Edisi 06 Desember 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

RABU, 6 DESEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 221 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

NTB Raih Juara Nasional ’’Predikat Kepatuhan Tinggi dalam Pelayanan Publik’’ PEMPROV NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr.TGH. M. Zainul Majdi kembali mengukir prestasi nasional. Kali ini Ombudsman RI menganugerahkan penghargaan nasional berupa Tropi ‘’Predikat Kepatuhan Tinggi’’ kepada Gubernur NTB yang lebih akrab disapa TGB itu atas keberhasilannya menembus zona hijau atas kepatuhan terhadap

pelaksanaan UU tentang Pelayanan Publik dengan nilai 97,58.

Score ini jauh mengalami lompatan prestasi jika dibandingkan tahun 2016 lalu yang masih mendapat zona kuning atau predikat kepatuhan sedang dengan nilai 73,96. Predikat tersebut diraih karena berdasarkan hasil assessment dari Ombudsman RI, Bersambung ke hal 15

PENGHARGAAN - Gubernur NTB TGH.M.Zainul Majdi menerima penghargaan diwakili Asisten III, H. Imhal, di Balai Kartini Jakarta, Selasa (5/12).

ILEGAL - Areal reklamasi yang diduga ilegal.

Bupati Lobar Perintahkan Reklamasi Dihentikan ’’ Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H.Fauzan Khalid memerintahkan agar reklamasi ilegal di kawasan pesisir Lembar, Lombok Barat (Lobar), dihentikan.

Reklamasi yang diduga ilegal terjadi sejak lama.

Prosesnya terindikasi direkomendasikan pihak desa, kecamatan dan pihak terkait. ‘’Saya perintahkan Kasatpol PP untuk menghentikan reklamasi itu. Karena itu ndak berizin (ilegal) ,’’ tegas Bupati Lobar, Selasa (5/12).

Terkait adanya dugaan pem-

TO K O H Berikan Kesempatan BUPATI Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. Musyafirin, MM angkat bicara menanggapi kisruh karyawan PT MacMahon yang menuntut mundur dari perusahaan aliansi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di proyek tambang Batu Hijau. Khusus kepada para karyawan lokal yang kini menuntut mundur, orang nomor satu di KSB ini mengimbau agar memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada PT MacMahon. Sebab menurut hematnya, sebagai perusahaan baru di tambang Batu Hijau, MacMahon masih dalam proses transisi di seluruh lininya. ‘’Termasuk soal yang diprotes karyawan seperti roster kerja itu belum final. Pasti mereka akan mengevaluasinya jika memang tidak sesuai dengan kondisi karyawan dan perusahaan,’’ katanya, Selasa (5/12).

Bupati sendiri menggarisbawahi kepada para karyawan lokal untuk bersabar sementara waktu.

Bersambung H. W. Musyafirin ke hal 15

KO M E N TTAA R

biaran oleh Pemkab Lobar, Fauzan Khalid membantahnya. Menurut bupati bahwa SKPD sudah diperintahkan menindak tegas pelanggaran semacam ini. ‘’ SKPD tidak

perlu melapor ke bupati untuk melakukan penertiban,’’ tegasnya.

Diakui bupati bahwa terkait pengawasan Pemkab Lobar terhadap aktivitas liar semacam ini, setelah dilimpahkannya sejumlah kewenangan ke pemprov. Baik untuk pengawasan pesisir dan galian C belum ditemukan format yang jelas. ‘’Izin memang dikeluarkan provinsi terkait galian C, namun tentu pengawasan juga di kabupaten.’’

Ia menegaskan, penindakan kasus reklamasi ini tidak pandang bulu.

Bersambung ke hal 15

Saya perintahkan Kasatpol PP untuk menghentikan reklamasi itu.

Karena itu ndak berizin (ilegal)

Polda NTB Bidik Tersangka Lain Kasus PT. BAL

(Suara NTB/bug)

Tunggakan Sudah Diselesaikan TIGA anggota DPRD NTB dipastikan masih menunggak pengembalian kerugian negara sesuai temuan BPK tahun 2003 - 2014. Jaksa Pengacara Negara (JPN) masih terus melakukan penagihan. Sementara Mori Hanafi, SE.M.Comm yang sebelumnya disebut-sebut masih menunggak, sudah melunasinya (sudah diselesaikan).

Tiga anggota Dewan yang masih memiliki tunggakan itu adalah, Drs.Ruslan Turmuzi, H.Ali Ahmad dan Sahafari Ashari.

Temuan lainnya terhadap Lalu Tomi Wijaya, Bersambung Hendrik Selalau ke hal 15

H. Fauzan Khalid

(Sura NTB/ist)

PERANGKAT - Perangkat instalasi air bersih milik PT. BAL.

Mataram (Suara NTB) Penyidikan kasus pengeboran air bersih di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara terus dilakukan Polda NTB. Direktur PT Berkah Air Laut (BAL), JM sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun penyidikan tidak sampai di sana, karena polisi sedang membidik tersangka baru.

Upaya membidik tersangka baru itu tidak lepas dari petunjuk yang diberikan Kejaksaan Tinggi NTB dalam berkas P19 sebelumnya. ‘’Nanti kita panggil saksi-saksi. Kita lihat kalau memungkinkan ada tersangka baru kita arakan ke sana (penyidikan),’’ kata Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, SIK kepada Suara NTB, Selasa (5/12) kemarin.

Proses mengarah ke tersangka baru diawali dengan pemeriksaan saksi-saksi sesuai dengan petunjuk jaksa peneliti Kejati NTB yang sebelumnya menerima pelimpahan berkas. ‘’Beberapa petunjuk dari jaksa berkaitan dengan saksi, bisa segera tuntas kami periksa,’’ tandasnya.

Pada prinsipnya unsur pidana dalam kasus ini diakuinya sudah kuat.

Bersambung ke hal 15

Kejari Loteng Jadwalkan Pemeriksaan Tersangka Tiga Direksi PT. LTB

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Hasan Basri

Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) telah menjadwalkan pemeriksaan kembali tiga Direksi PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB), terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah, Rabu (6/12) hari ini. Namun tidak lagi dalam kapasitas sebagai saksi, tetapi sebagai tersangka.

Demikian disampaikan Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, SH.MH, saat dikonfirmasi Suara NTB, Se-

lasa (5/12) kemarin. ‘’Surat panggilan sudah kita layangkan kepada ke tiga tersangka.

Untuk datang menjalani pemeriksaan kembali di Kejari Loteng, Rabu besok (hari ini),’’ sebutnya.

Sesuai surat panggilan yang dilayangkan kata Hasan, pemeriksaan direncanakan mulai pukul 09.00 Wita. Diharapkan ke tiga tersangka bisa datang memenuhi panggilan. Supaya proses penyidikan kasus ini bisa segera tuntas. ‘’Dari komunikasi terakhir, para tersangka sudah

berjanji akan datang memenuhi panggilan seperti yang kita harapan,’’ imbuhnya.

Ia menjelaskan, dalam ekspose perkara yang digelar pada Kamis (30/11) lalu, ketiga Direksi PT. LTB sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Yakni L.Ma, Direktur Utama (Dirut) PT. LTB, Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis, ZA serta AK, Direktur Pemasaran PT. LTB. Ketiganya dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana investasi Pemkab Loteng. Den-

gan nilai kerugian negara diduga mencapai Rp 700 juta.

Dari total dana investasi pemerintah daerah sebesar Rp 1 miliar pada ditahun 2015 lalu.

Pihak Kejari Loteng sendiri menargetkan akhir tahun ini juga proses penyidikan bisa dituntaskan. Sehingga pada awal tahun 2018 mendatang, kasusnya sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk proses persidangan. ‘’Kasus PT. LTB ini memang sudah kita targetkan tuntas tahun ini,’’ tegas Hasan. (kir)

SUARA NTB Rabu, 6 Desember 2017

Perbaikan secara Swadaya BANJIR yang menimpa kelurahan Taman Sari beberapa waktu lalu diakui lurah Taman Sari, Arief Satriawan, diakibatkan oleh jebolnya tanggul. “Banjir kemarin merupakan kejadian pertama yang terjadi di tahun ini.

Sebelumnya banjir sempat terjadi sekitar tahun 2012 lalu,” ujarnya saat ditemui di ruangannya, Selasa (5/12).

Ia mengatakan jika daerahnya selama ini tidak pernah mengalami kebanjiran. “ Terakhir banjir di sini Kamis minggu lalu karena tanggul yang berdekatan dengan tembok rumah warga jebol,” (Suara NTB/uul) kata Arief. Tanggul tidak kuat Arief Satriawan menahan aliran air karena adanya pusaran air yang berdekatan dengan tanggul. “Tembok rumah itu posisinya berdekatan dengan tanggul, sehingga saat tidak kuat makanya jebol,” jelasnya. Jebolnya tanggul kemudian menyebabkan banjir di lingkungan Irigasi khususnya Irigasi 5.

“Kalau gang lain, tidak kena dia, hanya Irigasi 5 saja yang kena,” ujar Arief. Karena adanya bencana tersebut, masyarakat sekitar kemudian bergotong royong membangun tanggul yang lebih kuat lagi. “Dulu tanggulnya tipis, sekarang sudah cukup tebal karena kita pakainya batu untuk temboknya,” jelasnya. Bahan untuk pembangunan tanggul, diakuinya, merupakan sumbangan dari warga yang sukarela menyumbang. “Pemilik rumah juga mengikhlaskan bagian rumahnya daripada terjadi musibah lagi,” tukasnya.

Pembangunan tanggul tersebut, kata Arief, sudah selesai dikerjakan. “Karena kalau mengharap dari pemerintah, tidak bisa langsung dikerjakan harus ada prosesnya dulu,” terangnya. Selain rumah tersebut, ada satu bangunan koskosan yang masih menjadi masalah karena lokasinya juga berdekatan dengan bibir tanggul. “Sebenarnya pemilik kos tersebut sudah merelakan ada ruangannya yang dibongkar, cuma yang menjadi masalah adalah tukangnya,” jelasnya.

Tukang bangunan, kata Arief, masih takut untuk membongkar karena harus hati-hati dalam pembongkaran. “Rencananya ada satu kamar kos serta dapur yang akan dibongkar, tetapi karena tempatnya paling pinggir, harus diberi pelapis sebelum dibongkar,” terangnya. Pelapis ini berguna agar bangunan tetap berdiri kokoh saat dibongkar. (uul)

Libatkan Dunia Usaha SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat tidak setuju kalau masalah sampah yang tidak kunjung beres di Mataram, selalu menempatkan masyarakat sebagai penyebabnya. ‘’Karena saya lihat masyarakat Mataram ini, kalau diatur siap. Ada satu kecamatan yang saya lihat sangat komitmen mengelola sampah,’’ ujarnya di DPRD Kota Mataram, kemarin. Sedangkan kalau kelompokkelompok pegiat sampah justru terbalik. ‘’Ada semacam pertanyaan seolah-olah dibutuhkan (Suara NTB/dok) menerima bantuan atau lebIsmul Hidayat ih-lebih sering aktif,’’ katanya. Ismul mengaku sangat mengapresiasi Kelurahan Banjar, Ampenan yang mampu menorehkan prestasi falam penanganan sampah. Kesuksesan Kelurahan Banjar ini, diharapkan dapat menular ke kelurahan lainnya di Mataram. Ia melihat, beberapa Camat terkesan enggan menangani sampah. ‘’Lebih-lebih dengan ketidakhadiran para Camat dalam rapat dengan DPRD Kota Mataram,’’ sesalnya. Padahal, Dewan menginginkan adanya kerja terpadu camat dan Lurah. BLH, lanjut dia, memang menjadi lokomotif yang menggerakkan penanganan sampah. Akan tetapi di lapangan, para camat dan lurah juga harus hadir. Politisi PKS ini melihat BLH sudah ada upaya membenahi pola penanganan sampah.

Namun yang menjadi persoalan, pihak yang dapat menggerakkan peran aktif masyarakat dalam hal ini camat dan lurah, dinilai kurang aktif. ‘’Jadi ini harus dievaluasi juga.

Kecamatan dalam hal ini menandem lurah dan lingkungannya untuk pro aktif,’’ katanya. Karena, anggaran untuk penanganan sampah di Mataram sudah cukup besar. Namun demikian, idealnya, jangan pihak yang ditunjuk saja yang bergiat menyiapkan lingkungan yang bersih.

Semua pihak, demikian Ismul, menginginkan kota yang bersih dan nyaman menjadi suatu jawaban atas partisipasi masyarakat. Yang masih sangat minim keterlibatannya adalah dunia usaha. ‘’Di beberapa daerah yang kita kunjungi, itu (dunia usaha, red) selalu menjadi elemen yang mendukung.

Masyarakat, pemerintah dan dunia usaha,’’ sebutnya. Namun di Mataram, hal itu belum terlihat. Padahal, berbagai jenis usaha ada di Mataram. ‘’Perbankan sangat banyak,’’ cetusnya. Sayangnya, komitmen mewujudkan pembangunan dalam bidang kebersihan belum kelihatan. (fit)

Pemkot Terima SK Pengangkatan Kadis Dukcapil Mataram (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan surat keputusan persetujuan pengangkatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, pekan kemarin. Beberapa informasi beredar di internal pejabat Kota Mataram bahkan di Dukcapil sendiri, bahwa Kadis Pemuda dan Olahraga, Amran M. Amin, Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan, Drs. M. Saleh digadang - gadang berpeluang digeser. Sementara, Kasat Pol PP Chaerul Anwar tak masuk dalam bursa tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengaku sudah mendapatkan SK persetujuan pengangkatan Kadis Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri. Pengisian nantinya akan serentak dengan mutasi. “Seminggu yang lalu sudah dikirimkan,” jawab Nelly ditemui, Selasa (5/12).

SK diterbitkan Kemendagri memiliki batas waktu. Artinya, satu bulan setelah SK keluar harus segera dilakukan pelantikan. Pelantikan pejabat tersebut diserahkan sepenuhnya ke pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Walikota. “SK ini tidak boleh lebih dari satu bulan. Jadi sebelum satu belum harus dilantik,” ujarnya.

Namun demikian, mantan Kabag Umum Setda Kota Mataram ini, enggan membeberkan siapa nama pejabat yang akan menggantikan posisi H. Ridwan (alm). Menurut pengakuannya, nama itu tidak boleh disampaikan karena sifatnya rahasia. “Ini menyangkut kode etik jadi gak boleh ditahu orang lain,” kilahnya.

Nelly sebelumnya menyampaikan, pengisian jabatan Dukcapil tidak meski dari pejabat yang posisinya dipansel seperti Kasat Pol PP. Kebijakan itu tergantung dari kepala daerah dengan melihat kinerja pegawai. Kasat Pol PP justru berhak mengikuti pansel bilamana tertarik pada jabatan dilelang awal Oktober lalu. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Mataram Tertinggi Kasus HIV/AIDS di NTB Mataram (Suara NTB) Mataram sebagai tujuan wisata tidak saja memiliki dampak positif, melainkan terdapat sisi negatif. Seks bebas serta konsumsi narkoba menyebabkan ibukota provinsi NTB sebagai daerah tertinggi kasus HIV/AIDS di NTB Secara akumulatif di tahun 2001 - 2017 penderita HIV mencapai 217 kasus dan AIDS 207. Sementara, korban meninggal akibat terserang penyakit tersebut 117 orang. Petugas Dinas Kesehatan NTB, Kadek Mulyawan memaparkan, situasi epidemi sejak 2001 - 2017, Mataram tertinggi kasus HIV/ AIDS dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Bahkan, Mataram sudah menjadi epidemi terkonsentrasi.

Kebanyakan penderita penyakit tersebut 6,7 juta merupakan kalangan pria 2 - 20 persen membeli seks. Dan 4,9 juta perempuan telah menikah dengan pria memiliki resiko tinggi menular kepada anak. Sebagian besar penderita HIV/AIDS adalah laki laki. Dan, 32 persennya itu perempuan. “Penderitanya itu mulai dari kalangan sopir sampai pegawai negeri,” papar Kadek, Selasa (5/12).

Penyakit tersebut katanya, justru menyerang ibu rumah

tangga. Data Dinas Kesehatan, 28 ibu rumah tangga (IRT) terpapar HIV dan 29 menderita AIDS. Dari peta zonasi wilayah di Kota Mataram, Kecamatan Mataram paling banyak ditemukan penderita HIV/AIDS mencapai 79 kasus. Disusul, Cakranegara 56 kasus, Ampenan 33 kasus, Sekarbela dan Selaparang 9 kasus dan Sandubaya 6 kasus. Penemuan kasus di kurun tahun 2017 sebanyak 22 kasus.

Kadek menjelaskan, penyebab HIV/AIDS terjadi karena permasalahan gaya hidup (life style), munculnya hotspot baru seperti kafe, hotel dan kos - kosan. Kemudian, stigma yang masih tinggi di masyarakat dan populasi kunci.

Perkembangan Iptek memudahkan transaksi seks melalui medsos serta ODHA yang mangkir.

“Hotspot ini bukan tempat wifi. Tapi lokasi seperti hotel, kafe dan kos - kosan semakin banyak. Bayangkan, si perempuan ini bisa melayani 7 - 8 orang per hari tanpa mengetahui

latar belakangnya,” ujarnya.

Selain berhubungan intim dengan perempuan, tren lainnya kasus HIV/AIDS hubungan seks antara laki dengan laki.

Sasaran penyakit tersebut tidak saja pada diri sendiri, tetapi menular ke istri dan anak anak. Oleh karena itu, perlu penguatan di lingkungan keluarga.

Di tempat terpisah, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan, menekan penyakit HIV/AIDS di masyarakat perlu kesadaran dan komitmen bersama antara pemerintah dan stakeholder. Dan, ini jadi momentum strategis setelah ditemukan obat ARV yang bisa mengobati. Maka dibutuhkan kesadaran pribadi untuk mau pengecekan dini. Hal ini berdampak tidak saja pribadi, tapi menyelamatkan keturunan dan lainnya. “Saya kira ini perlu kesadaran kolektiflah,” kata Mohan.

Kasus ini jadi perhatian penting dan Pemkot Mataram

(Suara NTB/cem)

KASUS AIDS - Petugas dari Dikes NTB, Kadek Mulyawan memaparkan data kasus HIV/AIDS di Kota Mataram. memiliki komitmen. Program 2030, ditargetkan tiga zero. Di antaranya, kematian dan stigma. Mengejar target tersebut perlu berkolaborasi dengan para pemerhati HIV/AIDS dalam rangka mengkonkretkan kepedulian mencegah AIDS. Kata dia, langkah konkret telah dimulai yakni dengan menyiapkan fasilitas kesehatan bagi penderita HIV/AIDS di Puskesmas - puskesmas.

Oleh karena, perlu komitmen keluarga agar secara terus menerus melakukan pengece-

kan maupun pengobatan.

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Mataram, dr. Margaretha Cepas menambahkan, kasus HIV/AIDS adalah fenomena gunung es secara perlahan mulai mencair.

Tetapi, Pemkot memiliki komitmen sejak 2006 untuk mengantisipasi penyebaran penyakit itu. Di samping, intervensi didapatkan dari global fun berupa inovasi program. Pemerintah perlu menjangkau keluarga dengan melakukan pendekatan. (cem) (Suara NTB/cem)

TAGIHAN MEMBENGKAK - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tengah berupaya menghapus program neonisasi. Program neonisasi yang dipasang tahun 2000 menyebabkan tagihan PPJU membengkak.

Seperti halnya, PJU di Jalan Bangun Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara ini masih menggunakan lampu neon sebagai penerang jalan.

Perkim Minta Program Neonisasi Dihapus Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar program neonisasi yang dipasang di tahun sekitar 2000 -an menggunakan kontrak daya supaya dihapus.

Penghapusan tersebut sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak penerangan jalan umum (PJU).

“Kami sudah meminta supaya program neonisasi yang dulu itu dihapus,” pinta Kemal ditemui, Selasa (5/12). Perkim telah rapat dengan PLN dalam rangka mencari solusi untuk beberapa hal, termasuk efisiensi pembayaran PJU. Sejak menduduki jabatan Kadis Pertamanan pertengahan 2014 lalu, yang jadi catatan adalah pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak penerangan jalan hanya Rp 21 miliar.

Selama tiga tahun bertugas PAD dari penerangan jalan mencapai Rp 37,5 miliar.

Artinya, ada peningkatan signifikan dari PJU. “Ini berkat kita menekan penggunaan lampu,” terangnya. Lampu dipasang di Kota Mataram terus bertambah. Sekarang ini kata dia, dikejar pemasangan 15 ribu titik. Meski jumlah lampu bertambah tetapi tidak ada kenaikan terhadap PPJU. Saat ini, PPJU dibayarkan ke PLN bertahan di angka Rp 2 miliar. Penambahan itu disebabkan adanya permintaan pihak pengembang yang penagihan PJU diserahkan ke Pemkot Mataram.

Pihaknya sempat mempersoalkan karena belum ada penyerahan berupa fasilitas PJU ke Perkim. “Setelah kita minta pasang PJU standar baru kita minta mereka (pengembang) menyampaikan surat dan kita

cek. Setelah diperiksa dan memenuhi syarat pemasangan PJU, baru kita bayar,” ujarnya.

Pembayaran oleh pemerintah lanjutnya, karena masyarakat telah dipotong melalui pajak penerangan jalan. Kata dia, salah satu penghematan dilakukan diminta PLN untuk mencabut program neonisasi dipasang awal 2000 - an. Tagihan Rp 175 juta per bulan. Apabila dihapus maka akan semakin menurun penagihannya.

Pihaknya telah berjanji dengan PLN, untuk melakukan pendataan ulang dan pengecekan kondisi neonisasi.

“Hampir semua lampu jalan lingkungan pakai neon. Itulah mau kita hapus,” ujarnya.

Saat ini, lampu itu secara keseluruhan rusak semua.

Tetapi, jaringannya masih terpasang walaupun tidak dimanfaatkan, namun penagihannya tetap jalan karena

Pedagang Tuntut Kepala Pasar Sindu Dicopot Mataram (Suara NTB) Sejumlah pedagang menuntut Kepala Pasar Sindu Kecamatan Cakranegara untuk dicopot dari jabatannya. Pedagang menilai kebijakan serta penarikan atau pungutan dilakukan dinilai memberatkan pedagang.

Gelombang tuntutan pencopotan Kepala Pasar Sindu disuarakan para pedagang ke Komisi II DPRD Kota Mataram, Senin (4/12). Pedagang mengeluhkan besarnya pungutan, pengurangan jatah serta kebijakannya memasukkan pedagang baru dengan mengambil lahan pedagang lama berjualan dianggap merugikan.

Menanggapi keluhan pedagang tersebut, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana

akan mengambil sikap terhadap desakan pedagang di Pasar Sindu Cakranegara. Sikap pedagang mengadu ke Dewan diprediksi ada masalah yang cukup mengganggu ketenangan dan ketentraman mereka. “Kalau sudah segitu banyak yang ngelapor ke Dewan, tentu ada masalah besar di sana,” kata Mohan, Selasa (5/12).

Wawali nantinya segera akan menyelesaikan persoalan tersebut. Langkah dilakukan dengan mengkaji serta mengkonfrontir yang bersangkutan. Setelah itu, Mohan akan mengambil sikap tegas apakah mengganti atau lainnya. “Saya kira tidak ada di pasar lain yang begitu,” jawabnya.

Dinas Perdagangan akan menggali informasi ke peda-

gang dan kepala pasar terkait laporan yang diadukan pedagang ke Dewan. Dari informasi itu akan disampaikan ke Walikota dan Wakil Walikota untuk mengambil sikap.

“Keluhan pedagang nanti saya akan cek ke kepala pasar dan pedagang. Kita minta informasi seperti apa sih kebenaran informasinya,” kata Kepala Dinas Perdagangan, Lalu Alwan Basri. Alwan belum mengambil keputusan seperti apa langkah konkret terhadap penindakan bawahannya tersebut. Dia menyarankan penyelesaian masalah tersebut melalui mediasi. “Kalau bisa lewat mediasi, kenapa tidak. Kalau tidak bisa kita serahkan ke yang mengangkat,” demikian tambahnya. (cem)

menggunakan kontrak daya.

“Itu kabel berbahaya. Ada perubahan fisik lingkungan.

Karena kabel tanam menimbulkan efek samping,” demikian kata Kemal. (cem)

Honor Petugas Kebersihan Diduga Disunat Mataram (Suara NTB) Honor para petugas kebersihan, dalam hal ini operator roda tiga bukannya ditambah, justru diduga disunat. Dipotongnya honor petugas sampah terjadi di Kelurahan Pejarakan Kecamatan Ampenan. Setiap bulannya petugas mendapatkan honor Rp 400 ribu dari yang semestinya Rp 500 ribu.

Camat Ampenan, Zarkasy, Selasa (5/12) mengaku, laporan itu memang sempat didengar dari salah satu anggota DPRD Kota Mataram. Namun tidak secara detail tidak disebutkan lokasinya. “Justru informasi lengkapnya saya dapat dari media,” jawab Zarkasy.

Informasi tersebut langsung dikonfrontir ke kelurahan. Pihak kelurahan mengatakan tidak pernah melakukan pemotongan apapun. “Saya langsung telepon lurahnya, tapi ndak ada potongan apa - apa,” kilahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menegaskan,

honor yang dialokasikan bagi petugas sampah (operator roda tiga) sebesar Rp 500 ribu per bulan tidak ada pemotongan.

Jika itu terjadi, camat atau lurah sudah salah besar. “Ndak ada potongan,” tegasnya.

Putu menambahkan, bahasa honor sempat dikonsultasikan ke kantor pajak dan memberikan sosialisasi kepada petugas. Selama ini, potongan pajak ada miskomunikasi antara upah dan honor. Honor apapun jenisnya memang harus dipotong kecuali upah.

Kalaupun honor petugas sampah dipotong pajak hanya 5 persen dari penghasilan mereka.

Artinya, tidak sampai Rp 100 ribu. “Kalau pun kena pajak hanya Rp 2.500 kok,” bebernya.

Informasi tersebut nantinya akan dikroscek ke lapangan. Dan, segera dikoordinasikan ke camat dan lurah untuk segera menghentikan hal tersebut. Bila perlu, oknum yang melakukan pemotongan mengembalikan hak petugas kebersihan. (cem)

Rabu, 6 Desember 2017

SUARA NTB

Halaman 3

Kerjasama Humas dan Protokol er Setda Kota Mataram Protokoler dengan Harian Suara NTB

Mataram Masuk Zona Tinggi Kepatuhan Pelayanan Publik Mataram (Suara NTB) Pembenahan sistem pelayanan publik dilakukan oleh Pemkot Mataram berbuah manis. Selasa (5/12), Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menerima penghargaan dari Ombudsman RI sebagai daerah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik tinggi (zona hijau).

Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Mashun menjelaskan, penerimaan penghargaan dari Ombudsman RI terhadap kepatuhan pelayanan publik. Kota Mataram masuk zona hijau atau kepatuhan pelayanan publik tertinggi dibandingkan daerah lain. “Alhamdulillah, tadi Pak Wali sudah menerima penghargaan kepatuhan pelayanan publik tertinggi,� kata Mashun lewat sambungan telepone, Selasa (5/12).

Dari hasil penilaian Ombudsman RI terhadap produk administrasi pelayanan publik di Kota Mataram, dari 57 produk layanan diperoleh penilaian 96,14 dan masuk zona kepatuhan tinggi.

Kelima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang di-

nilai yakni, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendapatkan skor 100 untuk pelayanan akta kelahiran, KTP, KK dan akta perkawinan. Selanjutnya, Dinas Kesehatan untuk pengurusan izin praktik dokter, izin apoteker, izin toko obat, izin rumah sakit, dan izin produksi makanan dan minuman memperoleh skor 100.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM memperoleh skor 95 untuk pengurusan izin usaha simpan pinjam. Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan skor 97 dalam hal penilaian rekomendasi izin amdal, izin lingkungan dan rekomendasi kelayakan lingkungan.

Dan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengurus 16 izin memperoleh sko 88 - 100.

Walikota kata Mashun, menyebutkan bahwa penghargaan tidak terlepas dari kerja keras pimpinan OPD, untuk memperbaiki sistem pelayanan mereka kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, diharapkan penghargaan dapat dipertahankan dan memperbaiki elemen yang belum sempurna. Apalagi menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memegang penghargaan dari Ombudsman RI

Suara NTB/ist)

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat menerima penghargaan dari Ombudsman RI

(Suara NTB/ist)

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Adhar Hakim, SH

SUARA NTB Rabu, 6 Desember 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Sejumlah Kelompok Belum Terima Dana Rumah Kumuh Tanjung (Suara NTB) Menjelang “tutup buku” di akhir tahun anggaran 2017 ini, ternyata sejumlah kelompok masih belum menerima pencairan dana bantuan sosial (bansos) rumah tidak layak huni dari Dinas Sosial dan PPPA Lombok Utara. Dua di antaranya sekian banyak kelompok yang belum menerima adalah Kelompok Pedek Bae Lai dan Kelompok Cahaya Sejahtera - (keduanya) Dusun Kerurak, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga.

Diakui Ketua Kelompok Pedek Bai Lai, Zaenuri, Selasa (5/12), kelompoknya dan Kelompok Cahaya Sejahtera di dusun yang sama belum memperoleh anggaran. Pihaknya khawatir tidak bisa mengejar target pelaksanaan fisik RTLH, mengingat batas waktu pelaksanaan APBD 2017 tersisa hanya 3 pekan.

“Sampai sekarang kami

belum terima, saya tidak tahu apa masalahnya. Terakhir saya tanyakan, beberapa hari lalu, staf Dinas Sosial beralasan pak Kadis masih di Kalimantan, sehingga belum bisa dicairkan,” ungkap Zaenuri.

Sempat berkomunikasi dengan beberapa kelompok di Dusun dan Desa lain, Zaenuri baru mengetahui bahwa kel-

ompok lain juga banyak yang belum menerima alokasi anggaran. Misalnya, kelompok di Desa Bentek, kelompok di Dusun Penjor, Dusun Senara, Dusun Kerta – Desa Genggelang. Termasuk kelompok yang menjadi lokasi peletakan batu pertama di Dusun Karang Busur, masih ada anggotanya yang belum menerima dana rumah kumuh.

Kelompok Pedek Bae Lai dan kelompok-kelompok lain yang belum menerima dana, sejatinya sudah siap menerima kucuran dana. Sebab, kelompok sendiri sudah memiliki buku rekening. Hingga hari ini, mereka pada posisi menunggu realisasi perintah transfer dari kas daerah ke Bank NTB dan dari Bank NTB ke rekening kelompok.

Kekhawatiran anggota kelompok sebagaimana diakui, anggota tidak bisa menyelesaikan pengerjaan hingga batas waktu mengingat waktu yang dimiliki mepet. Jika hal itu terjadi secara otomatis akan mempengaruhi psikologi masyarakat karena harus

berurusan dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan, bahkan mungkin pemeriksaan Inspektorat.

Dikuatkan pengurus Kelompok Cahaya Sejahtera, Wira Maya, menjadi kekhawatiran pihaknya adalah singkatnya waktu untuk mengerjakan satu unit rumah sekaligus. Ia membandingkan, pengerjaan RTLH dari provinsi di beberapa warga di Lombok Utara sudah hampir rampung. Sedangkan warga di KLU dengan Juknis yang belum banyak diketahui oleh warga belum terealisasi hingga saat ini.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD) Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati, mengakui seluruh anggaran RTLH telah tuntas ditransfer dari Kasda ke Bank NTB pada Selasa kemarin.

Sampai Senin lalu, BPKAD masih menunggu kelengkapan berkas pencairan dari instansi terkait, karena ada beberapa kelompok yang belum lengkap syarat pencairan.

“Pagi ini (kemarin) Perintah Pembayaran sudah semua dikirim. Ada sekitar 35 kelompok yang tersisa, semuanya sudah tuntas, dan bisa ditransfer ke rekening kelompok,” ungkapnya.

Hal senada dikemukakan Kepala Dinas Sosial dan

PPPA, Hadari, SP. Dalam hal ini, semua kelompok sudah bisa menerima alokasi dana RTLH dengan catatan kelompok-kelompok mengurus rekomendasi terlebih dahulu di dinas. Dirinya siap stand by di kantor menunggu kelompok guna menandatangani form rekomendasi yang akan diajukan ke bank.

Ia mempertegas bahwa konstruksi rumah kumuh tetap berakhir sampai 31 Desember 2017. Di sisa waktu ini, kelompok diharapkan bisa mengejar target pengerjaan. Adapun ukuran rumah yang harus dibangun telah ditetapkan, yakni 3,5 x 5 meter atau 3 x 5,5 meter. (ari)

Tambang Pasir Besi PT AMG Segera Beroperasi Lagi

(Suara NTB/ist)

Berbagi Kebahagiaan dengan Anak Yatim PADA Akhir masa baktinya mendampingi suami tercinta membangun Lombok Timur (Lotim), Hj. Supinah Ali Bin Dachlan terus melakukan kegiatan sosial. Salah satunya adalah berbagi kebahagiaan dengan para anak yatim dan panti asuhan. Melalui lembaga Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) yang dinakhodainya sejak tahun 2013 lalu, Hj. Supinah Ali Bin Dachlan akan menggelar Jambore Anak Yatim 2017. Tema kegiatan kali ini, Senyum Anak Yatim adalah Senyum Kita Semua.

Menurutnya, jambore para yatim Hj. Supinah selama ini dimanfaatkan sebagai wahana komunikasi anak-anak bernasib kurang beruntung dengan Bupati H. Moch. Ali Bin Dachlan dan para pejabat daerah. Jambore semacam ini baru satu-satunya di Provinsi NTB dan dijadikan model untuk diterapkan di semua daerah.

Pengalaman pelaksanaan jambore sebelumnya mendapat sambutan antusias, baik oleh pengelola panti maupun anakanak yatim piatu binaan. Anak-anak yatim pada kesempatan itu bergembira bersama bahkan menjadi ajang curhat anak yatim piatu kepada pimpinan daerah.

Jambore anak yatim direncanakan berlangsung sejak Sabtu 23 hingga Minggu 24 Desember 2017 mendatang. Kegiatan akan dipusatkan di gedung Gelanggang Olah Raga (GOR) Selong.

Sekitar 250 peserta baik dari unsur anak yatim maupun pengasuh lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang ada.

Menurutnya, program yang dikembangkan K3S Lotim ini menjadi perhatian K3S daerah lain. Kegiatan jambore selama ini telah sukses. K3S selama ini memang selalu fokus pada tugas pokok dan fungsingnya membantu pemerintah daerah untuk mengatasai masalah sosial.

Selain memberikan atensi serius pada tumbuh kembang anak yatim, juga telah melakukan rehab rumah tidak layak huni. K3S tidak mau berkesimpulan dari belakang meja terhadap proposal yang masuk. Tim K3S langsung cek fakta lapangan. (rus)

Bupati Raih Penghargaan Peduli HAM Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan meraih penghargaan sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten yang peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM ini akan diterima bupati pada tanggal 10 Desember 2017 mendatang.

Demikian dijelaskan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan. Kepada Suara NTB di Selong, Selasa (5/12), Ahmad Subhan, mengatakan penghargaan diterima bukan tanpa alasan. Lotim merupakan daerah yang memberikan atensi serius dan peduli terhadap segala bentuk pelanggaran HAM. Lotim merupakan daerah yang bebas diskriminasi. Perhatian Bupati Lotim selama ini cukup serius dalam meminimalisir bentuk-bentuk praktik diskriminasi. Semua pelayanan pemerintah tidak boleh diskriminaif.

Gambaran saat penilaian beberapa waktu lalu, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lotim menyerahkan data. Dari data tersebut disimpulkan Lotim memang layak disebut sebagai daerah yang peduli HAM. Seperti program-program pemerintah daerah Kabupaten Lotim dalam bidang kesehatan. Memberikan sharing dana untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi yang belum masuk JKN KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN. Pemerintah daerah Kabupaten Lotim turut ambil bagian sharing anggaran untuk ribuan warga yang tidak mampu.

Lainnya, ribuan rumah tidak layak huni dibangun dengan menggunakan APBD Kabupaten Lotim. Disamping itu, desadesa juga cukup intensif untuk melanjutkan program-program rehab rumah tidak layak huni menjadi lebih layak huni. (rus)

(Suara NTB/yon)

Cuaca Buruk, Arus Penyeberangan KayanganPototano Lancar Selong (Suara NTB) Arus penyeberangan laut dari Pelabuhan Kayangan menuju Pototano maupun sebaliknya hingga saat ini lancar. Meski terjadi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah. Khusus untuk laut pada rute penyeberangan Kayangan-Pototano tetap aman dan kondusif.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (5/12), General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan, Cuk Prayitno, menjelaskan, penyeberangan dari Pelabuhan Kayangan menuju PotoCuk Prayitno tano maupun sebaliknya masih lancar. Hingga saat ini tidak ada terjadi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu arus penyeberangan.

Meski demikian, ujarnya, langkah antisipasi dan kewaspadaan tetap dilakukan. Seperti melakukan koordinasi dengan pihak Gapasdap beserta kepala cabang untuk disampaikan kepada nahkoda untuk tetap waspada terkait kondisi cuaca yang kian tidak menentu. “Langkah antisipasi dan kewaspadaan tentu tetap kita lakukan, termasuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait cuaca yang sewaktu-waktu tidak menentu,” ujarnya.

Bukti dari tidak terganggunya arus penyeberangan transportasi laut masyarakat dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa maupun sebaliknya, jelas Cuk Prayitno, hingga saat ini empat dermaga dari dua pasang tetap lancar dengan jumlah kapal ferry yang beroperasi sebanyak 20 kapal. “Jumlah kapal yang beroperasi 20 kapal, dan sampai saat ini jumlah kapal tersebut beroperasi normal,”tegasnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Rencana penambangan pasir besi PT Anugrah Mitra Graha (AMG) terhitung sudah tujuh tahun lamanya mangkrak.

Memasuki tahun ke delapan setelah keluar izin usaha eksploitasi sejak tahun 2011 silam, AMG kini mulai berbenah.

Koordinator Lapangan PT AMG, Adi Susanto saat ditemui Selasa (5/12) kemarin mengakui realita pahit yang dialami perusahaannya. Besar harapan pihak perusahaan yang mengantongi izin untuk mengolah lahan kawasan tambang pasir besi di wilayah Pringgabaya dan sekitarnya seluas 1.300 ha lebih ini segera beroperasi.

Dituturkan, saat ini pihaknya sudah mulai masuk lagi untuk memperbaiki mesin-mesin bernilai ratusan juta di lokasi tambang Dusun Dedalpak Desa Pohgading Timur. Mesin-mesin mahal itu katanya sudah mulai rusak dan karatan, sehingga diperlukan perbaikan kembali baru bisa dioperasikan.

Masih terngiang sejumlah kejadian yang cukup melelah-

(Suara NTB/rus)

TAMBANG - Lokasi tambang pasir besi di Pringgabaya Lotim.Tambang ini mangkrak selama 7 tahun dan segera dioperasionalkan kembali. kan. Tragedi pembakaran dan perusakan sejumlah fasilitas milik PT AMG terjadi beberapa tahun lalu. Saat ini, secara perlahan masyarakat diharapkan mulai menerima rencana penambangan. Diyakinkan, penambangan yang dilakukan AMG tetap akan melibatkan masyarakat sekitar.

Kehadiran AMG janjinya

semata untuk masyarakat.

Saat ini pun, sekitar 30 warga sekitar lokasi tambang sudah dilibatkan bekerja. Saat sudah beroperasi nantinya, tenagatenaga lokal dipastikan akan menjadi pekerjanya.

Aktivitas pengambilan pasir besi tersebut dipastikan pula tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan seperti yang

Pemda Lombok Utara Isyaratkan Tutup Sumur di Tiga Gili Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara mengisyaratkan akan menutup sumur-sumur yang digali oleh kalangan perhotelan di wilayah 3 Gili. Langkah tersebut sebagai salah satu bentuk ketegasan Pemkab untuk menertibkan pengeboran sumur di 3 Gili sekaligus menjaga lingkungan kawasan.

“Pasti ditutup sumur-sumur bor yang ada di hotel-hotel. Setidaknya apa yang berlaku di PT. BAL (Berkat Air Laut – Gili Trawangan) adalah pembelajaran bagi kita,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM PTSP) Lombok Utara, Vidi Eka Kusuma, Selasa (5/12).

Menurut dia, eksistensi dan keberlangsungan 3 Gili sebagai wilayah kepulauan harus dijaga bersama. Pemkab Lombok Utara sebagai pemilik kewenangan mengatur tata ruang di areal 3 pulau harus tegas terhadap aktivitas pengeboran untuk mendukung kelestarian lingkungan.

Meski Pemkab belum melakukan kajian mendalam terhadap dampak sumur-sumur bor yang dikelola oleh pengusaha dan perhotelan, sejumlah pengamat mengkhawatirkan dampak lingkungan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, sumur-sumur bor yang ada akan menjadi semacam pori-pori, sehingga mendorong penurunan daratan.

“Kita belum tahu kapan penertiban menyeluruh penggunaan sumur bor bisa dilakukan. Sepertinya proses kasus PT. BAL bisa jadi sebuah acuan untuk menindak yang lain,” demikian Vidi.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Lombok Utara, Tusen Lasima, SH., mengimbau agar pemerintah tidak gegabah dalam mengeluarkan kebijakan (penutupan). Persoalannya jelas, bahwa Pemkab Lombok Utara dan PDAM masih lemah dalam memberi pelayanan air bersih ke 3 Gili.

Di sisi lain, Tusen juga ikut khawatir penggalian sumur dalam jumlah banyak dengan pemanfaatan air bawah tanah oleh perhotelan dalam jumlah besar akan berdampak. Meskipun penggalian oleh hotel kedalamannya sama dengan sumur warga, namun pengambilan air dalam volume besar patut dicermati.

Keberadaan PDAM, tambah dia, sejatinya diharapkan mampu mengatasi permasalahan warga.

Pilkada Lotim

Dukungan Nasdem ke Sukma Hampir Final Selong (Suara NTB) Arah dukungan Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) di Pilkada Lotim mendekati babak final untuk paket H. Sukiman Azmy-H. Rumaksi (Sukma). Pasalnya, paket ini dikabarkan sudah menerima rekomendasi dukungan beberapa waktu lalu dan saat ini tinggal menunggu SK. “Untuk rekomendasi sudah keluar, tinggal SK dukungan yang belum kepada paket Sukma,” terang Ketua DPW Partai Nasdem NTB, H. Muh. Amin di Selong, Selasa, (5/12).

Dalam mengeluarkan rekomendasi ataupun SK dukungan itu menjadi kewenangan dari DPP. Partai Nasdem memilih paket Sukma, ujarnya, tentu adanya pertimbangan dari internal partai Nasdem seperti melihat kelayakan dan kepantasannya dari bakal calon kepala daerah. “Untuk pencalonan ini ada mekanisme internal yang harus ditempuh. Adapun untuk mendapatkan dukungan Nasdem, dijelaskan bahwa tidak ada mahar dari bakal calon,” ujarnya.

Kalaupun Sukma dipilih, disampaikan H. Muh. Amin yang juga Wakil Gubernur NTB ini, bukan berarti calon-calon yang lain tidak bagus. Ia berpandangan, semua calon kepala daerah baik gubernur maupun bupati memiliki visi-misi yang bagus yakni untuk kemajuan daerah dan mengangkat kesejahteraan rakyat. Selain itu berkeinginan untuk melakukan pembangunan di bidang infrastruktur maupun lainnya. “Masih menunggu SK, insya Allah secepatnya keluar dari DPP,” ujarnya. (yon)

DPRD pun terus mendorong adanya langkah real yang dilakukan PDAM, entah dengan memasang sarana dan prasarana untuk mengolah sendiri air laut, memasang pipa distribusi dari darat ataukah melakukan kerjasama dengan pihak investor. (ari)

dikhawatirkan. Sudah ada dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang siap dilaksanakan pihak perusahaan. Proses reklamasi sudah menjadi ketentuan wajib pascapenambangan.

Selanjutnya, pasir besi yang diambil PT AMG ini bukan untuk dicetak menjadi besi. Pasir rencana akan dijual ke pabrik semen dan sejumlah perusahaan konstruksi. Seperti untuk memenuhi kebutuhan pengaspalan jalan raya dan kebutuhan lainnya.

Saat ini belum diketahui juga oleh pihak perusahaan seberapa besar kandungan bijih besi yang ada. Pasalnya, belum dimulai melakukan penambangan. Belum bisa diprediksi juga kapan waktunya bisa mem-

ulai. Hal ini disebabkan proses perbaikan mesin-mesin yang sudah karatan itu butuh waktu yang cukup lama.

Mengenai smelter, pihak AMG ini sejauh ini belum bisa memenuhi tuntutan pemerintah pusat. Karenanya, AMG lebih memilih menjual produk pasir besinya secara lokal dan tidak dieskpor. Membangun smelter diakui membutuhkan investasi besar, seperti dari pabrik smelter hingga kebutuhan listrik yang harus terpenuhi. Sejauh ini saja, sudah cukup besar nilai investasi yang terkesan terbuang percuma. Meski demikian, perusahaan berkomitmen dalam operasionalnya, masyarakat sekitar akan mendapat manfaat dari pabrik besi ini. (rus)

SUARA NTB Rabu, 6 Desember 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Gagal Capai Target Harus Seizin Mendagri BUPATI Lombok Tengah (Loteng) berencana menggelar mutasi akhir tahun ini. Namun rencana tersebut kemungkinan tidak akan berjalan mulus. Pasalnya, mutasi pejabat lingkup Pemkab Loteng sekarang harus mendapat izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terlebih dahulu. Selama izin Mendagri belum keluar, maka mutasi pejabat lingkup Pemkab Loteng tidak bisa digelar.

“Itu bunyi aturannya. Karena setiap daerah yang akan menggelar pilkada (pemilihan kepala daerah), harus meminta izin Mendagri terlebih dulu kalau mau memutasi pejabatnya,” jelas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M.Nazili, (Suara NTB/dok) S.IP., kepada Suara NTB, H.M.Nazili Selasa (5/12).

Meski Loteng tidak termasuk daerah yang akan menggelar tahun 2018 mendatang, tapi karena Bupati Loteng akan ikut mencalonkan diri di Pilkada NTB, maka aturan ini juga berlaku bagi Loteng. Ia menjelaskan, aturan harus minta izin mutasi pejabat ke Mendagri memang tidak diatur di undangundang soal pemerintah daerah, tapi diatur dalam undangundang tentang pilkada. Konsekuensinya, kalau aturan tidak dijalankan, dampaknya cukup berat, karena pencalonan Bupati Loteng di Pilkada NTB mendatang bisa dibatalkan.

“Misalnya, Bupati Loteng memutasi pejabatnya sebelum ada izin dari Mendagri . Maka ketika nanti mendaftar di Pilkada NTB, pencalonannya bisa dibatalkan oleh KPU atas rekomendasi dari Panwaslu,” ujarnya.

Untuk itu, pada rencana mutasi pejabat lingkup Pemkab Loteng kali ini, pihaknya sangat berhati-hati. Jangan sampai menyalahi aturan, karena akibatnya cukup fatal. “Dalam hal ini jika benar terjadi, KPU bisa mengeksekusi langsung rekomendasi Panwaslu tersebut. Tanpa menunggu adanya keputusan pengadilan,” tandasnya.

Untuk itu, saat ini pihaknya sudah mulai mengurus izin mutasi dari Mendagri dengan harapan, bulan ini juga izin mutasi pejabat sudah bisa turun dari Mendagri, sehingga paling tidak akhir Bulan Desember atau awal Bulan Januari tahun depan, mutasi pejabat lingkup Pemkab Loteng sudah bisa digelar. (kir)

Abu Batu Bara Tak Kunjung Diangkut

PLTU dan Pemkab Lobar Ditegur Kementerian LHK Giri Menang (Suara NTB) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melayangkan surat teguran terhadap pihak PLTU Jeranjang dan Pemkab Lombok Barat (Lobar) terkait persoalan limbah abu batu bara. Pasalnya, limbah abu batu bara ini tak kunjung diangkut.

“Ada surat dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK melakukan peneguran ke PLTU tembusan ke Pak Bupati,” tegas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lobar H. L. Surapati, Selasa (5/12).

Dijelaskan ranah Dinas Lingkungan Hidup Lobar sebatas pengawasan dan imbauan. Diakui terkait persoalan limbah abu ini, ada surat teguran dari Direkorat Jenderal Penegakan Hukum. Namun pihak PLTU tengah melakukan upaya pemindahan. Ia berharap dalam waktu dekat ini sudah dilakukan pengangkutan.

Menindaklanjuti teguran dari Kementerian LHK ini, pihaknya sudah mengingatkan ke pihak PLTU agar menyegerakan pengangkutan. Sedangkan terkait tindakan sanksi ranah Kementerian LHK. Terkait tender pengangkutan limbah abu ini, pihaknya tidak masuk ke ranah itu. Pun termasuk persoalan kontraktor pemenang tender di pusat (induk) selaku yang bermasalah, pihaknya tidak masuk ke ranah ini. Sebab persoalan ini internal mereka. Namun diakui imbasnya ke daerah, lantaran dampak abu batubara yang belum terangkut. “Yang penting kita sudah lakukan kewajiban kita di daerah sesuai UU,”ujarnya.

Sebelumnya pihaknya menolak pepanjangan izin penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) PLTU Jeranjang. Menurut Surapati penolakan perpanjangan izin penyimpanan B3 berdasarkan dengan aturan, karena limbah B3 yang ditempatkan di TPS itu telah lama dan harus segera diangkut. Bahkan diakuinya pihaknya pun mendesak pihak PLTU untuk segera mengangkut limbah B3 tersebut. Tak hanya itu pihaknya pun melayangkan surat yang intinya mewajibkan PLTU Jeranjang untuk segera melakukan pengelelolaan limbah, yang selanjutnya pengelolaan tersebut diserahkan kepada pihak lain sesuai dengan PP Nomor 101 Tahun 2014.

Sementara itu pihak PT Indoensia Power salah satu perusahaan yang mengelola PLTU melalui Ahli Muda, Humas dan Keamanan Angga Pradipta menyatakan terkait persoalan surat teguran ditujukan ke PLN selaku pengelolaan abu bara tersebut. “PLTU dimiliki PLN, pihak PLN yang punya ranah,”jelasnya singkat. (her)

Tiga Rekanan Proyek Fisik Terancam Sanksi Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memberikan peringatan kepada tiga rekanan yang saat ini tengah mengerjakan tiga proyek fisik di daerah ini.

Mereka diminta supaya segera menuntaskan pengerjaan proyek-proyek tepat waktu sesuai target.

Ketiga proyek tersebut masing-masing proyek pembangunan gedung Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, lanjutan pembangunan gedung RSUD Praya serta pembangunan Puskesmas Ganti.

“Tiga proyek ini yang capaiannya masih rendah. Untuk itu, pihak rekanan sudah kita ingatkan. Supaya bisa mengejar target pengerjaan yang ada,” sebut Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., di ruang kerjanya, Selasa (5/12).

Pihaknya dalam hal ini tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak rekanan bersangkutan, jika tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu yang ada. Tapi pemerintah daerah tidak serta merta menjatuhkan sanksi. Ada aturannya juga yang mengatur soal pemberian sanksi.

“Jika memang proyek tersebut tidak selesai karena fakor luar, tentunya sanksi tidak bisa dijatuhkan. Tapi kalau

itu terjadi karena kelalaian rekanan, maka tidak ada alasan sanksi tegas harus diberikan,” tandasnya. Bentuk sanksinya bisa berupa denda atau bentuk lain sesuai aturan yang berlaku.

Meski demikian, pihaknya optimis proyek-proyek fisik tersebut bisa tuntas tepat waktu dan pihak rekanan diyakini tengah bekerja keras untuk bisa mengejar target pengerjaan proyek sesuai target yang ada.

Pemerintah daerah, ujarnya, akan terus mengawal proyek-proyek ini secara khusus supaya bisa mencapai target penyelesaian yang diharapkan. Karena kalau sampai tidak selesai yang rugi juga masyarakat, karena tidak bisa segera merasakan manfaat dari pembangunan proyek ini.

Lebih lanjut Nursiah menambahkan, secara umum target pengerjaan proyek-proyek sampai sejauh ini cukup me-

(Suara NTB/kir)

DIPERCEPAT - Proyek pembangunan gedung kantor Disdik Loteng menjadi satu dari tiga proyek fisik yang tengah dipercepat pengerjaannya. Apalagi batas waktu penyelesaian proyek hingga akhir tahun ini. muaskan. Di mana jika dilihat dari serapan anggaran secara keseluruhan sudah mencapai 80 persen. Sisanya akan coba dikerjakan sampai akhir

Serius Berduet, TGH. Hasanain dan Sulhan Mulai Tancap Gas Giri Menang (Suara NTB) Pasangan TGH. Hasanain Juaini dan H. Sulhan Mukhlis Ibrahim tampaknya sangat serius berduet pada Pilkada Lombok Barat (Lobar) 2018 mendatang. Buktinya, keduanya mulai tancap gas turun ke masyarakat. Pergerakan mereka pun nampaknya semakin masif. Berbagai kegiatan terus dilakukan, mulai acara silaturahmi hingga agenda blusukan.

Bakal Calon Wakil Bupati Lobar H. Sulhan Muchlis Ibrahim yang dikonfirmasi terkait aktivitas blusukannya dengan TGH. Hasanain Djuaini mengatakan hal itu hanya merupakan kunjungan biasa dan tidak perlu terlalu disorot. “Itu

hanya kunjungan biasa, tidak ada yang istimewa,” katanya, Selasa (5/12).

Ditambahkan Sulhan, kunjungan ke Pasar Kediri hanya untuk menyapa masyarakat, baik itu kalangan pedagang maupun pengunjung pasar. “Di sana saya kebetulan bertemu dengan Tuan Guru (Hasanain) yang baru selesai Salat Subuh berjamaah di Kecamatan Labuapi,” ungkapnya.

Namun demikian, kata Sulhan, dari hasil blusukannya itu, setidaknya ada begitu banyak persoalan dan masukan yang diperolehnya, sehingga perlu mendapat penyelesaian. “Ada yang mengeluh tentang tarif retribusi pasar, pen-

gelolaan parkir hingga tata letak pedagang,” jelasnya.

Tak berhenti sampai disitu, wakil Ketua III DPRD Lobar itu juga mendapat keluhan dari kalangan masyarakat Kediri, atau pedagang di pasar Kediri secara umum terkait kondisi pasar. Menurut pedagang, pasar tradisional yang dahulu menjadi salah satu pasar terbesar di Lobar itu saat ini kondisinya sudah sangat tidak representatif. “Memang pasar itu sudah waktunya untuk direhab. Kondisinya becek di mana-mana, dan memang agak sempit. Belum lagi parkir yang semerawut dan berujung pada kemacetan di jalur depan pasar,” katanya kemudian. (her)

capai 100 persen jelas tidak mungkin. Karena pasti ada sisa tender dan sebagainya. Sehingga anggaran tidak seluruh terserap,” tambahnya. (kir)

Dinas PMD Belum Terima Usulan BPD Duman Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pemerintahan dan Masyarakat Desa (PMD) Lombok Barat (Lobar) L. Edi Sadikin mengaku belum menerima usulan resmi dari BPD Duman terkait pemberhentian oknum kepala desa (kades) setempat. Pasalnya, pihak BPD yang datang ke dinas terkait mengantarkan surat usulan tersebut diminta menempuh prosedur melalui pihak kecamatan. Setelah menerima usulan ini, Dinas PMD bersama kecamatan dan dinas terkait mengkaji usulan tersebut apakah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti atau tidak.

“Belum kami terima surat usulan dari BPD Duman, terkait pemberhentian kades itu,” katanya, Selasa (5/12).

Setelah itu, pihaknya ber-

sama Badan Kesbangpol dan Bagian Hukum Setda Lobar akan menelaah dan menganalisa usulan ini, apakah memenuhi syarat. Pihaknya belum mendalami betul persoalan di Desa Duman dan masih menunggu seperti apa hasil kajian dari kecamatan.

Terkait penyegelan kantor desa berimbas terhadap pelayanan masyarakat setempat, pihaknya sudah mengimbau ke desa BPD dan kecamatan agar memastikan pelayanan tidak terganggu. Tentu dengan memberi pemahaman ke masyarakat bahwa tuntutan mereka tengah dalam proses.

“Sudah kita imbau ke masyarakat agar membuka segel kantor desa itu agar pelayanan publik tidak terganggu,” akunya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) terancam terkena sanksi dari pemerintah pusat, menyusul keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Seharusnya akhir bulan November lalu APBD 2018 sudah disahkan. Namun masih terjadi dinamika pembahasan antara banggar dengan TAPD. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid berharap Lobar tidak diberikan sanksi. “Coba tanya kepada yang memberikan sanksi. Kalau kita ditanya, mudah-mudahan tidak diberikan sanksi,” ujar Fauzan saat di temui di area Kantor Bupati Lobar, Selasa (5/12).

Mengenai alasan keterlam-

batan APBD ini, menurut mantan Ketua KPU NTB ini, Pemda Lobar dari awal sudah mengajukan KUA-PPAS. Bahkan dia mengaku pihaknya sempat meminta petunjuk dari pihak provinsi terkait beberapa rentetan pembahasan. “Di surat petunjuk ke provinsi itu, semua kronologis itu kita tulis mulai dari pengajuan KUA-PPAS yang tepat waktu, bahkan lebih dahulu dari provinsi. Namun pada ujungnya telat disahkan,” sesalnya.

Sementara itu kemarin diadakan sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi Raperda APBD 2018. Dalam paripurna tersebut, semua fraksi di DPRD setuju pembahasan raperda ke tahap selanjutnya. (her)

Buronan Polisi Diduga Teror Bupati Berharap Tak Warga Harapan Baru Kena Sanksi Pusat

Praya (Suara NTB) Warga Lingkungan Harapan Baru Kelurahan Panjisari Kecamatan Praya Lombok Tengah (Loteng) saat ini resah oleh aksi teror yang diduga dilakukan salah seorang buronan kepolisian. Ironisnya, pihak kepolisian sampai sekarang belum juga melakukan tindakan hukum.

Salah seorang warga Lingkungan Harapan Baru, Selasa (5/12), mengungkapkan, banyak warga yang resah dengan ulah buronan ini. Buronan ini diduga tidak hanya meneror warga secara mental dengan aksinya yang kurang terpuji, tapi melakukan aksi kriminal kepada warga.

Di mana banyak warga yang mengaku menjadi korban

pencurian yang setelah ditelusuri ternyata pelakunya adalah buronan tersebut. Anehnya, meski sudah sering terlibat aksi kriminal, buronan tersebut sampai sekarang belum juga ditindak aparat kepolisian, sehingga muncul kesan kalau buronan tersebut kebal hukum.

Warga tersebut mengungkapkan, dirinya juga pernah menjadi korban pencurian pada Bulan Agustus lalu. Kala itu, mobil L300 miliknya hilang dicuri oleh tiga orang pelaku.

Dua orang pelaku asal Lombok Timur (Lotim) berhasil ditangkap jarak beberapa waktu kemudian oleh pihak kepolisian. Sedangkan satu pelaku lainnya yang tidak lain buronan tersebut berhasil kabur

saat ditangkap. Dan, masih bebas hingga sekarang ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., meminta kepada warga segera melapor secara resmi ke Polres Loteng. Atas dasar laporan itulah, pihaknya kepolisian bisa bertindak. Karena tanpa ada laporan dari warga, pihak kepolisian juga tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya di tengah masyarakat.

“Silahkan warga lapor ke Polres Loteng. Supaya segera bisa kita tindaklanjuti,” tandasnya.

Jika memang benar itu buronan pihak kepolisian, pasti akan ditindak tegas. Apalagi ini sudah membuat resah masyarakat dan, ia menegaskan tidak ada yang kebal hukum. (kir)

Belum Ada Material

Proyek Penahan Abrasi Pesisir Tuntas, Seleksi Pejabat Tinggi Pratama Pantai Endok Mangkrak

Praya (Suara NTB) Tahapan seleksi calon pejabat tinggi pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akhirnya bisa dituntaskan. Panitia Seleksi (Pansel) tinggal membuat kesimpulan untuk menentukan siapa saja calon pejabat yang dinyatakan memenuhi kualifikasi untuk mengisi jabatan yang saat ini tengah kosong.

“Semua tahapan seleksi sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu keputusan pansel soal hasil seleksi tersebut,” ungkap Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (5/12).

Ia menjelaskan, hasil dari pansel itulah yang nantinya akan diusulkan kepada kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan pejabat yang akan diangkat untuk mengisi jabatan yang tersedia. “Di masing-masing jabatan akan diusulkan maksimal tiga orang calon pejabat. Soal siapa yang akan ditunjuk, selanjutnya itu menjadi hak PPK,” jelasnya.

Pada seleksi kali ini, total ada tiga jabatan yang dilelang dengan jumlah pendaftar sebanyak 11 orang. Yakni tiga pendaftar mendaftar untuk posisi Kepala Satuan Pol PP dan masing-masing empat pendaftar untuk posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB).

Nursiah pun memastikan, proses seleksi sudah berjalan sesuai aturan yang ada. Pemerintah dalam hal ini juga tidak punya kewenangan untuk mempengaruhi, apalagi sampai mengintervensi keputusan pansel. Karena pansel telah menjalankan proses seleksi dengan sangat ketat.

“Tidak ada yang bisa mengintervensi keputusan pansel.

Siapa yang dinyatakan lolos seleksi, itu murni atas dasar penilaian oleh Pansel. Sesuai tahapan dan proses seleksi yang ada,” ujar mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng ini. (kir)

Bulan Desember mendatang.

“Target kita untuk serapan anggaran bisa diatas 90 persen. Dan, itu sudah sangat bagus. Karena kalau untuk men-

Giri Menang (Suara NTB) Proyek penahan abrasi di pesisir Pantai Endok senilai Rp 6 miliar lebih mandek. Hal ini disebabkan belum ada material semen khusus yang masih dipesan di Jawa. Di samping itu, akses jalan yang sudah dibangun untuk mengangkut bahan senilai puluhan juta mengalami abrasi, karena dihantam gelombang.

Kepala Dusun Taman Desa Taman Ayu, L. Imran menyatakan pembangunan akses jalan untuk proyek ini dimulai dua bulan lalu. Namun pengerjaan mandek lantaran terkendala material semen belum ada.

“Katanya masih dipesan, makanya proyek mandek karena menunggu bahan semen tersebut. Karena butuh semen khusus,” ujarnya, Selasa (5/12).

Menurutnya, proyek ini kemungkinan bakal terkendala masalah gangguan gelombang.

Pasalnya, pada bulan November hingga Februari terjadi gelombang tinggi, sehingga pihak pengembang perlu mengantisipasi dampak gelombang tinggi.

Untuk amannya pelaksanaan proyek ini seharusnya dimulai setelah bulan Februari di mana situasi gelombang normal. Apala-

(Suara NTB/her)

PROYEK - Lokasi proyek penahan abrasi di pesisir Pantai Endok ini mandek, karena belum ada material dan terkendala cuaca. gi, pembangunan ini sangat diharapkan oleh masyarakat, sebab sudah bertahun-tahun dituntut ke pemerinah.

Hal senada disampaikan M. Izhar warga Endok. Diakuinya, proyek ini sebenarnya dimulai sekitar bulan oktober seharusnya proyek dikerjakan, namun karena semen belum datang, sehingga bisa dimulai. “Informasinya proyek ini ditarget selesai seharusnya 3-4 bulan,” jelasn-

ya. Terkait pelibatan warga lokal sekitar dalam proyek ini, memang sejauh ini ada komitmen pihak perusahaan. Ia berharap hal ini direalisasikan.

Dikonfirmasi terkait proyek ini, Supervisor Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan PT PLN UIP Nusra Bobi Robson, menjelaskan, proyek ini sedang berproses. “Tengah berlangsung,” jawabnya singkat. (her)

Dikritik, Penerbitan SPPT di Lokasi Reklamasi Giri Menang (Suara NTB) Aparat Penegak Hukum (APH) diminta menindak tegas dugaan pelanggaran Undang-undang yang mengarah pidana terkait reklamasi ilegal di kawasan pesisir Pantai Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar. Dinas Satpol PP Lobar bersama SKPD terkait telah berkoordinasi dengan APH untuk persoalan ini.

Kepala Desa Labuan Tereng Humaidi mengkritisi Pemda selaku penentu terkait penerbitan Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan SPT di lahan pesisir Lembar yang kini marak direklamasi secara ilegal oleh warga.

Pemda dinilai serampangan mengeluarkan SPPT untuk mengejar PBB dari warga yang memiliki lahan di daerah. Seharusnya Pemda jangan menerbitkan SPPT yang menjadi dasar pembuatan sporadik dan izin. Humaidi mengaku SPPT di lahan tersebut telah ada sejak lama, sehingga hal ini menjadi dasar pihaknya memberikan rekomendasi, baik dalam izin dan sporadik.

Menurutnya, di lokasi ini tidak boleh ada izin, memang diakuinya tidak boleh. Akan

tetapi kenapa justru diterbitkan SPPT (pembayaran PBB) sebagai dasar mengajukan izin. Ia meminta agar jangan semata menyalahkan desa dalam konteks ini. Pihaknya pada dasarnya tidak mau mengeluarkan rekomendasi, kalau tanpa dasar SPPT. Diakuinya, pihaknya dilematis terkait persoalan SPPT ini. Sebab atas dasar SPPT ini, pihaknya sangat sulit menolak permohonan dari warganya. Ketika pelayanan publik, tentu desa tidak mungkin menolak untuk melayani warganya.

Sementara itu, Kepala Dinas Satpol PP Lobar Mahnan, SSTP., menyatakan terkait tindakan terhadap lokasi reklamasi ilegal di pesisir Lembar, perlu koordinasi dengan pemprov, sebab untuk urusan penambangan dan laut (pesisir) telah dilimpahkan ke pemprov bahkan izin reklamasi di pusat.

“Saat rapat ditemukan ada indikasi pelanggaran tidak hanya perda namun UU lingkungan hidup, ancamannya berat itu. Itu yang dilakukan kepolisian untuk mencari data terkait pelanggaran ini,” jelas Mahnan. (her)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menyiapkan langkah guna mengintervensi kebutuhan 1.565 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam katergori miskin hasil verifikasinya beberapa waktu lalu. Pemda KSB akan menyiapkan rekening induk untuk menampung anggaran yang dibutuhkan membiayai kebutuhan masyarakat miskin tersebut.

Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengatakan, dari hasil verifikasi kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemda KSB beberapa waktu lalu ditemukan tingkat kemiskinan terjadi pada hal paling mendasar. Yakni kebutuhan pangan yang tidak terpenuhi sehingga masyarakat tersebut dianggap miskin.

“Mereka ini rata-rata tidak bisa makan 2 kali dalam sehari sehingga dianggap miskin,” terangnya kepada wartawan, Selasa (5/12).

Menurut bupati, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin itu akan membuat rekening induk yang akan menyalurkan anggaran yang disiapkan pemerintah. Mekanismenya, dari rekening induk itu nanti masyarakat miskin akan dapat mengakes anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangannya setiap bulannya.

“Kita akan arahkan dinas sosial dan agen PDPGR memfasilitasi pembuatan rekening penerima di tiap KK miskin itu,” paparnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin itu selama ini ada program beras sejahtera (Rastra) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Namun kata bupati, jatah tersebut tidak mencukupi karena jumlahnya terbatas sementara konsumsi setiap KK miskin di tingkat lapangan lebih dari itu.

Karenanya melalui rekening induk itu, anggaran yang disediakan Pemda KSB akan disalurkan setiap bulannya kepada masing-masing KK miskin sebesar Rp 300.000 per KK. “Kalau raskin (Rastra) hanya 15 kilo sekitar Rp 150 ribu.

Jadi kita tambah Rp 300 ribu untuk mereka per bulannya sambil tetap kita pantau apakah dengan bantuan itu mereka bisa tercukupi,” urainya.

Untuk sumber anggarannya sendiri, bupati menyatakan, selain bersumber dari pemerintah juga dibuka ruang partisipasi masyarakat secara luas. Rekening induk nanti dapat menampung sumbangan dari berbagai pihak yang ingin mendonasikan dananya membantu masyarakat miskin.

“Kita buka ruang partisipasi di sana. Dan kami jamin anggaran itu tidak akan ke mana-mana karena sistem nanti akan langsung menyalurkan dana itu ke rekening penerima tanpa ada intervensi dari mana pun bahkan kami pemerintah,” tegasnya seraya memperkirakan nilai yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut.

“Saya sudah hitung-hitung. Kalau Rp 300 ribu per bulan maka dalam sekahun butuh sekitar Rp 5 miliar lebih. Dan itu saya kira kecil apalagi kalau ada partisipasi masyarakat juga di dalamnya karena kita ingin dalam pengentasan kemiskinan ini semangat gotong royong digaungkan juga,” sambung bupati.

Meski sudah menyiapkan konsepnya, bupati mengakui, program tersebut harus memiliki landasan hukum dan aturan main. Karenanya ia menyatakan, Pemda KSB akan segera membuat aturannya lebih dahulu sehingga dalam perlaksanaannya memiki dasar hukum terutama dari sisi pemerintah.

“Saya sudah minta asisten II untuk merumuskannya.

Dasar hukumnya aturan mainnya sampai dengan mekanisme penyalurannnya. Nanti yang di SK-kan itu sistemnya karena seluruh alur penyaluran dana dikelola oleh sistem dari rekening induk langsung ke rekening penerima,” timpalnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, selain intervensi soal kebutuhan pangan itu Pemda KSB tetap akan memperhatikan kebutuhan masyarakat lainnya. Untuk perumahan sendiri bupati memastikan program bedah rumah yang sudah berjalan saat ini akan tetap menyasar masyarakat miskin yang membutuhkan.

“Kalau ada yang tidak bisa bangun rumah sendiri kita pasti akan membuatkannya. Toh sekarang saja sudah ada 100 lebih rumah bangun baru yang kita programkan selain bedah rumah,” pungkasnya. (bug)

Halaman 6

KPU Temukan Belasan PNS Miliki KTA Parpol di KSB

Taliwang (Suara NTB) KPU Sumbawa Barat menemukan sekitar 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tercatat memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) salah satu Partai Politik (Parpol) di wilayah setempat. Ditemukannya para PNS yang diduga ikut berpolitik aktif ini, merupakan hasil verifikasi faktual terhadap dokumen administrasi yang diserahkan oleh para pengurus Parpol saat melakukan pendaftaran beberapa bulan yang lalu. Selain PNS, KPU juga menemukan ada beberapa KTA ganda dan KTA yang tidak sesuai dengan KTP. “Apa yang menjadi temuan kita ini sudah kita serahkan kepada pengurus parpol untuk bisa diperbaiki. Nantinya setelah temuan ini diperbaiki kita tetap akan melakukan penelitian terhadap perbaikan data yang diajukan oleh para pengurus Parpol,” ungkap Komisioner KPU Divisi Hukum Aliatullah SH, MH kepada wartawan, Selasa (5/12).

Dikatakannya, khusus untuk KTA yang dimiliki oleh PNS tersebar di beberapa Parpol. Dimana partai Hati

Nurani Rakyat (Hanura) sebagai penyumbang terbanyak sekitar lima orang, disusul Partai Garuda sebanyak dua orang, Partai Gerindra satu orang, partai PKS satu orang, partai Nasdem satu orang dan partai PPP satu orang. Sementara untuk dokumen KTA ganda internal, pihaknya menemukan 100 orang, ganda eksternal parpol 317 orang dan KTA tidak sesuai dengan salinan KTP sekitar 1. 903 orang.

Data-data inilah yang diminta oleh KPU untuk bisa diper-

baiki oleh para pengurus Parpol.

Bahkan sudah ada beberapa parpol yang sudah mengusulkan perbaikan ini ke KPU, namun sayangnya hasil penelitian masih saja ditemukan apa yang dipermasalahkan tersebut.

“Kita saat ini sudah masuk tahap penelitian dokume hasil perbaikan, tetapi kita sangat sayangkan pengurus parpol ini masih tetap saja melaporkan dengan data yang sama,” sesalnya.

Ketua KPU Sumbawa Barat, Khairuddin SE mengatakan, bahwa verifikasi yang di-

(Suara NTB/ils)

KSB Siapkan Rekening Induk Khusus Masyarakat Miskin

SUARA PULAU SUMBAWA

lakukan pihak terkait tersebut sebagai bukti nyata untuk menyangkal apa yang pernah disangkakan masyarakat bahwa KPU tidak hanya sebagai formalitas saja melakukan pendataan. Bahkan bukti cukup mencengangkan masih ada PNS yang berpolitik secara aktif dengan masuk sebagai anggota Parpol yang ada.

Verifikasi faktual ini meru-

pakan sesuatu yang diamanatkan oleh undang-undang, sehingga kondisi riil yang terjadi di masyarakat bisa tergambar secara nyata. “Verifikasi ini merupakan amanah undang-undang sehingga kita harus lakukan kunjungan lapangan. Jadi kita tidak hanya asal coret saja warga masyarakat yang ada di KTA tetapi tidak diperbolehkan tersebut,” tegasnya. (ils)

Pelaksana Teknis Pasar Brang Bara Mengundurkan Diri Sumbawa Besar (Suara NTB) Masa Pengerjaan proyek Pasar Modern Brang Bara, Kabupaten Sumbawa, tidak lama lagi akan berakhir. Namun dalam proses pengerjaan yang masih berlangsung, terjadi persoalan dalam internal proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. Dimana pelaksana teknis proyek Pasar Brang Bara, Iam Sukmayadi mengundurkan diri.

Hal ini diketahui saat yang bersangkutan mendatangi pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa menyerahkan lampiran surat pengunduran diri dimaksud pada Senin (4/12).

Ditemui Suara NTB, Iam Sukmayadi menyampaikan surat pengunduran dirinya diajukan pada tanggal 12 November lalu. Pengunduran diri tersebut diajukan kepada PT. Tiba Papua karena adanya permasalahan teknis, terdiri dari tiga hal. Pertama, pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan sudah tidak mengikuti instruksinya. Dimana, instruksi langsung dikendalikan dari Mataram, yang sepengetahuannya tempat dari cabang perusahaan.

Kemudian kedua, tidak ada lagi komunikasi yang baik dalam internal perusahaan, dan semua bentuk pekerjaan tidak lagi dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini untuk mengendalikan pekerjaan di lapangan sudah ditunjuk orang

MUNDUR - Iam Sukmayadi saat menyerahkan lampiran pengunduran dirinya kepada Ketua TP4D Sumbawa, Senin (4/12).

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Rabu, 6 Desember 2017

lain. “Kendalanya di lapangan sudah ditunjuk orang lain.

Menurut persepsi saya itu artinya saya sudah tidak dibutuhkan lagi,” ujarnya.

Sedangkan alasan ketiga karena keterlambatan dana yang dikucurkan dari perusahaan berdampak pada metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dimana saat ia se-

laku pelaksana teknis meminta material, tidak bisa dipenuhi dengan alasan belum ada anggaran. Sementara tuntutan pekerjaan harus dipercepat, karena waktu pelaksanaan yang terlalu singkat.

“Saat material diminta disampaikan belum ada anggaran.

Sementara pengerjaan harus dikejar. Kalau hal itu terjadi keterlambatan, maka akan berpengaruh terhadap progres pengerjaan,” terang Iam. Ia menegaskan tidak ada permasalahan selama instruksinya dilaksanakan. Selama ditanganinya, pengerjaan proytek sesuai dengan schedule. Bahkan progresnya seperti disampaikan TP4D persentasenya melebihi target dalam schedule sekitar 0,4 persen. Jika proyek tersebut masih dipegangnya, ia optimis dapat menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ada. Jika instruksi yang disampaikan dilaksanakan

dan dijalani. Prinsipnya ia bekerja profesional sebagai pelaksana teknis yang baik.

“Kalau instruksi saya dilaksanakan, saya optimis menuntaskan pekerjaan sesuai dengan schedule yang ada.

Untuk yang sekarang, saya tidak tahu apa kondisi di lapangan. Karena saya sudah tidak ada kaitan lagi dengan lapangan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua TP4D Sumbawa, Erwin Indrapraja, S.H., M.H yang diwawancarai terpisah membenarkan adanya pengunduran diri dari pelaksana teknis proyek Pasar Modern Brang Bara tersebut. Tentunya pihaknya tidak mencampuri urusan internal dari perusahan.

“Intinya TP4D tidak mencapuri urusan dari internal perusahan. Jika memang tidak sinkronnya antara pelaksana teknis dengan perusahaan, itu urusan mereka,” kata Erwin.

Meskipun demikian, pihaknya menekankan dengan

adanya pengunduran diri pelaksana teknis tidak mempengaruhi pembangunan dan kualitas Pasar Brang Bara.

Pihaknya berharap pengganti dari Sukmayadi bisa mengcover dan mempunyai strategi-strategi khusus yang bisa mempercepat proses pembangunan Pasar Brang Bara.

“Untuk proyek ini tidak hanya mengenai kecepatan dari bahan bangunan atau material, tetapi juga harus adanya strategi-strategi khusus yang bisa mempecepat proses pembangunan,” terangnya.

Karena sejauh pengamatan TP4D, progres pengerjaan proyek selama dipegang Iam Sukmayadi selaku pelaksana teknis cukup bagus. Sesuai dengan prosedur dan aturan time schedule. Bahkan progresnya terbilang cepat melebihi time schedule yang ditetapkan. Mengenai kualitas dan mutu dari bangunan sendiri pihaknya belum bisa menyampaikan secara detail, karena harus ada ahli konstruksi yang nantinya menilainya. “Nanti akan kita kaji lagi. Tetapi selama kita turun dengan tim konstruksi masih sesuai dengan spek,” jelas Erwin.

Rencananya pihaknya akan memanggil KPA, PPK, kontraktor dan pihak lainnya dalam proyek untuk membicarakan mengenai kepastian serta komitmen terhadap pengerjaan proyek. Termasuk menanyakan apa metode serta bagaimana progress untuk mempercepat pengerjaan hingga selesai. Tentunya tidak mengurangi kualitas dan mutu pengerjaan.

“Kami tidak mau dengan mundurnya satu orang akan berdampak pada semuanya.

Makanya kita akan mendatangkan para pihak untuk menanyakan kepastian serta komitmennya. Metode apa yang akan digunakan dan bagaimana mempercepat pengerjaan . Tentunya tidak mengurangi kualitas dan mutu pengerjaan,” pungkasnya. (ind)

Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT)

Raih Penghargaan Tambang Terbaik di ASEAN Taliwang (Suara NTB) Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) meraih predikat terbaik kategori “Praktik Terbaik dalam Distribusi Mineral” (The Best Practices in Mineral Distribution) dalam ajang penghargaan tambang bergengsi tingkat ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN dalam rangkaian ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals di Nay Pyi Taw, Myanmar pada 30 November 2017.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang telah memilih AMNT untuk mewakili Indonesia di AMA dan atas peran aktif Pemerintah yang secara terus-menerus bekerja sama dengan kami dalam melaksanakan operasi sesuai standar-standar lingkungan, keselamatan kerja, serta keselamatan operasi di Batu Hijau sehingga kami dapat menjadi perusahaan kebanggaan nasional,” kata Presiden Direktur AMNT Rachmat Makkasau.

Rachmat menambahkan bahwa keberhasilan yang diperoleh AMNT ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama karyawan, pemerintah daerah, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

AMNT yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh pemegang saham Indonesia mendapatkan penilaian tertinggi untuk distribusi ekonomi yang dihasilkan dari pelaksanaan operasi Batu Hijau yang aman, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan, melalui penerimaan fiskal, pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas (capacity building) dan program-program sosial budaya bagi masyarakat.

Sejak beroperasi pada tahun 2000 hingga 2016, Batu Hijau telah berkontribusi sebesar 25-37% pada pendapatan kotor (gross) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) serta 75-99% PDRB Kabupaten Sumbawa Barat.

Selain menjadi distributor konsentrat tembaga di Asia dan global terbaik, dalam hal distribusi informasi AMNT merupakan perusahaan tambang nasional pertama yang transpa-

ran dan berani melalui program “Batu Hijau Bootcamp” dan penggunaan sosial media, seperti Facebook (200 ribuan follower), twitter (13 ribuan follower) dan instagram (lebih dari 4.500 follower) sebagai sarana distribusi informasi.

Atas inisiatif komunikasi yang pertama dan transparan tersebut, AMNT mendapatkan penghargaan “Golden World Award” dari International Public Relations Associations kategori Reputation &Brand Management Online.

ASEAN Mining Award merupakan kegiatan yang pertama kalinya diselenggarakan oleh Asean Senior Officials Meeting on Minerals yang diikuti oleh beberapa perusahaan tambang lainnya di Indonesia dan wilayah ASEAN. Latarbelakang informasi Pemegang saham PT Amman Mineral Nusa Tenggara adalah PT Amman Mineral Internasional (82,2%) dan PT Pukuafu Indah (17,8%).

PT Amman Mineral Internasional adalah perusahaan Indonesia yang pemegang sahamnya terdiri dari PT AP Investment (50%) dan PT Medco Energi Internasional Tbk (50%).

ASEAN Mineral Awards merupakan penghargaan dua tahunan yang diselenggarakan untuk menghormati perusahaan tambang ASEAN yang memiliki kontribusi menonjol dalam mendorong pembangunan mineral yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan di kawasan ASEAN. Penghargaan ini mengakui kontribusi yang melibatkan dampak nyata pada pengembangan masyarakat, dampak terhadap pasokan mineral ASEAN, pengembangan SDM, produktivitas dan efisiensi sumber daya, serta upaya nyata untuk mewujudkan kinerja kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

Penghargaan untuk ajang ini meliputi 3 kategori yakni Best Practices in Minerals Mining (including quarrying), Best Practices in Minerals Processing (including smelting) and Best Practices in Minerals Distribution (including transportation, handling and storage). (*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 6 Desember 2017

Parlementaria

Halaman 7

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Laporan Hasil Reses Ke-3 DPRD Sumbawa Tahun 2017 Dapil I dan Dapil II Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa menyampaikan laporan hasil reses ke-3 DPRD Kabupaten Sumbawa tahun 2017 dalam rapat Paripurna, Selasa (5/12). Pada lima Daerah Pemilihan (Dapil) di Sumbawa. Untuk Dapil I dan Dapil II, lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat soal fisik, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya.

Dapil I meliputi Kecamatan Tarano, Kecamatan Empang, Kecamatan Labangka, Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge. Terdapat 9 anggota DPRD dari Dapil tersebut, yakni, H. Ilham Mustami, S.Ag (Fraksi Hanura), Indra Herwansyah (Fraksi PDI-Perjuangan), H. Nurdin Marjuni, SH. (Fraksi Partai Golkar), Muhammad Noer, S.Pd.I (Fraksi PPP), A. Rahman Atta, S.Ag., MM (Fraksi PAN), Irwandi (Fraksi Biintang Keadilan), Budi Kurniawan, ST (Fraksi Demokrat), Muhammad Faesal, S.AP. (Fraksi Gerindra), Hasanuddin SE (Fraksi Nasdem).

Dalam laporan Dapil I yang diwakili Budi Kurniawan, disampaikan pelaksanaan reses merupakan kewajiban bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Pasal

391 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan ketentuan Pasal 64 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, serta ketentuan Pasal 65 Ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sama-sama menjelaskan tentang masa persidangan yang meliputi Masa Sidang dan Masa Reses. Pelaksanaan Reses dalam menjaring aspirasi masyarakat secara berkala pada masing-masing Dapil. Untuk meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Reses menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat. Sebagai pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Pelaksanaan Reses diiku-

ti oleh seluruh elemen masyarakat termasuk di dalamnya tokoh masyarakat dan tokoh organisasi kemasyarakatan. Adapun beberapa Hasil Reses III yang dilaksanakan pada Bulan November 2017 di Dapil 1 Kabupaten Sumbawa yang dibagi ke dalam pengelompokan tiga bidang.

Pertama bidang fisik meliputi, pembangunan pengaman tebing talud/turap/bronjong, Pembangunan Sekolah, Pembangunan Jalan Lingkungan, Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), Pembangunan Hotmix Jalan, Pembangunan Jembatan, Peningkatan Jalan Produksi, Pembangunan Jalan Bendungan, Pembangunan Tembok Pagar Makam, Pembangunan Sumur Bor, Pembangunan dan Perbaikan Drainase, Saluran Irigasi, Chek Dam, dan Pembangunan Jalan Wisata. Kedua Bidang Ekonomi meliputi pengadaan Alat-Alat Pertanian (Alsintan), Bibit Hewan Ternak, Perikanan, Benih Berkualitas, Pengadaan Terop dan Kursi, Pembangunan dan Pemasangan Jaringan Listrik, Pemberian Dana (Bantuan

Sosial) bagi Kelompok Masyarakat, Pengadaan Alat Bengkel, Pengadaan Peralatan dan Sarana Penangkapan Ikan bagi Nelayan dan lainlain. Ketiga Bidang Pendidikan, Sosial Budaya dan Kesehatan meliputi pembangunan Tembok dan Lokal Sekolah, Pembangunan PAUD, Pembangunan Tempat Ibadah, Pembangunan Balai Pertemuan dan Gedung Serba Guna, Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas dan Postu.

Sedangkan Dapil II yang meliputi wilayah kecamatan Lape, Lopok, Lunyuk, Lenagguar, Orong Telu, Lantung, Ropang dan Moyo Hulu. Masa Reses III pada Bulan November Tahun 2017, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa pada Daerah Pemilihan 2 (dua), telah melaksanakan reses dan mendapatkan masukan aspirasi masyarakat terkait infrastruktur fisik, dan juga pada aspirasi lainnya di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan kependudukan, pertanian, dan peternakan.

Untuk kemudian dapat diakomodir dalam bentuk program kerja yang nantinya diharapkan dapat diimplementasi-

Sekolah Dinding Bambu di Karampi akan Dibangun 2018 Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan akan membangun sekolah filial yang berada di Dusun Soro Bali Desa Karampi Kecamatan Langgudu. Hal itu ditegaskan Indah saat mengunjungi sekolah yang minim tunjangan fasilitas itu, Selasa (5/12).

Bupati yang akrab disapa Umi Dinda ini mengaku, pemerintah Kabupaten Bima memprioritaskan membangun sekolah tersebut. Rencananya akan membangun satu hingga dua lokal pada tahap awal. Hal itu sesuai dengan jumlah siswa yang ada hanya ada 36 orang. “Apalagi sekolah ini, sekolah jauh,” kata Bupati kepada Suara NTB. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyerahkan bantuan peralataan sekolah. Seperti tas, buku dan alat terhadap seluruh siswa. Nampak terlihat para siswa begitu senang ketika disambangi kepala daerah ini.

Perlu diketahui, SD yang berada dikaki gunung Soro Peto tersebut, memiliki tiga loka ruangan. Dua loka dipergunakan untuk Ruang Kelas Belajar (RKB), masing-masing mempunyai enam dan empat bangku, serta dan satu

(Suara NTB/uki)

BERSAMA SISWA - Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri berpose dengan siswa sekolah filial di Soro Peto di Desa Karampi Kecamatan Langgudu, Selasa (5/12). lokal untuk ruang guru.

SD yang diberi nama Soro Peto tersebut, berdiri sejak awal tahun 2014 silam. Awalnya berada dipinggir Soro Nanga Ncake. Hanya saja dipindahkan ke So Bali tahun 2015 lalu.

Pemindahan tersebut, akibat letak sekolah yang jauh dari perkampungan. Sehingga warga setempat dan para guru sukarela yang mengabdi dan mengajar pun, berinisiatif memindahkannya di dekat kampung.

Selain itu, sekolah tersebut masih berupa sekolah filial dari SD Inpres Karampi selama dua tahun terakhir ini. Lantaran jaraknya yang sangat jauh dari sekolah induk yakni sekitar 5 kilometer. (uki)

(Suara NTB/jun)

DITAHAN - Truk bermuatan kayu diduga ilegal yang ditahan anggota Polsek Manggelewa, Selasa (5/12). men pengangkutan pihaknya tak mau melepas truk tersebut, melainkan memastikannya terlebih dahulu keabsahanya. Termasuk sumber kepe-

milikan kayu yang tak diketahui jenisnya itu. Mekanismenya lanjut Suhatta, yakni lacak balak asal muasal kayu yang informasinya berasal dari Desa

Doropeti Kecamatan Pekat.

“Pihak polres akan melakukan pengecekan dilokasi pengambilan kayu sehingga truk tersebut diamankan,” jelasnya.

Apakah kayu tersebut bersumber dari kawasan hutan negara atau lahan kebun warga, Suhatta mengaku belum dapat memastikannya. Hal itu akan terungkap setelah melalui proses lacak balak dengan mencocokan dokumen pengangkutan.

Saat ini barang bukti truk bermuatan kayu sudah digiring ke Mapolres Dompu untuk diamankan, termasuk para sopirnya untuk kepentingan penyelidikan. “Pagi tadi barang bukti sudah diamankan ke Polres Dompu untuk diamankan, juga sopirnya,” pungkas Suhatta. (jun)

Pemuda Mangge Asi Tuntut Batalkan Pemekaran Dompu (Suara NTB) Forum pemuda Desa Mangge Asi menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor DPRD Dompu, Selasa (5/ 12). Mereka mendesak pembatalan pemekaran delapan Dusun yang terindikasi sarat kepentingan politik. Baik dari aparatur desa maupun oknum anggota Dewan di DPRD Dompu. Terlebih, banyak data yang diduga dimanipulasi dalam memudahkan proses pemekaran Dusun tersebut.

“Proses pemekaran tersebut jauh dari harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi sebagaimana diamanatkan undang-undang, baik dari persyaratan ataupun tujuan dari pemekaran,” kata salah seorang orator aksi, Fauzi.

Selain itu, pengangkatan delapan kepala dusun baru dan satu staf bendahara juga diduga menyalahi prosedur.

Dalam aturannya diamanatkan mulai proses pengumuman sampai tahap penjaringan dilakukan secara terbuka.

Panitianya pun harus dibentuk berdasarkan hasil musyawarah masyarakat setempat. Namun faktanya ungkap Fauzi, oknum anggota dewan yang mengatasnama-

jalan lingkungan, pembangunan jalan usaha tani, peningkatan jalan produksi, pembangunan Talud/Turap/ Bronjong, pembangunan sumur bor, saluran irigasi dan Chek Dam, normalisasi sungai, pemasangan paving block, pembangunan tembok dan lokal sekolah serta pembangunan gedung dan sarana prasarana olahraga, pembangunan tempat ibadah, pembangunan balai pertemuan/gedung serba guna, rehab puskesmas dan Postu, serta pembangunan pagaran keliling makam.

Bidang Ekonomi Meliputi : pengadaan alat-alat pertanian, pengadaan benih berkualitas, pupuk bersubsidi, pengadaan terop dan kursi bagi kelompok masyarakat, pembangunan jaringan listrik, memberikan bantuan sosial bagi kelompok masyarakat, memberikan bantuan alat bengkel, bantuan peralatan atau sarana dan prasarana untuk usaha kecil menengah (UKM) serta penambahan armada pengangkut sampah di tiap-tiap kecamatan, dan lain sebagainya.

Bidang Pendidikan, Sosial Budaya dan Kesehatan Melipu-

ti : pemberian dan penambahan fasilitas ibadah, penambahan alat kesehatan Puskesmas dan Postu. Masyarakat meminta agar Pemerintah Daerah memberikan pembekalan atau pelatihan terhadap kelompok pemuda dan warga masyarakat, serta masyarakat meminta bantuan dana (bantuan sosial) kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan lembaga baik lembaga pendidikan maupun lembaga sosial, yayasan, dan sekolah negeri maupun swasta serta pembebasan lahan untuk tanah makam dan pembangunan rumah dinas guru di daerah terpencil.

Untuk diketahui, sepuluh Anggota DPRD di Dapil II Yakni, H. A Rahman HMS, S.Pd, (fraksi PPP), Ahmadul Kusasi, SH (fraksi Partai Golkar), Akhmad Junaidi (fraksi Partai Hanura), H. Zulkarnaen (fraksi Partai Nasdem), H. Mustajabuddin, S.sos (fraksi PAN), Edy syarifuddin (fraksi Partai Nasdem) Aalamuddin Maula (fraksi Bintang Keadilan), Saripuddin, S.Pd, (fraksi partai Gerindra), Muhammad Yasin Musammah, S.AP (fraksi partai Demokrat), I Nyoman Wisma (fraksi DPI P). (arn/*)

Banding Gugatan Perdata CPNS K2 Kembali Dimenangkan Dompu (Suara NTB) Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya menguatkan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram atas gugatan 8 orang CPNS K2 Dompu yang dibatalkan SK CPNS-nya oleh Bupati Dompu dan pembatalan NIP oleh BKN.

Tiga Truk Kayu Diamankan Dompu (Suara NTB) Tiga unit truk bermuatan kayu diamankan anggota Polsek Menggelewa di Cabang Sante Desa Doromelo, Selasa (5/ 12) Pukul 01.30 Wita. Truk dengan tujuan angkut Kabupaten Sumbawa tersebut diduga tidak memiliki kelengkapan dokumen pengangkutan, terlebih ada indikasi pemalsuan.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., mengatakan ketiga truk ini ditahan anggota saat melakukan patroli di Cabang Sante. Dicurigai mengangkut kayu ilegal tim langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan hanya dokumen pengangkutan. “Truk tersebut hanya memiliki nota angkutan saja,” kata dia saat dikonfirmasi Suara NTB. Meski mengantongi doku-

kan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun anggaran yang akan datang.

Pada Dapil II sebagian besar aspirasi masyarakat lebih mengarah kepada bentuk fisik, karena dinilai manfaatnya dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pembuatan jalan, jembatan, pengadaan alat-alat mesin pertanian (alsintan) serta dalam bentuk lainnya. Reses III yang berlangsung di Dapil 2 (dua) Kabupaten Sumbawa ini digelar di beberapa tempat sesuai dengan kepentingan aspirasi dari masing-masing konstituen Anggota DPRD, yang dilaksanakan ditempat-tempat umum, yang berlangsung selama 6 (enam) hari kerja untuk masing-masing Anggota DPRD, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh komponen masyarakat, mulai dari perwakilan Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Organisasi Keagamaan, serta komponen masyarakat lainnya.

Bidang Fisik Meliputi : pembangunan jembatan, perbaikan jalan, pembangunan

(Suara NTB/jun)

GELAR AKSI - Forum pemuda Desa Mangge Asi saat menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Dompu, Selasa (5/12). kan wakil masyarakat justru secara sembunyi-sembunyi memenuhi tahapan itu sampai pembuatan SK. Dan saat inipun Ketua BPD yang menjabat dianggap ilegal karena statusnya merupakan pegawai negeri sipil. “Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 itu melarang PNS menjadi anggota BPD, justru menjadi Ketua BPD di Desa Mangge Asi,” jelasnya.

Untuk itu, puluhan massa aksi dari berbagai kalangantersebut menolak dan menganggap BPD tersebut ilegal beserta seluruh kebijakan yang diambilnya. Kemudian, mendesak anggota dewan untuk membentuk tim evaluasi kelayakan pengangkatan perangkat desa dan pemekaran dusun yang menyalahi prosedur.

Ketua Komisi I DPRD Dompu, Andi Bahtiar yang mene-

mui masa aksi menyampaikan, persoalan perangkat desa yang menyalahi prosedurberikut modus operandinya hampir sama disemua desa.

Ada yang dengan sengaja melawan ketentuan, mengabaikan umur yang sudah disyaratkan dan sebagainya. Pun saat ini muncul modus baru yakni pemekaran dusun untuk memenuhi janji-janji politik. “Ini hampir disemua desa dan menjadi kekhawatiran kami sebelumnya justru terjadi di Mangge Asi,” kata dia.

Karenanya untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut pihaknya akan menfasilitasi atau mempertemukan para pihak terkait untuk mencari jalan keluarnya.Jangan sampai persoalan ini merembet pada konflik kelompok masyarakat di satu desa tersebut.

“Kita akan agendakan setelah ini mengundang DPMPD, kepala desa dan kalau tidak salah sempat kita mau jemput paksa kepala desa ini karena memang tidak pernahmau hadir setiap kali dipanggil untuk membahas beberapa dugaan (masalah, red) dari kelompok masyarakat,” pungkasnya. (jun)

Putusan ini diterbitkan majelis hakim 20 November lalu dengan nomor perkara banding 167/B/2017. Demikian disampaikan kuasa hukum 8 CPNS K2 Dompu, Muhammad Nukman, SH kepada Suara NTB di kediamannya, Selasa (5/12) kemarin.

“Putusannya menguatkan dari pada putusan yang dikeluarkan PTUN Mataram. Artinya dalam posisi teman – teman 8 orang CPNS K2 ini menang,” tegas Nukman.

Namun diakui Nukman, putusan ini belum dipegang pihaknya. Tapi putusan ini diketahui dari laman website milik PT TUN Surabaya dan dikeluarkan 20 November 2017 dengan majelis hakim, HM Arif Nurdu’a, SH, MH, H Eddy Nurjono, SH, MH, dan Dr Dani Elpah, SH, MH serta H Hartono, SH selaku panitra.

Jika putusannya sudah diterima PTUN Mataram akan disampaikan kepada pihaknya selaku kuasa hukum penggugat. “Dalam waktu dekat akan koordina-

(Suara NTB/ula)

Muhammad Nukman si dengan PTUN Mataram (terkait hasil putusan),” katanya.

Selain berkoordinasi dengan PTUN Mataram, Nukman juga mengaku, akan berkoordinasi dengan Pemda Dompu, BKN regional X Denpasar dan BKN RI terkait pengembalian status CPNS kliennya.

Tapi putusan PTTUN Surabaya ini belum diketahui akan diajukan kasasi atau tidak oleh BKN RI dan BKN regional X Denpasar selaku para pihak yang mengajukan banding atas putusan PTUN Mataram.

“Kasasi atau tidak, itu di-

hitung 14 hari sejak putusan diterima. Jadi sekarang belum diketahui,” jelasnya.

Sementara putusan PTUN Mataram diantaranya menyatakan SK Bupati Dompu tanggal 5 Oktober 2016 tentang pembatalan SK CPNS 8 orang penggugat dan surat kepala BKN RI Nomor : F.26.30/V.88-7/60 tanggal 7 September 2016, dan surat BKN regional X di Denpasar nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2017 batal.

Kemudian, mewajibkan Bupati, Kepala BKN RI, dan Kepala BKN regional X Denpasar untuk mencabut surat keputusan yang menjadi obyek sengketa. Mewajibkan para tergugat untuk mengembalikan posisi para penggugat dan hak haknya pada kedudukan semula. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 454 ribu.

Kedepan, CPNS Kabupaten DompuyangdibatalkanSKCPNSnya oleh Bupati dan NIP-nya oleh BKN yaitu Abubar, Rubiati, SPd., Sukardi, Sumiadin, S.Kom., Kurniawati Rahman, S.Pd., Yuyun Armi Susanti, S.Pd., Nurfinah, S.Pd., dan Hayatun Toibah. (ula)

SUARA NTB Rabu, 6 Desember 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Kapolres Lobar dan Lotara Diminta Jaga Kondusivitas Daerah Wisata Giri Menang (Suara NTB) Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli melantik Kapolres Lombok Barat, AKBP Heri Wahyudi dan Kapolres Lombok Utara, AKBP Afrizal Lesmana, Selasa (5/12) di Markas Polres Lombok Barat. Sejumlah tugas besar menanti dua perwira menengah tersebut.

Dua kabupaten di Pulau Lombok tersebut merupakan andalan NTB di bidang pariwisata. Keamanan dan kondusivitas daerah penting untuk mempertahankan citra dan meningkatkan pembangunan.

Selanjutnya, tahun 2018 mendatang pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta Pilkada Lombok Barat akan menghiasi dinamika kehidupan masyarakat.

“Lombok barat dalam waktu dekat akan menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Tentu hal ini menjadi pekerjaan utama kapolres yang baru,” kata Kapolda.

Menurutnya, jajaran Polres harus segera merapatkan barisan dengan berbagai elemen. Seperti KPU, Panwaslu, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, peserta Pilkada, dan media massa.

“Sampaikan pada rakyat si(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NT) BNN Provinsi NTB, Senin (4/12) melaksanakan tes urine terhadap 105 orang di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Tes urine ini dilaksanakan saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi program Dikes Lombok Barat yang diikuti oleh para pejabat eselon III dan IV Dinas Kesehatan Lombok barat, para Dokter Puskesmas, kepala Puskesmas dan kepala Bagian TU Puskesmas se Kabupaten Lombok barat. Ini merupakan salah satu komitmen pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya P4GN. Plt Kabid P2M BNN Prov NTB Irfan, S.Sos., mengatakan, ini sebagai salah satu upaya untuk memastikan bahwa semua ASN di Kabupaten Lombok Barat bersih dan sehat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Hal ini sebagai wujud komitmen Bupati Lombok Barat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. BNN Provinsi NTB mendukung penuh pelaksanaan tes urine seperti ini. Hampir setiap kesempatan terutama pertemuan tingkat pimpinan (Rapim) maupun pertemuan di lingkup SKPD pemerintah Lombok Barat mengandeng BNNP NTB untuk dapat dilaksanakan tes urine. Kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan. Tidak saja di Lombok Barat tapi juga Pemerintah kabupaten/kota di NTB. Ini sesuai dengan surat edaran Menteri PAN dan RB No. 50 tahun 2017 meminta kepada seluruh jajaran institusi/ lembaga pemerintah untuk melaksanakan tes urine.

Baik kepada ASN maupun calon ASN. (*)

(Suara NTB/why)

SUMPAH JABATAN - Kapolres Lombok Barat, Heri Wahyudi (kiri) dan Kapolres Lombok Utara, Afrizal Lesmana (kanan) mengucapkan sumpah janji jabatan saat pelantikan di Mapolres Lombok Barat, Selasa (5/12). bidang kelautan dan pariwisata. “Di Lombok Utara kekuatan Polair kita ada dua kapal.

Di wilayah lain satu,” ujarnya.

Dia berharap, dengan berdirinya Markas Polres Lom-

bok Utara dan Markas Subden Brimob akan menjamin rasa aman dan masyarakat Lombok Utara dan wisatawan yang berkunjung.

Turut hadir dalam kegiatan

tersebut, Bupati Lobar, Fauzan Khalid, Ketua DPRD Lobar, Hj Sumiatun, pejabat utama Polda NTB, Kapolres jajaran se-Pulau Lombok, serta jajaran Forkopminda Lobar dan KLU. (why)

Pilkada NTB 2018

TES URINE - Kadis Kesehatan Lombok Barat mengawali Tes Urine di Lingkup Dikes Lobar

BNNP NTB Gelar Tes Urine

lakan mendukung calon dengan cara hadir di TPS, beri suara di TPS. Pemilu itu sarana untuk mencapai tujuan mewujudkan indonesia sejahtera, melindungi segenap tumpah darah Indonesia,” jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa TNI dan Polri tidak boleh ikut politik praktis. “Saya berharap kepada para calon agar tidak mengajak, mengimingi anggota TNI Polri untuk saling dukung-mendukung kepada salah satu pasangan calon.

TNI Polri netral,” tegas Firli.

Secara umum, Firli menyebutkan wilayah Lombok Barat merupakan salah satu pintu masuk orang dan barang dengan keberadaan Pelabuhan Lembar.

Lombok Barat juga salah satu daerah tujuan wisata andalan.

“Maka Kapolres yang akan datang harus mengevaluasi kinerja. Misalnya Sabtu Minggu ramai wisatawan, sudah selayaknya polisi hadir. Tidak ikut libur untuk memberikan peningkatan pelayanan ke masyarakat,” terangnya.

Sementara untuk wilayah hukum Polres Lombok Utara, Kapolda memandang terdapat perkembangan pembangunan yang tinggi. Khususnya di

Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Ali-Sakti Susut 13 Ribu KTP Mataram (Suara NTB) Dari 327.000 ribu dukungan KTP yang diserahkan pasangan bakal calon Gubernur dan balon Wakil Gubernur dari jalur independen, Ali BD - Gede Sakti ke KPU, setelah melewati proses verifikasi administrasi, hanya tersisa 314.000 ribu dukungan yang memenuhi syarat untuk diverifikasi faktual.

Artinya, dukungan pasangan Ali-Sakti mengalami penyusutan dari semula total jumlah dukungan yang diserahkan dan setelah diverifikasi faktual, sebanyak 13 ribu lebih. Dengan demikian, hanya 314 ribu dukungan yang bakal diverifikasi faktual oleh KPU pada tanggal 8 - 25 Desember mendatang.

“Dijadwalkan tanggal 6 - 7 ini dukungan KTP pasangan Ali-Sakti sebanyak 314.000 kita kirim ke KPU kabupaten/ kota sesuai sebaran dukungan,” ujar Komisioner KPU NTB, Yan Marli pada wartawan di Kantor KPU NTB, Selasa (5/12).

KPU kabupaten/kota kemudian melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan

Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di tingkat desa/ kelurahan akan melaksanakan proses verifikasi faktual terhadap dukungan paket Ali BD - Gede Sakti sesuai sebaran dukungan tersebut.

Dalam proses verifikasi faktual akan dipergunakan metode sensus. Artinya, petugas akan mendatangi satu per satu mereka yang memberikan dukungan kepada paket Ali BD - Gede Sakti. “Dalam pemeriksaan dan pengecekan kita lakukan secara by name and by address,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan Yan Marli, ada tiga hal yang diuji dalam verifikasi faktual dukungan tersebut. Yakni, kebenaran nama, kebenaran alamat

dan kebenaran dukungan. Dari hasil verifikasi faktual, kemudian menjadi pengesahan bagi paket Ali-Sakti untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah di Pilkada NTB. Apabila nanti, kata Yan Marly, dari hasil verifikasi faktual tersebut, jumlah fotokopi dukungan KTP yang telah diserahkan sebagai syarat dukungan ternyata belum cukup, alhasil harus melengkapi dengan menambah dua kali lipat dari total kekurangan pada saat perbaikan. “Pengesahan peserta calon kada akan dilangsungkan secara bersamaan dengan calon jalur parpol,” paparnya.

KPU pun memastikan sudah mengirimkan surat ke-

pada paket Ali-Sakti untuk menyerahkan tim pemenangan tugas dan tanggung jawab mendampingi KPU dalam proses verifikasi faktual tersebut. Pihaknya pun sudah memberikan bimbingan teknis bagi PPK dan PPS dalam melaksanakan proses verifikasi faktual bagi dukungan paket Ali-Sakti.

“Prinsipnya KPU sudah siap dengan proses verifikasi faktual ini,” tandas mantan Ketua Bawaslu NTB tersebut

Kendati demikian. Pihaknya pun berharap, agar dalam proses verifikasi faktual tersebut Bawaslu bisa melakukan pengawasan secara langsung hingga ke tingkat desa/kelurahan. Sehingga proses verifikasi faktual dihasilkan akuntabel, valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diharapkan partisipasi secara aktif dalam membantu KPU dalam melaksanakan proses verifikasi faktual. (ndi)

Gakumdu Tolak Aduan Pasangan Dianul Hayezi - Sri Sudarjo Mataram (Suara NTB) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dipastikan menolak lapo-

ran kehilangan dokumen dukungan di KPU yang dilayangkan paket Dianul Hayezi Sri Sudarjo.

Laporan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur kehilangan dokumen dukungan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, S.Ag, MH. Mengatakan, Sentra Gakumdu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, Kamis (29/11) lalu sudah menerima ada laporan dari paket Dianul Hayezi - Sri Sudarjo, yang melaporkan ada kehilangan dokumen dukungan di KPU sebanyak lebih dari 1.000 dukungan.

Akibat dari kehilangan dokuman dukungan di KPU tersebut, pasangan Dianul Hayezi - Sri Sudarjo dirugikan, karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dukungan KTP sebagai pendaftar pasangan bacagub/ bacawagub di jalur independen.

“Laporan tersebut sudah kita terima dan tindaklanjuti. Tapi laporan yang disampaikan paket Dianul Hayezi - Sri Sudarjo tidak memenuhi ada unsur kehilangan,” ujar Khuwailid.

Sehingga dipastikan, Sentra Gakumdu pun tidak bisa memproses lebih lanjut laporan itu. Artinya, pihaknya menilai KPU sudah bekerja sesuai aturan dan ketentuan berlaku, dengan menyatakan paket Dianul Hayezi - Sri Sudarjo tidak memenuhi berkas dukungan KTP sebagai pendaftar di jalur independen.

Sementara itu, Komisioner divisi Hukum KPU NTB, Yan Marly menilai keputusan Sentra Gakumdu tersebut sudah tepat.

Ia menegaskan, dalam proses penerimaan pendaftaran pasangan bacagub/bacawagub dari jalur independen, pemeriksaan dan pengecekan berkas dukungan persyaratan pendaftaran, Bawaslu NTB melaksanakan pengawasan melekat terhadap apa yang dilakukan KPU NTB. KPU pun sangat terbuka dan transparan terhadap pengawasan yang dilakukan Bawaslu NTB, dalam proses pendaftaran, pemeriksaan dan pengecekan terhadap berkas dukungan pendaftar pasangan bacagub/ bacawagub dari jalur independen.

“Hampir tidak ada ruang kosong luput dari pengawasan Bawaslu, dari aktivitas tahapan Pilkada dilaksanakan KPU,” terangnya. (ndi)

SUARA NTB Rabu, 6 Desember 2017

Mahal, Tiket Penerbangan ke Lombok Mataram (Suara NTB) Semakin berkembangnya pariwisata NTB khususnya Lombok membuat banyak wisatawan ingin berkunjung, tidak terkecuali wisatawan nusantara. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah harga tiket pesawat yang dinilai terlalu mahal. Sehingga calon wisatawan merasa enggan dan lebih memilih destinasi yang dianggap memiliki harga transportasi atau tiket yang lebih murah.

“Kami melihat harga tiket penerbangan ke Lombok itu mahal. Kalau mahal kan siapa yang mau datang ke sini. Bahkan pernah itu harga tiketnya sampai Rp 2,5 juta di salah satu maskapai penerbangan. Itu kan mahal sekali,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Putria.

Ia mengatakan bahwa akses yang mudah dan murah menjadi salah satu pertimbangan wisatawan saat ingin berkunjung. Tiket penerbangan yang mahal ini pula yang membuat paket wisata ke Lombok menjadi semakin mahal. Sehingga tidak heran jika calon wisatawan berpikir kembali sebelum berkunjung.

Hal ini juga berpengaruh pada wisatawan yang hendak berkunjung kembali. Sejatinya banyak wisatawan yang ingin mengatur perjalanan kembali ke Lombok. Namun karena harga tiket penerbangan yang cukup mahal membuat banyak wisatawan mengurungkan niatnya untuk kembali lagi.

“Kami minta tolong ini bagaimana caranya agar kita bisa mengatur ini. Jadi wisatawan itu senang berkunjung,” ujarnya Berdasarkan penelusuran Suara NTB, di salah satu aplikasi pemesanan tiket pesawat online, harga tiket penerbangan dari Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta ke Lombok pada Rabu (6/12) adalah Rp 1.934.600.

Sedangkan dari Surabaya ke Lombok menggunakan Maskapai Penerbangan Lion Air sebesar Rp 403.000. Sementara dari Bandung ke Lombok menggunakan maskapai penerbangan Citilink sebesar Rp 1.225.000 dengan satu kali transit. Sedangkan dari Yogyakarta menggunakan Maskapai Penerbangan Lion Air sebesar Rp 726.000. Tentu saja harganya menjadi lebih mahal apabila tidak ada penerbangan langsung dari daerah tersebut.

Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak, baik itu pemerintah maupun maskapai penerbangan. Sebab harga tiket yang mahal membuat siapa saja enggan untuk berkunjung. Terutama untuk wisatawan kelas menengah. Hal ini juga berpengaruh pada uang dari wisatawan yang dibelanjakan selama berada di Lombok. Dengan mahalnya harga tiket, akan membuat wisatawan memangkas uang belanjanya selama berwisata.

Hal ini juga dikeluhkan oleh para pelaku pariwisata, salah satunya Berry Putra. Pelaku pariwisata asal Kabupaten Lombok Timur ini berharap harga tiket ke Lombok bisa lebih murah. Sehingga ia tidak ragu untuk membuat paket wisata dengan mendatangkan banyak wisatawan ke NTB. Sebab dari paket wisata yang ditawarkan, ia akan mendapatkan keuntungan yang berkurang apabila pada saat itu harga tiket penerbangan menjadi semakin mahal. (lin)

EKONOMI DAN BISNIS

Stabilitas Ekonomi Mikro Tak Sesuai Harapan Mataram (Suara NTB) Inflasi NTB untuk tahun kalender (Januari-November) sebesar 2,83 persen.

Selama setahun ini, inflasi ditargetkan ada pada kisaran 4±1 persen. Bila inflasi masih berada di bawah itu, artinya persoalan bagi ekonomi mikro (di tinjau dari kacamata dunia usaha).

Inflasi sebesar 2,83 persen, sudah termasuk inflasi NTB Bulan November 2017 sebesar 0,37 persen seperti yang di rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB. Keadaan inflasi hampir setahun ini menjadi cerita tidak baik bagi dunia usaha, terutama untuk kebutuhankebutuhan tertentu.

Kepala Bidang Neraca dan Analisis Wilayah pada BPS Provinsi NTB, Isa Ansori mengakui, bahwa ketika inflasi berjalan cukup stabil, ekonomi mikro akan terganggu. Disatu sisi, menjadi catatan bagi ekonomi makro (ditinjau dari kacamata pemerintah).

“Inflasi sebesar 2,83 persen, artinya stabil, ini keberhasilan bagi tim pengendali inflasi.

Tetapi dari kacamata pelaku usaha yang menerima dampaknya, karena konsumen permintaannya terbatas,” kata Isa

kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (5/12) kemarin.

Dari sisi mikro, pelaku usaha tentunya mengharapkan ada kenaikan harga barang terus menerus. Atau, permintaan pembeli berlangsung terus menerus. Tetapi nampaknya tidak seperti yang diharapkan, karena masyarakat cenderung tak progresif membeli kebutuhannya. Artinya, stok dan distribusi barang cenderung tidak ada persoalan.

Melihat dari data jumlah tabungan masyarakat di perbankan, bisa dijumpai perbandingannya setiap tahun untuk memastikan korelasi bahwa uang masyarakat cenderung didiamkan, ketimbang dimanfaatkan.

Pada triwulan I tahun 2016, simpanan uang masyarakat di bank sebesar Rp 9,7 triliun, menjadi Rp 10,5 triliun pada triwulan II, Rp 10,7 triliun pada triwulan III dan Rp 12,2 triliun

pada triwulan IV. Sementara tahun 2017, tabungan masyarakat pada triwulan I sebesar Rp 10,9 triliun, dan Rp 12 triliun pada triwulan III. “Permintaan kebutuhan kurang, pengusaha menyetok barang, daripada uang dianggurin, lebih baik simpan di bank. Rupanya siklusnya seperti itu,” kata Isa. Masyarakat Nampak sangat berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Walaupun terjadi peningkatan optimisme konsumen, tetapi melambat.

“Pertumbuhan dunia usaha memang tidak terlalu signifikan dengan tingkat stabilitas inflasi yang masih baik. Tidak terlalu banyak keuntungan pengusaha,” demikian Isa. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi NTB, Dr. Azis Bagis tidak menampik

Giri Menang (Suara NTB) PT PLN (Persero) UIP (unit induk pembangunan) Nusa Tenggara bersama Forum Mahakarya Putra Taman (FMPT) Dusun Taman Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung melakukan penghijauan di sepanjang pesisir Pantai Endok. Penghijauan ini merupakan program Forum Mahakarya Putra Taman Ayu yang didukung oleh PT PLN Persero melalui bantuan 250 bibit pohon kelapa, mangga dan cemara. Program ini disambut baik masyarakat karena dinilai bermanfaat bagi lingkungan terutama untuk mencegah meluasnya abrasi pantai. Forum Mahakarya mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar daerah setempat untuk bekerjasama melakukan aksi serupa.

Hadir pada kesempatan itu, Deputi Manager Pengendalian proyek dan keselamatan ketenagalistrikan PT PLN persero UIP Nusra, Effendi Kurnianto dan Bobi Robson selaku Supervasior Keselamatan, kesehatan Kerja dan lingkungan serta jajaran. Hadir pula Ketua FMPT, L. Zulfikar Ali S.Ap, Kadus Taman, L. Imran, para RT dan masyarakat sekitar. Dalam sambutannya, Deputi Maneger Pengendalian proyek dan keselamaan ketenagalistrikan PT PLN persero UIP Nusra, Effendi Kurnianto menyatakan kegiatan ini kerjasama dengan Forum Mahakarya Putra Taman Desa Taman Ayu dan masyarakat setempat. “Kami dari PT PLN UIP Nusra mengadakan penghijauan di Dusun Taman Desa Taman Ayu ini dengan menyumbang 250 pohon kelapa, mangga dan cemara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat dan ada hubungan dengan warga sekitar,” jelas Effendi.

Bobi Robson selaku Supervasior Keselamatan dan kesehatan Kerja serta lingkungan menyatakan program ini setiap semester dilaksanakan oleh PT PLN UIP Nusra. Pihaknya menjajaki beberapa tempat yang ada sangkut pautnya dengan proyek pihak PT PLN. Lalu bersama para pemuda setempat mencoba melihat potensi di sekitar daerah ini sebelum memberikan bantuan. Ternyata dilihat pohon kelapa, mangga dan cemara tumbuh subur. “Program ini dilaksanakan tiap semester, ditanam 250 pohon terdiri dari 150 kelapa dan 50 cemara laut dan 50 mangga dibagikan ke masyarkat,” jelasnya. Pohon kelapa ini, bakal berbuah hanya durasi 1,5 tahun. Menurutnya, program ini bentuk perhatian PT PLN terhadap lingkungan. Ada beberapa tempat kegiatan yang telah dilaksanakan PT PLN, seperti pembuatan tempat sampah dan toliet di Pantai Gading Mataram.

Pihaknya akan mengevaluasi program ini, apakah memungkinkan dibangun di Pantai Endok.

Ketua FMPT Taman Ayu, L. Zulfikar Ali, S.Ap menyatakan program penghijuan dari PT PLN UIP Nusra ini sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitar pesisir pantai, sebab dengan dilakukan penanaman pohon di samping menjaga lingkungan juga bisa dinikmati oleh generasi penerus di daerah ini. Pemilihan lokasi penanaman ini karena daerah termasuk dampak abrasi sehingga mencegah meluasnya abrasi dengan penanaman pohon. “Forum Mahakarya Putra Taman berterimakasih kepada PT PLN UIP Nusra dengan bantuan program penghijuan ini, termasuk atas dukungan PT Indonesia Power. Dalam penanaman pohon ini, forum melibatkan masyarakat dan siswasiswi SMKN 2 Gerung,”jelasnya. (her)

(Suara NTB/her)

FOTO BERSAMA -Deputi Manager Effendi Kurnianto dan Bobi Robson dan Ketua FMPT Taman Ayu L. Zulfikar Ali serta Wakil Ketua M. Izhar bersama masyarakat Dusun Taman berfoto bersama.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Azis Bagis terjadinya penurunan omzet peritel di kisaran 20 sampai 30 persen. Persoalannya karena masyarakat sangat berhatihati membelanjakan uangnya.

Untuk kebutuhan primer (kebutuhan pokok, makanan dan pakaian) tidak cukup berpengaruh. Tetapi yang paling merasakan dampaknya adalah pengusaha-pengusaha penyedia kebutuhan sekunder (perabot rumah tangga) dan tersier (kebutuhan pelengkap/barang mewah).

“Misalnya, pengusaha yang menjual handphone yang har-

Isa Ansori ganya Rp 3 juta ke atas, atau kebutuhan-kebutuhan mewah lainnya, itu yang merasakan pukulannya. Untuk pengusaha kebutuhan pokok tidak masalah, tetapi cenderung permintaannya tidak mengalami lonjakan,” terang Dosen Fakultas Ekonomi Unram ini.

Tahun ini memang dunia usaha tak begitu bersemangat.

Karena itulah, perlu intervensi pemerintah. Dengan melaksanakan proyek-proyeknya lebih awal, agar uang yang ada di masyarakat ikut bergerak. (bul)

Hanya 30 Persen Pekarangan Dimanfaatkan untuk Sumber Pangan

Penghijuan di Pantai Endok

PLN UIP Nusra Gandeng FMPT

Halaman 9

(Suara NTB/dok)

PEDAGANG DAGING - Pedagang daging di salah satu pasar tradisional di Mataram.

Waktunya Daging Beku Dijual Lebih Masif Mataram (Suara NTB) Harga daging segar tibatiba saja melonjak menjadi Rp 130.000 sekilo untuk kualitas daging sapi kelas I. Sebelumnya, terjual Rp 120.000 sekilo.

Supermarket-supermarket telah waktunya menjajakan daging beku secara masif.

Di beberapa pasar tradisional besar di Kota Mataram, harga daging sapi mulai menunjukkan tren kenaikan.

Jika daging kualitas I dijual seharga Rp 130.000/Kg, daging kualitas kelas II di jual Rp 125.000/Kg, dan Rp 120.000/ Kg untuk daging kualitas III. Para pedagang tidak memberikan alasan lain, selain karena melihat adanya permintaan setelah masuknya musim Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. “Bati (keuntungan) kita cuma 5.000 dalam sekilo,” kata salah satu pedagang daging di Kebon Roek, Mataram kepada Suara NTB. Sementara harga daging ayam juga mengalami kenai-

kan menjadi Rp 38.000/Kg, bahkan 40.000/Kg. Kenaikan terjadi karena alasan yang sama, musim Maulid. Pedagang tak mengambil keuntungan besar, artinya, harganya memang sudah tinggi dari jagal maupun distributornya.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., justru menyebut kenaikan harga terjadi sebagai dampak psikologis pasar.

Ada permintaan, harga akan mengalami kenaikan. Karena itu, supermarket waktunya menjual daging beku yang harganya telah diatur oleh pemerintah. Sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), daging kemasan hanya boleh dijual dengan harga maksimal Rp 80.000/Kg. Demikian juga dengan harga gula pasir sesuai HET Rp 12.500 dan Minyak Goreng dalam kemasan Rp 11.500. karena itu, kepala dinas mengatakan, Operasi Pasar dan Pasar Murah dilakukan, terutama oleh Dinas Koperasi Perdagangan Kota Mataram.

“Operasi Pasar tetap dilakukan. Karena itu, kita meminta kepada pengusaha-pengusaha supermarket silahkan jual daging bekunya di luar.

Jangan hanya menjualnya di toko agar masyarakat tidak enggan,” katanya.

Memasyarakatkan konsumsi daging beku sebaiknya dilakukan dengan menjemput pasar. Menyasar tempat-tempat keramaian. Dengan mengoptimalkan pemasaran daging beku. Harga daging diyakininya akan cepat dipengaruhi.

Ketersediaan daging beku, tambah Hj. Selly, saat ini cukup memadai. Mestinya, harga daging segar ini tetap stabil.

Apalagi dapat dipotret tidak ada gejala panic buying (borong barang) yang dilakukan oleh masyarakat, saat momen hari besar keagamaan seperti hari raya galungan dan kuningan, termasuk Maulid Nabi.

“Kita juga sudah koordinasi dengan Disnakeswan untuk menetrasi pasar dengan daging sapi segar,” demikian Hj. Selly. (bul)

Porter akan Menganggur Tiga Bulan Mataram (Suara NTB) Pendakian Rinjani akan ditutup setiap tahunnya selama tiga bulan. Penutupan ini biasanya dilakukan pada bulan Januari hingga Maret dengan tujuan untuk pelestarian. Dalam kurun waktu itu wisatawan atau masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas apapun di Rinjani. Hal ini pula secara otomatis akan membuat para porter menganggur atau tidak bekerja.

“Kami sudah biasa tidak bekerja selama beberapa bulan itu. Kami juga sadar itu untuk pemeliharaan agar Rinjani kembali asri. Tapi kami minta dalam kurun waktu itu kami diberikan pelatihan. Selama ini yang diberikan pelatihan keterampilan hanya beberapa orang saja, tidak semua,” kata salah satu porter asal Senaru Ahmad Subki, Selasa (5/12).

Ia mengatakan bahwa selama enam tahun menjadi porter belum pernah sekalipun mendapatkan pelatihan keterampilan dari pemerintah. Ia berharap bisa menjadi porter profesional yang membuat tamunya senang dan puas dengan pelayanannya.

“Siapa saja pasti ingin tamunya senang dan puas. Selama ini memang saya belajar melayani tamu itu belajar sendiri, tanya sama yang sudah lebih lama bekerja di bidang ini. Belajar masak sendiri,” ujarnya.

Selama ini sudah ratusan wisatawan yang menggunakan jasanya untuk bisa mencapai puncak Rinjani. Kebanyakan merupakan wisatawan mancanegara. Sebagian merasa senang, namun sebagian lagi merasa kurang puas dengan pelayanannya.

“Kalau tamu saya tidak pusa, saya merasa sedih. Tapi saya harus terus belajar, sehingga bisa bekerja dengan lebih baik,” ujarnya..

Sebelumnya, Kepala Desa Senaru Isa Rahman mengatakan bahwa memang selama penutupan dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, para porter menganggur. Sebagian

menjadi buruh tani, namun sebagian lagi tidak bekerja.

“Kalau tidak bekerja ya terpaksa berutang. Jadi memang begitu caranya selama ini. Kami berharap memang ada pelatihan kepada semua porter kami.

Sehingga kemampuan mereka bisa semakin bagus. Keterampilan mereka bisa semakin mantap,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) Berbagai pendekatan dilakukan oleh pemerintah daerah, agar sumber-sumber pangan alternatif bisa didapatkan dari lingkungan terdekat. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB pun akan menyentuh kelompok-kelompok pemuda sebagai penggerak.

Potensi pekarangan tidaklah kecil, jika dimanfaatkan sebagai sumber pangan secara massif.

Masyarakat kecenderungannya hanya mengolah lahan pertaniannya yang ada (sawah) untuk memenuhi kebutuhan protein maupun hewaninya.

Karena itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani mengatakan akan melibatkan kelompok pemuda sebagai pilot projek untuk pemanfaatan pekarangan, Kawasan Pangan Rumah Lestari (KRPL).

Semangat memanfaatkan pekarangan sebagai dapur hidup ini, kata kepala dinas, salah satunya ditingkatkan melalui peringatan Hari Pangan Sedunia.

Dimana pelaksaannya pada 9-10 Desember ini akan dipusatkan di Gedung Wanita Provinsi NTB, sembari memanfaatkan moment car free day di Udayana.

Pada kegiatan ini, seluruh peserta dari kabupaten/kota di NTB akan menampilkan hasil-hasil pekarangannya yang unggulan.

Juga akan dilakukan kegiatan lomba menu cipta, menggunakan bahan baku dari pekarangan.

“Semangatnya, ingin menggerakkan pemuda menjadi petani,” imbuhnya.

Petani bukan dalam koteks petani tradisional yang berjibaku langsung dengan tanah-tanah sawah ladangnya. Tetapi lebih kepada petani modern yang dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya.

Setiap tahun, kata Hj. Budi Septiadi, selalu terjadi penggerusan lahan akibat alih fungsi sebagai dampak peningkatan populasi penduduk. Pekarangan dapat dijadikan sebagai solusi mendapatkan sumber pangan.

Hanya saja masyarakat harus digerakkan dengan berbagai strategi. Dinas Ketahanan Pangan akan melaksanakan programnya tahun depan, dengan menyentuh pemuda sebagai generasi penerus bangsa.

“Sekarang bagaimana pemuda memulai mencintai pertanian.

Prosesnya mulai dari rumah tangga. Dari kecil ditularkan bagaimana caranya mengoptimalkan pekarangan. Menanam kebutuhan yang bisa ditanam di pekarangan, menyiramnya setiap hari dan memantau perkembangannya.

Ini embrio menjadikan masyarakat sebagai petani profesional,” terangnya.(Bul)

SUARA NTB Rabu, 6 Desember 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Profil Hasil Akreditasi PAUD dan PNF Provinsi NTB Tahun 2017 Oleh : Dr. Fauzan, M.Pd. (Ketua Badan Akreditasi Provinsi (BAP) PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) NTB) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan ditetapkan di dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 Ayat 2 : Akreditasi adalah kegiatan penilaian program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 60 Ayat 1 menyebutkan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 60 Ayat 2 juga menyebutkan bahwa akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3, diatur lebih lanjut menurut pasal 60 ayat 4 oleh Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan Sertifikat Kompetensi, seperti di dalam kursus profesi Pasal 61 ayat 3 menyebutkan, bahwa sertifikat kompetensi diberikan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau oleh Lembaga Sertifikasi.

Akreditasi menurut Pasal 2 Ayat 2 pada Peraturan Pemerintah RI No. 13 tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari PP RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan salah satu alat untuk Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan selain kegiatan Evaluasi dan Sertifikasi Pendidikan. Peraturan pemerintah di atas pada pasal 86 Ayat 3 menyatakan bahwa akreditasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Dengan demikian akreditasi PAUD dan PNF adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk menunjang usaha penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan nonformal. Dalam operasionalnya akreditasi PAUD dan PNF penilaian tersebut didasarkan pada kriteria yang bersifat terbuka, sebagai bentuk akuntabilitas publiK yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (pasal 26 ayat 3).

Pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (pasal 26 ayat 1). Pada pasal 26 ayat 4 dinyatakan bahwa Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusatkegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuanpendidikan yang sejenis.

Lembaga Kursus dan Pelatihan Secara khusus UU Nomor 20/2003 dalam pasal 26 ayat5 menyebutkan, bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untukmengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kursus dan pelatihan diperjelas dalam penjelasan pasal 26 ayat 5 sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi (peserta didik dan pendidik) dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM secara khusus disebut di dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 sebagai satuan penyelengggara pendidikan non formal. Program pada PKBM ini meliputi program-program Pendidikan Kesetaraan (paket A, Paket B dan Paket C), Pendidikan Keaksaraan Fungsional (Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri).

Hasil Akreditasi BAP PAUD dan PNF Provinsi NTB Tahun 2017 Pelaksanaan akreditasi selama tahun 2017 di NTB dilakukan 2 (dua) tahap, setiap tahap terdapat 150 (seratus lima puluh) lembaga yang dilakukan akeditasi. Tahun 2016 telah dilakukan akreditasi lembaga sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembaga. Total lembaga yang sudah dilakukan akreditasi sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembaga selama tahun 2016-2017.

Untuk menuntaskan semua lembaga harus diakreditasi, dibutuhkan waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan asumsi setiap tahun minimal 500 (lima ratus) lembaga yang diakreditasi. Maka, untuk mengurangi deviasi yang besar, baik dari sisi jumlah maupun tahun, dibutuhkan akselerasi yang cepat dan tepat, sehingga kuantitas dan kualitas akreditasi lembaga dapat terpenuhi.

Tahun 2017, terdapat peningkatan jumlah lembaga yang diakreditasi sebanyak 300 lembaga, sehingga total yang sudah dilakukan akreditasi sebanyak 450 lembaga.

Untuk grafik peningkatan jumlah lembaga dari tahun 2016-2017 sebagai berikut:

Jumlah lembaga Paud yang diakreditasi mengalami peningkatan sebesar 149% atau 153 lembaga dibanding tahun 2016.Kenaikan dalam segi jumlah juga diikuti dengan peningkatan status akreditasi lembaga di tahun 2017.

Status akreditasi lembaga PAUD yang mendapatkan A, sebanyak 7 (tujuh) lembaga, mengalami kenaikan 157% dari tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) lembaga, sehingga dari tahun 2016-2017, lembaga PAUD yang mendapatkan status akreditasi A sebanyak 10 (sepuluh) lembaga.

Sedangkan status akreditasi B mengalami kenaikan 27% atau 32 (tiga puluh dua) lembaga, sehingga total PAUD yang mendapatkan status akreditasi B dari tahun 2016-2017 sebanyak 208 (dua ratus delapan) lembaga. Demikian juga lembaga yang mendapatkan status akreditasi C di tahun 2016 sebanyak 7 (tujuh) lembaga, di tahun 2017 sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) lembaga, terjadi kenaikan 112 (seratus dua belas) lembaga sehingga total lembaga PAUD yang mendapatkan status akreditasi C sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) lembaga. Terdapat 10 (sepuluh) lembaga PAUD dari tahun 2016-2017 yang mendapatkan status akreditasi “TT” atau Tidak Terakreditasi yang dominan disebabkan force major.

Lembaga PAUD yang mendapatkan status akreditasi A, di tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) lembaga, 6 (enam) lembaga PAUD ada di Kota Mataram yakni TK. Tadika Puri, TK Santo Antonius, PAUD Santa Maria, PAUD Doremi, PAUD Tunas Daud, TK DWP Dikpora Prov.

NTB dan 1 (satu) lembaga PAUD ada di Kota Bima yakni TK Yaa Bunayya. Untuk lembaga PAUD yang mendapatkan status akreditasi B, paling banyak di Kota Mataram dan Lombok Barat, masing-masing sebanyak 38 lembaga PAUD.Serta lembaga yang mendapatkan status akreditasi C, paling banyak di Lombok Barat dengan 47 lembaga PAUDnya. Untuk lebih jelasnya tentang sebaran PAUD dan status akreditasinya di NTB tahun 2017 sebagai berikut:

Standar Akreditasi Setiap program dan satuan PAUD dan PNF harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.055/U/2001 tanggal 19 April 2001 Dalam UU RI No 20/2003 Pasal 35 ayat (1), aspek yang perlu distandarisasi terdiri atas 8, yaitu: (1) isi, (2) proses, (3) kompetensi lulusan, (4) pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, (5) sarana danprasarana, (6) pengeloaan, (7) pembiayaan, dan (8) penilaian. Hal ini dapat diartikan bahwa akreditasi adalah upaya menstandarisasi kedelapan hal tersebut sesuai dengan keberadaan maupun karakteristik PAUD dan PNF. Parameter akreditasi satuan dan program PAUD dan PNF menggunakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Secara rinci, ke delapan standar nasional tersebut menurut PP 32 tahun 2013 yang merupakan perubahan pertama dari PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Ruang Lingkup Akreditasi PAUD dan PNF Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini pada UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14 disebutkan sebagai upaya pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dan dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pada pasal 28 ayat 1 dinyatakan bahwa Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal (ayat 2).

Dengan penjelasan di atas maka sasaran akreditasi PAUD adalah :1) Taman Kanak-Kanak; 2) Raudhatul Athfal; 3) Bustanul Athfal; 4) Kelompok Bermain; 5) Tempat Penitipan Anak; 6)Satuan Paud Sejenis;7) SPK PAUD/ PAUD Internasional.

Pendidikan Non Formal Pasal 1 Ayat 12 undang-undang di atas menyatakan bahwa Pendidikan Non Formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal, dapat terstruktur dan berjenjang, sedangkan pasal 26 ayat 2 menyebutkan, bahwa Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal sendiri meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak

Dari grafik diatas, terjadi peningkatan dari sisi kuantitas 100% dari 150 lembaga menjadi 300 lembaga di tahun 2017. Namun untuk PKBM terjadi penurunan sebesar 24% dari 31 lembaga turun menjadi 25 lembaga yang diakreditasi, selebihnya terjadi peningkatan baik PAUD (60%) maupun LKP (16%).

Berikut dijabarkan akreditasi per lembaga yakni PAUD, LKP dan PKBM di 10 (sepuluh) kabupaten/kota di NTB tahun 2017: 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lembaga/satuan PAUD yang dilakukan akreditasi tahun 2017 sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) lembaga/satuan yang terdiri Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Raudathul Athfal, Satuan PAUD sejenis. Taman Kanak-kanak sebanyak 101 lembaga, Kelompok Bermain sebanyak 102 (seratus dua) lembaga, Raudhatul Athfal sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) lembaga, dan satuan PAUD sejenis sebanyak 4 (empat) lembaga. Berikut grafik jumlah lembaga PAUD yang diakreditasi pada tahun 2017:

Lembaga PAUD yang mendapatkan akreditasi A nilai akhir akreditasi sebesar 655 – 784 ekuivalen dengan nilai 86 – 100 yang artinya bahwa sebanyak 60 butir akreditasi atau 100% butir pertanyaan yang berstatus MAJOR tidak ada yang memiliki skor 0 di 8 standar.

Sedangkan lembaga PAUD yang mendapatkan status akreditasi B, 75% butir pertanyaan yang berstatus MAJOR tidak boleh kurang dari skor 2 pada seluruh butir instrumen yg berstatus major di 8 standar. Untuk lembaga yang memiliki status akreditasi C, jika skor pada butir pertanyaan Standar Isi, Proses dan Pendidikyang berstatus MAJOR tidak boleh kurangdari skor 2.

Untuk program dan satuan PAUD dan PNF “Tidak Terakreditasi”jika tidak memenuhi ketiga kriteria di atas.

UIN Mataram Mendesain Pertukaran Dosen dan Mahasiswa

Jumlah PKBM yang diakreditasi mengalami peningkatan sebesar 149% atau 153 lembaga dibanding tahun 2016.Kenaikan dalam segi jumlah juga diikuti dengan peningkatan status akreditasi lembaga di tahun 2017.

Status akreditasi PKBM yang mendapatkan A, sebanyak 1 (satu) PKBM, mengalami penurunan 2 PKBM dari tahun 2016 sebanyak 3 lembaga, sehingga dari tahun 2016-2017, PKBM yang mendapatkan status akreditasi A sebanyak 4 (empat) PKBM. Sedangkan status akreditasi B mengalami penurunan33% atau 6 (enam) PKBM, sehingga total PKBM yang mendapatkan status akreditasi B dari tahun 2016-2017 sebanyak 41 (empat puluh satu) PKBM. Demikian juga lembaga yang mendapatkan status akreditasi C di tahun 2016 sebanyak 3 lembaga, di tahun 2017 sebanyak 6 (enam) PKBM, terjadi kenaikan 100% atau 3 (tiga) PKBM, sehingga total PKBM yang mendapatkan status akreditasi C sebanyak 9 (sembilan) PKBM. PKBM yang mendapatkan status akreditasi A, di tahun 2017 sebanyak 1 (satu) PKBM yang ada di Lombok Timur yakni PKBM Al Mujahidin untuk program Paket C. Untuk PKBM yang mendapatkan status akreditasi B, paling banyak di Kota Bima sebanyak 9 (Sembilan) PKBM dan Dompu sebanyak 5 (lima) PKBM. Serta PKBM yang mendapatkan status akreditasi C, paling banyak di Kota Bima dengan3 (tiga) PKBMnya. Untuk lebih jelasnya tentang sebaran PKBM dan status akreditasinya di NTB tahun 2017 sebagai berikut:

(Suara NTB/ist)

BUKA - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli (tengah) saat membuka rapat koordinasi Project Management Unit atau PMU yang diikuti Project Implementation Unit For In One di Hotel Jayakarta, Senin (4/12) lalu.

Dalam sambutannya, Rektor UIN Mataram H. Mutawalli menegaskan beberapa hal di antaranya adalah rasa syukur atas kepercayaan pihak IsDB selaku pihak yang akan memberikan bantuan pembangunan gedung beserta fasilitas pendukung lainnya, selain itu juga dalam tahapan proses yang cukup panjang. Yang tidak kalah pentingnya adalah kepada tim pokja yang telah bekerja keras, semoga semua menjadi catatan amal ibadah yang jariyah.

Lebih lanjut, H. Mutawalli menegaskan keseluruhan proses pekerjaan proyek IsDB UIN Mataram ini diharapkan berlangsung transparan dengan pendampingan, bimbingan dan konsultasi dari, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, serta Dinas PU. Koordinasi lintas sektor penting dilakukan untuk menghindari adanya te-

muan tidak wajar di kemudian hari yang dapat berakibat kurang menyenangkan bagi semua pihak.

Salah satu bentuk kesepakatan internal PIU For In One yaitu UIN Mataram, UIN Walisongo Semarang, UIN Raden Patah Palembang, UIN Medan adalah akan memprogramkan pertukaran dosen dan mahasiswa pada tahun 2018. Gagasan tersebut disambut baik oleh Rektor, dan itu merupakan atmosper baru bidang akademik.

Mengakhiri sambutanya, rektor berharap agar semua rangkaian proses ini terlaksana dengan baik, serta dapat menghasilkan gedung-gedung berkualitas. Sebab tahun depan sudah akan menerima kehadiran ribuan mahasiswa baru, sehingga keberadaan gedung dan fasilitas perkuliahan adalah satu keharusan. (dys/*)

PGRI Dorong Pemberian SK MTsN 1 Mataram Raih Banyak Prestasi bagi Guru Honorer Mataram (Suara NTB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi NTB mendorong pemberikan SK bagi guru honorer di SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi NTB. Dengan pemberian SK itu, para guru honorer akan lebih mudah mengikuti sertifikasi guru dan PLPG, sehingga meringankan beban Pemprov NTB dalam pemberian honor.

Wakil Ketua PGRI NTB, Dr. Abdul Kadir, M.Pd., mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan DPRD NTB terkait perekrutan guru honorer. Menurutnya, dibutuhkan pemberian pengakuan atau SK kepada guru honorer SMA/ SMK. “Yang penting itu ada pengakuan, dari jam tatap muka mereka” katanya.

Terkaitdenganrencanaperekrutanguruhonorer,AbdulKadirmendorongagarparaguruhonorer yang sudah mengabdi belasan tahun harus lebih diperhatikan. “Ini tentang tempat yang sudah ada isinya tinggal diakui mereka (guru honorer) itu, karena ketika diseleksi dengan orang baru, orang yang lama dikemanain. Mereka sudah 15 sampai 20 tahun mengabdi,” katanya.

Pekerjaan mengajar berkaitan dengan keterikatan dengan sekolah, yang mendukung pada kenyamanan guru dalam mengajar dan lingkungan sekolah yang kondusif. Saat ini tinggal kualitas guru yang sudah meng-

LKP yang mendapatkan akreditasi A nilai akhir akreditasi sebesar 787 – 944ekuivalen dengan nilai 86 – 100 yang artinya bahwa sebanyak 77 butir akreditasi atau 100% butir pertanyaan yang berstatus MAJOR tidak ada yang memiliki skor 0 di 8 standar.

Sedangkan lembaga LKP yang mendapatkan status akreditasi B, 75% butir pertanyaan yang berstatus MAJOR tidakboleh kurang dari skor 2 pada seluruh butir instrumen yg berstatus major di 8 standar.Untuk lembaga yang memiliki status akreditasi C, jika skor pada butir pertanyaan Standar Isi, Proses dan Pendidikyang berstatus MAJOR tidak boleh kurangdari skor 2.

Untuk program dan satuan PAUD dan PNF “Tidak Terakreditasi”jika tidak memenuhi ketiga kriteria di atas.

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dilakukan akreditasi di tahun 2017 sebanyak 25 lembaga/satuan yang terdiri dari Paket B, Paket C dan menjahit. Paket B dan C, masing-masing sebanyak 12 dan 1 lembaga yang mempunyai kegiatan menjahit. Berikut grafik jumlah PKBM yang diakreditasi pada tahun 2017:

1. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Lembaga/satuan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang dilakukan akreditasi pada tahun 2017 sebanyak 19(Sembilan belas) lembaga/satuan yang bergerak pada bidang elektronik, computer, kursus menjahit, manajemen perkantoran, menjahit, perhotelan, spa, tata boga, tata kecantikan rambut dan tata rias pengantin. Berikut grafik jumlah LKP yang diakreditasi pada tahun 2017:

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Dr. H. Mutawalli membuka rapat koordinasi Project Management Unit atau PMU yang diikuti oleh Project Implementation Unit atau PIU For In One di Hotel Jayakarta, Senin 4 Desember 2017. Lengkap hadir para pimpinan PIU dari empat perguruan tinggi yang selama ini bersinergi dalam satu wadah for in one yang mendapat bantuan Islamic Development Bank atau disingkat IsDB. Setelah beberapa waktu lalu, diadakan penawaran proyek pengerjaan gedung baru di UIN Mataram, Project Implementation Unit – IDB UIN Mataram. Yaitu “Pre Biding Of Construction Of New Builidng and Supporting Infrastructure for PIU” berlangsung di Aula Pascasarjana Kampus Dua. Selanjutnya tahapan penting yang telah dilaksanakan adalah membaca hasil dokumen yang dilakukan oleh tim pokja yang terdiri dari Makruf, Rahmat Kurniawan, Saiful Bahri, Irham dan Isnaini dari Dinas PU. Pembacaan hasil dokumentasi penawaran dilakukan selama dua pekan yang dipusatkan di Hotel Jayakarta.

Dalam laporannya di awal acara, Ketua PIU UIN Mataram Drs. Lukman Hakim, M. Pd., menyampaikan kegiatan rakor kali ini diikuti 30 orang peserta yang terdiri dari tim PMU Pusat dan PIU For In One. Kegiatan ini merupakan refleksi dan evaluasi dari hasil kegiatan sebelumnya yaitu pembacaan hasil dokumen yang dilakukan oleh masing-masing tim.

Lukman sangat merasa optimis, dengan semangat dan kesungguhan pokja bekerja maksimal melakukan verifikasi dan pengecekan secara detail sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan. Pihaknya juga berterima kasih kepada pimpinan universitas, khususnya kepada rektor yang telah memberikan support dan semangat serta dukungan, sehingga berbagai kegiatan PIU IsDB UIN Mataram dapat terlaksana dengan baik.

Jumlah LKP yang diakreditasi mengalami peningkatan sebesar 16% atau 3 lembaga dibanding tahun 2016.Kenaikan dalam segi jumlah juga diikuti dengan peningkatan status akreditasi lembaga di tahun 2016 dan 2017.

Status akreditasi LKP yang mendapatkan A, sebanyak 1 (satu)LKP, mengalami kenaikan 1 (satu) LKP dari tahun 2016 yang tidak ada LKP yang mendapatkan akreditasi A, sehingga dari tahun 2016-2017, hanya 1 (satu) LKP yang mendapatkan status akreditasi A. Sedangkan status akreditasi B di tahun 2017 hanya 5 (lima) LKP, sehingga total LKP yang mendapatkan status akreditasi B dari tahun 2016-2017 sebanyak 10(sepuluh) LKP. Demikian juga lembaga yang mendapatkan status akreditasi C di tahun 2016 sebanyak 10 (sepuluh)LKP, di tahun 2017 sebanyak 13(tiga belas) lembaga, terjadi kenaikan 3 (tiga) LKP sehingga total LKP yang mendapatkan status akreditasi C sebanyak 23 (dua puluh tiga) LKP. Dan terdapat 1 (satu) LKP dari tahun 2016-2017 yang mendapatkan status akreditasi “TT” atau Tidak Terakreditasi.

LKP yang mendapatkan status akreditasi A, di tahun 2017 sebanyak 1 (satu) LKP, yang ada di Kota Mataram yakniLPKN Training Center. Untuk LKP yang mendapatkan status akreditasi B, masingmasing sebanyak 2 (dua) LKP yakni di Kota Mataram dan Lombok Tengah, dan 1 (satu) LKP di Lombok Utara. Sedangkan LKP yang mendapatkan status akreditasi C, paling banyak di Kota Mataram dengan 6 (enam) LKPnya. Untuk lebih jelasnya tentang sebaran LKP dan status akreditasinya di NTB tahun 2017 sebagai berikut:

abdi itu lebih ditingkatkan lagi.

“Butuh pengakuan, permintaan kita tidak muluk muluk, berikan SK Gubernur, agar mereka bisa ikut sertifikasi guru dan PLPG, akan meringankan beban pemerintah daerah,” sarannya.

Sebelumnya, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. Ali. H. Arahim, M.Pd., mengatakan salah satu alternatif yang ditawarkannya melalui pemberian Surat Keterangan (SK) Pemerintah Daerah kepada guru honorer. Langkah ini dilakukan agar ada pengakuan pemerintah kepada guru honorer. Adanya SK itu maka guru akan bisa mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Setelah guru honorer mendapatkan NUPTK, mereka akan mendapatkan nomor registrasi melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Nantinya guru honorer itu bisa diikutkan pada Uji Kompetensi Guru (UKG), kemudian bisa mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG).

Tujuan utama mendapatkan SK itu, kata Ali, agar guru honorer bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan hak memperoleh tunjangan sertifikasi. “Tujuan utama untuk dapat sertifikat pendidik, mereka bisa mendapatkan hak mendapatkan tunjangan sertifikasi,” harapnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) MTsN 1 Mataram terus menunjukkan prestasinya. Beberapa waktu lalu sekolah favorit ini kembali memborong juara dalam berbagai lomba. Perwakilan siswa MTsN 1 Mataram berhasil menjadi juara di beberapa lomba pada tingkat kota dan provinsi pada 2017 ini.

Adapun sederet prestasi ditorehkan siswa-siswi MTsN 1 Mataram. Di antaranya, Dzaki Raehan Daffa meraih juara II Pidato Bebas Narkoba se-Pulau Lombok diadakan BKOW NTB, juara favorit Puisi diadakan SMAN 2 Mataram dan juara I Puisi diadakan HUT MTsN 3 Mataram.

Selain itu, ujar Kepala MTsN 1 Mataram Hj. Rusniah, siswa lain yang berprestasi adalah M. Rifqi Afwan meraih juara III Olimpiade Matematika diadakan MGMP Kota Mataram. Ada juga M. Fahmi Amrullah, juara I Olimpiade Fisika pada HUT MTsN 3 Mataram, M Rifqi Hamdani juara I Olimpiade Matematika pada HUT MTsN 3 Mataram, Lalu Wahyu Ardis Putra juara I Olimpiade Biologi pada HUT MTsN 3 Mataram. Termasuk, Silmi Fadhilah Juara I Pidato Bahasa Inggris pada HUT MTsN 3 Mataram.

Sementara lomba beregu (kelompok), perwakilan siswa MTsN 1 Mat-

aram berhasil menjadi juara III LKBB putri pada HUT MTsN 3 Mataram dan juara LKBB putra Juara III . “Kita membawa pulang juara cukup banyak,” kata Rusniah.

Tiap ada lomba ada saja juara yang dibawa pulang siswa MTsN 1 Mataram. Tentu prestasi ini amat menggembirakan bagi sekolah. Pihaknya merasa bangga dengan banyaknya prestasi diraih siswanya sepanjang tahun 2017 ini. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi yang telah mengharumkan nama MTsN 1 Mataram. “Terima kasih guru pembina yang telah membina siswa hingga menjadi juara. Saya berharap prestasi ini dapat terus ditingkatkan, baik yang bersifat perorangan maupun beregu,” kata dia.

Sementara itu Waka Kesiswaan MTsN 1 Mataram Lalu Saiful menambahkan, prestasi diraih siswa tidak lepas dari dukungan kepala sekolah. Madrasah selalu mengikutsertakan siswanya untuk mengikuti setiap lomba. “Juara ini tidak lepas dari pembinaan,” ucapnya.

Setiap ada lomba siswa diberikan pembinaan. Siswa yang ikut lomba pun diseleksi. Sehingga, siswa bisa menjadi juara seperti sekarang ini. (dys)

PKBM yang mendapatkan akreditasi A nilai akhir akreditasi sebesar 731-876ekuivalen dengan nilai 86 – 100 yang artinya bahwa sebanyak 72 butir akreditasi atau 100% butir pertanyaan yang berstatus MAJOR tidak ada yang memiliki skor 0 di 8 standar.

Sedangkan PKBM yang mendapatkan status akreditasi B, 75% butir pertanyaan yang berstatus MAJOR tidakboleh kurang dari skor 2 pada seluruh butir instrumen yg berstatus major di 8 standar.Untuk lembaga yang memiliki status akreditasi C, jika skor pada butir pertanyaan Standar Isi, Proses dan Pendidik yang berstatus MAJOR tidak boleh kurangdari skor 2.

Untuk program dan satuan PAUD dan PNF “Tidak Terakreditasi”jika tidak memenuhi ketiga kriteria di atas.

Simpulan dan Rekomendasi Simpulan Akreditasi di tahun 2017 dilakukan sebanyak 300 lembaga dengan 2 (dua) tahap, masing-masing tahapan sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembaga yang terdiri dari PAUD sebanyak 256 (dua ratu lima puluh enam) lembaga, LKP sebanyak 19 (Sembilan belas) lembaga dan PKBM sebanyak 25 (dua puluh lima) lembaga.

Dari jumlah lembaga PAUD, yang mendapatkan status akreditasi A sebanyak 7 (tujuh) , status akreditasi B sebanyak 120 (seratus dua puluh), status akreditasi C sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) , dan Tidak Terakreditasi sebanyak 10 (sepuluh). Untuk LKP yang mendapatkan status akreditasi A sebanyak 1 (satu) ,status akreditasi B sebanyak 5 (lima), status akreditasi C sebanyak 13 (tiga belas) , dan status Tidak Terakreditasi tidak ada. Dan PKBM yang mendapatkan status akreditasi A sebanyak 1 (satu), status akreditasi B sebanyak 18 (delapan belas), status akreditasi C sebanyak 6 (enam), dan tidak ada yang berstatus Tidak Terakreditasi.

Dari 300 (tiga ratus) lembaga yang dilakukan akreditasi, Kab. Lombok Barat dan Kota Mataram memberikan kontribusi besar terhadap jumlah lembaga yang terakreditasi masing-masing sebanyak 85 lembaga, dan 67 lembaga, yang terdiri dari PAUD, LKP dan PKBM. Akreditasi lembaga sudah dilakukan sebanyak 450 (7%) lembaga sampai dengan tahun 2017.Masih terdapat 5.437 (93%) lembaga yang belum terakreditasi.

Rekomendasi Akreditasi dilakukan terhadap 300 (tiga ratus) lembaga Paud dan PNF. Selama dilakukan proses akreditasi, masih adanya lembaga yang tidak terkreditasi dan berstatus C. Oleh karena dibutuhkan akselerasi dan pendampingan yang intens agar jumlah akreditasi lembaga semakin banyak berstatus B dan mengurangi atau tidak ada lembaga yang berstatus “tidak terakreditasi’.

Rekomendasi yang dibutuhkan agar pelaksanaan proses dan hasil akreditasi semakin baik sebagai berikut: 1. Pendampingan yang intens oleh Pokja Kabupaten/kota dengan melibatkan asesor-asesor yang ada di kab/kota dalam pengisian dan kelengkapan instrument sehingga berkas yang akan diajukan ke BAP Paud dan PNF sudah memenuhi instrumen dalam penilaian akreditasi.

2. Sosialisasi yang masiv melalui asosiasi guru-guru TK/RA dan Paud, sehingga lembaga-lembaga lebih memahami dan pentingnya akreditasi.

3. Sosialisasi yang masiv terhadap lembaga pendidikan non formal (LKP dan PKBM) tentang pentingnya akreditasi lembaga serta pendampingan dalam penyusunan berkas akreditasi.

4. Kerjasama yang lebih baik dan intens dengan BP Paud dan Dikmas Prov. NTB tentang pendampingan dan proses akreditasi lembaga Paud dan PNF.

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 6 Desember 2017

Kerjasama Dispora Pemprov NTB dengan Harian Suara NTB

Lahir dari keluarga yang hobi kesenian tradisional Lombok, namun Nanang Fahmi Muhtar memilih menjadi atlet tolak peluru atletik. Pilihannya pun menjadi atlet tidaklah salah, sebab dia adalah atlet yang sukses mendulang medali emas untuk NTB di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) 14-21 Oktober 2017.

KECINTAAN atlet kelahiran, Timor Leste, 8 Maret 1995 di olahraga tolak peluru tidak sekedarnya. Dia sangat serius mendalami olahraga tersebut sehingga dia pun mampu mencatatkan prestasi di level nasional.

Prestasi Nanang Fahmi boleh dibilang sudah menasional. Sebelumnya, dia berhasil meraih medali perunggu di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016. Kemudian prestasi puncak putra pasangan Anang Samsul Rizal dan Feni Wati ini di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Popnas) di Makasar tahun 2017. “Saya meraih medali emas di POMNAS 2017,” tuturnya kepada Suara NTB belum lama ini.

Anak pertama dari dua bersaudara ini memulai kar-

irnya sebagai atlet tolak peluru sejak SMP kelas tiga. Awalnya, dia diajak oleh staf Dinas Dispora NTB, Lalu Kutubihi untuk latihan olahraga atletik di nomor tolak peluru. Kutubihi yang merupakan sahabat ayahnya mengajak Nanang untuk latihan tolak peluru karena melihat tubuh Nanang yang besar dan tinggi.

Memiliki badan yang tinggi besar sangat layak untuk atlet tolak peluru. “Saat SMP kelas tiga, tinggi badan saya mencapai 178 Centimeter (Cm). Dan sekarang tinggi saya 186 Cm,” tuturnya.

Setelah beberapa bulan latihan di Lapangan Lawata Mataram, barulah Nanang ditarik latihan PPLP NTB. Nanang dipanggil menjadi atlet PPLP NTB di tahun 2010 lantaran tolakan pelurunya banyak mengalami peningkatan. Selanjutnya, setelah beberapa Minggu resmi ber-

latih di PPLP NTB, Nanang dipanggil mengikuti Kejurnas di Ambon tahun 2010 dan belum menghasilkan prestasi nasional.

Di kejuaraan pertamanya itu, Nanang sempat patah semangat karena gagal membawa pulang medali. Namun, Nanang akhirnya bisa bangkit lagi setelah mendapat dorongan dan motivasi dari pelatihnya di PPLP NTB. Pelatihnya, I Wayan Gunaksi terus membakar semangat Nanang untuk bisa meningkatkan tolakannya di nomor tolak peluru.

Nanang yang dulu tidak bermimpi menjadi atlet berprestasi akhirnya mulai termotivasi untuk lebih disiplin berlatih.

Tak terasa dua tahun sudah berjalan, Nanang kembali dipercaya mewakili PPLP NTB di kejurnas antar PPLP di Kupang tahun 2012. Pada kejurnas tersebutlah Nanang berhasil meraih medali perak. “Medali perak itu merupakan medali perak pertama saya di kejurnas,” ujarnya.

Setamat SMA tahun 2013, Nanang mendaftar kuliah diperguruan tinggi di NTB. Di akhir tahun 2013 Nanang mengikuti POMNAS di Aceh tahun 2013 dan meraih medali emas. Sukses di POMNAS 2013, prestasi Nanang terus beranjak naik. Be-

gitu ada Porprov NTB tahun 2014 Nanang berhasil menjadi yang terbaik. Karena selalu mengukir prestasi di level Porprov NTB hingga level nasional, Nanang dipanggil ikut Pelatda persiapan PraPON 2016, hingga akhirnya dia lolos ke multi event nasional itu.

Di PON 2016, Nanang berhasil merebut medali perak untuk kontingen NTB. Sukses di multi event nasional itu membuat prestasi Nanang diperhitungkan di level nasional. Terakhir, dia sukses meraih medali emas di POMNAS di Makasar dengan tolakan terjauh 14,65 Meter.

Sukses mengukir prestasi di kancah nasional membuat Nanang bersemangat latihan. Nanang mengaku merasakan kepuasan yang teramat besar ketika meraih prestasi di level nasional. Ia mengaku puas karena prestasinya bisa mengharumkan nama NTB di kancah nasional sekaligus membanggakan nama orang tua dan keluarga.

Target di event selanjutnya yakni merebut kembali medali emas yang sudah diraihnya di POMNAS 2017. Nanang optimis dengan sisa waktu dua tahun lebih latihan dia bisa mempersembahkan medali emas untuk NTB di PON 2020. (fan/*)

(Suara NTB/ist)

Sukses Mendulang Emas di POMNAS 2017

Nanang Fahmi (tengah) menerima medali emas saat meraih medali emas di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) 2013.

Biodata Nama : Nanang Fahmi Tempat Tanggal Lahir : Timor Leste, 8 Maret 1995

Jumlah Petinju NTB yang Ikut Pelatnas Bertambah Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Pengprov Pertina NTB, Kol. Inf. Farid Makruf, mengatakan jumlah petinju NTB yang menghuni Pelatnas tahun ini bertambah. Dari awalnya satu atlet, kini menjadi empat atlet yang sudah resmi masuk Pelatnas.

“Jumlah atlet NTB yang masuk Pelatnas bertambah.

Saat ini ada empat atlet yang resmi masuk Pelatnas, yakni Huswatun, Ainun Azizah, Saputra Samada dan Karmila,” ucapnya saat diwawancara Suara NTB di Mataram, Se-

lasa (5/12).

Keempat atlet yang mengikuti Pelatnas itu kata Danrem dipersiapkan mengikuti kejuaraan internasional. “Tiga atlet dipersiapkan mengikuti Asian Games 2018, sedangkan Putra Sama-

da mengikuti Pelatnas jangka panjang,” jelasnya.

Saputra Samada tidak ikut di Asian Games 2018 karena di event itu tidak mempertandingkan kelas spesialis Samada yakni 69 Kg putra. Meski tidak ikut

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

Jubaitul, Huswatun Hasanah, Karmila dan Ainun Azizah.

Dua atlet NTB, Endang dan Zubaitul tidak masuk Pelatnas karena di kelas mereka sudah terwakili. (fan)

RUPA - RUPA

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081

RUPA-RUPA

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

RUPA-RUPA

di Asian Games, namun Samada tetap dipanggil Pelatnas untuk persiapan mewakili Indonesia di event internasional lainnya.

Penambahan jumlah atlet NTB di Pelatnas Asian Games 2017, karena belum lama ini atlet NTB sukses meraih medali emas terbanyak di Kejurnas Tinju Amatir Elite di Bangka Belitung belum lama ini. Sebagaimana diketahui atlet NTB berhasil mendulang enam emas dan keluar sebagai juara umum.

Enam medali emas diraih, Saputra Samada, Endang,

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery, Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

SALON

Prestasi 1. Medali Perunggu di PON 2016 2. Medali Emas di POMNAS 2017.

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4 SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha YantiSalon&Spamenerima:prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb,Jl.BungKarno,Kr.genteng,tlp.

081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit,openingtrialfacialtreatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

HILANG HILANG BPKB R2 SUZUKI DR6531DF NOKA/NOSIN : MH8FD110X35-362960/ E401-ID-368564 AN.INDAH LISTIANI HILANG DSKTR SANDIK BATU LAYAR HILANG BPKB R2 HONDA DR6097HD NOKA/NOSIN:MH1JF6118AKO27962/ JF61E-1027909 AN .INDAH LISTIANI HILANG DSKTR SANDIK BATU LAYAR HILANG BPKB R4 TOYOTA DR1781HZ NOKA/NOSIN : MHFM1BA3J8KO71417/ DC67661 AN.INDAH LISTIANI HILANG DSKTR SANDIK BATU LAYAR HILANG BPKB R4 HONDA DR213DZNOKA/NOSIN: JHM.83540823/EX1120211475 AN.INDAH LISTIANI HILANG DSKTR SANDIK BATU LAYAR

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

HILANG STNK R2 HONDA DR6606BF NOKA/NOSIN : MH1HB62107K259151/ HB62E-1256731 AN.SRI SURYANI HLG DISKTR GERUNG MENUJU LEMBAR

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Rabu, 6 Desember 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 6 Desember 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Rabu, 6 Desember 2017

Halaman 14

Sampah, Antre dan Klakson Bangun Sistem Terintegrasi PERSOALAN sampah di Mataram tidak ada habisnya. Saking seriusnya masalah ini, DPRD Kota Mataram sampai mengundang sejumlah OPD, khusus membahas penanganan sampah. Kalangan wakil rakyat di parlemen Lingkar Selatan nampaknya gerah dengan persoalan sampah yang diklaim penanganannya sudah jauh lebih baik, namun pada kenyataannya masih menjadi persoalan pelik di lapangan. Dalam penangan sampah, tidak dipungkiri, sejumlah upaya telah ditempuh Pemkot Mataram melalui OPD terkait.

Seperti BLH, Dinas Perkim, PUPR hingga Balitbang. Tetapi memang, hasil yang dicapai sampai saat ini, belum sesuai harapan. Harus diakui, bahwa penanganan sampah di Mataram, menjadi salah satu tugas berat Pemkot Mataram. Rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sulitnya mewujudkan Mataram bersih dan nyaman. Masih terlihat budaya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Alasannya lagi-lagi karena tidak adanya fasilitas TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang disediakan pemerintah.

Berangkat dari fenomena tersebut, lahirlah gagasan dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk pengadaan kendaraan roda tiga. Tidak tanggung-tanggung, Pemkot Mataram membeli sekitar 325 kendaraan roda tiga yang kemudian dibagikan kepada semua lingkungan yang ada di Kota Mataram. Hajat dari pengadaan kendaraan roda tiga itu adalah untuk menjemput sampah yang ada di masing-masing lingkungan.

Pengadaan kendaraan roda tiga ini dikawinkan dengan pemberlakuan jam buang sampah ke TPS. Dimana Pemkot Mataram telah menetapkan jam buang sampah setiap harinya adalah pukul 18.00 - 06.00 wita. Dalam praktiknya, jam buang sampah ini tidak dipatuhi. Padahal tujuan pemberlakuan jam buang sampah adalah agar TPS pada siang hari terlihat bersih. Dengan dilanggarnya jam buang sampah ini, memunculkan pemandangan yang tidak baik. Dimana TPS pada siang hari dipenuhi sampah.

Bahkan sampahnya meluber sampai ke jalan. Karena rata-rata TPS di Mataram, berada di jalan utama. Seperti di TPS Karang Baru.

Oleh Kepala BLH Kota Mataram, Irwan Rahadi, keberadaan TPS di pinggir jalan utama dianggap menambah masalah. Karena katanya, selama TPS berada di jalan utama, tidak akan bisa bersih. Oleh karena itu, BLH memutuskan untuk mengurangi jumlah TPS di Mataram. Sejauh ini, sudah ada beberapa TPS yang ditutup.

Seperti TPS yang berada di depan Pasar Pagesangan. Penutupan TPS ini diharapkan dapat menjawab persoalan sampah yang menumpuk di TPS. Nyatanya kebijakan penutupan TPS ini tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Meski sudah disediakan TPS mobile di area Pasar Pagesangan, tetapi masyarakat masih saja membuang sampah di bekas lokasi TPS yang sudah ditutup.

Untuk itu, upaya-upaya yang sudah dilakukan BLH Kota Mataram selama, ini perlu dievaluasi. Jangan sampai, solusi yang diterapkan justru menimbulkan persoalan baru. Pemkot Mataram belum menemukan formulasi yang tepat dalam penanganan sampah. OPD yang terlibat dalam hal penanganan kebersihan, terkesan masih jalan sendiri-sendiri. Berkaca dari pengalaman sukses penanganan sampah di sejumlah daerah di Indonesia, seperti di Surabaya, harus terbangun sistem yang terintegrasi dengan semua OPD yang barkaitan dengan masalah sampah. Kalau sistem sudah terbangun, penanganan sampah tentu bukan lagi hal yang sulit. (*)

EBERAPA hal kecil bagi sebagian orang barangkali merupakan sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Namun dalam beberapa persoalan, hal-hal tersebut bisa banyak merubah tatanan dan bahkan polemik yang sangat pelik serta tak kunjung menemukan jalan keluar.

Banyak orang mendambakan bahwa negara ini bisa sejahtera. Terjauh dari segala ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam beberapa kasus yang paling mendapatkan ujaran emosi masyarakat Indonesia adalah kelakuan para pejabat yang tidak bisa dikatakan baik.

Penuh dengan pencitraan dan simbolisme. Sementara perilaku mereka tetap seperti penjahat-penjahat yang banyak masuk penjara. Bedanya hanya mereka memiliki kedudukan dan kantor yang luar biasa mewah.

Setidaknya ada tiga hal yang kemudian terbesit dan baru terpikirkan oleh saya. Pada sebuah perkuliahan di suatu pagi, ketika awal pertemuan, banyak hal baru yang saya dapat. Halhal itu pun tidak berupa sebuah teoriteori seperti perkuliahan biasanya.

Dari pada hal tersebut sekedar menjadi informasi dan pengetahuan dalam kalangan konsumsi pribadi, maka lantas saya tuliskan tiga hal berikut yang dapat membuat Indonesia sejahtera. *** Pada dasarnya, sejahtera menurut beberapa orang berbeda-beda, relatif.

Namun yang sering didengung-dengugkan oleh beberapa media cetak maupun online adalah sejumlah kejahatan yang disebabkan oleh orang-orang tertentu. Kejahatan tersebut tentunya bukanlah sifat asli manusia. Bahkan beberapa pakar psikologi seperti Abraham Maslow menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu baik, namun lingkunganlah yang kemudian membuat mereka berperilaku jahat.

Manusia sebagai individu dan berkumpul dengan individu-individu lainnya sebagai wujud dari sebuah lingkungan. Lebih lanjut lagi, beberapa perilaku tertentu tidak serta-merta lantas muncul pada diri seseorang. Banyak pemprosesan mulai dari penerimaan informasi sebagai stimulus sampai dengan pengolahan otak sebagai suatu sistem psikis manusia. Kemudian pada akhirnya sebuah perilaku itu muncul, dibiasakan, lama-lama menjadi kulino (bahasa Jawa: kebiasaan) dan sulit untuk diubah menjadi normal.

Membuang Sampah pada Tempatnya Hal pertama yang dapat menjadi-

Oleh: Muhammad Fakhruddin Ar-razi Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maliky Malang kan Indonesia sejahtera dan terjauh dari tindak-tanduk kejahatan semisal korupsi, pencurian, penganiayaan dan sejenisnya adalah dengan cara membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Remeh sekali sebenarnya dengan hanya melemparkan sampah pada tempattempat yang saya rasa sudah banyak tersedia di mana-mana.

Dengan membiasakan diri membuang sampah secara benar dan tidak zalim (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya) secara tidak langsung kita telah melatih otak kita untuk dapat berbuat adil dan bertindak sesuai norma-norma yang ada.

Sampah sebagai representasi sebuah perilaku dan tempat sampai sebagai fisualisasi tidak langsung dari sebuah lingkungan dan norma. Bila kita bersikap tidak sesuai pada sejumlah kondisi yang kurang tepat, maka pasti kita akan mendapat efek negatifnya. Semisal dalam hal bersedekah ataupun memberi. Jika kita memberi namun dibarengi dengan sikap yang kurang ramah misal dengan mimik cemberut atau dengan menyombongkan diri, maka si penerima akan merasa jengkel dengan kita, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan membentak kita. Perilaku yang dimaksud baik akan tetapi dengan cara yang tidak sesuai.

Sama halnya dengan para koruptor yang tidak bisa membedakan mana yang uang sendiri dan mana yang uang rakyat. Dengan pembiasaan “terapi” buang sampah pada tempatnya, kemungkinan yang bisa dicerna adalah bahwa kepribadian para koruptor-koruptor kita bisa sadar lebih-lebih dapat merubah perilakunya. Sehingga dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya layaknya sampah dan tempat sampah.

Budayakan Tertib Mengantre Terkadang, karena tidak sabar dan ingin segera selesai, sejumlah orang akan menerobos barisan antrean untuk dapat dengan secepatnya pulang. Sementara berapa banyak orang yang lantas haknya tertindas hanya karena ketidaktertiban dalam hal antrean ini. Tidak hanya dalam artian konvensional yang hanya digambarkan dengan deretan orang yang sedang berbaris dan menunggu giliran saja, mengantre dalam hal pembuatan KTP, SIM, dan lainnya patutnya juga harus tertib.

Setelah membiasakan diri dengan tertib dan teratur, maka secara tidak langsung kita telah belajar menghargai hak orang lain dan kemudian kita tidak akan dengan semena-mena mengambil apa yang bukan milik kita. Jika praktek ini diterapkan dalam hal korupsi, maka bisa saja tertib dalam mengantre menjadi terapi agar para pejabat bisa mengetahui dan menyadari mana yang haknya dan mana yang bukan. Bukan malah kemudian seenaknya memakan uang yang bukan haknya.

Mengurangi Penggunaan Klakson di Traffic Light Seringkali ketika kemacetan menyebabkan kepadatan di lampu merah setelah lambu hijau menyala lantas orang-orang membunyikan klakson sekeras-kerasnya.

Bahkan sampai terjadi cek-cok dan perkelahian hanya gara-gara perkara bising klakson.

Kesabaran menjadi suatu yang mahal ketika itu, akibatnya adalah bangsa Indonesia terlihat kurang sabaran, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Dengan sedikit menahan amarah ketika berada di kemacetan lampu merah, maka dengan sendirinya kita sudah terbiasa bersabar dalam keadaan dan kondisi yang rumit.

Lebih jauh lagi, selain jalanan bisa menjadi tertib dan teratur, efek positif jika kita membiasakan pengurangan klakson di lampu merah adalah tidak akan mudah marah dan naik pitam ketika ada masalah ataupun persoalan. Bayangkan saja bila para pejabat bisa bersabar untuk menjadi kaya, niscaya mereka tidak akan mengambil jalan pintas untuk menggunakan uang milik negara untuk kepentingan pribadi.

Bukan hanya dalam hal korupsi, dengan belajar bersabar melalui hal-hal kecil maka ujaran kebencian atau hate speech tidak akan mudah bertebaran di jagat dunia maya. *** Melalui beberapa hal kecil itulah ketika pembiasaan dilakukan dan terus-menerus diterapkan, bisa jadi makna-makna yang tersirat dan tersimbol dalam sejumlah perilaku sederhana dapat mengkristal dalam pribadi masing-masing individu.

Dalam tataran makro hal-hal sederhana memang tidak diperhitungkan, namun dalam tatanan mikro kemasyarakatan, berbagai macam hal sangatlah menjadi sesuatu yang amat

diperhatikan. Dalam tatanan mikro juga menjadi gambaran atas apa yang terjadi di tahap makro. Bila yang kecil saja tidak elok apalagi yang besar. Bila bapaknya kencing berdiri maka anaknya akan kencing berlari. Begitulah kata sejumlah pepatah.

Bila dalam hal membuang sampah, mengantre, dan berlalu lintas saja yang menjadi sebuah gambaran proses kehidupan sederhana saja tidak benar apa lagi yang di tingkat lebih tinggi. Bahkan al-Quran sebagai kitab panutan orang Islam juga menyatakan bahwa orang yang membuat kerusakan di bumi sama saja dengan membunuh semua manusia (al-Maidah: 5) dengan rasionalisasi bahwa bumi dan pohon adalah sumber kehidupan manusia yang jika terus dirusak akan mendatangkan bencana dan banyak menimbulkan korban, maka sah-sah saja jika kita katakan orang yang buang sampah sembarangan, tidak tertib dalam mengantre, dan tidak sabaran dalam berlalu lintas sama halnya dengan merusak negara sendiri. Sebab dengan hal-hal kecil itulah sesuatu yang besar bisa terwujudkan dan termanifestasi.

Mahal, tiket penerbangan ke Lombok Pemda dan maskapai harus mencari solusi

*** Sejumlah kelompok belum terima dana rumah kumuh Harus ditelisik penyebabnya

***

Garda Maritim I dan II Resmi Berlayar di Kayangan – Poto Tano Manajemen PT. Multi Guna Maritim (MGM), Selasa (5/12) kemarin resmi meluncurkan dua armada terbarunya, yaitu Kapal Penyeberangan Garda Maritim I dan II. Operasional kapal yang akan melayani penyeberangan Lintasan Kayangan – Poto Tano itu menandai babak baru dalam kiprah PT. Multi Guna Maritim di dunia pelayaran di Indonesia.

SEREMONI peresmian dihadiri Direktur PT MGM, Ian Morris Budiman, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Tokoh Muda Inspiratif yang juga anggota DPR RI, Prananda Surya Paloh, Komisaris Utama PT ASDP Indonesia Ferry, H. Lalu Sudarmadi, Kepala Dinas Perhubungan NTB, Drs. L. Bayu Windya, M. Si beserta jajaran manajemen serta mitra PT. MGM. Peresmian dilakukan secara simbolis oleh para tokoh tersebut dengan menekan sirine.

Dalam sambutannya sesaat sebelum peresmian di Pelabuhan Kayangan itu, Ian Morris Budiman menuturkan, bagaimana PT. MGM merintis perjalanan di bisnis pelayaran ini sejak tahun 2012 lalu. MGM memulai bisnis dari bawah, dengan melayani kargo, mengantarkan barang ke berbagai dermaga di pelosok tanah air. Pahit manis dunia usaha maritim juga ikut dikecap Ian bersama manajemen MGM selama kiprah mereka.

“Banyak pengalaman.. Tapi dari pengalaman ini, kami banyak belajar,” ujarnya.

Menurut Ian, kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk membangun tol laut di Indonesia, kini mendatangkan gairah baru di sektor maritim Indonesia. Karena itulah, pihaknya juga merespon geliat ini dengan mengepakkan sayap bisnis.

NTB dipilih sebagai daerah untuk pengembangan bisnis MGM ini karena dua alasan.

Pertama, keindahan Pulau Lombok dan Sumbawa. Saat ini, wisata NTB, khususnya Lombok memang telah menarik begitu banyak wisatawan, domestik maupun mancanegara.

Alasan kedua, adalah karena laju pertumbuhan ekonomi NTB yang sangat menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir.

“Bahkan tahun 2016 lalu (ekonomi NTB) melebihi pertumbuhan nasional. Tentunya ini berkat ikhtiar Pemprov NTB dan segenap masyarakat NTB,” ujarnya.

Ian menegaskan, dengan dibukanya pelayaran Garda Maritim I dan II ini, manajemen MGM bertekad untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa pelayaran lintasan Kayangan – Poto Tano.

Desain kapal pun, menurutnya diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat NTB, dengan mengedepankan prinsip keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa.

Komisaris Utama PT ASDP Indonesia Ferry, H. Lalu Sudarmadi menambahkan, program tol laut di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo memang telah memunculkan angin segar di sektor maritim. Seiring semakin mudahnya transportasi laut, mobilitas warga pun mengalami kenaikan. “Dan geliatnya sudah terasa,” ujar Sudarmadi. Ia menegaskan, untuk merespon dinamika ini, pihaknya bertekad untuk melakukan transformasi.

Sementara itu, Prananda Surya Paloh menegaskan bahwa aspek konektivitas di masyarakat Indonesia adalah hal yang sangat penting. Apalagi NTB yang bercirikan kepulauan. Untuk mendorong tumbuhnya konektivitas NTB, Prananda menegaskan dirinya akan

memberikan dukungan selaku anggota DPR RI. “Saya imbau, dari pusat akan saya dukung penuh, bagaimana transportasi laut di NTB ini akan jadi program utama di DPR dan program utama Jokowi JK ini,” ujar putra dari Surya Paloh ini. Prananda menilai, komitmen Presiden Jokowi dalam pembangunan sektor kelautan sudah tidak perlu diragukan lagi.

Wagub NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si memberikan apresiasi kepada PT. MGM yang telah ikut berkontribusi dalam meningkatkan konektivitas antar daerah di NTB. Mengingat kiprahnya di jasa pelayaran ini, Amin mengingatkan agar MGM terus mengedepankan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa. “Keamanan, keselamatan itu

harus menjadi harga mati,” ujarnya.

Setelah seremonial tersebut, seluruh undangan mendapatkan kesempatan menjajal pelayaran Garda Maritim I. Kesan yang diperoleh, kapal Garda Maritim ini memang menawarkan standar pelayaran yang mengedepankan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna. Ruang penumpang yang sangat sejuk dengan berbagai fasilitas serba baru, yang memanjakan penumpang. Semua itu menghadirkan suasana pelayaran yang terasa begitu aman dan nyaman. (*)

GARDA MARITIM - Direktur PT MGM, Ian Morris Budiman, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, Anggota DPR RI, Prananda Surya Paloh bersama Komisaris Utama PT ASDP Indonesia Ferry, H. Lalu Sudarmadi saat meresmikan operasional Kapal Penyeberangan Garda Maritim I dan II di Pelabuhan Kayangan, Selasa (5/12).

(Suara NTB/yon)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 6 Desember 2017

Berikan Kesempatan Dari Hal. 1 Ia menyatakan, pihaknya melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah meminta para pekerja lokal yang ingin mundur untuk tetap bersabar dan bertahan di PT MacMahon sebagai tempat kerja barunya. “Kita berkepentingan dengan karyawan lokal karena MacMahon salah satu perusahaan yang bisa menyerap tenaga kerja kita,” cetusnya.

Berdasarkan pengamatannya, bekerja sebagai karyawan PT MacMahon akan sangat menguntungkan bagi karyawan. Dari sisi pendapatan, sesuai dengan skema pembayaran yang akan diterapkan perusahaan. Karyawan akan memperoleh pendapatan yang lebih baik. ‘’Misalnya bonus untuk karyawan saja dibayar per bulan dan per 24 November lalu informasinya bonus mereka sudah di angka Rp 3 juta. Belum lagi pendapatan lain tentunya,” paparnya.

Terkait pembayaran program Restrukturisasi Tenaga Kerja (RTK) PT AMNT yang dialihkan ke MacMahon. Bupati menjelaskan, sistem pembayaran yang dilakukan bertahap sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan dengan kesepakatan seluruh karyawan. Namun demikian baginya mekanisme itu telah dipertimbangkan secara matang oleh perusahaan tanpa merugikan pihak karyawan. “Yang dialihkan ke Macahon terus dibayar berta-

hap itu kan untuk menjamin kesungguhan karyawan dalam bekerja. Tapi itu tetap akan dibayarkan sesuai dengan skema yang telah ditentukan,’’ katanya.

Di sisi pemerintah, bupati melanjutkan, berkewajiban menjamin seluruh investasi di daerah berjalan lancar. Kehadiran MacMahon di proyek tambang Batu Hijau diakuinya menjadi salah satu bagian baru dari investasi di daerah yang akan memberikan banyak manfaat tidak saja kepada pemerintah tetapi juga masyarakat secara luas. ‘’Kalau karyawan luar mau mundur silakan saja.

Karena mereka kemungkinan sudah punya tempat kerja baru di luar sana. Tapi kalau karyawan lokal kita kan belum tentu. Makanya saya minta yang lokal bersabar dulu. Berikan kesempatan kepada perusahaan karena pada akhirnya pasti semua akan berjalan dengan baik. Menguntungkan bagi mereka (perusahaan) dan juga pastinya karyawan,’’ ujarnya.

Untuk diketahui dari sekitar 600 karyawan RTK PT AMNT yang telah dialihkan ke PT Macahon, sekitar 400 diantaranya akan mengundurkan diri. Mereka akan memilih RTK penuh yang artinya tidak akan lagi berkerja di proyek tambang Batu Hijau. (bug)

Bupati Lobar Perintahkan Reklamasi Dihentikan Dari Hal. 1 Siapapun yang melanggar harus ditindak tegas. ‘’Siapapun yang melanggar, Satpol PP harus tegas melakukan penindakan. Apapun bentuk pelanggarannya. Koordinasi dengan aparat,’’ tegas Fauzan.

Bupati juga memberi masukan ke Pemprov NTB agar jangan memberikan izin jika itu memang melanggar. Terkait adanya rekomendasi dari camat menurutnya tidak lantas pemprov memberikan izin.

Demikian juga soal SPPT yang diterbitkan Pemda di lokasi reklamasi. Menurut bupati, seharusnya tidak boleh. Sebab SPPT ini menjadi pintu masuk.

Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Lobar, H.L Surapati menyampaikan bahwa reklamasi bukan hanya lingkungan namun ranah pesisir (laut) menjadi kewenangan pemprov. Ini mengacu UU Nomor 23 tahun 2014.

Diakuinya, terkait reklamasi ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan camat dan desa termasuk DLHK Provinsi NTB. Bahkan pemprov sudah mengundang LH rapat khusus membahas reklamasi yang marak di kawasan pesisir Lembar. Rapat tersebut membahas langkah antisipasi terkait reklamasi tersebut. ‘’Reklamasi ini kewenangan pusat. Mereka tidak kantongi izin. Saya coba koordinasi dengan camat, katanya ada peta blok. Dulu warga mengklaim lahannya sampai di daerah pesisir itu. Tapi kenapa baru sekarang diklaim? Jangan-jangan akibat Pelindo melakukan reklamasi makanya mereka ikutikutan,’’ duganya.

Diakui, dampak reklamasi ini menimbun semua mangrove yang ditanam di pesisir pantai.

Termasuk yang ditanam Bupati Lobar bersama Pelindo.

Bahkan areal mangrove yang ditimbun sangat luas. Dari kesehatan lingkungan, kawasan itu

sudah mengkhawatirkan mangrovenya.

Sementara itu, Kades Labuan Tereng, Lembar, Humaidi Husai mengakui maraknya reklamasi ilegal di pesisir Pantai Lembar. Ia pun meminta masyarakatnya menghentikan akivitas reklamasi sebab melanggar aturan (tidak ada izin).

Terkait rekomendasi yang diterbitkan desa dan camat, diakuinya memang ada. Namun sebagian atas rekomendasi desa dan kecamatan, sebagian lagi tidak ada rekomendasi dari desa.

Dalam konteks ini, Humaidi keberatan jika disalahkan. Sebab katanya, desa hanya melayani. Selain itu, dasar mengeluarkan rekomendasi adalah adanya SPPT yang diterbitkan Pemda (Bapenda). ‘’Kita memang terbitkan rekomendasi itu. Tapi sebagian tidak ada rekomendasi kami. Kami terbitkan itu atas dasar adanya SPPT tanah. Sebab kita mandatnya pelayanan. Kalau ndak dilayani kan jadi persoalan,’’jelas Humaidi.

Ia mengaku mendapatkan teguran dari provinsi lantaran mengeluarkan rekomendasi tersebut. Namun demikian, Kades ini juga meminta Pemda jangan hanya menyalahkan desa. Namun juga melakukan pembinaan dan pengawasan ke lapangan.

Humaidi mengaku sangat berterimakasih atas atensi dari Pemprov NTB dalam hal ini Gubernur NTB dan juga Bupati Lobar terhadap persoalan ini.

Sebab dengan demikian, persoalan ini cepat tertangani. Tidak dibiarkan berlarut-larut. Diakuinya, di lahan reklamasi ini banyak mangrove yang tertimbu sehingga mengakibatkan kepunahan tanaman penahan abrasi tersebut. (her)

Polda NTB Bidik Tersangka Lain Kasus PT. BAL Dari Hal. 1 Tersangka diduga tanpa izin melakukan proses pengeboran air tanah untuk dikonsumsi ribuan warga gili.

Sehingga dalam kasus itu, tersangka disebut melanggar pasal 15 UU RI No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Pengembangan kepada tersangka baru diakuinya masih akan terus dipelajari sesuai petunjuk jaksa.

Jaksa Kejati NTB mengembalikan berkas tersangka, JM kepada penyidik beberapa waktu lalu. Dalam kasus pengeboran air tanah tanpa izin tersebut, jaksa perlu tambahan keterangan ahli. ‘’Ahli yang menjelaskan soal aturan pengeboran air oleh perusahaan, pengusahaan air itu seperti apa,’’ ungkap Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) Kejati NTB, Ginung Pratidina, kemarin.

Dia menjelaskan, ahli diminta untuk menerangkan soal pengusahaan air oleh perusahaan. Keterangan ahli dimaksud yakni dari Dinas ESDM Provinsi NTB. Berkas disertai petunjuk tersebut sudah dikirim kembali ke penyidik pekan lalu, dan

ada batas waktu 14 hari bagi penyidik untuk melengkapi kembali berkas tersebut. Selain itu, Ginung pun meminta penyidik untuk mendalami lagi dugaan keterlibatan oknum pejabat PT BAL sebab yang mengetahui operasional perusahaan sehari-hari.

“Kalau bisa dua-duanya jadi tersangka. Nanti kita lihat apakah ada tidak perannya? Apakah secara bersama-sama atau membantu? Karena menjalankan perusahaan kan tidak sendiri,’’ jelasnya. Keterangan saksi yang termuat dalam berkas yakni pelanggan air PT BAL, perangkat desa, serta ahli.

PT BAL mengelola air di Gili Trawangan dengan cara mengebor air tanah.

Aktivitas itu dilakukan sejak tahun 2011 sampai 2017 ini. PT BAL mengalirkan air kepada pelanggan pelaku usaha, rumah tangga, serta untuk fasilitas umum. Izin pernah diajukan kepada Pemprov NTB pada Desember 2015 lalu, tetapi ditolak dan perusahaan tersebut diduga tetap beroperasi. (ars)

Halaman 15

Penjelasan Garuda Indonesia atas Penundaan Penerbangan di Sejumlah Rute SEHUBUNGAN dengan terjadinya beberapa penundaan dan pembatalan penerbangan Garuda Indonesia di sejumlah rute pada beberapa hari yang lalu sebagai konsekuensi dari aktivitas Gunung Agung, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut: Sejumlah penundaan dan pembatalan penerbangan yang terjadi dibeberapa sektor penerbangan di Indonesia, dikarenakan proses masa re-

covery operasional penerbangan Garuda Indonesia yang sebelumnya sempat terdampak Erupsi Gunung Agung, Bali, beberapa waktu lalu.

Selama penutupan bandara Bali dan Lombok akibat erupsi Gunung Agung, Garuda Indonesia telah membatalkan lebih dari 300 penerbangan yang menyebabkan crew dan pesawat sempat tertahan di beberapa bandara outstation (domestik & internasional), sehingga harus dilakukan

penyesuaian massive terhadap assignment crew dan pesawat.

Perubahan yang massive tersebut kemudian memberikan dampak terhadap penjadwalan pesawat dan crew.

Penundaan sejumlah sektor penerbangan Garuda Indonesia tersebut terjadi dikarenakan total trafik penerbangan di Bali berkontribusi terhadap 30 persen dari total daily flight Garuda Indonesia setiap harinya.

Selain disebabkan oleh proses masa recovery operasional penerbangan pasca erupsi Gunung Agung, faktor cuaca juga menjadi salah satu kendala signifikan terkait penundaan penerbangan Garuda Indonesia pada hari ini.

Komitmen keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama bagi Garuda Indonesia, untuk itu kami senantiasa berupaya untuk memenuhi standar keselamatan

dan keamanan penerbangan dalam menjalankan operasional penerbangan.

Garuda Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami seluruh penumpang atas situasi terjadi, dan kami hingga saat ini terus berupaya untuk memulihkan dampak dari keterlambatan penerbangan tersebut dengan memaksimalkan seluruh lini pelayanan operasional penerbangan. (r)

Nasabah Bank Minta OJK Amin Semakin Pede Dampingi Suhaili Investigasi Mataram (Suara NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta tak setengah jalan mengatasi persoalan nasabah dengan perbankan.

OJK diminta melakukan investigasi menyeluruh.

Tuntutan ini didasarkan atas harapan nasabah agar menjadi pembelajaran bagi semua nasabah perbankan.

Kasus bermula dari raibnya dana nasabah Bank NTB Cabang Gerung, saat melakukan transaksi di mesin ATM BPD ini di Lingkar Selatan, Mataram pada Juli 2017 ini.

Korbannya atas nama Romi Rahman, Anggota Komisi I DPRD Lombok Barat.

Dananya sebesar Rp 75 juta melayang, saat istrinya melakukan transaksi di mesin ATM. Tiba-tiba saja kartu ATM macet, sampai pengguna ATM menelpon layanan yang tersedia di mesin ATM. Pengguna ATM ini dari ujung telpon call center diminta nomor rekening dan pin ATM. Belakangan diketahui dananya telah raib sebesar itu.

Dalam perjalanannya, OJK dan pihak bank menyalahkan nasabah, karena telah memberikan kartu ATM, beserta

pin ATM kepada pihak lain, meskipun kepada istri. Hal ini dianggap melanggar perjanjian dengan bank.

Kata Romi, mestinya tidak bisa otoritas atau perbankan hanya menyalahkan nasabah, karena faktor kelalaian. Yang paling penting, perlu dipertanyakan mengapa tidak dilakukan pengawasan oleh bank, sehingga mesin leluasa ditempelkan call center palsu maupun alat skimmer.

“Nasabah mana faham itu call center palsu, apalagi dalam keadaan panik. Yang paling penting, harus dilakukan investigasi, kenapa mesin yang digunakan perbankan leluasa di permainkan oleh oknum. Dimana pengawasan dan pelayanan maksimal kepada nasabah,” ujarnya.

Romi juga menyayangkan jika OJK ikut menyalahkan nasabah, hanya setelah mendapatkan informasi sepihak dari perbankan. Sementara otoritas tidak melakukan melakukan klarifikasi kepada nasabah. Ia meyakini, bukti rekaman CCTV masih disimpan bank, atau jika terjadi transfer dana, ada rekap siapa pengirimnya, dan ke bank

mana dananya di transfer, termasuk kepada siapa penerimanya.

Jika nasabahnya saja yang disalahkan, Romi khawatir akan ada nasabah-nasabah lain yang akan menjadi korban, bila oknumnya masih leluasa berkeliaran.

“Kalau bukti CCTV dan rekaman diserahkan kepada aparat, pasti aparat akan melakukan pencarian. Tapi bukti-bukti itu justru disimpan. Dan persoalan ini tidak diekspose,” sesalnya.

Sebelumnya laporan sudah disampaikan kepada Bank NTB. Pihak bank merencanakan akan melakukan investigasi, dengan rentang waktu 75 hari. Sampai saat ini, lebih dari 75 hari, justru tidak ada ekspose hasil investigasinya, apalagi melacak korban. Karena itulah, kasus ini akan dilaporkan kepada OJK, aparat penegak hukum, dan meminta pendampingan dari Yasayan Perlindungan Konsumen (YPK). Dasarnya bukan karena ia saja yang menjadi korban, tetapi kekhawatiran akan adanya korban-korban lain bila pelakunya leluasa bergerak tanpa ditindak aparat. (bul)

Tunggakan Sudah Diselesaikan Dari Hal. 1 pegawai di Sekretariat Dewan. ‘’Ini masih kita terus melakukan penagihan, sedangkan Mori Hanafi baru kita dapat laporan tadi siang dari Sekretariat Dewan sudah lunas,’’ kata Plh. Kejati NTB Hendrik Selalau, SH, Selasa (5/11).

JPN pada Datun Kejati NTB Kamaludin membenarkan itu.

Mori Hanafi sebelumnya sebenarnya sudah melunasi lewat Sekretariat Dewan, namun laporannya tidak langsung diserahkan ke Kejati NTB sehingga masih tercatat jadi temuan. ‘’Mori sudah melunasi tanggal 27 November. Kami baru dapat laporannya tadi sian. Seharusnya begitu dilunasi, laporannya segera diserahkan ke kami, supaya tidak muncul lagi,’’ katanya.

Terlepas dari itu, proses penagihan diakuinya masih terus berjalan. Tidak saja anggota

Dewan aktif. Mereka yang sudah purna tugas pun masih ada tercatat dalam temuan dan terus dilakukan penagihan. Bahkan jumlahnya lebih besar, mencapai ratusan juta dari miliaran total tagihan.

Beberapa waktu lalu Pemprov NTB yang menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk penagihan tunggakan kerugian negar. Sudah dievaluasi total yang tertagih di November hanya Rp 113 juta. Rekapan keseluruhan belum diselesaikan karena sedang dalam pencocokan yang ditagih dan terbayar.

Penagihan agak berat dilakukan terhadap anggota DPRD yang sudah purna tugas.

Jumlahnya bahkan lebih besar, antara Rp 500 juta dan paling rendah Rp 80 juta. Mekanisme penyelesaian rata rata dengan cara mencicil. Itu pun jumlahnya relatif kecil, hanya sekitar Rp 500 ribu.

Sementara, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm membatah keras bahwa dirinya masih memiliki kaitan dengan piutang pengembalian kerugian negara. Pasalnya ia mengaku, sudah melunasi semua tanggungan kerugian negara yang dibebankan padanya.

Hal iti disampaikan oleh Mori kepada Suara NTB, Selasa (5/12) kemarin, ketika dikonfirmasi terkait pemanggilan Bidang Perdata dan Tuntutan (Datun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. ‘’Sudah selesai ini. Saya sudah bayar,’’ jawab Mori. Karena merasa sudah membayar lunas tagihan kerugian negara.

Mori pun mempertanyakan dasar pemanggilan pihak Kejaksaan kepadanya. ‘’Makanya saya sudah minta klarifikasi, bahwa ini ada kesalahan teknis. Saya keberatan dengan hal ini,” katanya. (ars/ndi)

di Pilgub NTB

Selong (Suara NTB) Ketua DPW NTB Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), H. Muh. Amin, SH.M.Si menyebut koalisi antara Partai Nasdem dan Partai Golkar sudah final. Terkait hal itu, dirinyapun semakin percaya diri untuk mendampingi Ketua DPD I Golkar NTB, H. M. Suhaili FT sebagai balon Gubernur NTB pada Pilkada 2018.

Untuk memastikan paket Suhaili-Amin maju pada Pilkada NTB itu, disebutkannya deklarasi rencananya akan dilakukan pada tanggal 7 Desember 2017 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). “Untuk Pilkada NTB tidak jauh berbeda dengan Pilkada Lotim. Di mana, untuk Pilkada NTB sudah ada Nasdem dan Golkar tetap berkoalisi dan sudah melebihi kursi yang dipersyaratkan,” terangnya.

Meski demikian, H. Muh.

Amin yang juga Wakil Gubernur NTB ini mengatakan, di tengah dinamika politik, dirinya tetap fokus menjalankan amanah sebagai Wakil Gubernur NTB mendampingi Dr. TGH. M. Zainul Majdi di sisa masa jabatannya.

“Amanah sebagai wakil gubernur tetap harus menjadi prioritas, memberikan yang terbaik kepada rakyat,”tegasnya.

Pada bagian lain, dirinya mengaku senang apabila terdapat banyak calon yang ikut bertarung pada Pilkada NTB yang digelar pada bulan Juni 2018 mendatang.

Adanya banyak calon, menurutnya menandakan antusias warga NTB berkeinginan untuk membawa NTB ke arah yang lebih baik cukup tinggi. “Saya senang bila ada banyak calon, seperti Ali-Sakti, Zul-Rohmi, dan H. Ahyar AbduhMori Hanafi. Itu bagus, itu lebih baik,” tandasnya. (yon)

Buronan Pelaku Curanmor di Bali Ditangkap Polda NTB Mataram (Suara NTB) Buronan Polsek Denpasar Timur asal Janapria, Lombok Tengah, MR alias RB (27) sejak tiga tahun lalu ditangkap Polda NTB. Tersangka diburu polisi atas dugaan pencurian motor Honda CBR 150 di Jalan Laksamana V, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Herman Suryono Selasa (5/12) menerangkan, tersangka ditangkap saat sedang transaksi di Desa Beleka, Janapria, Lombok Tengah. “Dia mau transaksi dengan pembeli. Saat diperiksa dia tidak punya surat-surat,” ujarnya ditemui di sela-sela upacara Sertijab Kapolres Lobar dan Lotara di Mapolres Lobar.

Tersangka MR ditangkap tim resmob Subdit III Jatanras yang dipimpin langsung Kanit Resmob, Iptu Akmal Novian Reza pada Minggu (3/12) sekitar pukul 22.00 Wita. Tersangka hendak menjual motor seharga Rp 30 juta

tersebut dengan harga miring, Rp 4 juta tetapi tanpa kelengkapan surat kendaraan bermotor.

Tersangka kemudian digelandang ke Mapolda NTB untuk dinterogasi. “Dari pemeriksaan dia juga yang melakukan pencurian motor tersebut,” ungkap Herman.

Tersangka diduga mencuri motor bernopol N 3584 AAF itu pada 16 Oktober 2014 atau atau lebih tiga tahun silam dengan TKP Jalan Laksamana V No 4B, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali. “Korbannya adalah penghuni kos di sana,” ungkapnya.

Setelah pemeriksaan sementara, kata Herman, tersangka kemudian dilimpahkan ke Polsek Denpasar Timur Senin (4/12) petang berikut barang bukti sepeda motor hasil curian tersebut.

“Kami hanya membantu penangkapan. Penangkapan ini sudah dikoordinasikan dan penyidikan selanjutnya diserahkan ke penyidik Polsek Denpasar Timur,” pungkas Herman. (why)

NTB Raih Juara Nasional ’’Predikat Kepatuhan Tinggi dalam Pelayanan Publik’’ Dari Hal. 1 menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik dilingkungan Pemprov NTB mengalami perbaikan yang signifikan seiring dengan ikhtiar reformasi birokrasi bersih dan melayani yang menjadi salah satu misi pemerintahan TGB- Amin .

Selain itu, Pemprov NTB juga dinilai serius dalam mencapai ide besar perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (good governance) yang mewajibkan perbaikan komponen pelayanan publik sesuai UU Pelayanan Publik.

Ketua ombusman RI. Prof.

Amzulian Rifai SH, LLM ph.D menyerahkan penghargaan kepada Gubernur TGB, diwakili Asisten III, Drs. H. Imhal, MM, di Balai Kartini Jakarta, Selasa (5/12). Dalam sambutannya antara lain menegaskan pemerintah daerah telah berusaha maksimal memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dengan komitmen dan ikhtiar yang tinggi tersebut, Pemda NTB berhasil menjadi yang terbaik nasional.

Dengan adanya perbaikan pelayanan tersebut menurutnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Untuk itu, ia menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Pemda yang telah melaksanakan pelayanan publik dengan baik dan telah melayani masyarakat dengan baik. Ia juga menambahkan, dengan perbaikan layanan kepada masyarakat akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. ‘’Tugas pe-

merintah salah satunya adalah mengabdikan diri kepada masyarakat,’’ jelasnya.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim menilai, NTB layak mendapatkan penghargaan tersebut.

Mengingat, Pemprov NTB telah melakukan berbagai perbaikan pelayanan. Seperti kesiapan birokrasi Pemprov NTB menata sistem birokrasi sehingga dapat memenuhi syarat salah satu capain reformasi birokrasi, yakni membaiknya Pelayanan Publik.

Ia juga menambahkan bahwa Pemprov NTB memiliki keseriusan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang benar. Oleh sebab itu, capaian penghargaan Kepatuhan Tinggi terhadap UU Pelayanan Publik yang diraih Pemprov NTB ini menurutnya dipandang sebagai fondasi kuat untuk perbaikan Pelayanan Publik di NTB ke depan. ‘’Saya mengucapkan selamat kepada Gubernur NTB dan jajarannya atas kerja keras untuk capaian Kepatuhan Tinggi terhadap UU Pelayanan Publik,’’ ucapnya.

Ombudsman telah melakukan penilaian terhadap kepatuhan perangkat daerah di Pemprov NTB dalam memenuhi standar pelayanan publik yang baik. Seperti mengumumkan jenis dan produk layanan, moto layanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, maklumat layanan, jangka waktu dan berbagai kelengkapan pelayanan lainnya.

Seperti front office, ruang tunggu yang nyaman, atributatribut layanan, ruang bagi masyarakat berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya.

Semuanya adalah wujud yang tampak dan mudah untuk dinilai keberadaannya.

Alhamdulillah, berkat koordinasi yang baik, pembinaan dan pengawasan yang intens, yang dilakukan bersama Ombudsman RI Perwakilan NTB khususnya dan segenap unit pelayanan pemerintah daerah baik yang bersifat langsung dan tidak langsung di semua perangkat daerah, NTB berhasil meraih tingkat kepatuhan ini.

Keluar dari Zona Kuning Tahun ini, Pemprov NTB berhasil keluar dari zona kuning dalam pelayanan publik.

Predikat kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik berhasil menembus zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi. ‘’Setelah tahun lalu Pemerintah Provinsi NTB mendapat zona kuning atau predikat kepatuhan sedang dengan nilai 73,96 dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Kini di tahun 2017 pemerintah provinsi telah berhasil menembus zona hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi,’’ kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM kepada Suara NTB, Selasa (5/12) siang.

Ia menjelaskan dari penilaian terhadap 60 produk layanan administrasi, NTB mendapat nilai 97, 58 atau masuk zona hijau. Tahun 2016 lalu, dari 50 produk layanan administrasi, NTB mendapatkan nilai 73, 96 atau masuk zona kuning.

“Hasil ini diperoleh setelah tim penilai dari Ombudsman RI melakukan visiting penilaian ke setidaknya 10 Perangkat Daerah Provinsi NTB

yang menjadi sampel pada pertengahan tahun ini yang dilakukan secara acak,” jelas Yusron.

Penilaian dilakukan terhadap seberapa patuh setiap perangkat daerah memenuhi standar pelayanan publik.

Baik dengan mengumumkan jenis dan produk layanan, moto layanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, maklumat layanan, jangka waktu dan berbagai kelengkapan pelayanan lainnya seperti front office, ruang tunggu yg nyaman, atribut-atribut layanan, ruang bagi masyaralat berkebutuhan khusus, dan lain sebaginya. Semuanya adalah wujud yang tampak dan mudah untuk dinilai keberadaannya. ‘’Alhamdulillah dengan langkah koordinasi, pembinaan dan pengawasan yang kita lakukan bersama sama Ombudsman RI Perwakilan NTB khususnya dan segenap unit pelayanan pemerintah daerah baik yang bersifat langsung dan tidak langsung di semua perangkat daerah tingkat kepatuhan ini dapat kita perbaiki,” katanya.

“Kedepan harapan kita tentu sinergi semua pihak ini akan semakin kuat karena setelah kita mendapatkan zona hijau ini yang dituntut kemudian adalah bagaimana dihadirkan proses pelayanan yang baik dan berkualitas.

Dapat berlangsung di setiap unit pelayanan maupun perangkat daerah yang ada.

Tidak boleh sama sekali terjadi maladministrasi apalagi hal hal tidak baik lainnya dalam proses pemberian layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dengan adanya desk terpadu dan satuan tugas kendali pelayanan publik yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 067779 tahun 2017, kata Yusron diharapkan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik akan lebih baik lagi. Pembentukan Perda pelayanan publik di 2018, pengembangan anjungan informasi pelayanan publik, serta memberikan apresiasi kepada penyelenggara pelayanan publik maupun inovator pelayanan publik diharapkan dapat membantu ikhtiar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kepada masyarakat, kata mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini meminta apabila menemukan pelayanan yang tidak baik dalam berbagai bentuknya jangan sungkan untuk melapor. Ada beberapa saluran yang sudah disiapkan seperti kotak saran yang disediakan disetiap perangat daerah, sms center, sosial media setiap perangkat daerah, aplikasi aduan masyarakat dan lainnya.

Yusron menambahkan, NTB mendapatkan dua kategori juara. Pertama mendapatkan predikat hijau pelayanan publik. dan kedua, provinsi dengan nilai hjau tertinggi di antara 22 provinsi lainnya yang dapat zona hijau. Ia menyatakan persoalan pelayanan publik ini selalu menjadi perhatian gubernur. Dalam setiap Rapim, gubernur selalu mengingatkan dan menginstrusikan kepada semua unit pelayanan Pemprov untuk memberikan pelayanan terbaik. (nas/r/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 6 Desember 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Polda NTB Terbitkan Lagi DPOH dr Mawardi Mataram (Suara NTB) Polda NTB menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang Hilang (DPOH) atas nama dr Mawardi Hamry. Mantan Direktur RSUD NTB itu dinyatakan hilang sejak 25 Maret 2016 dan belum juga ditemukan sampai sekarang.

“Kita membuat daftar pencarian orang hilang dan dikirim ke seluruh Indonesia,” beber Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji, Selasa (5/12) ditemui di sela pelantikan Kapolres Lobar dan Lotara di Mapolres Lobar.

Surat DPOH tersebut dia tandatangani dengan nomor surat DPOH/17/IX/2017 tertanggal 9 September 2017. Isinya agar Mawardi untuk diawasi, dimintai keterangan, diamankan atau diserahkan kepada pihak kepolisian bagi yang menemukannya.

Kristiaji menerangkan, penyidik Subdit I Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda NTB sudah melakukan gelar perkara kembali atas kasus hilangnya dr Mawardi yang dilaporkan langsung ke polisi oleh Sekda Provinsi NTB, Dr Rosiady Sayuti kala itu.

“Menurut kesaksian, Pak Mawardi ini keluar rumah atas kemauan sendiri sebagai orang dewasa dengan orang yang dia kenal,” terangnya.

Dia menambahkan, dr Mawardi bukan korban penculikan. Sebab, dari hasil penyelidikannya tidak ditemukan indikasi kekerasan. Melainkan pergi atas keinginannya sendiri.

“Ciri utama penculikan kan ada permintaan tebusan. Ini tidak ada. Dia keluar dengan orang yang dia kenal. Bisa saja dia dibikin minggat. Tapi yang kita temukan tidak ada tekanan,” kata Kristiaji.

Atas hasil penyelidikan sementara tersebut, pihaknya tetap melakukan pencarian sampai sekarang, buktinya dengan menerbitkan kembali DPOH. “Di samping permohonan kepada pihak keluarga untuk lebih kooperarif apabila menemukan informasi,” tandasnya. (why)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Direktur Politeknik Medica Farma Jadi Duta Indonesia di Philipina Mataram (Suara NTB) – Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di NTB mewakili indonesia. Seorang dosen yang merupakan salah satu putra terbaik NTB dari kabupaten Bima, Syamsuriansyah, S.Pd. M,M.Kes menjadi salah satu duta Indonesia sebagai peserta dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Association of South East Asia Nations (ASEAN) ke 50 di Sofitel Philippine Plaza Manila.

Indonesia diwakili oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Teknologi Laboratorium Medis Indonesia (AIPTLMI) dan Syamsuriansyah sebagai Wakil ketua 1 Bidang kerjasama Luar Negeri dan Auditor ASEAN Association of School of Medical Technology.

Ketua AIPTLMI, Dra. Estu Lestari, MM. mengungkapkan bahwa Syamsuriansyah adalah tokoh yang paling representatif untuk berada di ASEAN. “Dan AIPTLMI bangga akan hasil yang diperolehnya selama di ASEAN,” kata Dra. Estu Lestari,MM. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk membahas hasil riset dan penelitian serta sinkronisasi kurikulum pada pendidikan tinggi yang ada di ASEAN. Sementara Syamsuriansyah, pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Mataram mengaku tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk menimba ilmu dan mengaplikasikannya di daerah-daerah khususnya di NTB.

(Suara NTB/ist)

Syamsuriansyah saat presentasi country report khusus kurikulum TLM indonesia di Philipina.

“Pada kesempatan itu saya Promosikan NTB dan menampilkan kebudayaan yang ada di NTB,” kata Syamsuriansyah, Sabtu (2/12) malam.

Dia juga menilai agenda summit kali ini sangat attractive membahas tentang sinkronisasi kurikulum pada tingkat ASEAN, akreditasi pendidikan tinggi negara ASEAN, riset dan pengabdian. “Program summit ini ditujukan untuk memperkuat jaringan kerjasama ASEAN di bawah Kendali ASEAN sekretariat,” katanya.

Delegasi Indonesia sendiri terdiri atas Atna Permana, M.Biomed, Prof. Dr. Ridwan, M.Sc., PH dan Aziz Ansori, MT. Syamsuriansyah bersama sekitar 200 delegasi dari 9 negara ASEAN lainnya serta diwakili oleh sejumlah organisasi profesi di antaranya Persatuan Ahli Teknologi Labora-

torium Kesehatan Indonesia (PATELKI).

“Dan salah satunya saya sendiri dari NTB dari empat delegasi Indonesia,” ungkap Syamsuriansyah. Selain itu Syamsuriansyah, pria kelahiran Kabupaten Bima, asal Desa Dena kecamatan Madapangga ini. Sebagai hasil diplomasinya. Syam mampu mempromosikan daerah NTB sehingga follow Up kegiatan ASEAN berikutnya akan diadakan di Indonesia dan penandatanganan MoU di Lombok.

Kegiatan di ASEAN juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara kampus Indonesia dengan beberapa Perguruan tinggi ASEAN dalam hal Pengabdian masyarakat. “Tidak hanya pengabdian kepada masyarakat, tapi berkaitan dengan riset dan pertukaran pelajar,” tutupnya. (r/*)