HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 6 NOVEMBER 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 199 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
RAPBD 2019 Turun Rp102 Miliar
Zul-Rohmi Fokus Tangani Tiga Persoalan Besar Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyampaikan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Dalam lima tahun ke depan, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd (Zul-Rohmi) akan fokus menangani tiga persoalan besar NTB yang ada saat ini. Hal tersebut disampaikan gubernur dalam rapat paripurna dengan agenda penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2019 dan penyampaian rancangan RPJMD 2018-2023 di Gedung
DPRD NTB, Senin (5/11) siang. Dalam KUA-PPAS, RAPBD NTB 2019 mengalami penurunan sebesar Rp102 miliar dibandingkan tahun anggaran 2018. ‘’Kami akan fokus pada tiga persoalan besar,’’ sebut gubernur. Tiga persoalan besar yang akan menjadi fokus pasangan Zul - Rohmi lima tahun ke depan. Yakni, pertama, pemerintah daerah memastikan bahwa NTB bersahabat, ramah, hangat terhadap investasi. Menurut Gubernur, hal ini pent-
ing. Karena bagaimanapun masalah mendasar pembangunan di NTB adalah pengangguran dan kemiskinan. ‘’Pengangguran dan kemiskinan akan lebih mudah kita selesaikan dengan hadirnya lebih banyak investasi di NTB,’’ ujarnya. Kedua, Pemda akan memastikan NTB aman, nyaman terhadap visiter atau wisatawan yang berkunjung ke Lombok dan Sumbawa. Bukan menjadi rahasia umum bahwa NTB kaya keindahan alam. Diharapkan dengan perbaikan infrastruktur
(Suara NTB/nas)
TANDA TANGAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat menandatangani nota kesepahaman KUA PPAS RAPBD 2019 bersama Ketua DPRD NTB, Senin (5/11) siang. yang terus gencar dilakukan membuat para visiter kembali berkunjung ke NTB di masa mendatang. Ketiga, kata gubernur, dengan mewujudkan NTB yang ramah terhadap investasi dan visiter. Tapi yang paling penting adalah Pemda ingin membahagiakan masyarakat NTB.
‘’Ini tiga hal yang kita harapkan terakomodir dalam RPJMD,’’ harapnya. Satu hal yang benar-benar menjadi konsen pemerintah daerah, kata Dr. Zul berkonstrasi penuh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/her)
PENGUNGSIAN BECEK - Keinginan sebagian besar korban gempa yang rumahnya hancur segera memiliki hunian sementara (huntara) atau hunian tetap (huntap) belum terealisasi. Seperti tampak di salah satu lokasi pengungsian korban gempa di Gunungsari yang becek akibat diguyur hujan lebat. Warga mengharapkan huntara dan huntap segera dibangun. Berita selengkapnya di halaman 5.
TO K O H Pengusaha Lokal Mulai Turun Tangan PEMERINTAH terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga korban gempa. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, para pengusaha lokal sudah mulai turun tangan mempercepat proses pembangunan huntap korban gempa. ‘’Sudah mulai dilakukan, sekarang pengusaha lokal kita mulai melakukan pembangunan rumah konvensional,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, Senin (5/11) siang. Bersambung ke hal 15 H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/nas)
Menunggu Pensiun Ganti Pejabat
Ditreskrimsus Gubernur Perlu Tumbuhkan Semangat Mulai Selidiki Dana Kompetisi dalam Birokrasi BOS Kemenag Mataram (Suara NTB) Setelah intens koordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Ditreskrimsus Polda NTB akhirnya memulai penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB. Dimulainya penyelidikan ditandai dengan pemeriksaan saksi, Senin (5/11). Saksi yang diperiksa salah satunya Kabid Pendidikan Madrasah, Hj. Eka Muftatiah SH,MH. Saksi tiba sekitar pukul 13.30 Wita, hingga berita ini ditulis sore kemarin pemeriksaan masih berlangsung di Gedung Subdit III Tipikor. Selain Eka, sejumlah pegawai lingkup Kemenag
juga memenuhi panggilan penyidik. Dikonfirmasi kemarin, Dir Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin menegaskan, setelah mempelajari informasi dan data awal, kasus ini resmi penyelidikannya dimulai. ‘’Penyelidikannya sudah kami mulai. Kan ada beberapa informasi dan data awal jadi petunjuk,’’ sebutnya. Timnya di Subdit III Tipikor sudah mulai bekerja dengan mengumpulkan dokumen pelengkap serta pemanggilan saksi-saksi. Namun Syamsudin belum tahu persis siapa saja saksi diperiksa dan dokumen yang sudah didapat. Bersambung ke hal 15
ASN,’’ ujar Ayatullah dikonfirMataram (Suara NTB) masi Suara NTB, Senin (5/11) Gubernur NTB, Dr. H. siang. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc Menurutnya, perlu ada komengatakan, tidak akan mengmpetisi dalam birokrasi. ganti Kepala Organisasi PeDicerminkan dengan pemberangkat Daerah (OPD) jika rian reward dan punishment tidak pensiun. Pernyataan gukepada pejabat. Jika ada pebernur yang terlontar dalam jabat yang kinerjanya bagus, Dialog Kemasyarakatan di maka layak untuk mendapHalaman Kantor Bupati atkan promosi atau menSumbawa, Jumat pekan lalu, duduki jabatan sesuai mengundang perbincangan kompetensinya. publik. ‘’Tapi kalau ada yang gagal, Pemerhati Pemerintahan larinya ke punishment. Mutadan Politik NTB, Ayatullah si itu bisa reward dan punishHadi menilai, pernyataan gument,’’ ujarnya. bernur itu bisa jadi karena Dosen Fakultas Ilmu Sosmelihat kapasitas birokrasi ial dan Politik (Fisipol) Uniyang ada saat ini masih diang(Suara NTB/ist) versitas Muhammadiyah Magap cukup baik dalam mewuAyatullah Hadi taram ini mengatakan, mutajudkan apa yang menjadi visi si biasanya dilakukan kepala misinya. Namun, untuk mewujudkan visi misi maka daerah dengan alasan subjektif dan objektif. perlu didukung oleh birokrasi yang visioner. ‘’Ini ‘’Alasan objektif itu kalau ada yang kinerjanya harus di-cross check juga. Masa harus menung- bagus. Dalam memutasi sebisa mungkin memgu orang pensiun baru mutasi. Promosi dan inimalisir alasan subjektifnya.’’ mutasi seharusnya saat-saat aktif menjadi Bersambung ke hal 15
NTB Krisis Tenaga Terampil
Dua Sesi Tes CPNS Pemprov NTB
Hanya Dua Pelamar Lolos ’’Passing Grade’’ Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mulai melaksanakan tes CPNS 2018, Senin (5/11) dari pagi hingga sore hari. Pelaksanaan tes dibagi menjadi lima sesi tiap hari. Masing-masing sesi sebanyak 100 peserta tes. Dari dua sesi yang terlaksana hingga pukul 12.00 Wita, hanya dua pelamar yang lolos passing grade.
‘’Dari dua sesi tadi, pertama tidak ada yang lolos passing grade. Sesi kedua, dua orang lolos passing grade,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si dikonfirmasi disela-sela memantau pelaksanaan tes CPNS 2018 di Kantor BKD NTB, Senin (5/11) siang. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
DIPERIKSA - Pelamar diperiksa menggunakan metal detector sebelum mengikuti tes CPNS Pemprov NTB.
Mataram (Suara NTB) Data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB mereport nilai proyek yang dikerjakan tahun ini di NTB dengan estimasi anggaran mencapai Rp16,450 triliun. Ironisnya, tenaga lokal hanya kecipratan Rp260 miliar. Hal itu diungkapkan, Ketua LPJK Provinsi NTB, Nurul Hijjah, ST, MT, Senin (5/11). Dikatakan, ketersediaan tenaga kerja lokal yang telah disertifikasi hanya mampu terlibat dengan nilai proyek sebesar Rp260 miliar. Gambaran ini didapat (Suara NTB/bul) Nurul Hijjah dari perhitungan, dengan nilai pekerjaan Rp1 miliar, dibutuhkan tenaga kerja bersertifikat sebanyak 30 orang. “Tenaga terampil yang sudah kita sertifikasi hanya 6.526 orang. Terdiri dari tukang dan mandor. Masih sangat jauh dari kebutuhan. Sehingga untuk melaksanakan proyek di NTB, harus mendatangkan tenaga dari luar,” kata Nurul Hijjah di ruang kerjanya, Senin (5/11) kemarin. Sebanyak 12 proyek strategis dilaksanakan di NTB tahun ini. Diantaranya, pembangunan by pass dari BIL ke Kuta Mandalika sepanjang 25 Km nilai proyeknya diperkirakan membutuhkan anggaran Rp1,7 triliun. Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Selasa, 6 November 2018
Halaman 2
Kerjasama Dinas Perdagangan Kota Mataram dengan Harian Suara NTB
I Nengah Sukardi
Sebagian besar pedagang di Pasar Cakranegara menjual kain dan perlengkapan sekolah. Sebagian kecil kata dia, pedagang berjualan kebutuhan pokok. Sebagai sentra bahan - bahan konveksi dan kerajinan harus menunjukkan konsep menarik bagi pelanggan. Tak jarang wisatawan mancanegara maupun lokal membeli souvenir. Berkaitan dengan retribusi, Nengah menuturkan, pendapatannya relatif menurun pascagempa bumi bulan Juli lalu. Praktis, masyarakat enggan berani beraktivitas. Realisasinya pada bulan Ok-
Mataram (Suara NTB) Pasar Cakranegara, salah satu dari tiga pasar tradisional yang direvitalisasi oleh Pemkot Mataram. Revitalisasi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi pelanggan. Kepala Pasar Cakranegara, I Nengah Sukardi mengapresiasi program Dinas Perdagangan. Revitalisasi ini dibutuhkan untuk menghilangkan kesan kumuh. Di samping itu, kesan Pasar Cakranegara sebagai sentra konveksi akan menguat dengan rasa aman dan nyaman. “Kita dukung itu. Paling tidak kesan kumuhnya hilang,” kata Nengah ditemui Senin (5/11).
tober baru mencapai Rp 56 persen dari target Rp327 juta per tahun. Pendapatan itu hanya diandalkan dari aktivitas pedagang sayur dan kebutuhan pokok lainnya. “Pendapatan saya turun,” ucapnya. Dari 520 pedagang sekitar 60 persen yang kembali berjualan. Pedagang lainnya masih trauma. Melihat menurunnya jumlah pedagang, Nengah pesimis target retribusinya tercapai 100 persen. Tetapi, ia akan mengoptimalkan penarikan retribusi dari pedagang. “Ndak kayak di Pagesangan. Di sana kebanyakan peda-
gang sembako. Mana pernah saya tidak capai target,” tuturnya. Di satu sisi, Pasar Cakranegara merupakan pasar lama. Pihaknya tetap mengupayakan menjaga kebersihan. Salah satunya, gotong royong bersama pedagang dan petugas pasar. Nengah menyampaikan, faktor keamanan masih jadi kendala. Kondisi pasar yang terbuka membuka peluang praktik - praktik amoral terjadi. Meski demikian, ia tetap meminta petugas keamanan tetap mengontrol pada malam hari. (cem/*)
(Suara NTB/cem)
REVITALISASI - Kepala Pasar Cakranegara I Nengah Sukardi menunjukkan proyek revitalisasi pasar yang sedang dikerjakan
Dokter ASN Dilarang Bekerja di RS Swasta Mataram (Suara NTB) Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra tengah mempersiapkan ketentuan yang melarang dokter ASN di RSUD Kota Mataram bekerja di RS swasta. Masalahnya, sebagian dokter di RS swasta di kota ini adalah dokter ASN.
Ajak Warga Bersihkan Parit LURAH Bintaro, Lalu Issugiono mengajak semua warganya untuk gotong royong membersihkan parit yang ditumpuki sampah. Ini salah satu upaya agar tidak terjadi genangan saat hujan lebat. “Besok pagi (hari ini, red) saya dan warga akan gotong royong bersihkan parit. Karena banyak sampah di parit ini,” ujarnya, Senin (5/11). Ia mengatakan bahwa sebelum dari Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan upaya normalisasi. Namun karena banyaknya warga yang membuang sampah, membuat parit dengan (Suara NTB/dok) panjang 200 meter itu penuh Lalu Issugiono sampah. “Sebenarnya masih ada 300 meter lagi ke barat yang perlu kita bersihkan. Tapi kita bersihkan dulu yang 200 meter ini. Kemarin sudah dibersihkan 50 meter,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa saat hujan lebat, kelurahannya menjadi langganan terjadi genangan. Sehingga perlu dilakukan normalisasi secara berkala. Dengan demikian, bisa mengurangi risiko banjir atau genangan air. “Kalau hujannya cuma sehari kayak kemarin itu ya ndak sampai tergenang, tapi kalau sudah berhari-hari pas musim hujan itu selalu langganan genangan,” ujarnya. Saat ini ada upaya dari kelurahan dengan mengajak warga untuk bergotong royong secara berkala. Tujuannya untuk membersihkan sampah-sampah yang mungkin saja menjadi penyebab genangan air. Pasalnya masih ada warga yang membuang sampahnya sembarangan. “Makanya kita minta semua kepala lingkungan untuk berkumpul dan ajak warga lakukan gotong royong. Biar kita terhindar dari genangan ataupun banjir saat hujan. Ini sangat penting, karena aktivitas kita sangat terganggu kalau ada genangan,” ujarnya. (lin)
(Suara NTB/cem)
(Suara NTB/cem)
Revitalisasi Pasar Cakranegara Wujudkan Rasa Nyaman dan Aman bagi Pelanggan
“Saya akan berlakukan aturan mulai jam 07.00 - 14.00 Wita, dokter ASN tidak boleh bekerja di rumah sakit swasta,” kata dia, Senin (5/11). Pihak Asosiasi Rumah Sakit (Apersi) bersama Dinas Kesehatan juga akan melihat apakah sarana prasarana dan SDM di rumah sakit tipe C dan D H. Lalu Herman Mahaputra
benar atau tidak. Jangan sampai data diberikan tak valid. Dikatakan, penertiban ini setelah rumah sakit tipe C dan D sebagai bentuk pemberlakuan sistem rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurut dr. Herman, hasil rapat bersama Dinas Kesehatan, Arsada dan BPJS Kese-
hatan akan melihat sejauh mana penerapan sistem rujukan yang diberlakukan secara nasional. Jika sistem rujukan tetap berjalan, maka akan dilakukan penertiban terhadap rumah sakit tipe C dan D. Penertiban itu disebabkan karena rumah sakit swasta berlomba - lomba memberikan pelayanan. Sementara, data diberikan tidak valid. Sebagai contoh, kata dr. Jack, kebanyakan sumberdaya manusia terutama dokter spesial berstatus pegawai negeri sipil. Mereka bekerja di rumah sakit pemerintah. Setelah pemberlakuan
sistem rujukan, Kemenkes juga akan mereview kembali rumah sakit tipe C dan D. “Kalau tidak sesuai akan diturunkan. Dari C ke D,” ucapnya. Kata dia, penertiban tersebut jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Misalnya, pasien tak lagi menunggu daftar tunggu untuk mendapat perawatan. Karena persyaratan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit tipe C dan D, tidak boleh memiliki lebih dari empat dokter spesialis dasar. “Kita tidak bicara lagi soal regulasi. Tapi SDM dan sarana prasarana,” demikian kata dia. (cem)
(Suara NTB/lin)
PARKIR - Sejumlah taksi online yang parkir di sepanjang Jalan Flamboyan Kota Mataram, Senin (5/11).
Diduga Taksi ’’Online’’
Segera Lakukan Perekaman ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., menyayangkan masih banyak warga Mataram yang ternyata belum terekam KTP elektronik. Data dari Dinas Dukcapil Kota Mataram menyebutkan bahwa jumlah warga Mataram yang belum melakukan perekam KTP elektronik adalah sebesar 2.800 orang. Sebagian besar adalah warga yang baru pertama kali membuat KTP atau yang Baru berusia 17 tahun. Atas kondisi ini, seharusnya warga bersama perangkat pemerintahan sama-sama (Suara NTB/fit) proaktif. Abd Rachman ‘’Seharusnya RT, kepala lingkungan dan kelurahan mengimbau warganya untuk segera melakukan perekaman,’’ ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, kemarin. Rachman menilai, masyarakat belum sepenuhnya menyadari dampak belum memiliki KTP elektronik ini. Karena, akan banyak program yang diperuntukkan bagi masyarakat sulit dieksekusi. ‘’Jadi KTP itu merupakan salah satu syarat mendapatkan program-program itu,’’ sebutnya. Oleh karena itu, politisi Gerindra ini mendorong Dukcapil bersama kelurahan berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mempercepat tercapainya target perekaman. Pihak kelurahan, lanjut Rachman, dapat menginformasikan kepada Dukcapil bahwa masih ada warga mereka yang melakukan perekaman KTP elektronik. Karena bagaimanapun, kalau warga yang sudah cukup syarat usia lantas tidak melakukan perekaman KTP elektronik, tentu dampaknya akan cukup luas. Salah satunya adalah warga bersangkutan bisa kehilangan hak pilih saat pemilu tahun depan. Anggota Dewan dari dapil Selaparang ini mengajak warga yang belum memiliki KTP, untuk segera melakukan perekaman. Karena, tak memiliki KTP bukan lagi hal sepele karena akan banyak urusan yang terbengkalai akibat tidak memiliki KTP itu. Rachman menyadari bahwa tidak semua warga yang telah melakukan perekaman, akan langsung mendapatkan keping KTP elektronik. ‘’Ada saja kendalanya, seperti blangko habis,’’ katanya mencontohkan. Untuk mendongkrak partisipasi masyarakat untuk segera melakukan perekaman, dia berharap Dinas Dukcapil agar meningkatkan koordinasinya dengan pihak-pihak terkait. Bahkan bila perlu melakukan perekaman keliling ke tiap-tiap kelurahan. Sebab, data 2.800 warga yang belum melakukan perekaman ini, tersebar di enam kecamatan di Kota Mataram. Rachman mengaku, sebelumnya Dinas Dukcapil pernah meminta kendaraan operasional untuk melakukan perekaman keliling. Meski belum mengetahui realisasi kendaraan operasional yang diminta itu, dia berharap, tanpa kendaraan itupun Dukcapil diharapkan tetap kreatif melakukan jemput bola ke kelurahan-kelurahan. (fit)
Banyak Parkir di Badan Jalan Mataram (Suara NTB) Saat ini keberadaan kendaraan yang parkir di badan jalan banyak dikeluhkan warga. Pasalnya keberadaan kendaraan yang disinyalir merupakan taksi online ini sangat mengganggu pengguna jalan lainnya. “Itu harus ditertibkan, Dinas Perhubungan harus tegas memberikan sanksi. Nanti kita bisa lakukan penertiban bersama Dishub. Aturannya sudah ada kok,” kata Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati, Senin (5/11). Ia memberi contoh, misalnya taksi on-
line yang mangkal di depan Lombok Epicentrum Mall. Jalan depan pusat perbelanjaan itu tampak selalu krodit pada setiap hari. Meski sudah ada marka jalan yang menyatakan larangan untuk parkir, namun para pengemudi taksi online ini tidak mengindahkan. “Makanya saya bilang perlu tindakan tegas. Sudah ada tanda peringatan tapi tidak dipatuhi. Kalau di Jakarta itu, yang pakai badan jalan langsung digembosi,” ujarnya. Selain di depan LEM, ia juga menyoroti taksi online di Jalan Flam-
50 Koperasi akan Dibubarkan Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi, Prindustrian dan UKM Kota Mataram berencana untuk membubarkan lagi 50 koperasi yang sudah tidak aktif. Tahun ini, Dikoperin berdasarkan persetujuan kementerian sudah membubarkan 54 koperasi. Ini menambah daftar koperasi yang dibubarkan setelah pada tahun 2017 lalu sebanyak 48 koperasi juga sudah dibubarkan. “Ada 396 koperasi yang masih aktif sampai saat ini, yang sehat hanya 53 koperasi saja,” kata Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM Kota Mataram Yance Hendra Dirra, Senin (5/11). Ia mengatakan, salah satu kewajiban dari koperasi adalah melakukan rapat anggota tahunan (RAT). Sementara ada 500 lebih koperasi di Kota Mataram tidak pernah melakukan rapat. Sehingga dapat dikatakan sebagai koperasi dengan kategori tidak sehat, belum lagi koperasi yang hanya mencantumkan plang saja. “Semua koperasi yang tidak sehat akan kita bubarkan saja karena kita sedang melakukan efisiensi demi memaksimalkan program yang akan kita lakukan. Sebenarnya koperasi ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Tetapi kalau tidak dimanfaatkan, ya kita tutup saja,” ujarnya.
Total semua koperasi yang akan dibubarkan sebanyak 220 koperasi. Dengan dibubarkannya 102 koperasi pada tahun sebelumnya, maka tersisa 120 koperasi lagi yang harus dibubarkan dengan mekanisme yang sudah ditentukan oleh Pemerintah. Koperasi-koperasi itu sudah diberikan peringatan dan pendekatan oleh Pemkot Mataram. Namun jika tidak ada perubahan, maka terpaksa koperasi-koperasi itu akan dibubarkan. 220 ini merupakan angka tahun 2017 dan 2018, bisa saja pada tahun berikutnya jumlah koperasi yang akan dibubarkan semakin bertambah. Ini tergantung dari aktivitas koperasi-koperasi yang masih ada saat ini. “Sebagian dari koperasi itu merupakan koperasi simpan pinjam, namun tidak beroperasi secara maksimal bahkan hanya tinggal plang saja,” ujarnya. Ia berharap koperasi yang belum maksimal menjalankan tugas dan fungsinya untuk semakin berbenah. Sebab tidak menutup kemungkinan ia akan melakukan verifikasi ulang dan menambah jumlah koperasi yang akan dibubarkan. Paling tidak, operasi itu melakukan RAT dan struktur anggota dan kepengurusannya juga jelas. Selain itu, ada aktivitas dari koperasi itu yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. (lin)
boyan dekat Kantor Walikota Mataram. Di jalan ini terlihat banyak taksi online terparkir di badan jalan. Hal ini juga kerapkali dikeluhkan pengguna jalan. “Mereka (pengemudi taksi online) itu kan mau dapat orderan dari hotel-hotel di dekat Sangkareang ini. Makanya banyak yang mangkal di situ. Ini juga harus ditertibkan,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa dasar untuk melakukan penertiban itu ialah Perda Nomor 7 Tahun 2015. Sehingga sangat memungkinkan untuk melaku-
kan penertiban pada pelanggar yang menggunakan badan jalan sebagai area parkir. “Aturannya sudah ada, ini tinggal kita lakukan penindakan saja. Ini sudah banyak soalnya, harus segera kita tindak. Kalau tidak, nanti bisa makin banyak,” ujarnya. Ia berharap Dishub Kota Mataram juga mengajak operator taksi online ini untuk berdiskusi. Jika masih tidak mematuhi aturan, ada baiknya diberikan teguran. Jika masih tidak kooperatif, sebaiknya ditindak saja. (lin)
Sebagian Besar Pelamar CPNS Diprediksi Tak Memenuhi Standar Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, peluang formasi calon pegawai negeri sipil pasti ada. Terutama formasi yang pelamarnya sedikit. Penentuan lulus atau tidaknya pelamar dilihat dari passing grade. “Kalau itu pasti ada,” kata Nelly ditemui Senin (5/11). Perkembangan hasil tes CPNS di kabupaten/kota maupun provinsi hanya sebagian kecil yang memenuhi standar dari ribuan pelamar. Tidak menutup kemungkinan kata Nelly, ini juga akan terjadi di Kota Mataram. Meski demikian, dia tetap optimis dengan kompetensi pelamar di atas rata - rata. Di samping itu, pihaknya aktif memberikan penjelasan maupun pendampingan - pendampingan kepada pelamar. “Kebanyakan pelamar kota anak - anak milenial. Kalau lihat dari nilainya sih bagus- bagus,” jawabnya. Kalaupun nantinya sebagian pelamar tak memenuhi passing grade tak bisa dipaksakan. Standar nilai telah baku sesuai kebijakan dari pemerintah pusat. Tidak terpenuhinya nilai akan dilaporkan ke Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Persoalan ini kemungkinan dijadikan bahan pertimbangan bagi Panselnas untuk mengeluarkan kebijakan. Bisa saja nanti, pelamar yang memperoleh nilai bagus pada formasi tertentu. Tetapi hanya dibutuhkan satu pelamar digeser ke sekolah atau instansi lain.
Sepanjang nilainya memenuhi persyaratan. “Misalnya satu formasi ada dua yang bagus dan memenuhi passing grade. Sedangkan, di tempat lain dengan formasi sama tidak ada yang lulus. Bisa saja digeser ke sana,” jawabnya. Terkait peluang formasi yang tak terisi belum berani dipastikan Nelly. Kembali disampaikan, peluang itu pasti ada jika mengacu dari hasil tes kabupaten/kota lainnya. Nelly mengurai, persiapan tes yang dimulai Rabu (7/11) siang tak ada masalah. Timnya terus m e m perbaharui dan memaksimalkan persiapan agar tak terjadi eror saat pelaksanaan tes. (cem)
Baiq Nelly Kusumawati (Suara NTB/cem)
SUARA NTB Selasa, 6 November 2018
Pertumbuhan Ekonomi NTB Diperkirakan Terkontraksi Lebih Dalam Mataram (Suara NTB) Pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2018 ini oleh Bank Indonesia diproyeksikan minus 2,5 persen sampai 3 persen. Diperkirakan, pertumbuhannya akan minus lebih dalam dari proyeksi ini. Hal ini dikemukakan oleh Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Wahyu Ari. Menurutnya, pemicu yang paling besar adalah dampak gempa dan tak bergairahnya sektor pertambangan. Akibat lemahnya ekspor konsentrat oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). “Berdasarkan tracking indikator dan survei terkini, bisa jadi pertumbuhan ekonomi NTB 2018 kontraksi lebih dalam,” jelas Wahyu Ari, Senin (5/11) kemarin. Dampaknya tentu akan dirasakan oleh semua pihak. Di sisi dunia usaha, omzet penjualan ataupun occupation rate turun, masyarakat terdampak gempa juga mengalami penurunan pendapatan, di sisi pemerintah PAD akan turun serta alokasi anggaran akan terserap untuk pemulihan pascagempa dalam bentuk rehabilitasi maupun rekonstruksi. “Tapi Lombok masih cukup prospektif. Potensi pertanian dan pariwisatanya cukup besar. Kalau kepercayaan investor dalam hal ease of doing bussiness tidak akan terpengaruh,” jelasnya. “Waktu kasus gempa Yogya juga pengaruhnya terkontraksi cukup dalam terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal serupa juga kemungkinan besar terjadi di NTB, selain karena pengaruh sektor tambang,” imbuh Wahyu Ari. Insentif fiskal melalui anggaran pemerintah pusat untuk rekontruksi /rehabilitasi, perbaikan infrastruktur, ataupun bantuan-bantuan lainnya. Diharapkan bisa menjadi stimulus pemulihan ekonomi NTB lebih terakselerasi. Harapannya, sektor-sektor yang menjadi potensi besar NTB ini diharapkan dikawal dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Serta, semua pihak harus turun tangan membantu pemerintah, sesuai tupoksinya masing-masing. Hal sama dikemukakan Kepala BPS Provinsi NTB, Suntono. Dampak bencana gempa telah mempengaruhi sektor andalan provinsi ini, yakni sektor pariwisata. Melempemnya sektor pariwisata setelah gempa ini terparah kedua setelah sektor pertambangan. Tetapi BPS tidak dalam posisi memproyeksikan. Tetapi memotret secara langsung dampaknya. Ada waktunya pemotretan dilakukan kata Suntono. Tetapi pesannya, pertanian dan perdagangan saat ini harus mengambil peran terhadap pengaruh pariwisata dan pertambangan ini. Sarannya, perkuat basis agraria ini dengan memperkuat pertanian modern. Bertani dengan teknologi. Jika pemerintah jeli, pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pertanian. Bukan pengaruh besarnya sektor pertambangan. Pertanian ini, kata Suntono, berkaitan erat dengan pengangguran, dan kemiskinan. “Pertanian ini saya menyebutnya sebagai sektor satu. Sehingga ketika pemerintah ingin mendongkrak ekonomi, kemiskinan, garap secara total sektor satu ini. Kalau sektor satu sudah beres, yang lain sudah pasti beres. Kalau tidak dibereskan sektor satu, ya ndak beres-beres (kemiskinan dan pengangguran),” demikian Suntono. Proyeksi minusnya pertumbuhan ekonomi oleh Bank Indonesia, menurutnya akan mempengaruhi seluruh aspek yang terkait. Perdagangan, pariwisata, dan usaha-usaha lainnya. “Pemerintah sudah tau, apa yang harus dikerjakan. Ya fokus mana yang prioritas,” demikian Suntono memberikan gambaran umum soal soWahyu Ari lusinya. (bul)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Pertumbuhan Ekonomi NTB Terendah di Indonesia Mataram (Suara NTB) Pertumbuhan ekonomi NTB dengan memasukkan kategori pertambangan, seluruh indikator perbandingannya mengalami pertumbuhan negatif pada teriwulan III 2018 ini. Bahkan NTB satu-satunya provinsi di Indonesia yang pertumbuhan ekonominya menuju garis merah ke bawah. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono dalam keterangan resmi di kantornya, Senin (5/11) mengemukakan, Perekonomian Provinsi NTB secara kumulatif (c to c)sampai dengan triwulan III-2018 mengalami kontraksi sebesar -5,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Kondisi ini disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan pada kategori pertambangan dan penggalian yang mencapai40,17persen. Sementara tanpa pertambangan bijih logam perekonomian Provinsi NTB masih tumbuh 3,80 persen. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai kategori dominan mampu tumbuh sebesar 2,92 persen. Demikian pula halnya dengan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh mencapai 5,80 persen (c to c). Pertumbuhan tertinggi diperlihatkan oleh kategori jasa keuangan dan asuransi yang mencapai 11,34 persen. Hal ini sejalan dengan telah tersalurkannya berbagai kredit perbankan pada triwulan III ini, dimana sebagian besar beru-
pa kredit untuk pelaksanaan proyek fisik (konstruksi). Akan tetapi pelaksanaan konstruksi tersebut masih tertahan akibat terjadinya gempa bumi, sehingga pertumbuhan kategori konstruksi tidak signifikan yaitu hanya sebesar 0,42 persen. Perekonomian Provinsi NTB pada triwulan III-2018 disebut juga mengalami kontraksi sebesar -13,99 persen dibandingkan dengan kondisi triwulan III-2017 (y on y). Sedangkan tanpa pertambangan bijih logam pada triwulan III2018 juga mengalami kontraksi sebesar -0,36 persen. Diantara 3 kategori yang dominan dalam perekonomian Provinsi NTB, lanjut Suntono, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada triwulan III2018 mengalami pertumbuhan sebesar 3,28 persen. Sedangkan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dan kategori Pertambangan dan Penggalian masing-masing mengalami kontraksi sebesar -0,47 persen dan -57,83 persen. Sementara itu, kategori dengan pertumbuhan terting-
gi dicapai oleh kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,61 persen, diikuti kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,88 dan kategori informasi dan komunikasi sebesar 5,21 persen. Memperhatikan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada triwulan III-2018 secara y on y, pendorong pertumbuhan terbesar berasal dari kategori perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,40 poin. selanjutnya, kategori jasa keuangan sebesar 0,27 poin, kemudian disusul kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,14 poin. Sedangkan pemicu kontraksi berasal dari kategori pertambangan dan penggalian sebesar -13,81 poin, selanjutnya kategori konstruksi sebesar -1,03 poin dan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -0,28 poin. “Khusus untuk pertambangan ini, kami turun langsung ke AMNT, penyebab ekspornya kecil karena masih mengolah stok file lama. Karena stok file lama, berpengaruh juga ke
kualitasnya. Itulah yang menyebabkan nilai ekspornya kecil. Padahal, kalau ekspor seberapa banyakpun bisa diekspor, tidak masalah,” ujarnya. Tingginya kontraksi pertumbuhan pada kategori pertambangan dan penggalian dan diikuti beberapa kategori yang lain yang terdampak gempa bumi pada triwulan III 2018 menarik pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan berkontraksi hingga -13,99 persen. Pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan bijih logam juga mengalami kontraksi sebesar 0,36persen, jauh lebih rendah daripada pertumbuhan y o y pada triwulan yang sama. Pada tahun lalu yang tumbuh hingga 7,57 persen. Musibah gempa bumi dan kemarau yang cukup panjang menjadi faktor utama penyebab turunnya kinerja ekonomi tanpa pertambangan bijih logam. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kondisi perekonomian Provinsi NTB pada triwulan III-2018 mengalami kontraksi sebesar 2,14persen (q to q). Kondisi ini didorong oleh pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontraksi hingga 0,59 persen diikuti kontraksi pada kategori pertambangan dan penggalian -12,56 persen, kategori konstruksi -16,53 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -10,29 persen. Musibah gempa yang menimpa
Provinsi NTB sejak akhir bulan Juli hingga awal September cukup berdampak bagi perekomian NTB pada triwulan ini. Beberapa lapangan usaha memperlihatkan laju pertumbuhan positif. Pertumbuhan yang cukup signifikan dicapai oleh kategori industri pengolahan yaitu 64,38 persen. Hal ini didorong oleh kegiatan pada industri pengolahan tembakau yang merupakan produk dominan industri pengolahan setelah industri makan minum. Pada triwulan III ini merupakan musim panen (panen raya) tanaman tembakau, sekaligus sebagai puncak kegiatan industri pengolahan tembakau. Industri pengolahan tembakau yang ada di NTB pada umumnya berupa oven dan perajangan tembakau. Selain kategori industri pengolahan tembakau, kategori yang mampu tumbuh positif adalah kategori jasa lainnya sebesar 9,99 persen, kategori informasi dan komunikasi 2,54 persen dan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1,96 persen. “Tanpa memasukkan kategori tambang, pertumbuhan ekonomi NTB Y-on-Y tumbuh -0,36 persen. Q-to-Q tumbuh 0,79 Persen dan C-to-C tumbuh 3,80 Persen. Dari 2015, biasanya triwulan III ekonomi NTB tumbuh positif terus. Triwulan III 2018 ini yang menujukkan negatif,” demikian Suntono. (bul)
(Suara NTB/bul)
(Suara NTB/dok)
HORTIKULTURA - Sektor hortikultura yang dikembangkan dengan teknologi oleh SMK PP Mataram. Sektor pertanian diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, melalui teknologi pertanian yang lebih memadai. Nampak Kepala Sekolah SMK PP, Sugiarta di lahan pertanian hortikultura yang dikembangkan di SMK PP Mataram.
Pengangguran di NTB 83.260 Orang
(Suara NTB/bul)
Suntono Mataram (Suara NTB) Sebanyak 83.260 orang penduduk NTB dinyatakan berstatus pengangguran. Jumlah ini meningkat dari keadaan tahun sebelumnya. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis oleh Kepala BPS NTB, Suntono, Senin (5/11) kemarin dipaparkan keadaan ketenagakerjaan di NTB. Jumlah angkatan kerja NTB pada Agustus 2018 sebanyak 2.237.038 orang. Menurun 221.640 orang dibanding Februari 2018 dan turun 158.790 orang dibanding Agustus 2017. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2018 sebanyak 2.154.120 orang, turun 221.690 orang dibanding keadaan semester lalu dan berkurang 162.600 orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 83.260 orang, mengalami kenaikan sekitar 0,05 ribu orang dibanding semester lalu dan meningkat sebanyak 3.810 orang dibanding setahun yang lalu. Sementara itu, lanjut Suntono, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan. TPAK pada Agustus 2018 tercatat 65,91 persen, turun 3,92 poin dibanding semester lalu dan turun sebesar 2,58 poin diband-
ing setahun yang lalu. Penurunan TPAK disebabkan terjadinya kejadian bencana gempa pada Bulan Agustus 2018 sehingga pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar/ pekerja keluarga kebanyakan tidak bekerja sehingga penduduk tersebut tergolong bukan angkatan kerja. “Karena orang masih mikirkan tempat tinggalnya. Belum fokus mikirin kerjaan. Sebagai catatan, data ini belum termasuk data Kabupaten Lombok Utara, sehingga belum dapat dibandingkan secara langsung dengan data tahun 2017,” jelas Suntono. Dilihat dari tingkat pendidikan. Pada Agustus 2018, TPT untuk Diploma I/II/III paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu 8,39 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Mengengah Umum (SMU) 6,52 persen, diikuti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 5,52 persen. “Yang lulusan Diploma atau Sarjana, biasanya milihmilih kerjaan. Kalau ndak cocok, ndak kerja. Beda sama yang pendidikannya rendah. Kerja serabutan kerja apapun dikerjakan,” jelasnya. Lanjut Suntono, berdasarkan lapangan pekerjaan utama. Pada Agustus 2018, penduduk NTB paling banyak bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebanyak 721.283 orang (33,48 persen), disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil 437.913 orang (20,33 persen) dan Industri Pengolahan266.677 orang (12,38 persen). Lapangan usaha yang mendominasi di NTB adalah sektor pertanian. Pasar kerja di NTB sektor pertanian sangat bergantung pada musim. Jika musim tanam atau musim panen bergeser ke bulan Maret atau April sebagaimana yang terjadi pada Februari tahun 2018 maka pen-
gangguran akan meningkat. Sedangkan untuk Bulan Agustus, sektor pertanian didominasi pertanian tanaman padi dan perkebunan tembakau termasuk industri pengolahan tembakau berupa tembakau rajang akan sangat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Bencana gempa yang terjadi pada Agustus 2018 menyebabkan berkurangnya wisatawan yang datang ke NTB, berpengaruh pada sektor pariwisata serta lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum.
Dari seluruh penduduk bekerja, pada Agustus 2018, status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan/pegawai (25,56 persen). Diikuti berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar (21,37 persen), status berusaha sendiri (20,48 persen), pekerja bebas (16,33 persen), dan pekerja tidak dibayar/pekerjakeluarga (13,61 persen). Sementara penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap memiliki persentase yang paling kecil yaitu sebesar 2,65 persen.
Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2018 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah sebanyak 1.379.317 orang (64,03 persen). Sedangkan penduduk bekerja berpendidikan menengah (SMU sederajat) sebanyak 532.253 orang (24,71 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 242.554 orang (11,26 persen) mencakup 44.174 orang berpendidikan Diploma dan 198.380 orang berpendidikan Universitas. (bul)
SUARA NTB Selasa, 6 November 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Tes SKD CPNS hanya 10 Peserta yang Lolos Selong (Suara NTB) Memasuki hari kelima tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, terdapat 10 peserta yang dinyatakan lulus ke tahap berikutnya. Sementara ribuan peserta dipastikan gugur pada tes pertama ini dan secara otomatis tidak bisa melanjutkan ke Tes Kompetensi Bidang (TKB). Koordinasi SKB Tes CPNS Kabupaten Lotim, M. Bahrain, menyebutkan yang sudah dinyatakan lulus minimal mendapat nilai sesuai dengan passing grade yang sudah ditentukan yakni, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75, Tes Intelegensia Umum (TIU) 80 dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 143. Apabila peserta itu mendapatkan nilai yang cukup tinggi, namun salah satu di antara tiga item itu mendapatkan nilai yang sudah ditentukan, maka dinyatakan tidak lulus. “Jadi harus mendapatkan nilai minimal sesuai passing grade itu. Satu di antaranya tidak boleh kurang,” terangnya. M. Bahrain mengaku pe-
merintah daerah sudah mendapatkan surat untuk rakor di BKN dalam waktu dekat, sehingga di sanalah nanti akan disuarakan terkait pengisian kuota apabila banyak peserta yang tidak lulus dalam tes SKD ini. Selain menawarkan eks K2, sistem perankingan nilai tes juga akan coba dikumunikasikan pada saat pelaksanaan rakor tersebut. “Kalau CPNS lalu, kekosongan kuota itu gugur,” ujarnya. Pada bagian lain, Bahrain mengaku, Lotim kekurangan PNS yang cukup banyak. Pasalnya, selama empat tahun tanpa adanya pengangkatan disertai dengan setiap tahun adanya PNS yang pensiun dan meninggal dun-
ia menjadi penyebab kurangnya PNS di Lotim sekitar 6.000 orang. Kekurangan PNS di Kabupaten Lotim didominasi oleh tenaga guru, tenaga medis serta tenaga tekhnis lainnya. Akibat kekurangan ini, ujarnya, satu kepala sekolah hanya dua stafnya berstatus PNS, di perkantoran banyak kepala seksi yang tidak memiliki staf. Kondisi ini berdampak terhadap kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat. “Kurangnya PNS ini memang berdampak terhadap pelayanan,” ujarnya. Sementara apabila mengandalkan tenaga honorer, lanjut Bahrain, yang menjadi persoalan yakni kemampuan in-
stansi tersebut di dalam membayar honor baik dari APBD maupun dana BOS. Selanjutnya, tingkat kesejahteraan pekerja juga menjadi pertimbangan yang tidak sesuai dengan beban kerja yang diembannya serta keamanan sebagai tenaga honorer. Dikonfirmasi Senin, (5/11), Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori, mengatakan, rekrutmen CPNS perlu dilakukan evaluasi. Karena apabila banyak peserta atau pelamar CPNS 2018 yang tidak memenuhi kriteria dan dinyatakan tidak lulus. Maka dari kuota yang ada nantinya banyak yang tidak terisi, sehingga itu tentunya membuat masyarakat dan pemerintah merugi. Untuk itu, berharap kepada pemerintah daerah dalam hal ini bupati/wakil bupati bersuara ke pemerintah pusat bahwa kuota yang peruntukkan untuk Kabupaten Lotim tidak dapat dipenu-
hi, karena melihat kompetensi pada saat melakukan tes. Politisi partai Golkar ini juga mengaku setuju apabila rekrutmen kuota yang tersisa akibat banyaknya pelamar yang tidak lulus itu dialihkan untuk mengakomodir eks K2 yang menurutnya memiliki pengabdian cukup lama serta kompetensi yang cukup baik. Selain itu, diakomodirnya eks K2 menjadi PNS itu sudah sepatutnya dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka atas pengabdiannya berpuluh-puluh tahun. Ditegaskannnya, tidak lulusnya ribuan pelamar dalam tes SKD itu bukan berarti masyarakat Kabupaten Lotim bodoh. Melainkan, hal tersebut disebabkan oleh faktor psikologi dan beberapa faktor lainnya mengingat pelaksanaan seleksi ini menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Maka dari itu, sudah sepatutnya pemerintah mengako-
Polemik Randis, Banggar Akui Tak Dibahas Tanjung (Suara NTB) Kendaraan dinas (randis) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara jenis Toyota All New Fortuner 2.4G, kian memanas menjadi polemik. Utamanya di tingkat DPRD Lombok Utara, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengklaim anggaran pengadaan mobil dinas wabup tersebut tidak disetujui dalam anggaran KUA PPAS. Terlebih lagi, dalam proses pembahasan RAPBD pasca-KUA PPAS 2 fraksi, Fraksi Hanura dan Fraksi Merah Putih khususnya dari Partai Gerindra melakukan walk out (WO). Kepada wartawan, anggota Banggar DPRD KLU, H. Abdul Gani, Senin (5/11) mengungkapkan, pihaknya tidak menyetujui penganggaran Fortuner. Seingatnya, DPRD pada pembahasan KUA PPAS RAPBD 2018 pada bulan November 2017 ketika itu, telah mengeluarkan item pengadaan randis wakil kepala daerah. Politisi PKB ini mengatakan, pembahasan KUA PPAS atas item yang disetujui dan tidak disetujui terangkum dalam risalah sidang. Sebab tidak hanya Fortuner saja, ada beberapa item di APBD murni yang tidak disepakati agar dievaluasi dan dikaji ulang. “Pada saat itu kan kita menolak karena melihat kebutuhan masyarakat,” sebutnya. Senada Gani, anggota Banggar utusan Fraksi Golkar, M. Ikhwanudin, mengakui hal serupa. Secara singkat, Ikhwanudin mengklaim tak pernah membahas. “Kami tidak pernah membahas itu,” ucapnya sambil lalu. Dikuatkan politisi Hanura, Ardianto, SH., usai meneliti risalah sidang KUA PPAS RAPBD 2018 mengatakan pada rancangan APBD 2018 tidak tercantum anggaran pengadaan mobil jabatan seharga Rp 600 juta. Ardianto mengingat, 7 orang anggota DPRD dari 2 fraksi ketika itu walkout memasuki periode paripurna membahas RAPBD pascaKUA PPAS. Persoalan Fortuner, menurutnya sudah telanjur viral dan menjadi polemik. Maka kata dia, harus ditelusuri secara hukum perihal mekanisme penganggarannya mengingat ada beberapa anggota Banggar mengaku tidak pernah membahas anggaran tersebut. Sementara, Wakil Ketua DPRD KLU, H. Djekat Demung, sebagai pihak yang terlibat memimpin sidang-sidang paripurna pembahasan KUA PPAS dan RAPBD mengaku tak mengetahui item per item anggaran. Sebagai pimpinan, ia pada posisi memastikan apakah sidang berjalan kuorum atau tidak kuorum. Sementara, Direktur Eksekutif Lombok Utara Corruption Watch, Tarpiin, mendorong agar penegak hukum mengusut tuntas persoalan tersebut. Menurutnya, pengadaan Fortuner tidak hanya diduga tidak melalui proses penganggaran tetapi momen pengadaannya tidak tepat. Mestinya kata dia, pengadaan bisa dibatalkan atau mengedepankan realitas dan pertimbangan meski dalihnya usulan sebelum gempa. (ari)
modir eks K2 untuk mengisi kuota atau formasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terlebih Kabupaten Lotim memiliki masih banyak kekurangan PNS. “Jika kuota itu tidak terisi. Tentu kita sangat merugi,”ujarnya. Selain itu, apabila kuota itu dibiarkan kosong. Maka
ke depan pelayanan publik akan terganggu serta akan merembet ke berbagai faktor lainnya. Terkait dengan sistem ranking atau passing grade yang digunakan pada saat tes, menurut Daeng langkah itu sebaiknya dilakukan pada saat masa jabatan dan lainnya. (yon)
Gapeksindo Protes Proyek Swakelola di Sekolah
KadinTerkesanDilupakan JUMLAH pengusaha di Lombok Timur (Lotim) mencapai ribuan orang. Hanya saja selama ini para pengusaha itu berjalan sendirisendiri. Keberadaan organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) selama ini terkesan dilupakan dan bahkan ditnggalkan. Menyadari kondisi ini, Ketua Kadin Lotim, Marwan Hadi, mengaku, Kadin adalah satusatunya yang mendapat pengakuan di negara. Kadin (Suara NTB/dok) merupakan organisasi profeMarwan Hadi si yang sudah ada sejak dalam lembaran negara. Saat ini, kesannya memang ditinggalkan. Padahal, mengingat ketentuan perundang-undangan, tepatnya UU Nomor 1 tahun 1978, keberadaan Kadin ini sangat strategis. Di mana, sudah sangat lama bersama para perusahaan untuk mengembangkan usaha. Kadin adalah mitra pemerintah dan ibu bapaknya pengusaha. “Tapi karena banyak yang tidak mengenal sehingga Kadin ini merasa seperti ditinggalkan. Harapan kita, pemerintah mengimbau pengusaha agar bisa menjadi anggota kadin dan bisa melahirkan satu produk regulasi,” harapnya. Keyakinan Marwan, untuk mencari dana ini sangatlah gampang melalui Kadin. Di mana, Kadin adalah tempat kumpulan para pengusaha. Terpenting pengusaha ini bisa bersatu. Jumlah perusahaan mulai dari kecil sampai terbesar ada di Lotim. Kadin sejatinya bisa menghimpun dari terkecil sampai terbesar. “Kadin kan menjadi bapaknya para perusahaan,” terangnya. Kalau semua tergabung dalam Kadin diyaikini akan banyak bisa diperbuat. Termasuk untuk membantu pemerintah daerah dalam beberapa hal. Cukup dengan adanya Kadin bisa untuk membina perusahaan kecil agar bisa menjadi tangguh. Pemula-pemula ini dididik agar bisa menjadi lebih baik manajemen dan penataan permodalannya. Diakuinya, masalah modal sudah ada Kredit Usaha Rakyat (KUR). Akan tetapi karena banyak yang tidak mengetahui, akses masyarakat ke bank sulit. Di sinilah peranan Kadin untuk bisa menjembatani akses pinjaman masyarakat ke perbankan. ‘’Kadin tidak memberikan uang. Tapi diyakinkan bisa memberikan pembinaan. Yakini jika masuk menjadi anggota Kadin, maka segala persoalan yang dihadapi pengusaha bisa lebih mudah diatasi dan dikomunikasikan. Termasuk mengenai persoalan permodalan,’’ klaimnya. Tidak hadirnya kadin di tengah-tengah pengusaha saat ini diakui kemungkinan besarnya, karena Kadin sendiri kurang sossialisasi. ‘’Pengusaha kecil, konstruksi dan non konstruksi, pelaku industri semua itu sejatinya anggota Kadin,’’ ujarnya. (rus)
(Suara NTB/yon)
TES - Tes seleksi CPNS tingkat Kabupaten Lotim. Banyak pelamar yang gugur, karena tidak memenuhi passing grade yang sudah ditentukan.
(Suara NTB/yon)
HUNTARA - Keberadaan huntara yang ada di Sembalun. Namun, masyarakat yang jadi korban gempa mengharapkan huntap segera dibangun, sehingga kehidupan bisa kembali normal.
Lotim Terkendala Kurangnya Ratusan Fasilitator dan Aplikator Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah fokus penanganan dampak bencana gempa di Sembalun, Sambelia dan Pringgabaya. Hanya saja, kendala pertama yang dihadapi saat ini masih kekurangan fasilitator dan aplikator. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, H. Lukmanul Hakim, menjelaskan, kebutuhan Lotim harus lebih dari 500 fasilitator. Sedangkan jumlah yang ada saat ini sebanyak 125 fasilitator. Untuk memenuhi kebutuhan Lotim terkait fasilitator, pemerintah pusat dari Kementerian PUPR akan melakukan seleksi sebanyak 1.200 fasililator untuk didistribusikan ke kabupaten/kota di NTB. Jumlah yang diseleksi itupun dinilai masih kurang sekitar 1.200, maka dari itu Pemprov NTB bekerjasama dengan pemkab/pemkot akan melakukan seleksi fasilitator
sekitar 1.000 orang dengan memanfaatkan tenaga lokal yang ada. Untuk yang diseleksi oleh pemprov akan memberdayakan tenaga-tenaga lokal yang ada di perguruan tinggi, terutama Jurusan Teknik Sipil, sehingga kebutuhan fasilitator cepat dan itu akan membantu. “Omong kosong kalau fasilitator kurang lalu penanganan cepat,”ujarnya. Lukman mengungkap, keberadaan fasilitator sangat penting mulai dari melakukan pendataan, pendampingan dan pembentukan pokmas serta membantu masyarakat untuk mencairkan uangnya. Selain fasilitator, yang menjadi kendala juga yakni kekurangan aplikator di Lotim yang memiliki kemampuan. Saat ini ada beberapa aplikator yang ada di Kabupaten Lotim, diantara Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), Ruma Instan Kayu (Rika), Riko dan Risba, RCI dan RCR yang diantara sudah melalukan sosialisasi. Se-
mentara yang sudah mulai melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan KK hanya Risha. Namun setelah MoU tersebut, fakta di lapangan kemampuannya untuk mengeksekusi tanggung jawabnya tidak bisa. “Dari awal masyarakat sudah dibebaskan untuk memilih. Namun yang paling awal menawarkan diri adalah Risha. Tapi kita akui ini disebabkan karena kelalaian kita di tingkat kabupaten menyelesaikan pendataan dan siapnya aplikasi dalam mengeksekusi apa yang menjadi tanggung jawabnya,”ujarnya. Disampaikan lebih jauh, posisi saat ini yakni masa transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi korban gempa Lombok dan Sumbawa. Adapun tahapantahapan pekerjaan yang dilakukan hingga saat ini dari tanggap darurat, transisi darurat dan saat ini masuk dalam tahap rehabilitasi rekonstruksi. (yon)
Kades Merasa ”Dizalimi”Produk Hukum Selong (Suara NTB) Para kepala desa (kades) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, Senin (5/11) mendatangi gedung DPRD Lotim. Mereka mengaku selama ini ”dizalimi” oleh sejumlah produk hukum. Terutama mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Di hadapan Ketua DPRD Lotim, R. Rahadian Soedjono bersama Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori di ruang sidang Komisi I, Ketua FKKD Lotim yang juga Kades Lenek Baru Kecamatan Lenek, Heri Fathullah meminta pemerintah daerah segera melakukan revisi Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang pengangkatan, karena tidak sesuai dengan Permendagri 67 tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Diakuinya, kades se Lotim saat ini dalam kondisi dilematis, karena aturan-aturan hukum yang ada dan harus dijalani. Tidak sedikit, kades harus berhadapan di pengadilan dengan para perangkatnya. Dalam ketentuan sebelumnya, boleh melakukan pengangkatan sampai masa tugasnya berakhir. Belakangan, muncul aturan baru harus diangkat sampai usianya 60 tahun. Sampai sekarang yang berakhir masa sesuai masa jabatannya para perangkat desa sebelum berlakunya Permendagri nomor 67 2017 menjadi pertanyaan besar kenapa tidak bisa diberhentikan. Diketahui ada surat edaran dari Bupati Nomor 141 /428/PMD 2018 yang isinya sesuai dengan Permendagri 83/2016. Akan tetapi, atas alasan demi menjaga kon-
(Suara NTB/rus)
DATANGI - FKKD mendatangi DPRD Lotim, Senin (5/11). Mereka memprotes adanya aturan yang tidak sesuai dengan desa dan bisa menjerat kades ke kasus hukum. dusivitas daerah kades dilarang juga melakukan pengangkatan dan pemberhentian. Diduga, pemerintah daerah sengaja mengulur-ulur waktu. Sementara aturan yang berlaku saat ini membuat para kades terkesan terpaksa harus melakukan pengangkatan perangkat yang sudah ada. “Tidak semua perangkat desa itu baik dan bisa melaksanakan tugastugas yang diamanahkan kepala desa,” ucapnya. Menurut Heri Fathullah, persoalan kepala desa dengan para perangkat desanya itu akan menjadi masalah berat berat. Satu sisi, para kades yang baru utamanya sudah melayangkan janji politik saat kampanye akan melakukan pergantian para perangkat, namun faktanya tidak bisa dilakukan alasan tidak ada aturan. Namun di masyarakat menuntut untuk segera diganti. Terakhir diketahui ada Perbup Nomor 6 tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Perbup tersebut pun dianggap
hanya manis bagi perangkat desa tapi pahit bagi para kades. “Mohon perda revisi, jelaskan detail boleh tidaknya diberhentikan yang mana,” ujarnya. Ketua DPRD Lotim, Raden Sudjono, menyampaikan segala masukan dari FKKD akan ditampung sebagai salah satu bahasan nantinya menyusun revisi perda. Rencana revisi Perda ini memang sudah lama direncanakan DPRD Lotim. Kepala Bagian Hukum, Lalu Dhedi Kusmana mengatakan peranglat desa ini masalah unik sejak lama. Beberapa upaya sudah dilakukan. Masalah barunya adalah lahirnya Permendagri 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat. Sebelumnya dalam Permendagri 83 tahun 2016 kata klausul yang menyebut dapat diangkat kembali. Namun dalam Permendagri yang baru itu menghilangkan kata dapat. Sehingga, konsekuensinya harus mengikuti permendagri baru tersebut. Angkat kembali sampai usianya pensiun. (rus)
Selong (Suara NTB) Proyek-proyek swakelola yang dijalankan di sekolahsekolah diduga membuat para guru atau kepala sekolah menjadi pemborong dadakan. Meski bersifat swakelola, tidak memungkinkan tidak ada keuntungan dalam pelaksanaannya. Proyek-proyek pembangunan yang bersifat swakelola ini bisa mematikan pengusaha jasa konstruksi. ‘’Seperti proyek pembangunan sekolah yang diketahui selama ini semuanya bersifat swakelola. Realita ini membuat para pengusaha konstruksi hanya bisa gigit jari, karena tidak bisa hadir dalam pembangunan ataupun rehab sekolah,’’ aku Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Lotim, Fikri saat dihubungi Suara NTB, Senin (5/11). Diakuinya, anggota-anggotanya tidak bisa ambil bagian dalam proyek yang bersifat swakelola. Proyek bersifat swakelola ini jelas sangat merugikan para pengusaha konstruksi. “Kan tidak ada pekerjaan kita jadinya,” tegasnya. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada proyek swakelola ini dikerjakan oleh
orang yang bukan profesinya. Diduga para guru dan kepala sekolah sebagai pelaksananya. Pelaksanaan pekerjaanfisik oleh para guru dinilai tidak sesuai dengan profesi para guru. Sejatinya, para guru ini harusnya mengajar dengan baik. Tidak terbuang waktunya untuk mengerjakan proyek Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim H. Lalu Suandi membantah tudingan para pengusaha. Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan sekolah, termasuk rencana pembangunan sekolahsekolah yang rusak karena gempa ini semata menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan dari pemerintah pusat. Ketentuanlah yang memberikan ruang sekolahsekolah melaksanakannya secara swakelola. Termasuk proyek perbaikan sekolah rusak itu katanya pusat sudah bekerjasama dengan sekolahsekolah SMK sebagai tenaga teknisnya. Peranan kepala sekolah hanya sebagai penanggung jawab pelaksanaan swakelola tersebut bersama dengan masyarakat. (rus)
2019, RAPBD KLU Diproyeksi Rp1,117 Triliun Tanjung (Suara NTB) Rancangan KUA PPAS RAPBD 2019 Kabupaten Lombok Utara (KLU) diproyeksikan sebesar Rp 1,117 triliun. Angka ini meningkat dari APBD 2018 sebesar Rp 959 miliar lebih. Proyeksi peningkatan RAPBD itu disampaikan Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dalam paripurna penyampaian kepala daerah tentang KUA PPAS RAPBD 2018 di kantor sementara DPRD, Senin (5/11). Najmul mengutarakan, asumsi total pendapatan daerah tahun 2019 diproyeksikan mencapai Rp 1,117 triliun lebih, meningkat sebesar Rp 157,62 miliar lebih dibandingkan dengan pendapatan daerah tahun 2018 atau meningkat sebesar 16,43 persen. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 175,25 miliar lebih, Dana Perimbangan Rp 761,46 miliar lebih dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai Rp 180,31 miliar lebih. Pada komponen PAD sebesar Rp 175,25 miliar lebih, diproyeksikan turun sebesar 12,37 persen dibandingkan dengan PAD tahun 2018 yang besarnya Rp 200 miliar. PAD tersebut terdiri dari hasil pajak daerah mencapai Rp 106,9 miliar lebih, hasil retribusi daerah Rp 9,9 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 4,5 miliar lebih dan lain-lain PAD yang sah Rp 53,9 miliar lebih. Bupati menyambung, pendapatan daerah dari dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp 761,46 miliar lebih, terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar Rp
35,99 miliar lebih, dana alokasi umum sebesar Rp 408,75 miliar lebih. Sementara itu penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp 316,71 miliar lebih, terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp 260,18 miliar lebih dan DAK non fisik sebesar Rp 56,52 miliar lebih. Pada komponen belanja daerah, Najmul menyebut asumsi total belanja daerah pada tahun 2019 diproyeksikan mencapai Rp 1,145 triliun lebih, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 415,34 miliar lebih dan belanja langsung mencapai Rp 729,87 miliar lebih. “Dengan demikian proporsi belanja langsung mencapai 63,73 persen dan belanja tidak langsung 36,27 persen,” kata bupati. Ia menyebut, prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang dituangkan dalam anggaran belanja daerah, sesuai dengan prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan secara bertahap sasaran-sasaran pembangunan RPJMD. Penggunaan anggaran juga diselaraskan dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi. Sementara, pandangan Fraksi Gabungan pada sidang paripurna lanjutan yang dibacakan anggota DPRD, Nasrudin, S.HI., mengingatkanpenetapan APBD murni 2019 dilaksanakan atau ditetapkan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Berdasarkan ketentuan tersebut APBD tahun anggaran 2019 harus sudah ditetapkan paling lambat tanggal 30 November tahun 2018. (ari)
(Suara NTB/ari)
SAMPAIKAN - Bupati KLU H. Najmul Akhyar menyampaikan KUA PPAS RAPBD 2018 di kantor sementara DPRD, Senin (5/11).
SUARA PULAU LOMBOK Jadi Langganan Kekeringan, Warga Praya Timur Berharap Sumur Bor
Halaman 5
SUARA NTB Selasa, 6 November 2018
Wilayah Kecamatan Praya Timur menjadi satu dari beberapa kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang masuk zona merah kekeringan. Di mana wilayah ini hampir setiap tahun dilanda kekeringan. Masyarakat di daerah tersebut pun berharap ada upaya konkret dari pemerintah daerah untuk bisa mengatasi persoalan tersebut. MISALNYA, dengan membangunkan masyarakat sumur bor, khususnya di daerah-daerah yang paling parah dilanda kekeringan. “Hampir setiap musim kemarau, masyarakat di wilayah ini pastinya dilanda kekeringan. Yang membuat warga kesulitan memperoleh air bersih,” aku Ayunia, warga Desa Ganti. Jangankan untuk kebutuhan mandi. Untuk kebutuhan makan minum juga sangat sulit. Terlebih tahun ini, kekeringan cukup parah, akibat musim kemarau yang dirasakan cukup panjang. “Dulu pemerintah daerah sempat mewacanakan akan membangunkan sumur bor. Tapi sampai sekarang belum ada yang terwujud,” ujarnya. Hal senaga juga disampaikan Minalep, warga lainnya. Dikatakannya, pada saat musim kemarau seperti sekarang ini, nyaris tidak ada sumber air bersih yang bisa diharapkan oleh warga, karena air dari PDAM Praya sudah tersendat-sendat. Begitupun
kalau berharap dari sumur warga atau sumber mata air lainnya, sudah tidak ada. Kalaupun ada itu sumber air bersih, warga harus berjalan cukup jauh untuk bisa menjangkau sumber air bersih tersebut. Terkadang pula, warga memanfaatkan air rembesan di pipa PDAM yang bocor. Tapi itu pun tidak setiap hari. Kadang hanya beberapa hari saja dalam seminggu. “Tapi banyak juga warga yang akhirnya terpaksa mengambil air sisa yang ada di sungai. Untuk sekedar kebutuhan mencuci. Saking tidak adanya sumber air bersih yang bisa diandalkan,” akunya. Tapi kalau ada fasilitas sumur bor, paling tidak ada harapan dari warga untuk bisa memperoleh air bersih, meski harus dengan cara bergiliran. Sehingga keberadaan fasilitas sumur bor sangat diharapkan oleh masyarakat Loteng di wilayah timur, khususnya di wilayah Kecamatan Praya Timur yang setiap tahun selalu menjadi langganan kekeringan. (kir)
(Suara NTB/kir)
TAMPUNG AIR - Warga menampung air rembesan pipa PDAM yang bocor untuk kebutuhan air bersih. Pasalnya, suplai air PDAM saat ini sudah tersendatsendat dan tidak semua warga bisa menikmati layanan air bersih dari PDAM.
Korban Gempa Diguyur Hujan
Minimalisir Nikah Dini KASUS Pernikahan dini di Lombok Barat (Lobar) pelanpelan bisa ditekan. Berdasarkan data pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lobar, terdapat 2.378 warga yang menikah pada kurun waktu Januari sampai Juni. Dari jumlah ini terdapat 22,29 persen atau 530 warga khususnya perempuan yang menikah (Suara NTB/dok) dini di bawah usia 20 tahun. Erni Suryana ‘’Jumlah ini berhasil ditekan, dari sebelumnya hampir 50 persen warga menikah dini di Lobar. Untuk lebih menekan kasus pernikahan dini ini, pemda bersama DPRD akan menyusun Raperda Pencegahan Pernikahan Dini,’’ ujar Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (P4) pada DP2KBP3A Lobar Erni Suryana, kepada Suara NTB, Senin (5/11). Disebutkan secara rinci, data perkawinan berdasarkan umur istri saat menikah bulan Januari-Juni jumlah perempuan yang menikah sebanyak 2.378, dari jumlah ini terdapat 22 persen atau 530 orang yang masih menikah dini. “Ada 22 persen lebih warga yang masih menikah dini, tapi ini terus kita tekan,” katanya. Lebih dirincikan lagi, warga yang menikah di atas usia 20-29 tahun mencapai 1.579 atau 66,40 persen dan usia di atas 29 tahun sebanyak 269 orang atau 11,31 persen. Dirincikan per kecamatan, dari 10 kecamatan kasus pernikahan dini tertinggi ada di Sekotong dengan 14 kasus, Lingsar dengan 69 kasus, Gerung 52 kasus, selanjutnya Narmada, Gunungsari, Kediri,dan Lembar masing-masing 44 kasus. Lalu Batulayar sebanyak 36 kasus, Labuapi 32 Kasus dan Kuripan 25 kasus. Sedangkan warga yang menikah di usia 20-29 tahun mencapai 1.579 orang. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan warga yang menikah dini. Hal ini menandakan pemda cukup berhasil menekan kusus pernikahan dini. Untuk lebih menekan pernikahan dini ini, Pemda terus gencar membentuk kampung KB. Di mana program Kampung KB ini lebih fokus pada keluarga berkualitas, termasuk pendewasaan usia perkawinan (PUP). Pemda juga sudah membuat regulasi berupa Perbup Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Perbup ini sendiri sudah dibahas, tinggal finalisasi. Ditargetkan bulan ini perbup ini sudah ditandatangani oleh bupati. Tujuan dibentuk raperda ini, kata Erni, untuk menurunkan kasus pernikahan usia dini. Di samping raperda ini sebagai salah satu upaya mendukung program Gamak yang dicetuskan oleh bupati. Sebab melalui aturan ini nantinya program penanganan pernikahan dini menjadi mengikat, terutama bagi desa. (her)
Kasus ADD, Jaksa Periksa Mantan Kades Pengembur Praya (Suara NTB) Penyidikan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pengembur tahun 2017 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) terus berlanjut. Senin (5/11) kemarin, Kejari Loteng telah memanggil dan memeriksa mantan Kepala Desa (Kades) Pengembur, Supardi Yusuf terkait pengelolaan ADD tahun 2017 yang diduga menyimpang. Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., yang dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan hal tersebut. “Ya, hari ini (Senin kemarin,red) kita memang sudah mengagendakan pemeriksaan (mantan) Kades Pengembur,” jelasnya. Hanya saja, proses pemeriksaan nyatanya tidak tuntas, sehingga akan dilanjutkan Selasa hari ini. Mengingat, masih ada beberapa dokumen yang belum lengkap dan belum bisa dilengkapi oleh mantan Kades Pengembur, sehingga jaksa penyidik, memutuskan untuk menunda proses pemeriksaan untuk dilanjutkan kembali nanti. Pemeriksaan terhadap mantan Kades Pengembur merupakan bagian dari upaya jaksa untuk melengkapi dokumen serta keterangan pendukung terkait penyidikan kasus ADD Desa Pengembur. Pemeriksaan dilakukan sebelum jaksa menetapkan tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp500 juta lebih tersebut. “Kasusnya kan sudah tahap penyidikan. Itu artinya, segera akan ada tersangka dalam kasus ini,” sebutnya. Tapi siapa tersangkanya, Hasan mengaku belum bisa diungkap. Namun yang jelas calon tersangka sudah dikantongi. Tinggal melengkapi dokumen dan keterangan tambahan saja, tersangka segera ditetapkan. Disinggung materi pemeriksan terhadap Kades Pengembur non aktif, Hasan mengatakan, tetap seputaran proses pengelolaan ADD tahun 2017. Di mana saat itu, Supardi Yusuf masih aktif menjabat sebagai Kades Pengembur. “Soal materi pemeriksaan, jelas seputar pengelolaan ADD,” ujarnya.(kir)
Bupati Kritisi Limitnya Panel Rumah Giri Menang (Suara NTB) Hujan lebat yang mengguyur Lombok Barat (Lobar) dan sekitarnya berdampak fatal bagi korban gempa yang masih tinggal di pengungsian. Bagaimana tidak? Akibat diguyur hujan lebat, tenda pengungsian mereka roboh bahkan ada yang hanyut. Kondisi ini menjadi keluhan warga, lantaran tempat pengungsian yang tak layak. Belum lagi mereka harus dihadapkan pada ancaman penyakit dampak hujan. “Karena tenda-tenda pengungsian nyaris roboh, akibat hujan. Bahkan tergenang,” kata warga Medas, Hanafi pada Suara NTB, Senin (5/11). Diakuinya, saat ini warga tidak hanya dihadapkan pada pengungsian yang tak layak, namun hujan yang turun juga menjadi persoalan yang dihadapi. Sebab dengan kondisi tempat pengungsian yang kurang layak tak tahan terhadap guyuran air hujan. Belum lagi persoalan logistik yang masih menjadi kendala untuk bisa dipenuhi oleh korban gempa. Dengan kondisi musim hujan yang mulai melanda wilayahnya, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid selaku kepala daerah pun mendesak agar proses pengerjaan rumah dipercepat. Lebih-lebih, imbas kedatangan Wakil Presiden Drs. H. M. Jusuf Kalla ke Mataram, Minggu (4/11) membuat Bupati Lobar H. Fauzan Khalid ikut bergegas.
Fauzan merasa gerah juga dengan sinyalemen bahwa Lobar dianggap lamban dalam pembangunan rumah bagi para warga yang terdampak bencana gempa bumi. “Harus segera diproses. Pembentukan pokmas (kelompok masyarakat, red) tidak boleh menunggu. Percepat tidak usah menunggu panel. Nanti kita lagi yang disalahkan,” ujar Fauzan saat bertemu dengan puluhan tenaga teknis rekrutan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lobar, Senin (5/11). Fauzan menyindir pihakpihak yang menyatakan siap untuk menuntaskan pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) dengan segera. Seperti diberitakan beberapa media, Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla mendesak agar pihak yang ditunjuk mempercepat pembangunan Risha
bisa tuntas bulan Maret 2019 nanti. “Di depan wapres, bilang siap. Nyatanya?” ujar Fauzan agak kecewa. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perkim Lobar H. Lalu Winengan mengatakan lambannya pengerjaan tersebut, karena minimnya aplikator atau penyedia panel Risha.”Mereka hari ini, baru rencana untuk bisa memproduksi 75 unit/ hari. Nyatanya (hari ini, red) 20 unit saja belum bisa,” ungkapnya. Hal tersebut dibenarkan oleh Kuswara dari Litbang Kementerian PUPR. “Kapasitas produksi panel sangat terbatas. Sekarang baru ada 17 aplikator atau 17 titik workshop dengan kemampuan produksi paling banyak untuk 6 unit,” ujar Kuswara. 17 aplikator penyedia panel Risha itu tersebar di seluruh Provinsi NTB. Ia lalu membandingkan lebih dari 72 ribu rumah rusak berat se-NTB yang
Tuntutan Pilkades Ulang Ditolak
Warga Dipersilakan Tempuh Jalur Hukum Praya (Suara NTB) Tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) supaya mengelar Pemilihan Kepala Desa (Pilakdes) ulang paling tidak penghitungan suara ulang, di sejumlah desa yang bermasalah dipastikan mental atau ditolak. Pemerintah daerah tetap kukuh pada pendiriannya, tidak ada pilkades atau perhitungan ulang di desa-desa yang surat suaranya disinyalir banyak yang batal akibat tercoblos simetris. Pasalnya, sesuai aturan yang ada surat suara yang tercoblos dua kali secara simetris atau tidak, tetap dinyatakan batal. Pemerintah daerah pun mempersilakan kalau ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan keputusan tersebut untuk menempuh proses hukum. Apakah itu gugatan perdata melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terkait regulasi pilkades. “Sikap resmi pemerintah daerah menyatakan surat suara yang tercoblos dua kali, tetap dinyatakan batal,” tegas Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., saat menerima perwakilan 27 desa di ruang rapat Tastura I Kantor Bupati Loteng, Senin (5/11). Menurutnya, aturan sudah dengan tegas mengatakan bahwa surat suara yang tercoblos dua kali yang tidak berada di dalam satu kotak yang sama itu batal. Pemerintah
(Suara NTB/kir)
AKSI - Warga menggelar aksi di halaman kantor Bupati Loteng dikawal ketat aparat kepolisian, Senin (5/11). daerah pun siap menerima apapun konsekuensi dari aturan tersebut. Termasuk jika harus berhadapan dengan gugatan di pengadilan. Dalam setiap keputusan pasti ada yang puas dan tidak puas. Untuk itu, pihaknya mempersilakan bagi pihak-pihak yang tidak puas untuk menempuh jalur hukum yang tersedia, jika masih ada mengganjal. “Jika menang hasil putusan pengadilan mengalahkan pemerintah daerah, kita terima. Tapi yang jelas, saat ini kita tetap berpedoman pada aturan yang ada,” ujar Nursiah. Sementara itu, Mustail, salah seorang perwakilan warga mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah daerah yang terkesan kaku dan tidak memberikan solusi bagi warga. “Kami datang ini mau meminta solusi. Bagaimana agar
persoalan pilkades bisa selesai,” ujarnya kesal. Tapi jika pemerintah daerah menginginkan hal tersebut, pihaknya siap menempuh semua jalur hukum yang ada demi terpenuhinya rasa keadilan dimasyarakat. Sebelumnya, ratusan warga perwakilan desa-desa yang pilkadesnya bermasalah kembali menggelar aksi di halaman kantor Bupati Loteng. Massa yang datang awalnya sempat tertahan di depan pintu masuk kantor Bupati Loteng setelah dihadang barikade aparat kepolisian dan Sat Pol PP. Setelah sempat bersitegang dengan aparat, warga akhirnya dipersilakan masuk dengan perjanjian tidak akan berbuat onar dan akan menjalankan aksi secara damai serta tertib. (kir)
(Suara NTB/her)
CETAK - Aplikator di Gunungsari yang sedang mencetak panel Risha. Panel ini jadi kendala pengerjaan rumah korban gempa, karena jumlahnya terbatas. harus dilayani oleh 17 aplikator itu. Kuswara pun pesimis target yang ditetapkan wakil presiden bisa terpenuhi. “Kita harus kerja sangat-sangat keras untuk bisa memenuhi target tersebut,” aku Kuswara. Untuk itu, pihaknya mendorong agar aplikator-aplikator lokal bisa membantu produksi panel untuk Risha tersebut. “Tidak ada kualifikasi khusus. Yang penting mau berinvestasi untuk alat cetak, bahan baku,
dan penyediaan SDM. Kita siap melatih untuk membuatnya,” harap Kuswara. Selain mendorong aplikator lokal, Kuswara juga berharap agar masyarakat bisa menggunakan rumah konvensional anti gempa asal sesuai dengan juklak-juknisnya. Kuswara memastikan struktur rumah konvensional harus anti gempa di mana teknis utamanya ada pada dimensi pembetonan. (her)
Baru 10 Unit Rumah yang Dibangun Giri Menang (Suara NTB) Pengerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah korban gempa di Lombok Barat (Lobar) sejauh ini tersendat akibat bahan panel rumah instan tahan gempa (Risha) yang limit. Dari 130 kelompok masyarakat (pokmas) yang sudah menerima transfer dana baru 10 unit yang sudah dikerjakan rumahnya. Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar L. Ratnawi mengatakan berdasarkan hasil rapat evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terdampak gempa khusus Lobar, pokmas yang sudah terbentuk dan dana bantuan sudah masuk rekening sebanyak 130 pokmas. Dari 130 pokmas ini sudah masuk 1.681 kepala keluarga (KK) yang rumahnya rusak berat. Sedangkan untuk calon pokmas yang siap dibentuk sampai awal pekan ini sebanyak 600 pokmas dengan jumlah 8.800 KK. “Untuk rumah yang sedang proses pembangunan pondasi 90 Unit rumah, tapi masih menunggu panel. Sementara jumlah rumah yang dudah terbangun baru 10 unit,” terang Ratnawi. Dicontohkannya, di Narmada yang sudah terbangun pondasi sebanyak 50 KK dan baru 9 unit sudah terbangun. Di Kecamatan Batulayar sebanyak 73 KK sudah terbangun pondasi, namun masih menunggu aplikator. Di Gunungsari sebanyak 17 KK sudah dibangun pondasi, Kecamatan Lembar 14 unit, Kuripan 8 KK, dan kecamatan lain 17 KK. Sejauh ini, jelasnya, anggaran yang sudah ditransfer tahap I sebe-
sar Rp18,5 miliar dan tahap II Rp105 miliar lebih. Pencairan dana ini sendiri masih menunggu progres di lapangan, tidak langsung semua ditransfer sebab nantinya pokmas kewalahan. Tahapan pencairan tidak dipatok target, sebab sifat dana ini DSP (dana siap pakai). Jika cepat progres pengerjaan, maka pencairan juga cepat. Ia menegaskan pencairan dana bantuan untuk 72 ribu kerusakan baik rusak berat dan ringan serta sedang mencapai Rp 1.4 triliun lebih. Dana ini ditargetkan selesai pencairan hingga bulan Desember. Beberapa kendala yang dihadapi lambannya pengerjaan rumah kurban gempa, limitnya produk panel. Sejauh ini baru satu aplikator yang memproduksi. Sejauh ini distribusi panel tersendat, karena kemampuan produksi panel yang limit. Dalam sehari saja produksi hanya 2 unit. Untuk mengatasi persoalan panel limit ini, berdasarkan komitmen pusat, aplikator akan ditambah satu lagi. Pekan ini akan diadakan kontrak kerjasama antara pokmas dengan aplikator tersebut. Pihak pemda, jelasnya, negosiasi dengan aplikator yang ada di Loteng. Selain itu untuk mempercepat panel ini, ada juga rencana pemerintah bekerjasama dengan UMKM untuk pengadaan panel. Pihak Pemda juga mengarahkan solusi untuk mempercepat proses melalui pembangunan rumah instan konvensional. (her)
SUARA NTB Selasa, 6 November 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Tak Masuk SK Bupati, Ratusan Warga Labuhan Mapin Protes Sumbawa (Suara NTB) Ratusan warga Desa Labuhan Mapin, kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Senin (5/11), menggelar unjuk rasa di kantor camat setempat. Mereka menuntut nama mereka diakomodir dalam SK Bupati Sumbawa sebagai penerima bantuan dana stimulan rehabilitasi rumah korban gempa. Dalam orasinya, warga yang menamakan diri Barisan Rakyat Berlawan ini menyatakan, ada sekitar 145 warga korban gempa di desa Labuhan Mapin yang tidak terakomodir dalam SK bupati. Padahal sejak awal rumah-rumah warga itu telah didata oleh tim pendata pemerintah. “Kenapa dari SK yang sudah terbit namanama kami tidak ada? Apa alasannya?” teriak mereka. Menurut mereka, Pemda Sumbawa harus melakukan pendataan dan verifikasi ulang di lapangan. Sebab selain yang sudah terdata namun tidak masuk dalam SK, masih banyak rumah warga yang rusak
tetapi belum sama sekali dilakukan pendataan. “Silakan turun mengecek ke lapangan. Karena selain kami, masih banyak rumah yang tidak pernah didata,” sebut mereka. Aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI ini, tidak berlangsung lama. Sekitar 30 menit perwakilan Pemda Sumbawa yang dipimpin kepala Bappeda Ir. H. Iskandar, M.Ec.Dev menemui massa aksi. Beberapa perwakilan massa pun selanjutnya dipersilakan melakukan dialog di ruang yang disediakan pihak kantor camat Alas Barat. Dalam pertemuan itu, H. Iskandar menyatakan, Pemda
Sumbawa bersedia memenuhi tuntutan mereka. Termasuk persoalan lain yang kemungkinan masih dirasa mengganjal oleh masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah korban gempa ini. “Soal pendataan karena ternyata masih ada rumah warga yang belum didata dan belum di SK-kan silakan ajukan,” katanya dihadapan perwakilan warga. Usai berdebat panjang mengenai sejumlah hal, perwakilan massa aksi dan perwakilan Pemda Sumbawa akhirnya mencapai sejumlah kesepakatan. Setidaknya, ada lima tuntutan warga yang disampaikan. Diantaranya, mendesak pemerintah Sumbawa menerbitkan SK bagi korban gempa yang tidak terakomodir dalam SK sebelumnya, meminta agar Juklak dan Juknis pencairan dana stimulan disederhanakan. Berikutnya, mempercepat pencairan dana stimulan bagi korban yang telah diteta-
pkan di tahap awal, melakukan pendataan dan penetapan status kerusakan rumah warga selambat-lambatnya tanggal 8 November, Kamis mendatang dan terakhir mendata kembali rumah warga korban gempa yang belum pernah disentuh pendataan. Atas tuntutan itu, H. Iskandar menyatakan, untuk aksi cepat Pemda Sumbawa akan segera melakukan verifikasi dan validasi data rumah warga korban gempa yang belum di SK-kan itu. Ia pun berkomitmen akan mulai menurunkan tim terhitung sejak Selasa (hari ini). “Kami minta kepada warga agar tim teknis kami saat mendata didampingi supaya rumah yang belum didata langsung ditemukan. Kami juga minta pemerintah desa, kecamatan dan kepolisian serta TNI turut serta,” cetusnya seraya menambahkan, hasil pendataan dan validasi akan segera ditindaklanjuti dengan
(Suara NTB/bug)
UNJUK RASA - Warga korban gempa dari Desa Labuhan Mapin, Kabupaten Sumbawa Barat menggelar unjuk rasa di Kantor Camat Alas Barat, Senin (5/11). Mereka memprotes tidak terakomodirnya nama mereka sebagai penerima bantuan dana stimulan rehabilitasi rumah korban gempa. penerbitan SK oleh bupati. “Kalau setelesai pendataan
hari Kamis, Jum’at tanggal 9 November kami akan tindaklanjuti dengan mengeluarkan SK penetapan atas nama bupati,” janji H. Iskandar. Usai pertemuan, warga pun langsung membubarkan diri. Mereka pun berharap Pemda KSB benar-benar menepati janjinya tersebut terutama
soal pendataan dan penerbitan SK bagi rumah warga korban gempa yang selama ini belum diakomodir. “Kami juga berkomitmen akan membantu tim pemerintah selama pendataan. Agar jangan sampai nanti masih ada yang terlewat,” kata Ruslan, salah seorang warga yang turut dalam aksi. (bug)
KPU Sumbawa Terus Benahi Data Pemilih Pemilu 2019 Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) sudah ditetapkan, namun KPU Sumbawa masih terus melakukan perbaikan dan verifikasi faktual pemilih di lapangan. Untuk menjamin data secara berkualitas. Ada beberapa penambahan pemilih baru. Di sisi lain, juga pemilih ganda yang dicoret dari daftar. Sebagaimana disampaikan Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin S.E, Senin (5/11) kemarin, Data ganda yang kemungkinan masih muncul, terus disisir. Kalau ditemukan maka dicoret dari daftar. Ada pula kemungkinan tambahan pemilih baru yang telah memenuhi syarat. “Makanya terus kita sisir dan lakukan verifikasi faktual,” terangnya. Perbaikan DPTHP akan diplenokan pada 11 November mendatang. Diperkirakannya ada sekitar 400 pemilih ganda yang sudah dicoret dari daftar. Sementara untuk pemilih baru
(Suara NTB/arn)
Lahmuddin baru akan diketahui jumlah persisnya saat Pleno nanti. Apakah secara keseluruhan DPT HP akan berubah atau malah berkurang, nanti diketahui saat Pleno. Pada prinispnya KPU terus melakukan perbaikan, untuk meminimalisir kesalahan DPT. Sekaligus langkah konkrit KPU untuk data pemilih yang berkualitas. Diketahui jumlah pemilih di Sumbawa yang terdaftar dalam DPTHP sebanyak 324.460 orang. (arn)
Target Pembangunan Huntara di Sumbawa Ditambah Sumbawa Besar (Suara NTB) Target pembangunan Hunian Sementara (Huntara) melalui Bansos Hibah Pemkab Sumbawa ditambah. Dari sebelumnya 1500 menjadi 2000 unit. Pengerjaannya pun terus dipercepat. Namun juga tergantung kondisi cuaca di musim hujan. Demikian disampaikan Kabid Bangunan Gedung dan Rumah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Zubhan S.T, usai rapat evaluasi penanganan gempa Sumbawa, Senin (5/11). Awalnya, Pemkab Sumbawa menargetkan 1500 Huntara dengan anggaran Rp8,25 Miliar. Lalu ada anggaran tambahan sebesar Rp2,7 Miliar untuk 500 unit Huntara sehingga total target yang mesti dibangun 2000 Huntara. Sejauh ini, memang jumlah Huntara yang dalam proses pengerjaan masih minim. Namun pembangunannya akan terus dipercepat terutama
(Suara NTB/arn)
Zubhan dalam menghadapi musim penghujan. Kadang tak bisa dipungkiri cuaca di musim hujan seperti ini juga menjadi kendala tersendiri. Terutama dalam mengangkut material. “Sebanyak mungkin kita bangun Huntara sesuai target. Dalam waktu dua bulan kedepan kita genjot Huntara sebanyak banyaknya sesuai kebutuhan yang ada saat ini,” tukasnya. (arn)
Capain Vaksinasi MR Masih Rendah, KSB Kembali Diberikan Waktu Taliwang (Suara NTB) PemerintahKabupatenSumbawa Barat, kembali diberikan waktu hingga akhir bulan Desember 2018 untuk bisa merampungkan pelaksanaan program imunisasi vaksin measles rubella (MR). Pasalnya, dari target yang ditetapkan sekitar 40.363 anak yang sudah divaksin baru sekitar 52 persen atau sekitar 20.992 anak di seluruh wilayah Sumbawa Barat. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) KSB, melalui Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2M), H. Yusfi Khalid S. KM, Senin (5/11) mengatakan memang untuk saat ini capaian untuk program vaksinasi MR masih rendah di KSB. Meskipun perpanjangan waktu di tahap pertama hingga bulan Oktober sudah diberikan, teta-
pi faktannya tidak memberikan dampak yang bagus. Hal ini bisa terlihat dari masih rendahnya sasaran anak yang diberikan vaksin di seluruh KSB. Atas pertimbangan inilah, KSB kembali diberikan waktu agar bisa menyelesaikan tunggakannya hingga akhir tahun 2018. Jika tidak bisa juga tercapai, maka KSB dianggap gagal untuk menuntaskan program tersebut. Untuk itu, pihaknya akan mengubah pola pelaksanaan program ini, ini dilakukan supaya tidak ada lagi penolakan dari masyarakat. “Terhitung sudah dua kali kita diberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan program vaksin MR ini. Tetapi harus diakui juga kita masih memiliki hambatan, untuk bisa mengejar target tersebut,” ungkapnya. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
Bima (Suara NTB) – Belasan siswa dan siswi SMAN 2 Soromandi yang berada di jalan lintas Sai-Sampungu atau tepatnya di Desa Sai Kecamatan Soromandi menyegel Ruang Kelas Belajar (RKB) hingga ruang Kepala Sekolah (Kepsek) pada Senin (5/11) pagi. Aksi penyegelan tersebut sebagai bentuk protes siswa karena proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam sebulan terakhir ini tidak berjalan optimal. Aksi penyegelan spontan tersebut sempat menjadi tontonan warga setempat. Bahkan mereka hanya bisa menyaksikan aksi penyegelan yang dilakukan oleh para siswa kelas 2 dan 3 tersebut. Salahseorang siswa, Arif mengaku, Ia bersama rekannya melakukan penyegelan karena kecewa dengan kinerja para guru. Terutama sikap Kepsek yang terkesan melepaskan tanggungjawabnya. “Kami sayangkan guru yang banyak tidak aktif, sehingga membuat proses KBM tidak berjalan lancar dalam satu Bulan ini,” katanya. Tidak hanya itu, para siswa juga mempertanyakan para guru yang tidak mengajar dan membiarkan para siswa hanya datang ke sekolah. Padahal merupakan tanggungjawabnya. “Kami tidak mengetahui alasan guru tidak mengajar. Selama ini kami datang ke sekolah datang dan duduk sementara pelajaran tidak ada karena gurunya tidak hadir,” katanya. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan dan tidak ada sikap dari guru dan Kepsek. Para siswa berencana akan menggelar mogok masuk sekolah secara massal. Karena percuma datang ke Sekolah sementara guru tidak ada guru yang mengajar. “Sebagai generasi penerus bangsa kami sangat dirugikan. Lebih baik kami sama sekali tidak sekolah jika KBM tidak berjalan maksimal,” ujarnya. Informasi yang dihimpun Suara NTB, SMAN 2 Soromandi kini dialihkan menjadi SMK Kemaritiman sejak tahun 2018. Bahkan proses peralihan ini masih menuai pro-kontra. Sebagian wali murid ada yang menolak peralihan dan dan sebagian menerima. Pertimbangan penolakan karena sekolah yang berdiiri sejak 2006 silam tersebut sudah banyak mencetak alumni. Selain itu juga akan berdampak nasib para guru honorer, karena mereka tidak akan bisa mengajar lantaran tidak memiliki keahlian khusus. Sementara Kepsek SMAN 2 Soromandi, Budiono Basuki M.Pd enggan mengomentari aksi belasan siswa yang menyegel sejumlah RKB dan ruangnya tersebut. Hanya saja Ia berjanji akan menyelesaikan persoalan itu dan mencarikan solusinya. “Kita akan selesaikan persoalan ini. Untuk sementara saya no komen dulu,” katanya. Bagaimana wacana pengalihan SMA ke SMK ? Budiono sendiri tidak membantah hal itu. Hanya saja proses peralihan tersebut merupakan wewenang atau domain Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. “Kita hanya jalankan arahan Dinas Dikbud Pemprov saja. Tahun ini kita SMAN 2 tidak menerima siswa baru,” katanya. (uki)
H. Agus Bukhari
Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB, Senin (5/11) kemarin menuding TAPD mencari – cari alasan pembenaran atas sikapnya yang tidak menghadiri undangan Dewan. Ketika TAPD diundang Dewan, pastinya agenda pembahasan terkait dokumen KUA/PPAS yang diajukan. “Kita undang karena ada KUA/ PPAS yang mereka kirim. Ndak mungkin kita undang TAPD bicara pernikahan,” tegasnya. “Kalau mau jelas, hadiri dulu supaya kita jelaskan. Kan begitu kalau berpemerintahan. Itu kan pembenaran mereka saja,” tambahnya. Ia pun menyebutkan, sudah tiga kali undangan resmi Dewan ke TAPD. Diantaranya 14 Agustus,
Dompu (Suara NTB) – Sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) antaran PT. SMS dan warga setempat belum menemukan titik temu. Kedua pihak hingga kini masih bersitegang, bahkan empat warga dikabarkan meninggal lantaran penyakit jantungnya kambuh sesaat setelah mendapati rumahnya digusur paksa aparat. Tiga pekan lalu, dua warga Doropeti ditangkap lantaran menggarap lahan miliknya yang sudah diklaim perusahaan tebu tersebut. Atas persoalan itu Front Rakyat Menggugat (FRM) menggelar aksi demontrasi ke Kantor DPRD, Senin (5/ 11). Mereka meminta rekomendasi penangguhan penahanan dua warganya yang tengah ditahan polisi. Korlap aksi, Rio Sulistiyo kepada wartawan menjelaskan, penangkapan Muhammad Andi dan Rifanudin berawal saat keduanya membakar lahan tebu PT. SMS yang berada diatas lahan yang sudah digarap warga bertahun-tahun. “Warga ini ditangkap ketika mau menggarap lahanya karena wilayah PT. SMS katanya, tapi mari kita kroscek lapangan apakah berani PT. SMS meperlihatkan sertifikat HGUnya di depan rakyat,” kata dia. Menurutnya, penangkapan yang dilakukan aparat atas dugaan tindak pidana umum dua warganya juga dinilai telah keluar dari prosedur, karena seyogyanya mesti ada laporan dan saksi untuk bisa melakukan penahanan. Namun yang terjadi justru atas laporan PT. SMS yang belum pasti mengantongi sertifikat HGU polisi langsung melakukan penangkapan.
TUNTUT PENANGGUHAN - Front Rakyat Menggugat (FRM) saat menggelar aksi menuntut penangguhan penahan dua warga Doropeti di Kantor DPRD Dompu, Senin (5/11). Karenanya, selain meminta penangguhan penahanan FRM mendesak DPRD segera memanggil Direktur PT. SMS untuk menunjukan bukti hukum kepemilikan lahan HGU tersebut. Orator aksi lainnya, Burhan menambahkan, dalam kasus ini penyidik telah menetapkan dua orang tersebut sebagai tersangka dengan alasan PT. SMS memiliki bukti hukum lahan, sementara warga pun memiliki bukti yuridis atas kepemilikan lahan tersebut.
“Jadi sangat bodoh sekali kalau ini dikatakan pidana karena ini perkara perdata, sama-sama ada bukti. Jadi berani saya katakan penyidik buta hukum tidak paham perkara perdata,” tegasnya. Ketua Komisi III DPRD Dompu, Ikhwahyudin AK saat mediasi dengan massa aksi tidak menanggapi khusus tuntutan penangguhan penahanan tersebut, tetapi ia memastikan akan berusaha maksimal untuk menghad-
Hutan Kritis, Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Bima (Suara NTB) – Kondisi kerusakan kawasan hutan di sejumlah wilayah Kabupaten Bima kian mengkhawatirkan. Pemerin-
(Suara NTB/bug)
DIBANGUN - Salah satu gedung kantor di lingkungan KTC yang sedang dalam proses pembangunan tahun 2018 ini. Tapi tetap awasi karena jangan sampai mereka kejar waktu tapi kualitas diabaikan,” tegasnya. Selain soal waktu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, yang tidak kalah penting perlu dikawal oleh Dinas PUPRPP adalah pelaksanaan proyek infrastruktur dengan sistem penunjukan langsung (PL). Proyek-proyek dengan biaya kecil ini di akhir tahun paling banyak yang baru mulai dilaksanakan. Dinata menyatakan, banyaknya proyek berbiaya kecil yang dilaksanakan di akhir tahun biasanya akan sulit dikerjakan tepat waktu. Karena ketersediaan tenaga kerja dan peralatan yang terbatas, kerap untuk beberapa proyek kesulitan untuk memulai pekerjaannya. “Sulit mulai karena tidak
marin molor, karena beberapa undangan itu banyak sekali tidak dihadiri TAPD, sehingga terjadi deadlock,” katanya. Ketua TAPD Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI yang dikonfirmasi sebelumnya mengaku, dokumen KUA/PPAS APBD tahun 2019 diajukan pihaknya sejak 30 Juli 2018 dan sejak saat itu belum ada konfirmasi untuk dibahas. Undangan baru disampaikan belakangan ini dan itupun tidak jelas undangan untuk apa. Kendati demikian, dirinya bersama Asisten 1 Setda Dompu ke Dewan dan menunggu konfirmasi di ruang Sekwan. “Pada hari itu, Dewan juga sedang menerima warga yang demo di (lantai) atas. Karena tidak ada konfirmasi, kita langsung pulang,” ungkapnya. Molornya pembahasan KUA/PPAS APBD 2019 ini diduga masih adanya upaya
saling menyandera kepentingan seperti halnya pembahasan APBD Perubahan 2018 lalu. Hal itu seperti disampaikan Bupati pada upacara peringatan Sumpah Pemuda di lapangan kantor Bupati, Senin (29/10) lalu. Saling sandera kepentingan ini menjadi penyebab keterlambatan pengesahan dokumen APBD perubahan 2018, sehingga ditolak Provinsi untuk mengevaluasinya. (ula)
Yuliadin
FRM Tuntut Penangguhan Penahanan Warga Doropeti
Jangan Ada Tambahan Waktu Proyek Infrastruktur Taliwang (Suara NTB) Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) KSB memastikan seluruh proyek infrastruktur selesai tepat waktu. Ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST menyatakan, jangan ada lagi pemberian tambahan waktu bagi rekanan pelaksana. Sebab hal itu akan menjadi citra buruk bagi daerah, karena pembangunan yang dilaksanakan pemerintah terkesan tanpa perhitungan waktu yang matang. “Memang aturannya (penambahan waktu) dibolehkan ya. Tapi masak tiap tahun harus seperti itu, kapan kita bisa tertib perencanaan” katanya kepada Suara NTB, Senin (5/11). Ia mengakui, dari laporan terbaru Dinas PUPRPP sejumlah proyek besar yang sedang dikerjakan saat ini sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan ada saja rekanan yang tidak bisa mengejar sisa waktu yang ditetapkan. Karenanya Dinata menyatakan, dinas teknis sejak sekarang harus terus mengawal proses di lapangan. Mengingatkan rekanan pelaksana terhadap durasi kontrak yang tersisa serta mengawasi proses penyelesaiannya. “Jangan ingatkan saja soal waktunya.
29 Oktober, dan 30 Oktober 2018. Namun tidak dihadiri dan tidak ada konfirmasi. Keengganan TAPD menghadiri undangan Dewan membuat pihaknya mengadukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov). “Ndak pernah dihadiri tanpa ada konfirmasi yang jelas dari Pemda. Sehingga kita sudah melayangkan surat ke provinsi sejak tanggal 1 (November) terkait dengan ketidak hadiran TAPD,” ungkap Yuliadin. Pemprov NTB, kata Yuliadin, sudah menyanggupi untuk memediasi Dewan dan TAPD terkait buntunya pembahsan APBD 2019. Karenanya, ia berada di Pemprov untuk menkoordinasikan. “Provinsi sudah mengiyakan akan mengundang. Sekarang saya hadir di provinsi untuk menkoordinasikan (undangan) itu,” katanya. Yuliadin pun menyebut, molornya pembahasan APBD P tahun 2018 lalu karena TAPD juga enggan menghadiri undangan Dewan. “Semua kita undang. Tim TAPD semua kita undang. Tapi itulah kenapa APBD perubahan (2018) ke-
(Suara NTB/ula)
Protes Guru Tak Mengajar, Siswa Segel Kelas dan Ruang Kepsek
Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Dompu terkesan saling menyalahkan terkait rancangan APBD 2019 yang belum juga dibahas. TAPD dituding enggan memenuhi undangan Dewan. Sebaliknya, undangan Dewan dinilai tidak jelas dan tidak fokus.
(Suara NTB/ula)
Dompu (Suara NTB) – Ketua Komisi III DPRD Dompu, Ikwahyudin AK menaruh perhatian serius terkait Rumah Dinas (Rumdis) yang masih banyak ditempati oknum mantan pejabat. Selain bertentangan dengan aturan, juga di beberapa peristiwa, acap kali aset-aset ini hilang atau berpindah tangan. Tidak adanya mata rantai secara tegas untuk menjelaskan posisi pemangku kebijakan dalam menyelamatkan aset tersebut ditengarai jadi pemicunya. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah segera mengambil sikap, salah satunya dengan menertibkan oknum mantan pejabat yang masih menguasai Rumdis tersebut. “Kalau kiranya aset itu dilepas ya ndak jadi masalah, cuma kami berharap ada ruslah tempat pengganti yang kemudian nilai aset kita tidak akan hilang,” kata dia kepada wartawan, Senin (5/11). Berdasarkan ketentuan yang ada serta mengacu pada komitmen pemerintah, lanjut dia, tidak dibenarkan oknum mantan pejabat menempati rumdis, apalagi dengan alasan menyewa. Karena sejatinya masih banyak perjabat aktif lain di lingkup pemda setempat yang juga butuh fasilitas itu untuk menunjang tugasnya. Namun demikian, ketika persoalan ini didasari beberapa pertimbangan serta tidak merubah dan menghilangkan jejak aset dianggapnya wajar-wajar saja untuk dikuasai. “Tetapi dengan berkaca dari peristiwa-peristiwa yang kemarin pemerintah daerah sudah seharusnya mengambil sikap tegas,” jelasnya. Untuk menyikapi persoalan rumdis yang sudah ditempati oknum mantan pejabat bertahun-tahun ini memang dituntut kearifan dalam bersikap. Tetapi dari banyak pengalaman, aset daerah terpaksa dikuasai pihak tertentu lantaran pemerintah selama ini tidak pernah konsisten dalam bersikap, seperti halnya tanah pramuka dan TPA Bara. Pengalaman-pengalaman itu, menurutnya, patut menjadi pelajaran untuk lebih memperhatikan keberadaan aset daerah, terutama rumdis yang juga kabarnya banyak menunggak pajak. “Berkaca dari pengalaman aset hilang karena kita tidak konsisten, contoh kasus tanah pramuka, TPA Bara dan banyak lagi. Kami tidak ingin mengulang persoalan itu,” pungkasnya. (jun)
Halaman 7
APBD Dompu 2019 Belum Dibahas, Eksekutif-Legislatif Saling Menyalahkan
Dewan Desak Tertibkan Rumah Dinas
ada tenaga kerjanya. Ini yang kadang jadi alasan pelaksana sehingga proyek itu hingga akhir tahun tidak selesai bahkan ada yang tidak jalan. Kalau sudah seperti itu kan masyarakat yang dirugikan,” ujarnya. “Apalagi sekarang kami meyakini mencari peralatan dan tenaga kerja semakin sulit. Karena sedang berbarengan dengan kegiatan rehabilitasi rumah warga korban gempa,” sambung Dinata. Ia menyarankan, dinas harus memperhatikan betul kondisi tersebut. Jika kemudian tidak memungkinkan tidak bisa dilaksakan agar jangan dipaksakan. “Kalau waktunya misalnya sudah sangat mepet jangan paksakan, apapun alasannya,” tandasnya. (bug)
tah daerah pun diserukan untuk lebih sigap dan tidak saling melempar tanggung jawab dalam mencegah aksi pembabatan hutan demi lahan pertanian tersebut. Demikian disampaikan Pemerhati Lingkungan, Muhaimin. Pendiri Sakuru Parewa Foundation (SPF) sebuah LSM lokal yang bergerak di bidang Lingkungan, Sosial dan Kesehatan ini menilai pembabatan dan kerusakan hutan itu diduga sengaja dibiarkan. “Kondisi hutan kita sudah sangat kritis. Kami menduga kondisi ini sengaja dibiarkan,” katanya kepada Suara NTB, Senin (5/11). Bahkan menurutnya hutan-hutan di wilayah Kabupaten Bima sudah berada dalam zona sangat kritis, sehingga tidak heran menyebabkan terjadinya kekeringan dan krisis air bersih. “Dampak kedepannya juga dikhwatirkan terjadi banjir dan tanah longsor, karena kondisi hutan kita sudah sangat kritis dan gundul,” katanya. Muhaimin menilai, perusakan hutan pada tahun 2018 paling terparah dan hampir merata. Misalnya hutan di Kecamatan Parado yang masuk kawasan hutan lindung kini sebagiannya telah gundul untuk dijadikan lahan jagung. “Tahun sebelumnya tidak massif seperti ini. Kami kemarin sudah mengecek di hutan lindung Parado kerusakannya sangat parah,” katanya. Ia mengaku, masifnya perusakan hutan tersebut lantaran Pemerintah Daerah yang terkesan melakukan pembiaran. Alibinya, karena menyangkut kewenangan soal pengawasan hutan yang sudah dialihkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov). “Wacana yang terus dibangun soal wewenang ini. Saya kira saling melempar tanggungjawab ini bukanlah solu-
si yang tepat menyelesaikan persoalan hutan,” katanya. Ia mengajak semua pihak untuk mengembalikan fungsi hutan. Yakni dengan melakukan gerakan yang nyata dan langkah cepat. Karena menurutnya menebang pohon di hutan sama halnya mengurangi sumber mata air. “Berkurangnya sumber mata air sama halnya menghancurkan kehidupan kita sendiri. Karena air adalah sumber kehidupan manusia. Semua pihak harus bergerak yang diawali oleh Pemerintah,” katanya. Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik M. Si juga mengakui kondisi hutan di Kabupaten Bima sangat memprihatinkan, karena banyak yang dirusak serta dibabat secara liar untuk pengalihan fungsi lahan produksi pertanian. Menurut dia wilayah hutan yang terus dibabat yakni di Kecamatan Wawo, Langgudu, Lambitu, Donggo, Parado dan Madapangga. Bahkan akibat gundulnya hutan, sebuah Dam di Madapangga juga ikut jebol karena tidak mampu menahan derasnya air banjir saat hujan. “Saat musim kering kita krisis air bersih. Harapan kami kedepan hentikan ngoho (pembalakan liar),” ujarnya kepada Suara NTB belum lama ini. Untuk mengatasi hal itu pihaknya akan menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mencarikan solusi dan langkah pencegahannya. Mengingat wewenang pengawasan hutan berada di tangan Pemprov. Selain itu Ia juga mengaku sudah meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memetakan lokasi mata air agar dirawat dan dijaga. Serta melakukan penamanan (reboisasi) pada titik tertentu. “Yang jelas persoalan ini akan kita sikapi serius,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/jun)
irkan Direktur PT. SMS, pihak Kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk mengupas tuntas persoalan ini, mulai dari peralihan dari PT. BA ke PT. SMS hingga bukti hukum kepemilika sertifikat HGU, termasuk memperjelas ijin perusahaan diwilayah pekat. “Kami akan segera membentuk pansus untuk meninjau kembali ijin dari PT. SMS, termasuk PT. AWB dan pasir besi,” pungkasnya. (jun)
Kisah Wahyu, Lolos TKD CPNS dengan Nilai Tertinggi Hingga hari ketiga, baru enam peserta memenuhi nilai standar dalam Tes Kompetensi Dasar (TKD) penerimaan CPNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu. Wahyu Hidayat merupakan peserta yang lolos dengan nilai tertinggi dan itu diraih atas ketenangan serta fokusnya berusaha. KEPADA Suara NTB usai mengikuti TKD di SMKN 1 Dompu, Senin (5/11) kemarin Wahyu Hidayat menceritakan pengalamannya lolos menyelesaikan soal dan berhasil memperoleh nilai bagus tidak lepas dari usahanya selama ini. Sejak sepekan sekembalinya dari menyelesaikan studi S2 pendidikan Fisika di Yogyakarta, dirinya fokus belajar menyelesaikan banyak contoh soal tes CPNS dari buku maupun di internet. “Seminggu itu full belajar,” katanya. Berdoa dan memohon ridha Wahyu Hidayat orang tua juga menjadi kunci kesuksesannya menyelesaikan 100 butir soal di TKD. Selain dirinya, adiknya juga mengikuti tes CPNS tahun 2018 pada formasi yang sama dengannya yaitu guru IPA ahli pertama dan mengikuti tes di hari kedua, Minggu (4/11). Adiknya nyaris memperoleh nilai sempurna sesuai disyaratkan dan hanya kurang pada komponen tes kompetensi pribadi (TKP). Pengalaman adiknya ini membuatnya mengganti strategi dengan menyelesaikan soal TKP lebih dulu sebanyak 25 soal, dilanjutkan 20 soal tes wawasan kebangsaan (TWK), dan 20 soal tes intelegensia umum (TIU). “Setelah semua itu saya yakin, baru saya menyelesaikan sisa 10 soal di TKP dan alhamdulillah bisa memenuhi nilainya,” ungkap Wahyu Hidayat. Wahyu Hidayat memperoleh nilai TWK 105 dari standarnya 75, TIU 110 dari 80, dan TKP 148 dari standar 143. Sehingga ia memperoleh akumulasi nilai 363 dari 100 soal pada komponen TWK, TIU, dan TKP. Raihan nilai Wahyu Hidayat ini menjadi perolehan nilai tertinggi selama pelaksaan TKD lingkup Pemkab Dompu hingga hari ketiga. Sementara, tiga peserta tes CPNS untuk formasi umum yang lolos lainnya yaitu Nuratul Awalia dengan nilai TWK 105, TIU 90, TKP 149 dengan jumlah 144. Muhammad Fahmi mendapat 100 untuk TWK, 95 untuk TIU, dan 143 untuk TKP dengan total 338. Nuratul Awalia dan Muhammad Fahmi berasal dari formasi guru Bahasa Inggris dari 3 orang yang diminta. Yayang Mega Bulan Sabit dari formasi guru PAI mendapat nilai TWK 85, TIU 90, dan TKP 143 dengan total 318. Dua peserta lain yang memenuhi standar nilai yaitu guru eks honorer K2. Nurhidayanti memperoleh 85 (TWK), 65 (TIU), dan 135 (TKP), dan Sridodi memperoleh 85 (TWK), 65 (TIU), 122 (TKP). Untuk formasi ini, ketentuannya nilai kumulatif minimal 260 dengan nilai TIU paling sedikit 60. Peserta untuk guru eks honorer ini juga cukup terbatas yaitu 16 orang dari 42 yang diminta. (ula)
(Suara NTB/ula)
SUARA NTB Selasa, 6 November 2018
SUARA NTB Selasa, 6 November 2018
POLHUKAM
Halaman 8
PKB Targetkan NTB Jadi Lumbung Suara Mataram (Suara NTB) DPW PKB NTB bertekad menjadikan daerah NTB sebagai salah satu lumbung raihan suara bagi kemenangan PKB di luar Pulau Jawa pada Pemilu 2019 mendatang. Hal itu dapat terjadi tentu dengan kerja keras merebut dan meraih simpati rakyat. Demikian dikatakan ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani, dalam kegiatan pembelakan Caleg PKB se NTB Menuju Pemilu 2019, di Hotel Lombok Raya, Senin (5/11) kemarin. Dengan target menjadikan NTB sebagai lumbung suara bagi PKB caleg diharapkan bekerja maksimal untuk mendekati dan merebut hati rakyat di Pemilu legislatif 2019. Untuk DPRD provinsi NTB, kata Hadrian, di Pemilu legislatif 2014 lalu, PKB meraih 5 kursi. Namun, di Pileg 2019 nanti ditargetkan ada peningkatan raihan kursi di DPRD provinsi NTB menjadi 8 kursi. “Artinya, tiap dapil untuk DPRD NTB kita harapkan PKB bisa meraih satu kursi, bahkan di beberapa dapil PKB berpotensi bisa dapat dua kursi,” tandasnya. Pembekalan caleg PKB bertujuan agar semua caleg PKB se NTB memiliki gambaran terkait strategi dan taktik bisa dilakoni untuk bersaing dan berkompetisi menghadapi Pemilu legislatif. Bagaimanapun, banyak tantangan akan dihadapi bagi caleg PKB dalam merebut dan meraih simpati Pemilih di Pileg. Kegiatan Pembelakan caleg tersebut dihadiri Ketua LPP DPP PKB, Marwan Ja’far, bertujuan memberikan pemahaman kepada semua caleg terkait sistem Pemilu 2019. “Dan tentunya kita berharap dengan pembekalan bagi para Caleg ini bisa meningkatkan kualitas dan kapabilitas. Sehingga, harapan dan target partai tercapai,” ungkapnya. Sementara itu, ketua LPP DPP PKB, Marwan Ja’far menekankan, kepada semua caleg PKB bisa bekerja maksimal dan sungguh - sungguh di Pileg 2019 nanti. Ia meminta semua caleg PKB di semua tingkatan agar bisa bersinergi dan saling merangkul. Diharapkan caleg PKB bisa bahu membahu untuk memenangkan PKB di hati rakyat. Caleg PKB harus selalu menjadi garda terdepan dalam menjawab persoalan dan solusi dihadapi rakyat. “Dengan demikian, PKB akan selalu di hati rakyat” pungkasnya. (ndi)
Eksploitasi Air Tanah Mentigi Bay
(Suara NTB/dok)
Direktur PT GPL Jadi Tersangka
Mataram (Suara NTB) Direktur PT Greenland Property Lombok, berinisial BS ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pengeboran dan pengolahan air tidak sesuai izin. Warga negara asing asal Jerman itu disangka mengelola air tanah untuk kepentingan komersil. Sementara perusahannya bergerak di bidang konstruksi. “Direktur PT Greenland Darsono Setyo Adjie sudah tersangka. Inisialnya BS,” ucap Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, Senin (5/11). Dia menjelaskan, perusahaan penanaman modal asing PT GPL ternyata izin PMA nya sudah berakhir sejak tahun 2012. Bukan cuma tidak punya izin olah air, tapi juga berkegiatan bisnis di Lombok. “Dia ini izinnya hanya untuk jasa konstruksi bukan pengelolaan air. Izinnya juga sudah mati sehingga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun termasuk ngebor (air),” terang Darsono. Penyidik sedang mengagendakan pemeriksaan BS sebagai tersangka. Pekan ini BS akan dipanggil menghadap penyidik. Dalam penyidikan kasus ini, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB sudah memeriksa sejumlah saksi. Diantaranya, Kepala Desa Melaka, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lombok Utara, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Lombok Utara, dan jajaran direksi dan komisaris PT GPL, serta ahli. PT GPL mengantongi rekomendasi dari desa untuk mengurus perizinan ke instansi terkait pada Oktober 2017 lalu. Namun izin tidak kunjung terbit. Penyidik -dari hasil cek lapangan- juga menemukan adanya aktivitas pengeboran, pemasangan meteran, mesin pengolahan, dan jaringan perpipaan ke pelanggan. Kasus tersebut semula dilaporkan Lombok Utara Corruption Watch (LUCW). Disebutkan PT GPL di Desa Malaka, Pemenang, Lombok Utara diduga melakukan pengeboran air secara ilegal. Eksploitasi air tanah sejak tahun 2012 tersebut diduga dikomersilkan dengan harga Rp25 ribu per-28 m3. (why)
(Suara NTB/why)
Korupsi Retribusi Tiket Tiga Gili
VONIS - Lalu Kusnendar divonis 1 tahun penjara di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram kemarin.
PNS Dinas Pariwisata KLU Dihukum 1 Tahun Penjara
Mataram (Suara NTB) PNS pada Dinas Pariwisata Lombok Utara, Lalu Kusnendar mendapat hukuman penjara 1 tahun. Kusnendar terbukti bersalah korupsi retribusi tiket masuk kawasan wisata tiga gili Lombok Utara, sebesar Rp191,06 juta. Hukumannya lebih ringan dari tuntutan jaksa. Ketua majelis hakim, Ferdinand M Leander memutus terdakwa atas dasar pembuktian pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Oleh karenanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara
selama 1 tahun,” kata Ferdinand dalam sidang Senin (5/11) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Selain itu, hakim juga menghukum Kusnendar dengan pidana denda Rp50 juta. Apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan.
Bendahara Penerimaan Retribusi itu mendapat keringanan hukuman karena sudah mengembalikan kerugian negara Rp135 juta. Jumlah itu sesuai banyaknya dengan yang terdakwa nikmati. Terdakwa terbukti tidak menyetorkan hasil retribusi wisa-
Koperasi yang juga mengelola penyeberangan kapal publik ke tiga gili itu mendapat bagian upah pungut sebesar 5 persen. Sementara yang disetorkan terdakwa ke Pemda KLU hanya Rp158,02 juta. Sisanya Rp56,34 juta dipakai untuk biaya operasional seperti membeli peralatan ATK. Belakangan Dispar KLU mengembalikan sejumlah uang itu ke jaksa karena menjadi temuan Inspektorat. Sebesar Rp134,5 juta dinikmati terdakwa untuk keperluan pribadi. (why)
Dewan Usulkan Hibah Perbaikan Rumdis untuk Kejaksaan dan Kepolisian Mataram (Suara NTB) Komisi I DPRD NTB yang membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan keamanan mengusulkan memberikan hibah untuk perbaikan rumah dinas bagi sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah NTB. Usulan pemberian hibah perbaikan rumah dinas bagi kedua instansi tersebut, dikarena banyak kondisi rumah dinas yang dinilai tidak layak huni saat ini. Pemberian bantuan hibah untuk perbaikan rumah dinas tersebut,
rencana akan dianggarkan pada APBD tahun 2019. Usulan itu langsung disampaikan Ketua Komisi I, H. Ali Achmad, pada rapat paripurna penandatanganan KUA-PPAS RAPBD 2019 di DPRD NTB, Senin (5/11) kemarin. “Keberadaan instansi vertikal yang ada di NTB perlu juga menjadi perhatian dari daerah. Saya harapkan hal itu dapat diakomodir. Sebelumnya ditandatangani (KUAPPAS) apakah sudah diakomodir?” Ujar Ali Achmad
menyampaikan interupsi saat rapat paripurna. Pertanyaan Ali Achmad tersebut langsung dibawab oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda selaku pimpinan rapat paripurna. “Pertanyaan dari pak Ali sudah diakomodir, namun saya kira tidak untuk dibahas pada rapat ini,” kata Isvie. Ali Achmad yang dikonfirmasi di sela-sela jalanan paripurna mengaku pemerintah daerah juga penting untuk memperhatikan keberadaan instansi vertikal yang ada di
NTB, sebagai mitra kerja dalam membangun daerah. “Usulan hibah kepada untuk perbaikan rumah dinas polri dan kejaksaan yang ada di NTB itu hanya sekitar 20 rumah dinas. Karena kondisi rumah dinas sangat memprihatinkan,” jelasnya. “Meskipun itu lembaga vertikal kenapa tidak bisa dibantu, bisa disiasati dengan berbagai payung hukum yang ada. Misalnya dalam bentuk hibah. Jadi ini bentuk kepedulian kita untuk sama-sama membangun NTB,” jelasnya.
Ali menepis, alasan di balik ngototnya memperjuangkan hibah bagi kedua instansi tersebut, lantaran untuk penyelesaian kasus hukum yang menyangkut DPRD NTB. “Tidak ada kaitannya dengan hal itu. Memang Ali Achmad berkasus apa, tidak ada. Jadi ini murni sebagai kepedulian kita kepada mereka. Kasihan banyak perwira yang tinggal di rumah yang bocor, kenapa tidak kita bantu sepanjang kita bisa,” pungkasnya. (ndi)
Residivis Pencuri Motor Diamuk Massa
Tangani Kasus Korupsi
Kejari Loteng Diminta Tidak Tebang Pilih Praya (Suara NTB) Gencarnya penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) dalam setahun terakhir mendapat apresiasi kalangan pegiat anti korupsi di daerah ini. Namun demikian, Kejari Loteng diminta tetap profesional dalam menangani kasus-kasus korupsi di daerah ini. Jangan sampai ada kesan tebang pilih. “Ini yang perlu benar-benar kita ingatkan kepada pihak Kejari Loteng. Bahwa dalam menangani kasus korupsi, jangan sekali-kali tebang pilih,” tegas Koordinator Suaka Loteng, Bustomi Taefuri, Senin (5/11). Menurutnya, banyak kasus-kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat ke Kejari Loteng dan itu harus tuntas, karena masyarakat butuh kepastian terhadap penanganan kasus koruspi dan bukan sekedar wacana saja. Seperti kasus dugaan korupsi program bantuan benih kedelai. Kemudian ada kasus dugaan penyimpangan bantuan alat sistem pertanian (alsintan) serta sejumlah kasus dugaan korupsi ADD. “Memang untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi butuh upaya. Dan, sebagai penegak hukum, memang harus kerja keras untuk bisa menjawab tuntutan masyarakat. Karena itulah tugas dan kewajiban penegak hukum,” imbuhnya. Terpisah, Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., menegaskan pihaknya tidak ada istilah tebang pilih dalam menangani suatu kasus. Terutama kasus dugaan korupsi. Jika memang ada laporan dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat, pasti akan ditangani. Kecuali jika tidak ada bukti pendukung, tentu tidak bisa dipaksa. Bahkan sekarang, Kejari Loteng sudah membuka layanan pengaduan secara online, sehingga masyarakat bisa melaporkan dugaan korupsi secara online tidak perlu lagi harus datang ke kantor Kejari Loteng untuk membuat laporan. “Prinsipnya laporan ada dan didukung bukti awal, pasti kita tangani,” klaim Hasan. Menyinggung soal penanganan kasus bantuan benih kedelai yang dinilai lamban, Hasan mengaku butuh waktu cukup panjang. Mengingat, banyak pihak yang harus dimintai keterangan. Belum lagi soal bukti pendukung yang harus dikumpulkan juga tidak kalah banyak. Tapi yang jelas, sudah ada progres berarti dalam penanganan kasus tersebut. Di mana kasus ini sudah ditingkatkan statusnya ke penyidikan. Itu artinya, kasus ini segera akan ada tersangkanya, namun masih harus menunggu Perhitungan Kerugian Negara (PKN) oleh BPR RI selesai terlebih dahulu. “Kuncinya sekarang untuk kasus kedelai, ada di hasil PKN BPK RI. Kalau sudah ada laporannya, segera akan ada tersangkanya dalam kasus kedelai ini,” ujarnya. (kir)
ta tiga gili yang dipungut sepanjang April 2015 sampai Maret 2016. Kala itu sedang masa peralihan nomenklatur OPD Disparhubkominfo Lombok Utara menjadi Dispar Lombok Utara. Total retribusinya mencapai Rp349,08 juta. Berdasarkan Perda KLU No 5/2010, retribusi untuk wisatawan ditetapkan Rp5000 sementara wisatawan domestik Rp2000. Penarikannya di Pelabuhan Bangsal, Pemenang, Lombok Utara melalui kerjasama dengan Koperasi Karya Bahari.
(Suara NTB/why)
HADIAH - Seorang pengendara roda dua tertib lalu lintas mendapat hadiah cinderamata dalam razia Operasi Zebra 2018, Senin (5/11) sore yang dipimpin Kasatlantas Polres Mataram, Ricky Yuhanda (kedua kiri).
Polres Mataram Beri Hadiah Pemotor Tertib Aturan Mataram (Suara NTB) Sepekan Operasi Zebra Gatarin 2018 menemukan banyaknya pengendara roda dua melanggar lalu lintas. Menekan pelanggaran tak melulu menggunakan cara penindakan. Tetapi juga cara simpatik seperti memberi reward kepada pengendara yang patuh aturan. Hal itu ditunjukkan Polres Mataram dalam razia Senin (5/11) sore di Jalan Langko Mataram. Tercatat 18 pengendara terjaring razia karena tidak menggunakan helm dan surat kendaraan yang tidak lengkap. Namun bagi yang patuh dan tertib seperti menggunakan alat keselamatan dan melengkapi surat kendaraan, mereka mendapat hadiah cinderamata.
Kasat Lantas Polres Mataram, AKP Ricky Yuhanda, SIK menegaskan penindakan hukum adalah penekanan utama dalam operasi zebra. Namun khusus NTB dan Sulawesi Tengah yang baru terdampak bencana diutamakan cara simpatik. “80 persennya simpatik, sisanya 20 persen penindakan,” ujarnya ditemui di sela razia. Selain pembagian reward pengendara tertib, kegiatan simpatik lainnya berupa trauma healing, sosialisasi pembagian brosur-brosur imbauan keselamatan lalu lintas, dan kunjungan ke tempat pengungsian warga terdampak. “Pemberian reward ini sebagai contoh bagi pengendara lainnya, agar mulai dari rumah dimanapun saat menge-
darai kendaraan selalu melengkapi diri dan sopan di jalan raya,” ucapnya. Menurutnya, tindakan tegas kepada para pengendara sepeda motor hanya diberlakukan pada pelanggaran kasat mata, seperti tidak menggunakan helm, berboncengan melebihi kapasitas, melawan arus, atau berkendara melebihi batas kecepatan. Selama sepekan pelaksanaan operasi, Ricky menyebutkan pelanggaran lalu lintas masih didominasi kendaraan roda dua. Namun secara umum menurun dibandingkan hari ke hari. “Tujuannya kan semakin sulit pelanggaran itu ditemukan yang artinya masyarakat semakin sadar ketertiban lalu lintas,” pungkasnya. (why)
Mataram (Suara NTB) Duet pencuri motor LWP (23) dan RAS (23) gagal membawa pulang Kawasaki KLX yang dibobolnya. Mereka tertangkap basah oleh korban. Meski diamuk massa, mereka masih selamat karena segera dievakuasi. Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam menyebutkan, para pelaku bukan pemain baru pada kasus pencurian motor di wilayah Kota Mataram. “Para pelaku residivis kambuhan. Sudah sering keluar masuk penjara,” ujarnya Senin (5/ 11) didampingi Kapolsek Mataram, Kompol Yusuf dan Kasubbaghumas, Ipda Wiwin Widarti. Dua pelaku kedapatan membawa kabur Kawasaki KLX nomor polisi DR 2367 CB, dari rumah korban di Rembiga Utara, Rembiga, Selaparang. Kronologisnya, kata Saiful, dua pelaku berangkat dari rumah tersangka LWP di Punia, Mataram pada Kamis (25/9) siang. Mereka mengendarai Honda Scoopy DR 3629 CN. Sampai di rumah korban, LWP merangsek masuk ke garasi rumah. Sementara RAS menanti di gang depan memantau situasi. Begitu kunci kontak motor
sukses dibobol pakai kunci T, LWP mengendap mendorong motor keluar. Seketika motor curian itu menyala, LWP kepergok. Korban berteriak maling. Warga sekitar berkerumun. “Baju pelaku LWP sempat ditarik korban, sampai pelaku terjatuh,” tutur Saiful. Alih-alih menyerah, LWP justru melawan. Tapi karena kalah jumlah dengan korban yang dibantu warga, LWP dapat ditangkap juga. Kesibukan warga Rembiga Utara siang itu belum tandas. Kawan LWP, RAS juga hendak kabur. RAS sempat jatuh karena ditendang. Lalu kabur dengan berlari. Tersangka RAS cukup licik. Dalam pelariannya dia masuk ke masjid. Berpura-pura ikut salat berjamaah. Tapi kedoknya langsung terbongkar. “Ketahuan gelagatnya oleh warga. Akhirnya selesai salat pelaku yang kawannya ini dapat diamankan juga,” jelasnya. Dua pelaku yang sudah menjadi tersangka atas dugaan pelanggaran pasal 363 KUHP itu kini sudah diamankan di Polsek Mataram. Sementara taksiran kerugian korban mencapai Rp21 juta. (why)
(Suara NTB/why)
Kapolres Mataram, Saiful Alam (tengah) menunjukkan dua tersangka kasus pencurian sepeda motorTKP Rembiga Utara, Senin (5/11).
SUARA NTB
Selasa, 6 November 2018
Halaman 9
Ramai-ramai Kawal Dana Bencana Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB dalam kapasitas sebagai asistensi dalam penerimaan dan penyaluran dana bencana. Diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima bantuan, mencatat dengan detail penerimaan hingga penyaluran. Tujuannya agar tertib administrasi untuk pertanggungjawaban kepada donatur serta publik. Saat ini tanggungjawab penampung dana masyarakat dan dari berbagai pihak adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB dan kabupaten serta kota. Auditor berkoordinasi dengan instansi tersebut selama proses pengawasan penerimaan dan penyaluran bantuan. “Kita koordinasikan dengan BPBD, sebagai pelaksana penanganan bencana di daerah. Kita cek rekeningnya, berapa yang masuk, berapa yang keluar. Semua itu harus tercatat untuk tertib administrasi,” kata Kepala BPKP NTB, Dr. Ayi Riyanto, AK.,MM kepada Suara NTB akhir pekan kemarin. Dalam suasana bencana saat ini, tidak bisa dicegah ketika lembaga, perorangan, instansi atau pemerintah luar mengirim bantuan ke sejumlah OPD. Bahkan uang itu ditransfer langsung ke rekening pejabat pemerintah dan instansi pemerintah, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Tidak saja di Pemprov NTB, hal sama terjadi di kabupaten dan kota. Dalam konteks ini, pihaknya tidak bisa mencegah donatur langsung mentransfer anggaran. “Itu sah sah saja langsung ke OPD atau ke kabupaten dan kota. Yang penting instansi itu mencatat, kemudian menyerahkan ke BPBD. Sebab yang punya kewenangan pengelolaan dan penanganan adalah BPBD,” jelasnya. Semua bantuan harus tersentral ke BPBD sebagai pemilik kewenangan dan sekaligus memudahkan pemantauan anggaran dan barang yang ke luar masuk. “Kalaupun diterimanya di BPKAD, itu harus ke BPBD. Terimanya di instansi mana pun, harus disalurkan ke BPBD. Pindahkan anggarannya ke rekening di sana (BPBD),” paparnya. Namun jika dalam bentuk uang dan barang, tidak harus diserahkan ke BPBD. Tapi terpenting menurutnya adalah
pencatatan dan laporan. Setiap anggaran dan barang yang masuk, dicatat detail dan dilaporkan ke BPPD. Ketika bantuan itu disalurkan, juga dilaporkan kembali ke BPBD. “Kan tidak harus barangnya dipindah ke BPBD, supaya tidak numpuk. Misalnya donatur menyalurkan dana dan barang untuk korban bencana itu melalui Dinas Sosial. Nanti dinas itu catat dan laporkan berapa berapa. Nah, kalau pun disalurkan langsung ke korban gempa silahkan. Yang penting dilaporkan ke BPBD,” jelasnya. Monitoring juga dilakukan langsung dengan mengutus tim ke BPBD. Mereka mengecek alur penerimaan dan distribusi, baik dalam bentuk barang maupun uang. Tugas asistensi dalam rangka membantu memudahkan pencatatan dan pelaporan. Setiap ada temuan kekeliruan dalam pencatatan dan pelaporan, pihaknya langsung menyampaikan perbaikan sehingga kesalahan tidak berlanjut. “Dikeluarkan untuk apa saja? untuk beli apa? Neracanya harus jelas harus ada catatannya. Kita cek semuanya,” tandasnya. Inspektorat Provinsi NTB juga bagian dari tim pemantau dana bencana, bergabung dengan tim auditor BPKP. Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim SH., M.Si mengungkapkan, pos pos anggaran yang turun dari pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah lainnya, dilakukan pengecekan. “Semua pos kita lakukan pengawasan seketat mungkin. Karena ini kan berkaitan dengan bantuan,” ujarnya. Timnya sedang melakukan rekapitulasi total dana digelontorkan pemerintah pusat dan sumber anggaran lainnya, baik dari unsur pemerintah, personal dan swasta. Bagaimana pun juga menurut Ibnu Salim, harus ada transparansi dari semua OPD yang membuka pos penerimaan bantuan, termasuk posko lainnya.
Pemerintah sebelumnya mempersiapkan pencaian lebih dari Rp980 miliar dalam bentuk bantuan yang diberikan ke korban gempa Lombok – Sumbawa. Anggaran disalurkan bertahap melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar lebih dari Rp530 miliar dan diberikan oleh kementerian dari lembaga lainnya. Sementara bantuan yang masuk ke rekening OPD mencapai Rp 22 miliar lebih (data terlampir). Libatkan APH Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya mengingatkan kepada sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam penyaluran bantuan bagi korban terdampak bencana gempa bumi agar melaksanakan sesuai aturan. “Mohonlah kepada pihak terkait yang menangani soal bencana ini agar tidak lagi menambah beban masyarakat dengan menyalurkan bantuan yang tidak adil, dengan cara memangkas hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan. Kasian masyarakat, karena ini adalah musibah,” tegasnya.
Rekapitulasi dana bantuan bencana Lombok – Sumbawa 2018 Menurutnya, kondisi keuangan daerah sangat terbatas untuk menangani keseluruhan korban bencana gempa bumi NTB. Tapi bersyukur dalam penanganannya banyak pihak turut memberikan bantuan, baik berupa barang maupun dalam bentuk uang. “Kita semua tidak ada yang mau musibah ini ada. Karenanya terutama kepada BPBD untuk bekerja maksimal, cepat dan tangkas, supaya maskimal dirasakan segera bantuan-bantuan itu oleh masyarakat,” tegasnya. Disampaikan politisi Gerindra itu, pengawasan penyaluran dana bantuan korban bencana gempa bumi harus diperketat. Selain diawasi masyarakat, juga harus dilakukan sejak awal oleh aparat untuk mencegah peluang penyimpangan itu.
“Aparat mestinya juga harus masuk mengawal dalam proses penyaluran ini, untuk memastikan bantuan kepada korban bencana ini sampai. Jangan sampai penyimpangan telah terjadi baru bertindak,” katanya. Sementara itu, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda dalam menyikapi bantuan yang berasal dari pemerintah daerah Provinsi lainnya di Indonesia, ia berharap digunakan sebaik-baiknya untuk rehabilitasi masyarakat terdampak. “Sumbangan dari luar daerah itu memang peruntukannya bebas untuk digunakan, diatur sesuai dengan kebutuhan sepanjang menyangkut penanganan bencana. Karena itu adalah bentuknya dana hibah, jadi hajatnya untuk membantu, tidak untuk keg-
Salah satu huntara korban gempa di Kabupaten Lombok Barat
iatan yang lain,” tegasnya. Gairahkan Sektor Riil Bantuan bagi korban bencana gempa bumi diharapkan lebih cepat disalurkan. Hal ini penting agar masyarakat bisa lebih berkonsentrasi untuk bekerja kembali memperbaiki pekerjaan dan ekonominya, serta menggairahkan kembali sektor riil. Pemerhati ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram), Dr. Firmansyah, M. Si., mengatakan, ia berharap bantuan bagi masyarakat lebih cepat tersalurkan karena aset dari masyarakat terdampak bisa dikatakan hilang. Masyarakat menahan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pembangunan hunian. “Berlarutnya masalah hunian ini, sedikit banyak berimbas pada pola konsumsi masyarakat. Harusnya mereka punya modal atau uang untuk dibelanjakan dan menggairahkan sektor riil, tapi ditahan, karena belum ada kejelasan untuk pembangunan hunian,” jelas Firmansyah. Oleh karena itu, pemerintah harus mempercapat tersalurkannya anggaran bantuan itu dan menyelesaikannya hunian bagi masyarakat. Tidak hanya akan berdampak pada menggerakkan belanja masyarakat, tapi masyarakat juga akan bisa bekerja kembali untuk memperbaiki pekerjaan dan ekonomi mereka. “Karena saya menduga prioritas masyarakat sekarang adalah hunian. Sarannya bantuan dipercepat. Kita berharap supaya masyarakat bisa memikirkan kegiatan rutinnya, terkait pekerjaan, membangun bisnis lagi,” katanya.
Butuh Akses Informasi Proses pencairan untuk bantuan korban bencana alam gempa bumi di Lombok dan Sumbawa membutuhkan keterbukaan informasi yang lebih luas. Jika akses informasi mengenai penanganan bencana alam dipermudah, akan memudahkan banyak pihak untuk berkontribusi lebih banyak. Menurut Sekretaris Jendral (Sekjen) Forum Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ervyn Kaffah, akses informasi itu yang menurutnya masih terbatas. Tidak seluruh komponen masyarakat mempunyai kesetaraan memperoleh akses informasi terkait dengan gempa dan penanganannya. Seperti data tentang korban, data jumlah bangunan rusak dan posisinya. Saat ini masyarakat umum tidak bisa mengetahui data terbaru perkembangan penanganan gempa ini, kecuali wartawan memperbarui data di media massa. Jika informasi itu terbuka, akan membuka peluang para pihak lain bisa berbagi beban. Masyarakat juga bisa melakukan kontrol, termasuk pengendalian dana bencana itu. “Misalnya bikin pengendalian, sudah berapa persen terlaksana, publik bisa akses. Juga akuntabilitas lebih bagus, dan orang bisa kontrol, ada feed back yang membuat kerja ini lebih cepat,” terangnya. Dengan adanya informasi itu, orang banyak bisa berlomba-lomba ikut berkontribusi. Karena pada dasarnya, menurut Ervyn, sumber daya manusia di pemerintah masih kurang, itu juga sebagai penjelasan mengapa huntara masih kurang dan dana Rp50 juta tidak cepat cair. (ars/ndi/ron)
Puluhan Ribu Rekening Menunggu Dicairkan PRESIDEN RI Ir. H. Joko Widodo memberi catatan khusus pada proses penyaluran dana bantuan korban gempa Lombok. Disebutnya, prosedur yang panjang menghambat. “Bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sudah di tabungan. Saya lihat kok gak jalan di lapangan. Kok uangnya belum bisa cair, padahal uangnya sudah tertransfer dari Menteri Keuangan. Ternyata, prosedur pengambilan itu ada 17, 17 prosedur dan yang membuat harus rakyat! Saya cek, ya mana bisa? Aturan seperti itu untuk mencairkan dana, ya gak bisa! Rapat sebentar, floor sudah, kita putuskan dari 17 menjadi hanya 1 prosedur,” kata Jokowi, sapaan Presiden RI ke 7 ini. Pidato Presiden RI, H. Joko Widodo, pada pertemuan Temu Karya Nasional di Bali beberapa waktu lalu menjadi catatan khusus. 43.000 Rekening di KLU Tak hanya Presiden yang gusar, juga rakyat Lombok Utara. Sejak gempa 29 Juli, dan gempa 5 Agustus, 3 bulan berlalu belum satu pun rumah war-
ga korban gempa yang berhasil bangun dari dana stimulan. “Buku Rekening baru dimiliki oleh 3 orang masing-masing Sabri, Awing Supratno dan Ahmad Fadli. Itu pun karena salah satunya tercatat sebagai PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dari Dinsos. Yang 2 orang lagi adalah Kakak dan sepupu petugas PSM, tadi,” kata tokoh masyarakat Dangiang, Habibullah, kepada Suara NTB belum lama ini. Usut punya usut data jumlah korban gempa, Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda KLU, Mujaddid Muhas, MA., Jumat (2/11) mengklaim Pemda Lombok Utara, sudah menuntaskan verifikasi data rumah warga korban gempa. “Bangunan rumah warga terdampak gempa bumi di Lombok Utara yang telah terverifikasi sampai SK ke-24, kini telah mencapai 57.314 KK, dengan rincian Rusak Berat 45.749 unit, Rusak Sedang 3.160 unit, dan Rusak Ringan 8.405 unit. Adapun Pokmas yang telah terbentuk mencapai 101 kelompok,” papar Mujaddid. Buku rekening warga terdampak gempa bumi, sambung dia, telah tercetak sejum-
lah 41.385 lembar dari jumlah tersebut. Sedangkan yang baru terisi sejumlah 13.388 rekening, dengan 2.944 lembar rekening di antaranya telah dibagikan ke masyarakat sampai 31 Oktober lalu. Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., Sabtu (3/11) malam kepada Suara NTB menegaskan, Pemda Lombok Utara melalui instansi terkait harus jujur dengan kondisi yang ada. Dimana kata dia, dari informasi yang ia dapatkan, suplai dana APBN untuk warga korban gempa hanya terbatas pada 13.388 unit. “Dari 57.314 warga yang ter SK-kan, hanya 13.388 unit yang ada uangnya. Jadi sisanya (43.926 unit) masih menunggu nasib di APBN 2019. Persoalan ini masyarakat harus tahu,” tegasnya. Di tempat lain, Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., usai menerima kunjungan KPU di Dusun Lekok, Desa Gondang, Kecamatan Gangga mempertegas, tidak ada masalah pada dana donasi. Dana donasi tahap 1 (masa tanggap darurat) dan tahap 2 (masa transisi) telah dikelola dengan asistensi BPKP Perwakilan NTB. Tercatat, jumlah dana donasi yang diterima Pemda
(Suara NTB/cem)
BELUM RAMPUNG - Seorang warga di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya berdiri di dalam rumah instan sederhana sehat (Risha) yang belum rampung. Pemerintah mendesak percepatan proses rekonstruksi, namun terkendala material terbatas.
Lombok Utara berasal dari beberapa sumber. Sumber pertama, Dana Siap Pakai (DSP) BNPB ditambah DSP Masyarakat. Sumber kedua, Bantuan Keuangan Pemerintah daerah. Dana Siap Pakai (DSP), data yang diperoleh Suara NTB mencatatkan angka cukup signifikan Rp156.457.856.202. DSP yang diperoleh Pemda KLU berlangsung dalam 2 periode, periode tanggap darurat dan periode transisi. Mataram Terima Rp 1 M Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram Dedi Supriadi mengatakan, dana bantuan yang diterima dari donatur telah dimasukan ke APBD. Anggaran ini dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk penanganan bencana. Seperti pembelian tenda, kebutuhan logistik dan lain - lain. Penggunaan dana bantuan tersebut diawasi oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dan, di internal pemerintah diawasi oleh Insepktorat. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. H.M. Syakirin Hukmi menyebutkan, dua sumber bantuan dana diterima oleh Pemkot Mataram. Pertama, dari pengurus Apeksi. Kedua, Pemkot Medan. Totalnya mencapai Rp 1.008.000.000. Dana tersebut telah dimasukan ke kas daerah. Dan, ini telah dilaporkan ke gubernur.
Ditegaskan Syakirin, karena dana bantuan dimasukan ke APBD. Secara otomatis pengelolaannya melalui mekanisme APBD. Laporannya tercatat di posko penanggulangan bencana gempa bumi Lombok. Menumpuk di Pokmas Lobar Berdasarkan data pada BPBD Lobar, anggaran bantuan stimulan yang sudah masuk ke rekening BPBD mencapai Rp124.000.000.000 lebih. Dari jumlah ini sudah disalurkan ke rekening pokmas Rp54.720.000.000, masingmasing Rp18.950.000.000 tahap I untuk pencairan bantuan korban gempa rusak berat Rp 50 juta, lalu ditambah Rp35.770.000.000 tahap II untuk bantuan nominal Rp25 juta kepada korban yang rumahnya rusak sedang. Sedangkan yang masih ada di rekening BPBD sebanyak Rp69.770.000.000 lebih. Dana stimulan ini belum disalurkan ke rekening pokmas, karena masih dilengkapi syarat pencairan. Dana ini secepatnya mau disalurkan ke rekening pokmas, paling lambat pekan ini. Sedangkan dana bantuan yang sudah dieksekusi Pokmas belum diketahui, sebab sejauh ini pencairan belum ada pemberitahuan ke BPBD. “Banyak dana bantuan ini masih ada di rekening BPBD dan pokmas akibat eksekusi pengerjaan rumah lamban disebabkan panel limit,” aku Kepala bidang Kedaruratan
dan logistik Hartono Ahmad akhir pekan kemarin. Sementara itu berbeda dengan data BPBD, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) mencatat terdapat dana stimulan yang sudah ditransfer dan dicairkan Rp18,5 miliar lebih, lalu tahap II Rp 105 miliar lebih. Dana tahap I dicairkan oleh korban gempa untuk rusak berat Rp50 juta, lalu tahap II sebesar Rp25 juta. Dari total dana yang sudah masuk rekening pokmas 130 pokmas dengan 1.681 KK, sedangkan yang baru dieksekusi sebanyak 10 unit rumah atau setara sekitar 50 juta lebih. Pihak Pemda sendiri berupaya mempercepat pembentukan Pokmas, sampai saat ini sudah ada calon pokmas sebanyak 600 dengan jiwa 8.800 KK. Ditambah dengan pokmas sudah dibentuk jumlah pokmas mencapai 730. “Dana yang sudah cair tahap I Rp 18,5 miliar, lalu tahap II Rp 105.7 miliar,” jelas Kabid Perumahan pada Disperkim Lobar L Ratnawi. Pencairan dana ini sendiri sebanyak 3 tahapan sesuai progres pengerjaan rumah, 50 persen, 25 persen dan 25 persen. Gandeng Inspektorat Lotim Kabupaten Lombok Timur (Lotim) termasuk daerah yang parah terdampak benca-
na gempa bumi. Tiga kecamatan terparah, yakni Kecamatan Sembalun, Sambelia dan Pringgabaya. Dibalik bencana yang terjadi, terdapat banyak dana yang mengalir dari berbagai sumber. Untuk pengawasannya pun, Inspektorat menggandeng BPKP NTB. Inspektur pada Inspektorat Lotim, Haris, MAP, mengungkapkan, bahwa Inspektorat sudah melakukan kerjasama dengan BPKP bahwa dana bencana itu harus dikawal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini BPKP. Begitu keluar SK penetapan, kemudian dilihat lagi pendistribusiannya di lapangan karena beberapa kali ditemukan sejumlah nama yang sering mengalami kegandaan, baik di SK, KTP, KK yang sering berbeda. “Jadi harus cocok betul masyarakat yang penerima ini,” ujarnya. Haris juga mengungkapkan bahwa dalam pengawasan yang dilakukan terkait barangbarang yang dibeli. Nantinya tim dari Inspektorat dan BPKP akan melakukan pencocokan terhadap barangbarang tersebut dengan harga yang dikeluarkan oleh masyarakat melalui Pokmas. “Harga barang-barang yang dibeli untuk pembangunan Huntap itu akan kita cocokkan. Harus dilihat harga barang yang dibeli,” jelasnya. (ari/cem/her/yon)
MENUNGGU - Warga Dusun Menggala Desa Pemenang Barat kec Pemenang, Lombok Utara menunggu kejelasan Hunian Tetap (huntap). Saat ini mereka masih tinggal Hunian Sementara (huntara) untuk berlindung dari panas dan hujan.
(Suara NTB/ari)
Total 72.454 rumah rusak akibat gempa yang terverifikasi Dinas Perkim Provinsi NTB. Sebagian rekeningnya sudah dicairkan dan dalam proses pengerjaan dengan opsi Rumah Instan Kayu (Rika), Rumah Instan Konvensional (Riko) dan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Namun di balik itu, masih ada puluhan ribu korban menunggu pencairan, sementara petugas di semua tingkatan berjibaku dengan waktu.
SUARA NTB Selasa, 6 November 2018
Serius Belajar Menari VICKA Yulia Pertiwi, merupakan sosok yang unik. Perempuan kelahiran Pringgasela Lombok Timur 1 Agustus 1995 silam ini merupakan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB Jurusan Pendidikan Seni dan Tari. Vicka panggilan akrabnya menjadi mahasiswi andalan UNU NTB dalam berbagai ajang seni dan tari. Berkat keseriusannya dalam belajar menari, Vicka kini lahir sebagai penari hebat kebanggaan kampus. Sebelumnya, tak pernah terpikirkan oleh alumni SMKN 2 Selong, Jurusan Akuntansi ini bahwa dirinya akan menjadi seorang penari. Mengingat selama duduk di bangku sekolah dirinya mengambil Jurusan Akuntansi. Namun ketika lulus sekolah dan hendak menentukan jurusan kuliah, keluarga memperkenalkannya pada Jurusan Pendidikan Seni dan Tari. Jurusan ini hanya ada di UNU NTB. “Jadi diarahkan sama kakak untuk ambil pendidikan seni,” ungkapnya. Di awal perkuliahan Vicka belum tahu apa-apa, karena pengetahuannya terhadap dunia seni tari kosong. Baru pada semester empat perlahan mulai beradaptasi dan mencintai dunia seni dan tari. Sejak itu, gadis berparas cantik ini pun tak canggung tampil menari di depan publik. “Jadi kenal dunia seni pas kuliah. Itupun sulit beradaptasi,” ingatnya. Tak saja tampil di acara-acara seremonial tingkat lokal, di tingkat nasional pun pernah dirasakan Vicka. Terakhir tampil ialah ketika ada ajang di ISI Surakarta Solo pada tahun 2016 dalam rangka untuk memperingati Hari Tari Dunia. Di sana dia membawakan Tari Gandrung Lombok. “Latihannya di Tanjung dan kampus,” ungkapnya. Di luar itu berbagai apresiasi lomba tari diikutinya. Seperti ketika memeriahkan festival tetaer dan monolog project di Taman Budaya. Meski kemampuannya menari tak diragukan lagi, mahasiswi yang duduk di semester 7 ini punya cita-cita mulia menjadi seorang pendidik. Dia ingin menjadi guru mengabdikan hidupnya pada dunia pendidikan. “Jadi guru seni tari budaya saja,” tutupnya. (dys) Vicka Yulia Pertiwi
PENDIDIKAN
Halaman 10
Masih Digodok, UNBK di Semua SMA/SMK Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB belum bisa menyimpulkan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019 bisa dilaksanakan di semua SMA dan SMK. Pasalnya, banyak sekolah di daerah terdampak gempa mengalami kerusakan. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji dihubungi Senin (5/11) mengatakan, pihaknya belum bisa menyimpulkan semua SMA dan SMK bisa kembali melaksanakan UNBK seperti saat UN tahun 2018 ini. “Belum bisa disimpulkan,” kata Suruji. Kepastian pelaksanaan UNBK masih dalam proses penggodokan. Adanya peluang tetap bisa melaksanakan UNBK, karena ada kesempatan berbagi sumber daya. Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMA
Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari sebelumnya, bahwa pelaksanaan UNBK di tahun 2019 bisa tetap terlaksana di semua sekolah dengan menggunakan mekanisme berbagi sumber daya. Pelaksanaan UNBK diyakini akan tetap bisa dilaksanakan, karena pelaksanaan UNBK antara SMA dan SMK tidak berlangsung secara bersamaan. SMA bisa menggunakan SMK yang memiliki sarana, begitupun sebaliknya. “Kenapa bisa yakin? karena SMA dan SMK tidak bersa-
maan UNBK-nya. Bisa saling numpang, begitu juga saat simulasi bisa menggunakan peralatan secara bergiliran, karena tidak dilaksanakan secara bersamaan,” kata Surya. Pihaknya mencatat sebanyak 96 SMA negeri dan swasta di Pulau Lombok dan Sumbawa terdampak gempa bumi. Dengan rincian, 12 sekolah di Kabupaten Lombok Utara, 15 di Lombok Barat, 10 di Kota Mataram, 25 di Lombok Tengah, 26 di Lombok Timur, tiga di Sumbawa, dan lima sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat.
Ummat dan PT. Dome Lepas Peserta ”Workshop” Rumah Tahan Gempa
Tak Rusak Signifikan, Sekolah Mulai Siapkan UN
Fokus Kompetensi, Kelembagaan SMK Harus Ditata Mataram (Suara NTB) Penataaan kelembagaan atau -reengineering SMK dilakukan agar SMK dapat fokus pada kompetensi keahlian tertentu. Hal itu juga untuk mendukung revitalisasi SMK. Revitalisasi SMK di NTB fokus pada lima bidang keahlian Kepala Seksi Kurikulum SMK Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Umar, S.Sos., MM., pada Senin (5/11) mengatakan sebelum melaksanakan revitalisasi SMK, pihaknya sudah memulai dengan program penataan kelembagaan sekolah SMK, serta penataan kompetensi keahliannya. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd., sebelumnya menyampaikan revitalisasi SMK di NTB mengarah pada lima bidang keahlian. Pihaknya berencana akan merevitalisasi pada lima bidang keahlian, antara lain untuk agrobisnis dan agroteknologi sebanyak 22 sekolah, bidang teknologi dan rekayasa sebanyak 21 sekolah, bidang kemaritiman sebanyak 20 sekolah, bidang pariwisata sebanyak 18 sekolah, dan bidang seni dan industri kreatif sebanyak 13 sekolah. “Termasuk beberapa SMA yang nantinya menjadi SMK. Kami fokus pada penataan kelembagaan pada masing-masing SMK itu,” jelas Yahya. Pada penataan kelembagaan itu, satu SMK yang ditetapkan pada bidang keahlian tertentu harus fokus membuka kompetensi keahlian yang berada di bawah bidang keahlian. Misalnya SMK itu bergerak di bidang agrobisnis, maka SMK itu harus menjadi pusat pengembangan agrobisnis. Nantinya akan diupayakan di satu kabupaten/kota memiliki terdapat satu bidang keahlian. Letak SMK akan disesuaikan dengan bidang keahliannya. Yahya mengatakan bisa saja di satu SMK itu membuka di luar bidang keahlian yang ditetapkan, tapi presentasinya jauh lebih kecil dibandingkan kompetensi keahlian yang ditetapkan. “Kita upayakan ada satu bidang keahlian di satu kabupaten/kota. kita tidak melakukan revitalisasi fisik, tapi melakukan penataan kelembagaan,” ujarnya. Nantinya bidang keahlian di satu sekolah itu akan dievaluasi, disesuaikan dengan pengembangan pendidikan yang dinamis. Kompetensi keahlian yang dibuka disesuaikan dengan perkembangan. Termasuk pada distribusi tenaga pengajar SMK. Sementara itu kuota revitalisasi SMK dari pemerintah pusat, akan menyasar pada 21 sekolah. Secara nasional pemerintah pusat akan merevitalisasi 2.000 sekolah. (ron)
H. Muh. Suruji (Suara NTB/ron)
(Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) Sekolah yang tidak mengalami kerusakan signifikan sudah mulai mempersiapkan diri menghadapi Ujian Nasional (UN) tahun 2019 nanti. Ada juga sekolah yang sudah menyiapkan pengayaan bagi siswanya pada bulan Oktober lalu. Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana, S.Pd., mengatakan persiapan UN di SMPN 17 Mataram sudah dimulai bulan Oktober lalu. “Sudah mulai persiapan UN dengan kegiatan pengayaan siswa kelas IX,” katanya. Pengayaan itu dikhususkan untuk empat mata ujian yang akan diujikan pada UNKP SMP. Antara lain, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Pada UN tahun 2019, SMPN 17 Mataram masih melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). SMPN 17 Mataram tidak mengalami kerusakan signifikan yang diakibatkan oleh gempa bumi. Jumlah siswa di SMPN 17 Mataram sebanyak 418 orang. “Alhamdulillah cuma plafon di ruang kelas saja yang rusak, makanya bisa digunakan ruangannya,” katanya. Terpisah, Kepala SMPN 19 Mataram, Hj. Aminah, S.Ag., M.Pd., mengatakan SMPN 19 Mataram akan kembali melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2019 nanti. Diakuinya SMPN 19 Mataram tidak mengalami kerusakan pasca gempa bumi lalu. “Alhamdulillah UN masih UNBK ,tidak ada kerusakan yang membuat kita tidak laksanakan UNBK,” ujar Aminah. Terkait dengan persiapan UNBK, Aminah mengatakan pihaknya akan melaksanakan pengayaan seusai ujian semester Desember nanti. “Selesai semesteran, insya Allah Desember kita pengayaan,” kata Aminah. Pada saat gempa bumi lalu, SMPN 19 Mataram langsung belajar di dalam kelas sejak awal masuk setelah sempat diliburkan beberapa waktu lalu. “Langsung belajar di kelas karena sekolah kita tidak ada mengalami kerusakan yang berat,” katanya. Meski demikian, ketika awal masuk sekolah lagi beberapa waktu lalu, proses belajar diisi dengan pembinaan psikologis dan penanaman keyakinan agar anak anak kembali berpikir normal seolah olah gempa tidak pernah terjadi. (ron)
Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum SMK Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., mengaku pihaknya belum memutuskan kepastian metode pelaksanaan Ujian Nasional pada jenjang SMK. Pihaknya berupaya agar bisa tetap melaksanakan UNBK di seluruh SMK, termasuk di daerah terdampak seperti di Kabupaten Lombok Utara (KLU). “Kalau pun nanti terpaksa, kami akan bersurat Puspendik Kemendikbud agar bisa melaksanakan UNKP. Itu pun jika ada sesuatu dan lain hal, tapi sekarang ini kami sedang pendataan,” ujar Umar. (ron)
(Suara NTB/dys)
TUNJUKKAN - Kepala Laboratorium PUBB Unram H. Sunarpi menunjukkan tanaman hasil uji coba yang dikembangkan dengan ampas tahu dan abu bekas.
Laboratorium PUBB Unram Manfaatkan 50 Persen Limbah Jadi Pupuk Mataram (Suara NTB) Limbah olahan rumah tangga seringkali dianggap jadi masalah serius bagi lingkungan sekitar. Namun berkat penelitian yang dilakukan Laboratorium Pusat Unggulan Biosains dan Bioteknologi (PUBB) Universitas Mataram (Unram), mampu dimanfaatkan menjadi pupuk yang bermanfaat bagi tanaman. Kepala Laboratorium Pusat Unggulan Biosains dan Bioteknologi Unram, Prof. Sunarpi, PhD., menegaskan tak ada yang sia-sia, semua dapat dimanfaatkan jadi barang berharga. Hanya saja masyarakat belum mendalaminya dengan baik. Sebagai contoh yang kini sedang dikembangkan pihaknya ialah mengolah limbah ampas tahu dan abu bekas bakaran tahu jadi pupuk tanaman. Selama ini limbah abu bekas
bakaran tahu dibuang begitu saja. Akibatnya ialah terjadi polusi, karena debu dibuang. “Limbah tahu coba kita supaya dia bermanfaat. Memanfaatkan abu bekas bakaran tahu, jadi debu tidak bermanfaat,” ungkapnya. Dari proses penelitian terhadap potensi dikembangkannya abu bekas bakaran tahu jadi pupuk tanaman tersebut, kini sedang dalam tahap pengujian supaya bisa bermanfaat bagi tumbuhan dengan sampel tanaman tomat dan cabai. Hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa ternyata abu bekas bakaran tahu bisa dimanfaatkan sebesar 50 persen limbah untuk tanaman. “Uji cobanya di tomat bisa dimanfaatkan setengahnya. Kalau seratus persen justru mematikan,” ungkapnya.
Awalnya kata Sunarpi pihaknya mendeteksi masyarakat kenapa mereka jadi sesak nafas. Mereka tanpa sadar menghirup debu itu, akibatnya banyak yang meninggal. “Itu yang coba kita demplotkan,” ujarnya. Dikatakan Sunarpi, meski hasil akhirnya belum tuntas panen, namun dapat dilihat perbedaan signifikan antara tanaman yang belum dikasih pupuk bekas abu bakaran tahu dengan yang sudah. Tanaman terlihat sangat lebat daun dan buahnya. Ke depan diharapkan masyarakat bisa memproduksi sendiri pupuknya dan bisa dimanfaatkan oleh mereka sendiri. Paling tidak limbah bisa bermanfaat semua tidak ada yang bisa dibuang. “Kita ingin buat produk yang adaftif bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa buat sendiri nantinya,” ujarnya. (dys)
Mataram (Suara NTB) Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) bekerjasama dengan PT. Dome Project Indonesia dalam rangka pelatihan belasan mahasiswa peserta pelatihan pembangunan rumah tahan gempa. Sebanyak 16 mahasiswa dari Ummat dan sejumlah kampus luar negeri dilepas Senin (5/11) untuk mengikuti kegiatan workshop tanggal 4 sampai 17 November. Kedua pihak sebelumnya membuat kesepakatan dalam bentuk Memorandum of Agreement (MoA) ditandatangani Kamis (18/10) lalu, untuk kegiatan workshop pembangunan rumah tahan gempa. Lokasi workshop akan berlangsung di Desa Teratak Batukliang Utara, Lombok Tengah Rektor Ummat, Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd., dalam sambutannya mengapresiasi PT. Dome Project Indonesia dengan adanya agreement tersebut. Di hadapan seluruh peserta workshop dia menyampaikan, agar serius mengikuti kegiatan pelatihan. Baginya, kegiatan itu adalah kesempatan baik untuk mempraktikkan kemampuan teknik membangun gedung tahan gempa untuk masyarakat terdampak bencana. Khusus kepada mahasiswa Fakultas Teknik Ummat, ia berpesan khusus, agar menggunakan kesempatan itu bertukar pengalaman dengan peserta dari berbagai negara. Begitu juga sebaliknya. “Mudah mudahan, dengan bertemu akan menambah wawasan dan pengalamana bagi
mahasiswa kita. Sebab dengan pengalaman itu, jadi modal utama pengalaman pasca di kampus nanti,” kata Rektor. Harapannya kepada semua peserta untuk serius sejak awal sampai akhir. Kepada Fakultas Teknik ia meminta tetap memantau perkembangan para mahasiswa peserta pelatihan. Terus memberikan bimbingan agar terarah dalam proses meresap ilmu. “Bagaimana hasil pekerjaan mereka setalah workshop nanti harus dicek terus,” sarannya. Jika setelah workshop selesai, dia akan memantau produk rumah tahan gempa yang dibangun. Tidak menutup kemungkinan hasil praktik itu akan dipresentasikan langsung kepada pemerintah, agar difasilitasi untuk direkomendasikan kepada masyarakat korban gempa. Ketua Kerjasama Urusan Internasional (KUI) Dr. Lukman, M.Pd menjelaskan, kegiatan itu berupa pelepasan peserta pelatihan bangun rumah tahan gempa di Batukliang Lombok Tengah. “Peserta sebanyak 16 orang berbagai negara, berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Mataram,” sebutnya. Ia berharap MoA itu tidak pada momen penanganan rumah tahan gempa di Lombok, tapi berkelanjutan dengan PT. Dome Project. Sementara donasi yang diberikan, merupakan bentuk sikap respek Taiwan melalui perguruan tinggi setempat terhadap kampus Ummat khususnya dosen dan staf yang terdampak gempa. (ars/*)
(Suara NTB/ars)
FOTO BERSAMA - Rektor UMMAT H. Arsyad Abd. Gani foto bersama Juliantara dari PT. Dome Project Indonesia dan 16 peserta workshop pembangunan rumah tahan gempa.
MAN 1 Lotim Juara III Lomba Robotic Tingkat Nasional
(Suara NTB/ist)
HADIAH - Dua siswa MAN 1 Lotim Yatma dan Hapipan menerima hadiah dari panitia pada Lomba Robotic Tingkat Nasional di ajang Madrasah Robotics di Depok Town Square.
Selong (Suara NTB) Dua siswa MAN 1 Lombok Timur (Lotim) atas nama Yatma dan Hapipan mampu meraih juara III pada Lomba Robotic Tingkat Nasional di ajang 4th Madrasah Robotics yang diselenggarakan oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSKK) Kementerian Agama tanggal 3-5 November 2018 di Depok Town Square. Kegiatan ini diikuti perwakilan seluruh madrasah se-Indonesia. Ajang kompetisi robotika dan otomasi tingkat madrasah se-Indonesia merupakan kompetisi untuk menemukan ide, merakit atau merancang, mengoperasikan hingga menemukan teknologi baru di bidang robotika dan otomasi. Termasuk, sampai pada cara mempresentasikan atau menyakinkan kepada orang lain bahwa robot yang dirancang memiliki manfaat bagi kehidupan
manusia. Atas torehan prestasi tersebut mereka berhak membawa uang pembinaan sebesar Rp 3.000.000 dan medali. Yatma dan Hapipan mengaku persaingan dalam lomba robotic ini sangat ketat, pasalnya pesertanya berasal dari madrasahmadrasah yang sudah maju dari seluruh Indonesia. Namun, mereka tidak putus semangat dan berusaha untuk tampil dengan maksimal di ajang bergengsi tersebut. “Alhamdulillah berkat usaha dan kerja keras serta dorongan dari pelatih, kami mampu membawa nama MAN 1 Lotim menjadi pemenang, ini adalah hal yang sangat menggembirakan” tutur Yatma sambil tidak lupa untuk terus bersyukur. Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, M.Pd., mengaku bangga atas perjuangan siswa binaanya yang telah berusaha dan berlatih secara tekun, sehingga mampu menjadi juara III
pada lomba robotic tingkat nasional. Walau ini adalah pengalaman pertama, namun siswa yang bertanding mampu meraih juara. Lebih lanjut, Wathoni menjelaskan ini adalah buah keseriuasan madrasah untuk mencapai visi madrasah lebih baik, lebih baik madrasah. Wathoni mengaku bahwa untuk tahun 2018 MAN 1 Lotim sudah mulai melebarkan sayap untuk mengali potensi siswanya di pada ajang kompetisi tingkat nasional dan setiap ajang kompetisi yang diikuti selalu meraih juara tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Lebih lanjut, kepala yang belum genap dua tahun memimpin MAN 1 Lotim tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pembina dan pelatih ICT Club MAN 1 LOTIM yang telah membina dengan sungguh-sunguh hingga membuahkan hasil. (r/*)
Halaman 11
SUARA NTB Selasa, 6 November 2018
Daya Tahan Fisik Atlet PPLP NTB Harus Ditingkatkan Mataram (Suara NTB) Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin mengatakan pihaknya akan terus membenahi pembinaan atlet PPLP NTB. Khususnya atlet taekwondo NTB yang baru saja meraih dua perak dan dua perunggu akan terus dibenahi daya tahan fisik dan teknik. Hal itu diungkapkan Kadispora kepada Suara NTB di Mataram, Senin (5/11) kemarin. “Yang harus diperbaiki dari atlet-atlet olahraga bela diri dan permainan NTB itu kondisi fisik alias daya tahan tubuh,” ucapnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Kadispora NTB setelah menyaksikan penampilan kelima atlet PPLP NTB di Kejurnas AntarPPLP/ PPLPD dan SKO belum lama ini.
Dimana PPLP NTB menurunkan lima atlet di event yang melibatkan 349 atlet. Dan NTB berhasil meraih dua perak dan dua perunggu. Husnanidyati Nurdin yang biasa disapa Eni mengatakan bahwa hasil yang dicapai atlet-atlet cukup memuaskan. Meski demikian evaluasi kedepannya yang harus dibenahi atlet olahraga beladiri khususnya taekwondo perlu ditingkatkan kondisi
fisik atau daya tahan. Pasalnya hal itu menjadi modal dasar atlet agar mampu tampil maksimal di setiap event nasional. Dia sendiri menginginkan atlet-atlet yang dibina di PPLP NTB agar dapat meningkatkan daya tahan fisik. Peningkatan daya tahan fisik atlet yang diharapkan Husnanidyati bisa mencapai 700 persen supaya teknik pertandingan yang dimiliki atlet dapat diterapkan dengan baik selama tampil di event nasional hingga internasional. “Daya tahan fisik atlet harus dinaikan lagi sampai 700 persen, supaya teknik yang bagus itu dapat diterapkan dengan baik. Ini akan terus kami perbaiki,” ujar
(Suara NTB/dok)
Hj. Husnanidyati Nurdin Kadispora NTB selaku pihak penanggungjawab PPLP NTB. (fan)
SKO Ragunan Juara Umum Kejurnas Taekwondo AntarPPLP
(Suara NTB/ist)
UJIAN - Ratusan atlet INKANAS NTB ikuti Gashuku dan Ujian Kyu di SMA Negeri 1 Lingsar Lombok Barat (Lobar), Minggu (4/11).
Ratusan Atlet Karate Ikuti Gashuku Mataram (Suara NTB) Sebanyak 272 atlet Institut Karate-Do Nasional (INKANAS) Lombok Barat mengikuti Gashuku dan Ujian Penurunan Kyu Semester II (dua) di SMA Negeri 1 Lingsar Lombok Barat (Lobar), Minggu (4/11). Gashuku tersebut dalam rangka menyeragamkan teknik dan ujian Kyu. Sekretaris Pengcab INKANAS Lobar, Herwan Junaidi yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (5/11) kemarin mengatakan Gashuku dan Ujian penurunan Kyu itu melibatkan atlet INKANAS dari kabupaten/kota di NTB. Diantaranya INKANAS Lobar, Kota Mataram, Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Utara. “Kita (Pengcab INKANAS Lobar) menggelar Gashuku dan Ujian Penurunan Kyu INKANAS (Institut Karate-Do Nasional) semester II tahun 2018. Diikuti 272 Karateka dari berbagai wilayah di pulau Lombok diantaranya Pengcab Inkanas Lobar, Lotim, Mataram, KLU,” ucapnya. Dikatakannya, SMA Negeri 1 Lingsar di pilih menjadi lokasi kegiatan karena menjadi salah satu Dojo/Ranting yg aktif di Lombok Barat bahkan Karate Inkanas menjadi Ekskul di sekolah tersebut. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari itu melibatkan Dewan Guru PB INKANAS, Sensei Burhanuddin, Ketua Majelis Sabuk Hitam (MSH) INKANAS NTB, Senpai Dirgonoto, Ketua INKANAS Lobar, Kamarudin dan Ketua Panitia, Senpai Putu. Senpai Dirgonoto yang merupa-
Mataram (Suara NTB) Kejuaraaan Taekwondo AntarPPLP/PPLPD dan SKO telah berakhir di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (4/11). Kontingen SKO Ragunan keluar sebagai juara umum setelah mengoleksi medali emas terbanyak di event tingkat pelajar nasional itu. Informasi dari Ketua Tim Delegate Pertandingan, Rizky Purwadentafa yang dikonfirmasi Suara NTB usai pertandingan menjelaskan bahwa kontingen SKO Ragunan keluar sebagai juara umum setelah mengoleksi 10 medali emas, 2 perak dan 3 perunggu. “SKO Ragunan keluar sebagai juara umum. Mereka meraih medali emas terbanyak, yakni sepuluh medali emas,” ucapnya. Selanjutnya, juara umum kedua diraih kontingen PPLP Jawa Barat (Jabar) dengan raihan 3 emas, 1 perak dan 3 perunggu. Disusul PPLP Jambi dan PPLP Riau di tempat ketiga dengan sama-sama mengantongi 1 emas dan 2 perak. Sementara itu, tuan rumah PPLP NTB menempati peringkat sebelas dengan koleksi dua perak dan dua perunggu. Meski hanya meraih dua medali perak dan dua medali perunggu, namun hasil tersebut
kan MSH hadir sebagai penguji para peserta yang mengikuti ujian penurunan Kyu. Sementara itu Sensei Burhanuddin selaku Dewan Guru PB INKANAS memberikan arahan dan motivasi kepada peserta. Dalam hal ini Burhanuddin merasa puas dengan adanya kegiatan gashuku di gelar pengurus cabang. Diharapkan Burhanuddin semua Pengcab bisa meniru apa yang sudah dilakukan Pengcab INKANAS Lobar. Sehingga kedepannya pembinaan atlet karateka di NTB akan lebih baik lagi khususnya atlet INKANAS. “Saya merasa bangga terhadap INKANAS Lobar bisa menggelar kegiatan GashukudanujianKyu. Harapan saya lewat ujian seperti ini dapat melahirkan atlet INKANAS yang berprestasi nasional,” ucap Burhan yang ditirukan Mataram (Suara NTB) oleh Herwan. Menjelang Pekan Olahraga Untuk diketahui, Provinsi (Porprov) NTB di Mataram, kegiatan Gashuku 9-17 Desember 2018, pihak Dispora itu merupakan yang NTB akan membenahi Lapangan pertama digelar INVoli Pasir yang dibangun di GOR 17 KANAS Lobar yang Desember Turide Mataram. baru saja dikukuhKabid Sarana dan Prasaran kan. Diharapkan setOlahraga Dispora NTB, Lalu Faelah kegiatan tersetanah yang dikonfirmasi Suara but INKANAS Lobar NTB, di Mataram belum lama ini segera menggelar TC mengatakan bahwa pihaknya saat persiapan mengikuti ini sedang merencanakan perbaiPorprov NTB di Matkan sarana voli pasir. Perbaikan aram, 9-17 Desember sarana voli pasir itu dalam rangka 2018. (fan) mempersiapan pelaksanaan Por-
merupakan hasil manis yang diperoleh kontingen PPLP NTB selama tampil di kejurnas antarPPLP. Pasalnya sejauh ini atlet PPLP NTB belum pernah meraih dua perak di kejurnas yang melibatkan atlet PPLP, PPLPD dan SKO se Indonesia. Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) NTB, Lalu Wirahman mengatakan hasil dua medali perak dan dua perunggu yang dipersembahkan atlet NTB di event itu hasil yang menggembirakan. Pasalnya sejauh ini atlet PPLP NTB belum pernah meraih dua medali perak di kejurnas antarPPLP. Terkahir NTB meraih satu perak dan satu perunggu di kejurnas yang sama tahun 2017. “Hasil ini memberikan optimisme terhadap prestasi mereka ke depan karena mereka atlet pelajar yg masih muda, terbuka peluang peningkatan prestasi taekwondo NTB ke depan,” ujarnya. Di sisi lain, Wirahman juga menjelaskan bahwa mantan atlet PPLNTB, Salsa yang belum lama ini ditarik oleh SKO Ragunan juga sukses mendulang medali emas di event tersebut. Diharapkan kedepan akan kembali muncul atlet-atlet muda NTB yang berprestasi nasional. (fan)
123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 sendiri telah melakukan pengece123456789012345678901234567890121234567890 kan bahwa pasir yang ada di lapan123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 gan tersebut banyak yang kurang. 123456789012345678901234567890121234567890 Hal itu terjadi karena lapangan 123456789012345678901234567890121234567890 yang dibangun tiga tahun yang lalu 123456789012345678901234567890121234567890 sering digunakan untuk pertandin123456789012345678901234567890121234567890 gin dan latihan atlet. Sehingga san123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 gat wajar diperbaiki. (fan) 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 prov NTB yang digelar di Mataram, 123456789012345678901234567890121234567890 9-17 Desember 2018. 123456789012345678901234567890121234567890 “Lapangan voli pasir ini akan kita 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 perbaiki. Kita akan menambah pa123456789012345678901234567890121234567890 sirnya aja karena memang pasirnya 123456789012345678901234567890121234567890 sudah banyak berkurang,” ucapnya. 123456789012345678901234567890121234567890 Dikatakannya, pembenahan kesiapan bertanding. “Dalam 123456789012345678901234567890121234567890 lapangan voli pasir yang berlokapelatihan kami selalu berikan 123456789012345678901234567890121234567890 si di GOR 17 Desember Turide target dan alhamdulillah mere- 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 Mataram ini tidak mengka sejauh ini bisa memenuhin- 123456789012345678901234567890121234567890 gunakan APBD karena meya,” klaimnya. 123456789012345678901234567890121234567890 mang belum dianggarkan. Cabang Atletik sendiri 123456789012345678901234567890121234567890 Dalam hal ini pihaknya dalam ajang Porprov sebe- 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 akan berkoordinasi dengan lumnya kontingen KSB 123456789012345678901234567890121234567890 pihak KONI NTB untuk cukup berjaya. Terutama di 123456789012345678901234567890121234567890 membantu penggangganomor lalir 100 meter yang 123456789012345678901234567890121234567890 ran perbaikan lapangan. kala itu masih diperkuat 123456789012345678901234567890121234567890 Pihak Dispora NTB Lalu Fatanah oleh Iswandi, sprinter KSB 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 yang kini sudah berkiprah 123456789012345678901234567890121234567890 di tingkat nasional bahkan 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 Internasional. Mars mengaku, pencarian 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 atlet berbakat sekelas 123456789012345678901234567890121234567890 kepengurusan yang baru. Selong (Suara NTB) Iswandi saat ini cukup sulit. 123456789012345678901234567890121234567890 “Di depan mata kita ada kompeSetelah melalui musyawarah Pasalnya Iswandi merupa- 123456789012345678901234567890121234567890 yang cukup demokratis, akhirnya tesi yang besar menanti kita untuk 123456789012345678901234567890121234567890 kan atlet yang memiliki ke- 123456789012345678901234567890121234567890 Rusman terpilih menjadi Ketua Pen- mempersiapkan atlet silat bisa mampuan alami. “Kalau 123456789012345678901234567890121234567890 gurus Cabang (Pengcab) Ikatan Pen- meraih prestasi dalam Poprov Iswandi itu 90 persen ke- 123456789012345678901234567890121234567890 cak Silat Indonesia (IPSI) Kabupat- mendatang,” pinta Ahmadi yang mampuannya bakat alam. 123456789012345678901234567890121234567890 en Lombok Timur masa bakti 2018- juga pengurus IPSI Lotim. 123456789012345678901234567890121234567890 Nah sisanya hanya ditempa Sementara Ketua Pengcab IPSI 2022. Rusman unggul atas pesaing123456789012345678901234567890121234567890 latihan sehingga bisa suk- 123456789012345678901234567890121234567890 nya Salman dalam Muscab IPSI Lotim terpilih, Rusman meminta ses seperti sekarang ini dan 123456789012345678901234567890121234567890 Lotim di Gedung Gelanggang, Pemu- dukungan dari semua elemen peritu susah kita dapatkan lagi 123456789012345678901234567890121234567890 da dan Olahraga Lotim, Sabtu (3/11). cak silat yang ada di Lotim. Denorang seperti itu,” ujarnya. 123456789012345678901234567890121234567890 Ketua Pengcab IPSI Lotim ter- gan dipercayakan untuk memegaBahkan para atlet yang di- 123456789012345678901234567890121234567890 pilih, Rusman mendapatkan suara ng tampuk pimpinan IPSI Lotim. 123456789012345678901234567890121234567890 siapkan saat ini, Mars menye- 123456789012345678901234567890121234567890 sebanyak 12 suara dan Salman se- “Tidak ada artinya dirinya menjabutkan, belum ada yang dap- 123456789012345678901234567890121234567890 banyak 6 suara. ” Alhamdulillah di Ketua IPSI di Lotim kalau tidak 123456789012345678901234567890121234567890 at menandingi kemampuan proses Muscab ini bisa berjalan ada dukungan penuh dari semua 123456789012345678901234567890121234567890 Iswandi. Namun begitu, pi- 123456789012345678901234567890121234567890 dengan lancar dengan terpilih Ket- pengurus dan penguruan Pencak haknya masih yakin Atletik 123456789012345678901234567890121234567890 ua yang baru,” kata Ketua Panitia silat di Lotim,” ujarnya. KSB terutama di cabang lari 123456789012345678901234567890121234567890 Sementara Ketua KONI Lotim, Muscab IPSI Lotim, L. Ahmadi. masih bisa berbicara banyak 123456789012345678901234567890121234567890 L.Makbul Maya dalam sambutannya Ia menambahkan, kalah menang nantinya di Porprov NTB. 123456789012345678901234567890121234567890 dalam sebuah kompetisi itu hal yang meminta kepada semua perguruan 123456789012345678901234567890121234567890 “Dengan keterbatasan fasili- 123456789012345678901234567890121234567890 wajar,akan tapi hendaknya marilah silat agar dalam memilih pimpinan tas yang kita miliki untuk lati- 123456789012345678901234567890121234567890 bersama-sama mendukung kema- IPSI hendaknya bisa melihat siapa 123456789012345678901234567890121234567890 han kami yakin pelari kita juan olahraga Pencak silat di Lotim calon tersebut. Agar tidak salah 123456789012345678901234567890121234567890 bisa mendapatkan medali di 123456789012345678901234567890121234567890 dibawah kepemimpinan ketua dan dalam memimpin kedepannya. (rus)
Lapangan Voli Pasir akan Dibenahi
Taliwang (Suara NTB) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah menyiapkan sejumlah atletnya untuk diturunkan di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB, Desember mendatang. Ketua Harian PASI KSB, Mars Anugerahinsyah, S.Hut mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 19 atlet untuk sejumlah cabang Atletik yang dipertandingkan di Porprov NTB nanti. “Kita masih terus seleksi. Tapi yang jelas ada 19 atlet yang akan kita bawa nanti ke Porprov,” terangnya kepada Suara NTB, baru-baru ini. Ia menjelaskan, para atlet yang sedang dipersiapkan itu sementara ini masih terus menjalani latihan. Mengingat hampir rata-rata atletnya merupakan talenta baru hasil seleksi dari sejumlah ajang yang sempat dilaksanakan di tingkat kabupaten. “Kita seleksinya lewat event kemarin. Seperti untuk cabang lari, kita ambil dari pelari lokal yang berpestasi di lomba lari 10K tahun lalu,” ujarnya. Mengandalkan atlet-atlet baru, Mars mengaku, upaya yang dilakukannya untuk mempersiapkan para atlet cukup berat. Namun demikian dari hasil pelatihan, beberapa atlet sudah menunjukkan
(Suara NTB/fan)
PASI KSB Siapkan 19 Atlet di Porprov NTB
Rusman Pimpin IPSI Lotim
Porprov,” imbuhnya. (bug)
SUARA NTB
Selasa, 6 November 2018
Tenaga Kesehatan Harus Menangkap Program Sukma Selong (Suara NTB) Tenaga kesehatan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diingatkan supaya memahami program-program yang diluncurkan oleh bupati dan wakil bupati Lotim, H. Sukiman Azmy-H. Rumaksi pada saat masa kampanye dulu. Beberapa di antaranya berupa biaya persalinan ibu melahirkan dan pengobatan gratis terutama masyarakat yang tergolong miskin. “Program Sukiman AzmyH. Rumaksi pada saat kampanye yakni bebas biaya bersalin untuk masyarakat miskin, bebas biaya pengobatan untuk masyarakat miskin terutama yang tidak memil-
iki BPJS,” ujar Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, Senin (5/11). Sehingga sebagai pengganti BPJS itu, masyarakat yang benar-benar miskin hanya membawa surat ket-
erangan tidak mampu (SKTM). Untuk itu, ia meminta kepada kepala desa dan pemerintah kecamatan supaya lebih selektif dalam mengeluarkan SKTM tersebut. Hal tersebut untuk menghindari terjadi permainan oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan program kepala daerah, sementara statusnya tidak miskin. “Di mana-mana bupati mengatakan bahwa untuk masyarakat miskin yang tidak punya BPJS, biaya persalinan dan pengobatan
gratis,” ujarnya menanggapi adanya penolakan masyarakat bersalin menggunakan SKTM beberapa waktu lalu. Maka dari itu, kedepan Dewan bersama pemerintah daerah akan membahas anggaran supaya masyarakat yang menggunakan SKTM dan tidak memiliki kartu BPJS menjadi tanggungan pemerintah memiliki pos anggaran yang jelas. Proses penganggarannya akan dibahas supaya masyarakat yang benar-benar miskin dapat terlayani. “Yang pasti, masyarakat miskin yang berobat harus terlayani dengan maksimal dan biayanya gratis,” tegasnya. (yon)
Halaman 12
Data Penerima BPNT Lotim Masih Bermasalah Selong (Suara NTB) Data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Lombok Timur (Lotim) tahap pertama ditemukan masih banyak bermasalah. Fakta ini diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lotim, Lalu Dami Ahyani. Diketahui dari 147.855 total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BPNT itu, pada tahap pertama ini disalurkan sebanyak 61.321 KPM. Proses distrubusi kartu masih dalam proses dan memang langsung bisa melakukan transaksi pembelian melalui e-Warong yang sudah ditetapkan. Menjawab Suara NTB, Senin (5/11), Lalu Dami menjelaskan permasalahan yang ditemukan banyak yang dobel. Disamping itu data KPM masih ada yang memasukkan warga yang sudah lama meninggal dunia. Menurut Lalu Dami, sangat wajar ada yang ditemukan meninggal dunia karena
data yang diberikan tersebut diambil dari hasi pendataan 2015 Kementerian Sosial (Kemensos). Mengenai yang dobel, dimungkinkan karena ada kesalahan dalam pendataan. Data-data tersebut, lanjut plt Kadisos Lotim ini, diterimanya mentah langsung dari Kemensos. Bukan data yang keluar dari Dinas Sosial Kabupaten. Dinas Sosial Kabupaten sekadar meneruskan. Terhadap yang salah-salah tersebut pun tidak bisa sendiri dilakukan Dinas Sosial Kabupaten karena sepenuhnya perubahan hanya bisa dilakukan oleh pihak Desa atau kelurahan melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes) di desa setempat. Hasil musdes inilah sambungnya dimasukkan datanya oleh fasilitator kesejahteraan sosial yang ada di masing-masing desa. Dari fasilitator desa itu diinput oleh fasilitator di tingkat Kabupaten. Sistem perubahan data ini pun kata Lalu Dami langsung terkoneksi dengan data yang ada di Kemensos. Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing-mas-
ing dipersilahkan untuk melakukan Musdes untuk melakukan perubahan data. Perbaikan data ini pun diyakinkan cukup cepat. Selanjutnya dalam proses penyaluran bantuan sosial pengganti beras sejahtera (rastra) itu diingatkan agar bisa berjalan dengan baik. BPNT adalah salah satu program pengentasan kemiskinan. Sehingga harus bisa tepat juga sasarannya. (rus)
RUPA-RUPA
SALON
DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273
RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
q
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
HILANG HLG STNK R2 HONDA VARIO DR 6448 BY NOKA/NOSIN MHIJB113CKO73209/JEB1E1069894 AN I KETUT ARYADI WIRATMA HLG DSKTR JL.TUMPANG SARI CAKRANEGARA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 4160 CT NOKA/NOSIN MH1JV114HK547449/JFV1E1544061 NO.BPKB N 09573221 AN SUSI LESTARI SE HLG D’SKTR JL.PENDIDIKAN KEL.DASAN AGUNG MATARAM HLG STNK R2 HONDA VARIO DR 6195 CV NOKA/ NOSIN MHIJFX112HK321904/JFX1E-1321010 AN LAILA KARTINI HLG D’SKTR KOTA MATARAM
TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
SALON
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 6 November 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Selasa, 6 November 2018
OPINI
Halaman 14
Teknologi dalam Kultur Kita Wujudkan Percepatan Huntap PEMERINTAH nampaknya harus bekerja ektra keras untuk mewujudkan hunian tetap (hunian tetap) bagi warga korban gempa Lombok dan Sumbawa. Apalagi kedatangan Wakil Presiden (Wapres) RI, Drs. H. M. Jusuf Kalla (JK), Minggu (4/11) mempertegas target penyelesaian huntap itu. Dalam rakor dengan pihak-pihak terkait, termasuk di dalamnya Pemprov NTB, orang nomor dua di Indonesia itu menegaskan bahwa huntap dan fasilitas umum di Lombok dan Sumbawa harus tuntas Maret tahun depan. Ini tentu bukan waktu yang lama. Pemerintah punya waktu kurang dari lima bulan untuk menyelesaikan tugas terkait huntap dan perbaikan fasilitas umum tersebut. Menyadari waktu yang terbatas, Wapres JK memerintahkan semua hal yang berkaitan dengan percepatan pembangunan huntap dilipatgandakan. Seperti pembuatan panel-panel Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), bahan bangunan, fasilitator dan lainnya. JK mendorong pembuatan panel-panel Risha harus dipercepat. Semua pengusaha, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama pengusaha lokal harus dilibatkan. Wapres meminta pembauatan panel-panel Risha harus dipercepat delapan kali lipat dari yang ada saat ini. Pembangunan rumah korban gempa memang tak bisa langsung dilakukan. Karena perlu kesiapan infrastruktur, pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) dan lainnya. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini ke depan akan lebih banyak dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun demikian, proses pembangunan huntap korban gempa sedang berjalan. Dalam tiga bulan terakhir proses tersebut berjalan. Bahkan hampir dua bulan, persiapan untuk pembangunan rumah korban gempa berjalan. Dalam proses pembangunan rumah korban gempa Wapres menekankan bahwa masyarakat harus bekerja bersama-sama. Itulah maksud dibentuknya Pokmas. Meskipun personel TNI akan ditarik dalam waktu dekat ini, masyarakat harus siap dan bekerja bergotong royong membangun kembali rumahnya yang hancur akibat gempa. Data Command Centre Penanggulangan Bencana Gempa NTB sampai 1 November lalu, jumlah rumah korban gempa yang terbangun baru 9 unit. Semuanya merupakan jenis Risha. Terdapat di Lombok Barat 5 unit dan Lombok Tengah 4 unit. Dari tiga jenis rumah tahan gempa yang dibangun, pilihan Risha sebanyak 3.121 unit, Rika 1.663 unit dan Riko 1.931 unit. Rumah yang sedang dibangun sebanyak 264 Risha, 25 Rika dan 162 Riko. Secara keseluruhan, rumah yang terbangun baru 0,29 persen. Untuk mempercepat pembangunan huntap itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zukieflimansyah, SE, M. Sc., membuat langkah-langkah terobosan agar dana bantuan tahap pertama bagi korban gempa yang sudah dicairkan dapat segera digunakan membangun rumah. Langkah terobosan yang dilakukan dengan melibatkan pengusaha jasa konstruksi yang berada di bawah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB. Gubernur menyampaikan bahwa Presiden menghendaki huntara dan huntap bagi korban gempa harus segera dituntaskan. Bahkan Presiden menargetkan pembangunan rumah korban gempa dapat tuntas dalam waktu enam bulan. Namun ada kendala yang ditemukan di lapangan. Karena Kementerian PUPR mensyaratkan rumah tahan gempa, Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Dalam praktiknya kelihatan sederhana tapi menjadi rumit. Pelibatan pengusaha lokal ini diharapkan dapat menjawab hajat percepatan pembangunan huntap bagi korban gempa. (*)
EBUDAYAAN pada akhirnya tak terpisah dengan teknologi. Keduanya bertaut dan menjadi entitas generasi kiwari. Bagaimana pola kerja teknologi sehingga kita terikat bahkan nyaris bergantung darinya? Di satu sisi, pelbagai budaya-tradisioanal masih jadi laku dan cara pandang. Laku dan cara pandang tersebut melekat, bahkan ketika bentuk kebudayaan bergeser. Orang menggunakan teknologi, tapi dalam teknologi itu ada takhayul yang diproduksi. Informasi semacam itu masih banyak menyebar dalam media sosial misalnya. Kebudayaan sebagaimana kita tahu berkembang jadi pijakan hidup sehari-hari. Bahkan imajinasi kita bisa muncul dari sana. Kebudayaan melahirkan imajinasi. Kalau dulu imajinasi kita lahir dari dongeng orang tua sebelum tidur, maka sekarang imajinasi itu lahir dari gawai yang terus berada di tangan kita. Bahkan saat kita tidur sekalipun. Apa yang kita hadapai adalah corak baru. Kehidupan yang menautkan kewadakan dengan realitas virtual. Munculnya kelompok-kelompok seperti Saracen dan apa yang disebut sebagai Muslim Cyber Army adalah salah satu contoh bagaimana teknologi-informatika dijadikan sebagai komuditi yang diproduksi untuk tujuan praktispragmatis. Artinya perkembangan teknologi-informatika harusnya paralel dengan sikap skeptis dan kritis. Dengan begitu masyarakat tak mudah percaya dan menganggap apa yang muncul dalam teknologi adalah fakta. Barangkali itu sebabnya virtualitas di Indonesia disebut sebagai dunia maya. Dunia baru yang berada antara fakta dan fiksi. Jean Baudrillad menyebutnya sebagai hiperrealitas. Ini juga ternyata terjadi tak hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia. Bahkan terjadi di negaranegara maju sekalipun. Kendati kemudian, teknologi semacam itu memengaruhi cara orang berpikir, bersikap dan mengonstruksi dirinya. Sebuah budaya yang berada antara dua dimensi dunia. Di abad 21, kita mengahadapi hibridasi dalam segala hal, era di mana orang-orang terperangkap
Oleh: Mohamad Baihaqi Alkawy Koordinator Kelompok Studi Sosial dan Kebudayaan (Klasika) pada media itu sendiri. Bahkan kita mengalami semacam benturan virtual yaitu benturan yang tidak disebabkan oleh agama maupun ideologi sebagaimana sebelumnya. Melainkan juga benturan dalam media itu sendiri. Bahkan puncak globalisasasi yang meniscayakan delokalisasi dan detemporalisasi kebudayaan memengaruhi cara-cara manusia untuk memercayai sesuatu. Teknologi innformasi memisahkan seseorang dengan lokalitas secara partikular, kata Antony Giddens. Itu ia sebut sebagai mekanisme pencerabutan (disembedding mechanism). Imajinasi Teknologi dan Pendidikan Kita Pada awal perkembangan teknologi imajinasi lahir dari teks. Lihat lah fisikawan dan anstronom semacam Einstein, Galileo. Mereka ternyata membaca teks sastra. Tapi kini imajinasi beralih dari oralliteral menuju audio-visual. Orangorang berimajinasi ketika melihat iklan di TV dan media sosial. Terlebih ketika berhadapan dengan game-game yang variatif. Karena itu generasi virtual hidup dengan imajinasinya sendiri. Beberapa orang beranggapan bahwa tv, game dan produk-produk teknologis itu membunuh imajinasi. Mempersempit ruang berimajinasi karena segala hal sudah dapat dilihat tanpa dibayangkan. Tapi mereka tak tahu bahwa generasi virtual membayangkan dan mengimajinasikan apa yang dilihat dalam bayangan lain. Lantas bagaimana pendidikan merespon perkembangan teknologi? Khususnya teknologi informatika. Lewat pendidikan, manusia dapat menalar kebudayaan yang mengitarinya dalam suatu ruang dan waktu. Pendidikan yang memengaruhi kapasitas individu manusia yang otonom itu menuntut adanya kepakaran melihat dimensi lain. Bauman sudah lama menyadari itu dan menyebutnya sebagai “sebuah situs yang tersekat�. Tantangannya hari ini adalah mengupakan pendidikan yang berorientasi pada kebudayaan teknologis. Bahkan teknologi menjadi de-
RADIO
nyut nadi kekuatan sebuah bangsa. Tentu saja pendidikan teknologi yang berpijak dari nilai-nilai dasar tradisi telah lama tertancap tanam dalam tubuh kita masing-masing. Pendidikan teknologi yang telah lama diposisikan sebagai liyan dalam proses transformasi keilmuan membutuhkan proses yang cukup panjang untuk membentuknya. Modernisasi yang telah lama digaung-gaungkan hanya sebatas perubahan tampilan, meski secara substantif pola-pola modernitas belum sepenuhnya melekat dalam tubuh kita. Di satu sisi sebagaimana kita tahu, ilmu pengetahuan tanpa budaya bisa tergelincir dalam applied science yang menghancurkan manusia itu sendiri. Sementara yang konsen pada moral dan moralitas adalah budaya, sebagai salah satu nilai yang terus-menerus menjadi urusannya para excellence. Bagaimana masyarakat membangun generasi yang sadar teknologi? Salah satunya dengan memanfaatkan ruang dalam keluarga. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua keeping mata uang. Pendidikan adalah bagian utuh membangun sebuah kebudayaan dan kebudayaan adalah materi sekaligus orientasi dalam pendidikan itu sendiri. Pandangan semacam itu mendorong sebuah keluarga, sekolah dan masyarakat dapat berperan sebagai filter bagi informasi yang masuk di kepala anak-anak. Biasanya apa yang diperoleh anak-anak lewat informasi akan dijewantahkan dalam tindakan dan laku sehari-hari. Itu bisa tampak di rumah, sekolah maupun masyarakat. Ketiganya sangat penting disinergikan. Dengan begitu, sebuah generasi akan menggunakan akal sehatnya dalam bertidak. Tidak semua informasi masuk dapat diamini. Fenomena ini menunjukkan bahwa betapa teknologi telah membentuk kebudayaan generasi milenial lewat imajinasi yang ditumbuhkan oleh teknologi. Imajinasi yang ditawarkan oleh teknologi sekaligus candu yang menarik seorang tenggelam di dalamnya. Kalau orang tua, sekolah dan masyarakat tak mengontrolnya, maka
bisa jadi anak-anak akan terperangkap dalam imajinasi virtual yang bermuara pada tindak kekerasan dan kebencian. Dita Siska Millenia, salah satu korban doktrinasi terorisme lewat informasi-teknologi yang tak terkendali. Kalau keluarga, sekolah, dan masyarakat tidak mampu membaca perubahan anak secara cepat dan sigap maka seorang anak bisa terjerembap dalam lubang kekerasan. Dunia pedidikan tak harus melihat teknologi sebagai alat untuk memudahkan aktivitas belajarmengajar melainkan juga dapat memproduksi budaya baru. Bila perlu sekolah harus segera merancang materi pendidikan tentang pengggunaan teknologi itu sendiri. Dengan begitu imajinasi seseorang tak mudah terperangkap tampilantampilan yang menyeramkan.
POJOK NTB krisis tenaga terampil PR untuk pemerintah dan asosiasi profesi
*** Dokter ASN dilarang bekerja di RS swasta
Semoga tak sekadar wacana
***
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 6 November 2018
Pengusaha Lokal Mulai Turun Tangan Dari Hal. 1 Diharapkan, dengan masuknya para pengusaha lokal yang bergerak dalam jasa konstruksi ini semakin mempercepat tuntasnya pembangunan huntap. Apalagi, Wakil Presiden RI, H. M. Jusuf Kalla menargetkan pembangunan huntap tuntas Maret 2019 mendatang. Gubernur mengatakan, sekarang ini intinya adalah percepatan pembangunan huntap korban gempa. Pelibatan pengusaha jasa konstruksi dalam percepatan pembangunan huntap juga sistemnya sudah ada. ‘’Kemarin-kemarin kan duitnya sudah ada tapi masalah pengusaha yang mau melakukan jumlahnya terbatas,’’ katanya. Bahkan, kata Dr. Zul, Pemprov dan DPRD telah sepakat untuk penyediaan panel-panel rumah instan sederhana sehat (Risha) perlu dibuat aplikator
lokal. Saat ini, aplikator Risha banyak dari luar NTB, seperti Jakarta. ‘’Masa tukang-tukang beton diambil dari Jakarta. Kalau masyarakat ditraining, bisa,’’ tandas orang nomor satu di NTB ini. Data Command Centre Penanggulangan Bencana Gempa NTB sampai 1 November lalu, menyebutkan, jumlah rumah korban gempa yang terbangun baru 9 unit. Semuanya merupakan jenis Risha. Terdapat di Lombok Barat 5 unit dan Lombok Tengah 4 unit. Dari tiga jenis rumah tahan gempa yang dibangun, pilihan Risha sebanyak 3.121 unit, Rika 1.663 unit dan Riko 1.931 unit. Rumah yang sedang dibangun sebanyak 264 Risha, 25 Rika dan 162 Riko. Secara keseluruhan, rumah yang terbangun baru 0,29 persen. (nas)
Zul-Rohmi Fokus Tangani Tiga Persoalan Besar Dari Hal. 1 Hal terpenting yang harus dituntaskan dalam tahun pertama RPJMD adalah melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang terjadi di tujuh kabupaten/kota di NTB. ‘’Kita harus melakukan percepatan pemulihan dalam rangka menindaklanjuti Inpres No. 5 Tahun 2018,’’ jelasnya. Estimasi kebutuhan pendanaan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini sebesar Rp11,44 triliun. Mencakup sektor permukiman, sosial, ekonomi, dan sektor lainnya. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut akan diupayakan pembiayaannya bersumber dari anggaran kementerian/lembaga, dana transfer, dana desa serta pemanfaatan dana pinjaman dari luar negeri. Dr. Zul menegaskan, Pemda berkomitmen melakukan percepatan pemulihan ini paling cepat Desember 2019 atau paling lambat 2020. Prioritas utama adalah pembangunan hunian tetap, dan fasilitas dasar lainnya. Seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi. ‘’Saya mengajak seluruh anggota DPRD, NGO, pengusaha, parpol, mengawal dan memastikan seluruh upaya pemulihan agar NTB dapat bangkit lagi,’’ ajaknya. Proses penyusunan rancangan awal RPJMD yang disampaikan ini merupakan tahap kedua. Hasil dari penyusunan rancangan teknokratik yang telah diselaraskan dengan visi Zul-Rohmi dan mengakomodir pokir anggota DPRD. ‘’Proses selanjutnya, Permendagri No. 86 Tahun 2017, rancangan RPJMD akan di Musrenbangkan menjadi rancangan akhir. Yang akan kembali diajukan ke DPRD untuk dibahas menjadi Perda,’’ jelasnya. Dr. Zul menambahkan, pembahasan rancangan awal RPJMD 2018-2023 paralel dengan pembahasan RAPBD 2019. Mengingat tahun angga-
ran 2019, merupakan tahun pertama implementasi RPJMD 2018-2023. ‘’Hal ini dimaksudkan agar program yang dilaksanakan 2019 selaras dengan rancangan awal RPJMD,’’ terangnya. Sementara itu, Sekretaris DPRD NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH menyampaikan rincian KUA-PPAS 2019. Dari sisi pendapatan, RAPBD NTB 2019 terjadi penurunan. Pada APBD 2018, jumlah pendapatan Rp5,346 triliun. Sedangkan dalam RAPBD 2019, pendapatan ditargetkan Rp5,243 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Pada APBD 2018, PAD NTB ditargetkan sebesar Rp 1,767 triliun, sedangkan tahun 2019, PAD ditargetkan Rp1,682 triliun. ‘’Berkurang Rp85 miliar,’’ sebut Mahdi. Dana perimbangan pada 2018 sebesar Rp3,317 triliun. Sedangkan pada 2019 Rp3,475 triliun. Naik Rp157 miliar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp260 miliar pada 2018. Dalam RAPBD 2019 sebesar Rp86 miliar, berkurang Rp174 miliar. Selanjutnya, belanja tidak langsung RAPB 2019 diproyeksi mengalami peningkatan. Pada APBD 2018, belanja tidak langsung sebesar Rp 3,015 triliun. Sedangkan belanja tidak langsung dalam RAPBD 2019 Rp3,092 miliar. Bertambah Rp77 miliar. Sementara, belanja langsung APBD 2018 Rp2,763 triliun, sedangkan RAPBD 2019 Rp2,151 triliun. ‘’Kekurangan Rp611 miliar lebih,’’ sebut Mahdi. Kemudian pembiayaan daerah pada APBD 2018 sebesar Rp 432 miliar lebih. Dalam RAPBD 2019 hanya Rp20 miliar. ‘’Selisih Rp412 miliar lebih,’’ sebut mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini. (nas)
Gubernur Perlu Tumbuhkan Semangat Kompetisi dalam Birokrasi Dari Hal. 1 Ayatullah mengatakan, dibutuhkan kompetisi dalam birokrasi. Sehingga akan memuncul ide-ide dan inovasi dari pejabat. Karenanya, meritokrasi penting dalam birokrasi. Tak bisa seorang kepala daerah hanya melakukan analisa kebutuhan pejabat dari sisi kepentingan subjektifnya. ‘’Maka kita harus mendorong, harus ada pertimbangan objektifnya di dalam menilai kinerja bawahan,’’ sarannya. Salah satu instrumen perlunya kompetisi dalam birokrasi adalah seleksi terbuka pejabat yang akan menduduki jabatan struktural. Mereka yang menduduki jabatan struktural harus memiliki kompetensi dan kecakapan. ‘’Meritokrasi tidak bisa mengantisipasi munculnya kepentingan politik antara kepala daerah dengan bawahannya. Apalagi ini baru saja dilantik. Kecenderungan adanya politik balas jasa itu besar. Maka seleksi itu bisa mengantisipasi terjadinya politik balas jasa itu,’’ tambahnya. Meskipun demikian, Ayatullah mengatakan subjektivitas dalam memutasi pejabat merupakan sesuatu yang tak salah. Karena pemimpin yang lebih paham anak buahnya. Tapi ke depan diharapkan pengisian pejabat melalui seleksi terbuka. Sehingga semua ASN yang memenuhi syarat punya kesempatan yang sama. Terpisah, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE,
M. Sc yang dikonfirmasi mengatakan mutasi pejabat sebaiknya menunggu yang lain pensiun. Agar jenjang karier ada. ‘’Kan sebaiknya begitu. Supaya karier itu ada,’’ ujarnya. Gubernur menjelaskan, saat ini Pemprov sedang menghadapi situasi yang tidak biasa yakni kondisi pascabencana. Sehingga dibutuhkan tim yang solid, birokrasi yang solid. Pekerjaan yang dihadapi Pemprov, kata gubernur berat dan tidak teratur. Sehingga dibutuhkan kestabilan dalam birokrasi. ‘’Jadi, jangan sampai orang bekerja dalam situasi tidak nyaman, tidak tenang. Saya pastikan saya tidak akan mutasi sembarangan, tidak ganti orang sembarangan. Tapi yang saya inginkan ke depan, siapapun jadi pimpinan agar transparan, nggak jadi misteri,’’ tegasnya. Ke depan, kata gubernur, siapa yang akan menjadi kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi akan ditentukan oleh Kepala OPD. Supaya nanti jangan sampai orang luar masuk ke dalam suatu struktur organisasi yang merupakan orang baru. Jika orang luar yang masuk maka perlu belajar dan menyesuaikan diri dengan OPD yang ada. ‘’Supaya dalam dinas itu punya jenjang karier. Kalau kepala seksi berprestasi, dia punya bayangan akan jadi kepala bidang,’’ tandasnya. (nas)
Halaman 15
Bantuan Rumah Korban Gempa Sumbawa Dipercepat Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa berupaya melakukan percepatan-percepatan terhadap bantuan rumah korban gempa. Guna menyikapi persoalan yang muncul, Pemkab Sumbawa menggelar rapat evaluasi, Senin (5/11). Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi yang ditemui wartawan menjelaskan, dalam pertemuan didiskusikan persoalan-persoalan di lapangan. Dipimpin langsung Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa menghadirkan tim verifikator, tim pembangunan huntara, PPK pembangunan rumah rusak, baik berat, sedang dan ringan. Dimana sudah ada arahan Bupati untuk melakukan percepatanpercepatan. Terutama terhadap pembangunan rumah rusak berat yang anggarannya sudah masuk rekening Pokmas untuk 151 orang. Menurutnya, di lapangan banyak yang memilih Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat). Namun persoalannya aplikator hanya mampu membangun dua rumah dalam sehari karena tempat pembelian panel sangat terbatas. Kemudian ada juga yang memilih Riko (Rumah Konvensional) dan Rika (Rumah Kayu). Pihaknya kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat jika memilih Risha maka prosesnya akan lama. Rumah kayu juga diperbolehkan, hanya saja surat menyurat kayu dan sumber kayu harus jelas. Sementara keinginan pemerintah pusat
diharapkan dalam bulan Maret sudah banyak yang terbangun. “Fasilitatornya sudah menghitung yang melakukan pendampingan. Itu yang kita ingin coba lakukan percepatanpercepatan,” kata Sekda. Selain bantuan rumah hunian tetap (huntap) pihaknya juga akan melakukan percepatan dalam pembangunan hunian sementara (huntara). Supaya masyarakat mendapatkan tempat berteduh baik dari terik matahari maupun hujan. Sejauh ini sudah ada yang terbangun dan terus berjalan. Hanya saja memang ada sedikit kesulitan terkait penyiapan bahan material seperti seng dan triplek. Karena dibutuhkan 44 ribu lembar triplek dan 28 ribu lembar seng. Sekarang, untuk material sudah dalam perjalanan menuju Sumbawa dari Jawa. Kemudian vasilitator juga sudah direkrut dan mereka sudah siap turun lapangan bersama pokmas membangun huntara. Dalam hal ini huntara diperkirakan bisa bertahan sampai beberapa tahun sampai dengan tuntasnya rumah tetap atau hunian tetap. “Data rumah rusak berat kan 2.169. Sementara huntara yang disiapkan oleh pemerintah sebanyak 2 ribu. Berarti ada kekurangan. Tentu nanti kita akan lihat yang sudah dibangun oleh rumah zakat 10 unit bisa bertahan sampai berapa bulan. Kemudian yang dibangun NU itu 25 hampir
sama atau tidak yang dibangun oleh pemda dengan anggaraN Rp 5,5 juta . Kalau bisa sama kekuatannya, atapnya bisa dari seng dan dindingnya dari apa saja yang penting kuat, saya rasa bisa mengurangi kekurangan itu. Kemudian ada juga sekarang usulan dari masyarakat tidak mau merobohkan rumahnya. Berarti kelasnya turun, tidak rusak berat. Ini juga akan mengurangi kekurangan yang 169 itu. Kalau huntara yang sudah dibangun oleh PMI kita targetkan 300, itu juga akan mendapatkan jatah dari pemerintah. Karena itu sangat sederhana. Untuk beberapa bulan saja bertahan karena menggunakan atap terpal,” jelasnya. Terkait adanya data rumah rusak yang baru diusulkan dan tidak masuk dalam SK, sudah disepakati bersama supaya tim verifikasi segera melakukan revisi dan perbaikan. Tim saat ini sedang melakukan pengkajian lebih lanjut untuk di uji secara professional usulan usulan yang ada, kemudian melakukan pengecekan. Manakala hal itu memenuhi persyaratan maka pihaknya wajib mengusulkan dan menerbitkan SK kembali atau melakukan revisi. “Dimungkinkan diusulkan kembali terhadap data yang tercecer belum masuk. Dibukakan peluang. Karena ini gempa menggoyang kita kemudian cara terus menerus, kemudian bisa saja karena yang bekerja ini juga manusia ada yang terlewatkan,” tandasnya. (ind)
PPNS Agendakan Gelar Perkara Kasus RTRW Cilinaya Mataram (Suara NTB) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman Rakyat (PUPR) Provinsi NTB mengagendkan gelar perkara kasus dugaan pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kelanjutan kasus dengan locus Jalan Cilinaya, kompleks Mataram Mall itu sempat tertunda akibat gempa. Gelar perkara pekan ini untuk menentukan kelanjutan kasus hingga kemungkinan penetapan tersangka. PPNS Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi NTB, Syafrudin, SH kepada Suara NTB Senin (5/11) menyebut, gelar perkara diagendkan Kamis (8/11) mendatang. Pihaknya akan mengirim undangan ke Kejati NTB, Polda NTB, serta Korwas PPNS untuk agenda gelar perkara itu. Agenda gelar perkara bergeser. Sebelum gempa, gelar perkara ini sudah mengarah ke tersangka. Namun perkembangan di lapangan, bangunan di sepanjang jalan tercatat melanggar itu sebagian sudah dibongkar. “Gelar perkara nanti untuk membahas tindak lanjut pascapembongkaran bangunan yang menjadi objek perkara,” kata Syafrudin. Pada kesempatan itu pihaknya akan audiensi dengan penyidik Kejati NTB dan Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB, untuk memastikan kemungkinan kelanjutan kasus setelah objek dibongkar. “Apakah kasus ini masih bisa dilanjutkan karena objek perkara yang disangkakan sudah dibongkar. Jika memang nanti dari hasil gelar menyatakan masih bisa dilanjutkan, baru kita beranjak ke pembahasan tersangka,” tandasnya. Sebelumnya, polemik berkepanjangan pembangunan rumah toko (ruko) di Jalan Cilinaya,
Cakranegara Mataram berlanjut ke tangan PPNS Provinsi NTB. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan alat bukti cukup untuk membidik calon tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran RTRW. Jalan sepanjang lebih dari 200 meter yang berjejer ruko itu dilakukan pemeriksaan, dengan pengukuran dan permintaan keterangan pengusaha pengelola. Dalam penyelidikan, PPNS menggunakan Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk mengkaji unsur pidana dalam pembangunan ruko di jalur itu. Karena setelah disinkronisasi dengan RTRW, lahan itu merupakan jalur irigasi yang dilarang keras mendirikan bangunan. Sehingga penyidik menerapkan Pasal 72 dan Pasal 73 ayat 1 untuk menjerat pihak pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini. Bunyi pasal ini, setiap orang yang menutup akses milik umum dapat dipidana. Dari hasil penyelidikan, setidaknya penyidik sudah mengantongi pihak yang harus bertanggungjawab dalam pembangunan ruko di Jalan Cilinaya. Bukti permulaan dianggap sudah cukup. Menguatkan indikasi pelanggaran itu, sudah dipanggil juga ahli dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Pemeriksaan ahli untuk mencocokkan lanskap lokasi dengan dokumen milik BWS. Ternyata benar, bahwa kawasan itu berstatus aset irigasi, bukan untuk bangunan. Sebelumnya mereka juga turun bersamaKorwasPPNSPoldaNTB, Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB. Didapati fakta sesuai olah TKP, permukaan tanah yang dibatasi Jalan Cilinaya dan temboksebuahrumahibadahitusudah berdiri bertahun tahun. (ars)
Gubernur Didesak Hidupkan Satgas Pemberantasan ”Illegal Logging” Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc didesak untuk menghidupkan kembali Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan mafia kayu. Satgas yang pernah dibentuk tahun 2016 itu cukup efektif mencegah laju kerusakan hutan. Namun seiring melemahnya fungsi pengawasan dan penindakan pelaku illegal logging, hutan NTB semakin menyusut dan dalam banyang ancaman banjir. World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia Regional Nusa Tenggara, mencatat data terakhir tahun 2017 luas hutan NTB 1,07 juta hektar. Sementara luas hutan tutupannya, hanya 21 persen untuk Pulau Lombok dan 19 Persen untuk Pulau Sumbawa. Idealnya, hutan tutupan untuk satu wilayah minimal 30 persen. ‘’Saya menduga, akibat laju kerusakan hutan yang semakin parah, jumlah ini semakin menyusut. Maka dari itu, Gubernur NTB harus seg-
era bersikap,” kata Koordinator World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia Regional Nusa Tenggara, M. Ridha Hakim kepada Suara NTB, Senin (5/11). Sebelumnya ia ingat ada Satgas pemberantasan perambahan hutan yang dibentuk melalui SK Gubernur NTB. Di dalamnya ada unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), TNI, Polri, LSM, Satpol PP, tokoh adat, tokoh masyarakat. Undang - Undang 23 Tahun 2014 mengharuskan gubernur bersikap tegas sebagai konsekwensi ditariknya kewenangan pengawasan hutan dari kabupaten dan kota. Gubernur NTB menurutnya harus berdiri paling depan untuk melawan upaya perusakan hutan dari mafia dan masyarakat perambah. Bagi Ridha, fungsi Satgas itu bisa melakukan tiga pendekatan, yakni upaya hukum, upaya politik dan upaya sosial. Upaya hukum seperti menindak tegas mafia kayu dan oknum masyarakat yang ban-
del menjarah hutan. Langkah ini baginya untuk represif demi efek jera, meski pun tidak ada jaminan menghilangkan sama sekali aktivitas illegal logging. Pendekatan politik, adalah upaya melibatkan bupati dan walikota yang wilayahnya masih ada hutan. Sebab kepala daerah adalah jabatan politik, sehingga pendekatannya pun harus politik, agar mau bergerak bersama melindungi hutan yang tersisa. ‘’Tidak saja gubernur. Sembilan bupati dan walikota wilayahnya masih ada hutan, kecuali Mataram yang ndak punya hutan. Mereka itu harus ikut bertanggujngjawab terhadap upaya penyelamatan hutan. Kalu tidak, ya habis kita. Siap siap saja banjir karena ini mau musim hujan dan kering saat musim kemarau,’’ kata Ridha Hakim. Soal kewenagan pengamanan hutan dambil alih provinsi, bukan berarti kepala daerah tidak bertanggung jawab. Sebab ketergantungan daerah
pada hutan masih tinggi, terutama soal kebutuhan air. Pendekatan sosial adalah pelibatan masyarakat, seperti tokoh adat dan tokoh agama. Sebab kehidupan masyarakat masih sangat bergantung pada ketersediaan kawasan hutan. Pendekatan ini dalam arti, ketika dilakukan penindakan dan upaya pencegahan, harus ada solusi bagi masyarakat agar tidak bergantung pada aktivitas perambahan dan perluasan ladang. ‘’Sebab masyarakat juga ada di kawasan itu, kawasan yang masih ada hutannya,’’ tandasnya. Tiga pendekatan itu harus dilakukan gubernur melalui tangan Satgas yang dibentuk, agar menghentikan laju kerusakan hutan yang semakin “menggila”. Disebutkannya, Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengamanatkan aparat dan pemangku kebijakan lainnya untuk segera bertindak.
“Ini kesempatan bersama untuk membentuk Satgas, tidak ada alasan menunda nunda. Perlu diingat, wilayah kita pulau kecil dengan hutan yang sudah berkurang. Ekosistem sudah rusak, daya dukung hutan berkurang. Jika banjir di hulu, seperti Kota Bima, maka akan habis seluruhnya,” ujarnya mengingatkan. Sekali lagi ia mendorong gubernur bertindak cepat, karena menyelamatkan hutan berarti kebijakannya peduli pada lingkungan dan ekosistem. Ini akan berkaitan dengan perekonomian dan sektor lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Baginya, percuma sektor ekonomi terus didorong tapi hutan rusak parah. Sebab jika hutan rusak, biaya rehabilitasi sangat tinggi. Pernah disebutnya, untuk rehabilitasi hutan NTB butuh Rp7,18 triliun. Belum lagi kerugian yang timbul diakibatkan bencana banjir, seperti bencana di Kota Bima yang ditaksir kerugian hingga Rp 10 triliun. (ars)
NTB Krisis Tenaga Terampil Dari Hal. 1 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan Mandalika juga membutuhkan anggaran Rp200 miliar. Lalu pelebaran jalan lingkar utara Pemenang-Sembalun sepanjang 80 Km diperkirakan membutuhkan anggaran Rp700 miliar. Pembangunan jalan lingkar selatan Lombok, mulai dari LembarSekotong-Mandalika di perkirakan kebutuhannya Rp3,4 triliun. Perpanjangan landasan pacu BIL dari 2.750 meter menjadi 3.000 meter membutuhkan dana Rp250 miliar yang dianggarkan melalui Angkasa Pura. Selanjutnya pembangunan by
pass dari Pelabuhan LembarMataram-Labuan Lombok sepanjang 103,5 km dengan biaya diperkirakan Rp4,7 triliun. Ada juga perpanjangan landasan pacu Bandara Sultan Salahudin Bima dengan nilai Rp200 miliar perkiraan kebutuhan. Pembangunan pelabuhan ekspor di Kilo Bima dengan kebutuhan nilai proyek Rp400 miliar. PembangunanBendunganBeringin Sila di Sumbawa dengan nilai Rp1,4 triliun dan pembangunan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat membutuhkan dana sekitar Rp1,5 triliun. Sehingga total nilai proyek tersebut Rp16,450 triliun. Belum termasuk proyek-proyek fisik lainnya.
Siapa punya PR terkait persoalan ini? Pemerintah, asosiasi profesi. LPJK Provinsi NTB tahun ini akan melatih dan mensertifikasi 1.500 orang. Dimana 360 orang diantaranya telah disertifikasi. Sisanya masih terus dikejar hingga akhir 2018 ini. Sertifikasi dapat dilakukan, bekerjasama dengan kabupaten/kota, atau dapat juga permintaan dari desa kepada LPJK langsung. Selama tenaga – tenaga yang akan disertifikasi, desa menyiapkannya kolektif. Untuk meningkatkan jumlah tenaga terampil ini, LPJK bekerjasama dengan asosiasi – asosiasi profesi yang ada. Asosiasi profesi inilah menggandeng SDM-
SDM lokal yang akan dilatih dan disertifikat. LPJK memfasilitasi sertifikat ini secara gratis kepada sebanyak yang ditargetkan. Memfasilitasi asesor, sertifikat, termasuk konsumsi peserta. Hanya tahun ini saja. Tahun depan, dimungkinkan pembiayaan mandiri. Ada 12 asosiasi profesi yang ada di NTB. Dari 12 asosiasi profesi ini, hanya dua asosiasi yang mengajukan proposal kerjasama dengan LPJK. Yakni Ataki dan Gatensi. Sisanya, Intakindo, Apei, Asdamkindo, Astatindo, Astti, Hatsindo, dan yang lainnya tak memberikan kejelasan. Umumnya beralasan tak ada yang berminat. Padahal, berdasarkan amanat Undang-Undang No 2 tahun 2017,
pada awal 2019, tenaga kerja yang dibolehkan terlibat dalam proyek fisik, hanya yang sudah memiliki sertifikat. Karena itu, pemerintah daerah, Dinas PU melalui UPTnya di Bina Konstruksi, harusnya memiliki keberpihakan program dan anggaran yang memadai mempersiapkan tenaga-tenaga terampil di daerah agar mereka tak menjadi proyek atas pembangunan di daerahnya. ‘’Kalau tidak diatasi ya mau bagaimana lagi. Harus mendatangkan tenaga kerja dari luar. Lihat KEK Mandalika. Berapa sih tenaga kerja lokal. Sisanya dari luar semua. Karena memang kita krisis tenaga kerja terampil,” demikian Nurul Hijjah. (bul)
Ditreskrimsus Mulai Selidiki Dana BOS Kemenag Dari Hal. 1 ‘’Saya akan memanggil tim saya dulu untuk mengecek sampai di mana perkembangannya. Nanti saya evaluasi dulu,’’ ujarnya. Setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Ombdusman, setidaknya sudah ada petunjuk awal untuk membuka penyelidikan. Namun ditegaskannya,
harus dipisahkan soal kewenangan. Yang dilakukan Ombudsman menurutnya untuk membuktikan maladministrasi, sedangkan pihaknya untuk menelusuri dugaan unsur pidana dalam pembelian buku K13 dengan nilai total Rp200 miliar itu. ‘’Bagaimana pembeliannya, siapa saja yang terlibat. Siapa mengarahkan. Kalau ke satu
rekanan, siapa rekanannya. Itu kita cek satu per satu. Harus kita klarifikasi semua,’’ kata Syamsudin untuk menelusuri dugaan pidana dimaksud. Proses penyelidikan ini menurutnya masih panjang. Karena dalam rangka upaya awal untuk menemukan bukti mengarah ke unsur pidana. Selebihnya, proses itu masih dirahasiakannya. Soal
bukti transaksi berupa buku rekening milik PT. AK yang didapat Ombudsman, tidak menutup kemungkinan akan digunakan. Tapi itu menurutnya tetap harus melalui penyelidikan. Ombudsman RI perwakilan NTB menemukan bukti transaksi pembelian buku kurikulum K13. Bukti rekening itu mengarah ke satu rekanan, PT.
AK. Dengan begitu, kesimpulan maladministrasi semakin menguat. Bahkan kasus ini mengarah ke tindak pidana korupsi. Bukti transaksi itu berupa rekening bank atasnama PT. AK yang disebar ke 2.000 lebih madrasah semua tingkatan se NTB. Semua madrasah diduga mentransfer pembelian bukunya ke PT. AK. (ars)
Hanya Dua Pelamar Lolos ’’Passing Grade’’ Dari Hal. 1 Fathurahman menjelaskan, setiap sesi tes diberikan waktu 90 menit. Jumlah peserta tes seleksi CPNS Pemprov NTB tahun 2018 sebanyak 5.584 orang. Tes akan dilaksanakan selama dua minggu, mulai 5 - 17 November 2018. Dijelaskan, passing grade merupakan nilai ambang batas minimal pelamar untuk dapat lolos menjadi CPNS. Terdapat tiga jenis tes, yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Untuk TWK passing gradenya 75, TIU 80 dan TKP 143.
Jika salah satunya tak masuk passing grade, maka pelamar langsung gugur. Meskipun dua diantara tiga jenis tes itu nilainya di atas passing grade. ‘’Hampir rata-rata sebenarnya. Kalau melihat tingkat kesulitan di TKP dan TIU. Yang ratarata masuk passing grade TWK,’’ kata Fathurahman. Mengenai adanya potensi formasi yang tak akan terisi dengan melihat banyaknya peserta tes yang gugur di hari pertama, Fathurahman mengatakan hal itu kewenangan pusat. Jika ada formasi yang peserta tesnya tak memenuhi passing grade, Pemda akan menunggu arahan dari pusat. ‘’Kita ber-
harap semua formasi terisi,’’ harapnya. Kepada pelamar yang belum tes, Fathurahman mengharapkan agar memperhatikan waktu. Pelamar diminta jangan terpaku pada salah satu tes. Pelamar diminta mengerjakan soal-soal yang dianggap mudah terlebih dahulu. Diketahui, jumlah pelamar CPNS Pemprov NTB yang mendaftar secara online sebanyak 6.556 orang. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi berkas, sebanyak 997 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Artinya, 5.584 orang berhak ikut seleksi tes berikutnya. Beberapa hal yang harus
diperhatikan peserta seleksi tes SKD CPNS 2018. Pertama, harus membawa kartu tanda ujian, KTP asli, menggunakan pakaian yang disyaratkan. Kemudian tak membawa barang lain. Kemudian harus datang 60 menit sebelum pelaksanaan tes. Karena ada registrasi dan pengarahan sebelum tes. Jika datang terlambat maka gugur. Rekapitulasi jumlah pelamar CPNS 2018 di seluruh kabupaten / kota se NTB sebanyak 61.195 orang dengan formasi 3.186 formasi. Formasi untuk Pemprov NTB sebanyak 433 formasi dengan jumlah pelamar per tanggal 16 oktober 2018 6.556 orang.
Pemkot Mataram jumlah formasi 262 dengan pelamar 7.213, Lobar 219 formasi jumlah pelamar 9.461 orang, Loteng formasi 481 jumlah pelamar 3.411 orang, KLU formasi 274 jumlah pelamar 5.602 orang formasi, Lombok Timur sebanyak 225 formasi dengan jumlah pelamar 7.035 orang. Kemudian Sumbawa Barat formasi 238 jumlah pelamar 2.642 orang, Kabupaten Sumbawa formasi 275 jumlah pelamar 4.905 orang, Dompu formasi 229 jumlah pelamar 4.905 orang, Bima formasi 352 luas pelamar 8.245 orang dan Kota Bima formasi 198 jumlah pelamar 1.541 orang. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 6 November 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
7.000 Pelamar CPNS Terpental di Tes Pertama Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan tes tahap II untuk seleksi penerimaan CPNS di Lombok Barat (Lobar) sudah selesai Minggu (4/11). Tes sesi I para peserta mengikuti seleksi kemampuan dasar (SKD). Dari pelaksanaan tes SKD ini, 7.113 orang terpental sisanya hanya 83 orang lolos passing grade dan berhak ikut ke seleksi tahap Seleksi Kemampuan Bidang (SKB). Kepala bidang Pengadaan, Penempatan, dan Fasilitasi Purna Tugas pada BKDPSDM Lobar, Agus Rahmat Hidayat ditemui di kantornya mengatakan, pelaksanan tes SKD berjalan lancar. Namun banyak juga peserta yang tak hadir. Berdasarkan data, sebanyak 7.196 peserta yang ikut tes dari total 7.355 peserta yang lolos tahap administrasi. Terdapat 159 peserta yang tak hadir pada tes SKD tersebut. “Kemudian yang lo-
los passing grade untuk tes SKD ini dari semua peserta yang ikut baik formasi umum dan formasi khusus (eks tenaga K2 dan disabilitas) sebanyak 83 orang, sisanya 7.000 lebih tidak lolos,” kata Agus. Dijelaskan untuk tes SKD ini ada penilaian passing grade dengan tiga item tes yakni tes wawasan kebangsaan (TWK) dengan nilai harus diperoleh peserta minimal 75 poin, tes intelegensia umum (TIU) dengan nilai minimal 80 poin, dan
tes karakteristik pribadi (TKP) dengan nilai minimal 143 poin. Sehingga total yang diperlukan nilai minimal 298 poin. Dalam penilaian passing grade semua item tersebut harus memenuhi nilai minimal, sebab jika salah satu tak terpenuhi maka peserta tak bisa lolos. Sekalipun kata Agus, peserta memperoleh nilai 300 poin melebihi total nilai yang diperlukan, namun ada salah satu dari tiga item itu tidak mencapai passing grade, maka
peserta tidak lulus. Berbeda dengan formasi khusus eks honor daerah K2, peserta hanya perlu memperoleh nilai minimal pada item TIU 60 poin untuk bisa lolos. Sebab perolehan nilai pada dua item lain seperti TWK dan TKP tidak memengaruhi. Sama halnya dengan formasi khusus disabilitas, hanya nilai minimal pada TIU yang jadi tolok ukur. Minimal untuk bisa lolos, peserta disabilitas hanya butuh minimal nilai 70 poin. “Sedangkan item yang lain tidak mempengaruhi,”imbuhnya. Lebih jauh kata Agus, 83 peserta yang lolos tes tahap II ini pun berhak mengikuti tes tahap berikutnya. Di antara 83 peserta yang lolos ini termasuk didalamnya peserta formasi
khusus K2 , dari 32 orang yang lolos administrasi hanya 5 yang memenuhi passing grade atau lolos tes SKD. Sedangkan formasi disabilitas hanya 1 orang. Dikatakan, mereka akan menjalani tes tahap III yakni seleksi kemampuan bidang (SKB). Pelaksanaan tes SKB ini sendiri belum ditentukan jadwalnya, namun kemungkinan lokasi tes sama dengan tes SKD. Mengingat jumlah peserta yang lolos hanya 83 orang tak sebanding dengan jumlah formasi yang diperoleh Lobar sebanyak 219, sehingga masih terdapat kekurangan cukup banyak. Di samping sesuai Juklak-Juknis pelaksanaan tes SKB harus diikuti oleh tiga kali lipat dari jumlah formasi mencapai sekitar 600 orang
(Suara NTB/cem)
BELUM TERTARIK - Kondisi air di Mataram Water Park cukup jernih. Pemeliharaannya butuh anggaran cukup besar, namun belum ada satu pun pengusaha yang tertarik.
KANTOR SEMENTARA – Kapolda NTB, Achmat Jury meninjau kantor sementara Polres Lombok Utara yang terbuat dari kontainer seusai peresmian kantor sementara, Senin (5/11).
Polda NTB Resmikan Kantor Rehabilitasi Polres Lombok Utara Tanjung (Suara NTB) Kantor rehabilitasi Polres Lombok Utara diresmikan Kapolda NTB, Irjen Pol Drs. Achmat Juri, M.Hum., Senin (5/11). Hadir dalam peresmian itu, Bupati pertama Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., Wakil Bupati, Sarifudin, SH. MH., Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Suriyono, S.IK.MH., beserta jajaran. Peresmian rehabilitasi gedung Mako Polres Lombok Utara bersamaan dengan peresmian gedung Mako Polsek jajaran di lima kecamatan. “Membangun ini untuk konsolidasi anggota, untuk operasional anggota. Hal ini dalam rangka melaksanakan tugas, jadi kita tentunya perlu kantor yah, untuk mereka bekerja, untuk mereka melakukan pengetikan kemudian lainnya juga,” kata Achmat. Kapolda menyatakan, sejak berlalunya bencana gempa di Lombok Utara sampai hari ini, baru kali ini Polres memiliki kantor sementara. Untuk diketahui, kantor sementara Polres Lombok Utara memanfaatkan kontainer donasi dari salah satu perusahaan. Ada juga kantor sementara yang dibangun sementara dengan desain tahan gempa, termasuk gedung induk, gedung Kapolres , reserse kriminal maupun lalulintas. “Dan ini juga kita rehab seperti ini, semua gak nyangka kan. Cuma memang bantuan ini masih bersifat terbatas, tapi sudah layak untuk dipakai,” katanya. Sementata, Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Suriyono, S.IK.MH., menambahkan ban-
Tunggakan Pajak Hotel di Lobar Tembus Rp8,4 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Tunggakan piutang pajak dan retribusi di Lombok Barat (Lobar) menembus angka Rp8,4 miliar lebih. Dari tunggakan tersebut, sebagian besar ada di pengusaha hotel. Bahkan satu pengusaha hotel di wilayah Senggigi berhutang pajak hingga Rp6,6 miliar. Untuk menagih para WP tersebut, di samping menggandeng aparat penegak hukum (APH), pihak Pemda Lobar juga melakukan berbagai langkah dengan memanggil hingga menyurati para WP penunggak pajak. Plt Kepala Bapenda Lobar, Darsapardi, kemarin di kantornya mengklarifikasi jumlah piutang pajak salah satu hotel di Senggigi yang disebutkan mencapai belasan miliar. Kata Darsapar-
passing grade sampai memenuhi kuota persyaratan seleksi berikutnya,”ujarnya. Ia mencontohkan formasi dokter, berdasarkan kuota Lobar butuh 5 formasi namun yang lolos SKD hanya 3 orang sedangkan persyaratan untuk tes SKB sekurang-kurangnya 15 peserta. Terdapat kekurangan sekitar 12 peserta. Untuk mencapai jumlah 15 peserta, diharapkan dari hasil perangkingan pelolehan nilai peserta tersebut. Lebih lanjut kata Agus, hal ini tidak melanggar sebab seusai dengan Juklak-Juknis yang ada. Ia pun menjamin jika kebijakan ini dilaksanakan bebas dari permainan sebab sudah jelas perolehan nilai masing-masing peserta. (her)
Puluhan Ribu Warga Lobar Belum Rekam KTP Elektronik
Belum Ada Pengusaha Tertarik Kelola MWP Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga perlu mencari terobosan baru. Sampai saat ini, pengusaha belum ada yang tertarik mengelola kolam renang Mataram Water Park (MWP). Pemanfaatan kembali kolam renang tersebut dimulai April lalu. Ini ditandai dengan lomba renang tingkat SMP. Walaupun launching diwarnai insiden. Setelah itu, MWP hanya digunakan oleh masyarakat secara cuma - cuma. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, H. Amran M. Amin menyatakan, hingga saat ini belum ada investor yang tertarik mengelola kolam renang yang dibangun 2010 lalu. Sejumlah pengusaha telah membangun komunikasi. Tetapi dihadapi dengan ketidaksungguhan. “Kita menunggu. Yang dibutuhkan kesungguhan,” kata Amran dikonfirmasi, Senin (5/11). Keengganan pengusaha untuk mengelola kolam renang itu, tak diketahui pasti oleh Amran. Selama ini, Pemkot Mataram tak pernah membahas mengenai hitung - hitungan bagi hasil atau lain sebagainya. Mantan Camat Mataram ini menegaskan, permasalahan saat ini hanya kesungguhan saja. “Belum pernah ada pembahasan mengenai royalti,” kata dia. Pembiayaan MWP per tahun mencapai puluhan, bahkan ratusan juta. Biaya pemeliharaan air agar tetap jernih mencapai Rp1 juta per bulan. Amran menambahkan, paling penting adalah bagaimana mengoptimalisasi MWP. Segala upaya dilakukan mempromosikan kolam renang tersebut. Di samping butuh pembenahan fasilitas dan lainnya. Masyarakat termasuk para komunitas mulai memanfaaatkan meskipun harus diatur agar tak overlap. “Kalau lihat daftar kunjungannya mau penuh,” kata dia. Jika melihat kolam renang milik swasta jadi pilihan masyarakat daripada MWP yang gratis. Apakah lokasinya tak strategis atau pengaruh belum masifnya promosi? Diakui, asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa ada hal - hal yang mistis. Hal ini memicu masyarakat memilih kolam renang swasta. Pihaknya perlu membangun image bahwa MWP tak kalah jauh baiknya dengan kolam renang lainnya di Mataram. “Pol PP dan kelompok drum band sudah mulai memanfaatkan untuk latihan fisik,” ucapnya. (cem)
lebih, maka Pemda Lobar melalui BKD dan PSDM akan meminta kebijakan pusat agar proses seleksi berikutnya dapat dilakukan. Pemda akan mengusulkan ke pusat supaya peserta yang tak lolos tes SKD bisa ikut tes SKB dengan jumlah memenuhi syarat sebanyak 600 orang lebih. Peserta yang ikut pun diambil dengan ketentuan perangkingan berdasarkan perolehan nilai peserta. “Karena persyaratan untuk seleksi tahap berikutnya SKB (seleksi kemampuan bidang) sekurangnya diikuti oleh tiga kali jumlah formasi, artinya sekitar 600 orang lebih. Teknis usulan kita nanti supaya dirangking perolehan total nilai peserta yang tak lolos
di, tunggakan piutang pajak hotel tersebut mencapai Rp6,6 miliar. Piutang pajak hotel ini termasuk dalam catatan total piutang pajak dan retribusi tahun ini mencapai Rp8,4 miliar. “Jumlah piutang pajak salah satu hotel di Senggigi itu bukan belasan miliar, tapi Rp6,6 miliar, itu termasuk dalam piutang pajak dan retribusi tahun ini mencapai total Rp8,4 miliar lebih,” kata Darsapardi. Lebih jauh kata Darsapardi, beberapa upaya yang dilakukan pihaknya untuk menagih para WP penunggak pajak, di antaranya melakukan uji petik ke wajib pajak di Senggigi. Uji petik sudah dilakukan dan saat ini tengah proses perampungan perhitungan. Atas dasar perampungan ini diketahui kon-
disi real dari wajib pajak, sehingga diketahui pengusaha yang kurang bayar. Atas dasar itu diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Selanjutnya, pihaknya akan melakukan penagihan kembali kepada wajib pajak. Selain itu, pihaknya juga melayangkan surat kepada WP penunggak pajak untuk diingatkan segera membayar pajak. Jika tak juga direspon maka langkah selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan. Di samping menyurati, pihaknya juga melibatkan APH seperti kejaksaan untuk menagih WP. Seperti pada kasus tunggakan hotel S mencapai Rp6,6 miliar, pihaknya akan berangkat ke luar daerah untuk menagih oknum pengusaha hotel tersebut. (her)
gunan Polres sementara merupakan hasil rehabilitasi yang diusahakan oleh Polda NTB. Pihaknya berharap, dengan terbangunnya kantor sementara ini pihaknya bisa memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat Lombok Utara. “Dan alhamdulilah, ini sudah lumayanlah dan cukup bagus. Mudah mudahan harapan saya selaku Kapolres bersama anggota saya, bisa memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat,” harapnya. Disaksikan Kapolda, Kapolres menunjukkan pelayanan di kantor-kantor sementara seperti pelayanan SKCK, Pelayanan SIM. “Intinya keberadaan Polres Lombok Utara ini sudah bisa melayani masyarakat, kapan pun mereka mau,” sebutnya. Menyinggung jumlah personel Polres Lombok Utara, Kapolres juga akan menambah personel karena memang personel Polres terbatas. Saat ini indeks perbandingan jumlah personel 1:400 orang dengan jumlah personel sebanyak 356 orang. “Kita sudah usulkan ke Kapolda untuk penambahan personel supaya lebih maksimal lagi pelayanannya. Makanya sangat perlu menambahkan personelnya memang,” demikian Herman. (ari)
Giri Menang (suara NTB) Pencetakan E-KTP di Lombok Barat (Lobar) sejak beberapa hari kemarin tersendat akibat tidak ada pita ribbon pada alat percetakan yang ada di Dinas kependudukan dan catatan sipil setempat. Kondisi ini kemungkinan berlangsung hingga beberapa hari kedepan, sebab perangkat pita ribbon tengah dipesan di Jakarta. Salah seorang warga yang ditemui Suara NTB saat datang ke kantor Dukcapil, Senin (5/11) menuturkan, ia bersama istrinya bermaksud mencetak e KTP. Dia membawa surat izin pencetakan KTP agar bisa dilayani.”Tapi kata petugas Dinas Dukcapil, tidak bisa dicetak karena kendala alat,” kata warga tersebut. Ia mengaku diminta menunggu sekitar 2-3 hari kedepan baru bisa dicetakkan e KTP sebab kemungkinan alat sudah ada. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Dukcapil Lobar, H. Muridun mengaku memang pelayanan pencetakan e KTP terkendala pita ribbon dan tinta film. Alat ini diambil ke Jakarta. Sekretaris dinas sudah berangkat ke Jakarta untuk mengambil. Alat ini diadakan melalui APBD, namun ia sendiri tak paham jika harus menunggu APBD perubahan. Alat ini jelasnya kemungkinan tiba 2-3 hari kedepan sehingga masyarakat bisa dilayani. Lebih jauh kata Muridun, pihaknya tengah fokus melakukan pelayanan turun ke desa terutama di daerah terdampak gempa. Pelayanan turun ke desa ini sendiri dilaksanakan di semua
desa, namun untuk sementara difokuskan ke desa terdampak. “Kita turun langsung ke desa layani korban gempa,” jelasnya. Diakui dengan keterbatasan SDM dan alat pihaknya hanya bisa melayani beberapa titik, sehingga warga bisa ke kecamatan untuk pelayanan perekaman. Kemampuan pelayanan perekaman sendiri hanya 100 kartu. Menurutnya pelayanan Adminduk diperlukan oleh korban gempa sebab banyak masyakarat yang kurang paham soal ini. Selain melayani korban gempa berupa pelayanan e KTP, pihaknya juga melayani pembuatan akte kematian. Pihaknya sudah melakukan pelayanan malam hari, namun sejauh ini intensitas warga yang datang pada pelayanan malam hari sedikit. Tak seperti pada pelayan malam jelang Pilkada lalu. Lebih jauh kata Muridun, sejauh ini progres Perekaman e KTP sendiri mencapai 90 persen lebih, sisanya terdapat 10 persen yang belum. Ini belum termasuk yang usia 16 tahun yang wajib KTP tahun ini karena sudah cukup umur 17 tahun. Ditambah lagi warga yang pindah datang atau mutasi penduduk. Lebih jauh disebutkan, berdasarkan data per 29 Oktober jumlah jiwa yang sudah perekaman mencapai 462.321 jiwa dari jumlah wajib KTP 520.913 jiwa. Dari jumlah ini sudah mencetak e KTP sebanyak 438.909 jiwa dan belum cetak e KTP sebanyak 23 ribu lebih. Sedangkan jumlah jiwa yang belum perekaman mencapai 58.592. (her)