Edisi 06 Nopember 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SENIN, 6 NOVEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 196 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kadistan Bantah Bermasalah Bermasalah

H. Mutawalli

KEPALA Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Muttawali dikonfirmasi Sabtu (4/11), membantah sejumlah indikasi penyimpangan yang menyertai penyaluran bantuan cabai yang bersumber dari Bansos Kementerian Pertanian RI tahun 2017 itu. ‘’Semua item, pupuk, plastik mulsa dan bibit cabai sudah disalurkan sesuai kontrak,’’ tegasnya. Mengenai turunnya bantuan cabai tanpa melalui verifikasi dibantahnya. Penjelasan singkat Mutawalli, pengadaan bibit cabai, mulsa dan pupuk pengadaannya melalui lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan Setda Kota Mataram.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

CEK - Muhaimin, anggota Kelompok Tani Rembiga Timur mengecek tanaman cabainya. Kelompoknya masuk dalam daftar bantuan Distan Kota Mataram.

’’Gaduh’’ Surat Petani pada Proyek Bibit Cabai di Kota Mataram cabainya itu pekan lalu.

Mau tidak mau ia harus membeli sendiri bibit cabai untuk kebutuhan 50 are itu.

Muhaimin sudah menanam sejak tiga bulan lalu. Dari menanam di lahan seluas 50 are itu, setelah sekali memanen dan hanya menghasilkan lima kilogram cabai. ‘’Bibit saya beli sendiri, ndak dikasih itu bibit. Nanamnya tiga bulan yang lalu, sudah kemarin sekali panen. Ada lima kilogram, murah-murah harga cabai,” katanya.

Muhaimin terlihat pasrah pada bantuan yang tidak sempurna didapatkannya itu.

Pada tahun lalu, ia juga menanam cabai. Namun tidak bisa merasakan keuntungan

Penyelidikan kasus pengadaan bibit cabai Kota Mataram tahun 2016 di Kejati NTB, diduga ada indikasi masalah pada pengadaan dan distribusi kepada kelompok tani. Kasus tersebut kini proses hukumnya sedang berjalan, potensi kesalahan sama itu terulang di tahun 2017, dengan alokasi anggaran lebih besar, Rp 4 miliar.

TO K O H Porsi Anggaran Berkurang

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Surati Menteri LHK MENINDAKLANJUTI instruksi Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) yang meminta perbukitan yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika supaya dihijaukan. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersurat ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (5/ 11) mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan pihak terkait. KEK Mandalika bukan merupakan kewenangan provinsi tetapi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kementerian LHK. ‘’Pak Gubernur sudah bersurat ke Menteri LHK. Bersambung Madani Mukarom ke hal 15

angnya hanya pupuk yang diterima, sedangkan untuk bibit cabai terpaksa Muhaimin harus merogoh kocek sendiri, meski bibit cabai masuk dalam usulan.

Muhaimin mengaku bagian dari kelompok tani Rembiga Timur. Ketuanya Amru, bukan berasal dari Mataram, tapi warga Lombok Tengah.

Ia termasuk yang tercatat dalam SK Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram Nomor 500/17.H/Diperta tanggal 7 Januari 2017 sebagai kelompok penerima bantuan. Bersa-

Ribuan Hektare Hutan akan Diserahkan ke Masyarakat Mataram (Suara NTB) Ribuan hektare hutan akan diberikan pengelolaannya kepada masyarakat di NTB. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB menyatakan akan memperketat pengawasan pemberian izin pengelolaan hutan tersebut agar masyarakat tak memperluas lahan garapannya.

Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si menyatakan pemberian izin pengelolaan hutan tersebut merupakan program pemerintah pusat yang disebut program perhutanan sosial. Secara nasional ada 12 juta hektare hutan yang akan diberikan kepada masyarakat. ‘’Kalau di NTB ribuan hektare nanti. Teman-teman KPH lagi proses, ternyata belum ketemu ini. Setiap KPH ada yang seribu hektare, 2 ribu hektare luasnya,’’ kata Madani ketika dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (5/11) kemarin.

Bersambung ke hal 15

ma anggotanya, dia mengusulkan 7 hektar. Namun setelah diverifikasi bantuan turun hanya untuk 4 hektar. Tapi alih alih turun bantuan seluas 4 hektar, Muhaimin tidak mendapat bantuan bibit cabai sampai musim tanam Juli lalu. Bantuan yang diterima hanya pupuk KCL untuk luasan 50 are. ‘’Kalau ini cuma 50 are.

Hanya dikasih pupuk sama KCL saja,’’ kata Muhaimin kepada Suara NTB dalam bahasa daerah, sembari menunjukkan sepetak lahan

Banjir Bandang Terjang Dompu Dompu (Suara NTB) Banjir bandang menerjang Dompu dan merendam sekitar 245 rumah warga di sekitar bantaran Sungai Silo pascahujan lebat disertai angin kencang, Sabtu (4/11) sore. Penyempitan sungai oleh bangunan dan sampah yang dibuang di sungai diduga menjadi pemicu air merendam perumahan warga.

Setidaknya empat lingkugan terdampak cukup parah. Yakni Lingkungan Kota Baru, dan Mantro Kelurahan Bada, Kampo Samporo Kelurahan Bali, dan Kampo Sigi Kelurahan Karijawa. Banjir yang datang tiba – tiba, tidak menimbulkan korban jiwa. Airnya pun cepat surut, karena Sungai Nae yang menampung air dari Sungai Silo sudah dinormalisasi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu, Drs. Imran M Hasan mengatakan, rata-rata pemukiman terdampak berada di sepanjang bantaran Sungai Silo.

Bersambung ke hal 15 BANJIR - Tampak pemukiman warga bantaran Sungai Silo terendam banjir, Sabtu (4/11).

Gerak Jalan Sehat Kebangsaan

Untuk Menghargai Jasa Pahlawan Mataram (Suara NTB) Menyambut peringatan Hari Pahlawan 10 November 2017 mendatang, ribuan ASN, para guru, pelajar dan berbagai ele-

men masyarakat mengikuti Gerak Jalan Sehat Kebangsaan, yang di gelar Pemprov NTB, Minggu (5/11). Gerak jalan kebangsaan yang juga digelar ser-

entak di daerah lain di seluruh Indonesia tersebut, mengambil titik start dan finish depan Pendopo Gubernur NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

LEPAS - Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti, saat melepas peserta Gerak Jalan Sehat Kebangsaan, Minggu kemarin.

(Suara NTB/ist)

H. Abdul Hadi

TAHUN 2018 mendatang, porsi anggaran untuk pengentasan kemiskinan dipastikan akan berkurang. Pasalnya, beban anggaran Pemprov NTB untuk membiayai Pilkada, proyek percepatan jalan tahun jamak dan gaji guru honorer SMA/SMK dan sektor pendidikan hampir mencapai Rp 1 triliun.

“Mungkin porsinya yang akan berkurang, jelas sedotannya (APBD 2018) untuk Pilkada dan hal yang lain. Kalaupun ada mesti ada untuk kegiatan pengentasan kemiskinan dalam bentuk rehabilitasi rumah tidak layak, pemberian modal usaha, Bersambung ke hal 15

SINAR matahari menyengat di area petak sawah di Rembiga Timur, Mataram, Sabtu (28/10) siang. Seorang lelaki paruh baya, Muhaimin, mengenakan caping sedang membersihkan rumput liar di lahan tanaman cabainya. Petakan cabai seluas 50 are itu mendekati panen.

Tapi tumbuhnya cabai itu bukan melalui proses mudah.

Dia harus menunggu turunnya bantuan pemerintah untuk ditabur di lahan sewaan di pinggir Jalan Adi Sucipto Rembiga Mataram itu. Say-

karena tanamannya terserang penyakit dan terpaksa dicabut tanpa menghasilkan apa-apa.

Ia tidak mengetahui apapun tentang bantuan itu. “Saya ndak tahu apa-apa, kalau ndak disuruh sama PPL, tidak tahu dah,” ujarnya.

Usulan itu memang sudah dirancang sebelumnya. Mekanismenya sesuai SK Kadistan Kota Mataram. Diawali dengan usulan dari kelompok tani, kemudian diveritikasi dengan tim khusus, bantuan kemudian dipersiapkan.

Namun dalam bantuan ini, kata sumber Suara NTB, tak ada tim verifikasi dibentuk untuk mencocokkan usulan dengan bantuan yang turun.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/jun)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 6 November 2017

Halaman 2

REALISASI pajak setiap kelurahan di kota Mataram menjelang akhir tahun ini hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Seperti di kelurahan Bertais yang hampir mencapai target yang ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah. “Kelurahan Bertais tidak pernah tidak melampaui target, selalu mencapai target yang ditetapkan,” terang Lalu Muksan J, Lurah Bertais saat ditemui beberapa waktu lalu.

Di tahun ini, kelurahan Bertais memiliki target pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 1,2 miliar, termasuk yang tertinggi di kota Mataram setelah kelurahan Dasan Cermen, Mandalika, dan Selagalas. “Belum habis waktu yang ditetapkan, pencapaiannya hampir tercapai mencapai 98%, apalagi di sini menjadi pusat bisnis,” terang Muksan. Atas pencapaian pajak PAD yang mencapai target, masyarakat diberikan apresiasi atas kesadaran mereka dalam membayar pajak tepat waktu.

Muksan mengatakan penerimaan pajak terbesar di kelurahan Bertais berasal dari pajak penghasilan dari pengusaha. “Kalau dari segi kepemilikan sawah atau kebun, jumlahnya kecil, lebih banyak berasal dari perusahaan besar yang membuka kantor di sini,” jelasnya. Menurutnya, pendapatan pajak Bertais didongkrak oleh perusahaan-perusahaan tersebut. “Karena kalau hanya mengandalkan masyarakat, kecil PAD yang kita dapat,” jelasnya.

Tingkat kesadaran masyarakat Bertais dalam membayar pajak, kata Muksan, cukup tinggi. “Kalau dari masyarakat, paling tinggi nilainya dari pajak PBB dan pajak kendaraan,” terangnya. Tetapi, karena berada di daerah perekonomian, masyarakat memiliki waktu yang terbatas untuk membayar pajak langsung ke kantor pajak. “Tapi kan di kelurahan ada petugas SPPT yang langsung terjun mendatangi warga untuk membayar pajak,” jelasnya.

Selain itu, pihak kelurahan juga bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah kota Mataram untuk mendatangkan mobil keliling pembayaran pajak. “Mereka datang setiap seminggu sekali, sehingga masyarakat berbondong-bondong datang membayar pajak,” terangnya. (uul)

(Suara NTB/cem)

PERBAIKI PLAFON - Pemkot Mataram berencana akan memindahkan kantor Walikota ke Jalan Lingkar Selatan. Wacana tersebut mengemuka lantaran kondisi gedung yang ditempati saat ini dinilai tidak representatif lagi. Namun sementara wacana itu terealisasi, pemkot berusaha memperbaiki beberapa bagian vital di gedung Kantor Walikota, seperti yang dilakukan dua pekerja ini yang sedang memperbaiki plafon yang rusak di sebuah ruangan kantor Walikota, pekan kemarin.

Sibuk Ngurus Politik

Walikota Bantah Pekerjaan Utama Terganggu ”

Pokir Dewan Harus Selesai Sebelum Akhir Desember Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera menyelesaikan pekerjaan fisik mereka. Termasuk pokok - pokok pikiran Dewan (program aspirasi, red) harus tuntas sebelum akhir Desember. “Kita minta segera diselesaikan sebelum akhir tahun,” kata Sekda dikonfirmasi pekan kemarin.

Program aspirasi wakil rakyat tersebut paling banyak di dua SKPD. Yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp 4 miliar. Dan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Sekda mengaku, secara total belum menerima laporan jumlah serta nilai paket yang dikelola oleh SKPD terkait. “Nah, belum dapat laporan saya ini,” akunya.

Sekda menegaskan, per bulan Desember seluruh pekerjaan harus sudah tuntas. Tidak boleh ada pekerjaan molor atau melampui tahun anggaran. Kaitannya dengan kelurahan, Kadis PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura kekurangan tenaga perencana. Ia mengatakan,harus mencari pola untuk memenuhi kebutuhan. Bila perlu mengoptimalkan SDM yang ada. Termasuk juga rekanan yang mengerjakan harus memaksimalkan tenaga mereka. “Bila perlu dilemburkan dan optimalkan seluruhnya,” ucapnya.

Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH., menambahkan, Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP) tetap mengingatkan OPD agar mempercepat pekerjaan mereka melihat keterbatasan waktu saat ini. “Kita terus ingatkan mereka. Beberapa kali kita kirimkan surat,” ucapnya. (cem)

(Suara NTB/fit)

WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., mengapresiasi Pemkot Mataram yang membentuk panitia seleksi (Pansel), menyusul rencana Pemkot Mataram melakukan pengisian dua jabatan tinggi, yakni jabatan kepala dinas Dukcapil dan kepala Satpol PP Kota Mataram.

“Sekarang kita berharap kerja Pansel itu sungguh - sungguh.

Apa yang menjadi hajat kita sebagai masyarakat Kota Mataram dengan adanya Pansel Parhan bahwa pejabat yang akan menduduki posisi pos tertentu, itu harus orang orang yang profesional,” terangnya kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (5/11).

Sehingga penempatan pejabat tidak berdasarkan tekanan. Untuk itu, Parhan meminta kepada Pansel dalam melaksanakan tugasnya harus transparan. Paling tidak apa yang menjadi hasil kerja Pansus diungkap secara transparan. “Supaya menepis anggapan masyarakat bahwa Pansel dibentuk hanya melegalisasi persyaratan dilakukannya penjaringan pejabat. Seharusnya pejabat yang direkrut oleh Pansel adalah orang orang yang profesional dan punya kompetensi.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah keberlangsungan program kerja masing masing OPD,” katanya. Karena terkadang yang terjadi bahwa setelah OPD dipimpin oleh pejabat yang lain, program kerja yang sudah ada justru ada yang mandek dan lain sebagainya. “Ada juga yang tidak dilanjutkan,” sesalnya. Padahal idealnya program kerja harus berkesinambungan. Artinya program yang sebelumnya dengan pimpinan OPD yang baru, benar benar bisa dilaksanakan.

Terlebih dua OPD yang pimpinannya lowong, masing-masing Dinas Dukcapil dan Satpol PP merupakan mitra kerja komisi I. “Untuk Dukcapil kita berharap ditempati oleh pejabat yang paham tentang Kependudukan. Seperti historis kita.

Karena banyak sekali masalah masalah Kependudukan muncul terkadang karena kita tidak mendalami secara seksama,” imbuhnya. Sementara itu untuk jabatan kepala Satpol PP diharapkan diisi oleh sosok pejabat yang tegas.

“Mampu melaksanakan tugas dengan baik sebagai pengawal Perda,” ungkapnya. Pejabat yang mengisi jabatan kepala dinas Dukcapil, lanjut politisi PKS ini memiliki tugas yang cukup berat terkait masih banyaknya masyarakat yang belum terekam E-KTP. Pasalnya tahun depan masyarakat sudah dihadapkan pada momen pilkada dan dilanjutkan dengan pemilu pada tahun 2019 mendatang. “Kita berharap itu semua bisa dituntaskan,” tutupnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Setelah deklarasi 1 Oktober lalu, H. Ahyar Abduh bakal bertarung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) NTB tahun 2018. Banyak waktu dihabiskan dengan kegiatan politik ketimbang tugas pokoknya sebagai kepala daerah. Namun Walikota membantah kegiatannya itu tidak mengganggu tugas utamanya.

“Saya yang sibuk berpolitik karena saya orang politik.

Walaupun saya sibuk berpolitik, tetap pekerjaan saya selesaikan,” tegasnya pekan kemarin. Meksipun cenderung berada di luar daerah, namun Ahyar mengklaim tak mengganggu pekerjaan utamanya sebagai walikota.

Walikota memiliki pandangan bahwa untuk mengurus seluruh pekerjaan pemerintahan tidak setiap waktu bertemu secara fisik. Apalagi dengan kemajuan teknologi bisa dikomunikasi program atau pekerjaan - pekerjaan

harus diselesaikan melalui sambungan telepon. Walikota dua periode mengklaim, tetap memonitor persoalan sampah dan penerangan jalan umum. ‘’Saya terus terima keluhan masyarakat terutama sampah,” ucapnya.

Ia menyadari kesibukannya untuk mengurus politik NTB 2018 membutuhkan energi panjang. Sebagai bakal calon gubernur terus melakukan komunikasi politik dengan para elit parpol. Tugas pokok menjalankan roda pemerintah tetap fokus untuk itu.

Ahyar tidak ingin melibat-

kan siapapun termasuk pejabat di lingkup Pemkot Mataram untuk mengurus politik.

Sehingga, pejabat lebih diarahkan bekerja profesional dan menyelesaikan tugas mereka.

“Saya sudah ingatkan pejabat kota, jangan ada yang sibuk ngurus politik,” tegasnya.

Di satu sisi, pejabat yang hadir pada rapat persiapan musyawarah nasional dan konferensi besar PBNU diingatkan agar tidak berpangku tangan. Sebagai pimpinan SKPD harus memiliki kekuatan sebagai seorang pemimpin.

Dalam mengurusi segala hal

jangan lemah. “Jangan berpangku tangan. Kerjaannya jelas tidak perlu diarahkan dan dorong terus,” tegasnya.

Ia meyakini pejabat ditunjuk mengisi posisi strategis memiliki sumber daya manusia (SDM) bagus. Secara kapasitas, mereka memiliki pemahaman dan kompetensi untuk menyelesaikan program

Saya sudah ingatkan pejabat kota, jangan ada yang sibuk ngurus politik H. Ahyar Abduh

di instansi masing - masing.

Terlepas dari itu, Ahyar mengapresiasi kinerja media mengkritis dan memberikan masukan terkait kesibukannya mengurus politik. Terlepas dari pekerjaanya utama sebagai kepala daerah. “Saya juga berterimakasih ke teman - teman wartawan atas kritikan dan sarannya,” ujarnya. (cem)

Pembuatan UKL - UPL di Mataram HET Tidak akan Dinilai Beratkan Pengusaha Rugikan Siapapun

Mataram (Suara NTB) Pengurusan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL - UPL) di Dinas Lingkungan Hidup dinilai memberatkan pengusaha. Selain administrasi susah, pengusaha diduga dicekik dengan dipatok tarif mahal senilai Rp 50 juta.

Tarif Rp 50 juta untuk membangun ruko di salah satu kelurahan di Kecamatan Sandubaya.

Luas lahan dibangun 10.000 m2.

“Teman pengusaha ini ngeluh.

Buat UKL - UPL saja diminta Rp 50 juta. Padahal, kalau di Lobar itu cuma Rp 10 juta – Rp 15 juta,” kata sumber Suara NTB. Penanganan berkas pun tidak semulus diperkirakan.

Penyerahan dan pengurusan berkas seharusnya di bidang-

nya, justru dialihkan ke bidang lain yang notabene bukan bagiannya. “Sebenarnya yang ngurus ini kan ibu A. Kok justru ke Pak DS,” ujarnya curiga.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi membantah adanya dugaan permainan tarif atau pematokan biaya pengurusan UKL - UPL di dinasnya. Ia menegaskan, pembuatan UKL - UPL dilakukan pemrakarsa dengan konsultan.

Pemrakarsa (pemilik bangunan) langsung bernegosiasi dan menunjuk jasa konsultan.

LH sama sekali tidak menentukan tarif apapun. Bahkan, pengurusan UKL - UPL tanpa pungutan alias gratis. “Mereka punya urusan itu bukan kita (LH,red). Tidak ada tarif,” ban-

tahnya pekan kemarin.

Penetapan biaya itu tambahnya, pemrakarsa menyewa jasa konsultan untuk penyusun dokumen. Dokumen itu biaya konsultan. Konsultan ini bervariasi. Mereka berasal dari Jakarta dan Surabaya. LH sama sekali tidak memiliki kewenangan mengintervensi atau menunjuk konsultan tertentu.

Dugaan pengalihan kewenangan ke bidang lain dikeluhkan pengusaha. Mantan Camat Selaparang juga membantah. Pengurusan izin lingkungan, ia membuat loket sendiri. “Kalau rapat teknis terus dikeluarkan konsumsi. Itu tanggungjawab mereka,” cetusnya. Tugas LH lanjutnya, mengecek kelayakan dokumen kajian UKL - UPL diserahkan masyarakat. (cem)

Seni Hadrah Semakin Diminati Pelajar Mataram (Suara NTB) Seni musik Hadrah merupakan salah satu kesenian tradisi di kalangan umat Islam. Hadrah selalu menyemarakkan acara-acara Islam seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tabligh akbar, perayaan tahun baru hijriyah, dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya.

Keberadaannya pun semakin diminati para pelajar di Kota Mataram. Di SMPN 7 Mataram misalnya. Seni musik Hadrah kini resmi jadi ekskul baru setelah sebelumnya animo siswa SMPN 7 Mataram membentuk ekskul Hadrah cukup tinggi.

Wakil Kepala SMPN 7 Mataram Ahmad Saehu, menegaskan Hadrah kini sabagai kegiatan ekstrakurikuler rutin mingguan para siswa. Segala perlengkapan bermain musik Hadrah pun kini sudah lengkap dimiliki sekolah ini.

Menurutnya, ekskul Hadrah di tengah-tengah siswa sematamata merupakan untuk penyaluran bakat seni bagi siswa dan sekaligus menjadi ciri khas

(Suara NTB/dys)

HADRAH - Tim ekskul Hadrah SMPN 7 Mataram. Animo siswa mengikuti ekskul ini cukup tinggi dengan banyaknya siswa yang mendaftar masuk ikut kegiatan ini. sekolah sesuai dengan visi misi Kota Mataram.

Sementara itu, Reza Ulul Azmi, salah seorang anggota ekskul Hadrah SMPN 7 Mataram mengaku sudah setahun ikut Hadrah. Di luar sekolah, Reza juga lebih dulu aktif dalam kelompok seni musik Hadrah Al-Hissam, yang dikembangkan Pendidikan Pesantren NU Hidayatul Muttaqin, Kelurahan Pagutan.

Dikatakan Reza, untuk memainkan alat musik Hadrah minimal dimainkan oleh 12 orang dan maksimal sampai 100 orang. Tak perlu banyak asal istiqomah.

Berbagai tempat pernah dikunjungi Reza bersama tim Hadrahnya, bahkan hingga diundang ke KLU, saat peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. “Karena cinta rasulullah, semoga dapat syafaat. Salawat nabi ini sebagai bukti cinta,” ujarnya.

Senada, Ali Rahmatullah, siswa yang duduk di kelas IX mengakui ketertarikannya pada Hadrah dilatarbelakangi, karena kecintaannya terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Karena hampir semua syair yang dinyanyikan merupakan pujian terhadap Allah dan Rasulullah. (dys)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat telah menentukan harga eceran tertinggi (HET) sejumlah komoditi. Seperti gula, beras, bawang merah dan cabai. Penentuan harga eceran ini menjaga stabilitas harga. Kebijakan ini diyakini tidak akan merugikan siapapun.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengungkapkan, Pemerintah Pusat telah membentuk tim keamanan ketahanan pangan yang di dalamnya juga Dinas Perdagangan. Seluruh komoditi dipantau termasuk pendistribusian, harga serta stok terbatas juga dilaporkan.

Kebijakan menentukan harga eceran tertinggi beberapa komoditi pangan untuk menjaga stabilitas harga. Pengusaha dan konsumen memiliki kewajiban menentukan HET. “HET minyak goreng, beras, gula, cabai, dan bawang. Maksud pemerintah untuk stabilitas harga,” kata Alwan pekan kemarin.

Pemerintah telah memperhitungkan dampak terburuk dari kebijakan penentuan HET tersebut sehingga tidak merugikan siapapun. Makanya kata Alwan, lintas sektor dilibatkan. Yakni, Kementerian Pertanian, Badan Usaha Milik Negara dan stakeholder

Lalu Alwan Basri lainnya. Seluruh elemen ini bersinergi secara nasional termasuk di daerah.

Lalu bagaimana kemungkinan pedagang menjual di luar harga eceran? Mantan Kabag Humas dan Protokler Setda Kota Mataram ini menyampaikan, kondisi harga saat Ramadahan lalu dijadikan pembelajaran. Nyatanya tidak terbukti stigma bahwa harga melonjak dan stok kebutuhan pangan langka. “Yang jelas tim bekerja dan turun tangan tidak ada gejolak harga,” tegasnya.

Secara berkala lanjut Alwan, tim akan memantau kondisi harga di pasar. Ini untuk memastikan harga tidak ada lonjakan dan pedagang menjual sesuai harga yang ditentukan pemerintah. (cem)

(Suara NTB/cem)

Harus Mampu Laksanakan Tugas

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/uul)

Sudah Mencapai Target

Pesona

SUARA NTB Senin, 6 November 2017

Halaman 3

BPPD NTB Promosi Pariwisata di Empat Kota di Indonesia Mataram (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Provinsi NTB selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan berbagai potensi wisata yang ada di NTB. Tidak saja menyisir pasar luar negeri namun juga memaksimalkan potensi pasar dalam negeri. Sehingga pada 23-29 Oktober lalu telah dilakukan promosi di empat kota besar di Indonesia. Diantaranya Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan Bandung. Promosi ini diharapkan mampu menjaga pasar wisatawan domestik yang selama ini sudah berkembang dengan baik.

“Promosi ini dilakukan dengan tujuan agar banyak wisatawan dalam negeri yang berkunjung ke NTB. Termasuk wisatawan yang berasal dari daerah yang sudah memiliki penerbangan langsung ke NTB. Ini yang harus kita rawat dan harus dijaga,” kata Ketua BPPD NTB H. Afan Ahmad, di Mataram, Minggu (5/11).

Promosi di Jakarta dilakukan pada 23-24 Oktober. Sementara di Bandung pada 2426 Oktober dan di Surabaya pada 26-28 Oktober. Sedangkan promosi di Yogyakarta dilaksanakan pada 28-29 Oktober. BPPD NTB juga mengajak pelaku industri pariwisata untuk menjual paket wisata ke NTB. Setidaknya ada 21 seller dari NTB yang diajak untuk berpromosi dan menjual berbagai paket wisata. Sedangkan

buyer dari masing-masing kota berjumlah 50 orang.

“Setidaknya transaksi yang didapatkan sekitar Rp 6 miliar.

Karena selain berpromosi juga diadakan table top bersama pelaku industri pariwisata. Dengan harapan banyak paket wisata yang terjual,” ujarnya.

Selain itu, promosi ini juga bertujuan untuk mencukupi target kunjungan wisatawan pada tahun 2017. Dimana tahun ini target kunjungan mencapai 3,5 juta wisatawan.

Sementara dari jumlah itu dua juta wisatawan ditargetkan berasal dari dalam negeri.

Sedangkan target kunjungan pada tahun 2018 adalah 4 juta wisatawan. Promosi ini juga bertujuan untuk mendatangkan wisatawan pada tahun berikutnya.

“Selain itu juga para pel-

aku industri pariwisata juga membuat paket untuk libur akhir tahun dan natal. Jadi promosi ini juga diharapkan bisa mendatangkan banyak wisatawan pada akhir tahun nanti,” ujarnya.

Adapun tujuan secara umum promosi di empat kota ini adalah untuk merawat pasar potensial. Selain itu untuk membuat banyak transaksi dalam industri terkait rencana mendatangkan wisatawan ke NTB. Yang tidak kalah penting yaitu untuk mencapai target kunjungan wisatawan dalam negeri tahun 2017 dan untuk mempromosikan wisata NTB untuk kunjungan tahun 2018.

“Banyak destinasi yang dipromosikan. Terutama destinasi yang kita anggap sudah siap untuk menyambut wisatwan.

Termasuk gili dan kawasan

Foto bersama setelah pembukaan table top dan promosi di Surabaya Mandalika serta yang lainnya, tidak kalah penting juga wisata halal yang menjadi salah satu segmen wisata kita,” ujarnya.

Sebelumnya, BPPD NTB juga telah melakukan promosi wisata ke pasar potensial lainnya di luar negeri. Misalnya Malaysia yang sampai saat ini menempati urutan dengan kunjungan terbanyak. Dengan harapan akan semakin bany-

ak wisatawan yang mau berkunjung. Demikian pula wisatawan yang berasal dari dalam negeri,” ujarnya.

Promosi ini dilakukan bersama-sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan 21 industri pelaku pariwisata NTB. 10 diantaranya dari perhotelan, 10 lagi merupakan agen perjalanan wisata dan satu lagi merupakan layanan kesehatan

wisatawan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.

Sebab RSUD Kota Mataram merupakan salah satu dari tujuh rumah sakit di Indonesia yang memenuhi syarat untuk melayani wisatawan (medical tourism). Kerjasama dengan Pemda di masing-masing kota juga berjalan dengan baik. Sehingga kedepannya akan semakin banyak wisatawan yang

berkunjung, khususnya dari empat kota yang menjadi tujuan promosi BPPD NTB. “Kami melihat potensi di empat kota ini sangat baik. Itulah mengapa kita perlu menjaganya dan meningkatkan promosi di sana. Semoga kedepannya akan semakin banyak wisatawan yang datang dari berbagai daerah maupun berbagai negara,” harapnya. (lin/*)

(Suara NTB/ist)

Pembukaan promosi dan table top di Bandung.

(Suara NTB/ist)

Para peserta yang menghadiri promosi wisata BPPD NTB di Bandung.

(Suara NTB/ist)

Pelaksanaan table top antara pelaku pariwisata NTB dan pelaku pariwisata dari Bandung.

(Suara NTB/ist)

Foto bersama setelah pembukaa table top dan promosi di Yogyakarta

(Suara NTB/ist)

Foto bersama setelah pembukaan promosi dan table top di Jakarta.

(Suara NTB/ist)

Para peserta yang menghadiri promosi wisata BPPD NTB di Jakarta.

(Suara NTB/ist)

Pembukaan promosi dan table top oleh Ketua BPPD NTB H. Afan Ahmad di Yogyakarta

(Suara NTB/ist)

Ketua BPPD NTB bersalaman dengan salah seorang peserta table top dan promosi di Surabaya

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Penyerahan cinderamata oleh Ketua BPPD NTB kepada perwakilan dari Surabaya

Pelaksanaan table top di Surabaya antara pelaku pariwisata NTB dan Surabaya

(Suara NTB/ist)

Pelaksanaan table top antara pelaku pariwisata NTB dan Yogyakarta.

SUARA NTB Senin, 6 November 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Ongkos Perda Mahal Klaim Ada Penurunan PEMERINTAH Kabupaten Lombok Timur (Lotim), melalui Dinas P3AKB mengklaim kasus pernikahan usia anak di Lotim untuk tahun 2017 ini mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan kkesadaran masyarakat akan bahaya menikah pada usia anak mengalami peningkatan.

Demikian disampaikan, Kepala Dinas P3AKB Lotim, H. Suroto, SKM, MKes, Sabtu (4/11).

Dijelaskannya, menikah pada usia di bawah 20 tahun antara 18 hingga 16 tahun secara per(Suara NTB/dok) H. Suroto aturan diperbolehkan secara peraturan perundang-undangan untuk menikah. Apabila usianya 16 tahun ke bawah, maka harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama (PA). Namun untuk saat ini, Suroto mengungkapkan bahwa kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Lotim mengalami penurunan. Misalnya di wilayah Kecamatan Pringgabaya pada bulan sebelumnya kasus pernikahan usia anak sebanyak 35 persen, sekarang mengalami penurunan menjadi 25 persen.

Adapun ideal usia pernikahan, yakni untuk perempuan pada usia 20 tahun ke atas, sedangkan untuk laki-laki 25 tahun. Dengan usia ini, diyakini dari berbagai aspek sudah mengalami kesiapan yang cukup matang. Ini juga menuju Kabupaten Layak Anak (KLA), yang saat ini semua desa didorong untuk memprogramkan KLA tersebut.

Dijelaskannya, kasus pernikahan usia di Lotim saat ini banyak terjadi di wilayah pinggiran. Hal itu disebabkan faktor ekonomi, pendidikan dan lainnya. Hanya saja, dampak dari pernikahan usia anak yakni terjadinya kasus penelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan lainnya.

Lebih jauh dijelaskan Suroto, faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda, di antaranya perilaku seksual dan kehamilan tidak dikehendaki, tradisi dan budaya, rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan tingkat pendidikan orang tua.

Selain itu, disebabkan oleh faktor sosio ekonomi dan grafis serta lemahnya penegakan hukum, dan peraturan atau UU Nomor 1/ 74 yang membolehkan kawin muda. (yon)

Baleg Imbau Eksekutif Ajukan Raperda Berkualitas Tanjung (Suara NTB) Badan Legislasi (Baleg) DPRD Lombok Utara mengimbau kepada eksekutif pemerintah daerah agar mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) yang berbobot untuk mendukung aktivitas masyarakat. Baleg menyadari ongkos membuat produk hukum perda tidak sedikit, selain itu pula menguras waktu dan tenaga.

“Pak Jokowi sudah meminta daerah tidak boros mengeluarkan Perda. Dalam konteks itu, kita minta supaya eksekutif yang mengusulkan Perda benar-benar mengajukan Perda yang berkualitas,” ungkap Ketua Baleg DPRD Lombok Utara, Zarkasi, S.Ag., M.Si., Jumat (3/11).

Dikatakannya, produk hu-

kum Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah bersama DPRD Lombok Utara antara belasan sampai 20 Perda setiap tahun. Jumlah ini tidak termasuk Perda APBD. Namun demikian, kata dia, dari beberapa raperda yang diajukan rata-rata membutuhkan pembahasan yang cukup alot, mengingat materinya yang be-

lum lengkap maupun kesesuaiannya dengan aturan yang lebih tinggi. Mencontoh raperda dimaksud yakni Raperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) dan Raperda Perubahan RTRW. “Kedua draf raperda itu kita kembalikan ke eksekutif, karena banyak yang belum lengkap dan masih harus ditindaklanju-

ti lagi,” imbuh Zarkasi yang juga Ketua Pansus Raperda Rippda.

Pihaknya tidak menginginkan, Baleg DPRD dibuat kecewa oleh keberadaan Perda pascapenetapannya. Umpamanya, Perda yang disusun dan disahkan tidak melihat kondisi kebutuhan masyarakat atau tidak sesuai dengan aturan di atasnya maka Perda yang telah dihasilkan bisa dibatalkan.

Zarkasi mencatat, fakta penghapusan 3.143 Perda oleh Kemendagri pada tahun 2016 lalu merupakan cermin proses legislasi Perda di Indonesia dengan gampang diusulkan. Namun kebanyakan Perda tidak

memperhatikan kontinyuitas dan keberlangsungan kondisi di masyarakat.

Dalam hal ini Kemendagri menyebut, tujuan dari pembatalan Perda tersebut adalah untuk memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Perda yang dihapus merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat investasi di masyarakat. Tidak hanya Perda berkenaan dengan investasi, Kemendagri juga sedang mengevaluasi Perda yang bertentangan dengan konstitusi, serta peraturan undang-undang (UU) yang lebih tinggi. (ari)

Dana Desa Diharapkan Tidak Hilangkan Gotong Royong Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan, Sabtu (4/11) meresmikan salah satu jembatan di Desa Sepit Kecamatan Keruak. Cara desa menggerakkan pembangunan diminta agar ditiru. Kehadiran dana desa yang makin besar diharapkan bupati tidak sampai menghilangkan tradisi gotong royong.

Menurutnya, dibangunnya jembatan dengan angaran Rp 190 juta itu merupakan kegiatan yang sangat penting dan merupakan pelajaran bagi desa-desa yang lain. Gotong royong harus tetap dilakukan, karena itu merupakan kemajuan dari pada pembangunan. ‘’Libatkanlah semua masyarakat untuk bergotong royong,’’ ujarnya mengingatkan.

Dalam hal ini, ujarnya, jika dinas yang mengerjakan pembangunan jembatan itu, maka anggaran habis akan tembus Rp 400 juta. “Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan Kepala Desa Sepit karena telah membangun jembatan ini dengan cara bergotong royong,” terangnya Bupati menuturkan, pada tahun 2013 salah satu programnya adalah menyediakan lapangan kerja 25 ribu setahun. Diminta, lapangan kerja dimaksud tidak disalahartikan dengan mengangkat PNS sebanyak 25 ribu orang. Namun yang dimaksud adalah lapangan kerja di masing-masing desa.

Disebut di Lotim ada 254 desa dan kelurahan. Dihadirkan anggaran ke desa agar kegiatan pembangunan di desa melibatkan masyarakat sekitar. Kegiatan-kegiatan pembangunan dari dana desa itu melibatkan masyarakat langsung sebagai pekerjanya. Jika 100 orang per tahun yang bisa dipekerjakan maka sudah terlampaui targetnya. Masyarakat menjadi tukang pada kegiatan pembangunan desa. (rus)

RSUD Selong Terus Kurangi Rujukan Pasien Selong (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong terus berikhtiar mengurangi jumlah rujukan. Setelah menyediakan fasilitas cuci darah, kini ditambah dengan penyediaan fasilitas ruang operasi bedah. Ruang operasi bedah utama ini diresmikan langsung Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, Sabtu (4/11).

Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan mengatakan ada prestasi dan usaha nyata dalam pembangunan kesehatan di kabupaten Lombok Timur. Kesehatan katanya adalah bagian dari pembangunan manusia. Kesehatan menjadi salah satu dari unsur jadikan ukuran dunia untuk menentukan tingkat pembangunan manusia, selain ekonomi dan pendidikan, sehingga bidang kesehatan menjadi penting.

Meski demikian masih banyak yang belum dilengkapi. Termasuk bedah otak diakui belum bisa. “Kita masih mengarah ke sana, ke depan diminta agar direksi RSUD Selong merencanakannya,” ucapnya. Dalam hal ini, bupati meminta warga tidak pergi ke Mataram hanya untuk scan kepala. Jika ada warga yang ke Mataram melakukan scan kepala, bupati menilai keterlaluan. “Pergi nyodok (numpang, red) itu keterlaluan,” ujarnya.

Bupati juga menyebut seperti cuci darah. Jika dulu harus ke Mataram, sekarang sudah tidak perlu lagi, karena sudah ada 12 mesin yang disediakan. Itu artinya, dalam sehari pasien yang bisa cuci darah sebanyak 25 orang.

Fasilitas kesehatan lainnya pun diminta terus berbenah.

Puskesmas juga dinilai sudah mulai bagus dan jumlahnya terus ditambah. “Pembangunan bidang kesehatan menjadi perhatian saya sejak dulu. Karenanya saya bangun rumah sakit ini. Kesehatan ini adalah inti dari pembangunan manusia. Segalanya boleh ditunda. Tapi bidang kesehatan tidak boleh ditunda,” imbuhnya.

Pelayanan kesehatan ditegaskan agar jangan diartikan sederhana. Jangan sampai lanjut Amaq Asrul ini ada keluhan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan. Pelayanan harus cepat dan tidak boleh lambat.

Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong, dr. H. Karsito, SP.PD menjelaskan, dihadirkannya ruang bedah baru itu sebagai hadiah menjelang berakhirnya pemerintahan Bupati Ali BD, dalam upaya mengurangi jumlah rujukan dan tingkatkan layanan.

Komitmen petugas medis sebanyak 800 orang di RSUD Selong siap memberikan pelayanan terbaik. Meski di antaranya kurang dari setengah, atau 396 adalah karyawan kontrak.

Jumlah dokter spesialis 30 orang, yakni 16 jenis spesialisasi.

“Jumlah yang demikian sudah mampu menjalankan pelayanan medik bervariatif,” paparnya. (rus)

(Suara NTB/yon)

RUDAT - Kesenian Rudat di Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela yang terus dilestarikan. Pemerintah diharapkan dapat menaruh perhatian besar terhadap keberlangsungan kesenian Rudat yang saat ini terancam punah.

Rudat, Kesenian Khas Sasak yang Terancam Punah Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) diharapkan membuka mata terkait potensi yang ada.

Pasalnya, Lotim memiliki segudang kesenian dan budaya yang cukup potensial untuk dikembangkan. Seperti halnya

tari Rudat, kesenian khas Pulau Lombok ini terancam punah seiring perkembangan zaman.

Koordinator Rudat Selaparang Algori Anak Gunung Rinjani, Aikdewa Kecamatan Pringgabaya, Saifuddin Zuhri menaruh harapan besar ter-

hadap pemerintah untuk membangkitkan kembali kesenian Tari Rudat khususnya di Kabupaten Lotim yang saat ini mulai punah. Untuk di Aikdewa, katanya, kesenian Rudat sengaja dimunculkan dalam sejumlah kegiatan

desa agar kesenian yang mengandung nilai-nilai Islami tersebut tidak hilang. “Untuk membangkitkan kembali, kita terus pentaskan dan suguhkan setiap ada kegiatan-kegiatan di desa,” jelasnya, Saat ini, ujarnya, jumlah

personel kesenian Rudat di Desa Aikdewa sebanyak 15 orang bahkan lebih, yang terdiri dari tim penari dan penabuh gendang yang berfungsi sebagai musik pengiring pertunjukan Rudat. Penari Rudat sekaligus bisa menjadi penyanyi. (yon)

DWP Lotim Salurkan Dukungan ke Pasangan Harum Air Bersih ke Warga Makin Kuat

Pilkada Lotim

Selong (Suara NTB) Dukungan partai politik (parpol) ke pasangan H. Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwainy (Harum) makin kuat. Setelah Partai Amanah Nasional (PAN), kini Harum dikabarkan sudah mengantongi dukungan dari Partai Gerindra. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sudah menyerahkan Surat Keputusan (SK).

H. Haerul Warisin yang dikonfirmasi membenarkan. Dikatakan parpol sudah cukup dan sangat memenuhi syarat dukungan.

Diakuinya, sebelum itu pasangan Harum sudah mendatangi beberapa parpol, seperti Partai Nasdem. Baginya, Nasdem tetang disanjung. Personel yang ada pada Nasdem dinilai Haerul Warisin sangat komitmen memberikan dukungannya. Hanya saja karena Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ataupun Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem yang dinilai ada kepentingan lain, sehingga mengusulkan nama kandidat lain.

Keyakinan Wabup Lotim ini, pada Pilkada 2018 mendatang para kader Nasdem yang ada di Lotim tetap akan memberikan dukungan kemenangan baginya. “Silakan kemana saja dukungan partainya, tapi orang-orang Nasdem Lotim tetap akan pilih kita,” ucapnya meyakinkan.

Selanjutnya, soal Partai Gerindra. Partai komando di bawah kendali Prabowo Subianto ini diyakinkan akana menjadi partai yang makin menguatkan langkah Harum. Diketahui H. Haerul Warisin memiliki ikatan emosional dengan Prabowo, yakni sejak di Himpunan Kerukunan

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN - Ketua DPP Wilda Bali Nusra Suryadi Jaya Purnama menyerahkan SK pada pasangan Harum untuk maju pada Pilkada Lotim, Minggu (5/11).

Tani Indonesia (HKTI).

Menurut Informasi yang dihimpun Suara NTB, H. Haerul merupakan Ketua Tim Pemenangan Presiden Prabowo yang telah dibuktikan dengan memberikan kemenangan telak waktu Pilpres beberapa waktu lalu. Dari fakta itu, dirasa sangat wajar kalau Gerindra menjatuhkan pilihan pada pasangan Harum. Sehingga kabar yang terdengar, tidak saja dukungan Partai yang diberikan, namun juga wadah partai itu diberikan kepada H. Haerul Warisin. H. Iron yang juga ketua KONI Lotim ini informasinya akan didaulat langsung menjadi Ketua DPC Gerindra Lotim.

Sementara PKS menyerahkan mandat kepada pasangan Harum Minggu (5/11) di kantor DPC PKS Lotim . Hadir dalam prosesi penyerahan Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, Ketua DPD PKS Lotim Murnan serta sejumlah pengurus dan tim

pemenangan. DPP Wilda Bali Nusra Suryadi Jaya Purnama.

Ketua DPD PKS Lotim, Murnan mengapresiasi semangat pengurus PKS Lotim. Diakui proses penentuan bakal calon yang diusung cukup panjang. Komitmen PKS sudah siap dengan 450 pengurus di tingkat desa untuk memenangkan calon Harum. Semua kader siap memenangkan pasangan calon yang diusung.

Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi menyampaikan siap memberikan dukungan terbaik Kepada calon terbaik. PKS bersemangat melahirkan pemimpin yang adil sejati.

Harapannya, kata dia, ada pada sosok Harum. Dari 171 pilkada, PKS menargetkan 60 persen. ‘’Mudahan di NTB semuanya menang. Pilkada merupakan momentum menuju kemenangan pemilihan umum. Proses pemilihan calon cukup lama.

Mulai dari pemilu internal maupun eksternal,’’ ujarnya. (rus)

Selong (Suara NTB) Dharma Wanita Persatuan (DWP)Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali melakukan aksi sosial ke tengah masyarakat. Momentum peringatan Hari Ulang Tahun DWP ke-18 tahun 2017 difokuskan pada kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat.

Salah satunya dengan menyerahkan bantuan air bersih di Desa Batu Nampar Kecamatan Jerowaru, Sabtu (4/11).

Penyerahan bantuan air bersih dipimpin langsung Ketua DWP Lotim Hj. Sukaenah Rohman Farly. Menurutnya kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian DWP Kabupaten Lotim terhadap masyarakat wilayah selatan yang mengalami krisis air bersih pada musim kemarau ini.

Istri Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim itu mengharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk mencukupi kebutuhan

sehari-hari.

Selain bertujuan untuk membina dan memberdayakan para istri pegawai negeri, DWP juga mempunyai tujuan dan mengambil peran untuk peningkatan mutu pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.

Dalam upayanya meningkatkan pemahaman kaum wanita dalam bidang kesehatan, DWP mengajak melalui seminar kesehatan untuk deteksi dini kanker payudara. Dilakukan juga sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan pentingnya pendewasaan usia perkawinan .

Selain kegiatan sosial kemasyarakatan tutur Sukaenah, pihaknya juga menggelar kegiatan untuk meningkatkan solidaritas dan pemberdayaan seluruh anggota unit Dharma Wanita Persatuan di dinas atau Intansi dan Kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur dengan mengadakan lomba MC, lomba lari karung dan bakiak. (rus)

(Suara NTB/ist)

AIR BERSIH - Ketua DWP mendistribusikan air bersih kepada masyarakat Desa Batunampar Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lotim, Sabtu lalu.

Terima Rekening Pekan Ini, RTLH Ditarget 2 Bulan

(Suara NTB/rus)

TANDATANGANI - Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan menandatangani prasasti operasional ruang bedah utama RSUD Dr. Soedjono, Sabtu (4/11).

Tanjung (Suara NTB) Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kalangan masyarakat Lombok Utara tinggal menunghu pencairan dana. Mereka yang dinyatakan lulus verifikasi telah dipastikan akan menerima rekening bank pada Selasa (7/11) besok.

Kepastian itu disampaikan Sekretaris Dinas Sosial, Permberdayaan Perempuan dan Anak Lombok Utara, Itradim, Jumat

(3/11). Dikatakannya, warga sasaran RTLH akan menerima rekening untuk transfer dana dari bank yang ditunjuk daerah.

“Seluruh proses verifikasi sudah tuntas dan tidak ada persoalan lagi. Kelompok penerima tinggal menerima transfer anggaran. Minggu depan rekening akan kita serahkan ke kelompok,” katanya.

Eksekusi program RTLH ini terealisasi kepada 521 propos-

al. Penerima telah di SK-kan berdasarkan SK Bupati, No. 372/ 72/Dinsos.PP.PA/2017. Jumlah anggaran yang direalisasikan ke masyarakat ini sendiri berkurang dari pagu yang disetujui oleh DPRD. Di mana dari Rp 7,5 miliar yang tertera di APBD murni terealisasi sebesar Rp 5,2 miliar dikarenakan calon penerima lain belum memenuhi syarat secara administrasi.

“Dalam mensukseskan pro-

gram ini berjalan lancar, kita tetap akan menggandeng aparat TNI. Kita minta TNI memberikan penadampingan dan support tenaga. Ke depannya baru kita lakukan MoU,” sambungnya.

Itrarim menyebut, transfer dana telah bisa dipastikan sudah dilakukan oleh bank kepada penerima. Usai menerima rekening pekan ini, maka penerima sudah bisa mencairkan dananya dan merehabilitasi

RTLH masing-masing.

Awal November ini, pelaksanaan kegiatan sudah dapat disaksikan. Pihaknya berharap pengerjaan di lapangan bisa tuntas sesuai target yakni rampung pada akhir Desember mendatang. “Target pekerjaan tuntas akhir Desember, ini harus bisa kita kejar apalagi bulan Nopember sudah masuk seminggu. Kita tidak ingin program ini gagal,” demikian Itradim. (ari)

SUARA NTB Senin, 6 November 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Sanksi Kepala Daerah Ditangkap KPK Netralitas Harga Mati KETUA Banwaslu NTB, M. Khuwailid, S.Ag. M.H., menegaskan netralitas bagi semua anggota Panitia Pengawas (Panwas) dari tingkat yang paling atas hingga yang paling bawah, merupakan satu keharusan yang benar-benar dipegang teguh. Karena bagaimanapun, netralitas Panwas itu merupakan salah satu penentu hasil dari setiap pelaksanaan pemilihan umum, baik itu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilu Legislatif hingga Pemilihan Presiden (Pilpres).

Demikian ditegaskan M. Khuwailid, S.Ag., M.H., saat pelantikan komisioner Pan(Suara NTB/dok) wascam se-Kabupaten LomM. Khuwailid bok Tengah (Loteng) di Praya, Sabtu (4/11). “Jadi selain NKRI yang harga mati. Termasuk netralitas itu juga harga mati bagi setiap Panwas. Tidak ada kompromi untuk itu. Dan, itu harus benar-benar dipegang teguh oleh semua anggota Panwas. Dari tingkat atas sampai bawah,” tegasnya.

Menurutnya, panwas merupakan bagi dari penyelenggara pemilu. Dan, menjadi penyelenggara pemilu merupakan tugas negara yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Karena tidak mudah menjalankan tugas negara. Salah satu syaratnya, panwas harus netral, berintegritas dan berpengetahuan.

Kalau kemudian, tugas negara tersebut tidak bisa dijalankan dengan baik maka bayangkan apa yang terjadi terhadap pelaksanaan pemilu. Di mana hasilnya akan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Padahal pemilu diselenggarakan dengan menghabiskan biaya yang tidak sedikit.

Lebih lanjut, mantan komisioner KPU Loteng ini menambahkan, selain harus berintegritas serta netral, panwas juga dituntut memiliki pemahaman yang baik terhadap semua aspek penyelenggaraan pemilu dan tata cara pengawasan. Jangan sampai justru yang diawasi lebih paham dari pada yang mengawasi.

“Mandor itu tidak boleh lebih bodoh dari tukang yang diawasinya. Kalau itu terjadi, ditipu terus mandornya,” ujarnya menganalogikan. Kalau itu yang terjadi, maka kualitas pemilu tidak bisa dipertanggungjawabkan hasilnya.

Hal senada juga disampaikan, Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT. Menurutnya untuk bisa menjadi anggota panwas, bukan perkara mudah. Mereka adalah orang-orang pilihan, sehingga kinerja sangat diharapkan yang terbaik dan beban tugas menjadi panwas itu tidak mudah.

Selain dituntut bisa mengawasi pelaksanaan pemilu secara umum. Panwas juga dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat. Karena tidak semua masyarakat di daerah ini pada khususnya yang memiliki pemahanan politik yang baik. (kir)

TGH. Khudari-Sulhan Berebut PKB

PKS Resmi Serahkan SK ke Fauzan-Sumiatun

Giri Menang (Suara NTB) PKS resmi menyerahkan SK dukungan ke H. Fauzan Khalid - Hj. Sumiatun. Penyerahan SK yang dilakukan secara sederhana di Lembar ini, dihadiri petinggi PKS baik di DPW dan DPD Lobar. Termasuk, Ketua Tim Pemenangan Fauzan-Sumiatun TGH. Muharrar Mahfudz. Sementara itu, dua figur yang santer dikabarkan maju, yakni TGH. Khudari Ibrahim dan Sulhan Muchlis menjadi calon pendamping berebut dukungan PKB. Sulhan berencana duet dengan TGH. Hasanain Djuaini.

Penyerahan SK dukungan PKS ke Fauzan-Sumiatun dilakukan oleh Suryadi Jaya Purnama selaku Ketua DPP Wilayah Dakwah (Wilda) Bali-Nusra, Minggu (5/11). Hadir juga Ustadz Musleh Kholil bersama Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, Ketua DPD PKS Lobar, H. Wahid Syahril Lc. Hadir pula tim pemenangan Sopok Angen, H. Ahyar Fadli dan para relawan.

Menurut Suryadi Jaya Purnama, penyerahan SK dukungan ini bukan sekedar sebagai persyaratan daftar di KPU, namun lebih jauh dari itu untuk menyatukan barisan segenap pengurus PKS untuk memenangkan paket Fauzan-Sumiatun.

Sementara itu, Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi menyatakan penyerahan SK dukungan dari DPP PKS turun setelah sekian lama membahas mulai dari tahapan paling dasar meminta masukan dan tanggapan dari kader PKS Lobar. Bahkan PKS sudah melakukan pemilihan umum internal dan eksternal. Setelah itu dikaji dan melihat sisi yang paling penting dalam pemilihan ini adalah masalah integritas, salah satu yang dinilai dari sisi integritas masalah moral.

“Alhamdulillah paket Fauzan-Sumiatun menjadi calon yang diusung DPP adalah yang jelas integritas. Fauzan dan sumiatun jelas integritas , sisi kapabilitas kemampuan untuk mengleola pemerintahan salah satu yang dinilai, sudah dibuktikan sekian lama mengambil alih pemerintahan baik di eksekutif dan legislatif kondisi Lobar lancar dan menanjak ke atas,” jelas Abdul Hadi.

Selain itu, elektabilitas yang dinilai dari hasil beberapa survei duet ini memiliki elektabilitas yang melebih yang lainlain. Atas dasar itulah, DPW dan DPP sepakat mendukung Fauzan-Sumiatun melanjutkan kepemimpinan di Lobar.

Harus dipahami, lanjut Abdul Hadi, pilkada harus melahirkan kepemimpinan yang baik.

Sementara H. Fauzan Khalid menyatakan, dukungan PKS ini merupakan semangat luar biasa untuk menyongsong kemenangan dengan berbekal ridho Allah. Ia memiliki keyakinan parpol sebagai organ utama sistem demokrasi punya idealisme dan cita-cita yang tertuang dalam AD-ART. “PKS telah memilih saya dan Bu Atun untuk diusung. Tentu kami berterima kasih atas semuanya ini, ini adalah bagian dari amanah yang harus kami jalani dan terima,” jelas Fauzan.

Sementara itu, TGH. Hasanain Djuaini terus berupaya meningkatkan rencana duet dengan H. Sulhan Muchlis. Keduanya bahkan telah bertemu khusus dengan Ketua DPW PKB, H. L. Hadrian Irfani. Sulhan yang dikonfirmasi menjawab normatif.

Ia mengarahkan agar konfirmasi pihak DPW. Namun demikian ia tak menyangkal telah bertemu dengan Ketua DPP terkait rencana pencalonannya di Lobar. “Saya sudah ketemu dengan Cak Imin (Muhaimin Iskandar - Ketua DPP),” jelas Sulhan.

Sementara, TGH. Hasanain Djuaini mengatakan, telah ada komunikasi dengan PKB terkait rencana duet tersebut.

“Lebih jelasnya tanya ke DPW, ‘’ ujarnya. (her)

(Suara NTB/her)

TERIMA SK - Fauzan Khalid menerima SK dari DPP PKS untuk maju pada Pilkada Lobar, Minggu (5/11).

Kemendagri Tak Mau Nilai LPPD Lobar Giri Menang (Suara NTB) Lombok Barat (Lobar) terkena hukuman (sanksi) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lantaran oknum kepala daerahnya tertangkap KPK akibat kasus korupsi. Bentuk sanksinya, Kemendagri tak mau menilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2015-2016. Kondisi ini menyebabkan, Pemkab Lobar tak tahu kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Pemda pun menargetkan tahun ini LPPD sudah dinilai bahkan harus mampu mendapatkan peringkat teratas.

Demikian ditegaska Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang ditemui di Lembar, Minggu (5/ 11). Sanksi ini sudah berjalan sejak 2015-2016. Menurutnya, sesuai aturan siapapun daerah yang kepala daerahnya tersangkut KPK diberi hukuman

oleh Kemendagri, di mana LPPD-nya tak akan dinilai oleh Kemendagri. Selain Lobar jelasnya, terdapat belasan daerah yang terkena sanksi serupa.

Persoalan ini pun telah lama diungkap, namun ujungujungnya dirinya yang disalah-

kan. Padahal persoalan ini tidak ada kaitannya dengan kinerja Pemda. Justru, jelas Fauzan, dampak diterima daerah akibat tak dinilai LPPD-nya tentu pihaknya tak bisa mengetahui sejauh mana kinerja penyelenggaraan Pem-

da. Namun pihaknya memasang target agar LPPD dinilai tahun ini, bahkan ia memasang target agar bisa nomor satu di NTB. Sebentar lagi jelasnya LPPD mulai dinilai.

Sejauh ini, klaim Fauzan, LPPD Lobar di level provinsi termasuk bagus. Namun tidak mau dinilai oleh Kemendagri.

Karena itulah ia sudah menggariskan ke Sekda Lobar agar dipersiapkan begitu nilai bisa dapat nomor 1. Indikator yang dinilai lanjut Fauzan, terkait keaktifan Pemda menyampaikan hari per hari, pekan per pekan dan bulan per bulan. Sistem

pelaporan ini sendiri online.

Sementara itu, Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi menyoroti terkait kepemimpinan di Lobar. Sebab melihat sejarah yang terjadi di Lobar, beberapa tahun terakhir berujung di KPK. Persoalan ini, jelasnya harus dihentikan atau rantai mmasalah perlu diputus. Ia menekankan ke Fauzan, agar komitmen amanah sebab PKS memberikan dukungan ke Fauzan karena dinilai amanah. “Itu harus diputus, sesuai Komitmen PKS pemerintahan yang bersih menjadi amanah yang dikedepankan,”jelas Wakil Ketua DPRD NTB ini. (her)

Kasus Kerugian Negara

Sekda Tak Segan-segan Lanjutkan ke APH

(Suara NTB/kir)

PASANG - Pekerja sedang memasang material baru di kawasan Pantai Kuta. Sebelumnya ITDC meminta rekanan proyek membongkar kembali material proyek, lantaran tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.

Tidak Memenuhi Standar

Material Proyek Kawasan Pantai Kuta Dibongkar Praya (Suara NTB) Seluruh material yang digunakan pada proyek penataan kawasan Pantai Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng), terutama paving blok kini tengah dibongkar ulang pihak rekanan proyek. Pembongkaran dilakukan atas permintaan langsung dari pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Lantaran material paving blok yang digunakan sebelumnya, dinilai tidak sesuai standar.

“Materialnya jelek gitu ya kita suruh bongkar,” tegas Deputi Project Director KEK Mandalika, H. Adi Sujono, kepada Suara NTB, Sabtu (4/11).

Pihaknya dalam hal ini tidak akan menerima hasil pekerjaan dari rekanan, kalau hasil dan material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak kerja.

Terlebih KEK Mandalika merupakan kawasan wisata interna-

sional. Sehingga seluruh material proyek yang digunakan harus sesuai standar. “Jadi tidak akan kompromi dalam hal ini. Kalau memang material yang tidak sesuai standar, kita minta ganti.

Kalau tidak, hasil pekerjaannya tidak kami terima,” tegasnya.

Meski ada pembongkaran ulang, pihaknya optimis target penyelesaian pengerjaan proyek penataan kawasan Pantai Kuta bisa selesai tepat waktu, pada Bulan Desember mendatang. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja yang sudah disepakati dengan pihak rekanan.

“Untuk penataan kawasan Pantai Kuta, target tetap Bulan Desember sudah tuntas.

Bagaimanapun caranya. Meski ada pembongkaran ulang material yang digunakan,” imbuh Adi. Pantauan Suara NTB, menunjukkan puluhan pekerja dikerahkan untuk melakukan pembongkaran material kawasan Pantai Kuta. Hampir

semua paving blok yang sudah terpasang diganti dengan material yang baru yang lebih paten, mulai dari ujung barat hingga ujung timur. ‘’Kalau material yang kemarin itu, dari pengakuan rekanan didatangkan dari lokal. Sedangkan material yang baru ini, didatangkan langsung dari Surabaya,” tegasnya.

Sebelumnya, General Affair KEK Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta, menambahkan, secara keseluruhan infrastruktur pendukung KEK Mandalika ditargetkan tuntas pengerjaan pada pertengahan tahun 2018 mendatang. Karena sesuai target tahun 2018, KEK Mandalika sudah bisa operasi secara menyeluruh.

“Kalau kemarin kan peluncuran operasional KEK Mandalika. Nah, sekitar Bulan Mei mendatang kita targetkan seluruh infrastruktur pendukung di KEK Mandalika sudah selesai dikerjakan dan bisa operasi,” tegas Brata. (kir)

Fauzan-Sumiatun Tunggu Calon Lawan

Paket Zul-Khair Menguat Giri Menang (Suara NTB) Setelah memastikan diri mendapat Surat Keputusan (SK) dukungan dari beberapa partai politik (parpol),seperti PPP, Nasdem dan PKS kemudian menyusul PAN dan Golkar, calon petahana H. Fauzan Khalid sedikit menahan diri. Pasalnya, sampai sejauh ini calon lawannya dalam Pilkada mendatang belum jelas.

“Kami menunggu lawan.

Karena sampai sejauh ini calon lawan masih klaim saja, sebab belum jelas arah dukungan beberapa partai politik,” ujar Fauzan Khalid usai menerima SK dukungan dari DPP PKS di Rumah Makan Remaja Indah Lembar, Minggu (5/11).

Ketidakjelasan lawan dalam Pilkada mendatang dikarenakan belum jelasnya arah dukungan partai politik itu diakui Fauzan membuat dirinya sedikit ikut melambat. Namun demikian, melambatnya gerakan Sopoq Angen bukan dalam artian tidak bergerak. Komunikasi dengan sejumlah parpol terus dilakukan, termasuk melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui relawan Sopoq Angen yang sudah dibentuk.

Kendati demikian, Fauzan Khalid pun menyadari bahwa dalam sejarah pemilihan kepala daerah, beberapa partai politik justru cenderung memilih menitmenit akhir dalam menentukan bakal calon yang akan diusung.

“Tapi biasanya last minute. Kita tunggu saja,” sambungnya.

Lalu bagaimana dengan dukungan dari PAN dan Golkar

(Suara NTB/her)

KUKUHKAN - Tim relawan Zul-Khair Gunungsari yang dikukuhkan, Minggu (5/11). ? Fauzan yang didampingi Hj. Sumiatun menegaskan bahwa secara fisik, SK PAN sudah ditandatangani. Dan itu sudah dalam bentuk SK, bukan rekomendasi. “Untuk Golkar akan diserahkan (Diterima) pada 12 November mendatang di Lombok Timur atau bersamaan dengan calon kepala daerah lain,” katanya menambahkan.

Dikonfirmasi mengenai waktu deklarasi paket Zaitun, Fauzan kembali mengatakan deklarasi akan dilakukan setelah adanya kejelasan calon yang akan dilawan. “Deklarasi kita menunggu (adanya) lawan,” tutupnya kemudian.

Sementara itu, duet HM. Izzul Islam-TGH. Khudari Ibrahim (Zul Khair) semakin menguat. Hal ini diungkapkan tim pemenangan, H. Zahrul Maliki yang mengaku rencana duet ini terus berprogres. Ia melihat paket ini serasi. Sejauh ini, komu-

nikasi sangat bagus. Bahkan sudah ada pengukuhan tim relawan Zul-Khair di Gunungsari dan Batulayar.

Relawan Gunungsari sendiri dikukuhkan 85 dusun sebanyak 800 orang. Dalam pengukuhan ini disampaikan pernyataan sikap. Bahkan didukung sejumlah tuan guru di daerah setempat, hadir TGH. Munajib Kholid, TGH Badrun Kapek. Pihaknya menunggu pembentukan tim relawan di kecamatan lain, pihaknya akan membentuk relawan di semua kecamatan. Ditanya terkait PKB yang kemungkinan mengusung TGH. Khudary atau Sulhan? ia memiliki keyakinan dukungan PKB ke TGH. Khudary sudah final. “Kami yakin PKB ke TGH. Khudari, tidak ada lagi hambatan, kalau pun ada riak-riak di bawah itu hal biasa,” jelas mantan anggota DPRD Lobar ini. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) belum mampu menuntaskan 100 lebih rekomendasi dalam LHP BPK, termasuk di dalamnya temuan kerugian negara di DPRD dan di Dinas Ketahanan Pangan (DKP) bernilai ratusan juta rupiah.

Kasus temuan kerugian negara ini bakal dilanjutkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika dalam waktu tanggal 21 November belum tuntas. Sementara di lapangan, BPK sedang turun untuk melakukan penilaian (evaluasi).

Demikian ditegaskan Sekda Lobar H. Moch. Taufiq pada Suara NTB, akhir pekan kemarin. Sekda menyebut temuan yang diperiksa BPKm terkait kerugian negara di BKP dan DPRD yang belum tertagih. Pihaknya menunggu apa rekomendasi BPK dari hasil tindaklanjut Pemda. Apakah nanti, jelasnya, kasus temuan ini direkomendasikan ke APH atau majelis TPTGR. Jika dalam upaya penyelesaian di TPTGR tidak bisa diselesaikan, maka dilanjutkan ke APH. “Jika tidak bisa tuntas di majelis TPTGR maka dilanjutkan ke APH, termasuk temuan di Dinas Ketahanan Pangan,” jelasnya.

Terkait temuan di DKP, jelas sekda sudah disidangkan. Namun pihak yang bertanggung jawab mengembalikan kerugian belum menyelesaikan bulan Agustus sesuai janjinya. Bahkan,

hasil sidang ini telah dilaporkan ke BPK. Jika dalam waktu tersebut tidak juga dikembalikan, maka harus dilanjutkan ke APH. “Ini sudah jadi temuan BPK, dan sudah jadi konsumsi publik maka bagaimana tindaklanjutnya, kita tidak takut lanjutkan ke APH,” tegas Sekda.

Inspektor pada Inspektorat Lobar H. R. Agus Hidayat menyatakan terdapat delapan anggota DPRD Lobar menunggak kerugian negara senilai Rp 236 lebih. Anggota dewan ini diberikan batasan waktu hingga Desember harus menuntaskan pengembalian kerugian tersebut. Jika dalam jangka waktu ini belum tuntas juga maka kasus ini bakal dibawa ke majelis TPTGR untuk disidangkan.

Sementara itu, Sekwan Lobar H. Isnanto Karyawan menyatakan bahwa sejauh in sebanyak delapan oknum anggota DPRD masih menunggak kerugian negara mencapai Rp 236 juta lebih. Pihak Majelis TPTGR dan Sekretariat DPRD sudah melayangkan dua kali surat teguran, namun belum juga diindahkan.

Jika dalam jangka waktu Desember nanti delapan anggota dewan ini tak mengembalikan kerugian negara, maka terancam disidang oleh Majelis TPTGR. Bahkan, jika mentok di majelis TPTGR maka kasus in bakal dibawa ke ranah hukum. (her)

UMK Loteng dan Lobar Masih Digodok Praya (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini masih mengodok besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2018. Jika tidak ada halangan berarti, minggu ini juga besaran UMK sudah bisa ditetapkan.

Demikian ditegaskan Kepala Disnakertrans Loteng, H.Masrun, kepada Suara NTB, Sabtu (4/11). Ia menjelaskan, draf besaran UMK sudah ada.

Namun karena masih berupa draf, maka masih harus dimatangkan dulu supaya bisa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah ini.

“Kalau besaran UMK sudah pasti lebih besar dari UMP NTB. Tapi berapa besarnya, tunggu hasil pembahasan,” tandasnya.

Rencananya, pada Rabu (8/ 11) besok, Disnakertrans Loteng akan mengundang semua pihak terkait untuk menetapkan besaran UMK Loteng yang baru. Karena tidak bisa besaran UMK hanya ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah daerah saja. Pihak-pihak terkait seperti serikat pekerja dan yang lain, tetap harus diminta saran dan usulannya.

Dengan begitu, besaran UMK itu benar-benar menjadi keputusan bersama semua pihak. Tidak hanya keputusan dari pihak tertentu saja, karena menyangkut kepentingan orang banyak, terutama para pekerja di daerah ini.

Begitu juga di Lombok Barat (Lobar), UMK tahun 2018 belum ditetapkan. Pihak Pemda masih melakukan pengkajian terkait penetapan UMK, sebab

keharusannya UMK di atas UMP (Upah Minimum Provinsi). Di satu sisi, standar penetapan UMK tahun 2017 sebesar Rp 1.650.000 kurang dipatuhi oleh pihak perusahaan.

Pasalnya banyak perusahaan di Lobar yang belum memberikan upah sesuai UMK. Plt Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)Lobar, Mujitahidin, mengaku pihaknya telah mengusulkan kenaikan UMK menjadi Rp 1.750.000 atau naik sekitar 9 persen dari tahun 2017 sebesar Rp 1.650.000. Dibandingkan daerah lain, ujarnya, jumlah UMK ini memang rendah, sebab mengacu hitungan rumus hidup layak (HL) dan inflasi daerah serta hasil survei di lapangan, jumlah ini sudah dianggap sesuai.

“Hasil survey kami, belum banyak perusahaan yang mentaati standar UMK. Ini saja banyak yang mengeluh,” aku mantan Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lobar ini.

Diakuinya, usulan kenaikan UMK sebesar Rp 1.750.000 banyak perusahaan yang mengeluh. Apalagi, kemampuan perusahaan memberikan gaji pada setiap karyawannya berbeda. Pada kasus ini, pihaknya tak membiarkan perusahan memberikan upah di bawah UMK. Jika ada perusahaan yang memberikan upah di bawah UMK, pihaknya akan memberi teguran.

Namun demikian pihaknya tak bisa berbuat banyak, jika ada perusahaan yang memberikan upah di bawah UMK, karena perusahaan tidak mampu memberikan upah sesuai standar. (kir/her)

Kurangi Kemiskinan Melalui Sinkronisasi Program dengan Desa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Sumbawa, Ikram Mubarak M.Si, menyatakan, kaukus program 2018 lebih fokus pada pengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui penguatan koordinasi dan singkronisasi program dengan desa.

“Perlu keterpaduan dan penguatan basis data kemiskinan dalam mendukung program pelayanan dasar.

Juga perlu ada penguatan dukungan kewilayahan sebagai jejaring pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Dengan harapan supaya ada forma(Suara NTB/arn) si yang kuat terkait pengIkram Mubarak gunaan dana desa. Artinya ada proses singkronisasi APBD dan APBDes,” terang Ikram saat berbincang dengan Suara NTB terkait arah kebijakan pemerintah 2018, khusunya dibidang Sosbud.

Pada perencanan Sosbud ingin beradaptasi dengan arus program yang terbangun di pusat. Dengan harapan bisa mengakses dengan baik sumber pembiayaan yang berasal dari pusat dan provinsi. Sekaligus ada penataan dari impelemtasi UU Desa.

Makanya, perlu perencanaan dan penganggaran yang baik dalam APBDes. Melakukan penataan aset desa dan membangun badan usaha ekonomi desa yang terlembaga dalam BUMDes. Serta membangun kelembagaan dan kemasyarakatan di desa. “Itu yang akan kita lakukan. Sekaligus kita kawal dalam bentuk pedoman perencanaaan di desa,”terang Ikram.

Harapannya, bisa membuka ruang agar muncul inovasi di desa. Terutama berkaitan dengan pelayanan dasar dan produk unggulan desa. Yang dibangun dari produk unggulan daerah.

Dalam hal ini, mendorong agar lahir satu produk satu desa.

Untuk itu, perlu dilakukan optimalisasi penguatan program masyarakat. Agar masyarakat miskin yang ada di desa bisa terbantu oleh gerakan yang baik di desa. Terutama dalam bidang pelayanan dasar seperti kesehatan dan lingkungan.

Seperti progra stunting dan sanitasi total berbasis masyarakat. Garis besarnya ada kesesuaian program pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan. “Di desa ada indeks desa mandiri, melalui pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan. Membangun kelembagaan masyarakat yang baik.

Terbentuk desa bebas rentenir. BUMDes menjembatani produk desa, salah satunya bisa masuk pada pengelolaan bisnis pariwisata desa. Jadi, banyak yang bisa dikembangkan BUMDes, tidak hanya simpan pinjam,”tukasnya.

Tiga kata kunci, pengentasan kemiskinan, kewilayahan dan inovasi. Kedepan, persatu desa wajib melalukan program bedah rumah atau layak huni 10 rumah perdesa dan enam jamban perdesa. Kalau 10 perdesa maka ada 15.700 rumah yang akan diperbaiki. Begitu pula ada ribuan jamban yang bisa dibangun. Tentu nantinya akan dipandu oleh peraturan strategis daerah sebagai bentuk advokasinya. (arn)

KTC akan Dilengkapi Jaringan Serat Optik

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Pada tahun 2018 mendatang pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mulai merintis penerapan e-Goverment (e-gov) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Karenanya untuk mendukung penerapan sistem pemanfaatan teknologi informasi untuk urusan pemerintahan tersebut, pemerintah akan melengkapi lingkungan Kemutar Telu Centre (KTC) dengan jaringan viber optic (serat optik).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KSB, Drs. Burhanuddin, MM mengatakan, untuk tahap awal pembuatan jaringan viber optic tersebut pihaknya telah menyediakan anggaran sekitar Rp 2,7 miliar di APBD tahun 2018. “Ini jadi salah satu program prioritas kami. Dan ini baru tahap awal,” terangnya kepada wartawan.

Ia menjelaskan, untuk tahap awal penerpan e-gov akan difokuskan di lingkungan KTC-pusat perkantoran Pemda KSB. Secara bertahap nantinya, seiring dengan kebutuhan perluasan jaringan pun akan ditata hingga ke seluruh ke camatan dan desa/kelurahan.

“Kalau pengalaman kota Bandung yang jadi rujukan kita.

Mereka untuk membangun jaringan dan sistemnya sejauh ini sudah menghabiskan dana sekitar Rp 162 miliar,” paparnya.

Pemanfaatan jaringan viber optic yang akan dibangun di lingkungan KTC nanti, dikatakan Burhanuddin, memiliki banyak keunggulan. Sebagai teknologi jaringan komunikasi tercanggih, pemerintah tidak akan hanya mendapatkan akes pengiriman data cepat untuk menghubungkan seluruh kantor Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan KTC melalui aplikasi e-gov, tetapi juga memperoleh jaringan akses internet cepat dan saluran komunikasi telepon tanpa berbayar.

“Jaringan jenis ini cocok dengan kondisi daerah kita yang cuacanya sering berubah-ubah dengan cepat. Makanya kita pakai yang viber optic ini,” timpalnya.

Ia menjelaskan, pembangunan jaringan untuk mendukung penerapan e-gov di daerah akan dilakukan secara bertahap. Jika nantinya pengaplikasiannya telah berjalan lancar di lingkungan KTC, selanjutnya akan dikebangkan ke beberapa kecamatan dan desa/kelurahan terdekat dari kota Taliwang. “Tahun depan kita akan awali dengan mengkoneksikan KTC dengan kantor DPRD. Menyusul kemudian kecamatan Taliwang dan sekitarnya,” cetusnya.

Menurut Burhanuddin, penerapan e-gov pada perkembangannya akan membawa sistem pelayanan pemerintah menjadi lebih modern dan mudah diakses masyarakat. Di mana seluruh sistem pelayanan dilakukan melalui aplikasi teknologi informasi sehingga prosesnya akan semakin cepat sehingga memberikan efisiensi waktu bagi pemerintah dan masyarakat.

“Kalau misalnya diaplikasikan di pelayanan pembuatan perizinan dan dokumen administrasi kependudukan. Kan masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor, mereka cukup lewat aplikasi pelayanan online yang tersedia saja,” urainya.

Selanjutnya ia mengatakan, dalam merintis penerapan egov pada tahun depan, Pemda KSB bersama puluhan daerah lain telah menjalin kerja sama dengan Pemkot Bandung. Pemkot Bandung bahkan telah bersedia memberikan beberapa aplikasi sistem e-gov yang telah diterapkannya selama ini termasuk juga memberikan pelatihan kepada aparatur untuk menjalankan aplikasi tersebut. “Jadi kita sudah benar-benar siap merintis penerapan e-gov ini. Nanti Pemkot Bandung akan memberikan kita aplikasinya berikut pelatihan aparaturnya,” ungkapnya.

Burhanuddin menambahkan, secara bertahap penerapan e-gov akan berkembang menjadi smart-city. Pada tahap ini sesuai pengalaman Pemkot Bandung, masyarakat sudah ambil bagian secara aktif di dalamnya.

“Memang yang harus kita benahi untuk sampai ke sana juga soal sumber daya manusia kita.

Kita tahu sendiri masih banyak masyarakat kita yang belum melek teknologi khususnya teknologi informasi ini,” imbuhnya. (bug) Burhanuddin

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kabur dari Sel, Seorang Tahanan Dihadiahi Timah Panas Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam waktu beberapa jam, polisi berhasil meringkus kembali MY alias Pocong (21) tersangka kasus pencurian yang kabur dari Sel tahanan Polres Sumbawa. Yang bersangkutan terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melakukan perlawanan saat ditangkap di lokasi persawahan Dusun Sering, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwis, Sabtu (4/11) sekitar pukul 12.05 Wita.

Kapolres Sumbawa, AKBP Yusuf Sutejo, SIK., MT yang dikonfirmasi wartawan menjelaskan Pocong kabur dari sel tahanan Sabtu (4/11) dinihari sekitar pukul 05.15 Wita. Guna menangkap yang bersangkutan, anggota gabungan Sat Reskrim dan Sat Intelkam melakukan penyelidikan.

Dari upaya yang dilakukan keberadaan pelaku diketahui sekitar pukul 12.00 Wita. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan pelaku yang berada di lokasi persawahan Desa Sering Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.

“Setelah mendapat informasi keberadaan yang bersangkutan, tim kemudian bergerak ke lokasi melakukan penangkapan,” ujarnya.

Tim tersebut dipimpin Kasat Intelkam, AKP. Yunus Lobar SM didampingi KBO Reskrim, IPDA Anggi Prasetyo, S.TK. Saat di-

(Suara NTB/ist)

DIRAWAT - Kapolres Sumbawa saat melihat tersangka dirawat di RSUD Sumbawa. lakukan penangkapan, tersang- loncat dari atas baruga tempat Setelah berhasil dilumpuhkan, untuk mendapat perawatan. Pika sempat melakukan perlawan- persembunyiannya. Sehingga yang bersangkutan kemudian haknya pun sudah menugaskan an. Dengan menendang ke arah polisi melumpuhkan tersangka dilarikan ke Instalasi Gawat anggota untuk menjaga yang berKBO Reskrim sambil berusaha dengan menembak kaki kirinya. Darurat (IGD) RSUD Sumbawa sangkutan. (ind)

Pemindahan Makam Undru Belum Bisa Dilakukan

Taliwang (Suara NTB) Rencana pemindahan makam Dea Mas Undru dari Cirebon ke Sumbawa Barat hingga saat ini belum bisa terealisasi. Hal tersebut terjadi lantaran Pemkab, setempat (KSB) belum memiliki lokasi yang dianggap tepat sebagai tempat baru makam ini. Lokasi yang saat ini tengah disurvei tersebut, nantinya juga akan menjadi Taman Makam Pahlawan (TMP) Sumbawa Barat sebagai lokasi wisata dan hiburan bagi warga KSB. “Kita belum bisa pindahkan makam ini karena persoalan lahan yang belum siap. Kita bisa saja pindahkan tahun ini, tapi kita mau taro dimana. Makanya di tahun 2018 kita memiliki rencana untuk membuat TMP dan makam ini (Undru) yang pertama akan kita taro disana sembari kita mencari pahlawan lain yang berasal dari KSB,” ungkap Sekretaris Dinas Sosial (Disos) Manurung S. Pd, kepada Suara NTB, Sabtu (4/11).

Dikatakannya, untuk lokasi yang tepat TMP tersebut, pihaknya saat masih melakukan pencarian. Bahkan sudah ada empat titik yang dianggap bagus sebagai TMP, seperti lokasi yang ada di Kecamatan Taliwang dan Brang Rea. Dari dua kecamatan tersebut, pihaknya kembali akan melakukan seleksi lokasi yang dianggap paling strategis sebagai lokasi TMP. Hal tersebut dilakukan supaya proses pemindahan makam ini tidak sia-sia dilaku-

kan. Selain itu, TMP ini juga nantinya bisa menjadi ikon KSB sekaligus menjadi lokasi hiburan bagi masyarakat.

“Kita masih mencari lahan yang strategis sebagai lokasi makam ini. Sehingga upaya kita untuk memindahkan makam ini tidak sia-sia,” sebutnya.

Dia menambahkan, keberadaan TMP ini juga nantinya sebagai lokasi edukasi (pusat pembelajaran) sejarah bagi masyarakat yang ada di Sum-

bawa Barat. Karena nantinya bukan hanya ada makam Undru saja, tetapi makam-makam pahlawan asal KSB juga akan ada dilokasi ini. Selain makam, alat-alat, pakaian, dan kerajinan yang dulunya sempat digunakan pada masa kerajaan Sumbawa dan Sumbawa Barat juga akan ditampilkan. Sehingga konsep wisata sejarah yang ditawarkan melalui keberadaan TMP ini akan sangat maksimal. “Kita akan coba padukan keberadaan TMP dengan pengenalan budaya yang ada di KSB. Sehingga TMP ini bukan hanya lokasi untuk melihat makam saja tetapi kita juga akan susupkan pengenalan se-

jarah kepada masyarakat umum dan para wisatawan nantinya,” tukasnya. (ils)

Munurung

(Suara NTB/ils)

SUARA NTB Senin, 6 November 2017

Dikbud Sumbawa Berencana Bangun KSB Fokus Kembangkan Dua TK Negeri Bandara Sekongkang Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabid PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, Drs. Umar M.Si, berencana membangun dua TK Negeri pada 2018 mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan akan penndidikan anak usia dini di Sumbawa.

Rencananya, sambung Umar, dua TK Negeri dimaksud, akan dibangun di Kecamatan Lape dan di Kecamatan Alas Barat. Pertimbangannya untuk di Lape, lokasi tanahnya sudah siap seluas 15 are milik Pemkab Sumbawa di sebelah kantor UPT Pendidikan Kecamatan Lape. Sementara di Alas Barat, ada tanah yang siap dihibahkan warga kepada Pemkab juga seluas 15 are. Sesuai persyaratan yang ada dalam aturan. “Proses hibahnya sedang

(Suara NTB/arn)

Umar berlangsung,”terangnya.

Pembangunan dua TK Negeri dimaksud diharapan bisa dibiayai dari APBD. Meski agak sulit terealiasi dalam

2018, mengingat ketiadaan dana fisik untuk Pendidikan, namun Umar berharap ada anggota DPRD yang rela menyalurkan sebagiann dari dana aspirasinya untuk pembangunan dua TK dimaksud.

Dengan anggaran biaya sekitar Rp. 300 Juta per TK. Untuk bangunann ruang belajar dan kantor. “Tentu tidak sekaligus, tetapi bisa dibangun secara bertahap,”jelasnya.

Saat ini, baru ada enam TK Negeri di Sumbawa. Yakni, TK Negeri Pembina di Alas, Pelampang, Sumbawa, Empang di dua lokasi, dan di kecamatan Utan. Padahal dengan 24 jumlah kecamatan di Sumbawa, enam TK Negeri yang ada saat ini masih jauh dai kata ideal. Sebab idealnya, harus ada satu TK negeri di setiap kecamatan. (arn)

Tahun 2018, Penerima Program Kartu Pariri Bertambah Taliwang (Suara NTB) Program bantuan Kartu Pariri yang diperuntukkan bagi masyarakat lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas (cacat) pada tahun 2018 dipastikan oleh Dinas Sosial (Disos) setempat akan bertambah.

Penambahan jumlah penerima bantuan dana santuan dari pemerintah KSB itu berdasarkan data usulan yang telah masuk ke Disos dari para agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Di mana data usulan terbaru yang diterima Disos KSB jumlahnya mencapai 1.300 usulan. “Kita sudah terima datanya dari agen (DPGR).

Dari seluruhnya ada sekitar 1.300-an usulan calon penerima baru,” terang sekretaris Disos KSB, Manurung, S.Pd kepada wartawan, pekan lalu.

Diakuinya, penambahan penerima baru program kartu Pariri ini tidak akan sama persis dengan jumlah usulan yang diterima pihaknya. Data tersebut nantinya akan dilakukan verifikasi faktual di lapangan guna memastikan data masyarakat yang diusulkan

benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

“Pasti akan kurang dari usulan. Nanti kalau ada yang tidak memenuhi syarat akan kita coret dari data,” cetusnya.

Manurung menyatakan, verifikasi terhadap calon penerima untuk tahun 2018 mendatang akan dilaksanakan secara ketat dan berlapis. Selain oleh para agen PDPGR, Disos selaku dinas penyalur program juga akan melakukan verifikasi ulang terhadap data yang diterima dari para agen.

“Ini sesuai instruksi pak bupati. Beliau minta kami (Disos) kalau datanya sudah diterima dari agen agar diverifikasi lapangan lagi oleh Disos sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuna,” paparnya.

Proses verifikasi terhadap para calon penerima baru program Kartu Pariri ini akan segera dilaksanakan Disos KSB. Manurung menyebutkan, sementara ini verifikasi baru dilaksanakan di tingkat agen PDPGR bersama masing-masing pemerintah desa setempat.

“Nanti begitu data verifikasi agen fiks dan diserahkan ke

kami. Baru giliran kami melakukan verifikasi lagi,” ujarnya seraya menambahkan, pihaknya akan secepatnya menuntaskan proses tersebut.

“Kami harus gerak cepat untuk data penerima ini. Karena data itu akan menjadi acuan penganggaran di tahun 2018,” sambung mantan sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) KSB ini.

Untuk penyaluran dana Kartu Pariri tahun 2017 ini Disos KSB melalui bank mitra tengah mendistribusikan kepada penerima untuk periode 5 bulan mulai Mei hingga Oktober. Manurung menjelaskan, pada penyaluran tahap dua ini jumlah penerimanya berkurang. Berdasarkan hasil validasi data pasca penyaluran tahap pertama, dari 4.542 orang berkurang menjadi 4.406 penerima. “Kami menghapus sebanyak 136 penerima dari data. Di mana 128 diketahui telah meninggal dunia dan 8 sisanya data dobel sehingga kita hapus juga. Nah untuk sisa 2 bulan terakhir tahun ini akan kita ajukan segera,” timpalnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat akan lebih mengoptimalkan keberadaan bandara Sekongkang yang dianggap belum bisa maksimal hingga saat ini. Kondisi bandara saat ini, setelah dibeli dari pengusaha asal Bali beberapa tahun silam tersebut, tidak terurus dan menjadi gedung tua yang tidak berpenghuni. Begitupun juga dengan kondisi kantor bandara yang terlihat kumuh dan tidak terawat.

“Kita akui memang selama ini bandara ini belum optimal.

Makanya kita akan perbaiki semua sarana prasarana yang dibutuhkan sebagai sebuah bandara, sekaligus akan kita urus proses penerbangan perdananya tanggal 17 November ini ke otoritas bandara di wilayah IV Denpasar,” ungkap Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM kepada Suara NTB, Sabtu (4/11).

Sebenarnya, untuk proses perizinan lanjut bupati, penggunaan bandara ini sudah dinyatakan legal untuk bisa didarati pesawat oleh Pemerintah Pusat (pempus). Tetapi karena kendala tekhnis serta hal lain sehingga bandara ini tidak kunjung digunakan secara optimal.

Apalagi saat ini proses penerbangan perdana tengah diurus ke otoritas penerbangan wilayah IV di Denpasar, yang diharapkan menjadi pase awal bandara ini untuk terus dikembangkan. Sehingga kedepannya, jarak tempuh yang dibutuhkan ke Sumbawa Barat bisa semakin dipersingkat.

“Kita sudah mulai lakukan penataan dan perbaikan terhadap sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan, sehingga bandara ini leb-

(Suara NTB/dok)

ih layak digunakan,” ujarnya.

Ketika terjadi peningkatan jumlah pengunjung ke Sumbawa Barat, pihaknya juga memiliki rencana lain. Salah satunya dengan melakukan perpanjangan run away dari 800 meter menjadi 1. 200 meter.

Dengan panjang lintasan tersebut, diyakini pesawat dengan type cesna caravan dan pesawat yang memiliki sekitar 2040 seats (kursi penumpang) bisa dilayani melalui bandara ini. Rencana lainnya yakni ketika tingkat kunjungan semakin tinggi, maka Pemkab setempat juga akan menyiapkan lokasi bandara yang baru yakni di Kecamatan Poto Tano.

Di bandara ini nantinya diharapkan bisa melayani pesawat dengan kapasitas lebih banyak seperti pesawat Boeing atau pesawat jenis lainnya.

“Kita masih fokus pengembangan bandara yang ada saat ini.

Tetapi ketika tingkat kunjungan makin besar kita juga akan buat bandara baru lagi di Poto Tano,” imbuhnya.

Disinggung mengenai kendala yang ada saat ini seperti keberadaan gunung yang berada persis di lokasi pendaratan pesawat, ia tidak mempermasalahkan. Karena pilot yang akan mendaratkan pesawat di bandara ini juga tidak begitu mempersoalkan.

Bahkan rencana untuk meratakan gunung yang sempat bergulir tidak akan dilakukan, karena masih dianggap cukup.

“Obstacle gunung yang ada saat ini tidak dipermasalahkan oleh para pilot, sehingga kita yakini penerbangan dari Sekongkang dan BIL tidak akan terganggu,” tandasnya. (ils)

H. W. Musyafirin

SUARA NTB Senin, 6 November 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Oknum Pegawai Kejari Jadi Tersangka

Ada Empat Terobosan

Kota Bima (Suara NTB) Jajaran Mapolres Bima Kota menetapkan pria berinisial R, oknum pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima sebagai tersangka dalam kasus pencurian tiga karung tramadol, di ruang Kejari setempat, belum lama ini.

DOKTOR. H. Zulkieflimansyah, Ph.D, selain memiliki terobosan untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di NTB, juga memiliki terobosan mengurai konflik yang kerap terjadi di wilayah Bima dan Dompu. Anggota DPR RI kelahiran NTB yang akrab disapa Dr. Zul ini memiliki empat terobosan dalam menyelesaikan konflik yang kerap terjadi di dua wilayah itu.

“Antara lain peningkatan sektor pendidikan, pengalaman, teman interaksi serta meningkatkan perekonomian,” katanya saat silahturahmi dengan awak media di Kota Bima, Sabtu (4/11).

“Jika hal ini dilakukan saya kira kesadaran masyarakat akan tumbuh. Sehingga menganggap konflik sebuah hal yang biasa,” lanjut Dr. Zul. Ia menjelaskan, terkait penguatan sektor pendidikan bertujuan membentuk karakter. Misalnya para mahasiswa lokal, dikirim untuk kuliah ke keluar negeri dengan menggunakan beasiswa.

“Karena dengan kuliah diluar dengan sendirinya akan membentuk kepribdian rasa nasionalisme yang tinggi.

Sedangkan pengalaman kita hadirkan para profesor untuk mengajar di kampus-kampus yang ada di NTB,” katanya.

Sementara dalam meningkatkan tingkat perekonomian, Ia memiliki terobosan untuk menjaring sebanyak-banyak investor agar menamamkan investasinya dalam berbagai sektor unggulan di NTB. “Sehingga kedepan industri bisa tumbuh dan tersedia lapangan kerja. Yang jelas Penerapannya bukan pemerintah tapi industri. Pemerintah hanya akan memfasilitasi, mengontrol atau mengkaomodir keinginan investor yang disesuikan dengan aturan yang berlaku. Agar terasa kerasan dan nyaman,” katanya.

Pada kesempatan itu juga, Dr. Zul menegaskan akan maju bersama dengan Dr. Hj, Sitti Rohmi Djalillah. Sejauh ini kata dia, paket tersebut, dalam tahap akhir mendapatkan persetujuan atau rekomendasi resmi dari partai Demokrat, PKS dan PAN. “Jika rekomendasinya keluar. Dalam waktu dekat kita akan mendeklarasikan diri. Kemungkinan satu minggu lagi,” pungkasnya. (uki)

H. Zulkieflimansyah

“Selain R, tujuh orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kapolres Bima Kota, AKBP Ida Bagus Made Winarta, S.IK, akhir pekan kemarin.

Dikatakannya, penetapan tersangka terhadap delapan orang tersebut dilakukan, usai pihaknya meminta keterangan dari mereka dan para saksi-saksi yang dipanggil. Serta

hasil gelar perkara.

“Tindakan ini juga telah diakui sendiri oleh delapan orang yang ditangkap ini serta diperkuat dari keterangan para saksi,” katanya.

Menurutnya usai menetapkan status tersangka, kemudian pihaknya menerbitkan Surat Perintah penanahan (Sprinthan).

Saat ini, delapan tersangsa itu

it Pidum Polres Bima Kota, Rejoice Manalu S.Tr.K kepada Suara NTB membenarkan pihaknya telah menangkap delapan orang yang diduga pelaku pencuri tiga karung tramadol.

Lebih jauh Rejoice menyebutkan delapan orang yang ditangkap itu antara lain inisial Rsl (30), Mm (30) Mr (32), Hrm (33), Shd (25), Sf (41), Sb. Serta oknum R yang merupakan oknum pegawai Kejari Raba Bima. “Mereka ditangkap dalam dua lokasi yang berbeda, Rabu (1/11),” katanya. (uki)

Distanbun Didorong Beri Diklat dan CPNS Diminta Terus Belajar Dompu (Suara NTB) Sebanyak 22 tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP) di Kabupaten Dompu resmi berstatus sebagai CPNS setelah diserahkan secara simbolis SK-nya oleh Bupati. Penyuluh yang menjadi ujung tombang kesuksesan program pertanian dan ketahanan pangan secara luas didorong untuk terus meningkatkan kompetensinya dengan terus belajar.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu sebagai tempat bernaungnya para penyuluh ini didorong melakukan diklat tekhnis dan pendampingan bagi penyuluh.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada acara pembagian SK CPNS secara simbolis bagi THL TBPP di gedung Dharma Wanita Dompu, Jumat (3/11) kemarin, mengungkapkan, sebagai ASN, penyuluh merupakan bagian dari tim kerja pemerintah daerah. Sebagai tim, harus memahami dan mengerti tugas pokok serta fungsi (Tupoksi) sebagai ASN. Mengetahui visi misi, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“Sebagai tim, harus tahu sekarang sudah berada pada posisi mana dan hendak kemana arah pembangunan. Kalau tidak tahu, kita tidak akan pernah bisa mencapai tujuan yang hendak dicapai,” ingat H. Bambang.

Ia pun meminta, agar para ASN yang baru bergabung ini

untuk terus belajar dan rajin membaca. Dengan membaca akan banyak ilmu pengetahuan dan meningkatkan kompetensi diri. Membaca bukan hanya buku, jurnal dan kemajuan tekhnologi, tapi membaca peluang dan keadaan sangat penting. “Dengan membaca kita mengetahui banyak hal dan bisa melakukan inovasi dalam melaksanakan tugas. Apalagi penyuluh memiliki peranan yang sangat trategis dalam kesuksesan program pemerintah di bidang pertanian dan ketahanan pangan,” himbaunya.

Kepala BKD PSDM Kabupaten Dompu, Ir Ruslan menyampaikan, 22 orang tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL – TBPP) ini merupakan pengangkatan jalur khusus sebagai CPNS oleh pemerintah. Sebelum diangkat sebagai CPNS, mereka mengikuti seleksi administrasi dan tes tulis. Pemerintah daerah (Pemda) hanya menerima formasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Selain menyerahkan SK CPNS terhadap 22 orang THL – TBPP, juga disosialisasikan salah satu tugas dalam penyelenggaraan Diklatpim tingkat 2 untuk membuat proyek perubahan yaitu Integrasi pelaksanaan diklat fungsional dan tekhnis. “Ini momennya sangat pas, penyerahan SK 22 orang CPNS THL – TBPP, dengan harapan ketika melaksan-

Komunitas ”Meci Angi”

Bisnis MLM untuk Mendukung Kegiatan Sosial jejaring ‘’Meci Angi’’, melebur menjadi 120 peserta hadir pada seminar produk itu. Dua produk kecantikan yang dipresentasikan tersebut, Royal Amazing Beauty Bar dan Hexacellz II, bahan nutrisi sarang burung walet.

“Hari ini kami sosialisasi produk nutrisi burung walet, berupa sabun kecantikan.

Sabun ini ada pendampingnya, ada cleanser, ada masker,” sebutnya.

Selain produk, pada waktu

sudah ditahan dalam sel Polres Bima Kota setempat. “Yang jelas perkara ini secepatnya akan dilimpahkan ke Kejari,” katanya.

Ia menambahkan, sebelum oknum pegawai Kejaksaan ditetapkan sebagai tersangkat. Pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan setempat.

“Pihak Kejari mempercay-

akan proses penangangan kasus ini kepada kami. Karena perkara ini merupakan pidana murni dengan ancama hukuman penjaran diatas tujuh tahun penjara,” pungkasnya.

Seperti diketahui Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bima Kota, menangkap delapan orang yang diduga pelaku pencurian tiga karung tramadol di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari). Parahnya lagi, seorang diantara yang ditangkap adalah oknum pegawai Kejari setempat.

Kasat Reskrim melalui Kan-

22 THL TBPP Mendapat SK CPNS

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Komunitas “Meci Angi”, sebuah perkumpulan yang lahir dari keinginan berbagi dengan korban bencana, penderita penyakit dan warga miskin lainnya. Mereka membangun kesadaran sosial, namun tanpa mengabaikan kebutuhan finansial untuk menunjuang kegiatan sosial itu. Sehingga untuk menguatkan, komunitas ‘’Meci Angi’’ menggerakkan bisnis Multi Level Marketing (MLM).

Komunitas itu pengurus dan anggotanya berasal dari Bima dan Dompu yang berdomisili di Bali, sehingga jadi latar penamaan ‘’Meci Angi’’ atau saling menyayangi.

“Core kita ada dua, yaitu bisnis dan sosial. Tapi bisnis yang kami jalankan melalui MLM ini sebagai support system kegiatan sosial. Sebab kita tidak akan mampu berbuat banyak tanpa sokongan dana, bagaimana agar bisa berbagi lebih banyak, bermanfaat lebih banyak,” jelas Wakil Ketua Komunitas Meci Angi, Buhari Muslim kepada Suara NTB, Minggu (5/11), saat demo produk MLM di Narmada Convention Hall (NCH).

Dia menjelaskan, pagi itu adalah bagian dari bisnis yang sedang dijalankan. Ada empat komunitas yang masuk dalam

Halaman 7

yang bersamaan, disosialisasikan juga peluang usaha yang bisa dilakukan oleh para anggota komunitas. Dengan harapan, anggota komunitas lain yang hadir agar mampu mengembangkan bisnis produk tersebut, membuka peluang usaha melalui produk milik PT. RBN diawali dengan sharing sistem MLM. Dia mencontohkan seperti komunitas ‘’Meci Angi’’ yang selama bergerak dibidang sosial, butuh sokongan dana,

(Suara NTB/ist)

DEMO - Demo salah satu produk kecantikan dari bahan nutrisi sarang burung walet pada kegiatan yang diselenggarakan Komunitas Meci Angi di NCH, Minggu (5/11).

agar tidak melulu sumbernya dari donatur atau iuran anggota.

Dia bersyukur bisa menjalin hubungan bisnis dengan PT RBN yang bisa membuka peluang menambah income dan peluang usaha komunitasnya. Sebuah perusahaan dengan lisensi dunia, punya 16 cabang perusahaan dan PT. RBN salah satunya.

Produk yang diperkenalkan bari itu, dikerjakan dengan sistem hulu sampai hilir, bukan suplai dari perusahaan lain, sehingga terjamin keasilan produknya.

Pihaknya ingin mensinergikan antaran bisnis MLM dengan kegiatan sosial. Dua hal ini saling mendukung, namun dengan orientasi utama adalah sosial dan bisnis sebagai support. Di dalam komunitas ‘’Meci Angi’’, untuk urusan bisnis diurus oleh divisi usaha yang bertanggungjawab untuk pemasukan lembaga. Sementara divis pendidikan, divisi sosial, menjalankan program.

Setelah di luncurkan di Bali pertama kalinya untuk kalangan komunitas, dengan hadirnya produk RBN di Lombok, bisa menularkan visi dan misi bisnis MLM. Komunitas lain juga bergerak menjadikan ini sebagai peluang usaha dan sumber anggaran. (ars)

(Suara NTB/ula)

SERAHKAN SK - Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin saat menyerahkan SK CPNS kepada THL – TBPP Kabupaten Dompu, Jumat (3/11). akan tugas ada dukungan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan diklat tekhnis. Ini dimaksudkan untuk memberikan atau meningkatkan kompetensi mereka dalam menyampaikan pesan – pesan program kegiatan pemerintah,” kata Ruslan.

Kendati para penyuluh yang diangkat menjadi CPNS ini sudah lama bertugas dan mejalankan fungsi penyuluhan pertanian pemerintah, dikatakan Ruslan, pendampingan dan diklat tekhnis tetap harus diberikan. Apalagi peran penyuluh sangat dominan untuk suksesnya program unggulan daerah dengan Tebu rakyat, Sapi, Jagung, dan Rumput Laut (Ter-

pijar). Sehingga pesan – pesan tersebut dapat tersampaikan dengan jelas, masyarakat mendapat pencerahan sehingga dukungan dari masyarakat dapat berjalan dengan baik. “Bila tidak diberikan kegiatan yang sifatnya tekhnis melalui pelatihan tekhnis, mungkin mereka (CPNS) akan kekurangan bekal untuk menyampaikan atau pun memberikan penyuluhan kepada petani. Mereka juga harus secara otodidak terus menggali dan belajar,” harapnya.

BKD lanjut Ruslan, kini memiliki profil penyelenggaran diklat oleh ASN di Kabupaten Dompu. Selama ini, diklat dan pelatihan yang diikuti para ASN melalui SKPD-nya tidak ada datanya di BKD. Dengan sistem dan

keintegrasian ini, semua pelatihan dan diklat yang dilakukan ASN akan terimput di data BKD. “Mulai 2018, BKD secara pro aktif tetap berkoordinasi dengan SKPD terutama dalam penyelenggaraan struktural, fungsional yang dilakukan oleh SKPD itu sendiri. Sehingga BKD memiliki data base, siapapun yang membutuhkan itu dan Bupati hendak mengirim ASN kemanapun, harus melihat latar belakang yang diikuti atau pun dalam menempatkan ASN dalam jabatan struktural, itu salah satu indikator dalam menempatkan mereka nanti. Kedepan kita dituntut dalam melaksanakan tugas tupoksi benar-benar sesuai dan memiliki kompetensi dalam jabatan itu,” katanya. (ula/*)

Tingkatkan IP Jagung di Lahan Kering

Kadistanbun akan Koordinasi DPMPD Optimalkan DD Dompu (Suara NTB) Program unggulan jagung di Kabupaten Dompu dengan luas tanam tahun 2017 sekitar 60 ribu ha masih sangat bergantung pada irigasi alam saat musim hujan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Kabupaten Dompu akan mengupayakan meningkatkan indeks pertanaman (IP) jagung di lahan kering dari semula hanya 15 persen menjadi 50 – 60 persen. Peraturan Mentri Desa (Permendes) No. 22 tahun 2016 membolehkan Dana Desa (DD) dimanfaatkan untuk pembangunan irigasi dan ini akan dioptimalkan dalam meningkatkan IP jagung untuk kesejahteraan petani.

Kadistanbun Kabupaten Dompu, Ir H Fakhrurrazi kepada Suara NTB, Jumat (3/11) malam, mengungkapkan, luas area tanaman jagung di Kabupaten Dompu tahun 2017 mencapai 60 ribu ha dan 85 persen diantaranya berasal dari daerah tadah hujan yang ditanam pada musim hujan. Dari 85 persen atau 51 ribu ha luas tanam tersebut, hanya 15 persen atau 7.650 ha yang menanam kembali di musim kemarau untuk tanaman jagung. Selebihnya, lahan menganggur dan

tidak dimanfaatkan.

Padahal di sekitar lahan tadah hujan tersebut, kata Ir H Fakhrurrazi, terdapat potensi air yang bisa dimanfaatkan untuk mengairi tanaman seperti jagung, sehingga IP jagung bisa ditingkatkan menjadi 2 – 3 kali dalam setahun. “Kedepan bagaimana dengan inovasi irigasi, kami akan meningkatkan IP pada lokasi tersebut untuk meningkatkan luas tanam pada musim kering. Sehingga lahan tersebut bisa termanfaatkan 2 – 3 kali kedepan,” katanya.

Salah satu strategi yang akan dilakukan kedepan, kata Fakhrurrazi, dengan membuat komitmen dengan pemerintahan Desa (Pemdes) melalui Dinas PMPD untuk pemanfaatan Dana Desa (DD) sesuai Permendes Nomor 22 tahun 2016.

Dalam Permendes itu diperbolehkan untuk irigasi dari pemanfaatan DD. “Dari sini, titik akhirnya kami akan menerbitkan Perbup terkait pemanfaatan dana Desa tersebut, sehingga kedepannya kami harapkan IP tanam bisa meningkat dan otomatis meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi pada jagungnya,” ungkapnya.

Mensinergikan dengan DD untuk meningkatkan IP Jagung di lahan kering, diakui H Fakhrurrazi, menjadi proposal kegiatan yang didorongnya pada tugas akhir pelaksanaan Diklatpim yang sedang diikutinya di Mataram. Masa kembali berdinas ini dimanfaatkan untuk berkoordinasi dan melakukan identifikasi, sehingga program ini bisa benar – benar terwujud.

Hasil identifikasi lahan yang bisa dikembangkan irigasi dari DD sehingga bisa meningkatkan IP Jagung seperti Desa Banggo, Anamina dan Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa, Saneo Kecamatan Woja, daerah Pajo dan Huu, serta beberapa tempat di Kecamatan Kilo.

“Kita sudah lakukan identifikasi lahan yang bisa dinaikan IP jagung,” terangnya.

Selain bersinergi dengan Desa untuk pemanfaatan DD bagi pembangunan irigasi, H Fakhrurrazi juga mengaku, akan memanfaatkan DAK pada Dinas Pertanian dan Perkebunan tahun 2018, juga akan berkoordinasi dengan Bidang Pengairan Dinas PUPR. “Disamping itu, diharapkan dukungan dari DPRD untuk pemanfaatan dana pokir untuk irigasi di lahan kering,” jelasnya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

PANEN JAGUNG - H. Fakhrurrazi (dua dari kanan) tengah memegang jagung hasil panen bersama petani di Dompu.

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 6 November 2017

Halaman 8

Pilkada Lobar

PKB Resmi Dukung Hasanain-Sulhan

Mataram (Suara NTB) DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTB, resmi memutuskan untuk mendukung paket TGH. Hasanain Juaini-Sulhan Muchlis Ibrahim, sebagai pasangan bakal calon Bupati dan balon Wakil Bupati di Pilkada Kabupaten Lombok Barat.

(Sura NTB/ndi)

CINDERAMATA - Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi didampingi oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD NTB, dan Sekretaris Diskominfotik, memberikan cinderamata ke Kadis Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

NTB Belajar Pelayanan Berbasis Elektronik ke Sumbar dan Kota Padang Padang (Suara NTB) Provinsi NTB sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah, pelayanan pemerintah berbasis elektronik. Dengan harapan, pelayanan dapat tersedia lebih mudah dan transparan.

Dalam rangka itu, Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, dan dari unsur pimpinan DPRD NTB, melakukan studi banding ke Provinsi Sumatera Barat, tekait pengelolaan pelayanan berbasis teknologi.

Dipilihnya Sumatera Barat, karena pelayanan di sana sudah menerapkan sistem pelayanan elektronik. Sehingga masyarakat dilayani tidak perlu lagi susah mendatangi kantor pemerintah. Karena, pelayanan yang digalakkan di daerah dikenal Bumi Ranah Minang itu menggunakan aplikasi website terintegrasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu dengan lainnya.

“Kita buat portal e-goverment, ada juga aplikasi siMaya dan bisa buka website sumbarprov.go.id. Dimana, di dalamnya terdapat berbagai konten, misalnya pelayanan KTP, izin investasi, masyarakat tanpa harus ke kantor, nanti terima sertifikat elektronik dan tanda tangan digital,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, Ir. Yeflin Luandri, M.Si, di ruang Rapat Gedung DPRD Sumatera Barat, Selasa (31/10) pekan lalu.

Selain aplikasi e-goverment, ada juga aplikasi yang bisa diakses oleh publik seperti Onsmart dan PPID. Dimana, pada aplikasi itu dilengkapi berbagai menu. Termasuk, ketika masyarakat tidak puas atas pelayanan kepala OPD dan Gubernur, bisa langsung disampaikan.

Dia mengaku, konsep dibuatnya website dan aplikasi tersebut untuk memudahkan suatu hal yang sulit menjadi Lebih ringan. Kemudian, yang jauh menjadi lebih dekat dan yang tidak terakomodir menjadi terakomodir.

“Bukan hanya mengenai pelayanan, menyangkut e-Pokir akan dibuatkan menjadi e-planing, termasuk soal anggaran, supaya masyarakat bisa akses. Tapi masih ada masalah soal menu di aplikasi. Semua itu masih gunakan peraturan gubernur, ada rencana ditingkatkan ke peraturan daerah,” kata dia.

Bahkan ke depan lanjutnya, untuk lebih mempermudah pada jaringan internet karena masyarakat membutuhkan jaringan internet. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan merancang satu server satu jaringan. Bila perlu dipasangkan CCTV untuk melihat kejadian.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE., M.Comm., mengapresiasi langkah dan terobosan Pemprov Sumbar dalam memberikan pelayanan khusus mempermudah masyarakat. “ Apa yang dilakukan ini akan dicoba direplikan di NTB, dalam mempermudah pelayanan bagi masyarakat,” tutupnya.

Tidak puas hanya menggali informasi di Provinsi, rombongan juga mendatangi pemerintah Kota Padang, yang sudah ditetapkan sebagai Smart City (kota pintar).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Padang, Suwardi, SH., MH yang menerima rombongan dari NTB, menyampaikan, sebelum ditetapkan sebagai Kota Pintar, Pemerintah Kota Padang menyiapkan fasilitas pendukung seperti ruangan infrastruktur di dalamnya ada server, kabel, alat jaringan dan sebagainya. Bahkan, saat ini sedang membangun gedung Komunikasi dan Informasi Center.

Sebagai Kota Pintar, saat ini lanjutnya, Pemkot Padang memberikan pelayanan Internet terbaik bagi masyarakat. Tidak ada lagi masyarakat mengeluhkan terjadi blankspot. Karena, perusahaan telkom mendukung program Smart City tersebut dengan memasang tempat Internet (wifi), terlebih di tempat wisata.

Tidak hanya itu, Pemkot Padang akan segera launching eperizinan, bertujuan, masyarakat tidak perlu lagi repot mendatangi Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), tapi cukup dari rumah. Malah, akan dibangun kerjasama dengan pihak Pos Indonesia, untuk mengantar dokumen tersebut ke alamat rumah pemohon, paparnya. (ndi/*)

Ketua DPW PKB NTB, H. Lalu Hardian Irfani, yang dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan bahwa PKB telah resmi mendukung pasangan Hasanain-Sulhan, dengan koalisi Demokrat-PKB. “Insya Allah, kita sedang menunggu SK dari DPP saja,” ujarnya, Minggu (5/11) kemarin.

Lalu Hadrian, menjelaskan, adapun alasan partainya memilih pasangan tersebut, karena ia melihat potensi untuk memenangi pilkada jauh lebih besar dari kandidat lainnya. “HasanainSulhan sangat berpotensi menang,” ujarnya.

Lantas bagaimana dengan nasib Khudari, yang juga kader PKB, yang sudah lebih dulu mendeklarasikan diri akan maju, berpasangan dengan H. Izzul Islam, dengan dukungan PDI-P. Menurut Hadrian, selain alasan realistis bahwa dengan mendukung pasangan HasanainSulhan, akan lebih mudah meraih kemenangan daripada Izzul-Khudari. Dikatakan oleh Hadrian, bahwa Partai Demokrat bersama dengan Hasanain, lebih intens membangun komunikasi, daripada PDI-P dan juga Izzul.

“Karena Demokrat sangat rajin membangun komunikasi dengan kami, dan politik selalu dinamis dan prinsif kita harus ada kader,” ungkapnya.

Adapun alasan lain, PKB lebih memilih menjatuhkan dukungan pada Hasanain-Sulhan, karena pasangan ini merupakan manifestasi penggabungan dua organisasi Islam yang sangat besar di NTB, yakni NU dan NW.

Sehingga pasangan ini diyakini Hadrian, akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat.

Bersatunya NW dan NU untuk pertama kalinya terjadi di Pilkada Lobar, sehingga tidak berlebihan jika Hadrian mengklaim pasangan ini tidak akan terlalu berat untuk memenangi pertarungan.

“Kolaborasi NU dan NW akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Ini jarang terjadi NU dan

NW bersatu. Selama ini selalu mementingkan ego masing masing-masing,” jelasnya.

“Insya Allah kalau tidak hari ini, mungkin besok akan diumumkan resmi oleh PBNW secara ke organisasian,” pungkasnya.

Ditempat terpisah, TGH. Hasanain juga menyampaikan bahwa pasangan Hasanain-Sulhan tidak sekedar bertemu karena kesepakatan koalisi antara Demokrat dengan PKB.

Melainkan juga bersatunya dua organisasi, yakni NU dan NW. “Ya dong, karena kami sesama Sekjen NU dan NW sudah ketemu. Dan sudah mengikat janji,” ujar Hasanain.

Dikonfirmasi terpisah, Khudari sampai berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan atas keputusan partainya, yang lebih memilih mengusung Suhlan daripada dirinya.

Begitu juga dengan Izzul Islam, enggan menaggapi keputusan PKB. (ndi)

Lewat Seni dan Budaya, Rakyat Lebih Dekat dengan Pemimpin Kota Bima (Suara NTB) Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dilaksanakan MPR RI di Kota Bima, dikemas dengan apik. Yakni, melalui pendekatan seni dan budaya tradisional Bima. Karena disadari seni budaya merupakan bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kegiatan di Lapangan Sera Suba, Kota Bima, Sabtu (4/11) malam itu menyedot perhatian warga Kota maupun Kabupaten Bima. Apalagi, saat itu berbagai atraksi seni dan budaya ditampilkan sejumlah sekolah maupun sanggar kesenian. Termasuk dimeriahkan dengan penampilan Aan dan Anggun dari D’Academi Indosiar.

Anggota DPR RI HM Syafrudin, ST., MM., dalam sambutannya mengatakan, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui pagelaran seni dan budaya dinilai lebih menyentuh. Sehingga masyarakat lebih memahami nilai-nilai Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Wakil Sekretaris Fraksi PAN DPR RI ini, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tidak selalu dilaksananakan di dalam ruangan. Justru lebih efektif dilaksanakan di luar ruangan.

Dengan pendekatan seni dan budaya, tidak ada sekat antara rakyat dengan pejabat negara. ‘’Ini yang penting. Bagaimana masyarakat bisa merasa lebih dekat dengan para pemimpin,’’ katanya.

Malah menurut Syafrudin ini, pendekatan kebangsaan bisa dilaksanakan di mana dan kapan saja. Tidak melulu melalui kegiatan formal.

Pada kesempatan itu dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan Negara. Melalui pengabdian tanpa batas. ‘’Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini didanai oleh MPR RI,’’ tutup pria yang selalu tampil dengan kemeja putih dan celana gelap ini.

Ketua Panitia Kegiatan, Suryani, SH, menjelaskan, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui pagelaran seni dan budaya ini dipandang sangat efektif. Karena seni budaya kata dia, telah menjadi bagian dari keseharian kehidupan masyarakat kota maupun di desa. ‘’Seni budaya memiliki basis penggemar yang luar biasa dan fanatik,’’ jelas Kepala Biro Keuangan Sekjen MPR RI ini.

Diharapkan, kemasan sosialisasi melalui pendekatan seni dan budaya ini, pesan dapat disampaikan dengan mudah. Sehingga tugas MPR RI memasyarakatkan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika terlaksana dengan baik.

Karena kata dia, nilai-nilai kebangsaan yang terangkum dalam Empat Pilar itu, sebagai landasan semua aspek kehidupan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 45.

Sementara, Asisten I Kota Bima, M. Farid, M.Si mewakili Wali Kota Bima mengatakan,

Kodim 1615/Lotim

Tradisi Gotong Royong Jadi Modal Tingkatkan Ketahanan Wilayah Mataram (Suara NTB) Ponpes Ashamadi di Dusun Tanak Maik Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik Lotim, Jumat (3/11) nampak suasana berbeda. Ramai masyarakat dan anggota TNI. Ya, di sana sedang dilaksanakan kegiatan gotong royong.

Di antara masyarakat itu, hadir Serma Ahmad Hasanuddin, anggota Babinsa Masbagik Utara Baru Koramil 1615-05/Masbagik. Dia berbaur dengan sekitar 170 masyarakat setempat untuk kegiatan pengecoran bangunan Ponpes Ashamadi.

Kegiatan gotong royong pembangunan masjid, bangunan tempat ibadah, tempat pendidikan menjadi tradisi turun-temurun dari masyarakat Masbagik. Mereka selalu bahumembahu, bekerja sama dengan tujuan untuk mempersingkat waktu pengerjaan dan dengan bekerja dan meringankan pekerjaan yang berat.

Dengan penuh semangat warga bersama, diakui pihak TNI, membantu mengerjakan setiap kegiatan yang membutuhkan tenaga dalam jumlah banyak. Tidak perlu menunggu lama untuk mengumpulkan warga, cukup diumumkan melalui pengeras suara, warga langsung beramai-ramai datang ke masjid.

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian, berpose bersama dengan pasangan calon, TGH. Hasanain-Sulhan, usai resmi memberikan dukungan di Ponpes Islahuddiny, Kediri, Lobar, Sabtu.

(Suara NTB/penrem)

GOTONG ROYONG - Anggota Kodim 1615/Lotim antusias gotong royong bersama masyarakat.

“Semangat warga dalam membangun masjid dengan cara bergotong royong ini perlu terus dilestarikan oleh masyarakat lainnya,” kata Dandim 1615/Lotim, Letkol Inf Agus Setiandar S,I.P. Mengingat, banyak hal positif yang diperoleh dari tradisi gotong royong tersebut. Selain mempermudah dalam penyelesaian pekerjaan, juga merupahkan tempat saling bersilaturrahim antar sesama warga.

“Dengan demikian ini dapat menjadi salah satu modal ketahanan di wilayah, karena masyarakatnya yang kokoh dalam kebersa-

maan,” tegas Dandim.

Kegiatan gotong royong seperti itu, juga dilaksanakan di beberapa tempat di wilayah Kodim 1615/Lotim. Seperti, sebutnya, di Koramil 1615-01 Selong ada kegiatan pembukaan gang sepanjang 125 meter dipimpin Danpos Surelaga, Serma M Fatah bersama 50 Orang masyarakat, di Koramil 1615-03 Sambelia, Babinsa Desa Sugihan bersama masyarakat, membangun talut.

Kegiatan seperti ini menurutnya, bentuk meningkatkan hubungan TNI dengan masyarakat, serta komponen masyarakat lainnya. “Ini kekuatan yang tak ternilai,” ungkap Dandim. (ars/*)

sangat mengapresiasi kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dikemas melalui pagelaran seni dan budaya tradisional Bima. Karena sebagai perekat dengan keragaman suku, budaya dan seni yang berkembang di masyatakat.

Apalagi diakui, di era globalisasi ini, banyak pemahaman yang berkembang. Maka nilai-nilai kebangsaan melalui Empat Pilar ini kata dia, harus menjadi pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada kegiatan yang dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah ini, HM Syafrudin memberikan door prize kepada tiga orang warga dengan hadiah jaket. HM Syafrudin mengajukan pertanyaan pada warga seputar Empat Pilar MPR RI. (*) (Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Anggota DPR RI dari Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM, memberikan sambutan pada Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dikemas dengan pagelaran seni dan budaya tradisional Bima di Lapangan Sera Suba Kota Bima.

NTB Tingkatkan Wawasan Kebangsaan Lewat Sekolah Perjumpaan Mataram (Suara NTB) Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, Pemprov NTB sedang menggalakkan sekolah perjumpaan. Sekolah perjumpaan merupakan sebuah ikhtiar secara swadaya yang dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat dengan membangun suatu kesepakatan.

“Misalnya, dalam satu kampung ada warga 100 orang, berdiskusi tentang problem-problem yang ada di kampung,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM., ketika dikonfirmasi usai diskusi toga, toma, todat dan toda sebagai upaya meningkatkan wawasan kebangsaan melalui sekolah perjumpaan di Fave Hotel Mataram, Minggu (5/11) siang kemarin.

Syafi’i mengatakan dari beberapa problem atau permasalahan di masyarakat, kemudian disepakati permasalahan yang harus segera diselesaikan. Untuk mencapai kesepakatan itu, masyarakat bertemu, berdiskusi secara sadar untuk memperbaiki diri dengan filosofi bahwa hidup adalah belajar sampai mati.

Sekolah perjumpaan ini kata Syafi’i mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Dengan sekolah perjumpaan masyarakat punya komitmen untuk menjaga kebersamaan, gotong royong, mewujudkan rasa aman dan damai.

“Kalau itu terjadi maka potensi masyarakat untuk hidup damai dan tenang teraktualisasi. Kalau semua kampung tenang dan damai, maka damailah bangsa,” katanya.

Mantan Asisten III Setda NTB ini menyatakan prinsip hidup adalah memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Boleh saja orang dari sisi ekonomi berkecukupan atau sebaliknya. Tetapi dia harus bermanfaat bagi orang lain.

Syafi’i menyebutkan program sekolah perjumpaan ini dimuai tahun ini pada 20 desa di NTB. Tahun depan akan ditambah menjadi 40 desa.

Salah satu indikator keberhasilan program ini adalah tidak adanya konflik sosial di masyarakat.

(Suara NTB/nas)

H.L. Syafi’i Ia menyatakan saat ini sudah sangat susah mencari obat penyakit masyarakat. Kecuali menghidupkan kembali kearifan lokal yang ada. “Sekolah perjumpaan ini adalah sebuah proses pembelajaran dengan membangun kembali kearifan lokal,” katanya.

Desa-desa yang dipilih menjadi lokasi sekolah perjumpaan ini ada yang potensi konfliknya tinggi dan ada juga desa yang tidak ada potensi konfliknya. Menurutnya, membangun kebersamaan, membangun rasa nyaman adalah kewajiban bagi semua.

“Bupati/walikota dan gubernur dipilih dengan biaya mahal untuk menjamin rasa aman masyarakat.

Maka Bakesbangpoldagri mencari pada akar permasalahan, membangun kebersamaan hidup dari bawah, menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal. Mulai dari kampung. Ini awalnya program Periri Gubuq,” tandas mantan Kepala Dinas Dikpora NTB ini.

Sosialisasi Anti Narkoba untuk Pemuda se-Pulau Lombok Narkoba menjadi barang yang sangat berbahaya bagi semua kalangan.

Tidak terkecuali bagi pemuda dan pelajar. Oleh sebab itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) telah melakukan sosialisasi anti narkoba untuk pemuda dan pelajar se Pulau Lombok. Ini bertujuan untuk membuat para pemuda dan pelajar mampu mengenali jenis-jenis narkoba dan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan.

“Saat ini kita sudah dijadikan sebagai daerah tujuan wisatawan. Jadi

kita harus siap dengan segala kemungkinan. Kita harus menjadi tuan rumah yang ramah dan sehat tanpa narkoba,” kata Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB H.Lalu Syafi’i, MM, di Mataram, Sabtu (4/11).

Ia mengatakan bahwa narkoba tidak hanya membuat kesehatan terganggu, namun mental juga dapat ikut terganggu. Sehingga untuk menjamin generasi penerus yang sehat jiwa dan raganya, para pemuda perlu melakukan proteksi diri terhadap narkoba. Sebab narkoba memiliki banyak hal yang dapat merugikan penggunanya.

Secara umum pemakaian barang-barang terlarang itu, tambahnya, disebabkan salah pergaulan dan ketidaktahuan efek samping yang akan menghancurkan masa depan mereka. Diharapkan dari sosialisasi ini para peserta mau menjadi kader remaja yang bisa memberikan penjelasan kepada teman-temannya di sekolah maupun di luar sekolah agar penanggulangan ini dapat tercapai.

“Mereka ini adalah perwakilan dari komunitas-komunitas dan dari berbagai sekolah di Lombok. Dengan harapan mereka mampu menyebarkan informasi tentang bahaya penggunaan narkoba,” ujarnya.

Sebagai daerah tujuan wisata, tentu banyak hal positif yang dapat didapatkan. Namun Bakesbangpoldagri juga berharap peredaran narkoba tidak menyebar di NTB. Sehingga anak-anak dan remaja atau pemuda dapat belajar dan mempersiapkan masa depannya dengan baik.

Sebab narkoba memiliki efek merusak masa depan penggunanya.

“Kesehatan mental itu sangat penting untuk menunjang para pemuda untuk menggapai cita-citanya.

Oleh sebab itu kita harus menjaganya bersama-sama, salah satunya melalui sosialisasi ini,” harapnya.

Sosialisasi anti narkoba itu dihadiri oleh 100 orang peserta. Selain itu ada pula tiga orang nara sumber yang memberikan materi tentang bahaya penggunaan narkoba saat ini ataupun di masa mendatang. (nas/lin/*)

(Suara NTB/lin) (Suara NTB/nas)

SEKOLAH PERJUMPAAN - Testimoni sekolah perjumpaan dari salah seorang relawan

SOSIALISASI - Suasana pelaksaaan sosialisasi anti narkoba untuk pemuda dan pelajar se Pulau Lombok, di Fave Hotel Mataram, Sabtu (4/11).

SUARA NTB Senin, 6 November 2017

PENDIDIKAN

Halaman 9

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

UIN Mataram-KPU NTB: Ciptakan Pemilih Cerdas dan Berkualitas

Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. H. Mutawalli, MAg., bersama KPU NTB memiliki persepsi yang sama dan komitmen untuk menghasilkan generasi yang mampu menjadi motor penggerak atas kemajuan demokrasi.

Adanya perpsepsi dan komitmen ini mampu mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang kredibel, transparan dan berkualitas.

Rektor didampingi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Hj. Nurul Yakin bersama Kasubag Kerjasama Kelembagaan Supardi, S.Sos. MM., dan Kasubag Humas H. Suhirman Adita menandatangani

MOU dengan KPU NTB di salah satu hotel di Kota Mataram beberapa waktu lalu.

Dalam jumpe pers beberapa saat sebelum acara dimulai, Rektor UIN Mataram H. Mutawalli menjelaskan, MoU yang ditandatangani ini merupakan satu terobosan penting dan langkah cerdas dalam rangka memberikan pendidikan kepada pemilih pemula khususnya mahasiswa.

Menurutnya, KPU NTB sangat tepat menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya adalah UIN Mataram. Kerjasama tersebut dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan bersama yang didasarkan atas kebutu-

Meriah, Gebyar PAUD Lobar di Gunungsari Giri Menang (Suara NTB) Ribuan anak-anak dan orang tua memenuhi halaman kantor Camat Gunungsari, Sabtu, (4/11). Kehadiran ribuan anak dan ibunya itu dalam rangka memeriahkan Gebyar PAUD dan Pendidikan Non Formal Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Lombok Barat (Lobar) 2017.

Ribuan anak dan orang tua peserta didik itu sudah berdatangan sejak pukul 08 pagi. Mereka berdatangan dari 10 kecamatan yang ada di Lobar. Mereka ditempatkan di bawah terop yang dibagi menurut kecamatannya. Mirip kafilah MTQ. Peserta didik dari sejumlah PAUD beserta orang tuanya ini dengan sabar menunggu dimulainya acara. Awal acara dimeriahkan dengan tampilan drumband salah satu SD yang ada di Kecamatan Gunungsari.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam sambutannya mengatakan, anak-anak yang tergabung dalam PAUD adalah generasi bangsa yang akan menggantikan orang tua kelak. Untuk itu anak-anak PAUD harus mendapatkan perhatian guna menyongsong generasi emas yang akan diperoleh 32 tahun lagi, tepatnya tahun 2045.”Anak-anak ini adalah modal kita yang akan gantikan kita kelak,” ucap Bupati Fauzan.

Sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap calon generasi emas ini, bupati berjanji tahun 2018 nanti akan memberikan perhatian lebih kepada para tutor PAUD. Perhatian yang diberikan ini berbentuk insentif pendidikan PAUD. Begitu pula kepada mitra PAUD yang ada di Lobar, seperti Himpunan PAUD Nasional Indonesia (HIMPAUDNI) dan Ikatan Guru TAK Indonesia (IGTKI) juga akan diberikan operasional kelembagaan.

Sementara itu Kepala Dinas Dikbud Hendrayadi mengatakan, jumlah peserta yang diundang adalah 1.095 peserta yang berasal dari 365 PAUD sebagai Lobar. Masing-masing PAUD mengirimkan 3 anak dan 1 pendamping. Selain itu diundang juga 1.436 guru PAUD sebagai Lobar.

Dari pengamatan di lapangan, jumlah peserta jauh melampaui jumlah undangan. Dari 1.500 kertas untuk menggambar yang disediakan, semuanya habis. Jadi yang hadir bukan hanya 3 utusan per PAUD tapi seisi PAUD. Ini belum ditambah guru, dan orang tuanya yang ikut hadir mendampingi anaknya.(her)

han kedua belah pihak.

Sementara Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori menyampaikan KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang sangat berkepentingan dalam memberikan pendidikan pemilih kepada semua elemen masyarakat, tidak terkecuali pemilih pemula yang berada di kampus-kampus.

Selama ini mahasiswa dipandang memiiliki peran cukup penting dan cukup mewarnai dalam pembentukan opini publik. Mahasiswa perlu ikut terlibat dalam proses sosialisasi pemilu, tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pemilu dan demokrasi, tetapi juga diharapkan dapat menjadi

Mataram (Suara NTB) Perekrutan guru honorer yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada November ini, diharapkan ada penambahan kuota ke depannya. Pada tahun ini Pemprov NTB akan merekrut sebanyak 5.200 guru honorer, dengan mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. Ali. H. Arahim, M.Pd., mengatakan, pihaknya akan melakukan lobi ke DPRD NTB agar ada penambahan anggaran terkait guru honorer ini.

“Kami akan lakukan lobi, karena ini menyangkut kebutuhan Provinsi NTB. Kami akan bahas kondisi riil guru di NTB. diharapkan ada penambahan perekrutan guru honorer,”

harapnya.

Salah satu alternatif yang ditawarkannya melalui pemberian Surat Keterangan (SK) Pemerintah Daerah kepada guru honorer. Langkah ini dilakukan agar ada pengakuan pemerintah kepada guru honorer. Adanya SK itu, maka guru akan bisa mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Setelah guru honorer

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Sekolah SD-SMP Kristen Aletheia Ampenan kembali menggelar perkemahan Jumat-Sabtu yang menjadi program tahunan sekolah pada hari Jumat (3/11) hingga Sabtu (4/11). Perkemahan ini diadakan di dua tempat yaitu di Bumi Perkemahan Karang Bayan, Lingsar Lombok Barat dan area Sekolah Kristen Aletheia Ampenan.

Menurut Kepala Sekolah Kristen Aletheia, Vironika Endras Bhairawati, S.Pd, kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemandirian dan kedisiplinan siswa. “Acara ini juga bertujuan agar siswa bisa bekerjasama dengan teman-temannya,” jelasnya.

Ia menjelaskan jika acara yang menjadi program tahunan ini menggandeng TNI AU sebagai instruktur siswa untuk melatih kemandirian. “Pemilihan Karang Bayan didasarkan karena kondisi alamnya yang cocok untuk melatih kemandirian siswa,” jelasnya. “Kalau tahun kemarin kami menggandeng Polda NTB, kalau sekarang TNI AU tujuannya agar sekolah bekerjasama dengan semua instansi,” tambahnya.

siapan UNBK,” katanya.

Selain itu, SMPN 19 Mataram juga mendapatkan bantuan isi laboratorium komputer. Penyerahan bantuan secara simbolis sudah dilakukan.

SMPN 19 Mataram memperoleh bantuan laboratorium komputer dan LCD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Bantuan ini berkat SMPN 19 Mataram melaksanakan UNBK pada Ujian Nasional lalu.

Awalnya SMPN 19 Mataram tidak melaksanakan UNBK pada UN tahuan ajaran 2016/

mendapatkan NUPTK, mereka akan mendapatkan nomor registrasi melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Nantinya guru honorer itu bisa diikutkan pada Uji Kompetensi Guru (UKG), kemudian bisa mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG).

Tujuan utama mendapatkan SK itu, kata Ali, agar guru

honorer bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan hak memperoleh tunjangan sertifikasi. “Tujuan utama untuk dapat sertifikat pendidik, mereka bisa mendapatkan hak mendapatkan tunjangan sertifikasi,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji menargetkan pengangkatan guru dan pegawai melalui mekanisme PPPK dilakukan tahun ini.

Pihaknya mengusulkan 5.200 untuk memenuhi kekurangan guru sebanyak 3.200 serta pegawai adminis-

(Suara NTB/uul)

POSE BERSAMA - Guru-guru Sekolah Kristen Aletheia Ampenan berpose bersama dengan tim TNI AU dalam membina anggota Pramuka di Sekolah Kristen Aletheia Ampenan belum lama ini.

Peserta perkemahan terdiri dari siswa kelas 3 – 9 yang berjumlah 336 siswa dengan didampingi oleh guru-guru.

“Kami para guru melepas mereka untuk mengembangkan kreativitas mereka tetapi tetap melihat,” jelasnya.

Para wali siswa, kata Vironika, sangat antusias mengantarkan anak-anaknya mengiku-

trasi dan guru untuk sekolah swasta, terutama guru mata pelajaran IPA sesuai permintaan sekolah. Selain juga untuk mengantisipasi guru yang pensiun pada bulan Desember nanti.

Nantinya akan diutamakan guru dan pegawaiyang selama ini menjadi honorer. Bagi guru dan pegawai yang selama ini mengabdi akan mendapatkan poin. “Tentu diutamakan bagi yang memiliki pengabdian, makanya pengabdiannya mendapatkan poin, selain dia harus mengikuti tes secara bebas itu. Ketika tes, dia sudah dapat poin lebih dulu,” kata Suruji. (ron)

ti perkemahan. “Apalagi ini tujuannya untuk melatih kemandirian anak-anak agar mereka bisa lebih menghargai kerja orangtuanya,” ujarnya.

Acara perkemahan yang dilakukan selama 2 hari dijadwalkan pada Jumat pagi diadakan di Karang Bayan baru kemudian kembali ke sekolah untuk berkemah sampai keesokan harinya.

Sementara Kepala Dinas Personel TNI AU Rembiga Letkol Adm. Burhanudin, menyambut dengan baik kegiatan perkemahan yang diadakan Sekolah Kristen Aletheia Ampenan.

“Kami mengapresiasi kegiatan ini untuk mendukung kegiatan outbond yang diberikan kepada adik-adik pramuka,” jelasnya.

Kegiatan yang diberikan

pada anggota pramuka berupa pelajaran untuk melatih kemandirian mereka seperti pembinaan disiplin, mental dan pelatihan fisik sesuai kapasitas siswa. “Kegiatannya berupa pengenalan tentang teknik-teknik dasar bertahan hidup di alam bebas,” ujar pria asal Bima ini.

Burhanudin mengatakan dengan kegiatan ini, bisa mendekatkan siswa dengan TNI AU khususnya Lanud Rembiga melalui pendidikan. “Untuk instrukturnya kami menggunakan anggota kami dari polisi militer, tim medis sampai tim SAR yang menjamin mereka tetap aman,” tukasnya.

TNI AU Lanud Rembiga, kata Burhanudin, siap membantu apabila ada pihak yang meminta bantuan pelatihan serupa. “Kami tidak merencanakan waktunya tapi kami siap jika dimintai bantuan sesuai kemampuan yang kami punya, tapi bisa saja diagendakan sebagai sumbangsih kepada daerah,” jelasnya.

Ia berharap dengan adanya kegiatan ini bisa membangun karakter tangguh pada siswa khususnya pada siswa-siswi Sekolah Kristen Aletheia Ampenan. (uul)

Mengenal Calon Rektor Unram, Prof. Oyon

Tawarkan Tiga Perubahan Mendasar untuk Unram

BAGINYA, Pemilihan Rektor Unram harus jadi momentum mengubah wajah Unram dalam segala segi. Dalam hal ini, Prof. Oyon menawarkan tiga aspek perubahan mendasar dalam mengelola Unram.

Pertama, aspek kepemimpi-

nan. Kedua, penguatan kelembagaan senat akademik. Ketiga, peningkatan mutu pembelajaran, dan peningkatan kualitas dosen dan kualitas penelitian.

Menurut Prof. Oyon, konsep kepemimpinan yang baik menjadi dasar dasar dalam melak-

SMPN 19 Mataram Siapkan Simulasi UNBK Mataram (Suara NTB) SMPN 19 Mataram menyiapkan diri menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2018 nanti. Pihak sekolah akan mempersiapkan simulasi UNBK, termasuk mengundang teknisi dari luar sekolah untuk mematangkan persiapan UNBK. Hal itu disampaikan Kepala SMPN 19 Mataram, Hj. Aminah, S.Ag., M.Pd., pekan kemarin.

Pada akhir pekan lalu, pihaknya mengadakan rapat persiapan semester dan persiapan simulasi UNBK. “Kebetulan kami mengundang teknisi dari luar untuk menabah penguatan dalam per-

(Suara NTB/ist)

MoU - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli (tiga dari kiri) saat penandatanganan MoU dengan KPU NTB di salah satu hotel di Mataram beberapa waktu lalu.

Aletheia Gelar Perkemahan Bersama TNI AU

Prof. Ir. Yusuf Akhyar Sutaryono, PhD., satu di antara tujuh Calon Rektor Universitas Mataram (Unram) yang akan bertarung pada Pemilihan Rektor Unram 2017.

Pernah menjadi Dekan Fakultas Peternakan pada periode sebelumnya jadi bekal berharga bagi pria yang akrab disapa Prof. Oyon ini. Apalagi Prof. Oyon berpengalaman pernah memimpin institusi perguruan tinggi, yakni sebagai Rektor IKIP Mataram. Seperti apa upaya Prof. Oyon memimpin Unram, jika terpilih nanti?

HADIR - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menghadiri Gebyar PAUD di Kantor Camat Gunungsari, Sabtu (4/11).

bersama Kasubag Kerjasama Kelembagaan Supardi, S. Sos. MM., menyampaikan kampus UIN Mataram sedang gencarnya melakukan koordinasi dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak.

“Alhamdulillah UIN Mataram bersama KPU NTB untuk meningkatkan pemahaman kesadaran bagi pemilih pemula yaitu kalangan mahasiswa. Pemilih pemula merupakan target penting pendorong meningkatnya partisipasi agar mau menggunakan hak pilihnya dan mempergunakannya dengan baik, cerdas dan bertanggung jawab, sehingga kualitasnya pun akan berjalan beriringan,” tutupnya. (dys/*)

Kuota Perekrutan Guru Honorer Diharapkan Ada Penambahan

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Bunda PAUD Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid foto bersama peserta Gebyar PAUD, Sabtu (4/11).

duta-duta yang akan membantu membumikan pesan pemilu dan demokrasi.

Sementara itu, Wakil Rektor III UIN Mataram Dr. Hj. Nurul Yakin, M. Pd., yang membidangi kerjasama antar lembaga meyakini model kerjasama ini akan dilaksanakan dalam ruang lingkup yang cukup luas. Di antara poin penting yang prinsip dalam kerjasama ini adalah secara bersama-sama memfasilitasi dan membuka diri menjadi lokasi penelitian dan riset baik bagi mahasiswa maupun dosen. Termasuk, menyediakan berbagai sarana pendukung dan datadata yang diperlukan dalam rangka penelitian dan riset tentang demokrasi dan Pemilu.

Lebih lanjut Nurul Yakin

2017 lalu, namun ketika Hj. Aminah dimutasi untuk mengisi posisi Kepala Sekolah di SMPN 19 Mataram, ia melihat di SMPN 19 sudah memiliki 20 komputer.

Dengan merujuk pada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), yang menyebutkan sekolah yang memiliki 20 unit komputer harus ikut UNBK, ia pun mengiyakan untuk mengikuti UNBK. Fasilitas untuk pelaksanaan UNBK mulai disiapkan pihaknya saat itu. SMPN 19 menggunakan dua ruang untuk UNBK. Aminah menyebutkan, sebanyak 146 siswa yang akan mengikuti UNBK lalu, ditambah dengan

sekolah swasta yang ikut melaksanakan UNBK di SMPN 19.

Total komputer yang disiapkan sebanyak 65 komputer, berasal dari meminjam di siswa dan guru. Namun berdasarkan saran dari operator, SMPN 19 akan menggunakan 48 komputer untuk tiga sesi UNBK. Aminah bersyukur dengan keseriusan pihak sekolah melaksanakan UNBK yang lalu, sehingga mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

“Semua itu juga hasil kerja keras bersama warga SMP 19 Mataram sehingga sekolah kita dapat perhatian dari kementerian,” ujarnya. (ron)

sanakan program-program yang dibuat oleh lembaga. Mengingat sebaik apapun program yang dibuat, kalau konsep kepemimpinannya belum tuntas, maka hasilnya bisa bengkok kemana-mana.

Unram menurut Prof. Oyon, harus dipimpin oleh orang yang berpengalaman, profesional, sehingga mengetahui secara detil Unram ini dibawa kemana. Terlebih mampu membawa Unram ke visi 2025. “Kita kan ingin Unram jadi perguruan tinggi bertaraf internasional,” ujar Prof. Oyon ditemui di ruang kerjanya, pada Jumat (3/11).

Seorang pemimpin, kata dia, tidak boleh bertindak “one man one show”, dia harus “collective collegial”. Selain itu seorang pemimpin harus melibatkan banyak pihak, termasuk mampu mendengar masukan dari orang lain. Dalam rangka itu, seorang pemimpin harus mengajak elemen pimpinan yang lain untuk turut berbuat. “Aspek itulah yang hampir tidak ada koreksi. Itulah yang saya maksud konsep kepemimpinan,” ujarnya.

Selain itu, penguatan kelembagaan senat universitas dalam bidang akademik dan penunjang akademik juga mutlak dilakukan ke depan. Mengingat selama ini keberadaan senat hanya sebagai pelengkap saja, sehingga nantinya senat memiliki peranan penting dan bisa dipedomani oleh rektor.

“Jadi tidak sekedar pelengkap. Sekarang ini senat hanya menjadi apa namanya (pelengkap), kalau bersuara berbe-

da dikucilkan. Ini ngak betul, ini akibat terlalu sentralistik,” imbuh Prof. Oyon.

Kritik juga dilontarkan Prof.

Oyon saat pimpinan menentukan jabatan baik di tingkat fakultas dan jabatan lainnya. Menurutnya, pengisian jabatan-jabatan itu harus didasari oleh kemampuan, profesionalitas, tidak berdasarkan suka tidak suka. “Kita ingin fair lah, sehingga organisasi ini sehat, idealisme tumbuh, rasa memiliki tumbuh, tidak muncul apatisme,” ujarnya.

Sebagai contoh kata dia, saat pemilihan dekan, dia cenderung pemilihan menggunakan cara lama yakni melalui pemilihan sama seperti pemilihan rektor saat ini. Yaitu melalui mekanisme penjaringan, hingga pemilihan.

“Dekan harusnya dilakukan dengan cara yang sama dengan pemilihan rektor. Kemarin juga katanya dipilih tapi kan formalitas saja. Sehingga kalau saya mengatakan subjektivitas itu sangat tinggi. (maka) harus dikembalikan,” ujarnya.

Sedang untuk mencapai visi unram 2025, Prof. Oyon menawarkan khusus dalam bidang pendidikan untuk memperkuat lembaga penjaminan mutu. Menurutnya, lembaga ini harus betul-betul diperkuat, sehingga bisa dilihat sejauhmana pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi dosen ketika mengajar itu juga harus dievaluasi.

Termasuk juga tentu saja didukung oleh fasilitas penunjang IT untuk penyediaan sumber materi belajar. Kemudian

(Suara NTB/ist)

Yusuf Akhyar Sutaryono memperkuat dosen-dosen dengan cara mendorong bagi mereka yang masih S2 untuk melanjutkan ke program doktor (S3), termasuk mendorong mereka untuk memperbanyak penelitian berkualitas dan bertaraf nasional dan internasional.

“Penelitian itu harus dimaksimalkan kemampuan dosen agar membuat proposal yang kompetitif bisa menyerap dana penelitian dari luar. Kemampuan kita meneliti sudah cukup bagus dengan mendapat skema penelitian hanya masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah dosen Unram terutama penelitian yang berskala nasional,” terangnya.

Sementara bagi dosen-dosen yang belum mendapat guru besar akan dilakukan pendampingan mulai dari proses awal hingga akhir, sehingga pada tahun-tahun mendatang jumlah guru besar Unram terus bertambah. (dys)

Halaman 10

SUARA NTB Senin, 6 November 2017

Kerjasama Dispora Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

Optimis Meraih Medali Emas di PON XX/2020 ATLET voli pasir NTB, Danangsyah Y. P, rupanya tak ingin patah semangat untuk mencetak prestasi di PON. Meski sudah beberapa kali gagal meraih medali di PON, namun atlet asal Kabupaten Dompu ini siap mempersembahkan medali emas di PON XX di Papua tahun 2020.

Diwawancara Suara NTB di Mataram, Minggu (5/11) Kemarin, putra pasangan Arifuddin dan Siti Nuraini ini mengungkapkan optimismenya menatap PON XX/ 2020. Dengan penuh rasa optimis dia mengungkapkan bahwa dirinya akan mampu menyumbang medali emas.

“Target saya di PON Papua medali emas. Dan saya optimis bisa menyumbangkan medali emas untuk NTB,” ucapnya.

Rasa optimis atlet kelahiran 15 Mei 1995 ini cukup beralasan, pasalnya dia sudah mempersiapkan diri dengan baik menghadapi event nasional itu. Salah satu menjadi kelebihannya saat ini adalah telah menjadi timnas voli pasir Indonesia.

Dengan menjadi atlet voli pasir nasional, Danangsyah

yang biasa disapa Danang mendapat kemudahan untuk menjalani try out (uji tanding) level internasional. Hasil dari beberapa kali try out level internasional Danangsyah sudah menpati peringkat delapan besar ASIA. Hasil pertandingan di Kejuaraan Asia Pasifik di Thailand 2016, Danangsyah yang memperkuat tim Indonesia menempati peringkat delapan besar Asia. Selain menempati peringkat delapan besar internasional Danangsyah menjadi atlet muda nasional yang berpengalaman bertanding di level internasional.

Tampil di PON 2020 mendatang, Danang dipastikan menjadi atlet terkuat di multi event nasional itu. Sebab dia satu-satunya atlet muda Indonesia yang telah terbisa tampil di PON. Sementara atlet-atlet senior Indonesia yang menjuarai PON 2016 tidak lagi dapat tampil karena terhalang usia.

“Maksimal usia kelahiran 1995 yang dapat tampil di PON 2020. Dan PON itu akan menjadi penampilan terakhir saya,” terangnya.

Tidak hanya itu, Danang

akan menjadi satu-satunya atlet indonesia yang dapat tampil di PON 2020. Sementara atlet terbaik Indonesia lainnya tidak bisa ikut karena terkendala usia.

Danang sendiri tergolong cukup lama di Pelatnas.

Tahun 2014 dia sudah masuk Pelatnas jangka panjang dan sudah merasakan ketatnya pertandingan di event level internasional. Diantaranya mewakili Indonesia di kejuaraan Asia Pasifik di Palembang 2014 dan Asia Pasifik di Thailand tahun 2016. Dia menempati peringkat delapan besar ASIA. Bagi Danang, untuk masuk pelatnas tidak gampang.

Salah satu tantangan terbesar harus memiliki prestasi di level nasional. Danang sendiri sudah sering tampil di event nasional dan meraih medali.

Prestasi terbaiknya meraih medali perak di Pra-PON di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) tahun 2015, selain itu Danang juga pernah perkuat NTB di PON 2012 dan PON 2016.

“Di PON 2016 saya meraih peringkat empat besar. Saat itu saya berpasangan sama Tio Kusuma,” ucapnya seraya menambahkan bahwa di PON XX di Papua 2020 dia akan kembali berpasangan dengan rekannya sesama atlet NTB, Tio Kusuma dengan target meraih medali emas. (fan)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Nama : Danangsyah Yudistira Pribadi.

1234567890123456789012345678901212 Tempat tgl Lahir : Dompu 12 Mei 1995 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Prestasi : 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1. Medali perak AVC Beach Tour Grand Front 1234567890123456789012345678901212 Osaka Jepang 2017 1234567890123456789012345678901212 2. Perunggu di South East Asian Beach Volleyball 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Championship Singapore 2017 1234567890123456789012345678901212 3. Medali emas Kejurnas Voli Pasir di Bengkulu 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 2016.

1234567890123456789012345678901212 4.

Medali perak Pra-PON 2015.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Danangsyah Y. P

HILANG(Suara NTB/ist)

Pengprov PCI NTB Resmi Dilantik

Isvie Pasang Target Satu Medali Emas

(Suara NTB/fan)

Ketua PCI NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda

Mataram (Suara NTB) Hj. Baiq Isvie Rupaeda SH, MH resmi memimpin cabang olahraga Cricket. Ketua DPRD NTB ini dilantik oleh Ketua Persatuan Cricket Indonesia (PCI) NTB, Azis Syamsuddin di Hotel Santika Mataram, Minggu (5/11).

Pelantikan yang dimulai pukul 15.30 hingga 16.30 itu dihadiri Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PCI, Azis Syamsuddin dan Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti. Selain itu dihadiri sejumlah pengurus cabor.

Dalam sambutannya, Isvie

menjelaskan bahwa cabor cricket adalah olahraga sejenis permainan kasti. Dan dia sendiri pertama kali memimpin organisasi olahraga. Meski belum berpengalaman memimpin organisasi olahraga Isvie punya semangat tinggi memajukan olahraga Cricket. Dia siap membawa prestasi Cricket NTB untuk berprestasi di multi event nasional.

“Target kami meraih medali emas di Pekan Olaharah Nasional (PON) di Papua tahun 2020.

Mohon kami didukung,” ucapnya dengan penuh semangat.

Untuk meraih target medali emas di PON Isvie akan melak-

sanakan berbagai program prioritas. Tahapan yang dilakukan adalah menyiapkan tenaga pelatih andalan dengan memberikan pelatihan pelatih yang bersertifikat nasional hingga internasional. Selain itu pihaknya akan menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan latihan dan pertandingan atlet.

Isvie sendiri sudah menentukan lokasi untuk pembangunan sarana olahraga setelah melakukan kunjungan dengan Ketua Umum PB PCI, Azis Syamsuddin hari itu juga. “Kita memilih GOR untuk membangun sarana olahraga Cricket,” ucapnya. (fan)

HLG STNK R4 TOYOTA AVANZA B1531KRW NOKA/ NOSIN : MHKMSEA41FK005157/INRF036064 AN: KURNIASIH HILANGDSKTR REMBIGA

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HLG STNK R2 HONDA DR 4345BJ NOKA/NOSIN : MH1ME71188K724249/ HB71E-1720094 AN: I KOMANG SANDIARTA HILANG DSKTR KURIPAN HLG STNK R2 HONDA DR2569BS NOKA/NOSIN : MH1JB8116AK541414/ JB81E-153674 AN: DAIMUN HILANG DSKTR REMBIGA

RUPA-RUPA

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

HLG STNK R2 YAMAHA DR3706CK NOKA/NOSIN : MH31KP00DEJ8840100/ 1KP-883942 AN:SITI HAJAR HILANG DSKTR AMPENAN

LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 SALONMUSLIMAHSYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen,FacialBadyShop,FacialDiamon+Oxigen,FacialBeautyZen+Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no.

11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BBD34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Senin, 6 November 2017

SUARA NTB

Halaman 11

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 6 Oktober 2017

Halaman 12

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Senin, 6 November 2017

Halaman 13

Dedikasi Hj. Ermalena untuk Angkat IPM NTB Anggota DPR RI Dapil NTB, Dra. Hj. Ermalena MHS, seperti tak pernah kehabisan energi memperjuangkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang masih ada di papan bawah. Dari pelosok ke pelosok, politisi PPP ini hampir tak pernah absen menyuarakan pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan melalui peran keluarga.

HAL itu diakui sendiri oleh Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si, saat membuka acara Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kreatif, di Yayasan Nurul Muttaqin, Batukliang, Desa Bujak, Sabtu (4/11).

Makripuddin mengutarakan, selama berhari-hari, pihaknya berkeliling ke berbagai pelosok untuk menyosialisasikan pentingnya membangun keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Dalam rangkaian kegiatan itu, Makripuddin mengaku beberapa kali absen karena harus beristirahat.

“Kami ikuti beliau (Hj. Ermalena) ke beberapa tempat dan kami sempat istirahat. Tapi beliau tidak. Beliau selalu hadir.. beliau tidak pernah lelah.. tidak

pernah capek,” ujar Makripuddin.

Ermalena memang terlihat sangat menjiwai yang ia lakukan di tempat itu. Di awal kegiatan tersebut, saat menyanyikan lagu mars keluarga berencana, ia tampak begitu bersemangat menyanyikannya.

Ermalena tampak bernyanyi dengan lancar, mengikuti lagu dari awal sampai akhir. Sepanjang lagu, ia mengetuk-ngetukkan jemarinya, larut dalam alunan ritme Mars Keluarga Berencana.

Saat menyampaikan materi KIE Kreatif pun, Ermalena tidak diam di atas panggung. Ia berdiri, memberikan pemaparan dengan bahasa sederhana yang cukup mengena untuk masyarakat di pedesaan.

Setiap kalimat ia lontarkan dengan mimik wajah dan intonasi yang tepat, sehingga suasana sosialisasi KIE Kreatif tersebut tampak begitu

hidup olehnya. Masyarakat pun terlihat serius menyimak pemaparannya.

Dalam pemaparannya, secara sederhana Ermalena menegaskan pentingnya masyarakat mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Ia memaparkan, saat ini bumi dan tanah yang kita tinggali tidak bertambah luas. Sementara, manusia yang tinggal di dalamnya semakin bertambah.

Jika hal ini terus berlanjut, kelak sumber daya alam akan semakin terbatas dan manusia akan berebut sumber daya yang terbatas sehingga yang akan kebagian hanya orang dengan kemampuan yang kuat.

Mereka yang lemah akan tersingkir.

Untuk menghindari itulah, Ermalena menegaskan pentingnya masyarakat merencanakan sebuah keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera sejak dini. “Kita ingin agar masyarakat NTB bisa hidup dengan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang layak,” ujarnya.

Kegiatan ini sedikitnya sudah digelar di tujuh desa. Mulai dari Desa Sintung, Kopang, Beleka, Marong, Bujak, Selebung, hingga Kabul. Di Beleka, Ermalena hadir bersama Kepala BKKBN RI, Dr. Surya Candra Surapaty, M.Ph, Ph.D. Selain itu, hadir pula

Hj. Ermalena (paling kiri) bersama Kepala BKKBN RI, Dr. Surya Candra Surapaty, M.Ph, Ph.D (dua dari kanan) dalam acara KIE di Desa Beleka, Lombok Tengah.

Asisten 1 Setda Loteng, Ir. H. L. M. Amin MM, plus Ketua Yayasan Ponpes Shahiburahman, TGH. Ibnu Kholil M.Pd.I, selaku tuan rumah.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini, kegiatan ini akan berlanjut di 28 titik. “Kita menggelar ini di desa. Jadi pejabat tertinggi

yang hadir itu kepala desa. Kita berharap pemahaman ini bisa dibangun mulai dari kepala desanya,” tegas Ermalena. (*)

Hj. Ermalena MHS, bersama Pimpinan Ponpes Sohiburrahman, TGH. Ibnu Kholil, saat KIE Desa Beleka, Loteng.

Hj. Ermalena dalam KIE di Desa Selebung, Loteng.

Hj. Ermalena berbicara dengan seorang ibu dan anaknya dalam KIE di Desa Kopang, Loteng.

Hj. Ermalena bersama Kades Marong, dalam KIE di Desa Marong, Loteng.

Hj. Ermalena dalam KIE di Desa Bujak, Loteng.

Hj. Ermalena dalam KIE Desa Sintung Mas.

SUARA NTB

Senin, 6 November 2017

Halaman 14

Kerjasama Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Mataram Tuan Rumah Munas dan Konbes PBNU Mataram (Suara NTB) Kota Mataram jadi pilihan berbagai kalangan untuk kegiatan skala nasional dan internasional. Tanggal 23 - 25 November mendatang, Kota Mataram jadi tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) PBNU. Munas dan Konbes PBNU yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Dilakukan pembahasan secara teknis oleh panitia penyelenggara dengan seluruh pejabat lingkup Pemkot Mataram.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, kegiatan skala nasional yang akan menghadirkan tokoh agama seluruh Indonesia perlu dipastikan persiapan secara matang, agar Kota Mataram benar-benar dapat tampil sebagai tuan rumah yang baik pada gelaran Munas-Konbes PBNU tahun 2017.

Apalagi kegiatan tersebut menurut rencana akan dihadiri oleh Presiden RI ke 7, Ir. H. Joko Widodo, para menteri, ulama dan cendekiawan muslim. ‘’Bah-

kan organisasi ulama dari 35 negara akan hadir. Jadi harus kita pastikan semua siap,’’ kata walikota pekan kemarin.

Pemkot Mataram tidak khawatir dengan kegiatan skala nasional maupun internasional. Sebab, sudah memiliki pengalaman menangani kegiatan skala besar. Walikota menekankan, seluruh kegiatan berlangsung di Mataram tetap mengedepankan tiga sukses.

Sukses penyelenggaraan, sukses pencitraan, dan sukses ekonomi. ‘’Insya Allah, saya tidak terlalu khawatir. Kegiatan skala nasional sudah sering kita jadi tuan rumah,’’ kata dia.

Ketua Panitia Regional Munas dan Konbes PBNU, Lalu Winengan menjelaskan, pelaksanaan kegiatan nantinya akan dipusatkan di Komplek Masjid Islamic Center. Beberapa agenda lainnya juga akan dipusatkan di lokasi tam-

bahan. Yakni, di Pondok Pesantren Darul Falah Pagutan, Pondok Pesantren Nurul Islam Sekarbela, Pondok Pesantren Darul Hikmah Karang Genteng, dan Sektretariat Utama NU NTB. Sebelum Munas dan Konbes lanjutnya, akan diawali dengan pawai ta’aruf yang melibatkan 10.000 peserta. Dilanjutkan membaca shalawat badar mengejar sekaligus memecahkan Rekor Muri. ‘’Selain itu akan digelar pula bazar dan pasar rakyat di beberapa titik lokasi,’’ sebutnya.

Winengan menambahkan, terpilihnya NTB khususnya Kota Mataram sebagai tempat penyelenggaraan Munas-Konbes PBNU bukan tanpa alasan. Saat penentuan lokasi ada sembilan provinsi yang meminta NTB sebagai tempat penyelenggaraan Munas.Terlebih lagi NTB, memiliki penduduk dengan jumlah Nahdliyin cukup besar, mencapai sekitar 65 persen dari keseluruhan penduduk NTB, (cem/*)

RAPAT - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Sekda Mataram, H. Effendi Eko Saswito dan Ketua Pengurus Wilayah NU NTB TGH Ahmad Taqiudin Mansur saat memimpin rapat persiapan Munas dan Konbes PBNU.

Periksa SPBE di Dasan Cermen

Disdag Ingin Jamin Pengisian Elpiji Sesuai Takaran

(Suara NTB/cem)

Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito menandatangani MoU kerjasama program pelatihan dan pembinaan calon Polri.

Pelatihan dan Pembinaan Calon Polri

Pemkot Mataram dan Polres Jalin Kerjasama PEMERINTAH Kota Mataram dan Polres Kota Mataram menandatangani Perjanjian Kerjasama atau MoU (Memorandum of Understanding) terkait pembinaan dan pelatihan bagi calon peserta seleksi penerimaan anggota Polri.

Penandatanganan kerjasama itu merupakan tindaklanjut kesepakatan Pemerintah Pusat dengan Mabes Polri.

Kapolres Mataram AKBP Muhammad mengungkapkan, MoU ditandatangani dengan Pemkot Mataram sebagai upaya mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelatihan dan pembinaan sebelum mendaftar sebagai anggota Polri.

Pembinaan ini secara gratis diberikan membekali peserta baik fisik, kesehatan maupun

kompetensi. ‘’Kami akan memberikan pembinaan dan pelatihan bagi siapapun warga Kota Mataram yang ingin mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2018, agar pada saatnya nanti mereka betul-betul siap saat mengikuti seleksi,’’ ungkap Kapolres.

Proses pembinaan sebagai langkah awal memastikan masyarakat yang mendaftar telah siap. Di samping itu, tidak ada keraguan maupun spekulasi muncul bahwa mendaftar jadi anggota Polri memakai uang. ‘’Kalau selalu ranking tidak ada alasan mau digugurkan.

Makanya, kami mengimbau masyarakat jangan mudah percaya apalagi nyogok,’’ imbaunya.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H.Effendi Eko Saswito mengapresiasi program yang digagas oleh Polres Mataram, terkait

pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat di Kota Mataram.

Program ini kata dia, sangat penting dan turut mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pembinaan dan pelatihan yang akan diberikan, calon peserta seleksi akan lebih siap pada saat mengikuti seleksi penerimaan. ‘’Jadi akan lebih banyak peserta yang lulus seleksi nant.

Karena kalau ada yang masih kurang dapat diperbaiki sebelum peserta mengikuti seleksi.

Yaitu pada saat mengikutiprogram ini,’’ ujarnya.

Pemkot Mataram lanjut Eko, akan mem-back up, kalaupun nanti dibutuhkan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut (cem/*)

Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan melakukan pemeriksaan terhadap Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji (SPBE) di Dasan Cermen.

Pemeriksaan itu berkaitan dengan keluhan masyarakat, sehingga ingin dipastikan pengisian elpiji diterima masyarakat sesuai takaran.

Inspeksi mendadak (Sidak) dipimpin langsung Kadis Perdagangan, Lalu Alwan Basri dimulai sekitar pukul 12.00 Wita.

Tim dari Dinas Perdagangan bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil menemui petugas SPBE milik PT. Delta Adiguna.

Petugas Dinas Perdagangan bersama PPNS selanjutnya, memeriksa tabung elpiji ukuran 5 12 kg. Tidak ada temuan seperti kekurangan takaran maupun

mesin timbang belum ditera ulang.

Pemeriksaan dilakukan saat ini kata Alwan, dalam rangka pengawasan khusus elpiji ukuran 5 -12 kg di PT. Delta Adiguna. Selanjutnya, tim akan memeriksa stasiun pengisian bahan bakar elpiji di Jalan Lingkar Selatan ukuran 3 kg.

Dijelaskan, tiga hal harus diperhatikan dalam pemeriksaan tersebut. Pertama, adanya keluhan masyarakat. Kedua, permintaan khusus dari perusahaan. Dan, pengawasan rutin dilakukan oleh pemerintah. ‘’ Inilah pengawasan rutin,’’ ucapnya.

Item yang menjadi pemeriksaan, dicek kebenaran takaran, kondisi mesin, segel serta timbangan sudah ditera atau belum.

Di SPBE milik PT. Delta Adiguna tidak ditemukan pelanggaran apapun. Akan tetapi, perlu diuji lagi

keabsahan isi elpiji. Gas ini banyak keluhan masyarakat tentang isi, karena di rumah tidak mungkin menimbang, sehingga pemerintah hadir memberikan keyakinan ke masyarakat bahwa elpiji diterima sesuai takaran.

Kepala Produksi SPBE PT. Delta Adiguna, Didi Jayadi menyampaikan, pihaknya cukup teliti mengisi elpiji yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pihaknya benar - benar memegang amanat terkait pengendalian mutu produksi maupun pelayanan.

Prinsip kehati - hatian selalu di kedepankan. Selain masyarakat puas, elpiji diterima sesuai takaran. ‘’Kami jaga betul pengendalian mutu. Tidak mau kami berbohong memberikan pelayanan ke masyarakat,’’ ujarnya. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri didampingi petugas dari PPNS mengecek alat pengisian gas di SPBE milik PT. Delta Adiguna.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/cem)

Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito didamping Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang berpose bersama dengan Kapolres Mataram, AKBP Muhammad usai penandatanganan MoU kerjasama program pelatihan dan pembinaan calon Polri di Pendopo Walikota Mataram pekan kemarin.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengecek tabung elpiji di SPBE milik PT. Delta Adiguna. Pengecekan ini menjamin tidak ada kerusakan maupun kebocoran tabung gas yang didistribusikan ke masyarakat.

RAGAM

SUARA NTB Senin, 6 November 2017

Ratusan Warga Hadiri KIE Kreatif di Sintung Praya (Suara NTB) Ratusan warga menghadiri kegiatan sosialisasi KIE Kreatif yang digelar BKKBN Provinsi NTB bersama Wakil Ketua Komisi IX, DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS, di Desa Sintung, Loteng.

Kegiatan ini mengusung topik seputar pemerataan kependudukan, keluarga berencana dan mewujudkan pembangunan keluarga yang berkulitas.

Kegiatan ini dihadiri ratusan warga desa. Terasa meriah karena warga mengikuti dengan antusias, dengan dukungan Yayasan Pondok Pesantren NW Sintung, selaku tuan rumah.

“Kami bersyukur atas terselenggara acara ini di halaman pondok pesantren. Semua ini untuk menyadarkan bahwa KB bukan saja pil, suntik atau alat kontrasepsi lainnya. Tapi KB adalah Keluarga Berencana untuk membangun warga yang baik,” ujar Ketua Yayasan Ponpes NW Sintung.

Acara ini diisi berbagai kegiatan. Dari pembukaan, sambutan dan talkshow serta diiringi hiburan menarik seperti hadrah dari santri, tarian selamat dalam menumbuhkan pergaulan dan keakraban budaya sasak di NTB. Acara dibuka dengan sambutan dari Kabid Adpin BKKBN NTB, Drs. Samsul Anam MPh. Samsul Anam memaparkan bahwa salah satu penyebab kemiskinan yang meningkat adalah karena tingginya ledakan penduduk.

Karenanya, tren ini harus ditekan melalui program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga).

Dra. Hj. Ermalena MHS selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI juga menegaskan bahwa warga harus mau berubah.

Tugas membangun wilayah bukan hanya beban pemerintah. Namun seluruh warga setempat harus ikut membangun masyarakat yang peduli tentang kependudukan, KB, Kesehatan, pendidikan dan pembanguan keluarga yang islami.

“Kita harus banyak berikan informasi dan pendidikan kepada keluarga sehingga mampu melakukan persiapan kehidupan berkeluarga kelak jangan nikah muda,” imbuhnya. Dengan terselengaranya kegiatan ini, masyarakat diharapkan mampu memahami kembali peran keluarga yang sangat penting untuk masa depan yang cerah. (*)

Untuk Menghargai Jasa Pahlawan Dari Hal. 1 Dalam acara gerak jalan tersebut, selain disediakan puluhan hadiah door prize yang menarik kepada para peserta yang sebagian besar merupakan masyarakat dan karyawan/karyawati Pemprov NTB, serta pelajar SMA/SMK se - Kota Mataram, juga disediakan menu makanan khas daerah seperti sate, soto, bakso, nasi bungkus dan lain-lain secara gratis yang disantap diakhir acara.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, Ph.D saat melepas peserta jalan sehat tersebut menegaskan bahwa kegiatan itu merupakan salah satu cara untuk menghargai jasajasa para pahlawan. Salah seorang diantaranya adalah seorang tokoh putra terbaik NTB, yakni Maulana Syeikh TGKH. Muhammad Zainud-

din Abdul Majid, yang Insya-Allah dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Karena itu, Sekda meminta seluruh masyarakat untuk mendukung Maulana Syeikh sebagai pahlawan nasional.

Sekda yakin bahwa Kakek Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tersebut akan menjadi salah satu Pahlawan Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apalagi antuasiasme masyarakat NTB sangat tinggi menyambut penetapan tersebut.

Di akhir acara jalan sehat tersebut, Sekda mempersilakan seluruh peserta jalan sehat untuk makan sate, dan makanan lainnya dari para pedagang yang berjualan di sekitar acara. (r)

Hj. Ermalena Ingatkan Peran Keluarga dalam Membangun Bangsa Praya (Suara NTB) Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB terus berkomitmen membangun dan menciptakan keluarga yang berkualitas. Keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera bisa diwujudkan melalui program keluarga berencana (KB).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, yang juga anggota DPR RI Dapil NTB, Dra. Hj. Ermalena MHS, bersama Perwakilan BKKBN Provinsi NTB selaku salah mitra kerja, menggelar KIE Kreatif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jamaah Desa Mentingo, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Kamis (2/11) lalu.

Kegiatan seminar dan talkshow yang begitu semarak dengan hadirnya berbagai unsur masyarakat dari anak-anak, santri, ibu bapak dan warga setempat yang hadir penuh ker-

perdagangan, perindustrian, sosial,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram pekan kemarin.

Untuk itu, program pokokpokok pikiran (Pokir) dari masing-masing anggota Dewan akan diarahkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Hadi mengatakan, meskipun anggaran banyak yang tersedot untuk membiayai Pilkada dan proyek jalan serta hal-hal lainnya, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu indikator RPJMD yang disorot oleh dewan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan KUA PPAS 2018. ‘’Jadi tetap, pengentasan kemiskinan. Makanya porsi anggaran yang ada itu juga diarahkan mana yang kira-kira untuk pengentasan kemiskinan, tetap ada,’’ ujarnya.

Angka kemiskinan di NTB saat ini berdasarkan data BPS pada Maret 2017 sebesar 16,07 persen. Atau naik sebesar 0,05 persen dibandingk an posisi September 2016 sebesar 16,02 persen.

Pemprov menargetkan angka kemiskinan pada 2018 sebesar 12,25 persen. Untuk itu, menjelang tahun politik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 20182023, seluruh perangkat pemerintahan diharapkan bekerja profesional untuk mengejar target-target RPJMD yang belum tercapai, salah satunya indikator penurunan angka kemiskinan.

‘’Rekan-rekan DPRD juga meningkat penghasilannya supaya pengawasannya meningkat. Tetapi ekskutif juga ada TKD sehingga harus meningkatkan kinerjanya. Kami berharap gubernur dan wakil gubernur pada kondisi suasana politik kita berharap menjalankan optimalisasi peran OPD tetap berjalan secara profesional dan mencapai tujuan dalam RPJMD,’’ kata Ketua DPW PKS NTB ini.

Beberapa target RPJMD yang belum tercapai tak mesti mencapai seratus persen. Tetapi, paling tidak, kata Hadi dapat mendekati seratus persen. ‘’Salah satunya memang angka kemiskinan kita dari target diselesaikan 2 persen setahun. Dari awal memang kita melihat capaian itu agak berat 2 persen per tahun,’’ katanya. ’’Makanya capaian untuk mengurangi kemiskinan sudah maksimal.

Cuma penyebab kemiskinan ini bukan hanya internal tapi juga eksternal.

Jadi kompleks, ditambah lagi kesiapan dari masyarakat yang harus mau berubah,’’ tandasnya.

Dalam APBD Perubahan 2017, Pemprov NTB menaikkan alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan menjadi Rp 1,7 triliun. Sebelumnya, dalam APBD murni 2017, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk mempercepat penurunan kemiskinan sekitar Rp 1,3 triliun. (nas)

Surati Menteri LHK Dari Hal. 1 Karena areal itu masuk kewenangan BKSDA, Taman Wisata Alam,’’ ujarnya.

Ia menyebutkan, luas perbukitan di KEK Mandalika yang perlu dihijaukkan sekitar 50 hektare. Untuk menghijaukan bukit-bukit yang ada di sana, akan dikeroyok oleh Kementerian, provinsi dan PT. Indonesia Tourism Development Corpora-

tion (ITDC).

Madani menyatakan, sejauh ini masih dilakukan survei lokasi. Direncanakan penanaman akan dilakukan Desember mendatang. ‘’Sekitar 50 hektare lereng ke timur saja, rencananya ditanami flamboyan. Pohon ketapangbiasanya yangbagus.Tapi dicoba flamboyan, kuat juga,’’ kata mantan Kepala KPH Rinjani Barat ini. (nas)

amaian di halaman pondok pesantren. KIE Kreatif 2017 menjadi simbol keseragaman warga yang hadir sebagai peserta maupun tamu undangan.

Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jamaah TGH. Muhammad Thoir Jamaah S.Pd.I. Menyampaikan bahwa perlunya persiapan yang matang dalam membina dan membangun keluarga harmonis dan sejahtera melalui ikhtiar yang terus menerus.

Ia menyampaikan banyak terima kasih atas diselenggarakanya acara ini.

Kabid. ADPIN BKKBN NTB, Drs. Samsul Anam M.Ph memaparkan bahwa keluarga menjadi pusat pondasi kehidupan. “Karena itu kita harus mengamalkan delapan fungsi keluarga. Agama, kasih sayang, perlindungan, sosial budaya, pendidikan, kesehatan reproduksi, ekonomi dan

lingkungan,” sebutnya.

Kegiatan in dirasa sangatlah luar biasa karena untuk menyukseskan Keluarga Berencana (KB) atau biasa dikenal juga program KKBPK harus dibarengi dengan dukungan masyarakat tersebut hingga terlaksana sesuai harapan tujuan yang ingin dicapai.

Dra. Hj. Ermalena M.Hs, dalam kesempatan itu juga memberikan motivasi dan dukungan kepada warga setempat untuk tetap membangun kehidupan keluarga yang baik sehingga mengurangi permasalahan yang ada.

Menurutnya, pemerintah pasti akan terbantu oleh peran aktif warga sekitar dalam menciptakan keluarga yang harmonis. “Peran keluarga menjadi sangat fundamental dalam membangun bangsa ketika keluarga baik maka bangsa juga akan baik,” ucapnya.

(Suara NTB/ist)

KIE KREATIF - Hj. Ermalena (tengah) dalam KIE Kreatif yang digelar BKKBN NTB di Ponpes Nurul Jamaah, Desa Mentingo, Loteng, Kamis (2/11).

Kegiatan ini dihadiri ratusan warga yang datang dan langsung mengikuti acara hingga berakhir. Kegiatan ini kian semarak dengan tarian Sembah Dende

Anjani serta penyanyi lokal.

Disamping itu pula, ada hadiah menarik berupa perabotan rumah tangga hingga handphone Samsung Galaxy J1 Ace. (*)

Ultah Ke-48

Tingkatkan Layanan, RSUD NTB Resmikan Grha Mandalika Mataram (Suara NTB) RSUD Provinsi NTB dalam memasuki usia ke 48 Tahun 2017 ini serta telah menjalani berbagai aktivitas dan kegiatan dalam mewujudkanvisinyamenjadirumahsakit rujukanyangungguldibidangpelayanan, pendidikan dan penelitian di Indonesia Timur. Ini pula sebagai penandaRSUDProvinsiNTBmempersembahkan fasilitas layanan baruyaituGrhaMandalika sebagai miniatur visi rumah sakit. Fasilitas yang tersedia di Grha Mandalika meliputi poliklinik mandiri, pendidikandanpelatihan(skilllab)danunit penelitian (Instalasi Litbangkes) sertapenginapan(guest house).

“Tahun ini menjadi ulang tahun ke 48 RSUD Provinsi NTB. Tahun ini mengambil tema bangga berkarya, dengan harapan semua hospitality di rumah sakit ini bangga untuk berkarya dalam banyak hal. Sementara dari sisi layanan, sekarang sudah ada Grha Manda-

lika dengan berbagai fasilitas di dalamnya,” kata Direktur RSUD Provinsi NTB dr. H. L. Hamzi Fikri, MM, di Mataram, Sabtu (4/11).

Diketahui pada tahun 2017 ini jugaRSUDProvinsiNTBtelahberhasil mendapatkan predikat paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Sehingga membawa RSUD Provinsi NTB padapenilaian leveltertinggidalam mutu pemberian pelayanan dan menjamin keselamatan pasien.

Upaya dan ikhtiar terus dilakukan untukdapatmempertahankandan meningkatkanmutupelayanankepada masyarakat.

Pelayananunggulanterbarujuga dipersembahkanolehRSUDProvinsi NTB diantaranya dengan menghadirkan pelayanan Bedah Onkologi (khemotherapy), pusat pelayanan pembuluh darah dan jantung terpadu (cathlab), fasilitas ct-scan 128 slices(Radiologi)danberbagaiprestasi penanganan kasus langka dan berat telah berhasil dilaksanakan den-

gan mengoptimalkan sumber daya yang ada di RSUD Provinsi NTB. “Banyak fasilitas yang dapat dijadikan sebagai penunjang untuk pasien,” ujarnya.

Sementara itu, khusus untuk Grha Mandalika yang memiliki empat lantai menyediakan berbagai fasilitas. Lantai 1 terdapat Poliklinik Mandiri, Apotek, Laboratorium, Rekam Medis, Lobby, Informasi, Kasir, Ruang Diklat. Sedangkan Lantai 2 terdapat Instalasi Litbangkes (Unit riset Biomedik), Ruang Uji Ketrampilan dan Kompetensi (Skill Lab), Ruang Diklat. Di Lantai 3 terdapat Kamar Penginapan (GuestHouse),AulaPertemuandan di lantai 4 terdapat Kamar Penginapan dan Aula Pertemuan.

“Poliklinik Mandalika adalah poliklinik yang menyediakan jasa pelayanandokterspesialisyangdiselenggarakan dalam satu fasilitas ruangan terpadu yang terdiri dari RuangPendaftaran(RekamMedis),

Banjir Bandang Terjang Dompu Dari Hal. 1 ‘’Dampak dari banjir ini warga di bataran Sungai Silo semua, dan tidak ada korban jiwa,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya usai memantau kondisi banjir.

Naiknya air hingga ketinggian dua meter itu dipicu lebatnya hujan di bagian barat Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima bersamaan dengan hujan disertai angin kencang di Dompu. Akibatnya, Sungai Silo yang sama sekali belum tersentuh program normalisasi tak mampu menapung banjir kiriman itu. “Ini banjir kiriman dari Bima,” tegasnya.

Empat lingkungan terdampak banjir ini rata-rata tergolong parah. Diantaranya Lingkungan Kota Baru rumah terendam 75 unit, Lingkungan Mantro 50 unit, Kampo Samporo 45 rumah dan Lingkungan Sigi Kelurahan Karijawa terdampak 75 unit rumah.

Selain pengaruh hujan dengan intesitas tinggi dan belum dinormalisasinya Sungai Silo, banjir ini kata Imran, disebabkan terjadinya sedimentasi Sungai Silo.

Termasuk aktivitas pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat setempat. “Ini akibat sedimentasi di Sungai Silo karena kita belum lakukan normalisasi. Sebenarnya langkah

antisipasi begini ini harus normalisasi, ini juga pengaruh kurang tertibnya masyarakat membuang sampah,’’ jelasnya.

Imran M Hasan mengatakan, banjir yang tak didugaduga itu memaksa pihaknya menerjunkan semua anggota untuk membantu proses evakuasi barang berharga milik masyarakat. Dan saat ini anggota tengah difokuskan menyiapkan logistik, terutama terpal, nasi bungkus dan tenda-tenda penginapan. Terlebih pihaknya sudah mengkoordinasi persoalan ini dengan Dinas Sosial terkait pembagian wilayah penanganan pasca banjir itu. (jun)

Ruangpemeriksaan,ApotekRuang tunggu dan Kasir,” ujarnya.

Sementara itu keunggulannya sendiri terdiri dari One Stop Service artinyapasiendatang,membuatjanjiuntukbertemudengandokter spesialis, kemudian pasien diperiksaolehdokterspesialis,mendapatkan resep dan obat, serta membayardikasirhanyasaturangkaian.

Pasientidakperlumeninggalkanruangan klinik bilamana pasien tidak memerlukan pemeriksaan radiologi. Ada ruang tunggu yang nyaman dengan fasilitas AC, TV. Melayani pendaftaran pasien secara langsung maupun melalui telepon. (lin)

dr. H. L. Hamzi Fikri, MM (Suara NTB/lin)

Ribuan Hektare Hutan akan Diserahkan ke Masyarakat Dari Hal. 1 Madani belum memastikan luas areal hutan yang akan diberikan kepada masyarakat di NTB. Pasalnya, saat ini masih berproses di seluruh KPH yang ada. Ia menjelaskan program perhutanan sosial tersebut seperti kemitraan, hutan tanaman rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm). ‘’Kalaubentuknyakemitraancukup di KPH saja izinnya. Kalau HTR danHKmlewatKementerianLHK. Makanyasayamauyangkemitraan saja dipercepat,’’ ujar Madani.

Ketika ditanya apakah program perhutanan sosial ini justru akan semakin memperparah kerusakan hutan di NTB? Madani mengatakan pihaknya akan menjaga dan mengawasi pemberian izin yang ada. ‘’Kita jagain, ndak mungkin memperluas lagi. Kita hadang. Kalau dulu kan dibiarin. Sekarang kita

kawal dengan KPH,’’ katanya.

Selain itu, pengawasan terhadap kelompok masyarakat yang diberikan izin mengelola hutan juga akan diperketat untuk mencegah pengalihan izin seperti yang terjadi pada izin HKm. Ia menyebut, pemberian izin pengelolaan hutan ini akan diprioritaskan bagi masyarakat miskin lingkar kawasan hutan. “Lahan-lahan hutan yang kosong ribuan hektar didorong pemanfaatannya dengan pola kemitraan, “ ucapnya.

Selain itu, kata Madani, lahan hutan yang ditelantarkan investor juga akan diberikan pengelolaannya kepada masyarakat.

Tetapi hal itu dapat dilakukan setelah adanya pencabutan izin dari Kementerian LHK. ‘’Kalaulahanhutanyangditelantarkanperusahaankitatunggudulu izinnyadicabut.IzinitudariKementerian tapi sudah dievaluasi. Kayak di Bima PT. Konesia sudah peringatankedua,’’tandasnya.(nas)

Kadistan Bantah Bermasalah

Porsi Anggaran Berkurang Dari Hal. 1

Halaman 15

Dari Hal. 1 ‘’Sedangkan jenisnya bantuan didistribusikan berdasarkan kesepakatan kelompok tani,’’ jelasnya.

Disinggung soal pengkondisian Kepala BPP dengan Poktan Senin lalu juga dibantahnya. Pertemuan ituhanyasebagaiagendarutin.Konsolidasidenganpenyuluhdilakukan paling sedikit setiap bulan sekali.

Bahkan, kadang - kadang lebih tergantungkepentingan.

Sulit Tercapai 100 Hektare Luas lahan untuk menanam cabai di Kota Mataram sulit mencapai 100 hektar. Target 50 hek-

tar pun sangat sulit. Akan memungkinkan jika pada kondisi musim kemarau dan “dipaksakan”. Itu pun diperoleh lahan menanam cabai antara 25 sampai 50 hektare, terutama pada bulan November sampai dengan Januari nanti, kemungkinan besar petani lebih memilih menanam padi. ‘’Saya lihat rata-rata padi saja di Mataram, kalau musim hujan ndak bisa mencapai 100 hektare, mungkin sampai 20 sampai 25 hektare kalau dipaksakan, karena ini musim hujan orang akan lebih memilih (menanam) padi,’’ ujar pemerhati masalah perta-

nian dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Nurrachman dihubungi pekan kemarin.

Menurutnya produksi cabai akan meningkat jika ditanam pada musim kemarau—yang jatuh pada medio bulan Mei dan Juni—yang merupakan musim tanam cabai. Namun harga jual cabai itu tidak akan bagus karena produksi cabai yang melimpah.

Jika ditanam pada musim hujan atau sekitar November dan Desember, yang merupakan masa off session atau bukan musim tanam cabai, harga cabai akan naik.

Namun terjadi penurunan

produksinya. Ia menekankan, biasanya petani akan lebih memilih menanam padi saat musim hujan. karena menanam cabai saat musim hujan membutuhkan perawatan lebih intensif. Selain juga petani cenderung khawatir cabai itu terkena penyakit dan lainnya.

Meski demikian, bagi petani yang ingin mendapatkan hasil penjualan lebih baik, akan memilih menanam saat off session , seperti pada musim hujan. karena akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik, meskipun terjadi penurunan produksi.

“Cukup bagus potensi di Mat-

aram, kalau di luar musim atau musim hujan sedikit tanam. Kalau musim hujan petani takut kena penyakit atau apa,” katanya.

Sementara itu, ia juga mengatakan, panen cabai bisa dilakukan setelah sebulan ditanam.

Tanaman cabai juga biasanya bertahan selama lima bulan.

Dalam lima bulan itu bisa dilakukan pengambilan atau panen cabai sebanyak 10 kali pengambilan. Setelah itu tanaman cabai bisa diganti dengan tanaman lain atau tanaman cabai lagi. “Sampai lima bulan bisa diganti,” katanya. (cem/ron)

’’Gaduh’’ Surat Petani pada Proyek Bibit Cabai di Kota Mataram Dari Hal. 1 Berselang tiga hari kemudian, Kadistan Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli meneken kontrak, kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) rangkap menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dengan kewenangan itu, dia meneken kontrak dengan CV. DD untuk pengadaan bibit cabai senilai Rp 344.750.000, untuk pengadaan plasik mulsa dimenangkan oleh CV GF senilai Rp 746.809.092 dan untuk pengadaan pupuk organik dimenangkan CV S senilai Rp 344.929.092.

Tiga item yang ditender, selebihnya dilakukan dengan Penunjukan Langsung (PL). Sehingga nilai akumulasi menjadi Rp 4 miliar, dengan nomenklatur “kegiatan kelompok penerima manfaat bantuan sosial kegiatan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura” pada Distan Kota Mataram tahun 2017.

Semua bantuan itu harus habis terdistribusi kepada 16 kelompok tani di Kota Mataram. Standar bantuan didasarkan pada luas lahan yang diusulkan, paling minim 2 hektar dan paling luas 10 hektar.

Sesuai dokumen kontrak, bantuan harus didistribusikan paling lambat hingga 29 Mei 2017. ‘’Gaduh’’ Surat Petani Secarik surat seorang petani tanpa diduga sampai ke Kantor Dinas Pertanian Kota Mataram.

Surat isinya protes bantuan pupuk yangbelumturun.SuratnomorKH Pth Gr/1/X/2017 dari Ketua Kelompok Tani (Poktan) Patuh Girang di Dasan Cermen, Muhammad Saleh itu bikin ‘’gaduh’’.

Para pejabat sampai staf membicarakan perihal bantuan pupuk 600 ton senilai Rp 385.200.000, lantaran tidak semua tahu proyek itu.

Sumber Suara NTB menyebut, protesitudidukungBalaiPenyuluh Pertanian (BPP) Sandubaya yang membawahi Muhammad Saleh.

Efekdomino,kelompoktanilainberteriak. Termasuk kelompok di Kecamatan Selaparang didukung Kepala BPP, Hj. Maryam.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir.H.Mutawalli berusaha meredam protes dengan mengumpulkan koordinator penyuluh dan kepala BPP Senin (30/10) lalu.

Peringatan keras dari Mutawalli, cukup efektif meredam protes kelompok tani dan BPP yang masih menggantungkan nasibnya dari bantuan pemerintah.

Tentang surat protes itu diakui Muhammad Saleh. Alasannya, karena keterlambatan penyaluran pupuk dan plastik mulsa ke petani.

Sementara, petani telah menanam bibit cabai. Keterlambatan itu dikhawatirkanakanmerusakcabai yang mereka sudah tanam dengan merogoh uang sendiri. Tapi Saleh tak lagi kritis saat ditemui Suara NTB Kamis (2/11) malam. ‘’Memang sempat kita protes.

Setelah itu bantuan didrop dari dinas,’’ kata Saleh ditemui di kediamannya di Dasan Cermen.

Saat diwawancara Suara NTB, Saleh enggan membuka semua informasi termasuk urusan teknis kelompoknya. Termasuk ketika ditanya luas areal tanaman cabai dikelola oleh kelompoknya.

Data luas lahan dikelola sekitar 40 Poktan Patuh Girang serta jumlah mulsa dan pupuk diperoleh tidak diketahui. Keseluruhan

data dalihnya sudah diserahkan ke dinas. ‘’Datanya saya kurang ingat. Tapi semua bantuan tersalurkan,’’ jawabnya.

Proses pendistribusian maupun penyaluran bantuan tidak ada permasalahan. Petani mendapatkan jatah sesuai dengan permintaan dan luas tanam mereka.

Rata - rata petani memiliki luas 15,20 sampai 60 are. Pola tanamnya dilakukan dua tahap.

Suara NTB mencocokkan penjelasan Saleh dengan data SK Kadistan.Dalamusulannya,diaharusnya mendapat jatah bibit cabai, pupukdanplastikmulsauntukluas tanam8hektar.Namunyangturun hanyaberupapupuk,itupunterlambat untuk luas 60 are.

AkuiMasalahDistribusPupuk Terkait masalah distribusi pupuk, pihak CV. S selaku penyedia mengakui kendala itu. PendistrbiusianpupukorganikkepetanidiKota Mataram lancar, hanya saja beberapa petani belum siap sehingga ditunda. ‘’Kondisi itupun berdampak terhadap molornya pendistribusian dari waktu yang sudah ditentukan,” kata Direktur CV. S, Moh. Ali Fikri didampingi pendukung atau produksi, Lalu Jayadi, kepada Suara NTB di rumahnya Minggu (5/11).

Untuk besaran pupuk yang didistribusikan tergantung luas lahan dengan masing-masing enam ton per hektar. Namun sejauh ini, jumlah yang didistribusikan sebanyak 560 ton dari 600 ton. ‘’Insya Allah beberapa hari ke depan semuanya selesai, karena kendala yang dihadapi belum siapnya para petani,’’ jelasnya.

Untuk kondisi di lapangan,

Jayadi menjelaskan sempat terjadinya keluhan yakni pada pendistribusian yang pertama, seperti pupuk yang kurang bersih dengan jumlah 20 ton. Sehingga pupuk tersebut ditarik dengan menggantikannya dengan pupuk yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Meskipun demikian, ia memastikan jika pendistribusian pupuk yang tersisia sekitar 40 ton dapat segera dilakukan. ‘’Hari Senin besok (hari ini,red) kita akan distribusikan sisanya itu, tergantung dari kesiapan para petani. Untuk pupuk sendiri kita sudah sangat siap,’’ katanya.

tidak hafal data itu. “Berapa dia ya? Saya lupa, semua dari dinas, ada timnya khusus, tim teknis. Kalau pengajuan, sih saya lupa. Karena di sana saja,” katanya.

Dalam kesempatan wawancara lebih dari setengah jam itu, Maryam tidak bisa menyebutkan perolehan lahan menanam cabai yangdiberikanbantuanpadatahun 2017 ini. Ia hanya menyebutkan ada empat kelompok tani di bawah BPP yang menerima bantuan. Sedangkan untuk data lengkapnya, ia mengaku tidak hafal, dan mengarahkan langsung ke Dinas Pertanian Kota Mataram.

BPP Enggan Berkomentar Mengorek keterangan dari BPP juga bukan perkara mudah. Suara NTB mencoba menelusuri bantuan cabai sampai ke BPP Kecamatan Sandubaya, Rabu (1/11) siang.

Saat bertemu dengan Kepala BPP Sandubaya, Baiq Maryam, ketika memperkenalkan diri sebagai wartawan, Maryam langsung menjawab tidak bisa memberikan keterangan dan mengarahkan Suara NTB untuk langsung ke Dinas Pertanian Kota Mataram.

“Di dinas, kalau kita tidak berani,ndaklevelkita,bukanlevelkita.

Itu, itu, karena sudah tim teknis.

Semua-semuanya laporan dan segala macam ada di dinas, kami tidak bisa. Saya mohon maaf sekali, bukan saya ndak mau, tapi levelnya ndak di kami. Silakan ke dinas saja,” jawab Maryam.

Ia mengakui pengajuan untuk memperoleh bantuan cabai datang dari BPP. Namun ia tidak bisa menyebutkan datanya dengan alasan sudah ada tim teknis yang mengurusi. Maryam mengaku

Tak Tersentuh Bantuan Dengan luasan 100 hektar bantuan bibit cabai, tak menjamin semuamendapatbantuan.Penelusuran Suara NTB, ternyata tidak semua petani cabai di Kota Mataram mendapatkan bantuan. Sebagaimana pengakuan Mahyudin, salah satu petani cabai di Kecamatan Sekarbela. Ia hanya menjadi penontonlahancabaimilikSakirin,ketua kelompok tani Tanjung Karang yang mendapat bantuan untuk 10 hektar, tidak jauh dari arealnya.

Ia menuturkan, selama ini hanyamenanamcabaidilahansewaan seluas 25 are. “Saya biaya sendiri semuanya,” ucap Mahyudin.

Jika saja bantuan 10 hektar itu dibagi ke kelompoknya, akan merata kesejahteraan yang diharapnya. Tapi yang disadari Mahyudin, di sekitar area persawahan itu mustahil bisa ditanam cabai untuk luas 10 hektar.

Kalau pun ada, disebutnya, hanya puluhan are, termasuk milik Sakirin yang tidak jauh dari lahannya. (ron/ars/ndi/yon)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 6 November 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

STIKES Mataram Wisuda 126 Sarjana Keperawatan Mataram (Suara NTB) STIKES Mataram kembali mewisuda mahasiswanya, Sabtu (4/11). Ketua STIKES Mataram, Dr.Chairun Nasirin, M.Pd, MARS mengatakan, hari itu merupakan salah satu puncak kebahagiaan yang dirasakan para wisudawan dan tentunya oleh para orang tua dan keluarga, karena setelah menempuh studi di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram selama beb e r a p a tahun dengan

Drs. Bachrudin, M.Pd

penuh kesabaran, perjuangan dan pengorbanan.

Dikatakan, wisuda yang dilaksanakan di Hotel Lombok Raya, Mataram itu, STIKES mewisuda mahasiswa angkatan ke XV. Berdasarkan SK Ketua STIKES Mataram, saat itu yang diwisuda sebanyak 126 orang wisudawan.

Lebih lanjut Chairun mengatakan bahwa kebahagiaan yang para wisudawan rasakan hendaknya tidak membuatnya menjadi lengah. Namun wisuda ini bisa sebagai upaya untuk memperkuat diri, untuk menghadapi kehidupan masa depan seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Chairun juga mengatakan, bahwa STIKES Mataram telah terakreditasi dengan nilai B, dan kini STIKES Mataram telah memiliki program studi Diploma IV Kebidanan yang beberapa bulan lalu telah terakreditasi pula. Yang membanggakan lagi STIKES Mataram dalam uji kompetensi nasional mendapatkan nilai 75,86 untuk standar nasional.

Koordinator Kopertis Wilayah VIII, yang diwakili oleh I Wayan Suarjaya, MAP, dalam sambutannya mengatakanbahwa penguasaan terhadap

Dr. Chairun Nasirin, M.Pd.,MARS.

berbagai multi kecakapan di era MEA dan global saat ini adalah menjadi kewajiban bahkan kemutlakan, seperti human skill, design skill,manajemenskill,technicalskill, sof skill, conceptual skill dan spiritual skill. Penguasaan terhadap multi kecakapan seperti itu belum menjamin suatu keberhasilan, tapi paling tidak dengan penguasaan berbagia kecakapan bisa turut serta menjadi bagian dari “Permainan” dalam dinamika pembangunan, baik tingkat lokal, nasional maupun international.

Lebih lanjut dia juga mengatakan, di era kekinian ini persaingan tidak hanya terjadi d i

Ketua STIKES Mataram, Dr.Chairun Nasirin, M.Pd., MARS saat mewisuda salah satu wisudawan angkatan ke XV

tingkat pencari kerja saja. Akan tetapi pengelola Perguruan Tinggi tidak luput pula dengan persaingan. Perguruan Tinggi wajib meningkatkan mutu pendidikan secara sistematik dan berkelanjutan.

Perguruan Tinggi selain dituntut secara terus menerus meningkatkan kualitas, juga diI Wayan Suarjaya, MAP tuntut untuk mampu mengubah pola pikir (mindset)

mahasiswa selama mengikuti pendidikan. Mahasiswa wajib mampu melakukan berbagai improvisasi yang mengarah kepada hal -hal yang inovatif, produktif dan efektif, sehingga mereka menjadi tunas-tunas muda yang dinamis, progresif dan mandiri.

Gubernur NTB dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Setda NTB, Drs. Bachrudin,

Sesi foto bersama seusai pelaksanaan wisuda

Ketua Yayasan Al Amin Mataram, H. Hadi Suryatno, SE., M.Kes (kiri) bersama perwakilan dari Koordinator Kopertis Wilayah VIII, I Wayan Suarjaya, MAP

Pembukaan rapat senat terbuka wisuda sarjana STIKES Mataram

Para wisudawan angkatan XV

Para tamu dan undangan wisuda Angkatan XV

Undangan dan para orang tua wisudawan yang menghadiri wisuda angkatan XV

Menurun, Kasus Pernikahan Dini di Lotim Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim), melalui Dinas P3AKB mengklaim bahwa kasus pernikahan dini atau usia anak di Lotim untuk tahun 2017 ini mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena kesadaran masyarakat akan bahaya menikah pada usia anak mengalami peningkatan.

Kepala Dinas P3AKB

Lotim, H. Suroto, SKM, MKes, Sabtu (4/11) mengatakan, menikah pada usia di bawah 20 tahun, antara 18 hingga 16 tahun secara peraturan diperbolehkan untuk menikah.

Apabila usianya 16 tahun ke bawah, maka harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama (PA). Namun untuk saat ini, Suroto mengungkapkan bahwa kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Lotim

mengalami penurunan. Misalnya di wilayah Kecamatan Pringgabaya pada bulan sebelumnya kasus pernikahan usia anak sebanyak 35 persen, sekarang mengalami penuruan menjadi 25 persen.

Adapun ideal usia pernikahan, yakni untuk perempuan pada usia 20 tahun ke atas, sedangkan untuk laki-laki 25 tahun. Dengan usia tersebut, diyakini dari berbagai aspek

sudah mengalami kesiapan yang cukup matang.

Ini juga menuju Kabupaten Layak Anak (KLA), yang saat ini semua desa didorong untuk memprogramkan KLA tersebut.

Dijelaskannya, kasus pernikahan usia dini di Lotim saat ini banyak terjadi di wilayah pinggiran. Hal itu disebabkan karena faktor ekonomi, pendidikan dan lainnya.

Hanya saja, dampak dari pernikahan usia anak yakni terjadinya kasus penelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan lainnya.

Lebih jauh dijelaskan Suroto, faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda, di antaranya perilaku seksual dan kehamilan tidak kehendaki, tradisi dan budaya, rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan tingkat pendidikan orang tua. Selain itu, disebabkan oleh faktor sosio ekonomi dan grafis serta lemahnya penegakan hukum, dan peraturan atau UU Nomor 1/74 yang membolehkan kawin muda. (yon)

M.Pd mengatakan, bahwa pembangunan kesehatan di Provinsi NTB telah mengalami kemajuanyangcukupbaikpada beberapa tahun terakhir, namun harus diakui tantangan pembangunan kesehatan masih cukup berat. Beberapa indikator yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah kita antara lain adalah relatif tingginya angka kematian bayi danibumelahirkan,masihtingginyainsidenpenyakitmenular, rendahnya perilaku dan kesadaran hidup sehat, serta kondisi sanitasi yang tidak memadai.SelainituGubernurjugaberharap STIKES Mataram terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui perlengkapan sarana dan prasarana maupun melalui pengayaan materi perkuliahan, agar tentunya lulusan-lulusan STIKES Mataram dapat menjawab segala tantangan pembangunan di daerah kita.

ChairunNasirindalamakhir sambutannyamengucapkan terimakasih kepada Koordinator KopertisWilayahVIII,atasbimbingan dan kerjasamanya yang terjalin dengan baik dan telah nyata dirasakan oleh institusi STIKES Mataram, terkhusus ucapan terimakasih kepada Gubernur NTB atas perhatian dan konsistensinya terhadap pembinaanPerguruanTinggiSTIKES Mataram, kepadaKepalaDinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten se Provinsi NTB, kepada KepalaRumahSakit,kepadaKepalaPuskesmasseProvinsiNTB sertaseluruhlahan–lahanpraktek keperawatan lainnya. (r/*)

Bhayangkari NTB Jejakkan Kaki di Puncak Rinjani Mataram (Suara NTB) – Bhayangkari NTB sukses menjejakkan kaki di puncak Gunung Rinjani. Sebanyak dua belas ibu-ibu istri Polri mendaki Rinjani untuk mengekspresikan rasa cinta mereka terhadap tanah air Indonesia.

Kesuksesan itu dipimpin Ketua Pengurus Daerah Bhayangkari NTB, Ny Dina Firli. Perjalanan menuju puncak tertinggi Pulau Lombok tak mudah. Mereka harus bertarung dengan letih dan terjalnya jalur pendakian ke puncak.

“Waktu di puncak kami merasa tak percaya ternyata kami mampu sampai di puncak,” kata Dina dengan raut wajah penuh semangat saat ditemui di kediamannya, Jumat (3/11) sore.

Pendakian gunung setinggi 3.726mdplitumemakanwaktutiga hari tiga malam. Pendakian para ibu-ibuBhayangkarimelewatijalur Sembalun, Lombok Timur.

“Sedari awal kami memang berkomitmen untuk sampai puncak, kami latihan selama tiga bulan. Hasilnya pada saat mendaki bisa kami lalui dengan santai,” ungkap istri Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli itu.

Mimpi menjejakkan kaki di puncak Rinjani terbayar lunas dalam pendakian 27 Oktober 2017 lalu. Sebelumnya, Dina ber-

(Suara NTB/ist/Bhayangkari NTB)

DI PUNCAK RINJANI - Ketua PD Bhayangkari NTB, Dina Firli (empat dari kanan berdiri) saat berada di ketinggian 3.726 mdpl Puncak Gunung Rinjani, Oktober lalu, bersama anggota Bhayangkari NTB dan tim pendakian. sama anggota Bhayangkari hanya mencapai Puncak Senaru Gunung Rinjani, Agustus lalu.

Dari pendakian itu, Dina semakin kagum dengan keindahan alam yang dimiliki NTB. Ia berpesan, hal itu adalah anugerah Tuhan yang perlu dijaga. Rin-

jani adalah aset pariwisata NTB yang perlu dirawat dan dijaga.

“Warga NTB sendiri harusnya lebih bangga dengan apa yg dimiliki tidak hanya merasa senang.

Hendaknya diikuti rasa mencintai dan memelihara apa yang dipunyai,” pungkasnya. (why/*)