Edisi 06 Oktober 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 172 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantbnews@gmail.com

JUMAT, 6 OKTOBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ribuan Warga Terancam Kehilangan Hak Pilih

KPU Surati Gubernur, Bupati/Walikota Diminta Turun Tangan Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, telah bersurat ke Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengenai 573 ribu warga yang terancam kehilangan hak pilih dalam Pilkada 2018 mendatang akibat belum melakukan perekaman E-KTP. Gubernur diminta membuat surat edaran yang ditujukan kepada bupati/walikota untuk melakukan percepatan perekaman bagi warga yang wajib KTP. ‘’Harus ada upaya-upaya yang kreatif dan proaktif dilakukan Dukcapil. Tidak hanya menunggu di kantor. Kami juga sudah bersurat ke gubernur agar ada surat edaran dalam rangka percepatan ini.

Kami minta juga Dukcapil

untuk melaksanakan rakor yang melibatkan KPU,’’ kata Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/10) siang kemarin.

Pihaknya mendorong Pemda dalam hal ini Dinas Dukcapil

agar lebih optimal lagi dalam menuntaskan perekaman EKTP. Aksar menyatakan, KPU senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil NTB dan kabupaten/kota untuk percepatan perekaman tersebut.

Bersambung ke hal 15

Kasus Merger BPR

(Suara NTB/ars)

BPKP akan Ekspose Ulang Bersama Penyidik

TO K O H Peta Politik Sudah Mengerucut SEJUMLAH paket pasangan telah mendeklarasikan diri untuk ikut berkontestasi pada Pilgub 2018 mendatang. Suksesi pengganti Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang dua periode menjabat Gubernur NTB bakal terbuka.

Dalam waktu hampir bersamaan akhir pekan lalu, dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur sudah mendeklarasikan diri ikut berkontestasi, yakni pasangan Ahyar Abduh-Mori Hanafi, dan Suhaili-Muh. Amin.

Dua pasangan itu diprediksi akan bertarung dengan namanama besar lainnya, seperti politisi PKS asal Sumbawa, Dr .H. Zukieflimansyah, Bersambung ke hal 15 TGH. M. Zainul Majdi

Ngatno

Mataram (Suara NTB) – Auditor BPKP Perwakilan NTB dan jaksa penyidik Kejati NTB mengagendakan ekspose bersama kasus dugaan korupsi penggabungan delapan PD BPR menjadi PT. Bank BPR NTB. ‘’Ekspose awal sudah seminggu lagi. Kita agendakan ekspose lagi,” ungkap Korwas Investigasi BPKP Perwakilan NTB, Ngatno, SE kepada Suara NTB Kamis

(5/10).

Ekspose bersama jaksa penyidik itu, lanjut dia, untuk menentukan langkah audit mengenai potensi kerugian negara yang diduga timbul dari penyimpangan dana tim konsolidasi. ‘’Dikoordinasikan dalam ekspose awal mengenai aturan apa yang harus dikaji. Dokumen apa yang diperoleh,’’ sebutnya.

Bersambung ke hal 15

PPK Asrama Haji Diklarifikasi Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, membuka lagi penyelidikan pengerjaan proyek gedung serbaguna Asrama Haji NTB di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram. Saksi-saksi mulai dipanggil Kamis (5/10) kemarin. Salah satu yang dipanggil itu PPK, H. Abu Arif.

Diperoleh informasi, Abu Arif datang ke Kantor Kejati NTB sekitar pukul 09.00 Wita dan beberapa jam lamanya diklarifikasi di ruang intelijen Kejati NTB. Abu Arif mengakui diklarifikasi Kejaksaan saat dikonfirmasi Suara NTB via ponsel Kamis sore usai pemeriksaan. ‘’Ya tadi memang datang

ke sana (Kejaksaan, red),’’ katanya. Namun dia tak menjelaskan materi pemeriksaan. Suara NTB pun berusaha menggali dari sisi tanggungjawabnya sebagai PPK pada pengerjaan proyek senilai Rp 57,4 miliar bersumber dari APBN tahun 2015 itu. ‘’Sebaiknya saya memberikan penjelasan langsung agar lebih lengkap,’’ ujarnya.

Terpisah Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH mengaku belum mendapat informasi soal pemeriksaan PPK Asrama Haji tersebut. Tapi dengan alasan masih penyelidikan, pihaknya belum bisa memberikan penjelasan apapun.

Bersambung ke hal 15

TNI Kuat Bersama Rakyat Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan bahwa kekuatan TNI tumbuh dan berkembang bersama rakyat. Momentum ulang tahun ke-72 TNI diwujudkan dengan mengokohkan kekompakan.

Gubernur bertindak selaku Inspektur dalam upacara peringatan HUT

TNI ke-72 di eks Bandara Selaparang, Mataram, Kamis (5/10). Ratusan peserta dari TNI AD, TNI AU, TNI AL, Polri, PNS, dan siswa yang turut serta dalam upacara.

“Dirgahayu TNI ke-72. Tingkatkan pengabdian, kokohkan kekompakan.

TNI kuat bersama rakyat. TNI dan Polri adalah pilar utama kekokohan

Republik Indonesia tercinta,” katanya.

Gubernur mengapresiasi peran TNI selama ini di NTB. Dalam menjalankan operasi militer selain perang, TNI khususnya jajaran Korem 162/Wira Bhakti ikut serta mengatasi kerawanan bencana, kekeringan, serta pembalakan hutan.

“Khususnya Kodim, itu cukup efek-

tif operasi bersama penyekatan dan berhasil melakukan penindakan yang selanjutnya diserahkan ke polisi,” ungkapnya.

“Kita berharap kalau NTB mau makmur, kualitas lingkungan harus kita jaga, dan TNI harus berperan,” imbuh Zainul.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Jangan Jadi ”Jualan” Politik (Suara NTB/ars)

CEK PASUKAN - Gubernur NTB, TGH Zainul Majdi mengecek pasukan saat memimpin Upacara peringatan HUT TNI ke-72 di Bandara Selaparang, Mataram.

Pembangunan Kantor Bupati Sesuai Standar

Penggunaan Tanah Sisa Galian Dimungkinkan Maksimal 30 Persen Pembangunan gedung tiga lantai untuk Kantor Bupati Dompu senilai Rp 38,450 miliar memasuki tahap pengerjaan atap dan pembangunan lantai untuk dudukan kubah. Gedung dengan pondasi 2 meter di atas permukaan tanah, sehingga banyak tanah timbunan yang masuk. Penggunaan tanah timbunan sisa galian tidak lebih dari 30 persen dan itu dimungkinkan selama tanah timbunan tidak mengandung zat berbahaya atau tanah berlumpur yang mudah bergerak.

KEKHAWATIRAN penggunaan tanah timbunan hanya dari sisa galian pondasi proyek gedung Kantor Bupati Dompu banyak disuarakan beberapa komponen. Bahkan kekhawatiran ini oleh beberapa pihak disampaikan juga ke Kejaksaan Negeri setempat. Menindaklanjuti pertanyaan publik ini, Tim

Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Dompu yang diketuai M Sulhan, SH didampingi Zulkarnaen, SH serta beberapa anggotanya meninjau langsung pelaksanaan proyek pembangunan gedung Kantor Bupati, Kamis (5/10) kemarin.

Bersambung ke hal 15

TUNJUKKAN - KPA proyek pembangunan Kantor Bupati Dompu, M. Amin, S.Sos saat menunjukkan pekerjaan pada TP4D Kejari Dompu, Kamis (5/10) kemarin. (Insert) Tampak depan gedung Kantor Bupati Dompu yang sedang dalam tahap pembangunan.

(Suara NTB/ula)

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) meminta rencana pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (DOB) seperti Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) dikaji ulang. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, persyaratan membentuk DOB 20 kali lebih sulit dibandingkan sebelumnya.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Dr. Sumarsono, MDM dikonfirmasi usai membuka rapat evaluasi 18 DOB yang terbentuk 2012-2014 di Mataram, Kamis (5/10) siang kemarin menyatakan, saat ini (Suara NTB/nas) pemerintah pusat masih Sumarsono mengerem pembentukan DOB, termasuk yang ada di NTB. Ia menjelaskan, syarat untuk pembentukan DOB lebih sulit dari sebelumnya.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 6 Oktober 2017

Warga Jempong Berbenah RENCANA pemerintah kota Mataram untuk memindahkan pusat pemerintahan ke daerah Lingkar Selatan sudah mulai terlihat. Ada beberapa masterplan pemkot yang siap diwujudkan di lingkar selatan. Sebagai kelurahan yang menjadi wilayah pemerintahan baru, Jempong terus berbenah diri di segala bidang.

Menurut lurah Jempong, Muh. Yusuf, Kamis (5/10), dengan adanya geliat pembangunan ini memberikan dampak yang positif bagi wilayahnya. “Geliat pembangunan yang sangat tinggi di sini membuat masyarakat menerima dengan tangan terbuka,” jelasnya saat ditemui di ruangannya. Lurah yang baru setahun menjabat ini menjelaskan pihaknya gencar melakukan pendekatan terhadap warga tentang pembangunan di Jempong.

“Alhamdulillah tidak ada persoalan yang kami hadapi,” kata Yusuf. Ia menerangkan, untuk rencana kantong parkir menara Metro tersebut ada 11 lahan warga yang terkena dan 6 lahan warga untuk kantong parkir kantor Walikota yang terkena. “Sebenarnya ini berkesinambungan untuk kantor Walikota, taman, menara Metro, dan tugu selamat datang,” jelasnya.

Pihak kelurahan sendiri sudah melakukan pendataan serta mengumpulkan sertifikat tanah para pemilik lahan yang terkena. “Kita juga sudah melakukan pertemuan dengan mereka dan mereka menerimanya,” kata Yusuf. Tetapi dari 11 pemilik lahan tersebut, hanya tinggal 1 pemilik lahan yang belum bisa ditemui pihaknya. “Kemarin beliau berhalangan hadir karena ada acara keluarga,” jelasnya. Rata-rata pemilik lahan tersebut, diakuinya, merupakan warga Seraya.

Yusuf tidak menampik, rencana pemindahan pusat pemerintahan ke daerahnya juga membawa dampak kepada pembangunan daerahnya. “Aktivitas ekonomi warga juga sudah mulai tumbuh setelah kantor dinas pindah kesini,” jelasnya. Selain itu, pembangunan drainase yang sebelumnya membawa dampak banjir di daerahnya sudah mulai diperbaiki.

“Sekarang sudah ada dua drainase yang sedang dibangun yang nantinya dialirkan ke kali Unus dan pengerjaannya sudah hampir 90%,” tukasnya. (uul) Muh Yusuf

Halaman 2

12 Ribu Warga Mataram Terancam Kehilangan Hak Pilih Mataram (Suara NTB) Sekitar 12 ribu warga Kota Mataram terancam kehilangan hak pilih pada Pilkada 2018 mendatang.

Sejauh ini warga tersebut diketahui belum merekam kartu tanda penduduk elektronik.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sejak 2016 lalu sebenarnya telah melakukan proses perekaman secara mobile ke kelurahan bahkan sekolah - sekolah.

Sistem jemput bola ini sebagai langkah antisipasi agar pemi-

lih pemula atau anak yang berusia 17 tahun tercover.

Meskipun sempat eror pada server perekaman di Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Adminduk) Kementerian Dalam Negeri, kini data waiting list (daftar tunggu) telah masuk database.

Hanya saja, kekurangan sarana prasarana di Dukcapil jadi kendala perekaman.

“Server tidak masalah, komputernya yang masih kurang,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Dukcapil Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/10).

Pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan sudah dianggarkan untuk pembelian komputer. Itu nanti akan digunakan turun ke kelurahan bahkan

”

Hj. Baiq Evi Ganevia

lingkungan melakukan perekaman. Evi yang Asisten III Setda Kota Mataram mengaku, setiap hari pasti ada penambahan penduduk berusia 17 tahun, sehingga harus diantisipasi sejak awal.

“Terobosan kita turun ke lapangan, jemput bola,” katanya.

Secara detail Evi tidak mengetahui berapa masyarakat Kota Mataram belum merekam KTP. Tetapi hampir 98 persen penduduk Mataram telah merekam.

Hanya saja, 7.000 jiwa harus menunggu pencetakan.

Dirjen Adminduk Kemendagri pekan kemarin memberikan 4 ribu blangko dan kembali dijanjikan 2 ribu blanko Oktober ini. Artinya, sekitar seribu penduduk menunggu pencetakan.

Jumlah itu kata dia, belum terakumulasi dari penduduk yang belum merekam.

Tingginya jumlah warga belum merekam disinyalir faktor akses dan kesadaran warga.

Padahal, KTP elektronik dibutuhkan untuk mengurus adminitrasi termasuk pelayanan. “Tidak ada masyarakat tinggal jauh.

Begitu saja caranya jemput bola ke masyarakat,” kata dia.

KepemilikanKTPelektronikitu

Server tidak masalah, komputernya yang masih kurang

kaitannya dengan kebijakan terbangun di Pemerintah Pusat. Kemudian berdampak ke kabupaten/kota. Ada kondisi keterbatasan jumlah blanko yang mengakibatkan masyarakat malas mengurus karena harus antre. Tetapi Kemendagri telah menjamin pemenuhan identitas penduduk itu hingga 2018 mendatang.

Terkait dengan Pilkada 2018, KPU sudah menetapkan bahwa masyarakat bisa mengikuti pencoblosan meskipun tidak memegang KTP. “Warga bisa menggunakan surat domisili atau surat keterangan dari RT atau kepala lingkungan,” kata Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang. Selain pola itu, aparatur di Dukcapil semaksimal mungkin bekerja mengoptimalkan perekeman ke masyarakat. Agar warga tidak kehilangan hak pilihnya pada pemilihan gubernur/wakil gubernur 2018 mendatang.

Meskipun ada waktu delapan bulan lebih perlu juga ada akselarasi agar per-

soalan itu cepat selesai. Demikian pula,jika ada kendala teknis yang menyebabkan masyarakat kehilangan hak pilih pada koridor demokrasi. KPU harus memberikan petunjuk sehingga tidak saja struktur aktif di pemerintah mengambil inisiatif,tapi juga di back up oleh penyelenggaran pemilu.

“Segera berikan solusi.

Demokrasi akan dijunjung tinggi. Warga diharapkan berpartisipasi tentu persoalan teknis akan dimaksimalkan,” ujarnya. (cem)

”

Warga bisa menggunakan surat domisili atau surat keterangan dari RT

Lalu Martawang (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

SEDANG DIKERJAKAN - Dinas PUPR dan BKD Kota Mataram memiliki serapan fisik dan keuangan paling rendah dibandingkan OPD lain. Ini dipicu sejumlah pekerjaan belum dieksekusi. Salah satu proyek penataan Lapangan Sangkareang milik PUPR yang sedang dikerjakan.

(Suara NTB/uul)

Evaluasi Program Meterisasi KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., mengkritisi masih cenderung tingginya pembayaran tagihan listrik untuk penerangan jalan umum (PJU) di Kota Mataram. Padahal, Pemkot Mataram melalui OPD teknis telah melakukan program meterisasi sejak beberapa tahun lalu. ‘’Kalau pembayarannya masih tinggi, itu berarti tidak dihitung berdasarkan meterisasi,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (5/10).

Apalagi, lanjut dia, upaya Pemkot Mataram melakukan penghematan pembayaran tagihan listrik untuk penerangan jalan umum tidak hanya berkutat pada upaya meterisasi. Pemkot Mataram diketahui dalam beberapa kali tahun anggaran mengajukan anggaran untuk mengganti sejumlah lampu konvensional dengan lampu hemat energi. ‘’Jadi kalau tagihannya masih tinggi, ini perlu dipertanyakan, program itu jalan atau tidak,’’ tanyanya.

Wiska menyerukan agar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram di bawah pimpinan H. Kemal Islam perlu dievaluasi. Komisi yang membidangi masalah pembangunan ini meginginkan adanya evaluasi sejauh mana progres dari program meterisasi berikut program penggantian lampu konvensional dengan lampu hemat energi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram ini mengatakan, terhadap masih tingginya tagihan listrik untuk PJU, ada dua kemungkinan. Pertama, karena kemungkinan program meterisasi dan penggantian lampu konvensional dengan lampu hemat energi tidak berjalan sebagaimana yang diprogramkan. Kemungkinan lainnya adalah, masih banyaknya lampu PJU di lingkungan-lingkungan yang termasuk dalam kategori ilegal dan itu dilakukan pendataan ulang oleh Pemkot Mataram menjadi PJU legal.

Sehingga praktis akan masuk dalam tagihan listrik Pemkot Mataram bersama dengan lampu PJU lainnya.

Wiska tidak menyangkal, melegalkan PJU warga yang sebelumnya ilegal akan membawa konsekuensi pada bertambahya jumlah tagihan listrik yang harus dibayarkan oleh Pemkot Mataram. Sebab kemungkinan, pada waktu dilakukan meterisasi, banyak PJU yang tidak terhitung. ‘’Bisa jadi tingginya di situ.

Makanya ini akan kita cek,’’ cetusnya. Masih tingginya tagihan listrik untuk pembayaran PJU di Mataram ini, kata Wiska, akan menjadi catatan khusus Komisi III. Nantinya pada saat rapat kerja dengan eksekutif, pihaknya, kata Wiska akan mempertanyakan hal ini. ‘’Jangan sampai anggaran yang kita berikan itu menjadi mubazir,’’ pungkasnya. (fit) I Gede Wiska (Suara NTB/fit)

Serapan Anggaran Dua OPD di Mataram Masih Rendah Mataram (Suara NTB) Hingga triwulan ketiga pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun 2017 ini, serapan anggaran di dua organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Mataram, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Keuangan Daerah (BKD) masih rendah. Hal itu disebabkan tender pengadaan barang dan jasa serta pembayaran pembebasan lahan masih minim.

PUPR misalnya, sejumlah paket proyek seperti pembangunan monumen Mataram Metro dan gerbang selamat datang di Lingkar Selatan dengan pagu masing - masing Rp 2 miliar baru ditender. Hal sama

juga di BKD, pembayaran sejumlah pembebasan lahan belum terealisasi. “Di BKD dan PUPR masih rendah. Karena di sana banyak program termasuk pembebasan lahan yang belum dikerjakan,” kata Kepala Bagian APP Setda Kota Mataram, Ir. Moh. Suryadi ditemui Kamis (5/10).

Progres serapan keuangan maupun fisik pada triwulan ketiga dari 39 OPD, realisasi baru 52,49 persen dari target 80 persen. Kemungkinan serapan rendah itu disebabkan OPD tengah mempersiapkan dokumen, sehingga ada perubahan di APBD P. Sebagai salah satu contoh, proyek PUPR gerbang dan monumen itu direvisi dan be-

berapa persyaratan kurang.

Demikian pula, pembuatan Detail Engineering Design (DED) kantor Walikota di Lingkar Selatan senilai Rp 1 miliar. “Monumen dan gerbang itu siang ini (kemarin,red) ditender. Prosesnya 24 hari dari evaluasi dokumen,sanggahan hingga tanda tangan kontrak,” ungkapnya.

Sebenarnya, APP tetap menggenjot agar SKPD mempercepat lelang pengadaan barang dan jasa mereka. Bahkan, ia bersurat, menghubungi via telepone dan melakukan pendampingan ke staf mereka. Pola itu agar serapan fisik dan keuangan tinggi. Kemendagri menargetkan kabupaten/kota pertanggal 10 No-

Investasi di Kota Mataram Mencapai Rp 19 Triliun Mataram (Suara NTB) Investasi di Kota Mataram terus menunjukkan perkembangan. Sebagai daerah yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan jadi peluang besar menarik pemodal. Tercatat pada triwulan ketiga investasi sejumlah Rp 19 triliun. Demikian data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang diakumulasi sejak tahun 2014 hingga triwulan ketiga di tahun 2017.

Posisi investasi itu bisa dilihat progres peningkatannya sejak triwulan pertama sejumlah Rp 207 miliar lebih. Terjadi peningkatan drastis di triwulan kedua pada tahun 2017 sejumlah Rp 2,288 triliun. Selanjutnya, pada posisi 31 September atau di triwulan ketiga sejumlah Rp 2,04 triliun.

Dari total Rp 4,5 triliun pada semester I – III, jumlah investasi perusahaan non fasilitas di atas Rp 500 juta sejumlah Rp 2,449 triliun. Dengan rincian 56 perusahaan terbatas (PT) yang telah menanamkan modalnya sejumlah Rp 2,419 triliun, 22 CV sejumlah Rp 19.400.000,- dan 13 UD

(Suara NTB/cem)

Cokorda Sudira Muliarsa sejumlah Rp 10 juta lebih.

Sementara itu, investasi di bawah Rp 500 juta terakumulasi dari sementer I - III sejumlah Rp 69 miliar. Dengan rincian 44 perusahaan berstatus PT Rp 8,04 miliar, 148 perusahaan status CV sejumlah Rp 28,5 miliar, dan 281 perusahaan dalam bentuk UD sejumlah Rp 32 miliar.

Kemungkinan besar pe-

modal semakin banyak akan menanamkan uangnya di Kota Mataram. Mataram sebagai Kota MICE (Meeting, Insentive, Convention and Exibition) dan kawasan jasa serta perdagangan jadi modal dan daya tarik investor untuk berinvestasi.

Kemungkinan itu akan meningkat apabila sudah selesai revisi tata ruang. Saat ini, dua hotel dan puluhan pengembang perumahan menunggu revisi tata ruang.

“Investasi tentu bisa bertambah, apalagi revisi RTRW selesai,” kata Kepala DPMPTSP Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa.

Total investasi Rp 19 triliun sejak 2014 hingga triwulan III 2017 itu tidak tercatat dengan rencana investasi pembangunan dua hotel bintang tersebut. Ada lagi kata Cokorda, perusahaan besar yang akan mengajukan permohonan izin.

Dijelaskan, Mataram yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan dipastikan akan terus berkembang serta investasi semakin meningkat. Tetapi saat ini, harus menunggu revisi Perda RTRW sebagai petunjuk mengeluarkan izin. (cem)

vember realisasi fisik harus sudah 100 persen.

Ini harus menjadi atensi pimpinan OPD agar benar benar mempersiapkan perencanaan mereka. Akan tetapi, Suryadi bersyukur NTB termasuk Kota Mataram dengan serapan 52 persen itu tertinggi kedua di Indonesia. Bukan berarti ini membuatnya bangga, tapi harus ditingkatkan sehingga ia terus mendesak stafnya untuk segera mempublish seluruh tender. “Sanksi pasti ada tapi itu masih dikaji oleh Pemerintah Pusat,” katanya.

Posisi serapan anggaran di triwulan ketiga itu dikhawatirkan oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Walikota kata Suryadi, memerintahkan

OPD agar mempercepat semua pekerjaan mereka. Walikota tidak ingin ada yang molor bahkan dikebut pengerjaan di akhir tahun.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi secara terpisah mengaku, dalam waktu dekat akan ada pencairan anggaran seluruh proyek fisik. Itu nantinya akan mendongkrak realisasi keuangan. “Sebentar lagi ada pembayaran per termin,” ucapnya. Tetapi Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi tak memberikan tanggapan terkait rendahnya serapan keuangan dan fisik pada triwulan ketiga di OPD yang dipimpinnya. (cem)

Pemotongan DAU Tak Berimbas pada Perjalanan Dinas Pejabat Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram terkena imbas pemotongan dana alokasi umum (DAU) dengan pemangkasan Rp 10 miliar.

Namun di APBDP 2017 tak ada penambahan pemotongan DAU. Dalam perubahan anggaran 2017 ini, tidak ada penambahan pemotongan. Rasionalisasi anggaran pada posisi APBD murni telah tuntas.

Anggaran Rp 10 miliar dipangkas tidak berimbas ke pemotongan item baik perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa maupun lainnya.

Pemotongan DAU yang merupakan kebijakan Kementerian Keuangan itu, informasinya pemangkasan itu karena minimnya sumber penerimaan negara dari pajak yang tidak terpenuhi. Sejumlah Rp 50 triliun defisit penerimaan harus ditanggung oleh kabupaten/kota yang jumlahnya dibagi se - Indonesia. “ Rata - rata 0,8 - 1,6 persen pagu masing - masing daerah,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi.

Dari penyusunan APBD dilakukan penyesuaian anggaran dari Rp 609 miliar menjadi Rp 599 miliar atau Kota Mataram ada pemotongan Rp 10 miliar. Syakirin tidak mengetahui detail formula di Pemerintah Pusat terkait pemotongan itu.

Tetapi hanya satu item penerimaan dipangkas. Secara kebetulan Pemkot Mataram memiliki sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2016 sejumlah Rp 30 miliar.

Yang selanjutnya, dapat dibelanjakan Rp 20 miliar. “Hanya memang yang terpotong itu Rp 10 miliar DAU,” kata dia.

Syakirin mengklaim justru ada penambahan anggaran.

Penambahan itu dijadikan kemudian untuk pembangunan gedung kantor BKD. Gedung kantor BKD nilainya Rp 1,5 miliar. Progresnya tahap lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP) Setda Kota Mataram. “Sekarang kan kita bangun penambahan gedung di belakang,” ucapnya. (cem)

SUARA NTB Jumat, 6 Oktober 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

10 Persen Lulusan Poltekpar Harus Jadi Wirausaha Mataram (Suara NTB) Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Lombok bertekad untuk menelurkan 10 persen lulusannya harus mampu menjadi wirausaha. Menyusul adanya instruksi terkait dari Kementerian Pariwisata RI kepada perguruan tinggi pariwisata di seluruh Indonesia.

“Instruksi tersebut harus dilaksanakan,” kata Wakil Direktur Poltekpar Negeri Lombok, Dr. Farid Said kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (5/10) kemarin.

(Suara NTB/bul)

Farid Said

Menteri Pariwisata RI, Arif Yahya telah menginstruksikan kepada semua Perguruan Tinggi Pariwisata (PTP) di bawah kementeriannya. Mewajibkan seluruh alumni di semua PTP di Indonesia, 10 persen lulusannya menjadi wirausaha. Sehingga, semua direktur di masing-masing PTP harus memperhatikan mata kuliah yang berkaitan dengan wirausaha.

Tindak lanjut dari instruksi tersebut, Kementerian Pariwisata melalui Deputi pengembangan SDM juga menginstruksikan PTP bekerjasama dengan Institute Teknologi Bandung (ITB) melalui School Business Management (SBM).

Semua STP menurut Dr. Farid, membuat MoU dengan pihak dimaksud.

MoU berlanjut dengan dilakukannya pelatihan di semua PTP di Indonesia. Pada November mendatang, pelatihan akan dilaksanakan di Poltekpar Negeri Lombok.

“Disitu dibuat capacity building dosen pengajar, temasuk seluruh mahasiswa, diminta membuat ide bisnis. Tema idenya yang berkaitan dengan usaha tu-

runan di sektor pariwisata,” jelasnya.

Dari 10 PTP yang ada di Indonesia, dijaring 60 mahasiswa perwakilan masing-masing PTP untuk mengikutinya.

Poltekpar Negeri Lombok mewakilkan satu orang dari 10 yang lolos seleksi.

Yang terseleksi inipun, bisa dalam bentuk kelompok, atau bisa individu. Lombok mewakili untuk ikut berkompetisi dengan perwakilan dari Palembang, Makassar, Bandung dan Bali.

“Nanti akan dilombakan lagi, siapa yang idenya paling kreatif untuk menjadi wirausaha,” demikian Dr. Farid.

Lalu apa yang dilakukan Poltekpar Negeri Lombok untuk mewujudkan instruksi Menteri Pariwisata? Tegas Dr. Farid menyebutkan, menambah mata kuliah yang berkaitan dengan kewirausaha dengan memperbanyak jumlah SKS (Sistem Kredit Semester).

“Sepuluh persen akan menjadi wirausaha, bisa,” katanya.

Saat ini Poltekpar Negeri Lombok belum memiliki lulusan. Dalam perjalannya, para mahasiswa, terutama yang telah memiliki ide-ide kreatif berwirausaha di sektor pariwisata di damping oleh tim yang sudah dibentuk.

Beberapa jenis usaha yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa, diantaranya membuat paket-paket wisata online, biro perjalanan, laundry online, yang secara umum berbasis tourism dan digital. (bul)

Direksi dan Komisaris BPR Wajib Ikut Sertifikasi Mataram (Suara NTB) Duduk di strukstur direksi dan komisaris Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus memiliki kualifikasi yang memadai, seiring dengan makin kompleksnya persoalan di industri keuangan. Sebab itulah, jajaran tertinggi di struktur kelembagaanpun harus berkualifikasi standar terbaru.

Demikian Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Provinsi NTB, Yanuar Alfan. Seluruh direksi dan komisaris di BRP konvensional, wajib memiliki sertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) yang berlaku baru.

Dengan SKKNI yang baru ini, modul-modul lama diperbaharui. Otomatis, sertifikat lama tidak lagi berlaku.

Setiap modul yang disempurnakan, sudah mengakomodir seluruh persoalan kekinian industri keuangan.

Yanuar menyampaikan edaran terbaru, bahwa, komisaris atau calon komisaris yang sudah memiliki sertifikat direksi yang lama, tetap berlaku sesuai Surat Edaran OJK

No. 16/2015. Sertifikat direksi yang lama, dapat dikonversi menjadi direksi tingkat 1 dengan mengikuti pelatihan 11 modul.

Setelah memiliki sertifikat direksi tingkat 1, dapat dilanjutkan dengan mengikuti pelatihan dan ujian modul (MR reputasi dan pengawasan direksi) untuk mendapatkan sertifikat komisaris. Selanjutnya komisaris eksisting dapat langsung konversi menjadi sertifikat komisaris yang baru, dengan mengikuti pelatihan 8 modul komisaris (tanpa ujian).

Hal inipun menurutnya pernah disampaikan pada Rakeda Perbarindo Bulan Agustus 2017 ini. Bahkan, Perbarindo mendatangkan langsung penyelenggara atau lembaga sertifikasi kompetensi dimaksud.

“Komisaris dan direksi yang ada di BPR konvensional sekarang, masih menggunakan sertifikat yang lama.

Otomatis itu tidak berlaku lagi nantinya,” imbuhnya.

Apakah murni hanya dilakukan sertifikasi? Menurut Yanuar, dengan

modul-modul terbaru, sudah disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang menjadi arahan otoritas. Secara tidak langsung, dengan knowledge yang baru, dapat menjadi pembelajaran bagi semua jajaran manajemen dan pengawas.

BPR saat ini ikut dirundung berbagai persoalan. Misalnya, daya beli masyarakat yang masih lemah, dibuktikan dengan banyaknya outlet konvensional di kota-kota besar sudah mulai tutup. Tentu hal itu akan berimbas kepada BPR, bilamana nasabahnya juga akan ikut terkena dampak.

“Daya beli lemah, otomatis setoran nasabah BPR ikut kena pengaruh.

Persoalan-persoalan inilah yang harus dipecahkan dan materinya ada di modul-modul terbaru,” paparnya.

Karena itu, dalam waktu dekat, bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Provinsi NTB, akan melakukan pelatihan sertifikasi kepada seluruh direksi dan komisaris BPR konvensional di NTB. (bul)

(Suara NTB/bul)

ANJLOK - Petani mengeluhkan anjloknya harga cabai. Komoditi pertanian yang harganya pernah menembus Rp 100 ribu per kilogram ini, sekarang hanya dihargai Rp 3.000 per kilogram. Nampak seorang petani sedang memilah cabai.

Cabai Harusnya Jadi Komoditas Ekspor Mataram (Suara NTB) – negara yang bergerak di sektor Dinas Perdagangan Provinsi NTB pangan, Perum Bulog untuk melakumendorong agar para pengusaha cabai kan stabilisasi. merubah orientasi jual. Sasarannya “Terutama untuk cabai dan tomat harus ke pasar global, agar harga cabai ini, harusnya pemerintah yang beli tetap stabil untuk menjaga semangat kalau harganya rendah sekali,” kata para petani menanam komoditas perH. Ruslan di ruang kerjanya, Kamis tanian hortikultura ini.

(5/10) kemarin.

Diketahui harga cabai saat ini beAtau, dengan menggerakkan lemrada pada level yang sangat kritis. baga khusus, koperasi misalnya, unBeberapa waktu lalu, harganya mentuk terjun langsung di petani untuk embus Rp 100.000 sekilo. Belakanmelakukan pembelian. Selanjutnya, gan, harga tersebut terus mendur koperasi tersebut bisa membangun sampai saat ini harganya Rp 3.000 komunikasi dengan Perum Bulog unsekilo, di tingkat petani di Lombok tuk memastikan pasarnya.

Timur. Walaupun data hasil peman“Kalau kita Perdagangan, bisa metauan tim Perdagangan Dalam mantau kestabilan harganya. Kalau Negeri Dinas Perdagangan Provinsi kondisinya seperti ini, mestinya pemerNTB per 5 Oktober kemarin, harga intah memberikan subsidi agar petani (Suara NTB/bul) rata-ratanya dari tiga pasar perconkita tetap eksis,” demikian H. Ruslan.

H. Ruslan Haerani tohan besar, Mandalika, Pagesangan Pemerintah sudah punya rencana dan Kebon Roek Mataram, sekilo dijual Rp 26.333 besar untuk melakukan hilirisasi. Menjadikan cabai sekilo. dalam bentuk kemasan. H. Ruslan mengatakan hal Terlepas dari hasil pemantauan timnya, Kepala itu dilakukan secara bertahap. Kepala bidang ini khaBidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) pada Dinas watir, bila saja harganya akan terus-terusan seperti Perdagangan Provinsi NTB, H. Ruslan Haerani, SH., ini (anjlok), semangat menanam cabai oleh petani akan MH., menyebut, beberapa strategi yang sebetulnya bisa hilang. dilakukan untuk menjaga stabilitas harga cabai.

Oleh karena itu, strategi lain yang diharapkan bisa Pertama, dalam kondisi harga cabai anjlok saat dilakukan oleh pengusaha-pengusaha cabai lokal, atau ini, mestinya pemerintah yang mengambil peran gabungan kelompok petani cabai untuk diekspor. Beberuntuk membelinya. Ia menyebut tugas badan usaha apa Negara yang membutuhkan cabai misalnya negaranegara Timur Tengah, termasuk Asia Tenggara.

“Kedelai yang beredar di pasar kita kadang kedelai impor. Kenapa tidak kita lakukan ekspor cabai. Boleh, karena termasuk komoditas non migas,” imbuhnya.

H. Ruslan menyebut, pemerintah melalui Dinas Perdagangan memberikan kemudahan kepada eksportir dalam bentuk kemudahan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Tinggal keinginan kelompok tani. Kendatipun ekspor harus terlebih dahulu dilakukan pengeringan, menurutnya masih banyak RMURMU yang bisa dimanfaatkan lantai jemurnya.

NTB memiliki 341.000 hektar lahan potensi sawah yang bisa dimanfaatkan usai menanam padi. Dengan total gudang 61 buah, H. Ruslan menekankan harus dilakukan reorientasi oleh petani. (bul)

SUARA NTB Jumat, 6 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tak Kehilangan Hak Pilih Bukan Dilihat dari Usia BUPATI Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan menegaskan pembangunan di suatu daerah tidak terlepas dari pemikiran pemimpin pada daerah itu sendiri.

Untuk itu, di dalam memilih seorang kepala daerah harus dilihat dari pemikiran dan gagasannya, bukan pada usianya.

Demikian penyampaian singkat bupati saat menutup pameran dan pasar rakyat peringatan 1 Muharram 1439 Hijriyah di Lapangan Nasional (Lapnas) Selong, Rabu (4/10) lalu.

(Suara NTB/yon) Bupati menekankan, H. Moch Ali Bin Dachlan seseorang jangan pernah berhenti untuk berpikir dan melakukan hal-hal yang positif. Misalnya, apabila ada calon Bupati Lotim yang usianya sudah 100 tahun, akan tetapi pikirannya masih segar dan dinamis, maka itu layak diangkat menjadi seorang bupati. “Jadi jangan diremehkan usianya, melainkan harus dipertimbangkan pemikirannya,”tegas bupati.

Terkait pelaksanaan pameran dan pasar rakyat, bupati berharap agar tradisi tersebut dapat diteruskan oleh pemerintah selanjutnya yang bertujuan untuk membangkitkan kebersamaan dan persatuan. Bupati juga mencoba menggairahkaan masyarakat Lotim dengan memulai penanggalan surat-surat resmi Pemda Lotim dengan menggunakan tahun hijriyah. Hal-hal kecil yang digagas itu, diyakini bupati dapat membangkitkan kesadaran semua pihak. Hal tersebut yang membuatnya mengambil visi misi Lotim sejahtera lahir bathin dilandasi iman dan takwa.

Pada kesempatan itu, bupati juga menyampaikan, dalam Festival Muharram mengandung pengertian pembangunan di bidang ekonomi. “Mungkin daya serapnya kecil, tapi ini merupakan awal untuk dikembangkan.

Karena itulah harus dijabarkan dengan cara meningkatkan hasil-hasil produk,” harap bupati. (yon)

KLU Sebut Provinsi Gunakan Data Lama Selong (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjamin warga Lotim dapat memberikan hak pilihnya pada Pilkada 2018 mendatang. Bagi yang memiliki hak pilih, namun belum melakukan perekaman EKTP, pemberian surat keterangan (suket) menjadi solusi yang tepat.

Dalam penerbitan suket ini, menurut Sekretaris Dinas Dukcapil Lotim, Azis, S.Pd, sah-sah dilakukan sebagai syarat bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi, langkah tersebut harus disertai dengan bukti yang kuat berupa adanya surat keterangan domisili dari kelurahan/desa tempat tinggal dari masyarakat yang bersangkutan selama belum melakukan perekaman.

“Suket itupun tidak sembarangan kita terbitkan selama belum melakukan perekaman. Tapi bisa digunakan untuk menggunakan hak pilihnya dengan dikuatkan surat domisili,” ujarnya pada Suara NTB, Kamis (5/10).

Dari jumlah masyarakat wajib KTP di Kabupaten Lotim sebanyak 911.276 jiwa, yang sudah melakukan perekaman sebanyak 758.371 jiwa atau sekitar 82,86 persen. Sehingga tersisa hingga bulan September sekitar 150.000 yang belum melakukan perekaman. Masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman itu, menurut Azis, dikarenakan masih minimnya kesadaran masyarakat.

Pasalnya Dukcapil saat ini sudah melakukan jemput bola ke lapangan untuk mengajak

masyarakat melakukan perekaman E-KTP. Untuk itu ia meminta kepada kepala desa (kades) dan kepala dusun (kadus) supaya menekan masyarakat melakukan perekaman.

“Kita meminta kepada kades dan kadus supaya mendata masyarakatnya yang belum melakukan perekaman, sehingga akhir 2017 ini diharapkan dapat dicapai perekaman minimal 90 persen dari target 100 persen,” jelasnya.

Sementara di Kabupaten Lombok Utara (KLU), besaran jumlah data penduduk yang masuk wajib pilih dan belum merekam KTP Elektronik membuat risau kalangan Pemkab. Pasalnya, jumlah data yang dipublikasikan provinsi berbeda dengan data valid milik kabupaten.

Seperti di Lombok Utara, penduduk wajib pilih yang belum merekam KTP disebutkan berjumlah 11.464 orang. Sebaliknya versi Kabupaten c.q Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) KLU, data yang belum merekam e-KTP sebanyak 2.123 orang.

“Sebaiknya provinsi gunakan data bersih dari pusat, bukan data kotor atau data layanan yang

(Suara NTB/ari)

REKAM - Salah satu warga usia 17 tahun sedang merekam sidik jari di Kantor Dukcapil KLU. Dukcapil KLU mengklaim warga yang sudah melakukan perekaman data mendekati 99,9 persen. diterima dari SKPD. Karena dari data itu banyak data sampah, artinya orang meninggal, nama yang dobel pun masih tercatat.

Nah kita tidak mengadop yang double seperti itu,” ungkap Kepala Dukcapil, Sahabudin, S.Sos., M.Si., melalui Sekdis Dukcapil, H. Rubain, Kamis (5/10).

Dijelaskan Rubain, data bersih yang sebaiknya dijadikan acuan publikasi adalah data yang dipakai oleh pusat. Sebagaimana data tersebut sudah divalidasi oleh kabupaten atas penduduk yang meninggal, pindah, atau penduduk yang masuk dan menetap di kabupaten.

Rubain menduga, angka 11.464 orang yang diklaim belum terekam e-KTP merupakan data layanan atau data kotor. Di mana pada data itu, masih mencantumkan penduduk meninggal, penduduk pindahan maupun penduduk dengan nama ganda. “Kalau data layanan iya, tapi anomalinya banyak,” imbuhnya.

Menyinggung sisa penduduk KLU usia wajib pilih namun belum memiliki KTP, Rubain menyatakan berasal dari penduduk yang statusnya bekerja di luar negeri (menjadi TKI). Namun ada pula warga KLU yang berdomisili di KLU dan belum merekam,

karena kendala akses jarak dari tempat tinggal ke kantor pelayanan kependudukan. Dinas sudah maksimal melakukan perekaman KTP. Selama 2 kali dalam seminggu, petugas dinas rutin turun merekam warga. Selain itu, masyarakat juga dilayani perekaman di Kantor Camat di mana Dukcapil telah menempatkan petugas dan peralatan.

Capaian perekaman e-KTP KLU sejak bergulir hingga saat ini sudah mendekati 99,9 persen. Artinya hanya 0,1 persen saja penduduk KLU yang belum mengantongi kartu identitas penduduk. (yon/ari)

Tinggi, Transaksi Jual Beli di Pasar Ternak Masbagik Selong (Suara NTB)Pasar Ternak Masbagik Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan salah satu pasar ternak terbesar di NTB. Jumlah transaksi jual beli di pasar ternak ini pun terbilang cukup tinggi. Untuk hari Senin saja, disebut tidak pernah kurang 850-1.200 ekor sapi yang masuk.

Demikian penjelasan Kepala Dinas Peternakan Lotim H. Sutarno Muharyadi melalui Kepala Bidang Budidaya Peternakan, Lukman. Ditemui di pasar ternak, disampaikan, sapi-sapi

yang masuk ke pasar Ternak Masbagik pun tidak saja dari Lotim, tapi juga seluruh daerah di Pulau Lombok. Kisaran harga sapi, ujarnya, sesuai dengan klasifikasinya. Di mana, harga indukan dan potong beda-beda mulai dari kisaran Rp 45-50 ribu per kilogram berat hidup. Sementara berat satu ekor sapi sendiri bisa tembus 600-700 kilogram dan satu ekor bisa laku terjual Rp 35 juta.

Pasar Ternak Masbagik, sambungnya, dilengkapi fasilitas yang cukup lengkap. Mu-

lai dari timbangan, pemeriksaan kesehatan, hingga laporan detail hasil penjualan.

Meskipun tidak semua yang laku terjual melapor.

Untuk memudahkan pembeli, sudah ada perbedaan mana yang masuk sapi bibit, sapi potong untuk jagal dan los-los lainnya. Pembedaan itu dimaksudkan pula untuk mempermudah pemeriksaan. Pasar ternak Masbagik juga ada fasilitas tempat potong hewan langsung.

Amaq Ayu, salah seorang pedagang sapi menyebutkan

saat ini harga sapi terbilang cukup bagus. Terendah untuk pedet laku terjual dengan kisaran harga Rp 6 juta per ekor. Transaksi jual beli ternak sapi di Pasar Umum Ternak Masbagik berbeda dengan pasar-pasar lain yang menjual sembako.

Tidak bisa lepas dari praktik perjokian. Harga jual Rp 6 juta tidak sepenuhnya bisa diterima oleh penjual. Pasalnya, ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi bersama, yakni memberikan uang pada joki yang turut ambil bagian dalam

proses transaksi. “Walau sekadar hanya pegang talinya saja, harus dapat bagian,” tuturnya.

Kondisi seperti itu bagi penjual sapi yang baru butuh waktu untuk melakukan penyesuaian.

Melihat banyaknya ternak yang masuk, jika rata-rata 6 juta saja maka Rp 6 miliar transaksi ada pada satu kali pasaran saja. Itupun jika dihitung rata-rata. Karena terlihat sapisapi besar varietas simental, limousin juga yang harganya sampai puluhan juta cukup banyak diperjual belikan. (rus)

(Suara NTB/rus)

PASAR TERNAK - Kondisi pasar Ternak Masbagik dengan ratusan ekor sapi yang diperjualbelikan. Pada hari pasaran, transaksi di pasar ini bisa menembus Rp 6 miliar.

SUARA NTB Jumat, 6 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tutupi Defisit Fiskal Daerah Dilarang Tolak Pengungsi SELURUH sekolah di Lombok Tengah (Loteng) diingatkan supaya tidak menolak kalau ada siswa dari pengungsi Bali yang ingin bersekolah di tempatnya. Sebagai anak bangsa, meski dalam kondisi mengusui tidak ada alasan bagi anak pengungsi untuk tidak memperoleh pendidikan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H., kepada Suara NTB, Kamis (5/10).

Sampai saat ini ungkapnya, pihaknya memang sudah me(Suara NTB/dok) nerima laporan kalau sudah H. Sumum ada anak pengungsi Bali yang datang ke Loteng. Tapi masih belum banyak. “Baru ada satu keluarga pengungsi Bali yang masuk laporan ke kita. Tepatnya di Desa Mangkung,” terangnya.

Ikut serta dalam rombongan keluarga pengungsi Bali tersebut dua orang siswa. Namun sampai sejauh ini kedua siswa tersebut, belum tahu akan melanjutkan pendidikan sementara di sekolah yang ada di Desa Mangkung atau tidak. Tapi sebelumnya itu, pihaknya sudah mengingatkan kepada sekolah-sekolah terdekat agar tetap menerima siswa tersebut, jika mau bersekolah selama masih mengungsi.

Kalau memang sekolah terdekat sudah penuh dan tidak bisa menambung siswa bersangkutan, pihaknya mengarahkan ke sekolah lain yang masih bisa dijangkau. “Prinsipnya tidak ada halangan bagi siswa untuk memperoleh pendidikan.

Meski berada di pengungsian, dan kita jamin itu,” tegasnya.

Pun demikian, pihaknya dalam hal ini tidak memaksa siswa bersangkutan harus kembali bersekolah. Semua diserahkan kepada keluarga dan siswa bersangkutan. Mau masuk sekolah atau tidak. Kalau mau, silakan masuk ke sekolah terdekat. Soal bagaimana administrasinya, bisa diurus belakangan, asalkan siswa bersangkutan mau bersekolah. “Soal bagaimana urusan administrasinya, itu urusan belakang. Yang penting siswa tersebut tetap bisa sekolah saja dulu,” ujarnya. (kir)

Belum Rekam E-KTP

95 Ribu Warga Lobar Terancam Tak Bisa Memilih Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) mesti bekerja keras melakukan perekaman E-KTP, pasalnya jumlah warga yang belum merekam E-KTP mencapai 95 ribu lebih. Puluhan ribu warga ini terancam tak bisa menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak nanti. Sejauh ini, Dukcapil telah mengusulkan tambahan alat perekaman untuk mempercepat pelayanan E- KTP. “Dukcapil harus berupaya menuntaskan karena masih banyak warrga belum rekam E-KTP,” jelas Sekda Lobar H. Moch. Taufiq, Kamis (5/10).

Meski demikian, sekda mengaku belum mendapatkan laporan resmi berapa warga yang belum merekam E-KTP. Namun berdasarkan data Pemprov tercatat sekitar 95 ribu lebih. Perlunya mempercepat perekaman ini, agar jangan sampai nantinya pada saat pemilihan mereka tidak miliki bukti merekam, sehingga hilang hak pilihnya. Pemda melalui Dukcapil, jelasnya, pasti akan mencari solusi supaya terpenuhi.

Diakuinya ada beberapa data yang sudah dikoordinasikan oleh Dukcapil agar bisa selesai dalam waktu singkat. Jangan sampai, kata sekda, ada masyarakat yang dirugikan akibat tak bisa memilih. Menyoal usulan tambahan 11 alat perekaman Dukcapil pada APBDP ini, Sekda menyatakan akan direalisasikan pada APBDP ini. Namun demikian, ia mengaku belum tahu apakah semua usulan dipenuhi atau tidak. Yang pasti ada tambahan alat perekaman yang didanai dari APBDP untuk mempercepat perekaman di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lobar H. Muridun menyebutkan, stok blangko E-KTP di wilayahnya hampir habis. “Saat ini (stok) kami limit blanko, kurang dari tiga ratusan,” kata Muridun.

Ia menjelaskan, menipisnya blanko E-KTP, karena meningkatnya warga Lobar yang mengajukan permohonan EKTP. Terlebih penambahan permohonan itu didominasi mereka yang baru menginjak usia 17 tahun. “Karena ada peningkatan permohonan ini dan limit blangko, maka kita ajukan penambahan hingga 30 ribu blangko,” jelasnya.

Muridun mengaku, pihaknya sudah Ditjen Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) agar tidak terjadi pemotongan jatah blangko bagi Lobar. “Kenapa begitu, karena ini juga mau menjelang Pilkada,” imbuh Muridun.

Artinya, menjelang pilkada masyarakat sudah mulai membuat E-KTP, karena untuk masuk sebagai pemilih, syarat utamanya harus memiliki E-KTP. (her)

ADD 199 Desa di Lobar Dipastikan Dipangkas Giri Menang (Suara NTB) Pemotongan dana perimbangan oleh pemerintah pusat berimbas terhadap alokasi dana desa (ADD) yang diterima oleh 199 desa di Lombok Barat (Lobar). Jatah ADD untuk desa di Lobar dipasti berkurang hingga Rp 1,8 miliar. Pasalnya, pengalokasian ADD memiliki rumus 10 persen dari total besaran dana transfer di antaranya dana royalti atau SDA PT Newmont Nusa Tenggara sebesar Rp 17 miliar lebih, pajak penghasilan Rp 45 juta lebih dan PBB sebesar Rp 737 juta lebih, sehingga mencapai Rp 18 miliar lebih.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan da Aset Daerah (BPKAD) Lobar, Joko Wiratno, pengalokasian ADD dihitung 10 persen dari pendapatan dikurangi biaya-biaya pengeluaran. Jika dihitung ADD sebesar 10 persen dari pengurangan dana perimbangan, maka terdapat ADD Rp 1,8 miliar yang berkurang.

Pihaknya juga segera bersurat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) agar meneruskan ke desa tentang kebijakan nasional ini. “Karena ini berlakunya pada APBDP ini, kami akan segera bersurat ke Dinas PMD untuk diteruskan ke desa biar desa tidak kaget,” ujarnya, Kamis (5/10).

Dinas PMD, ujarnya, akan mensosialisasikan ke pemerintah desa supaya mereka memahami. Sebab imbas dari kebijakan ini tentu akan berdampak ke desa hingga dusun-dusun. Namun dipastikannya pengurangan ADD ini tak terlalu berdampak, sebab jika dilihat ADD yan dipangkas Rp 1,8 miliar kemungkinan masing-masing desa bakal terkena pemotongan Rp 15 juta lebih. “Kalau dilihat komulatif memang besar Rp 1,8 miliar, tapi kalau dihitung masing-masing desa dikurangi hanya Rp 15 juta lebih,” imbuhnya.

Sementara desa punya jatah DD yang besar, ditambah lagi bagi hasil pajak. Ditambah lagi PAD-des.

Menurutnya banyak sumber anggaran di desa yang bisa dimanfaatkan oleh desa.

Menanggapi kondisi ini, Kepala Dinas PMD Lobar L. Edi Sadikin, menegaskan akan segera berkoordinasi ke desa. Pihaknya akan segera bersurat ke desa untu memberikan pemahaman tentang kebijakan pengurangan ADD.”Intinya kami akan segera bersurat ke desa tentang kebijakan nasional ini,” ujarnya. (her)

Pemda Lobar Pangkas Belanja SKPD Senilai Rp 34 Miliar

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) memangkas belanja SKPD yang jumlahnya cukup besar. Kebijakan ini diambil untuk menutupi defisit fiskal daerah menyusul pemangkasan dana transfer pusat atau dana perimbangan sebesar Rp 34 miliar lebih. Pemkab pun bakal memangkas belanja SKPD sebesar Rp 34 miliar lebih.

“Pemda mensiasatinya dengan memangkas belanja SKPD, terutama lima item seperti perjalanan dinas, honorarium, bimtek, pameran dan lembur. Belanja SKPD kita pangkas senilai Rp 34 miliar lebih,” tegas Kepala BPKAD Lobar, Joko Wiratno, Kamis (5/10).

Menurutnya, mengacu Perpres 97 tahun 2016, awalnya hanya DAU yang dipangkas sebesar Rp 13 miliar lebih, dari Rp 784 miliar lebih menjadi Rp

770 miliar lebih. Namun Perpres terbaru Nomor 86 tahun 2017 keluar secara mendadakm sebab setelah APBD P diketok. Mengacu perpres ini terdapat 4 item (tambahan) dana yang dipangkas, yakni masing-masing pajak penghasilan sebesar Rp 45 juta lebih, PBB sebesar Rp 737 juta lebih, SDA (royalti) PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (dulu PT. Newmont Nusa Tenggara) sebesar Rp 17,8 miliar lebih

dan DAK TPF guru sebesar Rp 1,8 miliar lebih.

Pemda, jelasnya, kebingungan karena perpres turun setelah APBDP diketok dan selesai dibahas. Untuk menutupi belanja akibat pemangkasan ini, karena semua belanja sudah masuk daftar APBDP maka mau tidak mau Pemda melakukan reasionalisasi menyesuaikan dengan kondisi anggaran. Imbasnya, terdapat pengurangan belanja na-

mun tidak mengambil belan yang sifatnya belanja modal.

Menurutnya, pemangkasan ini bukan sanksi, namun disebabkan kondisi anggaran negara. Kebijakan ini pun terjadi di semua daerah di Indonesia. Lantas bagaimana dampaknya tahun depan, Joko Wiratno mengaku belum tahu, namun, pihaknya berharap agar jumlahnya tetap sama dengan tahun ini. Bahkan ia berharap agar bisa bertambah. Sebab berbagai prestasi diperoleh Lobar, antara lain status opini Wajar Tanpa Pengecualian berturutturut, laporan tepat waktu, dan Lobar raih prestasi di level nasional. (her)

(Suara NTB/dok)

Joko Wiratno

Fauzan Khalid Mendaftar di Demokrat Giri Menang (Suara NTB) Setelah sehari sebelumnya mengambil formulir pendaftaran, Kamis (5/10) siang H. Fauzan Khalid secara resmi mendaftar sebagai bakal calon Bupati Lobar ke Partai Demokrat. Fauzan diterima Ketua Panitia Penjaringan Balon kepala Daerah M. Nashib Ikroman dan sejumlah panitia lainnya.

Menurut Ketua Panitia Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Partai Demokrat NTB, M. Nasib Ikroman, sebenarnya Bupati Lobar itu bukanlah orang baru di Partai Demokrat. Dijelaskan saat maju sebagai Wakil Bupati Lobar berpasangan dengan H. Zaini Arony, Fauzan Khalid mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat. “Jadi saya katakan bahwa Fauzan Khalid bukan orang baru di Partai Demokrat ini,” ungkapnya.

Hal ini, jelasnya, akan turut menjadi pertimbangan partai dalam melakukan menjalankan proses verifikasi termasuk melihat hasil survei yang dilakukan oleh tujuh lembaga survei yang ditunjuk DPP Partai Demokrat. “Artinya, Demokrat tetap memberi peluang kepada siapa saja

(Suara NTB/ist)

DAFTAR - H. Fauzan Khalid mendaftar di Partai Demokrat Lobar, Kamis (5/10). yang mendaftar. Kita harus partai baru di Indonesia ini. normatif dalam hal ini,” kata Menurut dia, semua warga Negara memiliki peluang dia lagi.

Dikonfirmasi mengenai pe- yang sama.

“TGH. Hasanain luang TGH. Hasanain yang diplot oleh organisasi keagam- mendaftar, Fauzan Khalid aan seperti Nahdlatul mendaftar. Kalau Hasanain Wathan sebagai salah satu hanya mendaftar sendiri, kebakal calon Bupati Lobar yang mungkinan besar. Tapi kareakan diusung Partai na ada Fauzan yang juga Demokrat, Achieve menegas- mendaftar tentu kita harus kan Partai Demokrat bukan normatif. Dan itu akan kita

Belum Penuhi Syarat, DD Tahap II Masih Ditahan Giri Menang (Suara NTB) Dana Desa (DD) tahap II di Lombok Barat (Lobar) masih belum dicairkan oleh semua desa. Namun DD sudah masuk ke semua rekening desa, tinggal pihak desa memenuhi persyaratan pencairan seperti pertanggungjawaban penggunaan DD tahap I, di samping itu realisasi 75 persen dari total DD tahap I. Ditargetkan bulan ini DD tahap II tersebut bisa dicairkan.

“Dana Desa tahap II sudah masuk ke rekening desa, namun pencairan belum bisa dilakukan sebelum melengkapi persyaratan oleh desa,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lobar, L. Edi Sadikin, Kamis (5/10).

Disebutkan, dari 119 desa yang ada sebagian besar tengah melengkapi persyaratan pencairan DD tahap II. Pihaknya sudah kirim surat ke desa untuk segera memenuhi persyaratan pencairan sesuai syarat. Salah satunya, harus melampirkan SPJ pertanggungjawaban DD tahap I. Selain itu, ada rekomendasi dari camat.

(Suara NTB/dok)

L. Edi Sadikin Pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi ke desa agar secepatnya untuk diberikan rekomendasi pencarian.

Sebab ia tak ingin pencairan DD molor lagi seperti tahun lalu.

Terkait realisasi tahap I, jelas Edi, sudah selesai sehingga desa di Lobar berhak merealisasikan tahap II. “Karena syarat realisasi minimal 75 persen dari serapan, kita sudah 80 persen, sehingga kita tidak terkena sanksi,”jelas Edi.

Untuk realisasi DD tahap II, jelasnya, pihaknya menargetkan dalam waktu dekat segera dilakukan pencairan.

Namun, pencairan dana desa (DD) tahap II dipastikan molor.

Pasalnya, sesuai jadwal dari Kementerian Desa seharusnya pencairan DD tahap II bulan Agustus lalu, namun diperkirakan molor lantaran belum menyerahkan laporan realisasi DD tahap I. Pihak Dinas Pemerintahan dan Masyarakat Desa (PMD) pun memberikan batasan waktu semua desa harus menyerahkan laporan realisasi DD tahap I tanggal 24 Agustus lalu.

Menurut Edi, pencairan DD tahap II terlambat dari jadwal, karena memang pencairan DD tahap I terlambat. Namun pihaknya berupaya tidak terlalu molor, pihaknya terus turun jemput bola melakukan pendampingan ke desa-desa.

Pihaknya sudah mengumpulkan kepala desa untuk mempercepat laporan realisasi DD tahap I. “Tinggal persyaratan pencairan ini kita terus percepat,”jelasnya. (her)

Sulit Akses Permodalan

Petani Sembung Keluhkan Keberadaan Rentenir Giri Menang (Suara NTB) Para petani di Desa Sembung Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan praktik rentenir yang membelit mereka, diakibatkan sulitnya akses permodalan. Pemda melalui SKPD terkait sejauh ini minim intervensi dalam hal membantu petani mengakses modal, sehingga mau tidak mau mereka terpaksa dibelit rentenir. Selain itu, petani juga mengeluhkan akses pasar, sehingga mengakibatkan tumbuh suburnya tengkulak. ‘’Untuk menekan praktik rentenir ini, pihak desa mendorong pengembangan BUMDes agar mampu menjadi perantara untuk membeli produk petani untuk kemudian dijual dengan harga pantas,’’ ujar Kepala Desa Sembung, Bukhari di Kantor Bupati Lobar, Kamis (5/10).

Diakuinya, para petani hortikultura, seperti cabai dan tomat di wilayahnya hampir semua terjerat rentenir. Mereka terpaksa meminjam sistem ijon, karena susahnya akses permodalan. “Karena itulah, kami mengembangkan BUMDes untuk antisipasi tengkulak dan rentenir,” tegas Bukhari.

Menurutnya, para petani kesulitan dalam hal persaingan pasar. Para tengkulak mendatangi petani dan membeli produk petani dengan harga rendah, namun pada saat tertentu ketika harga melonjak tengkulak baru mengeluarkan produk untuk dijual ke pasar. Kondisi inilah yang menimpa para petani sehingga dikeluhkan.

Diakuinya, para petani menggarap lahan seluas hampir 160 hektar, sebagian bertani hortikultura. Sejauh ini sudah ada

BUMDes yang berjalan sejak empat tahun lalu. Ke depan BUMDes akan mengintervensi petani, ketika kesulitan modal pun membantu pemasaran, sehingga para petani bebas dari rentenir dan tengkulak. Pihaknya mengintervensi BUMDes melalui anggaran DD. Namun ia mengharapkan BUMDes diback up oleh pemda.

Menurut tim Pemprov Bali Moh. Nasrun di Desa Sembung direkomendasikan perlu pengembangan kapasitas BUMDes, sehingga bisa menjadi lembaga perantara pengembang desa. Selanjutnya Desa Sembung punya SDM potensial, terkait sumber daya hortikultura dan pertanian. Namun posisi tawar petani terhadap pasar masih lemah, “Karena ini mereka selalu diintip oleh tengkulak,”katanya. (her)

sebagai Bakal Calon Bupati laporkan ke DPP termasuk survei nantinya,” tambahnya.

Untuk penjaringan bakal calon kepala daerah di Partai Demokrat, untuk Kabupaten Lobar sudah ada beberapa nama yang resmi mendaftar.

Untuk bakal calon Bupati Lobar, sudah ada nama TGH. Hasanain Djuaini dan H. Fauzan Khalid yang resmi mendaftar. Kemudian untuk

bakal calon wakil Bupati, baru satu nama yang resmi mendaftar, yakni H. Sulhan Muchlis Ibrahim.

Pascapengembalian berkas pendaftaran itu, nantinya DPD Partai Demokrat NTB akan menggelar pemaparan visi dan misi bakal calon kepala daerah mulai dari tingkat gubernur/wakil gubernur hingga bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota pada Minggu (8/10) mendatang.

Sementara itu, bakal calon Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menegaskan turut mendaftarnya ke Partai Demokrat merupakan komitmen. Sedari awal, dirinya sudah berjanji akan mendaftar ke semua partai politik yang membuka pendaftaran.

“Saya mendaftar ke semua partai agar tidak dikatakan anti ini dan anti itu,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengklarifikasi anggapan dirinya akan memborong semua partai politik. Menurutnya, setiap partai politik tentu memiliki hitung-hitungan dalam mengusung bakal calon kepala daerah. “Tidak ada niatan untuk memborong partai.

Itu sudah menjadi komitmen saya untuk mendaftar di semua partai yang membuka penjaringan,” pungkasnya. (her).

Dinilai Daerah Tertinggal

Sejumlah Desa di Lobar Jadi Sasaran Visitasi Diklatpim Pejabat Bali Giri Menang (Suara NTB) Para pejabat Pemprov Bali mengadakan visitiasi Diklatpim tingkat II di Lombok Barat (Lobar). Pemprov Bali memilih dua desa di Lobar, yakni Desa Badrain dan Sembung Kecamatan Narmada sebagai tujuan sasaran visitasi, lantaran desa-desa ini termasuk tertinggal berdasarkan indikator Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pembimbing visitasi Diklatpim Pemprov Bali Nyoman Sukamara, menyatakan pertimbangan memilih Desa Sembung dan Badrain tak lepas dari kebijakan Nawacita Pemerintah pusat. Berbeda dengan tahun lalu, visitasi dilakukan ke luar negeri. Namun setelah program Nawacita Presiden adalah penghematan dan pembangunan mulai dari daerah pinggiran, sehingga diubah tujuan visitasi ke desa- desa.

“Desa-desa yang dipilih adalah ya tergolong terbelakang.

Dari identifikasi kami maka pertimbangan visitasi akhirnya ke Desa Badrain dan Sembung Narmada , Lobar,” jelas Sukmara, Kamis (5/10).

Hasil visitasi ke sejumla desa tersebut secara garis besar digambarkannya, perlunya memastikan regulasi desa wisata di Badrain. Karena beberapa pertimbangan

masalah dan potensi yang ada di desa setempat sangat mendukung. Karena itu, Desa Badrain harus dimunculkan sebagai desa wisata berbasis agro sedangkan Desa Sembung perlu didorong pengembangan BUMDes. Ketua Rombongan Visitasi Desa Badrain, Jaya Bakti menyatakan visitasi khusus mengidentifikasi penyebab terbelakangnya Desa Badrain. Salah satunya mind set petani banyak yang menjadi buruh tani.

Kades Badrain, Romi Purwandi menyambut baik hasil visitasi para pejabat Pemprov Bali di wilayahnya. Menurutnya, apa yang dihasilkan dalam identifikasi persoalan di desanya menjad bahan untuk membangun daerahnya ke depan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya pengembangan wisata agro, sebab diakuinya salah satu penyumbang kemiskinan di wilayahnya berasal dari buruh tani, sehingga pihak kementerian menetapkan status desanya termasuk desa tertinggal.

Sekda Lobar H. Moch.

Taufiq juga merespon baik hasil visitasi pejabat Pemprov Bali. Termasuk terkait perlunya pengembangan dan pegiat BUMDes di Desa Sembung.

Apalagi, jelasnya, BUMDes, termasuk dalam indikator revisi RPJMD. (her)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Pejabat Pemprov Bali saat menyerahkan peralatan ke Kades Badrain dan Sembung usai melakukan visitasi belum lama ini.

SUARA NTB Jumat, 6 Oktober 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Bidang Ketenagaan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB Program PERMATA

Tim Inovasi Latih Fasilitator Daerah Sumbawa Besar (Suara NTB) Beragam kegiatan Inovasi (program kerjasama dengan pemerintah Australia dengan Indonesia) di Sumbawa terus dilakukan. Seperti Program Perintisan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika di Kelas Awal (PERMATA).

Program PERMATA merupakan salah satu kegiatan program EPD INOVASI untuk Sumbawa tahun 2017-2018, yang digelar Selasa (3/10) dan berakhir Kamis (5/10). Dibuka secara resmi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, H. Sudirman, S.Pd. Dalam pelaksanaannya, program difokuskan pada peningkatan kemampuan guru untuk mengajarkan angka awal. Kegiatan ini diawali dengan tahap eksplorasi. Pada tahap ini, tim inovasi melatih fasilitator daerah berjumlah sepuluh orang. Fasilitator Daerah dimaksud terdiri dari unsur kepala sekolah 4 orang,

guru 3 orang, pengawas 2 orang dan dosen perguruan tinggi 1 orang.

Education Specialist Kantor Inovasi Pusat, Ujang Sukandi mengatakan, dalam pelatihan, tim fasilitator daerah dibekali cara mengidentifikasi masalah. Dengan metode pengamatan dan wawancara.

Pengamatan difokuskan kepada metodologi umum. Sedangkan materi digali dari wawancara. Setelah sebelumnya menyelesaikan instrumen pengamatan umum.

Kegiatan akan dilanjutkan dengan terjun ke sekolah untuk praktik dalam rangka mencari informasi. Sasarannya ke tiga sekolah di Gugus I Lopok. Pemilihan Gugus I sebagai sasaran lantaran gugus tersebut mudah dijangkau. Di samping itu, gugus I diketahui berada pada peringkat terendah dalam kualitas pelajaran Matematika. “Ini sesuai dengan data yang kita peroleh,” sebutnya.

Menurut Ujang, informasi yang didapatkan tim fasilitator daerah di lapangan akan digunakan sebagai acuan program tahap selanjutnya. Yakni tahap sintesis. Tahap sintesis ini berupa pertemua yang melibatkan guru. Tujuannya untuk membedah masalah serta mencari solusi atas masalah tersebut.

“Data fasilitator daerah kita pakai. Akan ada pertemuan seperti ini, kita libatkan guru. Sekaligus merancang solusi bersama. Pada akhirnya guru yang menyeselsaikan masalah,” jelasnya.

Usai tahapan sintesis, dilanjutkan dengan tahapan perancangan. Kemudian tahap coba gagasan, kaji ulang dan iterasi. Selanjutnya tahap rintisan, evaluasi dan tahapan penyebarluasan. “Kami ingin mewariskan kepada daerah tenaga fasilitator daerah. Karena masalah lokal harus diselesaikan orang lokal,” tukasnya.

Untuk diketahui program

(Suara NTB/arn)

BUKA KEGIATAN - Kadis Dikbud, H. Sudirman, S. Pd (tengah) saat membuka kegiatan PERMATA. permata dimaksudkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam berhitung dengan meningkatkan kualitas guru.

Pertama, memahami tahap awal pengembangan berhitung-konten. Kedua penggunaan proses yang benar.

Ketiga menerapkan seperangkat aktivitas dan sumber pengajaran terbaik dan paling efektif. Sebagai hasil kegiatan

PERMATA, INOVASI mengharapkan agar guru lebih efektif dalam mengajarkan literasi tingkat awal dan peningkatan hasil belajar siswa muncul sebagai hasilnya.

Salah satu Tim Fasilitator Daerah, H.Arifuddin,S.Pd yang juga Kepala Sekolah SDN Teluk Santong, menyatakan hajat kegiatan ini untuk mengenal, menggali per-

(Suara NTB/arn)

PELATIHAN - Suasana pelatihan untuk fasilitator daerah yang menjadi bagian dari program PERMATA. masalahan lokal yang ada di kelas bersama guru kelas 1,2, dan 3 secara langsung untuk kemudian didiskusikan penyelesaian terbaik.

“Dua poin yang menjadi sasaran kajian yaitu proses pembelajaran guru dan kemampuan guru terkait materi matematika,” terangnya.

Untuk mendapatkan informasi/permasahan dua poin

tersebut, Fasilitator Daerah dan Tim Inovasi pusat, provinsi, dan kabupaten juga turun ke gugus 1 Lopok untuk melakukan pengamatan pembelajaran dan wawancara pada guru kelas. “Kami dapat tambahan ilmu khususnya bidang matematika. Ouptnya tentu saja potensi perserta didik dapat berkembang dengan optimal,”pungkasnya. (arn/*)

Diduga Terpapar Merkuri, Beberapa Ikan di Sungai KSB Mati Taliwang (Suara NTB) Beberapa ikan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Taliwang-Banjar ditemukan mati terapung dengan kondisi membengkak. Matinya ikan-ikan tersebut diduga karena terpapar bahan kimia berbahaya jenis merkuri yang sering digunakan oleh warga dalam proses pemurnian emas hasil tambang ilegal.

Bupati Sumbawa Lepas Tiga Siswa ke Festival Anak Islami Nasional Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc. melepas peserta Festival Anak Islami Tingkat Nasional di Banda Aceh, Kamis (5/10). Kegiatan tersebut akan berlangsung di Banda Aceh Provinsi Aceh selama 6 hari dimulai pada tanggal 9 hingga 14 Oktober 2017.

Kabupaten Sumbawa mengirim 3 orang pelajar yang akan mewakili NTB yaitu untuk Cabang Hafalan Juz’ Ammah atau Ifsil Qur’an Tingkat SD diwakili oleh Syifa Fadiyah Maulida dari SDN Samapuin, Pidato PAI Tingkat SMP diwakili oleh Nurul Intan Fadhila dari SMP Negeri 1 Sumbawa, dan untuk lomba Pidato PAI Tingkat SMA diwakili oleh Rahmatullah Assyihabi dari SMA Negeri 1 Sumbawa Besar.

Bupati memberikan suntikan semangat kepada ketiga siswa dimaksud. Untuk terus berlatih dan menunjukkan prestasi yang terbaik. Sehingga dapat membawa nama harum bagi Kabupaten Sumbawa. Sekaligus mengingatkan untuk dapat berkompetisi dengan jujur.

“Lebih baik tidak menang daripada tidak jujur, junjung tinggi sportivitas dan kejujuran,” kata Bupati, yang pada kesempatan tersebut menyerahkan bantuan untuk transportasi kepada peserta senilai Rp 15.400.000,- di luar dana yang telah disiapkan provinsi. (arn)

Iwan, salah seorang warga Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, kepada Suara NTB, Kamis (5/10) mengatakan kondisi tersebut (ikan mati) sudah terjadi dari beberapa hari yang lalu terhitung dari tanggal 3-4 Oktober. Selain ikan-ikan liar yang mendiami aliran sungai ini, ikan-ikan yang sengaja dipelihara oleh warga sekitar juga ikut mati.

Terhadap kondisi tersebut, dia memperkirakan ikan ini mati karena terpapar limbah mercuri yang terbuang bebas ke sungai. Apalagi saat ini di beberapa aliran sungai sudah ada gelondong dan tong (alat pemurnian emas menggunakan merkuri) di wilayah aliran sungai mulai dari Kecamatan Berang Rea hingga Taliwang dan Banjar.

“Kami berharap kepada Pemda Sumbawa Barat untuk

segera mengatasi permasalahan ini, karena apabila dibiarkan akan berdampak kepada lingkungan kehidupan masyarakat sekitar yang semakin parah,” ungkapnya.

Ditemui secara terpisah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KSB Drs. H. Hamzah, tidak memungkiri adanya laporan dari masyarakat terkait ikan-ikan yang mati mendadak ini. Namun demikian, sampai dengan saat ini dinas terkait belum bisa memastikan apakah matinya ikan-ikan ini karena terpapar merkuri atau tidak.

Dengan kata lain pihaknya akan turun lapangan untuk melakukan pengecekan serta akan mengambil beberapa sampel ikan yang mati untuk dilakukan uji laboratorium.

“Kita belum bisa pastikan apakah ikan ini mati karena

terpapar merkuri atau tidak.

Tetapi yang jelas kita akan bersurat ke Pemprov untuk melakukan pengecakan terhadap kondisi ini,” ujarnya.

Lebih dari itu lanjutnya, dinas terkait juga akan segera melakukan kordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk bisa turun ke lapangan.

Hal ini (kordinasi) sengaja dilakukan karena kewenangan untuk penanganannya saat ini sudah berada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi. Provinsilah yang akan mengambil tindakan dalam menyikapi masalah ini. Tentu sebagai pemilik wilayah (DLH) tidak akan tinggal diam karena yang menjadi korban adalah masyarakat Sumbawa Barat.

“Kita (DLH) hanya sebagai mediator dan pemberi informasi dalam kasus ini, karena

(Suara NTB/ils)

kewenangan untuk menindak lanjuti adalah dinas ESDM provinsi,” ujarnya.

Seraya menyebutkan, hasil uji lab yang dilakukan Dinas ESDM KSB bersama dengan tim Universitas Gajah Mada (UGM), tahun 2016 lalu, berhasil menemukan kandungan Hg (mercury) di beberapa wilayah aliran sungai yang dijadikan sample sudah ditemukan. Baik dari sungai Moteng yang ada di kecamatan Brang Rea sampai

dengan Desa Serangin, yang merupakan daerah sedimentasi pertemuan air sungai. Dari aliran sungai tersebut, tim menemukan kandungan kadar mercury, namun jumlahnya tidak melalui baku mutu kelas II sekitar 002 mg/L. “Kisaran kadar mercuri yang ditemukan mulai dari 002 mg/l sampai dengan 1,72 mg/l (melewati ambang batas) di wilayah hilir tepatnya di desa Banjar,” tandasnya. (ils)

Pembahasan Perubahan Perda PD Dibatalkan

Investasi ”Kakap” Masuk Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dunia investasi di Sumbawa mulai menampaknya kekuatannya. Sejumlah perusahaan besar banyak yang berminat menanamkan uangnya. Terutama di bidang pertanian, peternakan dan pariwisata. Bahkan rencananya, bakal ada satu investor kakap yang bergerak di bidang trading minyak bumi dengan nilai investasi yang diperkirakan diatas Rp 1 Trilun.

Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Penanaman Modal Perisinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sumbawa, H. Syahril, Kamis (5/10) kemarin. Perusahaan dimaksud lebih pada penampungan dan distribusi sektor migas. Diperkirakan akan membangun sekitar 12 tangki besar penampung minyak dari berbagai negara untuk kemudian didistribusikan lagi untuk kebutuhan minyak dalam negeri.

“Mereka menampung minyak di sini (Sumbawa) yang dibeli dari Australia dan beberapa negara Timur Tengah. Untuk didistrubusikan lagi ke beberapa daerah di Indonesia,” terangnya.

Sebagai kelengkapan infrastruktur, mereka juga akan membangun dermaga yang menjorok hingga 200 meter ke laut. Lengkap dengan pipa bawah laut. Untuk distribusi minyak dari tanki penampung. Sehingga biaya konstruksi lengkap dengan fasilitas pendukungnya diperkirakan bernilai diatas Rp. 1 Triliun.

Rencananya, lokasi pembangunan berada di jalur SAMOTA. Saat ini sudah ada sekitar 50 hektar lahan yang telah siap dari kebutuhan ratusan hektar sebagai lokasi perusahaan ini nantinya. Perusahaan juga tengah mengurus berbagai izin seperti izin lokasi, izin prinsip dan lainnya. Tentu harus mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Sebelum izin lokasi, perusahaan mengajukan dulu rekomendasi ke ke Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Setelah ada rekomendasi, baru minta pertimbangan teknis Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebab dalam izin lokasi sudah ada titik koordinat. Apakah lokasinya cocok atau sesuai dengan penataan ruang kita. Janganjangan di lokasi itu nantinya sebagai daerah wisata atau ruang terbuka hijau. Ini yang perlu diliat,” tukasnya.

Yang jelas, lanjut H. Syahril, kalau perusahaan ini serius dan benar masuk bernvestasi di Sumbawa maka cukup banyak imbas ekonomi yang diperoleh daerah. Baik dari sisi pendapatan pajak maupun tenaga kerja. Yang jelas, perusahana senagaja memilih Sumbawa karena dianggap daerah ini cukup kondusif untuk investasi. (arn)

H. Hamzah

(Suara NTB/ils)

DIAMANKAN - Kendaraan yang diamankan di Mapolres Sumbawa Barat, usai penggerebekan terhadap aktivitas judi sabung ayam di KSB.

Gerebek Judi Sabung Ayam, Polres KSB Amankan Enam Sepeda Motor Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat melakukan penggerebekan di salah satu lokasi yang kerap digunakan oleh masyarakat untuk melakukan judi sabung ayam.

Hanya saja dalam penggerebekan tersebut tidak ada satu orangpun yang berhasil diamankan lantaran kabur setelah polisi tiba di lokasi.

Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasubag Humas AKP Suwardi, Kamis (5/10) kemarin, membenarkan telah dilakukannya penggerbekan terhadap lokasi judi sabung ayam di Dusun Muhajirin, lingkungan Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang sekitar pukul 13. 30 WITA. Meskipun dalam operasi penggerbekan tersebut tidak ada satu orangpun yang diamankan, tetapi ada sekitar enam unit kendaraan roda dua (R2) yang saat ini menjadi barang bukti. Selain enam kendaraan ini, pihaknya juga mengamankan dua ekor ayam

jago dan dua ember yang digunakan untuk berjudi. Enam unit kendaraan ini diduga milik para pelaku yang kabur setelah mengetahui akan dilakukan penggerbekan.

“Motornya dan BB lainnya saat ini sudah kita amankan sebagai barang bukti dan tetap akan diproses lebih lanjut,” ujarnya.

Dikatakannya, pengungkapan terhadap kasus tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang semakin resah dengan aktifitas judi sabung ayam dilokasi tersebut. Mendapat informasi tersebut, pihaknya langsung bergerak cepat untuk melakukan penggerbekan. Tetapi setelah berada di TKP, pihaknya tidak mendapatkan satu orangpun yang sedang berjudi.

Hanya beberapa unit sepeda motor dan dua ekor ayam yang saat ini sedang bertarung.

“Kita perkirakan operasi ini sudah bocor duluan sebelum kita gerebek. Makanya tidak ada satu orangpun yang kita amankan,” sebutnya. Tetapi,

kendaraan yang saat ini diamankan bisa menjadi pintu masuk siapa-siapa saja yang terlibat dalam judi sabung ayam tersebut nantinya.

Ia menambahkan, penggerebekan terhadap kasus (judi sabung ayam) merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana. Karena apabila sudah tidak ada uang untuk berjudi kemungkinan besar akan melakukan tindak pidana.

Entah ini mencuri, merampok, maupun tindak pidana yang lebih sadis lagi. Tentu dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut sangat diapresiasi pihaknya, sehingga upaya gangguan harkamtibmasi bisa semakin ditekan di Sumbawa Barat.

“Penggerebekan ini merupakan salah satu bentuk upaya preventif kita untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana. Apabila kita tidak bergerak cepat maka kasus-kasus seperti ini (judi) akan terus merajalela di KSB,” tandasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perangkat Daerah (PD) yang sebelumnya diajukan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ke DPRD setempat resmi dibatalkan.

Pemerintah dan DPRD sepakat tidak melanjutkan pengajuan perubahan Perda tersebut ke tingkat pembahasan setelah menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, Kamis (5/10).

“Iya sudah kita putuskan untuk perubahan (Perda) perangkat daerah itu tidak jadi kita bahas sekarang,” terang Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kepada wartawan usai mengikuti rapat Bamus, kemarin.

Ia menjelaskan, berdasarkan kajian teknis yang dilakukan, perubahan Perda PD yang titik utamanya akan menghapus Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan menggabungkan urusannya ke dinas pertanian tidak dapat terlaksana.

Pasalnya pada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, disebutkan untuk urusan mengai ketahanan pangan harus tetap dikelola oleh badan tersendiri karena masuk dalam kategori urusan wajib.

“Jadi ada ketentuan terbaru yang membuat kita tidak bisa menggabungkannya dengan pertanian seperti rencana usulan kita di perubahan Perda PD itu,” paparnya.

Demikian pula dengan pembentukan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan (Nakeswan) yang akan dibuat tersendiri.

Menurutnya, pembentukan dinas baru tersebut secara otomatis belum dapat direalisasi sebab selama ini urusan peternakan tergabung dalam Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP).

“Karena satu paket yang kita ajukan direncana perubahan itu, jadi sekalian saja kita batalkan juga,” urainya.

Dengan pembatalan tersebut, H. Amry menyatakan, maka sementara Pemda KSB masih akan tetap menggunakan struktur PD yang ada saat ini. Termasuk menjadi acuan untuk pembahasan Rancangan APBD 2018 mendatang.

“Jadi kita tetap akan menggunakan format yang sekarang sampai tahun depan untuk penganggaran,” sebutnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, rencana perubahan struktur PD itu akan kembali dilanjutkan di tahun 2018. H. Amry mengatakan, perubahan nantinya akan dilakukan secara menyeluruh untuk menyesuaikan dengan Permendagri 5/2017. “Jadi tahun depan kita lanjutkan. Nanti seluruh SKPD akan kita evaluasi agar menyesuaikan ketentuan terbaru itu,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/arn)

WAKILI NTB - Bupati foto bersama dengan ketiga siswi bersama guru pendamping yang berangkat mewakili NTB di ajang Festival Anak Islami.

”

Kita akan bersurat ke Pemprov untuk melakukan pengecakan terhadap kondisi ini”

SUARA NTB Jumat, 6 Oktober 2017

33.407 Warga Bima Belum Lakukan Perekaman E-KTP Bima (Suara NTB) – Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima, mencatat masih ada sebanyak 33.407 orang yang belum melakukan perekaman dari 389.059 orang wajib Elektronik KTP (E-KTP).

“Ada sekitar 355.652 orang yang sudah melakukan perekaman,” kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Bima, Zunaidin HI, S.Sos, kepada Suara NTB, Kamis (5/10).

Menurutnya jumlah orang tersebut tercatat hingga sampai Bulan September 2017 ini. Zunaidin memprakirakan persentase (Suara NTB/uki) masyarakat Kabupaten Zunaidin HI Bima yang belum merekam E-KTP sekitar 6 persen hingga 7 persen. “Kita akan terus menyelesaikannya. Targetnya Desember ini sudah selesai,” katanya.

Menurut dia, tidak ada kendala terkait perekaman E-KTP selama ini. Hanya saja kesadaran masyarakat, terutama yang berusia tua yang tidak ingin melakukan perekaman, lantaran mengganggap KTP lama masih bisa dimanfaatkan. “Ini masalah yang kita hadapi belum adanya kesadaran dari masyarakat, karena KTP lama masih bisa dipakai,” katanya.

Meski demikian, pihaknya melakukan pola jemput bola atau sistem mobile dengan turun langsung ke tiap Kecamatan dan Desa agar masyarakat tetap melakukan perekaman tanpa ada alasan. “Selama ini mereka sulit datang ke Dinas untuk melakukan perekaman. Tapi kita juga lakukan sistem jemput bola dan sistem mobile. Kan hanya foto saja,” ujarnya. (uki)

Temuan Rp 23 Miliar

Ketua DPRD : Penyakit Lama yang Terakumulasi Kota Bima (Suara NTB) – Ketua DPRD Kota Bima, Ferry Sofyan SH, mengaku, anggaran Rp 23 miliar, menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang saat ini diproses Aparat Penegak Hukum (APH) karena ada kejanggalan merupakan temuan yang sudah terakumulasi.

“Penyakitnya sudah lama yang sudah terakumulasi,” kata Ferry, kepada Suara NTB, Kamis (5/10).

Dikatakannya, temuan tersebut pernah ditagih oleh Tim Penagih Hutang Negara (TPHN). Karena saat itu, telah diberikan jaminan (Suara NTB/uki) waktu pengembalian. BahFerry Sofyan kan sejumlah temuan diantaranya terselesaikan karena sudah dikembalikan.

“Tapi saya tidak begitu mengetahui perkembangannya saat ini. Tapi yang jelas temuan ini sudah lama,” ungkapnya. Lantaran telah dibawah keranah hukum, politisi PAN ini berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan cepat. Supaya tidak akan menjadi beban pemerintah daerah kedepannya.

“Kita berharap masalah ini diproses hingga tuntas, biar tidak menjadi beban pemerintah selanjutnya,” terangnya.

Informasi yang dihimpun sejumlah pejabat Pemkot Bima dipanggil dan dimintai keterangan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB belum lama ini. Mereka diklarifikasi soal indikasi kejanggalan pengelolaan keuangan sesuai temuan BPK. Salah satu yang diperiksa itu mantan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Bima, Drs. H. Usman AK. Usman AK diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Sekda Kota Bima tahun 2004.

Selain itu diklarifikasi juga mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima, H.Yusuf dan H. Abdul Hamid mantan Kabag TU di BPKAD Kota Bima. Informasi dihimpun, mereka diperiksa terkait temuan BPK sejak tahun 2004 hingga 2014.

Mereka diklarifikasi atas laporan LSM terkait temuan BPK dalam kurun waktu 10 tahun sejak 2004 hingga 2014.

Yang diduga nilai temuannya sekitar Rp 23 miliar. (uki)

Kaji Rencana Datangkan Sapi Jenis Brahman Cross

(Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos., meminta pemerintah daerah atau instansi terkait dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) untuk mengkaji rencana mendatangkan sapi Brahman Cross bantuan pemerintah pusat. Terutama soal persiapan hijauan pakan utama untuk 1000 ekor sapi tersebut. Menurutnya, kebutuhan pakan sapi ini tidak main-main, tiga kali lipat dari pakan sapi biasa yang dipelihara masyarakat.

“Banyak makan dia, dimana kita dapatkan hijauan itu? Harus ada kesiapan, minimal dari sekarang kita persiapkan hijauannya, tidak bisa dengan konsentrat saja dia harus dengan hijauan. Jadi perlu dikaji lagi untuk mendatangkan 1000 sapi Brahman. Jangan sampai sapi itu datang menjadi kurus kan malu,” ungkapnya kepada wartawan usai menghadiri upacara peringatan HUT TNI ke 72 di Makodim 1614/Dompu, Kamis (5/10).

Pada prinsipnya dewan mendukung rencana pemerintah untuk mendatangkan sapi tersebut, tetapi perlu adanya kesiapan yang matang. Soal belum jelasnya bantuan tersebut apakah dihibahkan untuk pemerintah atau masyarakat, Yuliadin menegaskan, yang pasti bantuan itu diperuntukan bagi masyarakat Dompu secara keseluruhan.

Terkait kedatagan sapi Brahman Cross dan persiapan pakan juga pemerintah daerah tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD. Rencananya November 2017 mendatang pihaknya akan ke newzeland untuk melihat lebih dekat dan memastikan bagaimana proses pengebangan sapi berbobot 1,5 ton ini. “Ini kan hal baru jadi perlu kesiapan terutama pakan, kalau pemahaman tentang sapi sudah tau semua ndak ada masalah, cara memberi makan ndak ada masalah, cuma pakan hijauanya,” jelas Yuliadin.

Terkait ketersediaan lahan hijauan pakan di Doro Ncanga sebagaimana yang dijelaskan Disnakeswan beberapa waktu lalu, Yuliadin mengatakan, memang lahan itu ada namun hijauan pakannya belum sama sekali diusahakan. “Lahannya ada hijaunya mana, kan harus kita lihat dulu,” pungkasnya.

Yuliadin (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Bupati Serahkan Roadmap Program PKP SPM Dikdas ke Kemendikbud Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab melalui Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa menggelar ekspose roadmap Peningkatan Kapasitas Penerapan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKPSPM Dikdas) di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (5/10) kemarin. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan peluncuran yang dibarengi dengan penyerahan roadmap dari Bupati kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, H. Sudirman, S.Pd menjelaskan kegiatan ini menindaklanjuti hasil kerjasama yang terjalin antara pemerintah daerah dengan Kemendikbud bersama Uni Eropa dan ADB tahun 2014 lalu. Dimana selama tiga tahun ini Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam nota kesepahaman tersebut dengan sebaik-baiknya.

Pihaknya selaku pengelola dan pelaksana program dalam setiap penyelenggaraan kegiatan senantiasa mengedapankan target pemenuhan output secara optimal, efektif, dan efisien. Sehingga pihaknya yakin dengan berbekal output, dari kerjasama tersebut akan menjadi modal kuat bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa mewujudkan pemenuhan pelayanan standar minimal pendidikan dasar di Kabupaten Sumbawa. Sebagaimana tertuang dalam permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas

peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten kota se-Indonesia.

Menurut Kadis, dari berbagai rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan berhasil disusun Roadmap pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021. Roadmap ini merupakan rencana strategis daerah untuk mengimplementasikan kebijakan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan juga merupakan penjabaran yang telah terukur dari target pemenuhan SPM Dikdas. Sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021.

Perwakilan Kemendikbud RI, Nurma Dewi Saleh menyampaikan apresiasi kementrian atas upaya dan yang telah dicapai oleh Kabupaten Sumbawa khususnya Dinas Dikbud.

Sehingga bisa membuat roadmap yang bisa dijadikan dasar bagi pemenuhan SPM Dikdas kedepan. Tentunya hasil ini atas kerja keras dari semua tim dari Dinas Dikbud. Sebagaimana diketahui program PKP SPM Dikdas yang mendapatkan bantuan dari Uni Eropa ini berakhir pada tahun ini. Meskipun demikian, program SPM sendiri harus terus berjalan. Karena untuk memenuhi SPM menjadi tugas dan kewajiban pemerintah kabupaten kota. Dimana

tidak hanya SMP pendidikan yang harus dipenuhi tetapi lima bidang lain diantaranya kesehatan, perumahan dan lainnya.

“Tugas dari Bupati dan jajarannya bukanlah tugas yang ringan. Karena banyak yang harus dipenuhi.Kami sangat berharap program ini dapat tetap berkesinambungan,” terangnya.

Sedangkan OMT PKP SPM Dikdas Kemendikbud RI, dR. Budi Susetyo menyampaikan routmap merupakan salah satu prodak program PKM Dikdas.

Tujuannya untuk peningkatakn kapasitas pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten kota dan di tingkat satuan pendidikan. Kemudian untuk peningkatan kesadaran bagi masyarakat terhadap hak-haknya untuk mendapatkan pemenuhan standar pelayanan. Selain itu untuk mengintegrasikan kebijakan pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM Dikdas ke dalam kebijkaan pemerintah daerah.

Adapun terkait roadmap diakuinya capaian Kabupaten Sumbawa luar biasa. Meskipun ada beberapa indikator yang perlu perhatian khusus. Khusus untuk kualifikasi dan sertifikasi guru yang angkanya 60 persen.

Meskipun hal ini juga masalah yang terjadi secara nasional.

“Roadmap ini esensinya bukan merupakan suatu aturan saja, tetapi merupakan dokumen yang nantinya harus ditidaklanjuti.

Yang lebih utama adalah bagaimana komitmen dan mengawal bahwa roatmap ini nanti betulbetul diimplementasikan. Harapannya kami roadmap ini nanti

(Suara NTB/arn)

ROADMAP - Bupati saat menyerahkan roadmap pemenuhan SPM Dikdas Sumbawa kepada Kemendikbud RI di ruangannya. akan dijadikan suatu dokumken untuk menjadi landasan terintegrasinya ke dalam dokumen perencanaan maupun dokumen pelaksanaan, dokumen anggaran yang mudah-mudahan bisa diintegrasikan Renstra SKPD syukursyukur dalam RPJMD. Kalau sudah terintegrasikan, maka dengan demikian payung hukum lebih kuat untuk melakukan penganggaran bersama-sama dengan DPRD setempat,” tandasnya.

Sementara, Bupati Sumbawa melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sumbawa. Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd menyampaikan penerapan program PKP-SPM Dikdas di Kabupaten Sumbawa tahun 2017 merupakan perpanjangan program PKP-SPM Dikdas yang telah dilaksanakan selama dua tahun yaitu tahun 2015 dan 2016.

Sebab, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan program PKP-SPM Dikdas hibah

Uni Eropa tahun 2015 sampaidengan 2016, dinyatakan bahwa Kabupaten Sumbawa termasuk dalam kategori a (sangat baik) dalam hal pengelolaan anggaran dan pencapaian output kegiatan, sehingga memperoleh tambahan dana hibah sebesar Rp 300 juta.

“Dalam kaitan itu maka hari ini kita mengadakan expose roadmap pemenuhan standar pelayanan minimal (spm) pendidikan dasar yang merupakan hasil pendataan tahun 2016.

Dengan melibatkan seluruh pengawas di lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan dan pengawas di bawah kemenag. Saya berharap ekspose ini dapat memberikan kita gambaran tentang tingkat ketercapaian SPM Dikdas sehingga kita mampu melakukan evaluasi guna perbaikan peningkatan pemenuhan SPM pendidikan dasar diKabupaten Sumbawa ke depan,” pungkasnya. (ind/arn/*)

Kadistanbun Akui Persediaan Pupuk Subsidi Masih Kurang Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrozi, mengakui penambahan 1.700 ton pupuk subsidi oleh Pemprov Tahun 2017 ini masih sangat kurang jika dilihat dari luas area tanamnya. Dengan penambahan itu, kuota pupuk yang tersedia kini 12.000 ton.

“Kalau melihat dari kebutuhan masih sangat jauh,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (5/10). Kendati kurang alokasi pupuk subsidi yang disediakan, Fahrurrozi meminta petani segera melakukan persiapan lahan mengingat awal Oktober ini sebagian besar wilayah Dom-

pu telah memasuki iklim ekstrem. Untuk mengantisipasi kekurangan pupuk ia menghimbau agar petani memanfaatkan pupuk non subsidi.

Terkait adanya lonjakan harga pupuk non subsidi jelang musim tanam kali ini sebagaiman yang dikeluhkan se-

bagian besar petani, pihaknya tak bisa berbuat banyak atau berupaya menekan harga pupuk non subsidi tersebut. Itu menjadi kewenangan penuh pihak distributor. “Itu kebijakan dari distributor, kita tidak bisa mengendalikan karena itu free market,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut Fahrurrozi, meski pupuk non subsidi tersebut mengalami kenaikan harga namun hal itu berbanding lurus dengan kualitas yang diberikan. Misalnya, pupuk urea bersubsidi penyerapan tanaman hanya satu kali. Sedangkan urea non subsidi bisa bertahap.

Begitu juga dengan unsur P dan K pada pupuk subsidi yang mana membutuhkan waktu sekitar 30 hari dari waktu tebar untuk bisa diserap oleh tanaman. “Tapi kalau P yang non subsidi itu langsung bisa diser-

ap, jadi kita harapkan pada petani meskipun dosisnya dikurangi dengan pupuk subsidi itu usahakan kalau pupuk subsidinya 200 Kg bisa menggunakan non subsidi 100 Kg,” jelasnya.

Mengingat terbatasnya persediaan pupuk subsidi yang diberikan pemerintah ini, Distanbun berencana melakukan pembagian jatah pupuk berdasarkan potensi wilayah, dalam artian tingkat luas area lahan pertanian yang dikelola masyarakat menjadi pertimbangan utama. (jun)

HUT TNI Ke-72

Dandim Imbau Jajaran Rawat Kepercayaan Publik Dompu (Suara NTB) – Tantara Nasional Indonesia (TNI) tercatat sebagai institusi tersolid di Republik ini.

Hal itu berdasarkan survei ISS Tahun 2016 lalu. Kepercayaan publik tersebut tentu tidak muncul dengan sendirinya, melainkan buah kerja keras dan keberhasilan prajurit dalam mereformasi dirinya pasca reformasi.

Dengan capaian itu, Dandim 1614/Dompu, Letkol CZI. Arif Hadiyanto, S. IP., berharap jajaranya senantiasa marawat kepercayaan publik. “Kepercayaan pulik tidak sewaktuwaktu kita laksanakan dengan sekejap tetapi ini adalah bukti apa yang dilakukan TNI setelah masa reformasi, dimana TNI mampu mereformasi dirinya menjadi organisasi yang diinginkan oleh negara maupun masyarakat,” ungkapnya saat memberi sambutan pada acara syukuran usai upacara peringatan Hut TNI Ke 72 di lapangan umum Makodim, Kamis (5/10).

72 tahun bagi manusia adalah usia yang tua, namun untuk sebuah negara usia ini masih sangat muda. Karena sejatinya TNI lahir dan akan tenggelam bersama negara Indonesia. Peringatan HUT TNI tahun ini kata Dandim, Kodim 1614/Dompu banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan para pihak. Diantaranya, karya bakti pembersihan Pantai Soro Kecamatan Kempo yang melibatkan sekitar 1.500 orang. Kemudian pembersihan taman makam pahlawan, donor darah gratis dan pengobatan mata gratis bekerjasama dengan PT. STM. “Alhamdulillah luar biasa ada ratusan orang yang sudah operasi katarak khususnya masyarakat tidak mampu,” ujarnya.

Arif Hadiyanto menyebutkan, salah satu bukti nyata tumbuhnya kepercayaan publik terhadap TNI ialah terdapat 20 lebih kementerian dan lembaga pemerintah yang telah menadatangani MoU dengan TNI. Dan saat ini sudah terlihat hasilnya yakni kerjasama dengan kementerian pertanian, yang mana sera-

(Suara NTB/jun)

POTONG TUMPENG - Dandim 1614/Dompu saat prosesi pemotongan tumpeng pada acara syukuran HUT TNI ke 72, Kamis (5/10). pan gabah Tahun 2017 ini Kodim Dompu nomor enam tingkat nasional, Dan menajadi satu-satunya Kodim diluar Pulau Jawa yang serapan gabahnya 100 persen.

“Untuk itu saya ucapkan terimakasi pada Distanbun, Bulog, babinsa beserta babinkamtibmas yang telah membantu Kodim di lapangan. Dan saya berharap kedepan berilah kami masukan yang baik agar berintegrasi dan bersinergi dengan lembaga-lembaga di Pemda Dompu untuk bisa mempertahankan apa yang sudah kami capai,” harapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Dompu, Arifudin, SH., dalam sambutanya meminta prajurit TNI lebih meningkatkan profesionalitasnya dalam bertugas, karena bagaimana pun pembangunan suatu daerah tanpa dukungan kemanan tentunya tidak akan berjalan baik. Selain itu pihaknya juga mengapresiasi semangat ke-

bersamaan yang dibangun Kodim dalam menyongsong pembangunan daerah.

“Terbukti kita di Dompu ini atas bantuan dan dukungan TNI kerja petani kita cukup

membanggakan, sehingga masyarakat kita semakin makmur,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Jumat, 6 Oktober 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada NTB 2018

Verifikasi Balon Independen Gunakan Sistem Sensus Mataram (Suara NTB) Verifikasi dukungan terhadap pasangan Bakal Calon Gubernur dan balon Wakil Gubernur yang akan menggunakan jalur independen di Pilkada NTB 2018, tidak lagi menggunakan metode sampel. Melainkan akan menggunakan metode sensus, di mana daftar pendukung yang diajukan, satu persatu akan dicek validasinya di lapangan.

Harus Ada Komitmen Bersama

Demikian diungkapkan Komisioner KPU Provinsi NTB, Divisi Hukum, H. Ilyas Sarbini, SH, MH., pada Suara NTB, Kamis (5/10) kemarin di ruangannya.

“Modelnya nanti sensus, bukan sampel, untuk mengkofirmasi validasi data dukungan yang diajukan oleh calon. Jadi nanti satu persatu daftar dukungan itu akan kita cek di lapangan. Kalau diajukan oleh calon satu juta pendukung, ya satu juta itu kita datangi semua,” ujarnya.

Dalam verifikasi dukungan tersebut, juga mengharuskan untuk langsung tatap muka,

dengan orang yang menyatakan dukungan, untuk memastikan bahwa orang yang bersangkutan benar-benar ada dan mendukung.

“Nati pada verifikasi itu kita akan pastikan bahwa orang tersebut alamat benar, orangya sesuai dengan KTP dan benar dia menandatangani dukungan dan kita harus ketemu orangnya, tatap muka. Jadi kalau salah satu dari poin itu tidak lengkap, maka langsung akan dicoret,” ungkapnya.

Setelah KPU melakukan verifikasi administratif dan faktual

terhadap dukungan calon independen tersebut. Maka pihaknya akan memberikan kesempatan satu kali pada calon yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan. Jika setelah perbaikan masih juga kurang dari persyaratan, maka dipastikan calon tersebut tidak akan lolos.

“Misalnya kalau verifikasi pertama bisa bersih sampai 200 ribu KTP, kan masih kurang 100 ribu lebih lagi. Maka diberikan kesempatan untuk memperbaiki sekali lagi, tetapi dengan dua kali lipat. Sehingga kalau masih kurang seratus KTP, calon harus

(Suara NTB/ndi)

H. Ilyas Sarbini bahwa pihaknya terlebih dahulu akan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang akan maju di Pilkada NTB, terkait sistem dukungan calon, baik melalui jalur independen maupun parpol, pada tanggal 9 Oktober ini, pungkasnya. (ndi)

Daftar di Demokrat

Ahyar Belum Puas Dukungan Tiga Parpol

(Suara NTB/dok)

PROSES pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Provinsi NTB, masih belum memenuhi amanat peraturan daerah Provinsi NTB tentang perlindungan TKI. Salah satu amanatnya yakni supaya pengiriman TKI dilakukan melalui proses pelayanan satu pintu, yakni LTSP. Namun demikian, hal itu masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh instansi terkait yang memberikan pelayanan pada TKI. Hal itu kemudian membuat Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan ketenagakerjaan, melakukan evaluasi kepada instansi terkait, Rabu (4/10).

Beberapa instansi yang terkait dalam proses pengiriman TKI itu yakni pihak Dinas Ketenagakerja, Imigrasi, Apjati, dan BNP2TKI. Namun lembaga-lembaga tersebut, masih belum memiliki komitmen penuh untuk memberikan pelayanan pada calon TKI melalui pelayanan satu pintu di LTSP. “Harus ada komitmen bersama untuk itu, kita pemerintah daerah sudah berkomitmen membangun LTSP, BNP2TKI sudah berkomiten, tetapi Imigrasi yang bernaung dalam Kementerian Hukum dan HAM, masih belum,” sebut Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, MNS. Kasdiono, SH. “Jadi lembaga vertikal ikut tergabung di dalam pelayanan terpadu satu pintu, sehingga diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang paripurna, dalam proses pengiriman tenaga kerja. Kenyataanya masih banyak terjadi halhal yang perlu dievaluasi, salah satunya kami belum melihat peranan dari APJATI,” sambung politisi Partai Demokrat itu.

Kasdiono menangkap ada indikasi perusahaan pengiriman TKI nakal. Sehingga sering kali melakukan manipulasi terhadap dokumen-dokumen kependudukan dan perjalanan untuk calon TKI. Untuk itu pihaknya mendorong pemerintah Provinsi untuk menerapkan kebijakan khusus agar semua perusahaan penyalur TKI untuk tergabung dalam asosiasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri.

“Makanya kami usulkan agar tutup saja APJATI yang ada di NTB, tidak ada gunanya, lebih baik kita melahirkan satu asosiasi yang di bawah pemda langsung, walaupun dipusatnya itu ada asosiasi atau apa, tetapi ketika di NTB semua harus teragabung di daerah,” serunya. (ndi) MNS. Kasdiono

menyerahkan dua ratus ribu KTP, itu juga nantinya akan disensus. Makanya harus rapi dia,” kata Ilyas.

Seperti diketahui, jumlah syarat dukungan yang harus diajukan oleh calon independen yakni 303.331 KTP. Waktu penyerahan dukungan calon independen dimulai pada tanggal 22 November sampai 26 November. Setelah itu KPU akan melakukan verifikasi sampai Bulan Januari, sehingga penetapan pasangan calon independen akan bersamaan dengan calon dari jalur partai politik.

“Insya Allah kita bisa melakukannya, karena kita juga punya penyelenggara sampai ke bawah. Dan kita akan melakukannya dengan transparan, untuk pengawasannya juga akan dilakukan oleh desa,” jelasnya.

Terakhir disampaikan Ilyas,

Dugaan Penyimpangan Bansos

Pimpinan dan Anggota DPRD NTB Mangkir Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan penyimpangan Bantuan Sosial (Bansos) yang sumber anggarannya dari Pemprov NTB, yang kini tengah diatensi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim. Kejaksaan mengagendakan memeriksa terhadap Ketua serta sekitar 16 anggota DPRD NTB, yang diduga ikut terlibat.

Akan tetapi, dari kalangan DPRD NTB yang sudah diagendakan secara bertahap untuk dimintai keterangan, belum ada satupun yang memenuhi panggilan.

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvei Rupaeda, SH, MH., yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/10) kemarin, membenarkan bahwa ada panggilan terhadap dirinya dari Kejaksaan, dan ia juga tidak menghadiri panggilan tersebut.

Adapun alasan Isvie tidak mengindahkan panggilan kejaksaan itu, karena ia tidak memahami substansi perkaranya. “Ya benar , namun kami tidak tahu maksud pemanggilannya,” jawab Isvie.

Namun demikian, ia tidak bermaksud untuk tidak kooperatif terhadap panggilan klarifikasi dari kejaksaan tersebut. Ia berjanji bersama anggota DPRD NTB yang lainnya yang ikut dipanggil akan memenuhinya setelah ia mengetahui persoalaannya dengan utuh. “Insya Allah kami semua yang dipanggil hadir,” katanya.

Terakhir disampaikan oleh politisi Partai Golkar itu bahwa ia merasa selama ini tidak ada yang bermasalah dalam menyalurkan bantuan ternak yang berasal dari dana aspirasinya.

“Ya prosedur dan mekanisme sudah sesuai, tapi mungkin ada hal-hal yang di lapangan kami tidak tahu,” jelasnya.

Sebelumnya kepada Suara NTB, Ketua tim penyelidikan dugaan penyelewengan Bansos, Thoriq Mulahela, SH, menjelaskan bahwa sejak kasus tersebut dilaporkan oleh masyarakat sekitar dua minggu yang lalu. Pihaknya langsung melakukan proses penyelidikan dengan memintai keterangan pihak-pihak terkait.

Akan tetapi, dari kalangan DPRD NTB yang sudah diagendakan secara bertahap untuk dimintai keterangan, hingga saat ini belum ada yang memenuhi panggilan. “Seharusnya hari ini (kemarin, red) ada satu orang anggota DPRD NTB yang hadir.

Tapi saya tunggu-tunggu belum hadir juga,” akunya.

Dari beberapa item laporan yang masuk, ditegaskan bahwa laporan tersebut sudah dipilah. Paling menonjol, menurut Thoriq yakni bantuan Bansos Sapi kepada sejumlah kelompok di Kabupaten Lotim. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Bakal calon Gubernur NTB, H. Ahyar Abduh belum merasa cukup dengan dukungan dari partai Gerindra, PAN, PPP, untuk menjadi kendaraan politiknya menuju gelanggang pertarungan Pilkada NTB 2018. Ahyar mengaku ia ingin menambah dukungan partai sebanyak-banyaknya.

Hal itulah yang menjadi alasan Walikota Mataram dua periode ini untuk membawanya ikut mendaftar di Partai Demokrat, Kamis (5/10) sere kemarin. Ahyar didampingi oleh Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat dan Sekretaris, H. M. Sakdudin, beserta puluhan pendukunganya.

“Tidak ada yang cukup, kalau syarat kuota ya, tapi kita akan tambah (partai) sebanyak-banyaknya, makanya saya tentu akan sungguh-sungguh untuk mengikuti mekanisme di Partai Demokrat,” tegasnya saat dikonfirmasi oleh wartawan usai menyerahkan formulif pendaftaran di kantor DPD Partai Demokrat NTB. Lantas bagaimana dengan tawaran dari Partai Demokrat, yang bersedia mendukung Ahyar apabila ia menggantikan Mori Hanafi dengan Sitti Rohmi Djalilah sebagai wakilnya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Ahyar menegaskan bahwa hal itu sangat mustahil terjadi. Karena dirinya bersama dengan Mori Hanafi sudah melalukan deklarasi.

“Saya tidak suka berspekluasi, saya sudah deklarasi,

(Suara NTB/ndi)

SERAHKAN FORMULIR - H. Ahyar Abduh menyerahkan Formulir pendaftaran di Partai Demokrat dan diterima oleh Ketua Panitia penjaringan, M. Nashib Ikroman jadi tidak mungkin. Meskipun demikian kita masih bisa bersama dengan Demokrat, sebab bersama itu bukan soal pasangan, tapi bersama untuk berkontribusi pada masyarakat NTB,” tegasnya.

Adapun alasan lain diungkapkan Ahyar, mengapa dirinya masih ikut mendaftar di Partai Demokrat, meski sudah mencukupi syarat dukungan jumlah kursi parpol bahwa bagi dirinya, ia memandang dukungan partai Demokrat sangat strategis dalam menentukan kemenangan di Pilkada NTB 2018.

“Partai ini sangat strategis untuk menentukan kemenangan di Pilkada NTB, dan kita semua sudah tahu itu. Makan-

ya saya sungguh-sungguh untuk medaftakan diri,” jelasnya.

“Saya juga sadar bahwa Demokrat adalah partai yang besar, yang memiliki flatform dan visi misi yang sama dengan saya,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Ketua Panitia Penjaringan DPD Partai Demokrat NTB, M. Nashib Ikroman, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan proses penjaringan tersebut dengan transparan dan adil pada semua calon.

“Setelah ini, ada agenda selanjutnya penyampaian visi misi pada tanggal 8, lanjut pada tanggal sembilan, akan kita langsung serahkan dokumen ke DPP, termasuk dengan hasil survei,” pungkasnya. (ndi)

Proyek Pusuk Sembalun Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi Mataram (Suara NTB) – Proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun, Lombok Timur kini berproses di tingkat penyidikan. Ditemukan indikasi bangunan tidak sesuai spesifikasi pada proyek senilai Rp 1,5 miliar tersebut.

Kapolres Lombok Timur AKBP M Rka Fathurrahman menjelaskan, pihaknya kini tengah mengumpulkan alat bukti.

“Harus jelas saksi dan alat buktinya dulu baru nanti diekspos,” sebutnya ditemui usai menghadiri perayaan HUT 72 TNI di Bandara Selaparang, Mataram, Kamis (5/10).

Dalam kasus itu ahli teknik menyebutkan sejumlah bangunan yang pembangunannya tidak memenuhi spesifikasi, seperti gapura sehingga diduga menimbulkan kerugian negara.

Hasil audit investigasi

BPKP Perwakilan NTB menunjukkan adanya indikasi kerugian negara yang timbul dari penyimpangan pelaksanaan proyek yang dananya bersumber dari APBN. Mantan Kapolres Lombok Timur AKBP Wingky Adhityo Kusumo yang kini menjabat Wadirlantas Polda NTB menyebutkan nilai kerugian negara mencapai Rp 300 juta.

Terpisah, Korwas Investigasi BPKP Perwakilan NTB, Ngatno mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan hasil audit investigasi seperti diminta penyidik Satreskrim Polres Lotim.

“Audit investigasi itu untuk dikembangkan penyidik dalam rangka penyidikan,” ungkapnya singkat.

Penataan kawasan Pusuk Sembalun dikerjakan dengan anggaran dari Kementerian

Pariwisata tahun 2015, pola anggaran Tugas Perbantuan (TP) yang nilainya mencapai Rp 2 miliar.

Dinas Pariwisata Lotim menggunakan anggaran itu untuk pembangunan fisik Gapura Sebau, Taman Pusuk Sembalun, dan pembangunan gerbang selamat datang. Pembangunan fisik itu menelan anggaran Rp 1,6 miliar.

Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Lotim sudah memeriksa sejumlah saksi, antara lain, mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yang bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen proyek tersebut.

Saksi lainnya yakni, bagian seksi objek wisata tujuan wisata, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan kontraktor rekanan pelaksana proyek. (why)

(Suara NTB/ndi)

DAFTAR - Bakal calon Gubernur Zulkieflimansyah bersama Ketua Panitia Penjaringan Partai Demokrat NTB, Nashib Ikroman, Kamis (5/10) kemarin usai mendaftar di Demokrat.

Paket Zul - Rohmi Nyaris Tidak Ada Keraguan Mataram (Suara NTB) Pasangan bakal calon Gubernur dan balon Wakil Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dipastikan akan melaju menjadi pasangan terakhir yang mengambil tiket peserta Pilkada NTB 2018 dari jalur partai politik.

Hal itu diketahui setelah Partai Demokrat melakukan rapat internal Rabu (4/10) malam lalu, dan menghasilkan rancangan keputusan untuk mengusung paket Dr. Zul - Rohmi. Oleh karena itu, pasangan Zul - Rohmi ini nyaris tidak ada keraguan lagi. Hanya saja akan diumumkan secara resmi setelah proses penjaringan diselesaikan.

Demikian informasi yang dihimpin Suara NTB dari salah seorang petinggi di jajaran pengurus DPD Partai berlambang bintang mercy Rabu malam.

Sementara di tempat terpisah, Dr. Zul yang dikonfirmasi usai mengembalikan formulir pendaftaran di Partai Demokrat, Kamis (5/10) sore kemarin. Juga mengungkapkan ia sangat optimis untuk melaju sebagai peserta Pilkada NTB, bersama dengan kakak kandung Gubenur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi itu, sebagai wakilnya.

“Seperti yang saya katakan dari awal, bahwa saya katakan saya akan maju kalau dengan ibu Rohmi, maka saya akan maju,” tegasnya.

Politisi PKS itu juga sangat optimis bahwa dirinya akan didukung oleh partainya untuk berpasangan dengan Rohmi. Karena ia sebagai kader partai, dirinya sangat meyakini bahwa PKS akan memprioritaskan kadernya untuk maju di Pilkada NTB. “Karena PKS ndak bisa sendiri, makanya harus koalisi.

Nah saya ini adalah kader PKS yang sudah diajukan sebagai cagub, maka tentu saya akan pertibangkan dan pasti di NTB akan mengutamakan kader sendiri,” ujarnya.

Salah satu modal kuat yang meyakinkan dirinya akan positif maju bersama dengan Rohmi, yakni hasil survei elektabilitas.

Ia menyebutkan dari hasil survei terakhir, elektabilitasnya bersama Rohmi, terus bergerak naik cukup signifikan.

“Selain itu keterwakilan dari Pulau Sumbawa itu penting untuk menjaga modal sosial, itu penting. Jadi bukan bermaksud mendahului ya, bahwa saya yakin bisa maju, dan partai akan memprioritaskan kadernya,” cetusnya.

Anggota DPR RI kelahiran Utan, Sumbawa itu, mengatakan bahwa proses pencalonan Pilkada NTB masih berlangsung dinamis. Sehingga perubahan-perubahan politik masih sangat memungkinkan terjadi, bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada pasangan calon yang sudah melakukan deklarasi sekalipun.(ndi)

HUT Ke -72 TNI Diwarnai Berbagai Atraksi Militer Mataram (Suara NTB) Bertempat di eks Bandara Selaparang Mataram, Kamis (5/ 10), digelar kegiatan upacara peringatan HUT ke-72 TNI. Peringatan kali ini tidak hanya melaksanakan upacara parade saja, namun dilanjutkan berbagai kegiatan tambahan seperti devile pasukan dan parade kendaraan milik TNI, penampilan drama persembahan dari putra dan putri Kodim 1620/ Loteng, Tarian Sasambo persembahan dari Lanal Mataram, Aero Modeling persembahan dari Lanud Rembiga, atraksi bela diri Boxer dari Brimob Polda NTB dan masih banyak kegiatan lainnya yang menambah kemeriahan peringatan HUT TNI tersebut.

Dalam kegiatan upacara, bertindak selaku inspektur upacara Gubernur NTB TGH.M

Zainul Madji. Pada kesempatan tersebut Gubernur membacakan amanat dari Panglima TNI yang menjelaskan, bahwa HUT TNI pada hakekatnya merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban TNI kepada rakyat atas pembangunan kekuatan TNI yang telah dan sedang dilaksanakan, khususnya pada tahun anggaran 2017.

Oleh karena itu, tema pokok pada kegiatan HUT ke-72 ini adalah “Bersama Rakyat TNI Kuat”. “Makna yang terkandung di dalam tema tersebut adalah, TNI tumbuh dan berkembang, serta berjuang bersama rakyat. Inilah esensi ciri kesejatian TNI yang tidak boleh pudar di tengah-tengah arus globalisasi, yang terus bergerak secara dinamis,” kata Gubernur dalam amanatnya.

Kesejatian tersebut harus

terus ditumbuhkembangkan dan diselaras-serasikan dengan pola pikir kehidupan masyarakat yang semakin modern, sehingga kecintaan akan tetap terbangun sebagai modal pokok.

Karena bersama rakyat TNI kuat dalam menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kekuatan TNI yang bersandar kepada rakyat, merupakan bentuk aplikasi pertahanan semesta yang melibatkan seluruh potensi bangsa untuk turut serta bela negara. Kedekatan dan kebersamaan TNI-Rakyat adalah inti dan pusat kekuatan (centre of gravity) dari sistem pertahanan semesta yang kita anut,” tegas Gubernur.

Dalam amanat Panglima TNI untuk internal, mengingatkan dan mengintruksikan beberapa hal yang harus dipe-

domani oleh setiap prajurit dan ASN TNI diantaranya, tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan etika, dalam melaksanakan tugas, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, tugas prajurit TNI sangat berkaitan langsung dengan tegak atau runtuhnya negara, bersatu atau bercerainya bangsa. Ketiga, junjung tinggi nilai dan semangat kebangsaan, demi tetap tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keempat, pegang teguh disiplin keprajuritan dengan berpedoman Sapta Marga, sumpah prajurit, delapan

wajib TNI, taati hukum dan hormati hak asasi manusia. Kelima, bina soliditas satuan, tegakkan rantai komando dan mantapkan kesatuan komando di setiap strata kepemimpinan satuan TNI, sehingga terwujud loyalitas tegak lurus yang jelas dan tegas. Keenam, selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, dengan aktif berperan menyelesaikan masalah dan memberikan kontribusi positif demi kemajuan satuan dan lingkungan dimanapun berada.

Setelah pelaksanaan berbagai kegiatan upacara dan acara tambahan tersebut juga berlangsung acara syukuran peringatan HUT ke-72 TNI. Dalam acara syukuran ribuan peserta yang tergabung dari TNI-Polri dan bersama masyarakat bersukacita mengikuti berbagai kegiatan dan hiburan yang ada. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

INSPEKTUR UPACARA - Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi saat menjadi inspektur upacara pada HUT ke – 72 TNI di eks Bandara Selaparang.

SUARA NTB Jumat, 6 Oktober 2017

HPI Minta Tarif Objek Wisata Tidak Memberatkan Selong (Suara NTB) Mahalnya tiket masuk ke sejumlah objek wisata di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) turut diprotes Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). Masuk ke objek wisata diharapkan tidak terlalu memberatkan wisatawan. Pasalnya, kalau biaya masuk objek wisata mahal akan berdampak buruk pada upaya membangun wisata yang berkelanjutan.

Ketua HPI Lotim, Ucok Palala kepada Suara NTB, Kamis (5/ 10) kemarin menjelaskan, kasus seperti Pantai Pink Sekaroh Kecamatan Jerowaru, Pantai Tanjung Bloam, Air Terjun Mangku Sakti Sembalun, Air Terjun Mangku Sakti Sembalun dan sejumlah obyek wisata lainnya diakui cukup memberatkan wisatawan.

Masuk Pantai Pink Rp 50 ribu, masuk Pantai Tanjung Bloam sampai Rp 150 ribu. Padahal, objek-objek wisata yang dimasuki itu 25 meter dari bibir pantai merupakan milik umum. “Masalah ini sudah dibahas pengurus DPD HPI NTB,” ucapnya.

Perlakuan tiket masuk yang mahal itu jelas sangat berpengaruh pada dunia pariwisata. Terlebih bagi para peramu wisata yang mengajak pada wisatawan untuk datang. Tidak jarang akibat perlakuan tiket yang mahal, fee untuk para peramu wisata ini yang justru kerap dikurangi.

Pemberlakuan aturan seperti Peraturan Daerah diakui memang kerap menjadi alasan. Akan tetapi diharapkan tidak sampai menimbulkan komplain. Dituturkan, peramu acap kali harus mengalami korban perasaan.

Destinasi wisata yang ada di Lombok Timur ini memang cukup laku dijual oleh para travel agen. Bagi travel agen yang besar, menurutnya tidak terlalu bermasalah dengan pemberlakuan tiket yang mahal. Akan tetapi, dampak buruknya pasti kepada travel agen yang kecil. Sudah pasti mengalami situasi kembang kempis karena persaingan.

Dirasa sangat penting memberlakukan regulasi yang baik dan berpihak kepada semua elemen yang terlibat dalam sektor pariwisata. Tidak menguntungkan satu pihak saja. Lotim merupakan daerah dengan segudang potensi wisata yang bisa dikembangkan. Ketika sudah mulai berkembang, harapannya tidak dirusak dengan perlakuan tiket yang memberatkan para pengunjung. (rus)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Penerbangan Kurang, Wisatawan Batalkan Kunjungan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB secara masif melakukan promosi wisata ke berbagai negara.

Sehingga bisa menggaet banyak wisatawan mancanegara untuk berkunjung.

Hanya saja, calon wisatawan masih terkendala pada penerbangan yang dianggap masih kurang. Bukan itu saja, beberapa negara juga tidak memiliki penerbangan langsung menuju Lombok International Airport (LIA).

“Memang banyak calon wisatawan yang mengurungkan niatnya berkunjung, karena pada waktu yang mereka jadwalkan ternyata pesawat sudah penuh. Sehingga mereka tidak bisa mendapatkan tiket pesawat menuju Lombok. Akhirnya mereka lebih memilih berkunjung ke tempat lain,” kata pemilik travel di Malaysia, Mohd Azri kepa-

da Suara NTB, Kamis (5/10).

Ia mengatakan bahwa satu tahun terakhir semakin banyak wisatawan asal Malaysia yang ingin berkunjung. Hanya saja banyak yang mengurungkan niat kunjungannya ke Lombok, karena kesulitan mendapatkan tiket penerbangan pada waktu yang diinginkan. Sementara pada waktu lain mereka tidak memiliki kesempatan

karena berbagai kesibukan.

Soal konektivitas ini juga dikeluhkan oleh wisatawan asal China, Suki Lin. Ia mengatakan bahwa sangat sulit untuk mencapai Lombok, sebab ia harus menempuh banyak penerbangan. Terlebih tidak ada penerbangan langsung dari China ke Lombok. Sehingga ia memilih untuk berkunjung ke Malaysia dan dari Malaysia meng-

gunakan penerbangan langsung ke Lombok.

“Waktu berliburku menjadi habis di perjalanan. Seharunya aku bisa berkeliling di Lombok lebih lama. Tapi karena perjalanan ke Lombok membutuhkan banyak waktu, aku hanya bisa berkeliling sehari saja. Dan itu menurutku masih kurang,” akunya.

Ia berharap kedepannya ada penerbangan langsung dari China ke LIA. Sebab ia melihat saat ini sudah semakin banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke Lombok. Hanya saja perhitungan soal lamanya waktu perjalanan itu membuat wisatawan menjadi mengurung-

kan niatnya dan memilih untuk berkunjung ke tempat lain.

“Saya melihat di China sudah banyak yang menyebut tentang Lombok. Tapi mereka melihat perjalanan yang akan ditempuh sangat panjang, sehingga mereka lebih memilih Thailand dan Bali sebagai tempat liburannya,” ujarnya.

Hal ini harus menjadi perhatian Pemda, sehingga dapat mengupayakan penerbangan langsung dari negara-negara yang potensial. Sehingga jumlah kunjungan wisatawan ke NTB dapat semakin bertambah dan wisatawan merasa mudah untuk menjangkau NTB sebagai destinasi berliburnya. (lin)

Perlu Promosi Berkelanjutan dan Pembenahan Pantai Lakey

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pariwisata di NTB semakin memperlihatkan taringnya.

Satu persatu potensi wisata yang dimiliki NTB berhasil menarik perhatian. Tidak terkecuali destinasi wisata yang ada di Pulau Sumbawa. Pantai Lakey misalnya, destinasi wisata yang ada di Kabupaten Dompu ini cukup menarik perhatian peselancar dari berbagai negara. Hanya saja fasilitas yang disediakan di pantai ini masih kurang. Sehingga Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB belum bisa mempromosikan Lakey lebih maksimal.

“Lakey itu termasuk destinasi yang bagus untuk dipromosikan. Untuk itu sangat diharapkan untuk Pemda Kabupaten Dompu agar melakukan pembenahan terhadap destinasinya, tidak saja Lakey,” kata Ketua BPPD NTB H. Afan Ahmad kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (5/10).

Ia mengatakan bahwa Lakey sudah memiliki label bagi pecinta olahraga selancar. Sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai destinasi wisata utama di Dompu. Potensi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara juga cukup baik. Selain itu wisatawan juga bisa tinggal lebih lama. Hal ini juga akan berpengaruh pada daya beli wisatawan di sekitar destinasi itu.

“BPPD memang mempromosikan destinasi yang layak dijual. Dalam arti, destinasi itu sudah lengkap fasilitasnya dan akses menuju destinasi itu tidak sulit dijangkau,” ujarnya.

Afan mengatakan bahwa selama ini BPPD NTB hanya melakukan promosi dan pelabelan terhadap destinasi yang dianggap sudah siap melayani wisatawan dengan maksimal. Salah satunya soal kelengkapan destinasi, tidak hanya itu namun destinasi itu juga harus bersih. Sehingga wisatawan merasa senang dan ingin berkunjung kembali.

“Permasalahannya saat ini belum ada daftar destinasi prioritas di beberapa kabupaten dan kota. Kalau sudah ada, kita bisa melakukan promosi bersama-sama dengan daerah yang sudah terbentuk BPPD-nya,” ujarnya.

Selain soal fasilitas, Afan juga mengajak Pemkab dan masyarakat memerhatikan soal keamanan destinasi. Sebab BPPD NTB tidak dapat mempromosikan destinasi yang dianggap tidak atau kurang aman bagi wisatawan. Sebab keamanan adalah hal nomor satu yang harus dijamin.

“Yang paling penting itu soal keamanan destinasi. Selain itu kenyamanan dan kebersihan juga menjadi hal utama yang harus diperhatikan,” ujarnya.

Diketahui bahwa selama ini sudah ada wisatawan dari berbagai Negara yang berkunjung ke Pantai Lakey. Menurut Afan, kunjungan itu dapat dimaksimalkan, sebab potensi untuk mendatangkan banyak wisatawan sudah dimiliki Lakey.

Sehingga perlu adanya promosi berkelanjutan untuk menjadikan Lakey sebagai salah satu destinasi prioritas di NTB. Sehingga masyarakat di sekitar Lakey bisa mengambil manfaat dan keuntungan dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang. (lin) H. Afan Ahmad

(Suara NTB/lin)

KENDARAAN - Sejumlah kendaraan yang mengantar wisatawan menuju destinasi wisata Mantar. Wisatawan harus menunggu 2-3 jam sampai kendaraan ini datang untuk mengantar wisatawan sampai tujuan.

Wisatawan Kesulitan Akses Transportasi ke Sumbawa Mataram (Suara NTB) – Konektivitas menjadi sangat penting untuk memudahkan wisatawan menjangkau suatu destinasi. Di NTB tidak sedikit wisatawan yang mengaku kebingungan dan kesulitan karena sulitnya alat transportasi ke beberapa destinasi.

Misalnya ke Pulau Sumbawa yang belakangan semakin dikenal banyak wisatawan. Akses menuju berbagai destinasi di Pulau Sumbawa terbilang sulit. Terlebih tidak ada papan nama jalan yang terpasang.

“Mau ke Pulau Moyo tapi bingung transportasi dari pelabuhan langsung ke sana katanya tidak ada. Sama halnya dengan ke Mantar, yang dibilang negeri di atas awan. Katanya kita harus nunggu lama sampai ada mobil yang angkut ke atas,” keluh wisatawan asal Bandung Alif Pratama kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (5/10).

Padahal destinasi yang ada di Pulau Sumbawa tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Hanya saja keter-

ra yang ingin berkunjung dibebankan biaya masuk hingga Rp 150 ribu perorang. Ini dianggap cukup memberatkan bagi pelaku pariwisata yang mengajak wisatawan yang ingin berkunjung ke destinasi ini.

Dari Kota Mataram menuju Air Terjun Mangku Sakti, wisatawan dapat melewati dua rute, yakni rute Sembalun Lombok Timur dan rute Bayan Lombok Utara. Namun direkomendasikan sebaiknya melewati Sembalun karena waktu tempuh dan jaraknya cenderung lebih cepat dan dekat. Hanya 93 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 2-3 jam.

Memasuki kawasan air terjun Mangku Sakti dimulai dari gerbang utama pengelolaan. Sementara itu, untuk wisatawan lokal dibebankan dengan biaya sebesar Rp 5.000 per orang dan membayar biaya parkir kendaraan sebesar Rp 10.000 untuk mobil dan Rp 5.000 untuk motor.

Hal ini untuk memfasilitasi pengunjung agar lebih nyaman saat

itu rasanya sangat perlu transportasi umum. Karena saya dan kawan-kawan bisa lebih menikmati perjalanan kalau pakai transportasi umum.

Suasanya beda,” akunya.

Pemerintah daerah yang ada di Pulau Sumbawa setidaknya dapat mengambil tindakan strategis untuk mengatasi persoalan itu. Sebab akses merupakan hal yang sangat penting bagi wisatawan. Sebelumnya Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Junaidi menga-

takan bahwa persoalan akses masih menjadi hal utama yang akan dibenahi. Pihaknya akan memperbaiki akses dan transportasi agar bisa menjangkau destinasi-destinasi unggulan di Kabupaten Sumbawa.

“Memang persoalan akses ini masih menjadi kendala utama kami. Tapi kami akan terus berupaya untuk memperbaiki dan melengkapi akses ke destinasi.

Apalagi kami punya Pulau Moyo yang menjadi salah satu andalan kami. Ini menjadi PR terbesar saat ini,” ujarnya. (lin)

Perlu Evaluasi Penyeberangan Bangsal Fasilitas Destinasi Masih ke Gili Matra Jadi PR Pemda Tanjung (Suara NTB) – Gili Matra (Meno, Trawangan, Air) menjadi salah satu paket destinasi yang semakin banyak dikunjungi wisatawan. Hanya saja pelayanan transportasi menuju destinasi ini terbilang kurang maksimal. Sehingga perlu dilakukan evaluasi oleh Pemda setempat. Apalagi dalam sehari setidaknya ada 2.500 wisatawan yang berkunjung ke tiga gili ini. Keunggulan itu tidak

dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan yang memadai. Misalnya tidak ada petunjuk tempat parkir, tidak ada jalur khusus roda dua, tidak ada pelampung dan alat bantuan lain di beberapa kapal penyeberangan.

Berdasarkan pengamatan Suara NTB, saat hendak menaiki kapal penyeberangan, wisatawan terlebih dahulu harus membuka sepatu agar tidak basah. Di dermaga yang ada di

Wisatawan Keluhkan Mahalnya Tiket Masuk Mangku Sakti Mataram (Suara NTB) – Setelah Pantai Pink, kini wisatawan mengeluhkan mahalnya tiket masuk Air Terjun Mangku Sakti. Air terjun ini merupakan salah satu destinasi eksotik yang ada di kaki Rinjani. Destinasi ini juga menjadi jualan para agen perjalanan wisata, mengingat panoramanya yang indah dan jauh dari hirup pikuk perkotaan. Namun yang masih menjadi persoalan yaitu fasilitas dasar berupa jalan yang mulus dan toilet yang tidak memadai. Hal ini juga diperparah dengan mahalnya tiket masuk menuju destinasi.

“Kalau sudah sampai puluhan dan ratusan ribu begini tiket masuknya ya mahal. Nanti malah tidak ada yang mau datang,” kata wisatawan asal Kota Mataram Muhammad Nur Ichsyan, di Mataram, Kamis (5/10).

Mahalnya tiket masuk air terjun ini karena kawasan itu masuk dalam area Taman Nasional Gunung Rinjani. Sehingg wisatawan mancanega-

batasan akses menjadi kendala dan menjadikan wisatawan terkesan enggan untuk berkunjung. Padahal potensi yang dimilikinya cukup baik dan sangat menjual. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab transportasi merupakan hal utama yang digunakan wisatawan agar dapat menjangkau destinasi tersebut.

“Baiknya memang pakai agen perjalanan wisata. Tapi kalau wisatawan kayak saya yang lebih suka jalan sendiri

(Suara NTB/lin)

MANGKU SAKTI - Keindahan destinasi wisata Mangku Sakti yang menjadi magnet wisatawan untuk berkunjung. Hanya saja, mahalnya retribusi masuk membuat banyak wisatawan mengurungkan niatnya untuk datang. mengunjungi lokasi. Sebab donasi yang dikumpulkan itu digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana. Meskipun hingga saat ini sarana menuju air terjun itu belum juga maksimal.

Selain Air Terjun Mangku Sakti juga sudah dibuka air terjun Kuda Sembrani yang lokasinya berdekatan dengan Air Terjun Mangku Sakti. Di sana wisatawan akan

melihat pemandangan yang indah. Selain itu juga memiliki kolam terjun yang lebih luas serta lebih panjang. Konon katanya nama itu merupakan nama tunggangan dari sesepuh Mangku Sakti. Nama Mangku Sakti pun diambil dari nama sesepuh yang telah menjaga hutan dan Gunung Rinjani selama ini. (lin)

Bangsal, tidak disediakan tempat sandar khusus sehingga wisatawan harus mengangkat baju dan membuka sepatu saat hendak menaiki kapal. Bukan itu saja, saat berada di kapal tidak ada standar pengamanan dan pelayanan khusus bagi penumpang. Tidak ada informasi tentang penyeberangan maupun infomasi tentang keselamatan.

Selain itu, semestinya petugas kapal memberikan informasi tentang suasana penyeberangan, lama tempuh, informasi keselamatan dasar dan informasi apabila kapal akan bersandar.

Namun itu tidak dilakukan, terlebih tidak ada yang membedakan petugas dengan penumpang.

Karena tidak ada seragam khusus yang dapat dikenakan oleh awak kapal.

“Memang tidak nyaman, tapi bagaiamana lagi, daripada tidak bisa sampai tujuan,” keluah wisatawan asal Bandung Indah Putri Santria Ningsih.

Ongkos penyeberangan komersil untuk satu orang mencapai Rp 15 ribu perorang. Sementara untuk kapal cepat Rp 80 ribu perorang. Selisih harga ini juga manjadi pertanyaan bagi wisatawan.

Menurut Nano, selisih harga terlalu mencolok dan melebihi harga penyeberangan kapal besar.

Pemda Kabupaten Lombok Utara atau pengelola semestinya bisa membuat kesan pertama wisatawan menjadi baik dengan memberikan pelayanan yang optimal. Terlebih Trawangan merupakan destinasi yang sudah banyak diketahui wisatawan. Semakin nyaman wisatawan, maka semakin banyak pula yang akan berkunjung ke Trawangan. (lin)

Mataram (Suara NTB) – Fasilitas masih menjadi persoalan dan masih menjadi PR bagi Pemda NTB. Sebab fasilitas destinasi seperti penunjang yang membuat kesan wisatawan menjadi baik terhadap destinasi wisata yang dimiliki NTB. Sebab NTB memiliki keindahan alam yang mumpuni untuk dijual kepada wisatawan. Hanya saja masih banyak kekurangan di berbagai destinasi wisata yang perlu dilengkapi. Misalnya toilet, tempat sampah, tempat ibadah, akses jalan hingga tempat parkir.

Berdasarkan penelusuran Suara NTB, terdapat berbagai fasilitas yang masih kurang di berbagai destinasi. Misalnya akses jalan, toilet, tempat ibadah, pusat informasi, ruang parkir, tempat sampah dan banyak lainnya. Sementara itu beberapa destinasi yang masih perlu untuk dibenahi yaitu Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno, Pantai Kuta, Pantai Seger, Pantai Tanjung Aan, Pantai Pink, Pantai Mawun, Pantai Labuan Haji dan banyak lainnya. Termasuk Pantai Senggigi yang sudah banyak diketahui wisatawan.

Termasuk destinasi yang ada di Pulau Sumbawa seperti Gunung Tambora, Wisata Mantar, Pulau Kenawa, Pulau Paserang, Pulau Moyo dan banyak lainnya. Sebagian besar destinasi yang ada di NTB ini terkesan belum siap melayani wisatawan.

Sebab masih banyak kekurangan dan hal yang perlu untuk dibenahi.

Tidak saja soal fasilitas, soal pungutan liar dan tariftarif masuk destinasi yang tidak jelas bahkan dianggap tidak masuk akal karena terlalu mahal juga harusnya bisa menjadi perhatian pemerintah. Setidaknya pemerintah desa membuat aturan lebih lanjut tentang pengelolaan destinasi yang ada di tempatnya. Misalnya tarif masuk Taman Wisata Pusuk yang kerapkali dikeluhkan wisatawan. Hingga saat ini tengah ramai diperbincangkan soal tarif masuk ke Pantai Pink.

“Saya melihat tarif masuk di beberapa destinasi wisata memang tidak masuk akal.

Tapi mau bagaimana ya, karena wisatawan minta diajak ke situ, jadi kita ajak. Padahal fasilitas yang disiapkan juga tidak sebanding dengan mahalnya tarif masuk yang diberlakukan,” keluh pelaku pariwisata asal Lombok Barat Muhammad Zainuddin.

Ia berharap Pemda segera berbenah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan di berbagai destinasi wisata.

Terutama di destinasi wisata yang sudah terkenal dan mulai banyak dikunjungi oleh wisatawan. Sebab fasilitas ini dianggap penting guna promosi wisata yang akan dilakukan oleh para pelaku pariwisata.

“Kita tidak mungkin menjual paket wisata ke destinasi yang tidak lengkap fasilitasnya. Itu akan mempermalukan diri kita sendiri. Sementara hampir semua destinasi ini belum lengkap, kalaupun ada itu banyak yang tidak bersih,” ujarnya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 6 Oktober 2017

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Reaksi Cepat UIN Mataram Menjawab Amanat Presiden RI Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. H. Mutawalli, MAg., bergerak cepat dalam menafsirkan amanat Presiden Republik Indonesia sebagai jawaban kongkret pascadeklarasi kebangsaan Bersama Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi yang berlangsung di Venuzela Island Nusa Dua Bali 26 September 2017 yang lalu.

Kegiatan yang digelar hari itu sebagai upaya merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, reaksi cepat sebagai tindakan kongkret lembaga dalam dalam mengambil peran kampus untuk membingkai mahasiswa dari ancaman radikalisme. Kegiatan yang berupa Dialog Kebangsaan ini bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris Republik Indonesia (BNPT), Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris (FKPT) NTB

digelar di Auditorium UIN Mataram dengan peserta 150 orang berbagai perguruan tinggi di NTB, Rabu (4/10). Acara ini menghadirkan narasumber dari akademisi, pakar dan ahli teroris Asia Tenggara.

Rektor UIN Mataram H. Mutawalli dalam sambutannya mengungkapkan dalam hitungan sepuluh hari sejak deklarasi semua rektor bersama presiden, UIN Mataram menggelar dialog kebangsaan.

Menurutnya, persoalan terorisme bukan soal pelaku, jaringan dan aksi saja, namun juga ideologi yang dapat mengancam persatuan bangsa.

Sementara Prof. H Saiful Muslim mewakili pengurus FKPT NTB yang juga sebagai narasumber pada acara dialog ini menjelaskan kegiatan ini merupakan pembekalan kepada masyarakat khususnya dunia kampus tentang dampak buruknya jika tidak mengetahui tentang teroris.

(Suara NTB/ist)

USAI DIALOG - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli bersama Nasir Abbas usai kegiatan dialog pelibatan LDK dan birokrasi kampus dalam mencegah terorisme, Rabu (4/10) lalu.

Tafsir pemahaman tentang istilah teroris yang berkembang di masyarakat seringkali menggunkan agama

untuk memanfaatkan kepolosan masyarakat yang kurang pandai membaca gerak-gerik teroris.

Lebih lanjut Saiful menjelaskan, bagaiamanpun sebagai masyarakat harus mengetahui ciri-ciri teroris, sehingga tidak mudah terpengaruh jika ada oknum teroris yang sedang melaksanakan aksinya dalam pencarian anggota biasanya teroris tersebut akan melakukan caranya dengan memprovokasi masyarakat, sehingga mau mengikuti jejak mereka menjadi teroris.

Mantan teroris Nasir Abbas yang didaulat sebagai pemateri, di hadapan ratusan mahasiswa menceritakan bagaimana rasanya saat memimpin kelompok Mujahiddin di beberapa wilayah di Asia Tenggara sebagai otak kelompok teroris.

Dirinya adalah Ketua Mantiqi III untuk mengatasi wilayah di Asia Tenggara, seperti, Sabah Malaysia, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan beberapa wilayah lainnya.

Nasir yang hidup selama

tiga tahun di Filipina bersama dengan para mujahidin lainnya mengikuti proses latihan militer dengan keras. Dia melatih Imam Samudra hingga Noordin M. Top. Kini Nasir berbalik membantu pemerintah Indonesia memerangi terorisme.

Pada akhirnya semua itu adalah catatan peristiwa masa lalu, kini pilihan membantu polisi, memberikan pencerahan kepada masyarakat adalah murni dari hati nurani.

Nasir Abbas menekankan radikalisme saat ini semakin hebat perkembangannya. Kampus sebagai ranah publik membuat kehadiran kelompok radikal dan ekstrem selalu mengintai mahasiswa. Menurutnya perlu ada desain ulang terhadap mata kuliah yang bersifat ideologis seperti Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan agama. Pentingnya membangun sinergitas antara BNPT, FKPT, mahasiswa, dan birokrasi kampus

sebagai ikhtiar untuk menghambat perkembangan radikalisme dan terorisme di perguruan tinggi.

Sementara Rektor UIN Mataram di akhir dialog, permenyampaikan perlunya semua pihak memperkuat komitmen dan tekad melawan radikalisme. Artinya sebagai warga negara wajib untuk menjunjung tinggi Ideologi Pancasila, Konstitusi UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Selain itu mahasiswa sebagai garda terdepan perlu dilibatkan dalam memelihara keutuhan NKRI. “Kami mengajak semua civitas akademika UIN Mataram untuk terus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya radikalisme. Kampus kita ini bergerak cepat mecegah dan membentengi mahasiswa dari berbagai paham radikalisme dengan pendekatan Islam Rahmatan Lil-’Alamin,” pungkasnya. (dys/*)

Perubahan Pola Pencairan Dana PIP Beratkan Sekolah Praya (Suara NTB) Sejumlah kepala sekolah (kepsek) swasta yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kamis (5/10) mendatangi gedung DPRD. Mereka memprotes perubahan pola pencairan dan penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh pihak BRI Praya yang dinilai cukup memberatkan pihak sekolah.

Sekarang ini, dana PIP tidak lagi bisa dicairkan oleh pihak sekolah secara kolektif. Tetapi pihak bank yang menyalurkan langsung ke penerima sesuai daftar KIP yang ada di sekolah bersangkutan. Di satu sisi, pola tersebut cukup memberatkan pihak sekolah. Karena sekarang sekolah kini jadi sasaran protes oleh wali siswa yang tidak memperoleh dana tersebut.

Menurut Supriadi Yusuf, banyak murid yang tidak mampu yang justru tidak masuk sebagai penerima PIP. Sementara banyak juga siswa yang tergolong mampu orang tuanya, jus-

tru menerima dana PIP. Kondisi tersebut sempat memicu gelombang protes dari para wali murid yang tidak mampu tersebut, tetapi tidak masuk dalam penerima dana PIP. “Tapi dengan pola penyaluran yang sekarang ini, sekolah kembali jadi sasaran protes.

Sebab, pihak bank sendiri yang langsung menyalurkan dana tersebut. Sementara siswa yang tidak mampu yang tidak masuk dalam penerima dana PIP, hanya bisa jadi penonton,” terangnya di hadapan Ketua Komisi IV DPRD Loteng, L. Supriadi.

Untuk itu, pihaknya berharap

pola penyaluran awal bisa diterapkan kembali sembari pemerintah melakukan perbaikan data penerima dana bantuan PIP tersebut. “Kalau data penerimanya memang benar dan valid, tidak ada persoalan bagi kami kalau dana disalurkan langsung ke penerima. Tapi ini karena banyak data penerima yang tidak valid. Sehingga ujungujungnya sekolah yang jadi sasaran,” keluhnya.

Selain itu, selama proses pencairan dana PIP layanan yang diberikan pihak bank terkesan lamban. Akibatnya, banyak siswa yang mengeluh

saat melakukan pencairan dana. Belum lagi ada pemotongan sebesar Rp 50 ribu per rekening oleh pihak bank.

Terkait permintaan tersebut, Asisten Manajer BRI Cabang Praya, Heri Edi Prianto, menjelaskan, kalau kebijakan perubahan pola penyaluran dana PIP merupakan instruksi langsung dari pimpinan pusat. Pihaknya dalam hal ini hanya menjalankan kebijakan saja. Justru kalau dilanggar, pihaknya yang disalahkan.

Kalau masalah pelayanan yang lamban, pihaknya menyarankan supaya pencairan dana PIP dilakukan di kantorkantor unit yang ada dan tidak langsung ke kantor cabang, sehingga pelayanan bisa lebih cepat. “Soal potongan itu tidak adanya. Dana yang dipotong itu sebagai saldo tabun-

gan. Yang bisa diambil kalau rekening tersebut sudah tidak digunakan lagi,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H.Sumum, S.H.M.Pd., mengaku bisa memaklumi kondisi yang dihadapi sekolah.

Namun pihaknya juga tidak bisa menyalahkan pihak bank, karena bank hanya menjalankan perintah atasannya.

Menurutnya, yang perlu sekarang adalah bagaimana supaya dana penerima dana PIP diperbaiki kembali, yakni yang tidak layak dihapus dan diganti oleh yang lebih layak menerima. “Untuk persoalan ini, kita sudah berkomunikasi dengan pihak Dinas Sosial (Dinsos) Loteng untuk melakukan validasi data penerima PIP dan saat ini sudah berjalan,” terangnya. (kir)

Pendidikan Karakter Lewat Kegiatan Ekskul

Berimbas pada Mutu Sekolah SEKOLAH terus memperkuat kedisiplinan siswa maupun guru. Langkah ini dilakukan karena kedisiplinan akan berimbas pada peningkatan mutu sekolah, sehingga visi sekolah dapat terwujud.

Hal itu disampaikan Kepala SMPN 14 Mataram, Drs. Mukh. Nazuhi, Kamis (5/10).

Menurutnya, yang saat ini diutamakan adalah membentuk kedisiplinan siswa. Jika kedisiplinan berjalan dengan (Suara NTB/dok) baik, akan mengimbas pada Mukh. Nazuhi mutu sekolah. “Kedisiplinan itu bukan saja siswa, tapi guru dan pegawai tata usaha juga,” katanya.

Di SMPN 14 Mataram yang terletak di Jalan Brawijaya Kota Mataram ini, Nazuhi mengatakan berbagai cara dilakukan pihaknya untuk meningkatkan kedisiplinan itu, antara lain dengan memantau kehadiran guru dan seluruh pegawai melalui absensi sidik jari. Selain itu tidak hanya sekadar kehadiran, kinerja juga menjadi titik tekan dari kedisiplinan yang dibangun pihaknya.

Sementara kedisiplinan pada siswa, pihaknya sudah membuat aturan yang jelas dan menyosialisasikannya juga ke orang tua siswa.

Jika siswa melanggar maka akan dikenakan poin tertentu. “Istilahnya kalau orang main sepakbola kita tahu aturannya, kalau bikin pelanggaran dikasih kartu kuning,” ujarnya mencontohkan.

Setiap harinya, guru piket mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. guru piket juga memantau kehadiran siswa. Jika sudah mencapai beberapa kali pelanggaran, ada tindak lanjut yang diberikan, seperti teguran lisan, pemanggilan orang tua siswa, sampai skorsing. “Dan itu akan masuk ke aturan akademik, menjadi pertimbangan naik atau tidak naik kelas,” ujar Nazuhi. (ron)

Membanggakan, Prestasi SMAN 5 Mataram Mataram (Suara NTB) Prestasi luar biasa diraih SMAN 5 Mataram (Smala) dalam berbagai ajang lomba. Terbaru, sepanjang bulan September lalu, sekolah yang terletak di Jalan Udayana ini meraih tiga prestasi membanggakan.

Wakil Kepala SMAN 5 Mataram Istiqomah menegaskan pihaknya sangat bangga mengingat dalam waktu sebulan para siswa Smala mampu meraih prestasi hebat. Prestasi yang didapat tentu tidak melalui proses instan, melainkan menempuh proses panjang. Seperti melalui pembinaan secara berkelanjutan pada para siswa.

Lebih jauh diungkapkan Istiqomah, di awal September pada Kejuaraan Memanah piala Gubernur NTB tahun 2017, Dhea Nabila Alia siswi kelas X MIPA 5 berhasil menjadi juara I kategori SMA beregu 18 meter. Selain itu, Dhea Nabila Alia juga menjadi juara III kategori SMA individual 18 meter.

“Tentu ini membanggakan buat kami,” ujarnya semangat.

Selain itu, dua siswa Smala lainnya juga berhasil membanggakan sekolah. Pada keikutsertaannya di ajang Kuis Ki Hadjar Dewantara Tingkat Provinsi NTB tanggal 18 September 2017 lalu, siswa atas nama Gagas Lambang Pamungkas yang merupakan siswa kelas XII MIPA 4 berhasil menyabet juara I. Selanjutnya disusul Adji Saidinullah siswa kelas XI MIPA 8 menjadi juara III. Sementara yang tak kalah membanggakan di bidang non akademik ialah Tim Futsal Smala meraih juara I pada Kejuaraan Futsal IM3 Bali Nusra 2017 tanggal 24 September 2017 lalu. Sebelumnya, Tim Futsal Smala juga menyabet juara I di ajang Hydrococo Nasional Futsal Tournament Regional Mataram dan Indosat Tournament Futsal. Pihaknya berharap, di masa mendatang siswa-siswi SMALA dapat tetap mempertahankan prestasinya baik di bidang akademik maupun non akademik seperti olahraga dan seni. (dys)

(Suara NTB/kir)

PROTES - Kepsek swasta di Loteng mendatangi gedung DPRD Loteng, Kamis (5/10). Mereka memprotes kebijakan pencairan dana KIP yang dianggap memberatkan sekolah.

(Suara NTB/ars)

MACET - Kemacetan yang kerap terjadi di ruas jalan depan tiga sekolah di Jalan Pejanggik.

Pemkot Mataram mewacanakan pemindahan tiga sekolah ini ke lingkar selatan

Pindahkan Tiga Sekolah, Butuhkan Perencanaan Matang Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram merencanakan memindahkan tiga sekolah di Jalan Pejanggik Kota Mataram, yaitu SMPN 2 Mataram, SMPN 1 Mataram, dan SMPN 15 Mataram. Aset tiga sekolah itu direncanakan tukar guling dengan aset milik investor.

Terkait wacana ini, dibutuhkan persiapan yang matang untuk bisa merealisasikannya.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM), H. Adnan Muchsin, dikonfirmasi Kamis (5/10), menyampaikan secara umum pihaknya menyetujui rencana itu. Terlebih lagi tiga sekolah itu lokasinya berdekatan dan kerap menimbulkan kemacetan saat jam pulang sekolah.

“Kalau memindahkan siswa dari tengah kota itu jadi per-

masalahan,” katanya.

Meski demikian, menurutnya, ada sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan siswa dan guru yang harus dipindah ke tempat yang agak jauh. “Yang harus dipertimbangkan, dari sisi masalah yang berkaitan dengan guruguru, siswanya harus pindah ke tempat yang agak jauh,. Ini harus diperhatikan,” katanya.

Ia juga menyoroti persoalan ketersediaan anggaran untuk memindahkan sekolah itu, karena memindahkan sekolah bukan sesuatu yang gampang dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, juga harus mempertimbangkan keterjangkauan lokasi sekolah yang baru. Termasuk akses transportasi ke lokasi sekolah nantinya.

Namun demikian, wacana itu menurutnya belum bisa

dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengapresiasi pemindahan tiga sekolah di Jalan Pejanggik itu yang kemungkinan akan dipindah ke daerah pinggiran Kota Mataram.

Dengan begitu, akan terjadi pemerataan pendidikan di wilayah Kota Mataram.

Sementara itu, Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno, dihubungi Kamis (5/10) mengatakan, sebagai pihak sekolah, ia menyetujui kebijakan pemerintah. “Jadi apakah mau dipindah atau tetap di lokasi itu, yang jelas kita terima keputusan kita, karena pemerintah tentunya sudah mempertimbangkan hal-hal yang perlu dari pemindahan itu,” ujarnya.

Posisi sekolah, ujarnya, akan menjalankan kebijakan pemerintah. Apapun yang terjadi nanti, secara bersamasama akan dihadapi dan diselesaikan. (ron)

2019, Seluruh Sekolah di Loteng Terapkan K13 Praya (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengaku sampai saat ini belum semua sekolah di daerah ini yang menerapkan kurikulum 2013 (K13). Selain karena persoalan persiapan yang belum siap di semua sekolah. Pihak Disdik Loteng juga ingin menerapkan kebijakan tersebut secara bertahap.

Hal itu untuk memberikan ruang dan waktu bagi sekolahsekolah di daerah yang melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum mulai menerapkan K13.

Namun demikian, pihak Disdik Loteng menargetkan dalam dua tahun kedepan, seluruh sekolah di Loteng sudah menerapkan

K13. “Target kita, tahun 2019 mendatang semua sekolah sudah menerapkan K13 tanpa terkecuali,” harap Kepala Disdik Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., di DPRD Loteng, Kamis (5/10).

Diakuinya, semua sekolah sudah menyatakan kesanggupannya untuk menerapkan kurikulum baru tersebut. Hanya saja, setelah pihaknya melakukan evaluasi, belum seluruh sekolah siap, sehingga tidak semua sekolah yang kemudian diusulkan untuk menerapkan K13 ke pemerintah pusat.

Ia pun mengaku lupa jumlah detail sekolah-sekolah yang sudah menerpkan K13 di Loteng. Tapi kalau dipersentasekan, sejauh ini sudah sekitar 75

persen sekolah di Loteng menerapkan K13. Sisa 25 persen itulah yang dalam dua tahun ke depan akan terus digenjot supaya pada tahun ajaran 2019 mendatang, semua sekolah sudah menerapkan K13. “Kita mau menunggu sampai tahun 2020. Tahun 2019, semua sekolah di Loteng sudah harus menerapkan K13,” ujarnya.

Sumum mengatakan, dalam penerapan K13 tersebut pihaknya mengikuti alur dan tahapan yang disiapkan pemerintah pusat. Karena itu berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) pengajar serta fasilitas pendukung lainnya. Terutama kesiapan bukubuku paket. (kir)

Mataram (Suara NTB) – SMAN 8 Mataram mengembangkan penguatan pendidikan karakter (PPK) melalui ekstrakurikuler (ekskul). Sebenarnya penguatan pendidikan karakter melalui ekskul sudah dijalankan sebelumnya, tetapi ditambah dengan beberapa kegiatan terutama ekskul yang mengambil kearifan lokal.

Hal itu disampaikan Kepala SMAN 8 Mataram, H. Abdul Khalik, S.Pd., Rabu (4/10). Penambahan kegiatan itu terutama pada ekskul yang mengambil kearifan lokal di Lombok, seperti rudat dan gendang beleq.

“Pada dasarnya pendidikan karakter ini kami sudah jalankan cuma kami tambahkan dengan beberapa kegiatan terutama melalui kegiatan ekskul yang mengambil dari kearifan lokal,” katanya.

Selain itu, pihak SMAN 8 Mataram juga membuat dokumentasi untuk programprogram pendidikan karakter itu. Dalam pelaksanaannya juga melibatkan semua warga sekolah, termasuk orang tua siswa dan masyarakat.

Khalik menekankan, pelaksanaan penguatan pendidikan karakter ini agar siswa yang lulus dari SMAN 8 Mataram tidak hanya berprestasi dari segi akademik saja, tetapi juga mempunyai perilaku dan akhlak yang mulia. Dengan begitu mereka dapat menangkal tantangan yang begitu besar saat ini, seperti kenakalan remaja, narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan lainnya.

“Sehingga anak-anak kami nantinya menjadi orang yang sukses untuk masa depan mereka dan masa depan bangsa kita pada umumnya,” harapnya.

Selain itu, di tahun ajaran ini SMAN 8 Mataram menjalalankan program pendidikan kewirausahaan khusus untuk siswa kelas X. Program pendidikan kewirausahaan ini diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Ia menjelaskan, yang ditekankan pada program ini agar siswa mempunyai karakter kewirausahaan, sehingga jika nanti mereka tidak bisa melanjutkan ke pergururan tinggi, mereka bisa mandiri berwirausaha. (ron)

Suara Senat Fakultas Tentukan Rektor Baru Unram Mataram (Suara NTB) Pada pemilihan calon Rektor Universitas Mataram (Unram) tahun ini, komposisi anggota senat berasal dari utusan tiap fakultas berdasarkan statuta baru tahun 2017.

Dengan demikian, suara senat perwakilan masing-masing fakultas jadi sangat menentukan bagi para calon rektor. Tentu saja, langkah memenangkan pertarungan memperebutkan orang nomor satu di Unram tidak berhenti di suara senat, melainkan juga di suara menteri.

Meski begitu, di tahap awal proses pemilihan, merebut suara senat perwakilan fakultas menjadi keharusan bagi para calon rektor. Lalu ke siapa suara senat perwakilan fakultas berlabuh setelah sebelumnya mereka menggelar pemilihan anggota senat?

Menjawab hal tersebut, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unram Dr. Muaidi Yasin, menegaskan mereka yang berhak memberikan hak suara ialah anggota senat terpilih berdasarkan hasil pemilihan beberapa hari lalu.

Diakuinya, komposisi senat di FEB cukup lengkap. Terdapat dua orang senat perwakilan guru besar dari empat guru besar yang dimiliki, ditambah tiga anggota senat perwakilan dosen dan satu senat ex officio Dekan FEB sendiri, sehingga suara

(Suara NTB/dys)

Muaidi Yasin senat yang dimiliki FEB yakni enam suara senat.

Ditanya apakah suara senat fakultas bulat mendukung salah satu kandidat calon rektor? Muadi Yasin menjawab hingga saat ini belum ada calon rektor yang mendekat ke fakultas. Termasuk juga untuk melakukan lobi-lobi.

Dirinya menilai jika statuta baru 2017 lebih efektif dan efisien dibanding statuta lama.

Meski demikian, pihaknya tidak menampik jika pemilihan rektor baik menggunakan statuta lama maupun baru digunakan, pasti mengakibatkan gejolak.

“Saya kira kalau gejolak itu pasti adalah tidak bisa kita hindari namanya juga pemilihan, pasti ada kepentingan- kepentingan tertentu,” urainya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 6 Oktober 2017

Isvie Pimpin Cabor Cricket NTB Mataram (Suara NTB) Pengprov Persatuan Cricket Indonesia (PCI) telah menetapkan Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH sebagai Ketua Umum Pengprov PCI NTB. Ketua DPRD NTB itu akan dilantik secara resmi sebagai ketua cabor cricket NTB di salah satu Hotel Berbintang di Mataram, 28 Oktober 2017.

(Suara NTB/dok)

Informasi dari Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) PCI NTB, Hari Gunawan, Kamis (5/10) kemarin menjelaskan bahwa pelantikan pengurus Cricket NTB akan dihadiri langsung oleh Ketua PP PCI Pusat, Dr. JAM, Azis Syamsuddin. “Kehadiran Ketua PP PCI Pusat, Dr. JAM, Azis nanti untuk melantik pengurus Cricket NTB,” ucapnya.

Hari mengatakan, penetapan Hj. Baiq Isvie Rupaeda SH, MH sebagai ketua umum Pengprov PCI NTB melalui Musprovlub di NTB belum lama ini. Pengurus criket menunjuk secara aklamasi Isvie sebagai ketua PCI NTB di acara Musorprovlub tersebut.

Lanjut Hari, alasan PCI NTB melaksanakan Musorprovlub dikarenakan ketua umum PCI NTB, Hari Gunawan mengundurkan diri.

Untuk mengisi kekosongan jabatan ketua umum PCI NTB, pihak pengurus Cricket pun melaksanakan Musorprovlub. Hasilnya memilih secara aklamasi Hj. Baiq Isvie Rupaeda SH, MH sebagai ketua umum Pengprov PCI NTB. Terpilihnya Isvie sebagai ketua umum cabor cricket itu diharapkan dapat membawa prestasi olahraga Cricket NTB ke arah yang lebih baik lagi. Target Cricket NTB kedepan bisa lolos mengikuti PON di Papua 2017. (fan)

SALON SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner .

JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

HILANG HILANG SNK R4 DAIHATSU DR1209AP NOKA/NOSIN : MHKV1AA2JBK096223/ DP40432 AN. PT. ADI SARANA ARMADA HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR4927AP NOKA/NOSIN : MH1JB21103K289031/ JB21E-1286261 AN. ENI SERONG HILANG DISEKITAR JL. WISMA SERUNI MENUJU JL. MAJAPAHIT HILANG STNK R2 SUZUKI DR2156J NOKA/NOSIN : MH8EN125A7J.402498/ F405.ID.402459 AN. BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOHI PERTANIAN (BPTP) NUSA TENGGARA BARAT HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

HILANG HILANG STNK R2 SUZUKI DR2156J NOKA/NOSIN : MH8EN125A7J.402498/ F405.ID.402459 AN. BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOHI PERTANIAN (BPTP) NUSA TENGGARA BARAT HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR6654CI NOKA/NOSIN : MH1JFM212EK372323/ JFM2E-1374625 AN. I NENGAH WIDYANAHILANGDISEKITAR ABIAN TUBUH CAKRANEGARA KOTA MATARAM

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Jumat, 6 Oktober 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 6 Oktober 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

Jumat, 6 Oktober 2017

SUARA NTB

Halaman 14

RADIO

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 6 Oktober 2017

Halaman 15

Pembentukan UPT Persampahan Regional Tak Mulus (Suara NTB/ula)

TP4D bersama tim teknis serta pihak PT Hakka Utama selaku kontraktor di lantai 3 Kantor Bupati Dompu.

Penggunaan Tanah Sisa Galian Dimungkinkan Maksimal 30 Persen Dari Hal. 1 Kasi Bangunan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Fery Ramadhan, ST selaku tim tekhnis pembangunan Kantor Bupati Dompu memastikan, konstruksi tanah di lokasi bangunan Kantor Bupati sudah diuji daya dukung tanah, termasuk tanah yang ada di sekitar 100 meter dari bangunan Kantor Bupati. Hasil pengujian ini untuk mengetahui daya dukung tanah atas bangunan, sehingga bangunan Kantor Bupati dilanjutkan pada konstruksi. ‘’Untuk bangunan seperti ini yang utama itu sondir (uji tanah). Kita sudah lakukan, bahkan sampai di jarak 100 meter,’’ kata Feri Ramadhan kepada TP4D Kejari Dompu saat meninjau lokasi, Kamis (5/10) kemarin.

Konstruksi bangunan lantai 3 dengan tiang pancang pondasi kedalaman hingga 8 meter, terlihat banyak tanah galian yang keluar. Setelah tiang pancang dipasang, tanahnya dipadatkan kembali. Konstruksi bangunan dengan pondasi 2 meter di atas permukaan tanah dan kondisi tanah yang rata, sehingga membutuhkan tanah timbunan yang banyak untuk dipadatkan.

Kepala Bagian Umum Setda Dompu, M. Amin, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek pembangunanKantor Bupati Dompu mengatakan, dalam rencana anggaran dan belanja (RAB) proyek memungkinkan menggunakan tanah sisa galian 25 – 30 persen selama tidak mengandung bahan berbahaya atau tanah berlumpur yang menyebabkan tanah mudah bergerak, sehingga dapat merusak bangunan. ‘’Jadi 70 persen tanah timbunan ini didatangkan dari luar, tanah pegunungan dari pihak ketiga,’’ katanya.

Tanah timbunan sebelum dimasukkan, dicampur sehingga tanahnya padat dan dilakukan proses pemadatan dengan alat.

Setelah proses pemadatan pada timbunan, baru dilanjutkan pada pengerjaan tiang lantai 2.

Pada pengerjaan lantai 1, tidak langsung pada pemasangan granit. Tapi dilakukan pemadatan kembali dengan alat pemadat lantai dan dimasukan pasir.

Setelah itu disiram dan dirabat, sehingga padat dan lantainya rata sebelum dipasang lantai granit. ‘’Ini dirabat lagi setelah dimasukan pasir,’’ ungkapnya.

Manager PT Hakka Utama, Jamal selaku kontraktor pelak-

sana proyek pembangunan Kantor Bupati Dompu menjelaskan, tanah sisa galian yang ditampung di lapangan beringin terlihat menggunung karena mengembang setelah digali. Ketika dipadatkan kembali, akan terlihat sedikit lagi. Sementara pondasi gedung kantor ini sampai 2 meter tingginya.

“Untuk tanah timbunannya kita ambil dari luar, tanah pegunungan. Bisa dilihat lokasi pengambilan tanahnya,” katanya.

Fery Ramadhan juga mengaku, kontraktor pekerja pembangunan ini cukup terbuka pada pengusaha lokal dalam memenuhi kebutuhan material dan pekerjaan yang bisa disiapkan. Agar tidak menghambat target waktu, beberapa material dan bahan proyek tersebut tidak diambil pada 1 – 2 pengusaha lokal, tapi pada beberapa orang. ‘’Bisa saja mereka adakan sendiri bahannya di Surabaya, toh harganya lebih murah. Tapi mereka juga berdayakan kontraktor lokal seperti untuk plafon ini,” kata Fery.

Ia juga mengungkapkan soal mutu beton dalam kontrak proyek K-300, tapi digunakan dengan mutu K350. Kelebihan mutu ini menjadi beban kontraktor.

Karena kebetulan di Dompu, tidak ada mutu beton yang K-300 dan yang ada K-350.

Kemajuan pekerjaan proyek masih sesuai target dan Desember 2017 mendatang sudah masuk pada uji coba 2 lift yang akan dipasang di Kantor Bupati. Saat ini, selain menyelesaikan pengecoran beton untuk dudukan kubah utama dan 2 kubah penyangga penangkal petir, juga mulai pekerjaan tembok, plasteran dan laintai.

Sehingga akhir Desember 2017, pekerjaan sudah rampung hingga finishing.

Ketua TP4D Kejari Dompu, M Sulhan, SH mengatakan, yang terpenting dalam pelaksanaan paket pekerjaan proyek sesuai standar kualitas pekerjaan dan RAB. Ia juga mengapresiasi adanya keterlibatakan kontraktor lokal dalam menyuplai beberapa material dan bahan bangunan yang tetap mengacu pada standar kualitas. “Ini juga menjadi bagian dari keterbukaan pada publik,” kata Sulhan. (ula/*)

Jangan Jadi ”Jualan” Politik Dari Hal. 1 Dulu, dalam pembentukan DOB ada dukungan dana dari pemerintah pusat. Sementara sekarang, berdasarkan UU terbaru, tidak ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Ia mencontohkan, jika Lombok Timur akan dimekarkan menjadi Kabupaten Lombok Selatan (KLS), maka APBD Lombok Timur harus dibagi dua dengan daerah pemekaran. ‘’Jadi, sekarang kalau ‘’ibu melahirkan’’ anggarannya dibiayai oleh daerah induk. Paling ndak 60 : 40. Jadi, 40 persen dibiayai oleh induk,” katanya.

Misalnya, APBD suatu kabupaten atau provinsi sebesar Rp 1 triliun setahun. Maka anggaran itu harus diberikan sebesar Rp 400 miliar ke daerah yang akan dipersiapkan untuk menjadi DOB. Sementara sisanya digunakan oleh daerah induk. Ia menjelaskan, dalam UU No. 23 Tahun 2014 dikenal adanya pembentukan daerah persiapan sebelum menjadi DOB. ‘’Jadi, mau mekar atau tidak, pemerintah pusat tidak lagi seperti dulu. Jadi kalau PPS mekar maka Provinsi NTB kurang anggarannya. Jadi, tidak ada lagi bantuan pusat untuk daerah otonom baru kecuali untuk pembinaan dan untuk instansi vertikal di daerah.

Contoh, untuk pembangunan Polres, Kodim. Itu kan instansi pusat,” terangnya.

Untuk itu, Kemendagri meminta Pemprov NTB maupun Lombok Timur mengkaji ulang rencana pembangunan PPS dan KLS tersebut. Kajian ulang ini untuk melihat kemampuan daerah induk maupun daerah yang dimekarkan apakah dapat bertahan, karena pemerintah pusat tidak lagi memberikan dukungan anggaran kepada DOB yang baru ter-

bentuk.

“Dikaji ulang untuk kemudian bisa ndak. Bisa ndak hidup, jangan sampai lahir (mekar), ibunya (daerah induk) mati. Antara lain anaknya (daerah pemekaran) kurang gizi. Artinya dikaji ulang dari segi kemandiriannya. Kalau dulu setelah mekar ada bantuan pusat masuk. Sekarang ndak ada,” bebernya.

Mantan Plt Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan semua dukungan anggaran bagi DOB ditanggung oleh daerah induk. Sementara pemerintah pusat sebatas pembinaan dan membiayai instansi vertikal di daerah tersebut.

Ia menambahkan, indikator-indikator untuk syarat pembentukan DOB semakin sulit. Indikator yang digunakan lebih banyak kualitatif yang diperhitungkan secara mendalam.

Selanjutnya dinilai oleh tim independen dari para pakat lintas keahlian, termasuk perguruan tinggi.

“Itulah yang membuat tidak mudah untuk lolos menjadi DOB,” ungkapnya.

Sumarsono tak memungkiri dalam Pilkada para kandidat akan “menjual” persoalan pemekaran DOB. Namun ia mengingatkan bahwa pembentukan DOB merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota.

Pembentukan DOB ditetapkan melalui UU. Bukan melalui Perda atau keputusan Gubernur maupun keputusan bupati/walikota. “Sehingga yang ‘’dijual’’ seharusnya urusanurusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah,’’ ucapnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) – Biro Organisasi Setda NTB mengaku sudah merampungkan evaluasi terhadap 88 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dians/Badan lingkup Pemprov NTB. Ke 88 UPT tersebut saat ini sedang dalam proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sementara itu, rencana pembentukan UPT Persampahan Regional yang diusulkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), nampaknya tak akan berjalan mulus. Pasalnya, persoalan pengelolaan sampah bukan menjadi kewenangan pemer-

intah provinsi, namun pemerintah kabupaten/kota.

Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/10) siang kemarin. Ia menyatakan, sudah melakukan rapat dengan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengusulkan pembentukan tiga UPT baru.

Yakni Dinas LHK mengusulkan pembentukan dua UPT, yakni UPT Persampahan Regional dan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Sementara satu OPD yakni Dinas Koperasi dan UMKM

mengusulkan pembentukan UPT Pengelola Dana Bergulir. ‘’Hasil diskusi kita untuk UPTD persampahan regional, kita melihat lagi kewenangan provinsi. Provinsi tak ada kewenangan urusan persampahan, itu kewenangan kabupaten/kota,” terang Yusron.

Ia menyatakan, pemeirntah provinsi hanya berperan dalam koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Sehingga, fungsi inilah yang perlu diperkuat termasuk masalah penguatan program di kabupaten/kota mengenai pengelolaan persampahan. ‘’Jadi tak serta merta ujung-

Banyak Koperasi di Lotim Bubar Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terus melakukan penindakan terhadap koperasi yang ada di Lotim. Pasalnya, dari 526 koperasi yang sebelumnya aktif di Lotim, saat ini tersisa hanya 241 koperasi aktif. ‘’Banyaknya koperasi yang sudah tidak aktif itu, disebabkan ketidakmampuan pengurus dalam mengelola koperasi itu sendiri,’’ ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Lotim, H. Nuso Pranoto, di ruang kerjanya, Kamis (5/10).

Mantan Asisten II Setdakab Lotim ini menambahkan, permasalahan yang menyebabkan dibubarkannya ratusan koperasi, karena tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau para pengurus dari koperasi itu tidak mampu mengelola keuangan maupun manajerial.

“Ketika kita turun ke lapangan, rata-rata koperasi yang tidak aktif itu persoalannya karena kemampuan pengurus, tidak berdasarkan kemmapuan manajerial dan hanya pada ketokohan. Ratarata itu permasalahannya,” bebernya.

Sementara yang sudah dibubar, disebutkan Nuso Pranoto, dari jumlah 526 koperasi, jumlah yang diusul-

(Suara NTB/yon)

H. Nuso Pranoto kan bubar untuk tahun ini sebanyak 51 koperasi, dalam proses bubar sebanyak 70 koperasi sementara yang sudah dinyatakan bubar sebanyak 32 koperasi untuk tahun 2017 ini.

Ditegaskan Nuso Pranoto, langkah penertiban terhadap sejumlah koperasi yang tidak menjalankan kewajibannya terus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun, keuntungan dari adanya koperasi, dari segi anggota dapat melakukan peminjaman yang berpihak pada anggota yang kembali pada anggota koperasi itu sendiri. (yon)

nya membentuk UPTD baru.

Dimaksimalkan saja peran fasilitasi, koordinasi termasuk penguatan program ke kabupaten/kota,’’ katanya.

Menurut Yusron, tanpa membentuk UPTD Persampahan Regional, bisa saja pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan atau peralatan dan teknologi mengenai pengelolaan persampahan di kabupaten/kota. ‘’Artinya Dinas LHK biar fokus mengelola hutan lah. Kalau masalah persampahan masih mungkin kewenangan itu oleh kabupaten/kota. Bisa tumpang tindih kalau ada UPTD

ini,” ucapnya.

Terkait dengan 88 UPT yang sudah dilakukan evaluasi, mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini mengatakan, sudah diserahkan ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Evaluasi di Kemendagri itu, kata Yusron akan berlangsung selama dua minggu ke depan. “Sebelum ditetapkan dalam Pergub, maka dievaluasi Kemendagri.

Mudahan tak jauh berbeda dengan hasil evaluasi kita dengan evaluasi Kemendagri,” harapnya. (nas)

Musim Hujan di NTB Tidak akan Bersamaan Mataram (Suara NTB) Prakiraan musim hujan 2017 dan 2018 awal musim hujan di NTB tidak akan merata. Di Pulau Lombok hujan diprediksi akan terjadi bertahap September dan November. Di Pulau Sumbawa prediksinya merata terjadi pada Desember.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Lombok Barat, menyebut hujan turun di NTB tergantung pada Zona Musim (ZOM) setiap wilayah. Sehingga musim hujan di NTB tidak akan datang bersamaan. NTB memiliki 21 zona dengan nomor ZOM 220 hingga 241. Rinciannya, sebanyak 1 Zona 5 persen masuk musim hujan di bulan Oktober, 8 zom 38 persen pada November, dan 12 Zona 57 persen di bulan Desember. ‘’Awal musim hujan akan datang paling cepat pada Oktober dasarian III atau akhir Oktober dimulai dari wilayah sekitar Kota Mataram dan sebagian Lombok Barat. Sementara itu untuk Pulau Lombok secara umum akan jatuh pada bulan November,’’ kata Kasi Data dan Informasi Stasiun Klimatologi

Lombok Barat, Luhur Tri Uji Prayitno, SP Kamis (5/10).

Wilayah Lombok Barat bagian selatan seperti Sekotong, Lembar, awal musim hujan akan jatuh pada akhir November. Wilayah Lombok Tengah dan sebagian besar Lombok Timur awal musim hujannya akan jatuh pada pertengahan November. Sementara itu wilayah pulau Lombok yang paling lambat memasuki musim hujan adalah di wilayah pesisir Lombok Timur seperti Sambelia, Labuhan Haji yang awal musim hujannya akan jatuh pada pertengahan Desember. ‘’Sementara itu untuk Pulau Sumbawa secara umum awal musim hujan akan jatuh pada bulan Desember,’’ jelas Luhur. Dengan wilayah di Pulau Sumbawa yang paling cepat memasuki musim hujan adalah di Sumbawa bagian tengah seperti Batulanteh, Lenangguar pada pertengahan November.

Sementara itu untuk daerah lainnya di Pulau Sumbawa umumnya awal musim hujanya akan dimulai pada awal hingga pertengahan Desember. Jika dibandingkan dengan kondisi normalnya awal musim hujan 48 persen wilayah NTB awal musim hujannya mundur atau datang lebih lambat dari biasanya, 38

persen wilayah NTB datangnya awal musim hujannya sama dengan normalnya, dan hanya 14 persen wilayah NTB yang datangnya musim hujan lebih cepat dibandingkan dengan normalnya.

Dia menambahkan, meskipun sudah mulai turun hujan dalam beberapa hari terakhir , namun curah hujan yang turun masih dalam kategori rendah (< 50 milimeter per dasarian). ‘’Perlu diketahui bahwa dalam penentuan kriteria musim, BMKG menggunakan curah hujan sebagai parameter utamanya. Definisi musim hujan menurut BMKG adalah apabila curah hujan yang terukur dalam periode 1 dasarian (10 harian) lebih dari 50 milimeter dengan diikuti 2 dasarian berikutnya,’’ terangnya.

Normalnya memang untuk musim hujan dimulai dari sebelah barat, hal ini disebabkan karena salah satu tanda masuknya musim hujan adalah mulai aktifnya angin baratan sehingga umumnya Pulau Lombok khususnya bagian barat seperti Kota Mataram dan sekitarnya akan masuk musim hujan lebih. (ars)

PPK Asrama Haji Diklarifikasi Kejaksaan Dari Hal. 1 Dengan pemeriksaan itu, berarti Kejaksaan membuka lagi penyelidikan proyek ini, setelah sebelumnya pada Mei 2016 lalu pernah dilakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Mangkraknya gedung serbaguna di kompleks Asrama

Haji NTB di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram ini sebenarnya bukan informasi baru. Catatan pemberitaan sebelumnya, pejabat penting Kemenag NTB pernah dipanggil untuk dimintai keterangan.

Saksi itu diketahui H. Abu Arif, menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek senilai Rp 57.444.338.000. Dokumen pent-

ing seperti kontrak, realisasi pekerjaan, menumpuk di salah satu ruang penyidik, hasil sitaan dari Kantor Kemenang NTB. Saksi lainnya adalah Kuasa Pengguna Anggarna (KPA), namun beberapa kali ditunda pemeriksaannya karena sakit. Sekitar Agustus 2016 kasus itu tak terdengar lagi perkembangannya. Bidikan saat itu tidak hanya gedung utama, namun

KPU Surati Gubernur, Bupati/Walikota Diminta Turun Tangan Dari Hal. 1 Bahkan, KPU juga akan memanfaatkan Panitia Pemingutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk membantu percepatan perekaman bagi setengah juta lebih warga NTB yang wajib pilih tersebut. ‘’Tapi tentu harus ada kerjasama yang baik dan saling melengkapi,’’ katanya.

Aksar menyatakan, data dari pemerintah daerah untuk Pilkada 2018 tersebut paling lambat harus tuntas pada Desember mendatang. Artinya, data pemilih tersebut harus sudah siap karena pada Januari tahun depan data tersebut harus sudah benar-benar siap.

Untuk mempercepat proses perekaman E-KTP ini, lanjut Aksar, maka wajib para bupati/walikota turun tangan.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) NTB, jumlah warga yang wajib KTP sebanyak 3.805.902 orang.

Sampai dengan Agustus lalu, jumlah warga yang melakukan perekaman sebanyak 3.232.864 orang atau 84,94 persen. Artinya, masih ada 573.038 orang warga NTB yang wajib KTP belum melakukan perekaman.

Dengan rincian, Kota Mataram 12.171 orang, Lombok Barat 95.596 orang, Lombok Utara 11.464 orang, Lombok Tengah 124.629 orang dan Lombok Timur 161.177 orang.

Selanjutnya, Sumbawa Barat 4.110 orang, Sumbawa 90.222 orang, Dompu 3.924 orang, Kabupaten Bima 57.510 orang dan Kota Bima 12.235 orang.

Terpisah, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH yang dikonfirmasi menyatakan perlu dilihat regulasi apakah ada aturan yang membolehkan masyarakat yang belum memiliki E-KTP untuk menggunakan identitas lainnya, seperti Kartu Keluarga (KK). Terlepas dari itu, Pemprov, mendorong pemda kabuapten/kota supaya menuntaskan perekaman bagi

warga yang sudah wajib KTP. Menurutnya, para bupati/ walikota perlu turun tangan mempercepat perekaman EKTP ini. Para bupati perlu menggerakkan seluruh aparaturnya untuk menjamin tidak ada satupun warga yang belum melakukan perekaman E-KTP. ‘’Semua instansi harus menyukseskan. Itu juga menjadi kewajiban kita semua.

Bagaimana supaya masyarakat tidak kehilangan hak pilih. Makanya didorong camat, lurah dan kepala desa.

Bupati/walikota harus turun tangan. Itu kewajibannya, mengontrol, mendorong percepatan pelayanan,” ucapnya.

Masing-masing kepala daerah didorong saupaya lebih optimal dalam pelayanan E-KTP. Semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, lurah dan kepala desa serta camat memiliki peran yang penting untuk mendorong percepatan perekaman E-KTP ini. ‘’Supaya masyarakat yang punya hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya,’’ katanya. (nas)

Peta Politik Sudah Mengerucut Dari Hal. 1 Bupati Lombok Timur, Ali bin Dahlan, dan Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah dan bakal calon bakal calon lainnya.

Nama-nama disebut terakhir meskipun belum mendeklarasikan diri namun sudah menyatakan niatnya untuk berpartisipasi dalam Pilkada NTB mendatang.

Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi, punya pesan bagi para bakal calon yang akan berkontestasi pada Pilgub 27 Juni 2018 nanti.

Warisan pembangunan yang ia gagas dan wujudkan sejak menjabat 2010 silam

diharapkan dilanjutkan dengan konsep terukur sehingga kemajuan NTB semakin melejit.

“Yang penting semua calon berkompetisi dengan semangat fastabiqul khairat. Apa yang kita bangun selama ini butuh kekompakan,” pesannya ditemui usai upacara peringatan HUT TNI ke-72 di Bandara Selaparang, Mataram, Kamis (5/10).

Menurutnya, kampanye masing-masing kontestas Pilgub nantinya harus fokus pada ide pembangunan NTB, mengusung adab politik yang baik selama kampanye.

“Saya harap Pilkada kita

sehat dan menyenangkan. Lebih kepada pertukaran gagasan dan apa yang harus dilakukan supaya NTB ini semakin melejit potensinya,” sebut gubernur yang akrab disapa TGB ini.

Disinggung soal dinamika politik NTB terkini, TGB melontarkan tanggapan diplomatis. Peta politik sudah mengerucut dilihat dari deklarasi dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah mendeklarasikan diri.

“Pokoknya semua pasangan adalah baik dan tentu kita berdua untuk semua. Mau ada dua pasang, tiga pasang, empat pasang,” tandasnya. (why)

mengarah ke landscape yang tidak jelas fisiknya.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemenag NTB, anggaran pembangunan Gedung Serbaguna Asrama Haji NTB itu digelontorkan dari APBN pada 2015. Pagu dananya Rp 60.254.171.470. Proyek itu diikuti 97 perusahaan dan dimenangkan PT Adhi Karya (Per-

sero) Tbk dengan nilai penawaran Rp 57.444.338.000.

Sementara, untuk pengadaan jasa konsultan perencana pembangunan gedung serbaguna tersebut pagu dananya Rp 1.780.133.000. Sumber dana dari APBN. Proses lelang diikuti 50 peserta. Pemenangnya PT Penta Rekayasa dengan nilai penawaran Rp 1.557.402.000. (ars)

BPKP akan Ekspose Ulang Bersama Penyidik Dari Hal. 1 Ia menegaskan, ekspose tersebut belum menuju pada penghitungan kerugian negara. Langkah yang sudah diambil dalam ekspose bersama itu merupakan proses awal.

Belum ada keputusan mengenai proses audit yang akan dilakukan, apakah audit investigasi atau langsung ke penghitungan kerugian keuangan negara. ‘’Masih perlu pendalaman lebih lanjut,’’ kata Ngatno.

Sebelumnya, Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan mengatakan, koordinasi dengan BPKP NTB merupakan salah

satu runutan tindak lanjut penanganan kasus yang sudah pada tahap penyidikan tersebut, dalam bentuk audit.

Penggunaan anggaran operasional penggabungan PD BPR sebesar Rp 1,6 miliar dikelola tim konsolidasi, untuk bidang sumber daya manusia (SDM), bidang teknologi informasi, dan bidang legal.

Adapun penggunaan dana tersebut yang terungkap, untuk studi banding tim bidang SDM, serta pembelian server pada 2016. Sumber anggaran diperoleh dari sharing masingmasing PD BPR sebanyak Rp 100 juta. (ars)

TNI Kuat Bersama Rakyat Dari Hal. 1 Menurut gubernur, hal paling utama untuk menjaga NTB yakni kekompakan antara TNI dengan Polri yang selama ini sudah terwujud.

“Karena soliditas TNI Polri akan sangat menentukan kekokohan bangsa kita,” ucapnya.

Mengutip amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, gubernur yang akrab disapa TGB itu menegaskan kekuatan TNI yang lahir dari rakyat.

Pembangunan kekuatan TNI tumbuh dan berkembang bersama rakyat. Kesejatian TNI terus bergerak di tengah globalisasi.

“Kecintaan modal pokok menjaga, melindungi NKRI dengan kekuatan bersandar pada rakyat dalam konsep kekuatan pertahanan semesta,” sebutnya.

Hal itu sejalan dengan program Mabes TNI mengenai pembangunan kekuatan yang berkesinambungan sampai pada postur ideal modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista), serta pembangunan sarana dan prasaran di pulau-

pulau strategis.

Sementara Ketua Legiun Veteran NTB, Brigjen (Purn) H Abdul Kadir mengaku bangga dengan modernisasi persenjataan dan reformasi di tubuh TNI. “Dari segi material, alutsista sudah bagus. Jauh dari waktu zaman saya dulu bertugas,” sebutnya.

Namun, ia menilai TNI memerlukan kepekaan dalam menggunakan alat sosial dalam menghadapi ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan di era kekinian.

“Kalau saya ada hal yang menggoyahkan NKRI, ideologi Pancasila sudah gatal saya,” ujarnya mengekspresikan kegeramannya.

“Menurut saya kepekaan alat sosial ini yang perlu ditingkatkan karena kalau dibiarkan bisa menjadi ancaman,” ucapnya.

Peringatan HUT TNI ke-72 di NTB diwarnai dengan deville pasukan dan kendaraan operasional, parade aeromodelling, atraksi bela diri Brimob, serta taraksi kesenian lokal. (why)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 6 Oktober 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Banggar Sorot Pengadaan 20 Unit Randis di KLU Tanjung (Suara NTB) Badan Anggaran(Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menyorot pengadaan kendaraan dinas (randis) lingkup SKPD Pemda KLU. Sebagaimana pada KUA PPAS RAPBD 2018, tercatat 20 unit randis yang diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada DPRD. Anggota Banggar DPRD KLU dari Fraksi Hanura, Ardianto, SH., Kamis (5/10) mengutarakan pihaknya akan lebih kritis menyikapi pengadaan 20 unit mobil tersebut. Sebab kisaran anggaran yang dialokasikan antara Rp 6 miliar sampai Rp 7 miliar.

“Usulan anggaran untuk 20 unit mobil di 2018 itu akan kita sikapi di Banggar. Kita bahas dulu, karena itu baru asumsi di KUA PPAS. Setidaknya pemerintah juga berpikir tidak agar pengadaan tidak hanya mengedepankan prestise,” ungkap Ardianto.

Lebih penting dari pengadaan mobil baru, menurut Politisi Hanura ini, adalah bagaimana eksekutif menertibkan aset-aset bergerak milik Pemkab. Kondisi sekarang, pihaknya kerap memergoki penggunaan kendaraan dinas baik roda empat dan roda dua tidak sesuai peruntukan.

Ardianto meminta, adanya sikap pemerintah melakukan penertiban. Asumsinya jika usulan 20 unit randis disetujui maka akan lebih banyak lagi randis di SKPD yang harus dikelola. Kendaraan-kendaraan tersebut tentu akan membebani APBD dari item biaya pemeliharaan. “Kita sadari mobilitas SKPD tinggi tetapi ketika tidak digunakan maksimal harus segera ditata oleh kepala daerah,” sarannya.

Terpisah, Sekretaris TAPD yang juga Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., menanggapi pengadaan mobil dimaksud membenarkan.

Secara singkat Herianto menyebut bahwa randis dimaksud untuk memenuhi alokasi kendaraan ambulans yang dihajatkan kepada desa-desa di Lombok Utara. (ari)

Kasus Bansos

Anggota DPRD NTB Penuhi Panggilan Jaksa

Selong (Suara NTB) Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB mulai mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim). Kedatangan sekitar lima wakil rakyat ini untuk memenuhi panggilan jaksa terkait dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) atau dana aspirasi yang sumber anggarannya dari Pemprov NTB. Ketua Tim Penyelidikan Bansos, Thoriq Mulahela, SH, mengakui beberapa anggota DPRD NTB sudah datang memenuhi panggilan jaksa untuk dimintai keterangan. Dijelaskannya, dari belasan anggota DPRD NTB yang diagendakan untuk dimintai keterangan, semuanya cukup kooperatif.

Misalnya, dari beberapa yang hadir itu, anggota DPRD lainnya secara terbuka menyampaikan kepada jaksa bahwa dirinya tidak bisa hadir sebagaimana waktu yang ditentukan.

“Kooperatif semua anggota DPRD provinsi, bagi yang berhalangan menyampaikannya ke kami dan datang di lain waktu. Yang sudah datang untuk dimintai keterangan sekitar lima orang,” terangnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (5/10).

Dari hasil keterangan yang diberikan oleh beberapa anggota DPRD NTB ter-

masuk yang akan memberikan keterangan lanjutan. Nantinya Kejari Lotim akan melakukan evaluasi, apakah terdapat tindak pidana dalam kasus dugaan penyimpangan bansos sebagaimana yang dilaporkan oleh masyarakat.

Apabila ditemukan tindak pidana, dijelaskannya kasus dugaan penyimpangan dana bansos bisa naik ke penyidikan. Pun apabila tidak ada, maka kasus tersebut bisa dihentikan.

Menurutnya, dalam penyelidikan kasus ini, tidak dibedakan apakah yang sudah hadir memenuhi panggilan Jaksa terdiri dari unsur pimpinan DPRD NTB, ketua komisi maupun dari anggota. Sedangkan untuk yang belum hadir, nantinya akan melihat jadwal ulang. Kendati demikian, apabila keterangan yang diberikan oleh beberapa anggota DPRD NTB dinyatakan cukup, maka dari itu tidak perlu dilakukan pemanggilan terhadap anggota yang lain. “Nanti kita lihat, apabila diperlukan maka mereka (dewan) kita akan panggil lagi. Tapi intinya mereka kooperatif dengan hadir dan memberikan keterangan,”ujarnya.

Diakuinya, dari16 anggota DPRD NTB yang dipanggil untuk dimintai keterangan, tidak semuanya berasal dari Dapil Lotim, melainkan be-

(Suara NTB/yon)

Thoriq Mulahela berapa di antaranya berasal dari Dapil Kota Mataram dan beberapa daerah lainnya. “Yang dipanggil itu yang pernah memberikan bantuannya ke mari, (Lotim, red),” jelasnya.

Untuk saat ini, pengagendaan pemeriksaan semua anggota DPRD itu masih berlanjut hingga minggu depan.

Sedangkan untuk hari Kamis kemarin tidak ada satupun anggota DPRD NTB yang hadir. Namun apabila keterangan yang diberikan oleh para wakil rakyat sudah cukup, maka bisa naik ke penyidikan, bisa juga dihentikan, “Minggu depan mungkin bisa dievaluasi hasilnya,” ujarnya. (yon)

Penanganan Konflik Butuh Solusi Komprehensif Mataram (Suara NTB) Meski telah bersepakat damai antara masyarakat Monjok dan Karang Taliwang, Pemkot Mataram tetap memikirkan pola penanganan konflik.

Salah satunya dibutuhkan solusi yang komprehensif. Solusi komprehensif dimaksud adalah berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya, maupun infrastruktur, sehingga antara warga terjadi interaksi positif.

Konflik dua lingkungan bisa terjadi positif dalam konteks mutualistik dan menjadi sebuah kebutuhan yang menjadi model kedepan menangani konflik. Manakala situasi mutualistik konflik bisa diselesaikan. Maka dengan sendirinya masyarakat merasa nyaman. “ Sebagian masyarakat terganggu potensi perekonomiannya gara - gara konflik. Maka kita bisa melihat sendiri butuh peningkatan keamanan,” kata Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang ditemui Kamis (5/9).

Artinya, kebutuhan untuk suasana kenyaman, kondusivitas dan interaksi

mutualistik perlu diciptakan. Itulah tentu pencegahan masalah jangka panjang dan terskenario kedepannya. Kota Mataram sebagai pariwisata MICE, selain perdagangan, pendidikan dan jasa. Suasana kondusif dibutuhkan agar sektor perdagangan tidak terganggu.

Menurutnya, situasi kondusif wajib di daerah mana pun. Masyarakat selaku sasaran peningkatkan ekonomi harus membuat iklim kondusif karena menyangkut aspek kesejahtraan. Artinya, warga jangan mudah terprovokasi bilamana dirasakan indikasi konflik. “Jangan mudah terpancing. Karena konsepsi keamanan dan kedamaian diinternalisasikan pada diri,” paparnya.

Kedepan pemerintah sedang memikirkan perbaikan infrastruktur yang menjadi ruang. Misalnya, memasang CCTV pada beberapa titik. Skenario smart city

kedepan jadi bagian atau ikhtiar pelayanan di Kota Mataram. Potensi keributan itu nantinya bisa terpantau dan provokator gampang diketahui.

Dalam konteks pengamanan jelas jadi tanggungjawab aparat penegak hukum. Di masyarakat memiliki Babinsa dan Bhabintibmas akan membantu menyelesaikan persoalan di lapangan. “Masyarakat tidak perlu beraksi. Nanti teman - teman kepolisian dan TNI membantu mewujudkan kedamainan,” ujarnya. (cem)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257