HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 6 NOVEMBER 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 199 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
RAPBD 2019 Turun Rp102 Miliar
Zul-Rohmi Fokus Tangani Tiga Persoalan Besar Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyampaikan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Dalam lima tahun ke depan, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd (Zul-Rohmi) akan fokus menangani tiga persoalan besar NTB yang ada saat ini. Hal tersebut disampaikan gubernur dalam rapat paripurna dengan agenda penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2019 dan penyampaian rancangan RPJMD 2018-2023 di Gedung
DPRD NTB, Senin (5/11) siang. Dalam KUA-PPAS, RAPBD NTB 2019 mengalami penurunan sebesar Rp102 miliar dibandingkan tahun anggaran 2018. ‘’Kami akan fokus pada tiga persoalan besar,’’ sebut gubernur. Tiga persoalan besar yang akan menjadi fokus pasangan Zul - Rohmi lima tahun ke depan. Yakni, pertama, pemerintah daerah memastikan bahwa NTB bersahabat, ramah, hangat terhadap investasi. Menurut Gubernur, hal ini pent-
ing. Karena bagaimanapun masalah mendasar pembangunan di NTB adalah pengangguran dan kemiskinan. ‘’Pengangguran dan kemiskinan akan lebih mudah kita selesaikan dengan hadirnya lebih banyak investasi di NTB,’’ ujarnya. Kedua, Pemda akan memastikan NTB aman, nyaman terhadap visiter atau wisatawan yang berkunjung ke Lombok dan Sumbawa. Bukan menjadi rahasia umum bahwa NTB kaya keindahan alam. Diharapkan dengan perbaikan infrastruktur
(Suara NTB/nas)
TANDA TANGAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat menandatangani nota kesepahaman KUA PPAS RAPBD 2019 bersama Ketua DPRD NTB, Senin (5/11) siang. yang terus gencar dilakukan membuat para visiter kembali berkunjung ke NTB di masa mendatang. Ketiga, kata gubernur, dengan mewujudkan NTB yang ramah terhadap investasi dan visiter. Tapi yang paling penting adalah Pemda ingin membahagiakan masyarakat NTB.
‘’Ini tiga hal yang kita harapkan terakomodir dalam RPJMD,’’ harapnya. Satu hal yang benar-benar menjadi konsen pemerintah daerah, kata Dr. Zul berkonstrasi penuh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/her)
PENGUNGSIAN BECEK - Keinginan sebagian besar korban gempa yang rumahnya hancur segera memiliki hunian sementara (huntara) atau hunian tetap (huntap) belum terealisasi. Seperti tampak di salah satu lokasi pengungsian korban gempa di Gunungsari yang becek akibat diguyur hujan lebat. Warga mengharapkan huntara dan huntap segera dibangun. Berita selengkapnya di halaman 5.
TO K O H Pengusaha Lokal Mulai Turun Tangan PEMERINTAH terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga korban gempa. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, para pengusaha lokal sudah mulai turun tangan mempercepat proses pembangunan huntap korban gempa. ‘’Sudah mulai dilakukan, sekarang pengusaha lokal kita mulai melakukan pembangunan rumah konvensional,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, Senin (5/11) siang. Bersambung ke hal 15 H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/nas)
Menunggu Pensiun Ganti Pejabat
Ditreskrimsus Gubernur Perlu Tumbuhkan Semangat Mulai Selidiki Dana Kompetisi dalam Birokrasi BOS Kemenag Mataram (Suara NTB) Setelah intens koordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Ditreskrimsus Polda NTB akhirnya memulai penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB. Dimulainya penyelidikan ditandai dengan pemeriksaan saksi, Senin (5/11). Saksi yang diperiksa salah satunya Kabid Pendidikan Madrasah, Hj. Eka Muftatiah SH,MH. Saksi tiba sekitar pukul 13.30 Wita, hingga berita ini ditulis sore kemarin pemeriksaan masih berlangsung di Gedung Subdit III Tipikor. Selain Eka, sejumlah pegawai lingkup Kemenag
juga memenuhi panggilan penyidik. Dikonfirmasi kemarin, Dir Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin menegaskan, setelah mempelajari informasi dan data awal, kasus ini resmi penyelidikannya dimulai. ‘’Penyelidikannya sudah kami mulai. Kan ada beberapa informasi dan data awal jadi petunjuk,’’ sebutnya. Timnya di Subdit III Tipikor sudah mulai bekerja dengan mengumpulkan dokumen pelengkap serta pemanggilan saksi-saksi. Namun Syamsudin belum tahu persis siapa saja saksi diperiksa dan dokumen yang sudah didapat. Bersambung ke hal 15
ASN,’’ ujar Ayatullah dikonfirMataram (Suara NTB) masi Suara NTB, Senin (5/11) Gubernur NTB, Dr. H. siang. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc Menurutnya, perlu ada komengatakan, tidak akan mengmpetisi dalam birokrasi. ganti Kepala Organisasi PeDicerminkan dengan pemberangkat Daerah (OPD) jika rian reward dan punishment tidak pensiun. Pernyataan gukepada pejabat. Jika ada pebernur yang terlontar dalam jabat yang kinerjanya bagus, Dialog Kemasyarakatan di maka layak untuk mendapHalaman Kantor Bupati atkan promosi atau menSumbawa, Jumat pekan lalu, duduki jabatan sesuai mengundang perbincangan kompetensinya. publik. ‘’Tapi kalau ada yang gagal, Pemerhati Pemerintahan larinya ke punishment. Mutadan Politik NTB, Ayatullah si itu bisa reward dan punishHadi menilai, pernyataan gument,’’ ujarnya. bernur itu bisa jadi karena Dosen Fakultas Ilmu Sosmelihat kapasitas birokrasi ial dan Politik (Fisipol) Uniyang ada saat ini masih diang(Suara NTB/ist) versitas Muhammadiyah Magap cukup baik dalam mewuAyatullah Hadi taram ini mengatakan, mutajudkan apa yang menjadi visi si biasanya dilakukan kepala misinya. Namun, untuk mewujudkan visi misi maka daerah dengan alasan subjektif dan objektif. perlu didukung oleh birokrasi yang visioner. ‘’Ini ‘’Alasan objektif itu kalau ada yang kinerjanya harus di-cross check juga. Masa harus menung- bagus. Dalam memutasi sebisa mungkin memgu orang pensiun baru mutasi. Promosi dan inimalisir alasan subjektifnya.’’ mutasi seharusnya saat-saat aktif menjadi Bersambung ke hal 15
NTB Krisis Tenaga Terampil
Dua Sesi Tes CPNS Pemprov NTB
Hanya Dua Pelamar Lolos ’’Passing Grade’’ Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mulai melaksanakan tes CPNS 2018, Senin (5/11) dari pagi hingga sore hari. Pelaksanaan tes dibagi menjadi lima sesi tiap hari. Masing-masing sesi sebanyak 100 peserta tes. Dari dua sesi yang terlaksana hingga pukul 12.00 Wita, hanya dua pelamar yang lolos passing grade.
‘’Dari dua sesi tadi, pertama tidak ada yang lolos passing grade. Sesi kedua, dua orang lolos passing grade,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si dikonfirmasi disela-sela memantau pelaksanaan tes CPNS 2018 di Kantor BKD NTB, Senin (5/11) siang. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
DIPERIKSA - Pelamar diperiksa menggunakan metal detector sebelum mengikuti tes CPNS Pemprov NTB.
Mataram (Suara NTB) Data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB mereport nilai proyek yang dikerjakan tahun ini di NTB dengan estimasi anggaran mencapai Rp16,450 triliun. Ironisnya, tenaga lokal hanya kecipratan Rp260 miliar. Hal itu diungkapkan, Ketua LPJK Provinsi NTB, Nurul Hijjah, ST, MT, Senin (5/11). Dikatakan, ketersediaan tenaga kerja lokal yang telah disertifikasi hanya mampu terlibat dengan nilai proyek sebesar Rp260 miliar. Gambaran ini didapat (Suara NTB/bul) Nurul Hijjah dari perhitungan, dengan nilai pekerjaan Rp1 miliar, dibutuhkan tenaga kerja bersertifikat sebanyak 30 orang. “Tenaga terampil yang sudah kita sertifikasi hanya 6.526 orang. Terdiri dari tukang dan mandor. Masih sangat jauh dari kebutuhan. Sehingga untuk melaksanakan proyek di NTB, harus mendatangkan tenaga dari luar,” kata Nurul Hijjah di ruang kerjanya, Senin (5/11) kemarin. Sebanyak 12 proyek strategis dilaksanakan di NTB tahun ini. Diantaranya, pembangunan by pass dari BIL ke Kuta Mandalika sepanjang 25 Km nilai proyeknya diperkirakan membutuhkan anggaran Rp1,7 triliun. Bersambung ke hal 15