Edisi Selasa 6 Agustus 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 6 AGUSTUS 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 120 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hari Ini, Anggota DPRD Kota Mataram Periode 2019 - 2024 Dilantik

(Suara NTB/fit)

GLADI BERSIH - Ketua sementara, H. Didi Sumardi, SH., (dua dari kiri) bersama 39 anggota Dewan terpilih mengikuti gladi bersih pelantikan anggota DPRD Kota Mataram periode 2019 – 2024.

Ekonomi NTB Membaik Mataram (Suara NTB) Ekonomi Provinsi NTB mengalami pertumbuhan positif. Sektor konstruksi memberi kontribusi tertinggi. Diantaranya termasuk pembangunan rumah tahan gempa.

Demikian diungkapkan, Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, I Gusti Lanang Putra, dan Kepala Bidang Statistik Sosial, Arrief Chandra Setiawan dalam rilis yang disampaikan di Kantor BPS Provinsi NTB, Senin (5/8) kemarin.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 40 anggota DPRD Kota Mataram periode 2014 – 2019 dilantik, Selasa (6/8) hari ini. Senin (5/8) kemarin, seluruh anggota Dewan terpilih hasil Pileg 2019, melakukan gladi bersih persiapan pelantikan yang berlangsung Selasa hari ini. Pantauan Suara NTB, anggota Dewan terpilih semangat menjalani gladi bersih yang dipandu oleh Sekretariat DPRD Kota Mataram.

Pimpinan sementara berdasarkan perolehan suara tertinggi, yakni berasal dari Partai Golkar dan Partai Gerindra. Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dari Partai Golkar dan wakil Ketua Sementara, I Gde Sudiarta dari Partai Gerindra. Sebanyak 40 anggota Dewan yang

dilantik hari ini, Sembilan orang dari Partai Golkar, enam orang dari Partai Gerindra, lima orang dari PDI Perjuangan, lima orang dari PKS, empat orang dari Demokrat, tiga orang dari PPP, tiga orang dari PAN, satu orang dari Nasdem, satu orang dari PKPI, satu orang dari Hanura, satu orang dari PKB dan satu orang dari Partai Berkarya.

Gladi tiap tahapan pelantikan diulang dua kali untuk memastikan anggota Dewan sudah memahami tiap tahapan dengan baik. Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., yang juga Ketua DPRD Kota Mataram periode 2014 – 2019 mengungkapkan meskipun capaian kinerja DPRD telah direalisasikan secara optimal, Bersambung ke hal 15

Komitmen Tingkatkan Kinerja, NTB Jadi Pemda Pertama Adopsi BSC

Mataram (Suara NTB)Pemprov NTB sejak Januari 2019 telah resmi menggunakan metode Balance Score Card (BSC). BSC adalah metode pengukuran hasil kerja yang biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional. Presentasi penggunaan BSC dilakukan oleh Wakil Gubernur NTB (Wagub), Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalillah didampingi Asisten II Setda NTB, Ir.H.Ridwansyah,MTP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB), Drs. Syafruddin, M. Si di ruang pertemuan Bone, Gedung Kemenpan RB pada Senin (5/8).

Wagub menjelaskan, Pemprov NTB adalah daerah pertama yang menggunakan BSC. ‘’Saya di sini mewakili masyarakat NTB bersyukur, Alhamdulillah saya yang jadi daerah pertama yang mengaplikasikan metode BSC. Dengan kata lain NTB jadi Pemda perta-

ma yang mengkombinasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan metode BSC ke dalam sebuah sistem aplikasi yang kami beri nama E – Kinerja,’’ tegas Sitti Rohmi.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Selesaikan Masalah dari Hulu REVITALISASI Posyandu merupakan salah satu program unggulan NTB Gemilang dalam bidang kesehatan yang telah tertuang dalam RPJMD NTB 2019-2023. Untuk memantapkan program Revitalisasi Posyandu ini, Pemprov NTB terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait supaya program ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan harapan yang ingin dicapai.

Senin, (5/8) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Asisten I Setda NTB, Dra.Hj.Eva Nurcahyaningsih M.Si, Bersambung ke hal 15 Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

BERTEMU - Wagub didampingi Asisten II Setda NTB, H.Ridwansyah, Asisten I, Hj.Eva Nurcahyaningsih dan Asisten III Hj.Hartina, saat bertemu Menteri PANRB, Syafruddin, Senin (5/8) kemarin.

Turun Kelas, Lima Rumah Sakit Investor Korea Butuh Pemda di NTB Ajukan Keberatan Lahan 1.000 Hektare Mataram (Suara NTB) Lima rumah sakit milik Pemda di NTB yang turun kelas dari tipe C ke tipe D, kompak mengajukan keberatan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dengan turunnya kelas rumah sakit menjadi tipe D, maka akan berpengaruh terhadap pelayanan dan pendapatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH mengatakan, rumah sakit Pemda yang tidak turun kelasnya menjadi tipe D, hanya RSUD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sedangkan RSUD Sumbawa, RSU H.L. Manambai Abdul Kadir, RSUD Dompu, RSUD Kota Bima dan RSUD Bima turun kelas menjadi tipe D. ‘’Kabupaten Bima, Kota Bima, Lombok Barat dan Sumbawa dan RSU H.L. Manambai kemarin sudah mengajukan (keberatan) juga,’’ kata Eka dikonfirmasi di Mat-

aram, kemarin.

Turunnya kelas rumah sakit milik Pemda tersebut, kata Eka akan berpengaruh terhadap pelayanan dan pendapatan.

Dengan status rumah sakit tipe D, maka pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat menjadi terbatas.

‘’Kemudian pendapatan rumah sakit turun juga. Karena kualifikasi D, pendapatannya itu hanya 60 persen dari kualifikasi tipe C,’’ jelas Eka. Untuk RSU H. L. Manambai Abdul Kadir yang menjadi milik provinsi, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/arn)

TURUN KELAS - RSU H.L. Manambai Abdul Kadir, salah satu RSUD di NTB yang turun kelas dari tipe C ke D.

di Bandar Kayangan

Mataram (Suara NTB) Investor asal Korea, Sungdong Industry Holding menunjukkan keseriusannya menanamkan investasi di Bandar Kayangan, Lombok Utara dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH. Sungdong akan menanamkan investasi sebesar 1 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp14 triliun untuk membangun industri kapal di Bandar Kayangan. ‘’Untuk kawasan industri dengan segala kelengkapannya diperlukan tanah 1.000 hektare,’’ sebut Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (5/8) siang.

Ridwan yang ikut mendampingi gubernur dalam penandatangan MoU, Minggu (4/8) siang di Jakarta itu menjelaskan, Sungdong Industry Holding bukan hanya akan melakukan transfer teknologi. Tetapi akan memindahkan teknologinya menjadi milik Indonesia dan milik NTB. Di awali dengan pelatihan mengirim 300 orang kita ke Korea dan juga ada pelatihan-pelatihan singkat. Insya Allah pembangunan fisik dimulai awal 2020. ‘’Global Hub mulai bergeliat mengubah takdir,’’ katanya.

Dijelaskan, MoU atau kesepakatan bersama ini untuk membangun dan mengoperasionalkan kompleks pembuatan kapal di Bandar Kayangan, Lombok Utara.

Bersambung ke hal 15

Rinjani Puluhan Kali Alami Gempa Vulkanik Mataram (Suara NTB) Status Gunung Rinjani masih waspada level II. Petugas pos Pantau Gunung Api (PGA) di Sembalun, Lombok Timur mencatat grafik puluhan kali getaran gempa vulkanik tiga bulan terakhir. Rekomendasi bagi pendaki atau wisatawan dilarang mendekat di radius Gunung Baru Jari.

Tim pos pantau merekam getaran sejak tanggal 1 Mei hingga 14 Juli 2019 dan hanya tercatat pada alat perekam seismograph. Terekam, getaran paling banyak terjadi tanggal 18 Mei 2019 lalu mencapai 60 kali. Dari sejumlah jenis gempa vulkanik, terbanyak Tektonik Lokal dengan frekwensi antara 20 sampai 60 kali. Sedangkan gempa Vulkanik Dalam dengan 60 amplitudo, terbanyak 15 kali pada 21 Juli lalu. Sedangkan gempa Low Frequency dengan amplitudo

terbanyak mencapai 11 kali pada 3 Juni.

Sesuai data itu, menurut Kepala Pos Pantau Gunung Api Rinjani, Mutaharlin, pihaknya terus mengamati aktivitas tektonik pada gunung setinggi 3.726 Mdpl tersebut, khususnya pada Gunung Baru Jari dengan ketinggian 2.376 Mdpl. ‘’Pemantauan secara terus menerus dilakukan menggunakan metode visual dan seismik,’’ kata Mutaharlin ditemui usai presentasi kontijensi bencana BPBD Provinsi NTB di Mataram, Senin (5/8).

Secara keseluruhan terpasang lima stasiun seismik untuk memantau gempa vulkanik dipicu magma dalam tubuh Rinjani, namun hanya dua yang berfungsi maksimal.

Titik pada stasiun Pelawangan dan Tengengean. Selain itu, pemantauan secara periodik juga dilakukan dengan

pengamatan visual dari tepi kaldera atau di dalam kaldera.

Termasuk pengamatan geokimia terhadap air Danau Segara Anak dan mata air panas di luar kaldera.

Meski tercatat aktivitas kegempaan, status Gunung Rinjani dipastikannya masih waspada level II sesuai rekomendasi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Di-

anggap masih aman untuk aktivitas pendakian. Hanya saja rekomendasi yang dikeluarkan PVMBG mengeluarkan sejumlah larangan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/PGA Sembalun)

ERUPSI - Dokumentasi PGA visual erupsi Gunung Baru Jari pada kaldera Gunung Rinjani terpantau dari Pelawangan Senaru.

SUARA NTB Selasa, 6 Agustus 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Anggota DPRD Dilantik Hari Ini Akan Dipindah ke Rusunawa SEBANYAK 234 nelayan yang tinggal di pesisir pantai Bintaro Ampenan akan dipindah ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) pada tahun 2020 mendatang. Hal tersebut dikarenakan para nelayan yang tinggal di pesisir pantai Bintaro tidak memilki tanah pribadi tempat membangun rumah.

Lurah Bintaro Ampenan, Lalu Issugiono, Senin (5/8) menyampaikan, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di sekitar pesisir pantai Bintaro Ampenan yang tidak memiliki tanah (Suara NTB/dok) tempat mendirikan rumah Lalu Issugiono akan direlokasi ke rusunawa. “Nanti kita pindah karena pemerintah telah merencanakan pembuatan rusunawa di daerah Bintaro,” kata lurah.

Rencana pemindahan tersebut telah disepakati oleh sebagian masyarakat yang tinggal di pesisir Pantai Bintaro. “Kalau pun itu cukup dan bisa menampung semua para nelayan yang 234 orang tersebut, kita akan pindah. Kita juga sudah bicarakan dengan Dinas Perkim,” ungkap Issugiono.

Dengan begitu lanjut Issugiono, saat ini rumah yang ditempati para nelayan tersebut akan ditata kembali demi kenyamanan. “Karena kan, tanah tempat mereka tinggal itu bukan milik mereka. Niatnya, setelah mereka pindah, kita akan tata kembali. Tapi yang prioritas dulu kita pindahkan,” katanya.

Rencana pemindahan tersebut akan disosialisasikan dalam waktu dekat ini. Saat ini kata Lurah Bintaro tersebut, akan gencar melakukan sosialisasi terkait pemindahan agar tidak terjadi gejolak. “Sudah dikomunikasikan dengan Perkim.

Tinggal kita sosialisasai lagi ke masyarakat. Rencananya pada awal 2020 atau akhir tahun ini,” tuturnya.

Harapannya, saat proses sosialisasi di tengah masyarakat kata Issugiono, akan ditemukan mana yang berasal dari Mataram dan luar Mataram. “Karena di situ banyak masyarakat dari luar Mataram juga. Banyak pindahan juga, semuanya nanti akan ketahuan kalau sudah dipindah,” katanya.

Nantinya, lanjut Issugiono, tanah tempat tinggal 234 orang nelayan itu nanti akan dikembalikan ke pemiliknya. “Kalau bisa kita akan fungsikan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan dan kenyamanan masyarakat nantinya,” tutupnya. (viq)

Harus Banyak Turun ke Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 40 anggota DPRD Kota Mataram dijadwalkan dilantik Selasa (6/8) hari ini. Para wakil rakyat diharapkan tidak sekadar mengumbar janji saat kampanye.

Mendengar aspirasi dengan turun langsung diharapkan oleh masyarakat.

Warga Sayang – Sayang, Azami, tak menaruh harapan apapun kepada para wakil rakyat di Lingkar Selatan yang terpilih pada pemilu serentak lalu. Dia beranggapan hampir semua anggota Dewan memiliki watak yang sama. Hanya turun saat butuh suara. Setelah terpilih hilang begitu saja dan meninggalkan janji politik. “Sama saja semua. Kalau dekat pemilihan baru mereka turun,” kata Azami ditemui, Senin (5/8).

Pandangannya ini tidak ter-

lepas dari rasa kecewa masyarakat yang telah disuapin oleh janji manis. Program tak satupun direalisasikan. Seperti disebutkan Azami, perbaikan jalan dan bantuan modal ke warga hingga masa jabatan berakhir tak kunjung terealisasi.

Sebagai wakil rakyat di parlemen menurutnya, Dewan harus memperjuangkan nasib masyarakat. Mereka dipilih oleh masyarakat dengan harapan mampu memperjuangkan aspirasi. “Jangan sekadar janji – janji terus hilang,” kritiknya.

Pemkot Mataram. Perubahan hampir 50 persen keanggotaan Dewan di DPRD Kota Mataram diharapkan dapat memperjuangkan kesejahteraan honorer. Sebab, hampir empat tahun gaji tidak pernah naik. “Satu permintaan kita, gaji dinaikan. Itu sudah cukup,” tandasnya. Persoalan janji politik kepada masyarakat menjadi kewajiban harus dipenuhi. Sehingga, timbul kepercayaan publik.

Pegawai honorer lainnya, Rizal juga mengharapkan demikian. Diharapkan, anggota Dewan yang baru meningkatkan kesejahteraan pegawai non PNS. Caranya, mendorong Pemkot Mataram menambah anggaran. (cem)

Banyak Sekolah di Mataram Tak Penuhi Standar

Tertibkan Usaha Berkedok PKL ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram Misban Ratmaji, SE., meminta Pemkot Mataram segera melakukan penataan PKL (Pedagang Kreatif Lapangan) di Kota Mataram.

Permintaan ini menyusul maraknya pengusaha berkedok PKL di Kota Mataram. ‘’Definisi PKL ini harus jelas PKL itu pedagang kaki lima kalau lebih dari 5 kaki, itu namanya pengusaha,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin kemarin.

Menurut Misban, Kota Mataram baru bisa menarik retribusi dari PKL manakala Pemkot (Suara NTB/fit) Mataram sudah menyediakan Misban Ratmaji fasilitas. ‘’Jadi pelayanan dulu kita siapkan baru ngambil jasa,’’ imbuhnya. Untuk itu, dia mendorong dilakukannya penataan. Di mana boleh jualan dan di mana yang tidak boleh benjualan. PKL harus disediakan lapak oleh Pemkot Mataram melalui Dinas Perdagangan.

Kemudian, PKL yang menempati lapak tersebut harus ada surat izin dari Dinas Perdagangan. Tidak hanya menerbitkan izin, Disdag juga diharapkan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap PKL yang diberikan izin berjualan. Selanjutnya manakala ada PKL yang beromzet di atas Rp300 ribu per hari, maka itu dikategorikan pengusaha dan dapat dikenakan pajak. ‘’Bukan retribusi,’’ cetusnya. ‘’Okelah yang omzetnya Rp300 ribu ke bawah itu tidak dipungut retribusi namun demikian mereka harus ditata dengan rapi tidak berjualan seenak perutnya seperti sekarang ini,’’ terangnya. Misban mengatakan, Pemkot Mataram harus mempunyai cara untuk mengidentifikasi mana PKL yang beromzet Rp300 juta per hari. ‘’Bisa diidentifikasi dari pemiliknya. Bill itu bisa disediakan oleh Pemkot Mataram,’’ katanya.

Konsumen juga diminta proaktif meminta bukti tanda pembayaran makan. Politisi PKPI ini tidak menyangkal bahwa PKL di Mataram berjualan semaunya. Sebetulnya Pemkot Mataram bisa memungut retribusi dan juga pajak kepada PKL. Disinilah pentingnya dilakukan pengklasifikasian PKL. Untuk fasilitas yang disediakan oleh Pemkot Mataram, akan dikenakan retribusi. Sedangkan yang berjualan sendiri dengan omzet di atas Rp300 ribu per hari akan dikenakan pajak restoran.

Anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini mendorong Pemkot Mataram untuk melakukan penertiban terhadap usaha-usaha yang berkedok PKL dengan omzet di atas Rp300 ribu per hari.

Selain itu, setiap usaha yang mempekerjakan karyawan, membutuhkan izin dari pemerintah. ‘’Retribusi dan pajak ini dipisahkan. Yang kena retribusi dipungut oleh Disdag dan pajak dipungut oleh BKD (badan Keuangan Daerah). (fit)

Yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah anggota Dewan yang banyak turun mendengarkan keluhan masyarakat. Mengayomi serta membantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Paling tidak memperjuangkan nasib warga di daerah pemilihan mereka. Dengan begitu masyarakat merasakan memiliki keterwakilan di legislatif.

Hal sama disampaikan Ahmad Rifa’i. Menurut dia, masyarakat sudah tidak terpengaruh oleh janji – janji ma-

nis para anggota Dewan. Sebagian besar hanya memberikan harapan palsu. Saat menikmati jabatan tak pernah melihat ke bawah. “Sekarang ini masyarakat butuh bukti, bukan janji,” kritiknya.

Wajar kata dia, masyarakat memiliki sikap apatis terhadap anggota Dewan. Ini tidak lepas dari latar belakang atau pengalaman sebelumnya. Dampaknya ketidakpercayaan warga terhadap wakil mereka di parlemen. Persoalan demikian, harus diubah dan membangun kembali kepercayaan publik dengan banyak turun ke masyarakat.

Berbeda halnya disampaikan Anto, pegawai honorer di

(Suara NTB/cem)

BAYAR PAJAK - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana membayar pajak dengan sistem non tunai pada pembukaan gebyar PBB di Pendopo Walikota Mataram, Senin (5/8).

Target Pajak Tak Terealisasi akan Ganggu Program Mataram (Suara NTB) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram sedang menggenjot penyerapan pajak.

Jika target tak teralisasi akan mengganggu program pemerintah. Camat dan lurah diminta bekerja keras.

Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi, SE, MM pada pembukaan gebyar PBB di Pendopo Walikota, Senin (5/8) menjelaskan, gebyar rutin dilaksanakan setiap tahunnya setelah tujuh tahun pendaerahan pajak pusat ke daerah. Selain itu, kegiatan ini mengingatkan wajib pajak memiliki waktu satu bulan untuk melunasi kewajiban mereka. Penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) diberikan di bulan Februari hingga Maret lalu.

“Kalau sampai terlambat membayar ada sanksi berupa denda dua persen,” sebut Syakirin.

Pajak menurut Syakirin sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Jika target pajak tidak terealisasi secara otomatis akan mengganggu program pemerintah. Penerimaan PBB tahun 2019 Rp27 miliar. Naik Rp1 miliar dibandingkan tahun 2018 lalu. Realisasi pada akhir Juli 2019 Rp9,2 miliar atau 34,28 persen. Jika dibandingkan serapan tahun lalu di bulan

sama Rp51,25 persen atau ada penurunan 16,97 persen.

Banyak kendala ditemukan pada penagihan di lapangan.

Kendala ini telah disepakati dengan kelurahan dan kecamatan untuk menggenjot pendapatan. “Sudah dievaluasi bersama camat dan lurah,” tambahnya.

Syakirin menyampaikan, masing –masing kecamatan memiliki realisasi berbeda – beda. Kecamatan Mataram target Rp5,4 miliar realisasi baru mencapai Rp1,6 miliar. Kecamatan Selaparang target Rp4,2 miliar realisasi Rp1,5 miliar, Kecamatan Cakranegara dengan target Rp7,5 miliar realisasi Rp2,5 miliar, Kecamatan Sandubaya target Rp4,1 miliar terealisasi Rp1 miliar lebih. Kecamatan Ampenan realisasi Rp1 miliar lebih dari target Rp3,2 miliar dan Kecamatan Sekarbela dari target Rp2,3 miliar terealisasi Rp1 miliar lebih.

Rata – rata sambungnya, wajib pajak yang telah membayar sekitar 48 persen. Sementara, sisanya yang belum tertagih merupakan WP dengan nilai tagihan kecil.

Untuk pencapaian target ada upaya membenahi, di antaranya dengan menggunakan mobil pelayanan pajak keliling ke masing – masing kelurahan. Selain itu,

pembayaran melalui sistem non tunai. “Pembayaran melalui non tunai diberikan dalam bentuk edisi,” tambahnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menambahkan, gebyar PBB dilaksanakan tujuan utamanya adalah mendorong dan menggerakkan wajib pajak memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik taat membayar pajak. Apalagi telah ada inovasi dengan sistem pembayaran non tunai melalui bank. “Pembayaran pajak sebagai bentuk kemandirian dalam melakukan pembiayaan pembangunan,” tambahnya.

Seperti disampaikan sebelumnya, Walikota mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram senilai Rp1,4 triliun dengan pendapatan asli daerah Rp370 miliar. Sumber pendapatan ini berasal dari pembayaran pajak bumi dan bangunan. PBB kata dia, memiliki potensi besar.

Dan, ini yang dikembangkan serta digenjot program intensifikasi dan ekstensifikasi untuk membangun citra Kota Mataram.

Disamping itu, camat dan lurah serta kepala lingkungan sebagai garda terdepan untuk bisa meningkatkan sumber pendapatan daerah. (cem)

Mataram (Suara NTB) Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di kota Mataram belum sepenuhnya terpenuhi. Hal yang masih menjadi hambatan adalah masih maraknya sekolah yang tidak memenuhi standar sarana dan prasarana.

Kota Mataram sebagai barometer pendidikan di NTB masih sangat jauh dari pendidikan mutu tinggi. “Secara umum di kota Mataram, sarana prasarana yang masih jadi masalah krusial. Sarana prasarana di beberapa sekolah masih banyak ditemukan, seperti tidak ada kursi belajar, meja bolong, dan lainnya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu.

Fatwir Uzali, M.Pd kepada Suara NTB di ruangannya, Senin (5/8).

Dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan di Mataram, Fatwir sedang mengadakan satu pembaharuan mekanisme pelayanan yang pelaksanaannya untuk meningkatkan sistem pendidikan. Pelayanan yang terpadu itu kata Fatwir, nantinya akan meningkatkan sistem informasi sehingga penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan di sekolah dapat diselesikan.

“Nah yang sekarang sesuai dengan Perwal Kota Mataram, kita akan menjalankan SPMi (Standar Pelayanan Minimal),” katanya. Selain SPMi tadi, Disdik Kota Mataram juga terus melaksanakan dengan berkolaborasi dengan LPMP NTB untuk menindaklanjuti Perwal terkait pelayanan tadi.

“Kita juga gencarkan tentang Permen tentang standar pelayanan minimal itu,” lanjut Fatwir.

Menurutnya, melalui SPMi Disdik kota Mataram menilai mampu menemukan penyakit pendidikan yang ada di kota Mataram selain sarana dan prasarana tadi. “Setelah menemukan penyakitnya, baru kita kasi obatnya. Jangan pilek dikasih sakit kepala,” tuturnya.

Selain sarana dan prasaran, Fatwir akan melacak penyakitpenyakit yang mengendap dalam sistem pendidikan yang ada di Mataram. Dari delapan SNP tersebut, bukan hanya masalah sarana dan prasarana saja, tapi ada standar isi, kompetensi, proses, pengelolaan, pembiayaan, penilaian, dan pendidik yang harus ditingkatkan.

Ia menegaskan, dari delapanSNP tadi, ada hal yang perlu diperbaiki sehingga SPMi tadi dapat berjalan dengan baik dan tersistem yaitu standar pengelolaan. Dalam hal ini kata Fatwir,

yang perlu dilakukan ialah meningkatkan SDM dengan penguatan fungsi kepala sekolah sebagai leadership. “Kita sudah mencoba melakukan penguatan Kepala sekolah. Mulai dari TK, SD, dan SMP itu sudah kita laksanakan. Karena yang paling menonjol ialah tentang kompetensi manajerial sekolah dan nampaknya harus betul-betul dikuatkan,” tuturnya.

Karena, menurutnya dalam kompetensi manajerial itulah yang menentukan ke mana kepala sekolah memenej sekolah itu. “Harusnya hal tersebut harus ada kompetensi khusus yang dimiliki selain kompetensi supervisi,” katanya.

Delapan standar pendidikan tadi ungkap Fatwir, guru juga menjadi bagian penting.

Karenanya, strategi meningkatkan kualitas guru juga harus dilakukan. “Membangkitkan motivasi mereka untuk menjalankan proses belajar mengajar harus dilakukan,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Baiq Nia salah satu guru di SDN Kota Mataram menyampikan, selama menjadi guru SD ia melakukan peningkatan kuaitas diri dengan cara belajar media pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penyususnan rancangan praktik pembelajaran (RPP) hanya melalui internet. Kata Nia, dari sekolah hanya melakukan pelatihan peningkatan kualitas hanya 2 kali dalam setahun.

“Seharusnya sekolah lebih sering melakukan pelatihan, karena bagi setiap guru itu penting diberikan pelatihanpelatihan terkait peningkatan kualitas. Mungkin bagaimana memenej diri dan siswa,” kata guru honorer tersebut.

Terkait itu, Fatwir menghimbau kepada kepala sekolah yang ada untuk terus memberikan kesempatan pelatihan kepada guru. “Kan nanti di situ akan diikutkan penataran lalu di dalam MGMP itu (musyawarah guru mata pelajaran) di situ dia harus diaktifkan, diberikan dukungan dan motivasi oleh Kepsek. Itulah langkahnya,” katanya.

Untuk itu, saat ini Disdik sedang melaksanakan upaya riil bahwa semua ingin delapan standar pendidikan tadi bisa dikejar dengan meningkatkan SDM melalui SPMi dalam pendidikan tersebut. “Itu yang sedang kita laksanakan. Secara umum yang kita rasakan ialah standar sarana dan prasaran tadi, tapi secara kasat mata masih banyak kekurangan,” tutupnya. (viq)

Rekanan Belum Kembalikan Kerugian Negara RSUD Legowo Rekanan Diputus Kontrak Pengelolaan Parkir

Mataram (Suara NTB) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Maha Putra tak mempermasalahkan atau legowo pihak ketiga yang mengelola lahan parkir diputus kontrak.

Pemutusan perjanjian kerjasama jika dinilai wanprestasi.

“Saya kira tidak masalah.

Kita persilakan saja,” tegasn-

ya dikonfirmasi, Senin (5/8).

Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sedang memfasilitasi penyelesaian tersebut. Anggapan dari Badan Keuangan Daerah (BKD), lanjut dr. Jack, sapaan akrabnya, rekanan memiliki tunggakan pajak yang belum dibayarkan ke kas daerah.

Tahun 2018 lalu, pajak tidak

dibayar disebabkan oleh force majeur atau gempa bumi. Kejaksaan membantu menagih dan rekanan membayar Rp250 juta tunggakan pajak tersebut. “Kita menunggu hasil komunikasi dari TP4D, supaya tidak terkesan wanprestasi,” ucapnya.

Seandainya kerjasama diputus kontrak, RSUD akan melelang perusahaan mana yang mau mengelola parkir di rumah sakit. Prinsipnya, manajemen RSUD Kota Mataram tidak mau mengelola parkir.

Dia menyadari akan kesulitan mengelola parkir ditambah dengan tanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Jack menegaskan, pihaknya ingin bekerja profesional mengelola pelayanan kesehatan tanpa diganggu urusan lain yang bukan menjadi bidangnya. “Kita tidak ada kompetensi mengelola itu. Maunya kami bekerja profesional,” tandasanya.

Dorongan memutus kontrak kerjasama dengan pihak ketiga tidak terlepas dari hasil uji petik dilakukan BKD terhadap potensi pendapatan dari pajak parkir di RSUD Kota Mataram.

BKD mencatat potensi mencapai Rp625 juta lebih. Namun demikian, rekanan hanya menyetor sekira Rp 250 juta.

Kondisi demikian disangkal oleh Jack. Dikatakan, BKD bisa melakukan uji petik terhadap hasil pengelolaan lahan parkir. Hasil didapatkan rumah sakit kecil. Mereka menganggap parkir adalah fasilitas umum. “Oh tidak.

Hasilnya yang kita terima kecil kok,”tandasnya.

Meskipun demikian, pihaknya tidak mau terburu – buru memutus kerjasama sembari menunggu hasil komunikasi Kejaksaan dengan rekanan.

Sehingga, tidak ada kesan bahwa perusahaan pengelola jasa parkir wanprestasi. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, merekomendasikan ke Pemkot Mataram untuk segera menyelesaikan tunggakan. Sejak 60 hari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dikeluarkan sebagian rekanan belum mengembalikan kerugian negara.

Dalam catatan auditor negara sekitar Rp1,6 miliar lebih potensi kerugian keuangan daerah yang jadi temuan.

Terdiri dari pengerjaan 24 paket proyek senilai Rp1,3 juta lebih, bantuan dana hibah Rp217 juta, pajak Rp375 juta dan tunggakan di RSUD sekitar Rp99 juta lebih.

Sisa tunggakan ini disampaikan Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri ditemui, Senin (5/8), rekanan telah menandatangani surat kesanggupan pembayaran hingga akhir Desember 2019. Pernyataan kesanggupan ini telah disampaikan ke

(Suara NTB/cem)

Lalu Alwan Basri BPK. “Kita sudah laporkan bahwa mereka sanggup mengembalikan,” kata Alwan.

Alwan menjelaskan, nilai temuan BPK sekitar Rp1,6 miliar. Terdiri dari atas kekurangan volume 24 pekerjaan, hibah

15 pekerjaan, pajak dan honor Dewan Pengawas di RSUD Kota Mataram. Yang sudah ditindaklanjuti adalah kekurangan volume senilai Rp1,3 miliar. Yang disetor Rp898 juta lebih dan sisanya Rp 449 juta lebih. Kemudian, hibah nilainya Rp585 juta lebih. Yang telah disetor Rp430 juta lebih. Pajak Rp375 juta telah ditindaklanjuti.

Surat kesanggupan ini nantinya akan diserahkan ke majelis tim pertimbangan tuntutan perbendaharaan – tuntutan ganti rugi. Jika rekanan tidak kooperatif menyelesaikan baru diserahkan ke aparat penegak hukum. “Kita upayakan supaya bisa diselesaikan,” ujarnya.

Inspektorat memiliki komitmen untuk menyelesaikan tunggakan kerugian keuangan negara paling lambat 31 Desember mencapai 99 persen. Tim akan bergerak setelah surat kesanggupan membayar diserahkan ke majelis TPTGR. (cem)

Selasa, 6 Agustus 2019

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Selasa, 6 Agustus 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dua Kali Dikunjungi Presiden

Korban Gempa di Pedamekan Masih Tinggal di Tenda Pengungsian Selong (Suara NTB) Masyarakat korban gempa bumi yang terjadi pada 29 Juli 2018 lalu nampaknya harus ekstra bersabar terutama dalam perbaikan rumah mereka pasca rusak diguncang gempa tahun lalu. Bagaimana tidak, setahun pasca gempa dahsyat yang terjadi. Korban gempa khususnya di wilayah Dusun Pedamekan Kecamatan Sambelia sampai saat ini masih banyak tinggal di bawah tenda-tenda beratapkan terpal. Padahal, di dusun ini sudah dua kali dikunjungi Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.

Seperti pengakuan, Zaenal Mustakim warga Dusun Pedamekan, Desa Belanting, setahun pascagempa, masih banyak yang tinggal di tenda.

Termasuk dirinya. Ia bersama istrinya, Sabariah dan dua orang anaknya satu tahun terakhir ini harus melawan panasnya terik dan dinginnya malam, karena rumah bedek yang ditempatinya saat ini hanya beratapkan terpal dan berdinding pagar. Terpal itu pun, kata dia didapatkan dari bantuan PMI, sementara pa-

gar dibelinya secara swadaya.

Ada sekitar 20 persen jumlah kami di Dusun Pedamekan ini yang masih tinggal di bawah tendah-tenda seperti ini. Yang lain ada yang bangun rumah secara swadaya dan juga bantuan RTG,” tuturnya ditemui Suara NTB, Senin, (5/8).

Selama berada di bawah tenda, Zaenal Mustakim mengaku sering mengalami pilek dan demam. Bahkan diakuinya bahwa beberapa anggota keluarganya sudah tak nyaman. “Sakit sering, alhamdulillah tidak sampai parah,” ungkapnya.

Saat ini struktur kerangka bangunan Risha sudah berdiri di atas bekas pondasi rumahnya. Hanya saja, kerangka tersebut terkesan menganggur, karena bahan bangunan lainnya berupa material pasir, baja ringan, batu bata, semen belum ada yang datang. “Memang kita sudah dibangunkan kerangka RTG. Namun material yang lain tidak ada,” terangnya.

Semestinya, menjadi lokasi peninjauan presiden bahkan sebanyak dua kali. Pemban-

ASN Langgar Netralitas SEBANYAK 3Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Lombok Utara, divonis bersalah telah melanggar netralitas ASN saat kampanye Pilpres/Pileg tahun 2019 lalu.

Ketiganya dikenai hukuman indisipliner, berupa kenaikan pangkat selama satu tahun.

Hal itu diakui Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., Senin (5/8). Kepada wartawan, Adi mengaku telah menerima Surat Keputusan Bupati Lombok Utara terkait sanksi untuk 3 ASN, masing-masing RM, I dan A. (Suara NTB/ari) Ketiganya telah diproses Adi Purmanto oleh Bawaslu sejak masa kampanye sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiganya juga dilaporkan ke Komisi ASN pusat yang mana telah dijawab oleh KASN dengan rekomendasi kepada Pemda Lombok Utara untuk diberikan sanksi.

“Ketiga ASN tersebut melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (14) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun sanksi yang dikenai ialah hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun,” ujar Adi Purmanto.

Ia menyambung, bentuk pelanggaran yang dilakukan ketiganya meliputi, ASN inisial RM diketahui berfoto menggunakan bahan kampanye (BK) berupa baju bergambar salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tidak hanya itu, RM pun terlihat berfoto dengan memegang spanduk calon anggota DPR RI. Foto tersebut diposting oleh akun pendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di akun facebook.

Sedangkan 2 (dua) ASN lainnya, inisial I dan A, diketahui menyebarkan bahan kampanye berupa stiker salah satu calon DPD RI nomor urut 36 atas nama Drs. H. Ali H.A. Rahim, M.Pd pada saat kegiatan Penerimaan Dana Solidaritas PGRI Se-Indonesia dan Kegiatan Konferensi XXII PGRI di wilayah Kecamatan Tanjung.

Adi menerangkan, Keputusan Bupati Lombok Utara tersebut merupakan tindaklanjut surat rekomendasi dari KASN tanggal 28 Mei 2019 dan 9 April 2019 yang menjatuhkan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada 3 ASN tersebut berdasarkan laporan kajian yang disampaikan Bawaslu KLU. Bawaslu KLU menyatakan bahwa ASN yang bersangkutan, benar melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku. “Sanski yang dikenakan pada ASN ini harusnya menjadi pelajaran untuk ASN yang lain,” harapnya. (ari)

gunan RTG sudah mencapai 100 persen, terutama dalam pencairan dana bantuan tersebut. Sementara faktanya, masih banyak masyarakat yang tinggal di tenda-tenda pengungsian.

“Dulu, Pak Presiden berjanji untuk segala sesuatu dipercepat. Dia melihat RTG yang terbangun cukup cepat. Tapi hanya hanya melihat bangunan di kantor desa,” terang Satariah, korban gempa lainnya.

Ia berharap pemerintah pusat benar-benar serius membangunkan kembali rumah-rumah warga korban gempa di daerah ini. Warga tidak ingin, persoalan itu tidak hanya sebatas janji, namun menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memperhatikan dan melayani segala kebutuhan masyarakat yang dilanda musibah. “Untuk jadup saja kami tidak pernah dapat,” tambah Saodah, warga lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Camat Sambelia, Drs. Zaitul Akmal, MM, mengatakan bertahannya masyarakat di bawah tenda pengungsian dikarenakan kualitas dari

tenda tersebut sudah dijamin.

Disebutkan, jumlah rumah rusak berat sebanyak 3.900 lebih, rusak sedang dan ringan hampir mencapai 3.000 unit.

“Kita sudah tawarkan untuk diganti dengan triplek, namun masyarakat dan PMI yang tidak mau karena kualitas dari terpal itu sudah dijamin mampu betahan hingga satu tahun lebih,” jelasnya.

Kendati demikian, ia berharap supaya masyarakat tetap bersabar karena proses pencairan dan pembangunan RTG sudah pasti akan dilakukan.

Hanya saja butuh waktu karena pemerintah tidak hanya memperhatikan di wilayah Kecamatan Sambelia, melainkan korban gempa di daerah lain.

Akan tetapi dari pemerintah daerah cukup intens melakukan pemantauan terhadap progres pembangunan RTG. Di mana untuk Risha dan Risba dilakukan selama 45 hari, dan Riko 60 hari. Sedangkan untuk rumah yang dibangun secara swadaya tetap dilakukan pemantauan dan kualitasnya cukup baik. (yon)

(Suara NTB/yon)

TINGGAL BAWAH TENDA - Masyarakat korban gempa di Dusun Pedamekan Desa Belanting yang masih tinggal di bawah tenda. Padahal lokasi ini sudah dua kali dikunjungi Presiden. Joko Widodo, Senin (5/8).

Divonis Daerah Tertinggal, Bupati Beri Pembelaan Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., memberi pembelaan atas kondisi kabuapten yang dipimpinnya. Sebagaimana penilaian pusat bahwa KLU sebagai satu-satunya kabupaten tertinggal di NTB, menurut Najmul, merupakan hal lumrah.

Kepada wartawan, Senin (5/ 8), Najmul Akhyar sedikit membandingkan kondisi Lombok Utara saat ini dibanding saat awal berdirinya, tahun 2008 lalu. Ia mengingat, Lombok Utara ketika itu diwarisi angka kemiskinan tinggi, mencapai 43,14 persen. Angka yang menurut nalar, tidak akan bisa diturunkan sampai 28 persen seperti prestasi sekarang ini.

“Angka kemiskinan yang diwariskan Lombok Barat itu sangat besar 43 persen lebih.

Itu ‘kan angka kemiskinan tertinggi. Kita pun lahir dengan beban yang memang sudah berat yah. Tetapi kemudian perlu dilihat juga secara positif.

Dari 43 persen menjadi 28 persen saat ini, dalam umur kita yang baru 10 tahun, ini ‘kan menurut saya ini adalah presentasi Lombok Utara yang sangat luar biasa,” paparnya.

Disimpulkan Najmul, kriteria sebagai daerah tertinggal yang disematkan kepada KLU adalah suatu hal wajar. Ia bahkan meminta, kriteria tersebut tidak dijadikan komoditas untuk diperdebatkan panjang lebar.

Ia cenderung mengajak kepada stakeholder yang ada di daerah ini, bersama-sama berbuat dan mengubah indikator yang rendah menjadi lebih tinggi. Ia meyakini, indikator pemerintah pusat dalam memberi penilaian tentu berbasiskan data.

Namun demikian, situasi Lombok Utara terutama pascagempa dan masih relatif muda di usia 11 tahun menjadi pertimbangan untuk tidak disandingkan dengan kabupaten yang sudah lama berdiri.

Sepanjang kehadirannya di masyarakat, kabupaten yang terkenal dengan potensi wisatanya ini terus didorong untuk menghasilkan prestasi. Salah satu yang menjadi tolok ukur, kata dia, adalah keberanian daerah untuk menargetkan PAD sebesar Rp 200 miliar (target 2018 yang direvisi menjadi Rp 150 miliar akibat gempa, red). Menurut dia, target dan capaian PAD Lombok Utara ini menyamai PAD daerah lain yang lebih dulu berdiri.

“Terlebih lagikan banyak sebenarnya daerah lainnya memiliki PAD di bawah kita.

Dan Alhamdulillah itu harus kita syukuri sebenarnya.”

Bupati tak menyangkal, terdapat tolok ukur lain yang dijadikan referensi oleh pusat untuk mengukur kinerja KLU. Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, dan aksesibilitas. Pada konteks yang disebutkan terakhir, Najmul mengajak untuk melihat dan menjelajah KLU secara riil, bahwa saat ini hampir di semua ruas jalan hingga ke desa-desa sudah bisa dilewati kendaraan roda empat.

Persoalan bahwa SD di Gili Trawangan yang ikut dinilai sebagai SD terpencil, Bupati melihat konteksnya perlu diluruskan. Bahwa secara ekonomi, warga di pulau rata-rata memiliki penghidupan yang berada di atas rata-rata masyarakat Lombok Utara. Hanya saja, letaknya di tengah laut diakui membuat aksesibilitas tidak sama dengan wilayah daratan.

“Terutama di Gili Trawangan dan Meno, itu ‘kan SD-nya termasuk SD yang terpencil. Bayangkan, padahal mereka berada di pergaulan internasional, tetapi

MA Muallimin NW Pancor Sabet Juara KSM Selong (Suara NTB) Santri Madrasah Aliyah (MA) Mu’allimin NW Pancor berhasil menyabet beberapa juara pada KSM (Kompetisi Sains Madrasah) tingkat kabupaten. Pada kompetisi kali ini, MA Mu’allimin meraih 3 juara dan 2 juara harapan, di antaranya juara 1 kimia, juara 2 matematika, juara 3 fisika, juara harapan 1 fisika dan juara harapan 2 biologi. Pelaksanaan KSM bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama, Lombok Timur (Lotim).

“Dengan prestasi inilah MA Mu’allimin siap maju ke KSM tingkat provinsi mendatang yang akan dilaksanakan pada tangggal 14-15 Agustus 2019 di Islamic Center, Mat-

aram,” terangWaka Humas MA. Muallimat NW Pancor, Nayum kepada Suara NTB, Senin (5/8).

Pelaksanaan lomba KSM tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 20 juli 2019 yang diikuti madrasah seluruh madrasah di Lotim yang dipusatkan pelaksanaannya di MAN 1 lotim. Adapun pengawas dan korektornya diambil dari beberapa KKM yang ada serta input nilai dilaksanakan di kantor Kemenag Lotim. (yon)

PENGHARGAAN - Santri dari MA Muallimin NW Pancor saat menerima penghargaan juara dari pejabat di Kemenag Lotim.

(Suara NTB/ist)

Realisasi APBD Lotim di Atas Rata-rata Provinsi Selong (Suara NTB)Memasuki semester kedua tahun anggaran 2019, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Timur (Lotim) sudah berada di atas rata-rata provinsi. Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi dan rekonsiliasi keuangan daerah yang digelar di Mataram beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, H. M. Juaini Taofik, mengklaim, dari 10 kabupaten/ kota di NTB, Lotim disebut tertinggi pencairannya. Pertama, dari sisi pendapatan

sudah berhasil diperoleh Rp 48,9 persen dari Rp 2,7 triliun lebih target pendapatan. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dana perimbangan dan pendapatan yang sah lainnya. ‘’Sementara itu, rata-rata di tingkat provinsi pencairannya 46 persen. Dari komponen belanja, Lotim sudah mampu merealisasikan 32 persen.

Capaian ini pun di atas rata rata provinsi yang baru mencapai 30 persen,’’ ujarnya.

Perbedaan nilai pendapatan daripada belanja ini menunjukkan adanya beberapa item kegiatan yang belum ada permintaan pembayaran.

Atas hal itu, Juaini Taofik meyakinkan, saat ini berapa pun pembayaran yang diminta siap akan dibayar.

“Kita punya uang, siapapun menagih siap dibayar sekarang,” tambahnya.

Mengenai dokumen APBD Perubahan sudah ditetapkan Jumat lalu.

Dokumen itupun sudah diantar ke provinsi. Lotim klaimnya, paling pertama mengajukan untuk selanjutnya dievaluasi di tingkat provinsi. Sedangkan untuk APBD murni 2020, ujarnya, menanti pelantikan dari anggota DPRD yang baru. (rus)

SD-nya masuk SD terpencil. Dan ini perlu juga kita kaji kaitannya hal seperti ini. Mungkin karena aksesibilitas, jadi mereka tidak bisa langsung by pass menggunakan darat menuju ke Gili itu, jadi mereka harus menyeberangi laut. Mungkin itu kriteria yang masih ada dan tidak kita pungkiri itu,” tegasnya.

Namun sebutnya lagi, menghilangkan kendala aksesibilitas 3 pulau dengan membangun jalur darat di tengah laut adalah hal yang belum terpikirkan sejauh ini.

Sebab tidak saja membutuhkan biaya, tetapi juga pikiran dan tenaga yang tidak sedikit.

Kedua, sambung dia, angka

Gugatan di MK

KPU Lotim Yakin Menang Selong (Suara NTB) Selasa (6/8) hari ini sampai dengan Minggu (9/8) mendatang Mahkamah Konstitusi (MK) mulai akan membacakan putusan final hasil sengketa Pemilihan Umum (Pemilu). Di NTB ada lima kabupaten, termasuk KPU Lotim yang belum bisa melakukan pleno, karena harus menunggu putusan MK. Bagi KPU Lotim meyakini akan menang dalam sengketa tersebut.

“Insya Allah menang,” ungkap Komisioner KPU Lotim, Taharuddin, SH., menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (5/8).

Tahar meyakini, semua calon anggota dewan peraih suara terbanyak diketahui sudah menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alasan lainnya, dalam fakta persidangan yang sudah dilalui beberapa kali meyakinkan pihak KPU Lotim akan dimenangkan oleh MK. “Saksisaksi kami kuat dan sangat meyakinkan,” ucapnya.

Selasa hari ini, ujarnya, Ketua KPU dan Divisi Hukum KPU Lotim berangkat ke Jakarta guna mengikuti sidang terakhir pembacaan putusan.

Jadup Korban Gempa Belum Jelas Selong (Suara NTB) Korban gempa di Lombok Timur (Lotim) masih menunggu janji pemerintah yang akan memberikan jaminan hidup (jadup).

Apalagi sampai sekarang jadup tersebut masih belum jelas kapan waktu pencairannya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lotim. H. Ahmat ketika dikonfirmasi, Senin (5/8) menjelaskan, saat ini ia pun masih menunggu informasi dari Kementerian Sosial (Kemensos), karena pihaknya sudah menyerahkan data yang akan menerima jadup ke Kemensos. ‘’Pencairan jadup ini masih menunggu keputusan dari Menteri Sosial (Mensos),’’ ujarnya.

Mengenai data, sambungnya, sempat terjadi anomali (tidak sesuai). Namun, data by name by address sudah diperbaiki semua. Untuk itu, data yang diberikan ke Kemensos itu merupakan data valid yang lengkap.

“Dulu memang sempat ada yang datanya ganda atau tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), tapi semua sudah kita perbaiki,” paparnya.

Dituturkan pernah menjadi kendala adalah soal adanya perbedaan data antara pemerintah provinsi dengan Kabupaten Lotim. Data di Kabupaten jumlahnya 119.223 jiwa, sedangkan data provinsi 119.270. Selisih ini menyebabkan terjadinya selisih hingga Rp 30 juta yang dipertanyakan kemana akan diarahkan.

Persoalan perbendaan data tersebut sudah diklarifikasi.

Perbaikan data pun sudah diserahkan ke Kemensos. Disos Lotim tinggal menanti jadwal audiensi juga dengan Mensos.

Mengenai dana diyakinkan sudah ada dan tinggal dicairkan.

Untuk Lotim, jumlah uang jadup ini mencapai Rp 71 miliar lebih dan diberikan selama dua bulan pascagempa masing-mas-

kemiskinan di KLU ini sangat tinggi dikarenakan tolak ukurnya adalah Desa Gili Indah. Tolak ukur yang digunakan pemerintah untuk mengukur daya beli masyarakat KLU ini, adalah Gili Indah yang kemudian dirata-ratakan sebagai pembanding desa lain. Padahal disparitas daya beli masyarakat Gili sangatlah tinggi, dan cenderung melebihi daya beli masyarakat desa lain.

“Kalau saja tolak ukur pemerintah itu adalah desa-desa kita yang memang belanjanya sama dengan masyarakat KLU lainnya, saya yakin angka kemiskinan di KLU tidak sampai pada angka 28 persen itu,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/rus)

H. Ahmat ing Rp 10 ribu per hari. Gempa Lotim ini terjadi pada tahun 2018, sehingga diyakini H. Ahmat sudah teranggarkan pada tahun anggaran 2019. “Jadi di APBN induk itu pasti sudah dianggarkan, bukan di APBN Perubahan,” ucapnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

Taharuddin Tiga putusan yang dinanti adalah putusan atas persidangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), putusan Partai Bulan Bintang (PBB) dan putusan atas gugatan salah satu calon anggota DPD RI. Diharapkan, setelah mendengar putusan hakim MK, hasilnya bisa langsung dibawa serta.

KPU Lotim selanjutnya kata Tahar akan melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi NTB. Pasalnya, pascaputusan MK tak bisa langsung ditetapkan pemenang Pemilu. KPU akan menggelar pleno terlebih dahulu dengan menghadirkan seluruh pimpinan parpol di Lotim dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah.

Pihaknya memprediksi, pleno akan bisa digelar sebelum tanggal 17 Agustus. Hasil pleno itu selanjutnya akan diserahkan ke bupati dan diteruskan ke guBernur. Selain itu serahkan ke KPU provinsi dan KPU pusat. Oleh pemerintah provinsi membuat jadwal pelantikan.

Diketahui, para wakil rakyat Lotim, Senin (5/8) merupakan batas akhir dari masa jabatannya. Sementara waktu pelantikan masih belum jelas jadwalnya. Penjelasan sebelumnya dari Sekretaris Dewan (Sekwan) Lotim, Lalu Dami Ahyani, jadwal pelantikan menunggu semua proses di KPU rampung.

Molornya pelantikan dikarenakan proses panjang sengketa pemilu. Pemahamannya, mengisi kekosongan, anggota dewan yang lama masih tetap sebagai wakil rakyat. Sesuai ketentuan, masa jabatan berakhir sampai ada dilantiknya anggota baru. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 6 Agustus 2019

Dana Penanganan Kekeringan di Loteng Habis

DAK Ditarik Pusat DANA Alokasi Khusus (DAK) fisik dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp2,5 miliar lebih di Lombok Barat (Lobar) ditarik pemerintah pusat. Dua OPD ini antara lain Rumah Sakit Awet Muda dan Dinas Perhubungan (Dishub). DAK fisik dua OPD ini bakal ditarik pusat lantaran sampai tenggat waktu tanggal 21 Juli lalu belum ada realisasi. Sedangkan DAK di OPD lain tidak ada masalah dan dipastikan berjalan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H. Mahyudin akhir pekan kemarin. Menurutnya, realisasi DAK di Lobar mencapai 35 persen lebih dari alokasi DAK di Lobar mencapai Rp 488,8 miliar lebih terdiri dari DAK fisik sebesar Rp 321 miliar lebih dan non fisik sebesar Rp 167 miliar lebih.”Realisasi DAK ini baru mencapai 35 persen dari total DAK yang ada,” jelas dia.

Menurutnya, tenggat waktu realisasi DAK khusus daerah terdampak gempa, seperti Lobar ada kebijakan khusus sampai tanggal 21 Juli lalu. Sebelum tenggat waktu itu, pihaknya sudah melakukan upaya percepatan dengan meminta semua OPD pengelola DAK segera mengusulkan. Ia berharap agar semua OPD tersebut bergerak untuk upaya percepatan tersebut. Akan tetapi hingga tenggat waktu 21 Juli, ada dua OPD yang tak kunjung merealisasikan sehingga DAK-nya terancam ditarik oleh pusat..

DAK fisik di dua OPD ini yang terancam ditarik senilai Rp 2,5 miliar, masing-masing untuk pengadaan kendaraan di Dinas Perhubungan dan proyek IPAL di Rumah Sakit Awet Muda. Penyebab DAK fisik ini ditarik pusat sesuai proses pengusulan dari OPD yang lelet, sehingga tidak memenuhi tenggat waktu tanggal 20 Juli tersebut. Pihaknya masih berupaya komunikasi dengan pihak pusat agar jangan sampai DAK ini ditarik sepihak. “Kita terus berupaya komunikasi ini,”jelas dia.

Bagaimana dengan OPD lain? menurut dia tidak ada masalah sebab berjalan sesuai jadwal.

Untuk langkah antisipasi agar persoalan ini tak terulang, pihaknya sudah mempersiapkan langkah dengan membuat surat imbauan kepada semua kepala OPD. Surat ini menyangkut persiapan pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2020, sehingga begitu pengesahan APBD maka diharapkan semua OPD mulai bergerak dengan menyiapkan administrasinya.

Sambil menunggu evaluasi APBD oleh provinsi, proses administasi ini berjalan. “Begitu mendapatkan register dari provinsi, saya berharap teman-teman OPD sudah selesai dengan konsep on the track dari administrasinya seperti SK, persiapan lelang dan sebagainya,”jelas dia.

Untuk itu, ia berharap dengan cara ini, kalau semua OPD konsisten bergerak melaksanakannya sejak tanggal 5 Januari, maka tidak akan terjadi penarikan DAK oleh pusat seperti yang terjadi di dua OPD ini. Terkait kapan surat imbauan ini diedarkan ke OPD? Pihaknya akan mengedarkan sebel u m tahun baru. (her)

H. Mahyudin

Praya (Suara NTB) Alokasi anggaran untuk penanganan dampak kekeringan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) khusus untuk distribusi air bersih, saat ini sudah habis. Di mana BPBD Loteng total sudah menyalurkan air bersih sebanyak 228 tangki sampai sejauh ini dari total 218 tangki yang disiapkan.

Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada Suara NTB, Senin (5/8) . Itu artinya, , untuk droping air bersih ke masyarakat yang terkena dampak kekeringan kini hanya mengandalkan dukungan dari pihak ketiga saja, baik itu dari BUMN maupun BUMD yang ada di daerah ini.

“Kalau jatah droping air bersih dari kita (BPBD Loteng) sudah semuanya disalurkan. Tinggal sekarang bantuan air bersih dari pihak ketiga yang kita andalkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terkena dampak kekeringan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejauh ini baru dukungan air bersih dari BPR Loteng yang sudah mulai disalurkan. Sedangkan dari perusahaan lainnya belum sampai saat ini. “Kalau dari BPR total ada sekitar 30 tangki air bersih yang disiapkan. Itulah yang sekarang sedang disalurkan,” jelas Muhammad.

Setelah ini baru dari Bank NTB Syariah yang akan disalurkan sebanyak 50 tangki air bersih dengan kapasitas 4 ribu liter per tangki. Sementara perusahaan yang lain bisa

menyusul, karena sesuai komitmen bersama beberapa waktu lalu, persoalan kekeringan akan ditanggung bersama-sama.

Pasalnya, kalau kemudian hanya mengandalkan BPBD Loteng jelas tidak akan mampu, lantaran kemampuan BPBD juga sangat terbatas, karena tidak bisa menangani seluruh wilayah terdampak kekeringan. Apalagi luas wilayah yang terdampak kekeringan cukup luas, yakni sebagian wilayah Loteng.

Muhammad mengatakan, wilayah yang sudah mendapat droping air di antaranya wilayah Kecamatan Praya Timur, Praya Tengah serta sebagian wilayah Kecamatan Pujut. Pihaknya pun mendroping air bersih ke satu wilayah sasaran tidak sekali. Bisa sampai tiga hingga empat kali dan tergantung kondisi daerah sasaran.

“Kalau daerah sasaran kondisinya sangat parah, kita bisa lima kali mendroping air ke daerah tersebut. Karena terkadang masyarakat minta air bersih sampai berkali-kali.

Sehingga kalau tidak dilayani, khawatirnya bisa memicu dampak sosial di tengah masyarakat,’’ ujarnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

AMBIL AIR - Seorang petani di Loteng sedang mengambil air di salah satu sungai untuk mengairi tanaman yang kekurangan air. Sementara untuk distribusi air bersih ke warga, Pemkab Loteng sudah tidak punya anggaran lagi.

PT. AP I Kirim Mahasiswa Kuliah di Unram Praya (Suara NTB) Puluhan mahasiswa penerima program beasiswa dari PT. Angkasa Pura (AP) I berkesempatan menimba ilmu di Universitas Mataram (Unram) di Program Studi (Prodi) D.III Pariwisata.

(Suara NTB/her)

Genjot PAD

Bapenda Intensifkan Sosialisasi, Penggalian hingga Pemutakhiran Data Potensi Pajak Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya meningkatkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyusul tahun ini target PAD menurun cukup drastis. Untuk menggenjot PAD ini, pihak Bapenda melakukan berbagai upaya, mulai dari kegiatan sosialisasi, penggalian, sensus hingga pemutakhiran data potensi semua jenis pajak yang terus diintensifkan. Di samping upaya ini, pihak Bapenda juga sudah menjalin kerjasama dengan OPD terkait, BPN dan provnisi serta instansi terkait dalam meningkatkan PAD. Plt Kepala Bapenda Lobar DarSsapardi ditemui di kantornya Senin (5/8), mengatakan pekan lalu pihaknya menggali potensi melalui kegiatan sosoalisasi pajak di lokasi wisata Tanjung Bias Desa Senteluk Kecamatan Batulayar bekerjasama dengan pihak kecamatan dan pemdes setempat. “Jadi sosialisasi dan penggalian potensi semua jenis pajak ini kami gencarkan melibatkan kecamatan dan desa,” jelas dia.

Ia melihat di wilayah Batulayar khususnya di Tanjung Bias Desa senteluk banyak rumah makan dan potensi parkir yang bisa meningkatkan PAD ke depan. Sebab di sana saja ada 20 wajib wajib pajak dari rumah makan saja.

Potensi pajak ini jelas dia, baru di Desa Senteluk saja. Belum lagi desadesa lainnya. Ke depan desa-desa lain juga akan terus digali potensi pajaknya dengan melibatkan pihak desa dan kecamatan. Kenapa pihaknya melibatkan desa? Sebab kata dia desa sangat berkepentingan di sini, karena dengan meningkatnya PAD tentu berpengaruh terhadap peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) desa.

Pembagian DBH, tambahnya, dari realisasi pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan, sebesar 60 persen dibagi rata ke desa dari 10 persen realisasi secara total. Sedangkan 40 persen dibagi secara proporsional sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

Potensi lain yang akan dimaksimalkan dengan melibatkan desa adalah pajak parkir. Ke depan, pengelolaan parkir ini akan dikerjasamakan dengan BUMDes sebagai wajib pajak dengan pembagian pajak 70 persen untuk pengelola dan 30 persen untuk daerah. “Dengan ini juga kita dari Pemda bisa membesarkan BUMDes itu sendiri,”imbuh dia.

Pihaknya juga gencar melakukan penggalian potensi pajak hotel, restoran dan hiburan. Di samping penggalian potensi pajak, pihaknya juga mengintensifkan pendataan dan pemutakhiran terhadap semua potensi pajak. Termasuk potensi PBB yang terus digali dan data, sebab dengan banyaknya

Halaman 5

perumahan yang dibangun di Lobar diharapkan ke depan PBB menjadi tulang punggung PAD. “Tahun 2020 kita akan adakan sensus PBB secara menyeluruh,”jelas dia.

Pihaknya berupaya meningkatkan PBB ini, karena tak ingin terpaku pada sektor parwisata yang saat ini memberi kontribusi terbesar bagi PAD. Menurut dia kalau sensus PBB dilaksanakan menyeluruh, ia yakin PBB akan memberi harapan besar bagi PAD. Di samping PBB, pihaknya juga memaksimalkan BPHTB, sehingga dua tahun ke depan dua potensi pajak ini bisa meningkat bahkan lebih tinggi dari pajak yang lain. “Karena itu kami terus melakukan sosialisasi, penggalian potensi, sensus, pendataan dan pemutakhiran,”imbuh dia.

Berbagai kegiatan yang dilakukan pihaknya ini bertujuan meningkatkan penerimaan PAD, sebab dengan meningkatnya potensi tentu meningkat juga PAD. Karena itulah pihaknya berupaya maksimal dalam menggali potensi PAD ini.

Di samping upaya-upaya ini, pihaknya juga menjalin kerjsama dengan beberapa instansi terkait seperti DPMPTP melalui penerapan Perbup Konfirmasi Status Wajib

Pajak. Di mana status wajib pajak yang belum membayar pajak maka tidak akan diperpanjang maupun diterbitkan izinnya. Begitu pula pihaknya kerjasama dengan BPN, di mana pajak daerah masuk sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitan sertifikat. “Kita juga kerjasama dengan provinsi kaitan dengan pajak kendaraan bermotor, sehingga dengan makin besar pajak, maka makin besar juga DBH untuk kita,” jelas dia (her/*)

DarSapardi (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Plt Kepala Bapenda DarSapardi bersama Kabag Hukum Setda Lobar, Camat Batulayar dan Kades Senteluk saat kegiatan sosialisasi dan penggalian potensi pajak di lokasi wisata Tanjung Bias.

(Suara NTB/ist)

HADIR - Kegiatan sosialisasi dan penggalian pajak di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar dihadiri wajib pajak dan unsur terkait.

Pengiriman mahasiswa tersebut sebagai bagian dari pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah kerja PT. AP I. Penyerahan mahasiswa penerima beasiswa tersebut dilakukan oleh General Manager (GM) PT. AP I Lombok International Airport (LIA), Nugroho Jati, ke perwakilan Unram, Senin (5/8).

Menurutnya, pemberian beasiswa merupakan salah satu bentuk kontribusi PT. AP I dalam upaya mendorong peningkatan sektor pendidikan dengan sasaran bagi siswa berprestasi di sekitar wilayah kerja PT Angkasa Pura I (Persero). “Untuk program D.III ini kita bekerjasama dengan Unram,” jelasnya.

Adanya beasiswa ini, SDM-SDM potensial yang ada bisa berkembang maksimal sekaligus menjadi bekal untuk bisa meningkatkan taraf hidup dan ekonominya, sehingga program yang diberikan bisa benar-benar dirasakan.

Karena memang pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas individu, agar dapat menjadi pribadi yang mandiri, berdaya saing, berwawasan luas, dan berakhlak mulia.

“Besar harapan kami nantinya bagi penerima beasiswa dapat memiliki kompetensi yang memadai baik sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/attitude dalam bidang pelayanan, komunikasi, bahasa Inggris, dan tentunya bidang Kebandarudaraan. Sehingga nantinya siap bekerja sebagai personel operasional di bandara,” ujarnya.

Diakuinya, untuk bisa memperoleh beasiswa tersebut tidak sembarangan. Ada tahapan seleksi yang harus dilalui oleh para putra dan putri yang ada di wilayah kerja PT. AP. Nantinya begitu selesai menyelesaikan program ini, PT. AP I akan memberikan kesempatan bagi para peserta beasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi bagian dan berkarya di PT AP I. (kir)

Belasan Kades di Lobar Dilaporkan ke APH dan Inspektorat Giri Menang (Suara NTB) Belasan kepala desa (kades) di wilayah Lombok Barat (Lobar) diadukan dan dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) serta Inspektorat Lobar. Dari belasan kades ini, 7 kades dilaporkan ke APH entah itu kejaksaan dan aparat kepolisian. Para kades ini dilaporkan oleh masyarakat terkait berbagai persoalan, mulai dari masalah Dana Desa (DD), ADD dan persoalan lainnya menyangkut program Prona dan dana CSR. Bupati pun sudah memerintahkan audit khusus terhadap tujuh desa tersebut, sesuai dengan permintaan dari pihak APH tersebut.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesuma Supaka mengakui sejumlah kades terbelit persoalan hukum, namun kebanyakan di luar DD dan ADD, seperti kasus CSR dan prona.

Beberapa kades yang dilaporkan ini, ujarnya, tersebar di beberapa kecamatan seperti wilayah Narmada Batulayar dan Lingsar. Pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait beberapa kades di wilayah Gunungsari yang dlaporkan ke APH dalam hal ini pihak Pol-

res. Pihaknya masih sebatas menerima informasi secara lisan saja, belum tertulis. “Ada beberapa kades di wilayah Gunungsari sudah masuk (laporan) ke APH,” jelas dia.

Ia tak menyebut secara rinci kades-kades yang dilaporkan tersebut. Namun pihak APH dalam hal ini Polres Mataram dan Lobar serta kejaksaan sudah berkoordinasi dengan pihaknya.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak APIP seperti apa tindaklanjutnya. Sebab, kata dia, sudah ada MoU dalam rangka kerjasama antara APIP dengan kepolisian dalam hal penanganan serta pengawasan keuangan desa.

Menurut informasi dari Ispektorat bahwa, ada 17 desa yang diadukan ke APH dan Inspektorat. Belasan desa ini ada di wilayah Narmada dan Gunungsari. Dari 17 desa ini ada 7 desa yang dilaporkan ke APH. Di antara kasus ini ada menyangkut prona, CSR, DD dan ADD. Persoalan ini dilaporkan langsung oleh warga langsung ke APH. Pihak Inspektorat sudah dikoordinasikan oleh APH menyangkut laporan. Menindaklanjuti itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid sudah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit secara khusus. (her)

Warga Terdampak Proyek Bendungan Meninting Menggugat ke Pengadilan Giri Menang (Suara NTB) Belasan warga terdampak pembebasan lahan proyek pembangunan Bendungan Meninting akhirnya menempuh jalur hukum. Warga secara resmi menggugat hasil appraisal lahan mereka yang dianggap tidak adil ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Langkah ini dilakukan warga, lantaran upaya penyelesaian persoalan harga lahan mereka tak kunjung ada kejelasan. Warga mendesak agar dilakukan appraisal ulang terhadap lahan mereka.

Sejumlah perwakilan warga, Senin (5/8) mendatangi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Mataram untuk mendaftarkan gugatan.

Mereka membawa berkas 14 warga yang menggugat hasil appraisal yang dinilai janggal. Salah seorang perwakilan warga dari Dusun Murpeji Desa Dasan Griya, mengatakan pihaknya mengajukan gugatan bersama 14 warga lain yang keberatan atas nilai appraisal tersebut. “Kami yang 14 warga ini mengajukan gugatan hasil appraisal lahan kami ke pengadilan, karena harga itu tidak adil. Kami menguggat untuk menuntut keadilan,”tegas dia.

Warga yang ingin mengajukan

gugatan ke pengadilan jelas dia, diperkirakan akan terus bertambah. Bahkan terakhir ada 20 warga lagi yang ingin menggugat setelah mendengar kabar bahwa 14 orang ini menggugat ke PN Mataram.

Warga mengajukan gugatan karena ingin agar pihak pengadilan memanggil tim appraisal untuk menilai ulang lahan mereka, karena harga lahan mereka belum sesuai bahkan jauh ketimpangannya dibandingkan harga lahan warga yang lainnya. Ia sendiri memiliki lahan seluas 90 are, persilnya bervariasi ada yang 270 meter persegi dan 600 meter persegi lebih, di mana harganya mengacu hasil appraisal Rp 8.600.000 per are.

Menurut dia harga ini jomplang jauh dibandingkan harga lahan yang lainnya. Ia membandingkan dengan harga lahan yang juga miliknya harganya Rp 17 juta per are. Sama seperti lahan milik Kadus Murpeji,Sahadil dalam satu kawasan (areal) lahan miliknya hanya dinilai Rp 8 juta per are. Sedangkan di lokasi lain harganya jauh beberapa kali lipat lebih besar dibandingkan harga lahan tersebut. Harga ini dinilainya jauh sekali perbedananya sehingga ia bersama warga lain merasa belum ada keadilan atas harga tanahnya. Di samping itu banyak juga harga sandingan yang

tak relevan dengan penilaian ini.

“Sehingga di sini kami menuntut keadilan,tuntutan kami untuk dilakukan penilaian ulang,” tegas dia.

Sebelumnya Bupati H Fauzan Khalid Bupati Lobar, H Fauzan Khalid mengaku pihaknya sudah berupaya berkoordinasi dengan pihak appraisal untuk meminta penjelasan terkait harga lahan warga tersebut. Iapun menganggap wajar sejumlah warga itu mempertanyakan harga itu, lantaran butuh penjelasan mengapa bisa adanya perbedaan harga lahan. Meski demikian ia juga memiliki keyakinan, appraisal tidak sembarangan menentukan harga tersebut.

Menurutnya, masyarakat bukan menolak bendungan itu, mereka hanya membutuhkan penjelasan terkait harga. Namun nantinya jika dari penjelasan appraisal itu dirasa tidak rasional dengan keinginan warga, makanya warga bisa menempuh gugatan kepada pengadilan.” Harapan saya, hal-hal seperti ini kita tanggapi saja sesuai dengan peraturan. Warga bisa menempuh jalur hukum (gugat) ke pengadilan. Tidak anarki, tidak ribut,” pesannya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 6 Agustus 2019

Halaman 6

KSB Terbitkan SK Tanggap Bencana Kekeringan 14 Hari (Suara NTB/ind)

MEMERIKSA - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan Kapolres Sumbawa saat memeriksa jeriken setelah diledakkan.

Jeriken Berisi Kotoran Sapi Disangka Bom Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebuah jeriken mencurigakan ditemukan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Mangga Sumbawa, Senin (5/8).

Penemuan jeriken ini mendadak heboh, karena diduga sebuah bom. Hal ini mengundang perhatian sejumlah pihak termasuk para pegawai di Kantor Bupati yang berdampingan dengan lokasi taman tersebut.

Informasinya, jeriken ini pertama kali dilihat oleh salah seorang warga yang berjualan di Taman Mangga. Karena mencurigakan, kemudian dilaporkan kepada Polres Sumbawa. Apalagi jeriken tersebut terdapat lubang dan dikunci dengan keran besi. Selanjutnya pihak polres menghubungi Tim penjinak Bom Sat Brimob.

Tak lama, tim langsung menuju ke lokasi dan mensterilkan sekitaran lokasi. Upaya ini juga langsung dipantau Kapolres Sumbawa dan Bupati Sumbawa. Setelah jeriken tersebut diledakkan, langsung keluar aroma menyengat.

Ternyata diketahui isi jeriken penuh dengan kotoran sapi.

Kapolres Sumbawa, AKBP. Tunggul Sinatrio mengungkapkan, penemuan jeriken ini berawal dari kecurigaan warga karena sejak malam harinya sudah terlihat di lokasi. Kecurigaan dari warga karena bentuknya aneh dan terdapat keran besi. Pihaknya yang mendapatkan laporan langsung menghubungi tim penjinak bom. Setelah diledakkan, isinya ternyata berisi kotoran sapi.

“Itu ditemukan oleh warga, warga curiga jeriken tersebut dari tadi malam ada di situ. Terlihat agak aneh, semacam tong jeringen ada keran besi. Atas kecurigaan itu masyarakat melapor ke SPKT, jadi langsung kami memanggil Jibom.

Tadi SUDAH penjinakan oleh Jibom Brimob NTB. Alhamdulillah isinya adalah kotoran sapi,” ujarnya.

Dijelaskan Kapolres, kotoran sapi di dalam jeriken tersebut kemungkinan untuk pengembangan gas biomasa. Mengingat sekitar tujuh bulan yang lalu, diketahui sedang ada pembudidayaan gas biomasa dari kotoran sapi. Saat ini pihaknya sedang mendeteksi siapa yang meletakkan benda tersebut.

“Kemudian sekitar tujuh bulan lalu, saya ingat sekali bahwa memang saat ini sedang ada pembudidayaan gas dari kotoran sapi biomasa. Ini sepertinya orang tersebut kemungkinan sedang mengembangkan itu. Tapi kita saat ini sedang mendeteksi siapa yang menaruh di situ. Kemungkinan besar orang itu terlupa atau berat, sementara menitipkannya di situ,” terangnya.

Meskipun demikian, pihaknya akan tetap menelusuri motif diletakkannya benda tersebut. Apakah bermaksud untuk melakukan teror atau tidak. Karena informasinya saat ini masih simpang siur. “Itu sementara dugaan kami. Nanti kami telusuri kembali apakah ini ada intrik-intrik teror dan sebagainya. Mudahan ini tidak ada. Ini cuman kegiatan biomasa, karena sudah masuk ke Sumbawa,” tambahnya.

Sementara Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc mengakui tetap berpikir positif dengan adanya kejadian ini. Kemungkinan jeriken berisi kotoran sapi tersebut untuk mengembangkan biomasa. Hanya saja karena berat dan ada keperluan, sehingga dititip sementara di lokasi tersebut. Adapun pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas daerah. Ketika ada barang yang hendak dititipkan, agar dilaporkan kepada petugas. Supaya tidak menimbulkan kepanikan dan lain sebagainya.

“Saya berpikir positif, bisa saja itu masyarakat mengembangkan biomasa. Mungkin salah satunya itu. Mungkin arena berat atau ada keperluan lain, maka dititip disitu. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, hal-hal seperti ini kalau ada titipan titip saja ke penjaga disini. Jangan dilepas begitu saja kalau berniat positif. Kalau berniat negatif, janganlah seperti itu, kalau hanya ingin mengagetkan saja. Jangan sampai terjadi di Kabupaten Sumbawa,” pungkasnya. (ind)

Wabup Sumbawa Koordinasi Soal Karhutla ke Pusat Sumbawa Besar (Suara NTB) Selain berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, juga ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Setelah itu, akan memanggil Camat dan Kepala Desa, pada wilayah yang dianggap resisten terhadap Karhutla.

“Kita bersama samalah mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan ini. Terkait kasus kebakaran lahan di Labuan Jamu, kita sudah minta Camat dan unsur Muspika bergerak. Sambil melaporkan ke kita, apa yang bisa kita bantu.

Lapor cepat, tindak cepat. Setelah selesai rapat di Jakarta, kita akan panggil camat dan Kepala Desa, khususnya Kades yang berada di wilayah sangat tinggi resistensinya dalam Karhutla,” tukas Wabup ketika dikonfirmasi, Senin (5/8).

Terkait kejadian di Tarano, Camat Tarano, M. Tahkiq Masbuana menjelaskan, kebakaran yang terjadi beberapa hari lalu di ladang jagung masyarakat, diidentifikasi masuk dalam kawasan hutan lindung . Sedangkan sekitar areal tersebut, diketahui puluhan orang telah membuka lahan untuk tanaman jagung. “Cuaca ekstrim seperti sekarang ini, memang mesti waspada. Yang terbakar itu limbah jagung.

Memang sengaja dibakar masyarakat peladang untuk jagung. Namun areal itu kita duga masuk dalam kawasan hutan lindung. Kami tiba ke lokasi sekitar pukul 19.30 Wita malam, api sudah padam. Kemungkinan itu sudah sejak sore,”katanya, ketika dihubungi via seluler.

Camat pun berharap agar Pemerintah Provinsi NTB segera menurunkan tim penertiban kawasan hutan di wilayahnya. Selain itu, sekaligus menyosialisasikan batas dan titiktitik mana saja yang termasuk dalam kawasan hutan. Sebab masyarakat banyak tidak mengetahui, apakah lahan yang digarapnya masuk dalam kawasan hutan atau tidak.

“Masyarakat ini kan tidak tahu. Mana yang termasuk dalam kawasan hutan dan tidak. Kami pun sudah bersurat ke Pemprov, untuk penertiban kawasan hutan,” cetusnya, seraya mengatakan langkah persuasif pun telah dilakukannya. (arn)

(Suara NTB/arn)

M. Tahkiq Masbuana

(Suara NTB/arn)

H. Mahmud Abdullah

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengeluarkan surat keputusan (SK) tanggap bencana kekeringan hingga 14 hari ke depan. Keputusan tersebut dikeluarkan, menyusul banyaknya laporan permintaan air bersih dari masyarakat terutama di wilayah pesisir karena sumur-sumur warga sudah mulai kering.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) Hendra Adiwinata S.Pd, Senin (5/8) mengatakan, massa tanggap bencana ini mulai diterbitkan hari ini (kemarin, red) lantaran kondisi beberapa sumur warga mulai kering dan wilayah di KSB mulai mengalami kekeringan ekstrem. Terutama di wilayah yang berada di daerah pesisir, seperti di desa Kiantar, Tua Nanga, Poto Tano, Senayan dan Kertasari.

Penetapan masa tanggap ini, harus segera dilakukan supaya proses pendistribusian air bersih ke masyarakat bisa cepat. Bahkan jika selama 14 hari masih banyak masyarakat

yang membutuhkan air bersih, maka pihaknya akan langsung melakukan perpanjangan waktu. Karena pada prinsipnya pemerintah hadir sebagai pelayan masyarakat, jika ada warga yang merasa kesulitan harus segera dibantu. Bahkan di masing-masing daerah yang terkena dampak akan disalurkan air bersih dari satu tangki hingga tiga tangki perhari tergantung kondisi daerah dan tingkat keparahannya.

“Memang baru hari ini kita terapkan masa tanggap kekeringan karena memang sumursumur warga sudah banyak yang kering. Kami juga tetap memperpanjang jika kondisi di lapangan masih mengalami kekeringan,” ungkapnya.

Dikatakannya, berdasarkan hasil pantauan yang sudah di-

lakukan pihaknya beberapa hari terakhir, hanya desa Kiantar dan desa Tua Nanga saja yang sudah mengalami kondisi kering yang signifikan. Dimana di desa Kiantar ada tiga dusun yakni Dusun Kuang Busir, Dusun Reban, dan Dusun Aik Tiris dengan jumlah Kepala Keluarga mencapai (KK) 230 orang dan 890 jiwa yang sudah terdampak bencana kekeringan ini.

Bahkan untuk kedua desa itu (Kiantar dan Tua Nanga), pihaknya harus melakukan suplay air bersih minimal tiga tangki dengan kapasitas 5000-6000 liter per harinya.

Jumlah bantuan ini tentunya masih dianggap kurang oleh warga sekitar, karena sumursumur warga tidak memiliki air untuk konsumsi seharihari. Sementara desa-desa

yang lain, dianggap masih belum mengalami kekeringan ekstrem, karena masih ada sumber mata air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kendati demikian, pihaknya tetap akan melakukan pemantauan secara rutin ke desa, sehingga penanganan masalah kekeringan bisa semakin maksimal dilakukan.

Pihaknya juga meminta kepada kepala desa untuk bisa melaporkan kondisi terkini yang ada, supaya bisa cepat ditangani dengan baik.

“Dari 13 desa yang sudah kita keluarkan SK tanggap bencana, hanya dua desa (Kiantar dan Tua Nanga) saja yang kita anggap mengalami kekeringan ekstrem makanya kita sediakan tangki air bersih lebih banyak ke dua desa tersebut,” ujarnya.

Ditambahkannya, dalam masa tanggap bencana ini, pihaknya juga sudah mengusulkan anggaran ke TAPD sekitar Rp125 juta untuk penanganan awal tanggap bencana kekeringan. Dengan anggaran

tersebut diprediksi hanya mampu bertahan selama dua minggu saja, karena harga air dan akomodasi yang mahal.

Pihaknya juga akan mengusulkan anggaran ke Pemprov untuk bisa dibantu untuk penambahan pembiayaan. Sehingga dengan demikian, pihaknya sangat berharap supaya penanganan masalah kekeringan yang terjadi di KSB bisa maksimal. Sementara untuk lokasi yang terkena dampak hingga saat ini belum terjadi penambahan wilayah baru, sesuai dengan SK siaga yang dikeluarkan sebelumnya. Sehingga dengan anggaran bantuan dari Pemprov tersebut, diharapkan bisa lebih maksimal lagi dalam penanganan masalah kekeringan di wilayah setempat.

“Kita sangat berharap kita bisa dibantu dengan anggaran dari Pemprov, sehingga dalam penanganan nantinya bisa lebih maksimal dan tidak ada masyarakat yang mengeluhkan karena kurangnya distribusi air bersih,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

JAGUNG - Hamparan lahan jagung di desa kertasari, kecamatan Poto Tano. Warga setempat sangat membutuhkan sumur bor untuk mengairi jagung mereka yang terimbas kemarau.

Warga Tambak Sari Butuh Sumur Bor Khusus Pertanian Taliwang (Suara NTB) Warga desa Tambak Sari, kecamatan Poto Tano berharap agar pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dapat menempatkan fasilitas sumur bor khusus pertanian di wilayah mereka.

Kepala Desa Tambak Sari, Suhardi mengatakan, warganya sebagian besar memanfaatkan lahan mereka untuk menanam jagung. Dan dalam beberapa tahun terakhir hasil panen jagung warganya pun

terus mengalami penurunan yang disebabkan kemarau.

“Tahun ini hampir sebagian besar tanaman jagung warga kami gagal panen. Penyebabnya ya musim kemarau sekarang ini,” terangnya, Senin (5/8).

Dijelaskannya, musim kemarau dalam beberapa tahun terakhir semakin sulit diprediksi durasinya. Akibatnya petani selalu dihantui gagal panen, karena petani jagung yang sebagian besar mengandalkan air hujan mengairi tidak

punya alternatif sumber air lain. Sehingga ketika musim kemarau datang di luar prediksi dan di sisi lain tanaman jagung masih membutuhkan air secara otomatis tanaman petani akan mati. “Di mana cari sumber air kalau hujan tidak ada,” cetus Suhardi.

Karena itu kata dia, warganya sangat membutuhkan kehadiran sumur bor khusus untuk pertanian. Sumur bor tersebut harapannya dapat dimanfaatkan masyarakat

Penanganan Kasus APBDes di Dua Desa Tunggu PKN Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara (PKN) dari Inspektorat Provinsi untuk penanganan lanjutan terkait dugaan penyimpangan APBDes yang terjadi di dua Desa di kecamatan Jereweh. Kasus penyimpangan yang ditaksir merugikan negara Rp1,2 miliar tersebut, saat ini terus didalami termasuk memeriksa para saksi terkait kasus itu.

Kapolres KSB, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH., SIK kepada Suara NTB, Senin (5/8) mengatakan, memang untuk saat ini ada dua kasus penyimpangan APBDes barus masuk kedalam tahap penyelidikan dan pengumpulan data. Hanya saja untuk dua desa tersebut dirinya masih enggan memberikan informasi lebih jauh karena prosesnya masih didalam tahap Puldata.

Meskipun demikian, hasil kerugian sementara sudah berhasil dikantongi tim penyidik sebagai dasar untuk terus didalami. Dimana untuk desa Belo, ditaksir merugikan negara sekitar Rp400 juta dan desa Dasan Anyar mencapai angka Rp800 juta. Bahkan rerata kasus temuan

tersebut berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten, tetapi tidak kunjung bisa diselesaikan oleh desa.

Sehingga kasusnya dilimpahkan ke APH untuk ditindak lanjuti, dengan harapan supaya memberikan efek jera bagi desa yang lain.

Meskipun kedua desa tersebut belum dinaikan statusnya ke penyidikan, tetapi pihaknya menargetkan kasus ini mulai ditangani di awal tahun 2020. “Kita masih dalami kasus dua desa yang diduga melakukan tindakan penyimpangan APBDes tahun 2018 itu dan kita upayakan tuntas di tahun 2020 mendatang. Karena untuk tahun 2019 sudah ada tiga kasus Korupsi yang berhasil kita tuntaskan,” ungkapanya.

Dikatakannya, kedua desa tersebut rata-rata bermasalah dengan pelaksanaan proyek fisik yang ada di masing-masing desa serta adanya indikasi penggelapan pajak. Sementara untuk proses penanganan lanjutan terhadap kasus tersebut, pihaknya mengaku masih menunggu keluarnya hasil audit PKN. Jika hasil audit itu keluar, maka baru akan dikeluarkan surat perintah untuk proses penyidikan sekaligus penetapan tersangka.

Sementara sampai dengan saat ini, sudah ada sekitar puluhan orang yang dimintai keterangan termasuk kedua kadesnya. Pihaknya juga tetap akan memberikan atensi serius terhadap kasus pidana Korupsi karena dampaknya sangat besar bagi daerah dan negara. Apalagi untuk saat ini sudah ada satu kasus korupsi yang berhasil terungkap yakni kasus desa Kemuning dengan kerugian ditaksir mencapai angka Rp935 juta.

Makanya dengan makin gencarnya para aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus Korupsi, harusnya bisa dijadikan pelajaran bagi desa yang lain dan tidak boleh diulangi lagi. Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh perangkat kerja yang berada di desa untuk bisa lebih berhati-hati mengelola anggarannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kasus korupsi tetap menjadi atensi kami untuk kita tuntaskan, karena mudharatnya lebih besar daripada manfaat. Kami juga tetap menghimbau kepada semua desa untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran yang ada. Karena jika tidak sesuai aturan, maka tetap akan kita proses,” tandasnya. (ils)

untuk sarana penyuplai air jika musim kemarau tiba.

“Kami punya mimpi kalau ada sumur bor itu, jagung kami tetap tumbuh bagus karena tetap bisa dapat air walau kemarau,” harap Suhardi.

Sementara itu, Rahmat salah seorang petani jagung desa Tambak Sari menyatakan, setiap tahunnya hasil panen petani terus menurun bahkan sudah bisa dikatakan gagal panen. “Tahun ini semakin parah. Karena hanya

sekitar 40 persen saja tanaman jagung berhasil. Selebihnya gagal panen,” cetusnya.

Menurut dia, harapan petani agar dibuatkan sumur bor sangat ditunggu-tunggu. Karena hal itu bisa menjadi salah satu solusi mengatasi gagal panen akibat musim kemarau. “Sebenarnya dulu pernah ada mesin bor. Tapi airnya jelek. Rasanya asin. Makanya kami berharap ada penggantinya yang baru dari pemerintah,” tukasnya. (bug)

Garuda Tak Lagi Beroperasi di Bandara Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Jadwal penerbangan (traffic) di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa berkurang dari tiga kali menjadi dua kali. Hal ini menyusul sudah tidak beroperasinya Garuda sejak awal Agustus lalu.

Kepala Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa, Sutarmin membenarnya hal tersebut. Tidak beroperasinya Garuda diakuinya sejak 1 Agustus lalu. “Sekarang tinggal Wings saja dua kali. Garuda 1 Agustus sudah tidak operasi,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (5/8).

Diakuinya, pihaknya tidak mengetahui alasan pihak Garuda tidak lagi beroperasi.

Pihaknya juga belum bersurat, karena sampai saat ini belum ada surat resmi dari Garuda mengenai hal tersebut. “Alasannya kami belum tahu. Apakah alasan operasional mereka atau alasan yang lain. Karena belum ada surat resminya belum ada.

Kami belum bersurat karena belum ada dasar kita untuk menindaklanjuti,” ungkapnya.

Dengan tidak beroperasinya garuda, kata Sutarmin, tentunya berpengaruh terhadap pengurangan traffic. Dari yang sebelumnya tiga kali sekarang menjadi dua kali. Guna mengantisipasi permintaan penumpang pihaknya sudah bersurat kepada

(Suara NTB/ind)

Sutarmin pihak Wings supaya bisa menambah traffic. “Kondisi penerbangan jelas ada pengurangan traffic saja. Dari tiga kali menjadi dua kali sehari. Dan untuk antisipasi permintaan penumpang kemarin kita sudah bersurat ke Wings untuk menambah traffic. Mereka lagi mempertimbangkan, dan Insya Allah minggu depan tim dari Wings akan datang ke Sumbawa untuk tindaklanjuti itu,” jelasnya.

Pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Pemda Sumbawa terkait berkurangnya traffic ini.

Diharapkan kepada masyarakat agar tetap bersabar. “Kita minta kepada masyarakat untuk bersabar,” tandasnya. (ind)

SUARA NTB Selasa, 6 Agustus 2019

Pilkada Dompu, KPU Ajukan Rp22 Miliar Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu mengajukan Rp22 Miliar anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dompu tahun 2020. Rencana ini sudah termasuk biaya jika nantinya Pilkada berlangsung dua putaran. Kepastian ketersediaan anggaran Pilkada ini ditandai dengan penandatanganan Nasakah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 1 Oktober 2019.

Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (5/8) mengaku telah mengajukan proposal rencana kebutuhan anggaran (Suara NTB/ula) Pilkada Dompu tahun 2020 Arifuddin kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu hampir sebulan lalu. Dalam perencanaannya, sebesar Rp22 Miliar anggaran diajukan untuk semua tahapan Pilkada. Tapi hingga saat ini belum ada undangan Pemda untuk membahas terkait kebutuhan anggaran ini.

“Kita belum diundang untuk membahasnya,” terangnya.

Kendati demikian, Arifuddin mengaku ada rencana Pemda menyerahkan anggaran Rp100 juta untuk tahapan persiapan dari Rp600 juta yang diajukan. Jika benar terjadi, alokasi tersebut tidak cukup. Terlebih 31 Januari 2020 mendatang sudah dimulai tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. “Kalau dikasih Rp100 juta, itu tidak cukup untuk membiayai tahapan persiapan,” ungkapnya.

Ia pun mengingatkan, anggaran disusun pihaknya berdasarkan standar yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tahapan Pilkada ini dilaksanakan selama 22 bulan dan dimulai dari penandatanganan NPHD. Sesuai hasil uji publik PKPU Pilkada 2020, penandatanganan NPHD dilakukan serentak pada 1 Oktober 2019 dan 23 September 2020 merupakan hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS. “Pada 2 Oktober (2019) nanti, kita akan laporkan ke (KPU) pusat, ada atau tidaknya NPHD,” terangnya.

Arifuddin menolak disalahkan terkait lambatnya KPU berkoordinasi dengan Pemda untuk anggaran Pilkada serentak, sehingga dalam APBD perubahan 2019 ini tidak dianggarkan. Menurutnya, Pilkada serentak bukanlah agenda KPU melainkan agenda nasional. “Bukan alasan itu (terlambat dikoordinasi KPU). Ini bukan agenda KPU, tapi agenda nasional. Pemda sudah diingatkan untuk menyiapkan dana cadangan Pilkada,” ungkapnya. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Walikota Bima Ditegur Mendagri Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, dikabarkan mendapat teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beberapa waktu lalu. Pemicunya, Walikota Bima dianggap belum memecat ASN yang terjerat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Drs. M. Saleh, tidak menampik adanya teguran tersebut. Hanya saja, ia menegaskan persoalannya telah selesai.

“Memang ada surat teguran kemarin terkait ASN Tipikor ini. Tapi urusannya sudah selesai, setelah kita klarifikasi,” katanya kepada Suara NTB,

Senin (5/8). Menurutnya, Pemerintah Kota Bima dalam hal ini Walikota Bima dianggap terlambat memecat atau belum melakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) terhadap ASN Tipikor.

“Kita dinilai belum memberhentikan ASN Tipikor hingga batas waktu 30 April kemarin,” ujarnya. Saleh menegaskan, ASN ruang lingk-

up Kota Bima yang terlibat Tipikor telah diberhentikan jauh sebelum waktu tenggat yang ditentukan oleh Kemendagri. Tercatat adan enam orang yang diberhentikan secara tidak hormat.

“Nah masalahnya, berkas enam ASN yang dipecat ini sedikit terlambat diperjalanan karena kita kirim via pos,” katanya.

Tidak ingin miskomunikasi hingga ada teguran, Saleh mengaku dirinya langsung ke Kemendagri dan bertemu langsung dengan Dirjen Otonomi Daerah untuk menyerahkan bukti pengiriman berkas yang terlambat tersebut. “Saya sendiri yang membawa bukti

pengiriman berkas, belum lama ini. Mereka (Kemendagri.red) memakluminya,” katanya.

Untuk itu, Saleh memastikan hingga saat ini, tidak ada lagi persoalan terkait ASN Tipikor tersebut. Termasuk teguran kepada Walikota Bima ditarik kembali, karena sudah diklarifikasi. “Jadi semuanya sudah clear,” pungkasnya. (uki) M. Saleh

Tiga Warga Kota Bima Digigit Anjing Kota Bima (Suara NTB) – Tiga warga Kota Bima dilaporkan digigit anjing, belum lama ini. Ketiganya berasal dari dua kelurahan berbeda, yakni satu orang dari Kelurahan Oi Fo’o Kecamatan Rasanae Timur dan dua lainnya warga Kelurahan Bonto Kecamatan Asakota.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kota Bima, Ir. Darwis H. Yusuf, tidak membantah adanya tiga warga yang digigit anjing. Namun belum bisa dipastikan, apakah anjing tersebut menderita rabies atau tidak.

“Ada tiga orang yang digigit, kejadiannya belum (Suara NTB/Uki) lama ini. Tapi belum diketDarwis H. Yusuf ahui apakah anjing ini positif rabies atau tidak,” katanya kepada wartawan, Senin (5/8).

Pasca mendapatkan laporan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dikes). Langkah awal yang dilakukan adalah anjing yang menggigit warga tersebut diisolasi dan diikat. “Hingga saat ini petugas Kesehatan hewan (Keswan) masih memantau perkembangan anjing ini. Sementara warga yang digigit, ditangani khusus oleh Dikes,” ujarnya.

Darwis berpendapat, jika dalam waktu satu minggu atau hingga 10 hari kedepan anjing yang sudah diikat tersebut tidak meninggal, bisa dipastikan anjing tidak terinfeksi rabies. “Tapi berdasarkan laporan terakhir dari petugas Keswan yang saya terima, anjingnya masih hidup sampai sekarang,” katanya.

Sejak adanya warga yang digigit anjing, Ia mengaku pihaknya intens melakukan vaksinasi dan sosialisasi. Terutama di Kelurahan lokasi munculnya kasus gigitan tersebut. Langkah tersebut lanjutnya sebagai bentuk pencegahan. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat juga harus mengetahui ciri-ciri anjing rabies dan cara menghadapinya. “Saat ini kita intens turun ke Kelurahan untuk memberikan pemahaman kepada warga terkait ancaman annjing rabies ini,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/jun)

PUTUSAN – Sidang putusan perkara praperadilan kasus KII Dompu di PN Dompu, Senin (5/8).

Sidang Putusan PP K2 Dompu, Permohonan Pemohon Ditolak Dompu (Suara NTB) – Perkara Praperadilan (PP) kasus dugaan korupsi rekrutmen CPNS K2 Dompu akhirnya diputuskan, Senin (5/8). Majelis Hakim dalam putusannya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Mengingat pemohon tak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya terkait dugaan telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 kasus K2 Dompu.

Majelis Hakim, Sahriman Jayadi, SH, MH., dalam amar putusannya menyampaikan, bukti-bukti yang disampaikan pemohon tidak ada satupun yang menguatkan dalilnya bahwa kasus dugaan korupsi rekrutmen CPNS K2 Dompu telah dihentikan termohon.

Hal itu juga didukung keterangan saksi yang mengaku belum pernah melihat secara langsung surat SP3 tersebut.

Sementara dari termohon

tidak ditemukan bukti kuat soal telah dihentikannya perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam kasus dugaan korupsi rekrutmen CPNS KII oleh tersangka HBY itu. Justru sebaliknya, bukti yang diajukan termohon membuktikan kasus tersebut masih terus berjalan.

Karenanya, atas sejumlah pertimbangan itu hakim tunggal praperadilan menolak seluruh permohonan pemohon.

“Menolak permohonan pemo-

di tempat dalam 14 hari kedepan, yakni kembali mengajukan praperadilan untuk KPK RI. “Kami akan melihat persoalan ini apakah ada tindaklanjut atau tidak, mungkin jeda 14 hari kemudian kami akan mengajukan permohonan lagi.

Walaupun ditolak kami akan tetap mengajukan sampai betul-betul ada kepastian hukum.

Praperadilan ditunjukan ke KPK itu agar kasusnya segera diambil alih,” tandasnya. (jun)

Pembangunan RSUD Diharapkan Tuntas November

Terkait Dana Reses, Jaksa Klarifikasi Anggota Dewan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa tengah menelusuri temuan BPK terkait dana reses anggota DPRD Kabupaten Sumbawa. Setelah beberapa pejabat Sekretariat dimintai keterangan, jaksa berencana melakukan klarifikasi terhadap sejumlah anggota DPRD dalam minggu ini.

Kajari Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasi Intel, Putra Riza Akhsa Ginting, SH mengakui sebelumnya pihaknya sudah memintai keterangan terhadap tiga pejabat Sekre(Suara NTB/ind) tariat DPRD. Pejabat diPutra Riza Akhsa Ginting maksud yakni Kasubag Keuangan, Bendahara dan PPTK. Dalam puldata dan pulbekat ini, pihaknya selanjutnya akan melakukan klarifikasi terhadap pimpinan dan anggota DPRD. Hanya saja pihaknya tidak menyebutkn secara gamblang jumlah yang akan dimintai keterangan. “Untuk minggu ini agenda selanjutnya kita akan klarifikasi langsung pimpinan dan anggota dewan. Tetapi belum saya tentukan berapa orangnya. Hari ini dilayangkan untuk panggilan klarifikasi,” sebutnya.

Menurutnya, dalam pemeriksaan yang dilakukan pihak DPRD dinilai kooperatif. Terutama dalam memberikan datadata reses yang dilakukan di tahun 2018. “Teman-teman dewan kooperatif ketika kita mintakan data. Bahkan dari tahun 2018 sudah dilakukan tiga reses, dan itu sudah kita dapatkan dokumennya,” terangnya.

Disebutkannya, pihaknya melakukan pemanggilan karena adanya temuan dari BPK terkait penggunaan dana reses tahun 2018. Selain itu juga adanya laporan. Dalam hal ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Bahkan belum lama ini pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BPK terkait adanya temuan dimaksud. “Kita sudah berkoordinasi dengan BPK,”tukasnya. (ind)

hon untuk seluruhnya dan menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil,” putusnya.

Menanggapi putusan majelis hakim kuasa hukum pemohon, Muktamar, SH, kepada Suara NTB menyatakan menerima dengan lapang dada penolakan itu. Namun ditegaskan, ini tidak akan menghentikan tekadnya untuk terus mencari keadilan.

Salah satu upaya yang akan ditempuh ketika kasus ini jalan

(Suara NTB/Uki)

BIMTEK - Wakil Walikota Bima Ferry Sofiyan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat OPD Kota Bima, di aula Kantor Walikota Bima, Senin (5/8).

Wawali Kecewa Kepala OPD Tak Ikuti Bimtek PPID Kota Bima (Suara NTB) – Wakil Walikota Bima, Ferry Sofiyan, SH membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat OPD Kota Bima, di aula Kantor Walikota Bima, Senin (5/8).

Pada kesempatan itu, Politisi PAN ini mengaku kecewa karena kegiatan Bimtek menghadirkan anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Ajeng Rosalinda itu tidak dihadiri oleh Kepala OPD. Ketidakhadiran pimpinan OPD dianggap kegiatannya tidak penting.

“Saya kecewa Bimtek ini tidak terlihat ada Kepala OPD. Ke depan perlu dilakukan pembinaan,” katanya.

Menurut Wawali seharusnya Kepala OPD bisa meluangkan waktu untuk mengiku-

ti Bimtek tersebut, lantaran mereka merupakan pengambil kebijakan dalam OPD masing-masing.

“Jika hanya operator yang hadir akan menimbulkan miskomunikasi dan misinformasi, karena kebijakan ada ditangan Kepala OPD. Operator hanya menunggu perintah saja,” katanya.

Tidak ingin berkomentar banyak, Wawali bahkan langsung memerintahkan Sekda Kota Bima, Drs. H. Muhktar Landa MH, yang juga hadir dalam kegiatan itu untuk segera memanggil Kepala OPD yang tidak hadir. “Mohon pak Sekda setelah acara ini nanti memanggil pimpinan OPD yang tidak hadir,” katanya.

Selain itu, Wawali juga menyinggung perkembangan informasi dan teknologi saat ini. Menurutnya masih ada

ASN dan pejabat ruang lingkup Kota Bima yang belum bisa memanfatkan. “Ini tantangan yang harus kita hadapi ke depan,” katanya.

Ferry mengaku, kebutuhan informasi dan teknologi saat ini terus berkembang. Bahkan segala sektor, terutama diranah Pemerintah dipaksakan untuk beralih ke digital dan meninggalkan konvensional. “Ini era digital bagi pemerintah. Jika tidak kita akan terlindas oleh zaman,” katanya.

Terlepas dari itu, penggunaan informasi dan teknologi juga mengandung dampak negatif. Misalnya persoalan atau masalah personal (privat) diseret ke ranah public, begitpun sebaliknya. “Untuk itu saya berharap kita semua menggunakan informasi dan teknologi secara bijaksana dan professional,” pungkasnya. (uki)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa yang baru sedang berlangsung. Pengerjaan tahap pertama untuk dua gedung yakni Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Instalasi Rawat Jalan (IRJ) tersebut, diharapkan tuntas sebelum masa kontrak berakhir.

Direktur RSUD Sumbawa, dr.

Dede Hasan Basri kepada wartawan menyampaikan, pembangunan RSUD progresnya lebih cepat dari yang direncanakan.

Saat ini sedang dilakukan proses pengecoran pondasi. Khusus pengecoran ini diakuinya sudah 43 persen. Dengan progres yang ada pihaknya berharap pengerjaan nantinya dapat dituntaskan pada November mendatang.

“Pengerjaan pengecoran dan bor pondasi sudah 43 persen untuk kedua bangunan. Kalau tidak ada rintangan, harapan saya November sudah tuntas. Karena kontraknya berakhir desember,” ujarnya, Senin (5/8) kemarin.

Pihaknya optimis, karena progresnya saat ini lebih cepat dari jadwal yang ada. Apalagi saat ini tidak ada kendala dalam pengerjaan, karena selain tukang dan peralatan, materialnya juga sudah tersedia di lokasi. “Pengerjaan yang paling lama kan di ngebor, karena intinya di dasar. Karena kita berhubungan dengan alam. Yang tadinya sudah ketentuan 8 meter, ketemu 7 meter. Diupayakan mereka berhenti satu jam, lanjut sampai 8 meter. Untuk pengerjaan tidak ada kendala. Karena jumlah bahan, tukang, dan alat sudah siap,” terangnya.

Terpisah Ketua TP4D Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting, S.H mengakui, pihaknya sudah melakukan rapat evalua-

(Suara NTB/ind)

Dede Hasan Basri si di lokasi dua minggu yang lalu.

Saat itu membahas mengenai kedalaman atau kepadatan tanah. Namun ada beberapa titik untuk pondasi yang kedalamannya tidak sama. Sehingga sudah diminta kepada pelaksana untuk melakukan perbaikan.

Meskipun demikian, pihaknya mengapresiasi progres pengerjaan lebih cepat dari jadwal yang ada. Karena pengerjaan pondasi sudah terlaksana dengan baik. Dilihat dari progres yang ada, pihaknya juga optimis pembangunan gedung IGD dan IRJ ini bisa diselesaikan tepat waktu. Bahkan tidak menutup kemungkinan pengerjaannya selesai pada November mendatang. “Sejauh ini Alhamdulillah surplus. Kalau melihat progres, pengerjaan gedung IGD dan IRJ RSUD Sumbawa bisa selesai tepat waktu. Asumsi dari pelaksana, direktur dan kita, sama-sama optimis untuk mengejar sampai bulan November bisa dibangun dengan baik,” pungkasnya. (ind)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 6 Agustus 2019

Halaman 8

Maju di Pilkada Loteng

(Penrem)

TMMD - Salah satu kegiatan fisik dalam program TMMD Lotim.

Jelang Penutupan, Kegiatan Fisik TMMD Lotim Nyaris Rampung Selong (Suara NTB) Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke 105 tahun 2019 Kodim 1615/ Lotim di Kecamatan Keruak Lombok Timur hingga hari ke 28 sudah mencapai 99 persen. Hal itu diungkapkan Dandim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Agus Donny Prihanto, S.Sos. di lokasi kepada tim publikasi TMMD. Dijelaskannya, sesuai rencana TMMD di Keruak Lotim ini akan ditutup Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Andika Perkasa pada tanggal 7 Agustus mendatang.

“Insya Allah, Kasad akan menutup TMMD di lapangan Keruak pada hari Rabu lusa,” ujar Dandim. Selaku Dansatgas TMMD, lanjutnya, pihaknya bersama seluruh anggota Satgas harus menyelesaikan seluruh program fisik dan non fisik yang sudah disepakati dan dimasukan dalam program TMMD bersama Pemda Lotim dengan baik.

“Alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak baik Pemerintah Daerah, instansi terkait maupun masyarakat setempat, semua program TMMD selesai dengan hasil sesuai harapan kita bersama,” ungkapnya. Terkait dengan rencana penutupan, Dansatgas menyampaikan semua persiapan penutupan sudah dilaksanakan termasuk gladi penyambutan, sasaran yang akan dikunjungi maupun upacara penutupan di lapangan Keruak yang nantinya akan dirangkaikan juga giat bhakti sosial Pengobatan massal,Donor Darah Bazar, pembagian sembako, Pelayanan SIM, Stan Pameran Pembangunan serta hiburan rakyat akan hadir artis pusat Fitri Carlina dan Bq. Gita maupun artis-artis lainnya. “Kami mohon doanya agar pelaksanaan penutupan TMMD aman dan lancar,” tutupnya. (ars/*)

PKS Siap Hadapi Petahana di Pilkada Mataram Mataram (Suara NTB) PKS Kota Mataram telah mengumumkan enam kadernya yang akan ditawarkan kepada masyarakat untuk menjadi kandidat bakal calon Walikota maupun Wakil Walikota pada Pilwakot Mataram 2020 mendatang. Enam figur tersebut kini tengah gencar disosialisasikan untuk melihat respons masyarakat. Karena dari enam figur tersebut akan disaring menjadi dua orang untuk diajukan ke DPP. Ketua DPD PKS Kota Mataram, Ahmad Jafri yang dikonfirmasi menyampaikan bahwa partainya sangat optimis bahwa pada Pilwakot 2020 mendatang ini, bisa mengusung kadernya sebagai kandidat bakal calon. Tidak lagi seperti Pilkada-pilkada sebelumnya hanya menjadi partai pendukung kandidat dari luar partainya.

Disampaikan Jafri, ada beberapa yang menjadi alasan mengapa PKS begitu optimis kali ini untuk mengusung kadernya. Bahkan untuk bisa memenangkan pertarungan. Pertama yakni kekuatan Infrastruktur politik yang dimiliki PKS saat ini terbilang cukup tangguh, setelah berhasil mencapai kesuksesan pada dua agenda politik sebelumnya yakni berhasil memenangkan Pilgub 2018, kemudian juga pada Pileg 2019, PKS cukup gemilang.

“Dengan berhasil kita dapatkan lima kursi di Kota, satu kursi untuk DPRD Provinsi dari dapil Kota, saya kira itu menempatkan PKS pada posisi yang cukup komplit dalam menghadapi Pilwakot Mataram ini,” ujar Jafri.

Dari modal politik yang dimiliki itulah PKS kemudian akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam konstelasi dinamika politik jelang Pilwakot Mataram. Terutama dalam membangun koalisi dengan partai lainnya. Dengan lima kursi, PKS tidak akan kesulitan untuk mengusung kadernya dapat diterima oleh calon partai mitra koalisi.

“Saya kira dengan infrastruktur kemenangan ini, kami bisa jalin koalisi yang senada dan seirama dengan partai lain dalam perjuangan kami ini. Baik kami akan menjadi nomor satu atau nomor dua,’’ ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Jafri, dengan mangajukan kadernya untuk tampil bertarung pada Pilwakot Mataram 2020 mendatang. Pihaknya tidak gentar untuk berhadapan dengan sejumlah figur yang sudah muncul saat ini. Sekalipun akan berhadapan kandidat sekaliber Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang akan maju sebagai balon Walikota petahana.

“Kata petahana itu sendiri kan masih bersifat kualitatif, bisa ya bisa tidak. Tapi kalau sudah bersifat kuantitatif baru. Tapi kalau kader yang kami ajukan ini, secara kuantitatif sudah dapat dukungan, sehingga bisa terpilih jadi anggota dewan,” katanya.

Diketahui enam kader PKS yang diajukan sebagai kandidat balon kepala daerah di Mataram tersebut yakni pertama, TGH. Achmad Muchlis, yang merupakan caleg terpilih anggota DPRD NTB dari dapil Mataram. Kedua Ahmad Jafri, Ketua DPD PKS Kota Mataram. Ketiga Ismul Hidayat, anggota DPRD Mataram, keempat, Hj. Istiningsih, bendahara umum DPW PKS NTB, kelima, Muhammad Ahyar, Ketua tim Pemenangan Pemilu daerah Mataram, dan keenam, Hj. Vita Aliyah, Kabid perempuan DPD PKS. “Kami juga tidak menutup diri untuk penjajakan dengan figur eksternal. Sudah ada beberapa yang mengajukan diri, tapi sifatnya masih penjajakan dan kami akan proses. Enam kader kami itu juga akan kita sosialisasikan sampai April, untuk mengerucut jadi dua orang. Apakah akan jadi nomor satu atau dua nanti kita lihat, yang jelas kami ingin agar Mataram ini betul-betul memiliki figur pemimpin yang berkualitas,” pungkasnya. (ndi)

Muazzim Juga Buka Peluang Jadi Wakil di Pilwakot Mataram Mataram (Suara NTB) Beberapa waktu lalu, Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar menyatakan kesiapan untuk ikut tampil bertarung di sebagai bakal calon Kepala Daerah di Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Lombok Tengah. Namun baru-baru ini ia kembali memberikan pernyataaan cukup mengejutkan, bahwa dirinya juga berminat maju di Pilwakot Kota Mataram sebagai kandidat calon Wakil Walikota.

“PAN akan ajukan kadernya, siapa yang siap jadikan saya wakil, maka itu yang akan didukung PAN,” tegas Muazzim yang dikonfirmasi wartawan, Senin (5/8) kemarin.

Manuver pilitik yang dilempar oleh Muazzim tersebut tentu cukup mempangaruhi konstelasi politik jelang Pilwakot Mataram. PAN dengan strategi politiknya yang mengunci diri untuk mengajukan kadernya

sebagai kandidat bakal calon wakil Walikota, maka akan mengubah arah peta koalisi yang akan dibangun.

Ketika ditegaskan ke mana arah manuver politik yang dimainkan partai berlambang matahari terbit itu. Apakah PAN yang telah mengunci diri dengan menawarkan diri sebagai kandidat calon wakil dalam membangun koalisi.

Kepada siapa PAN mau mer-

apat? Muazzim menjawab bahwa komunikasi politik PAN masih terbuka dan cair dengan siapapun.

Kata Muazzim, partainya bakal bergabung ke kubu Golkar yang dipastikan bakal mangusung Ketua DPDP IInya, H. Mohan Roliskana.

Maka PAN bakal bersedia membangun koalisi dengan Golkar jika dirinya dipilih jadi wakil. Begitu pula PAN mera-

pat ke PDIP, jika Ia dipinang jadi pendamping Selly. Menurutnya, PAN potensial bergabung ke dua kubu tersebut.

Asalkan, mereka mengambil kader PAN sebagai bakal calon wakil Walikota.

Dengan raihan tiga kursi di DPRD, PAN cukup percaya diri dengan modal politik tiga kursi itu untuk bisa menggolkan kader sebagai salah satu kontestan di Pilkada. “Kita terbuka ke Golkar atau PDIP. Asalkan, kita jadi wakil,” ujarnya.

Pria kelahiran Lombok Tengah itu mengatakan bahwa dia memiliki peluang maju di dua daerah tersebut.

Baik Pilwakot Mataram maupun Pilkada Loteng.

Hanya saja, karena Pilkada dilaksanakan secara serentak. Tentu dirinya terus menimbang dan mencermati di antara kedua Pilkada itu yang lebih memungkinkan bagi dirinya ikut bertarung.

Pilwakot Mataram saat ini sudah terlihat peta politiknya yakni mengerucut menjadi dua kutub kekuatan politik yang akan bertarung.

Dengan begitu, PAN potensial merapat di antara dua kubu sudah nampak mulai bersaing tersebut. Sementara di Pilkada Loteng, peta koalisi masih berlangsung sangat cair. ”Kalau di Pilkada Loteng, belum terlihat kubu bersaing,” pungkasnya. (ndi)

Kasus Sandang Pangan Lotim 2014

Bagi Parsel Lebaran Tanpa Aturan Teknis Mataram (Suara NTB) – Mantan Kabag Kesra Setda Lombok Timur, Syahmat menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa. Syahmat mengaku polos saja mengeksekusi program dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penerima parsel asal tunjuk tanpa verifikasi.

Hal itu diakui Syahmat saat menjawab pertanyaan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dalam sidang Senin (5/8) kemarin. Majelis hakim terdiri ketua Anak Agung Ngurah Rajendra dan hakim anggota Fathurrauzi, dan Naspudin. “Juknisnya tidak ada,” kata Syahmat menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum Marollah.

“Tidak tahu apakah ada Juknisnya,” imbuh dia.

Syahmat menyebutkan penambahan penghasilan PNS berupa Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sudah ditetapkan Bupati Lotim, Ali Bin Dahlan, kala itu. Anggaranny Rp4,6 miliar. Namun, Pemkab Lotim berdasarkan APBD tahun 2014 itu sedang ada pengetatan anggaran. Sebab

muncul defisit sebesar Rp67 miliar. Anggaran TKD yang semula Rp4,6 miliar turun menjadi Rp2,7 miliar.

TKD kemudian diputuskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diserahkan dalam bentuk parsel lebaran.

Nyatanya, bukan hanya PNS dan CPNS daerah Lotim yang menerima. Bahkan PNS instansi vertikal ikut menikmati. “Dari uang menjadi Sembako prosesnya sudah memenuhi prosedur yang dilalui. Saya cuma pelaksana saja karena tidak pernah terlibat dalam rapat penyusunan anggaran. Ketika perubahan saya tidak ikut mengusulkan.

Saya terima saja DPA yang sudah jadi,” kilah Syahmat.

Dia juga mengakui tidak menerima keuntungan dari pembagian parsel itu. Selain satu paket yang memang dijatahkan untuk dirinya yang termasuk PNS Pemkab Lotim.

Parsel terdistribusi semua.

Hasilnya, Syahmat akui sudah dilaporkan kepada Sekda.

Syahmat hanya menjawab tidak tahu ketika hakim Fathurrauzi mendesaknya dengan pertanyaan kebijakan.

(Suara NTB/why)

KETERANGAN - Terdakwa Syahmat memberikan keterangan sebagai terdakwa, Senin (5/8).

Apakah perubahan mekanisme pemberian TKD itu atas kebijakan Sekda atau Bupati.

“Perubahan DPA saya tidak tahu. DPA yg saya pegang tidak ada anggaran untuk TKD. Itu sudah jadi parsel lebaran. Tapi memang ada pesan tertulis dari Kabag Umum Taufik Djuani soal daftar-daftar rincian penerima untuk instansi vertikal,” bebernya. terdakwa Syahmat didakwa mendistribusikan paket san-

Korupsi Proyek Gedung PAUD Jereweh 2012

Mantan Kabid PAUDNI KSB Dituntut Penjara 7,5 Tahun Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi proyek pembangunan gedung PAUD NI Jereweh, Sumbawa Barat Kaharudin terancam penjara selama tujuh tahun enam bulan. Hal itu seperti tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum Kejari Sumbawa, Senin (5/8) kemarin.

Mantan Kabid PAUDNI Disdikpora KSB ini dinilai terbukti korupsi Rp782 juta.

Jaksa penuntut umum Reza Safetsila mengajukan tuntutannya itu ke hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Majelis hakim diketuai Isnurul Syamsul Arif. Tuntutan juga diajukan untuk terdakwa Mukhlisin selaku ketua tim pelaksana pembangunan.

Menurut jaksa, dua terdakwa itu terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungi diri sendiri sebesar Rp782 juta. Hal itu sesuai pasal 2 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Oleh karenanya menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kaharudin dan Mukhlisin selama tujuh tahun dan enam bulan,” ucap Reza.

(Suara NTB/why)

TUNTUTAN - Dua terdakwa korupsi gedung PAUDNI Jereweh, Kaharudin dan Mukhlisin mendengarkan pembacaan surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (5/8).

Para terdakwa juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Terdakwa dibebani membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp782 juta. Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan penjara satu tahun. Tuntutan itu menurut jaksa sudah maksimal dengan pertimbangan para terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang kerugian negara. “Kerugian negara belum.

Jangankan 100 persen, sepeserpun belum diganti,” ucap Reza ditemui usai persidangan.

Para terdakwa terbukti bekerjasama korupsi pada proyek Dinas Dikbudpora KSB tahun 2012. Proyek pembangunan gedung PAUDNI terpadu Jereweh dianggarkan sebesar Rp800 juta. Namun gedung tak kunjung selesai dikerjakan. Meskipun anggaran sudah dicairkan sebanyak dua tahap yakni Rp560 juta dan Rp240 juta. Gedung akhirnya mangkrak dan tidak bisa dimanfaatkan. Hal itu akibat dari volume dan spesifikasi fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan. (why)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pilkada Bima 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Golkar untuk kembali men- isi dapat dilihat pada tren menawarkan kadernya sebagai Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gusung balon petahana, IDP Pilkada serentak 2018 lalu.

Ketua DPD Partai Nas- kandidat balon Wakil untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dari semua daerah yang untuk periode keduanya. dem Kabupaten Bima, mendampingi IDP. Pihaknya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Menurut Raihan, Nasdem menggelar Pilkada serentak Raihan Anwar menyatakan pun saat ini sudah mulai in1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 paling besar peluangnya untuk 2018 lalu, sebagian besar kokesiapannya untuk ikut tens membangun komunikasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 membangun koalisi dengan alisi Nasdem dibangun denmaju di Pilkada serentak dengan Golkar dan IDP. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Golkar. Karena hubungan gan Partai Golkar. Meskipun “Kalau ada kader yang bisa 2020 di Bima. Akan tetapi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Nasdem dengan Golkar terja- demikian, karena proses polidi pasangkan dengan Golkar itu ia hanya bersedia maju jika 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lin sangat baik mulai dari tik masih berlangsung dinasebagai bakal calon wakil lebih mantap. Di Bima, karena 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tingkat pusat. “Golkar dengan mis, pihaknya juga membudari kandidat balon petah- IDP Golkar maka tentu Nas1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Nasdem itu kecenderungan- ka opsi-opsi politik lainnya. ana Bupati Bima, Hj. Indah dem akan merapat ke sana den1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Karena proses politik saat nya di nasional itu jadi sagan tawarkkan kader sebagai Damayanti Putri (IDP).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 habat dekat, koalisi. Sehing- ini masih berlangsung sangat “Kalau sebagai wakil dari pendampingnya. Itu bagian dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ga kemungkinan kami di daer- dinamis, meskipun sudah ibu IDP, kenapa tidak, tapi proses politik, meskipun nantin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ah, khususnya di Bima pelu- bangun komunikasi berbulankalau tidak, mungkin saya ya keputusannya di DPP, apap1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ang berkoalisi dengan Golkar bulan, bisa berubah hanya un keputusan DPP akan kita lebih baik tetap di DPRD 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dalam waktu dua jam. Sehitu paling besar,” ujarnya.

NTB. Saya realistis saja,” amankan,” katanya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Raihan Anwar Raihan mengungkapkan, ingga kita bisa saja tidak berDari jauh-jauh hari, Partai kata Raihan Anwar yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Nasdem sudah mengisyarat- menghadapi Pilkada serentak kecenderungan Golkar dengan sama dengan Golkar kalau dikonfirmasi wartawan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dikatakan Raihan, Nas- kan diri bakal bergabung den- 2020 di daerah tersebut. Nas- Nasdem itu selalu bersama- ada kader kami yang akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dem akan mencoba untuk gan Partai Golkar dalam dem siap berkoalisi dengan sama dalam satu gerbong koal- maju,” pungkasnya. (ndi) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Nasdem Sodorkan Raihan Anwar Jadi Balon Wakil IDP

(Suara NTB/dok)

dang pangan tidak sesuai ketentuan. CV Restu Laksa Utama memenangi kontrak pengadaan parsel lebaran dengan kontrak Rp2,5 miliar. Paket itu berisi makanan ringan, sirup, gula, minyak goreng, sarung, dan kartu ucapan sebanyak total 13.500 paket. Rinciannya 12.358 paket untuk CPNS dan PNS daerah Lotim. Kemudian 781 paket untuk PNS dan non PNS instansi pusat.

Kemudian 361 paket untuk

swasta yakni 45 paket untuk Selaparang TV, empat paket untuk klinik kesehatan, Bazda sebanyak 12 paket, dan yayasan Nurul Falah 298 paket.

Paket itu diadakan sebagai pengganti TKD ke-13 tahun 2014 yang tidak dibayarkan kepada PNS dan non PNS daerah Lotim. Distribusi tidak tepat sasaran tersebut, berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan NTB merugikan negara sebesar Rp192,769 juta. (why)

Cukong dan Pembalak Hutan Lindung di Sumbawa Ditangkap Mataram (Suara NTB) Sebanyak enam orang ditangkap dalam kasus pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Sumbawa. Mereka ditetapkan sebagai tersangka, berperan sebagai pembalak hingga cukong. Lokasi penebangan di Registrasi Tanah Kehutanan (RTK) 64 wilayah administrasi Labangka. Senin (5/8) kemarin proses pelimpahan berkas ke Kejari Sumbawa.

Pengungkapan kasus penebangan di kawasan hutan lindung itu berkat kerjasama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPNS LHK) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup bersama Kehutanan (Balai Gakkum) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Terlibat dalam operasi itu PPNS Dinas LHK Propinsi NTB, menangkap para pelaku saat beraksi di kawasan hutan 16 Juli lalu.

Mereka yang ditangkap sebelumnya inisial Her, DA, Rah, Kam, bertindak sebagai penebang atau operator chainsaw. Selanjutnya, Muh alias Gento, jadi tersangka karena terbukti menyuruh melakukan penebangan. Di kawasan hutan lindung itu mereka menebang pohon kayu berupa potongan olahan kayu jenis Katimis (Protium javanicum) dan Santan.

Dua tersangka lainnya Suk alias Sukur alias Amaq Opi otak dari penebangan liar itu. Peran Suk sebagai cukong atau pemodal karena memiliki perusahaan penampung.

“Suk ini sebagaipenampung atau pemodal. Dia pemilik UD. Sentosa,” kata Kepala Dinas LHK Provinsi NTB melalui Kabid Perlindungan Hutan KSDAE, Mursal, SP., M.Si Senin (5/8).

Para tersangka diketahui sama sama berasal dari Desa Labangka dan Desa Sukadamai, Kecamatan Labangka.

Setelah ditangkap, penyelidikan kasus itu dilakukan Tim Penyidik Gakkum LHK Propinsi NTB. Enam orang

tadi dijadikan tersangka dan dijerat dengan sangkaan Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat dipidana satu tahun dan paling lama lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 2,5 miliar,” sebut Mursal.

Selain menetapkan 6 tersangka, PPNS juga telah menyita barang bukti alat tebang berupa tiga unit mesin chainsaw yang digunakan para pelaku. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kini kasus itu dalam tahap pemberkasan. Berkas perkara keenam tersangka dilimpahkan tahap sat uke Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar.

Ditambahkan Kabid Perlindungan Hutan, Dinas LHK Provinsi NTB Julmansyah S.Hut.,MAP, penanganan kasus pembalakan liar itu merupakan komitmen kuat pemerintah untuk upaya pencegahan perusakan hutan. Diharapkan dengan proses penegakan hukum itu, dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pembalakan liar lainnya.

Hasil kerja penyidik dalam memberantas praktek illegal logging ini menambah keberhasilan kinerja penegakan hukum LHK. Dimana sebelumnya PPNS LHK NTB telah berhasil dan konsisten dalam penindakan penegakan hukum dari Tahun 2016 sampai dengan Bulan Juli 2019.

Terdapat penyelesaian hukum sejumlah 71 Kasus.

Tahun 2016 sejumlah 39 kasus, Tahun 2017 sejumlah 16 kasus, Tahun 2018 sejumlah 15 kasus dan sampai dengan pertengahan 2019 sejumlah 17 kasus. “Sinergitas dan kerjasama penanganan kasus pembalakan liar ini, diharapkan dapat menekan terjadinya kejahatan pengerusakan hutan,” pungkasnya. (ars)

LIPUTAN KHUSUS 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Halaman 9

SUARA NTB Selasa, 6 Agustus 2019

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Refleksi Setahun Gempa NTB

Minim Mitigasi di Balik Kerawanan Bencana Mataram (Suara NTB) – Senin (5/8) kemarin, tepat satu tahun gempa bumi dengan magnitudo 7,0 mengguncang Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memang rawan bencana gempa bumi sebagai konsekuensi dilintasi lempeng tektonik. Namun potensi bencana ini belum diimbangi antisipasi melalui konsep mitigasi. Lantas, bagaimana upaya Pemprov NTB, kabupaten dan kota tergerak untuk mitigasi berkelanjutan?

Berdasarkan catatan sejarah, wilayah NTB dikenal sebagai daerah rawan bencana gempa bumi dan tsunami.

Distribusi pusat gempa dangkal, terlihat sebarannya merata di busur kepulauan NTB. Aktivitas gempa dangkal di sepanjang busur NTB ke selatan lebih banyak berkaitan dengan aktivitas subduksi lempeng, sedangkan gempa dangkal yang terjadi di sepanjang busur kepulauan NTB ke utara lebih banyak dikendalikan oleh aktivitas sesar aktif.

Di wilayah ini, selain kerawanan gempa akibat aktivitas tumbukan lempeng, kawasan NTB juga sangat rawan gempa karena keberadaan struktur geologi Sesar Naik Flores yang populer dikenal sebagai Flores Back Arc Thrust. Struktur ini terbentuk akibat hujaman balik proses subduksi Lempeng Eurasia terhadap Lempeng Samudra Indo-Australia.

“Tampaknya fenomena tumbukan busur benua (arccontinent collision) diduga se-

bagai pengendali mekanisme deformasi di sepanjang sesar naik ini,” jelas Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dr. Daryono, S.Si, M.Si menjawab Suara NTB. Ia menerangkan, bahwa sesar Naik Flores yang membujur di Laut Bali hingga laut Flores paralelel dengan busur Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara dalam bentuk segmen-segmen, baik segmen utama maupun segmen minor.

Fenomena sesar naik ini sangat menarik untuk dikaji mengingat sangat aktifnya dalam membangkitkan gempa tektonik di kawasan busur kepulauan Bali dan NTB. “Tingginya aktivitas kegempaan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disebabkan karena zona ini diapit oleh 2 generator gempa kuat, yaitu dari arah selatan berupa penunjaman Lempeng IndoAustralia dan dari utara berupa desakan Sesar Naik

Flores,” ujar Daryono.

Minim Alokasi Anggaran Jika dilihat dari alokasi anggaran untuk mitigasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota masih minim.

Banyak konsep mitigasi masih elitis belum membumi dan membudaya.

Daryono menambahkan, perlu diadakan sosialisasi mitigasi gempa bumi dan tsunami secara berkelanjutan.

Termasuk simulasi dan drill evakuasi serta cara selamat saat menghadapi gempa. Pemerintah juga mengarahkan agar masyarakat membangun bangunan rumah tahan gempa. “Atau bagi yang belum mampu agar membangun bangunan rumah dari bahan kayu dan bambu yang didesain menarik,” katanya.

Di samping itu, pemerintah juga perlu menata ruang pantai yang aman terhadap tsunami. Juga membuat larangan membangun bangunan rumah atau tempat usaha yang dekat dengan garis pantai. Serta

menanam sabuk hijau atau hutan pantai.

Di NTB sendiri, pihaknya dari BMKG memasang empat sensor gempa untuk memonitor gempa di NTB. Selain itu BMKG juga menempatkan sarana penyebarluasan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami berupa Digital Video Broadcast (DVB) di NTB, yaitu di lombok Barat, di Lombok Tengah, Lombok Utara, dan di BPBD Provinsi NTB. “Selain itu BMKG juga membangun sirine tsunami yang lokasinya di Kota Mataram,” katanya.

Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto, mengatakan pada tahun 2018 saja terjadi 3.699 gempa dengan 200 lebih gempa dirasakan. Kondisi tersebut menjadi pengalaman besar bagi masyarakat Lombok.

Potensi kegempaan di wilayah NTB sampai saat ini masih tercatat gempa bumi dengan kekuatan yang bervariatif antara M 2 sampai M 5 dan sebagian dirasakan.

Gempa bumi itu disebabkan akibat zona subduksi maupun zona Flores back arc thrust.

“Oleh karena itu, upaya mitigasi perlu ditingkatkan,” ujarnya menekankan.

Untuk saat ini, kata Agus, yang perlu diperkuat lagi bagi Pemerintah daerah baik pe-

merintah provinsi maupun kabupaten/kota adalah meningkatkan kapasitas baik sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, seperti rambu evakuasi, jalur evakuasi, titik kumpul, media diseminasi, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang tanggap bencana.

“Penguatan literasi mitigasi, sosialisasi, dan latihan simulasi perlu dilakukan. Kalau ada anggaran di APBD bisa untuk menambah sirine tsunami,” sarannya.

Pihaknya sendiri di BMKG terus meningkatkan pembangunan struktur yang sedang dikerjakan saat ini yaitu pembangunan shelter gempa yang harus selesai tahun ini sebanyak tiga titik yaitu di Bayan Kabupaten Lombok Utara, Penujak Lombok Tengah, dan Dompu. “Diharapkan semakin merapatkan jaringan peralatan sehingga kecepatan dan keakuratan data semakin tinggi berdampak pada kecepatan penyampaian info gempa atau diseminasi. Kegiatan lain dalam upaya pengurangan risiko bencana seperti sosialisasi, simulasi baik di sekolah maupun kelompok masyarakat lainnya,” ujar Agus.

Selain itu beberapa waktu lalu, pihaknya melakukan pertemuan dengan ITDC membahas upaya mitigasi yang harus dilakukan di kawasan

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 GEMPA M=7.0 sudah se- mengadu. Hasilnya sama 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tahun berlalu meninggal- saja. “Fasilitator jarang ke sini.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan bekas kehancuran di Hanya satu kali saja waktu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Lombok Utara. Tepat Senin pembangunan 0 persen. Wak1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 (5/8) kemarin. Mereka ke- tu pertama itu saja. Oke mis1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hilangan tempat tinggal alnya banyak yang dia damp1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ada yang masih belum ingi, tapi masa’ cuma satu kali 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bisa kembali ke rumahnya. saja ke sini,” bebernya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pokmas RTG yang dikoorPembangunan Rumah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Tahan Gempa (RTG) me- dinasi Eka beranggotakan 10 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kepala keluarga. Sejak Mei nyimpan persoalan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Arif Rahman Hakim (22) peletakan batu bertama han1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 merapikan peci hitamnya ya lima rumah yang baru terli1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 di sebuah berugak pada hat progres pengerjaannya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 terik matahari Sabtu (3/8) Itupun masih sebatas ponda1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 siang lalu. Perjaka Dusun si dan tiang. Lima sisanya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Leong Barat, Desa Tegal- masih belum tersentuh.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 maja, Kecamatan Tanjung, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Lombok Utara ini baru se- RTG Tidak Sesuai Sekretaris Pokmas Leong Barat Tegalmaja, Tanjung, Lombok Utara Maulana Eka Sabtu (4/ 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lesai menemani Suara Spesifikasi 8) menunjukkan progres RTG yang mangkrak akibat kerja lambat aplikator.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Tak jauh berbeda menimNTB menengok RTG mil1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pa Agus Sahiri warga Dusun iknya yang mangkrak.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pria yang sedang men- Teluk Kodek, Desa Malaka, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 empuh pendidikan sarjana Kecamatan Pemenang, Lom1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ini salah satu korban gem- bok Utara. Progres pemban1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pa yang rumahnya terinden- gunan RTG miliknya memang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tifikasi rusak berat. Setahun sudah berjalan. Namun, pe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pascagempa, rumahnya be- kerjaan teknis slof dan tiang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lum juga berdiri lagi. Hanya kolom Rumah Instan Konven1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 galian tanah yang nampak di sional (Riko) miliknya rapuh.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lokasi yang rencananya akan “Itu saya minta dibongkar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dibangun RTG itu. “Ini baru tiang sampai slof. Saya tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mau dibikin pondasi. Tu- mau rumah saya dibilang RTG 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kang dari aplikator tidak per- tapi spesifikasinya tidak RTG. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nah datang lagi. Padahal Aplikator tidak bisa sembaran1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dulu saya tanda tangan SPK gan. Mentang-mentang warga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 (Surat Perjanjian Kerja) se- tidak paham mana itu spek 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kitar sebelum puasa. Bulan RTG atau bukan RTG,” tegasn1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mei,” terangnya. ya. Pria yang bekerja di usaha 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sampai kini pekerjaan perjalanan wisata tinggal di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 RTG miliknya mandek. Dia hunian sementara selama 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Tukang dari aplikator mengerjakan perbaikan RTG yang ditemukan tidak sesuai spesifikasi tak menyangka bakal sep- satu tahun belakangan. Hunian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 di Teluk Kodek, Malaka, Pemenang, Lombok Utara Sabtu (4/8). erti ini. Padahal awalnya berbahan papan kalsi sekitar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dia memilih aplikator agar 30 meter dari tepi Pantai Teluk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 RTG bisa cepat selesai. Nara. Dia meminta aplikator 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Arif terlanjur percaya peru- tidak sembarangan bekerja.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sahaan kontraktor yang Sekretaris Pokmas 14 Teluk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menurutnya lebih paham Kodek ini menyebut, aplikator 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 teknis membangun ru- yakni PT Merah Putih bersedia 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mah. Sekretaris Pokmas memperbaiki. Pantauan Suara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Leong Barat Maulana Eka NTB, Sabtu (3/8) lalu, tiang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menyebut sudah berulang yang rapuh tersebut sudah di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kali menghubungi pihak cor ulang. Sesuai dengan isi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 aplikator. Dia cuma menda- kesepakatan. “Saya juga den1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pat jawaban yang hanya gan kejadian ini, maunya ap1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bisa ditanggapi dengan likator menyerahkan denah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mengelus dada. gambar rumah dan RAB-nya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Ini dia kan aplikator ini Agar saya bisa awasi. Itu harus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 banyak ambil unit rumah disampaikan karena itu hak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 (untuk diperbaiki). Jadi ker- warga,” kata Sahiri.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 janya giliran. Saya sudah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 desak dia. Jangan alasan Pengawasan Pemban1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 juga. Walaupun tempat kita gunan RTG Tidak Jelas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Siswa kelas V SDN 2 Sokong mencium tangan gurunya ketika jam belajar usai, Sabtu (4/8). Para ini di atas bukit itu sudah Sekretaris Aliansi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 siswa masih belajar di sekolah sementara pascagempa Lombok M=7.0 tepat setahun yang lalu.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 risiko dia mau ambil di sini,” Masyarakat Peduli Lombok 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tuturnya dengan nada ke- Utara (Ampelu) Andi Hamsa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sal. Dia masih tidak paham menuding bahwa problem yang mengikat apabila terjadi sampai kecamatan yang seri- yang teken kontrak dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bahwa prosesnya pencair- pembangunan RTG ini akibat hal yang merugikan masya- us melakukan pengawasan Pokmas, bertanggung1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 an uang lebih dulu baru ada dari kebebalan pemerintah rakat. “Artinya tidak terbangun dan evaluasi RTG. “Ini negara jawab dengan membangun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 progres pekerjaan. Yang daerah yang tidak menyiap- sistem kerja. Ini aplikator yang sudah keluar uang banyak. sesuai juklak juknis ban1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 terjadi kemudian pekerjaan kan sistem terperinci. “Keliha- kerja di sini kita tidak tahu mana Jangan sampai warga dapat gunan sesuai rekomenda1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ditinggal seenaknya oleh tan carut-marut pemban- yang abal-abal mana yang se- rumah yang tidak aman gem- si PUPR. “Kita jauh jauh hari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 aplikator. Lebih lagi penga- gunan pascagempa ini. Ini rius. Aplikator ini bisa masuk pa, tidak sesuai dengan tujua- sudah ingatkan, jangan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 wasan pembangunan yang kita tidak menyiapkan sistem dari mana saja, bahkan tidak nnya. Makanya bikin sistem lakukan itu (penyimpangan, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 jelas sehingga red). Sudah banyak yang ditidak jelas. dalam artian aturan yang jelas perlu masuk lewat pintu pe- yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Saya minta gambar, sebagai peta dan rel. con- merintah. Seperti ini lah jadin- masyarakat aman dari temuan periksa oleh APH. Saya den1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 audit dan aman dari bencana gar kawan kawan di Kejakminta RAB tidak dikasih. Ya tohnya dalam hal penga- ya,” sesal Andi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dalam pandangannya, gempa,” pungkas Andi. setidaknya kan kami yang wasan,” kritiknya. saan juga tetap melakukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mendapat bantuan ini bisa Petunjuk pelaksanaan Pemkab Lombok Utara perlu pengawasan dan memelo1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ikut mengawasi. Karena (Juklak) RTG yang disusun berpikir lebih besar. Sebab Blacklist Aplikator ti ini di lapangan. Semua pi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kepala Pelaksana BPBD hak berhati hati,” ujarnya kami tahu ini uang negara BNBP RI mengamanatkan pembangunan RTG ini meng1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 harus ada transparansi,” perumusan Petunjuk Teknis gunakan uang negara dalam NTB, H. Ahsanul Khalik, mengingatkan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sebutnya. Eka masih ingat (Juknis). Namun, menurutnya jumlah besar, kepentingan S.Sos.,MH menegaskan, Tidak saja Aplikator, ada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 selama tiga hari pas- Lombok Utara tak punya pe- khalayak, dan kepentingan saatnya penindakan dilaku- juga informasi Pokmas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 cagempa harus makan ubi doman tersebut. “Misalnya mitigasi bencana. “Ada peker- kan untuk kegiatan pemban- yang minta cashback dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dan pisang mentah. Beras fasilitator ini tidak bisa men- jaan yang terlambat, lalu RTG gunan yang tidak sesuai korban gempa yang rumah1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dan lauk kala itu tertimbun dampingi maksimal. Lalu sia- tidak sesuai spesifikasi. Ini spek. “Terhadap aplikator ap- nya dibangun dari DSP 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 runtuhan bangunan. Kini pa yang mengawasi? Sebe- pengawasannya penindakan- likator nakal ini, saya dengan tersebut. Ia mengajak untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sudah satu tahun berlalu narnya ada perangkat seperti nya seperti apa? Misalnya ru- Danrem sudah sepakat, ka- segera meninggalkan prak1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 belum juga kembali men- Kadus dan Kades yang bisa mah jadi ternyata tidak RTG. lau ada pelanggaran lagi di tik buruk itu. Sebab akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 empati rumah permanen. dijadikan pengawas. Tapi ini Jangan sampai warga kita lapangan kita hentikan, kita mempengaruhi kualitas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menjadi korban berulang blacklist, kalau ada per- bangunan milik korban Dia masih tinggal di hu- tidak ada,” terangnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 soalan hukum kita serahkan gempa. Karena sewaktu nian sementara yang dia Hasilnya yang terjadi kali,” tegasnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dia mengusulkan pemer- ke APH,” tegasnya. bangun sendiri. Berbekal sekarang ini menurut pengamwaktu jika roboh, maka Pok1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 seng yang kala siang hari atan Andi, bahwa Pokmas, fa- intah membentuk tim khusus Karena sudah sejak awal mas yang paling bertang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hawanya panas menyen- silitator, dan aplikator seolah yang melibatkan perangkat pe- diingatkan pihaknya agar Ap- gungjawab ketika akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gat. Eka sudah berupaya berjalan sendiri tanpa aturan merintah dusun dan desa likator sebagai pihak ketiga diproses hukum. (why/ars) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Rekonstruksi Belum Maksimal

(Suara NTB/why)

(Suara NTB/why)

(Suara NTB/why)

ITDC mengingat pembangunan kawasan KEK Kuta Mandalika sudah dimulai.

Agus mengatakan, pihak ITDC juga menyampaikan mengenai pembangunan shelter titik evakuasi yang telah dilakukan di kawasan tersebut, dari 11 rencana pembangunan shelter titik evakuasi satu sudah selesai.

“Oleh karena itu, pihak ITDC mohon saran dari BMKG mengenai pembangunan shelter tersebut apakah sudah sesuai dari segi lokasi dan ketinggian bangunan serta pihak ITDC mohon pendampingan BMKG dalam memberikan sosialiasasi dan edukasi kepada masyarakat di kawasan KEK Kuta Mandalika dan pihak ITDC,” katanya.

Terkait hal itu, BMKG memberikan informasi data mengenai pemodelan ketinggian gelombang tsunami akibat zona megathrust di Selatan Lombok dengan M=8.5 yang bisa menyebabkan tsunami dengan ketinggian kurang lebih 10-25 meter dengan estimasi waktu tiba gelombang sampai di kawasan KEK Kuta Mandalika kurang lebih 15 menit dengan jarak rendaman sejauh kurang lebih 1.8 km.

“Hal tersebut sekaligus menjadi rekomendasi dalam pembangunan shelter titik evakuasi. Dalam waktu dekat pihak ITDC juga akan mengadakan workshop bersama dengan mengundang BMKG, Pemprov NTB, Pemkab serta pihak terkait serta untk meninjau pembangunan shelter titik evakuasi tersebut,” jelas Agus.

Mataram Belum Alokasikan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ahmad Muzaki mengungkapkan, Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran satu persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah Rp1,4 triliun lebih. Pengalokasian penanganan bencana di mulai tahun 2018 dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penggunaannya baru bisa dieksekusi dalam kondisi darurat.

“Anggaran ini bisa dipakai kalau kondisi darurat. Di luar itu tidak bisa digunakan,” katanya ditemui pekan kemarin.

Berbeda halnya dengan Dana Siap Pakai (DSP) dari pemerintah pusat. Ini digunakan sampai masa transisi darurat.

DSP sifatnya fleksibel. Zaki sapaan akrabnya, menyadari alokasi anggaran tanggap darurat sifatnya terbatas. Tahun lalu, hanya bisa digunakan untuk korban banjir rob, puting beliung dan korban banjir lainnya. Sementara anggaran di BPBD lebih banyak terserap untuk belanja pegawai. “Cuman sebatas itu penggunaannya,” tambahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menambahkan, pihaknya telah bersepakat dengan eksekutif untuk penanganan pascagempa.

Oleh karena itu, berkaitan dengan penanganannya menjadi prioritas utama. Diprioritaskan pada recovery berkaitan dengan penanganan rumah rusak, termasuk didalamnya pemberian bantuan yang diawali dengan memvalidasi data.

Mesti berkali – kali ada perbaikan dinilai sebagai komitmen pemerintah memberikan perhatian bagi korban.

“Walaupun di dalamnya masih ada masalah. Masalah dimaksud masih ada warga yang belum tercover,” katanya. Kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kebencanaan sebesar 2 persen dari total APBD menjadi masalah yang harus disampaikan ke kepala daerah.

Apakah Kota Mataram telah mengalokasikan sebagaimana disarankan oleh pemerintah pusat kata Politisi Partai Golkar, akan coba dicek.

Minim Anggaran di KLU Kepala Seksi, Kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD KLU, Nyoman Juliada, Jumat (2/8) mengaku, dukungan anggaran untuk seluruh kegiatan tercatat sebesar Rp1 miliar.

Dana ini jauh dari ketentuan yang disyaratkan pada PP 26 tahun 2008, dimana dana mitigasi bencana sebesar 1 persen dari total APBD. “Jadi dana Rp 1 miliar itu kemudian dibagi ke Desa tangguh bencana sebesar Rp 200 juta, SAB Rp 130 juta, PRB Rp100 juta, dan early warning system Rp 150. EWS ini sendiri baru ada satu, di dusun Menggala saja,” jelasnya.

Terpisah, Bupati Lombok Utara, usai pelantikan KONI beberapa waktu lalu mengaku, belum mengetahui secara pasti ketentuan postur

anggaran mitigasi sebagaimana PP tersebut. Baginya, sejak kenaikan Tipe BPBD, anggaran yang digelontorkan dianggap sudah besar.

“Anggaran yang diberikan ke BPBD cukup besar.

Bagaimanapun Lombok Utara harus menjadi kabupaten yang siap untuk menghadapi bencana. Harapan saya, pada APBD murni 2020, kalau memang itu menjadi persyaratan dari pemerintah pusat maka harus kita penuhi,” tegasnya.

Di tempat lain, Kepala Bappeda Lombok Utara, Heryanto, SP., berkesimpulan anggaran 1 persen untuk mitigasi bencana yang diatur pusat terbentur dengan kemampuan keuangan daerah. Secara ketentuan kebijakan, postur APBD sudah banyak diintervensi oleh pusat melalui regulasi yang dikeluarkan berbagai Kementerian. Misalnya, anggaran pendidikan yang diharuskan 20 persen, 20 persen infrastruktur, anggaran sektor kesehatan harus 10 persen, Inspektorat 1 persen dalam hal APBD di bawah Rp1 triliun, dan sebagainya.

“Kalau pusat mau atur seperti itu, tidak usah ada Bappeda di Kabupaten, otonomi tidak perlu ada. Atur saja oleh pusat, biar kita terima jadi,” cetusnya.

Belum Maksimal di KSB Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), hanya mampu mengalokasikan anggaran dari Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana sebesar Rp2,5 miliar di APBD tahun 2020 mendatang. Masih minimnya anggaran tersebut, bukan terjadi karena Pemkab defisit pembiayaan, melainkan hanya sebagai langkah antisipasi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Nurdin Rahman, SE mengakui, untuk alokasi dana BTT yang disiapkan pemerintah tersebut terbilang masih sangat kecil.

Bahkan jika belajar dari tahun sebelumnya, anggaran untuk penanganan bencana disiapkan sekitar Rp3,5 miliar dan itupun dianggap masih belum maksimal. Meski anggaran yang dipasang di APBD sangat kecil, tetapi pihaknya mengaku sudah menyiapkan langkah antisipasi dengan pola yang lain.

Menurutnya, jika belajar dari pola penanganan bencana yang terjadi di tahun 2018 lalu, dana yang digelontorkan bisa mencapai Rp17 miliar.

Tentu dengan pola penganggaran yang sudah disiapkan di APBD 2020 sebesar Rp2,5 miliar, maka hal itu dianggap tidak maksimal. Hanya saja dirinya beralasan, anggaran untuk penanganan bencana tersebut tidak harus bisa terpasang sepenuhnya di anggaran APBD, tapi hanya untuk masa tanggap saja.

Sementara itu Ketua DPRD Muhammad Nasir, ST., MM mengaku masih belum melihat data resmi anggaran yang sudah diusulkan untuk alokasi penanganan bencana.

Sehingga dia belum bisa memberikan komentar terkait dana yang sudah diusulkan oleh Pemerintah apakah sudah dianggap proporsional atau belum. Tapi yang jelas, DPRD sudah memberikan catatan khusus dalam kaidah penganggaran yakni, program pengentasan kemiskinan harus tetap dimaksimalkan, pemenuhan infrastruktur juga harus tetap dilakukan.

Sumbawa Mampu Rp4 Miliar Dalam upaya penanggulangan bencana di daerah, Pemkab Sumbawa belum mampu mengalokasikan anggaran yang cukup besar. Dari total belanja langsung, Pemkab setempat baru mampu mengalokasikan sekitar Rp4 miliar lebih atau sekitar 0,51 persen.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si ditemui Suara NTB menyebutkan, secara umum total untuk belanja langsung APBD tahun 2019 Rp 865 miliar lebih. “Pemerintah belum mampu mengalokasikan dana sebesar 2 persen untuk bencana. Di tahun 2019 itu baru mampu 0,51 persen. Dari Rp 865 miliar lebih belanja langsung dalam APBD 2019, di BPBD dialokasikan Rp4,148 miliar lebih. Hal ini karena memang keterbatasan anggaran APBD kita,” sebutnya.

Meskipun demikian, Pemkab berkomitmen secara bertahap akan berupaya meningkatkan belanja langsung di BPBD. “Karena banyaknya permasalahan di sektor lain, sehingga kita belum bisa menangani seperti itu. Tetapi Pemkab komit bahwa secara bertahap juga akan berupaya meningkatkan belanja operasional BPBD,” terangnya. (ron/ cem/ari/ils/ind/arn)

PENDIDIKAN STAHN Gde Pudja Mataram Laksanakan Pembekalan dan Pelepasan Mahasiswa PKL

SUARA NTB Selasa, 6 Agustus 2019

Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar pembekalan dan pelepasan mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tahun 2019. Kegiatan pembekalan itu dilaksanakan di kampus STAHN Gde Pudja, Senin (5/8). Kegiatan ini diikuti seluruh mahasiswa peserta PKL. Ketua Panitia PKL, I Gusti Komang Kembarawan, S.Ag., M.Ag., dalam laporannya mengatakan, kegiatan PKL tahun 2019 diikuti oleh mahasiswa berjumlah 18 orang yang terdiri dari empat mahasiswa jurusan Brahmawidya, lima mahasiswa Jurusan Dharma Sastra, dan sembilan mahasiswa Dharma Duta. Pelaksanaannya akan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram, dan Kantor Kement-

erian Agama Kabupaten Lombok Barat yang sudah ada MoU dengan STAHN Gde Pudja.

“Kegiatan PKL ini akan diselenggarakan selama empat bulan sesuai jadwal yang telah direncanakan,” katanya.

Dalam pembekalan itu diberikan tiga materi yaitu sasaran pelaksanaan PKL STAHN Gde Pudja Mataram yang diberikan oleh Wakil Ketua I. Materi budaya kerja dalam Era Revolusi Industri 4.0 disampaikan Wakil Ketua II. Dan, materi tentang etika dalam pergaulan di tempat kerja disampaikan Wakil Ketua III STAHN Gde Pudja.

Pelaksanaan kegiatan PKL ini, kata I Gusti Komang Kembarawan, memiliki tujuan khusus yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan akademis mahasiswa. Sekaligus pengaplikasiannya dalam dunia kerja. Tujuan itu antara

Halaman 10

lain, memperkenalkan mahasiswa dengan dunia kerja sebelum mahasiswa lulus dan terjun langsung ke dunia kerja sesungguhnya. PKL merupakan bentuk pelaksanaan pendidikan sistem ganda yang memberikan pengalaman bagi mahasiswa tentang dunia kerja.

Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep etika kerja, etos kerja, dan profesionalitas dalam dunia kerja. Mahasiswa diharapkan juga dapat mengenal dan mengetahui kondisi dunia kerja, mengaplikasikan teori yang diterima di perguruan tinggi ke dalam penerapannya dalam dunia kerja.

“Juga untuk meningkatkan citra positif mahsiswa dalam membawa dirinya dan alamamater dalam bergaul dan bermasyarakat. Dan, memberikan informasi kepada masiswa agar saat kelulusannya nanti para ma-

hasiswa dapat memiliki keterampilan,” katanya yang juga Ketua Jurusan Brahmawidya.

Sementara itu pada Selasa (6/8) sampai dengan Jumat (9/ 8) akan dilaksanakan penyerahan mahasiswa PKL oleh panitia PKL, dosen pembimbing PKL, dan Pembina PKL ke lokasi PKL di tiga instansi tersebut.

Nantinya pada Jumat (13/12) akan dilakukan penarikan mahasiswa PKL dari lokasi PKL. Sementara itu Ketua STAHN Gde Pudja, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., yang diwakili Wakil Ketua III STAHN Gde Pudja, Dr. Susilo Edi Purwanto, S.Ag., M.Si., dalam sambutannya mengatakan, kegiatan PKL merupakan satu kegiatan penting. PKL kegiatan turun ke masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh.

“Sekaligus evaluasi diri Anda (mahasiswa) sendiri. Apa

Pendidikan Karakter SDN 2 Jagaraga Perkuat Nilai Agama Giri Menang (Suara NTB) Penerapan Kurikulum 2013 di SDN 2 Jagaraga Lombok Barat (Lobar) diklaim telah menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjang adanya pelatihan kepala sekolah dan guru-guru, sehingga menjadi indikator bertambahnya SDM dan kompetensi di sekolahnya.

Kepala SDN 2 Jagaraga Junaiddin, SPd, menyebutkan, munculnya karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua studi, menjadi kelebihan dalam penerapan Kurikulum 2013 di sekolah tersebut.

Dalam melaksanakan Kurikulum 2013 dinilai memiliki beberapa kelebihan dibanding KTSP 2006. Sebab pada Kurikulum 2013, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif dan inovatif dalam se-tiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Selain itu, dalam penerapannya, terdapat penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktik,

sikap dan lain-lain. “Kelihatan kalau dalam kurikulum ini, sangat mendidik karakter siswa yang baik,” ujarnya.

Dalam Kurikulum 2013 di sekolahnya sudah berlangsung lama sejak tiga tahun. Tahapan pertama diterapkan khusus kelas 1 dan Kelas 4, tahun kedua untuk kelas 2 dan kelas 5, sedangkan tahun ini kelas 3 dan kelas 6. “Intinya kita perdalam pendidikan karakter,” tegasnya.

Hal yang paling menarik dari Kurikulum 2013 ini, ujarnya, adalah sangat tanggap terhadap fenomena dan perubahan sosial. ‘’Hal ini mulai dari perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Standar penilaian mengarahkan kepada penilaian berbasis kompetensi, seperti sikap, ket-

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Kepala SDN 2 Jagaraga Junaiddin bersama Wali Kelas Vl Juni Setiawan.

erampilan dan pengetahuan secara proporsional,’’ pungkas Junaiddin.

Sementara itu, Wali Kelas Vl Juni Setiawan menjelaskan, awal sebelum melaksanakan Kurikulum 2013 prosesnya lama, karena sebelum menerapkannya, terlebih dahulu guru dilakukan pembekalan oleh pemerintah terkait yang dilatih tenaga instruktur yang memang berkompetensi di dalamnya. “Alhamdulillah hasil dari pelatihan guru dipraktikkan sesuai materi dan pengembangannya di depan siswa,” ujarnya.

Pelaksanaan Kurikulum 2013 sudah dimulainya sejak tahun lalu, sebagai sekolah imbas, pelatihan sudah dilakukan guru kelas 1 dan guru kelas lV. Tapi seiring berjalannya waktu, semua kelas yang ada menggunakan Kurikulum 2013 sekarang ini.”Saya saja, karena sudah mengikuti pelatihan dua kali secara bertahap, rasanya sudah mantap,” akunya.

Ada yang substansif sebenarnya masalah pembelajarannya yang mudah terbantu sebagai seorang guru, terbantu menyelesaikan proses mengingat ada buku siswa dan buku guru.

Dengan begitu, dapat menyatukan antara buku siswa dan guru.”Siswa akan belajar budaya budaya dari luar daerah, tinggal menyesuaikan dengan budaya lokal kita di sini,” terangnya.

Mengenai pendidikan karakternya, tidak hanya dengan pendidikan agamanya saja tetapi ketika mengajar, akan diselipkan nilai nilai akhlak untuk menentukan karakter anak dan membiasakan bersabar dan berdoa.

“Pendidikan karakter ini kita isi dengan pembiasaan berdoa a sebelum memulai belajar. Misalnya ketika kita mempelajari gejala atau fenomena alam, yang tidak bisa terdeteksi oleh manusia, di sana kita selipkan juga nilai agama,” tutupnya. (her)

sional Program Magister Ilmu Komunikasi Hindu, Dr. Ir. I Wayan Wirata, SE., M.Si., dalam laporannya mengatakan, tujuan seminar itu tidak hanya untuk menjadikan ilmu komunikasi memiliki lulusan yang kritis, inovatif, tapi juga kolaboratif. Terutama untuk mengetahui etika komunikasi dalam media sosial di era revolusi indusri 4.0. “Kami mengundang 100 orang peserta dalam kegiatan seminar ini,” katanya.

Direktur Pascasarjana

STAHN Gde Pudja, Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., MM., yang mewakili Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., mengatakan diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan wawasan dalam konteks akademik. Seminar itu juga merupakan upaya lembaga untuk terus meningkatkan mutu.

“Mutu terus dibangun dan dibudayakan, baik di tri dharma perguruan tinggi maupun pelayanan. Dari aspek tri dharma, budaya akademis kita tingkatkan terus menerus secara berkelanjutan. Tidak hanya program yang dibiayai oleh lembaga, tapi merupakan program berkelanjutan,” katanya.

Selain itu, menurutnya saat ini banyak sekali hal yang dilanggar di dunia maya atau media sosial. Melalui seminar ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi peserta seminar terkait etika dalam media sosial.

Narasumber, Dr. Amie Pri-

yang diperoleh apakah bisa mengaplikasikan di dunia kerja. Bahwa mahasiswa harus

menjaga etika di dunia kerja dan membawa nama baik di STAHN Gde Pudja. Dunia ker-

ja dilihat kecakapan, keterampilan, dan kemampuan berpikir,” katanya. (ron/*)

Diresmikan Bupati

Pemda Tingkatkan Minat Baca Warga Melalui ’’Berugak’’ Literasi Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, Senin (5/8) pagi meresmikan Berugak Baca atau literasi di halaman SDN 3 Batulayar, Desa Batulayar. Berugak berukuran 2 x 3,5 meter yang difungsikan sebagai perpustakaan mini ini dibangun oleh para mahasiswa Program Studi Kajian Wilayah Amerika (KWA) Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) sebagai bentuk program Pengabdian Masyarakat (Pengmas). Dengan keberadaan berugak baca ini, diharapkan mampu meningkatkan minat baca di kalangan anak didik di sekolah dan masyarakat setempat.

“Saya bahagia sekali pagi ini bisa hadir meresmikan Berugak Baca ini. Ini memang sangat sederhana, tetapi tujuannya sangat besar. Saya terinspirasi agar semua sekolah di Lombok Barat punya seperti ini. Lebih-lebih sekarang di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo lagi betul-betul harus diutamakan budaya literasi di masyarakat Indonesia,” kata bupati.

Bupati menekankan pentingnya menumbuhkan minat baca di masyarakat khususnya bagi anak-anak. Ia melihat saat ini anak-anak lebih banyak meng-

Prodi Magister Ilmu Komunikasi Hindu STAHN Gde Pudja Gelar Seminar Nasional Mataram (Suara NTB) Program Magister Ilmu Komunikasi Hindu, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar nasional dengan tema Etika Komunikasi Media Sosial di Era Revolusi Industri 4.0. Kegiatan itu dilaksanakan di kampus STAHN Gde Pudja Mataram, pada Senin (5/8). Hadir sebagai narasumber Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.sos., M.Si., Ph.D., dan Dr. Amie Primarni.

Ketua Panitia Seminar Na-

(Suara NTB/ron)

PELEPASAN - Wakil Ketua III STAHN Gde Pudja, Susilo Edi Purwanto (tengah) didampingi Ketua Panitia PKL I Gusti Komang Kembarawan (paling kiri), beserta unsur pimpinan STAHN Gde Pudja dan panitia saat pembukaan pembekalan dan pelepasan PKL tahun 2019.

marni dari Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba, mengatakan, tidak ada yang mampu mengontrol media sosial.

Saat ini sudah berada di revolusi industri 4.0. “Kita berada dalam perubahan, kita terperangkat dalam perubahan. Kita shock culture atau kaget dalam perubahan,” katanya.

Menurut Amie, perlunya etika di media sosial. Tujuan etika komunikasi media sosial yaitu melancarkan komunikasi dengan orang lain, memahami apa yang dikomunikasikan orang lain, diterima dalam sosial masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku. Termasuk, memperkuat hubungan yang terjalin dengan orang lain.

“Selain itu tujuannya agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik. Dihargai orang lain karena kita menghargai mereka juga. Dan agar tidak bertindak sembarangan dan seenaknya dalam berkomunikasi,” katanya. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

SEMINAR NASIONAL - Ketua Panitia Seminar Nasional Program Magister Ilmu Komunikasi Hindu, I Wayan Wirata saat menyampaikan laporan kegiatan. Hadir juga Direktur Pascasarjana STAHN Gde Pudja, Ni Putu Listiawati bersama unsur pimpinan STAHN Gde Pudja Mataram saat pembukaan Seminar Nasional, Senin (5/8).

habiskan waktu bermain gadget dibandingkan membaca buku.

“Saya ingin mendorong masyarakat untuk rajin-rajin membaca. Dengan membaca pikiran kita akan terbuka.

Yang perlu kita contoh dari masyarakat barat itu cara berpikirnya. Sekarang terbalik, cara hidupnya yang kita ikuti. Seharusnya, cara pikirnya mendunia tapi tingkah lakunya mengikuti adat istiadat budaya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Program Studi Kajian Wilayah Amerika SKSG UI Bayu Kristianto mengatakan, walaupun perpustakaan di SDN 3 Batulayar sudah ada, namun jumlah koleksi bukunya perlu ditambah. Selain itu anak-anak membutuhkan pemaparan pengetahuan yang menyenangkan.

“Salah satunya dengan menyatukan area belajar mereka dengan area bermain. Karena itu, Berugak Baca dibangun di halaman SDN 3 Batulayar. Perpustakaan mini ini menggabungkan unsur budaya lokal yang disebut berugak yang memberikan fasilitas tempat di mana mereka bisa belajar sambil bermain,” kata Bayu.

Adanya bangunan sederhana ini, lanjut Bayu, diharapkan dengan menautkan area belajar dengan dunia bermain anak-anak, sehingga dapat meningkatkan wawasan mereka yang duduk di situ.”Diharapkan pengetahuan mereka bertambah dan terbu-

ka dengan dunia luar, serta memperluas wawasan mereka agar lebih global dan tidak terbatas batasbatas desa mereka saja,” ujarnya.

Selain membangun berugak, tim UI juga melengkapinya dengan koleksi buku-buku yang dikumpulkan dari sumbangan perorangan maupun penerbit buku di Jakarta. Setelah dibangun, berugak dan bukubuku tidak diletakkan begitu saja, tapi tim pengabdian masyarakat mengadakan pelatihan bagaimana mengelola perpustakaan.

“Kita libatkan relawan dari Universitas Mataram, masyarakat, guru-guru, dan anak-anak untuk menyusun buku, membuat kartu peminjaman, melatih anakanak sekolah yang ingin menjadi pustakawan. Sehingga kami berharap masyarakat punya rasa memiliki terhadap berugak dan bukubukunya,” ujar Bayu.

Danar berharap, pengelolaan Berugak Baca ini terus berkelanjutan. Tim juga melibatkan aktivis dari universitas di Mataram sebagai relawan yang diharapkan akan terus menggiatkan semangat literasi masyarakat. “Dengan begitu, Berugak Baca akan terus bertumbuh, koleksi bukunya bertambah, bahkan jadi pusat kegiatan masyarakat,” katanya.(her/*)

(Suara NTB/ist)

RESMIKAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid (Suara NTB/ist) meresmikan berugak baca yang dibangun oleh INTERAKSI - Bupati Lobar H. Fauzan para mahasiswa Program Studi Kajian Wilayah Khalid saat berinteraksi dengan murid Amerika (KWA) Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI). di SDN 3 Batulayar.

SUARA NTB

Selasa, 6 Agustus 2019

Halaman 11

Global Hub, Sungdong dan NTB Gemilang Oleh : Lalu Gita Ariadi

(Suara NTB/fan)

JUARA TIGA - Atlet peserta Kejurda Biliar, Deni S. meraih juara tiga setelah kalah di babak semifinal atas Rifaid 5-6 di Kejurda Biliar Gubernur Cup yang berakhir di Mataram Mall, Minggu (5/8).

Kalah di Semifinal, Peserta Kejurda Biliar Kecewa

Mataram (Suara NTB) Atlet peserta Kejurda Biliar, Deni S. mengungkapkan kecewaannya atas kekalahannya 5-6 dengan atlet asal Kota Bima, M. Rifaid di babak semifinal Kejurda Biliar yang berlangsung di Mataram Mall, Minggu (5/8) lalu. Dia menilai wasit yang memimpin pertandingan kurang tegas dalam menegakkan aturan.

“Seharusnya wasit tidak memperbolehkan atlet buang air ketika pertandingan masih berlangsung. Tapi wasit membiarkan hal itu. Ini mengganggu konsentrasi saya,” ucap Deni ke arah wasit yang memimpin pertandingan.

Pantauan Suara NTB di lokasi, dalam pertandingan melawan Deni, atlet asal Kota Bima, M. Rifaid meninggalkan arena pertandingan untuk buang air kecil. Saat itu skor pertandingan 5-5, dan pertand-

ingan belum usai. Aksi M. Rifaid sempat dilarang oleh wasit. Namun demikian, Rifaid tetap memaksa untuk meninggalkan pertandingan.

Ulah Rifaid sempat mendapat protes dari Deni dan meminta wasit untuk melarang Rifaid kencing. Namun, wasit membiarkan Rifaid untuk menghentikan pertandingan dan buang air kecil.

Ulah Rifaid di laga itu, kata Deni bisa mengganggu konsentrasi lawan. Ia mengaku kehi-

langan konsentrasi garagara wasit membiarkan Rifaid meninggalkan pertandingan untuk buang air kecil.

“Wasit tidak tegas.

Harusnya wasit tak boleh membiarkan atlet kencing ketika pertandingan sedang berlangsung. Kecuali setelah pertandingan sudah selesai baru atlet diperbolehkan kencing,” jelasnya.

Wasit Pertandingan, Daniel yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan bahwa Deni melakukan protes. Namun Deni sudah menerima hasil pertandingan sehingga tidak ada pemotongan poin bagi Rifaid.

“Saya sudah mengingatkan atletnya untuk tidak meminta time out (izin) karena pertandingan belum selesai.

Tapi atletnya ngotot,” jelasnya. “Saya sebenarnya mau potong poinnya, tapi Deni sudah pergi, dan tidak memperpanjang persoalan itu.

Sehingga Rifaid dinyatakan menang. Sudah tidak ada masalah,” jelasnya. (fan)

ON Diamar, nama yang sangat lekat dengan rencana Pembangunan Global Hub. Inisiatifnya, ingin memanfaatkan posisi strategis Pulau Lombok yang berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sekaligus kehadiran Global Hub sebagai jawaban dari NTB atas obsesi Presiden RI menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Son Diamar dengan PT Diamar Mitra Kayangan ( PT DMK ), tak kenal lelah terus ikhtiar merancang Global Hub Lombok yang awalnya tidak memiliki cantolan hukum yang kuat. Namun alhamdulillah berkat perjuangan dan kegigihan dalam meyakinkan pemerintah, berdasarkan PP 13 tahun 2017 Global Hub Bandar Kayangan di tetapkan sebagai Kawasan Andalan Nasional. Perjuangan tidaklah mulus. Perjuangan harus dimulai dari 0 km, menyiapkan payung hukum, kelembagaan, strategi pengelolaan yg menerapkan konsep P4 ( Public, Private, People Partnership ), sosialisasi kepada masyarakat, mencari investor dan lain sebagainya.

Di tengah perjalanan dengan masalah yang kompleks, gempa hebat terjadi dengan episentrum tepat di jantungnya hamparan Global Hub. Sejenak terasa getir. Namun tamatkah cerita tentang Global Hub? Menyerahkah Son Diamar ? Asa apa lagi yang tersisa di bandar kayangan sana?

Galangan Kapal Gempa bumi tanggal 29 Juli 2018 dan ribuan kali gempa susulan lainnya menjadi berita buruk bagi promosi investasi di global Hub. 3 investor potensial dari Rusia, Prancis dan nasional hengkang. Awalnya, Investor Rusia bekerjasama

(Kepala Dinas PMDPTSP NTB) dengan investor Tiongkok, tertarik membangun kilang minyak berkapasitas 50.000 barrel per hari, membangun international seaport untuk ukuran extra large serta membangun pembangkit listrik yang tahap awal berkapasitas 2 x 50 megawatt (100 MW). Investor Prancis (PMA) juga tertarik membangun pelabuhan internasional. Sedangkan investor nasional (PMDN) tertarik mengembangkan The New City dengan lahan seluas 1.500 hektar.

Adakah hengkangnya calon investor tersebut karena belum familier dengan gempa dan belum mengkalkulasi resiko investasi di area Ring of Fire sehingga begitu gempa melanda serta merta balik kanan mundur teratur dari Bandar Kayangan atau mungkin ada faktor lain?

Yang pasti dan tetap harus diyakini bahwa musibah gempa bumi adalah cara Allah SWT mengingatkan ummatNya, mengandung pesan suci, fundamental dan universal. Dibalik musibah pasti terkandung hikmah.

Bagaimana kesinambungan pembangunan Global Hub selanjutnya ? There’s a will there’s a way, kata Gubernur NTB - Dr. Zulkieflimansyah diberbagai kesempatan untuk memotivasi agar semua pihak tidak patah semangat, tetap tangguh dan mantap serta terus melakukan ikhtiar terbaik secara cerdas menuju NTB Gemilang.

Dalam sebuah pertemuan antara Gubernur NTB dengan Investor dan jajaran PT DMK di Lobby Hotel Arya Duta dan tempat2 lainnya Gubernur NTB sangat tertarik dengan konsep investasi Sungdong Industry Holdings ini dan meminta segera para pihak menandatangi LoI/MoU sebagai payung besar komitmen bersama

yang harus segera di tindak lanjuti secara tehnis dengan mempedomani PP 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah termasuk dengan Pihak Ketiga di Luar Negeri (KPKLN).

Arya Duta Informal Meeting akhirnya bermuara menjadi penandatanganan MoU oleh para pihak di Yongdaeri Korean BBQ Resto, Minggu 4 Agustus 2019.

Dalam formulasi MoU tertuang bahwa Sungdong Industry Holdings yang sedang berusaha untuk merelokasi investasi keluar Korea, bersedia melakukan imvestasi sebesar 1 miliar USD atau kurang lebih Rp. 14 triliun untuk membangun kawasan industri dengan segala kelengkapan yang di perlukan diatas tanah seluas 1.000 Ha. Sungdong yang bekerjasama dengan mitranya di Tiongkok juga siap melakukan transfer tehnologi diawali dengan mengirim 300 orang tenaga kerja NTB mengikuti pendidikan dan pelatihan sambil magang di perusahaan Sundong di korea selatan selama beberapa tahun. Pihak PT Diamar Mitra Kayangan tentu bertugas untuk penyiapan lahan dan aspek sosial ekonomi lainnya dengan dukungan pemerintah, pemerintah propinsi dan Pemda Kabupaten Lombok Utara agar mega proyek ini terwujud di teritorial gumi Tioq Tataq Tunaq itu.

Menelisik core business Sundong Industry Holdings sebagai perusahaan galangan kapal - shipyard builder tentu Global Hub Bandar Kayangan kedepan akan menjadi tempat yang baik untuk maintenance dockyard bahkan pembuatan kapal. Secara nasional saat ini terdapat ratusan galangan kapal yg sebagian besar berlokasi di sekitar Batam yang

menjadi lokasi favorit karena kedekatan geografis dengan Singapura atau Selat Malaka yang jadi pusat lalu lintas laut perdagangan internasional.

Bila Selat Malaka ini nantinya overload dengan lalu lintas kapal barang bertonase dan berukuran besar, maka keberadaan galangan kapal di Global Hub Bandar Kayangan akan menjadi sangat strategis, produktif dan prospektif.

Bila kelak Galangan kapal ini berkembang dengan baik maka sedari awal harus diletakkan pondasi kebijakan pembangunan daerah yang harus memperhatikan secara ketat aspek lingkungan sekitar mengingat keberadaan galangan ini berdekatan dengan destinasi wisata tirta berkelas dunia seperti keberadaan Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno. Dalam kajian amdal harus dipastikan betul bahwa dengan kehadiran galangan kapal, polutannya tdk mencemari perairan disekitarnya. Sedari awal harus menggunakan green technologi tingkat tinggi, green ekonomi, green energy, green tourism yang menjamin konsep pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan misi NTB Gemilang yang keempat yaitu NTB yang Asri dan Lestari.

Bila ini mampu diwujudkan dalam merancang pembangunan Global Hub Bandar Kayangan, maka sesenggak aik meneng, tunjung tilah, empak bau akan terwujud. Yaitu, terciptanya harmoni kehidupan sosial masyarak yang kian membaik sesuai misi NTB Gemilang yang kelima yaitu NTB sejahtera dan mandiri, tanpa menimbukkan kerusakan alam, sosial dan adat budaya. Hadirnya investasi seperti ini jelas akan mampu menghantarkan tercapainya misi keenam NTB Gemilang yaitu NTB yang Aman dan Berkah. Aamiin yaa Robbal alaamiin. Wassalam.

Perwakilan Peserta Se-Indonesia Ikut Gowes Nusantara di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Lombok Barat (Lobar) kembali dipercaya mengelar event nasional Gowes Nusantara untuk kali ketiga. Pemda Lobar melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dipercayai oleh Kementerian Pemuda Olahraga (Kemenpora) untuk mengelar even ini. Seperti tahun sebelumnya event tahunan Kemenpora ini akan kembali mengambil rute jalur Senggigi. Namun dengan menampilkan beberapa

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 APBD, tentunya disesuaikan denDompu (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Sebanyak 568 orang Penerima gan kemampuan anggaran daerah 1234567890123456789012345678901212345678901 Bantuan Iuran (PBI) APBN dinon- masing-masing.

1234567890123456789012345678901212345678901 Kalaupun tidak juga memungkinaktifkan di Dompu. Hal itu 1234567890123456789012345678901212345678901 dikarenakan mereka tidak terdata kan, lanjut M. Zainuddin, akan diu1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 dalam Basis Data Terpadu (BDT) payakan masuk dalam data BDT. 1234567890123456789012345678901212345678901 yang diterbitkan pemerintah pusat. “Bisa mekanisme seperti itu bisa 1234567890123456789012345678901212345678901 Jumlah tersebut terbilang kecil jika juga dimasukan ke Jamkesda, tapi 1234567890123456789012345678901212345678901 dibanding 1.17000 orang pemega- harus dilakukan pembersihan ter1234567890123456789012345678901212345678901 ng kartu Jamkesmas yang notabene lebih dahulu,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Berdasakan data Dinas Dosial tidak terdaftar BDT di wilayah ini.

1234567890123456789012345678901212345678901 Kepala BPJS Kabupaten Dom- (Dinsos) setempat peserta PBI yang 1234567890123456789012345678901212345678901 pu, M. Zainuddin kepada Suara terdata dalam BDT hingga saat ini 1234567890123456789012345678901212345678901 NTB menjelaskan, dalam Surat sekitar 65000 jiwa. Sedangkan ke1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Keputusan Menteri Sosial Nomor luarga kurang mampu diluar BDT 1234567890123456789012345678901212345678901 79 Tahun 2019 tentang penonakti- yang sudah terkaver di Jamkesmas 1234567890123456789012345678901212345678901 fan dan perubahan data PBI, bah- pusat ada sekitar 1.17000 orang.

1234567890123456789012345678901212345678901 wa penerima bantuan iuran yang Jika mengacu SK Kemensos diatas 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 berhak ditanggung pemerintah pu- dipastikan akan terjadi penguran1234567890123456789012345678901212345678901 sat ialah mereka yang terdata gan cukup besar diwilayah ini.

1234567890123456789012345678901212345678901 Namun demikian, lanjut M. dalam BDT. “Di luar BDT itu tidak 1234567890123456789012345678901212345678901 diberikan kewenangan Kemensos Zainuddin, untuk tahap pertama ini 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 untuk menanggung makanya dinon- baru 568 orang yang terkena penon1234567890123456789012345678901212345678901 aktifkan,” kata dia saat ditemui di aktifan tersebut. Bersamaan dengan 1234567890123456789012345678901212345678901 itu ada juga penambahan warga ruang kerjanya, Senin (5/8).

1234567890123456789012345678901212345678901 Dikatakan, jika memang mere- kurang mampu ke dalam BDT se1234567890123456789012345678901212345678901 ka yang dinonaktifkan tersebut banyak 6.044 jiwa dari yang sudah 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 merupakan keluarga yang kurang diusulkan. “Ini kartunya sedang 1234567890123456789012345678901212345678901 mampu. Disarankan untuk menga- dalam proses pencetakan dan aktif 1234567890123456789012345678901212345678901 jukan diri sebagai peserta PBI per 1 Agustus,” pungkasnya. (jun) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 indikasi masalah selain lahan 8,4 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Kejaksaan Tinggi NTB menyer- hektar di Desa Gerimak Kecamatan 1234567890123456789012345678901212345678901 ahkan penyelidikan kasus dana peny- Naramada berupa penyertaan mod1234567890123456789012345678901212345678901 ertaan modal PT. Patut Patuh Patju al dalam bentuk anggaran.

1234567890123456789012345678901212345678901 “Sempat dilakukan penyelidikan (Tripat) ke Inspektorat Lombok Bar1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 at (Lobar). Alasannya, dalam proses soal penggunaan anggaran itu. Tapi 1234567890123456789012345678901212345678901 penyelidikan mendorong penyelesa- karena ada mekanisme penangan1234567890123456789012345678901212345678901 ian melalui Aparatur Pengawas In- an lewat APIP, maka perkaranya 1234567890123456789012345678901212345678901 diserahkan sementara ke Inspektern Pemerintah (APIP).

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Penyelidikan dana penyertaan torat,” kata Dedi Irawan.

1234567890123456789012345678901212345678901 Sesuai kesepakatan, audit pengmodal itu bersamaan dengan 1234567890123456789012345678901212345678901 gunaan anggaran itu selanjutnya dipenyelidikan soal lahan Lombok 1234567890123456789012345678901212345678901 City Center (LCC) yang juga jadi lakukan oleh Inspektorat. Jika dite1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 tanggungjawab PT. Tripat. Dalam mukan kejanggalan dalam peng1234567890123456789012345678901212345678901 perjalanan penyelidikan lahan itu, gunaan anggaran, maka inspektorat 1234567890123456789012345678901212345678901 rupanya kejaksaan menemukan akan melakukan penyelesaian den1234567890123456789012345678901212345678901 ada penyertaan modal pada PT. gan memberi batas waktu 60 hari.

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Tripat dari Pemda Lobar senilai Jika dalam batas waktu itu tidak ada 1234567890123456789012345678901212345678901 penyelesaian, maka kesepakatan Rp1,7 miliar.

1234567890123456789012345678901212345678901 tersebut kembali berlaku.

“Dana itu sempat dilakukan 1234567890123456789012345678901212345678901 “Artinya, nanti akan dilakukan penyelidikan oleh Pidsus. Tapi saat 1234567890123456789012345678901212345678901 ini sudah diserahkan penanganan- penyelidikan oleh kejaksaan keti1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 nya ke Inspektorat,” kata juru bicara ka tidak ada iktikad baik dalam 1234567890123456789012345678901212345678901 Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, penyelesaian atas temuan Inspek1234567890123456789012345678901212345678901 Senin (5/8). Penyidik menemukan torat,” jelasnya. (ars) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901

568 Peserta PBI APBN Dinonaktifkan

Kasus Penyertaan Modal PTTripat Diserahkan ke Inspektorat

hal berbeda, salah satunya, event ini akan diikuti 20 peserta dari perwakilan seluruh Indonesia.

Untuk menyukseskan kegiatan yang juga dihajatkan membangkitkan parwisata Lobar pascagempa ini, pihak Dispora Lobar pun melaksanakan rapat persiapan teknis. Dalam rapat teknis ini dihadiri sejumlah pihak terkait untuk membahas beberapa hal seperti persiapan, kemanan, jalur, kenyamanan hingga berbagai hiburan yang akan dipertunjukan.

“Ini event yang sangat penting dan perlu kita sukseskan. Kita harapkan gaungnya ini bisa sampai kepada Internasional,” ujar Staf Ahli Bupati Lobar, H. Abdul Mahnan.

Event gowes ini akan digelar pada 1 September 2019 mendatang. Sebanyak 5 ribu peserta ditargetkan akan mengikuti acara ini. Tidak hanya pecinta gowes, seluruh ASN di Pemkab Lobar juga akan turut serta mengikuti acara olahraga sehat itu.”Sekolah-sekolah juga, Kalau perlu bisa lebih dari 5 ribu,” ungkap mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan itu.

Lantas apa yang membedakan dengan tahun lalu? Ketua Panitia Gowes Nusanara 2019, Plt Kepala Dispora Lobar, Ma,ad Adnan membeberkan jika event itu menjadi titik akhir rute dari tim penjelajah nusantara yang diikuti oleh seluruh pemuda se-Indonesia. Per-

lu diketahui jika tim jelajah nusantara yang terdiri dari 20 orang itu bersepeda mengelilingi Indonesia. Hal itu merupakan bagian mengkampanyekan hidup sehat berolahraga. Sehingga para peserta itupun kemungkinan akan turut mengikuti gowes nusantara di Lobar. “Itu startnya di Papua dan finisnya di Lobar,” ungkapnya.

Para peserta Gowes Nusantara inipun akan menyukai Hadiah yang disiapkan panitia. Satu unit Sepeda Motor bermerek siap diperebutkan sebagai doorprize. Disamping puluhan sepedah dan hadiah menarik lainnya.

“Itu yang kita siapkan, kita masih berharap dari sponsor yang kita bina kerjasama ada sumbangsih lebih. Harapan kita sih tiket umroh,” imbuhnya.

Seperti tahun lalu pada pelaksanaan Gowes Nusantara ini pihak panitia bekerjasama dengan Montana Hotel. Menurut GM Montana Hotel Binang Odi Alam pihanya mendukung event ini demi mengembalikan geliat wisata di Senggigi. Sebab tak bisa ia pungkiri hingga kini Senggigi belum bangkit seperti sebelum Gempa melanda Lombok.

“Artinya ini komitmen kita dari setelah gempa sampai hari ini kita tidak akan berhenti untuk membantu mendukung peningkatan pariwisata di Lobar. Lebih utama di Senggigi,” singkatnya. (her)

(Suara NTB/her)

PERSIAPAN - Plt Kadispora Lobar, Maad Adnan bersama Staf ahli Bupati memimpin rapat persiapan pelaksanaan even Gowes Nusantara yang diadakan 1 September di wilayah Senggigi.

SUARA NTB

Selasa, 6 Agustus 2019

Walikota Sesalkan PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyesalkan pemerintah pusat menonaktifkan kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kebijakan ini dinilai merugikan masyarakat. “Kita tidak ingin ada masalah – masalah dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” sesal Walikota ditemui, Senin (5/8).

Secara keseluruhan Rp5,2 juta kepesertaan BPJS penerima iuran dari pemerintah dinonaktifkan.

Penonaktifan disebabkan peserta dinilai telah mampu membayar, nomor induk kependudukan ganda dan lain sebagainya.

Kebijakan pemerintah pusat kata Walikota, akan segera dikoordinasikan untuk mengambil langkah – langkah. Pada prinsipnya adalah Pemkot Mataram menginginkan masyarakat tetap

terlayani dengan baik. Apakah akan disiapkan pembiayaan melalui APBD perlu dikaji. Sebab, banyak program yang harus dibiayai melalui APBD. “Jika dipenuhi dari APBD maka harus dihitung.

Sementara, banyak program harus dibiayai,” tandasnya.

Tidak disebutkan detail berapa kebutuhan anggaran untuk menanggulangi kepesertaan PBI yang dinonaktifkan.

Ahyar menginginkan, bagaimana memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.

Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs. H. M. Syakirin Hukmi menambahkan, pihaknya ingin memperbaharui kepesertaan PBI BPJS Kesehatan. Sampai saat ini disiapkan dana untuk BPJS diluar PBI sekitar Rp4 miliar khusus untuk masyarakat rawat inap kelas III dibiayai melalui APBD Kota Mataram. “Masyarakat tidak masuk PBI diakomodir atas rujukan Dis-

os dan dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan,” tambahnya.

Sebanyak3.200adasharinganggaran antara Pemkot Mataram dengan Pemprov NTB. Selain itu, ada juga sharing anggaran lainnya untukpembiayaanpelayanankesehatan bagi masyarakat. (cem)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA VARIO DR.3907 MC NOKA : MH1KF111XGK662617,NOSIN : KF11E-1661510 AN.RAUDATUL JANNAH HLG D’SKTR JL.RAYA SENGGIGI HILANG STNK R2 HONDA DR.2643 CL NOKA : MH1JFH112FK400321,NOSIN : JFH1E-1399010 AN.HARUN HLG DISEKITAR JL.SRI WIJAYA KOTA MATARAM

DIJUAL TANAH DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

Halaman 12

HILANG HLG BPKB R2 YAMAHA DR.6213 BH NOKA/NOSIN : MH328D0028K034321/28D035593 AN.EMI MULYTI,SPD HLG DI JL.ADE IRMA SURYANI MATARAM HILANG BPKB R4 SUZUKI NOPOL DR.1708 AT NOKA : MHYHMP31SDJ103917, NOSIN : K10BT-1003947 AN.WAHIDUDDIN,DJN HLG D’SKTR JL.DODOKAN IV/10 KEKALIK BARU PAGESANGAN BARAT KOTA MATARAM

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

HILANG STNK R2 DR.3392 CF NOKA :MH1JBE110DK655217,NOSIN : J B E 1 E - 1 6 4 5 1 1 7 AN.PT.BANK RAKYAT INDONESIA HLG D’SKTR JEMPONG MATARAM

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

HILANG STNK R2 HONDA DR6693 CO NOKA :MH1JFS111FK241739,NOSIN : JFS1E-1238756 AN.SUHAERATUN AINI HLG D’SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 6 Agustus 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Selasa, 6 Agustus 2019

Jual Beli Tanah Turun Dratis, Notaris Kerja Sampingan Mataram (Suara NTB) Aktivitas kenotariatan setahun belakangan berkurang drastis. Awalnya setelah gempa terjadi. Salah satu dampaknya, notaris sementara bekerja sampingan. Sebelum gempa, kegiatan kenotariatan cukup padat.

Sebagaimana perannya, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (Suara NTB/bul) untuk dinyatakan dalam Muhammad Ali akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Salah satu yang termaktub di dalamnya adalah akta jual beli tanah. Menurut Sekretaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi NTB, Muhammad Ali, SH, M. Kn, pascagempa, layanan kenotariatan untuk jual beli tanah 100 persen sepi. Salah satu dampak yang muncul, notaris bekerja sampingan. Apa yang bisa dilakukan sementara keadaan pulih.

“Baru-baru ini mulai ada aktivitas. Tapi di Lombok Utara, anggota belum ada perubahan. Masih ebih terpuruk lagi. Mana usaha yang bisa dilakukan, dilakukan sama anggota,” kata Ali kepada Suara NTB, Senin (5/8) kemarin. Lombok Utara terkena dampak paling parah. Sampai saat ini notaries di Lombok Utara masih mengeluh. Kendati ada harapan mulai bergerak.

Pascagempa menurut Ketua INI Kota Mataram ini, dampaknya sangat dirasakan para notaris. Sebelum gempa, dalam sebulan, khusus di tempatnya sekitar 30-an berkas kenotariatan masuk ke mejanya. Setelah terjadi gempa, total transaksi menjadi sepi. “Kalau dulu (sebelum gempa), orang berbondong-bondong ke notaris. Ada uang jual, ada yang beli. Pascagempa boro orang akan ke notaris. Ngurus diri masing-masing,” jelas Ali. Kedati demikian, sudah mulai terlihat adanya aktifitas jual beli sejak bulan Juli. Layanan kenotariatan mulai bergerak. Yang mulai terlihat geraknya di Kota Mataram. Dan Lombok Selatan, masih belum cukup progresif. Kendati tak separah di Kabupaten Lombok Utara.

Sementara itu, untuk harga tanah, menurutnya belum mempengaruhi harga. Tidak terjadi penurunan harga. “Harganya tetap saja normal. Kalaupun orang jarang beli, harganya tetap bertahan normal,” jelas Ali. Kegiatan kenotariatan erat kaitannya dengan daya ungkit ekonomi. Yang bisa dilakukan, bagaimana mendorong perputaran uang pemerintah. Salah satu faktor sepinya transaksi ditengarai karena minimnya uang pemerintah beredar. Mungkin saat gempa setahun lalu aktifitas politik sedang memuncak. Para pemodal wait and see. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 14

Semester I , Uang Keluar dari Bank Indonesia Rp5,83 Triliun Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTB selama satu semester tahun 2019 ini mengeluarkan lebih dari Rp5 triliun. Jumlah uang yang ke luar dibanding periode yang sama tahun lalu mengalami pertumbuhan.

Dijabarkan Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Wahyu Ari Wibowo, permintaan uang kartal sampai dengan semester I 2019 di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sampai dengan semester I 2019 tercatat net outflow (uang dikeluarkan BI) sebesar Rp358,92 miliar.

Posisi net outflow tersebut menurut Wahyu Ari Wibowo, lebih tinggi dibandingkan dengan net outflow pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mengalami net outflow sebesar Rp288,29 miliar. “Posisi net outflow tersebut menunjukkan uang diedarkan oleh Kantor Perwakilan BI NTB melalui perbankan lebih besar dibandingkan dengan uang yang disetorkan oleh perbankan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB. Dengan kata lain, permintaan uang kartal oleh masyarakat di perbankan untuk memenuhi berbagai kebutuhan semakin meningkat,” katanya. Jumlah inflow (masuk ke Bank Indonesia) uang Rupiah di NTB pada semester I 2019 adalah sebesar Rp5,47 triliun, atau mengalami pertumbuhan sabesar 5% dibandingkan dengan triwulan I tahun 2018

yang hanya sebesar Rp5,19 triliun.

Porsi inflow paling besar terjadi pada bulan Juni 2019, yaitu sebesar Rp1,62 triliun, disusul bulan Januari 2019 sebesar Rp1,51 triliun. Pola ini sama dengan tahun sebelumnya dimana, inflow yang besar pada bulan Juni merupakan dampak dari kondisi pascalebaran. inflow yang terjadi pada Bulan Januari, kata Wahyu Ari Wibowo juga merupakan tren tahunan di mana arus uang akan masuk setelah momentum libur natal dan akhir/awal tahun.

Secara total, Dari sisi outflow uang rupiah di NTB pada semester I 2019 tercatat mencapai Rp5,83 triliun atau mengalami pertumbuhan 6% dibandingkan dengan triwulan I tahun 2018 yang hanya sebesar Rp5,48 triliun.

Jumlah outflow yang paling tinggi terjadi pada Bulan Mei 2019 yaitu sebesar Rp2,77 triliun disusul Bulan April 2019 sebesar Rp1,46 triliun.

Tingginya outflow pada Bulan Mei 2019 merupakan tren tahunan mengingat pada bulan Mei 2019 bertepatan dengan momentum puasa Ramadhan dan Idul Fitri. Sedangkan penarikan uang yang tinggi dari Bank Indonesia pada bulan April 2019 bertepatan dengan pencairan bantuan gempa Lombok 2019 serta pencairan dana desa. (bul) UANG - Uang yang dikeluarkan Bank Indonesia melalui perbankan (Suara NTB/bul)

Okupansi Hotel di Senggigi Masih Rendah Giri Menang (Suara NTB) – Tingkat okupansi hotel di wilayah Senggigi, Lombok Barat (Lobar), masih rendah, ratarata mencapai 50 persen.

Padahal saat ini masuk high season. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun lalu pada momen yang sama tingkat okupansi mencapai 90 persen.

Masih rendahnya tingkat okupansi hotel ini akibat masih tingginya harga tiket pesawat. Pasalnya, hal ini berpangaruh besar terhadap kunjungan wisatawan terutama wisatawan nusantara (domestik).

Hal ini disampaikan GM Hotel Montana, Binang Odi Alam kemarin ditemui di

Senggigi. Odi menyebutkan, tingkat okupansi saat ini ratarata 50 persen. Angka ini masih jauh dibandingkan bulan Juli tahun lalu dengan tingkat okupansi 90 persen.

Artinya kata dia, memang ada peningkatan tingkat okupansi hotel setelah gempa namun untuk kembali seperti kondisi tahun lalu masih jauh.

Ada beberapa faktor menurut dia yang menyebabkan parwisata di Lobar khsusnya di Senggigi masih lesu. Faktor akibat gempa dinilainya sudah mulai hilang. Akan tetapi faktor yang paling besar saat ini dari harga tiket pesawat yang masih mahal. “Harga tiket pesawat ini memang

masih terlalu mahal, meskipun di bulan Agustus ini relatif stabil dengan masuknya AirAsia. Ia berharap agar harga tiket ini murah agar tingkat kunjungan ke Lombok meningkat.

Dia mencontohkan, dari tamu yang menginap di hotelnya saja, dari 92 kamar terdapat sekitar 50 kamar yang terisi kebanyakan tamu dari luar negeri (asing) seperti Malaysia dan negara Eropa. Kunjungan wisatawan asing ini menurut dia lumayan tinggi.

“Tapi domestik ini yang tertahan karena memang harga tiket ini jadi perhitungan, karena terlalu mahal,” imbuh dia. Bahkan kata dia untuk

sekadar naik Lion Air saja harga tiketnya berkisar Rp1,3 juta Rp1,5 juta.

Menurut dia, mahalnya harga tiket ini justru mengakibatkan tamu dari domestik yang “hilang” sebaliknya tamu dari luar negeri yang banyak datang. Terkait langkah pengusaha menggedor maskapai, menurut dia hal ini sulit karena bersifat kebijakan. Upaya yang dilakukan pengusaha hotel untuk meningkatkan kunjungan, pihaknya terus memperbanyak promosi. (her) GM Hotel Montana Binang Odi Alam

SUARA NTB

Selasa, 6 Agustus 2019

Selesaikan Masalah dari Hulu

Ekonomi NTB Membaik Dari Hal. 1 Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan II-2019 dibandingkan triwulan II-2018 (y on y) tumbuh 3,14 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh berbagai kategori lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori Konstruksi sebesar 11,13 persen, diikuti Kategori Administrasi Pemerintahan. Kemudian Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,18 persen dan Kategori Jasa Pendidikan sebesar 7,97 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan bijih logam pada triwulan II-2019 (y on y) tumbuh sebesar 5,35 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB triwulan II-2019 terhadap triwulan I-2019 diwarnai faktor musiman pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh mencapai 13,34 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 22,91 persen; kemudian kategori Konstruksi sebesar 17,19 persen, selanjutnya kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,26 persen.

Dari seluruh kategori lapangan usaha, hanya tiga kategori yang mengalami kontraksi yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian, Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, dan kategori jasa lainnya. Kontraksi pertumbuhan terdalam dialami oleh kategori Pertambangan dan Penggalian yang mencapai – 19,19 persen.

“Dengan berbagai kondisi tersebut, ekonomi Provinsi NTB pada triwulan II-2019 (q to q) mampu tumbuh 5,66 persen. Ini menunjukkan pemulihan ekonomi pasca gempa di Provinsi NTB secara bertahap menunjukkan progres yang positif. Adapun pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan bijih logam pada triwulan II-2019 (q on q) sebesar 10,03 persen,” demikian Lanang.

Optimism pertumbbuhan ekonomi NTB ini juga dikuatkan oleh Bank Indonesia. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani memaparkan. Pasca bencana gempa bumi yang di bulan Juli – Agustus 2018 lalu, kondisi ekonomi NTB mulai pulih.

Pemulihan tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi NTB yang menunjukkan tren peningkatan hingga tumbuh positif sebesar 2,12% (yoy) pada triwulan I 2019. Positifnya pertumbuhan ekonomi NTB terutama ditopang oleh kinerja lapangan usaha konstruksi yang tumbuh tinggi sejalan dengan berlangsungnya pembanguan hunian tetap dan sejumlah proyek infrastruktur di Provinsi NTB. Namun demikian, pertumbuhan lebih tinggi tertahan oleh kinerja lapangan usaha pertanian yang tumbuh terbatas pada triwulan I 2019 yang disebabkan oleh bergesernya masa panen yakni di triwulan II 2019.

Ke depan, ekonomi NTB diperkirakan masih akan tumbuh positif dengan didukung oleh LU (Lahan Usaha) pertanian yang bertepatan dengan masa panen raya di triwulan II 2019, LU konstruksi sejalan dengan progress pembangunan huntap yang masih berjalan, dan LU Perdagangan yang didorong oleh peningkatan permintaan masyarakat menjelang perayaan HBKN Idul Fitri dan libur panjang.

Di sisi lain, kata Achris, indikasi peningkatan aktivitas ekonomi NTB pada triwulan II 2019 juga tercermin dari adanya lonjakan inflasi pada bulan Mei 2019 yakni 3,62%(yoy) dan bulan Juni 2019

yakni 3,38% (yoy). Namun, tekanan inflasi kembali terkendali di bulan Juli 2019, bahkan tercatat mengalami deflasi sebesar 0,13% (mtm) atau inflasi sebesar 2,59%(yoy), lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 3,32%(yoy).

Selain bahan makanan, masuknya maskapai penerbangan bertarif rendah (lowcost carrier) Air Asia berdampak signifikan terhadap penurunan tarif angkutan udara, sehingga tarif angkutan udara menjadi komoditas penyumbang deflasi pada bulan Juli 2019.

Masih berdasarkan pemaparan Achris Sarwani, Hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB menunjukkan keyakinan konsumen pada triwulan II – 2019 terus tumbuh menguat. Hal ini tercermin dari Indek Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan Juni 2019 sebesar 131,00 meningkat dibandingkan dengan Mei 2019 yang sebesar 119,75. Hal ini didorong oleh keyakinan konsumen akan membaiknya kondisi ekonomi saat ini yang tercermin dari Indek Kondisi Ekonomi (IKE) saat ini, Juni 2019 tercatat sebesar 123,67 meningkat dibandingkan dengan Mei 2019 yang sebesar 113,83.

Selain itu, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi di NTB juga terus tumbuh, di mana Indek Ekspektasi Konsumen (IEK) pada Juni 2019 tercatat sebesar 138,33 meningkat dibandingkan dengan Mei 2019 yang sebesar 125,67.

Optimisme tersebut sejalan dengan indeks penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu, meningkat menjadi sebesar 128,50 dibandingkan Mei 2019 yang sebesar 113,50. Membaiknya kondisi dunia usaha menjadi salah satu faktor meningkatnya indeks tersebut, sehingga penyerapan tenaga kerja kembali meningkat. Hasil survei kepada dunia usaha di sektor akomodasi dan makan minum, yang menyampaikan bahwa tenaga kerja mereka mulai kembali bekerja secara penuh, dimana sebelumnya pasca bencana gempa bumi diterapkan jam kerja sebagian bagi karyawan untuk mengurangi cost/biaya.

Keyakinan konsumen akan meningkatnya kondisi perekonomian juga didukung oleh kinerja dunia usaha, dimana sesuai dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia pada triwulan II – 2019, menunjukan angka peningkatan dalam kegiatan dunia usaha secara keseluruhan mencapai 54,17%, dibandingkan dengan triwulan I – 2019 yang sebesar 18,35%. Peningkatan kegiatan dalam dunia usaha tersebut terjadi pada sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan.

Secara umum, kinerja dunia usaha terus menunjukan perbaikan pasca bencana gempa bumi seiring dengan perbaikan infrastrutur pada beberapa perusahaan.Kapasitas produksi mulai berjalan dengan normal. Di sisi lain, peningkatan permintaan kebutuhan terjadi pada periode Hari Raya Idul sebagaimana hasil survei konsumen. (bul)

Turun Kelas, Lima Rumah Sakit Pemda di NTB Ajukan Keberatan Dari Hal. 1 akan dilakukan penambahan tenaga dokter kontrak. Pemprov menyiapkan anggaran Rp1,054 miliar untuk menambah tenaga kontrak untuk dokter anak, dokter kandungan, dokter umum, dokter gigi, asisten apoteker dan tenagatenaga lainnya yang masih kurang. ‘’Lewat dana APBDP kita tambahkan untuk mengontrak dokter-dokter yang masih kurang. Karena kalau keberatan kita tidak diterima saat ini, kita masih punya kesempatan 6 bulan ke depan untuk dievaluasi kembali,’’ jelas Eka. Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Tengah ini mengatakan, selain mengajukan keberatan. Pemda juga menambah sumber daya manusia (SDM). Sehingga ketika dilakukan evaluasi, tidak bermasalah lagi.

Dengan berstatus tipe D, kata Eka, pelayanan rumah sakit

menjadi terbatas. Jika dianalogikan pelayanan rumah sakit dari A sampai Z. Maka untuk rumah sakit tipe D, pelayanannya hanya dari A sampai E. Jika penyakit pasien sudah jenis F, maka harus dirujuk ke rumah sakit tipe C. Begitu juga rumah sakit tipe C, pelayanan kesehatannya dari F sampai N. Jika jenis penyakit pasien sudah O, maka harus dirujuk ke rumah sakit tipe B. ‘’Walaupun rumah sakit itu mampu melayani, kewenangan pelayanannya sebagai rumah sakit terbatas. Dari sisi pelayanan, masyarakat terbebani. Karena dia harus berpindah tempat,’’ katanya.

Misalnya di Pulau Sumbawa. Rumah sakit tipe C hanya ada di KSB. Maka masyarakat yang berada di kabupaten/kota lainnya yang rumah sakitnya tipe D, harus dirujuk ke KSB. (nas)

Rinjani Puluhan Kali Alami Gempa Vulkanik Dari Hal. 1 Masyarakat atau pendaki di sekitar Gunung Rinjani dilarang beraktivitas atau camping ground di dalam area Baru Jari, termasuk di area lava baru dalam radius 1,5 km dari kawah.

Pendakian diperbolehkan kecuali di seluruh bagian tubuh Gunung Baru Jari, karena material lava letusan masih bertemperatur tinggi dan tidak stabil. ‘’Sehingga rawan untuk terjadi rockfall atau longsoran batu,’’ sebutnya.

Meskipun tidak dapat dipastikan, namun katanya, potensi letusan Gunung Baru Jari masih ada. ‘’Oleh karena itu pendaki atau wisatawan yang beraktivitas di luar radius 1,5 kilometer dari Gunung Baru Jari diharapkan untuk selalu menyiapkan masker, penutup hidung dan mulut serta pelindung mata agar terhindar dari infeksi saluran pernapasan akut dan iritasi mata jika terjadi letusan abu,’’ pungkasnya. (ars)

Halaman 15

Dari Hal. 1 Asisten II Ir. Ridwansyah, MTP, Asisten III Ir.Hj.Hartina M.Si, Direktur RSUP NTB, dr.

H. Lalu Hamzi Fikri, MM dan Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. Nurhandini Eka Dwi bertemu dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek di ruang Rapat Cut Mutia Kantor Kementerian Kesehatan RI Jakarta.

Agenda pada pertemuan itu adalah pemaparan tentang

program Revitalisasi Posyandu yang dilaksanakan di NTB. Setelah menyimak pemaparan dari Wagub dan Kadikes NTB, Menteri Kesehatan menyambut baik program Revitalisasi Posyandu yang menjadi program unggulan NTB. ‘’Program Revitalisasi Posyandu dengan jenis Posyandu Keluarga yang digalakkan di NTB ini sangat baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat NTB,’’ jelasnya.

Kementerian Kesehatan, lan-

jut Menkes, akan memberikan dukungan dalam mensukseskan program Revitalisasi Posyandu di NTB ini. ‘’Nanti apa yang bisa kami bantu akan kami berikan untuk suksesnya program ini,’’ jelas Menkes.

Dalam paparan Wagub, Program Revitalisasi Posyandu ini penting dilakukan mengingat peran dan fungsi Posyandu yang langsung bersentuhan dalam menyelesaikan masalah dasar masyarakat dari hulu.

‘’Kami di NTB berusaha supaya masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat itu diselesaikan dari hulu. Untuk itu, keberadaan Posyandu yang berada di setiap dusun harus dapat dioptimalkan keberadaannya untuk menyelesaikan masalah-masalah dasar yang ada di masyarakat,’’ jelas Wagub.

Wagub menjelaskan, saat ini penderita stunting di NTB berada pada angka 33,49 persen yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. ‘’Jika

Posyandu telah berjalan epektif dan optimal, penderita stunting di NTB akan dapat diturunkan,’’ harapnya.

Untuk menjalankan Revitalisasi Posyandu ini, tambah Wagub, pihaknya mengajak seluruh kepala desa untuk dapat menganggarkan biaya untuk Posyandu melalui dana desa. ‘’Melalui dana desa yang jumlahnya cukup besar, kami mengajak para kepala desa supaya menganggarkan minimal Rp 150.000 untuk insentif kader,’’ jelasnya. (r)

Investor Korea Butuh Lahan 1.000 Hektare di Bandar Kayangan Dari Hal. 1 MoU tersebut ditandatangani antara Pemprov NTB, Pemda KLU dan PT. Diamar Mitra Kayangan dengan PT. Sungdong Industry Group.

PT. Sungdong Industry Group merupakan sebuah perusahaan yang terdaftar di Republik Indonesia yang memiliki kantor terdaftar di Lantai 28, Menara Kantor Ciputra, Kompleks Dunia Ciputra, Jl Pf. Satrio Kav. 3-1 Jakarta. Sedangkan PT. Diamar Mitra Kayangan merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk mengembangkan kota baru yaitu Bandar Kayangan Lombok Utara sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017.

Dimana dalam PP terse-

but, Bandar Kayangan Lombok Utara ditetapkan sebagai kawasan andalan nasional. Terdiri dari pelabuhan hub internasional, kompleks industri, komersial, sosial, dan daerah perumahan.

Ridwan menjelaskan, sejak 21 Juli 2019, PT. Diamar Mitra Kayangan dan Sungdong mengadakan beberapa pertemuan umum untuk bertukar gagasan dan rencana bisnis mereka di area dan perspektif kerjasama. Kemudian mencapai kesepakatan bersama untuk memulai proyek dalam jalur yang sama dalam membangun dan mengoperasikan galangan kapal kelas dunia di Bandar Kayangan.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Sungdong mengeluarkan letter of intent yang

menyatakan posisi terakhirnya untuk membangun galangan kapal di Bandar Kayangan dan Diamar Mitra Kayangan menjawab penerimaannya pada tanggal 2 Agustus 2019.

Pada tanggal 2 Agustus 2019, Sungdong dan Diamar mengadakan pertemuan untuk memperkenalkan proyek ini kepada Pemprov NTB dan mengonfirmasi untuk memperpanjang dukungannya untuk mewujudkan proyek ini.

Pemprov NTB, Pemda KLU dan Diamar sesuai kewenangan masing-masing, memiliki kemauan dan niat yang kuat untuk mengalokasikan hampir 1.000 hektare dari 7.373 hektare lahan untuk menjadi kota baru ke Sungdong untuk rencana bisnisnya.

Kawasan itu meliputi fasil-

itas galangan kapal / lepas pantai / pemeliharaan kelas dunia tertinggi, pembangkit listrik kerjasama dengan KEPCO (Korea Electric Power Corporation), impor dan ekspor bahan baku dan produk yang relevan.

Kemudian pembangunan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan untuk melatih tenaga ahli dan sumber daya manusia setempat di Indonesia.

Dalam MoU tersebut, Pemprov NTB, Pemda KLU, Diamar dan Sungdong memiliki komitmen yang kuat untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di Bandar Kayangan. Termasuk pengembangan kapasitas masyarakat lokal.

Dalam pasal 2 MoU tersebut, Pemprov NTB sesuai dengan kewenangannya akan

memberikan kebijakan, peraturan, perizinan, dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan, untuk mencapai tujuan. Kemudian Pemda KLU sesuai dengan kewenangannya akan memberikan kebijakan, peraturan, perizinan, dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan, untuk mencapai tujuan.

Sementara PT. Diamar Mitra Kayangan akan melakukan izin lokasi dari 7.373 hektare yang diberikan kepadanya. Untuk melakukan pembebasan lahan hampir 1.000 hektare untuk Sungdong. Selain itu membantu Sungdong dalam memperoleh izin yang diperlukan dari pemerintah di semua tingkatan, serta dukungan dari para pemangku kepentingan. (nas)

Komitmen Tingkatkan Kinerja, NTB Jadi Pemda Pertama Adopsi BRC Dari Hal. 1 Wagub menjelaskan, kombinasi SAKIP dan BSC yang membantu memonitoring kinerja. Pada dasarnya, BSC merupakan metode yang digunakan sebagai alat untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan sebuah lembaga. ‘’Dengan BSC, saya menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Adanya BSC juga membantu saya untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja dari sebuah lembaga. Kami mengadopsi cara kerja BSC dengan membuat sebuah system tool management yang ter-

integrasi antara SAKIP dengan BSC. Jadi nanti kalau mau evaluasi, tidak perlu menunggu jadwal evaluasi yang dilakukan biasanya 3 bulan sekali, namun bisa dilakukan dengan realtime. Nantinya saya dan Bapak Gubernur bisa melihat perkembangan dari setiap program yang tercantum di visi misi kami,’’ papar Wagub.

Asisten II Setda NTB, Ridwansyah menargetkan mendapatkan nilai A pada SAKIP tahun ini. ‘’Sudah 10 tahun kami mendapat B pada nilai SAKIP. Untuk meningkatkan nilai SAKIP menjadi A, maka kami mengkombinasikannya dengan BSC. Tujuannya agar bisa melakukan efisien-

si dari mulai perencanaan anggaran, pelaksanaan program hingga evalaluasi,’’ katanya.

Dengan adanya metode ini kami bisa melakukan monitoring secara realtime sehingga membantu kami dalam menilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di NTB, lalu memberikan reward atau punishment yang tepat.

Ridwansyah menjelaskan, sistemnya akan diperbaharui pada tahun depan. ‘’Alhamdulillah walau baru berjalan 7 bulan tapi kami mendapat respons baik dari Bapak Menteri. Mudahmudahan Oktober nanti kita bisa mendapat SAKIP dengan nilai A. Sistem kami saat ini hanya

memberikan akses kepada eselon I sampai eselon IV. Kami baru bisa melakukan monitoring kepada pejabat setara Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubenur), Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan Kepala Seksi (Kasi),’’ jelasnya.

Kepala dinas hanya bisa melihat kinerja anggotanya saja, tidak bisa melihat kinerja dinas lain.

Begitu pula kepala bidang tidak bisa melihat kinerja atasannya atau posisi yang setara di dinas lain. Akses yang diberikan bersifat top to down, bukan bottom up.

Ke depannya kami akan menambah akses tersebut sampai ke tingkat staf, sehingga Kasi bisa

memonitoring kinerja anggotanya. ‘’Jika sistem E – Kinerja kami sudah sempurna, maka kami akan melakukan pelatihan kepada pemerintah kabupaten dan kota yang ada di NTB agar bisa menduplikasi sistem ini,’’ ujarnya.

Menpan RB, Syafruddin optimis tahun ini NTB mendapat SAKIP A. ‘’Pemda di luar Pulau Jawa yang nilai SAKIP - nya mendapat A hanya Pemprov Kalimantan Selatan, itu juga baru tahun lalu. Saya yakin dengan aplikasi E – Kinerja ini bisa membawa NTB menuju nilai sempurna pada pengumuman SAKIP di bulan Oktober nanti,’’ ujar Syafruddin. (r)

Hari Ini, Anggota DPRD Kota Mataram Periode 2019-2024 Dilantik Dari Hal. 1 ke depan (Periode 2019 – 2024) sebagai keberlanjutan dari ikhtiar dan ijtihad politik untuk mecapai kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Mataram perlu terus memperkuat sistem berbasis digital/online sebagai instrument membangun integritas, transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan DPRD sebagai Zone Integritas dan Birokrasi Bersih Melayani, sistem aplikasi kinerja harian pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat Dewan yang bersifat up date setiap waktu, system aplikasi penyampaian aspirasi/pengaduan oleh masyarakat secara on line serta tindak lanjutnya secara cepat dan efektif oleh DPRD. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk membangun konektifitas antara DPRD sebagai produk PEMILU dengan masyarakat sebagai pihak yang memberikan suaranya melalui anggota dewan yang terpilih sehingga berkontribusi kearah pematangan system berdemokrasi, berpolitik, dan berkepemerintahan termasuk berPEMILU yang kedepannya semakin baik, berintegritas dan berkualitas. Disamping itu DPRD juga perlu terus membangun sinergi dalam meningkatkan kualitas DPRD dengan Perguruan Tinggi, akademisi, Lembaga Kajian, LSM dan stakeholder lainnya serta memberi perhatian kepada berbagai aktivitas dalam bentuk kajian dan diskusi yang mengarah pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan demikian DPRD juga berperan sebagai fasilitator, motivator dan problem solver yang senantiasa turut memberi pencerahan dan solusi terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Indonesia (Adeksi) maupun lembaga lainnya khususnya dibidang advokasi yang berkaitan dengan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan dibidang politik, pemerintahan dan otonomi daerah untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Pada level nasional DPRD juga perlu terus meningkatkan perannya baik melalui wadah Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) maupun lembaga lainnya khususnya dibidang advokasi yang berkaitan dengan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan dibidang politik, pemerintahan dan otonomi daerah untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Hal tersebut sebagai keberlanjutan dari posisi ketua DPRD Kota Mataram sebagai

Wakil Ketua Umum Adeksi yang arahnya bagaimana memperkuat otonomi daerah dan memperkokoh NKRI untuk keadilan dan kesejahteraan bangsa hal tersebut juga sejalan dengan hasil Rapat Kerja Nasional IV Adeksi 2019 di Mataram.

Secara khusus aspek yang terus harus dibenahi secara internal bagaimana sekretariat DPRD yang berperan sebagai supporting system terus meningkatkan kualitas, integritas, profesionalisme dan keterampilannya sehingga dapat memback up DPRD secara optimal. Targetnya adalah bagaimana terbangun system yang baik, transparan dan efektif dan akuntabel seperti memperkuat system E-Risalah, E-Pokir, E-Aspirasi, EKinerja dll.

Mengingat peran DPRD khususnya Pimpinan DPRD tidak terbatas pada rapat-rapat DPRD sebagaimana yang menjadi tugas pokok DPRD juga peran Pimpinan DPRD yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mewujudkan demokratisasi melalui pendidikan politik yang baik.

Oleh karenanya perlu back up khusus kepada pimpinan DPRD oleh tim yang handal dan mumpuni sehingga perannya seperti sebagai nara sumber, pembicara, pemberian pembelajaran maupun fasilitasi lainnya secara akademik seperti seminar, sarasehan, diskusi, talk show, debat, orasi, sosialisasi, wawancara dll dapat terlaksana secara optimal dan berkualitas.

Terhadap keberlangsungan PEMILU, Pilpres maupun Pileg khususnya di Kota Mataram yang telah terlaksana secara lancar, aman, damai, demokratis dan JURDIL dengan segala kelebihan dan kekurangannya secara khusus harus kita apresisasi dan ucapkan terima kasih kepada penyelenggara KPU Kota Mataram dan BAWASLU Kota Mataram serta POLRI, TNI, Pemerintah, Parpol, Ormas dan Masyarakat yang telah bekerja secara maksimal dan memberikan kontribusinya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan hasil yang membanggakan kita terlebih tingkat partisipasi masyarakat pemilih melampaui target diatas 80%. Oleh karenanya secara khusus kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang kami sebutkan di atas. InsyaAllah segala ikhtiar dan ijtihad politik yang telah dilaksanakan semoga dapat mematangkan system poiltik dan pemerintahan kita serta dapat mendewasakan masyarakat dalam berpolitik yang kesemuanya diorientasikan untuk mewujudkan

masyarakat yang semakin maju dan sejahtera dalam waktu yang bersamaan dapat membangun peradaban masyarakat yang semakin baik.

Pada bagian lain, Didi mengungkapkan, atas telah diberikannya amanah sebagai Ketua DPRD Kota Mataram masa bhakti 2014-2019 tehadap tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, apa yang menjadi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab telah dijalankan dengan sebaikbaiknya. ‘’Sesuai dengan Sumpah/ Janji yang diikrarkan pada saat pengambilan Sumpah/ Janji, Alhamdulillah saya telah melaksanakan kewajiban sebagai anggota/ketua DPRD Kota Mataram dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945, juga telah menjalankan kewajiban bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan,tidak memperkaya diri sendiri, keluarga dan orang lain, memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta secara rutin melaporkan LHKPN kepada KPK RI sejak awal periode kepemimpinan di DPRD,’’ terangnya.

Sejak menjadi ketua sementara, berlanjut menjadi ketua definitif dari menyusun/menetapkan Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, Tata Beracara Badan Kehormatan, pemilihan/penetapan pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan Dewan serta seluruh tugas/wewenang dan kewajiban hingga saat ini sepenuhnya dijalankan dengan mengedepankan musyawarah/ mufakat. Sehingga tidak ada satupun keputusan yang diambil dengan mekanisme voting. ‘’Tentu dengan tidak bermaksud anti terhadap sistem voting karena menjadi bagian dari mekanisme dalam pengambilan keputusan,’’ cetusnya. Selain berpedaman pada beberapa hal tersebut, juga didasarkan pada norma/nilai agama dan budaya sebagai upaya memperkuat selain ukhuwah Islamiyah juga ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariyah.

Hal tersebut dijalankan sebagai implementasi dari semangat dan motivasi untuk mengamalkan nilai-nilai Pan-

casila dan UUD 1945 serta nilai-nilai agama dan budaya sebagai perwujudan dari masyarakat yang maju, religius dan berbudaya sebagaimana visi Kota Mataram. Pelaksanaan fungsi DPRD yang meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan telah dijalankan secara produktif dan optimal dengan indikator kinerja antara lain jumlah produk DPRD dari tahun 2014 - 2019 khususnya berupa Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 82.

Prosentase realisasi mengacu pada Program Pembentukan Perda (PROLEGDA) lebih dari 95% telah diselesaikan dengan baik dimana separuhnya bersumber dari inisiatif DPRD. Sehingga terkait dengan pembentukan Perda oleh DPRD Kota Mataram dinyatakan cukup produktif.

Demikian juga yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran seperti pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) termasuk perubahannya dan RAPBD termasuk Perubahan setiap tahun anggarannya selalu diselesaikan lebih awal dari batas waktu yang ditentukan. Fokus perhatian terhadap pembahasan RAPBD selain pengelolaan belanja harus direncanakan dan direalisasikan secara efektif dan efesien juga terhadap pengelolaan pendapatan harus dilakukan secara optimal termasuk yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang mana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan.

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan juga dijalankan secara proporsional dan konstruktif sesuai dengan mekanisme secara terlembaga.

Kewajiban DPRD dalam menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi/ pengaduan masyarakat telah dibangun formula dengan mengagregasikan aspirasi/ pengaduan masyarakat dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD. Untuk memberikan legitimasi dan arah berkaitan dengan POKIR tersebut DPRD melalui inisiatif DPRD telah membentuk PERDA Nomor 8/ 2016 tentang perubahan atasPerda No. 27/2001 tentang Rencana Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) sebagai mekanisme Musyawarah Perencanaan (Musrenbang) di Kota Mataram yang mana salah satu sumber dari penyusunan kebijakan khususnya kebijakan anggaran adalah dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh Anggota DPRD berupa POKIR. Dengan adanya POKIR tersebut berbagai aspirasi masyarakat yang disampai-

kan kepada anggota DPRD baik melalui kegiatan reses, kunjungan, rapat-rapat, audiensi, pengaduan bahkan demontrasi sekalipun harus menjadi perhatian dalam bentuk terakomodirnya atau diperhatikannya aspirasi tersebut secara proporsional.

Dari data dari tahun 2014 2019 jumlah anggaran yang telah diarahkan untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk POKIR lebih dari Rp160 miliar. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dedepan perlu adanya penyempurnaan baik pola maupun teknisnya sehingga aspirasi masyarakat dapat direalisasikan secara efektif, efesien, transparan dan akuntabel termasuk membenahi sistem EPOKIR. Capaian kinerja DPRD ini juga sejalan dengan visi dan misi DPRD yang mengarah kepada perwujudan DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat yang responsif, aspiratif, demokratis, mumpuni dan bertanggungjawab menuju masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya. Salah satu faktor yang menunjang untuk dapat terlaksananya kinerja yang baik adalah terciptanya hubungan kemitraan secara produktif, efektif dan konstruktif antara DPRD dengan eksekutif.

DPRD juga terus mendorong terciptanya Reformasi dan Inovasi birokrasi pada lingkup eksekutif kearah penguatan smart city dan penerapan online system/ degitalisasi khususnya terhadap sektor perizinan, pengelolaan Keuangan/PAD dan pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan kualitas birokrasi kearah terbangunnya Zone/ Wilayah Integritas Bebas Korupsi (WIBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) baik dilingkup DPRD sendiri maupun di eksekutif yang mana hal tersebut merupakan esensi dari tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut tercermin dari banyaknya Perda yang dibentuk atas inisiatif DPRD untuk mendukung kearah tersebut.

Terget dari reformasi dan inovasi birokrasi tersebut adalah semakin mantapnya aplikasi sistem e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement (unit layanan pengadaan),Pemperbaharui aplikasi pelayanan perijinan dan pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengawasan internal dan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang lebih fokus pada pembinaan/pemberdayaan aparatur serta perbaikan penglolaan SDM aparatur dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang kesemuanya itu sebagai upaya untuk mengefektifkan fungsi pemerintahan dan mencegah terjadinya korupsi. (fit/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 6 Agustus 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pembangunan di NTB Harus Pertimbangkan Indeks Risiko Bencana Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB mendorong seluruh perencanaan pembangunan mempertimbangkan indeks risiko bencana. Pembangunan fisik maupun non fisik harus terukur dengan mengkaji potensi maupun bencana yang pernah terjadi di tiap daerah di NTB. Hal itu terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan kontijensi

bencana gunung api dan banjir di NTB, berlangsung di Hotel Grand Legi Mataram, Senin (5/8) dan Selasa (6/8).

Kegiatan diselenggarakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD NTB. Rencana kontijensi sebagaimana dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MH, bagaimana menjadikan bencana ini sebagai investasi untuk membangun infrastuktur sesuai indeks risiko bencana.

“Maka perencanaan pembangunan di NTB, mulai saat ini,

(Suara NTB/ars)

Paparan Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik saat membuka FGD penyusunan kontijensi bencana.

(Suara NTB/ars)

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD NTB (kiri) Lies Nurkomalasari didampingi Kasi Kesiapsiagaan H. Ridho Adnyana dalam kegiatan penyusunan kontigensi bencana.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Jajaran BPBD Provinsi NTB foto bersama pemateri dan kontijensi bencana harus sama sama kita pikir- Sehingga sistem pengurangan kan indeks risiko bencananya,” risiko (bencana) kita akan terkata Ahsanul Khalik kepada bangun dengan baik,” jelasnya.

Ahsanul Khalik mencontoSuara NTB didampingi SekrEtaris BPBD NTB, H. Najib, hkan rencana kontijensi untuk SH dan Kabid Pencegahan musibah letusan gunung api dan Kesiapsiagaan Ir. Lies dan banjir bandang dengan Nurkomalasari, MT sebagai sejumlah rekayasa fisik. Jika terjadi erupsi besar pada Gupenyelenggara kegiatan.

Bencana sudah dapat dikenali jenisnya, hanya memang soal waktu. Sehingga alasan itu lah disusun langkah kontijensi untuk mengurangi risiko, seperti pertimbangan membangun infrastruktur yang adaptif terhadap bencana.

“Kalau bencana sudah kita pahami, maka sarana dan prasarana apa yang kita penuhi?. Itu yang pertama. Selanjutnya, rencana kontijensi bagaimana membuat perencanaan selanjutnya untuk sarana dan prasarana ini.

Ketiga, melakukan pengelolaan terhadap bencana yang terjadi.

H. Ahsanul Khalik

Agar pemahaman konsep kontijensi itu dapat dipahami secara massif, pada kesempatan itu pihaknya mengundang unsur TNI, Polri, Basarnas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi NTB serta BPBD kabupaten dan kota.

Bagi Ahsanul Khalik, bencana adalah bagian dari investasi. Sebab jika berkaitan dengan bencana, maka akan berbicara investasi besar berupa pembangunan secara fisik, sosial dan ekonomi masyarakat. Maka unsur in-

stansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), termasuk instansi yang berkaitan dengan perkonomian harus terlibat.

“Kita tidak saja bicara bagaimana kesiapsiagaan, tapi berkaitan dengan investasi besar.

Maka visi misi NTB tangguh dan mantap itu kita wujudkan dengan investasi bencana ini,” pungkasnya. (ars/*)

peserta FGD penyusunan nung Rinjani, harus lebih awal disiapkan jenis bungker atau bangunan yang bisa dipakai untuk menampung sementara masyarakat. Rencana kontijensi berikutnya, menyiapkan jalur untuk memudahkan akses perekonomian masyarakat, khususnya di Sembalun Lombok Timur dan sekitar kaki Rinjani.

Rencana kontijensi untuk banjir, dicontohkannya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dua daerah langganan banjir karena topografi kota yang membentuk cekungan.

Idenya, membuat saluran yang bisa memperlancar air bah menuju laut. “Ini yang tidak pernah kita pikirkan dalam perencanaan pembangunan.

Selama ini kita bangun saja,” kritiknya.

(Suara NTB/ars)

Pemaparan materi kontijensi bencana dalam FGD

(Suara NTB/ars)

Peserta FGD dari berbagai unsur.

(Suara NTB/ars)

Bank Muamalat Mataram Salurkan Zakat kepada 100 Mustahik Mataram (Suara NTB) Bank Muamalat Cabang Mataram kembali menyalurkan dana zakat untuk keluarga fakir miskin berupa bantuan pangan yang terdiri dari bahan pokok seperti beras, minyak dan lainnya, serta uang tunai. Sebanyak 100 mustahik (penerima zakat) mendapat berkah dari program Kemanusiaan Pangan Untuk Dhuafa (PAUD) hasil kerjasama antara Baitulmaal Muamalat dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., Rabu (31/7) bertempat di Kantor Bank Muamalat Cabang Mataram Jalan Pejanggik No. 27 Cakranegara., Kota Mataram, NTB. Hal ini merupakan lanjutan Program Kemanusiaan PAUD yang sebelumnya pada bulan April dan Mei 2019 sudah kami salurkan kepada 100 mustahik yang sama. Program PAUD tahap III ini kami mengadakan di Kantor Bank Muamalat Cabang Mataram sekaligus untuk lebih memperkenalkan di mana Kantor Bank Muamalat

Cabang Mataram.

Dalam kegiatan ini Bank Muamalat juga mengundang pengurus dan takmir-takmir masjid di setiap kecamatan di Kota Mataram. Dalam sambutan salah satu pengurus masjid, H. Zamzam mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Bank Muamalat, karena telah menyalurkan Pangan untuk Dhuafa (PAUD) sampai dengan tahap III ini.

Sementara itu, Branch Manager Bank Muamalat Cabang Mataram, Nasrulloh dalam sambutannya menuturkan secara bersama-sama dipertemukan lagi dalam acara itu adalah rahmat dari Allah SWT. Pembagian tahap III ini pihaknya laksanakan di Kantor Bank Muamalat Cabang Mataram, untuk memperkenalkan Kantor Bank Muamalat. “Untuk itu kami meminta kepada bapak ibu yang hadir ini untuk selalu mendoakan Bank Muamalat menjadi tambah besar, memberikan kemanfaatan untuk umat serta tetap

eksis,” katanya.

“Bank Muamalat juga dengan inovasi digitalnya menghadirkan layanan #AyoHijrah yang memudahkan orang-orang yang ingin berhijrah dari tabungan konvensional ke Tabungan Syariah. Bisa mendownload Aplikasi Ayo Hijrah atau bisa melalui

Website: ayo.hijrah.com. Dengan aplikasi ini orang yang tidak mempunyai waktu untuk datang ke Kantor Bank Muamalat bisa tetap dilayani pembukaan rekeningnya melalui aplikasi tersebut. Dengan aplikasi ini kami berharap akan semakin banyak yang berhijrah dan

SERAHKAN - Branch Manager Bank Muamalat Cabang Mataram Bapak Nasrulloh menyerahkan secara simbolis dana zakat pangan kepada Mustahik. Rabu (31/7) bertempat di Kantor Bank Muamalat Cabang Mataram Jalan Pejanggik Nomor 27, Cakranegara, Kota Mataram, NTB.

membuka rekening di Bank Muamalat. Mari terus syiarkan

Ekonomi Syariah dengan berhijrah ke Bank Syariah,” ujar

Nasrulloh selaku Branch Manager. (ron/*)