dengan dihapusnya jabatan eselon III dan IV, maka Pemda tidak perlu mengadakan kendaraan dinas bagi pejabat fungsional tersebut. Selain mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, pejabat struktural eselon III dan IV juga mendapatkan tunjangan yang cukup besar.

Berdasarkan data BKD NTB, jumlah jabatan eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB sebanyak 1.228 jabatan. Terdiri dari eselon III sebanyak 282 orang dan eselon IV sebanyak 946 orang. Berdasarkan gambaran yang disampaikan oleh pemerintah pusat, untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov), susunan organisasi perangkat daerah akan berubah.

Pada Sekretariat Daerah, hanya ada asisten dan biro.

Bagian dan sub bagian pada biro berpotensi dipangkas/dihapus. Begitu juga Sekretariat DPRD, bagian dan sub bagian berpotensi dipangkas.

Kemudian, Inspektorat, Sekretariat dipertimbangkan untuk dipangkas. Sedangkan jabatan Inspektur Pembantu dan Sub Bagian pada Sekretariat berpotensi dipangkas.

Selanjutnya untuk dinas, sekretariat dan cabang dinas dipertimbangkan untuk dipangkas.

Sedangkan yang berpotensi dipangkas adalah sub bagian pada sekretariat, bidang

dan seksi. Sementara di cabang dinas, jabatan sub bagian tata usaha berpotensi dipangkas. Serta jabatan sub bagian pada UPT juga berpotensi dipangkas.

Untuk badan, sekretariat dipertimbangkan dipangkas. Sedangkan UPT akan tetap dipertahankan.

Sedangkan bidang dan sub bidang berpotensi dipangkas. Untuk jabatan sub bagian pada sekretariat berpotensi dipangkas. Begitu juga sub bagian tata usaha pada UPT badan berpotensi dipangkas.

Selain itu, untuk susunan organisasi kecamatan, kelurahan akan tetap dipertahankan. Sedangkan sekretariat dipertimbangkan dipangkas. Untuk jabatan sub bagian di sekretariat berpotensi dipangkas, begitu juga jabatan seksi di kelurahan berpotensi dipangkas. Sementara, jabatan seksi dan sub bagian di kecamatan berpotensi dipangkas.

Berdasarkan gambaran tersebut, Biro Organisasi Setda NTB melakukan pemetaan awal. Sekitar 200 jabatan eselon III dan IV yang masih berpotensi dipertahankan alias tidak dihapus. Sedangkan 1.000 jabatan eselon III dan IV akan beralih ke jabatan fungsional. (nas)

mengakomodir kebutuhan jamaah umroh atau haji semata, namun juga wisatawan secara umum.

Dari sekitar 400 kursi yang tersedia dalam penerbangan perdananya, pesawat milik Lion Air yang memfasilitasi penerbangan tersebut terisi oleh 280 jamaah umroh menuju Makkah. Hal ini disambut baik oleh berbagai pihak, khususnya agen perjalanan haji dan umroh.

Mengingat waktu perjalanan yang dibutuhkan tidak selama sebelumnya.

Dengan kemudahan yang diberikan tersebut, potensi penerbangan Lombok-Jeddah diakui masih bias ditingkatkan. Terutama untuk kebutuhan wisatawan Timur Tengah, yang disebut memiliki standar cukup tinggi dalam melakukan liburan.

Sebelumnya Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiefliman-

syah, SE. M.Sc, meresmikan langsung penerbangan Lombok - Jeddah di Lombok International Ariport (LIA), Rabu (4/12). Dalam peresmiannya penerbangan langsung Lombok - Jeddah disebut sebagai suatu sejarah bagi maskapai penerbangan di NTB, sekaligus sebagai langkah alternatif untuk mengefisiensi waktu perjalanan yang dinilai selama ini cukup lama. (bay)

Laporan Penanganan Stunting Jadi Syarat Pencairan DD 2020 Dari Hal. 1 Namun, untuk kabupaten yang dilanda bencana, alokasi DD masih bisa lebih besar dialokasikan untuk pembangunan. Infrastruktur desa yang rusak. “Tadinya 70 persen untuk infrastruktur, sekarang sudah turun 60 persen. Tahun depan turun lagi untuk infrastruktur. Kecuali daerah yang terkena bencana, butuh perbaikan infrastruktur,” katanya.

Jumlah DD untuk NTB tahun

2020 mendatang naik menjadi Rp1,23 triliun. Tahun 2019, DD untuk delapan kabupaten di NTB sebesar Rp1,18 triliun.

Dari alokasi sebesar itu, Lombok Timur dan Lombok Tengah yang mendapatkan DD paling besar. Masingmasing memperoleh DD sebesar Rp316,38 miliar dan Rp209,21 miliar. Kemudian Bima Rp189,45 miliar. Selanjutnya, Lombok Barat Rp161,72 miliar, Sumbawa Rp148,33 miliar, Dompu

Rp72,22 miliar, Lombok Utara Rp71,44 miliar dan Sumbawa Barat Rp62,57 miliar.

Diketahui, pada 2019, DD untuk delapan kabupaten di NTB sebesar Rp1,18 triliun.

Dengan rincian, Lombok Barat Rp31,12 miliar, Lombok Tengah Rp38,64 miliar, Lombok Timur Rp61,47 miliar, Bima Rp37,12 miliar, Sumbawa Rp28,81 miliar, Dompu Rp14,16 miliar, Sumbawa Barat Rp12,08 miliar dan Lombok Utara Rp12,87 miliar. (nas)

Menkes Atensi Kekurangan Doktes Spesialis di NTB Giri Menang (Suara NTB) Menteri Kesehatan (Menkes) RI Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad mengatensi kekurangan dokter spesialis di NTB. Langkah-langkah pun dipersiapkan Kemenkes.

Awalnya Kemenkes akan menerapkan program Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), namun ada yang menentang. Sehingga akan dirancang program lain yakni pendayagunaan dokter spesialis yang akan dikirim ke semua provinsi.

Di satu sisi, Menkes menyoroti minimnya peminat dokter untuk melamar CPNS sehingga mengakibatkan banyak formasi dokter yang kosong. Hal ini pun menjadi atensinya ke depan. ‘’Dulu kan program WKDS sudah ada yang menentang kemudian di MA kita kalah. Ya sudah. Tapi kita akan membuat namanya program pendayagunaan dokter spesialis. Nanti akan kita kirim ke semua provinsi termasuk NTB,’’jelas Menkes menanggapi soal minimnya dokter spesialis di NTB. Program WKDS membuat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyusun program yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di sejumlah daerah yang membutuhkan.

Namun program WKDS ini berjalan hanya satu tahun. Dan resmi berhenti setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 P/HUM/2018 tanggal 12 Desember tahun 2018.Untuk itulah, pihak Kemenkes pun membuat program program pendayagunaan dokter spesialis. Melalui program ini para dokter spesialis mendapatkan insetif dari negara sehingga hal ini membuat dokter spesialis terkarik ke daerah.

Menurut Terawan, kunci dari semua ini adalah kesejahteraan. Kalau kesejahteraan baik dan ada program beasiswa maka mereka tertarik dikirim ke daerah-daerah.

Terkait minimnya dokter yang melamar CPNS karena dinilai kurang menjanjikan, menurut Terawan hal ini diakibatkan mereka belum tahu nyamannya menjadi abdi negara. ‘’Kita harus jadi abdi negara, yang namanya menjadi abdi negara itu nyaman sudah sebab pasti diridhoi dan diberkahi,’’jelasnya.

Menurut dia minimnya pelamar mendaftar CPNS karena jumlah dokter spesialis sendiri terbatas sehingga belum bisa memenuhi semua. Karena itulah perlu ada intervensi-intervensi yang harus dilakukan pemerintah. (her)

Menkes Dukung Penuh Pengembangan ’’Medical Tourism’’ di NTB Dari Hal. 1 Ia menyebutkan hanya beberapa daerah saja yang ditetapkan untuk pengembangan medical tourism, seperti Bali, NTB, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sumatera Utara dan lainnya.

Daerah-daerah yang dikembangkan menjadi medical tourism merupakan tujuan wisata. ‘’Ada beberapa provinsi yang menjadi tujuantujuan wisata didorong untuk mengembangkan medical tourism,’’ jelasnya.

Eka mengungkapkan, NTB sudah mengembangkan medical tourism sejak 2016 lalu. Dengan ditetapkannya RSUD Kota Mataram oleh Kemenkes se-

bagai medical tourism. ‘’Kemudian baru RSUD Provinsi NTB. Sudah masuk dalam buku katalognya Kemenkes,’’ jelasnya.

Untuk mendukung pengembangan medical tourism ini, kata Eka perlu disiapkan adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk mendukung RSUD NTB menjadi medical tourism, Kemenkes sudah membantu dari sisi peralatan dengan nilai mencapai Rp32 miliar. ‘’Karena kita tujuan wisata.

Tadi disebutkan medical traveller, RSUD Provinsi sudah mendapatkan penghargaan dari Kedutaan Besar Malaysia atas keberhasilan RSUD Provinsi membantu masyarakat Malaysia yang kecelakaan waktu berwisata,’’ tandasnya. (nas)

Jabatan Kadiskominfotik NTB Banyak Peminat Dari Hal. 1 Sampai Kamis (5/12), jumlah pejabat yang mendaftar untuk jabatan Kepala Diskominfotik sudah mencapai empat orang.

Sedangkan pejabat yang mendaftar untuk jabatan Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) baru satu orang. Sekretaris Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/12) petang menyebutkan total jumlah pendaftar secara online pada hari kedua pembukaan pendaftaran sebanyak 5 orang.

Satu orang pejabat yang mendaftar untuk jabatan Kepala Disperin NTB adalah Nuryanti, SE, ME. Saat ini, ia menjabat Sekretaris Disperin NTB, sekaligus menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperin NTB. Kemudian, empat orang

pejabat mendaftar untuk jabatan Kepala Diskominfotik NTB. Sebanyak tiga orang berasal dari instansi Pemprov NTB, dan satu orang dari Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pejabat dari Pemda KLU yang mendaftar ikut bersaing untuk menjadi Kepala Diskominfotik NTB tersebut adalah Kepala Bagian Organisasi Setda KLU, Hairul Anwar, S. Kom. Sedangkan tiga pejabat Pemprov yang mendaftar untuk jabatan Kepala Diskominfotik NTB adalah Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si. Kemudian, Sekretaris Diskominfotik NTB yang juga sekarang menjadi Plt Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH dan Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfotik NTB, Mahmud, A.KS, M. Si.

Pendaftaran seleksi terbuka jabatan dua Kepala OPD tersebut dibuka 4 - 18 Desember 2019. Selanjutnya penyerahan berkas persyaratan administrasi mulai 5 - 19 Desember. Pansel akan melakukan seleksi administrasi pada 20 Desember. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan 21 Desember 2019.

Selanjutnya, tes kompetensi manajerial/psikologi dilakukan 22 Desember, penulisan makalah 23 Desember dan presentasi dan wawancara pada 26-27 Desember 2019.

Selain itu, Pansel akan melakukan penelusuran rekam jejak mulai 21 - 27 Desember. Dan penetapan hasil seleksi pada 30 Desember.

Penyampaian laporan Pansel kepada Gubernur NTB sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada 31 Desember. Untuk pelantikan dua pejabat yang mengisi

pimpinan OPD tersebut direncanakan 6 Januari 2020.

Persyaratan khusus bagi pejabat yang mendaftar untuk dua jabatan Kepala OPD tersebut, antara lain harus mendapatkan rekomendasi dari atasan. Kemudian, kualifikasi pendidikan minimal S1 atau diploma IV, memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat lima tahun.

Selain itu, pernah atau sedang menduduki jabatan administrator atau eselon IIIa atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat dua tahun dan atau jabatan eselon IIIb paling singkat tiga tahun. Pada saat pelantikan, usia paling tinggi 56 tahun.

Kemudian, pendaftar juga telah mengikuti dan lulus Diklatpim III, kecuali bagi pelamar yang berasal dari pe-

mangku jabatan fungsional jenjang ahli madya.

Tim Pansel telah terbentuk sesuai surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) No. B4106/KASN/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rekomendasi Seleksi Terbuka JPT Pratama NTB. Yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto. Tim Pansel sebanyak 7 orang. Terdiri dari tiga orang dari unsur internal Pemprov NTB dan 4 orang unsur eksternal. Dengan Ketua, Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Sekretaris, Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si. Dan anggota Pansel, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP, Akademisi UIN Mataram, Dr. H. Subhan Acim, MA, Dr. Kadri, M. Si, Akademisi Unram, Dr. Prayitno Basuki, MA dan unsur profesi, Desak Raka Akriyani. (nas)

Penurunan Angka Kemiskinan Diprediksi Lebih Cepat Dari Hal. 1 Maka akan menjadi lebih efektif,’’ ujarnya.

Dengan menggerakkan mahasiswa ikut memberantas kemiskinan, kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ini, maka Pemda akan terbantu dari sisi SDM. Pasalnya, selama ini Pemda memiliki SDM yang sedikit. Ia menambahkan, mahasiswa merupakan SDM yang sudah siap diterjunkan untuk membantu Pemda menyelesaikan persoalan kemiskinan. ‘’Selama ini ndak terpikirkan. Syukur sekarang terpikirkan. Ada gelombang besar yang turun ke desa. Mereka 40 - 50 hari di desa, melayani masyarakat desa. Kalau dimatching-kan dengan program pemerintah saya pikir ini luar biasa,’’ tambahnya.

Ketika mereka turun ke masyarakat, mahasiswa akan mengidentifikasi persoalan-

persoalan yang ada di desa.

Selanjutnya mencarikan solusi untuk menangani persoalan tersebut. ‘’Persoalannya, bagaimana sekarang kita merancang model bersama antara kampus dengan pemerintah daerah. Model ini diikuti eksekusi, langkah apa yang dilakukan.

Seperti roadmap pengentasan kemiskinan kerja sama kampus dengan Pemda,’’ katanya.

Firmansyah menambahkan, apabila ribuan mahasiswa yang ada di NTB digerakkan secara masif, maka tidak butuh waktu lama untuk menurunkan kemiskinan.

Ia juga menyarankan agar Pemda melibatkan dosen pembina KKN mahasiswa. ‘’Sehingga bisa mengarahkan apa yang dilakukan. Saya meyakini, kalau ini digerakkkan secara masif, ndak akan butuh waktu lama menurunkan kemiskinan. Cuma, mahasiswa ini harus ada gambaran apa yang harus dikerjakan.

Siapa masyarakat miskin yang diintervensi,’’ tandasnya.

Pemprov NTB melakukan langkah terobosan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan menggandeng perguruan tinggi.

Mulai tahun ini, Pemprov melalui Dinas Sosial (Disos) NTB menerjunkan 900 mahasiswa ikut memberantas kemiskinan dari desa.

Sebanyak 90 desa miskin yang ada di Pulau Lombok menjadi sasaran 600 mahasiswa yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. Mahasiswa menggali potensi dan sumber daya di desa yang dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan desa miskin di 90 desa miskin yang ada di Pulau Lombok.

Kepala Dinas Sosial NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah menjelaskan, mahasiswa yang diterjunkan tersebut akan mengidentifikasi dan menggali potensi-potensi ang ada di

desa yang miskin tersebut. Selanjutnya, mencarikan solusi yang dapat dikembangkan untuk penanganan kemiskinan di suatu desa. Sehingga mahasiswa bisa berkoordinasi dengan instansi terkait.

Untuk program yang terkait dengan Disos, disinergikan dengan pola Kelompok Usaha Bersama (KUBe). Untuk desa yang sudah ada KUBe, kata Wismaningsih, mahasiswa diharapkan mendampingi KUBe tersebut agar benar-benar bisa berkembang untuk menjadi wirausaha. ‘’Kalau desa yang belum ada KUBe, mahasiswa melakukan assesment untuk mendampingi masyarakat membentuk KUBe sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat,’’ terangnya.

Selanjutnya KUBe yang sudah terbentuk akan difasilitasi Dinas Sosial untuk mengembangkan usahanya.

Setelah berjalan akan dikoordinasikan dengan Dinas Kop-

erasi untuk membina manajemen wirausaha dan Dinas Perindustrian agar bisa menjadi Industri Kecil Menengah (IKM).

Persentase angka kemiskinan di NTB periode September 2018 ke Maret 2019 turun sebesar 0,07 persen. Pada September 2018, angka kemiskinan di NTB sebesar 14,63 persen, turun menjadi 14,56 persen pada Maret 2019. Pemprov NTB menargetkan angka kemiskinan pada 2023 atau tahun akhir RPJMD 2019-2023 sebesar 9,75 persen.

Pada tahun awal RPJMD, atau 2018, angka kemiskinan NTB sebesar 14,63 persen.

Tahun 2019 ini ditargetkan turun menjadi 13,75 persen.

Tahun 2020, kemiskinan ditargetkan terus mengalami penurunan menjadi 12,75 persen. Kemudian pada 2021 dan 2022, kemiskinan ditargetkan turun menjadi 11,75 persen dan 10,75 persen. (nas)

Kunjungi NTB, Menkes Bahas Stunting hingga Peran Posyandu Dari Hal. 1 Kemudian, intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Antara lain penyediaan air bersih atau sanitasi, pendidikan gizi, dan ketahanan pangan dan gizi.

Strategi penurunan stunting ini, kata Terawan, harus dilakukan dengan bersinergi melibatkan beberapa Kementerian dan Lembaga serta koordinasi pemerintah pusat dan

pemerintah daerah.”Yang paling penting integrasi dan kolaborasi, “ ujarnya. ‘’Untuk tahun ini, target stunting sedang kami hitung dalam terjemahan Renstra Kemenkes 2020-2024.

RPJMN sudah mengamanahkan itu (penurunan stunting hingga 19 persen), actionnya ada di Renstra. Kami sudah memiliki tekad untuk membuat masyarakat sehat, produktif, dan mandiri. Sampai saat ini sedang kami lakukan untuk masyarakat,’’ kata

Terawan Sementara itu, Wagub NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan program revitalisasi Posyandu penting dilakukan. Peran dan fungsi Posyandu yang langsung bersentuhan dalam menyelesaikan masalah dasar masyarakat dari hulu. ‘’Kami di NTB berusaha supaya masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat itu diselesaikan dari hulunya. Untuk itu, keberadaan Posyandu yang berada di setiap dusun harus dapat dioptimalkan keberadaannya untuk

menyelesaikan masalahmasalah dasar yang ada di masyarakat,’’ katanya.

Wagub menyebutkan, saat ini penderita stunting di NTB berada pada angka 33,49 persen yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. ‘’Jika Posyandu telah berjalan efektif dan optimal, penderita stunting di NTB akan dapat diturunkan,’’ jelasnya.

Untuk menjalankan program revitalisasi Posyandu ini, tambah Wagub, pihaknya mengajak seluruh kepala

desa untuk dapat menganggarkan biaya untuk Posyandu melalui dana desa. ‘’Melalui dana desa yang jumlahnya cukup besar, kami mengajak para kepala desa supaya menganggarkan minimal Rp150.000 untuk insentif kader Posyandu,’’ ucap Wagub.

Semuanya itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan Pemprov NTB kepada anak bangsa. ‘’Kami yakin, anak-anak kita di NTB adalah aset bangsa, kita harus jaga bersama,’’ tutupnya. (nas/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 6 Desember 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Wisata Awan di Taman Tereng Kuning Berada di ketinggian sekitar 500 Mdpl, taman wisata Tereng Kuning Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah (Loteng) layak menjadi salah satu pilihan destinasi wisata untuk dikunjungi. Selain menyajikan suasana alam nan asri ala pegunungan, taman wisata Tereng Kuning juga menawarkan panorama alam yang siap memanjakan mata bagi siapa saja yang berkunjung.

WAKTU pagi dan sore adalah waktu terbaik untuk berkunjung di objek wisata yang baru beberapa bulan dikembangkan oleh pemerintah desa setempat ini. Karena pada saat itulah barisan awan bakal turun menyelimuti area kawasan taman wisata tersebut. Sehingga para wisatawan bisa menikmati sensasi berwisata diatas awan.

“Biasanya orang banyak datang ke taman wisata Tereng Kuning pada menjelang sore dan saat cuaca cerah. Karena dari taman wisata Tereng Kuning kita bisa sekalian untuk sunset-

an,” ujar Hamdan, Kepala Desa Aik Bukak kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Letaknya yang berada di ketinggian dengan area taman menghadap barat, memang memberikan nilai tersendiri.

Para wisatawan bisa menikmati hamparan area persawahan sepanjang mata memandang. Dari kejauhan tampak jejeran gurung biru yang menggoda para wisatawan untuk tidak lekas beranjak dari taman wisata Tereng Kuning.

Suasana siang juga tidak kalah menggoda. Semilir angin

siap mengeringkan keringat para wisatawan yang mungkin lelah berkeliling area taman. Ditemani sajian menu kelapa muda segar yang baru dipetik dari pohonnya. Sementara bagi yang lapar, santapan menu khas Desa Aik Bukak siap memanjakan lidah para wisatawan.

Tidak kalah menarik, di taman wisata Tereng Kuning para pengujung bakal disajikan panorama bunga berbagai warna dan jenis sebagai menu utamanya. Karena memang hampir sebagian besar area taman tersebut ditanami

Pegawai dan Siswa di Mataram Rawan Terpapar Narkoba Mataram (Suara NTB)Selama tahun 2019, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Mataram menemukan tren penggunaan narkoba di lingkup pegawai instansi cukup rawan. Bukan hanya itu, penggunaan narkoba juga mengintai sejumlah siswa di Mataram.

Kepala BNN kota Mataram, Ivanto Aritonang mengatakan, setelah melakukan tes urine di 14 instansi di kota Mataram, BNN kota Mataram menemukan 4 orang pegawai instansi terpapar aktif menggunakan narkoba. “Dari 626 peserta yang

melakukan tes urine satu orang dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu.

Tiganya itu pengguna positif palsu,” katanya Kamis (5/12).

Dikatakan Ivanto, ketiga pengguna yang berstatus positif palsu tersebut, dua di antaranya menggunakan narkoba jenis Benzodiazepin dan dua di antaranya juga menggunakan narkoba jenis sabu. “Tapi ketiganya itu menggunakan narkoba dalam tahap pengobatan. Itu makanya dikatakan positif palsu,” tegasnya.

Dari 14 instansi yang melakukan tes urine ini jelas Ivanto,

BNN Kota Mataram sudah menyerahkan kepada kepala OPD terkait. “Posisinya (nama instansi dan pengguna) disembunyikan, karena akan diserahkan ke OPD terkait.

Nanti, pelaksana kepala OPD terkait berhak memberikan hukuman kepada pengguna tadi,” bebernya.

Bukan hanya itu, selama ini BNN Kota Mataram juga menemukan, dari 140 siswa yang melakukan tes urine, 16 di antaranya aktif menggunakan narkoba. “Selama ini kan BNN kota Mataram melakukan pengecekan di tempat game online dan warnet, dan hasilnya yang ditemukan 16 siswa ini aktif menggunakan narkoba,” jelasnya.

Untuk itu, pemerintah kota Mataram diimbau untuk segera menerbitkan Perda tentang P4GN (pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap narkotika) tersebut. Dengan adanya Perda P4GN ini jelas Ivanto, BNN kota Mataram bisa lebih menekan penyalahgunaan narkoba di lokasi game online dan lokasi hiburan lainnya. “Kita juga akan bekerjasama dengan Satpol PP, Kepolisian Kodim, Camat, dan Lurah,” jelasnya.

Dengan adanya Perda P4GN ini, BNN kota Mataram akan bisa lebih laluasa mem-back up dalam mengantisipasi peredaran narkoba di lokasi rawan peredaran narkoba. “Mudah-mudahan dengan adanya Perda tentang P4GN tadi, akan bisa menekan penyalahgunakan narkoba ini,” kata Ivanto.

Dari 16 siswa yang positif menggunakan narkoba tadi, BNN Kota Mataram sudah melakukan rehabilitasi dan mengembalikan pengguna (siswa, red) ke pihak keluarganya. “Secara medis kita sudah tangani 16 orang siswa ini. Nanti BNN Kota Mataram juga akan melakukan pengecekan ke lokasi yang masih berada di zona merah terkait peredaran narkoba di Mataram,” tutupnya. (viq)

bunga. Sesuai konsepnya, sebagai taman bunga.

Jenis bunga yang ditanam dan dikembangkan pun cukup beragam. Selain jenis bunga pada umumnya seperti bunga matahari, teratai dan mawar.

Ada juga bunga lokal Desa Aik Bukak. “Kalau jenis bunganya cukup banyak. Walaupun kita akui masih banyak yang kurang.

Tetapi akan terus kita lengkapi kedepannya,” sebutnya.

Menuju ke destinasi wisata Tereng Kuning juga tidak susah dijangkau. Dari kantor desa Aik Bukak wisatawan bisa menggunakan kendaraan. Baik roda dua maupun roda empat. Bahkan jika mau sehat bisa dengan berjalan kaki. Melewati kawasan hutan desa Aik Bone. “Kalau dari kantor desa ke timur, melewati kawasan hutan Aik Bone. Keluar dari area hutan, wisatawan

(Suara NTB/kir)

NIKMATI PEMANDANGAN - Sejumlah remaja tengah menikmati pemandangan lepas di taman wisata Tereng Kuning Desa Aik Bukak Batukliang, Loteng, Kamis (5/12). sudah sampai taman wisata Tereng Kuning,” imbuhnya.

Di area taman, para wisatawan bisa memanfaatkan sejumalah spot untuk

berswafoto. Ada rumah pohon, ada berugak serta bangku taman yang dikelilingi bunga. Jadi kalau mau berkunjung ke taman wisata

Tereng Kuning, jangan lupa siapkan memori Hp atau kamera cadangan dengan kapasitas daya tampung yang lebih besar. (kir)

TNI-Polri Diharapkan Turun Tangan Kendalikan Rabies Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah mengharapkan peran TNIPolri untuk membantu menuntaskan penyebaran penyakit rabies di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa bagian timur. Sampai saat ini penyebaran rabies belum bisa diselesaikan. Meskipun, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB telah melakukan berbagai langkah.

Misalnya vaksinasi dan eliminasi. Di kabupaten Dompu, yang diketahui sebagai daerah dengan gigitan anjing gila terbanyak juga melakukan berbagai upaya, eliminasi. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani menjawab masih maraknya gigitan anjing di Kabupaten Dompu sebab kesulitan menangani anjing yang berkeliaran.

“Barang (anjing) liar tidak mudah ditangani. Tapi yang kita lakukan mengintensifkan melakukan vaksinasi untuk seluruh kabupaten kota. Bantuan vaksin dari APBD maupun APBN,” kata kepala dinas. drh. Bima Priyatmaka, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Disnakeswan Provinsi NTB menambahkan, di Kabupaten Dompu upaya yang dilakukan pemerintah daerah setempat cukup gencar, vaksinasi, sosialisasi dan eliminasi hingga kini tetap dilakukan. Jika dilihat statistiknya, angka gigitan anjing liar mengalami penurunan.

“Vaksinasi dilakukan di seluruh kabupaten/kota, tidak saja di Pulau Sumbawa, Pulau Lombok juga diperhatikan. Untuk Pulau Lombok belum ditemukan penyebaran rabies,” jelasnya.

Jalan keluar untuk menghentikan penyebaran rabies ini, kata Bima, masih dicarikan langkah yang paling tepat.

Penanganan rabies, jika men-

gandalkan hanya kepada peran Dinas Nakeswan, menurutnya sangat berat. Karena itu, perlu dukungan masyarakat hingga lapisan bawah.

Selain itu, yang sangat diharapkan adalah peran TNIPolri. Penyebaran rabies diibaratkannya seperti perang.

Mengingat, anjing yang menyebarkannya adalah anjing liar yang tidak bisa dipantau keberadaannya. “TNI dan Polri yang punya cara mengatasi medan. Dengan ilmu perangnya, saya yakin penyebaran rabies bisa dikendalikan,” imbuhnya.

Dari hasil pantauan, penyebaran rabies di Kabupaten Dompu (Pulau Sumbawa) mengarah ke bagian timur. Menuju Kabupaten Bima, di beberapa kecamatan sudah terdeteksi penyebarannya. Misalnya, di Kecamatan Donggo, Wawo dan Kecamatan Soromandi.

Harapan TNI – Polri terlibat dalam penanganan rabies ini, lanjut Bima, masyarakat secara otomatis akan ikut tergerak melakukan hal yang sama.

Bila aparat yang telah dilihat turun tangan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan kerjasamanya untuk meminimalisir rabies dengan cara sukarela melaporkan anjing piaraannya untuk divaksin. Jangan sampai, masyarakat ada yang terkesan menghalang-halangi upaya eliminasi yang dilakukan tim. Ini juga menghambat penanganan. (bul)