Edisi Kamis 6 September 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 149 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sail Moyo Tambora 2018

Korelasi antara Event Internasional dengan Kearifan Lokal Mataram (Suara NTB) – Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Sail Moyo Tambora 2018. Tidak saja mempersiapkan infrastruktur, namun juga mempersiapkan berbagai kegiatan atau event dalam Sail Moyo Tambora 2018 ini. Sail Indonesia yang

JOKI CILIK- Pacuan kuda oleh joki-joki cilik.

Salah satu atraksi yang akan ditampilkan pada kegiatan Sail Moyo Tambora 2018.

(Suara NTB/ula)

diikuti oleh banyak negara ini akan menyajikan berbagai kegiatan berkelas internasional dengan perpaduan kearifan lokal warga setempat. ‘’Ini merupakan kegiatan yang sudah lama kita nantikan.

Berbagai kegiatan yang bersifat internasional dan tentu saja dengan melihat kearifan warga sekitar akan dilakukan.

Kegiatan ini akan melibatkan semua elemen masyarakat di NTB. Mari kita sukseskan berasama,’’ kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si.

Tagar NTB Bangkit nampaknya menjadi salah satu pemacu masyarakat NTB untuk bersama-sama menyukseskan berbagai event yang akan dilakukan pada Sail Moyo Tambora tahun ini. Beberapa event yang akan dilakukan yaitu International Surfing, International Yacht Rally, Atraksi Budaya, Karnaval Budaya, Fun Color Run, Festival Kuliner, Tenun dan Fashion Street, Maritim Expo hingga perjalanan menuju Puncak Tambora.

Bersambung ke hal 15

H. L. Moh Faozal (Suara NTB/dok)

Baru Dibangun

Empat Gedung RSJ Rusak akibat Gempa Mataram (Suara NTB) Proyek Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma termasuk gedung pemerintah yang rusak parah akibat gempa. Proyek ini pengerjaan sempat dikebut agar cepat selesai akhir tahun 2017. Namun, belum genap setahun, empat gedung baru itu sudah rusak parah akibat gempa.

(Suara NTB/ars)

TAK TAHAN GEMPA - Gedung RSJ Mutiara Sukma yang tergolong baru , rusak akibat gempa. Ke depan pemerintah didorong merancang bangunan tahan gempa pada skala tertentu.

Riwayat pengerjaan proyek sempat diduga dipaksakan, akibat progress yang terlambat menjelang akhir tahun 2017.

Saat itu, masuk Bulan November, proyek belum mencapai 50 sampai 60 persen.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahkan harus menegur rekanan pelaksana agar pekerjaan tuntas sesuai kontrak.

Dalam catatan Suara NTB, ada empat paket pekerjaan yang sedang berlangsung di rumah sakit yang berlokasi di wilayah Selagalas, Mataram itu. Paket di dekat gedung utama, berupa renovasi dan perluasan pembangunan Gedung Anggrek.

Dikerjakan CV. AK, nilai kontrak Rp 1,7 miliar lebih dengan waktu pekerjaan 120 hari. Pekerjaan ke dua untuk paket gedung VCT dan Nafza, dikerjakan PT. PKJ, nilai paket Rp 3,2 miliar dikerjakan mulai Agustus 2017. Kegiatan ke tiga tergolong paling besar, senilai Rp 4,2 miliar untuk pembangunan bangsal putra – putri. Fisik ini digarap oleh PT. DM. Sedangkan proyek ke empat, pembangunan gedung aset senilai Rp 1,5 miliar dikerjakan CV. AP. Tiga gedung terakhir terletak di bagian paling belakang kompleks RSJ. Bersambung ke hal 15

TO K O H

Satgas Bahan Bangunan PENGUSAHA dan distributor bahan bangunan diingatkan agar tidak menaikkan harga selama beberapa bulan ke depan. Permintaan ini sebagai sikap bijak atas musibah gempa menimpa masyarakat NTB. Ditreskrimsus Polda NTB akan mengawasi khusus harga bahan bangunan.

Pascarehabilitasi dan rekonstruksi dipastikan kebutuhan bahan bangunan akan melonjak tinggi. Karena para korban terdampak gempa yang ingin membangun rumah sementara maupun rumah permanen. Spekulan harga dikhawatirkan bermain. ‘’Untuk mengawasi harga agar tidak dinaikkan, kita sudah bentuk Satgas Bahan Bangunan,’’ kata Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharudin ditemui di ruangannya, Rabu (5/9).

Bersambung ke hal 15 Syamsudin Baharuddin (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Tak Signifikan akibat Gempa KETERLAMBATAN eksekusi atau pelaksanaan proyek fisik akibat gempa bumi dijadikan alasan, tak terlalu signifikan. Hingga akhir Agustus lalu, realisasi fisik APBD NTB 2018 baru mencapai 58,59 persen dari target sebesar 71, 87 persen.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, Ir. Swahip, MT mengatakan, proses lelang proyek di ULP tidak terpengaruh dengan kejadian gempa beberapa waktu lalu.

Bersambung ke hal 15

Swahip (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

MULAI PULIH - Aktivitas masyarakat di Kabupaten Lombok Utara, secara perlahan mulai pulih. Warga mulai kembali bekerja, seperti beternak dan kegiatan lainnya.

NTB Tertarik Adopsi Rumah Tahan Gempa Yogyakarta Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB berminat untuk mengadopsi rumah tahan gempa yang berada di Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang pernah diguncang gempa besar beberapa tahun silam yang mengakibatkan ratusan rumah penduduk rusak. ‘’Memang kita mau mengadopsi (rumah tahan gempa) yang di Yogyakarta. Tapi kita belum tahu seperti apa yang di Yogykarta itu,’’ kata Kepala Pelaksana Badan Penanggu-

langan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. Mohammad Rum, MT ketika dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Pada Agustus lalu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama Sekda dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkunjung secara khusus ke NTB. Dia berbagi pengalaman mengenai penanganan pascabencana gempa yang meluluhlantakkan Yogyakarta 2006 lalu.

Rum mengatakan, NTB tertarik mengadopsi pembangunan rumah tahan gempa seperti yang dilakukan di Yogyakarta. Namun, pihaknya belum mengetahui model rumah tahan gempa yang dibangun di Yogyakarta.

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi seratusan ribu rumah warga di NTB yang rusak akibat gempa, Pemerintah menawarkan pembangunan rumah dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Bersambung ke hal 15

1.193 Proyek PL Belum Dieksekusi OPD Mataram (Suara NTB) Data emonev Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, sebanyak 1.193 paket proyek penunjukan langsung (PL) atau proyek non lelang belum dieksekusi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari 3.749 paket proyek PL pada APBD murni 2018, baru 2.156 paket yang sudah dieksekusi. Sedangkan 400 paket proyek PL sedang dalam proses.

Kepala Biro Bina APP dan LPBJP Setda NTB, Ir. Swahip, MT yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan, dalam rapat pimpinan (Rapim) yang dilaksanakan Juli lalu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diingatkan segera mengeksekusi kegiatan-kegiatan atau proyek PL. Bersambung ke hal 15

Insinyur Pengawal Pembangunan Rumah Tahan Gempa Masih Menganggur Mataram (Suara NTB) Ratusan insinyur muda yang dikirim ke NTB untuk mendampingi atau mengawal masyarakat dalam pembangunan rumah tahan gempa atau rumah instan sederhana sehat (RISHA) masih banyak yang menganggur. Pasalnya, produksi modul RISHA masih sangat terbatas.

Sementara itu, Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar rumah warga yang rusak berat harus

tuntas sebelum musim hujan tahun ini. “Sekarang ini karena RISHA belum jalan, mereka (insinyur muda Kementerian PUPR) masih nganggur,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP ketika dikonfirmasi kemarin di Mataram.

Kementerian PUPR mengirim 400 insinyur muda untuk membantu dan mendampingi masyarakat membangun ru-

mah tahan gempa. Kementerian PUPR telah menggelar apel siaga pada saat kunjungan Presiden Jokowi, Senin (3/9) lalu. Ratusan insinyur muda Kementerian PUPR tersebut dikumpulkan bersama ribuan relawan lainnya yang akan mendampingi warga pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa NTB. Karena pembanWedha Magma Ardhi gunan RISHA belum berjalan, kata Ardhi,

maka ratusan insinyur muda Kementerian PUPR tersebut akan diminta membantu Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB melakukan verifikasi rumah warga yang rusak akibat gempa.

Akibat gempa beruntun yang mengguncang NTB, jumlah rumah rusak yang dilaporkan pemda kabupaten/kota sebanyak 149.706 unit. Tersebar di tujuh kabupaten/kota, yakni Lombok Utara, Lombok Barat, Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 6 September 2018

Berharap Lampaui Target GEBYAR pembayaran pajak yang ditetapkan pemkot Mataram sejak akhir Juli lalu sudah memasuki tahap akhir. Tentunya hal ini membuat kelurahan sangat berharap target penerimaan pajak di wilayahnya bisa tercapai. Lurah Monjok Timur, Muhammad Nur, menerangkan pihaknya sudah berusaha secara maksimal mencapai target meski musibah gempa melanda.

“Data terakhir kemarin, kelurahan Monjok Timur berada di peringkat 4 dari 9 kelurahan di Selaparang,” tuturnya kepada Suara (Suara NTB/uul) NTB, Rabu (5/9). Ia berMuhammad Nur harap saat penyampaian hasil penerimaan pajak di BKD nanti, penerimaan pajak di Monjok Timur bisa mendekati 100% dari target.

Hal ini dikarenakan masyarakat meski terkena gempa, masih mengingat kewajibannya membayar pajak.

“Adanya peraturan pengurusan dokumen apapun di kelurahan harus menyertakan bukti pembayaran pajak sangat mempermudah kami,” kata Nur. Ia menerangkan kerusakan akibat gempa kemarin tidak terlalu banyak di wilayahnya. Karena rumah yang rusak akibat gempa kebanyakan merupakan milik masyarakat kurang mampu.

“Dari hasil verifikasi kemarin tercatat ada 11 rumah mengalami kerusakan berat di sini, selebihnya rusak sedang dan paling banyak rusak ringan,” terangnya. Pihaknya baru hanya menerima data jumlah kerusakan, tetapi belum tahu siapa saja pemiliknya. Ia hanya berharap bantuan kepada pemilik bangunan segera bisa terealisasi dan bisa digunakan oleh mereka dengan sebaik-baiknya.

Nur berharap masyarakat yang belum membayar kewajibannya yaitu pajak, bisa segera menyelesaikannya. “Kita jangan terlalu lama bersedih. Dengan taat membayar pajak, hasilnya ini digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan terutama dalam kondisi seperti sekarang,” pesannya. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Masih Ada Warga Menolak Rumah Tahan Gempa Mataram (Suara NTB) – Sekitar 1.500 rumah warga di Kota Mataram mengalami rusak berat akibat gempa. Mereka pun akan diberikan bantuan Rp50 juta untuk membangun kembali rumahnya sesuai dengan standar rumah tahan gempa. Namun masih ada warga yang menolak atau tidak setuju dengan konsep rumah tahan gempa dimaksud.

“Memang tidak semua setuju, masih ada yang menolak.

Ya karena tidak semua masyarakat menerima konsep itu. Mungkin mereka memiliki berbagai petimbangan,” kata Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Rabu (5/9).

Ia mengatakan bahwa konsep rumah tahan gempa yang ditawarkan oleh Pemerintah itu

sudah sesuai standar. Sehingga warga tidak perlu terlalu khawatir jika terjadi gempa di kemudian hari. Ukuran rumah yang akan dibangun seluas 6x6 meter, namun akan disesuaikan kembali dengan ukuran tanah yang dimiliki warga.

“Ada yang minta duitnya sajalah, nanti kami bangun sendiri. Tapi uang itu tidak bisa cair tanpa adanya

semacam pengalawan yang memastikan bahwa bangunan yang dibangun itu tahan gempa,” ujarnya.

Ia melihat ini merupakan kesempatan yang baik bagi warga untuk kembali menata rumahnya. Apalagi rumahnya sudah tidak layak huni, jika dibangun lagi dengan cara yang sama maka jika terjadi gempa akan roboh lagi. Seh-

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mengatakan, gempa yang terjadi di Pulau Lombok membawa dampak sertaan terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Pemkot Mataram tidak menampik bahwa akibat gempa itu, angka kemiskinan di Kota Mataram berpotensi meningkat. ‘’Banyak masyarakat menganggur.

Tidak bekerja. Bukan berhenti bekerja sambil menunggu situasi perusahaan kondusif,’’ ungkapnya kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (5/9).

Ketika masyarakat tidak bekerja, tentu mereka tidak memiliki penghasilan yang memadai. Akhirnya, menambah angka kemiskinan. Solusi dari persoalan ini adalah, Pemkot Mataram diharapkan dapat memberikan bantuan sementara dalam bentuk apapun agar mereka mampu bangkit untuk membuka usaha kembali. Misalnya seperti bantuan modal usaha.

Bantuan yang dimaksud politisi PKPI ini adalah bantuan di luar jadup (jaminan hidup) yang diberikan pemerintah pusat. ‘’Kalau Rp10 ribu per hari per jiwa, berarti sebulan sekitar Rp300 ribu. Kemudian kalau sebelumnya masyarakat berpenghasilan rata-rata Rp3 juta tentu jadup itu ndak ada apaapanya,’’ demikian Misban. Oleh karena itu, di samping dari pemerintah pusat, bantuan juga diharapkan dari pemerintah daerah. Baik Pemprov NTB maupun Pemkot Mataram. ‘’Berikan dalam bentuk modal usaha. Misalnya untuk usaha jangka pendek,’’ cetusnya. Bantuan dari pemerintah daerah diharapkan selama enam bulan. Atau setara dengan masa pemulihan kondisi pascagempa. Untuk itu, pemerintah diharapkan mencari sumber dana untuk menyiapkan bantuan bagi korban gempa selama satu semester. ‘’Jadup tetap, bantuan dari pemerintah daerah juga harus jalan. Sehingga penghasilan mereka per bulan di harapkan rata-rata di atas Rp1 juta,’’ demikian anggota Dewan dari dapil Ampenan ini.

Bantuan dari pemerintah pusat dan daerah diyakini dapat meringankan beban hidup masyarakat Kota Mataram. Dengan kondisi pascagempa ini, lanjut Misban, masyarakat perlu berpikir kreatif. ‘’Masyarakat jangan hanya menggantungkan hidup dari satu jenis pekerjaan. Harus ada pekerjaan sampingan yang bisa menopang manakala terjadi bencana seperti sekarang,’’ katanya.

Misban menyerukan supaya masyarakat Kota Mataram cepat bangkit dari keterpurukan akibat gempa.

Jangan sampai ada kesan masyarakat terus bergantung dari bantuan pemerintah. (fit)

Misban Ratmaji (Suara NTB/fit)

bangunan yang roboh sudah dapat diselesaikan. Meski ada kendala pada lingkungan yang tidak bisa dilalui oleh alat berat, namun proses pembersihannya akan dikebut.

“Bagi lingkungan yang tidak bisa dilalui alat berat akan dibersihkan dengan cara manual. Kita berharap ini cepat selesai,” ujarnya. Ia menyarankan kepada warga untuk menerima saja desain yang sudah disiapkan oleh Pemerintah. Sehingga proses pengerjaan rumahnya dapat segera dilakukan. Dengan demikian warga tidak perlu lagi tinggal di tenda pengungsian. (lin)

DPPKB Beri Pelayanan KB Gratis di Cakra Barat

(Suara NTB/lin)

Berikan Bantuan Usaha

ingga Pemerintah memberikan usulan desain rumah tahan gempa bagi warga.

“Mungkin selama ini warga belum memahami konsep bangunan tahan gempa. Kalau desain sendiri kan butuh waktu lama. Masyarakat usulkan desain kemudian Rekompak asesmen lagi desain itu, kan jadi lama sekali,” ujarnya.

Pihaknya saat ini fokus dalam membersihkan sisasisa reruntuhan dari rumah warga. Sehingga dapat segera dibangun rumah tahan gempa dan bisa segera ditempati kembali. Ia manargetkan minggu ini proses pembersihan

BERANGSUR NORMAL - Aktivitas warga Kota Mataram setelah gempa berangsur normal. Warga sudah mulai berjualan di pasar dan tidak terlalu khawatir karena kekuatan gempa sudah semakin mengecil. Salah satu pedagang yang mulai berjualan ialah Ahmad asal Kecamatan Ampenan yang kini berjualan di Pasar Kebon Roek.

Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram kembali memberikan pelayanan KB gratis kepada masyarakat. Pada Rabu (5/9) difokuskan di Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara.

Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno menyampaikan, kegiatan semacam ini dilakukan secara rutin yang diprioritaskan pada wilayah atau lingkungan padat penduduk.

Hal itu kata dia, sangat penting karena masyarakat akan lebih mudah terlayani untuk program keluarga.

“Kita memang fokuskan di wilayah padat penduduk sehingga warga terlayani dengan

baik,” kata Sutrisno.

Pelayanan KB yang dihadiri oleh lurah, kaling, pemuka masyarakat, babinsa, bhabinkantibmas serta mitra kerja seperti kader dan petugas Puskesmas menjangkau 21 akseptor dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. “Tadi kita dapat menyasar 21 akseptor,” sebutnya.

Pelayanan secara masif ini digelar dengan harapan masyarakat mengatur kelahiran mereka. Sehingga, melahirkan generasi yang handal, tangguh serta cerdas sesuai dengan visi - misi Pemkot Mataram.

Sutrisno menargetkan, program ini bisa berjalan dan akan memprioritaskan masyarakat tidak mampu di daerah padat penduduk. (cem*)

Pemkot Waspadai Potensi Kemiskinan Pascagempa Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram saat ini tengah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan, terlebih setelah musibah gempa yang merusak ratusan rumah warga. Salah satu caranya yaitu memastikan keseimbangan pasar ini dalam posisi yang terkendali. Tidak ada kenaikan harga yang tinggi di tingkat distributor, agen maupun pengecer.

“Potensi peningkatan angka kemiskinan di Kota Mataram ini memang harus kita waspadai.

Oleh sebab itu, melalui tim transisi yang dibentuk oleh Pemkot Mataram, akan ada pokja yang khusus mengurus dan mengatasi persoalan itu,” kata Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Rabu (5/9).

Kenaikan harga dan men-

ingkatnya jumlah warga yang hidup di bawah garis kemiskinan memang menjadi kekhawatiran pemda, tidak saja di Kota Mataram. Namun tentu saja terdapat berbagai cara untuk mengatasi persoalan itu. Salah satunya dengan menjaga harga pasar agar tetap stabil.

“Sebenarnya ini bisa saja menjadi peluang untuk kita di Kota Mataram. Nanti kan banyak permintaan terhadap bahan bangunan, pasti yang luar Kota Mataram juga nyari di sini. Bisa saja ini membuat perekonomian kita membaik, kita yang suply mereka. Dengan catatan harga tetap stabil,” ujarnya.

Ia kembali mengingatkan kepada semua pihak agar turut menjaga harga pasar. Sehingga harga-harga semua ke-

butuhan masyarakat tidak naik terlalu tinggi. Sebab hal inilah yang menjadi salah satu pemicu semakin tingginya potensi kemiskinan warga, tidak saja di Kota Mataram.

“Perlu ada jaminan terhadap stabilisasi sosial ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan melakukan pemantauan terhadap harga pasar,” ujarnya.

Ia mengajak semua warga Kota Mataram untuk bangkit kembali dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Bencana ini harus semakin memacu semangat agar kedepannya dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Ia juga mengajak semua warga untuk senantiasa berdoa agar bencana ini segera berakhir, sehingga warga dapat beraktivitas seperti biasa. (lin)

DP3A Gelar Sosialisasi Ketahanan Keluarga di Dasan Cermen Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram kembali menggelar sosialisasi ketahanan keluarga bagi warga di Kelurahan Dasan Cermen.

Kegiatan yang digelar di ruang rapat kelurahan, Rabu (5/9), dihadiri oleh Kepala DP3A, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, Lurah Dasan Cermen, Henny Suyasih, Dosen Unram Dr. Stella dan kepala lingkungan serta kader Kelurahan Dasan Cermen.

Henny menyampaikan, Pemkot Mataram tidak habis - habisnya memberikan program dari tahun ke tahun. Kali ini, Dinas PP dan PA mensosialisasikan program ketahanan keluarga. Ini dimaksudkan, agar masyarakat memahami tantangan ke depan. Dan, mengaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga.

“Mudah - mudahan ini diterapkan dalam kehidupan rumah tangga,” harapnya.

Dewi menambahkan, program ketahanan keluarga telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013. Beberapa hal diatur dalam regulasi itu. Di antaranya, legalitas hukum bahwa pasangan suami - istri harus memiliki buku nikah.

Ini yang harus dimiliki semua pasangan sehingga perempuan dan laki - laki sama - sama kuat.

“Ketika bercerai ada buku nikah yang menguatkan perempuan dan laki - laki. Tapi

(Suara NTB/cem)

PENJELASAN - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany memberikan penjelasan program ketahanan keluarga pada saat sosialisasi di Kelurahan Dasan Cermen, Rabu (5/9). mudah - mudahan tidak demikian. Buku nikah ini juga legalitas supaya diakui oleh negara,” kata Dewi.

Kepemilikan akta kelahiran diharapkan di Kelurahan Dasan Cermen mencapai 100 persen. Dewi juga mengingatkan, orang tua tidak menitip anak mereka ke asisten rumah tangga, orang tua dan bibi. Sebab, ini cikal bakal anak berontak dan terjadi kekerasan seksual.

Aspek kedua sambungnya, dari ketahanan fisik. Ini harus terpenuhi pangan dan gizi.

"Program pemerintah turun ke masyarakat perlu dimanfaatkan,” ucapnya.

Berikutnya, ketahanan

ekonomi berkaitan pendapatan. Warga diminta memaksimalkan bantuan disalurkan oleh OPD teknis untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, aspek psikologi menyangkut tidak adanya kekerasaan dalam rumah tangga. Apa yang dilakukan akan ditiru oleh anak. “Anak anak itu cerminan dari orang tua. Kalau kita mendidik dengan kekerasaan pasti mereka akan mengikuti,” ujarnya.

Untuk aspek sosial budaya, Kepala DP3A ini telah melihat program di masyarakat telah berjalan dengan baik. Adanya pengajian rutin, paguyuban sudah jadi hal positif meningkatan silaturahmi. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

PELAYANAN KB - Suasana pelayanan KB gratis digelar di Kelurahan Cakra Barat. Kegiatan ini menyasar 21 akseptor dengan metode kontrasepsi jangka panjang.

Pengungsi Diberikan Jadup Selama Tiga Bulan Mataram (Suara NTB) Para pengungsi yang rumahnya mengalami kerusakan akan diberikan jaminan hidup (jadup) oleh Pemkot Mataram sebesar Rp10.000/hari.

Pemkot melalui Dinas Sosial akan memberikan jadup selama tiga bulan kedepan.

“Jadinya kalau sebulan itu Rp300 ribu. Ini perlu di SK-kan sehingga bisa diberikan jadup dalam waktu tiga bulan kedepan,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Baiq Asnayati, Rabu (5/9).

Pihaknya masih mempertimbangkan apakah pemberian jadup itu akan diperpanjang hingga tahun depan atau tidak. Sementara penerima jadup ini sendiri merupakan korban yang rumahnya mengalami rusak berat dan sementara ini tinggal di tenda pengungsian.

“Nanti mereka itu diberikan jadup langsung ke nomor rekening yang sudah dibuatkan dan yang digunakan untuk transfer dana bantuan untuk pembuatan rumah. Kita harapkan ini bisa segera tersalurkan,” ujarnya.

Terdapat beberapa kendala dalam pemberian jadup ini.

Namun pemkot Mataram tengah berupaya untuk menyelesaikan persoalan itu. Sehing-

ga pemberian jadup dapat diberikan dengan lancar kepada para korban. Sebab jadup ini bertujuan untuk meringankan beban korban yang rumahnya mengalami kerusakan. Sehingga mereka tidak dapat beraktivitas normal.

“Kita berharap ini bisa sedikit meringankan beban warga kita yang menjadi korban dan rumahnya rusak,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Hingga saat ini, jumlah korban meninggal akibat gempa sebanyak 14 orang. Semua keluarga korban sudah diberikan santunan untuk bisa meringankan beban mereka “Yang jadup ini akan mulai kita berikan bulan depan hingga akhir tahun. Kalau yang santunan kepada keluarga korban itu sudah ada SK –nya, tinggal satu saja yang belum karena kemarin itu korban ditemukan meninggal di Senggigi. Tapi sudah diurus,” ujarnya.

Ia berharap pemberian jadup kepada korban gempa ini dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sementara korban yang diberikan jadup ialah korban yang rumahnya rusak berat dan tidak bisa ditempati lagi. (lin)

(Suara NTB/lin)

PENGUNGSI - Kondisi warga yang tinggal di salah satu sudut pengungsian di Kota Mataram yang rumahnya rusak berat.

Mereka akan diberikan jadup oleh pemerintah.

SUARA NTB Kamis, 6 September 2018

(Suara NTB/bul)

SEMBAKO - Pelepasan sembako ke pasar-pasar tradisional dalam rangka operasi pasar untuk mengkondusifkan harga kebutuhan pangan pascagempa.

Jaga Harga Tetap Stabil, Bulog OP Besar-besaran Mataram (Suara NTB) Perum Bulog Divre NTB kembali menggelontorkan sembako ke pasaran secara besar-besaran melalui kegiatan Operasi Pasar (OP). Upaya ini dalam rangka mengintervensi agar harga tetap stabil pascagempa.

Satgas Pangan seluruhnya hadir bersama stakeholders melepas sejumlah kebutuhan pokok yang didistribusikan ke pasar dari Kantor Perum Bulog Divre NTB di Jalan Langko Mataram, Rabu (5/9) kemarin.

Hadir Ketua Satgas Pangan NTB, Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Syamsudin Baharudin, Kepala Perum Bulog Divre NTB, Ralam UE, Kepala BPS NTB, Suntono, Sekretaris TPID NTB sekaligus Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj. Putu Selly Andayani, M.Si. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, H. Husnul Fauzi, M.Si, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, L. Alwan Basri, dan dari unsur Korem 162/WB, serta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ibnu Fiqhi.

Beberapa kebutuhan yang didistribusikan ke pasaran diantaranya, beras, gula, telur, dan minyak goreng, termasuk tepung. Seluruhnya dijual dengan harga maksimal sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sasaran utamanya beberapa pasar di Kota Mataram. Pasar Mandalika, Pasar Kebon Reok, Pasar Sindu dan Pasar Pagesangan. Kegiatan ini akan terus dilakukan untuk menekan terjadinya aksi spekulan. Jumlah yang didistribusikan ke pasar juga tak dibatasi, seberapapun permintaan pasar. Sebelumnya, Perum Bulog juga melakukan OP di daerah terdampak parah gempa di Lombok Utara agar kebutuhan utama para korban terdampak terpenuhi tanpa adanya kenaikan harga kebutuhan.

Pada kesempatan kemarin, Kepala Divre Bulog NTB, Ramlan UE menyebut kegiatan operasi pasar juga dilakukan melalui berbagai sarana.

Baik operasi pasar melalui satgas penjualan, kioskios Bulog, outlet Bulog atau RPK (Rumah Pangan Kita) maupun melalui mitra. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan stok masyarakat terhadap permintaan kebutuhan pokok agar tak terjadi kelangkaan stok dan permainan harga pasca gempa.

Meski dengan tingkat kebutuhan masyarakat cukup tinggi, terutama untuk beras, Ramlan mengatakan stok masih tersedia hingga 15 bulan ke depan. Untuk kebutuhan sembako lainnya, permintaan ke pusat juga tetap dipenuhi.

“Jangan kuatir. Stok pangan kita cukup. Kita juga mempercepat distribusi Rastra dan komoditi lain agar kebutuhan terpenuhi dan harga tetap terjaga,” demikian Ramlan.

Sementara Achris Sarwani menjelaskan, operasi pasar menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas inflasi daerah. Setidaknya, dengan melihat ketercukupan stok sembako di pasaran. Akan muncul reaksi psikologis pasar yang lebih kondusif.

Spekulan akan mempertimbangkan untuk mempermainkan harga.

“Tahun ini target inflasi 3,5±1 persen. Sampai Agustus sudah 2,06, nasional 2,13 persen. Kedepan perlu diantisipasi harga-harga bahan bangunan agar tak mengalami kenaikan dan menyumbang inflasi. Untuk sembako, bulan kemarin kita masih deflasi,” demikian Achris. (bul)

Rabu, 5 September 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Distributor Bahan Bangunan Diingatkan Tak Permainkan Harga Mataram (Suara NTB) Polda NTB memantau langsung harga penjualan sejumlah kebutuhan bahan bangunan di pasaran. Masa recovery pascagempa, pada distributor tetap diminta tak mempermainkan harga penjualan.

Penegasan ini disampaikan oleh Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Syamsudin Baharudin, di sela-sela pelepasan operasi pasar untuk kebutuhan Sembako di Kantor Perum Bulog Divre NTB, Rabu (5/9) kemarin.

Pengawasan intens dilakukan, siang malam. Bersamaan dengan pengawasan untuk sejumlah komoditas pangan.

Baru-baru ini sekitar 50 distributor berbagai kebutuhan telah dikumpulkan. Satgas

Pangan, sekaligus Satgas Bahan Bangunan mengingatkan agar apapun kebutuhan pascagempa ini tak dipermainkan.

Syamsudin dalam kesempatan kemarin juga menyampaikan, untuk mengantisipasi harga tetap stabil di pasaran, pemantauan harga dilakukan tak pandang waktu.

Selain itu, perkembangan harga ini juga intens dilaporkan kepada stakeholders, maupun ke Mabes Polri.

Sebelum terjadinya gempa.

Terdapat empat komoditi yang dipantau mengalami kenaikan. Telur, cabai, daging sapi dan daging ayam.

Meskipun harganya tak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Pascagempa tanggal 29 Juli 2018, kenaikan harga kebutuhan bergeser ke sejumlah kebutuhan pendukung strategis lainnya. Diantaranya, terpal, air minum dalam kemasan dan mie instan.

“Empat komoditi sebelumnya lupa. Berubah ke komodi-

tas lain,” imbuhnya.

Di media sosial berseliweran harga terpal yang tiba-tiba mengalami kenaikan. Syamsudin berdasarkan informasi yang beredar lantas memanggil pemilik usaha yang nama perusahaannya tersebar di media sosial menjual terpal dengan harga tinggi.

“Langsung saya panggil, ternyata setelah dicek, memang harga sekian. Harganya itu untuk terpal berkualitas.

Intinya tidak ada kenaikan,” bebernya.

Tidak saja melakukan pemantauan. Satgas bekerjasama dengan Dinas Perdagangan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sejumlah bahan

bangunan di daerah terdampak parah. Untuk awal, dilakukan operasi pasar bahan bangunan. Di mulai tanggal 6 September (hari ini, red) dengan melibatkan sejumlah distributor.

Syamsudin menambahkan.

Guna memberi kemudahan kepada masyarakat terdampak gempa, Polda NTB juga bekerjasama dengan Dinas PUPR dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi NTB untuk alternatif lain penyediaan bahan bangunan. “Kami tegaskan lagi. Sampai hari ini kami jamin tidak ada kenaikan harga kebutuhan. Dan distributor sudah komitmen,” tegasnya. (bul)

(Suara NTB/bul)

SEPAKAT - Jajaran Direksi Bank BTN dan jajaran pengurus DPD REI Provinsi NTB usai menyepakati kebijakan khusus untuk korban gempa di sektor properti.

REI NTB-Bank BTN Bersinergi

Nasabah KPR dan Pengembang Diberi Kelonggaran Mataram (Suara NTB) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB bersama Bank BTN mengambil langkah cepat merespon musibah gempa yang mengguncang Lombok dan Sumbawa dan menelan banyak kerugian. Kedua belah pihak telah melakukan pertemuan guna menyepakati winwin solution. Yakni lahirnya kebijakan istimewa dengan memberikan kelonggaran kepada nasabah. Baik kepada nasabah KPR maupun kepada pengembang.

Jajaran pengurus REI NTB dan manajemen Bank BTN pada Senin awal pekan ini telah melakukan pertemuan, dan pembahasan. Hadir dalam kesempatan ini, Dewan Pertimbangan Organisasi REI NTB, Drs. Izzat Husein, MM, Ketua REI NTB, H. Heri Susanto, dan jajaran pengurus

lainnya. Dari Bank BTN, hadir langsung Commercial Risk Division Head Bank BTN, Alex Sofyan Noor. Pertemuan dilakukan di kantor Bank BTN Cabang Mataram.

Seperti diketahui, gempa yang terjadi sejak tanggal 29 Juli 2018 dan bertutur-turut terjadi dengan skala magnitude di kisaran 7,0 seluruh elemen tanpa terkecuali merasakan dampaknya. Baik dampak langsung maupun tak langsung.

Pascagempa pertama, rapat dilakukan bersama Bank BTN dalam beberapa kali untuk menyusun bantuan apa yang tepat diberikan kepada pengembang maupun debitur yang memiliki kewajiban di Bank BTN. Dalam hal ini ada dua pihak yang utama diperhatikan, pengembang yang membangun perumahan dan masyarakat yang menjadi user. Kondisinya saat ini, kata Ketua REI Provinsi NTB, H. Heri Susanto, terdapat 10 developer yang terdampak langsung proyeknya.

Dengan total 500 unit perumahan yang dibangun rusak/han-

cur dengan nilai sekitar Rp 20 miliar.

Sementara dampak yang tak langsung juga pengaruhnya cukup besar. Menurut H. Heri Susanto, seluruh anggota REI NTB sampai saat ini belum dapat beroperasi. Lantaran kesulitan mendapatkan tenaga kerja. Baik tenaga kerja lokal, maupun tenaga kerja yang didatangkan dari luar. Material alam seperti pasir, batu dan bata mulai limit. Ketersediaan stok material bahan bangunan lainnya dan kekhawatiran harga tinggi. Demikian juga soal penjualan, dengan kondisi yang terjadi saat ini, tentu mengurangi minat masyarakat membeli perumahan.

Berangkat dari persoalan itulah, pengembang hingga saat ini belum beroperasi.

Baik operasi untuk pembangunan, maupun penjualan yang masih sulit.

Sementara cash flow perusahaan otomatis terganggu.

Pengembang juga harus memenuhi kewajiban tanggungan di perbankan maupun

gaji pegawai.

Begitu pula konsumen KPR ikut merasakan dampaknya secara langsung (kerusakan bangunan) maupun tak langsung (usaha mandek dan mempengaruhi pendapatan).

Commercial Risk Division Head Bank BTN, Alex Sofyan Noor telah memastikan bahwa Direksi Bank BTN memberikan kebijakan restrukturisasi bagi debitur KPR yang tedampak gempa bumi. Kebijakan restrukrurisasi itu berupa penangguhan angsuran maksimal selama 1-2 tahun dan perpanjangan jangka waktu kredit.

Bagi debitur pengembang, Bank BTN akan memberikan kebijakan restrukturisasi, antara lain, penangguhan angsuran bunga dan/atau pokok maksimal selama 1 tahun, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pemberian kredit khusus untuk bangunan yang roboh akibat terkena dampak langsung dari gempa (kasus per kasus) selama repay-

ment capacity dan collateral rationya mencukupi. Dengan kebijakan ini, Bank BTN berharap adanya percepatan pemulihan kebutuhan perumahan baik bagi yang sudah memiliki rumah ataupun bagi yang akan memiliki rumah dapat terealiasi dengan baik.

H. Heri Susanto menegaskan, kebijakan tersebut membuktikan Bank BTN sebagai satu-satunya Bank BUMN yang berani dan peduli mengambil keputusan yang sangat solutif bagi debitur terdampak gempa Lombok agar ke depan para pengusaha dan debitur yang menjadi korban baik secara langsung maupun tidak langsung bisa bangkit dari keterpurukan.

Bank BTN juga berharap dengan kebijakan memberikan keringanan bagi debitur terdampak gempa Lombok, nantinya perekonomian di Provinsi NTB kembali bangkit kembali. Terlebih lagi di sektor properti dalam mensukseskan program Sejuta Rumah, menjadi hajat hidup masyarakat di NTB. (bul/*)

Produksi Tembakau Virginia Ditaksir hanya 18 Ribu Ton Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB menaksir produksi tembakau Virginia Lombok tahun ini hanya 18.000 ton. Berkurangnya produksi dipengaruhi menyusutnya areal tanam.

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si, penyusutan areal tanam terjadi karena perubahan iklim. Tahun ini total produksi diproyeksikan berkurang menjadi 86 persen dari total produksi tahun 2017 lalu.

“Ada pengalihan-pengalihan (komoditas tanam), tapi tidak sampai 50 persen,” kata kepala dinas di Mataram, Rabu (5/9) kemarin.

Areal produksi masih diperkirakan maksimal 16.000 hektar. Untuk tahun ini, kuantitas produksi menurutnya berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Meski begitu, kabar baik bagi petani. Bahwa harga pembelian tembakau tahun ini ditawarkan oleh perusahaan sampai Rp45.000/Kg untuk kualitas tembakau kering terbaik. Tahun-tahun sebelumn-

ya, harga masih di kisaran Rp30 ribuan/Kg. Perusahaan mitra, lanjut kepala dinas, telah melakukan rapat kesepakatan harga pembelian tembakau petani.

Dari kesepakatan tersebut tergambar tahun ini memungkinkan tahun keberuntungan bagi para petani tembakau.

Sebelumnya, hal senada juga dikemukakan Ketua APTI Provinsi NTB, Sahminuddin memproyeksikan target tanam dan produksi tembakau virginia lombok menyusut 20 persen dari capaian tahun 2017 lalu. Banyak faktor yang membuat target pemerintah daerah ini meleset.

Tahun 2018 ini pemerintah daerah berhasrat ingin mendongrak penanaman hingga 20.000 hektar. Produksi tetap di atas 30.000 ton, dengan menghitung rata-rata produksi 1,7 kuintal/hektar. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB bahkan mengucurkan anggaran Rp1,6 miliar khusus untuk penyediaan benih kepada petani.

Pesimisme pencapaian target produksi ini juga dipengaru-

hi minimnya jumlah petani tembakau yang menggelutinya.

Harga yang fluktuatif dan diatur sepihak oleh perusahaan membuat para petani tak lagi berselera dan lebih memilih aternatif tanaman lain.

Jumlah petani yang menanam tembakau berkurang akibat cuaca yang tak menentu. yang bertahan menanam tembakau umumnya petani di bagian tengah Pulau Lombok yang memiliki cadangan air yang masih mendukung. Meski sempat diprediksi penanaman tembakau bergeser ke wilayah selatan, kenyataannya ketersediaan air yang tak mendukung.

Para petani di wilayahwilayah produksi penghasil tembakau berkualitas di Kabupaten Lombok Timur sebelumnya juga menyampaikan cerita petani bangkrut. Ini membuat eks petani komoditas emas hijau ini masih enggan menanamnya meskipun tembakau telah banyak menggerakkan perekonomian masyarakat petani di Pulau Lombok sejak puluhan tahun.

Tidak sedikit yang berangkat haji, membangun rumah permanen, pendidikan

(Suara NTB/bul)

H. Husnul Fauzi anak-anak petani yang lebih baik, bahkan tak jarang mereka memiliki kendaraan roda empat dari untung menjadi petani tembakau virginia.

Tapi, itu dulu. Saat ini kondisi demikian tak dapat diharapkan akibat tak adanya perubahan pola pembelian yang diterapkan perusahaan mitra dengan kecenderungan memberlakukan harga pembelian sepihak. (bul)

SUARA NTB Kamis, 6 September 2018

Obat Gempa Tidak hanya Logistik PEMERINTAH Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus berupaya untuk mempercepat pemulihan kondisi warga yang menjadi korban gempa bumi.

Penjabat Bupati Lotim, Drs. H. Lalu Syafi’i, MM., menyampaikan, obat untuk memulihkan para korban gempa tidak saja logistik. Tapi diperlukan kehadiran terus aparatur pemerintah di tengah-tengah masyarakat korban gempa.

Menjawab wartawan usai rapat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah daerah, Rabu (5/9) kemarin, H. Lalu Syafi’i men(Suara NTB/rus) gungkapkan OPD, organisaH. Lalu Syafi’i si kemasyarakatan (ormas), Perguruan Tinggi, SMA dan SMK se Kabupaten Lotim akan digerakkan semua untuk membantu percepatan pemulihan. Masing-masing OPD diberikan tempat desa binaan.

Seluruh OPD, sambungnya diminta untuk melakukan trauma healing dan menghibur masyarakat korban gempa. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri NTB ini mengharapkan masyarakat disuguhkan dengan informasi-informasi yang menyenangkan. Selain itu tidak memberikan informasi pada korban gempa dengan informasi yang menyusahkan. “Intinya adalah berikan ketenangan kepada para korban,” ujarnya.

Selain itu, ujarnya, diharapkan bisa membangun kembali semangat para warga agar segera pulih secara psikis.

Sementara terkait dana, Lalu Syafi’i menegaskan dana bisa disediakan, karena semua alokasi dana saat ini sedang dipersiapkan di APBD Perubahan. ‘’Pastinya saat turun ke tengah masyarakat, pasti ada buah tangannya mesti tidak besar,’’ sarannya. Sedangkan bagi organisasi kemasyarakatan, bisa melakukan dengan cara-cara tersendiri.

Rencananya, akan dilakukan gotong royong untuk membersihkan puing-puing bangunan sisa gempa. Sejauh ini peralatan alat berat di Lotim masih sangat terbatas. Tenaga TNI AD juga sangat kurang. Hanya 200 orang yang bergerak.

Alat berat yang dimiliki hanya 4 unit. Rencananya, para pengusaha yang memiliki alat berat akan dipinjam untuk dikerahkan ke lokasi-lokasi dengan biaya operasionalnya dari Pemda. Menurutnya, tidak semua lokasi gempa bisa didatangi alat berat. Dan untuk mengatasinya diperlukan upaya pimpinan OPD mendatangi langsung ke masyarakat.

“Saya yakin ada dusun yang tidak pernah didatangi pemerintah karena banyaknya areal yang terdampak,” ucapnya. Karena itu, melalui upaya ini diharapkan seluruh elemen pemerintah yang ditugaskan ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat korban gempa. (rus)

Pemulihan Wisata Sembalun Harus Dipercepat Selong (Suara NTB)Destinasi wisata bulan madu halal dunia — Sembalun menjadi salah satu daerah yang paling parah kena dampak gempa.

Akibat gempa ini membuat sektor pariwisata di daerah pegunungan nan indah ini menjadi sepi.

Camat Sembalun, Usman kepada Suara NTB berharap ada proses percepatan pemulihan wisata Sembalun. Dikatakan, warga-warga yang menggantungkan hidupnya pada sektor jasa wisata saat ini terpaksa menganggur. Tidak ada aktivitas treking sebagai salah satu andalan destinasi wisata.

Ke depan diharapkan kepada seluruh pihak, tidak kapok datang ke Sembalun, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. ‘’Rinjani, Bukit Nanggi, Dandaun, dan sederetan perbukitan lainnya yang sudah lama menawarkan paket-paket wisata ini tetap diminati untuk didatangi wisatawan,’’ ujarnya, Rabu (5/9).

Sembalun beberapa tahun terakhir ini diketahui mengalami pertumbuhan cukup baik dari sektor pariwisata. Banyak hotel-hotel baru berdiri. Bahkan hotel-hotel berbintang juga sudah siap investasi di Sembalun. Namun, akibat gempa kondisinya jadi berubah.

Semua hotel selama gempa ini memang sepi dari aktivitas wisata. Semua masih menunggu situasi Sembalun stabil. Bantuan untuk mengembalikan stabilitas perekonomian warga sejauh ini belum ada. Pascatanggap darurat, bantuan dari berbagai pihak ini masih fokus pada bantuan kemanusiaan.

Untuk bisa pulih menurut camat, dibutuhkan waktu empat sampai enam bulan ke depan. “Paling telat setahun lah,” ucapnya.

Bantuan untuk pemulihan aktivitas pendidikan dan kebutuhankebutuhan mendasar lainnya. Meski demikian, warga Sembalun dinilai camat sudah mulai ada menjalankan aktivitas sehari-hari.

Gempa yang berulang-ulang menggoyang Sembalun mulai tanggal 29 Juli lalu sampai dengan 19 Agustus 2018 lalu, membuat wilayah Sembalun Bumbung yang terparah terkena dampak. Sebanyak 70 persen rumah di Sembalun Bumbung ini hancur.

Pada gempa awal, yang dihantam wilayah Desa Bilopetung dan Sajang. Namun saat gempa susullan 6,9 SR menghantam rumah-rumah warga yang ada di Sembalun Bumbung.

Meski demikian, ujarnya, selama beberapa hari terakhir, aktivitas warga Sembalun yang notabenenya juga para petani sudah mulai kembali menggarap sawah. Aktivitas ekonomi dari sektor pertanian ini diyakini tidak terganggu. “Sekarang ini musim sayur, dan warga sudah banyak mulai menjual sayursayur mereka ke luar Sembalun,” demikian imbuhnya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Polres Lotim Lirik Kerusakan Gedung Pemerintah Akibat Gempa Selong (Suara NTB) Aparat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah melakukan pengumpulan data terkait kerusakan sejumlah fasilitas pemerintahan di Lotim pascagempa bumi yang terjadi. Hal tersebut dilakukan apakah ada indikasi tindak pidana korupsi dan tidak. ‘’Dalam menelusuri hal itu, aparat kepolisian tidak ingin gegabah. Pasalnya, meski bangunan itu tergolong masih baru kemudian mengalami kerusakan, tidak mesti dikatakan adanya tindak pidana korupsi,’’ ungkap Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK, Rabu (5/9).

Ditegaskannya, pihak kepolisian selaku pengampu fungsi tindak pidana korupsi (tipikor) sudah sepatutnya bergerak. Dijelaskan di dalam bencana gempa bumi yang terjadi terdapat post majeure, artinya terjadi di luar kehendak manusia. Setelah dilakukan pengecekan dan ternyata spesifikasi itu sesuai, maka pihaknya tidak akan melanjutkan untuk ditindaklanjuti. Namun apabila ketika dilakukan pengecekan dan spesifikasinya tidak sesuai, menjadi pintu masuk dari aparat kepolisian untuk melakukan pengusutan.

Dijelaskan lebih jauh, meskipun suatu bangunan itu kuat dan sesuai dengan spesifikasi kemudian mengalami kerusakan bahkan runtuh, tidak menutup kemungkinan disebabkan kondisi tanah yang labil, sehingga berimbas terhadap pondasi cakar ayam dan tiang-tiang penyangganya. Sementara apabila bangunan ge-

(Suara NTB/rus)

RUSAK - Salah satu bangunan milik pemerintah yang rusak ringan akibat gempa. Di mana, atap bangunan banyak jatuh saat gempa terjadi. Aparat kepolisian mulai turun melakukan penyelidikan terkait kemungkinan adanya dugaan permainan anggaran dalam proses pembangunannya. dung itu terindikasi terjadi tindak pidana korupsi, namun tanahnya padat, sehingga bangunan belum tentu mengalami kerusakan. “Jadi tidak serta merta ketika terjadi kerusakan pada gedung pemerintahan itu ada indikasi korupsi maupun keuntungan dari pihak kontraktor cukup besar,” ungkapnya.

Tunggu Hasil Asesmen Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan assesmen kantor-kantor pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kegiatan ini sudah mulai dilaku-

kan pascagempa terakhir, termasuk kantor Bupati Lotim.

“Semua kantor kita asesmen dan kita laporkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi,” ungkap Kepala Dinas PUPR Lotim, Toni Satria Wibawa kepada Suara NTB, Rabu (5/9).

Semua kantor milik pemerintah di Lotim memang ada yang terlihat retak pada dinding dan atap-atapnya berjatuhan. Namun, belum bisa disimpulkan bagaimana hasilnya sejauh ini.

“Kita masih sedang proses pendataan dan semua kita koordinasikan dengan Dinas PUPR Provinsi,” ungkap Toni.

Soal perbaikan kantor-kantor tersebut mekanismenya belum ada kepastian metodenya sampai sekarang. Namun, semua kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa ini akan diperbaiki. “Sekarang ini masih banyak sekali permintaan untuk pendataan dulu, tim dari Bina Marga sedang turun melakukan verifikasi ke semua bangunan yang rusak akibat gempa,” ungkap Toni.

Diketahui dari data sementara sebanyak 49 ribu unit rumah warga yang diverifikasi mengalami rusak dan rusak berat. Sedangkan perkantoran semua. “Hanya kantor Bappe-

da yang tidak,” ungkapnya.

Secara umum, semua perkantoran di Lotim ini dilihat konstruksinya masih aman untuk ditempati. Seperti kantor Bupati Lotim yang sejauh ini tetap digunakan. Kantor Bupati sebutnya sudah diperiksa dan masih sangat aman untuk ditempati.

Terpisah Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Lotim, Ahmad Subhan menyampaikan, Kantor Bupati Lotim sejak kejadian gempa pertama sudah diperiksa oleh Dinas PUPR. Rekomendasi dari Dinas PUPR, Kantor Bupati masih aman. (yon/rus)

Ekonomi Warga Pascagempa Belum Pulih Tanjung (Suara NTB) Aktivitas ekonomi warga Kabupaten Lombok Utara (KLU) pascagempa masih tertatih-tatih. Aktivitas ekonomi hanya dialami oleh warga yang secara kebetulan mampu. Sebut saja, menanam padi pada lahan sawah produktif.

Pantauan koran ini, tepat 1 bulan sejak gempa 5 Agustus lalu, tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan warga. Mereka yang membudidayakan tanaman di lahan kering, hanya bisa menikmati tanaman yang bersifat musiman. Seperti panen biji jambu mete, panen daun tembakau, ataupun panen kopi oleh warga yang kebetulan mengelola lahan produksi.

Aktivitas-aktivitas itu belum benar-benar menghasilkan uang yang bisa menyambung keberlangsungan hidup warga.

Daun tembakau misalnya, hanya diperjualkan secara parsial saat adanya permintaan. Satu gulung dihargai paling rendah Rp 50 ribu. Harganya bisa lebih mahal kalau rasa (taste) daun tembakaunya dianggap nikmat oleh perokok.

Sementara bagi petani kopi, jual beli sejak kejadian gempa ini dirasakan tidak menguntungkan. Umumnya hukum pasar di mana harga terbentuk dari keseimbangan antara per-

mintaan dan penawaran, maka situasi saat ini dapat dikatakan tidak seimbang. Jumlah pengepul yang sedikit, menyebabkan petani tidak memiliki alternatif untuk menjual.

“Harga beli kopi saat ini hanya Rp 22,5 ribu per kg. Beda dengan harga sebelumnya yang mencapai Rp 25 ribu per kg,” kata Budiartoyo, warga Dusun Grenggeng, Desa Jenggala.

Tidak hanya harga biji kopi yang rendah. Harga pisang juga menukik dengan kisaran penerimaan warga sebesar Rp 40 ribu per 200 biji. Hanya harga biji kakao yang relatif tinggi, yakni Rp 35 ribu per kg. Meski tinggi, namun tingkat produksi petani rendah karena minimnya buah yang dapat dipanen.

Pantauan koran ini pun, aktivitas pedagang - yang sebelum gempa banyak berjualan di pinggir jalan masih terlihat lengang. Salah satu pojok bakso milik Amaq Zen. Lapak bakso yang mangkal tidak jauh dari Kantor Dikpora itu masih tutup. Demikian pula pedagang nasi, pedagang gorengan, dan sebagian besar toko yang berjejer di seputaran ruko Pasar Gondang. Sampai saat ini masih banyak yang menutup, tak terkecuali BUMDes Mart milik Pemdes.

Di Pasar Gondang, sejak bangunan pasar limbung oleh

getaran gempa 5 Agustus lalu, belum dibuka sampai hari ini.

Jika pun ada pedagang yang berjualan, mereka lebih memilih menggelar lapaknya di pinggir jalan. Itu pun hanya pada hari Jumat yang merupakan jadwal padat Pasar Gondang. Pasar tradisional di KLU yang relatif beroperasi setiap hari hanya ada 2, yakni Pasar Tanjung dan Pasar Pemenang. Namun rata-rata pedagang yang ditemui, kondisinya masih belum pulih.

Atri, salah satu pedagang asal Dusun Karang Langu, Desa Tanjung, mengungkapkan pendapatannya setiap hari jauh menurun dibanding sebelum gempa. Menjual aneka sayuran seperti kangkung, mentimun, tauge dan lainnya, Atri merasakan sepinya pembeli. “Kangkung ini saja modalhya sekitar Rp 200 ribu, sampai jam 12 ini masih sisa separuh,” akunya.

Dalam sehari, Atri hanya mengumpulkan penjualan antara Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu untuk semua komoditas.

Sebelum gempa, sampai pukul 10 siang ia sudah mengumpulkan paling minim Rp 150 ribu.

“Apalagi rumah juga rusak, ada kemungkinan modal terpotong untuk membiayai hunian sementara seperti beli triplek,” imbuhnya.

Pedagang lain, Ayu Res-

(Suara NTB/ari)

JUALAN - Atri, salah satu pedagang di Pasar Tanjung yang berjualan. Pembeli masih belum banyak, karena masih trauma dengan gempa yang terjadi. pati, menguatkan sepinya pembeli di Pasar Tanjung.

Pembeli yang tidak banyak datang ke pasar, seakan komplikasi dengan naiknya harga bahan kebutuhan pokok seperti beras dan mihun.

“Beras kualitas bagus harganya naik dari Rp 980 ribu per 100 kg menjadi Rp 990 ribu.

Mihun juga naik dari Rp 5000 menjadi Rp 5500,” sebutnya.

Pedagang asal Karang Desa Tanjung itu seolah pasrah dengan dinamika pasar. Pasalnya ia lebih dulu dipusingkan oleh ambruknya kediamannya akibat gempa namun saat ini masih memerlukan terpal.

“Saya masih butuh terpal, apalagi saya tinggal berdua sama anak saya. Suami tidak ada, sudah meninggal tahun 2013 lalu,” tandasnya. (ari)

Perjuangan Warga Terisolir

Pasang Listrik Rp3,7 Juta, Ojek Siswa Rp500 Ribu Adanya bencana gempa atau tidak, tak mengubah status terisolirnya warga Dusun Grenggeng, Desa Jenggala, KecamatanTanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari perkembangan zaman. Untuk mengakses pelayanan pemerintah, 165 KK (805 jiwa) yang ada di sana hanya bergantung pada seutas jembatan yang lebarnya hanya 1,5 meter. Jembatan satu-satunya yang dibangun tahun 1992 dan dikhawatirkan labil, karena terpapar gempa.

SEORANG siswi berpakaian abu putih, tampak berhatihati saat akan menaiki jembatan yang berada di atas Kali Segara, Selasa (4/9). Sebelah kakinya diturunkan untuk mencegah ban depan motornya tergelincir dari bebatuan di ujung jembatan yang berserakan akibat gempa. Siswi SMA itu tampak cekatan, tidak gugup meski medan yang dilalui dari dan menuju kampungnya curam dan berliku.

Dusun Grenggeng adalah dusun induk dari 3 kampung lain. Paling jauh Dusun Biloq Guna (berbatasan dengan Sesaot, Narmada, Lombok Barat) dan Dusun Beriri. Di tengah ada kampung Batu Rakit.

Ke empat kampung di Dusun Grenggeng memendam potensi sebagai penghasil komoditas, dari kelapa, pisang, kakao dan kopi. Infrastruktur yang tak mendukung akses transportasi mengakibatkan warga harus membayar biaya mahal. Panen kelapa seharga Rp 6 juta, sisa yang masuk kantong hanya Rp 2,5 juta. Bisa dibayangkan betapa menderitanya warga dari rendahnya perhatian akan infrastruktur jalan dan jembatan.

“Sejak bulan Juli lalu kami tidak panen kelapa karena harganya merosot menjadi hanya Rp 3 ribu per butir. Kalau dulu bisa sampai Rp 4 ribu per butir.

Dari harga jual itu pun kami bagi 3 lagi untuk biaya angkut

buruh, biaya panjat dan sisanya pendapatan,” aku Arianto, S.Ag., ditemui di kediamannya.

Beratnya perjuangan masyarakat tidak hanya tercermin dari jual beli komoditas rendah. Di sektor pendidikan dan pemenuhan infrastruktur listrik, semangat mereka untuk memperoleh penerangan luar biasa besar.

Betapa tidak, warga yang ada di Dusun Grenggeng, untuk pertama kalinya - pada tahun 2015 - memasang Kwh listrik. Tidak ada jaringan PLN, baik gardu maupun tiang listrik yang dipasang ke dusun itu. Akibatnya, warga setempat dengan terpaksa harus memasang jaringan dari gardu PLTMH Dusun Anjah, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, dengan jarak 2,5 km membentang di atas Kali Segara. Kabel listrik sepanjang itulah yang harus mereka tanggung.

“Saya pertama pasang listrik biayanya Rp 3,5 juta, kebetulan pengerjaannya oleh CV. Jadi kami tidak tahu biaya sebanyak itu untuk apa saja,” sambung guru honorer pada SDN 7 Jenggala tersebut.

Beda dengan Arianto, Kepala Dusun Grenggeng, Suparto, bahkan harus membayar lebih mahal, yakni sebesar Rp 3,75 juta. Ia yang ada di Kampung Beriri, masih harus membiayai kabel listrik dari Grenggeng ke Beriri. “Saya pasang listrik waktu itu dengan biaya Rp 3,75 juta. Istri yang waktu itu mengurus biaya karena saya sendiri masih berada di Malaysia sebagai TKI,” kata Suparto.

Mahalnya biaya listrik tidak dikeluhkan warga. Bukan lantaran mampu, melainkan mereka sangat membutuhkan lampu penerangan. “Bahkan ada warga kami yang terpaksa harus berutang karena kebutuhan akan listrik,” tambah Arianto lagi.

Lain pula cerita atas kebutuhan dunia pendidikan anakanak Grenggeng. Saat ini tercatat 60-an orang siswa SMP dan SMA dari dusun itu yang sekolah di Kecamatan Tanjung.

Akses SMP terdekat berada di Dusun Lendang Bila - SMPN 4 Tanjung berjarak 18 km lebih.

Anak-anak setempat masih beruntung bisa sekolah dengan

lancar pada musim kemarau ini.

Berbeda dengan di musim hujan, anak-anak harus melewati genangan air akibat meluapnya kali Segara. Luapan air sampai 1 meter merendam ujung jembatan sampai ke jalan setapak yang merupakan akses keluar.

Tidak jarang, anak-anak khususnya SMP tidak masuk sekolah karena kondisi tersebut.

“Jangankan anak-anak, kita yang dewasa saja harus menunggu air surut dulu baru bisa lewat. Siswa dari dusun ini sampai dijenguk gurunya karena berhari-hari tak masuk sekolah,” kata Budiartoyo.

Jarak tempuh yang jauh ke sekolah menjadi beban tersendiri bagi siswa dan orang tua siswa. Mustahil bagi anak-anak untuk menerobos cuaca panas ataupun derasnya hujan. Tak jarang, mereka pun harus menyewa jasa ojek untuk bisa sampai ke sekolah.

“Biaya ojek siswa di bayar bulanan, paling rendah sebesar Rp 500 ribu sebulan. Itu pun harga keluarga. Tidak banyak yang mau karena mengantar ke sana pagi, baliknya pasti kosong.

(Suara NTB/ari)

JEMBATAN TUA - Jembatan tua penghubung Dusun Grenggeng yang jauh dari akses jalan utama. Warga khawatir jembatan labil pascagempa dan minta diperbaiki dan dibangun akses jalan baru. begitu juga menjemput siang, perginya kosong,” tegasnya.

Baik Kadus setempat, guru Arianto, dan relawan Budiartoyo, berharap kepada pemerintah baik pusat dan daerah agar memperhatikan kesulitan yang mereka alami. Mereka minta dibukakan jalan, re-

konstruksi jembatan yang layak, serta pembenahan infrastruktur listrik. Mengandalkan kabel seadanya dari Gardu PLTMH Anjah ke dusun Grenggeng sangat rawan gangguan. Pascagempa ini saja, mereka sudah tidak berlistrik selama 1 bulan. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 6 September 2018

Mediasi KPU Loteng dan Partai Demokrat Mentok

Penerima Bantuan Minim

(Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) Upaya mediasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) dengan Partai Demokrat yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Loteng, menemui jalan buntu. Kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat terkait sengketa pemilu atas pencoretan Syamsudin, bakal calon anggota legislatif (bacaleg) asal Partai Demokrat. Untuk itu diputuskan untuk dilanjutkan ke proses sidang ajudikasi.

“Tahap awal penyelesaian sengketa pemilu sudah kita lakukan dengan melakukan mediasi antara para pihak terkait. Dalam hal ini KPU Loteng dengan Partai Demokrat.

Namun ternyata mentok,” ungkap Ketua Bawaslu Loteng, Abdul Hanan, kepada Suara NTB, Rabu (5/9).

Dalam proses mediasi yang dilakukan secara tertutup di kantor Bawaslu Rabu (5/9), Hanan mengatakan kedua belah pihak masih ngotot dengan pendapatnya masingmasing.Tidak ada yang mau mengalah, sehingga keputusan akhir yang diambil ialah melanjutkan sengketa pemilu tersebut ke tahap sidang ajudikasi.

“Sesuai tahapan yang ada, jika proses mediaasi tidak menyelesaikan sengketa maka penyelesaian sengketa pemilu dilakukan melalui sidang ajudikasi,” tambahnya.

Rencananya, sidang ajudikasi akan dimulai pada hari Kamis ini dansudah harus ada keputusan dalam 12 hari kerja ke depan. Untuk itu, Bawaslu Loteng telah menyusun jadwal pelaksanaan sidang ajudikasi secepat mungkin, supaya tenggat waktu ada tidak sampai lewat.

Sebelumnya, Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, S.IP., menegaskan pihaknya memutuskan untuk melakukan perlawanan atas keputusan KPU Loteng yang mencoret, Syamsudin, dari Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu legislatif tahun 2019 dengan melayangkan gugatan sengketa pemilu ke Bawaslu Loteng.

Langkah tersebut diambil Partai Demokrat, karena menilai keputusan KPU Loteng keliru serta inkonstitusional. Di mana KPU Loteng dinilai menghalangi hak konstitusi warga negara dalam politik. Pasalnya, Syamsudin, sebelumnya terjerat kasus korupsi, tapi sudah menyelesaikan hukumannya.

Ia pun sudah dinyatakan memenuhi semua persyaratan yang diatur untuk menjadi bacaleg, sehingga keliru kalau kemudian KPU yang pada prinsipnya hanya sebagai administrator penyelenggara pemilu, sampai menghalangi apalagi menghilangkan hak konstitusi warga negara. (kir)

Warga Korban Gempa Pertanyakan Komitmen Pemerintah

Giri Menang (Suara NTB) Korban gempa di Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan minimnya penerima bantuan yang telah dicairkan oleh pemerintah pusat.

Di mana bantuan yang telah dicairkan melalui buku tabungan yang dibagikan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhir pekan lalu, Lobar hanya kebagian 359 jiwa. Jumlah ini kalah jauh dengan Lombok Tengah sebanyak 779 penerima, padahal dari sisi tingkat kerusakaan justru Lobar paling parah dibandingkan daerah lain.

Budi warga Gunungsari mempertanyakan kejelasan bantuan untuk perbaikan rumahnya yang rusak. Sejauh ini belum ada kejelasan terkait perbaikan rumah yang telah didata oleh petugas. “Kok kebanyakan belum dapat ini bantuan perbaikan rumah dari pemerintah,” tanya Budi. Budi mengaku rumah awalnya masih berdiri, namun akibat kondisinya yang tidak layak memaksa dirinya untuk merobohkan rumahnya. Dirinya khawatir lantaran tak dapat bantuan, sementara ia sudah merobohkan rumahnya.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengakui jika bantuan yang diterima korban gempa untuk perbaikan belum siginifikan. Jumlah penerima bantuan sejauh ini kata Fauzan baru 359 orang ketika diserahkan secara simbolis oleh presiden di KLU ditambah lagi sebelumnya sebanyak 20 korban gempa telah menerima bantuan seh-

ingga totalnya menjadi 389 orang.

“KLU dan Lotim serta Loteng tinggi karena akibat gempa tanggal 29 juli, Lobar terkena dampak tertanggl 5 Agustus,” kata bupati.

Sementara itu Sekda Lobar H. Moch. Taufiq memastikan seluruh korban yang mengalami kerusakan baik berat, sedang dan ringan akan diberikan bantuan oleh pemerintah pusat.

Penyerahan bantuan kepada korban yang dilakukan presiden di KLU sebatas simbolis saja baru 359 orang. “Tapi bukan berarti sekian puluh ribu yang rusak berat di Lobar tidak diberikan, pasti diberikan bantuan,” jelasnya.

Menurutnya kenapa bantuan yang sudah cair lebih banyak ke daerah lain, karena daerah lain baik KLU, Loteng dan Lotim lebih dulu terverifikasi. Sedangkan Lobar agak lambat disebabkan banyaknya kerusakan. Kondisi kerusakan yang dialami daerah lain

Praya (Suara NTB) Aksi kejahatan terutama terhadap wisatawan mancanegara di kawasan wisata Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan harus diminimalisir. Ironi memang, di tengah upaya pemerintah menggenjot sektor pariwisata yang lesu pasca gempa. Justru tercoreng dengan ulah beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kondisi tersebut diyakini akan semakin mempersulit upaya recovery sektor pariwisata, pasca gempa yang mengguncang Pulau Lombok dalam sebelum terakhir. Pemerintah daerah dan aparat kepolisian pun didesak untuk melakukan upaya-upaya nyata. Untuk bisa menekan munculnya aksi kriminalitas. Khususnya terhadap wisatawan mancanegara. “Terus terang kami selaku pelaku sangat sedih melihat kenyataan ini,” aku Fitri, pengelola hotel di Kuta.

Diakuinya, di tengah upaya keras untuk membangkitkan kembali pariwisata, ada saja pihak yang melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan melakukan aksi kriminal pada wisatawan, khususnya wisatawan perempuan. Hal ini, ujarnya, sangat mencoreng citra pariwisata Pulau Lombok dan Loteng pada khususnya. Terlebih saat ini kunjungan wisatawan mancanegara sedang sepi.

Fitri pun mengaku, beberapa tamunya sempat menjadi korban aksi kejahatan. Namun sayangnya, sampai sejauh ini belum ada tindakan nyata yang dilakukan aparat kepolisian utamanya dalam rangka menekan aksi kejahatan dengan sasaran wisatawan mancanegera.

Anggota DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, S.H., menilai aksi kejahatan terhadap wisatawan mancanegara jadi tamparan tersendiri bagi pemerintah dan aparat kepolisian. Kondisi ini akan sangat berpengaruh pada upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata di tengah kondisi pariwisata yang sedang lesu-lesu karena terdampak gempa.

“Jadi harus ada keseriusan dari pemerintah daerah dan aparat kepolisian untuk menekan kasus kejahatan di kawasan wisata. Dan, tidak ada yang tidak bisa selama kita serius,” ujarnya. Elemen-elemen pengamanan di tingkat bawah harus dilibatkan dan dimaksimalkan.

Kasus begal terbaru menimpa Dominique, warga negara Inggris. Ia dihadang kawanan begal diwilayah Dusun Mawun Desa Tumpak, saat hendak menuju kawasan Pantai Selong Belanak untuk berwisata, Selasa (4/9) kemarin, sekitar pukul 10.00 wita. Dalam kejadian tersebut, korban mengalami patah tulang tangan dan kaki. Akibat terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Tidak hanya itu, sejumlah barang berharga milik korban juga raib dibawa kabur para pelaku. Di antaranya uang tunai, kartu ATM, kamera go pro dan lainnya dengan kerugian ditaksir mencapai Rp20 juta lebih. Beruntung korban bisa kembali ke hotel tempatnya menginap dan sudah melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Rabu (5/9), membenarkan kejadian tersebut. Aparat kepolisian sendiri saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. (kir)

(Suara NTB/her)

PILAH BAHAN - Warga di Lobar yang rumahnya rusak berat sedang memilah bahan bangunan yang bisa dipakai kembali. Mereka mempertanyakan minimnya jumlah penerima bantuan dari pemerintah. juga berbeda dengan Lobar, di Lobar banyak yang rusak berat, sedang dan ringan sehingga butuh waktu. Jumlah kerusakan mencapai 57 ribu unit lebih, sehingga tidak bisa asal kirim data, karena khawatirnya menjadi persoalan baru lagi sebab dianggap merugikan keuangan negara diakibatkan salah pada proses verifikasi.

Menurutnya bukan lelet di tim veri-

PASANG - Tim Penilai Konstruksi bangunan memasang tanda larangan melintas di lobi gedung putih Kantor Bupati Lobar.

(Suara NTB/her)

Berbahaya, Tim Penilai ”Segel” Gedung Putih Giri Menang (Suara NTB) Tim penilai konstruksi bangunan Australia-Indonesia turun memeriksa kondisi kerusakan gedung putih Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar). Tim ini memeriksa seluruh ruangan gedung putih tersebut. Alhasil, ruangan yang rusak akibat gempa diberikan tanda bahwa bangunan tersebut berbahaya.

Bahkan di pintu masuk gedung yang dibangun dengan anggaran Rp7 miliar lebih tersebut dipasangkan tanda dilarang melintas. Pemasangan ini dilakukan demi keselamatan orang yang lewat di bawahnya.

Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar Ahad Legiarto, menjelaskan, sejumlah tim penilai konstruksi telah turun mengecek kondisi bangunan di Lobar termasuk gedung putih. Tim ini terdiri

dari tim penilai konstruksi Indonesia dan Australia, tim Dinas PUPR, tim Universitas Islam Yogyakarta dan Inkindo.

Hasil tim penilai ini, jelasnya, sama dengan kajian Dinas PUPR di mana rekomendasi awal bahwa struktur bangunan gedung semua aman. Namun yang membahayakan pecahanpecahan atau serpihan bangunan yang rentan jatuh. “Sehingga ruangan lobi gedung putih ke atas lantai II termasuk ruangan bupati dan sekda ditutup dengan diberikan label merah, ini tujuannya demi keselamatan,” kata Ahad.

Dikatakan, dikhawatirkan ketika terjadi gempa susulan atau sekedar angin kencang saja partikel bangunan yang masih menggantung bisa jatuh.

Jika sisa bangunan ini sudah dibersihkan maka ruangan tersebut bisa ditempati lagi.

Termasuk di gedung bagian sayap, peris di ruangan bagian

pembangunan terdapat bangunan tembok retak, namun struktur masih aman. Terhadap beberapa bagian bangunan yang rusak jelasnya, rekomendasi dari tim penilai konstruksi hampir sama dengan Dinas PU. Bahkan hasil penilaian mereka, kerusakan dinilai tidak terlalu parah, sehingga dikategorikan aman.

Sedangkan gedung lama ruangan wakil bupati, direkomendasikan agar bagian tembok lantai II dibongkar sebab kondisinya miring. Sehingga diminta digantikan menggunakan bahan yang ringan.

Di beberapa gedung ini, jelasnya, diberikan label kuning dan merah. Label kuning maksudnya untuk memberitahukan para aparatur berhati-hati, sedangkan yang merah tidak ditempati sebelum dibersihkan partikel pecahan bangunan yang masih bergelantungan. (her)

Dusun Terisolir Pascagempa di Lobar

Butuh Huntara Layak, Akses Jalan Buruk Persulit Korban Kondisi korban gempa di daerah terisolir di Lombok Barat (Lobar) begitu memprihatinkan. Ribuan korban gempa tinggal di tendatenda darurat dengan kondisi seadanya. Minim pasokan air bersih, bantuan logistik dan terpal sehingga mereka harus berjejal di tenda darurat.Yang paling miris, sanitasi yang buruk menyebabkan mereka terpapar banyak penyakit.

(Suara NTB/her)

AKSES BURUK - Akses jalan yang buruk menjadi kendala utama bagi korban di dusun terisolir di Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari. sementara yang layak karena mereka tinggal di tenda-tenda akibat rumah mereka hancur.

“Warga tinggal di tenda-tenda dengan kondisi seadanya, pasokan logistik dan air minim,” akunya pada Suara NTB. Kondisi warga semakin memilukan akibat kondisi akses jalan yang rusak parah. Akses jalan kabupaten di dusun itu semuanya jalan tanah de-

fikasi, sebetulnya verifikasi ini adalah tugas dari gubernur namun dibantu Pemda Lobar. Semakin cepat terverifikasi rumah korban gempa maka bisa lebih cepat bantuan cair kepada korban gempa. Sejauh ini total terverifikasi per tanggal 2 September 2018 sebanyak 22.385 unit dengan kategori rusak ringan 12.315 unit, rusak sedang 4.631 unit dan rusak berat 5.439 unit. (her)

Perbaiki Rumah Rusak, Tak Bergantung Pemerintah

Aksi Kriminal pada Wisatawan Harus Ditekan

AKSES jalan yang rusak parah membuat warga sulit dijangkau bantuan. Tak itu saja, daerah ini pun blank spot atau tidak memiliki sinyal telekomunikasi. Akibat kondisi ini korban begitu sulit diakses terutama melalui telekomunikasi. Kondisi ini dialami korban gempa di sejumlah dusun terisolir di wilayah Gunungsari, seperti di Dusun Erat Mate dan Ranjok Barat Desa Mekar Sari.

Jumnah Arrasyid warga setempat mengakui, saat ini para pengungsi sangat butuh rumah

Halaman 5

ngan kondisi yang buruk, sehingga menyulitkan warga untuk diakses bantuan. Warga yang sakit pun cukup kesusahan ketika mau berobat. Ibu yang melahirkan harus digotong ke lokasi puskesmas yang jaraknya begitu jauh dari pemukiman warga. “Ditambah lagi sinyal telepon sangat sulit di sini, kalau mau nelepon harus turun bukit baru dapat sinyal,” tuturnya.

Kepala Seksi Pemerintahan Desa Mekar Sari Nasrun mengatakan di desa setempat terdapat 7 dusun dengan 1603 KK dan jiwa 6 Ribu lebih. Dari tujuh dusun tersebut, 4 dusun di antaranya tergolong terisolir antara lain Dusun Ranjok Timur, Ranjok Barat, Erat Mate dan Malaka.

Ia membenarkan begitu minim pasokan bantuan terhadap korban gempa. Korban gempa yang mengungsi mencapai ribuan warga yang tersebar di 120 titik pengungsian lantaran sekitar 1.400 unit rumah warga rusak parah. Sejauh ini ada sebagian dari pengungsi yang pulang dan membuat tenda di tempat tinggal masing-masing. Namun lagilagi mereka terkendala terpal dan selimut masih minim. Para korban gempa di wilayahnya juga sangat buruh air. Selain rumah warga, ada 10 masjid dan 5 musala serta 3 pura rusak parah.

Selain masalah kebutuhan dasar, warga setempat juga mengeluhkan akses rusak parah sepanjang 7 kilometer.

Akses jalan kabupaten ini sendiri menjadi penghubung sejumlah desa antara lain Bu-

kittinggi dan Gelangsar. Namun puluhan tahun kondisi jalan ini belum mendapat perhatian dari Pemda. Sebelumnya ada tim Pemda yang turun melakukan pengukuran, warga dijanjikan pembangunan jalan itu sepanjang 1,5 kilometer.

Sementara itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan persoalan bantuan pemda terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar korban gempa. Bahkan di lokasi-lokasi di wilayah pelosok yang terbilang wilayah sulit dijangkau pun telah disiapkan langkah-langkah penanganan. Seperti sejumlah dusun di Batulayar di antaranya Dusun Duduk Atas Desa Batulayar Barat, Apit Aik, Paoku Lombok, Penanggak, Pelolat. Untuk droping bantuan ke lokasi-lokasi pelosok ini langsung ditangani oleh tim kabupaten. ”Bantuan langsung diantar oleh tim Pemda tidak melalui desa. Ada juga yang langsung melalui masingmasing kepala dusun, hal ini untuk memastikannya bahwa bantuan tersebut nyampai ke warga yang ada di lokasi pelosok tersebut,” kata Fauzan. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Dampak gempa yang mengguncang beberapa hari lalu mengakibatkan ratusan ribu rumah rusak di Lombok Barat (Lobar). Salah satu desa yang terkena dampak adalah Desa Meninting Kecamatan Batulayar. Pihak desa setempat pun tak mau berlama-lama pasrah melihat kondisi rumah warganya rusak akibat gempa, pihak desa gerak cepat menangani rumah korban yang rusak ringan dan sedang melalui program “jahit rumah”.

Kades Meninting H. Iskandar berinisiatif “menjahit sendiri” tembok rumah, diawali di rumahnya sendiri. Jahitannya kata Iskandar, tentu bukan pakai jarum benang, melainkan pakai besi beton.

“Cara ini (jahit rumah red) lumayan efektif untuk memperbaiki rumah rusak ringan. Kriteria tembok yang bisa dijahit adalah yang sekedar menganga dan tidak sampai roboh,” terangnya, Rabu (5/9).

Diakuinya, untuk perbaikan semacam ini tidak membutuhkan biaya banyak. Untuk kerusakan di rumahnya saja yang menganga lebih dari 2 meter, hanya butuh besi beton ukuran 6 sebanyak kurang dari setengah lonjor. Selain itu butuh semen juga tentunya.

“Semennya ndak banyak, sekitar setengah sak. Jadi dah,” ujar pria berjanggut ini.

Secara gamblang ia menjelaskan cara menjahit tembok rumah ini. Pertama, jelasnya, bagian kiri kanan yang menganga ini dibor dulu. Ukurannya sekitar sejengkal di kiri, sejengkal di kanan. Jumlah yang dibor menyesuaikan dengan ukuran tembok yang menganga. Makin banyak makin bagus. Kedua, lanjutnya, antara lubang kiri dan kanan dikaitkan dengan besi beton yang sudah dibengkokkan berbentuk letter U. Agar besi beton tidak nampak, maka ada baiknya dicocor temboknya yang akan dilalui oleh besi beton tersebut. Besi beton ini nantinya berada di dalam tembok dan setelah itu ditutup oleh plesteran agar tidak nampak.

H. Iskandar tidak sekedar berteori. Ia mencontohkan hal ini di rumahnya sendiri. Rumahnya ia jahit sendiri, lalu iapun menempati rumahnya itu lagi alias tidak mengungsi lagi di bawah tenda biru. Cara menjahit yang ia dapat dari YouTube ini kemudian ia upload di facebook dan YouTube lagi. Harapannya agar bisa ditiru oleh warga lainnya yang

mengalami kerusakan serupa.

Khusus kepada warga Desa Meninting yang rumahnya mengalami rusak serupa, ia mengimbau untuk memperbaiki dengan metode ini. Sebab kalau menunggu dana dari pemerintah, tentu akan lama.

Lebih-lebih lagi pemerintah tentu akan memprioritaskan yang rusak berat .”Bagi yang ingin cepat, ayo pakai cara ini.

Kami dari pihak desa akan siapkan materialnya,” ujarnya.

Dengan cara ini, lanjut H. Iskandar, warga yang rumahnya rusak ringan dan kini berada di pengungsian, akhirnya berani pulang dan menempati rumahnya lagi. Kalau sebagian sudah berani pulang, maka tugas pihak desa bisa lebih ringan. “Kita tinggal menjaga pengungsi yang memang tidak bisa pulang karena rumahnya rusak berat,” lanjutnya.

Tim jahit rumah yang dibentuk sudah mulai bergerak.

Bangunan pertama yang diservis adalah gedung Panti Asuhan Putri Al Muslimun NW Tegal Meninting. Ada 5 retakan menganga di tempat ini. Dengan beranggotakan 8 orang tim gerak cepat yang dipimpin langsung sang kades, kerusakan tersebut bisa dijahit dalam tempo 2 jam. Lebih jauh ia menjelaskan, untuk di Desa Meninting saja laporan rumah rusak yang masuk mencapai 650 rumah. Kerusakannya bervariasi dari ringan, sedang dan berat.

Dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan menganggarkan dana untuk perbaikan rumah, baik dari anggaran perubahan tahun ini maupun murni tahun depan. Hanya saja dalam penganggaran ini, ia akan akan anggarkan dengan tepat dan sehati-hati mungkin.

“Karena ini kan menyangkut pertanggungjawaban,” ujarnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan memulai menyasar semua rumahrumah yang rusak ringan di Meninting. Prinsipnya, apa yang bisa dilakukan, akan dilakukan. Pihaknya berupaya menangani rumah-rumah yang rusak ringan melalui dana yang ada di desa. Sebab kalau ini tidak segera dilakukan, ia khawatir rumah yang sebenarnya tidak rusak, nantinya akan ikut-ikutan rusak. Untuk tukang jahit rumah ini, Iskandar memberdayakan tukang-tukang setempat.”Kan di tiap kampung banyak yang bisa jadi tukang. Nanti mereka kita suruh kerjakan dan dikasih ongkos. Ongkosnya, ya, setengah beramal lah,” ungkapnya. (her)

(Suara NTB/ist)

JAHIT RUMAH - Kepala Desa Meninting H. Iskandar bersama staf desa menunjukkan rumah warga yang rusak akibat gempa.

SUARA NTB Kamis, 6 September 2018

Puskesmas dan Sentra IKM Jangan Dirobohkan Dulu Taliwang (Suara NTB) – Inspektorat Sumbawa Barat, meminta agar dua proyek milik pemerintah hasil pembangunan tahun 2018 yang rusak parah tidak dulu dirobohkan.

Masalah ini sangat diatensikan, pasalnya pihak terkait terlebih dahulu harus melakukan investigasi guna memastikan kualitas bangunannya.

Inspektur Inspektorat Sumbawa Barat, Ir. H. Ady Mauluddin M. Si, Rabu (5/9) mengatakan, memang untuk saat ini ada dua proyek hasil pekerjaan tahun 2018 yang rusak. Dua proyek tersebut yakni pembangunan gedung baru di Puskesmas Poto Tano dan sentra IKM yang mulai dibangun sejak tahun 2017- 2018 untuk fasilitas pendukungnya.

Hal ini dilakukan, untuk dilakukan proses investigasi awal terkait kualitas bahan-bahan yang digunakan. Sehingga tidak lagi muncul masalah di kemudian hari saat kedua proyek tersebut dilanjutkan pembangunannya. Selain masalah itu, pihak terkait harus mempertimbangkan masalah keselamatan dalam pekerja di dua lokasi proyek itu supaya tidak ada yang merasa dirugikan.

“Kita minta dua proyek tersebut jangan dirobohkan dulu karena perlu adan pengecekan di lapangan. Meskipun tim dari dinas PU-PRPP dan Inspektorat sudah turun tapi kita juga perlu investigasi,” ungkapnya.

Dikatakannya, memang gempa bumi di wilayah setempat banyak menimbulkan kerugian materil maupun imateril. Tapi dalam kondisi semua merugi, hal yang paling penting jangan sampai ada yang dirugikan. Baik itu rekanan, Pemerintah maupun stake holder yang lain karena bagaimanapun juga bencana ini datang secara tiba-tiba.

Jika hasil investigasi di lapangan menyimpulkan ada dugaan kelalaian atau murni karena bencana, maka pihaknya juga akan memberikan sikap. Apakah pembangunannya tetap akan dilanjutkan atau tidak sesuai dengan hasil pertimbangan tim teknis nantinya. Tentu jika pekerjaannya akan dilanjutkan, maka perlu dilihat kondisi anggaran yang tersedia.

“Kalau kita mau hitung-hitungan semua kita sudah rugi karena gempa. Tetapi yang harus menjadi perhatian kita, jangan sampai ada yang merasa dirugikan baik itu Pemerintah, rekanan maupun pekerja,” imbuhnya.

Ditambahkannya, sedangkan masalah pembayaran terhadap pekerjaan yang ada saat ini perlu dihitung juga. Tetapi yang jelas, pembayaran pekerjaannya harus sesuai dengan progres yang ada di lapangan. Jika ditemukan ada yang sengaja melebihi pembayaran, maka pihaknya akan tetap memproses serta tetap diminta untuk pengembaliannya.

Sementara untuk kelanjutan terhadap pekerjaan yang ada, pihaknya masih perlu mengukur penting atau tidaknya bangunan tersebut. Karena anggaran di kas daerah saat ini sengat terbatas dan fokus penanganan untuk saat ini lebih diarahkan untuk pola rekonstruksi pelayanan pendidikan dan kesehatan.

“Kami ingatkan pembayaran pekerjaan yang ada harus sesuai progress, ketika lebih dari itu bisa menjadi masalah dan kami tetap akan proses,” tandasnya. (ils)

Datangi Polisi, Pelapor Tanyakan Penanganan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah warga Desa Padesa, Kecamatan Lantung, mendatangi Polres Sumbawa, Rabu (5/9). Kedatangan mereka guna menanyakan progres penanganan kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh kades terpilih desa setempat.

Muhammad Nawawi kepada wartawan mengakui kedatangannya bersama sejumlah warga guna menanyakan kejelasan penanganan kasus dugaan ijazah palsu yang digunakan kades terpilih desa Padesa. Mengingat adanya isu yang berkembang di desa setempat terkait penanganan kasus yang tidak berjalan. Untuk memastikannya, pihaknya mencoba berkoordinasi dan menanyakan langsung ke pihak kepolisian progres penanganan kasus.

“Di sana kan ada pro kontra. Ada isu bahwa kasus ini tidak jalan. Sehingga kita merasa khawatir dan mendatangi pihak kepolisian menanyakan begaimana penanganan kasus. Apakah hanya sampai di sini atau memang akan berlanjut,” ujarnya.

Menurutnya, dugaan penggunaan ijazah palsu ini sudah dilaporkan ke beberapa pihak terkait. Seperti bersurat ke panitia pelaksana, Panwas, Bupati dan berujung pada laporan ke pihak kepolisian. Dari upaya yang sudah ditempuh, menimbulkan kekhawatiran adanya sebagian masyarakat yang salah mengasumsikan asas demokrasi. Makanya pihaknya berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian.

Pihaknya berharap supaya pihak kepolisian serius menangani kasus ini. Karena pihaknya tidak menginginkan masyarakat salah mengartikan proses demokrasi. Dimana proses tersebut panglimanya adalah aturan.

“Kami mengapresiasi upaya yang sudah ditempuh pihak kepolisian dalam menangani kasus ini. Berdasarkan keterangan tadi, pihak kepolisian sudah menyampaikan secara jelas bahwa kasus tetap berjalan dan penanganannya tetap serius dilakukan,” jelasnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP. Zaky Maghfur, SIK yang diwawancarai terpisah mengapresiasi adanya kedatangan sejumlah warga yang menanyakan perkembangan kasus. Pihaknya pun sudah menjelaskan mengenai progres penanganannya sejak dilaporkan beberapa kali di bulan Agustus lalu.

“Sudah ada penjelasan dari pengadu. Alhamdulillah sudah saya jawab. Sebenarnya hari ini jadwalnya pemeriksaan ahli kaitan dengan dugaan tindak pidana menggunakan ijazah palsu sesuai di Pasal 263 ayat 2. Tapi karena ahli masih ada kegiatan di luar, sehingga baru bisa dilaksanakan minggu depan,” ujarnya.

Dijelaskannya, penanganan kasus prosesnya tetap berjalan.

Pihaknya sudah melaksanakan gelar perkara sebanyak tiga kali, karena kasus ini menjadi atensi Kapolres. Hanya saja untuk pembuktian kasus, khususnya pidana membutuhkan proses.

“Kasus ini memang diatensi pak Kapolres. Kami sebagai pelaksana tetap melaksanakan. Jadi tidak ada sama sekali sama sekali untuk menghambat jalannya kasus,” jelasnya.

Zaky menegaskan, adanya isu yang mengatakan kasus tidak berjalan tidaklah benar. Pihaknya tetap menindaklanjuti setiap adanya pengaduan yang disampaikan. Hanya saja untuk pemeriksaan ahli harus ditunda pekan depan, karena saat ini sedang ada kegiatan.

“Nggak benar isunya. Kalau misalnya terkendala karena ahli, memang karena sedang ada kegiatan bukan karena tidak berjalan,” tandasnya.

Pihaknya masih membutuhkan keterangan ahli dalam penanganan kasus ini. Setelah pemeriksaan ahli dimungkinkan akan dilakukan penetapan tersangka, sehingga berkas bisa dikirimkan ke kejaksaan. Jika nantinya ada petunjuk yang masih harus dilengkapi, maka pihaknya akan melengkapinya.

“Kami berharap pemeriksaan ahli puncaknya. Kan sewaktu kita sudah memeriksa ahli, kemudian berkas kita kirimkan ke jaksa, apakah ada petunjuk misalnya ada yang kurang, maka kita akan melengkapi,” pungkasnya.

Saat berkas dikirim, lanjutnya, secara otomatis sudah menetapkan tersangka terlebih dahulu. Nantinya tersangka juga dijerat undang-undang pendidikan terkait penggunaan ijazah palsu dengan acaman 5 tahun penjara. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pelayanan Pemdes Seteluk Atas Masih Lumpuh Taliwang (Suara NTB) Pelayanan Pemerintah di Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk sampai saat ini masih lumpuh. Hal tersebut terjadi karena para stafnya masih enggan masuk kantor setelah Kadesnya diminta mundur oleh masyarakat. Hal lain yang menjadi pertimbangan para staf desa ini tidak ingin masuk kantor karena pelayanan yang akan dilakukan berada di rumah kades bukan di tempat yang dianggap netral.

“Memang pelayanan yang ada di desa Seteluk Atas masih belum bisa berjalan sampai saat ini. Selain masalah Kades yang diminta mundur, sikap Kadesnya juga belum bisa diterima oleh staffnya. Kendati demikian, kami tetap meminta agar pelayanan ke masyarakat tidak terganggu akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari,” ungkap Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kepada Suara NTB, Melalui Kabid Pemdes Syaifullah S. Stp, Rabu (5/9).

Dikatakannya, memang masalah kades ini sudah berlangsung lama, bahkan untuk kasus yang menimpanya saat ini tengah diriksus Inspektorat. Tapi yang sangat disayangkan yakni masalah pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu. Bahkan ada anca-

man dari Kades jika mereka (staff) tetap tidak masuk kantor akan dipecat.

Tentu guna menyikapi masalah tersebut, pihaknya (PMD) meminta agar pihak kecamatan menyelesaikan masalah tersebut. Jika di kecamatan tidak mampu maka PMD akan mengambil alih masalah tersebut. Karena yang paling dikhawatirkan jika masalah ini berlarut, maka pelayanan masya-

rakat juga akan terganggu.

“Kita sudah minta agar masalah ini diselesai di kecamatan. Jika mereka sudah tidak mampu maka kami (DPMD) yang akan mengambil alih supaya masalah kades ini tidak berlarut,” imbuhnya.

Ditambahkannya, sementara kaitannya dengan masalah Kades bersangkutan, pihak terkait masih menunggu adanya hasil Pemeriksaan Khusus (Riksus) dari Inspektorat. Ketika hasilnya sudah ada, maka pihaknya langsung mengambil sikap terkait kelanjutan pemerintahan di desa tersebut. Apalagi untuk saat ini, masyarakat sudah mendesak supaya Kades

mundur dari jabatannya akibat dugaan penyimpangan APBDes tahun 2018 yang dilakukan oknum ini.

Tetapi untuk saat ini, pihaknya mengharapkan agar pelayanan di desa setempat untuk tetap bisa berjalan normal dan boleh tidak terganggu. Apalagi untuk saat ini masyarakat membutuhkan pelayanan, baik itu kaitannya dengan masalah kependudukan maupun hal yang lain.

“Kami masih menunggu keluarnya hasil Riksus dari Inspektorat untuk proses lebih lanjut.

Kami juga berharap supaya pelayanan yang ada tidak terganggu karena masyarakat yang rugi nantinya,” tandasnya. (ils)

Disos KSB Mulai Transformasi Rastra ke BPNT

(Suara NTB/ist)

BERSIHKAN SAMPAH - Tampak para pelajar membersihkan sampah di Pantai Jempol Sumbawa, sebagai bagian dari kegiatan Jalan Sehat “LISA” (Lihat Sampah Ambil), Rabu (5/9).

Melalui ”LISA”, SMAN 3 Sumbawa Dukung Sail Sumbawa Besar (Suara NTB) Berbagai cara dilakukan untuk meendukung kegiatan Sail Moyo Tambora di Sumbawa. Salah satunya datang dari SMA Negeri 3 Sumbawa, yang menggelar Jalan Sehat “LISA” (Lihat Sampah Ambil), Rabu (5/9). Kegiatan yang dilaksanakan di Pantai Jempol ini, sekaligus menandai HUT SMAN 3 Sumbawa yang ke 27.

Sekretaris Jalan Sehat LISA yang juga Pembina Osis SMA Negeri 3 Sumbawa, Samsul Bahri, S.S yang diwawancarai menyampaikan, program ini sebagai bentuk dukungan kepada Sail. Sehingga Bupati mengeluarkan keputusan untuk menunjuk SMA Negeri 3 sebagai kordinator jalan sehat LISA, yang kebetulan pelaksanaannya bertepatan dengan HUT SMA Negeri 3.

“Kegiatan ini juga untuk menyambut kegiatan Sail Moyo Tambora tahun 2018, menjalin silaturrahmi antar instansi pemerintah bersama masyarakat, membiasakan budaya bersih melalui bhakti sosial, dan untuk menciptakan Sumbawa yang sehat dan aman,” ujarnya.

Dalam kegiatan dihadiri kurang lebih 14 instansi, dan 15 sekolah SMP, SMA dan SMK wilayah Kecamatan Sumbawa dan Labuhan Badas. Kegiatan bhakti sosial dimulai dari Pantai Jempol menuju Saliper Ate. Termasuk hadir kepala desa, camat, serta sponsor. Dengan kegiatan ini, membiasakan siswa untuk tetap memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan. Karena SMA 3 adalah sekolah yang peduli dengan lingkungan.

Bupati Sumbawa melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Drs. H. Muhammading, M.Si menyatakan, beberapa event kegiatan Sail Indonesia Moyo Tambora 2018, akan diselenggarakan di sekitar Pantai Saliper Ate. Terkait hal tersebut, Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama-sama membangun kesadaran untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Salah satunya yaitu melalui penyelenggaraan jalan sehat sambil memungut sampah. Jalan sehat tidak hanya merupakan olahraga yang murah dan ringan, tapi juga memberikan banyak manfaat bagi

kesehatan tubuh. Dengan berjalan kaki secara rutin bisa mengurangi stres, menurunkan berat badan, mencegah diabetes dan masih banyak lagi fungsi lainnya.

Disampaikan pula bahwa jalan sehat selain sebagai ajang berolahraga juga menjadi wahana untuk memelihara kekompakan dan kebersamaan baik itu dalam keluarga, kerabat ataupun sahabat.

“Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih kepada panitia dan juga para peserta jalan sehat LISA (lihat sampah ambil) yang telah ikut mendukung pelaksanaan kegiatan Sail Indonesia Moyo Tambora 2018, yang Insya Allah akan diselenggarakan dari tanggal 9 hingga 23 September 2018. Adapun eventeventnya nanti adalah culture performance di Pelabuhan Badas, culinary program di Pantai Seliper Ate, tenun and fashion street festival di Jembatan Samota, city parade start dari Kantor Bupati Sumbawa ke Lapangan Pahlawan, dan fun color run start dari Kantor Bupati Sumbawa menuju Pantai Saliper Ate,” pungkas Bupati. (ind)

Tutup BBGRM

Wabup Minta Nilai Kearifan Lokal Dijaga

(Suara NTB/arn)

PUKUL GONG - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, memukul gong tanda penutupan BBGRM di Lapangan Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara.

Sumbawa Besar (Suara NTB) - dalam masyarakat senanWakil Bupati Sumbawa, tiasa berkembang semangat Drs. H. Mahmud Abdullah kegotong-royongan dan keswameminta semangat untuk dayaan yang berbasis pada menumbuhkan lebih luas lagi nilai-nilai sosial budaya kearifan-kearifan lokal, yang masyarakat lokal. Yang menbernuansa gotong - royong dan gakar dan berkembang dalam pemberdayaan di tengah kehidupan masyarakat. masyarakat dapat dijaga. SeDikatakan, masyarakat dimangat kebersamaan dan harapkan saling mendukung tolong menolong dalam men- dan saling membantu di antgatasi berbagai permasalahan. ara sesama. Nilai-nilai keariHal itu disampaikan Wabup fan sosial budaya dalam asdalam penutupan Bulan Bhakti pek kegotong-royongan dan Gotong Royong Masyarakat keswadayaan patut dijaga, (BBGRM) tahun 2018, di Lapan- dipelihara dan dikembangkan. gan Desa Sebewe Kecamatan Sehingga menjadi potensi efekMoyo Utara. Pelaksanaan BB- tif bagi pembangunan masyaGRM, upaya untuk terus meng- rakat dan bangsa dalam ranggelorakan peran aktif masya- ka mewujudkan keharmonrakat dalam pembangunan. isan kehidupan bersama, seSecara sosiokultural, di bagai sesama warga masya-

rakat dan bangsa Indonesia.

Sementara itu, Kepala DPMD Kab. Sumbawa Dr. M. Ikhsan Safitri, dalam laporan singkatnya menyatakan, bahwa kegiatan BBGRM walaupun telah berakhir, namun diharapkan kegiatan gotong royong tetap berjalan di bulanbulan selanjutnya.

Dikatakan, kegiatan BBGRM tahun 2018 diwarnai dengan rasa penuh duka dengan adanya kejadian bencana gempa dan kebakaran di beberapa wilayah dikabupaten Sumbawa. Dalam suasana tersebut, dibutuhkan spirit gotong royong serta kepedulian semua pihak. Dilaporkan, telah banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama berlangsungnya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Misalnya dalam bidang kemasyarakatan, telah dilaksanakan penyuluhan tentang pembayaran pajak dan penyuluhan penegakan keamanan dan ketertiban serta gotong royong.

Dalam bidang ekonomi, dilaksanakan kegiatan perbaikan saluran irigasi dan jalan usaha tani, serta optimalisasi dan intensifikasi program Kredit Sahabat (Kerabat). Sementara dalam bidang sosbud, dilaksanakan gotong rotong tempat ibadah dan pemakaman umum, perbaikan sarana air bersih, pemanfaatan lahan pekarangan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan desa. (arn)

Taliwang (Suara NTB) – Terhitung bulan September ini Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai mentransformasi pola penyaluran Beras Sejahtera (Rastra).

Dari yang selama ini disalurkan secara langsung menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai ketentuan terbaru Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Sekretaris Disos KSB, Manurung, S.Pd menjelaskan, pola penyaluran terbaru ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak lagi menerima bantuan dalam bentuk beras. Bantuan disalurkan dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening masing-masing KPM. Setiap bulan, KPM nantinya akan menerima dana sebesar Rp 110.000 yang ditransfer ke rekening Bank BRI. Dana tersebutlah yang digunakan KPM untuk membeli beras di warung atau kios yang telah ditentukan pihak bank. “Jadi nanti bukan beras lagi yang diterima KPM. Tapi uang tunai,” terang Manurung.

Dengan pola non tunai ini, KPM bisa memilih sendiri jenis beras apa saja yang akan dibeli di warung atau kios yang telah ditunjuk bank. Menurut Manurung, KPM tidak bisa sembarang membelanjakan dana yang diterimanya untuk keperluan lainnya di luar yang telah ditetapkan Kemensos. KPM hanya dapat membelanjakan dana tersebut untuk membeli beras dan telur. “Di luar dari itu KPM tidak bisa membelanjakannya,” tegasnya.

Ia memastikan, permainan oleh kios atau warung dengan KPM membelanjakan dana tersebut di luar dua item yang telah ditentukan tidak bisa terjadi. Sebab sistem bank dengan

(Suara NTB/bug)

Manurung pembayaran non tunai hanya akan menerima pembayaran dua jenis barang yakni beras dan telur. “Nanti kelihatan di slip pembeliannnya. Jadi mereka, baik KPM maupun kios tidak bisa bermain. Apalagi nanti tetap akan dilakukan pendampingan,” klaimnya.

Untuk jumlah warung atau kios yang akan diajak bekerja sama mengelola sistem BPNT ini pihak Bank BRI tengah melakukan survei di seluruh wilayah kecamatan. Manurung menyebutkan tiap desa dan kecamatan, akan berbeda jumlah kios yang akan dijadikan titik transaksi sesuai dengan jumlah KPM. “Semakin banyak KPM-nya maka akan banyak juga kios yang jadi titik transaksi. Mungkin nanti setiap kios bisa melayani sampai 400 KPM,” urainya.

Di KSB sendiri jumlah KPM pada tahun 2018 ini ditetapkan Kemensos sebanyak 10.096 kepala keluarga (KK). (bug)

Pelantara Diharapkan Beri Pemulihan Trauma Anak Korban Gempa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi berharap kepada peserta Pelayaran Lingkar Nusantara (Pelantara)-8 membantu dalam masa pemulihan pasca gempa.

Dengan memberikan pemulihan trauma alias trauma healing, terutama kepada anak-anak korban gempa yang saat ini masih di lokasi pengungsian.

“Insya Allah keterlibatan adikadik dalam memberikan trauma healing kepada para korban gempa, dapat mempercepat proses pemulihan. Serta tentunya menjadi bagian dari upaya pembinaan generasi muda dalam rangka membentuk karakter bangsa yang dihajatkan melalui kegiatan pelayaran lingkar nusantara ini,” pungkas Sekda, saat menyambut peserta Pelantara-8 di Pelabuhan Badas, Rabu (5/9) .

Dijelaskan Sekda, di tengahtengah kesibukan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Sail Indonesia Moyo Tambora 2018, Sumbawa dilanda gempa pada 19 Agustus lalu. Yang mengakibatkan kerusakan parah bangunan dan rumah penduduk.

Bahkan 49.188 orang harus ting-

gal di tenda-tenda pengungsian.

Komandan Satgas Pelantara 8 Kolonel Laut (P) Sukrisno, ST.,M.Si menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut dalam pembinaan generasi muda bangsa sebagai calon pemimpin masa depan. Wujud nyata dari salah satu tugas TNI Angkatan Laut yaitu pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan generasi muda bangsa untuk lebih mencintai tanah airnya, sebagai bangsa bahari untuk lebih mencintai lautnya dan juga sebagai sarana interaksi sosial antar peserta dari berbagai penjuru tanah air yang mempunyai adat dan budaya yang beraneka ragam.

Disampaikan pula, pelayaran ini diikuti oleh 536 peserta Pelantara dan Bela Negara 372 orang panitia dan pendukung 58 orang ABK KRI Teluk Bintuni 106 orang, dengan rute Surabaya-Lombok, Pulau Moyo-Pulau Medang, Badas-Surabaya, dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 11 September 2018 selama 15 hari. (arn)

(Suara NTB/arn)

FOTO BERSAMA - Sekda bersama pejabat Pemkab Sumbawa dan Komandan Satgas Pelantara 8 foto bersama dalam penyambutan di Pelabuhan Badas.

SUARA NTB Kamis, 6 September 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dompu Jadi Pasar UPT BBPOM Diharapkan Minimalisir Peredaran Tramadol Baru Peredaran Gelap Ganja Dompu (Suara NTB) Peredaran dan penyalahgunaan ganja di Dompu makin marak terjadi. Hal itu ditandai intensnya pengungkapan kasus oleh kepolisian. Tak tanggung-tanggung, sitaan barang buktinya selalu dalam jumlah yang besar, sehingga wajar wilayah ini kini dianggap pasar baru peredaran gelap ganja.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., kepada Suara NTB mengungkapkan, banyaknya kalangan muda yang sudah tercekok barang berbahaya tersebut telah membuat para pengedar tergiur menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pasarnya. Tak heran, di setiap pengungkapan kasus yang dilakukan polisi, pasti barang buktinya besar.

Terakhir, ada sekitar 5 bal ganja.

“Dompu memang sudah bisa kita katakan pasar baru peredaran ganja ini, karena penggunanya cukup banyak dan barang buktinya kita temukan dibeberapa lokasi,” ungkapnya.

Selain nilai jualnya yang menggiurkan para pengedar ditengah kebutuhan yang tinggi saat ini, juga cara memperoleh ganja Sumatera tersebut sangat mudah. Pengedar tinggal memasan dan mengambilnya di jasa-jasa pengiriman yang beropersi.

Informasi itu diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Mr (29) mahasiswa terduga pengedar lima bal ganja yang ditangkap beberapa waktu lalu. “Kalau masalah harga sama saja dimana-mana, tapi yang menghasut orang baru sekarang banyak pemain-pemain lama sebab menjanjikan dan sudah banyak penggunanya,” jelas dia.

Suhatta mengatakan, peredaran gelap ganja termasuk sabu diwilayah ini memang cukup sulit ditekan, disamping jaringan pengedarnya sudah terorganisir dengan baik juga proses masuknya barang ini sangat mudah karena Dompu merupakan jalur lintasan.

Diperparah kesadaran masyarakat untuk mengawasi pergaulan anak-anaknya masih sangat kurang, sehingga mudah dipengaruhi oleh para jaringan pengedar yang masih berkeliaran bebas saat ini. “Namun demikian pihak polres selalu mengantisipasi, memperluas jaringan untuk mengungkap semua jaringan pelaku kejahatan narkotika,” tegasnya.

Narkotika jenis ganja yang beredar selama ini, lanjut dia, sebagian besar didatangkan oleh para pengedar dari Sumatera, karena dengan harga yang tergolong murah disana mereka bisa meraup keuntungan lebih di Dompu. “Rata-rata dari Sumatera, baik yang lima bal kemarin maupun yang 1 kilogram sebelumnya,” pungkas d i a . (jun)

Suhatta (Suara NTB/jun)

Harga Mitan di Dompu Naik Dompu (Suara NTB) Setelah sebelumnya Minyak Tanah (Mitan) subsidi dikeluhkan langka, kini giliran harga salah satu kebutuhan dasar masyarakat tersebut naik. Meski naiknya Rp1.000 dari kisaran harga Rp10.000 hingga Rp11.000/botol besar air mineral sebelumnya, namun ini dianggap memberatkan. Pemerintah diminta segera mengusut persoalan ini agar tidak terus membebani masyarakat.

Konsumen minyak tanah, Rizki Fajria kepada Suara NTB, Rabu (5/9) kemarin mengaku, terkejut mengetahui barang subsidi pemerintah itu naik setelah sebelumnya mengalami kelangkaan. “Kemarin kan sulit kita dapat minyak tanahnya, sekarang giliran ada harganya sudah naik,” keluhnya.

Kenaikan harga ini meski terbilang tidak begitu signifikan namun tetap dirasa memberatkan, terutama bagi mereka yang mengandalkan mitan untuk keperluan rumah tangga dan usaha. Pun harga yang dipatok penampung dan pengecer saat ini sudah sangat jauh melampui HPP yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp3.100/liter.

Diakui, ukuran botol besar air mineral yang dipakai pedagang untuk eceran mitan memang isinya lebih dari satu liter, tetapi bukan berarti mereka menentukan harga secara semaunya. Jika mengacu harga per liternya, lanjut Rizki Fajria, dipastikan haga per botolnya hanya Rp8.000 atau maksimal Rp10.000 jika dihitung dengan biaya transportasinya.

“Kalau kita beli literan paling mentok satu botol besar itu Rp10.000, tapi ini sampai Rp12.000 kan keterlaluan. Mungkin besok-besok dikasi langka kemudian naik lagi Rp1000 jadi Rp13.000 kalau terus menerus kan rugi juga kita,” jelasnya.

Konsumen lainnya, Dewi juga mengakui terjadinya kenaikan harga subsidi minyak tanah tersebut. Menurut dia, ini dipicu aksi penimbunan oleh oknum penampung maupun pengecer. Pasalnya, setiap kali melakukan pembelian pasti ditemukan deretan panjang jerigen dari satu atau dua orang pengecer. Mereka bahkan tak menawar harga Rp120.000/jerigen yang ditetapkan penampung.

“Berani mereka ambil dengan harga tinggi itu, banyak lagi makanya kalau kita yang ambil untuk rumah tangga ini kadanga tidak dapat dan pasti terimanya dengan harga yang tinggi,” ungkapnya.

Kabid Perdagangan Diskoperindag Kabupaten Dompu, H. Iskandar yang berusaha dikonfirmasi persoalan ini tak berhasil ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, pun demikian dengan Kadiskoperindag Hj. Sri Suzana. (jun)

Kota Bima (Suara NTB) Keberadaan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bima diharapkan dapat meminimalisir peredaran obat-obatan dan makanan yang berbahaya, salahsatunya tramadol.

Harapan itu disampaikan Penjabat Walikota Bima Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH, saat menerima kedatangan Kepala Balai Besar POM Mataram, Nengah Swarningsih, bersama jajaran di ruang kerjanya, Rabu (5/9).

Penjabat Walikota yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Drs. Azhari mengingatkan BBPOM sebagai leading sector yang bertugas mengansipasi penyalahgunaan obat dan makanan, salah satunya Tramadol.

“Di Kota Bima sendiri tingkat penyalahgunaan tramadol cukup tinggi.

Dengan adanya UPT ini mampu diminimalisir,” katanya.

Dikatakannya, kehadiran UPT BBPOM tentunya akan semakin mempermudah akses koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam mengantisipasi persoalan penyalahgunaan obat terutama bagi generasi muda.

Tidak hanya di situ, Wirajaya juga berharap BPOM kedepan membentuk Tim terpadu bekerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, kepolisian dan lain sebagainya, untuk melakukan sosialisasi secara bertahap di berbagai sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

“Kita harapkan juga partisipasi

(Suara NTB/uki)

PERTEMUAN - Pj. Walikota Bima bertemu dengan BPOM Mataram terkait terbentuknya UPT BBPOM Bima, di ruang kerja walikota setempat, Rabu (5/9). sosialisasi ini melibatkan kelompok pemuda. Meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait obat-obatan dan makanan,” katanya.

Kepala Balai Besar POM Mataram, Nengah Swarningsih

mengaku selain silahturahmi, pertemuan pihaknya dengan Pj. Walikota memberikan informasi mengenai telah terbentuknya UPT BBPOM di Bima yang telah beroperasi dengan lokasi kantor di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

“Saat ini, UPT ini merupakan satu-satunya di Pulau Sumbawa dan lokasi yang dipilih yakni di Bima. kita berharap pemerintah daerah bisa bekerjasama dalam hal pengawasan obat dan makanana,” pungkasnya. (uki)

Pembalak Liar Sering Ancam Polhut TNT Dompu (Suara NTB) Kawasan Taman Nasional Tambora (TNT) tidak saja diancam aktivitas perburuan liar yang dapat merusak ekosistem asli Tambora. Selain itu, masih ada persoalan krusial lain yang sampai hari ini belum bisa diatasi, yakni pembalakan liar di Desa Soritetanga, Doropeti dan Pancasila. Hal itu diperparah dengan fakta bahwa anggota Polhut kerap mendapat perlawanan keras dari para pelaku perusak hutan tersebut.

Kasat Polhut TNT, M. Saad kepada Suara NTB di ruang kerjanya men-

gungkapkan, pembalakan liar di lingkar tambora masih ada yang belum bisa

diselesaikan, terutama di tiga desa itu. Saat patroli terakhir pada Agustus lalu,

Meteran Listrik yang Jadi Beban Daerah akan Ditertibkan Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu berencana menertibkan meteran listrik yang menjadi beban daerah untuk membayarnya. Penertiban ini dikhususkan kepada rekening listrik yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, walaupun sebelumnya dipasang untuk membantu warga.

Kepala Bagian Umum Setda Dompu, Muhammad Adhar, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB, Rabu (5/9) kemarin mengaku, baru mengetahui ada beberapa rekening

listrik yang jadi beban Pemda untuk membayarnya. Padahal fasilitas tersebut sudah dimanfaatkan lama dan warga memiliki kemampuan untuk menbayar sendiri. “Nanti kita koordinasi dengan PLN, rekening mana saja,” katanya.

Beberapa rekening yang masih dibayarkan Pemda Dompu perbulannya seperti beberapa perumahan warga yang direlokasi dari kampung Samporo Bali 1 Dompu ke Desa Maulana Dompu. Warga yang direlokasi sejak kepemimpinan H Syaifurrahman Salman, SE ini kabarnya masih dibayarkan listrik-

nya oleh Pemda Dompu.

“Kalau sudah ada informasi dari PLN, baru kita surati warga pemilik rumah. Biar mereka tidak kaget ketika kita hentikan pembayarannya,” ungkap Adhar.

Beban pembayaran listrik oleh Bagian Umum Setda Dompu berbulannya rata di atas Rp200 juta. Namun untuk Agustus 2018, tagihannya sekitar Rp195 juta dan beban terbesar ada dari rekening listrik kantor Bupati. Jumlah ini sudah termasuk untuk tagihan listrik lampu jalan. (ula)

pihaknya mendapat ancaman keras dari para pelaku, seperti pengerusakan mobil, penghadangan bahkan penodongan dengan senjata tajam.

“Mereka ini tetap aktif melakukan pembalakan di wilayah taman nasional, kemarin patroli terakhir kita mendapat ancaman bahkan sudah mengarah ke anarkis.

Kami punya mobil dirusak, bahkan saya sendiri diancam pakai parang,” kata dia.

Perlawanan keras untuk kesekian kali yang ditunjukan masyarakat ini masih dengan alasan yang sama, bahwa hutan bukanlah milik petugas melainkan masyarakat. Sehingga dianggap wajar untuk ditebangi pepohonannya.

Namun karena masih mengedepankan langkah persuasive, TNT pun hanya bisa mengingatkan agar pemanfaatan hutan kayu tersebut tidak dengan cara yang menyimpang dari aturan, karena akan mengurangi ketersediaan air bersih dan rentan memicu banjir serta tanah longsor. “Tetap kita utama persuasif sama mereka itu mungkin butuh waktu,” ujarnya.

Terus dilakukannya pembalakan liar oleh masyarakat ini, menurut M. Saad, juga dipicu mudahnya

mereka menjual kayu curian ke industri primer yang sudah mendapat izin operasi di sekitar kawasan. Sehingga dari yang seharusnya mengolah kayu kebun kini industri-industri tersebut diduga menampung dan mengolah kayu curian dari dalam kawasan taman nasional.

Hal inilah yang juga menjadi kendala pihaknya dalam menekan aktivitas penembangan liar di lingkar tambora. “Makanya industri primer ini jangan dikasih izin berdekatan langsung dengan kawasan, mereka kan bisanya ambil kayu di kebun masyarakat, mana kebun masyarakat di sana tidak ada, nah ketika orang curi di dalam kawasan masuk industri kan sah sudah jadi susah kita lacak balak,” jelasnya.

Mengingat langkah persuasif yang ditempuh selama ini tidak juga membuahkan hasil dan masyarakat terus mengancam keselamatan petugas, dipastikan pihaknya langkah tegas akan diambil bersama tim gabungan nantinya. “Mungkin sudah saatnya kita ambil langkah penindakan karena sudah tidak bisa diarahkan lagi orang-orang ini,” pungkasnya. (jun)

Pembersihan Puing Bangunan SK PNS Bidan Masih di Meja Bupati Masih Berlangsung Taliwang (Suara NTB) parah juga bergotong royong karena bencana Kegiatan pembersihan puing bangunan dam- ini adalah ujian kita bersama,” cetusnya. pak gempa 19 Agustus lalu masih terus berlangSelain pembersihan puing bangunan, Pemsung di tengah masyarakat. Untuk memperce- da KSB juga membuat jadwal khusus bagi PNS patnya bahkan pemerintah Kabupaten Sumba- untuk menyisir sekolah dan fasilitas kesehawa Barat (KSB) membuat jadwal khusus den- tan yang perlu segera dibenahi sehingga aktivgan mengerahkan seluruh elemen yang ada. itasnya dapat kembali normal melayani Pada, Rabu (5/9) kemarin, dua kecamatan masyarakat. “Untuk sekolah dan Puskesmas menjadi titik fokus kegiatan gotong royong ada yang dibersihkan puing bangunannya ada membersihkan puing-puing bangunan yang juga yang dibuatkan tenda darurat untuk kelas runtuh akibat gempa. Yakni di kecamatan belajar sementara,” papar Wabup.

Brang Rea dan kecamatan Jereweh. “Iya hari Wabup menyatakan, kegiatan gotong royong ini kita arahkan di dua kecamatan itu,” kata dengan melibatkan seluruh elemen menjadi cara Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST kepa- tercepat untuk menuntaskan kegiatan penanda wartawan. ganan pasca gempa. Terlebih Pemda KSB meDi kecamatan Brang Rea ada dua desa yang miliki target mempercepat proses pemulihan masuk dalam jadwal pembersihan, masing- di tengah masyarakat dengan fokus utama masing desa Sapugara Bree dan desa Seminar mengembalikan fungsi fasilitas umum agar peSalit. Dijelaskan Wabup, penentuan lokasi layanan kekadap masyarakat kembali norkegiatan gotong royong pembersihan mal. “Kegiatan rekonsutrksi segera akan puing bangunan itu ditentukan kita laksanakan. Jadi pembersihan pudalam rapat bersama di sekretariat ing harus cepat kita selesaikan karena penanganan gempa Pemda KSB. Di bagaimana mau kerja kalau di lokasi dalamnya dilibatkan seluruh unsur yang akan diperbaiki masih banyak mulai dari TNI, Polri hingga material runtuhan,” tukasnya. masyarakat relawan yang turut Sementara itu, hingga memasuki ambil bagian sejak hari pertama pekan kedua pasca gempa, Pemda kegiatan penanganan. “Jadi lokasi KSB terus melakukan update kegiayang kita fokuskan itu memang adtan penanganan setiap harinya. Bahalah wilayah yang terdampak palkan setiap sore hari, koordinasi di seking parah,” timpalnya. retariat posko penanganan dilakWabup menyatakan, tersanakan dan dipimpin langhadap wilayah yang tidak sung oleh bupati KSB, Dr. masuk dalam jadwal goIr. H. W. Musyafirin, tong royong agar warganMM. Menurut bupati, ya tetap melakukan akselerasi seluruh pipembersihan. Perhak dibutuhkan angkat desa di dalam masa pemuliwilayah setempat han. Karena itu settelah pula diiniap kegiatan harus struksikan agar dilasakanan sejuga melaksanacara bergotong kan gotong royong. royong agar set“Harapan kami iap kegiatan yang kondisinya bisa cepat tuntidak terlalu tas. (bug) Fud Syaifuddin (Suara NTB/bug)

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku tidak mengetahui kalau para dokter dan bidan yang diangkat melalui jalur khusus oleh pemerintah belum menerima SK PNS. Karenanya, ia berjanji akan mengecek ke BKD masalahnya.

Hal itu disampaikan Bupati pada peringatan HUT IBU di lapangan kantor Bupati Dompu, Jumat (31/8) lalu. “Yang sampai hari ini masih statusnya CPNS, saya baru hari ini tahu kalau SK itu belum sampai ke tangan yang bersangkutan. Ada barusan bidan membisikan ke saya, katanya masih menunggu kesempatan Bupati untuk membaginya. Saya kalau tidak diberitahu oleh BKD bahwa ini – ini – ini, saya tidak tahu.

Jadi nanti saya akan cek ke BKD, apa masalahnya sehingga SK ini belum disampaikan kepada yang bersangkutan,” kata H. Bambang M. Yasin.

Kepala BKD Kabupaten Dompu, Ir. Ruslan yang dihubungi di kediamannya, Rabu (5/9) kemarin mengungkapkan, SK PNS terhadap tenaga kesehatan yang diangkat melalui jalur khusus tersebut sudah dinaikan ke meja Bupati. Sejak dinaikan hingga saat ini, SK tersebut belum juga diturunkan. “SK itu sudah lama kita naik ke meja Bupati,” kata Ruslan.

Ia pun mengaku, tidak memiliki kepentingan untuk menahan SK pegawai. Kalau sudah ada, pasti akan diserahkan. “Apa kepentingan saya menahan SK orang?,” katanya.

(Suara NTB/ula)

Ruslan Sebagaimana diketahui, Kabupaten Dompu mendapat kuota pengangkatan bidan dan dokter tidak tetap oleh Kementrian Kesehatan RI sebanyak 71 orang. Para pegawai ini sudah melalui tahapan pengabdian dan pelatihan prajabatan, namun belum juga diangkat menjadi PNS. “Kalau ndak salah tahun lalu, ada PTT yang sudah beralih status menjadi CPNS 71 orang,” kata H. Bambang.

Terkait CPNS Dompu yang diangkat sejak 2015 lalu melalui jalur formasi honorer K2, Kepala BKD Dompu enggan memberikan komentar. “Kalau soal itu, saya ndak mau komentar,” kata Ruslan yang langsung masuk ke dalam rumahnya. (ula)

POLHUKAM

Kamis, 6 September 2018

Halaman 8

Golkar Kalah di Sidang Sengketa DCS Lobar Tunggu Kajian BPK TINDAKLANJUT temuan BPK sejauh ini belum tuntas.

Terutama temuan kerugian negara mencapai miliaran rupiah belum tertagih. Diantaranya, temuan LHP BPK masih tersisa pada dana purnabakti mantan DPRD tahun 1999mencapai Rp3,9 miliar tersisa sekitar Rp2,7 miliar. Selain itu, temuan kerugian pengadaan cadangan besar pemerintah (CBP) senilai Rp108 juta. Temuan kerugian negara ini pun terancam dipidanakan. Pemda melalui Inspektorat sudah menyerahkan temuan ke BPK (Suara NTB/dok) untuk selanjutnya dikaji apakah HR Agus Hidayat dilanjutkan ke APH atau tidak.

Saat ini Pemda tengah menunggu keputusan dari pihak BPK. Inspektur pada inspektorat Lobar, HR Agus Hidayat mengatakan perihal temuan kerugian dilanjutkan ke APH atau bagaimana, masih menunggu hasil keputusan akhir dari BPK. Sebab pihaknya sudah menyerahkan semua dokumen temuan itu ke BPK namun belum ada keputusan akhir dari lembaga pengawas tersebut.

Dikatakannya, temuan kerugian yang diserahkan ke BPK bukan hanya CBP namun semua temuan kerugian negara yang ada di Lobar. Pihaknya menyerahkan ke BPK untuk meminta petunjuk bagaimana langkah Pemda selanjutnya. Apakah ada temuan yang perlu penanganan lebih lanjut, pihaknya menyerahkan ke BPK. Akan tetapi sejauh ini belum ada jawaban dari BPK. Termasuk pihaknya meminta kajian terkait tindaklanjut temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti supaya item ini masuk kolom 4.

Dijelaskan khusus temuan kerugian negara pengadaan CBP belum dikembalikan oleh rekanan. Hanya satu rekanan sudah mengembalikan, namun tersisa satu rekanan yang bandel belum mengembalikan kerugian negara mencapai Rp 108 juta. Menindaklanjuti temuan ini, pihak Pemda sudah menempuh melalui sidang majelis TPTGR. Sehingga ada wacana agar temuan ini diserahkan ke APH (aparat penegak hukum), Sehingga nanti dari APH akan di BAP kemudian dilidik sampai pengusutan.

Begitu pula temuan kerugian negara di DPRD. Dewan berjanji segera menuntaskan dan sudah ada perjanjian dibuat angota dewan dikoordinir oleh Sekwan. Karena belum juga diselesaikan, maka konsekuensi tentu temuan ini dilaporkan ke BPK. Apakah dilanjutkan ke sidang majelis TPTGR atau diserahkan ke ranah hukum. Lebih lanjut, kata Inspektur, ada beberapa temuan yang dilanjutkan ke kolom 4. Artinya tindaklanjut yang tidak bisa ditindaklanjuti seperti temuan kerugian purnabakti mantan DPRD tahun 1999-2004 mencapai Rp 3,9 miliar.

Tentu harus didukung bukti dan kronologis. Perlu dilakukan maping dan dibuatkan kronologis. ‘’Dibentuk tim, bila perlu ketua tim nantinya Sekda. Lalu dikelompokkan mana yang masuk kolom 4 dan mana yang masuk kolom 1 yang bisa ditindaklanjuti dan kolom 2 yang selesai sesuai hasil tindaklanjut. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Golkar Lombok Barat kalah dalam sengketa Daftar Calon Sementara (DCS) Pileg 2019 melawan KPU, menyusul Bawaslu Lobar menolak permohonan pemohon seluruhnya. Putusan sengketa ini disampaikan pada sidang pembacaan putusan yang digelar di Kantor Bawaslu Lobar kemarin. Atas putusan ini, Golkar pun akan mengajukan sengketa ke Bawaslu untuk koreksi putusan tersebut. Bahkan Golkar bakal mengambil langkah melapor pihak KPU ke DKPP atas dugaan kelalaian dan ketidakcermatan sehingga merugikan Golkar karena bacaleg yang diusung dari dapil II berkurang.

Dalam sidang pleno pembacaan penetapan putusan hasil sidang Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh pimpinan sidang ketua Bawaslu Lobar, Abrar, anggota diantaranya Lalu Arjuna Surya Nursiwan, Lalu Rudi lskandar, Basriadi dan Ma’rifatullah, dalam perkara dengan Nomor Registrasi Permohonan 01/PS/ BWSL.LBB.18.05/VIII/2018.

Dijelaskan, permohonan pemohon seluruhnya sesuai dengan hal yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan yakni membatalkan SK KPU yang tidak memasukkan bacaleg L. Ivan Indaryadi

sebagai DCS. Hal inilah menjadi objek sengketa yang diajukan oleh Golkar. Sebelum memutuskan sengketa ini tentu pihaknya melakukan kajian-kajian. Baik dari fakta persidangan maupun dokumen dinilai oleh majelis.

Menurutnya selepas sengketa di Bawaslu, sesuai ketentuan pihak pemohon dan termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan koreksi putusan ke Bawaslu RI. Mengacu peraturan Bawaslu jelasnya, pemohonan dan termohon bisa mengajukan koreksi putusan ke Bawaslu RI, namun melalui Bawaslu kabupaten/kota. Artinya Bawaslu kabupaten/kota yang nanti menyampaikan ke Bawaslu RI. Jika

ada yang ingin menyampaikan gugatan lagi terhadap putusan Bawaslu Lobar tersebut.

Sementara itu ketua Harian DPD II Golkar Lobar Hermayadi menghormati putusan Bawaslu Lobar selaku hakim dalam sengketa ini. Namun pihaknya akan tetap menempuh jalur koreksi putusan ke Bawaslu RI dan melapor ke DKPP. Sebab jelas dalam sidang putusan tersebut, ada kekeliruan dan tidakcermatan pihak KPU dalam hasil keabsahan terhadap dokumen bacaleg yang diajukan Golkar.

“Kami akan upayakan untuk lapor ke DKPP agar ditempuh sidang etik, secara paralel

(Suara NTB/why)

(Suara NTB/her)

PUTUSAN - Sidang putusan sengketa DCS Golkar melawan KPU di Kantor Bawaslu Lobar kemarin kami juga akan mengajukan koreksi putusan Bawaslu Lobar ke Bawaslu RI,” tegasnya.

Pengajuan koreksi putusan Bawaslu ini jelasnya langsung diajukan hari itu juga (kemarin red), sebab batasnya 1x24 jam. Termasuk DKPP juga

akan dilakukan paralel sebab sudah jelas dalam putusan bahwa pihak KPU tidak cermat. Menurutnya hal ini harus dipertanggungjawabkan secara hokum. Apalagi akibat keputusan KPU ini Golkar sangat dirugikan. (her)

BERBINCANG - Bakal Calon Presiden RI, Prabowo Subianto berbincang dengan pengungsi di Dusun Guntur Macan, Desa Guntur Macan, Gunungsari, Lombok Barat, Rabu (5/9) didampingi Ketua DPP Partai Berkarya, Titiek Soeharto.

(Suara NTB/yon)

Praperadilan Ditolak, Manajer SDM PT.ASDP Kayangan Ditahan Bacapres Prabowo Subianto Keliling Tenda Pengungsi Gempa Lombok Selong (Suara NTB) Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum pada PT. Indonesia Ferry Cabang Kayangan inisial JW ditahan aparat Polres Lotim. Pasalnya yang bersangkutan diduga melakukan pemerasan terhadap anak buah kapal (ABK). Baik berupa uang makan, uang saku dan uang Diklat untuk kenaikan pangkat.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SIK, menjelaskan bahwa tersangka JW selaku manager SDM ASDP Kayangan. Dia duduga melakukan pemerasan terhadap ABK dengan melakukan pemotongan uang makan, uang saku hingga Diklat. Apabila yang bersangkutan tidak memberikan uang sebagaimana yang diminta oleh manajer SDM tersebut, maka ABK itu tidak diberangkatkan untuk mengikuti Diklat dan tidak dipromosikan jabatannya. Sehingga persoalan itu dilaporkan ke aparat kepolisian oleh para korban yang mengaku dimintai sejumlah uang.

“Saat ini proses penyelidikan penyidikan sudah kita lakukan. Semuanya sudah lengkap,” terangnya.

Dalam penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka, Joko Tamtomo menjelaskan yang bersangkutan dikenakan pasal 368 yang merupakan delik biasa dan bukan delik aduan.

Sehingga dalam delik biasa itu, sesuai laporan pasal I huruf 24, huruf 25 laporan terkait KUHAP sudah dijelaskan bahwa siapapun pelapor siapa yang mengalami, mendengar dan mengetahui secara langsung, sehingga siapapun boleh melapor.

Untuk itu terkait pelapor yang dinilai tidak sah sebagaimana dipersoalkan oleh terlapor hingga melakukan PP mulai dari penetapan tersangka, penangkapan hingga penahanan itulah diuji di pengadilan selama 7 hari kerja. PN Selong Rabu kemarin, memutuskan menyatakan menolak seluruhnya dari pemohon, dan mengabulkan jawaban dari tergugat atau termohon bahwa proses penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan oleh penyidik sudah sesuai prosedur dan penyidik diharapkan untuk menindaklanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku. “Dari keputusan itu, prosedur penanganan kasus ini tetap lanjut,” terangnya.

Dalam penanganan kasus inipun, berkasnya sudah tahap I atau P19. Berkas kasus itu sudah dikirim ke Kejaksaan. Laporan kasus pemerasan itu masuk pada Bulan Mei 2018 lalu, Joko Tamtomo menjelaskan, gugatan PP merupakan hak dari siapapun, baik pelapor, tersangka maupun keluarga tersangka. Inti dari praperadilan itu untuk menguji sah atau tidaknya upaya paksa, baik penetapan tersangka, penetapan dan penahanan terkait proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Serta PP tersebut menguji profesionalitas penyidik.

“Saat ini proses penyelidikan penyidikan sudah kita lakukan.

Semuanya sudah lengkap,” terangnya. (yon) Joko Tamtomo

Giri Menang (Suara NTB) – Bakal Calon Presiden RI, Prabowo Subianto berkeliling tenda pengungsian Desa Guntur Macan, Gunungsari, Lombok Barat. Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini menyerap curahan hati masyarakat.

Mantan istri, Titiek Soeharto yang juga Ketua DPP Partai Berkarya turut mendampingi.

Debu beterbangan di sekitar lokasi pengungsian di tanah lapang Dusun Guntur Macan, Rabu (5/9) siang. Warga pengungsi gempa Lombok berkerumun menyambut Prabowo. Di dalam tenda hijau masjid daru-

rat pengungsian setempat, Prabowo kemudian berbincang dengan warga.

“Musibah ini, adalah musibah kita semua dan kita semua berkewajiban untuk membantu meringankan beban sauadara-saudara kita,” kata dia mengawali perbincangannya.

Prabowo mengaku merasa prihatin atas musibah yang melanda Lombok. Dia mengajak setiap pihak untuk terus melanjutkan uluran tangan membantu korban terdampak gempa. “Saya di sini tidak ada maksud lain selain menunjukkan kita peduli,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Guntur Macan, H. Murni menjelaskan, 328 kepala keluarga warga yang menempati tenda pengungsian tersebut kini menjadi tuna wisma alias tidak memiliki rumah tempat tinggal.

“Semuanya mengungsi lebih satu bulan ini. Di daerah ini 98,5 persen mengalami kerusakan. Kami harapkan kami bisa mendapat bantuan hunian sementara,” pintanya.

Sebab, untuk mulai membangun sejumlah warganya belum kebagian jatah bantuan dari pemerintah, yang diant-

Bandar Sabu Cakranegara Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Bandar sabu berinisial KS alias PK (31) setelah dua tahun beraksi baru terciduk. Tersangka KS sekaligus mengedarkan barang haram dalam jumlah besar. Pelanggannya penyalahguna narkoba di wilayah Mataram.

Kasubdit III Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP Anak Agung Gede Agung menjelaskan, tersangka berbisnis haram narkoba mengambil keuntungan penjualan ke pengecer-pengecer kecil.

“Dia tidak membeli langsung. Dia terima barang dari bandar di atasnya lagi lalu dijualkan. Selisih keuntungannya dia yang ambil,” ujarnya dikonfirmasi kemarin.

Tersangka KS diciduk di rumahnya di Abiantubuh Utara, Cakranegara Selatan Baru, Cakranegara, Mataram.

Untuk mengedarkan sabu, tersangka menggunakan orang lain untuk mengantar barang kepada pemesan.

Dari penggeledahan ditemukan barang bukti sabu yang disimpan di dalam 18 poket besar. 15 poket diantaranya sudah siap diedarkan Minggu (26/8) lalu.

Barang bukti lainnya, tiga bundel plastik klip transaparan, alat laminating dan alat hisap, serta uang tunai Rp3,9 juta. “Saat digerebek dia sedang membungkus sabu ke dalam poketan-poketan. Sudah siap diedarkan,” paparnya.

Tersangka sudah ditahan di Rutan Polda NTB dan menanti hukuman dengan

(Suara NTB/why)

SABU - Barang bukti sabu dari Thailand yang disimpan di dalam hak sepatu digelar bersama dengan kasus sabu 1 ons bandar Cakranegara, Mataram pada konferensi pers di Mapolda NTB. sangkaan pasal 112 dan atau pasal 114 UU RI Nomor 35/ 2009 tentang narkotika.

Sebelumnya, Ditresnarkoba Polda NTB juga mengamankan 3 ons sabu yang dikirim dari Bangkok, Thailand melalui paket kiriman pos.

Sabu milik tersangka FR, warga Pujut, Lombok Tengah tersebut dikirim dengan modus disembunyikan di sela hak sepatu.

Direktur Reserse Narkoba Polda NTB, Kombes Pol Yusfadilah mengatakan, pelaku berkenalan dengan bandar di Thailand dari perkawanan kala sama-sama menimba rezeki di negeri Jiran Malaysia.

Perkawanan itu kemudian diteruskan dengan bisnis narkoba. Memanfaatkan waktu tang-

gap darurat bencana gempa bumi Lombok, bandar Thailand tersebut mengirimkan sabu pakai jasa Kantor Pos Mataram.

“Bisa jadi memanfaatkan kondisi gempa. Namun paket ini dikirim dengan tujuan alamat pribadi. Bukan untuk bantuan korban gempa,” jelasnya.

Namun, paket sabu tersebut terbongkar modusnya dari pemeriksaan petugas Bea Cukai Mataram. Modus impor sabu lewat paket kiriman luar negeri merupakan yang pertama kali digunakan jaringan narkoba internasional yang menyasar Lombok.

“Selama ini kan lewat Jakarta dulu, Batam, atau Surabaya.

Tapi ini langsung ke Lombok pakai paket. Ini modus pertama kali,” pungkas Yus. (why)

aranya dana Rp50 juta untuk korban rumah rusak berat.

“Warga kami ingin rumah tempat kami pulang sambil menunggu yang Rp50 juta.

Untuk sementara itu yang kami harapkan,” tutur Murni.

Prabowo bersama petinggi Partai Gerindra kemudian menyempatkan diri berkeliling tenda-tenda pengungsian.

Dia yang mendapati pengungsi yang sakit lantas memerintahkan tim Dokter Prabowo Menyapa untuk memberi penanganan. Pengungsi mendapat perawatan karena menderita Infeksi Sa-

luran Pernapasan Akut (ISPA) dan gangguan pencernaan.

Prabowo juga memberikan bantuan sembako, pompa air, terpal, bantuan medis dan obat-obatan.

Ketika mampir di masjid darurat, Prabowo diberi cinderamata berupa sorban oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Ishlah Guntur Macan.

Bakal Calon Wakil Presiden pasangan Prabowo, Sandiaga Salahuddin Uno sebelumnya lebih dulu mengunjungi pengungsi di Desa Kekait, Gunungsari, Lombok Barat, serta Sembalun, Lombok Timur. (why)

Kasus Korupsi Polres Lombok Utara Dikerjakan Polda NTB Mataram (Suara NTB) – Markas Komando (Mako) Polres Lombok Utara terdampak hebat gempa Lombok M=7 Minggu (5/8) lalu.

Kantor yang baru diresmikan delapan bulan lalu tersebut tak lagi dapat difungsikan. Demikian juga halnya pelayanan penanganan perkara.

Kapolres Lombok Utara, AKBP Afriadi Lesmana mengatakan, penanganan laporan kepolisian untuk sementara ini dilimpahkan ke Polda NTB. “Ada beberapa yang ditangani sebelum gempa dilimpahkan. Ada juga yang baru langsung kita arahkan ke sana,” ujarnya dalam suatu kesempatan berbincang pekan lalu.

Afriadi mengatakan, kondisi Polres Lombok Utara belum memungkinkan untuk melayani pelayanan publik.

Khususnya dalam hal penanganan kasus.

Contoh saja kasus dugaan pencabulan anak yang terjadi di masa tanggap darurat akhir Agustus lalu langsung dilimpahkan ke Polda NTB. Barang buktinya pun ada yang ikut tertimbun runtuhan bangunan dan belum sempat diselamatkan.

Tidak hanya penanganan kasus pidana umum, Afriadi mengatakan juga menyerahkan penanganan perkara korupsi ke Ditreskrimsus Polda NTB. “Kita memang ada target untuk diselesaikan. Tapi ini ada kondisi bencana, sehingga dibackup penanganannya oleh Polda NTB. Untuk target tidak terpengaruh, tetap diselesaikan,” ujarnya.

Beberapa kasus yang dilimpahkan diantaranya dugaan penyimpangan pengurusan sertifikat Prona dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Gedung dua lantai Polres Lombok Utara akan dirobohkan dan diganti dengan kantor darurat. Pembangunan kembali akan dianggarkan pada tahun 2019 mendatang.

Mabes Polri melalui Kapolri Jenderal Pol M Tito Karnavian sudah menyerahkan bantuan sebesar Rp2 miliar untuk rekonstruksi gedung Polres Lombok Utara yang diserahkan Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri pekan lalu. (why)

Kamis, 6 September 2018

SUARA NTB

Halaman 9

Jaringan Pipa Rusak karena Gempa

Pelayanan Air PDAM Praya Terganggu Praya (Suara NTB) Manajemen Perusahan Air Minum Daerah (PDAM) Praya Lombok Tengah (Loteng) kini tengah dipusingkan dengan banyaknya jaringan pipa yang rusak akibat gempa. Terutama untuk jaringan pipa di wilayah Loteng bagian utara yang selama ini menjadi penyuplai utama air bersih bagi PDAM. Bagaimana tidak, dengan rusaknya jaringan pipa yang ada suplai air baku untuk diolah PDAM Praya menjadi berkurang.

Kondisi tersebut menyebabkan suplai air bersih ke pelanggan yang ada juga ikut terganggu. “Kami permaklumkan kepada semua pelanggan PDAM Praya, kalau kondisi suplai air bersih untuk saat ini belum bisa normal. Karena

banyaknya jaringan pipa kami yang rusak, terkena dampak gempa,” ungkap Direktur Utama (Dirut) PDAM Praya, L. Kitab, kepada Suara NTB, Rabu (5/9) kemarin.

Pihaknya sampai sejauh ini

masih terus berupaya melakukan perbaikan atas pipa air yang rusak tersebut. Agar pelayanan air bersih bisa kembali normal. Sehingga selama masa perbaikan, akan dilakukan penjadwalan kepada para pelanggan.

Karena kalau tidak, debit air yang tersedia tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi para pelanggan sekaligus. “Akibat kerusakan jaringan pipa yang terjadi, debit air yang bisa diolah PDAM Praya berkurang hingga 50 persen. Jadi mau tidak mau harus ada penjadwalan. Supaya pelanggan bisa tetap terlayani air bersih,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, sebelum terjadi gempa debit air yang bisa dikelola PDAM Praya hingga 600 liter perdetik. Namun saat ini, debit air yang

bisa dikelola tidak lebih dari 300 liter perdetik. Belum lagi, kondisi musim kemarau yang cukup panjang, juga ikut berdampak pada kuantitas debit air yang ada.

Pihaknya juga berharap para pelanggan bisa berhemat menggunakan air bersih. Supaya pelanggan yang lain juga bisa sama-sama menikmati layanan air bersih. Mengingat kondisi debit air yang sangat terbatas. “Mau dengan cara apapun, kalau debit air terbatas kita tidak bisa dipaksa semua pelanggan harus mendapat pelayanan secara

serentak. Harus dijadwalkan dan pelanggan juga hendaknya hemat menggunakan air bersih,” tandas Kitab.

Disinggung jumlah jaringan pipa yang rusak akibat gempa, Kitab mengatakan secara fisik masih terus diidentifikasi.

Tapi secara kasat mata banyak jaringan pipa PDAM Praya yang mengalami pergeseran.

Yang berdampak langsung pada kinerja jaringan pipa tersebut. Terutama jaringan pipa yang ada di wilayah Loteng bagian utara. Yang menjadi sumber utama air baku bagi PDAM Praya. (kir)

(Suara NTB/dok)

L. Kitab

Korupsi Penyertaan Modal Perusda Loteng

Hakim Tinggi Kuatkan Vonis Bersalah Tiga Terdakwa Mataram (Suara NTB) Pengadilan Tinggi NTB menerima banding jaksa penuntut umum atas vonis korupsi penyertaan Perusda PT Lombok Tengah Bersatu. Hakim tinggi Tipikor menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Sebab, tidak ada fakta baru yang dapat dipertimbangkan hakim.

“Hakim tinggi menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama,” kata Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi di ruang kerjanya, Rabu (5/9).

Amar putusan majelis hakim, RR Suryowati, I Gusti Lanang Dauh, dan Sarwoko antara lain, menerima permohonan banding jaksa penuntut umum Kejari Lombok Tengah.

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, serta menyatakan terdakwa Lalu Martadinata, Zahrun Arbaidi dan Abdul Karim tetap dalam tahanan dan membayar biaya perkara.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram memvonis bersalah tiga terdakwa tersebut atas perbuatan korupsi dan pencucian uang.

Alasan hakim menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yakni, hakim tinggi menyatakan sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang memvonis para terdakwa secara sah dan meyakinkan.

“Tidak terdapat hal yang baru yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim tingkat banding. Semua fakta sudah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama,” kata Fathurrauzi mengutip isi amar putusan hakim tinggi.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Lombok Tengah, Hasan Basri menyebutkan, belum menerima relaas resmi atas vonis Pengadilan Tinggi NTB tersebut.

“Nanti kalau sudah kita terima, kita akan pelajari dulu. Apakah akan mengajukan upaya hukum lanjutan ke tingkat kasasi, atau menerima. Kita teliti dulu putusannya,” kata dia.

Terdakwa Zahrun Arbaidi, dihukum 5 tahun 6 bulan penjara, denda senilai Rp 100 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp 552.857.000.

Mantan Direktur Utama Lalu Martadinata divonis 3 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 36 juta. Sementara, Abdul Karim mendapat hukuman penjara selama dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Uang pengganti sebesar Rp 100.450.000 yang sudah dititip Karim ke jaksa diperintahkan disetor ke Pemkab Lombok Tengah sebagai uang pengganti kerugian negara.

Vonis itu diambil setelah hakim menimbang fakta persidangan, bahwa dana penyertaan modal dari Pemda senilai Rp 1 miliar masuk dalam rekening PT LTB tertanggal 3 September.

Uang senilai Rp 700 juta dipindahbukukan dengan cara kliring, dari rekening PT LTB ke rekening BCA atas nama Daddy Himawan, Direktur PT Prima Graha Cemerlang yang ternyata adalah perusahan milik Zahrun.

Uang sebesar Rp 700 juta yang seharusnya digunakan untuk usaha bata ringan PT LTB, dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa Zahrun.

Dana Rp 700 juta, diketahui ditransfer ke total 28 orang. Dua di antaranya merupakan terdakwa Abdul Karim dan Lalu Martadinata.

Untuk Abdul Karim, Zahrun mentrasfer uang Rp100.450.000 yang dilakukan sebanyak empat kali. Sementara Lalu Martadinata, menerima transfer sejumlah Rp 36,5 juta. (why) Fathurrauzi (Suara NTB/why)

(Suara NTB/ist)

PUSAT INFORMASI - Press Conference Peresmian Pusat Informasi Gempa Lombok dan Sumbawa pada (5/9) di kantor Pusat ACT Mataram.

ACT Resmikan Pusat Informasi Gempa Lombok dan Sumbawa Mataram (Suara NTB) Sehubungan maraknya berkembang informasi hoaks seputar gempa Lombok dan aksi-aksi kemanusiaan yang dilakukan sejumlah lembaga kemanusiaan berakibat keresahan publik. Bersama ini lembaga kemanusiaan global Aksi Cepat Tanggap (ACT) membuka pusat informasi dan media center untuk gempa Lombok dan Sumbawa (information center for Lombok and Sumbawa Earthquake) di sejumlah titik strategis di NTB, Pusat Informasi ini resmi dibuka pada Rabu (5/8) di Kantor Cabang ACT NTB di Mataram.

Manajer Komunikasi ACT Lukman Aziz Kurniawan

menyebutkan, selain menjadi sumber informasi bagi media dan publik, fasilitas ini juga menjadi sumber informasi valid bagi NGO dan pemangku kepentingan lain. Untuk menjaga kualitas dan keakuratan informasi, ACT menurunkan relawan-relawan terbaik di posko pengungsian, sehingga data yang didapat adalah data yang valid dan langsung dari lapangan “Pusat Informasi Gempa Lombok dan Sumbawa bisa menjadi rujukan media dalam pembuatan berita. ‘’Video dan foto-foto yang kita berikan di sana itu berstandar jurnalistik. Kita juga berharap pusat informasi ini dapat melawan atau meminimalisir video maupun foto hoaks yang

AHM Minta PB1 Disesuaikan tengah kondisi hotel yang dialami pascabencana, serta menyarankan agar Walikota membuat kebijakan untuk membentuk tim ahli untuk melakukan asesmen dan mengeluarkan sertifikasi layak bangunan bagi gedung dan bangunan hotel pascagempa, karena tingginya biaya sertifikasi secara mandiri.

Menyikapi hal tersebut, Walikota menyatakan bahwa dirinya akan segera mengambil langkah untuk menyikapi saran dan masukan yang dis-

ampaikan oleh AHM. Ditambahkannya untuk mengambil kebijakan seperti yang diharapkan AHM, Pemerintah Kota Mataram harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait. Seperti Kementerian PUPR yang juga tengah mengerahkan tim asesmen untuk memeriksa kondisi bangunan yang ada di Kota Mataram. Dan untuk rekomendasi penyesuaian pembayaran PB1 sekaligus bagi pihak ketiga yang memiliki kaitan secara keuangan den-

pusat informasi ini juga akan menginformasikan programprogram ACT yang sedang berjalan saat ini seperti Pembangunan Integrated Community Shelter, maupun program lainnya seperti warung wakaf dan desa wakaf,” jelasnya.

Senior Vice President ACT Syuhelmaidi Syukur menjelaskan “Hingga saat ini ACT di Lombok telah mendirikan sebanyak 182 Posko yang terdiri dari 1 Posko Induk, 56 posko unit, 9 posko wilayah, 115 posko dapur umum dan 1 posko food truck. Seluruh posko dan aksi berupa medis, penyelamatan, dukungan psikososial, dan pendistribusian bantuan pokok digerakan oleh lebih dari 1.800 relawan yang ter-

gabung dalam Masyarakat Relawan Indonesia (MRI)ACT,” terangnya ACT telah melakukan pembangunan Integrated Community Shelter (ICS) di Lapangan Gondang, Kecamatan Gangga, KLU. “Semoga program ACT akan berjalan sesuai rencana, ACT berencana akan membangun belasan kompleks ICS serta puluhan fasilitas umum lainnya seperti MCK, Masjid, Puskesmas, dan Sekolah dan yang kita inginkan apa yang kita kerjakan menyemangati banyak pihak dan memotivasi orang untuk lebih banyak membantu khususnya dalam bencana gempa di Lombok ini,” harap Syuhel. (*)

Nasdem Targetkan Masuk Tiga Besar

Audiensi dengan Walikota Mataram

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menerima Asosiasi Hotel Mataram (AHM) untuk melakukan audiensi terkait agenda yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Kota Mataram dan mengenai beberapa hal yang memerlukan perhatian dari Kepala Daerah. Audiensi dengan Walikota Mataram di Aula Pendopo Walikota Mataram yang saat ini dijadikan sebagai ruang kerja sementara Walikota Mataram Rabu (5/9) membahas berbagai hal.

AHM dalam kesempatan itu menyampaikan berbagai hal terkait kendala yang dialami hotel-hotel yang ada di Kota Mataram pascabencana gempa bumi. Hotel-hotel yang ada di Kota Mataram menurut perwakilan AHM, Slamet Fahrurrozi, mengharapkan dukungan dari Walikota dalam upaya recovery karena dampak bencana dirasakan cukup besar. Baik dari segi infrastruktur maupun beban pembiayaan serta operasional yang tidak sebanding dengan tingkat hunian hotel yang menurun tajam. Selain itu, AHM juga meminta rekomendasi untuk penyesuaian Pajak Pembangunan 1 (PB1) atau pajak hotel dan restoran di

mudah tersebar di masyarakat,” ujarnya Pusat Informasi Gempa Lombok dan Sumbawa yang didirikan ACT berada di tiga titik yaitu di Bandara Internasional Lombok, di Kota Mataram yang berlokasi di Jalan Sriwijaya dan di Pelabuhan Lembar Lombok. Di titik-titik tersebut sudah terdapat para relawan yang siap memberikan informasi dan perkembangan kepada para pengunjung mengenai kondisi pascagempa di Lombok, “Khusus pusat informasi yang berada di bandara dan pelabuhan akan ditempatkan di alur kedatangan bandara dan pelabuhan,” ucap Aziz.

Aziz menjelaskan, fasilitas

gan pihak hotel, Ahyar berjanji akan mempelajarinya dan menyiapkan langkah yang tepat. Orang nomor satu di Mataram ini menyatakan, bersyukur bahwa meskipun sejak gempa pertama terjadi sampai dengan saat ini menimbulkan kerusakan cukup besar di Kota Mataram, namun aktivitas perekonomian di Kota Mataram sedikit demi sedikit mulai dapat bergerak lagi. “Mudah-mudahan kita segera pulih dan bangkit kembali,’’ harapnya. (fit)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berpose bersama jajaran AHM usai audiensi kemarin.

Mataram (Suara NTB) mengisi semua dapil. Artinya, paling tidak DPD Nasdem Kota Mataram menarget- nasdem dapat mengantongi enam kursi. ‘’Di kan masuk menjadi partai papan atas pada dapil sandubaya kita juga optimis karena di Pemilu Legislatif 2019 mendatang. Tidak sana ada caleg yang berasal dari kepala tanggung-tanggung, partai besutan Surya lingkungan,’’ terangnya.

Paloh ini menargetkan diri masuk menjadi Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram tiga besar pada Pileg 2019. ini menyebutkan, sedikitnya ada tiga kaling Demikian disampaikan Ketua DPD Par- yang nyaleg lewat Partai Nasdem. Optimistai Nasdem Kota Mataram Syamsul Bahri, me DPD Partai Nasdem Kota Mataram ini SH kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (5/ juga tidak terlepas dari popularitas Nasdem 9) kemarin. ‘’Berdasarkan arahan dari DPP saat ini. kita harus masuk tiga besar,’’ ujarnya.

Ketika disinggung target menduduki kursi Namun demikian pihaknya tidak mau pimpinan Dewan, Syamsul secara berkelakar muluk-muluk, melihat persentase partai yang mengatakan, untuk hal ini dirinya belum daada di Kota Mataram. Juga, terkait pat memastikan. ‘’Nah ini kita belum masalah pecah dapil antara Mattahu, karena Golkar katanya tararam dengan Sekarbela. getnya juga meningkat. Kalau Seperti diketahui, antara Matsekarang kan Sembilan kursi. aram dengan Sekarbela sudah Intinya kami tidak muluk-mudipecah menjadi dua dapil berbeluk. Minimal masing-masing da. ‘’Makanya kita tidak mulukdapil kami dapat satu kursi,’’ muluk cukup 6 kursilah,’’ katanya. demikian Syamsul.

Ini melihat posisi dapil SekarPada bagian lain, Syamsul bela, Syamsul optimis di dapil menganggap pemisahan dapil dua yakni dapil Sekarbela. SyamMataram dan Sekarbela mensul menyebut dapil unggulan guntungkan Partai Nasdem.

Partai Nasdem Kota MaDemikian pula dengan taram ada di dapil 2 pengisian kuota caleg dan dapil 3. ‘’Ditamperempuan, anggobah dengan dapil ta Dewan dari Mataram dan dapil Mataram Selaparang,’’ – Sekarbela ini katanya. optimis mendaMelihat popat kursi dari tensi yang keikutsertaan ada, lanjut caleg peremSamsyul, puan melalui Nasdem opPartai Nastimis bisa dem. (fit) Syamsul Bahri (Suara NTB/fit)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 6 September 2018

Guru Terdampak Gempa akan Mendapatkan Bantuan Uang Tunai

Orientasi di Luar Gedung SESUAI dengan jadwal akademik tahun ajaran 2018/ 2019, pelaksanaan orientasi atau studium general mahasiswa baru program pascasarjana Universitas Islam Negeri UINJ) Mataram akan digelar pada 6-7 September.

Namun pelaksanaan orientasi akan dilaksanakan di luar aula gedung Pascasarjana UIN Mataram. Mengingat gedung yang beberapa tahun lalu dibangun itu telah diberi tanda merah.

Suprapto Kepada Suara NTB, Direktur Pascasarjana UIN Prof. Suprapto, mengemukakan gedung Pascasarjana sebagian besar tidak bisa terpakai, akibat gempa bangunan mengalami rusak.

Untuk itu pihak kampus kata Suprapto, telah memutuskan pelaksanaan orientasi bagi mahasiswa baru Pascasarjana akan dilakukan di Aula PW NU NTB. “Besok kita orientasi 6-7 di aula NU, Jalan Pendidikan,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan bahwasanya pada awalnya, gedung pascasarjana telah ditandai kuning, yakni bisa digunakan namun tetap waspada. Tanda kuning tersebut berubah pascagempa susulan berikutnya, sehingga hasil asesmen kedua mendapat tanda merah.

“Asesmen pertama kuning, artinya bisa digunakan tapi waspada. Gempa berikutnya asesmen merah. auditorium, Gedung B Tarbiyah dan Pascasarjana,” ungkapnya.

Meski telah mendapat tanda merah, pihak pascasarjana masih mencarikan solusi lain di luar kuliah di tenda darurat.

Pihak pascasarjana pun tidak ikut mengajukan permohonan bantuan tenda . ‘’Tidak ikut ajukan bantuan tenda, karena kasihan bapak bapak, karena rata-rata mahasiswa pascasarjana sudah sepuh,” sambung Suprapto.

Salah satu alternatifnya ialah menggunakan gedung lain.

Termasuk jika memungkinkan menggunakan gedung lantai satu yang masih bisa digunakan. “Kita carikan gedung lantai satu yang masih aman. Atau carikan gedung lain di luar gedung pasca. Pasca sedang dicarikan gedung lantai satu yang aman,” tutupnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan bantuan bagi guru terdampak signifikan gempa bumi. Bantuan itu berupa tunjangan guru terdampak signifikan selama enam bulan terhitung mulai bulan Agustus 2018.

Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd, M.Si., saat Rapat Koordinasi Penjaminan mutu pendidikan pasca gempa Lombok dan Sumbawa Provinsi NTB, yang dilaksanakan di LPMP NTB, Rabu (5/9).

Pak Min sapaannya mengungkapkan, setiap bulannya bagi guru berstatus PNS akan memperoleh tunjangan sebesar Rp1.500.000, sedangkan bagi guru Non PNS memperoleh tunjangan sebesar Rp2.000.000. “Bantuan ini khusus bagi guru yang terdampak signifikan,” tegas Pak Min. Ia juga meminta bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar segera melaksanakan kegiatan dan tugas-tugasnya. Pihaknya akan melakukan pendampingan ke guru-

guru nantinya agar bisa melaksanakan pembelajaran pascabencana. LPMP akan memberikan pelatihan secara bertahap. Pelatihan itu akan dilakukan bagi 400 guru.

“Kami akan lakukan pendampingan ke guru-guru, kami juga berikan pelatihan ke guru-guru untuk bagaimana melakukan pembelajaran di situasi darurat, istilahnya education in emergency,” ujarnya.

Dari data yang dipaparkan dalam kesempatan itu, Pak Min menyebutkan sebanyak 1.171 satuan pendidikan terdampak gempa bumi. Angka itu menunjukkan sekitar 16 persen dari keseluruhan jumlah sekolah di NTB mengalami kerusakan. Data itu masih bisa bertambah, karena ada sejumlah daerah yang belum dilakukan pendataan.

Pak Min memaparkan,

(Suara NTB/ron)

PEMAPARAN - Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin memaparkan data penanganan pasca gempa, khususnya di bidang pendidikan. jumlah sekolah terdampak per kabupaten yaitu 294 di Kabupaten Lombok Utara, 204 sekolah di Lombok Timur, 205 sekolah di Lombok Barat, 140 di Lombok Tengah, 84 di Mataram, 74 di Sumbawa Barat, 166 di Sumbawa, dan 4 di

Dompu. “Sebanyak 33 siswa meninggal dunia, 72 siswa luka-luka, dan 29 siswa rawat inap,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sekolah yang rusak pasti akan dibangun kembali. Ada tiga tahapan, pertama pemba-

ngunan kelas darurat sementara yang merupakan tanggungjawab dari Kemendikbud dibantu sejumlah pihak. Kemudian pembangunan sekolah darurat oleh Kementerian PUPR, dan pembangunan sekolah dari PUPR. (ron) (Suara NTB/ist)

TRAUMA HEALING - Kegiatan trauma healing oleh DPK Lotim terhadap anak anak korban gempa.

Anak dan Perempuan Korban Gempa Harus Dilindungi Mataram (Suara NTB) The Habibie Center turut memberi atensi penanganan korban gempa NTB. Khususnya dalam hal perlindungan perempuan dan anak dalam proses penanganan gempa. Dalam diskusi yang digelar bersama akademisi dan aktivis gender, Rabu (5/9), The Habibie Center akan memberikan pendampingan khusus bagi perlindungan perempuan dan anak.

Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Mataram Tuti Herawati, dalam diskusi, memberikan sejumlah informasi terkait pentingnya penanganan gempa yang difokuskan pada perempuan dan anak.

Misalnya dalam temuannya, maksimal di satu tenda pengungsian itu terdapat 13-15 kepala keluarga (KK). Mereka tidur dengan banyak keluarga. Jika hal demikian berlangsung cukup lama, khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual.

Maka pembangunan hunian sementara (huntara) jadi hal yang penting yang harus segera diwujudkan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. “Yang perlu dicermati bagaimana menghindari pelecehan seksual,” ungkapnya.

Di luar itu, aspek penting lainnya ialah kebutuhan anakanak untuk mendapatkan ASI berkualitas. Bahkan berdasarkan temuan, akibat kondisi kaget saat gempa membuat produksi ASI ibu-ibu terhenti.

“Jangan hanya ibu ibu yang diperhatikan tapi juga anakanak. Karena ASI mereka terhenti karena kaget,” ungkapnya.

Sementara aktivis gender OXFAM, Nurjannah, menyebut minimnya keterlibatan perempuan dalam pendistribusian bantuan gempa. Perempuan hanya punya hak masak saja.

Sementara terkait pendistribusiannya ada di tangan laki-laki.

“Di posko utama itu dikendalikan oleh laki laki tidak ada perempuan. Ketimpangan gender itu sangat terasa,” ujarnya.

Persoalan lain ialah air bersih. Akibat kendala air bersih ini, beban ganda perempuan jadi berlipat-lipat karena air sangat dekat dengan perempuan. (dys)

DPK Gelar ’’Trauma Healing’’untuk Anak-anak Korban Gempa Selong(Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengadakan kegiatan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJP) atau yang familiar masyarakat ketahui sebagai trauma healing di Suela. Tim yang dipimpin Kepala Bidang Perpustakaan, Syahmat, S.Sos ini melaksanakan kegiatan trauma healing pada sore hari, karena pagi hari anak-anak di pengungsian belajar di sekolah masing-masing.

Dalam siaran pers yang di-

LPKN-P2KPN STIE AMM Dapatkan Program Bantuan Pengembangan Layanan Pusat Karir Lanjutan Mataram (Suara NTB) – Lembaga Pusat Karier dan Pengembangan Pusat Kewirausahaan dan Produktivitas Nasional (LPK & P2KPN) STIE AMM Mataram mendapatkan Program Bantuan Pengembangan Layanan Pusat Karier Lanjutan (BPLPKL) atau tracer study dari Direktorat Kemahasiswa Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemensitekdikti. LPK-P2KPN sudah bekerja sejak 21 Mei lalu, dan akan berakhir pada 21 September.

Kepala LPK-P2KPN STIE AMM, Usman TS., ditemui di Mataram, Rabu (5/9) menjelaskan, Program bantuan itu sedang berjalan. Bentuknya berupa pelacakan lulusan STIE AMM Mataram. Pusat karier merupakan lembaga yang menjembatani pencari kerja atau lulusan dengan dunia kerja. Dengan adanya unit pusat karir di STIE AMM, maka lulusan atau alumni dapat diberdayakan oleh pemerintah baik di BUMN dan BUMD, di samping melakukan kegiatan wirausaha. “Terkait dengan itu LPK dan P2KPN mengajukan proposal ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dalam bentuk kegiatan program BPLPKL,” ujarnya.

Atas dasar pengajuan proposal itu, STIE AMM mendapatkan bantuan untuk kegiatan pelacakan jejak alumni atau tracer study. Usman menjelaskan, pihaknya melakukan pelacakan alumni STIE AMM yang diwisuda sejak tahun 2016 lalu sebanyak 268 orang. Terdiri dari jenjang S1 Akuntansi sebanyak 113, S1 Manajemen sebanyak 115 orang, DIII Akuntansi 20 orang dan DIII Keuangan dan Perbankan sebanyak 18 orang. “Kami lacak di mana dia (lulusan) bekerja, apakah sudah dapat bekerja atau belum,” kata Usman.

Dengan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat itu, pihaknya mengharapkan 85 persen lulusan bisa terlacak. Bantuan itu sendiri sebanyak Rp20 juta untuk biaya operasional pelacakan alumni.

Setelah dilakukan pelacakan alumni, bisa diketahui kesesuaian antara pendidikan di kampus dan lapangan kerja. Jika 85 persen sudah bekerja maka silabus di kampus dianggap baik. “Dengan demikian semua kegiatan itu bisa menjadi satu kebanggaan, dari pihak STIE AMM, karena mendapatkan bantuan dari pusat,” jelas Usman.

Keberadaan LPK dan P2KPN sendiri agar lulusan tidak menganggur. Usman mengatakan, Ketua Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM., berharap dengan adanya bantuan ini, peta lulusan STIE AMM bisa terlihat, sehingga kualitas lulusan bisa diteketahui. (ron/*)

(Suara NTB/dys)

(Suara NTB/dys)

Halaman 10

terima Suara NTB, Rabu (5/ 9), Kepala DPK Lotim H. Haryadi Djoewayni, SH.,MH, menjelaskan, pada kegiatan ini tim DPK Lotim juga membawa banyak bantuan yang bersumber dari para donatur berupa bahan pangan, pakaian, perlengkapan bayi, dan berbagai hadiah.

Kegiatan, ujarnya, dibuka dengan sambutan Camat Suela Sukarma, dilanjutkan penyerahan simbolis bantuan kepada camat. Antusias anak-anak peserta psikososial yang lebih dari 150 orang ini langsung

meningkat ketika sesi pertama dimulai dengan bernyanyi yel-yel penyemangat yang dipandu Muhamad Irawan (pustakawan) dengan membagikan kertas lirik lagu yel-yel nya.

Pada kesempatan itu, ujarnya, anak-anak bisa bernyanyi sambil bergerak dan mengekspresikan diri mereka yang menggambarkan harapan dan cita-cita setinggi langit dan semangat menggapainya. Acara kemudian dilanjutkan Andrea Ardi Ananda pustakawan dengan mengenalkan mobil layanan perpustakaan keliling dan

PENGARAHAN - Mahasiswa baru Unram yang menerima pengarahan untuk pengisian KRS di luar ruangan.

Unram Beri Pengarahan Pengisian KRS Mahasiswa Baru di Luar Ruangan Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) laksanakan pengarahan dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) bagi mahasiswa baru tahun akademik 2018/ 2019. Kegiatan pengarahan dan pengisian KRS bagi mahasiswa baru Unram yang dilaksanakan pasca gempa yang mengguncang NTB dan dilakukan di luar gedung perkuliahan seperti di halaman gedung prodi dan fakultas masingmasing dan di bawah tenda darurat.

(Suara NTB/ron)

Seperti yang dilakukan oleh Prodi Ilmu Komunikasi. Kegiatan tidak hanya terkait pengenalan dan pengisian KRS saja, namun juga diselingi dengan beberapa kegiatan lainnya seperti pengenalan kampus, pentas seni, serta kegiatan Hymne Untuk Lombok yang dilakukan oleh Prodi Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional, dan Sosiologi yang tergabung dalam Fakultas Fisipol.

“Selama pelaksanaan kegiatan ini, kami juga mengisi dengan pengenalan kampus dan prodi serta Hymne Untuk Lombok yang akan dilaksanakan pada hari kedua bersama Prodi Hubungan Interna-

sional dan Sosiologi,” ungkap Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Ilmu Komunikasi Muhammad Ibnu.

Rianti salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi yang mengikuti kegiatan ini mengaku kegiatan tetap menyenangkan dan memberikan banyak pengalaman meskipun kegiatan pengarahan dan pengisian KRS dilaksanakan di luar ruangan.

Selain itu, Fakultas Pertanian di hari pertama melakukan kegiatan bersih-bersih pada prodi masing-masing, yang kemudian di hari kedua akan dilakukan pengarahan dan pengisian KRS serta kegiatan lainnya. (dys)

ketika meminta anak-anak tersebut memilih buku yang disukai untuk dibaca di tempat, maka secara otomatis mereka berlarian ke arah mobil dengan semangat menggebu-gebu.

Hal ini, lanjutnya, membuat kelabakan tim dan kewalahan menangani anakanak yang berebut buku yang disukai. Mereka pun dipersilakan membaca di tempat selama 10 menit. Setelah itu diminta untuk bercerita di depan kawan-kawan lainnya tentang isi buku yang telah dibaca.

Tawa dan sorak sorai anak-

anak pun kembali pecah ketika sesi selanjutnya Kak Royan membawakan pantomim tentang tips ketika terjadi gempa bumi. Tampilan dandanan yang unik dan aksi gerak tubuh seorang diri membuat anak-anak tak berkedip dan terus memperhatikan setiap gerakannya. Ini bisa disebut juga sebagai hal baru bagi mereka melihat pantomim.

Untuk itu, pihaknya, berjanji setelah di Suela akan merencanakan kegiatan serupa di beberapa desa lainnya yang juga terdampak gempa. (yon)

Banyak Sekolah Hancur

Pemda Didorong Bikin Regulasi untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana

Mataram (Suara NTB) Banyaknya kerusakan pada satuan pendidikan pasca gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok dan sekitarnya menjadi pelajaran bagi pengelola pendidikan. Dari pengalaman itu, perlu diterapkan Sekolah Aman Bencana.

Pemerintah daerah didorong untuk membuat peraturan mengenai satuan pendidikan aman bencana.

Kasubdit Program Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dr. Praptono, M.Ed., di Mataram, Rabu (5/9) mengatakan, dengan pengalaman gempa ini, pengelola pendidikan disadarkan bahwa pentingnya Sekolah Aman dilaksanakan.

“Saya melihat komitmen kita dalam menjalankan sekolah aman harus kita jalankan. Perlunya kebijakan dam peraturan mengenai satuan pendidikan aman bencana,” katanya.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk membuat satuan pendidikan aman bencana.

Pemerintah sudah membuat panduan dan penyelenggaraan pendidikan yang dinamakan sekolah aman. Sekolah aman berkaitan dengan konstruksi bangunan, manajemen bencana, dan terkait pembelajaran.

“Ini perlu menjadi PR kita bersama, sehingga ketika bencana datang, korban kita minimalkan, sarana yang kita bangun memilili ketangguhan,” katanya.

Sekolah di daerah terdampak gempa mengamali kehancuran, Praptono memandang ada beberapa konstruksi bangunan yang perlu diperhatikan dari sisi kekuatan konstruksi.

Selain itu, Praptono mengatakan perlunya ada Sekretariat Nasioanal Satuan Pendidikan Aman Bencana di daerah sampai tingkat kabupaten kota. Di level provinsi bisa dibentuk melalui SK Gubernur. Sekretariat itu bisa diisi oleh lintas pihak terkait.

Ia menjelaskan, peran sekretariat aman bencana yaitu melakukan audit keamanan bangunan secara berkala dalam rangka mewujudkan konstruksi yang kuat. “Tidak membutuhkan biaya karena tidak ada gaji bulanan, dan juga tidak ada jabatan struktural,” jelasnya.

Diperlukan juga kolaborasi antara Kemendikbud dengan berbagai pihak. diakuinya ketika terjadi bencana, pihaknya tidak bisa menangani sendiri.

“Kita harus berpikiran adanya sharing resource. Kegiatan pendidikan harus berjalan maksimal. Kita harapkan guru kita tidak ada yang trauma,” harapnya. (ron)

SUARA NTB

Kamis, 6 September 2018

Halaman 11

KLU, Lobar dan Kota Bima Belum Serahkan Data Atlet (Suara NTB/fan)

PIMPIN RAPAT - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto (tengah) sedang memimpin Rapat Persiapan Porprov NTB yang digelar di Kediaman Ketua KONI NTB di Mataram, Rabu (5/9).

Porprov NTB Siap Digelar Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB, H. Andy Hadianto mengatakan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB siap digelar di Mataram, 9-17 Desember 2018. KONI Kabupaten/kota diminta menyiapkan atlet dan kontingen mengikuti multi event tingkat regional NTB itu.

Demikian disampaikan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto di acara Rapat Persiapan Porprov NTB yang digelar di Kediaman Ketua KONI NTB di Mataram, Rabu (5/9).

Rapat tersebut dihadiri seluruh pengurus KONI NTB. “Porprov NTB sudah pasti dilaksanakan. Segera Surati KONI kabupaten/kota bahwa Porprov NTB sudah pasti dilaksanakan tahun ini,” ucapnya.

Kesiapan KONI NTB menggelar multi event tingkat regional NTB itu setelah KONI NTB melakukan pertemuan dengan pihak DPRD NTB dan Pemprov NTB belum lama ini.

Dalam hal ini pemprov NTB bersama DPRD NTB kata Andy sudah memberikan dukungan terkait pelaksanaan Porprov NTB yang akan di gelar di Mataram, 9-17 Desember 2018.

“Pemprov NTB bersama DPRD NTB mendukung pelaksanaan Porprov NTB. Anggaran Porprov NTB akan di anggarkan di APBD Perubahan tahun 2018,” terangnya.

Pertimbangan Pemprov NTB dan DPRD NTB mendukung event itu dikarenakan Porprov NTB merupakan ajang penjaringan bibit atlet Pra-PON dan PON/2020, dan event ini sudah menjadi agenda rutin KONI NTB diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Selain itu prestasi atletatlet NTB sudah mendunia dan tentu menjadi perhatian serius KONI NTB dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga NTB di level nasional.

Selain itu, sepenjang sejarah Porprov NTB tidak pernah ditunda meskipun ada pergantian Gubernur NTB. Pertimbangan lainnya, selain untuk mencari bibit atlet berprestasi, Porprov NTB 2018 diharapkan dapat menjadi kegiatan pemulihan trauma atlet, pelatih dan khususnya masyarakat NTB yang baru saja terkena gempa bumi berkekuatan 7 Skala Richter (SR).

Selain membahas persiapan Porprov NTB, rapat pengurus KONI NTB yang di gelar di kediaman Ketua Umum KONI NTB itu juga membahas terkait penghargaan untuk atlet yang sukses meraih medali di Asian Games 2018.

Sebagaimana diketahui atlet NTB berhasil meraih tujuh medali, yakni dua perak dan lima perunggu. Dua perak diraih oleh I Gusti Bagus Saputra di balap sepeda BMX dan Lalu Muhammad Zohri dan Fadlin meraih medali di nomor estafet 4x100 meter putra. Selanjutnya lima medali perunggu diraih Ahmad Zigi Zaresta Yuda di cabor karate, Huswatun Hasanah di cabor tinju, Sapwaturrahman di nomor lompat jauh atletik, pasangan Putu Dini Jasita dan Ditha Juliana di voli pasir putri dan Danangsyah di voli pasir putra. (fan)

(Suara NTB/fan)

KONI Lotim Segera Evaluasi Prestasi Cabor Mataram (Suara NTB) Ketua KONI Lotim terpilih, Lalu Makbul Maya mengatakan bahwa KONI Lotim siap mengirim atlet di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB di Mataram, 9-17 Desember 2018. Namun sebelum mengirim atletnya di Porprov NTB mereka akan melakukan evaluasi atlet cabor.

Demikian dikatakan Lalu Makbul Maya yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Rabu (5/9) kemarin.

“Sebelum mengirim atlet di Porprov NTB, kami akan melakukan evaluasi atlet. Karena kami akan mengirim atlet berprestasi di Porprov,” ucapnya.

Dikatakan, KONI Lotim sebelumnya telah menetapkan sejumlah atlet cabor yang akan dikirim di Porprov NTB 2018. Namun setelah dia terpilih menjadi ketua KONI Lotim yang baru, rencana pihaknya akan mengevaluasi kembali sejumlah atlet yang akan disiapkan mengikuti Porprov NTB 2018.

Menurutnya, atlet-atlet yang akan membela Lotim di Porprov NTB harus atlet-atlet yang berprestasi di level Kejurda hingga nasional. Pasalnya, dia menginginkan ada perbaikan prestasi Lotim di Porprov NTB 2018.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Lotim menempati peringkat tujuh di Porprov NTB 2014, dengan meraih 19 emas, 22 perak dan 24 perunggu. Kedepan prestasi atlet Lotim diharapkan dapat lebih baik lagi.

Lanjutnya, sebelum menetapkan kembali jumlah nama atlet Porprov, KONI Lotim akan segera merampungkan SK KONI Lotim yang baru. Kabarnya SK KONI yang baru sudah rampung dikerjakan, tinggal menunggu pengesahan dari KONI NTB. “Besok SK KONI Lotim akan kami serahkan ke KONI NTB untuk di sahkan. Setelah itu kita akan melaksanakan rapat kerja dengan pengurus. Salah satu tujuan rapat kerja membahas program kerja serta menentukan jumlah atlet yang mengikuti Porprov NTB 2018,” jelasnya.

Untuk diketahui, Lalu Makbul Maya terpilih sebagai Ketua KONI Lotim, setelah melalui Musorkab KONI Lotim yang digelar di Sekretariat KONI Lotim, 28 Agustus l a l u . (fan)

Lalu Makbul Maya

Mataram (Suara NTB) Meski batas waktu pengumpulan data entry by number atlet masih akan berakhir 15 September 2018. Namun, KONI NTB mengingatkan 10 KONI kabupaten/kota agar segera menyerahkan entry by number atlet sebelum batas waktu berakhir.

Panitia Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018, Wibowo Budisantoso yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (4/9) kemarin mengatakan bahwa masih terdapat tiga KONI kabupaten/kota yang belum menyerahkan entry by number atlet, yakni KONI Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok

Barat (Lobar) dan Kota Bima.

Sementara tujuh KONI kabupaten/kota lainya, yakni Kota Mataram, Lotim, Sumbawa, Loteng, Sumbawa Barat, Dompu dan Kabupaten Bima sudah rampung. ”Masih terdapat tiga KONI kabupaten/kota yang belum menyerahkan entry by number atlet, yakni KONI KLU, Lobar

dan Kota Bima,” ucapnya.

Wibowo yang sehari-harinya menjabat sebagai Ketua Bidang pembinaan Prestasi KONI NTB megingatkan kepada KONI kabupaten/kota yang belum menyerahkan entry by number atlet agar segera menyerahkan data atletnya sebelum batas waktu berakhir. Sehingga sebebelum

batas waktu berkahir pihak KONI NTB dapat memverifikasi lebih dahulu data-data atlet sebelum difinalkan.

Selain menyerahkan entry by number, Wibowo juga mengingatkan KONI kabupaten/ kota untuk menyiapkan datadata atletnya yang akan mengikuti Porprov NTB. Pasalnya setelah entry by number atlet rampung pihak KONI kabupaten/kota akan diminta menyerahkan entry by name atlet. Entri by name atlet nantinya harus dilengkapi dengan data diri atlet se-

suai domisili.

Lanjutnya, soal penyelenggaraan Porprov NTB yang akan di helat tahun 2018, pihak KONI NTB telah menetapkan Porprov NTB akan di gelar tanggal 9-17 Desember 2018.

Event empat tahunan KONI NTB itu akan mempertandingkan sebanyak 26 cabang olahraga, diantaranya, atletik, pencak silat, kempo, tinju, tarung derajat, bola voli indoor, voli pasir, balap sepeda, sepak takraw, karate, renang, tenis meja, tenis lapangan, taekwondo dan lainnya. (fan)

(Suara NTB/ils)

DI GUDANG - Nampak, bantuan pakaian layak pakai yang masih menumpuk di Gudang BPBD Kabupaten Sumbawa Barat.

Bantuan Pakaian Layak Pakai Menumpuk Taliwang (Suara NTB) Ratusan karung bantuan pakaian layak pakai untuk dibagikan ke masyarakat yang terdampak gempa di KSB belum bisa didistribusikan kepada penerima. Belum bisa didistribusikannya bantuan itu karena rata-rata masyarakat masih belum membutuhkannya karena fokus bantuan saat ini lebih kepada makanan minuman dan ketersediaan terpal.

Kepala Pelaksana BPBD

kepada Suara NTB, melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlogs) Hendra Adiwinata S. Pd, Rabu (5/9) tidak menampik adanya penumpukan bantuan khusus pakaian layak pakai tersebut. Hal tersebut bisa terjadi karena pola pendistribusiannya belum dianggap mendesak. Meskipun demikian, pihaknya tetap menyalurkan bantuan tersebut jika ada masyarakat yang membutuhkannya. Apalagi untuk saat ini, masyarakat masih bisa

dengan mudah mengambil pakaiannya didalam rumah masing-masing. Sementara untuk bantuan yang sangat mendesak saat ini yakni makanan,air minum, obat obatan dan terpal.

“Memang bantuan pakaian layak pakai masih belum bisa kita salurkan dan saat ini menumpuk di gudang. Tetapi untuk bantuan yang lainnya sudah kita distribusikan semua tanpa terkecuali,” ungkapnya.

Dikatakannya, memang pen-

anganan di bencana gempa bumi berbeda dengan penanganan bencana lainnya. Salah satu contoh saja ketika terjadi bencana kebakaran maka pakaian layak pakai sangat diharapkan masyarakat. Hal ini terjadi karena pakaian yang ada habis terbakar. Tentu bukan maksud menolak bantuan yang diberikan masyarakat, tapi masalah pakaian yang layak pakai belum dianggap penting.

Bantuan yang sudah diserahkan ini (pakaian layak pa-

kai) tetap disalurkan kepada masyarakat, tetapi momentnya masih belum dianggap sangat tepat untuk sekarang ini. Sementara bantuan yang lain tetap akan didistribusikan ke masyarakat, karena kondisinya saat ini masih dibutuhkan khususnya masalah kebutuhan pokok.

“Khusus bantuan pakaian layak pakai, kita distribusikan untuk tahap selanjutnya karena masih belum dianggap penting,” tandasnya. (ils)

Sekda akan Sikapi Temuan Siswa Penerima KIP Keluarga ASN Bima (Suara NTB) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs H. M. Taufik HAK M. Si menanggapi banyaknya temuan siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) dari keluarga mampu dan ASN. Terkait temuan tersebut, Taufik mengaku ada miskomunikasi antar leading sector terkait data. Kendati demikian, pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut agar tidak terjadi persoalan yang baru.

“Akan kami sikapi secepatnya, karena KIP ini tujuannya untuk membantu siswa dari keluarga yang tergolong miskin,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (5/9).

Taufik mengatakan mestinya data yang digunakan atau menjadi acuan untuk menerima kartu tersebut dari pihak kredi-

bel yang bisa dipertanggungjawabkan. Salahsatunya Badan Pusat Statistik (BPS). “Mestinya data, termasuk data kemiskinan tetap menggunakan sumber BPS. Karena BPS menjadi lembaga resmi Negara,” katanya.

Seperti diketahui Sekretaris Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. H. Lukman M. Si mengatakan, pihaknya menemukan penerima KIP banyak dari kalangan keluarga mampu dan ASN. Indikasi banyaknya kejadian tersebut karena dugaan tidak adanya koordinasi soal data dengan lembaga atau pihak terkait.

Sehingga proses penyaluran KIP tidak tepat sasaran.

“Kami temukan di lapangan masih banyak penerima KIP dari keluarga ASN. Padahal ada siswa yang tidak mampu tapi tidak mendapatkan,” katanya belum lama ini.

Bahkan, sejak menjabat Sek-

retaris pada Dinas setempat, Ia mengaku tidak pernah melihat surat permintaan permohonan data dari pihak terkait. Padahal Dinas setempat memiliki Dapodik, termasuk jumlah siswa.

“Pendistribusian juga mestinya melibatkan dinas, karena memiliki UPTD hingga kepala sekolah. Namun faktanya di lapangan tidak demikian,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) melalui Kabid Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bima, Noor Hidayat mengaku pendataan penerima KIP bukan dari Pemerintah Daerah. Namun didata oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. “Termasuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga, pendataan dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini yang menjadi penyebab dugaan tidak akuratnya data KIP,” katanya. (uki)

KONI NTB Usulkan Delapan Atlet dan Satu Pelatih Jadi CPNS Mataram (Suara NTB) KONI NTB mengusulkan sebanyak delapan atlet dan satu pelatih untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018. Data delapan atlet dan satu pelatih itu dikirim kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Rabu (5/9).

Wakil Ketua I KONI NTB, H. Suhaimi yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (5/9) kemarin mengatakan sebanyak delapan atlet yang diusulkan jadi CPNS lewat formasi olahraga berprestasi itu adalah I Gusti Bagus Saputra, Ahmad Zigi Zaresta Yuda, Putu Dini Jasita, Munakip, Rissa Septiarini, Ardiansyah, Iswandi dan Lalu Muhammad Zohri. Kemudian, satu pelatih cabor balap sepeda BMX, Junaidi yang sukses melahirkan atlet juara SEA Games 2017.

Dikatakan, pengusulan delapan atlet dan satu pelatih untuk formasi CPNS tahun 2018 ini berdasarkan surat perintah Gubernur NTB, TGH. M. Zainul

Majdi. Dalam hal ini, pihak KONI NTB telah bekerjasama dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTN guna mengusulkan nama-nama atlet berprestasi kepada Kemenpora.

Dikatakannya, penetapan delapan nama-nama atlet yang diajukan untuk formasi CPNS olahraga tahun 2018 ini berdasarkan persyaratan CPNS Formasi Olahragawan berprestasi tahun sebelumnya. Dimana persyaratan atlet yang dapat mengisi formasi CPNS Olahragawan berprestasi di level nasional dan internasional, yakni peraih medali emas PON, perak Asian Games dan perunggu olimpiade.

Persyaratan atlet yang diusulkan untuk formasi CPNS tahun ini berpatokan pada persyaratan formasi CPNS olahragawan tahun lalu, karena sejauh ini pihak Kemenpora belum mengeluarkan persyaratan atlet yang dapatengisi formasi khusus jalur olahragawan berprestasi. “Kita hanya mengusulkan saja. Mudah-muda-

han Kemenpora dapat mengusulkan formasi CPNS olahragawan tahun ini,” jelasnya.

Pihak KONI NTB mengakui bahwa kelima atlet dan satu pelatih tersebut memiliki prestasi sebagaimana persyaratan penerimaan CPNS tahun sebelumnya. Dicontohkannya, I Gusti Bagus Saputra peraih medali emas balap sepeda BMX SEA Games dan medali perak di Asian Games. Selanjutnya Ahmad Zigi Zaresta Yuda peraih medali perak di cabor karate di Asian Games 2018.

Sementara itu Munakip dan Rissa Septiarini adalah atlet peraih medali emas di PON tahun 2012 dan 2016. Ardiansyah meraih medali emas di eksebisi cabor muay thai PON 2016 dan kejuaraan nasional muay thai. Iswandi medali emas di atletik PON 2012, Putu Dini Jasita medali emas PON 2012 dan 2016 serta Lalu Muhammad Zohri peraih medali emas di kejuaraan dunia junior. (fan)

(Suara NTB/fan)

MASIH DIGUNAKAN - Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram masih digunakan untuk latihan. Tampak sejumlah atlet sedang latihan di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (15/9).

Lintasan Atletik Harus Dibenahi Mataram (Suara NTB) Lintasan atletik sintetis GOR 17 Desember Turide Mataram akan menjadi salah satu tempat pertandingan cabor atletik Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB, 9-17 Desember 2018. Namun, lintasan atletik tersebut masih harus dibenahi agar dapat digunakan untuk penyelenggaraan multi event tingkat regional NTB. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI NTB, Wibowo Budisantoso kepada Suara NTB, Rabu (5/9) kemari mengatakan satu-satunya lintasan atletik di NTB yang memenuhi standar untuk penyelenggaraan Porprov NTB adalah lintasan atletik GOR 17 Desember Turide Mataram. Namun sayangnya kondisi lintasan tersebut sudah banyak bagian lintasan yang rusak.

“Sebelum Porprov NTB, lintasan Atletik GOR Turide harus dibenahi dulu, soalnya beberapa ruas lintasan banyak yang rusak,” ucapnya. Selain menyoroti lintasan atletik yang rusak, Wibowo juga menyoroti soal Sirkuit Balap sepeda BMX yang belum selesai dibangun. Menurutnya sirkuit balap sepeda

BMX yang ada di GOR Turide sangat cocok untuk digunakan pertandingan Porprov NTB hanya saja sirkuit BMX tersebut belum selesai dibangun.

Dalam hal ini pihak Pemprov NTB bekerjasama dengan KONI NTB perlu merencanakan perbaikan lintasan atletik dan GOR serta menyelesaikan pembangunan Sirkuit BMX. Soal kondisi lintasan atletik yang rusak serta sirkuit BMX yang belum rampung dibangun memang sudah menjadi pemandangan yang biasa. Lintasan atletik yang dibangun dengan anggaran APBN tahun 2009 itu memang sudah lama rusak dan haru diperbaiki, kalau bisa dirombak total.

Informasi yang diterima Suara NTB bahwa lintasan atletik yang ada di GOR sejuah ini telah diperbaiki dengan cara tambal sulam.

Namun perbaikan lintasan tersebut tidak maksimal, sehingga masih terlihat bagian lintasan yang rusak. Kabarnya pihak Dispora NTB telah menganggarkan perbaikan lintasan atletik dan penyelesaian pembangunan Sirkuit BMX tahun ini. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 6 September 2018

Rotasi Jabatan Dipastikan secara Profesional Mataram (Suara NTB) Uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama Lingkup Pemkot Mataram, dilaksanakan pekan depan. Rotasi jabatan ini dipastikan dilakukan secara profesional, tidak berdasarkan suka dan tidak suka.

Sejauh ini, tiga jabatan lowong. Tanggal 1 September pekan kemarin, Kepala Dinas Tenaga Kerja Drs. H.M. Syaiful Mukmin telah purnatugas. Dua pimpinan OPD lainnya yakni Wartan dan Drs. Lalu Junaidi, menyelesaikan tugasnya pada awal Mei dan April lalu.

Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito ditemui Rabu (5/9) menjelaskan,secara internal tim pansel sedang mempersiapkan instrumen melakukan uji kompetensi pejabat eselon II terkait persiapan rotasi pejabat. “Kemungkinan kalau kondisi tenang dan tidak ada halangan. Uji kompetensi eselon II kita laksanakan Minggu depan,” kata Eko. Instrumen penilaian yang ditentukan sebagai dasar untuk penilaian secara objektif. Sebab, banyak indikator penilaian yang harus dipenuhi oleh pimpinan organisasi perangkat daerah.

Untuk rotasi jabatan kata Eko, belum bisa dipastikan. Sebab, itu tergantung dari hasil uji kompetensi.

Hasil uji kompetensi nantinya, jadi bahan pertimbangan kepala daerah memutasi dan merotasi pejabat.

Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menambahkan, proses seleksi dilaksanakan secara tentatif. Uji kompetensi ini melalui sistem wawancara terkait kinerja selama di OPD. (cem)

q

Halaman 12

Pengurangan Anggaran

OPD Fokus Kerjakan Program Prioritas Mataram (Suara NTB) Postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 terjadi pemangkasan terhadap anggaran masing - masing organisasi perangkat daerah (OPD). Ini dipicu pengalokasian anggaran dialihkan untuk penanganan pascagempa. OPD diminta fokus kerjakan program prioritas.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito ditemui, Rabu (5/9) mengatakan, postur anggaran di tahun 2019 mencapai Rp1,4 triliun lebih. “Angka pastinya berapa ada di catatan,” ujarnya.

Sekda menegaskan, rasionalisasi anggaran di sebagian besar OPD, karena Pemkot Mataram memfokuskan penanganan recovery pascagempa.

Ini dipastikan tidak akan mengganggu program OPD. Sebab, telah diminta pengajuan anggaran pada program

skala prioritas.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, H.M. Zaini menyampaikan, anggaran di APBD 2019 sedang dalam pembahasan. Rasionalisasi anggaran di OPD akan terlihat bilamana setelah kerangka umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUAPPAS) telah selesai dibahas.

Politisi Partai Demokrat ini akan menelisik apakah pengurangan itu termasuk recovery atau tidak. “Sekarang belum kita tahu seperti apa karena masih proses pem-

bahasan,” ujarnya.

Zaini memaklumi rasionalisasi anggaran tersebut. Sebab, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor jasa dan perdagangan. Seperti hotel dan restauran melamban. Ia menegaskan, perlu segera mengambil solusi dalam rangka pengamanan PAD. Termasuk progres anggaran masing - masing OPD. “Serapan anggaran yang tereksekusi berapa sehingga jangan lamban,” ucapnya.

Beban pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi, ia meminta Pemkot Mataram berkoordinasi dengan Pemprov dan

(Suara NTB/cem)

LUAR RUANGAN - Trauma gempa, pegawai Pemkot Mataram masih senang bekerja di luar ruangan, seperti halnya para Kasubag Perencanaan masing - masing OPD Kota Mataram tengah mengentri data anggaran tahun 2019 ini di teras pendopo Walikota Mataram ini, Rabu (5/9). pemerintah pusat untuk sharing anggaran. Ia mendapatkan informasi bahwa perbaikan

kerusakan bangunan milik pemerintah saja membutuhkan anggaran Rp40 miliar. (cem)

Pemkot Jemput Kuota CPNS ke Jakarta Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kamis (6/9) hari ini, akan menyerahkan dan menetapkan kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) kabupaten/kota, termasuk Pemkot Mataram.

Penetapan kuota CPNS, kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati bersama Asisten III Setda Kota Mataram Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia berangkat ke Jakarta menghadiri undangan KemenPANRB. Dikonfirmasi pada Rabu (5/ 9), Nelly membenarkan bahwa KemenPANRB mengundang

seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk menerima penetapan kuota CPNS 2018.

Formasi penetapannya akan diketahui setelah diserahkan hari ini. “Iya, hari ini (kemarin, red) berangkat ke Jakarta,” jawabnya.

Kementerian telah mengeluarkan kriteria kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil. Dalam PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2018 kata Evi, ditetapkan 186.744 jatah formasi seluruh Indonesia.

Penerimaan CPNS diprioritaskan tenaga pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jabatan fungsional dan teknis lainnya. “Berapa kuota kita dapat belum tahu. Besok aja kita

lihat,” kata dia.

Ditambahkan, penetapan kebutuhan formasi dibagi dua, yaitu umum dan khusus. Penetapan kategori khusus terdiri dari putra/putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (cumlaude), penyandang disabilitas, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan

dari eks tenaga honorer kategori II yang memenuhi syarat.

Pemerintah pusat lanjutnya, menyarankan pengalokasian formasi khusus disiapkan lima persen dari kuota yang diusulkan.

Lebih jauh kata Evi, belum bisa disampaikan karena pene-

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

RUPA-RUPA

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-08523 8359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

tapan dan penyerahan kuota diserahkan hari ini.

“Besok aja kita lihat. Kalau sekarang kan belum tahu berapa jumlah kuota kita peroleh,” ucapnya. (cem)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4032CD NOKA/NOSIN : MH1JFR110GK276444/ JFR1E-1270968 AN. FEBRIANI TRI HASANTI HILANG DISEKITAR MAJELUK KOTA MATARAM HILANG STNK R2 SUZUKI DR3411AK NOKA/NOSIN : MH8BF45CA8J-150346/ F496-ID-254740 AN. PEMERINTAH KOTA MATARAM HILANG DISEKITAR JL.LINGKAR SELATAN KEL. JEMPONG BARU

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

HILANG STNK R2 HONDA DR6440CG NOKA/NOSIN : MH1JFD22AEK962669/ JFD2E-2960804 AN. IDW PUTU AGUS INDRAWAN

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HILANG STNK R4 DAIHATSU ZEBRA DR9330EZ NOKA/ NOSIN ; 105197/9105197 AN. IDA WARTINI HILANG DISEKITAR JL. SELAPARANG CAKRANEGARA

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

LOWONGAN

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 6 September 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 6 September 2018

Momentum Bangkitkan Pariwisata NTB PARIWISATA NTB sekarang ini sedang berada dalam ujian.

Kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata yang ada di daerah ini, seperti tiga Gili, Gunung Rinjani, Senggigi masih sepi. Minimnya kunjungan ke kawasan ini dinilai sangat wajar, karena sebagai kawasan yang paling parah terkena dampak gempa bumi yang terjadi daerah ini.

Meski kawasan lain seperti Kuta Mandalika Lombok Tengah, Lombok Timur bagian selatan dan objek wisata di Pulau Sumbawa tidak terdampak gempa, kunjungan wisatawan ke kawasan ini terkena dampaknya. Kunjungan wisatawan masih bisa dihitung dengan jari, karena dampak gempa yang terjadi selama bulan Agustus lalu membuat wisatawan meninjau kembali rencana kunjungannya. Bahkan, order untuk mengunjungi Lombok sejak beberapa bulan sebelumnya dibatalkan. Kondisi ini tentu sangat berdampak terhadap perkembangan pariwisata di daerah ini. Sejumlah manajemen hotel terpaksa ‘’merumahkan’’ karyawannya, karena hotel tidak bisa beroperasi dalam jangka waktu cukup lama, karena tidak mampu menggaji karyawan dan membayar biaya operasional.

Jika di bagian barat dan utara Pulau Lombok, pariwisatanya belum normal, tidak halnya dengan objek wisata di Pulau Sumbawa. Hampir seluruh objek wisata di Pulau Sumbawa sangat layak dikunjungi, aman dan nyaman bagi wisatawan. Hal inilah menjadikan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pariwisata dan Pemprov NTB tetap yakin pariwisata NTB tidaklah lumpuh. Wisatawan masih banyak yang ingin datang ke NTB dan tidak terpengaruh dampak gempa.

Hal inilah yang mendasari pelaksanaan Sail Moyo Tambora akhir pekan ini optimis bisa terselenggara dengan baik. Musibah gempa yang terjadi hendaknya menjadi momentum untuk membangkitkan kembali pariwisata NTB. Apalagi Sail Moyo Tambora ini diikuti banyak negara ini akan menyajikan berbagai kegiatan berkelas internasional dengan perpaduan kearifan lokal warga setempat. Hal ini tentu merupakan momentum bagi Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah di NTB untuk membangkitkan kembali pariwisata NTB yang sedang ‘’diuji’’ oleh gempa.

Tidak hanya itu, momen ini menjadi ajang bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan, jika objek wisata di NTB tidak hanya tiga gili, Senggigi, tapi ada objek wisata lain yang lebih menarik dan eksotis di Pulau Sumbawa dengan berbagai atraksi budaya yang menarik.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata NTB H. L. Moh. Faozal, S.Sos, MSi, Sail Moyo Tambora merupakan kegiatan yang sudah lama dinantikan. Apalagi, berbagai kegiatan yang bersifat internasional dan tentu saja dengan melihat kearifan warga sekitar akan dilakukan di pagelaran event ini. Belum lagi, Tagar NTB Bangkit nampaknya menjadi salah satu pemacu masyarakat NTB untuk bersama-sama menyukseskan berbagai event yang akan dilakukan pada Sail Moyo Tambora tahun ini.

Beberapa event yang akan dilakukan yaitu International Surfing, International Yacht Rally, Atraksi Budaya, Karnaval Budaya, Fun Color Run, Festival Kuliner, Tenun dan Fashion Street, Maritim Expo hingga perjalanan menuju Puncak Tambora. Setidaknya event ini akan mampu menarik lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Terutama setelah melihat potensi pariwisata yang dimiliki NTB dan atraksi budaya yang dimiliki.

Untuk itu, kita berharap semua pihak mendukung pelaksanaan Sail Moyo Tambora ini secara maksimal, sehingga pariwisata NTB bisa bangkit dan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Selain itu, event Sail Moyo Tambora ini mampu menunjukkan pada dunia, jika potensi pariwisata NTB tidak hanya ada di Pulau Lombok, tapi banyak objek wisata potensial di Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima. (*)

OPINI

Halaman 14

Mitigasi Korupsi Rehab-Rekon Lombok ENCANA Lombok kini memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon). Bencana Lombok terjadi akibat beberapa kali guncangan gempa bumi yang besar. Gempa pertama berkekuatan 7 SR mengguncang Lombok Utara, NTB pada Minggu (5/8) pukul 18.46 WIB. Setelahnya gempa susulan terjadi 1.005 kali hingga Selasa (21/8), dimana puluhan diantaranya sangat terasa dan menambah korban.

BNPB melaporkan jumlah korban meninggal 515 orang, luka-luka 7.145 orang, dan pengungsi mencapai 431.416 orang. Rumah rusak mencapai 73.843 unit dan 798 fasilitias umum dan sosial mengalami kerusakan. Perkirakan perhitungan kerugian dan kerusakan mencapai Rp 7,7 triliun. Paling banyak menyumbang kerugian dan kerusakan adalah sektor perumahan yang hampir mencapai 65 persen.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran Rp. 4 Triliyun lebih untuk rehab-rekon bencana Lombok. Anggaran masih bertambah dari APBD NTB dan kabupaten-kabupaten serta bantuan pemda se-Indonesia. Anggaran besar ini tentu rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Butuh upaya mitigasi dan kewaspadaan sejak dini dalam pengawasan belanja anggaran tersebut Korupsi Bencana Bencana alam merupakan momok bangsa yang menakutkan dan perlu upaya komprehensif mengatasinya. Indonesia merupakan negara keempat dalam jumlah kasus bencana alam di Asia-Pasifik dan peringkat kedua dalam jumlah korban tewas ( UNISDR, 2011).

Bencana alam sebagian besar terjadi karena karena ulah manusia melakukan malpraktik pembangunan (antropogenik).

Kerawanan bencana semakin meningkat dan menyebar seiring dengan kompleksitas permasalahan bangsa, salah satunya karena korupsi. Korupsi mendorong malpraktik pembangunan bahkan bencana termasuk banjir menjadi lah-

Oleh: Ribut Lupiyanto (Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)) an korupsi. Hal ini telah menciderai nilai kemanusiaan dan merusak upaya mitigasi bencana. Butuh upaya mitigasi menanggulangi dan memberantas bencana korupsi dan korupsi bencana secara sinergis dan sistematis.

Korupsi memiliki kaitan dengan bencana secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi dalam segala lini secara tidak langsung turut menghambat upaya mitigasi dan tanggap darirat terkait bencana.

Jika uang negera itu tidak dirampok, maka akan bisa dioptimalkan untuk manajemen kebencanaan.

Korupsi berkaitan langsung dengan kebencanaan dalam hal tindak korupsi dana bencana, baik pra maupun kejadian bencana. Korupsi semasa pra bencana merupakan bentuk-bentuk korupsi pada sektorsektor yang memicu terjadinya bencana, misalnya sumberdaya alam dan lingkungan.

Bencana di Indonesia sebagian besar berupa bencana antropogenik.

Bencana ini terjadi akibat ulah manusia yang menimbulkan kerusakan alam dan degradasi lingkungan. Korupsi dalam sektor sumberdaya alam dan lingkungan tentu akan menyebabkan pengurangan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang ujungnya menimbulkan bencana.

ICW dan beberapa LSM baru saja merilis bahwa korupsi mafia di sektor sumber daya alam dan kehutanan telah sampai tahap memprihatinkan karena membuat negara berpotensi kehilangan kekayaan Rp. 201,82 Triliun. Pemerintah maupun penegak hukum belum serius melakukan perlawanan dengan terhadap mafia sumber daya alam. Hasil investigasi kasus korupsi di enam Provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Jawa Timur menemukan beberapa kasus yang terindikasi korupsi di sektor tata guna lahan dan hutan.

Modus korupsi di sektor sumberdaya alam cukup beragam. Be-

RADIO

ragam modus itu antara lain melakukan penebangan di wilayah konservasi, serta menyiasati atau memanipulasi perizinan. Modus lainnya adalah tidak membayar dana reklamasi, menggunakan “broker atau calo” untuk mengurus perizinan, menggunakan proteksi “bekingan” dari oknum penegak hukum, dan lainnya.

Strategi Sinergis Presiden Jokowi telah berkomitmen dalam pemberantasan korupsi dan mafia dalam segala lini. Kini saatnya janji tersebut dibuktikan dengan langkah dan kebijakan yang nyata. Beberapa hal penting dipertimbangkan dalam upaya mitigasi pembernatasan korupsi dan mafia kebencanaan.

Pertama, terkait pemberantasan mafia sumberdaya alam.

Pemerintah penting melakukan kajian perizinan yang berhubungan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Pemerintah mesti mencabut izin terhadap beberapa perusahaan yang bermasalah.

Peta jalan dan strategi penting segera disusun guna melawan mafia sumber daya alam. Upaya pemberantasan mesti sistemik dan sinergis antar lembaga. Penegak hukum, yaitu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisiam mesti bergandengan tangan dan fokus mengejar mafia sumber daya alam dan tanpa memberikan proteksi.

Kedua, terkait penyunatan dana sosial dan proyek fisik kebencanaan mesti ditegakkan hukum berat.

Pasal 2 UU Tipikor telah menyatakan bahwa korupsi bencana bisa dituntut hukuman mati. Tinggal nyali penegak hukum diuji untuk merealisasikannya. Sistem penyaluran, akuntabiitas, dan pengawasan mesti semakin diperketat bagi birokrasi demi mempersempit celah korupsi. Namun bagi korban bencana prinsip memudahkan penting dijunjung tinggi.

Ketiga, Aspek pencegahan penting diprioritaskan secara sistemik maupun dengan pendekatan alter-

natif. Birokrat atau penyalur dana bencana perlu penguatan spiritualisme. Kerangka teologis mengajarkan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Landasan spiritual yang diinternalisasi secara utuh akan menjadi benteng dan penuntut menuju kepemimpinan amanah dan bersih. Mereka juga perlu penguatan sisi kepemimpinan yang amanah. Kepemimpinan adalah ujian.

Selain upaya mitigasi terkait bencananya, juga penting upaya mitigasi terhadap korupsi bencana di Lombok. Perilaku mengkorupsi dana bencana merupakan tindakan korupsi paling biadab. Semua pihak memiliki tanggung jawab memberantas dan mencegahnya.

POJOK Baru dibangun, empat gedung RSJ rusak akibat gempa Kualitas konstruksi bangunannya dipertanyakan

*** Masih ada warga menolak rumah tahan gempa Butuh sosialisasi masif

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 6 September 2018

Penyidik Bidik Calon Tersangka Kasus ”Marching Band” Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan penyimpangan pengadaan marching band Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB terus menunjukkan titik terang. Setelah dipastikan ada kerugian negara, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB tinggal membidik tersangka.

Kerugian negara kasus itu sudah dikantongi penyidik, setelah sebelumnya diserahkan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Benar,

hasil audit sudah kami serahkan ke Polda NTB,” kata Korwas Investigasi BPKP NTB, Adi Sucipto kepada Suara NTB, Rabu (5/9).

Selanjutnya untuk dokumen hasil audit menjadi kewenangan penyidik yang sebelumnya mengajukan permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Pihaknya tidak berwenang menyampaikan proses audit, termasuk yang sudah dimintai keterangan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Insinyur Pengawal Pembangunan Rumah Tahan Gempa Masih Menganggur Dari Hal. 1 Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat dan Sumbawa.

Verifikasi rumah rusak berat akan tuntas akhir September ini. Sementara rumah rusak sedang dan ringan terus dilakukan verifikasi berdasarkan laporan data yang masuk dari pemerintah kabupaten/kota.

Rincian rumah rusak sebanyak 149.706 unit rumah rusak akibat gempa tersebar di tujuh kabupaten/kota. Yakni, Lombok Utara 38.497 unit, Lombok Barat 116.453 unit, Kota Mataram 18.894 unit, Lombok Tengah 13.887 unit, Lombok Timur 15.642 unit dan sisanya di Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Ardhi menjelaskan belum berjalannya pembangunan RISHA secara besar-besaran lantaran kemampuan cetak modul masih terbatas. Dalam satu hari, modul RISHA yang mampu dicetak untuk pembangunan 10 rumah.

Untuk mengejar target pembangunan rumah warga yang rusak, sekarang sedang diperbanyak cetakannya untuk memperbanyak produksi modul RISHA. “Akan dicetak oleh BUMN. BUMN itu yang akan mengadakan bahan-bahannya,” terangnya.

400 insinyur muda Kementerian PUPR tersebut akan diba-

gi menjadi 22 kelompok.

Yang kemudian dibagi dalam beberapa sektor. Seperti Sektor Tanjung, Sektor Pemenang, Sektor Kayangan dan Sektor Sambelia.

Jika dilihat dari jumlahnya, tenaga pendamping ini masih jauh dari cukup. Ardhi menyebutkan, jika melihat jumlah rumah yang rusak maka dibutuhkan pendamping sekitar 7.000 orang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. IGB Sugihartha, MT mengatakan banyak hal yang masih dikomunikasikan kaitan dengan percepatan pembangunan rumah warga. Termasuk kesiapan dari pembuatan-pembuatan modul RISHA. Untuk rumah tahan gempa, pihaknya mengarahkan masyarakat membangun RISHA. Karena sudah teruji menjadi rumah tahan gempa.

“Untuk membangun ini tergantung kesiapan modul. Modul ini dicetak, di batching plant beton, dibawa ke lokasi. Baru dibangun,” katanya.

Sugihartha menyebutkan ada enam batching plant yang menjadi tempat memproduksi modul RISHA di Pulau Lombok. Terdapat di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Tengah. (nas)

Satgas Bahan Bangunan Dari Hal. 1 Lombok Utara akan jadi perhatian khusus pihaknya, karena menjadi daerah terparah diguncang gempa utama tanggal 5 Agustus 2018 lalu. Bahkan akan dibangun toko khusus bahan bangunan.

Di dalam Satgas, tergabung juga Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Sebagai langkah awal, sudah dilakukan survei lebih spesifik ke Kecamatan Tanjung, Bayan dan Kayangan Lombok Utara, titik pusat gempa yang juga banyak bangunan paling parah. Di tiga titik itu akan dilakukan operasi pasar bahan bangunan untuk membantu subsidi bahan bangunan masyarakat setempat. ‘’Kita sudah survei lapangan di Bayan, Kayangan, Tanjung, akan operasi pasar untuk bahan bangunan. Alhamdulillah masyarakat di sana mendukung. Kita akan jual triplek, cat, paku, kayu. Akan dijual dengan harga pabrik,’’ kata

Direskrimsus. Selain Dinas Perdagangan, terlibat juga PUPR sebagai leading sector perumahan rakyat untuk membantu kontrol harga bahan bangunan.

Diawal fungsinya, Satgas mengimbau kepada pengusaha bahan bangunan dan distributor tidak memainkan harga bahan bangunan agar tidak jadi beban masyarakat korban gempa. Imbauan ini berlaku untuk seluruh pedagang dan distributor di NTB. Setelah mengimbau, akan ditindaklanjuti dengan pengawasan ke distributor, pedagang dan masyarakat sebagai konsumen khususnya korban gempa. Jika terjadi kenaikan harga, akan ditindak. ‘’Nanti sanksinya akan dijatuhkan Dinas Perdagangan. Diawali dengan teguran lisan, tertulis, sampai pencabutan izin. Kan ada aturannya di Dinas Perdagangan,’’ jelasnya. (ars)

Tak Signifikan akibat Gempa Dari Hal. 1 Namun dari sisi pelaksanaan fisik di lapangan, Swahip mengaku ada pengaruhnya, tetapi ia mengklaim tak terlalu signifikan. ‘’Secara administrasi, kegiatan-kegiatan OPD bisa berjalan walaupun dengan kedaruratan yang kita laksanakan.

Sebagai contoh Biro AP, tidak ada satu paket pun yang terganggu dalam pelaksanaan pelelangan,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin.

Meskipun demikian, Swahip mengatakan pelaksanaan fisik di lapangan kemungkinan terganggu akibat kejadian gempa. Karena para pekerja yang menjadi pelaksana konstruksi tidak bekerja karena gempa. ‘’Tetapi kalau ada keterlambatan, bisa dibuatkan amandemen atau penambahan waktu oleh OPD,’’ ujarnya.

Pada saat gempa beruntun yang mengguncang NTB, kemungkinan para tukang atau pekerja konstruksi lebih memilih melihat keluarganya daripada bekerja. Namun seminggu sampai dua minggu setelah bencana gempa, mereka kembali bekerja.

Menurut Swahip, ada kejadian luar biasa yang menyebabkan terlambatnya pengerjaan suatu proyek.

Pelaksana proyek dapat mengajukan tambahan wak-

tu kepada OPD. ‘’Saya rasa dilayani, tak menutup kemungkinan disetujui,’’ ucapnya.

Berdasarkan data emonev Biro Bina APP dan LPBJP Setda NTB sampai 5 September 2018, total proyek yang dilelang melalui ULP sebanyak 145 paket senilai Rp 303,181 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak 114 paket senilai Rp 262,264 miliar proyek yang selesai lelang.

Kemudian 22 paket senilai Rp 33,537 miliar sedang lelang. Sebanyak 9 paket senilai 7,380 miliar belum diajukan lelang.

Sembilan paket yang belum diajukan lelang ini terdapat di Dinas Dikbud 4 paket senilai Rp 4,872 miliar dan Dinas Perdagangan 5 paket senilai Rp 2,508 miliar.

Swahip menjelaskan, sembilan paket yang proyek yang belum diajukan lelang oleh OPD tersebut merupakan pengadaan barang. Sehingga pelaksanaannya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Untuk di Dinas Dikbud, empat paket yang belum diajukan lelang merupakan pengadaan alat-alat laboratorium. Begitu juga di Dinas Perdagangan, kata Swahip merupakan pengadaan material. (nas)

Setelah hasil audit diterima, akan dilanjutkan dengan gelar perkara penentuan tersangka oleh Subdit III Tipikor Polda NTB. “Audit sudah ada. Tinggal ekspose untuk tentukan siapa tersangkanya,” kata Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin, Rabu (5/9).

Perhitungan auditor sama dengan hasil penyelidikan awal pihaknya bahwa ada dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus pengadaan senilai Rp5 miliar lebih itu.

“Kerugian negara sudah jelas ada. Cuma angkanya berapa saya belum tahu, nanti saya cek,” jelasnya.

Gelar perkara akan melibatkan sejumlah pihak agar berlangsung transparan, se-

lain internal juga eksternal.

Sehingga penetapan tersangka lebih pasti dan bisa dipertanggungjawabkan.

Adakah sudah ada nama yang dikantongi? Sebab sejumlah pihak sudah berulangkali diperiksa. Dire– skrimsus enggan berspekulasi. “Itu (tersangka) nanti setelah gelar perkara. Saya ndak mau berandai - andai,” pungkasnya.

Nilai anggaran pada proyek pengadaan perangkat musik ini nilainya mencapai Rp5 miliar lebih, tersebar di seluruh SMA di NTB. Penyidik menurutnya sudah meminta keterangan saksi saksi para pejabat di Dikbud NTB. Setelah kasus ini ditingkatkan ke penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan akan dilanjutkan. (ars)

Halaman 15

Rp94 Miliar Temuan Kerugian Belum Sesuai Rekomendasi BPK Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus memantau tindak lanjut atas rekomendasi temuan indikasi kerugian negara di 11 entitas. Evaluasi per Juli 2017, Rp94,658 miliar lebih yang belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindaklanjut.

Sebelas entitas itu diantaranya Pemprov NTB dan seluruh kabupaten dan kota se NTB, dengan nilai rekomendasi yang belum ditindaklanjuti Rp94.658.937.212. Angka ini merupakan sisa dari nilai rekomendasi yang disampaikan BPK sebelum tindaklanjut, yakni sebesar Rp302.480.846.849 atau sebesar 87,77 persen. ‘’Dari to-

Kemenhub Fasilitasi 30 Bus Sail Moyo-Tambora Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam rangka menyukseskan mobilisasi dan pergerakan pelaksanaan Sail Moyo-Tambora tahun 2018, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengirimkan 30 unit bus ke Kabupaten Sumbawa.

Puluhan bus tersebut tiba di Sumbawa sejak Selasa (4/9) lalu.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, Ir. Ahmad Yani kepada Suara NTB membenarkan hal tersebut. Bus ini sudah bisa digunakan untuk mendukung kegiatan Sail Moyo-Tambora maupun pelaksanaan kegiatan lain di lokasi utama.

“Hari ini sudah kita duku-

ng kegiatan-kegiatan yang ada di Pelabuhan Badas,” ujarnya, Rabu (5/9).

Dengan keberadaan transportasi tersebut, rencananya akan dilakukan penyerahan kepada Pemda Sumbawa Kamis (6/9) hari ini. Setelah itu akan dilakukan pembekalan kepada para para pengemudi bus sekaligus penghubung yang nantinya memberikan referensi kepada para tamu di atas bus tentang informasi Sumbawa, Sail Moyo-Tambora dan lainnya.

Sejauh ini, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Pihaknya sifatnya hanya memfasilitasi dalam hal persiapan yang dilakukan. Termasuk dalam persiapan membuka akses bandara. Dengan adanya Sail

Moyo-Tambora ini berdampak untuk penambahan frekuensi penerbangan malam harinya.

Adapun Sail ini, lanjutnya, akan memberikan dampak yang tidak hanya untuk pariwisata semata.

Tetapi juga sebagai upaya pembangunan ekonomi kreatif serta mengangkatpotensi Sumbawa dan NTB secara keseluruhan.

Sekaligus membuktikan bahwa melalui Sail Moyo Tambora ini, menjadi spirit bagi NTB untuk bangkit dari bencana gempa.

“Ini bukan hanya momentum hajatan Sail Moyo-Tambora, tetapi upaya spirit kebangkitan NTB dari bencana gempa,” pungkasnya. (ind)

tal itu, yang sudah ditindaklanjuti dan sesuai dengan rekomendasi adalah Rp1.78.137.831.724,’’ sebut Kepala BPK NTB, Wahyu Priyono, kemarin.

Pihaknya terus melakukan pemantauan kinerja penyelesaian temuan kerugian negara itu oleh Pemprov NTB serta seluruh kabupaten dan kota. Pengawasan secara berkala dengan meminta setiap progres laporan penyelesaian. Progres penyelesaian pun akan jadi penilaian. ‘’Kinerja penyelesaian lebih cepat akan dinilai, lamban juga akan dinilai,’’ jelasnya.

Sementara rincian temuan yang tidak sesuai rekomendasi itu, untuk Pemprov NTB sebesar Rp17,3 77miliar dari total Rp95,737 miliar rekomendasi temuan Pemkab Lombok Tengah Rp5,465 miliar dari total Rp 38,922 miliar rekomendasi, Pemkab Sumbawa Rp5,214 miliar dari total Rp16,993 miliar rekomendasi, Pemkab Sumbawa Barat Rp 13.264 miliar rekomendasi namun yang belum diselesaikan Rp 5,710 miliar.

Kota Mataram relatif kecil, dengan Rp 4,953 miliar rekomenasi dan yang belum dituntaskan hanya Rp 315,792 juta rekomendasi. Lombok Barat temuan dan yang dikeluarkan rekomenasi penyelesaian Rp 24,030 miliar dan yang belum dituntaskan sesuai rekomenasi Rp 7,100 miliar. Kota Bima tergolong paling banyak, dengan total Rp 42,875 miliar dan yang belum dituntaskan mencapai Rp 27.422 miliar, sedangkan Kabupaten Dompu nilai rekomendasi Rp 20,467 miliar dengan nilai yang belum ditindaklanjut Rp 3,943 miliar.

1.193 Proyek PL Belum Dieksekusi OPD Dari Hal. 1

NTB Tertarik Adopsi Rumah Tahan Gempa Yogyakarta Dari Hal. 1 Pemerintah pusat telah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa harus tuntas sebelum musim hujan tiba.

Untuk saat ini pembangunan RISHA, kata Rum secara teknis tidak bisa cepat.

Karena butuh banyak cetakan RISHA. Sehingga, selain membangun RISHA, masyarakat diberikan pilihan yang lain. Namun, rumah yang dibangun harus tahan gempa.

Dengan pendampingan dari Kementerian PUPR untuk membangun rumah tahan gempa, masyarakat diberikan bantuan stimulan sebesar Rp50 juta untuk memperbaiki rumahnya yang rusak berat. Kemudian rusak sedang Rp25 juta, serta rusak ringan Rp10 juta.

‘’Banyak juga dari UGM merekomendasikan rumah tahan gempa. Dari Dinas Perumahan juga ada, yang manual betonnya. Tapi sambungan beton tulangnya tahan gempa,’’ katanya.

Akibat gempa beruntun yang mengguncang NTB, jumlah rumah rusak yang dilaporkan Pemda kabupaten/kota sebanyak 149.706 unit. Tersebar di tujuh kabupaten/kota, yakni Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat dan Sumbawa.

Pemerintah menargetkan verifikasi rumah rusak berat akan tuntas akhir September ini. Sementara rumah rusak sedang dan ringan terus dilakukan verifikasi berdasarkan laporan data yang masuk dari pemerintah kabupaten/kota.

Rincian rumah rusak sebanyak 149.706 unit rumah rusak akibat gempa tersebar di tujuh kabupaten/kota. Yakni, Lombok Utara 38.497 unit, Lombok Barat 116.453 unit, Kota Mataram 18.894 unit, Lombok Tengah 13.887 unit, Lombok Timur 15.642 unit dan sisanya di Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Sementara itu, jumlah sumbangan masyarakat yang masuk ke BPBD NTB sejak masa tanggap darurat hingga masa transisi ini sudah terkumpul Rp9 miliar. Rum mengatakan, sumbangan dari masyarakat dari dalam dan luar daerah itu telah digunakan untuk membeli tenda, tandon air, pembangunan MCK, paralon dan lainnya. Ia mengatakan, penggunaan sumbangan tersebut dilakukan secara transparan. (nas)

Korelasi antara Event Internasional dengan Kearifan Lokal Dari Hal. 1 Ada beberapa kegiatan lainnya yang tidak kalah menarik untuk disaksikan.

Kegiatannya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pra event, main event dan supporting event. Untuk pra event terdapat empat kegiatan yaitu bakti sosial di Pulau Bungin dan pelayaran lingkar nusantara yang dilakukan pada 25 Agustus hingga 9 September. Sementara dua kegiatan lainnya yaitu Tambora Volcano Tour dilaksanakan pada 7-8 September, sedangkan International Surfing di Pantai Yoyo KSB akan dilaksanakan pada 8-12 September.

Sementara kegiatan pada main event yaitu welcome dinner di Kantor Bupati Sumbawa atau jamuan makan malam pada 8 September akan menghadirkan semua tamu undangan, baik nasional maupun internasional. Pada tanggal 9 September akan dilakukan opening ceremony dengan tema Discover Sumbawa bertempat di Pelabuhan Badas Sumbawa. Pada hari ini, kegiatan Sail Moyo Tambora akan dibuka secara resmi dan akan menampilkan berbagai atraksi budaya dan kesenian asli di Pulau Sumbawa.

Pada hari yang sama juga akan ada International Yacht Rally di Pelabuhan Badas Sumbawa. Kurang lebih ada 100 yachter dari berbagai negara akan singgah di Pulau Sumbawa dan akan berkeliling menikmati keindahan alam dan budaya di pulau ini.

Sebab pada hari itu juga akan ada maritim ekspo 2018 dan culture performance yang menampilkan atraksi budaya

dari Provinsi NTB. Kegiatan ini akan berlangsung hingga tanggal 11 September. Pada tanggal 10 September akan ada City Parade yang merupakan karnaval dan diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota yang ada di NTB. ‘’Masing-masing kabupaten/kota atau peserta karnaval memperlihatkan kebudayaan yang ada di daerahnya masing-masing dikemas dengan pakaian atau tarian tradisi dan musik pengiring dengan tema yang sudah ditentukan,’’ ujarnya.

Pada tanggal 11 September akan ada Fun Color Run yang diikuti oleh lebih dari 5.000 peserta. Dimulai dari Kantor Bupati Sumbawa, diperjalanan akan dihiasi warna warni yang dilemparkan ke peserta.

100 finisher pertama akan mendapatkan medali dan doorprize menarik. Pada hari yang sama juga diadakan culinary program. Event ini merupakan lomba dan demo memasak serba ikan, masakan khas Sumbawa. Para peserta Fun Run di lokasi finish yang ada di Seliperate akan disambut dengan festival kuliner.

Sedangkan pada hari berikutnya akan ada tenun dan fashion street dengan menampilkan pakaian berbahan dasar tenun khas Sumbawa. ‘’Itu merupakan kegiatan pada saat main event. Ada juga supporting event, ini akan menonjolkan berbagai destinasi wisata unggulan yang dimiliki NTB, terutama di Pulau Sumbawa. Dipadukan dengan kearifan lokal warga setempat,’’ ujarnya.

Pada tanggal 12 September akan diadakan dialog budaya maritim di Kabupaten Sumbawa. Salah satu yang

mendasari kegiatan ini karena Sumbawa kaya akan ragam budaya. Salah satu situs kerajaan yang masih utuh di Indonesia yaitu ada di Sumbawa. Maka dari itu perlu dilaksanakan Dialog Budaya guna mengangkat kembali ragam budaya yang ada di Sumbawa. Hari berikutnya akan ada Investment Forum yang membahas tentang investasi yang dimungkinkan di Pulau Sumbawa.

Salah satu event yang ditunggu pada 14 September ialah Kenawa Jazz Festival.

Bertempat di Pulau Kenawa, Internaonal Jazz dilaksanakan dengan pemandangan hamparan savana dengan menghadirkan penyanyi jazz nasional maupun Internasional. Pada hari berikutnya akan ada pacuan kuda dengan menampilkan joki-joki cilik di Pulau Sumbawa.

Ada pula International Paragliding di Mantar, KSB pada 16 September. Kegiatan ini akan diikuti oleh peserta dari berbagai negara.

Sementara pada tanggal 1718 September akan ada International Workshop of Blue Economy di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Setelah itu ada seminar International Asia Pacifik Geopark Network di Kota Mataram.

Tiga kegiatan terakhir yaitu Gili Tramena Begawe di Pantai Medana. Pada tanggal 2122 September akan ada Festival Senggigi dan terakhir pada 23 September akan ada Farewell Party. Ini sekaligus sebagai closing ceremony Sail Indonesia Moyo Tambora tahun ini. Diselenggarakan di Gili Mas dan sekaligus menjadi perpisahan berasam yachter dari berbagai negara. (lin/*)

Tiga daerah lainnya, diantaranya Lombok Utara dengan nilai rekomendasi temuan Rp 8,115 miliar dan total nilai yang belum ditindaklanjut Rp 1,322 miliar. Ditingkatan kabupaten dan kota, Lombok Timur urutan teratas dengan nilai rekomendasi atas temuan mencapai Rp 27,992 miliar dan nilai yang belum ditindaklanjuti Rp 15,668 miliar. Terakhir Kabupaten Bima dengan nilai temuan yang masuk dalam rekomendasi Rp 12,832 miliar dan belum sesuai rekomenasi tindaklanjut Rp 5,117 miliar.

Subauditorat NTB I Muhammad Arafat menambahkan, semua rekomendasi itu sedang dalam proses tindaklanjut dan terus dalam pemantauannya. “Kita terus menunggu laporan progress penyelesaian atas rekomendasi itu,” jelasnya.

Angka yang belum sesuai rekomendasi bukan berarti tidak ditidaklanjuti. Buktinya, terus ada kemajuan dari daerah atau entitas yang punya tanggungjawab penyelesaian. Namun nilai kerugian yang belum diselesaikan, akan tetap masuk dalam catatan pihaknya sehingga terus akan ditagih proses penyelesaian.

Disebutkan juta, total temuan kerugian daerah atau kerugian negara se NTB mencapai 684,269 miliar dari jumlah 3.563 temuan. Sedangkan yang direkomendasikan untuk diselesaikan 8.732 item dengan nilai total Rp 302.480 miliar. Sejauh ini total penyelesaian atas rekomendasi itu mencapai Rp 178,137 miliar dan tersisa Rp 94,658 belum dituntaskan. (ars)

‘’Pada saat Rapim bulan lalu, sudah diingatkan untuk segera mengeksekusi kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan langsung. Itu sudah didorong segera mengeksekusi dan menyelesaikan pekerjaan non lelang,’’ kata Swahip.

Dalam data monitoring dan evaluasi secara elektronik (emonev), masih ada seribuan paket proyek PL yang belum dieksekusi. Menurut Swahip, masih banyaknya proyek PL yang belum dieksekusi sesuai data emonev karena keterlambatan input data. Ia menjelaskan jika ditelusuri ke OPD, banyak proyek PL yang sudah dilaksanakan tetapi datanya belum di-input.

Swahip tak menyebutkan berapa jumlah paket proyek PL yang belum di-input datanya ke emonev. Akibat gempa beruntun yang mengguncang NTB, petugas input data baru berani masuk ke ruangan kantor. Sebelumnya, beberapa OPD berkantor di luar ruangan pada masa tanggap darurat bencana yang berakhir 25

Agustus lalu.

Berdasarkan data emonev Biro Bina APP dan LPBJP, beberapa OPD yang belum mengeksekusi proyek PL. Yakni Biro Umum 50 paket, Biro Kesra 4 paket, Dinas Dikbud 209 paket, Dinas Dikpora 16 paket, Dinas Kesehatan 1 paket, Dinas Sosial 19 paket, Disnakertrans 5 paket.

Kemudian, Dinas Perhubungan 25 paket, Diskominfotik 7 paket, Dinas Pariwisata 8 paket, Diskop UMKM 33 paket, Dinas Perdagangan 6 paket, Distanbun 49 paket, Disnakeswan 12 paket, Dinas Ketahanan Pangan 8 paket, Dislutkan 51 paket, Dinas LHK 109 paket.

Selanjutnya, DPMPTSP 3 paket, DPMPD Dukcapil 35 paket, DP3AP2KB 1 paket, Inspektorat 6 paket, Bappeda 33 paket, BPKAD 47 paket, Bappenda 174 paket, Satpol PP 3 paket, RSJ Mutiara Sukma 5 paket, RS. HL. Manambai Abdul Kadir Sumbawa 259 paket dan Badan Penghubung Daerah 15 paket.

Jumlah total proyek PL tahun ini sebanyak 3.749 paket senilai Rp 164 miliar lebih. (nas)

Empat Gedung RSJ Rusak akibat Gempa Dari Hal. 1 Ke empat paket proyek itu anggarannya bersumber dari APBD NTB tahun 2017. Rata rata mulai pengerjaannya Agustus 2017 lalu dan target tuntas pertengahan Desember 2017.

Nilai total proyek untuk empat paket itu disebutkan Direktur RSJ Mutiara Sukma, dr. Elly Rosilla Wijaya, SpKJ., MM mencapai Rp 15 miliar.

Semua gedung baru itu kini rusak akibat gempa 7 SR Minggu (29/7) lalu. Bahkan gempa susulan 6,9 SR Minggu (19/8) lalu semakin memperparah kerusakan. ‘’Semua gedung rusak sedang, sebagian rusak berat, termasuk gedung baru.

Sekarang kami tidak ada yang berani bekerja di dalam gedung,’’ ujar Elly Rosila Wijaya kepada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Meski gedung dengan konstruksi baru, menurutnya tidak jadi ukuran akan tahan gempa. ‘’Sekarang lihat sendiri kondisinya, gedung gedung baru ikut rusak. Padahal sebelumnya sudah dipakai untuk aktivitas,’’ jelasnya.

Sejumlah gedung yang rusak, ada diantaranya gedung baru. Paling parah gedung rawat inap dan kantor. Gedung rehabilitasi, gedung gizi, gedung Diklat, gedung Keswamas. Tiga gedung baru yang juga rusak, gedung Anggrek, gedung rawat inap, gedung asset dan gedung rehab narkoba.

Total nilai gedung menca-

pai Rp 15 miliar, baru tuntas dikerjakan 2017 dan sudah dipakai sejak awal 2018.

Setelah gempa, semua gedung dikosongkan, termasuk beberapa ruangan baru. Semua pasien pun terpaksa dirawat di luar gedung dengan tenda darurat.

Asesmen dalam waktu dekat akan dilakukan Bappeda NTB melibatkan ahli dari Dinas PU. ‘’Kita berharap gedung yang sudah existing, mungkin dalam renovasinya lebih tahan gempa. Barangkali ada dari sisi teknis dan keilmuan mereka untuk hal ini (gedung tahan gempa),’’ harap Elly.

Memang dalam perencanaan pembangunan gedung, sepengetahuannya belum sampai pada konstruksi tahan gempa. Dalam perencanaan, intinya gedung dibangun disesuaikan dengan kebutuhan. Hanya yang terpikirkan adalah jalur evakuasi ketika bencana terjadi.

Elly berharap ada evaluasi kebijakan pembangunan untuk RSJ sebagai fasilitas kesehatan masyarakat. RSJ seperti rumah sakit umum lainnya, sebagai fasilitas pelayanan publik yang beroperasi 24 jam. Sehingga bangunannya diharapkan relatif bisa tahan bencana.

Karena gedung rusak diakuinya sangat mempengaruhi kinerja. Pelayanan pasien terputus. Banyak pasien yang dipulangkan karena khawatir tidak membaik jika dirawat di tenda darurat. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 6 September 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Akibat Gempa

Penerbitan Sertifikat Tanah Jatah KLU Dialihkan ke Lotim Selong (Suara NTB) Sebanyak 8.500 bidang sertifikat tanah yang merupakan jatah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dialihkan ke Lombok Timur (Lotim). Pengalihan dilakukan pascagempa yang terjadi dan meluluhlantakkan kabupaten yang berada di ujung utara pulau Lombok tersebut.

Disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim, Lalu Suharli, dengan demikian penerbitan sertifikat PTSL di Lotim meningkat menjadi 33.500 bidang. Untuk merealisasikan tambahan itu di Kabupaten Lotim, turut juga dilakukan mobilisasi tenaga dari KLU. “Jadi kita kecipratan jatah penerbitan sertifikat KLU sebanyak 8.500 bidang dari jatah KLU 19.500 bidang. 8.500 bidang itu dialihkan ke Lotim pascagempa yang terjadi,” jelasnya.

Terkait pengalihan itu, saat ini sedang dalam proses revisi DIPA dan ditargetkan pada minggu depan sudah mulai pengukuran terkait penambahan tersebut. Disampaikan Lalu Suharli, Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) konsep awalnya melakukan pensertifikatan secara menyeluruh terhadap semua desa yang ada di Kabupaten Lotim. Adapun, sertifikasi PTSL di Lotim di tahun 2018 yang sudah dibagi sebanyak 5.000 bidang dari target 25.500 kemudian mendapat tambahan lagi sehingga berjumlah 27.500 bidang sertifikat.

Untuk pembuatan sertifikat PTSL ini sudah banyak yang tuntas, namun kesiapan menghadirkan penerima yang menjadi kendala dalam pembagiannya. Terutama saat ini masyarakat masih berada di tenda-tenda pengungsian. Namun secara keseluruhan, pengukuran untuk pembuatan sertifikat PTSL di Kabupaten Lotim hampir 95 persen. Di-

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pascagempa

Hotel di Trawangan Kesulitan Beroperasi

Tanjung (Suara NTB) Karyawan hotel yang bekerja di Gili Trawangan ada yang mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja) sepihak pascabencana gempa. Namun, banyak pula manajemen hotel yang menawarkan sejumlah opsi pada karyawan, karena operasional hotel terganggu.

(Suara NTB/yon)

SERTIFIKASI - Kepala BPN Lotim, Lalu Suharli menunjukkan ketentuan dalam pembuatan sertifikat PTSL, targetkan pembuatan sertifikat ini dapat tuntas pada bulan Desember 2018 sebanyak 27.500 bidang.

Diketahui, kuota program PTSL ini untuk tahun 2018 ini sebanyak 7 juta bidang secara nasional. Dari kuota itu, Lotim sebelumnya mendapatkan 25 ribu bidang. Adapun 25 ribu bidang sertifikat itu setelah dilakukan penjajakan ke lokasi, BPN menempatkan kegiatan itu di 13 desa di Kabupaten Lotim.

Adapun pembiayaan PTSL ini dibagi menjadi dua yakni pra sertifikasi dan sertifikasi itu sendiri. Untuk pra sertifikasi persiapan yang dilakukan oleh masyarakat, sementara untuk sertifikasi berdasarkan pada kegiatan itu dimulai oleh BPN. Untuk kegiatan yang berada di BPN, itu semua dibiayai oleh BPN yang meliputi segala aktivitas yang ada di kantor pertanahan mulai dari penyuluhan, pengumupulan data yuridis, pengukuran hingga pembagian atau penyerahan dianggarkan di APBN. Akan tetapi kegiatan atau kewajiban masyarakat terkait persiapan yang dilakukan, hal tersebut dikarenakan

sertifikat tidak bisa diterbitkan begitu saja karena harus mengurus surat waris jika berasal dari ahli waris, jual beli jika berasal dari jual beli dan lain sebagainya. “Jadi pra itu menyangkut persiapan, itu tanggung jawab masyarakat,”jelasnya.

Adapun biaya yang timbul dari persiapan, oleh pemerintah mengingat itu kebutuhan masyarakat sudah dikeluarkan payung hukum keputusan bersama tiga menteri tentang biaya persiapan dan bukan biaya pelaksanaan. Di mana biaya persiapan ini harus dikoordinir oleh desa atau masyarakat.

Dalam PTSL ini, maksimal biayanya Rp350 ribu, itupun tergantung dari kebijakan desa apabila berkeinginan untuk menggratiskan setelah dilakukan musyawarah, itupun masuk dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) atau pendapatan desa yang dipertanggungjawabkan. Bahkan bagi masyarakat yang tidak mampu di dalam peraturan itu bisa digratiskan atau ada kriteria yang lainnya seperti tanah pemerintah, tanah tempat ibadah. (yon)

Hal itu diketahui setelah Disnaker Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Lombok Utara, menggelar Bimtek Pengkajian Sistem Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja dengan melibatkan Disnaker Pemprov NTB, Rabu (5/9).

Sebanyak 55 perusahaan, sebagian besar pengelola hotel, hadir dalam kegiatan itu.

Dari perusahaan-perusahaan itu diketahui betapa dinamisnya sektor industri pariwisata pascagempa.

Kokomo Hotel misalnya, sampai harus menawarkan kebijakan rolling bagi pekerja.

Kerusakan parah pada hotel membuat pihak manajemen menawarkan untuk mengalihkan sebagian pekerjanya ke group hotel di Gili Gede di Lombok Barat. Hotel seperti Pondok Santi, relatif masih bisa membantu karyawannya dengan mengirimkan logistik tanggap darurat kepada karyawan dan keluarga. Ada pula hotel yang menerapkan sistem kerja setengah bulanan disertai optimisme pada bulan Desember mendatang sudah bisa menjual kamar secara normal.

HRD Hotel Vila Ombak, Marwan, kepada wartawan usai pertemuan mengakui Villa Ombak adalah penyerap tenaga kerja terbanyak di Gili Trawangan dengan jumlah 300 orang. Akibat gempa, kerusakan parah akibat gempa mencapai 45 persen dari seluruh bangunan.

Praktis hanya sekitar 18

(Suara NTB/ari)

BIMTEK - Bimtek Pengkajian Sistem Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja dengan melibatkan Disnaker Pemprov NTB di Tanjung, Rabu (5/9). kamar dari 149 kamar yang bisa dijual kepada pengunjung.

“Kamar itu pun kita tawarkan dengan social rate, dari harga Rp1,5 juta per malam menjadi Rp500 sampai Rp600 ribu. Yang penting ada pemasukan,” kata Marwan.

Menyikapi karyawan yang banyak, pihaknya tidak serta merta merumahkan. Manajemen memilih kebijakan dengan mengatur shift kerja masing-masing 15 hari dengan gaji 50 persen. Namun gaji mereka masih berpeluang bertambah, di mana perbaikan kerusakan bangunan hotel yang melibatkan pekerja dihitung menurut biaya buruh harian.

“Jujur saja perusahaan mana sanggup bayar karyawan tanpa pemasukan,” imbuhnya.

Di antara karyawan ada yang memilih cuti 1 bulan, dengan kesepakatan tidak dibayarkan gajinya. Saat situasi kembali normal, seluruh karyawan akan dipekerjakan kembali seperti sedia kala.

“Sampai bulan September ini kami rasakan sangat berat, ada pengunjung tapi minim.

Bulan Oktober nanti, 30 persen kerusakan sudah bisa diperbaiki. Jadi target kita Desember nanti sudah bisa menjual kembali,” tandasnya.

Perwakilan perhotelan lain, Buhari, berharap ada langkah win win solution yang diambil oleh Pemda KLU dan Pemprov terhadap kondisi saat ini. Pihaknya tidak serta merta

mem-PHK karyawan. Bahkan sebagian pekerja yang trauma tidak dipaksakan masuk kerja, di samping pekerja diberi kesempatan memperbaiki tempat tinggal sementaranya.

“Saya dengan owner menyikapi secara kekeluargaan. Kami juga meminta soal pajak dikomunikasikan intensif karena setelah tanggal 6 Agustus perusahaan tidak buka sampai waktu yang belum ditentukan. Paling tidak antara 1 sampai 2 bulan tidak dibebankan karena belum beroperasi,” harapnya.

Asisten Direktur Pondok Santi, Dona, di saat yang sama mengatakan pihaknya mempekerjakan 140 orang. Di antara kebijakan yang diambil, perusahaan mendistribusikan logistik bantuan kepada masing-masing pekerja.

“H+2 gempa kami siapkan 6 ton beras, 800 ton galon, 8 jenset dan kabel listrik, untuk karyawan. Kebutuhan konsumsi itu kami kirimkan untuk jatah 1 bulan bagi karyawan yang terdampak,” sebutnya.

Dikatakannya, owner berkomitmen tidak akan menelantarkan nasib karyawannya di pengungsian. Tahap dua dan tiga, atau sampai bulan ketiga, karyawan masih akan diperhatikan logistiknya. “Kita berusaha untuk tidak memPHK. Tetapi dari 140 orang, sekitar 8-10 orang yang justru tidak terdampak gempa tidak mau masuk kerja. Ini akan kami sikapi sesuai mekanisme,” tandasnya.

Sementara hotel yang memPHK karyawannya diketahui dilakukan oleh Pesona Resort and Spa. Perwakilan hotel yang dimediasi langaung oleh Kabid Pengawas pada Disnaker Provinsi NTB, Marpaung, beserta Kepala Seksi, Musnadi itu, diketahui merumahkan 9 orang karyawan pada awal September.

Dijelaskan Marpaung, PHK karyawan tidak sesuai dengan aturan atau bahkan keluar dari kesepakatan dengan karyawan.

Di mana dari 100 orang lebih karyawan, kedua pihak sepakat untuk memberlakukan libur dari tanggal 5-17 Agustus. Setelahnya karyawan masuk kerja selama 15 hari dengan penggajian 50 persen. Kemudian pada September ini, mereka menerapkan kesepakatan masing-asing karyawan masuk kerja selama 15 hari. Tetapi anehnya, saat karyawan akan masuk kerja untuk setengah bulan, tiba-tiba muncul PHK kepada 9 orang.

“Perlu dipertanyakan PHKnya padahal kesepakatan masuk kerja 15 hari belum dijalankan.

Jadi kita pastikan PHK ini tidak berlaku,” kata Marpaung.

“Tidak diinfokan mengenai kondisi perusahaan pascagempa, surat PHK juga masih dalam bentuk draf, artinya masih rencana. Alasan PHK bahwa perusahaan tidak mampu padahal perusahaan akan merekrut pegawai baru. Jadi ini tidak beralasan,” tegas Musnadi menguatkan. (ari)

Tak Terdampak Gempa

Penumpang Pesawat Masih Normal Praya (Suara NTB)Musibah gempa yang mengguncang Pulau Lombok sejak sebulan terakhir dipastikan tidak berdampak pada penumpang pesawat. Sampai sejauh ini, jumlah penumpang dari maupun menuju Lombok International Airport (LIA) masih pada taraf normal. Tidak ada penurunan signifikan yang terjadi selama musibah gempa berlangsung.

“Soal penumpang pesawat masih normal sejauh ini. Baik itu yang datang maupun pergi,” ungkap Area Manager Lion Grup Denpasar, Fajar Teguh Santoso kepada Suara NTB, Rabu (5/9).

Artinya, dari sisi dampak, gempa tidak terlalu berpengaruh pada jumlah penumpang pesawat di LIA. Dikatakannya, sampai se-

jauh ini belum ada penumpang yang mengajukan cancel flight (pembatalan penerbangan), dengan alasan gempa. Semua penerbangan juga masih tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ada.

Lion Air sendiri merupakan maskapai dengan jumlah penerbangan terbanyak di LIA saat ini. Dengan jumlah penumpang per hari yang dilayani mencapai hingga ribuan orang dengan tujuan ke berbagai daerah. Dengan rute utama Jakarta, Surabaya serta Denpasar.

Bahkan bukannya menurun.

Berkenaan dengan event Sail Moyo Tambora, penumpang diperkiaraan bakal melonjak. Sehingga pihaknya sudah mengajukan ekstra flight khusus untuk penerbangan rute Lombok-Sumbawa yang akan dimulai pada Rabu besok (hari ini,red). “Jadi per tanggal 6 Septem-

ber besok, untuk rute LombokSumbawa kita ada tambahan satu ekstra flight,” terangnya.

Pemberlakuan ekstra flight tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang.

Khususnya penumpang dengan tujuan pulau Sumbawa atau sebaliknya, selama Sail Moyo Tambora berlangsung.

Ia menjelaskan, ekstra flight yang diajukan memang baru satu penerbangann saja.Tapi tidak menuntup kemungkinan bisa bertambah.

Tergantung kondisi lonjakan penumpang nantinya, selama kegiatan Sail Moyo Tambora berlangsung. “Untuk jadwal penerbangan khusus ekstra flight, dijadwalkan pada malam hari,” tegas Fajar. (kir)