Edisi Senin 6 Mei 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 50 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

SENIN, 6 MEI 2019

Dukung Pembentukan Satgas KASUBDIT IV Remaja Anak Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujewati, S.IK, MM mengatakan bahwa dalam hal penegakan hukum perdagangan orang, NTB baru bisa tegak kepala di tahun 2017. Sebelum tahun tersebut, NTB tak jauh-jauh dari lima besar dengan pengiriman TKI bermasalah terbanyak. Kala itu penanganan korban pun belum baik. ‘’Kami mendorong terbentuknya Satgas yang kemudian bermitra dalam aspek pencegahan,

informasi dan pendidikan calon TK. Secara tidak langsung korban punya andil menjerumuskan dirinya. Hal tersebut dimanfaatkan para pelaku berikut jaringannya baik yang beraksi secara perorangan maupun perusahaan pengerah jasa TKI. Perbuatan pidananya diawali dengan menipu calon TKI dengan iming-iming gaji diserta dengan pemalsuan dokumen. ‘’Sampai kemudian korban tereksploitasi.

Bersambung ke hal 2

termasuk dalam proses penegakan hukum, penanganan korban yang disertai komitmen bersama,’’ cetusnya. Ajakannya untuk menangani TPPO sejak pencegahan merujuk pada warga NTB yang hendak menjadi TKI punya pengetahuan yang cukup. Baik dalam hal pengurusan dokumen sampai proses pemberangkatan agar sejak awal bisa membentengi diri. ‘’Pembelajaran kepada masyarakat bagaimana melindungi dirinya agar tidak mudah terimingi,’’ ujarnya. Dalam pandangannya, modus perdagangan orang sangat beragam.

Tak terkecuali diperparah berkat dampak dari akses

Yohanes A Selan

Ni Made Pujewati

M. Agus Patria

M.Azhar

H. Ahsanul Khalik

(Suara NTB/ars)

Rancang Rencana Induk Perlindungan TKI KERJA berat mencegah TKI jadi korban TPPO dimulai sejak eksekusi pelaksanaan tugas sesuai kewenangan.

Niat ingin keroyokan malah jadi tumpang tindih.

Distribusi kewenangan dan implementasi yang tepat akan membuat penanganan lebih menyeluruh dan tepat sasaran.

Problem awalnya, penanganan TKI lewat upaya pemerintah baru menyasar pada aspek pemberdayaan. Minus rumusan perlindungan TKI. Maka tak heran, konsep perlindungan tidak masuk dalam kerangka kerja. Demikian diungkapkan Koordinator Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran (PBHBM) NTB Muhammad Saleh dalam Diskusi Terbatas Suara NTB, Sabtu (4/5). ‘’Kita sekarang seperti mengalami stagnasi persoalan perlindungan TKI. Konsep itu lahir di NTB dari Perda sampai munculnya undang-undang.

Perda TKI NTB ini yang melahirkan undang-undang,’’ ujarnya. Pemerintah menurutnya tertinggal belajar dari sejumlah kasus TPPO yang menimpa TKI NTB. Proyek percobaan di sejumlah tempat juga tak berjalan semestinya.

Dia mencontohkan program Mahnetik atau Rumah Internet untuk TKI yang berangkat dari pandangan bahwa TKI perlu punya pengetahuan. Juga konsep kampung TKI. ‘’Tidak ditiru dan hanya jadi pilot project. Tidak ada replikasi di tempat lain. Kita banyak inisiasi di sini tapi agak stagnan,’’ ungkapnya. Selanjutnya, Saleh mengungkap tentang rancang induk perlindungan TKI yang mentah pada legitimasi kepala daerah. Sampai akhirnya konsepnya diambil pemerintah pusat.

NTB sejatinya punya sejarah sebagai pelopor perlindungan TKI. Selain dari sebagai daerah pertama yang menerbitkan Perda TKI pada tahun 2003.

Bersambung ke hal 2

Tekan Kasus TPPO

NTB Butuh Satgas Penanganan TKI Ilegal Roma Hidayat

Muhammad Saleh

Fasilitasi Bursa Kerja dan Pengetatan Paspor PEMBERANGKATAN TKI ilegal ke luar negeri disinyalir menjadi pintu masuk terbesar terjadinya praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tidak mengherankan NTB kemudian tercatat sebagai salah satu daerah dengan indikasi penempatan TKI ilegal terbesar yang kemudian menjadi ladang paling subur bagi tempat terjadinya praktik TPPO. Ditelisik lebih jauh, praktik TPPO tidak saja terjadi karena besarnya praktik pemberangkatan TKI ilegal.

Tapi pemberangkatan TKI lewat jalur resmi juga tidak menutup kemungkinan orang menjadi korban praktik kejahatan TPPO. Pasalnya, dari beberapa pengungkapan kasus deportasi TKI, ditemukan mereka memiliki dokumen resmi.

Hal itu juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan ketenagakerjaan, H. MNS. Kasdiyono dalam Diskusi Terbatas Suara NTB bertema ‘’Melindungi TKI dari Ancaman TPPO”. Kasdiyono menyebutkan, pemberangkatan TKI lewat jalur resmi yang dia sebut dalam istilah ‘’jalur kanan’’, tidak tertutup kemungkinan menjadikan orang sebagai korban TPPO. Dalam kasus pengungkapan TKI ilegal selama ini juga memperlihatkan banyak di antara mereka memiliki dokumen resmi.

Hal itu mengindikasikan para TKI ilegal itu sesungguhnya berangkat dengan legal. Namun dalam perjalanannya, mereka melarikan diri lantaran menemukan tempat kerja yang tidak sesuai dengan harapan yang dijanjikan. ‘’Kalau kita bertanya apakah ‘’jalur kanan’’ (resmi) ini sangat potensial untuk pratik TPPO? Ya, karena TKI yang gelap (tanpa dokumen) di luar negeri bisa saja dia awalnya adalah legal entry dan kemudian menjadi illegal stay.

Bersambung ke hal 2

H. MNS. Kasdiyono

Sebagai salah satu daerah pengirim TKI terbesar di Indonesia, banyak masyarakat yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Masyarakat yang menjadi korban TPPO bukan saja yang berangkat secara ilegal. Mereka yang berangkat secara legal pun tak luput dari ancaman TPPO. Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kepolisian Daerah (Polda) NTB dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram pun mulai mewacanakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan TKI Ilegal.

HAL tersebut terungkap dalam Diskusi Terbatas Suara NTB dengan tema ‘’Melindungi TKI dari Ancaman TPPO’’ yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Sabtu (4/5). Diskusi dihadiri Kepala Disnakertrans NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH, Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono, SH. Kepala BP3TKI Mataram, Yohanes A Selan, Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati. TKI Korban Perdagangan Orang, Muliati dan Mashuri, Kasi Informasi dan Sarana Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Andrey S Isak.

Ketua Umum Posnaker NTB, Jose Rizal, Koordinator PBHBM, Muh. Saleh dan Koordinator ADBMI, Roma Hidayat. Diskusi dipandu Koordinator Liputan Suara NTB, M. Azhar.

Kepala Disnakertrans NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH mengatakan, pihaknya bersama BP3TKI dan Polda NTB sepakat membentuk Satgas Penanganan TKI Ilegal. Keberadaan Satgas ini dinilai cukup penting. Di samping dapat melakukan penindakan secara cepat, Pemda juga punya jaringan untuk mendeteksi dan mencegah masyarakat agar tidak menjadi korban TPPO. ‘’Saya sudah sampaikan kepada pimpinan. Saya katakan, gubernur punya dua peran,’’ kata Agus. Di samping sebagai kepala daerah, gubernur juga punya peran sebagai wakil pemerintah pusat yang punya kewenangan untuk mengkoordinasikan seluruh institusi yang ada di NTB. Sehingga tidak boleh ada satu in-

stitusi yang mengatakan tidak, apabila sudah perintah gubernur.

Menurut mantan Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda NTB ini, dari sisi hukum, gubernur mewakili rakyat di luar dan dalam pengadilan. Sebagai kepala daerah, gubernur mewakili rakyatnya di dalam dan luar pengadilan. Sehingga, kalaupun ada TKI ilegal asal NTB yang bermasalah di luar negeri, pemerintah akan tetap memberikan bantuan hukum.

Terkait dengan persoalan TKI, Agus mengatakan seluruh aparat pemerintah punya kewenangan masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas, aparat pemerintah tidak boleh melampaui dan mencampuradukkan kewenangannya.

Berbicara masalah TPPO, maka hal itu menjadi kewenangan kepolisian. Namun dalam mengusut kasus TPPO, kepolisian tentunya bermitra dengan Disnakertrans.

Agus mengatakan, berkali-kali pihaknya bermitra dengan kepolisian. Baik dalam membahas maraknya TPPO maupun membantu proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. ‘’Kami bisa memberikan keterangan selaku ahli.

Karena dinas kami yang menangani,’’ katanya. Dalam kasus pengiriman TKI ilegal, ada yang dilakukan perseorangan, sekelompok orang bahkan bisa juga oleh perusahaan yang berbadan hukum. Untuk perusahaan yang melakukan tindak pidana ketenagakerjaan menjadi kewenangan Disnakertrans untuk menindaknya. Disnakertrans memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). ‘’Tapi bicara tentang TPPO, itu kewenangan kepolisian. Berbagai macam kewenangan itu, kalau disinergikan maka akan men-

jadi sebuah kekuatan,’’ ujar Agus.

Agus mengungkapkan, penyebab banyaknya masyarakat yang menjadi korban TPPO di NTB. Karena kesadaran hukum termasuk kesadaran korban TPPO yang masih perlu ditumbuhkan. Menurutnya, Pemda perlu membantu aparat melakukan penyuluhan hukum agar masyarakat sadar. Menyelesaian persoalan TKI harus banyak pihak yang terlibat. Mulai dari tingkatan pemerintahan terkecil yakni kepala desa. Kepala desa harus mengetahui warganya yang ke luar daerah atau ke luar negeri. Paling tidak, ketika ada warganya yang ke luar daerah atau ke luar negeri, Kepala desa harus melaporkannya ke Disnakertrans. Sehingga dapat dilakukan pemantauan.

Dari sisi hukum, lanjut Agus, sebenarnya banyak pihak yang bisa dijerat dalam kasus TPPO. Selama ini, aparat kepolisian masih berbaik hati, hanya menjerat orang yang merekrut atau pengirim TKI. Sebenarnya, keluarga korban TPPO juga bisa dijerat karena ikut terlibat secara bersama-sama memperdagangkan. Tetapi aparat menggunakan diskresi, melihat keluarga korban dari faktor kemiskinan.

Modus operandi para perekrut TKI korban TPPO ini biasanya selalu memanfaatkan kemiskinan calon TKI. Sehingga korban mudah terbawa bujuk rayu para calo. Untuk itu, kata Agus, masyarakat perlu diberikan pemahaman. Jika ingin menjadi TKI harus lewat resmi. Masih banyaknya masyarakat yang menjadi TKI secara ilegal, kata Agus harus menjadi introspeksi institusi pemerintah.

Bersambung ke hal 2

Kisah Pilu Para Korban TPPO

Andrey S Isak

Jose Rizal

KORBAN Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengalami nasib pilu selama mereka bekerja di luar negeri.

Seperti yang dirasakan oleh salah satu korban TPPO, Muliati yang bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi.

Muliati menuturkan, ia pergi bekerja ke Riyadh, Arab Saudi. Di sana ia bekerja selama delapan bulan, dan per tiga bulan bekerja di kantor.

Selama delapan bulan, ia tidak pernah menerima gaji.

Pada suatu ketika Muliati mengalami nasib nahas. Anak majikannya hampir memperkosanya. Saat itu Muliati tengah menjemur pakaian di lantai dua rumah majikannya.

Majikannya berpesan kepada Muliati bahwa mereka sekeluarga akan ke pantai.

Ternyata dua jam berselang, ada suara gerbang rumah terbuka. Muliati tidak menghiraukannya. Anak majikannya datang dan mengganggunya. Anak majikannya itu memaksa Muliati melay-

seorang temannya mengunggah foto Muliati di facebook. Setelah itulah baru ketahuan oleh KBRI. Setelah diurus oleh KBRI, Muliati bersikeras meminta pulang kembali ke Indonesia.

Hal itu dilakukannya karena ia merasa tidak kuat. Keluarga dan suaminya juga meminta Muliati dipulangkan. ‘’Ditanya apakah surat-surat itu resmi atau tidak, ternyata surat itu tidak resmi,’’ tutup Muliati.

Mashuri aninya untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. ‘’Dia maksa saya seperti itu, tapi saya keras tidak mau dan akhirnya terpeleset dari lantai dua,’’ kata Muliati.

Setelah itu Muliati tidak sadarkan diri. Ada seorang polisi yang tengah berada di pinggir jalan raya mengantar Muliati ke rumah sakit. Polisi

Muliati itu yang mengurusinya dan mengabari KBRI. Muliati berada di rumah sakit selama dua bulan. Selama satu bulan dihabiskannya dalam keadaan koma. ‘’Ternyata tulang rusuk saya patah, dan saya menjalani operasi,’’ tuturnya.

Ia sempat disembunyikan di sebuah kantor tanpa sepengatahuan siapapun. Beruntung

Dipicu Masalah Ekonomi TKI asal Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Mashuri juga memendam kisah pilu. Kondisi ekonomi yang sulit, memaksanya berkerja sebagai TKI tanpa dokumen resmi.

Mashuri menceritakan kisahnya yang terpaksa menjadi TKI tanpa dokumen karena ajakan tetangga dan kesulitan ekonomi. Ia pertama kali ke luar negeri pada tahun 2013 lalu. Ia bekerja di Taiwan selama satu bulan.

Bersambung ke hal 2

SUARA NTB

Senin, 6 Mei 2019

Rancang Rencana Induk Perlindungan TKI Dari Hal. 1 Kemudian melahirkan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) . ‘’Jangan cukup berbangga NTB sudah jadi pilot project.

Ini masih kita buat rumahnya, kontennya belum. LTSP rumahnya sudah bagus tapi kontennya,’’ terangnya.

Menurut Saleh, NTB butuh inisiasi model perlindungan TKI yang lebih efektif. Tidak sekadar melulu dengan pelatihan yang pelaksanaannya pun tidak terarah. ‘’Pelatihan itu dari provinsi jangan langsung ke TKI. Biar itu dilakukan kabupaten.

Biar itu dilakukan desa atau kecamatan karena memang tupoksinya itu,’’ tegasnya.

Runutannya, sambung dia, pemerintah provinsi memberdayakan kabupaten/kota, selanjutnya ke tingkat bawah kabupaten/kota memberdayakan kecamatan dan desa-desa.

Dia mencontohkan konsep kepung desa di Jenggik Utara, Montong Gading, Lombok Timur. ‘’Kami ada pilot project di sana bersama ADBMI. Jadi desa itu menguatkan warganya, kelompok memberdayakan TKI-nya. Harusnya kabupaten berdayakan itu,’’ jelasnya.

Pun demikian dengan distribusi kewenangan yang coba dipraktikkan Pemkab Lombok Timur. Berupa kewenangan bupati soal penanganan TKI yang didelegasikan ke camat.

Desa juga didorong untuk membuat Perdes TKI. Namun Saleh menemukan ironi. Bahwa camat atau kades masih buta soal aturan perlindungan TKI. Sederhananya, apabila di tingkat aparat seperti demikian, maka gambaran serupa bisa dilihat pada warganya khususnya yang hendak menjadi TKI. Dia menyarankan konsep perlindungan TKI dirunut dari satuan kemasyarakatan yang lebih kecil, yang memiliki akses atas warga. Program bisa lebih terarah dan berdasarkan kebutuhan. ‘’Artinya ini memang beban berat. Penting ke depan sebenarnya, gerakan perlindungan TKI tidak bisa seperti dulu, orang pusat datang ke desa punya proyek. Ini gak efektif. Ini harus diubah,’’ pungkas Saleh.

Implementasi Aturan Sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan kepada TKI, pemerintah membuat Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang itu menggantikan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indo-

nesia di Luar Negeri. Namun UU Nomor 18 tahun 2017 mengalami persoalan terkait kecepatan implementasi atau penerapan undang-undang tersebut.

Koordinator Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI), Roma Hidayat, mengatakan, selalu ada das sollen dan das sein atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan dari undang-undang itu. Sejak UU Nomor 39 tahun 2004, seharusnya ada tujuh atau delapan peraturan pemerintah yang mestinya jadi aturan turunan pelaksanaan undangundang. Tapi belum sempat dibuat sampai UU Nomor 39 tahun 2004 diganti.

Roma memandang, terkait UU nomor 18 tahun 2017 dibutuhkan sekitar 25 aturan turunan dalam bentuk belasan peraturan pemerintah dan belasan peraturan menteri. Dibutuhkan juga aturan kepala badan dan Keputusan Presiden. Di akhir tahun 2018, Roma mengatakan pernah membaca tentang Presiden yang sudah menandatangani Keputusan Presiden tentang rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang harus disusun, sebanyak sekitar 33 rancangan.

Dari situ, ada dua rancangan PP yang berkaitan dengan UU nomor 18 tahun 2017. Namun ia menyayangkan UU Nomor 18 tahun 2017 memberikan batas akhir untuk pembentukan aturan turunan selama dua tahun. ‘’Sementara ini sudah ada di tahun ke dua setelah keluarnya UU Nomor 18 tahun 2017, artinya saya kira gap yang pertama soal kecepatan kita dalam mengimplementasikan,’’ ujarnya.

Selain itu, Roma juga mengatakan kebijakan yang ada di pusat terkait masalah TKI hanya sebatas di atas kertas.

Ia mencontohkan, di dua desa Ketapang Raya dan Desa Suradadi. Di Desa Ketapang Raya, lima tahun yang lalu, jumlah TKI di desa itu sekitar 15 persen dari total penduduk.

Saat ini sebanyak 20 persen atau sekitar 980 orang. Padahal sudah ada moratorium penempatan TKI di Timur Tengah. ‘’Tapi hari ini kami mendata masih terdapat 70an orang dari desa tersebut bekerja di timur tengah dan direkrut dalam masa moratorium itu. Berangkat dari kurun dua sampai tiga tahun yang lalu. Begitu juga dengan Suradadi, terjadi hal yang sama. Meskipun kita sudah berlakukan moratorium, nyatanya orang tetap bisa berangkat ke sana,’’ ujar Roma.

Ia mempertanyakan pene-

gakan dan kewibawaan dari aturan itu. Eksekusi atau implementasi dari aturan itu menjadi permasalahan. Menurutnya, jalan untuk memperbaiki kondisi itu sebenarnya disediakan oleh UU Nomor 18 tahun 2017. Di mana di undang-undang itu memiliki semangat desentralisasi yang secara eksplisit mengatur soal peran pemerintah desa. Keterbatasan petugas di level provinsi, dianggapnya akan sulit untuk mengawasi seluruh aktivitas orang di kampung per kampung. Maka, satusatunya cara adalah memanfaatkan infrastruktur pemerintah yang sudah ada. ‘’Dengan cara mengoptimalisasi peran pemerintah desa, undang-undang itu mengadopsi ini,’’ kata Roma. Namun, Roma belum melihat pemerintah desa melaksanakan kewajibannya yang dibebankan oleh UU Nomor 18 tahun 2017. Padahal peran pemerintah desa sangat strategis dalam memberikan informasi, memverifikasi keabsahan dokumen, dan lainnya. Hanya saja, pemerintah desa sendiri gamang untuk mengambil sikap meskipun mereka tahu aktivitas perekrutan dilakukan.

Pemerintah desa, kata Roma, tidak mengambil tindakan padahal memiliki kewenangan. ‘’Cuma keberanian untuk menjalankan itu belum ada. Karena perlu back up yang kuat, ada komunikasi dan sosialasi dilakukan. Ada petunjuk teknis yang mereka perlukan, itu yang seharusnya diberikan ke teman-teman pemerintah desa.

Karena mereka yang paling tahu dinamisasi migrasi dari warganya,’’ jelas Roma.

Masalah lainnya, yaitu berkaitan dengan koordinasi antara aparatur negara yang masih bermasalah. Ia mencontohkan terkait pendataan. Roma mengatakan ada perbedaan data antara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan BP3TKI atau dengan data Dukcapil yang memiliki basis berbeda. ‘’Jadi koodinasi antara aparatur negara juga jadi masalah, misalnya soal Mashuri (salah satu korban) paspornya asli, tapi dipalsukan datanya, sudah bisa berpergian setelah lulus madrasah tsanawiyah,’’ pungkasnya. (why/ron)

Dukung Pembentukan Satgas Dari Hal. 1 Apakah itu badan hukum perorangan atau aparat harus mempertanggungjawabkannya. Dalam penegakan hukum kita harus menunjukkan bahwa proses rekrut, tampung, kirim, sampai dengan penempatan,’’ jelas Pujewati. Saat ini, pihaknya sedang menyidik tiga kasus TPPO dengan tujuan Suriah. Dari tiga kasus tersebut sudah ditetapkan lima tersangka dengan empat tersangka perekrut dan satu tersangka penampung dan pengirim. ‘’Diakui memang (korbannya) 500 orang. Mungkin iya sejalan dengan data dari teman-teman. Kami juga ketika investigasi yang awalnya empat korban, bahkan bisa lebih dari 10 orang,’’ bebernya. Hal itu mengindikasikan bahwa korban TPPO tidak selalu TKI yang berangkat secara nonprosedural melainkan juga dugaan TKI yang diberangkatkan secara legal.

Persoalan SDM Sementara itu, Kepala BP3TKI Mataram, Yohanes A Selan menyambut baik upaya yang dilakukan Pemprov NTB untuk perlindungan TKI. Yak-

ni dengan mendirikan BLKLN yang akan menjadi pusat pelatihan calon TKI NTB sebelum dikirim ke luar negeri.

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan Pemprov NTB bagus ke depannya. ‘’Bagus seperti yang dilakukan Disnakertrans. Supaya kita mengolah TKI itu, dari NTB sudah siap. Tidak ada pelatihan di luar,’’ katanya.

Yohanes yang baru beberapa pekan menjadi Kepala BP3TKI Mataram ini mengatakan, proses pelayanan TKI lewat Lembaga Terpadu Satu Atas (LTSA) yang sudah berdiri di beberapa kabupaten cukup bagus. Menurutnya, hal ini akan mampu mencegah masyarakat menjadi korban TPPO. Persoalan dasar TKI bermasalah menurutnya, adalah Sumber daya Manusia (SDM). Berbicara masalah SDM, maka menyangkut persoalan anggaran. Menurutnya, perlu adanya sosialisasi ke masing-masing desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ingin menjadi TKI. Yohanes menyatakan, persoalan SDM yang rendah menyebabkan masyarakat mencari jalan alternatif menjadi TKI. ‘’Masyarakat yang

menjadi TKI bermasalah ini, berangkat tidak resmi.

Kebetulan saya di Batam, selalu kita interview. Mereka lebih memilih jalur tidak resmi karena percaya dengan janji calo,’’ bebernya. Sepanjang calo masih dibiarkan berkeliaran, maka pengiriman TKI ilegal tetap akan jalan. Sehingga ia sependapat perlunya dibentuk Satgas Penanganan TKI Ilegal.

Yohanes mengatakan, apabila ada indikasi di desa A sekian puluh orang dikirim menjadi TKI secara ilegal. Apabila dideteksi, pasti ada pelakunya. Akan banyak pihak yang terlibat seperti calo, pengirim dan orang tua korban. Namun ia mempertanyakan apakah hal itu bisa diterapkan kasus TPPO. ‘’Saya pernah menjadi saksi ahli. Ndak pernah bisa diterapkan, makanya tumpul. Sekian ribu TKI yang bermasalah ndak akan selesai. Sampai kapan apa yang kita bicarakan ini selesai? Sepanjang masyarakat yang menjadi TKI paham menjadi TKI yang baik dan benar seperti apa,’’ tandasnya. (nas/ why)

Kisah Pilu Para Korban TPPO Dari Hal. 1 Ia bekerja di Taiwan selama satu bulan. Mashuri dipulangkan karena penyakit, sehingga tidak boleh bertahan di Taiwan.

Sepulang dari Taiwan, masalah ekonomi mulai menjerat Mashuri. Kondisi itu terjadi karena ia mengeluarkan biaya untuk pergi ke Taiwan sebelumnya. “Itu yang membuat saya keras ingin kembali ke luar negeri dan tujuan saya berikutnya ke Malaysia,” katanya. Mashuri menceritakan, ia bekerja ke Malaysia Timur diajak oleh tetangganya. Ia pergi tanpa biaya dan tanpa dokumen. Nantinya akan dipotong gaji di sana. ‘’Setelah saya pikir-pikir karena faktor ekonomi terpaksa mengambil keputusan itu dan jadi berangkat ke Malaysia,’’ ujarnya. Pada 3 Maret 2016, Mashuri berangkat menuju Malaysia dan langsung bekerja. Setelah bekerja selama satu tahun, ia merasa

tidak nyaman dan pindah ke tempat kerja yang lain. Di tempat kerjanya yang baru, ia bekerja di ladang pribadi. Ketika baru bekerja selama dua hari, Mashuri terkena setrum.

Saat memotong buah sawit, sabitnya jatuh ke kabel sehingga ia tersetrum selama satu jam setengah. Ia mengetahui itu dari cerita tetangganya di kampung. Keberadaannya diketahui oleh orang yang bekerja di lokasi itu. Setelah ditemukan, ia lalu dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Mashuri sudah ditunggu Kepolisian Malaysia. Ia ditanya tentang dokumen. “Tapi saya cuma bilang tidak ada dokumen, saya ilegal hanya ada paspor, paspor saya yang saya pakai paspor Taiwan, dan saya buat di Jawa,” katanya.

Pihak Kepolisian bingung.

Apalagi, ketika Mashuri tidak mengetahui ketika ditanya tentang keluarga, karena ia tidak memegang alat komuni-

kasi. Terpaksa ia dirawat sampai pulih. Setelah pulih, ia kembali ditanya tentang keluarga, tapi Mashuri tidak bisa memberikan karena tidak ada yang bisa dihubungi. Lalu aparat di Malaysia pun mengirimkan informasi, dan berhasil menemukan keluarganya.

Mashuri dipulangkan dari Malaysia Timur, dipindahkan ke rumah sakit di Pontianak. Di sana dia dirawat selama dua bulan.

Kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Pontianak untuk ditangani. Setelah itu, Mashuri dibawa ke Rumah Sakit di Jakarta. Ia juga dimasukkan keDinas Sosial. Mashuri dimasukkan ke rumah sakit selama satu bulan. ‘’Selama satu bulan, saya sempat ditanya di Jakarta, pertama saya tidak ada biaya sehingga tertarik cara ilegal,” pungkasnya. (ron)

Halaman 2

NTB Butuh Satgas Penanganan TKI Ilegal Dari Hal. 1 Apa yang menjadi penyebab masyarakat lebih tertarik menggunakan jalur ilegal ketimbang legal? Apakah pelayanan yang masih lama atau faktor lainnya. Jika berkaitan dengan pelayanan, maka harus dipangkas.

Agus menambahkan, ada yang mengatakan pentingnya peran Imigrasi untuk mencegah pengiriman TKI ilegal.

Dengan menggunakan visa pelancong, banyak masyarakat yang ke luar negeri tujuannya menjadi TKI. Dalam aturan, kata Agus sebenarnya Imigrasi dapat menunda penerbitan paspor. Meskipun langkah ini berpeluang dituntut oleh pihak lainnya.

Menurut Agus, Imigrasi tidak salah menunda penerbitan paspor pelancong jika ada dugaan awal bahwa seseorang yang mengajukan permohonan tak meyakinkan menjadi pelancong. ‘’Kalau ada dugaan awal bahwa orang ini bukan orang yang melancong. Menahan satu dua hari bukan berarti tak melaksanakan kewajiban hukum berdasarkan UU. Kalaupun diumumkan tiga hari selesai, ternyata lebih. Sepanjang ada alasan-alasan hukum, tindakan pejabat tersebut dibenarkan secara hukum,’’ ujar Agus.

Menurutnya, seorang pejabat dalam mengambil diskresi atas persoalan hukum.

Tidak boleh seorang pejabat mengatakan tidak ada jalan ke luar terhadap persoalan yang ada di suatu instansi.

Apalagi hal yang berkaitan dengan upaya memproteksi masyarakat dari TPPO. ‘’Kita sama-sama mencari jalan ke luar sesulit apapun masalah itu,’’ kata mantan Inspektur Inspektorat NTB ini.

Dalam upaya perlindungan TKI NTB di luar negeri, Pemprov sudah meresmikan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang berlokasi di

dekat Bandara Internasional Lombok. Dengan adanya BLKLN ini diharapkan semua calon TKI yang akan dikirim ke luar negeri mendapatkan pelatihan di dalam daerah.

Pasalnya, selama ini banyak calon TKI asal NTB yang dikirim ke luar negeri dilatih di luar daerah seperti Surabaya dan Jakarta. BLKLN rencananya akan dioperasikan pada Mei ini. Dengan adanya BLKLN tersebut, maka TKI yang dikirim ke negara Asia Pasifik dapat diawasi dan dikontrol.

Disnakertrans NTB juga sudah melakukan sosialisasi kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) agar memanfaatkan BLKLN untuk melatih calon TKI. Butuh Sinergi Bersama Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH menyatakan NTB cukup kewalahan menghadapi problem TKI ilegal ataupun legal yang kemudian bermasalah di luar negeri. Khalik meyakini, sinergi antara Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, LSM, dan lembaga lainnya dibutuhkan untuk membangun sistem perlindungan TKI yang efektif.

Menurut Khalik, korban TPPO bukan saja TKI yang berangkat secara legal. Tetapi banyak korban TPPO yang ditangani Dinas Sosial, mereka berangkat menjadi TKI secara legal, lalu mereka bermasalah di luar negeri.

Khalik menyebutkan, hampir setiap bulan Dinas Sosial menerima pemulangan korban TPPO asal NTB dari Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus Jakarta dan Batam. Jumlahnya tak kurang dari empat sampai 10 orang setiap bulan.

Ia melihat dalam empat tahun belakangan, ada ketidaksinergian antara Dis-

nakertrans dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan persoalanpersoalan TKI. Apabila ingin menguatkan perlindungan terhadap calon TKI, maka harus berbasis komunitas. Karena komunitas-komunitas inilah yang menyampaikan apa yang menjadi tugas pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat calon TKI di lapangan bagaimana memperkuat ketahanan keluarga. Baru kemudian berbicara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah desa.

Bagaimana melakukan penguatan terhadap sistem perekrutan masyarakat yang mau menjadi TKI dari calo tak bertanggung jawab. Khalik mengatakan, pentingnya Pemprov melakukan rapat koordinasi dengan bupati/walikota terkait dengan masalah TPPO. Untuk mengelaborasi langkah-langkah yang dilakukan dalam menangani masalah TPPO di masingmasing kabupaten/kota. Tindaklanjutnya, perlu ada memorandum of understanding (MoU) antara bupati/walikota dengan gubernur. MoU tersebut mengisyaratkan langkah yang dilakukan masingmasing kabupaten/kota serta anggarannya jelas. ‘’Ini belum pernah kita lakukan. Kita teriak korban perdagangan orang ribuan orang, tapi tidak ada langkah strategis dari kepala daerah di kabupaten/kota yang terlihat,’’ ujarnya. Apabila hal ini dapat dilakukan, kata Khalik, maka secara perlahan bisa dimunculkan Kampung TKI dan lainnya. Kemudian Dinas Sosial melakukan pemberdayaan sosial ke desa-desa yang banyak mengirim TKI ke luar negeri. ‘’Bahkan di Sumbawa ada beberapa mantan TKI yang kami berdayakan, ternyata berhasil. Kami berikan bantuan Rp5 juta melalui LKS,

kami melihat berhasil. Dan ini bisa kita lakukan di daerahdaerah lain,’’ katanya. Khalik menyebutkan, saat ini anggaran pemberdayaan mantan TKI belum ada dari provinsi.

Tetapi berasal dari Kementerian Sosial. Untuk penanganan korban TPPO yang selama ini dilimpahkan dari RPTC Bambu Apus dan Batam tahun ini bertambah menjadi Rp300 juta.

Wacana pembentukan Satgas Penanganan TKI Ilegal menurut Khalik memang perlu dikonkretkan. Sehingga ketika ada masyarakat yang membuat paspor pelancong di Imigrasi dapat dideteksi lebih awal. Menurutnya, perlu dibuat sistem dalam bentuk aplikasi yang mempermudah Satgas dalam melakukan pemantauan. ‘’Ketika masuk permohonan paspor, Imigrasi bisa menyebar informasinya ke kita di Dinas Sosial, Disnakertrans dan desa-desa melalui aplikasi yang kita buat ketika ada Satgas. Sehingga kita tahu kalau ada orang yang kemungkinan dari desa yang biasanya ada TKI membuat paspor, kita bisa mendeteksi secara cepat. Kira-kira lewat siapa dia membuat paspor, apakah ada calo yang mendampingi dia ke Imigrasi.’’

Khalik menambahkan, dari pembentukan Satgas akan terbangun sistem kerja antarinstansi. Sehingga masyarakat yang akan berangkat menjadi TKI secara ilegal lebih cepat terdeteksi.

Jika ini dapat dilakukan maka korban TPPO akan mampu ditekan dan dicegah. Bentuk Satgas TPPO NTB memerlukan satuan tugas perlindungan warganya dari tindak pidana perdagangan orang.

Penegakan hukum saja tidak cukup. Sebab dimensi TKI tak cuma soal menangkap tersangka. melainkan juga aspek sosial, pendidikan, dan ekonomi. (nas/why)

Fasilitasi Bursa Kerja dan Pengetatan Paspor Dari Hal. 1 Karena dia melarikan diri, dan itu apakah bisa kita sebut sebagai perdagangan orang?

Karena kalau kita lihat data deportasi, rata-rata mereka punya paspor,’’ tandasnya. ‘’Sehingga yang dimaksudkan TPPO itu tidak saja hanya yang lewat ‘’jalur kiri’’ (tidak resmi). Sebab mereka rata-rata punya dokumen perjalanan dan mereka juga pasti tidak bim salabim bisa berada di luar, ada pintu keluar yang mereka lewati. Nah disinilah peran Imigrasi dalam melakukan proteksi terhadaap setiap orang yang ke luar itu,’’ sambungnya.

Kasdiyono menekankan, dalam permasalahan TKI ilegal ini, pihak Imigrasi memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan pencegahan pemberangkatan TKI ilegal.

Pasalnya Imigrasi-lah yang menjadi pintu gerbang utama orang (TKI) ke luar masuk.

Dalam proses teknis wawancara penerbitan paspor, ia berharap Imigrasi melakukan pengetatan terhadap pihakpihak yang terindikasi akan berangkat menjadi TKI. ‘’Dari korban TPPO yang terungkap itu, mereka punya paspor dan pakai visa lancong.

Sehingga ini patut kita menduga problemnya ada di pintu keluar. Memang kita tidak bisa mencegah orang ini keluar, kalau dia pergi ke Surabaya, tetapi ternyata kepergiannya itu untuk transit pergi ke luar negeri. Di satu sisi juga kita tidak bisa menyalahkan Imigrasi karena ada undang-undang,’’ tegasnya.

Lebih jauh disampaikan Kasdiyono, ia melihat pemerintah juga masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang berkeinginan bekerja di luar negeri. Hal itu terlihat dari tidak optimalnya bursa kerja di Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan informasi kerja. ‘’Bursa kerja kita tidak berfungsi dengan baik. Petugas pengantar kerja yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja tidak jalan. Saya turun di 10 ‘kabupaten/kota tidak ada satupun punya bursa kerja. Lalu bagaimana kita mau mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kalau kita tidak punya data lengkap tentang pusat informasi pasar kerja,’’ paparnya.

Dengan absennya pemerintah dalam menyediakan informasi bursa kerja, tidak heran kemudian peran itu diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertangung jawab. Seperti calo dan tekong. Selama ini nyaris tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah terkait dengan informasi ketenagakerjaan jalur resmi. ‘’PPTKIS sudah dininabobokan dengan peranan calo dan tekong. Karena petugas penga-

ntar kerja kita nol, sehingga calon dan tekong ambil peran.

Lantas apakah kemudian kita akan salahkan calo dan tekong ini, menurut saya tidak. Justru dengan adanya calo dan tekong ini mestinya kita koreksi diri yang membiarkan rakyat kita bekerja tanpa memiliki perjanjian penempatan,’’ tegasnya.

Tidak berlebihan disebutkan Kasdiyono bahwa pemerintah juga pada dasarnya memiliki peran dalam membiarkan rakyatnya menjadi korban TPPO. Karena tidak mampu memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang baik dan memastikan rakyatnya yang bekerja ke luar negeri dalam status legal entry dan legal stay.

Karena itu, ia menyerukan kepada semua pemangku kepentingan untuk melakukan koreksi secara menyeluruh dalam proses penempatan TKI untuk menghindari masyarakat menjadi korban perdagangan orang.

Ia menyebutkan, ada tiga pilar dalam pembangunan pengiriman TKI, yakni membangun kualitas TKI itu sendiri, kemudian PPTKIS bekerja profesional dalam melakukan penempatan kerja, serta pemerintah selaku pengendali program. Sinergi ketiga komponen itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebab, sebut Kasdiyono, ketiganya terikat oleh hukum saling ketergantungan. ‘’Kemudian saya juga melihat permasalahan kita di prapenempatan. Jangan-jangan kita adalah pelaku, secara umum mengatakan calo dan tekong. T tetapi di jalur resmi ini apakah tidak ada indikasi TPPO? Kita harus introspeksi, apa yang sudah dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan harapan untuk memberikan pelayanan pemberangkatan dengan proses mudah, murah, aman, cepat dan tepat,’’ jelasnya.

Terakhir disampaikan oleh politikus Partai Demokrat itu, TKI dari NTB tidak saja hanya terjerat dengan praktik percaloan, namun juga terjerat dengan praktik rentenir. Selama ini ia tidak pernah melihat upaya pemberdayaan diberikan kepada TKI untuk membuat mereka mandiri agar tidak kembali lagi menjadi TKI. ‘’Ini perlu kita gaungkan bahwa program TKI ini hanyalah satu alternatif. Jangan sampai mereka beranggapan bahwa menjadi TKI satu-satunya cara mencari pekerjaan,’’ pungkasnya.

Dokumen Palsu Ketua Umum Posnaker, Jose Rizal menyebutkan bahwa tidak herah jika NTB saat ini disinyalir sebagai salah satu daerah tempat terjadinya TPPO terbesar di Indonesia dengan modus pemberangkatan TKI. Hal itu terjadi lantaran sebagian besar proses

pemberangkatan TKI tidak melewati jalur resmi.

Maraknya pemberangkatan TKI lewat jalur ilegal itu terkonfirmasi dengan temuan Posnaker di lapangan yang memperlihatkan banyaknya masyarakat NTB yang menjadi TKI menggunakan dokumen indentitas kependudukan palsu. Terutama, syarat untuk kebutuhan pembuatan paspor sebagai dokumen paling penting bagi setiap orang yang bepergian ke luar negeri. ‘’Kami soroti tentang dokumen, banyak masyarakat kita yang membuat paspor dengan dokumen palsu, terutama dalam pemalsuan usia.

Temuan kami di lapangan misalnya, bagaimana mungkin orang tamatan SMA bisa memiliki umur 30 tahun,’’ katanya.

Jose mengaku sangat heran, penggunaan dokumen palsu untuk pembuatan paspor tersebut bisa lolos di Imigrasi. Padahal di satu sisi, negara sudah memiliki sistem kependudukan cukup kuat dengan keberadaan KTP elektronik. Ia menggarisbawahi perlunya sinergi antara pihak Imigrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendalami data kependudukan seseorang yang terindikasi akan berangkat menjadi TKI dengan identitas palsu. ‘’Penempatan ilegal itu merusak struktur kependudukan kita. Bagaimana Imigrasi bisa menerbitkan paspor terhadap orang yang sudah terdeteksi menggunakan dokumen palsu, padahal ini sudah ada e-KTP. Ini sangat miris, dasar kependudukan negara ini adalah eKTP,’’ tegasnya.

Jose menyebutkan, pemalsuan dokumen tersebut adalah awal mulanya orang banyak menjadi korban. ‘’Sehingga ini perlu ada tindakan terstruktur. Bagaimana kita merancang keberangkatan dan kepulangan TKI itu satu pintu, sehingga keberangkatan dan kepelungannya tercatat untuk menghindari korban TPPO ini,’’ pungkasnya.

Cegah Lewat Pengetatan Paspor TKI asal NTB bisa terhindar dari menjadi korban perdagangan orang. Salah satunya dengan memperketat penerbitan paspor. Calon TKI nonprosedural bisa dicegah keberangkatannya bila tidak memenuhi syarat dokumen wajib perjalanan ke luar negeri tersebut.

Kasi Informasi dan Sarana Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Andrey S Isak menjelaskan soal rumusan pasal 2 UU RI No 6/2011 tentang Keimigrasian, yang intinya menyebut setiap orang berhak memiliki paspor.

“Entah dia mau ke mana mau melakukan apa itu terserah dia. Tapi Imigrasi punya kewenangan untuk

tidak memberikan paspor kalau ada indikasi yang bersangkutan TKI nonprosedural,’’ jelasnya.

Andrey menjamin tidak ada pemalsuan data administrasi kependudukan dalam pengurusan paspor, seperti yang selama ini kerap dituduhkan. Sebab, sejak September 2018 lalu Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI sudah punya akses ke data kependudukan Kemendagri RI. ‘’Saat ini sudah tidak mungkin orang untuk memalsukan data atau menambah usia untuk membuat paspor,’’ sebutnya.

Hal tersebut ditunjukkan dengan catatan Imigrasi Mataram yang sudah menolak permohonan paspor 17 orang karena terindikasi akan menjadi TKI nonprosedural. ‘’Jadi kita hanya muara dari proses pemberangkatan TKI ini,’’ kata Andrey.

Dia menambahkan pemalsuan dokumen terindikasi dilakukan pada saat calon TKI mengurus dokumen administrasi kependudukan seperti KTP atau KK. ‘’Kenapa juga itu beredar di masyarakat kalau itu palsu karenanya kita buat sistem aplikasi yang mengambil data dari Disduk jadi tidak ada lagi yang bilang imigrasi memalsukan data,’’ paparnya.

Imigrasi sebelumnya, sambung Andrey, mencoba menambah persyaratan paspor seperti dengan tiket pulang pergi atau syarat saldo rekening Rp50 juta bagi yang hendak bepergian dengan tujuan wisata.

“Tiket pulang pergi, mereka ini bisa menunjukkan. Syarat Rp50 juta, kita disomasi.

Terakhir saya pernah batalkan paspor dan saya dilaporkan ke Ombudsman. Ini bukan antara kita kasih dan tidak kasih. Ini kita laksanakan fungsi,’’ jelasnya.

Imigrasi memiliki kewenangan untuk menolak permohonan paspor apabila menemukan indikasi pengerahan TKI ilegal. Untuk mendapatkan paspor diperlukan verifikasi dokumen. Termasuk diantaranya pemohon paspor dengan tujuan umrah tanpa lengkap persyaratan rekomendasi dari Kemenag atau kabupaten/kota setempat. ‘’Kalau datanya itu tidak sinkron maka kita punya wewenang untuk menolak. Jadi kita tidak bisa sewenangwenang menolak tanpa ada proses,’’ ucap Andrey. Selanjutnya, pengetatan paspor menyasar pada alumni deportasi negara tujuan. Polanya dengan memasukkan ke dalam daftar cekal keberangkatan atau permohonan paspor. ‘’Yang dideportasi itu di sistem kami sudah masuk daftar cekal. Termasuk ada yang mengajukan dan ternyata bermasalah di luar negeri maka sekarang dia tidak bisa membuat paspor,’’ pungkasnya. (ndi/why)

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SENIN, 6 MEI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 50 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/nas)

Hilal Tak Terlihat di NTB

Awal Puasa Ramadhan Penuhi Dua Kriteria bila hasil hisab menunjukkan hilal berada di atas 2 derajat dari atas ufuk, maka hilal terlihat. Hasil perhitungan yang diperoleh, tinggi hilal berada pada posisi 5 derajat lebih.

Begitu juga dengan umur bulan sesuai ketentuan Mabim minimal 8 jam. Tetapi dari hasil perhitungan, umur bulan lebih dari 10 jam. ‘’Artinya, dua kriteria itu sudah terpenuhi. Kalaupun di tempat ini kita tak bisa melihat hilal. Kemungkinan di tempat lain bisa. Karena di seluruh Indonesia dilaksanakan pengamatan hilal di 102 titik,’’ sebutnya.

Dengan demikian, kata Sirojuddin maka awal puasa Ramadhan akan dimulai Senin (6/5) hari ini. Karena dua kriteria yang ditetapkan Mabim sudah terpenuhi. Ia menjelaskan hilal tak terlihat di Loang Baloq lantaran kondisi cuaca yang semula sangat cerah. Kemudian hilal tertutup awan.

Sehingga tidak bisa dilihat. ‘’Kalau sesuai perhitungan bahkan sampai 2021, letak hilal rata-rata di atas 2 derajat.

Jadi kemungkinan kita samasama untuk memulai 1 Ramadhan sampai 2021. Setelah itu perlu ada kesepakatan,’’ katanya.

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H/2019 M 04:51

05:01

12:16

15:36

18:09

19:20

TO K O H Guru Non PNS GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan pengangkatan guru non PNS SMA/SMK akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Gubernur menyatakan, akan segera meneken atau menandatangani Surat Keputusan (SK) pengangkatan guru non PNS dan tenaga kependidikan SMA/SMK se - NTB setelah diajukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). ‘’Nanti akan dinaikkan (draf SK-nya),’’ kata gubernur dikonfirmasi di Kantor Gubernur, pekan kemarin.

(Suara NTB/dok) Dijelaskan, belum ditekH. Zulkieflimansyah ennya SK pengangkatan guru non PNS SMA/SMK tersebut karena ada yang perlu didiskusikan. Salah satunya menyangkut kesiapan dan ketersediaan keuangan daerah.

Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R Keliru Pahami Industrialisasi PEMAHAMAN Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB terhadap program industrialisasi masih belum sama.

Kebanyakan OPD menjadikan Dinas Perindustrian (Disperin) menjadi tumpuan menyediakan peralatan. ‘’Kalau (pemahaman) belum sama itu karena banyak OPD menyerahkan ke Dinas Perindustrian,’’ kata Kepala Disperin NTB, Ir. Andi Pramaria, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin.

Ia mencontohkan dalam program industrialisasi ga(Suara NTB/dok) ram. OPD terkait menyerahAndi Pramaria kan penyediaan mesin ke Disperin. Mesin untuk mengolah garam itu nantinya akan dibeli.

Bersambung ke hal 11

Kepada seluruh masyarakat NTB yang melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, Sirojuddin mengajak agar semakin memperkuat persaudaraan. Karena puasa bukan saja menahan lapar dan nafsu. Melainkan juga menahan diri dari membicarakan orang lain. ‘’Mari memperbanyak ibadah. Sehingga kita betul mendapatkan kemanfaatan bulan Ramadhan,’’ ajaknya.

Bulan Ramadhan juga diharapkan dapat menjadi ajang introspeksi dan bersatu kembali sebagai anak banga setelah pelaksanaan Pemilu 2019.

Ia mengatakan, Pemilu merupakan perintah konstitusi. Jangan sampai Pemilu membuat masyarakat terpecah belah. ‘’Sesama anak bangsa, kontestasi perintah konstitusi. Setelah selesai mari kita menikmati bulan puasa. Bulan sama-sama introspeksi dan bersatu kembali sebagai anak bangsa,’’ ajaknya. (nas)

PANTAU HILAL - Tim Hisab dan Rukyat Kanwil Kemenag NTB memantau hilal di Pusat Observasi Bulan Loang Baloq Ampenan Kota Mataram, Minggu (5/5) petang.

Cuaca Buruk, Dua Kapal Tenggelam di Bima

Mataram (Suara NTB) Akibat cuaca buruk, dua kapal tenggelam di perairan Bima. Kejadian itu beruntun, Kamis (2/5) lalu dan Sabtu (4/5) lalu. Akibat kejadian tenggelamnya dua jenis kapal barang itu, sejumlah korban Anak Buah Kapal (ABK) belum ditemukan.

Kejadian pertama dialami KLM Pusaka Raya 7. Berawal dari laporan diterima dari Sumarlin Danpos Polair Bima yang menemukan tiga ABK kapal tersebut.

Kapal diketahui berlayar dari pelabuhan laut Tanjung Kota Bima menuju Makassar.

Kapal memuat 2.000 karung bawang dan 500 karung kacang tanah. ‘’Kapal berangkat dari Bima Kamis sekitar pukul 02.00 Wita. Kapal kemudian tenggelam di Barat Daya Gunung Sangiang sekitar pukul 04.30 Wita,’’ kata Humas Kantor SAR Mataram, I Gusti Lanang Wisnuwandhana, Minggu (5/5).

Adapun korban yang selamat Sahar, nakhoda kapal

asal Kabupaten Lambata, NTT dan Sudirman alias Yudi, juru mudi asal Kabupaten Bone Sulsel. Para korban berhasil ditemukan selamat Minggu (5/5) sekitar pukul 08.30 Wita. ‘’Sedangkan yang belum ditemukan Sulkifli, bagian

asal Bone Sulawesi Selatan (Sulsel), M. Riski, juru mudi

mesin asal Kabupaten Bulukumba Sulsel dan Daud, bagian mesin, asal Alor NTT,’’ sebutnya.

Dua korban masih dalam proses pencairan Pos SAR Bima bersama tim gabungan Polair.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist_SAR Mataram)

SELAMAT - Kapten dan para ABK KM Dharma tiga yang ditemukan selamat diamankan tim SAR. Proses pencarian dua ABK KM Pusaka Raya 7 yang belum ditemukan (kanan).

Prediksi Tiga Jawara dari Dapil PVMBG ’’Neraka’’ Rekomendasikan Buka Jalur Alternatif Pendakian Rinjani DAPIL NTB I, yakni Pulau Sumbawa, disebut sebagai Dapil ‘’neraka’’. Kecilnya alokasi kursi wakil rakyat DPR RI yang diperebutkan di Dapil ini, membuat pertarungan antarpar-

Mataram (Suara NTB) Kesimpulan hasil survei tahap dua Mei lalu, jalur trekking Rinjani disarankan tetap ditutup. Alasannya, masih banyak titik berbahaya akibat beberapa kali gempa susulan yang memicu longsor baru.

Pendakian bisa dibuka jika Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) bisa membuat jalur alternatif yang lebih aman.

tai berlangsung dengan sengit.

Dari 16 partai politik peserta Pemilu, hanya akan memperebutkan tiga kursi.

Bersambung ke hal 11

Setidaknya ada sembilan rekomendasi penting yang dikeluarkan PVMBG yang ikut melakukan survei bersama TNGR dan tim gabungan lainnya pada 17 Maret lalu. Aktivitas apapun dilarang dilakukan, termasuk pendakian karena masih ada potensi longsor dinding lereng dengan berupa runtuhan batu dan tanah, Bersambung ke hal 11 H. Zainul Arifin

Johan Rosihan

H. M. Syafrudin (Suara NTB/dok)

Dana Mengendap Rp2,2 Triliun Jadi Temuan BPKP Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan catatan terkait dana bencana yang masih mengendap Rp2,2 triliun. Faktor penyebabnya, karena bantuan yang salah sasaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta melakukan perbaikan agar tidak jadi akumulasi temuan.

Temuan itu sesuai hasil asistensi BPKP beberapa bulan terakhir terkait penyaluran dana gempa dengan nilai total Rp5,1 triliun. Memang, total anggaran Dana Siap Pakai (DSP) itu sudah ditransfer

ke rekening masyarakat, diteruskan ke rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk digunakan membeli material.

Di antara temuan BPKP itu, ada dobel nama penerima.

Seharusnya penerima bantuan satu orang, namun muncul nama lain. Temuan lain, ada yang salah sasaran. Seharusnya diberikan kepada korban tertentu, namun tercatat untuk nama lain. Tidak kalah banyak temuan lainnya, jenis bantuan tidak sesuai spesifikasi kerusakan. Ada korban yang seharusnya menerima untuk rusak ringan, namun tercatat untuk rusak berat,

Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama (Kemenag) NTB melakukan pemantauan hilal dalam penentuan awal Ramadhan 1440 H di Pusat Observasi Bulan Loang Baloq, Ampenan, Kota Mataram, Minggu (5/5) sore. Hasil pemantauan yang dilakukan, hilal tak terlihat karena pengaruh kondisi cuaca.

Sementara hasil hisab yang dilakukan Tim Hisab dan Rukyat Kanwil Kemenag NTB, awal puasa Ramadhan sudah memenuhi dua kriteria sesuai dengan apa yang ditetapkan Menteri Agama Brunei Darussalam Indonesia dan Malaysia (Mabim). ‘’Sesuai hasil perhitungan (hisab) kalau merujuk pada hasil hisab yang dilakukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama NTB, bahwa apa yang dihasilkan lewat perhitungan semuanya sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Mabim,’’ kata Kepala Kanwil Kemenag NTB melalui Kabag Tata Usaha, Drs. H. Sirojuddin, MM di Taman Rekreasi Loang Baloq, Minggu (5/5) petang.

Ia menjelaskan, dua kriteria yang sudah ditetapkan Mabim berdasarkan hasil hisab. Apa-

sebaliknya demikian. ‘’Yang mengendap Rp 2 miliar, Ternyata karena beberapa masalah tadi, seperti dobel dobel nama. Atau tidak tepat sasaran dan tidak sesuai spesisifikasi kerusakan,’’ kata Kepala BPKP NTB, Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo akhir pekan kemarin.

Temuan temuan itu mempengaruhi pencairan anggaran, sehingga terakumulasi di dalam anggaran yang mengendap Rp2 triliun tersebut.

Persoalan utama jadi penyebab diminta diurai dengan proses validasi data. Dobel nama yang berdampak

pada dobel anggaran, dirapikan dan anggarannya diakumulasi. Demikian juga penyebab sengkarut pendataan lainnya yang berdampak sama terkait anggaran.

Dalam rapat yang digelar bersama BNPB, BPBD NTB dan TNI akhir pekan lalu, sudah disepakati dalam beberapa hari ke depan dilakukan proses validasi. ‘’Masing masing Kalak BPBD (kabupaten/kota) melakukan proses validasi dari data-data yang tidak valid itu. Karena masih ada yang dobel, orangnya sama.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 6 Mei 2019

Halaman 4

Meningkat, Pernikahan Dini di Mataram Mataram (Suara NTB) Kasus pernikahan dini di Kota Mataram relatif tinggi. Faktor ekonomi jadi pemicu utama. Data di tahun 2017, kasus pernikahan anak berusia 17 - 19 tahun berjumlah 229 kasus. Kasus ini mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 283 kasus.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany membenarkan peningkatan kasus tersebut. Paling efektif mencegah kasus pernikahan dini melalui di-

Hj. Dewi Mardiana Ariany

”

alog warga terkait pendewasaan usia perkawinan di kelurahan.

Masyarakat merumuskan aturan berupa awik - awik sebagai upaya mencegah pernikahan dini.

“Awik- awik dibuat sendiri

oleh masyarakat. Apa sanksinya, dirumuskan bersama,” kata Dewi dikonfirmasi pekan kemarin. Lima kelurahan di Kota Mataram disebutkan Dewi, telah membentuk awik - awik mencegah pernikahan dini.

Ada keinginan dari anak itu sendiri.

Faktor ini disebabkan oleh anak yang merasa tidak nyaman tinggal di rumah

Yakni, Kelurahan Monjok, Sayang - sayang, Jempong Baru, Gomong dan Bertais.

Kasus pernikahan dini dipicu oleh berbagai masalah. Pertama, faktor ekonomi. Masyarakat berpikir bahwa dengan menikahkan anak mereka akan keluar dari jerat kemiskinan.

Padahal, ini akan menimbulkan masalah baru bilamana anak bercerai dan kembali ke orangtuanya. Maka akan muncul kemiskinan struktural.

Kedua, faktor budaya di tengah masyarakat. Salah satu contoh anak tidak pulang sampai larut malam. Kebiasaan tak la-

zim di masyarakat menyebabkan anak takut pulang dan memilih menikah. Ketiga, ada keinginan dari anak itu sendiri.

Faktor ini disebabkan oleh anak yang merasa tidak nyaman tinggal di rumah. “Kalau tidak ada dukungan orangtua mereka tidak akan menikah,” jelasnya.

Dewi menambahkan, di masa Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi telah mengeluarkan surat edaran batas usia anak menikah. Untuk perempuan minimal berusia 21 tahun dan pria 25 tahun. Pemkot Mataram sedang menyusun produk hukum mengatur usia perkawinan

tersebut. “Kita sedang menyusun Perda tentang itu (usia perkawinan),” tandasnya.

Memitigasi kasus pernikahan dini ditambahkan Dewi, tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah. Masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda memiliki andil.

Artinya, pengaturan usia perkawinan melalui awik - awik semakin menguatkan program pendewasaan usia perkawinan.

Kedepan, DP3A akan jemput bola turun ke sekolah sekolah untuk mensosialisasikan pendewasaan usia perkawinan. (cem)

(Suara NTB/dok)

Sukses, Pelaksanaan FLS2N SD di Gunung Sari Utamakan Saling Menghormati MASYARAKAT di Cakranegara termasuk penduduk heterogen. Berbagai agama berbaur jadi satu. Di bulan puasa Ramadhan masyarakat diharap mengutamakan saling hormat - menghormati agar tak menimbulkan perselisihan.

Pemkot Mataram mengeluarkan imbauan sebagai peringatan kepada masyarakat. Imbauan ini kata Camat Cakranegara, Muhammad Erwan ditindaklanjuti dengan mengumpulkan pengusaha hiburan malam dan rumah makan. Pengusaha diingatkan tidak melanggar ketentuan yang dikeluarkan pemerintah. Tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah melalui Satpol PP jika ditemukan pelanggaran.

“Peringatan tidak diindahkan, kita tindak tegas,” kata Erwan dikonfirmasi pekan kemarin. Rumah makan atau restoran diberikan kelonggaran oleh Pemkot Mataram, supaya tetap berjualan. Catatannya tidak secara demonstratif dan tidak melayani di tempat. Berbeda halnya dengan hiburan malam sama sekali tidak diizinkan. “Berdagang boleh asalkan tertutup,” katanya mengingatkan.

Cakranegara, kata Erwan merupakan kawasan heterogen.

Artinya, penduduk tinggal tidak hanya masyarakat muslim. Keberagaman suku dan agama harus dipahami sehingga saling menghargai satu sama lain.

Dia melihat selama ini, masyarakat meskipun berbeda agama tetap menjaga toleransi. Prinsip itu harus dipertahankan sebagai wujud keberagaman. “Selama ini tidak ada masalah. Masyarakat hidup rukun,” tandasnya.

Terhadap ketertiban maupun keamanan selama Ramadhan, pihaknya berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI. Selain itu, mengaktifkan Linmas memantau titik - titik rawan. Terutama aksi pencurian kendaraan bermotor maupun kasus kriminal lainnya.

Sedangkan, peredaran petasan jadi kewenangan aparat kepolisian.

“Mana petasan dan kembang api kewenangannya di kepolisian.

Yang jelas petasan dilarang diperjual- belikan,” ucapnya. Mantan Lurah Gomong mengimbau di bulan Ramadhan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan saling menghormati satu Muhammad Erwan sama lain. (cem) (Suara NTB/dok)

Nihil Implementasi ANGGOTA Pansus LKPJ DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., meminta eksekutif mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah. ‘’Ini kan kita masih belum begitu serius mengejar target. Kan setiap tahun target kita selalu meleset,’’ katanya kepada Suara NTB usai mengikuti rapat paripurna penyampaian hasil kerja pansus LKPJ di DPRD Kota Mataram, Jumat (3/5).

Dari pengamatan secara kasat mata saja, katanya, Dewan sudah bisa menghitung berapa sesungguhnya potensi yang ada.

Target-target ini, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, bukan semata-mata karena terkendala regulasi. ‘’Implementasi yang belum ada. Kalau regulasinya sudah banyak,’’ sebutnya. Selain implementasi, Wardana mempertanyakan goodwill Pemkot Mataram untuk melaksanakan regulasi-regulasi yang ada. Karena hasil hitung-hitungan di atas kertas, untuk potensi parkir misalnya, hasilnya sangat fantastis. ‘’Ini makanya berkali-kali saya menyuarakan Pemkot Mataram sebaiknya bikin PD (Perusahaan Daerah) saja,’’ katanya. Paling tidak, dengan pembentukan PD parkir, dapat mengurangi beban kerja di Dishub Kota Mataram. Wardana kurang setuju dengan pendapat tim ahli dari kalangan akademisi yang mengatakan bahwa pembentukan PD parkir cocok diterapkan di kota-kota besar. Sedangkan untuk di Kota Mataram dianggap masih belum layak.

Pasalnya, dengan pembentukan PD, semua pembiayaan akan menjadi tanggungjawab PD. Pemerintah tidak lagi dipusingkan harus mengeluarkan biaya operasional. Justru pemerintah tidak menentukan target PD tersebut. Ruang lingkup PD ini semakin kecil sehingga, Dishub bisa fokus mengerjakan program lainnya. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini mengaku tidak mengerti mengapa Pemkot Mataram belum tertarik pada opsi pembentukan PD parkir.

Pemkot Mataram mengaku, untuk opsi menjadi PD parkir, Pemkot Mataram sedang melakukan kajian. Sementara alasan sedang melakukan kajian ini, sudah sangat lama. Dewan, sambung Wardana, bukan tanpa alasan mengusulkan pembentukan PD parkir. Di beberapa daerah yang menjadi tujuan komparasi, seperti Kota Denpasar terbukti berhasil dengan pembentukan PD parkir.

Tidak hanya parkir, Pemkot Denpasar bahkan membentuk juga PD pasar. Hasilnya cukup signifikan, mampu mengatrol PAD (Pendapatan Asli Daerah). ‘’Jadi kenapa hal bagus ini tidak kita adopsi. Kita (Dewan, red) juga tidak akan merekomendasikan sesuatu yang tidak berhasil,’’ cetusnya. (fit) I Wayan Wardana (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SD tingkat Kecamatan Gunung Sari berlangsung dengan sukses. Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Kantor Camat Gunung Sari, Sabtu (7/5). Peserta merupakan siswa/ siswi dari 42 SD yang di wilayah Kecamatan Gunung Sari.

Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Gunung Sari, Dra. Hj. Laela Zarwatun, M.Pd., mengharapkan melalui kegiatan FLS2N bisa mengembangkan bakat dan kreativitas peserta didik dalam bidang seni, gerak, dan imajinasi sehingga dapat menumbuhkan sikap budi pekerti yang luhur. Kegiatan ini

diprakarsai oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) beserta guru-guru yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Sari dari enam gugus yang ada.

“Kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan minat dan kreativitas pendidik dalam mendalami bidang seni sehingga bisa membina peserta didik di sekolah masing-masing,” harapnya.

FLS2N di Kecamatan Gunung Sari melombakan lima jenis lomba, yaitu Lomba Gambar Bercerita dengan pemenangnya adalah Laila Aura Ahista. Lomba Kriya Anyam, dengan pemenangnya yaitu Winamas Ayu dari SDN 1 Tamansari. Lomba Lagu Solo, dimenangi oleh Dian

Apriyanti dari SDN 1 Midang.

Lomba Tari Kreasi dimenangi oleh SDN 1 Tamansari. Dan, Pantomim dimenangi oleh Baiq Intan zulaida H. dari SDN 3 Gunung Sari.

Hj. Laela menambahkan, diharapkan adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap bakat dan minat yang dimiliki para murid. Dengan adanya pembinaan berkelanjutan, diharapkan bisa membawa nama baik sekolah, baik di tingkat kabupaten, provinsi bahkan ke tingkat nasional.

“Saya juga berharap agar semua pendidik dan peserta didik memahami makna dari seni melalui panca indra dalam menginpirasi keindahan yang dirang-

(Suara NTB/ist)

LOMBA SENI - Peserta dan guru pendamping serta panitia berfoto bersama saat Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SD tingkat Kecamatan Gunung Sari di Aula Kantor Camat Gunung Sari, Sabtu (7/5). kai dalam kata-kata, maupun gerak dalam meningkatkan nilainilai budaya, nilai keberadaban

bangsa yang bermoral berdasarkan Pancasila dan UUD 45,” harap Hj. Laela. (ron/*)

Walikota Instruksikan Segera Tender Proyek Fisik Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menginstruksikan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) segera melakukan tender terhadap proyek fisik. Dia tidak mau ada keterlambatan seperti tahun sebelumnya. “Saya tidak mau terulang kasus seperti tahun sebelumnya. Kan ada beberapa proyek yang molor,” kata Walikota ditemui pekan kemarin.

Data dihimpun Suara NTB dari Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Pemkot Mataram, Minggu (5/5) baru proyek rekonstruksi dan rehabilitasi gedung Graha Mentaram milik RSUD Kota Mataram senilai Rp3,8 miliar yang baru ditender.

Sementara, proyek fisik lainnya milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti pembangunan bundaran senilai Rp11 miliar, pembangunan gedung kantor Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pemuda dan Olahraga serta kantor Camat Ampenan masing - masing senilai Rp1,5 miliar belum dilelang. Demikian pula, proyek peningkatan jalan sekitar Rp10 miliar belum dilelang.

Walikota mewanti - wanti proyek tidak boleh menumpuk di akhir tahun. Resikonya, rekanan mengerjakan asal - asalan sehingga berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan. Belum lagi, ancaman proyek tidak selesai tepat waktu alias molor.

Jika perencanaan rampung OPD teknis segera menyerahkan ke Bagian Layanan dan Pengadaan untuk ditender. “Kalau perencanaan selesai ditender saja,” pintanya.

Percepatan program sejak lama disampaikan ke pimpinan OPD saat rapat terbatas maupun pertemuan secara langsung. Keterlambatan pengerjaan proyek berimplikasi terhadap serapan keuangan maupun fisik.

“Saya ingin masyarakat juga merasakan lebih cepat program pemerintah,” ujarnya.

Kepala Dinas PUPR, Miftahurrahman sebelumnya menyampaikan, belum ditendernya lanjutan pembangunan monumen Mataram Metro karena harus menunggu persetujuan Balai Jalan Nasional (BJN). BJN meminta mengekspose detail perencanaan. Sebab, berkaitan dengan pembangunan underpass. “Kita diminta ekspose kembali secara sedetail,” ucapnya.

Sementara, proyek fisik lainnya dijanjikan Miftah akan segera ditender. Pihaknya telah mempersiapkan perencanaan untuk pembangunan gedung kantor BKD, BKPSDM, Dispora dan Kantor Camat Ampenan. Ditargetkan, awal Mei sudah ditender dan bulan Juni sudah mulai pengerjaan fisik. (cem)

(Suara NTB/cem)

BELUM DITENDER – Pengendara melintas di ruas jalan depan proyek monumen Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Hingga kini kelanjutan pembangunan proyek ini belum ditender. Pemkot Mataram masih menunggu persetujuan dari BJN untuk pembangunan under pass di kawasan tersebut.

(Suara NTB/cem)

PANTAI BANGSAL - Seorang nelayan memarkirkan sampan miliknya di pinggir pantai Bangsal Kelurahan Tanjung Karang, Ampenan, Jumat (3/5). Selain tempat memarkirkan sampan, pantai Bangsal sejak tahun 2017 lalu juga dijadikan objek wisata oleh Pemkot Mataram. Kunjungan wisatawan lokal ke destinasi wisata pantai ini juga mengalami peningkatan.

Senin, 6 Mei 2019

SUARA NTB

Halaman 5

SUARA NTB Senin, 6 Mei 2019

Pleno Masih Berjalan KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga Minggu (5/5) sore masih menggelar rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten Lotim. Pleno hingga sore kemarin berjalan alot meksipun interupsi dan adu data dari sejumlah saksi masih mewarnai rapat pleno digelar dari tanggal 2-5 Mei ini. Kendati demikian, KPU mengimbau supaya apabila ada keberatan supaya dilaporkan ke Bawaslu.

Ketua KPU Lotim, Dr. M. Junaidi, Minggu (5/5), men(Suara NTB/yon) gatakan, KPU melakukan M. Junaidi rekapitulasi terhadap perolehan hasil suara DA1 DPD RI, DA1 DPR RI, DA1 DPRD Provinsi, DA 1 DPRD Kabupaten dan pilpres yang merupakan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan atau PPK yang kembali dilakukan rekapitulasi kembali di tingkat kabupaten. “Untuk keberatan disampaikan ke Bawaslu,” ujarnya.

Selesai pleno, maka dilakukan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing partai, caleg dan pilpres. Untuk calon terpilih, setelah penetapan nasional 3x24 jam dan tidak ada gugatan, maka KPU Lotim akan melakukan penetapan untuk calon terpilih di Kabupaten Lotim. “Jadi perolehan hasil ini kami akan rekapitulasi di tingkat provinsi. Provinsi kemudian ke pusat, sehingga gugatan di tingkat pusat. Jika tidak ada gugatan, barulah ditetapkan semuanya,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Lotim, Retno Sirnopati, mengatakan bahwa dari awal pihaknya sudah menyampaikan supaya adanya keberatan saksi agar diselesaikan di tingkat kecamatan terkait data yang tidak tepat dan kesalahan suara. Maka penghitungan kembali lebih baik dilakukan waktu masih di tingkat PPK. Misalnya perbedaan C1 hologram dan C1 plano. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Atensi Piutang Pajak Hotel, Pemda Dukung KPK Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatensi persoalan piutang pajak hotel di wilayah Senggigi yang menembus angka fantastis mencapai Rp 5,7-6 miliar. Piutang ini terakumulasi sejak sejak beberapa tahun terakhir.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi mengatakan langkah KPK mengatensi persoalan piutang pajak ini justru membantu Pemda. “KPK justru membantu Pemda Lobar,”jelas dia.

Plt Kepala Bapenda Lobar, Darsapardi mengatakan pihaknya akan membahas dengan bupati apakah perlu ada semacam kerjasama dengan KPK untuk mengatasi persoalan piutang pajak ini. “Hal ini harus dibicarakan dengan pak bupati karena kita sudah serahkan ke kejaksaan tapi masih seperti ini (masih nunggak, red), nanti kami coba bahas dengan dan koordinasi dengan Kejaksaan juga, baru kemudian tindaklanjut ke

KPK,” jelas Darsapardi.

Pihaknya sangat bersyukur kalau KPK mau membantu, hanya saja pihaknya perlu koordinasi dengan kejaksaan. Lebih lanjut dikatakan, hasil penagihannya sejauh ini, pihak penunggak pajak baru membayar piutang Rp 250 juta akhir tahun lalu. Pembayaran piutang ini jauh dari jumlah utang yang ditunggak mencapai Rp 6 miliar lebih, sebab sisa piutangnya jauh lebih besar mencapai Rp 5,7 miliar lebih.

Akhir tahun lalu, pihaknya melakukan penagihan kepada pemilik hotel hingga ke luar daerah. Pihaknya berangkat bersama Kasi Intel dan Kasi Datun kejaksaan tinggi. Selain itu ikut serta Kabag Hu-

kum dan Asisten III Setda Lobar. Sisa piutang pajak ini diakuinya masih banyak mencapai Rp 5,7 miliar lebih.

Sesuai janji pemilik hotel akan menyelesaikan pembayaran pada bulan Maret 2019. Pihak pemilik beralasan masih mengupayakan dana dengan rencana penjualan sahamnya.

Untuk mengikat pihak pemilik agar tidak ingkar dari komitmen, pihaknya sudah membuat surat perjanjian yang ditandatangani pihak pemilik dan Pemda disaksikan kejaksaan.

Sementara itu, kalangan DPRD Lombok Barat sepertinya gerah dengan tingkah laku pengelola hotel penunggak pajak di wilayah Senggigi. Dew-

Banggar DPRD KLU Diperiksa Penyidik Polres Tanjung (Suara NTB) Usai menjadi polemik beberapa tahun lalu, dugaan penyimpangan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada APBDP 2016 kembali mencuat. Hal ini lantaran, Polres Lombok Utara sudah mulai memanggil para pihak yang berkenaan dengan mekanisme penganggaran dana tersebut di tingkat pemerintah daerah (legislatif).

Kali ini, yang mendapat giliran pemanggilan adalah Ardianto, SH., Ketua Komisi I DPRD KLU sekaligus anggota Banggar DPRD KLU. Ardianto diperiksa penyidik Polres Lombok Utara, Sabtu (4/5). Ia diperiksa dalam kapasitas sebagai wakil rakyat yang ikut membahas dana BOSDA dan bantuan Madrasah senilai Rp 1,2 miliar. Kepada wartawan, Ardianto pun tak membantah pemeriksaan yang dijalaninya. “Betul, saya diperiksa hari Sabtu kemarin, sekitar 3 jam dari jam 11 sampai jam 2 sore,” ujarnya usai diperiksa.

Ardianto tak mengingat jumlah pertanyaan yang dilontarkan penyidik Polres. Namun diperkirakannya lebih dari 10 pertanyaan.

Pertanyaan penyidik ke dirinya, di antaranya seputar tugas pokok, fungsi dan peran Badan Anggaran di DPRD. Ardianto juga ditanya asal muasal dan mengapa muncul anggaran BOSDA sebesar Rp 1,2 miliar tahun 2016 lalu tersebut.

“Saya jelaskan BOSDA muncul dari usulan pemerintah dan kita di DPRD hanya membahas. Soal perinciannya, ada untuk GTT dan PTT di bawah Dikpora dan ada juga alokasi untuk sekolah di bawah Kemenag dalam bentuk hibah,” ujarnya.

Ardianto tidak mengetahui siapa saja pejabat selain dirinya yang sudah dan akan dihadirkan oleh penyidik.

Diyakininya, akan ada pejabat lain guna mengklarifikasi hal itu. “Letak keliru BOSDA saya kurang tahu, dari segi pertanyaan penyidik saya jelaskan bahwa ada perubahan dari dokumen KUA PPAS dengan angka yang disepakati di DPA,” ujarnya.

Menunjuk file berita koran lama (tahun 2016), Ardianto mengungkap bahwa data penerima BOSDA yang diajukan pemerintah adalah sebesar 1.226 orang Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Pada dokumen KUA PPAS, setiap GTT dan PTT akan menerima Rp 200 ribu per bulan. Kesimpulan yang banyak beredar di media, GTT dan PTT hanya menerima Rp 190 ribu per bulan.

“Itu yang banyak dipersoalkan oleh publik. Saya sendiri dalam statemen di media saat itu, GTT dijatah Rp200 ribu.

Tapi prinsip saya sampaikan itu di media sesuai kesepakatan rapat di KUA PPAS. Saya tidak tahu angkanya kemudian berubah. Bagaimana bisa terjadi perubahan saya tidak tahu,” pungkasnya. (ari)

(Suara NTB/dok)

H. Fauzan Khalid dengan adanya denda ini justru memberi keringanan kepada penunggak pajak, sehingga pintu masuk ke ranah pidana itu justru agar berat. (her)

Percepatan RTG Terancam Molor

Polres Lotim Siap Usut Proyek TRS

Terkait BOSDA APBDP 2016

an mendesak agar Pemda melaporkan kasus piutang pajak ke aparat Penegak Hukum (APH), pasalnya sampai saat ini piutang belum juga diselesikan. “Pemda bisa mempidanakan pengelola hotel tersebut,” tegas anggota DPRD Lobar, H. Ahmad Zaenuri.

Anggota Komisi II DPRD Lobar ini menegaskan bahwa sangat aneh hotel menunggak pajak namun tidak diselesaikan, sehingga terkesan pemda memberikan kelonggaran.

Ia juga mengkritisi system denda yang diterapkan pemda ke pengelola hotel. Menurut dia, mengacu perda tentang pajak daerah, pajak ini bersifat titipan konsumen ke pemda, sehingga, pengelola hotel harus membayar ke pemda. Ketika tak dibayarkan kata dia maka sudah masuk pidana, karena termasuk dalam penggelapan pajak.

Cuma ia menyayangkan kenapa ada sistem denda, sebab

Pengusaha Tutup Galian C

Jika Ada Novum Baru

Selong (Suara NTB) Gagalnya pengerjaan Taman Rinjani Selong (TRS) menjadi sorotan sejumlah pihak. Pasalnya, taman yang terletak di jantung ibukota Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ini diduga ada indikasi tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan oleh sejumlah oknum. Sehingga taman yang nilai anggarannya sekitar Rp4,9 miliar ini diminta untuk diusut oleh pihak berwajib.

“Pengerjaan taman itu pendampingan dari TP4D dan sudah dinyatakan tidak ada masalah. Namun apabila ada novum baru, bukti dan keterangan baru. Maka kita dari polres dapat menindaklanjutinya kembali,”terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Purusa Utama, SIK, Sabtu (4/5) pekan lalu.

Diakuinya bahwa belum ada laporan secara spesifik yang masuk ke Polres Lotim terkait dugaan tipikor TRS. Namun dari informasi yang diterimanya, kegagalan pengerjaannya pada taman tersebut dikarenakan pihak kontraktor tidak dapat menyelesaikan pengerjaannya dari batas waktu yang sudah ditentukan. Sehingga dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) selaku pemilik proyek melakukan pemutusan kontrak. Akibatnya, kontraktor meminta bayaran dari hasil pengerjaannya mengacu pada audit yang dilakukan Inspektorat.

Diketahui sebelumnya, revitalisasi TRS, anggaran yang digelontorkan dalam revitalisasi Taman Rinjani Selong ini sekitar Rp. 4,9 miliar, yang dihajatkan untuk pembangunan fasilitas pendukung didalam taman berupa air mancur, tempat bermain serta beberapa fasilitas lainnya. Namun sayang, pengerjaan melebih batas kontrak sehingga dilakukan pemutusan kontrak dengan pihak rekanan.

Mantan Kepala Dinas LHK Lotim, Mulki yang dihubungi beberapa kali via ponselnya belum dapat memberikan respon terkait Taman Rinjani Selong. Mulki sendiri saat ini non job oleh bupati dan berhimpun di BKPSDM Lotim. Begitupun dengan PPK Taman Rinjani Selong, Makripatullah tidak dapat dihubungi. (yon)

Halaman 6

(Suara NTB/yon)

SERAHKAN - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy menyerahkan penghargaan kepada para juara MTQ ke-28 tingkat Kabupaten Lotim, Jumat (3/5) malam.

Selong Juara Umum MTQ Tingkat Kabupaten Lotim Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy menutup secara resmi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke28 Tingkat Kabupaten Lotim di Ballroom lantai 2 Kantor Bupati, Jumat (3/5) malam. Keluar juara umum I Kecamatan Selong, disusul juara umum II Kecamatan Masbagik dan juara umum III Kecamatan Suralaga.

Bupati dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf kepada para juara jika hadiah yang diterima sangat terbatas. Hal ini karena keterbatasan anggaran. Bupati meminta kepada para juara untuk tidak berkecil hati. Meski hadiah yang diterima nilainya kecil, orang nomor satu di Gumi Selaparang ini berjanji akan mengupayakan tambahan yang nanti akan diberikan saat acara berbuka puasa bersama yang secara khusus digelar Ramadhan nanti.

Tidak lupa juga bupati mengucapkan selamat dan apresiasi bagi tiga kecamatan yang mendapat juara umum.

Diharapkan ke depan gelar juara ini bisa bergulir ke kecamatan yang lain. Untuk itu, kepada para qori’ dan qori’ah terus berjuang meningkatkan

kemampuan terutama kemampuan tilawahnya. Terutama saat menghadapi MTQ tingkat Provinsi NTB. Selain itu sebagai bentuk apresiasi, bupati kepada para juara dalam mata lomba kaligrafi pada ajang MTQ beberapa hari yang lalu, pihaknya juga akan mengisi kegiatan buka puasa bersama dengan menggelar lelang terbuka kaligrafi khusus bagi karya para juara dengan dibuka mulai harga Rp 500.000.

Sebelumnya panitia penyelenggara dalam laporannya yang disampaikan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Lombok Timur, H. Ahmad A, S. Kep, MM menyampaikan MTQ ke-28 telah berlangsung selama tujuh hari dari tanggal 27 April sampai dengan 03 Mei 2019 yang pembukaannya dipusatkan di Desa Tete Batu Kecamatan Sikur.

Para juara nantinya akan diberikan jasa prestasi yaitu untuk juara I sebesar Rp 3.250.000,-, juara II sebesar Rp 2.500.000,-, juara III sebesar Rp2.000.000,-, Sementara juara harapan I Rp. 1.000.000,-, harapan II sebesar Rp750.000,- dan harapan III sebesar Rp500.000,. Mereka nanti akan mewakili

Kabupaten Lotim pada MTQ ke 28 tingkat Provinsi NTB Lombok Barat bulan Oktober nanti.

Untuk persiapan menghadapi event tersebut, LPTQ Kabupaten Lotim akan melakukan pembinaan dan TC dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam MTQ tahun ini untuk Cabang Tilawah Dewasa Putra juara I diraih oleh Ahmad Hariri dan Putri diraih oleh Hj. Suci Indah Yati. Selanjutnya untuk cabang Tahfiz 1 juz dan tilawah, juara I putra diraih oleh M. Faiki Hazri dan juara I putri diraih oleh Zirwatun Na’ma, berikutnya untuk cabang tafsir bahasa Inggris, juara I putra diraih oleh M. Khairul Hafizin dan juara I putri diraih oleh Siti Qoriyatun Hafizin. Untuk cabang M2IQ putra, juara I diraih oleh L. Ahmad Jainudin dan juara I putri diraih oleh Dina Uswatun Hasanah. Sementara untuk cabang khat dekorasi, juara I putra diraih oleh Martono dan juara I putri diraih oleh Riana, untuk cabang fahmi qur’an, juara I putra diraih oleh Rozi dan kawan-kawan dari Kecamatan Aikmel, selanjutnya untuk cabang Syahril Qur’an juara I Putri diraih oleh Nurul Khairiyah dan kawan-kawan dari Kecamatan Labuan Haji. (yon)

KPU Loteng Terima LPPDK Seluruh Parpol Praya (Suara NTB) Sebanyak 16 partai politik (parpol) yang terdaftar di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) seluruhnya telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)-nya. Laporan tersebut kini sudah diserahkan ke Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk diaudit dan dinilai kelayakanya.

Demikian diungkapkan Komisioner KPU Loteng, Zaeroni, S.H., kepada Suara NTB, Sabtu (4/5).

LPPDK, ujar Zaeroni, merupakan kewajiban akhir yang harus diserahkan oleh parpol, selaku peserta pemilu. “LPPDK ini sipatnya wajib disampaikan oleh peserta pemilu dalam hal ini parpol. Usai pelaksaan pemilu,” terangnya.

Karena sifatnya wajib, maka ada konsekuensi jika parpol tidak menyerahkan LPPDK ke KPU, yakni bisa dianulir status kepesertaannya sebagai peserta pemilu. Kalau sudah demiki-

an, maka parpol bersangkutan dianggap bukan jadi peserta pemilu alias gugur, sehingga semua hak dan kewajibannya juga tidak ada lagi.

Termasuk jika ada calon anggota legislatif (caleg) asal parpol tersebut lolos sebagai anggota legislatif, maka caleg bersangkutan dinyatakan gugur. Posisinya kemudian akan diisi oleh caleg dari parpol lain.

“Untuk penyerahan LPPDK ini terakhir tanggal 2 Mei kemarin. Dan, semua parpol sudah menyerahkan LPPDK ke KPU Loteng,” ujarnya.

Proses selanjutnya, LPPDK seluruh parpol sudah diserahkan ke Kantor Akuntan Publik yang sudah ditunjuk oleh KPU provinsi untuk proses audit.

Audit ini untuk menilai apakah laporan tersebut dinilai layak atau tidak. Soal jika kemudian nantinya ditemukan ada kejanggalan dalam laporan, misalnya sumber serta peng-

gunaan dana kampanye yang di luar kewajaran, itu menjadi kewenangan Bawaslu untuk melakukan tindakan.

“KPU dalam hal ini hanya pada proses pengadministrasian. Untuk audit dilakukan oleh lembaga yang independen.

Sementara atas temuan yang mungkin ada dalam laporan milik parpol tersebut, nanti Bawaslu yang akan mengambil tindakan. Tentunya sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku,” tambah Zaeroni.

Lalu apa sanksi bagi parpol jika temukan ada kejanggalan dalam LPPDK-nya? Zaeroni mengaku itu juga menjadi ranahnya Bawaslu, karena sudah ada aturan dan regulasi yang mengatur terkait sanksi atau hal-hal lainnya yang terkait dengan LPPDK parpol peserta pemilu. “Intinya, semua parpol sudah menyelesaikan kewajibannya berupa LPPDK. Soal kelanjutanya, nanti menunggu hasill audit,” tandasnya. (kir)

Tanjung (Suara NTB) Galian C menjadi dilema tersendiri di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dari sekian banyak lokasi tambang, hanya Raden Satriadi alias Beldur yang mengurus izin. Sedangkan pengusaha lainnya tidak. Namun meski berizin, aktivitas galian C mendapat sorotan masyarakat, karena dampak lingkungannya yang mengkhawatirkan.

Terhadap protes warga itu, Beldur tidak menutup mata. Ia mengambil sikap tegas dengan menutup galian C yang dikelolanya. Langkah Beldur justru diikuti oleh sejumlah pengusaha lain, misalnya Sabah, Arsyad, dan Edi. Mereka kompak menutup lokasi galian dan menunggu keluarnya sikap dari Pemerintah Provinsi NTB selaku pemberi izin galian C. Kepada wartawan, Sabtu (4/ 5) Beldur memberi klarifikasi atas lokasi Galian C Dusun Luk Barat, dan eks TPA. Terhadap dua lokasi itu, ia mengaku salah satu adalah miliknya dan mempunyai izin resmi. Sedangkan lokasi di eks TPA (tempat pembuangan akhir) sampah sementara Dusun Klongkong, Desa Samba, adalah milik warga. Ia hanya menyuplai alat berat dengan kesepakatan sewa kepada pemilik lahan, Amaq Mirak.

“Kalau lokasi di Lokok Meang (berdekatan dengan lokasi Beldur), bukan milik saya, tapi milik Sabah. Itu memang tidak berizin,” ujarnya.

Beldur menegaskan tidak ingin disalahkan atas kondisi yang

ada. Di mana galian C saat ini mengalami dilema. Di satu sisi, izin-izin galian C baik pasir dan batu, rata-rata tidak memiliki izin. Ia mencontohkan, lokasi penambangan batu di Dusun Lebari, masih dalam proses pengajuan BKPRD. Di sisi lain, pihaknya diminta untuk menyuplai material galian C untuk mempercepat proses rekonstruksi rumah tahan gempa di masyarakat.

“Kalau boleh jujur, material galian C untuk kecamatan Tanjung, Pemenang dan sebagian Kayangan sekitar 90 persen saya suplai. Kalau ini diprotes, besok pun saya akan hentikan semua aktivitas penambangan,” ancamnya.

Ternyata gertakan Beldur bukan isapan jempol. Minggu pagi, ia menghubungi koran ini dan memastikan bahwa seluruh alat berat miliknya dan alat berat milik 3 pengusaha lain, ditarik.

Alat-alat tersebut tidak akan beroperasi sampai menunggu solusi dari Gubernur NTB. “Saya sudah pastikan, semua alat kita istirahatkan. Begitu juga alat kawan-kawan yang lain, mereka tidak berani beroperasi lagi kalau tetap dipersoalkan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Beldur dengan alat dan armadanya yang dominan dari pengusaha lain menyuplai sekitar 187-200 dump truck pasir dan 100 dump truck batu per hari. Jumlah itu bahkan bisa lebih, karena belum menghitung jumlah rit pasir dan batu yang diangkut ke Lombok Barat dan Mataram. (ari)

(Suara NTB/ri)

HENTIKAN SEMENTARA - Operasional alat berat di lokasi galian C dihentikan sementara sambil menunggu izin dari Pemprov NTB rampung.

Festival Ramadhan Digelar Sebulan Penuh Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) akan mengelar Festival Ramadhan selama satu bulan penuh di Alun-alun Tastura Kota Praya. Festival ini diikuti puluhan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di daerah ini. Termasuk dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng.

“Festival Ramadhan ini digelar untuk menyemarakkan bulan puasa. Sekaligus bisa menjadi ajang silaturahmi dan ibadah bagi masyarakat di daerah ini,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT.S.H., dalam rapat dengan kepala OPD lingkup Pemkab Loteng, Minggu (5/5).

Selain akan diisi dengan festival kuliner tradisional, juga akan ada kegiatan pemberian santunan bagi anak yatim piatu serta kegiatan ibadah lainnya. Selain itu, dalam hal ini Pemkab Loteng memberikan ruang bagi semua lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi menyumbang bagi anak yatim, sehingga

semua lapisan masyarakat bisa sama-sama merasakan kegembiraan menyambut bulan puasa.

“Yang memberikan sumbang gembira bisa mendulang pahala kebaikan. Bagi yang menerima santunan juga senang,” tegasnya.

Kegiatan direncananakan dimulai sejak masuk waktu Salat Ashar, kemudian dilanjutkan dengan ceramah 10 menit sebelum Magrib. Setelah itu berbuka puasa bersama dan Salat Maghrib berjamaah hingga Salat Tarawih juga digelar secara berjamaah.

Agar tampak lebih semarak, semua kantor OPD, BUMN dan instansi pemerintah serta swasta lainnya juga diinstruksikan akan memasang lampu hias.

Atau minimal lampu penerang pinggir jalan. Supaya Kota Praya bisa benar-benar hidup pada malam harinya. “Khusus untuk menekan gejolak harga kebutuhan pokok selama bulan puasa, Disperindag nantinya juga akan menggelar kegiatan pasar murah di lokasi yang sama,” ujarnya. (kir)

SUARA NTB Senin, 6 Mei 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Parlementaria Kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa dengan Harian Suara NTB Penjelasan Komisi Dewan Terhadap Raperda Inisiatif 2019 (2 Habis) Sumbawa Besar (Suara NTB) Rapat Paripurna DPRD Sumbawa dengan agenda penjelasan komisi komisi terhadap Raperda inisatif tahun 2019, telah digelar Kamis (2/5) lalu.

Setiap Komisi mengajukan dua Raperda inisiatif sehingga ada delapan Raperda inisiatif yang dibahas tahun ini.

Komisi II DPRD Sumbawa, melalui juru bicaranya, Budi Kurniawan S.T, menjelaskan dua Raperda, yakni, Raperda standar keselamatan bangunan gedung publik dan Raperda pelestarian lingkungan hidup yang menjadi usulan dalam program legislasi daerah (Prolegda) kabupaten Sumbawa tahun 2019.

Latar belakang Raperda tentang standar keselamatan bangunan gedung publik, meningkatnya jumlah penduduk, tentu berpengaruh terhadap tingkat pembangunan. Terutama sekali bangunan-bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Keberadaan bangunan gedung publik dapat diperuntukan untuk kepentingan umum, baik keagamaan, usaha, kepentingan sosial hingga budaya. Dengan maraknya bangunan gedung publik yang berdiri kokoh maupun yang masih

dalam perencanaan, membuat kebutuhan hidup masyarakat semakin terpenuhi.

Namun, hadirnya bangunan gedung publik di tengah masyarakat, masih menyumbang berbagai pertanyaan dan masalah. Terutama belum terpenuhinya standar keselamatan bangunan gedung publik.

Keberadaan standar bangunan gedung publik salah satu kewajiban untuk mencegah terjadinya keruntuhan (anjlok) bangunan, kebakaran bangunan hingga adanya petir yang menyambar bangunan. Apabila standar keselamatan bangunan gedung publik telah terpenuhi, maka kemungkinan bangunan gedung publik yang menjulang, baik yang berada di kota dan di desa dapat terhindar dari keruntuhan, kebakaran dan sambaran petir.

Kemudian, Raperda tentang pelestarian lingkungan hidup dilatarbelakangi keberadaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah tentu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun dalam upaya pemanafaatan dimaksud, harus berwawasan lingkungan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Agar tidak

terdorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan orang cenderung melakukan ekploitasi SDA secara berlebihan yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Sehingga mengakibatkan kepunahan salah satu unsur SDA. Yang dimana unsurunsur SDA dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi. Sehingga kerusakan atau kepunahan salah satu unsur SDA mengakibatkan terganggunya ekosistem dan rusaknya lingkungan hidup. Rusaknya lingkungan hidup yang terjadi di berbagai kecamatan dan desa menyebabkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil.

Agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup yang berlebihan maka penting diatur atau dibuat regulasi tentang pelestarian lingkungan hidup. Untuk memanfaatkan SDA, negara harus mengedepankan pelestarian lingkungan hidup agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat. Sehingga dalam peman-

faatan sumberdaya alam dapat terkendali dengan baik dan tidak terjadinya eksploitasi secara masif yang menimbulkan kerugian bagi negara dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu sangat penting pemanfaatan SDA yang tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.

Komisi IV melalui juru bicaranya, H. Mustajabuddin S.Sos, menjelaskan dua Raperda usulan Komisinya, yakni, Raperda daerah tentang pembatasan peredaran dan penyalahgunaan obat tertentu, berbahaya dan zat adiktif lainnya dan Raperda tentang cagar budaya. Latar belakang Raperda tentang pembatasan peredaran dan penyalahgunaan obat tertentu, berbahaya dan zat adiktif lainnya, pemberian pelayanan kesehatan oleh pemerintah baik yang dilakukan oleh unit kesehatan, rumah sakit, puskesmas tentu melalui mekanisme yang telah ditentukan. Mulai dari diagnosa penyakit hingga pemberian obat agar semua masyarakat yang dilayani agar cepat sembuh. Keberadaan obat sangat penting bagi manusia karena dapat menghilangkan berbagai penyakit yang terdapat dalam tubuh manusia.

Akan tetapi, kebanyakan dikon-

Kerjasama Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan dengan Harian Suara NTB

DPPP KSB Target Tuntaskan Pro PJK dalam Tiga Tahun Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menargetkan penuntasan program Produktivitas Padi, Jagung, Kedelai (Pro PJK) dalam 3 Tahun.

Program ini merupakan langkah peningkatan 3 komoditas pertanian daerah di atas rata-rata target provinsi.

KEPALA DPPP KSB, Suhadi, SP., M.Si menjelaskan, melalui program tersebut pihaknya menargetkan peningkatan produksi padi dan jagung sebanyak 7,5 ton dan kedelai 1,7 ton per hektar dalam sekali musim tanam. “Jadi kita ingin 3 komoditas pertanian kita di atas rata-rata target provinsi,” katanya.

Untuk tanaman padi sementara ini rata-rata produksi petani di KSB sebesar 6 ton/hektar. Menurut Suhadi, demikian pula pada tanaman jagung dan kedelai jumlah produksi per sekali tanam masih belum memenuhi rerata target Pro PJK. “Padi sebenarnya ada yang sudah lebih dari 7,5 ton bahkan sampai 9 ton, tapi kalau diratarata baru 6 ton sekali panen. Begitu juga jagung dan kedelainya,” sebutnya.

Dalam rangka mengejar target Pro PJK itu DPPP KSB saat ini tengah

menyusun strategi. Setidaknya ada 2 fokus upaya yang akan dijalankan pertama peningkatan kapasitas petani dan perbaikan infrasruktur serta daya dukung pertanian. Disebutkan Suhadi, setidaknya butuh waktu 3 tahun sehingga petani bisa memenuhi target Pro PJK itu dengan asumsi peningkatan bertahap sebesar 0,5 ton/tahun. “Setahun dua kali panen kan. Nah kita bisa lihat di situ apakah kenaikan produksinya terjadi,” timpalnya.

Menurut dia, langkah mengejar program Pro PJK saat ini sedikit lebih mudah dengan kembali bergabungnya bidang penyuluh ke DPPP. Sebab kehadiran penyuluh mempermudah arus informasi dari petani ke dinas dan sebaliknya. Kehadiran penyuluh juga banyak memberikan ide kepada dinas terkait langkah-langkah strategis yang bisa dijalankan.

Suhadi “Alhamdulillah penyuluh banyak sumbang saran ke kita sehingga kami yakin dalam 3 tahun target Pro PJK itu bisa terealisasi,” papar mantan sekretaris Bappeda Litbang ini.

Secara umum lanjut dia, target pemerintah di sektor pertanian ada tiga.

Selain peningkatan produktivitas dalam kerangka lebih luas target lainnya yakni kapasitas dan peningkatan kesejahteraan petani. “Tentu 3 hal itu saling berkaitan. Makanya kita awali dengan peningkatan kapasitas dulu, baru produktivitas dan terakhir goalnya kesejahteraan,” imbuhnya. (bug/*)

sumsi atau melebih dosis juga mengalami masalah bagi perkembangan psikologi manusia.

Karena kadungan yang terdapat dalam obat juga mengandung bahan yang menimbulkan dampak buruh bagi pekembangan manusia.

Seiring perkembangan teknologi, keberadaan obat yang yang didistribusikan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) keberbagai apotik, usaha-usaha, rumah sakit dan lain-lain sudah mulai diketahui oleh masyarakat terkait dengan kandungan yang terdapat dalam obat. Sehingga banyak masyarakat menyalagunakan keberadaan obatobat tersebut. Tidak hanya itu, banyak apotik, rumah sakit dan usaha-usaha memberikan obat tertentu tanpa disertai resep dokter sehingga obat tersebut dapat berbahaya bagi pasien. Untuk menimalisir hal tersebut, maka penting dilakukan pembatasan peredaran obat tertentu, berbahaya dan zat aditif lainnya.

Guna dapat mengatur ruang gerak bagi penyalur obat kepada masyarakat. Agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak. Terutama sekali bagi generasi mendatang agar tidak disalah

gunakan terhadap penggunaan obat tertentu.

“Pengaturan pembatasan peredaran dan penyalagunaan obat-obat tertentu dan zat aditif lainnya merupakan keinginan dan harapan masyarakat. Sehingga wajar jika disusun regulasi tentang pembatasan peredaran dan penyalagunaan obat-obat tertentu dan zat aditif lainnya,”terang Mustajabuddin.

Berikutnya, Raperda daerah tentang cagar budaya. Indonesia memiliki berbagai peninggalan besar, salah satunya, peninggalan kesultananSumbawa dan masyarakat zaman dahulu. Peninggalan tersebut merupakan warisan budaya yang dikategorikan sebagai cagar budaya yang harus dilindungi. Berdasarkan UU No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya, yaitu cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pengelolaan cagar budaya di-

lakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Sehingga, dapat dikatakan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dalam hal ini situs peninggalan bangunan cagar budaya,struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air oleh masyarakat sumbawa juga merupakan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten Sumbawa. Pengelolaan bangunan cagar budaya, di kabupaten sumbawa ini menjadi salah satu misi pembangunan daerah kabupaten Sumbawa yang tertuang dalam Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbawa tahun 2011-2031.

Materi pengaturan Raperda, berisi ketentuan umum yang membahas tentang ketentuan dan pengertian yang bersifat umum dari substansi peraturan daerah ini, asas, tujuan dan ruang lingkup, fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban masyarakat, kriteria cagar budaya, pemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian, registrasi cagar budaya, pelestarian, tim ahli cagar budaya dan pendanaan. (arn/*)

Lampaui Target, Partisipasi Pemilih di Sumbawa Capai 82,7 Persen Sumbawa Besar (Suara NTB) Partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sumbawa cukup tinggi yakni 82,7 persen. Persentase tersebut jauh melampaui partisipasi politik pada Pilkada Gubernur 2018 dan target secara nasional.

Ketua KPU Sumbawa, M. Wildan, M.Pd kepada wartawan menyampaikan, partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sumbawa sangat signifikan yakni 82,7 persen. Jumlah ini jauh melampaui target nasional yakni 77,5 persen. Selain itu juga melampauai partisipasi pemilih pada Pilkada Gubernur NTB tahun 2018 lalu yang berada pada angka 76 persen. Dari jumlah pemilih baik DPT, DPTb, DPK sekitar 341.136 orang dan yang menggunakan hak pilihnya sekitar 281.098 orang.

“Partisipasi dari pemilih kita sangat signifikan yaitu sebanyak 82,7 persen.Sedangkan nasional menargetkan kepada kita 77,5 persen.

Kami sudah jauh melampaui di atasnya. Kalau dari Pilkada Gubernur NTB tahun 2018 kita dapat 76 persen,” ujarnya.

Dijelaskannya, tingginya partisipasi pemilih ini dimungkinkan karena usaha sosialisasi yang dilakukan, baik dari penyelenggara maupun pemerintah. Kemudian peran peserta pemilu yang mengajak konstituen dan masyarakat untuk memilih. Termasuk kesadaran dari pemilih itu sendiri untuk memilih, bahwa suatu suara menentukan nasib bangsa dan pemimpin lima tahun kedepan.

“Mungkin inilah salah satu faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat untuk memilih di tahun 2019 ini tinggi,” terangnya.

Selain itu, pelaksanaan Pemilu serentak yakni Pilpres dan Pileg

secara bersamaan juga dimungkinkan menjadi faktor meningkatnya partisipasi pemilih. ”Karena sudah berbaur, bercampur, saling terkait dan saling mendukung. Jadi tidak hanya satu kepentingan hanya untuk memilih presiden, tetapi juga untuk memilih wakil rakyat,” tambah Wildan.

Pihaknya sebagai penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 17 April lalu. Selain itu, pihaknya juga berterima kasih kepada Pemda, TNI dan Polri yang selalu menjaga dan mengawal pelaksanaan Pemilu sehingga berjalan dengan aman, tertib dan kondusif. Termasuk peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat yang secara bahu-membahu menyukseskan Pemilu 2019 ini. (ind/arn)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 6 Mei 2019

Didi Sumardi Lolos, Nengah Sugiartha Kunci Kursi Terakhir Mataram (Suara NTB) Rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 di Kecamatan Mataram akhirnya bisa dituntaskan, Minggu (5/5) kemarin. Dari hasil rekapitulasi tersebut, memperlihatkan partai-partai yang akan memperoleh kursi wakil rakyat di DPRD Kota Mataram dari dapil Kecamatan Mataram ini. Di Dapil Kecamatan Mataram, diketahui ada tujuh kursi wakil rakyat yang diperebutkan. Sehingga dari 16 partai politik dipastikan sembilan partai harus gigit jari.

Adapun partai-partai yang diprediksi akan membagi habis jatah kursi Dapil Kecamatan Mataram berdasarkan hasil perolehan suara antara lain, partai dengan perolehan suara terbanyak ditempati oleh Partai Gerindra. Partai besutan Prabowo ini berhasil mengantongi dukungan sebanyak 6.713 suara.

Dengan raihan suara itu, Gerindra berhasil merebut satu kursi.

Perolehan suara urutan kedua ditempati oleh PDIP yang mengantongi 4.984 suara. Sama dengan Gerindra, partai banteng moncong putih ini juga dipastikan mendapat satu kursi.

Diposisi ketiga bertengger Partai Demokrat yang mendapat dukungan 4.164 suara. Kemudian disusul oleh Partai Golkar yang harus puas di posisi empat besar dengan perolehan 4.150 suara.

Posisi urut kelima prolehan suara ditempati oleh PAN yang mengantongi 3.472 suara, baru kemudian disusul oleh Hanura diposisi urut enam dengan total dukungan sebanyak 3.076 suara.

Sementara itu Partai Nasdem tampil di urutan ketujuh dengan perolehan suara sebanyak 2.902 suara. Nasdem berhasil mengungguli pesaing terdekatnya yakni Partai Berkarya dengan perolehan suara sebanyak 2.890 suara dan PKB dengan 2.873 suara.

Setelah berhasil mengungguli Partai Berkarya dan PKB dengan selisih perolehan suara yang cukup tipis, Nasdem memastikan diri mengunci jatah kursi terakhir di dapil Kecamatan Mataram.

“Kita ini kuda hitam, awalnya kita diprediksi tidak akan dapat kursi, karena kita sempat dikatakan akan kalah melihat perolehan suara yang bersaing ketat. Tapi setelah pleno kita kita optimis dapat kursi terakhir,” kata I Nengah Sugiartha, Caleg Nasdem nomor urut 1 kepada Suara NTB usai pleno di Kantor Camat Mataram.

Adapun daftar caleg yang dipastikan akan melenggang ke gedung wakil rakyat DPRD NTB Kota Mataram di jalan lingkar selatan dari tujuh partai yang sudah dipastikan kunci kursi dari Dapil Kecamatan Mataram itu antara lain.

Di Partai Gerindra berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara di Kecamatan Mataram, memperlihatkan bahwa caleg peraih suara tertinggi ditempati oleh Hj. Baiq Mirdiati. Ia dipastikan akan terpilih sebagai wakil Gerindra setelah mengantongi perolehan suara pribadinya sebesar 2.033 suara.

Dari PDIP sendiri, caleg petahana, I Wayan Wardana, SH., dipastikan terpilih kembali untuk periode berikutnya setelah memimpin perolehan suara. Ia berhasil mengantongi suara sebesar 1.744 suara.

Berikutnya dari Partai Demokrat, nama Shinta Primasari, ST dengan perolehan suara pribadi sebesar 2.522 suara. Ia dipastikan akan duduk di kursi wakil rakyat periode berikutnya.

Sementara itu, wakil dari Partai Golkar dipastikan telah dikunci oleh caleg petahana yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Mataram, yakni H. Didi Sumardi. Perolehan suara Didi Sumardi sebesar 1.346 suara berhasil mengungguli caleg lainnya, sehingga ia dipastikan kembali melenggang untuk periode selanjutnya. Sebelumnya, Didi Sumardi sempat diprediksi tidak akan lolos, karena perolehan suara sementara pada waktu itu relatif kecil.

Sedangkan dari PAN, kemungkinan besar akan mengutus M. Luhur Pribadi untuk duduk di kursi wakil rakyat, setelah mengantongi perolehan suara sebanyak 1.210 suara. Kemudian di Hanura akan mengirim Sang Ketut Deresta yang mendapat suara tertinggi di Hanura sebanyak 1.794 suara.

Sementara di Nasdem, caleg yang akan menempati kursi wakil rakyat paling “panas” karena menjadi kursi terakhir yang diperebutkan oleh tiga partai dengan selisih suara yang sangat tipis antar partai, yakni I Nengah Sugiartha dipastikan akan duduk di kursi wakil rakyat setelah berhasil mengantongi suara sebesar 1.075.

Hasil pleno Kecamatan Mataram tersebut kemudian langsung di bawah ke KPU Kota Mataram. Di KPU, hasil pleno Kecamatan Mataram itu langsung akan diplenokan. Karena kecamatan Mataram merupakan kecamatan terakhir yang menyelesaikan pleno tingkat PPK. (ndi)

Halaman 8

Diwarnai Protes

Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Tetap Digelar Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Minggu (5/5) kemarin, mulai menggelar rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019. Kendati sempat diskor dan diwarnai protes dari sejumlah partai politik. Karena ada kecamatan masih belum menyelesaikan proses rekapitulasi perolehan suaranya sampai pleno kabupaten akan digelar.

Mesti tetap digelar, namun rapat pleno hari pertama yang digelar di gedung eks kantor DPRD Loteng tersebut hanya sampai pada penetapan jadwal rekapitulasi suara untuk masing-masing kecamatan saja. Tidak sampai rekapitulasi perhitungan perolehan suara. “Rekapitulasi perhitungan peroleh suara baru akan dimulai Senin besok (hari ini, red),” sebut Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin.

Awalnya, pleno rekapitulasi perolehan suara sedianya akan dimulai Minggu pagi. Namun

begitu rapat pleno dimulai, sejumlah parpol menyampaikan protes. Dan, meminta pleno rekapitulasi suara ditunda.

Mengingat, belum seluruh kecamatan menyelesaikan proses rekapitulasi suaranya.

Setelah melalui pembahasan internal KPU, kemudian memutuskan menunda rapat pleno dan baru dimulai sekitar pukul 16.45 wita.

Begitu rapat pleno dibuka, protes kembali berdatangan.

Para perwakilan parpol tetap ngotot meminta pleno ditunda. Lantaran masih dua ke-

camatan yakni Kecamatan Pujut dan Batukliang belum juga menyelesaikan rekapitulasi suaranya.

Tidak sampai di situ saja, perwakilan parpol kemudian memilih untuk walkout dari ruang rapat pleno. Setelah pihak KPU Loteng ngotot memulai pleno, diawali dari Kecamatan Kopang. Melihat situasi yang tidak memungkikan, KPU Loteng akhirnya memutuskan untuk menunda perhitungan suara hingga Senin besok (hari ini, red) sesuai jadwal yang sudah disepakati.

Semestinya tambah Fuad, rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten dijadwalkan Sabtu (4/5).

Hingga hari Selasa (7/5) besok.

Namun masih ada yang belum selesai. Sehingga diputuskan pleno perolehan suara tingkat kabupaten tetap akan digelar pada hari Minggu. Karena kalau tetap menunggu semua kecamatan selesai pleno, khawatirnya waktu pleno di tingkat kabupaten sedikit.

“Pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten kenapa kita gelar meski pleno kecamatan belum selesai, semata-mata untuk efektifitas waktu. Karena waktu untuk pleno kabupaten tidak panjang. Beda kalau waktu pleno kecamatan,” terangnya. Dan, secara aturan pleno kabupaten dibolehkan walaupun pleno kecamatan be-

lum tuntas seluruhnya.

Polanya nanti, kecamatan mana yang sudah selesai melakukan rekapitulasi perolehan suaranya itulah yang lebih dulu akan dihitung di kabupaten. Sembari menunggu kecamatan yang lain. Apalagi untuk rekapitulasi suara pemilu kali ini akan cukup makan waktu. Sehingga cukup waktu untuk menunggu kecamatan yang belum selesai pleno rekapitulasi suara.

“Kecamatan yang belum selesai pleno inikan rata-rata sudah mau selesai. Jadi tidak akan butuh waktu lama untuk menyelesaikan proses rekapitulasi suaranya. Mana kecamatan yang paling akhir menyelesaikan proses rekapitulasi suara, itulah yang akan dihitung paling akhir nantinya,” imbuh Fuad. (kir)

TPPU Kredit Modal Perumahan

Komisaris PT PDM Bisa Dipanggil Paksa

(Suara NTB/dok)

Dermaga Gili Air

Kasus Dermaga Gili Air

Penyidik Periksa Ahli Konstruksi Mataram (Suara NTB) – Penyidik melanjutkan pemeriksaan dalam rangkaian penyidikan dugaan korupsi pembangunan Dermaga Gili Air, Pemenang Lombok Utara. Setelah meminta audit investigasi ke BPKP Perwakilan NTB, penyidik mendatangkan ahli konstruksi Universitas Mataram.

“Sudah minta ahli untuk memeriksa konstruksi dermaga,” ujar Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat dikonfirmasi akhir pekan lalu.Bersama ahli, sambung dia, penyidik akan turun mengecek

kondisi proyek. Ahli selanjutnya dimintai menjelaskan soal spesifikasi konstruksi dermaga.

Hasil itu kemudian menjadi bekal penghitungan kerugian negara. “Kita lihat dulu dari auditor hasil audit investigasinya seperti apa baru setelah itu minta audit kerugian negara,” kata Syarif. Penyidik menemukan indikasi korupsi diduga berupa penyimpangan volume dan spesifikasi pekerjaan proyek di Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara tersebut. Hal itu meyakinkan penyidik untuk meningkatkan sta-

tus penanganan kasus ke tahap penyidikan pada April lalu.

Penyidik masih mengumpulkan bukti dugaan kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan pekerjaan proyek.

Proyek yang dibiayai dana alokasi khusus tahun 2017 ini tetap dinyatakan tuntas dan rekanan mendapat pembayaran penuh. Proyek pembangunan dermaga apung Gili Air bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017. Total pagu yang dianggarkan mencapai Rp 6,6 miliar. Proyek lalu dikerjakan dengan nilai kontrak Rp 6,28 miliar. (why)

Mataram (Suara NTB) – Komisaris PT PDM, TS alias TG batal diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) kredit modal kerja pembangunan perumahan Dompu tahun 2018. Jaksa bakal memanggil TS lagi untuk kedua kalinya. Jika masih tak mau datang, jaksa akan menggunakan upaya paksa.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menjelaskan, pemeriksaan TG sebagai tersangka menyusul pemeriksaan satu tersangka TPPU lainnya yakni Direktur PT PDM, SR. ”TPPU-nya, Surahman sudah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Yang Teguh sudah dipanggil tidak mau datang,” ujarnya dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Dalam panggilan pertama pemeriksaan tersangka TPPU tersebut, TG beralasan sakit.

Jaksa masih memberi waktu kepada TG untuk menghadiri pemeriksaan lewat panggilan kedua. ”Kalau masih tidak kooperatif kita pakai secara yuridis, bagi yang tanpa alasan yang sah bisa dilakukan upaya paksa,” tegas Dedi. Pemeriksaan tersebut untuk penyusu-

(Suara NTB/dok)

Dedi Irawan nan berkas penyidikan.

Penyidikan TPPU tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan korupsi penyertaan modal senilai Rp6,3 miliar dari Bank NTB Cabang Dompu ke PT PDM. Modal untuk pembangunan perumahan tersebut diduga dipakai untuk keperluan lain. Nilai pencucian uang dua tersangka tersebut masih ditelusuri PPATK Jaksa menemukan inidikasi kredit tetap dikucurkan meskipun perumahan yang dibangun PT PDM belum memiliki konsumen. Proses kredit diduga tidak ada agunan, atau jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur, dan studi kelayakan tidak lengkap. (why)

Salip Golkar, Demokrat Berpeluang Dua Kursi di Dapil VI DPRD NTB

(Suara NTB/ist-penrem)

KAYU SITAAN - Tim gabungan Kodim Sumbawa dan KPH Batulanteh menunjukkan barang bukti kayu sitaan.

Personel Kodim dan KPH Sumbawa Sita 60 Batang Kayu Ilegal Sumbawa (Suara NTB) Tim operasi gabungan pemberantasan iIlegal logging Kodim 1607/Sumbawa dan KPH Puncakngengas Batulanteh, berhasil mengamankan sekitar 60 batang kayu balok, Kamis (2/5) lalu. Kayu diduga hasil pembalakan liar di Dusun Selang Desa Kreke Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.

“Jenis kayu yang diamankan tim operasi gabungan adalah jenis kayu Sonokling yang diduga hasil illegal logging,’’ ujar Pasi Inteldim 1607/Sumbawa Letnan Satu Chb Wahyu Amri. Menurutnya, tumpukan kayu yang sudah diolah dengan berbagai ukuran tersebut ditemukan dalam semak-semak dan di dalam Air Irigasi Dusun Selang Desa Kreke. Tim gabungan kemudian mengangkut menggunakan truk KPH menuju Kodim Sumbawa.

“Alhamdulillah saat ini kayu sudah diamankan di Makodim Sumbawa sambil menunggu proses penyelidikan lebih lanjut dari BKSDA Propinsi NTB,” ungkap perwira kelahiran Lombok Timur tersebut.

Sementara Dandim Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huda, SE. M.Sc., memberikan apresiasi kepada tim gabungan yang berhasil mengamankan sejumah kayu yang diduga hasil pembalakan liar tersebut.

“TNI tetap konsent terhadap pemberantasan illegal logging dengan harapan terpeliharanya kelestarian hutan sekaligus melindungi keseimbangan alam,” tegas Dandim. Hutan kita saat ini, lanjutnya, sudah banyak yanggundulakibat minimnya pohon. (ars)

Mataram (Suara NTB) Kejayaan Partai Golkar di dapil VI (Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima) pada Pemilu 2019 ini runtuh. Perolehan suara sementara partai beringin mengalami penurunan cukup segnifikan, sehingga Golkar harus mengikhlaskan kehilangan satu kursi di dapil ini, yang sebelumnya selalu menyumbangkan dua kursi.

Dari data perolehan suara sementara yang dihimpun Suara NTB dari DA1 dari hasil pleno di kabupaten/kota yang sedang berlangsung, suara Partai Golkar di pemilu kali ini terjun ke posisi urut enam besar setelah mengantongi suara 37.868 suara. Perolehan suara terbesar pertama diduduki oleh Partai Demokrat yang mengantongi suara 64.858 suara. Dengan suara tersebut, Demokrat berpeluang untuk mendapatkan dua kursi wakil rakyat.

Golkar bahkan masih kalah dengan Nasdem yang berhasil masuk posisi lima besar yang mengantongi dukungan suara sebesar 37.950 suara. Kemudian di atas Nasdem berturutturut Yakni PPP dengan perolehan suara 43.555, PAN 51.472 suara dan posisi dua

besar ditempati Gerindra dengan suara sebesar 55.932.

Melihat Perolehan suara Golkar di dapil VI ini yang hanya mampu mempertahankan satu kursi saja. Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal itu, ia mengakui bahwa Golkar tak bisa mempertahankan dua kursi di dapil VI ini.

“Ya fakta di lapangan seperti itu, persaingan sangat ketat, semua partai bergerak.

Tapi alhamdulillah kita masih bisa mempertahankan 10 kursi,” kata Isvie.

Menurut Isvie meski kehilangan satu kursi di dapil VI, namun yang pasti bahwa Golkar masih bisa mempertahankan rekor kemenangan di NTB dan tetap memegang palu kekuasaan di DPRD NTB. “Yang jelas kita masih tetap menang dan masih ketua DPRD,” tegasnya.

Terkait dengan kegagalan Golkar mempertahankan kursinya, Isvie akan melakukan evaluasi terhadap capaian hasil Pileg 2019 ini. Sehingga bisa mengatahui faktor penyebab penurunan perolehan kursi Golkar. “Kita evaluasi caleg yang tidak berbuat, tapi banyak hal yang

mempengaruhi,” katanya.

Adapun caleg Golkar di dapil VI ini yang berpeluang melenggang ke Udayana adalah Abdul Hafid setelah memastikan dirinya menjadi peraih suara terbanyak. Sementara caleg petahana, H. Nurdin dipastikan kursi wakil rakyat yang sedang didudukinya akan dilepasnya.

Didapil VI, sebagian besar caleg petahana berguguran.

Caleg petahana dari PKB, Hj, Nurlaela Chairunisa dipastikan terpental, setelah perolehan suaranya sebesar 7.004 suara disalip jauh oleh Akhmad Akhdiasyah yang mengantongi suara sebesar 10.540 suara. PKB memastikan diri memesan satu kursi setelah mengantongi suara sebesar 35.043 suara sehingga menepatkan delapan besar.

“Data berbasis DA1, minus Kecamatan Raba, masih pleno, tertinggi internal atas nama Akhdiansyah dengan suara 10.540. Insya Allah PKB Dikursi ke-8,” kata Sekretaris DPW PKB NTB, Akhmad Akhdiasyah kepada Suara NTB. Di Demokrat, caleg petahana, Misfalah juga dipastikan terpental, dari peluang memboking dua kursi pertama di-

pastikan telah dikunci oleh H. A. Arahman H Abidin yang perolehan suara meninggalkan jauh caleg lainnya. Posisi kursi kedua kemungkinan besar akan jadi milik Abdul Rauf.

Perolehan suara Misfalah anjlok dibandingkan dengan perolehan suara pada pemilu 2014 lalu. Sementara ini, ia hanya mampu memperoleh suara sebanyak 7 ribuan lebih. Sekitar 10 ribuan lebih suara sebelumnya hilang, diketahui pada periode sebelumnya, Misfalah tercatat sebagai caleg peraih suara terbanyak di Dapil VI setelah mengantongi 17 ribu lebih.

Caleg petahana dari PPP, Safriansar juga dikabarkan terpental. Kemudian PDIP melihat Perolehan suaranya dipastikan tak berhasil mempertahankan kursinya. Caleg petahana Akhmad Yadiansah dipastikan terpental. Jatah kursi PDIP kemungkinan diambil oleh Partai Berkarya yang diprediksi memesan satu

(Suara NTB/dok)

Hj. Baiq Isvie Rupaeda kursi setelah mengantongi suara sebesar 21.144 suara.

Dari perolehan sementara yang diolah Suara NTB di dapil VI ini, berikut partai yang berpeluang jatah 11 kursi DPRD NTB, berdasarkan perolehan suara masing-masing partai. Demokrat, 64.858 suara, Gerindra, 55.932 suara.

PAN, 51.472 suara. PPP, 43.555 suara. Nasdem, 37.950 suara. Golkar, 37.868. PKS, 37.248 suara. PKB, 35.043 suara. Hanura, 29.555 suara.

Berkarya, 21.144 suara. (ndi)

Senin, 6 Mei 2019

SUARA NTB

Halaman 9

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2144 CQ NOKA/NOSIN : MH1JFU1166K443898/ JFU1E-1442507 AN.BAIQ NUNUNG RISMAYA HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK HONDA R2 DR.2891 EA NOKA /NOSIN : MH1JFZ214JK331760/JFZ2E-1331718 AN.SRI SUCIATI HLG SEKITAR KOTA MATARAM

DIJUAL

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA

q

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 6 Mei 2019

Halaman 10

Bulan Ramadhan

Hentikan Perdebatan, Jaga ”Ukhuwah” dan Kedamaian Selong (Suara NTB) – Perdebatan mengenai siapa menang dan siapa kalah dalam pemilihan umum (Pemilu) diharapkan bisa dihentikan. Berlarut-larut dalam situasi pedebatan bisa memicu konflik dan memutus tali persaudaraan.

Demikian pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Manaarul Quran Desa Sukarema Kecamatan Lenek Lombok Timur TGH. M. Hizbi Khaer pada Suara NTB, Sabtu (4/5).

Menurutnya, setiap ajang pemilihan calon pemimpin, pasti ada perbedaan pilihan.

Beda pilihan merupakan hal yang sah. Beda pilihan bukan berarti memutus silaturahmi.

“Apapun pilihan kita, tetap jaga kedamaian,” pesannya.

Dalam proses pemilihan, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Pesta demokrasi ini ada panitia

penyelenggaranya, yakni Komisi Pemilihan Umum. Penentuan kalah dan menang itu menjadi wewenang KPU. Karenanya, setelah pesta demokrasi berlalu, semua elemen bangsa ini harus saling rangkul. Semua bahu membahu untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

Sekarang ini, ujarnya, masalah bangsa masih banyak, mulai dari kemiskinan dan pengangguran. Persoalan bangsa inilah yang harusnya dipikirkan bersama kemudian nantinya bagaimana mengatasinya dengan cara yang

lebih akseleratif. Bagi sebagian besar masyarakat, tambahnya, saat ini sebenarnya sudah tidak mempedulikan soal siapa nanti yang akan menjadi pemimpinnya. Karena warga tetap akan menjalankan aktivitas sehariharinya setelah menunaikan haknya dalam pesta demokrasi beberapa waktu lalu. “Tetap jaga persaudaraan dan jangan mudah percaya berita-berita hoaks,” pesannya.

Dewasa ini, tambahnya, yang menjadi masalah bangsa adalah banyaknya beritaberita yang yang dianggap bo-

hong. Terkadang yang beritanya benar tapi dinilai hoaks, begitupun sebaliknya yang hoaks justru dianggap benar.

Masyarakat harus pintar mengkaji dulu segala informasi tersebut. Terlebih saat puasa Ramadhan. Pilihan yang tepat agar tidak terjebak pada hiruk pikuk politik yang bisa memicu perpecahan, bagi TGH. M. Hizbi Khaer disarankan meningkatkan ibadah.

“Kalau saya cukup dengan mengaji saja di pondok pesantren,” demikian asanya.

Terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) TGH. Ishaq Abdul Gani meminta masyarakat tetap tenang. Pesta demokrasi sudah berlalu.

Terlebih memasuki bulan puasa Ramadhan, maka selu-

ruh warga diharap tetap tenang dan menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk.

TGH. Ishaq yang saat ini berada di tanah Suci Makkah berpesan kepada masyarakat hendaknya mengisi hari-hari Ramadhan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Selalu memohon kepada Allah SWT. “Mudahan Allah berikan yang terbaik buat masyarakat Indonesia,” doanya.

Dengan datangnya bulan suci Ramadhan, ujarnya, mudahan umat di Indonesia diharap bisa lebih tenang dan sejuk.

Sejuk menjalankan ibadah puasa tanpa terganggu oleh hiruk pikuk pesta demokrasi.

Soal penentuan siapa yang menang dalam pemilu nantinya itu sudah menjadi rahasia

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/ist)

TGH. M. Hizbi Khaer Allah SWT. Pasti ada yang kalah dan ada yang menang.

Manusia tidak mengetahui ada rahasia Allah. Terpenting tetap terjaga kedamaian. Prinsip dalam menjalankan pesta demokrasi, para pelaksana

TGH. Ishaq Abdul Gani harus jujur. KPU dipersilakan menjalankan tugasnya dengan baik dan jujur. Semua pelaksana dari tingkat bawah sampai atas harus jujur sesuai dengan fakta hasil yang sebenarnya. (rus/*)

Sambut Ramadhan, Remaja Gotong Royong Bersihkan Masjid Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berhari rayalah karena melihatnya, jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakan bilangan Sya’ban sampai tiga puluh hari.

(Hadits Riwayat Bukhari)

Selong (Suara NTB) Banyak cara menyambut datangnya bulan Ramadhan di Lombok Timur (Lotim) yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mulai dari bergotong royong membersihkan masjid, perbaikan sound system masjid hingga pengecatan ulang tembok bangunan masjid.

Kegiatan sosial atau kerja bakti tersebut hampir terlihat di semua desa. Salah satunya di Dusun Danger Utara Desa Danger Kecamatan Masbagik.

Remaja di dusun ini bergotong royong membersihkan Masjid Mifathul Jannah yang terdapat di dusun setempat.

Kegiatan yang dilakukan oleh

Puasa dan Perdamaian Mukhlishin Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram Di tengah ancaman intoleransi, baik dalam hubungan antara agama maupun antar golongan, bulan puasa sejatinya mampu mendinginkan jiwa yang berkobar akibat dari ambisi terhadap kepentingan indivual itu. Tidak pada tempatnya jika kesadaran keberagaman digunakan sebagai langkah konfik, dan kebencian. Inilah fenomena yang terjadi sebelum dan pascapemilihan presiden yang telah berlalu kita laksanakan. Hingga kini tinggal menunggu hasil dan pemenang sesungguhnya.

Saudaraku, hakikat puasa, tak berhenti pada tataran menahan hawa nafsu biologis saja. Sebab, kemarahan, dan halhal yang bersifat kekerasan (yang berujung menyakiti) dapat menggugurkan pahala puasa. Puasa, merupakan jihad melawan hawa nafsu. Dalam arti, bahwa puasa semestinya dapat mendorong kita untuk mengendalikan perilaku. Kita disebut sukses menjalankan puasa, jika kita berhasil mengalahkan hawa nafsu amarah, sehingga yang menang adalah nafsu muthmainnah.

Ketika hati kita dikuasasi oleh muthmainnah, maka kita tidak akan pernah berpikir untuk menebar kekerasan, bahkan kebencian. Yang selalu kita pikirkan hanyalah bagaimana mewujudkan perdamaian dan keharmonisan dalam perbedaan yang telah Allah Swt. ciptakan.

Kini, negeri kita sedang dilanda musibah. Banyak informasi buruk yang sifatnya mengadu domba dan menggugat finalitas NKRI. Padahal, ulama-ulama yang sangat alim dan shalih sebagai pendahulu kita telah menyepakati bahwa NKRI merupakan kesepakatan luhur bangsa yang tidak bertentangan dengan syariah, sehingga harus diterima sebagai kesepakatan luhur bangsa. NKRI sesungguhnya merupakan harga mati dan mempertahankannya merupakan sebuah sikap ksatria. Tak seharusnya, kekerasan dan permusuhan menguasai hati kita lantaran perbedaan pendapat. Bagaimana pun juga, umat Muslim Indonesia harus menampilkan sikap puasa yang mengandung nilai jihad (kesungguhan) dalam arti sebenarnya.

Nabi SAW bersabada: “Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka dosanya di masa lalu akan diampuni”(H.R. Bukhari dan Muslim).Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda: “Barangsiapa melakukan puasa satu hari di jalan Allah (dalam melakukan ketaatan pada Allah), maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan tujuh puluh tahun” (H.R. Bukhari).

‘Abdurrahman As-Sa’di menjelaskan jihad sebagai perbuatan sungguh-sungguh untuk menundukkan hawa nafsu dalam ketaatan kepada Allah. Hal ini karena kecenderungan jiwa adalah malas melakukan kebaikan, cenderung memerintahkan kejelekan, dan mudah mengeluh ketika ada musibah. Oleh karena itu, diperlukan kesabaran dan kesungguhan dalam komitmen untuk taat kepada Allah, butuh keteguhan dalam ketaatan, perlu bersungguh-sungguh melawan perbuatan maksiat kepada Allah, serta bersungguh-sungguh dalam sabar ketika ditimpa musibah. Yang dimaksud ketaatan di sini adalah melaksanakan perintah, mejauhi perkara yang terlarang, dan sabar menghadapai takdir. Seorang mujahid yang hakiki adalah yang bersungguh-sungguh merealisasikan tugas dan kewajibannya.

Oleh karenanya, saudaraku, mari di episode awal bulan penuh kemuliaan ini kita meningkatkan komitmen untuk menjalani puasa dengan segenap jiwa raga. Bukan hanya puasa menahan lapar dahaga, namun juga puasa dari nafsu amarah dan tindak kekerasan. Semoga Ramadhan menjadi pintu awal pembelajaran untuk semakin melembutkan hati, sehingga sikap dan perilaku kita semakin terpuji, santun, dan meneduhkan.Wallahu’alam.

para remaja di dusun ini dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1440 Hijriyah yang jatuh, Senin hari ini. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan nyaman dengan kondisi masjid yang bersih baik di dalam maupun lingkungan masjid. Aksi bersihbersih masjid menjelang bulan Ramadhan merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh para remaja di Dusun Danger Utara.

Bahkan aksi serupa juga kerap dilakukan pada Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) lainnya.

Ketua RT 09 Kampung Otak Mimbar Dusun Danger Utara Desa Danger Kecamatan Masbagik, Ansori mengatakan, kekompakan remaja membersihkan

Tips Puasa di Hari Pertama BULAN Ramadhan sudah tiba. Selama sebulan penuh kita akan berpuasa, menahan lapar, haus dan hawa nafsu dari setelah makan sahur sebelum fajar hingga berbuka di waktu Magrib. Dalam menjalankan ibadah puasa dibutuhkan kekhusyukan dan keikhlasan, Karena tubuh tidak akan mendapatkan asupan makanan dan minuman selama kurang lebih 14 jam. Hal ini tentu akan terasa sangat berat bagi orang yang tidak khusyuk dan tidak ikhlas menjalankan rukun islam yang ke empat ini. Untuk itu kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi ketika makan sahur juga saat berbuka.

Menjalankan ibadah puasa tidaklah mudah, terlebih di hari pertama. Biasanya di siang hari kita bebas makan apa saja yang kita sukai, sementara di bulan Ramadhan kita diwajibkan berpuasa. Terkadang tubuh kita merasa kaget dan puasa terasa sangat berat, berbeda dengan hari-hari selanjutnya yang terasa lebih ringan karena memang kita telah terbiasa. Nah untuk mengatasi hal ini, kami akan memberikan beberapa tips agar puasa di hari pertama terasa kebih ringan.

Berikut tips agar puasa di hari pertama sebagaimana dikutip dari www.beritatrendz.com.

1. Konsumsi karbohidrat kompleks 2. Penuhi asupan protein 3. Konsumsi lemak baik 4. Penuhi kebutuhan cairan 6. Hindari gorengan 7. Perbanyak berzikir Demikianlah informasi tenatng tips agar puasa di hari pertama terasa ringan. Semoga informasi di atas bermanfaat! Terima kasih.

Es Sop Buah Setelah seharian berpuasa, khususnya di hari pertama Ramadhan, kita membutuhkan menu buka puasa, baik untuk makan dan minum yang menyegarkan. Namun, ingat, saat berbuka puasa jangan berlebihan, karena berpengaruh pada kondisi tubuh. Kalau terlalu kenyang, nanti tidak bisa pergi Shalat Sunat Tarawih. Nah, bagi Anda yang ingin berbuka puasa dengan minuman yang menyegarkan dan dibuat di rumah, berikut ini kami akan sajikan bagaimana cara membuat resep Es Sop Buah.

Bahan-bahan: ·100 gram semangka merah, potong dadu ·100 gram nanas, potong segitiga kecil ·100 gram melon, dibentuk sebesar kelereng ·100 gram pepaya, potong dadu ·100 gram anggur dan stroberi, belah dua ·500 gram es serut ·1 liter air ·5 sendok makan sirup vanili ·100 ml susu kental manis

Tahapan: ·Siapkan mangkok saji. ·Taruh potongan buah melon, stroberi, nanas, pepaya, nanas, semangka, anggur dalam mangkuk. ·Campur air dan susu kental manis jadi satu dalam tempat terpisah. Aduk rata. Kemudian, tuangkan ke dalam mangkok saji yang telah berisi buah. ·Tambahkan es serut dan sirup vanili, sajikan segera selagi dingin. Selamat mencoba!

(Suara NTB/yon)

BERSIHKAN MASJID - Aksi bakti sosial menyambut Ramadhan yang dilakukan oleh remaja Masjid Miftahul Jannah Dusun Danger Utara dengan membersihkan masjid. masjid menjelang bulan Ramadhan sudah menjadi rutinitas. Menurutnya, bulan Ramadhan merupakan bulan yang suci, bulan yang diagungkan oleh setiap Muslim. Maka suatu yang wajar apabila masyarakat

maupun remaja menyambut bulan yang penuh keberkahan ini dengan kegembiraan dan rasa syukur. Termasuk membersihkan masjid dan pengecatan.

“Membersihkan masjid dalam rangka datangnya bu-

lan suci Ramadan merupakan rutinitas kita setiap tahunnya.

Karena kita selaku ummat Muslim harus menyambut bulan suci Ramadan ini dengan perbuatan yang bernilai ibadah pula,” jelasnya. (yon)

SUARA NTB

Senin, 6 Mei 2019

Halaman 11

Menilik Gejolak ’’May Day’’ dan Hardiknas sebagai Upaya Pemberdayaan Agen Perubahan di NTB Tidak dipungkiri bahwa pada Bulan Mei 2019 ini, bangsa Indonesia tengah memperingati sekaligus menyambut beberapa hari penting di kalender nasional. Setidaknya terdapat dua hari peringatan yang sangat monumental yaitu peringatan Hari Buruh (May Day) (1/5) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) (2/ 5). Selain itu, tiga hari keagamaan yang meliputi awal mula bulan puasa Ramadhan bagi umat Islam (6/5), hari raya Waisak bagi umat Buddha (19/5), serta peringatan kenaikan Isa Almasih bagi umat Nasrani (30/5). Bagi mereka yang berprofesi di bidang medis (dokter) tentu bulan ini juga menjadi bulan peringatan yang cukup penting, mengingat pada tanggal 20 Mei 2019 diperingati sebagai Hari Bakti Dokter Indonesia.

Selain itu, bangsa Indonesia juga tengah menantikan hasil final rekapitulasi penghitungan suara pada kontestasi pemilihan presiden tahun ini yang akan jatuh pada tanggal 22 Mei 2019.

DARI sekian banyak hari peringatan dan perayaan yang telah disebutkan di atas, May Day dan Hardiknas menjadi hari peringatan yang berdampingan, serta memiliki korelasi fenomena yang cukup menarik untuk diperhatikan, bukan hanya oleh pelaku pendidikan namun juga oleh masyarakat umum. Untuk kita ketahui, bahwa secara garis besar beberapa tuntutan yang kerap dilontarkan kepada pemerintah oleh para buruh dalam orasinya antara lain meliputi; peningkatan pendapatan, pengangkatan status kepegawaian, pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya, hingga penghapusan sistem outsourcing.

Mengapa ke-empat hal di atas selalu digaungkan oleh para demonstran? Jawabannya adalah karena adanya hasrat oleh setiap individu tersebut untuk memenu-

hi kepuasannya (yang bagi mereka suilit untuk dipenuhi).

Kepuasan yang dimaksud meliputi kebutuhan dan “tambahan keinginan” sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Maslow dalam skema piramidanya yang dimulai dari tingkatan kebutuhan paling mendasar (biological needs) berupa sandang, pangan, hingga seks; kebutuhan keamanan dan perlindungan (safety and security need); kepemilikan dan penerimaan (belongingness need), hingga tingkatan “kebutuhan” tertinggi yaitu hasrat untuk diakui (esteem need), dan mencapai puncaknya berupa kepuasan akan aktualisasi diri (self-actualization need).

Bagaimana dengan keadaan sosial-ekonomi masyarakat di Provinsi NTB secara umum? Berdasarkan data yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, diketahui bahwa Indeks

Oleh : Ahmad Bairizki, SE., MM. (Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram) Pembangunan Manusia (IPM) NTB menempati peringkat ke 29 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Meski masih tergolong rendah, IPM NTB masuk ke dalam 10 besar Provinsi yang mengalami pertumbuhan tercepat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu: IPM tahun 2016 (65,81); IPM 2017 (66,58); dan 2018 (67,30). Adapun nilai dari IPM tersebut di ambil dari empat komponen yang meliputi: umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

Artinya, diakui bahwa peningkatan nilai IPM tersebut juga merupakan salah satu bukti nyata perhatian dan kinerja pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan melalui tiga sektor utama yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Meskipun tingkat harapan lama sekolah meningkat, namun masih banyak pekerjaan rumah lainnya yang harus diselesaikan.

Salah satunya adalah kualitas lulusan dari para akademisi tersebut, dimana tingkat angka pengangguran terdidik relatif masih tinggi. Tahun 2018 tercatat bahwa jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB sebanyak 83.210 orang (telah mengalami penurunan sebanyak 14.014 orang dibandingkan tahun sebelumnya).

TPT per Agustus 2018 sebesar 3,72 persen, namun data ini belum termasuk pencari kerja di Kabupaten Lombok Utara (hal ini disebabkan survei belum dapat dilaksanakan akibat bencana gempa bulan Agustus 2018). Jika dili-

hat dari tingkat pendidikan, TPT bagi lulusan diploma berada pada urutan paling tinggi sebesar 7,55 persen. Kemudian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 5,83 persen.

Setelah pemaparan fenomena dan penjelasan umum di atas, kita dapat mengetahui bahwa setidaknya dunia pendidikan kita perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Tidak hanya pada skala lembaga pendidikan tingkat menengah, namun juga lembaga pendidikan tinggi. Peserta didik lembaga pendidikan tinggi sejatinya merupakan para agen perubahan (agent of change), namun sejauh mana upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap para agen ini?

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah dicanangkan pemerintah tidak terlepas dari peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM. Seperti yang tertuang pada RPJMN 2010-2014 yang memliki capaian untuk “memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian”; serta RPJMN 2015-2019 yang tengah kita jalani saat ini yaitu memiliki capaian untuk “memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta berkemampuan iptek.”

Terdapat kendala pada lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi di NTB, yaitu bagaimana upaya lembaga dalam meningkatkan kualitas output sehingga para lulusannya dapat bersaing di dunia kerja dan juga memiliki kemampuan untuk membuka lapangan kerja melalui kegiatan wirausaha?

Kita sadari bahwa penyakit lama di berbagai lembaga pendidikan tinggi adalah sebagai pabrik pencetak ijazah dan aneka sertifikat. Namun yang menjadi titik poin dalam hal ini adalah bagaimana perguruan tinggi memiliki quality control bukan hanya terhadap lulusannya sebagai output, tetapi juga pada tahapan input yang dimulai dari perekrutan hingga rangkaian proses kegiatan akademik di dalamnya.

Apakah kegiatan pada unit perencanaan karir sudah menjalankan bimbingan kepada peserta didik (mahasiswa) dengan baik? apakah lembaga telah memiliki jaringan kerjasama dengan berbagai industri agar lulusannya bisa ditempatkan pada saat rekrutmen tenaga kerja nantinya?

Apakah tracer study sudahberjalan dengan monitoring dan evaluasi yang terarah? Bagaimana dengan peran unit kewirausahaan? Jenis pelatihan seperti apa yang telah diberikan? Bimbingan, bantuan, serta fasilitas apa yang telah disediakan?

Terlepas dari upaya perguruan tinggi dalam memaksimalkan kinerja unit yang ada di lembaganya, faktor terpenting lainnya adalah tingkat partisipasi aktif

Keliru Pahami Industrialisasi Dari Hal. 3 Contoh lainnya seperti alat untuk menjaga kesegaran produkproduk hasil pertanian seperti bawang dan cabai, yakni Controlled Atmosphere Storage (CAS).

Disperin juga diminta untuk menyediakan mesinnya. ‘’Dinas Perindustrian dijadikan tumpuan, itu ternyata keliru. Bukan begitu industrialisasi,’’ katanya.

Andi mengatakan, masingmasing OPD harus jalan. Jangan hanya bertumpu kepada

Disperin. Dalam program industrialisasi, Disperin hanya menyediakan metodenya. ‘’Misalnya jagung, selama ini sudah diekspor dalam bentuk mentah. Belum diolah. Jadi nanti disediakan mesinnya. Menyediakannya itu bukan Dinas Perindustrian belikan mesin. Dia pesan ke tenantenan yang ada di STIP. Tenan itu membuat mesin, dia bekerjasama dengan STIP,’’ jelasnya.

Industrialisasi yang dilakukan Pemprov bukan langsung membeli mesin. Tetapi tenan-tenan

yang ada di STIP yang akan membuat mesin yang dibutuhkan tersebut. Sehingga ada transfer knowledge atau transfer pengetahuan bagi anak-anak NTB. Menurut Andi, anak-anak NTB bisa membuat alat-alat yang dibutuhkan masyarakat untuk mengolah produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan yang ada di NTB. ‘’Yangmelaksanakanituswasta.

Kalau nggak punya alat bisa menggunakan alat yang ada di STIP. Kalau tak punya lahan, bisa gunakan

lahan yang ada di STIP,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M, Sc mengatakan trigger awal industrialisasi adalah permesinan. Untuk itu, ia meminta Kepala Kepala Dinas Perindustrian NTB, Ir. Andi Pramaria, M. Si dan jajaran Pemprov NTB memberikan prioritas kepada aplikator dan pihak swasta yang mau membawa teknologinyakeScienceTechnologyIndustrial Park (STIP) Banyumulek.

Sebanyak 17 aplikator RTG sudah berada di STIP Banyu-

mulek saat ini. Dengan nilai investasi sebesar Rp37 miliar.

Para aplikator RTG diberikan kemudahan oleh Pemprov tanpa dikenakan sewa lahan.

Di STIP Banyumulek, para aplikator rumah instan sederhana sehat (Risha) membuat panel-panel Risha untuk memenuhi kebutuhan korban gempa yang rumahnya rusak berat. Selain aplikator Risha, ada juga yang membuat contoh rumah instan baja (Risba), Rumah Instan Tanah Air (Rita) dan lainnya. (nas)

PVMBG Rekomendasikan Buka Jalur Alternatif Pendakian Rinjani Dari Hal. 3 terutama ketika terjadi guncangan akibat gempa bumi. Tertuang juga dalam rekomendasi, aktivitas pendakian disarankan ditutup sementara. ‘’Kegempaan tektonik yang kembali terjadi sehingga potensi terjadinya runtuhan batu dan perkembangan retakan menjadi longsoran masih tinggi. Maka aktivitas pendakian dan kegiatan lainnya di Gunung Rinjani hendaknya ditutup sementara,” demikian dijelaskan Kepala Badan Geologi PVMBG, Ir. Kasbani pada surat yang diterima Suara NTB melalui BTNGR, Sabtu (4/4) lalu.

Pihaknya hanya merekomendasikan aktivitas atau kegiatan hanya yang berkaitan dengan mitigasi bencana gunungapi,

gempabumi, dan pemantauan perkembangan gerakan tanah serta penanganannya. Disarankannya, aktivitas hendaknya dilakukan dengan selalu memperhatikan kondisi gerakan tanah yang terjadi serta intensitas kegempaan dan curah hujan.

Pada poin tiga rekomendasi, jika aktivitas pendakian dibuka kembali pada jalur pendakian Sembalun Plawangan, agar dilakukan pembuatan jalur pendakian yang baru. Mengingat jalur yang ada saat ini telah mengalami longsoran dan muncul retakan - retakan lama dan baru. ‘’Terutama jalur pada sebelum pos 3 dan jalur dari pos 4 Bukit Penyesalan menuju Plawangan, ini membahayakan bagi pendaki,’’ sarannya.

Situasi musim penghujan juga harus dipertimbangkan. Potensi

berkembangnya retakan menjadi longsoran bahan rombakan semakin meningkat. Sehingga disarankan tidak beraktivitas di sekitar lokasi gerakan tanah dan pada alur aliran sungai yang berhulu di Gunung Rinjani pada saat dan setelah turun hujan. Untuk itu, katanya, semua aktivitas ini dilakukan dengan selalu memperhatikan kondisi keamanan dan keselamatan, mengingat masih terjadinya gempa susulan.

Rekomendasi itu tidak kepas dari sejumlah temuan yang dirumuskan berdasarkan hasil survei. Jalur pendakian Rinjani Sembalun Plawangan terletak pada zona potensi terjadi gerakan tanah menengah sampai tinggi. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat

aktif kembali. ‘’Untuk jalur pendakian yang terdapat retakan dan longsoran mayoritas munceul di zona potensi gerakan tanah tinggi. Situasi gerakan tanah dan dampak bencana Jenis gerakan tanah yang terjadi adalah retakan dan nendatan pada permukaan tanah. Longsoran dan runtuhan/ jatuhan batu dijumpai pada tubuh Gunung Rinjani. Ini hampir sepanjang jalur pendakian Pelawangan Sembalun mulai sebelum pos 3 sampai titik awal Pelawangan,’’ paparnya.

Menanggapi rekomendasi PVMBG itu, Kepala Balai TNGR, Sudiyono sedang melakukan kajian mendalam. Hasil penelitian kondisi tanah oleh PVMBG itu dijadikan acuan untuk mempertimbangkan membuka atau memperpanjang penu-

tupan. Memang, ada keinginan untuk membuka pada pertengahan Mei mendatang. Karena pertimbangan cuaca masuk musim kemarau. Empat jalur yang kemungkinan akan dibuka adalah Sembalun dan Timbanuh di Lombok Timur, jalur Senaru di Lombok Utara dan jalur Aik Berik Lombok Tengah.

Hanya saja, untuk persetujuan ada di tangan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Kita sedang tunggu persetujuan Ditjen,” ujarnya.

Kalau pun dibuka, itu pun menurutnya akan dibatasi.

Pendakian hanya disarankan sampai ke Pelawangan. Sementara untuk turun ke danau, masih ditutup total karena bahaya longsor. (ars)

Prediksi Tiga Jawara dari Dapil ’’Neraka’’ Dari Hal. 3 Dari data perolehan suara sementara yang diolah Suara NTB dari Dapil ini, memperlihatkan tiga partai yang berpeluang besar mengunci jatah kursi dari Dapil NTB I ini. Partai tersebut adalah PKS, Gerindra dan PAN. Ketiga partai itu mengungguli perolehan suara sementara partai-partai besar lainnya yang lolos ambang batas parlemen seperti Partai Golkar, Demokrat, PDIP, PPP, Nasdem dan PKB. Perolehan suara terbesar pertama ditempati Partai Gerindra, yang mengantongi dukungan sebesar 121.149 suara.

Dengan demikian, Gerindra dipastikan telah memesan jatah kursi pertama di Dapil NTB I. Kursi kedua dipastikan akan dipesan oleh PKS, yang memperoleh dukungan terbesar kedua dengan total perolehan suara sebanyak 100.986 suara. Sement-

ara jatah kursi ketiga sepertinya akan menjadi milik PAN setelah mengantongi perolehan suara sementara terbesar ketiga yakni sebanyak 89.795 suara.

Perolehan suara PAN yang akan mengunci kursi terakhir itu berselisih tipis dengan Partai Golkar yang hanya mampu mengumpulkan dukungan sebanyak 83.689 suara. Meskipun diketahui bahwa di Pulau Sumbawa, khususnya di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu merupakan basis partai beringin ini, akan tetapi partai ini terpaksa harus gigit jari.

Sementara, perolehan suara partai besar lainnya masih tertinggal jauh dibandingkan dengan perolehan suara Gerindra, PKS dan PAN. Demokrat hanya berhasil mengantongi dukungan sebesar 70.380 suara, kemudian disusul PPP dengan dukungan sebesar 58.859 suara dan PDIP dengan dukungan 57.106 suara.

Dapil NTB I disebut sebagai

Dapil ‘’neraka’’, tidak saja karena kecilnya alokasi kursi yang diperebutkan. Namun juga terlihat dari peta aktor yang diturunkan bertarung di Dapil ini.

Banyak diisi oleh politisi yang sudah punya nama besar, dan berpengalaman.

Beberapa nama besar yang terlibat dalam pertempuran perebutan kursi wakil rakyat di Dapil NTB I ini antara lain, H. Badrul Munir, mantan Wakil Gubernur NTB yang maju dari Partai Golkar, anggota DPRD NTB dari PPP, Nurdin Ranggabarani, mantan Walikota Bima, H. Qurais H. Abidin dari Partai Demokrat. Lalu, Johan Rosihan, Ketua Komisi II DPRD NTB dari PKS, dan H. M. Syafrudin, ST, MM dari PAN yang juga merupakan Caleg petahana.

Namun demikian, jawara pertarungan perebutan kursi wakil rakyat di Dapil NTB I tersebut menjadi milik para Caleg dari Gerindra, PKS dan PAN.

H. Zainul Arifin diprediksi akan melenggang ke Senayan mewakili Partai Gerindra setelah memastikan dirinya memperoleh dukungan paling besar dari para Caleg Gerindra lainnya.

Johan Rosihan diperkirakan akan tampil mewakili PKS ke Senayan setelah merajai perolehan suara di internal partainya.

Johan berhasil mengantongi dukungan sebanyak 46.288 suara. ‘’Ya Alhamdulillah kalau kita lihat dari hasil perolehan sementara itu kita optimis ke Senayan,’’ katanya kepada Suara NTB. Sementara, jatah kursi PAN sepertinya akan masih tetap menjadi milik caleg petahana, H. M. Syafrudin yang saat ini masih memimpin perolehan suara di internal partai berlambang Matahari terbit itu. Perolehan suara pribadi tokoh yang akrab disapa HMS ini mencapai 66.968 suara.

Kepada Suara NTB, Syafrudin menegaskan sejak awal dirinya

memang cukup optimis dirinya akan kembali terpilih. Optimismenya ini bukan tanpa alasan, melainkan karena ia meyakini buah kerja kerasnya yang turun langsung ke seluruh desa di Dapilnya. Kiprahnya ini bukan ia lakukan hanya saat musim Pemilu semata. Sejak masa-masa awal terpilih sebagai anggota DPR RI, ia sudah mengagendakan kunjungan langsung ke hampir seluruh desa di NTB. Agenda ini ia lakukan tanpa formalitas.

Syafrudin mengakui, seorang anggota DPR RI memang memiliki kans untuk terpilih kembali. Namun, kans ini tidak akan berarti apa-apa jika sang wakil rakyat tidak tekun menyapa masyarakat yang diwakilinya. ‘’Saya masih percaya bahwa rakyat kita punya komitmen dan integritas yang cukup kuat untuk memilih wakil rakyat yang dianggap bisa mewakili harapan dan aspirasi mereka,’’ pungkasnya. (ndi/aan)

Dana Mengendap Rp2,2 Triliun Jadi Temuan BPKP Dari Hal. 3 Tidak hanya itu, kalau ternyata ada anaknya dapat, Ternyata belum cukup umur, itu kan masih harus divalidasi. Intinya itu,’’ tandasnya.

Ditanya berapa total anggaran yang salah sasaran, Kepala BPKP belum mendapat informasi detail, apalagi masih dilakukan verifikasi. Namun di sisi lain, ia memaklumi kroditnya data itu sebagai dampak situasi pascabencana gempa. Salah satunya proses pendataan yang buru-buru menjadi penyebab. Tapi ia yakin perbaikan bisa segera dilakukan di bawah

komando BPBD NTB, sehingga serapan anggaran yang mengendap bisa lebih maksimal dan tidak ada salah sasaran penerima. ‘’Apalagi SK terus diperpanjang, bisa jadi waktu untuk perbaikan,’’ jelasnya.

Pada intinya, ia melihat persoalan ini belum mengarah ke indikasi penyimpangan. Masih bersifat administrasi, sehingga perbaikannya pun secara administratif.

Kepala Pelaksana BPBD NTB Ir. H. Mohammad Rum memastikan sedang melakukan validasi terkait beberapa persoalan dana mengendap tersebut. Ada belasan ribu

jumlah kesalahan input data yang berdampakkelirunyadistribusianggarankekorbanpeneirmadanastimulan. ‘’Kesalahan input ini bisa jadi karena buru buru, tim tidak kompeten.Jadijumlahnyaadabelasanribu, tapisekarangsudahmendekatimenjadi nol,’’ kata Rum. Targetnya, perbaikan data lewat proses validasi ulang akan tuntas tanggal 15 Mei mendatang.

Ia sudah menginstruksikan ke BPBD kabupaten dan kota yang daerah terdampak untuk membereskan ini. ‘’Berapa riil yang dibutuhkan sebenarnya, itu pun harus by name by address, agar tidak ada

data yang tidak valid,’’ ujarnya.

Terkait kekurangan anggaran setelah validasi, sedang dilakukan penghitungan dengan cermat agar tidak lagi terjadi kesalahan penyaluran anggaran.

Dengan dasar data itu, akan ditemukan masyarakat yang masih ditemukan selisih kekurangan anggaran untuk ditambahkan pada pengajuan berikutnya. Rum tidak bisa memastikan berapa jumlah permintaan tambahan kepada BNPB yang akan diajukan ke Kemenkeu.

Ia memuji yang dilakukan tim di Kota Mataram, kelebihan anggaran yang diterima, langsung

dipakai menutupi kekurangan penerimaan untuk korban.

Rum berjanji akan secepatnya membereskan dengan validasi data yang akurat, sehingga tidak ada lagi temuan. Langkah berikutnya adalah mengusulkan anggaran untuk menambal kekurangan yang belum diterima korban.

Soal berapa usulan, sedang dirumuskannya. ‘’Nanti berapa total kekurangan diterima masyarakat, kita cek yang di saldo yang masih mengendap, itu kita pakai tutupi. Nah, kekurangannya kita usulkan lagi,’’ pungkasnya. (ars)

dan kemauan mahasiswanya untuk belajar. Kita juga tidak bisa menutup mata kalau terdapat para agen perubahan tersebut yang datang ke kampus hanya sebagai penggugur kewajiban. Entah mereka mengikuti kegiatan akademik dengan baik atau tidak, atau apakah mereka memahami materi perkuliahan yang diajarkan atau tidak, atau manfaat apa yang dapat diambilnya dari setiap program kegiatan yang diikuti? Apapun itu, setidaknya mereka akan mendapat gelar akademik dan ijazah di akhir semester setelah mereka melalui semua tahapan pembelajaran dan seremonial kelulusan.

Sehingga agak konyol rasanya, ketika kita melihat para mahasiswa pendemo yang menuntut berbagai hal perbaikan pendidikan, berteriak menyalahkan suatu pihak tertentu karena keadaannya, namun mereka tidak memiliki prestasi membanggakan baik akademik maupun non-akademik, dan tidak juga memiliki kemauan dan upaya untuk berubah selain menuntut orang lain. Karakter yang semakin mengental seperti ini bila terus dibiarkan akan menjadi budaya. Apabila dibiarkan, tentu dapat berimbas pada generasi penerus berikutnya.

Perlu di garis bawahi bahwa pernyataan di atas tidaklah untuk semua mahasiswa. Setidaknya, permasalahan di atas bisa menjadi salah satu poin pembelajaran mental dan karakter peserta didik di perguruan tinggi, untuk tidak hanya bisa mengkritik dan meluapkan ujaran kebencian, tetapi mereka harus memiliki pondasi pengetahuan yang kuat mengenai suatu permasalahan, memiliki data akurat, dan mampu memberikan solusi yang bersifat akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga hal tersebut dapat menghindari kita kepada situasi yang memperkeruh kodusifitas bermasyarakat dan bernegara.

Selama ini kuantitas input dan output peserta didik seolah menjadi prioritas utama, karena memang sampai saat ini masih banyak perguruan tinggi yang mengandalkan pemasukan pemasukan operasional yang berasal dari tuition fee mahasiswa.

Berbagai alasan dan kendala finansial telah menjadi momok yang menakutkan bagi setiap lembaga pendidikan. Padahal untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, tentu berbagai

kegiatan dan hasil evaluasi belajar harus sesuai dengan standar kelayakan mutu.

Bagaikan dua sisi koin, pilihan pun hanya terbagi menjadi; “bergerak untuk maju” atau “mati dalam kenyamanan semu”, sehingga perlu untuk dicarikan solusi dari setiap permasalahan yang kian kompleks ini.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kerjasama sponsorship dengan para stakeholders, baik dari pihak pemerintah, industri (swasta), masyarakat, dan jaringan internasional. Kerjasama dengan membangun jaringan dapat menjadi solusi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Memang implementasinya tidak akan mudah, tetapi sangat mungkin untuk dapat direalisasikan.

Bila lembaga pendidikan enggan berbenah dan sudah terpaku nyaman dengan keadaannya saat ini, maka tidak perlu heran bila peserta didik hanya mengejar nilai mata kuliah (entah dengan cara apapun) demi syarat kelulusan dan memperoleh ijazah dengan membawa keterampilan dan pengetahuan yang minim ke dunia kompetisi kerja.

Lantas fenomena jumlah pengangguran terdidik khususnya di NTB menjadi salah siapa? Apakah kita akan terus-menerus latah untuk berteriak lantang, bahwa ini semua adalah “salah pemerintah? Salah presiden?” atau salah siapa? Karena di lain pihak, industri pun enggan untuk mempekerjakan para SDM yang berkompetensi rendah. Selain itu, pemerintah juga telah berupaya untuk menciptakan lapangan kerja melalui berbagai program kewirausahaan dan meningkatkan pertumbuhan jumlah pengusaha baru yang bertujuan untuk menyerap permintaan lapangan kerja.

Kepada generasi penerus, generasi milenial, para akademisi, dan siapapun kita saat ini, mari hentikan budaya untuk saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab. Sudah saatnya kita berbenah di bulan peringatan buruh dan pendidikan nasional ini. Jadikan bulan baik yang penuh perayaan ini sebagai tonggak harapan kita bersama, agar setiap tahunnya ribuan orang tenaga kerja terdidik di NTB akan terus berkurang seiring dengan majunya lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan tinggi sebagai rumah para agen perubahan. (*)

Cuaca Buruk, Dua Kapal Tenggelam di Bima Dari Hal. 3 Belum hilang kabar musibah ini, muncul kejadian sama. KM Dharma Tiga dengan Rute Sumbawa - Calabai NTT. Kapal ini tenggelam tidak jauh dari lokasi yang sama.

Menurut Lanang Wisnuwandhana, kapal berlayar menuju Calabai NTT. ‘’Kapal tenggelam akibat gelombang besar dan angin kencang di perairan Sangiang Pulau,’’ ujarnya menggambarkan cuaca buruk saat itu.

Korban kapal tenggelam yang ditemukan selamat di Sangiang Pulau atasnama Salahudin, kapten kapal, asal

Sumbawa, Arif Yono, ABK asal Surabaya, Hamjah, ABK asal Alas Sumbawa dan ABK atasnama Hasanudin asal Alas Sumbawa.

Sementara ABK yang belum ditemukan, masih terus dalam pencairan. Unsur yang terlibat Pos Pencarian dan Pertolongan Bima, Pos pengawas laut Sangiang bersama aparat desa setempat.

Ditambahkan, Lanang, lokasi tenggelamnya KM Dharma 3 tidak jauh dari lokasi tenggelamnya kapal KLM Pusaka Raya sebelumnya. Diperkirakan akibat cuaca buruk di laut. (ars)

Guru Non PNS Dari Hal. 3 Jika semua sudah selesai didiskusikan dan dihitung sesuai kemampuan keuangan daerah, kata Gubernur, maka SK tinggal ditandatangani.

Jangan sampai, Pemprov tak mempunyai anggaran kemudian mengangkat guru non PNS dalam jumlah banyak. Selain itu, Pemprov juga melihat aturan yang ada, jangan sampai dilanggar. ‘’Jangan sampai suplai lebih besar daripada demand. Demandnya sedikit, suplainya banyak. Jadi, proses seleksinya ada,’’ tandasnya.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan, draf SK guru non PNS SMA/ SMK sudah disiapkan. Ia memastikan draf SK guru non PNS tersebut sudah siap. Pihaknya tinggal menunggu perintah dari gubernur kapan SK tersebut diajukan untuk ditandatangani.

Kemudian untuk SK honorer tenaga kependidikan seperti tenaga tata usaha, minggu depan sudah bisa dinaikkan ke meja gubernur untuk ditandatangani. ‘’Tinggal kami perlu diperintah saja untuk menaikkannya,’’ujarnya.

Suruji menjelaskan, sesuai ketentuan, hanya gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dapat menandatangani SK pengangkatan guru dan tenaga kependidikan non PNS untuk jenjang SMA/SMK tersebut. Sementara, Sekda maupun Kepala Dinas Dikbud tidak boleh menandatanganinya. ‘’Hanya PPK saja,’’ terang Suruji.

Dinas Dikbud NTB telah menyiapkan draf SK pengangkatan

atau penugasan sekitar 1.000 lebih guru SMA/SMK/SLB non PNS untuk ditandatangani Gubernur NTB. Dinas Dikbud NTB sudah dilakukan UKG bagi guru honorer SMA/ SMK/SLB sebanyak dua kali pada 2018.

Pada UKG Non PNS normatif-adaptif, pesertanya sebanyak 5.837 orang. Peserta yang memperolah nilai di atas 60,00 sampai dengan 100 hanya sebanyak 593 orang. Pada UKG Non PNS lalu, ada tiga kategori tes, yaitu Tes Potensi Akademik atau materi umum.

Tes ke dua yaitu kompetensi pedagogik yang merupakan kompetensi yang dimiliki oleh guru untuk strategi pembelajaran. Dan, ke tiga yaitu tes Profesional atau tes yang secara spesifik mengarah ke kompetensi mata pelajaran.

Sementara, UKG Non PNS produktif dan SLB dilaksanakan Desember 2018, diikuti sebanyak 1.132 peserta.

Untuk yang lulus UKG tahap II ini, kata Suruji hampir 500 orang. Sehingga total guru non PNS yang sedang diproses SKnya lebih dari 1.000 orang.

Rencananya Dinas Dikbud akan kembali melakukan UKG setelah pelaksanaan UN tahun ini. Diharapkan guru yang lulus UKG dapat mencapai 2.000 - 3.000 orang.

Sehingga kekurangan guru yang kompeten dapat terpenuhi. Sementara itu, bagi guru honorer yang tidak lulus UKG, akan diupayakan menjadi TU, Pustakawan dan Laboran. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 6 Mei 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Pelajar Kota Bima dan Sumbawa Wakili NTB di Paskibraka Tingkat Nasional Mataram (Suara NTB)Dispora Provinsi NTB telah merampungkan proses seleksi paskibraka tingkat provinsi dan nasional tahun 2019. Kegiatan seleksi dilakukan sejak tanggal 3-5 Mei 2019.

Pada seleksi kali ini, puluhan pelajar perwakilan seluruh kabupaten dan kota ambil bagian dalam seleksi ini. Setelah tiga mendapat penilaian tim juri, akhirnya satu pelajar perwakilan paskibrakan Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa terpilih menjadi wakil NTB dalam paskibraka tingkat nasional.

Kedua pelajar tersebut ialah Muhammad Adzan dan Selly Melsyan Silva. Adzan merupakan pelajar MAN 2 kota Bima. Sedangkan Selly merupakan siswi asal SMAN 2 Sumbawa. “Telah terpilih hasil seleksi Paskibra anakda Selly dan anakda M Adzan sebagai wakil NTB ke tingkat nasional. Persiapkan diri dengan baik,” ujar Kadispora NTB, Husnanidiaty Nurdin usai seleksi.

Dikatakan bahwa mereka yang lolos ke tingkat nasional selanjutnya akan bertugas mengibarkan bendera pada saat puncak peringatan HUT RI pada Agustus tahun 2019 mendatang. Pihaknya meminta agar mereka tetap berlatih agar memberikan penampilan yang terbaik. “Balik di rumah harus tetap berlatih dan jaga kondisi supaya bisa bertugas pada Agustus nanti,” tegasnya mengingatkan.

Sebagai wakil atau duta NTB di level nasional, kepada para peserta terpilih dia meminta agar mampu menjaga nama baik daerah di kancah nasional. Sebisa mungkin agar memberikan hasil yang terbaik. “Harus jaga nama baik daerah. Kompak dan berprilaku baik. Manfaatkan kesempatan untuk bisa perlihatkan potensi yang ada dan jadilah yang terbaik,” tegasnya.

Sementara itu sebelumnya, Pembina Paskibraka Kota Bima Wendi Maenormansyah,

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Harga Material Bangunan Diduga Digelembungkan Giri Menang (Suara NTB) – Dugaan mark up atau penggelembungan harga material bahan bangunan untuk rumah tahan gempa (RTG) diduga terjadi di sejumlah tempat di Lombok Barat (Lobar). Harga material diduga digelembungkan hingga dua kali lipat dari harga pasaran. Kondisi ini mengakibatkan warga tak mampu menyelesaikan pengerjaan rumah mereka.

(Suara NTB/dys)

WAKILI NTB - Muhammad Adzan dan Selly Melsyan Silva, pelajar MAN 2 kota Bima dan siswi asal SMAN 2 Sumbawa yang terpilih mewakili NTB dalam ajang paskibraka di istana negara, Jakarta, Agustus 2019 mendatang. menegaskan optimisme pihaknya mampu menjadi wakil NTB ke tingkat nasional. Dia tak ingin bernasib sama seperti tahun lalu. Di mana wakil NTB ke tingkat nasional hanya dari Kabupaten Lombok Timur.

Dalam seleksi selama tiga hari ini, sebanyak lima siswa peserta paskibraka dibawa ke Mataram untuk mengikut seleksi. Kelima siswa yang dibawanya berasal dari berbagai sekolah di Kota Bima. Satu peserta berasal dari SMAN 1 Kota Bima, SMAN 2 Kota Bima 3 orang peserta 2 putri 1 putra dan 1 orang dari MAN 2 Kota Bima. (dys)

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (5/5), menyambut baik langkah KPK menurunkan tim mengawasi bantuan dana gempa.

Pemda mendukung karena ini sebagai bagian dari usaha bersama untuk memastikan semua bantuan pemerintah sampai pada kepada warga yang betul-betul berhak.

Sementara itu kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, H.M. Najib menegaskan terkait adanya keluhan warga soal harga material yang diduga digelembungkan bisa ditolak oleh warga karena masuk ranahnya pokmas.

Harga ini sendiri berdasarkan standar harga kabupaten dan daerah setempat, sehingga tidak bisa semaunya dinaikkan oleh suplayer.

“Pokmas dalam hal ini warga bisa komplain ke penyedia (suplayer), karena harga sudah

memakai standarisasi harga kabupaten dan daerah setempat, kalau ada mark up harga silakan pokmas komplain ke penyedia, bila perlu barangnya ditolak,” tegas Najib.

Dikatakan, perihal harga ranahnya pokmas sehingga bisa komplain ke penyedia barang jika harganya dianggap terlalu tinggi. Bahkan, pokmas bisa menolak barang tersebut. Ia menegaskan, tidak boleh harga dipasang terlalu tinggi. Karena itulah kalau terjadi mark up, pokmas bisa memprotes dan mengembalikan barang. Sebab, tidak boleh ada aturan lagi menyangkut harga barang. Jangan sampai melebihi standar harga setempat. “Pokmas bisa pertanyakan ke penyedia, kenapa bisa harganya segitu. Jangan terima barangnya, kalau ndak sesuai harga,” tegas dia.

Terkait pengawasan dari pemda soal bantuan ini sehingga banyak dimainkan di

lapangan, menurut dia pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk stimulan.

Dalam rangka mengawasi pekerjaan ini ada fasilitator sebagai pendamping, sehingga ranahnya ada di fasilitator.

“Ranahnya di fasilitator sebagai pendamping,” jelas dia.

Ia menegaskan fasilitator tidak bisa membuat aturan sendiri, seperti dikeluhkan warga bahwa fasilitator yang membeli barang untuk beberapa barang tertentu. Menurut dia hal ini tidak boleh dilakukan, sebab aturannya warga yang ikut membeli barang ke toko yang diajak kerjasama dalam hal pengadaan barang oleh pokmas.

Fasilitator tugasnya hanya membantu pendampingan dan administrasi, sedangkan segala keputusan ada di ranah pokmas melaui musyawarah. Adanya persoalan ini akan masuk evaluasi provinsi. Sebab Pemda saja kata dia tidak berani ikut intervensi dalam hal pembelian

barang. Sebab dikhawatirkan Pemda dianggap bermain. “Kita bukan lepas mati dalam hal pengawasan ini, itu tetap di bawah pengawasan secara teknis ada di dinas Perkim,’’ tegas dia. Ia berdalih jika pengawasan teknis di lapangan menjadi kewenangan dinas Perumahan dan Pemukiman.

Korban gempa di wilayah Sekotong, mempertanyakan harga material yang dinilai terlalu tinggi. Seperti halnya spandek dijual Rp80 ribu per meter.

Harga ini dua kali lipat harga di pasaran. Warga harus membayar Rp3,6 juta untuk 30 meter spandek. Selain itu, kayu kusen harganya juga begitu tinggi, satu ikat dijual Rp250 ribu, cat kualitas jelek dijual Rp100 ribu per ember. Selain itu harga batako juga dijual sangat tinggi, Rp2.500 per biji, sehinga 500 buah batako dibeli warga dengan harga Rp1.250.000. “Padahal harga pasaran ndak segitu,” kata Jalal, warga setempat.

Akibat tingginya harga barang ini, warga pun tidak bisa membeli barang sesuai kebutuhan mereka, sehingga rumah mereka tidak bisa diselesaikan karena kekurangan bahan banguan. (her)

Nasdem Pimpin Perolehan Suara DPRD Dompu Dompu (Suara NTB) Proses rekapitulasi perolehan suara hasil Pilpres dan Pileg yang diwarnai intrupsi hingga aksi blokir jalan di Dompu berakhir tertib di ruang rapat pleno KPU. Pasangan H. Prabowo Subianto – H Sandiaga Salahuddin Uno memenangi perolehan suara di Dompu dengan 104.192 suara meninggalkan pasangan Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin dengan 37.767 suara dari 145.125 suara.

Pleno rekapitulasi hasil Pilpres dan Pileg di Kabupaten Dompu ditutup dengan pembacaan hasil perolehan masing – masing pasangan Capres, caleg dengan partai politik hingga perolehan calon DPD RI yang dipimpin Ketua KPU Dompu, Drs. Arifuddin bersa-

ma para komisioner KPU Dompu dan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Dompu, Drs Irwan serta para saksi, Jumat (3/5).

Para saksi juga tidak mengajukan keberatan atas perolehan suara masing – masing partai maupun caleg. Namun beberapa saksi mengajukan dugaan kecurangan terkait banyaknya jumlah DPK atau pemilih menggunakan KTP Elektronik di Dompu. Karena tidak adanya keberatan atas hasil perolehan suara, proses pleno rekapitulasi bisa diselesaikan dalam waktu dua hari dengan delapan Kecamatan.

Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara untuk DPD RI dipimpin oleh Evi Apita Maya, SH, M.Kn. Raihan suaranya jauh meninggalkan calon DPD lainnya

yaitu 22.444 suara, termasuk calon incumbent Prof Dr Farouk Muhammad yang hanya mendapatkan 17.018. Setelah Evi, dukungan terbanyak kedua diraih Prof Dr Farouk Muhammad dan calon no urut 36, Drs H M Ali H Arahim, M.Pd sebanyak 15.857 suara.

Untuk DPR RI, Partai Gerindra memimpin dengan 18.455 suara diikuti PAN sebanyak 17.454 suara dan PKS 11.944 suara. Untuk suara perorangan, H M Syafruddin, ST, MM memimpin dengan 13.907 suara diikuti Drs H Syamsuddin MK 6.934 suara Caleg dari Partai Berkarya, dan H Qurais 6.368 suara dari Partai Demokrat.

Sementara DPRD Provinsi daerah pemilihan (Dapil) NTB VI dipimpin PPP dengan

18.459 suara. Sirajuddin, SH caleg dari PPP juga memimpin perolehan suara perorangan dengan 12.884 suara. Untuk akumulasi suara partai, setelah PPP diikuti PKB dengan 14.770 suara, PAN dengan 14.583 suara, Partai Gerindra 13.353 suara, Demokrat dengan 11.229 suara, Nasdem dengan 10.592 suara, PKS dengan 9.193 suara, Golkar dengan 8.772 suara, Partai Hanura dengan 7.929 suara, Berkarya dengan 6.881 suara, dan diikuti oleh PDIP 6.736 suara, PBB dengan 4.067 suara, Perindo 2.637 suara, PKPI dengan 2.172 suara, partai Garuda 2.104 suara, dan PSI 625 suara.

Untuk DPRD Kabupaten Dompu, Partai Nasdem memimpin dengan perolehan

19.568 suara se Kabupaten.

Kendati mendominasi, Nasdem hanya bisa mengirimkan 4 orang wakilnya berdasarkan perhitungan pengalokasian kursi Dewan. Peraih suara terbanyak kedua yaitu PPP dengan 14.990 suara dan Partai Gerindra sebanyak 14.887 suara serta PKB sebanyak 11.972 suara. Kendati meraih suara terbanyak kedua, PPP hanya bisa mengirimkan 3 orang wakilnya dari 4 dapil DPRD Kabupaten Dompu. Sementara Partai Gerindra dan PKB bisa mengirimkan 1 wakilnya di masing – masing dapil.

Berdasarkan perolehan suara masing – masing partai di 4 dapil yang memperebutkan 30 kursi Dewan, Partai Nasdem (4 kursi), Gerindra (4 kursi), PKB (4 kursi), PPP (3

(Suara NTB/ula)

Data Rekapitulasi Perolehan Kursi untuk DPRD Kabupaten Dompu Periode 2019 – 2024. kursi), Golkar (3 kursi), nura (2 kursi). Untuk peraih 1 Demokrat (3 kursi), PKS (2 kursi didapat oleh PAN, PDIP, kursi), PBB (2 kursi), dan Ha- dan Partai Berkarya. (ula)