HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 6 APRIL 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 29 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Gubernur dan Wagub Motivasi Warga Binaan Lapas Mataram Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB, dengan peran dan tugas yang diembannya, terus berupaya mengayomi, melindungi, dan memberikan perhatiannya kepada seluruh warga NTB. Tidak terkecuali warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIa Mataram yang Jumat (5/4) kemarin dikunjungi Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah . Hampir seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB melalui kegiatan ‘’Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi (Jangzulmi)’’ di Lapas itu juga hadir. Bertempat di Lapangan Lapas Mataram, Gubernur, Wagub dan para kepala OPD bersilaturahim dan mendengar langsung aspirasi dan keluh kesah para warga binaan Lapas Mataram. Diawali Lagu “Jangan Menyerah” oleh PRCC Band, warga binaan Lapas Mataram antusias mengikuti acara Jangzulmi. Bahkan terpantau beberapa ada yang menari dan bahkan menangis karena larut dalam lagu yang populer dibawakan D’Masiv ini. Gubernur mengawali Jangzulmi dengan menyapa warga dan memperkenalkan rombongan. Dari Wagub hingga seluruh kepala OPD diperkenalkan satu persatu. ‘’Kami datang lengkap, hampir semua kepala dinas datang. Mudah-mudahan ada perubahan yang bisa kami hadirkan untuk bapak dan ibu semua di sini,’’ ujar Dr.Zul. Gubernur kemudian melanjutkan dengan menceritakan se-
buah kisah inspiratif tentang persahabatan. ‘’Esensinya adalah, dalam hidup tidak ada yang percuma. Semua ada maksud dan tujuannya. Allah lebih mengetahui daripada makhlukNya,’’ ujar gubernur memotivasi. ‘’Kita harus mensyukuri apa yang ada. Apa yang ada pada diri kita, adalah Allah hadirkan yang terbaik untuk kita,’’ tambahnya, diiringi tepuk tangan seluruh warga Lapas. Dalam sesi dialog, warga binaan sangat antusias dan bangga bisa bertemu langsung Gubernur dan Wagub NTB. Dengan penuh harapan mereka menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi dengan harapan mendapat respons cepat dari pemerintah. Sebagian pertanyaan yang disampaikan dijawab langsung oleh gubernur dan Kepala OPD terkait. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/humasntb)
DIALOG - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah, Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB dialog dengan warga binaan Lapas Mataram dalam kegiatan ‘’Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi (Jangzulmi)’’, Jumat kemarin.
Dialog Berkesan Dr.Zul dengan Napi Kasus Pembunuhan di Lapas Mataram TO K O H Larang Atribut Kampanye DANREM 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, kunjungan Wakil Presiden (Wapres) RI, H. M Jusuf Kalla ke Lombok murni agenda negara. Bukan agenda politik untuk kepentigan Pilpres. Imbauan ini menurut Danrem perlu disampaikannya untuk menganulir asumsi bahwa kunjungan Wapres rangkap dengan kegiatan kampanye. ‘’Jadi ini bukan kujungan partai dan lain sebangainya. Ini kunjungan kenegaraan. Murni untuk mengecek kondisi korban gempa,’’ ujar Danrem, Jumat (5/4) kemarin. Karena itu, Danrem mengimbau masyarakat tidak membawa atribut apapun yang berkaitan dengan Pilpres. Bersambung Ahmad Rizal Ramdhani ke hal 11
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/ars)
Tunggakan Kerugian Daerah TAGIHAN kerugian daerah sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada APBD NTB 2003 belum maksimal. Angka terakhir masih pada angka Rp500 juta lebih, dari total Rp2,4 miliar temuan. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTB, Oder Maks Sombu,SH,MH mengakui belum ada progres signifikan karena sejumlah kendala. Seperti anggota dewan aktif maupun yang sudah purna tugas, belum maksimal menyetor pengembalian kerugian. ‘’Karena belum maksimal, kita lakukan evaluasi dan penagihan kembali,’’ kata Oder Maks Sombu kemarin. Bersambung Oder Maks Sombu ke hal 11 (Suara NTB/ars)
ADA sejumlah fragmen berkesan dari edisi spesial Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi (Jangzulmi) di Lapas Kelas IIa Mataram, Jumat (5/4). Salah satunya adalah saat Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Si, berdialog dengan salah seorang narapidana. Sang narapidana, Joni Mardiansyah menjadi pusat perhatian warga binaan dan tamu yang hadir. Joni adalah penghuni Lapas yang membuat lukisan Gubernur NTB dengan sang istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah. Lukisan itu tampaknya dibuat dengan baik. Gubernur dan istri tampak padu dan mesra. Duduk berdua, bersila. Keduanya saling berpegangan tangan. Sama-sama mengulas senyum lepas. Di awal acara Jangzulmi, karya Joni inilah yang menjadi cinderamata dari Kepala Lapas Mataram, Tri Saptono Sambudji, Bc.IP, SH, M. Ap, untuk Gubernur NTB. Acara kemudian berlanjut dengan sesi dialog dengan para penghuni Lapas. Selama sekitar satu jam, gubernur yang hadir dengan hampir seluruh pimpinan OPD, mendengarkan keluh kesah Kepala Lapas beserta para penghuni Lapas.
Berbagai aspirasi disampaikan, misalnya kapasitas Lapas yang tidak mencukupi lagi. Tri Saptono mengutarakan, hingga hari itu, jumlah penghuni Lapas Kelas II A Mataram mencapai 960 orang. Sementara, Lapas Perempuan Kelas III Mataram menampung 66 orang. ‘’Dengan kondisi demikian, over kapasitas hampir 350 persen. Karena kapasitas (Lapas) ini 300,’’ sebut Tri Saptono. Tak hanya aspirasi menyangkut kapasitas Lapas yang tingkat kepadatannya sudah sangat jauh melampaui daya tampung. Aspirasi lain juga disampaikan oleh para penghuni Lapas. Diantaranya mengenai kebutuhan sarana olahraga, seperti kebutuhan tambahan satu unit meja untuk tenis meja. Gubernur yang mendengar masukan ini, sontak langsung memerintahkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB, Ir.Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM untuk menyiapkan dua unit meja tenis meja. Keluhan lain adalah menyangkut kebutuhan tenaga ustad atau ustadzah untuk menunjang aktivitas Ponpes yang sedang dibangun di Lapas Mataram. “Pondokannya sudah ada. Makan minum sudah kita siapkan. Bersambung ke hal 11
WWF Desak Evaluasi Alihfungsi Hutan Jadi Lahan Jagung Mataram (Suara NTB) World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia Regional Nusa Tenggara mendesak program penanaman jagung di NTB dievaluasi
pemerintah. Jika hasilnya cenderung berdampak alihfungsi lahan dan berujung bencana, maka disarankan moratorium sampai ditemukan solusi pengganti komoditi jagung. Koordinator WWF Region
Nusa Tenggara, Ridha Hakim menegaskan, banjir yang melanda Kabupaten Dompu bisa jadi tolok ukur awal untuk melakukan evaluasi kebijakan penanaman jagung di seluruh daerah di NTB. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/ars)
DIEVALUASI - Hamparan tanaman jagung di lahan So Tero Wo’o Kelurahan Lelamase Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima, akhir pekan kemarin. Pemerintah mendorong agar program penanaman jagung dievaluasi.
(Suara NTB/aan)
Lukisan karya Joni Mardiansyah
ITDC Negosiasi, Pembangunan Sirkuit MotoGP Tak Terganggu Mataram (Suara NTB) Pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika dipastikan tak akan terganggu dengan masalah tanah enclave di KEK Mandalika. Saat ini, PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) terus melakukan negosiasi dengan warga yang mengklaim memiliki lahan di dalam KEK Mandalika. ‘’Tanah enclave adalah urusan ITDC untuk terus melakukan pendekatan. Negosiasi dengan para pe-
milik lahan untuk penyelesaian sebaik-baiknya,’’ kata Komisaris PT. ITDC, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Jumat (5/4). Gita mengatakan, penyelesaian lahan bermasalah di KEK Mandalika progresnya positif. Bahkan sudah ada tim appraisal yang telah dibentuk. Saat ini, ITDC sebagai pengelola kawasan terus melakukan negosiasi dengan masyarakat. Bersambung ke hal 11
Banjir Rendam Ratusan Rumah dan Hanyutkan Padi Siap Panen di Sekotong Timur Giri Menang (Suara NTB) – Banjir kembali menerjang sejumlah desa di daerah Sekotong dan Lembar, Jumat (5/4) siang kemarin. Daerah terdampak paling parah yakni Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar. Akibat banjir ratusan rumah warga terendam dan hanyutkan tanaman padi yang sudah siap panen. Kepala Desa Sekotong Timur, H Ahmad mengatakan
bahwa banjir melanda daerahnya sekitar pukul 14.30 Wita. Banjir diakibatkan tingginya intensitas hujan, diperparah buruknya drainse dan talud sungai di daerah setempat. ‘’Banjir merendam ratusan rumah warga dan lahan pertanian, tanaman padi milik warga hanyut. Bahkan tanaman padi yang sudah disabit ikut hanyut. Warga kami rugi besar,’’ ujar Kades Sekotong
Timur ini. Banjir kata dia mulai naik sekitar pukul 12.00 Wita ketika warga tengah salat Jumat. Akibat hujan tak henti-henti mengguyur daerah setempat, sehingga air pun naik ke pemukiman warga. Air ini berasal pegunungan dan sungai yang meluap. Akibat tak ada penahan, airpun dengan mudah naik ke jalan raya dan pemukiman warga. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/her)
BANJIR - Banjir menerjang Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Jumat (5/4) sore kemarin.
SUARA NTB Sabtu, 6 April 2019
Rusunawa Diminati Warga RUMAH Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kelurahan Mandalika, jadi incaran masyarakat. Terutama masyarakat yang tidak memiliki rumah dan kategori berpenghasilan rendah. Untuk menempati satu ruangan saja harus mengambil daftar tunggu. Lurah Mandalika, Nasruddin menyampaikan, sebagian besar masyarakat yang tinggal di rusunawa Montong Are maupun Mandalika adalah, mereka tidak memiliki rumah. Rusunawa jadi pilihan atau sangat diminati. Tempatnya yang nyaman, aman dan relatif murah bagi (Suara NTB/cem) masyarakat berpenghasiNasruddin lan rendah. “Tiga twin blok itu semuanya penuh,” kata Nasruddin ditemui, Kamis (4/4). Sewa satu kamar bervariasi. Tergantung posisi kamar yang diambil oleh penghuni. Untuk lantai paling atas dikenakan sewa Rp100 ribu. Sedangkan, lantai bawah sekitar Rp120 ribu per bulan. Keberadaan rusunawa menurut dia, sangat membantu. Disampaikan, kebutuhan hunian di Kota Mataram sekitar 100 ribu unit. Sementara, pemerintah baru mampu menyediakan 80 ribu unit. Artinya, 20 ribu unit harus dicarikan solusi. Alternatifnya dengan menyediakan rusunawa bagi masyarakat berpenghasil rendah. Namun demikian, penghuni rusunawa ada yang sudah mampu membeli rumah sendiri. Mereka secara sukarela keluar dan digantikan oleh orang lain. “Berapa tahun tinggal di rusun, ada yang bisa beli rumah,” tandasnya. Keinginan menempati rusunawa justru berasal dari warga luar seperti Lombok Tengah dan Lombok Timur. Tapi aturan tidak diperbolehkan memasukkan orang dari luar Kota Mataram, sehingga Kepala UPTD Rusunawa menolak. Khusus warga Kota Mataram, hanya menunjukkan KTP dan buku nikah, UPTD rusunawa memproses dan mendapatkan satu ruangan. Terkait keamanan dan ketertiban penghuni, kelurahan bersama UPTD rusunawa membuat aturan. Keamanan masing – masing twin blok dilakukan ronda secara bergiliran. “Petugas keamanannya ada, tapi ndak bisa mengawasi keseluruhan ruangannya,” tandasnya. Nasruddin mengimbau, penghuni rusunawa menjaga kondusivitas dan keamanan selama berada di kompleks rusunawa. Selain itu, berpartisipasi bilaman ada kegiatan gotong - royong yang diadakan oleh lingkungan maupun kelurahan. (cem)
Panggil Dinas PUPR KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., mewacanakan akan memanggil Dinas PUPR. Pemanggilan ini berkaitan dengan pembangunan monumen Mataram Metro di lingkar selatan Kota Mataram. Pasalnya, meski telah dianggarkan dalam APBD Kota Mataram, nyatanya hingga saat ini pembangunan lanjutan monumen Mataram Metro belum juga ditender. ‘’Kemarin waktu Kadis PUPR Pak Mahmudin Tura, kita sudah menyampaikan ini. Sekarang kan sudah ada warning tidak boleh ada penundaan proyek. Pembangunan itu harus tuntas pada satu tahun anggaran,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (5/4). Wiska menyayangkan belum keluarnya rekomendasi dari BJN (Balai Jalan Nasional) terkait pembangunan underpass (jalan bawah tanah) di sana. ‘’Seharusnya ini sudah selesai dari jauh-jauh hari. Kalau rekomendasi dari BJN belum ke luar, kan otomatis ini tertunda,’’ ujarnya. Kalau proyek ini ditunda, kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, dikhawatirkan proses pengerjaannya akan molor hingga akhir tahun nanti. Wiska memberi sinyal akan memanggil Dinas PUPR untuk meminta penjelasan sejauh mana progres proses pembangunan monumen Mataram Metro, termasuk underpass. ‘’Ya kemungkinan habis Pemilu atau kalau bisa dalam minggu-minggu ini,’’ imbuhnya. Selama ini, akunya, belum ada laporan apapun terkait pembangunan monumen berikut underpass kepada Komisi III. Seperti diketahui, Dinas PUPR belum menyelesaikan pembahasan teknis terhadap rencana pembangunan underpass dengan BJN. Perlu kajian mendalam membangun terowongan di tengah padatnya arus kendaraan. Ini membuat tender monumen senilai Rp11 miliar terancam molor. Menurut Dinas PUPR Kota Mataram belum ada finalisasi pembahasan teknis bersama BJN terkait pembangunan underpass. Terowongan atau jalan bawah tanah merupakan bagian dari pembangunan lanjutan monumen. Tender belum bisa dilaksanakan karena harus menunggu rekomendasi atau persetujuan dari BJN. Lanjutan pembangunan monumen kembali dialokasikan Rp11 miliar. Tahap I dan II, telah dialokasikan masing – masing Rp1,5 miliar. Tahap III harus tuntas. Rekomendasi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) menyarankan agar tahun ini pengerjaan proyek itu harus tuntas. (fit)
I Gede Wiska
SUARA MATARAM
Halaman 2
Pembangunan Kantor Walikota Perlu Persetujuan Dewan Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram H. Ahyar Abduh segera berkomunikasi dengan pimpinan DPRD untuk membahas pembangunan Kantor Walikota di Jalan Lingkar Selatan. Pembangunan dilakukan dengan pembiayaan multiyear atau sistem pembayaran dua tahun anggaran. Pimpinan Dewan diharapkan menyetujui. “Iya, pada waktunya kita akan bahas dengan Dewan,” kata Walikota usai memimpin rapat Forkopimda, Jumat (5/4). Pembahasan terhadap pembangunan kantor itu dilakukan secara terbuka dan berdasarkan ketentuan. Ketentuan dimaksud oleh Walikota, menggunakan system pembayaran multiyear sesuai dengan sisa masa jabatan yang dua tahun. Dokumen Detail Engineering
Design (DED) sedang disusun. Walikota dua periode ini mengatakan, pembangunan kantor secara normatif saja guna percepatan pembangunan. “Kita normatif saja dengan sistem multiyear,” tandasnya. Target pembangunan fisik kantor Walikota bisa dimulai awal tahun 2020. Walikota menegaskan, pembahasan anggaran pembangunan tidak boleh ada permainan atau
minta jatah fee. Hal ini akan diantisipasi sejak awal. “Oh, tidak boleh ada seperti itu,” tandasnya. Anggaran pembangunan kantor Walikota disampaikan Asisten II Setda Kota Mataram Ir. H. Mahmuddin Tura, sekitar Rp127 miliar. Anggaran ini relatif besar dan dimungkinkan pola pembayaran secara bertahap. Sebelum pengerjaan proyek
tersebut, Pemkot Mataram terlebih dahulu meminta persetujuan legislatif. Nota kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dijadikan acuan untuk pengerjaan kantor itu. Sementara, administrasi dan analisis dampak lingkungan sedang diproses. Dan, diupayakan akhir April sudah tuntas. Dikatakan, Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) mengawal seluruh proses mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Kejaksaan sempat melarang DED tidak boleh ditender sebelum ada lahan. “Sekarang tinggal menunggu tender DED saja,” tandasnya.
Lahan dibutuhkan untuk membangun kantor walikota sekitar 4 hektar. Lahan ini kata dia, sudah bayar oleh Pemkot Mataram. Hanya saja, proses pembayaran secara bertahap oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Tidak disebutkan berapa anggaran dibutuhkan untuk pembebasan lahan itu. Mahmuddin menegaskan, pembangunan kantor Walikota bukan berarti mengikuti jejak dari kabupaten lain seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah. Pemkot Mataram melihat kantor saat ini tidak cukup representatif. Apalagi sejumlah ruangan rusak pasca diguncang gempa. (cem)
Dua Pasar Tradisional akan Direvitalisasi Mataram (Suara NTB) – Dua pasar tradisional yakni Pasar Mandalika dan Cakranegara akan direvitalisasi. Sumber anggaran dari dana perbantuan Kementerian Perdagangan sekitar Rp6 miliar. Dinas Perdagangan Kota Mataram, Jumat (5/4) mengkonsultasikan skenario revitalisasi dua pasar itu ke Jakarta. Kementerian Perdagangan tinggal memfinalisasi, sehingga anggaran tersebut bisa dieksekusi. Disebutkan Kepala Dinas Perdagangan, H. Amran M. Amin, dana perbantuan diterima sekitar Rp6 miliar. Untuk revitalisasi Pasar Cakranegara Rp2,5 miliar dan Pasar Mandalika Rp3,5 miliar. Pembangunan pasar itu akan diekspose oleh konsultan untuk melihat gambaran umum kondisi fisik bangunan. “Hari ini (kemarin) Kabid Perdagangan, H. Dani berangkat konsultasi ke Jakarta. Insya Allah, langsung final,” kata Amran, Jumat (5/4). Dana perbantuan diberikan
(Suara NTB/cem)
DITATA KEMBALI - Lima belas toko di pasar Cakranegara tepatnya di Jalan AA Gde Ngurah segera dibongkar dan ditata kembali dengan anggaran Rp3,5 miliar. pemerintah pusat bagi pasar tradisional yang terdampak gempa. Awalnya, Pemkot Mataram mengajukan proposal revitalisasi pasar. Kementeri-
an Perdagangan hanya menyetujui dua pasar saja. Mereka juga telah mensurvei, sehingga menjadikan dua pasar tersebut jadi prioritas.
Konsep revitalisasi kedua pasar ini berbeda – beda. Pasar Cakranegara diselaraskan dengan konsep penataan kawasan bisnis Cakranegara. Sebanyak
15 toko milik pemerintah di Jalan AA Gde Ngurah akan dibongkar. Toko telah lama tidak ditata, sehingga terlihat kumuh. “Dana perbantuan ini untuk pasar yang terdampak pascagempa,” terang Amran. Sedangkan pasar Mandalika penataannya tidak di satu tempat. Artinya, ada titik di wilayah timur dan barat akan ditata kembali. Seperti tempat pedagang ikan dan kacang – kacangan. Amran mengakui, revitalisasi pasar induk Mandalika tidak kali ini saja. Pemkot Mataram berulangkali menata mulai lapak maupun fisik bangunan lainnya. Pedagang di dua pasar ini nantinya akan direlokasi. Lima belas pedagang yang menempati toko di Cakranegara akan dipindah ke atas. Pihaknya akan berkomunikasi kembali ke pedagang agar tidak menimbulkan gejolak. “Tapi pedagang sudah tahu rencana pemerintah. Tinggal kita undang lagi,” demikian kata dia. (cem)
Unram dan UiTM Malaysia Gelar ’’Academic Colloquium In Social Science Studies’’
(Suara NTB/ist)
HASIL RISET - Penyerahan hasil riset perwakilan UITM ke Ketua Hubungan internasional Unram Prof. Sarjan Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia menggelar Academic Colloquium In Social Science Studies di Rektorat Unram, Kamis (4/4). Wakil Rektor bidang Akademik Agusdin, SE., MBA., DBA mewakili Rektor Unram menyampaikan sambutan bahwa Unram telah bekerjasama dengan berbagai universitas di luar negeri seperti Australia, New Zealand, Jepang, Cina, dan Malaysia. “Unram juga sedang menjajaki peluang kerja sama dengan universitas di Brunei Darussalam,”jelasnya. “Unram memiliki visi menjadi universitas berbasis riset yang berdaya saing internasional. Untuk mewujudkan visi itu, kami menyelenggarakan forum-forum
ilmiah baik internasional maupun nasional, pada tahun 2018 Unram telah menggelar 84 forum ilmiah betaraf internasional dan nasional,” ungkap Agusdin. Dia berharap kerja sama dengan UiTM dapat terus berlanjut ke arah yang lebih luas, baik dalam bidang joint research, joint publication, dan student/staff exchange. Prof. Madya Dr. Roshima Binti Haji Said, Wakil Rektor bidang Penelitian dan Hubungan Industri UiTM menyampaikan kesediaan UiTM untuk terus menjalin kerja sama dengan Universitas Mataram. Ia bahkan mengundang Unram untuk melaksanakan seminar internasional bersama di UiTM Kedah, Malaysia. “Kami mengundang Unram untuk ikut menjadi co-host dalam seminar internasional
yang akan kami laksanakan di UiTM September mendatang,” ungkap Roshima. Sementara itu, Unram dan UiTM juga menandatangani MoU mengenai kerjasama penelitian, publikasi bersama dan kerjasama di bidang akademik dalam acara tersebut. Diswandi, SE., M.Sc., Ph.D. selaku ketua panitia mengatakan Academic Colloquium In Social Science Studies ini diikuti oleh 200 peserta Public Lecture dan 30 peserta yang telah mengirim abstrak. “Peserta yang telah mengirim abstrak nantinya akan mengikuti parallels session untuk mempresentasikan penelitiannya,” jelasnya. Dr. Mohd. Rizaimy yang menjadi pembicara pada sesi Public lecture menyampaikan strategi dalam melakukan publikasi pada jurnal bereputasi antara lain selektif dalam memilih jurnal untuk publikasi. “Kita harus mempublikasikan penelitian kita pada jurnal-jurnal bereputasi, dengan demikian orang akan tertarik untuk mengutipnya. Selain itu, jurnal bereputasi dapat membangun branding dan image penulis,” tegasnya. r. Rizaimy juga menekankan pentingnya untuk tidak mudah patah semangat dalam menulis. “Jika belum diterima cobalah untuk memperbaiki jurnal anda, kemudian kirim kembali, Begitu seterusnya, sampai jurnal anda mendekati sempurna dan tidak ada lagi catatan dari reviewer,” tandasnya. (dys)
Guru SDN 19 Cakranegara Juara Lomba Essay Mataram (Suara NTB) Pada puncak Peringatan Hari Air Sedunia XXVII beberapa waktu lalu, Nopry Suphiana Malelak, S.Pd., salah seorang guru SDN 19 Cakranegara berhasil menjadi juara II lomba penulisan essay sebagai rangkaian Peringatan Hari Air Sedunia. Bertajuk “Leaving No One Behind”, Nopry, panggilan akrabnya berhasil mengalahkan puluhan peserta lainnya. Dikatakan Nopry, dalam lomba ini setiap peserta mengirimkan satu buah essay sesuai dengan tema yang telah ditentukan panitia. Pengiriman essay dilalukan melalui email. Dalam essay tersebut, Nopry banyak memberikan gambaran tentang pengelolaan sumber daya air dan bagaimana cara menghemat air bersih. Dikatakannya, air bersih ini sangat penting bagi kebutuhan hidup manusia. Hal itu agar kedepan dapat diakses oleh semua orang termasuk anak cucu kita dan generasi mendatang. “Sesuai
(Suara NTB/dys)
JUARA - Nopry Suphiana Malelak dan juara lainnya saat menerima penghargaan dalam kejuaraan lomba essay Hari Air Sedunia. tema hari air sedunia leaving no one behind,” ungkapnya. Tidak saja menjelaskan tentang posisi penting air bersih bagi kehidupan manusia, akan tetapi dalam essay itu juga Nopry membuat satu media pembelajaran yang merangsang interaksi siswa dalam belajar dan dapat diingat oleh anak anak dengan cepat terkait dengan fungsi pen-
gelolaan air bersih. Melalui essay ini dia berharap agar semua orang sejak saat ini mulai memperhatikan penggunaan air bersih bagi kelangsungan hidup mendatang. “Kegiatan belajar yang melibatkan siswa aktif dalam proses belajar sehingga belajar jadi bermanfaat dan dapat diaplikasikan semua anak di rumah,” tutupnya. (dys)
(Suara NTB/cem)
BELUM DITENDER - Gedung Kantor BKD sampai saat ini belum ditempati karena rusak pascagempa bulan Juli lalu. Untuk perbaikan struktur dan ornamen lainnya telah dianggarkan Rp1,5 miliar. Hingga saat ini, dokumen pengadaan belum diserahkan ke LPSE Kota Mataram.
Sejumlah Proyek Fisik Belum Ditender Mataram (Suara NTB) – Memasuki triwulan kedua sejumlah proyek fisik di Pemkot Mataram, belum ditender. Keterlambatan pengerjaan perlu diantisipasi, agar tidak menimbulkan masalah atau bersentuhan dengan aparat penegak hokum (APH). Data Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kota Mataram, Jumat (5/4) pukul 15.35 Wita, dokumen proyek fisik yang baru dilelang yakni, rehabilitasi dan rekonstruksi gedung Graha Mentaram milik RSUD Kota Mataram senilai Rp3,85 miliar. Tiga pengadaan lainnya berupa penyusunan detail engineering design, supervisi peningkatan jalan dan pengadaan sistem informasi rumah sakit. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) banyak item proyek fisik nilainya di atas Rp1 miliar lebih belum ditender. Seperti pembangunan lanjutan gedung kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pemuda dan Olahraga masing – masing Rp1,5 miliar. Dan, rehab gedung Kantor Badan Keuangan Daerah senilai Rp1,5 miliar. Dan, peningkatan kualitas jalan dan monumen senilai Rp11 miliar. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, berdasarkan laporan dari Dinas PUPR bahwa saat ini, masih melakukan penyesuaian standar harga tahun 2019. Sementara,
dokumen lelang telah dipersiapkan. Kecuali pembangunan lanjutan monumen karena ada pemerintah khusus dari Balai Jalan Nasional (BJN) untuk ekspose struktur under pass. “Iya, laporan dari PU masih ada penyesuaian standar harga tahun 2019,” kata Mahmuddin ditemui, Jumat (5/4). Pengerjaan proyek fisik seolah ada kebiasaan ditumpukan pada akhir tahun. Kasus ini kata Mahmuddin, diwanti – wanti oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Jangan sampai ada keterlambatan karena proyek digenjot akhir tahun. Kasus seperti ini nantinya coba dilakukan evaluasi ke masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, agar program fisik dikerjakan awal waktu. “Ini juga yang diwanti – wanti Pak Wali,” tandasnya. Mantan Kadis PUPR mengakui, eksekusi program tidak bisa terlepas dari aliran kas. Kadang ini yang mengganggu pelaksanaan program jika dieksekusi lebih dulu. Artinya, OPD tidak bisa berbuat banyak karena sistem keuangan mengatur pelaksanaan dan pencairan anggaran. Otomatis akan berdampak terhadap pengerjaan fisik. Dia akan mengkomunikasikan ke OPD yang memiliki program fisik minimal pada bulan April sudah melakukan tender. Sehingga, tidak ada lagi keterlambatan pengerjaan proyek tahun ini. (cem)
SUARA NTB Sabtu, 6 April 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
189.514 Hektar Jadi Kawasan Tambang Logam Mataram (Suara NTB) 189.514 hektar lahan di NTB menjadi kawasan pertambangan logam. Diantaranya ada yang telah diekploitasi, ada juga yang masih eksplorasi. Masyarakat NTB seperti tidur di atas punggung mineral logam. Sebanyak 2/3 wilayah NTB menyimpan kekayaan untuk ditambang. Besarnya potensi yang tersimpan di perut Bumi Gora ini, ada 24 perusahaan yang diberi izin mengelolanya. Tersebar di lima perusahaan di Pulau Lombok. PT. Bintang Bulaeng Perkasa (eksplorasi : 3.671 Ha), PT. Indotan Lombok Barat Bangkit (eksplorasi : 10.088 Ha), PT. Putra Kedaro Sejati (operasi produksi : 10 Ha). PT. Padak Mas (operasi produksi : 49 Ha), dan PT. Anugerah Mitra Graha (operasi produksi : 1.348 Ha).
Sementara di Pulau Sumbawa, PT. Indotan Sumbawa Barat (operasi produksi :24.722 Ha), PT. Sumbawa Barat Sejahtera Bersama (eksplorasi : 23.240Ha). PT. Amman Nusa Tenggara (OP khusus : 25.000 Ha).PT. Delapan Inti Power (eksplorasi : 9.732 Ha), PT. Intam (opetasi produksi : 8.697 Ha), PT. Ngali Sumbawa Mining (operasi produksi : 188 Ha), PT. Mitra Indomas Pertiwi (operasi
(Suara NTB/bul)
Manajemen Transportasi Saat MotoGP Diskenariokan Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan Provinsi NTB mulai mempersiapkan rancangan manajemen transportasi angkutan darat pada pelaksanaan MotoGp 2021 mendatang. Dari udara, diperkirakan tak ada kendala. Mengingat armada udara, didukung fasilitas Bandara Lombok Internasional Airport telah cukup memadai. Demikian juga yang datang dengan menggunakan jalur laut. Dapat melalui Pelabuhan Lembar atau juga melalui penyeberengan langsung Bali – Gili. Laut dan udara cenderung tak terlalu ribet. Yang menjadi perhatian utama adalah manajemen transportasi untuk angkutan darat. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. L. Bayu Windiya, MM, untuk manajemen traffic sangat mungkin akan digunakan shuttle bus. Shuttle Bus adalah bus kecil yang umumnya punya basis yang sama dengan truk kecil. Berfungsi mengantarkan penumpang dari suatu daerah yang posisinya manjauh dari jalur utama, menuju pangkalan bus yang ada di jalan besar. Layanan bus menggunakan bus di jalan konvensional untuk membawa penumpang dalam perjalanan jarak lebih pendek. “Shuttle bus ini sangat mungkin kita akan gunakan. Dari Bandar udara akan selalu tersedia angkutan kemanapun. Mau ke utara, Senggigi dan sebagainya, shuttle bus akan selalu tersedia,” kata L. Bayu. Dalam skenario ini, seluruh pengusaha transportasi dapat terlibat. Tanpa terkecuali Perum Damri. Karena itu, kepada pengusaha transportasi darat di daerah ini, diimbau untuk mempersiapkan diri dari sekarang. “Lakukan pengecetan dari sekarang, perbaikan-perbaikan. Percantik armadanya,” jelas L. Bayu. Beberapa hal yang ditekankan menjadi aspek penting soal keutamaan keselamatan kepada penumpang. Pemerintah telah mewajibkan untuk dilakukan kir kendaraan. Yang terbayang, kata L. Bayu, setiap kendaraan umum yang akan digunakan untuk mengangkut lalu lalang penonton MotoGP di 2021 mendatang harus tertempel stiker lolos kir. Selain soal kenyamanan dan keselamatan, aspek hospitality atau dapat diartikan ramah-tamah dan murah hati dalam menerima dan menghibur para tamu yang akan berkunjung meramaikan event internasional MotoGP di Lombok. “Tidak boleh ada pengemudi yang nyebeng-nyebeng (cemberut) nanti. Harus ramah tamah dan senyum. Karena ini berkaitan dengan image kita ke dunia internasional,” jelas L. Bayu. Untuk pelaksanaan MotoGP, diperkirakan jumlah penonton mencapai 150 ribu. NTB pernah menangani event dengan tamu terbanyak 20.000 pada MTQ. Melihat kesuksesan tersebut, L. Bayu meyakini NTB siap menangani tamu yang 7 kali lipat jumlahnya dibandingkan dengan tamu MTQ. Terutama kesiapan dalam hal moda transportasi daratnya. Bahkan hal kecilpun, Dishub menekankan kepada perusahaan-perusahaan transportasi darat umum lainnya untuk mempersiapkan pelayanan para pengemudi dan armadanya. “Jangan sampai terjadi seperti salah satu kasus. Penumpang muntah gara-gara pengemudi terlalu wangi. Ini juga harus menjadi perhatian perusahan jasa angkutan umum. Dan saya pikir ada Blue Bird, ada Rangga Taksi, ada Damri di sini. Siaplah kita menerima tamu dari berbagai asal saat MotoGP nanti,” demikian L. Bayu. (bul) L. Bayu Windiya
produksi ; 167,5 Ha). PT. Asiafasifik Aristama Entebe (operasi produksi : 3.028 Ha), PT. Timur Raya Mas (operasi produksi 7.378 Ha), PT. Timur Raya Mas (operasi produksi : 7.378 Ha). PT. Indomining Karya Buana (operasi produksi : 832,7 Ha), PT. Indomining Karya Buana (operasi produksi : 1.012,9 Ha), PT. Indomining Karya Buana (operasi produksi : 1.305 Ha), PT. Indomining Karya Buana (opera-
si produksi : 2.701,25 Ha). PT. Bima Feroindo (operasi produksi : 14.430 Ha), PT. Jagad Mahesa Karya (operasi produksi : 3.772 Ha). PT. Selatan Arc Mineral (eksplorasi : 9.670 Ha), PT. Sumbawa Timur Mining (eksplorasi : 19.260 Ha). Total izin wilaya aktifitas seluruh perusahaan tambang logam ini seluas 189.514,350 Ha. Dari 24 perusahaan ini, kata Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Zainal Abidin, selain PT. Amman Mineral Nusa Tenggara, perusahaan yang telah melakukan pengolahan dan pengiriman hasil tambang adalah PT. Anugerah Mitra Karya dan PT. Jagad Mahesa Karya.
“Lainnya masih yang sudah operasi produksi, hasilnya belum dikirim. Bisa jadi terbentur masih rendahnya harga jual. Masih di tahan,” kata Zainal di dampingi Dasori yang melakukan pengolahan data di Dinas ESDM NTB. Zainal mengatakan, sebelumnya ada 67 perusahaan tambang yang mengincar potensi tambang logam di NTB. Hanya saja, 24 perusahaan yang masih bertahan. Lainnya, izin dicabut atau tak diperpanjang karena pasif. Potensi kekayaan mineral logam yang tersimpan di bumi dua pulau ini bisa berupa emas, perak, tembaga, titanium, mangan, besi. Kepada perusahaan-peru-
sahaan yang belum melakukan pengolahan dan pengiriman, Pemprov NTB tetap mendorong sesegera mungkin dilakukan. Atau mengingatkan perusahaan-perusahaan tersebut melaksanakan kewajibannya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Zainal mengatakan, potensi kandungan mineral logal membentang di bumi bagian selatan Pulau Lombok, Sumbawa, hingga Flores. Wilayah selatan ini disebut daerah subduksi atau zona yang terdapat pada batas antar lempeng yang bersifat konvergen dan memicu terbentuknya mineral logam. Potensi ini diperkuat hasil kajian peta
(Suara NTB/bul)
Zainal Abidin geologi dan potensi sumber daya alam mineral NTB pada tahun 1995 silam. (bul) (Suara NTB/ist)
Pemasangan listrik di Pulau Bajo Kabupaten Bima
Tahun Depan, 99,99 Persen Warga NTB Nikmati Listrik Mataram (Suara NTB) Tidak bisa dipungkiri, peningkatan terhadap pemakaian energi listrik merupakan salah satu tolak ukur tingkat perekonomian suatu daerah. PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB, sebagai penyedia tenaga listrik di Provinsi NTB berkomitmen mendukung ketersediaan pasokan listrik bagi masyarakat NTB. Rasio Elektrifikasi atau RE, sebagai salah satu indikator kemajuan suatu daerah, dihitung dari banyaknya jumlah Kepala Keluarga yang telah menjadi pelanggan PLN. Namun begitu, capaian terhadap RE akan terus berubah seiring dengan adanya penambahan jumlah keluarga yang memiliki KK baru. Di tahun 2018, pelanggan PLN UIW NTB sebanyak 1,3 juta pelanggan. Tingkat pertumbuhan sebesar 12.51% dari tahun 2017 ini merupakan capaian tertinggi selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Untuk segmen pelanggan rumah tangga, yang digunakan
sebagai dasar perhitungan RE adalah sebanyak 1,28 juta. Pelanggan dengan tarif ini mendominasi komposisi pelanggan PLN UIW NTB dengan persentase sebesar 94,8% Di NTB, capaian RE di tahun 2018 adalah sebesar 93,7%. Meningkat sebesar 10,23% dari tahun 2017 dimana capaian RE saat itu sebesar 83,05%. Sedangkan bulan Maret 2019, capaian RE NTB telah mencapai 94,05%. Pencapaian ini tentunya tidak luput dari kerja bersama seluruh instansi terkait, stake holders dan juga dukungan dari seluruh masyarakat NTB. “Kerja bersama ini pastinya akan sangat penting. Semakin banyak masyarakat NTB menikmati listrik, berarti semakin maju pula perekonomian di NTB,” jelas Rudi Purnomoloka, General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB. Beberapa kendala dalam pencapaian RE 99.99% yang banyak terjadi di lapangan adalah masih banyak ditemukan masyarakat yang melaku-
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Desa Sepapan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 donesia,” pungkas Heka. Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 AGP adalah sebuah orPasar murah Artha Gra12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ganisasi nirlaba yang didiriha Peduli (AGP) sudah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kan oleh jaringan usaha mencapai titik ke 21 di Pu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Artha Graha Network untuk lau Lombok. Kamis (4/4) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 memfasilitasi kegiatan-kegkemarin, Desa Sepapan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 iatan sosial dari unit – unit Kecamatan Keruak Lotim 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 usaha yang tergabung dalam menjadi titik ke 21. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 jaringan usaha tersebut. Pasar murah bersama mi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Berawal dari sebuah kegtra usaha, Indofood dan Si12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 iatan sosial sederhana pada narMas, membantu masya12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tahun 1990, yang kemudian rakat kurang mampu diwu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 berkembang menjadi rangjudkan dengan digelarnya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kaian kegiatan kepedulian Pasar Murah di awal tahun 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 terhadap masalah-masalah 2019. Dimulai pada tanggal 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kemanusiaan. 25 Januari di 2000 titik di 32 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Sementara Kades Sepaprovinsi di Indonesia. Di Pu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pan Hayadi, SH ditemui di lau Lombok, berlangsung se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 lokasi mengucapkan terima jak Februari lalu. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kasih kepada Artha Graha Koordinator Lapangan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Peduli, karena telah melakPasar Murah AGP di Lombok, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sanakan kegiatan pasar Trisno menyampaikan, kegia12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tan pasar murah AGP telah SEMBAKO - Tim pasar murah Artha Graha Peduli Kamis (4/4) saat sembako murah di desanya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 menjadi program utama CSR menyerahkan paket sembako kepada kepada warga Desa Sepapan. Sembako yang terjual habis 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 itu sebagai wujud kegembiunit-unit usaha Artha Graha 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 raan warganya mendapat bagai bagian dari komitmen ih 50 persen dari AGP. Group wilayah Lombok. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Sementara itu Ketua Pelak- paket sembako murah. “Pembagian sembako di AGP dalam bantu meringan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “Saya berharap Artha Desa Sepapan merupakan kan beban masyarakat sana Harian AGP Heka Her12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 titik ke 21. Alhamdulillah, kurang mampu, sehingga da- tanto menambahkan, Pasar Graha Peduli lebih sering 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sambutan masyarakat juga pat memenuhi kebutuhan Murah ini adalah perwujudan lagi melakukan kegiatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 antusias luar biasa,” un- sembako dengan harga yang dari pelaksanaan pilar AGP ke pasar murah seperti ini, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 3 Sosial Kemasyarakatan. karena sangat membantu sangat terjangkau. gkap Trisno. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “Mudah-mudahan program ini rakyat kecil yang sangat Adji menambahkan paket Koordinator program 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Pasar Murah AGP 2019 sembako yang terdiri dari beras, dapat memberikan manfaat membutuhkan di Saat har12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Adji Akroma, mengatakan, minyak, gula, dan mie instant kepada seluruh masyarakat ga sembako cukup mahal,” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pasar murah digelar se- ini diberikan subsidi kurang leb- yang kurang beruntung di In- harap Hayadi. (ars/*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
Titik Ke-21 Sembako Murah Artha Graha Peduli di Lombok
(Suara NTB/ist)
kan levering atau menyalur listrik dari tetangga. Secara pelayanan, masyarakat tersebut sudah menikmati listrik, namun tidak tercatat di data PLN. Bagi masyarakat yang masih menyalur, diimbau segera mendaftar proses pasang baru ke PLN. “Proses pasang baru saat ini sangat mudah. PLN telah menyediakan banyak media bagi masyarakat untuk melakukan pasang baru. Bisa melalui Contact Center PLN 123, web PLN www.pln.co.id ataupun melalui aplikasi PLN Mobile,” jelas Rudi. Selain tidak terdata, proses menyalur listrik sangat berbahaya karena instalasinya tidak aman sehingga bisa berpotensi membahayakan jiwa.
Selain itu, juga merupakan pelanggaran dan bisa dikenai sanksi ketika ditemukan oleh tim pemeriksa. Efek lain yang akan sangat dirasakan oleh masyarakat dari proses menyalurkan adalah tegangan yang tidak stabil. Dengan menjadi pelanggan PLN, tegangan listrik baik di sisi rumah penyalur dan rumah yang disalurkan akan lebih stabil karena menerima suplai listrik langsung dari PLN. Terkait kendala belum adanya jaringan, PLN melalui program Listrik Pedesaan telah merencanakan pembangunan jaringan baru. Misalnya di Dusun Punik di Kabupaten Sumbawa Besar dan Dusun Oi Panihi sampai dengan Dusun Oi Katupa di Kabupat-
en Bima. Diharapkan upaya tersebut dapat mempercepat peningkatan Rasio Elektrifikasi di tahun 2019 ini. Sedangkan di sisi pembangkitan, PLN UIW NTB telah mempersiapkan beberapa pembangkit untuk mengantisipasi pertumbuhan beban dengan total daya 250 MW di lokasi tersebar. Beberapa pembangkit yang sudah dan akan segera dioperasikan yaitu PLTMG Lombok Peaker, PLMTG Sumbawa dan PLTMG Bonto. “Semua yang dilakukan PLN merupakan wujud nyata PLN untuk mendukung upaya pembangunan di Provinsi NTB. Kami berharap dukungan dari seluruh stake holder untuk dapat mewujudkan Nusa Terang Benderang,” pungkas Rudi. (bul)
Ratusan Juta Modal UMKM Mandek di Toko Oleh-oleh Mataram (Suara NTB) Ada ratusan juta modal pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mandek di toko oleh-oleh. Forum UMKM NTBpun turun tangan mencari jalan keluarnya. Rabu (3/4) kemarin, Ketua Forum UMKM NTB, M.Putra Sahban bersama pengurus dan anggota forum mendatangi beberapa pemilik toko oleh-oleh yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat. Kedatangan forum ini untuk memperjelas nasib modal pelaku UMKM yang mandek. Dari bagian Humas dan Hukum langsung turun ke lapangan. Forum ini mengambil alih tunggakan pembayaran dari para pengusaha toko oleh-oleh. Cara ini terpaksa ditempuh, kata Sahban, lantaran para pelaku UMKM mulai kebingungan dengan modalnya. Jumlah modal yang mandek ini ratusan juta. Terkumpul dari masing-masing anggota yang telah memasok barang ke toko-toko oleh-oleh. “Kami mendatangi toko oleh-oleh untuk memastikan bagaimana solusinya. Karena sampai saat ini banyak anggota forum yang bermasalah modalnya di toko oleh-oleh,” jelas Sahban. Owner Lombok Food ini mengatakan, berdasarkan keterangan yang didapat dari para pemilik toko oleh-oleh, modal para pelaku UMKM yang menjadi mitranya ini tertahan sementara, lantaran sepinya pembelian. Sejak gempa di paruh kedua tahun 2018 lalu, ditambah lagi mahalnya harga tiket pesawat mengakibatkan kunjungan wisatawan sepi. Pusat oleh-olehpun kehi-
(Suara NTB/bul)
PUSAT OLEH-OLEH - Ketua Forum UMKM NTB, M. Putra Sahban (dua dari kiri) bersama beberapa UMKM saat mendatangi salah satu pengusaha pusat oleh-oleh. langan pangsa pasar. Terlebih setelah adanya kebijakan berbayar bagasi dengan berat tertentu yang diberlakukan oleh maskapai penerbangan. “Untungnya hasil negosiasi ada kesepakatan penyelesaian oleh pengusaha toko oleh-olehnya. Meskipun pembayaran akan dilakukan bertahap, sembari menunggu keadaan membaik,” jelas Sahban. Forum UMKM NTB ini terbentuk pada tahun 2016 lalu. Sampai saat ini, sebanyak 200 UMKM telah menjadi anggota. Anggota inipun, kata Sahban adalah pewakilan dari kabupaten/kota. Forum ini masih menginventarisir mana saja anggotanya yang modalnya mandek di toko oleh-oleh. “Saya belum bisa memastikan berapa total modal yang mandek. Karena masih ada yang belum melapor,” ujarnya. Notanota setoran barang yang belum terbayar sedang dikumpulkan. Rencananya, pusat oleh-oleh yang masih menahan modal para UMKM akan digilir dida-
tangi. M. Sahban mengatakan, jangan sampai UMKM yang rata-rata modalnya kecil ini justru mandek total. Kondisi UMKM saat ini di tengah ketidakpastian. Forum ini sangat mengharapkan pemerintah mengintervensi. Memfasilitasi pusat penjualan UMKM. Mengandalkan penjualan melalui sistim online pun kata Sahban berat. Sebelumnya, pemerintah daerah telah menyediakan windows shoping, market bagi produk-prouk UMKM di Jalan Langko Mataram. Fasilitasi dari Dinas Perindustrian. Sayangnya tak bertahan lama. UMKM lebih memilih meninggalkan fasilitas ini karena beban PAD yang dipatok sebesar Rp50 juta/tahun kepada UMKM tak sanggup dibayar. “Sudah kami bicarabicara dengan salah satu kepala dinas. Tapi tidak ada respon. Ya sabar saja jadinya, kalau begini,” demikian M. Putra Sahban. (bul)
SUARA NTB Sabtu, 6 April 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Terkait Penyampaian LHKPN Fokus Selamatkan Sapi Ras Bali PERBEDAAN harga yang mencolok dikarenakan ukuran badan yang lebih besar membuat banyak peternak memilih untuk menggemukkan sapi eksotik. Hal ini tergambar dari minat para peternak terhadap Inseminasi Buatan (IB) yang sebagian besar menginginkan sapi eksotik. Kondisi ini jika terus menerus terjadi dikhawatirkan akan membahayakan populasi sapi ras Bali. Menyadari hal itu, Dinas Peternakan Lotim mencoba melakukan langkah penyelamatan. Salah satu fokusnya (Suara NTB/rus) adalah mengutamakan penTallaat ingkatan populasi ras bali dibandingkan ras eksotik, seperti limosin ataupun simental. Menurut Kepala Dinas Peternakan Lotim, Tallaat, salah satu program peningkatan jumlah populasi yang digencarkan adalah Upaya Khusus Sapi Wajib Bunting (SIWAB). Ditarget tahun 2019 ini sebanyak 18 ribu ekor. Upsus Siwab ini dilakukan dengan IB. Untuk IB ini 60 persen untuk sapi ras bali dan 40 persen saja untuk sapi eksotik. “Ini langkah penyelamatan kita untuk sapi ras bali supaya jangan sampai punah sapi asli kita,” ucap Tallaat, Jumat (5/4). Dia menegaskan, sapi ras Bali ini sebenarnya memiliki banyak kelebihan dibandingkan sapi ras lainnya. Termasuk yang eksotik. Di mana, dari segi kondisi fisik, sapi ras Bali jauh lebih tahan penyakit. Mudah dipelihara dan indukannya bisa melahirkan sampai 10 kali. Beda dengan eksotik paling banyak yang sampai tiga kali. Rasa daging ras Bali ini pun jauh lebih enak dibandingkan ras lain. Diakuinya, dominasi minat masyarakat pada sapi jenis IB eksotik semata, karena harga secara ekonomis. Saat lahir pertama saja sudah bisa tembus seharga Rp 7 sampai 8 juta atau masih dalam kondisi pedet dengan berat 30 sampai 40 kg per ekor. Sedangkan sapi ras Bali paling tinggi 15 kg per ekor. Adapun jumlah populasi sapi Lotim saat ini sudah mencapai 130 ribu ekor. Dalam RPJMD ditarget pertumbuhan populasi sapi 1,5 persen per tahun. Dalam setahun ke depan diyakini bisa tembus 150 ribu ekor populasi ternak sapi Lotim. Peningkatan populasi sapi itu sendiri diyakini bisa diwujudkan, karena adanya program Upaya Khusus (Upsus) Sapi Wajib Bunting (Siwab) dengan target 18 ribu ekor tersebut ditambah dengan ada yang kawin alam, maka dalam setahun terjadi pertumbuhan 1,5 persen saja maka ada sekitar 19 ribu ekor lahir. (rus)
Wiwin Yuliansari Ismalia, S.Kep.Ners
Perjuangkan Emansipasi Lewat Jalur Politik Selong (Suara NTB) Keterwakilan perempuan di ranah politik praktis masih sangat rendah. Fakta di DPRD Lombok Timur (Lotim) belum memenuhi kuota 30 persen. Diketahui dari 50 anggota DPRD Lotim baru 4 orang perempuan. Sementara, kehadiran perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak dalam pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Demikian disampaikan Wiwin Yuliansari Ismalia, S.Kep Ners, kepada Suara NTB, Jumat (5/4). Wi(Suara NTB/ist) win adalah putri kedua Wiwin Yuliansari Ismalia dari Wildan, SPd dan Zakiah. Wildan adalah sebagai Kepala Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur. Wiwin –sapaan akrabnya lahir di Aikmel pada tanggal 3 juni 1994 silam. Menempuh pendidikan formalnya di SDN 6 Korleko, kemudian Madrasah Tsanawiyah Al Aziziyah Gunung Sari. Penghafal Quran ini kemudian melanjutkan studi di SMA Negeri 1 Selong, dan pendidikan terakhir strata 1 Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) Mataram dan lulus 2017. Calon legislatif yang terbilang masih sangat muda ini maju dengan nomor urut 9 di lembar surat suara kolom Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Selong, Sukamulia, Suralaga, Labuhan Haji. Sebagai caleg baru, Wiwin berkomitmen ingin melahirkan perubahan besar dalam pembangunan Lotim. “Saya ingin perjuangkan emansipasi perempuan lewat jalur politik,” ungkap Wiwin. Menurut sarjana keperawatan ini, tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai akan memunculkan kecenderungan dominasi kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan. Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik tergambar dan mengakar kuat pada paradigma patrilinial sebagian besar masyarakat Indonesia. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik. Politik patrilinial subur dan cenderung ditanggapi secara permisif lantaran dilatarbelakangi oleh sejumlah hal. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, patriarkisme menjadi tradisi dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Diakuinya, perempuan selalu berada di ujung. Seperti ketika bicara kemiskinan dalam data terbanyak dari kalangan perempuan. Untuk itu, putri Kepala Desa Korleko ini, menekankan perempuan adalah tiang negara. Menyelesaikan persoalan negara, termasuk kemiskinan bisa diatasi melalui upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Dalam hal ini, perempuan Lotim harus tampil sebagai pejuang. Saatnya tampil menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik. Jalur yang paling cepat menggerakkan perubahan ini kata Wiwin adalah lewat jalur politik. Perjuangan Wiwin lewat jalur Politik ini diberikan kesempatan oleh PDIP. Partai yang dipimpin H. Rachmat Hidayat di NTB ini memberikan atensi besar pada kaum perempuan dalam berkiprah di jalur politik. Rahmat Hidayat yang juga caleg DPR RI Nomor Urut 1 itu dilihat selalu tampil enerjik dan bersemangat memperjuangkan kepentingan NTB di tingkat nasional. Semangat Ketua PDIP NTB ini serasa masih usia 51 tahun dan telah sukses memimpin PDIP di NTB. Gambaran kesuksesan PDIP terlihat karena sudah lama menjadi wakil rakyat. Dua periode di DPRD Lotim, dua periode di DPRD provinsi dan juga sudah dua periode di DPR RI. H. Rachmat Hidayat Kembali maju untuk periode ketiga. Periode selanjutnya ini diyakini akan memberikan banyak agenda agenda perubahan bagi masyarakat NTB. Apalagi PDIP sebagai partai penguasa dengan calon presiden Joko Widodo yang siap kembali berkiprah untuk Indonesia Maju pada periode kepemimpinan selanjutnya bersama KH. Ma’ruf Amin. (rus)
Bupati Lotim Kumpulkan Semua Pejabat Selong (Suara NTB) Menindaklanjuti perkembangan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh pejabat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM., dampingi Wakil Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH., dan Sekretaris Daerah, mengumpulkan para pejabat, Jumat (5/ 4). Kegiatan itu dikemas dalam bentuk rapat koordinasi di kantor bupati. Rakor tersebut juga membahas tentang penentuan jam kerja baru bagi para ASN. Menurut bupati tercatat sudah 56 persen pejabat ASN yang telah menyampaikan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyampaian LHKPN merupakan bentuk loyalitas pejabat kepada daerah. Bahkan menurut mantan Dandim 1615/Lotim ini, penyampaian LHKPN juga erat kaitannya dengan harkat dan
martabat daerah di mata KPK. Untuk itu, ia mengimbau kepada beberapa OPD yang belum menyampaikan laporan terkait LHKPNnya supaya segera disampaikan. Apabila tidak diindahkan, orang nomor satu di Gumi Selaparang ini berjanji akan bertindak tegas. “Saya berharap, apa yang menjadi kewajiban itu agar dapat dilaksana-
kan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan,”pesan bupati. Pada rakor tersebut, bupati juga membahas efektivitas pelayanan jam kerja bagi ASN khususnya pada hari Jumat. Setelah melalui kesepakatan dengan ASN, pada hari Jumat diputuskan pelayanan atau jam masuk kantor hingga pukul 11 wita, penambahan
jam kerja diberlakukan pada hari Senin sampai hari Kamis, yakni mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 wita dengan waktu istirahat satu jam yakni pada pukul 12.00 hingga pukul 13.00 wita. Selain itu Pemda Lotim juga mewajibkan kepada seluruh ASN baik itu guru untuk mengeluarkan zakat profesinya, jika sebelumnya penyerahan zakat sebesar dua setengah persen ke Baznas Lombok Timur berdasarkan keihklasan para ASN, kali ini pemerintah daerah akan mengubah kebijakan dimaksud menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua ASN. (yon)
(Suara NTB/yon)
H. M. Sukiman Azmy
Kualitas Lolos Uji, Madu Trigona KLU Diminati Haldin
(Suara NTB/rus)
JEMUR - Petani di Desa Sakra menjemur padi yang baru dipanennya. Pada musim panen ini, harga gabah di Lotim terus menurun, meski tidak sampai anjlok.
Harga Gabah di Lotim Masih di Atas HPP Selong (Suara NTB)Harga gabah di petani Lombok Timur (Lotim) dinilai masih berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di mana HPP gabah kering panen (GKP) berkisar Rp 3.700 per kilogram di tingkat petani, sementara itu HPP gabah kering giling (GKG) berkisar Rp 4.650 per kilogram. Saat ini berlaku Rp 4.100/ kg GKP dan Rp 4.600GKG. Kondisi Kadar air GKP 25 sampai 26 persen. Sedangkan GKG 16 persen. Adapun harga beras di penggilingan kualitas medium Rp 8.500 kg dan premium Rp 9 ribu per kilogram. Penjelasan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Dinas Pertanian Lotim, Saprudin melalui stafnya, Mastati Hernawati saat ini
diakui harga terus menurun. Hal ini dikarenakan sebagian bear petani sedang panen.”Sekarang ini kan sedang panen raya, sehingga harga memang terus turun,” terangnya. Harga yang berlaku saat ini dinilai masih bagus. Sekarang ini dianggap harga yang diterima petani masih cukup tinggi dan tidak sampai anjlok. Dibandingkan kabupaten lain, tambahnya, harga gabah di Lotim dinilai cukup bagus. “Makanya kalau mengirim data ke pusat, kita mengirim rendemen yang terbagus,” ucapnya. Sementara itu, pengepul gabah Mukti Ali mengaku saat ini di tingkat petani ia membeli seharga Rp 4.250 per kilogram. Harga ini diakui terus menurun dibandingkan beberapa bulan
terakhir. Sedangkan harga beras saat ini berlaku untuk premium Rp 8.700 per kilogram. Sebelumnya pernah tembus seharga Rp 10 ribu per kilogram. Sementara itu, Amaq Toriq, petani asal Desa Kabar Kecamatan Sakra mengaku harga gabahnya justru mengalami penurunan drastis dibandingkan penjualan beberapa hari sebelumnya. Harga jual gabahnya yang beberapa hari dijual Rp3.500 GKP, sedangkan GKG Rp 4.000 per kilogram. ‘’Semestinya GKP Rp 4.000 dan GKG Rp 6.000 per kilogram. Itukan yang tinggal digiling lebih mahal. Kalau harga sekarang ini jelas tidak bisa datangkan untung. Biaya produksi tidak bisa menutupi. Biaya panen Rp 750 ribu per ton,’’ akunya. (rus)
Tanjung (Suara NTB) Pemda Lombok Utara tengah merancang rencana kerjasama pengembangan budidaya dan pascapanen madu Trigona yang sudah dikembangkan masyarakat. Sebagai langkah awal, Bappeda Lombok Utara melakukan penjajakan di salah satu perusahaan yang bergerak di usaha Madu, yakni PT. Haldin Pacific Semesta Cikarang, Jakarta. Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., Jumat (5/4) mengungkapkan, potensi kerjasama antara kelompok masyarakat dengan PT. Haldin terbuka lebar. Mengingat petani madu di KLU mampu berproduksi secara konsisten antara 4-6 ton untuk periode 3 bulanan. “Berdasarkan produksi yang dihasilkan oleh kelompok petani Trrigona Lombok Utara, potensi kerjasamanya terbuka lebar. Harapan kita MoU ke depan bisa jadi solusi atas kendala pemasaran yang dihadapi petani,” ungkapnya. Diakuinya, usai berkunjung ke PT. Haldin, perusahaan tersebut eksis mengolah dan memasarkan produk dari madu maupun ekstrak komoditas pertanian lain. Ditelusuri lebih lanjut, ternyata komoditas yang banyak dikembangkan masyarakat Lombok Utara seperti kelapa, kopi, kakao dan kelor, dominan bisa masuk ke perusahaan. Mengawali rencana kerjasama, Bappeda bersama Dinas Pertanian dan Disperindag mengangkut sampel madu trigona Lombok Utara. Setelah di-
lakukan uji laboratorium, kualitas Madu Trigona Lombok Utara tidak kalah dengan trigona daerah lain. “Tinggal kita memikirkan bagaimana menggerakkan secara masif kelompok-kelompok masyarakat kita untuk menghasilkan madu Trigona secara kontinyu, karena kebutuhan mereka sangat tinggi,” katanya. Partisipasi aktif kelompok madu Trigona mutlak diperlukan. Oleh karenanya, Bappeda sendiri akan mendorong OPD terkait untuk memaksimalkan potensi. Antara lain dengan ekspansi kelompok, pendampingan, pelatihan maupun penambahan anggaran. Bappeda mencatat, data stup/kotak lebah madu trigona di Lombok Utara saat ini sebanyak. 22.657. Keberadaan kelompok dan produksi kelompok setidaknya menjadi referensi yang meyakinkan perusahaan untuk bekerjasama. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU, Ir. Nanang Matalata, mengamini keberadaan kelompok madu Trigona sudah bisa dihubungkan ke perusahaan. Hanya saja, akses kerjasamanya masih harus menunggu terbentuknya BUMD yang saat ini tengah diperdakan. “Kita harapkan BUMD kita bisa masuk sebagai partner perusahaan Haldin. Produk yang dihasilkan kelompok masyarakat nanti bisa masuk ke Haldin melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” sebut Nanang. (ari)
Rekonstruksi Permukiman, Rika Jadi Prioritas di Tiga Gili Tanjung (Suara NTB) Proses rekonstruksi permukiman warga terdampak gempa di kawasan wisata diprioritaskan berperspektif wisata. Khususnya di kawasan 3 Gili, rumah instan sederhana kayu (Rika) menjadi referensi untuk mendukung kenyamanan, sekaligus menonjolkan estetika budaya tradisional Lombok Utara. Camat Pemenang, Suhadman, dalam rapat evaluasi dan percepatan rehab rekon di Kantor Desa Tanjung, Jumat (5/4) mengatakan, agar rekonstruksi perumahan kawasan 3 Gili menjadi perhatian khusus. Masyarakat agar tidak digiring untuk memilih rumah instan selain kayu. “Di sana, kenapa masyarakatnya memilih jenis rumah kayu, karena salah satu pertimbangannya adalah membawa material ke permukiman sedikit terkendala. Apalagi itu daerah pariwisata, jadi pertimbangan di 3 Gili khususnya untuk Gili Air,” ujar Suhadman. Bahkan tidak hanya di Gili Air, di perkampungan yang relatif
memiliki potensi wisata andalan supaya didukung dengan Rika yang menjadi pilihan masyarakat. Diketahuinya, masyarakat di dekat objek wisata pada awalnya memilih Rika yang notabene kondisional dengan kawasan wisata. “Tetapi karena memang kayu ini, bukan dipersulit sebenarnya, tapi memang untuk prosesnya ini yang agak lamban. Karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi,” sebutnya. Menurut Camat Pemenang, suplier kayu di Lombok Utara relatif belum memenuhi standar sesuai harapan banyak warga. Keluhan demi keluhan terus bermunculan terkait Rika. Sehingga sebagian Rika yang terkesan sudah dibangun diketahui merupakan perumahan milik warga yang ekonominya mampu. Selanjutnya, kata Suhadman, proses Rika yang agak lama ini menyebabkan sebagian masyarakat beralih ke Riko. Dinamika itu sudah terjadi di pokmas yang ada di kecamatan yang dipimpinnya. “Dan itu jumlahnya banyak
sekali. Di Kerujuk saja, awalnya memang Rika semua. Persoalan ini karena rumah kayu ini agak lamban, jadi mereka beralih ke Riko,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Lombok Utara, Muhadi, SH., menguatkan bahwa Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., sudah mengarahkan perumahan warga di kawasan wisata memprioritaskan rumah Rika. Saran atas dukungan itu pun muncul dari BPBD NTB. Di mana BPBD Provinsi menganjurkan supaya pemerintah, fasilitator dan aplikator segera melakukan komunikasi. “Aplikator juga harus memenuhi persyaratan, baik legalitas maupun kualitas kayu itu. Karena memang mereka juga maunya Rika di Gili air dan di Kerujuk. Nanti mungkin ini akan coba kita diskusikan, bagaimana aplikator ini bisa dapatkan kayu, tapi kayu ini tetap harus memenuhi kriteria yang sudah dipersyaratkan oleh PUPR itu,” paparnya. (ari)
Sebanyak 35 Kursi Kepsek Kosong Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyusun ancang-ancang untuk melakukan mutasi kepala sekolah (kepsek) dan pengawas. Proses mutasi dilakukan mengingat saat ini sebanyak 35 jabatan kepsek untuk tingkat SMP dan SD kosong. Dalam proses mutasi dan pengisian jabatan kepsek yang kosong itu, menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Dikbud Lotim, H. Moh. Zainuddin, pihaknya sudah membentuk tim verifikasi jabatan fungsional kepsek dan pengawas. Tujuan dibentuk tim tersebut untuk menghindari terjadinya kesalahan regulasi yang ada. Pasalnya, tim verifikasi itu nantinya memberikan rekomendasi terkait rekam jejak dari kepsek dan pengawas secara normatif. Tidak berdasarkan suka dan tidak suka.
“Tim ini sudah berjalan sekitar satu bulan. Tim inilah yang nantinya memberikan kita rekomendasi terkait rekam jejak dari kepsek dan pengawas untuk kita kukuhkan mengisi 35 kursi kepsek yang kosong itu,” terangnya, Jumat (5/4). Tim yang dibentuk berasal dari sekretariat daerah, BKPSDM, Dinas Dikbud dan Pengawas berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018. Sebanyak 35 jabatan kepala sekolah yang kosong itu terdiri dari 4 SMP dan 31 SD. Kekosongan terjadi karena puluhan kepala sekolah itu memasuki masa pensiun dan beberapa di antaranya dilantik mengemban amanah jabatan struktural di sejumlah OPD di Lotim. “Kekosongan banyak terjadi karena kepala sekolah itu dilantik untuk mengemban amanah yang baru,” terangnya. Pada bagian lain, Zainuddin, mengatakan jika semuanya yang dilakukan harus berawal dari
program perencanaan yang baik untuk kemudian dilaksanakan dan dievaluasi, barulah dilakukan tindak lanjut. Dikatakannya bahwa suatu kesalahan apabila Dinas Dikbud dinilai hanya fokus pada program, melainkan peningkatan mutu menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Dunia pendidikan, kata Zainuddin, saat ini membangun karakter berdasarkan keimanan dan ketaqwaan, sehingga pada setiap mata pelajaran selalu dimasukkan pendidikan karakter. Terlebih pendidikan di Lotim saat ini fokus pada pendidikan karakter. Pengembangan karakter inilah yang ke depan terus diperbaiki. Di mana faktor pendidikan mulai dari mutu dan standar guru, peserta didik, impelentasi kurikulum, serta lingkungan, dan orang tua. “Apabila lima unsur pendidikan ini bergerak, maka pendidikan di Lotim akan semakin bagus dan IPM akan meningkat,” terangnya. (yon)
(Suara NTB/ist)
STUDI BANDING - Studi banding rencana kerjasama madu trigona dengan salah satu perusahaan di Jakarta.
Dukcapil Pesimis Tuntaskan E-KTP Pemilu Tanjung (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara (KLU) sedikit pesimis untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik (EKTP) jelang Pemilu 17 April mendatang. Hal ini dikarenakan antusiasme masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan relatif rendah. Kepala Dinas Dukcapil, Fahri, S.Pd., melalui Sekretaris Dinas Dukcapil, H. Tresnahadi, S.Pt., Jumat (5/4) mengungkapkan, sisa warga wajib KTP yang belum merekam sekitar 7.606 orang. Jumlah ini terdiri dari 6.594 orang masyarakat umum, dan 1.022 orang dari kalangan pemilih pemula. “Masyarakat wajib KTP di Lombok Utara sebanyak 178.140 orang dan yang sudah merekam sebanyak 171.546 orang atau 96,30 persen. Ditambah jumlah pemilih pemula sebanyak 4.052 orang dan yang belum merekam sebanyak 1.022 orang,” kata Tresnahadi. Dijelaskan, Dukcapil sejatinya sudah melakukan percepatan perekaman dengan sistem jemput bola plus-plus (jempol plusplus). Hampir setiap hari dalam 5 hari kerja, petugas Dukcapil turun ke desa-desa melakukan perekaman. Hanya saja, animo masyarakat yang mendatangi layanan Jempol plus-plus di kantor desa relatif rendah. “Melihat limit waktu yang tersisa 13 hari sampai 17 April, tidak mungkin kita tuntaskan sisa yang 7.606 itu. Sekalipun kita tiap hari turun ke masyarakat, tidak mungkin,” ujarnya.
Menurut Tresnahadi, yang menjadi kendala percepatan perekaman adalah kesadaran masyarakat. Sejatinya masyarakat yang hadir merekam EKTP melebihi ekspektasi, mengingat dokumen kependidikan ini dibutuhkan tidak hanya untuk memilih (pemilu), tetapi juga melengkapi pemberkasan akses dana bantuan pemerintah untuk korban gempa. “Maka kami minta masyarakat juga proaktif datang ke kecamatan dan Dukcapil. Layanan E-KTP masih kita buka di 2 kecamatan yang alatnya masih berada, yaitu Bayan dan Kayangan. Kalau di kecamatan Pemenang, Tanjung dan Gangga, alatnya sudah rusak,” jelasnya. Kendati 7 ribu lebih masyarakat tidak mengantongi KTP elektronik, Dukcapil berharap tidak mempengaruhi tingkat partisipasi Pemilu. Sebab masyarakat masih bisa memanfaatkan Surat Keterangan (Suket) Dukcapil sebagai.pengganti E-KTP. Syarat dikeluarkannya Suket, tentu masyarakat harus mendaftarkan diri ke Dukcapil. Ia menambahkan, Suket pemilih masih bisa dikeluarkan sampai tanggal 17 April. Di mana Dukcapil tetap diperintahkan untuk tetap masuk kerja meskipun harus itu ditetapkan sebagai hari libur nasional. “Dari sekian banyak Suket, hanya satu yang belum dicetak karena pemohonnya ke luar negeri. Untuk blangko cetak KTP elektronik, tersisa sekitar 4 ribuan. Mudah-mudahan sisa perekaman berkurang maksimal sebelum 17 April,” tandasnya. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Sabtu, 6 April 2019
Halaman 5
Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB
Bahas LKPJ Kepala Daerah, DPRD Loteng Bentuk Gabungan Komisi Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2018. Untuk membahas LKPJ tersebut, DPRD Loteng pun telah membentuk gabungan komisi yang terdiri dari perwakilan komisi yang ada di DPRD Loteng. Kesepakatan pembentukan gabungan komisi diambil pada rapat paripurna DPRD Loteng, Kamis (4/4) sore. Dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT.S.E., rapat paripurna juga menyepakati komposisi gabungan komisi terdiri dari 20 orang anggota. Dengan unsur pimpinan langsung menjadi ketua dan wakil ketua gabungan komisi merangkap anggota. Itu sesuai
dengan tata tertib DPRD Loteng. Namun sebelum terbentuk, sejumlah anggota DPRD Loteng mengusulkan agar pembahasan LKPJ kepala daerah diserahkan ke komisi terkait. Dengan begitu, pembahasan LKPJ kepala daerah bisa lebih optimal. Namun, hampir sebagian besar anggota DPRD Loteng tetap menyepakati pembentukan gabungan komisi. “Gabungan komisi selanjutkan akan mulai membahas LKPJ pada hari Jumat (5/4) sampai 24 April mendatang,” ujar Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT. Selain membahas pembentukan gabungan komisi, rapat paripurna DPRD Loteng tersebut juga mengagendakan penyampaian pandangan fraksi terhadap tanggapan pemerintah daerah atas rancangan peraturan daerah (ranperda) inisi-
atif DPRD Loteng tentang perlindungan mata air. Pada kesempatan itu, juru bicara perwakilan fraksifraksi DPRD Loteng, H. Ahkam, mengapresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap ranperda inisiatif tersebut. Menurutnya, ranperda tersebut sangat penting dalam upaya mendukung penyelamatan sumbersumber mata air sekaligus melindungi hak-hak masyarakat di lingkar sumber mata air. Supaya pengelolaan sumber daya air didaerah ini tidak sampai merugikan masyarakat lingkar sumber mata air. Namun juga bisa tetap memastikan pasokan air bagi masyarakat di luar kawasan sumber mata mata air. Dalam ranperda itu nantinya juga akan mempertegas kembali tugas dan kewajiban masing-masing pihak dalam
pelestarian sumber mata air, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten maupun masyarakat lingkar sumber mata air. Mengingat, sumber mata air di daerah ini tidak hanya berada di kawasan hutan saja yang kini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ada juga sumber mata air yang berada di luar kawasan hutan yang masuk kewenangan pemerintah kabupaten serta lahan milik pribadi. “Dengan ranperda ini nantinya, peran dan tugas masing-masing pihak diatur. Sehingga upaya penyelamatan sumber mata air di daerah ini bisa maksimal,” tegasnya. Untuk membahas ranperda inisiatif tersebut, DPRD Loteng menyepakati diserahkan ke Komisi III DPRD Loteng selaku pengusul dan akan bersama-sama membahas dengan pemerintah daerah. (kir/*)
(Suara NTB/kir)
RAPAT PARIPURNA - Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT memimpin rapat paripurna pembentukan gabungan komisi, Kamis (4/4).
Petani Diduga Dipersulit Beli Pupuk Subsidi
Bupati Lobar Minta Penjelasan Kadis Pertanian
MARAKNYA pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) liar atau ilegal di Lombok Barat (Lobar) membebani APBD, sebab untuk membayar tarif PJU ini saja setiap bulan pemda mengeluarkan dana Rp 1,3 miliar. Namun, adanya program meterisasi yang dilaksanakan pemda melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman, tarif ini mampu ditekan dari Rp1,8 miliar menjadi Rp 1,3 miliar. Menurut Kabid Tata Kota H. Saefullah dan Pertamanan pada Dinas Perumahan dan Permukiman, H. Saefullah, saat ini pemda tidak lagi ada tunggakan PJU di PLN. Tunggakan Rp 3 miliar dampak gempa tahun lalu sudah mampu dibayar dan dilunasi. Bahkan jelas dia, pembayaran PJU mampu ditekan dalam tiga tahun terakhir, dari Rp 1,8 miliar menjadi Rp 1,5 miliar. Saat ini pihaknya berupaya menekan hingga Rp 1,3 miliar. Menurut hitungannya, tahun 2018 surplus PPJ hanya Rp 1,1 miliar, namun tiga bulan tahun ini surplus mencapai Rp 1,7 miliar. Artinya jelas dia, terdapat surplus dari pembayaran PJU dengan Pajak Penerang Jalan (PPJ) yang diperoleh pemda dari tahun 2018 sampai saat ini mencapai Rp 2,7 miliar. Disebutkan jumlah PJU di Lobar yang resmi tercatat dibayar Pemda mencapai 2.000 titik lebih. Diakui jumlah ini di luar yang dipasang warga secara liar atau ilegal. Diakui banyaknya PJU ilegal ini menyebabkan pembayaran membengkak, sehingga harus dibersihkan dengan menggunakan KWh. “Karena PJU ilegal ini membebani APBD, karena jumlahnya banyak sekali,” jelas dia. Ditanya terkait berapa jumlah PJU ilegal hasil temuannya, pihaknya belum mendeteksi secara detail. Namun PJU ilegal ini dibersihkan bersama PLN. Menurut dia PJU ilegal ini warisan tempo dulu yang masih tercatat. PJU ilegal inilah dibersihkan bersama PLN. Sebab di PLN masuk dalam hitungan pembayaran daya yang hilang. Daya yang hilang inilah yang diakibatkan dari pemakaian PJU ilegal tersebut. “Ini yang harus kita bersihkan karena bayarannya besar,” tegasnya. (her)
(Suara NTB/her)
Bebani APBD Lobar
Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) , H. Fauzan Khalid mengatensi masalah beratnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Pihaknya akan mengecek dan mempertanyakan ke Dinas Pertanian (Distan) terkait kebijakan adanya keharusan petani yang membeli pupuk subsidi harus membeli pupuk non subsidi. Ditemui usai penutupan pertandingan bulu tangkis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, Jumat (5/4), bupati mempertanyakan kalau adanya kebijakan memaksa petani membeli non
subsidi, jika mau diberikan membeli pupuk subsidi.”Yang maksa siapa, saya harus cek dan pertanyakan dulu (ke Dinas Pertanian, red,” tegas dia. Menurut dia, tidak ada kebijakan daerah memberatkan
petani seperti yang dialami warga di Gerung. Kemungkinan kata dia kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga pihaknya perlu mempertanyakan hal ini ke pihak dinas. “Tanya saja dulu ke Dinas
Pertanian,”jelas dia. Pihaknya juga perlu mengecek ketersediaan stok petani, sebab pemda memiliki kewenangan melakukan intervensi jika ada kelangkaan pupuk. Sebab, masalah pupuk kewenangannya bukan di pemda, namun pemda hanya bisa membantu dalam hal intervensi. Sebelumnya, petani di wilayah Gerung Lobar mengeluhkan kebijakan pembelian pupuk subsidi oleh Dinas Pertanian setempat.
Pasalnya, bagi petani yang membeli pupuk subsidi diharuskan membeli pupuk non subsidi yang harganya dua sampai tiga kali lipat dari harga pupuk subsidi. Jika tak membeli pupuk non subsidi, maka petani tidak akan diberikan membeli pupuk bersubsidi. Petani merasa kesal, karena dipersulit memperoleh pupuk subsidi. Akibat kondisi ini,petani pun enggan membeli pupuk sehingga tanaman mereka yang sudah ditanam terancam tak bisa dipupuk. (her)
Pembangunan Sirkuit MotoGP
ITDC Harapkan Dukungan Masyarakat
FASILITAS - Fasilitas Bazar Mandalika yang diperuntukan bagi pelaku UMKM di sekitar kawasan The Mandalika, dan akan dikelola bersama oleh ITDC dengan Pemkab Loteng.
Lengkapi Berkas Kasus Marbot
(Suara NTB/ITDC)
Polisi Segera Panggil ITDC dan Pemkab Loteng Bentuk Lembaga Khusus Sekda Loteng Kelola Bazar Mandalika
Praya (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana membentuk lembaga khusus yang nantinya akan ditugaskan untuk mengelola fasilitas UMKM Bazar Mandalika di kawasan The Mandalika. Adanya lembaga ini, pengelolaan fasilitas bisa maksimal dan lebih terarah. Demikian diungkapan Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan, kepada Suara NTB, Jumat (5/4). Diakuinya, fasilitas Bazar Mandalika dibangun untuk mengakomodir keberadaan UMKM yang ada di lingkar kawasan. Namun supaya tidak semerawut pengelolaannya, maka dipandang perlu untuk membuat unit khusus yang diberikan tanggung jawab mengelola fasilitas tersebut, sehingga pengelolaannya jadi lebih terarah. “Bentuknya organisasinya kita belum tahu, tapi kayak unit pengelelola teknins yang memang diberikan tanggung jawab mengelola fasilitas Bazar Mandalika itu nantinya,” sebutnya. Pihaknya pun sudah mulai mem-
Praya (Suara NTB) Penyidik Polres Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini terus berupaya melengkapi berkas kasus dugaan penyelewengan dana insentif marbot dengan tersangka Camat Praya Barat Daya nonaktif, Kamarudin, S.H. Beberapa saksi tambahan pun dipanggil, termasuk di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., direncanakan juga akan dipanggil, pekan depan. Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada Suara NTB, Jumat (5/4), mengaku kalau pemanggilan beberapa saksi tambahan baru tersebut itu untuk memenuhi rekomendasi jaksa sebagaimana yang dituangkan dalam P19 yang dikeluarkan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng. “Selain saksi yang sudah ada, beberapa saksi baru juga kita periksa dan kita mintai keterangannya,”. Termasuk juga Sekda Loteng yang direncanakan akan dimintai keterangan pada Senin (8/4) depan,’’ ujarnya. Meski demikian, Rafles menegaskan pemanggilan Sekda Loteng ini kapasitasnya hanya sebagai saksi tambahan saja. Di mana ada beberapa keterangan yang dibutuhkan dari orang nomor satu di lingkup ASN Loteng tersebut. Selain Sekda Loteng, lanjutnya ada beberapa pejabat lingkup Pemkab Loteng yang juga sudah dimintai keterangannya, mMulai dari camat sampai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Loteng, M. Ikhsan S.Hut., yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kabag Administrasi Perekonomian Setda Loteng. Karena saat dana insentif marbot tersebut ada, Kadis Koperasi dan UKM Loteng ini masih menjabat sebagai Kabag Administrasi Perekonomian Setda Loteng. “Untuk camat yang sudah jadi saksi sebelumnya ada tiga orang. Dan, sekarang 9 camat lainnya kita panggil juga. Jadi prinsipnya semua rekomendasi dari jaksa semaksimal mungkin kita penuhi. Dengan memanggil saksi-saksi tambahan yang mengetahui terkait seluk beluk dana insentif marbot tersebut,’’ terangnya. Giri Menang (Suara NTB) – Sebelumnya, Kasi. Pidsus Pelabuhan kapal pesiar Gili Kejari Loteng, Agung Kunto Mas Desa Labuan Tereng KecamaWicaksono, S.H., mengatakan tan Lembar ditargetkan beroperapihaknya mengembalikan bersi secara penuh bulan November kas penyidikan dugaan tahun ini. Untuk mempersiapkan penyelewengan dana insentif operasional pelabuhan kapal pesiar marbot, karena belum begitu terbesar kedua ini, pihak Pelindo III yakin dengan alat bukti dan Lembar memastikan bisa mengketerangan yang ada. Untuk gunakan tenaga kerja yang dimiliitu, pihaknya berharap pihak ki saat ini. Namun setelah Gili kepolisian melengkapi lagi ketMas rampung total, barulah erangan serta alat bukti penpihak Pelindo membutuhkan dukung sebelum berkas kasus tambahan tenaga kerja. tersebut dinyatakan lengkap. General Manager “Kita mau berkas kasus ini Pelindo III Lembar Erry benar-benar lengkap. Sehingga Ardiyanto mengatakan, ketika disidangkan nantinya, untuk sementara kebukita sudah benar-benar yakin tuhan tenaga kerja dengan alat bukti serta keteryang nanti bekerja di angan yang ada. Jadi tersangpelabuhan cukup ka tidak bisa mengelak dari Erry menggunakan koErry Ardiyanto Ardiyanto dakwaan,” tandasnya. (kir)
bahas rencana tersebut dengan Pemkab Loteng dan diharapkan dalam waktu dekat ini sudah ada kesepakatan pola pengelolaannya fasilitas Bazar Mandalika itu nantinya. Harapannya tentunya fasilitatas Bazar Mandalika tersebut bisa benar-benar mendatangkan manfaatnya bagi para pelaku UMKM di lingkar kawasan The Mandalika. Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Loteng, M. Ikhsan, S.Hut., menegaskan ada rencana pengelolaan Bazar Mandalika akan diserahkan ke pihak ketiga. Di mana kendali pengelolaannya ada di pemerintah daerah. Pihak ITDC dalam hal ini hanya menerima pembagian hasil sewa fasilitas tersebut saja. Tidak kemudian ikut secara langsung mengatur tata kelola fasilitas Bazar Mandalika ini. “Aset inikan milik ITDC. Pemerintah daerah hanya sebagai pengelola, dengan tanggung jawab pengelolaan diserahkan ke pihak ketiga,” timpalnya. Kenapa diserahkan ke pihak ketiga, supaya pengelolaan fasilitas Bazar Mandalika tersebut benar-benar profesional. Jadi ketika ada pelaku UMKM yang mau menyewa fasilitas tersebut, cukup berhubungan dengan pengelolanya saja dan tidak perlu
harus berhubungan dengan pemerintah daerah maupun pihak ITDC. Nantinya antara ITDC dengan Pemkab Loteng akan diikuti oleh Memorandum of Undestanding (MoU), sehingga jelas hak dan kewajiban masing-masing pihaknya. Termasuk soal besaran sewa dan yang lainnya. “MoU antara ITDC dengan Pemkab Loteng terkait pengelolaan fasilitas Bazar Mandalika sedang kita susun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah selesai,” tegas Ikhsan. Soal biaya sewa, lanjut Ikhsan kemungkinan untuk memancing pelaku UMKM mau masuk ke fasilitas Bazar Mandalika dan Pemkab Loteng akan memberikan subsidi sewa. Tapi tidak seterusnya. Mungkin hanya beberapa bulan saja sampai pelaku UMKM sudah bisa mandiri dan mampu membayar biaya sewa sendiri. “Kawasan Bazar Mandalika ini memang diharapkan bisa tumbuh bersamaan dengan berkembangnya kawasan The Mandalika. Dan, kita pemerintah daerah juga berkepentingan untuk mendukung pengembangan fasilitas Bazar Mandalika tersebut,” ujar mantan Kabag Administrasi Perekonomian Setda Loteng ini. (kir)
Praya (Suara NTB) Direktur Konstruksi dan Operasi pada Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Ngurah Wirawan, menegaskan proses pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika saat ini sudah dimulai. Untuk itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar proses pembangunan sirkuit MotoGP bisa berjalan lancar dan sukses sangat diharapkan. Karena sukses pembangunan sirkuit MotoGP adalah tanggung jawab semua semua elemen di daerah ini. “ITDC tentu tidak bisa sendiri. Harus ada dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di daerah ini. Agar mimpi untuk bisa memiliki sirkuit MotoGP sekaligus menggelar MotoGP bisa terwujud,” harap Ngurah Wirawan, kepada Suara NTB, Jumat (5/4). Menurutnya, kesempatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaran MotoGP tidak datang dua kali, dan kesempatan yang ada harus benar-benar dimanfaatkan. Apalagi tidak semua negara bisa ditunjuk sebagai penyelenggaran event MotoGP. Sementara untuk bisa ditunjuk sebagai tuan rumah pihaknya harus berkerja ekstra keras meyakinkan pihak Dorna Sport selaku pemegang hak lisensi penyelenggara MotoGP. Ketika bicara penyelenggaraan MotoGP, ujarnya, bukan lagi bicara soal nama baik kawasan, kabupaten ataupun provinsi lagi, tapi sudah menyangkut nama baik negara. Itu artinya, sudah menjadi kewajiban bagi semua lapisan masyarakat di daerah ini untuk mensukseskan event tersebut. “Kalau event MotoGP ini sampai gagal, maka nama baik negara juga ikut rusak. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendukung event MotoGP ini, karena ini menyangkut nama baik negara. Dan, kesuksesan suatu event dimulai dari bagaimana kesiapannya awalnya,” sebutnya. Ia menjelaskan, untuk pembangunan fisik sirkuit MotoGP sendiri saat ini belum dimulai. Pihaknya baru mulai tahap tofografi dan pemetaan lahan. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kembali desain sirkuit dengan kondisi riil di bawah. Di mana untuk pembangunan fisik baru akan dimulai pada bulan September atau paling lambat bulan Oktober mendatang. “Sekarang tim sudah mulai bekerja melakukan pemetaan dan pengukuran lahan. Baru kemudian dilanjutkan dengan pengamanan lahan dan pemagaran kawasan yang akan menjadi lokasi pembangunan sirkuit. Setelah semua tahapan persiapan selesai, barulah pembangunan fisik sirkuitnya dimulai,” tandasnya. (kir)
Pelabuhan Kapal Pesiar Segera Operasi mposisi pegawai yang ada saat ini dibantu stakeholder yang lain. Sebab kata dia, yang beroperasi tahap awal adalah dermaga saja. “Tapi setelah Gili Mas ini jadi, pasti banyak butuh tenaga kerja. Yang kami utamakan adalah warga lokal dulu. Warga lokal kami harapkan berbenah dari awal, terutama dari sisi SDM harus bisa Bahasa Inggris, itu modal utama karena itu pelabuhan internasional,” jelas dia. Menurut dia jangan sampai warga mengeluh di belakang hari karena merasa tak diperhatikan akibat tak mempersiapkan diri, sehingga dari sisi kualitas SDM tak memenuhi kualifikasi. Ia berharap warga mempersiapkan diri lebih awal, masih ada waktu kurang lebih 2 tahun mempersiapkan keterampilan Bahasa Inggris dan keterampilan lain. Sehingga nanti ketika ada rekrutmen pegawai bisa
diutamakan. Terkait berapa tenaga kerja lokal yang nantinya bisa diserap di pelabuhan ini, pihaknya belum berani memastikan. Pihaknya masih menunggu kepastian dari pusat, sebab ia khawatir ketika menyampaikan kebutuhan pegawai, namun tak sesuai dengan keputusan pusat justru akan jadi masalah. “Karena saya orang Lombok. Jangan sampai saya mendustai saudara saya,” jelas dia. Humas Pelindo III Lembar, Rangga Nurdiansyah menambahkan, sejak awal rencana dibangunnya pelabuhan kapal pesiar ini pihak Pelindo sudah menyarankan kepada pihak desa mempersiapkan SDM masyarakat, terutama dari sisi keterampilan Bahasa Inggris, keterampilan kerajinan, artshop dan kesenian. “Kami sudah lama menyarankan kepada desa agar ketika Gili Mas sudah terbangun mere-
(Suara NTB/her)
ka siap dari sisi SDM dan keterampilan lain,” jelas dia. Menurut dia, imbal balik dari adanya pelabuhan ini justru akan dirasakan masyarakat jika mempersiapkan diri lebih awal. Bahkan pihaknya pernah menanyakan ke pihak desa apa yang perlu dibantu Pelindo dalam mempersiapkan masyarakat. Waktu itu kata dia, pihak Pelindo pernah menawarkan agar bantuan yang bisa diberikan dalam bentuk biaya pendidikan. “Kita tawarkan ke pihak desa agar mengecek berapa warga yang masih sekolah dan butuh dididik serta kursus, nanti kita yang biayain,” jelas Rangga Rangga Nurdiansyah Nurdiansyah dia. (her)
SUARA NTB Sabtu, 6 April 2019
12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 BERIKAN ARAHAN - Bupati Bima, Hj. Indah 12345678901234567890123456789012 Dhamayanti Putri memberikan arahan kepada 12345678901234567890123456789012 masyarakat, di Masjid Al Marhamah Desa Soro 12345678901234567890123456789012 Kecamatan Lambu, Jumat (5/4). 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Bima (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE meng12345678901234567890123456789012 ingatkan masyarakat untuk tetap menjaga silaturah12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mi menjelang Pemilu 2019 yang tinggal beberapa hari 12345678901234567890123456789012 lagi. Hal itu disampaikan Bupati usai melaksanakan 12345678901234567890123456789012 shalat Jum’at di Masjid Al Marhamah Desa Soro Keca12345678901234567890123456789012 matan Lambu, Jumat (5/4). 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Sehubungan dengan makin dekatnya jadwal 12345678901234567890123456789012 Pemilu, saya mengimbau agar masyarakat mengede12345678901234567890123456789012 pankan silaturahmi,” katanya. 12345678901234567890123456789012 Menjelang Pilpres dan Pileg, Ibu dua orang anak ini 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 juga meminta masyarakat agar tetap memelihara per12345678901234567890123456789012 saudaraan. Menjaga kantibmas bersama aparat agar 12345678901234567890123456789012 tetap kondusif. Bagi dia berbeda pilihan politik meru12345678901234567890123456789012 pakan hal yang biasa. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Pileg dan Pilpres hanya sesaat kehidupan ber12345678901234567890123456789012 masyarakat kita itu berlangsung aman dan nyaman,” 12345678901234567890123456789012 katanya. 12345678901234567890123456789012 Momentum Jumat Khusyu tersebut juga dimanfaat12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan Bupati menggalang kebersamaan dan partisipasi 12345678901234567890123456789012 warga dalam pembangunan. Selain itu juga menyer12345678901234567890123456789012 ahkan bantuan senilai Rp120 juta untuk kelanjutan 12345678901234567890123456789012 pembangunan Masjid Al Marhamah Desa Soro. 12345678901234567890123456789012 “Saya berharap bantuan ini dapat mempercepat 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 proses pembangunan mesjid agar bisa digunakan keg12345678901234567890123456789012 iatan ibadah,” harapnya. (uki/*) 12345678901234567890123456789012
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Banjir Dompu
Instalasi PDAM Rusak, Warga Dua Kecamatan Kesulitan Air Bersih Dompu (Suara NTB) – Ribuan pelanggan PDAM di Kecamatan Dompu dan Woja untuk sementara tidak bisa menikmati pelayanan air bersih. Hal itu menyusul rusaknya instalasi perpipaan akibat diterjang banjir bandang Rabu 4 April 2019 lalu. Pengelola saat ini tengah menggenjot upaya perbaikan.
(Suara NTB/Uki)
kerusakan instalasi perpipaan tersebut. Tetapi ratusan korban banjir yang rumahnya kini dipadati endapan lumpur juga ikut merasakannya. Untuk itu pihaknya menggenjot perbaikan agar tidak semakin memperparah keadaan mereka. Targetnya, sore ini (kemarin) jika tidak ditemukan kendala lain air bersih sudah bisa dimanfaatkan. “Tapi kalau banjir lagi nanti kan sulit apalagi ini baru kita pasang. Bisabisa langsung tergerus pipa ini lagi oleh banjir,” ungkapnya. Kondisi serupa, lanjut Erikson, juga dialami ribuan pelanggannya di Kecamatan
Woja tiga hari terakhir. Namun pemicunya bukan karena kerusakan pipa melainkan terangkatnya saluran penangkap air di Bendungan Kemudi akibat banjir DAS Baka. Mengingat kondisi air saat ini masih cukup tinggi pihaknya belum bisa melakukan perbaikan. “Kita tunggu airnya surut baru bisa ditanam lagi penangkap air itu. Kemarin sebenarnya kita mau kerja tetapi dilaporkan oleh petugas disana air masih tinggi sehingga kita tunda dulu,” ujarnya. Selama penundaan ini berlangsung dipastikan ribuan pelanggan PDAM tidak akan
Pemanfaatan Bandara Sekongkang Belum Dipastikan
KSB Suntik Modal ke Bank NTB Syariah hingga Rp100 Miliar Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memutuskan menambah anggaran penyertaan modalnya ke Bank NTB Syariah. Targetnya hingga 5 tahun ke depan nilai penyertaan modal di bank milik Pemerintah Provinsi (Pemrpov) NTB bersama seluruh kabupaten/kota itu senilai Rp100 miliar. “Untuk penambahan modal di Bank NTB Syariah sudah final. Perdanya juga sudah selesai tinggal eksekusi mulai tahun ini dengan target sampai Rp100 miliar 5 tahun ke depan,” kata kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) KSB, Nurdin Rahman, SE kepada wartawan, Jumat (5/4). Ia menjelaskan, saat ini posisi penyertaan modal Pemda KSB di Bank NTB Syariah sebesar Rp38 miliar dari Rp40 miliar target awal. Pemerintah memutuskan menambah hingga Rp100 miliar setelah melihat perkembangan keuntungan dari tahun ke tahun yang cukup menjanjikan termasuk pasca terjadinya pola manajemen Bank NTB dari konvensional menjadi syariah. “Jadi selama ini Bank NTB cukup menguntungkan kita. Apalagi dengan berubahnya menjadi syariah pasti lebih bagus lagi bagi kita selaku bagian dari pemilik modal,” sebutnya. Nurdin mengungkapkan, dari sisi keuntungan kontribusi bank NTB kepada Pemda KSB melalui hasil penyertaan modal terus menunjukkan angka positif. Sejak ikut menaman saham di bank tersebut hingga total Rp38 miliar, total bagi hasilnya yang sudah diterima Pemda KSB mencapai Rp28 miliar lebih. “Itu nilai akumulasi (Rp28 miliar) dan itu menguntungkan karena kita sudah hampir balik modal. Dan di sisi manajemen pengelolaan bank yang kini telah menerapkan syariah tentu ada rasa aman bagi kita menambah modal,” paparnya. Target penyertaan modal di Bank NTB Syariah hingga Rp100 miliar itu ditarget tuntas dalam 5 tahun ke depan. Nurdin menyebutkan, pembiayaannya akan dimulai tahun 2019 ini melalui APBD Perubahan. “Sebenarnya mau disiapkan di APBD murni tapi kemarin kita belum punya dasar Perdanya untuk dianggarkan,” urainya. (bug)
Telat APBDes, DPMD Usulkan Sanksi Tegas Bagi Desa Sumbawa Besar (Suara NTB) Keterlambatan penyelesaian APBDes oleh desa kerap berulang tiap tahun. Hal ini berpengaruh terhadap proses pencairan dana desa (DD) tahap pertama. Guna menertibkan hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa berencana mengusulkan adanya sanksi tegas. Kasi Pengelolaan Keuangan Desa Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Ibrahim, S.E mengungkapkan tahun ini dari 157 desa, 90 diantaranya sudah (Suara NTB/dok) diusulkan pencairan dana desa Ibrahim tahap pertama. Sedangkan 67 desa lainnya saat ini belum menyelesaikan APBDesnya yang menjadi persyaratan pencairan. Desa-desa tersebut juga terus didorong untuk mempercepat penyelesaian APBDes. “Langkah kami, karena kemarin berdasarkan hasil rapat bersama dengan BPKAD, kami juga diminta untuk penetapan APBDes 2019. Itu sudah kami sampaikan ke teman-teman desa termasuk teman kecamatan untuk mempercepat prosesnya,” ujarnya. Diakuinya, setiap tahun terjadi keterlambatan penerimaan APBDes. Persoalan yang paling krusial bukanlah karena munculnya aturan ataupun aplikasi baru. Tetapi masih kurangnya kemauan dari pemerintah desa untuk bekerja tepat waktu. Hal ini karena tidak adanya sanksi tegas ketika terjadinya keterlambatan. “Artinya tidak ada punishment kepada mereka ketika terlambat perencanaan APBDes. Sanksinya kan cuman menunda pencairan tetapi uangnya tetap disalurkan ketika mereka selesai. Harusnya kemudian ada punishment yang lebih jelas,” terangnya. Dari komunikasi yang dilakukan dengan pihak BPKAD, rencananya pihaknya akan mencontohkan konsep APBD. Dimana ketika APBD terlambat ditetapkan, maka konsekuensinya gaji kepala daerah yang tidak dibayarkan. Begitu juga gaji DPRD akan tidak dibayarkan. (ind)
(Suara NTB/jun)
PERBAIKAN – Petugas PDAM saat melakukan perbaikan pipa yang rusak diterjang luapan banjir Sungai Silo, Jumat (5/4). mendapat pasokan air. Pun san“Ini kan faktor alam jadi kami gat mungkin berlarut jika meli- sangat mengharapkan pengerhat kondisi cuaca ekstrem akhir- tian masyarakat. Kita juga tidak akhir ini. Namun demikian, ingin sebenarnya air ini macet harapan besarnya para pelang- karena akan berdapak juga pada gan bisa memehami kendalah pembayaran mereka nantinya,” yang tengah dihadapinya. pungkas dia. (jun)
(Suara NTB/ula)
LANGGANAN BANJIR – Kampung Samporo Kelurahan Bali 1 ini menjadi daerah langganan banjir. Sekitar 2008 lalu, warga kampung ini direlokasi ke Dusun Maulana Desa Sori Sakolo dan disediakan lahan serta rumah. Kini, lahan di kampung ini kembali dijadikan pemukiman warga, termasuk rumah yang diseret banjir, Rabu (3/4) lalu.
Dompu Bantah Tolak Bantuan Pemkot Bima untuk Korban Banjir Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu membantah telah menolak bantuan yang dibawa pemerintah Kota (Pemkot) Bima untuk korban banjir. Bantuan yang dibawa Sekda bersama ibu ketua TP PKK Kota Bima tersebut sudah diserahterimakan. Bantuan yang dibawa tim Pemkot Bima yang bersumber dari Dinas Sosial dan BPBD Kota Bima tersebut diminta untuk dibongkar di gudang posko BPBD Kabupaten Dompu yang tidak jauh dari Pendopo Bupati, tempat serah terima bantuan, Kamis (4/4) siang. “Kita tidak tahu, ternyata bantuan itu dibawa kembali ke Bima,” kata Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Muhammad Ikhsan, S.ST, MM kepada Suara NTB, Jumat (5/4). Saat serah terima bantuan, lanjut Ikhsan, Pemkot Bima meminta untuk mendistribusikan sendiri bantuan kepada korban banjir. Keinginan ini yang ditolak Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin. Karena warga korban banjir, sesaat setelah banjir, Rabu
(3/4) malam langsung dibagikan bantuan makanan nasi bungkus bersama mie instan masing – masing 1 dus per rumah korban banjir oleh pemda Dompu melalui BPBD dan Dinas Sosial serta SKPD lainnya. “Ada misinformasi yang berkembang,” kata Muhammad Ikhsan. Muhammad Ikhsan menegaskan, pihaknya tidak menampik banjir yang melanda daerah aliran sungia (DAS) Silo Dompu dan menggenangi sekitar 230 KK di sepanjang bantaran sungai Silo yang ada di Kelurahan Bali 1, Bada, Karijawa, Simpasai, Kandai Dua, dan Wawonduru. Genangan banjir di pemukiman warga berlangsung sekitar 1 jam dan tidak ada pengungsian seperti informasi yang beredar hingga 1.100 jiwa. Karena banjir tidak berlangsung lama, warga yang kembali ke kediamannya dan mulai membersihkan rumahnya. Wilayah yang menjadi terdampak banjir ini, lanjut Ikhsan, merupakan daerah langganan banjir ketika hujan den-
gan intensitas tinggi. Sehingga tidak benar, banjir dikait – kaitkan dengan program jagung sebagai program unggulan daerah. Namun luapan air banjir ke pemukiman warga akibat daya tampung sungai yang terbatas disebabkan penyempitan sungai oleh sedimentasi dan alih fungsi bantaran sungai menjadi bangunan dan lainnya. “Sekarang kita sedang mengupayakan untuk rekonstruksi pasca banjir untuk kegiatan normalisasi sungai Silo (Dompu), sungai Soro (Kempo), dan rehab rekon rumah warga yang rusak berat akibat banjir,” kata Muhammad Ikhsan. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Dompu, jumlah rumah warga yang terendam banjir pada Rabu lalu sekitar 785 unit rumah. Namun yang hanyut hingga jebol, tidak sampai 10 unit rumah. Itupun rumah yang hanyut ini merupakan rumah semi permanen yang ada di sekitar bantaran sungai Silo di Bali 1. (ula)
Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat, masih belum mendapatkan kepastian dari manajemen Pegasus Air Service (PAS) untuk mulai memanfaatkan keberadaan Bandara Sekongkang. Hal tersebut terjadi, karena management PAS masih melihat potensi pasarnya terlebih dahulu sebelum mendaratkan pesawat di bandara yang sudah lama mangkrak tersebut. Kepala Dishub Ir. Irhas. R. Rayes, M.Si, kepada Suara NTB, Jumat (5/4) mengatakan, meskipun hasil studi kelayakan dan keselamatan penerbangan sudah dianggap layak dan aman untuk digunakan. Tetapi management PAS masih mengkaji dari aspek bisnis jika mereka benar-benar ini memanfaatkan bandara ini. Makanya dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mengundang kembali management PAS untuk bisa membicarakan kembali terkait kelanjutan investasi di bandara tersebut. Pihaknya juga belum menjamin bandara ini akan digunakan, karena masih sangat bergantung hasil pertemuan tersebut. Jika tidak ada masalah yang besar, pihaknya optimis bandara ini akan segera beroperasi, tapi jika management PAS minta di subsidi maka Pemerintah tidak akan bisa merealisasikan janji tersebut. Karena se-
suai dengan komitmen awal, pemanfaatan bandara ini dilakukan tanpa ada subsidi dari Pemerintah. “Memang untuk pemanfaatan bandara ini belum bisa kita pastikan, karena masih ada pertemuan lanjutan. Tetapi kami berharap supaya di pertemuan yang dilakukan nanti bisa sama-sama saling menguntungkan,” ujarnya. Menurutnya, keberadaan bandara ini sebenarnya sudah memiliki pangsa pasar khusus yakni para penumpang dari karyawan tambang Batu Hijau, aktivitas pariwisata dan terakhir pemerintah serta masyarakat KSB pada umumnya. Ketiga segmen itu sangat menjanjikan untuk mendongkrak, bisnis dari maskapai tersebut. Bahkan Pemda juga akan segera mengkomunikasikan rencana tersebut dengan manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) selaku operator tambang Batu Hijau dengan harapan penumpang yang saat ini menggunakan sea plane bisa beralih ke Bandara Sekongkang. Tapi untuk sementara ini pihaknya masih menunggu hasil pertemuan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Pihaknya juga sangat berharap tidak ada lagi kendala dalam pemanfaatan bandara ini, sehingga aset yang sudah lama mangkrak bisa bermanfaat bagi masyarakat. (ils)
Logistik Aman, Surat Suara Rusak Segera Diganti Sumbawa Besar (Suara NTB) Secara umum, logistik Pemilu 2019 untuk Kabupaten Sumbawa telah terpenuhi. Seluruh surat suara sudah dikirim. Surat suara rusak hasil penyortiran pun angkanya tak besar. Kerusakan itu telah dilaporkan ke KPU RI dan akan segera dikirim penggantinya. Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin, SE, menyebutkan, dari 1.686.250 lembar total kebutuhan surat suara di Sumbawa, kerusakannya hanya sekitar 4000 lembar. Artinya, angka kerusakan tersebut tak lebih dari satu persen dan didominasi surat suara untuk DPD RI. “Kami sudah bersurat ke KPU RI soal surat suara rusak itu dan dalam satu atau dua hari kedepan, akan dikirim surat suara penggan-
ti,” terangnya. Sementara Ketua KPU NTB, Suhardi Soud S.E, menjelaskan secara keseluruhan untuk NTB, surat suara rusak hasil sortir tidak sampai 100.000 lembar. Dari sekitar 3,6 juta jumlah pemilih di NTB. Pendistribsian logistik ke tingkat kecamatan dan desa, paling lambat sudha harus tuntas pada H-1 Pemungutan Suara. Pihaknya pun optimis, distribusi surat suara berjalan lancaar seperti pengalaman tahun tahun sebelumnya. “Se-NTB logistik Pemilu terhitung sudah lengkap semua,” terangnya. Dari sisi penyelenggara juga sudah siap. Sekarang ini, KPU Kabupaten/Kota tengah mengintensifkan Bintek untuk PPK, PPS, KPPS. (arn)
Survei OMI dan IISBUD
Pertarungan DPRD Provinsi Diperkirakan Lebih Dinamis Sumbawa Besar (Suara NTB) Hasil survei Olat Maras Insitut (OMI) dan IISBUD (Insitut Ilmu Sosial dan Budaya) Samawa Rea, selama dua kali survei pada periode Januari dan terakhir minggu lalu menunjukkan kecenderungan pertarungan antar Caleg cukup dinamis, terutama untuk DPRD NTB Dapil V (Sumbawa-KSB). Sedangkan untuk DPR RI Dapil Pulau Sumbawa, dari tiga jatah kursi, berpotensi direngkuh PKS, Gerindra dan PAN. Rektor IISBUD yang juga Ketua Pelaksana OMI, Mitahul Arzak, S.I.Kom, MA, Kamis (4/ 4), menyebutkan, survei untuk DPR RI Pulau Sumbawa, dilakukan dalam dua tahap. Pertama, dengan merangking elektabilitas figur Caleg di Sumbawa dan KSB. Hasilnya, muncul nama dengan urutan tertinggi, Johan Rosihan, Nurdin Ranggabarani dan Syafrudin. Kemudian, mengurutkan rank-
ing untuk Bima, Kota Bima dan Dompu, yang hasilnya dari yang tertinggi tetap PKS dengan figur Caleg, Dr. Hermawan, lalu H. Zainul Arifin dari Gerindra dan H. M. Syafrudin, ST, MM dari PAN. Hasilnya lalu diakumulasikan sehingga keluarlah sejumlah partai dan nama Caleg yang meraih elektabilitas paling tinggi. Dari hasil survei terakhir, untuk DPR RI Dapil Pulau Sumbawa, PKS berada di urutan teratas hasil survei. Selain karena kekuatan figur Caleg yang cukup merata, faktor Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah juga turut menyumbang kekuatan elektoral PKS di Dapil Pulau Sumbawa. Setelah diakumulasikan, untuk PKS, kecenderungannya Johan Rosihan. Kemudian Zainul dari Gerindra dan Syafrudin dari PAN. “Secara personal memang Syafrudin yang memiliki elektabilitas paling tinggi 10 persen. Namun
ketika menggunakan akumulasi suara partai, maka PKS dengan Johan Rosihan, baru Zainul Arifin Gerindra dan Syafrudin PAN,” terangnya. Sedangkan untuk DPRD Provinsi Dapil Sumbawa-KSB, peta pertarungannya menjadi lebih dinamis dan hasilnya lebih terlihat real. Menggunakan metodologi (Multistage Random Sampling) dengan tingkat kepercayaan 95%, margin of error sebesar 2,6 persen, hasil OMI menunjukkan kecenderungan dari 8 kursi berpotensi diambil oleh Partai Golkar dengan Caleg H. Nurdin Marjuni, PDIP Budi Suryata, PKS muncul Sambirang Ahmadi. Kemudian Gerindra akan bertarung antara H. Irwan Rahadi dan Thalifuddin. Berikutnya, dua nama dari Partai Demokrat akan bersaing ketat antara incumbent H. Ismail dan pendatang baru M. Iqbal Sanggo. PPP antara Rusli Manwari dan Fahruddin. PAN milik
Burhanuddin Jafar Salam, PKB ka baru akan menentukan piliIr. Mulhlis dan kursi terakhir ber- hannya saat berada di bilik potensi direbut Nasdem dengan suara. Makanya responden H. A. Saat Abdullah. “Hasil sur- yang seperti kita wawancara vei kita untuk DPRD Provinsi lagi lebih mendalam. Sehingga muncullah Dapil V cukup riil,” kata Miftah, kecenderupanggilan akrabnya. ngan akan Tentu hasil survei tersebut memilih bukanlah suatu kepastian, hansiapa,” ya kecenderungan potensi Caleg pungkas yang terpilih. Catatan OMI, eleMiftah. ktabilitas yang diukur adalah (arn) pada saat survei dilakukan. Dengan cara bertanya kepada responden. Kedua simulasi spesimen surat suara dengan nama Caleg di dalamnya. Ternyata, setelah ditanyakan dan diperlihatkan spesimen surat suara, saat survei terakhir minggu lalu, masih cukup tinggi respoden yang belum menentukan pilihan politiknya. “Bisa jadi, mereMiftahul Arzak
(Suara NTB/arn)
Di Lambu, Bupati Bima Ingatkan Tetap Jaga Silaturahmi Jelang Pemilu
Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE., melalui Kasubsi Transmisi dan Distribusi, Erikson menjelaskan, terhentinya pelayanan air bersih pasca banjir besar beberapa hari lalu mengingat instalasi perpipaannya rusak. Seperti halnya di bawah jembatan Bali I yang patah setelah dihantam luapan banjir Sungai Silo. “Karena patahnya pipa 4 inc ini terpaksa pelayanan kami hentikan dulu untuk sementara di wilayah kota,” kata dia di sela upaya perbaikan pipa, Jumat (5/4). Tak hanya total pelanggan diwilayah kota terdampak
SUARA NTB Sabtu, 6 April 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
Kandungan Karbohidrat Tinggi, Jagung Jadi Alternatif Diversifikasi Pangan
(Suara NTB/ula)
BERBAHAN JAGUNG - Jajanan dengan bahan dasar jagung yang disiapkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu pada Festival Makanan berbahan dasar jagung, Rabu (3/4) lalu (foto kiri). Kepala Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Dompu, H Tajuddin HIT, SH, M.Si bersama jajarannya (foto kanan).
Petakan Kerawanan Pemilu 2019 di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa menggelar Focus Group Discussion (FGD), untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk di Sumbawa, Jumat (5/4) . FGD Dilakukan untuk memetakan titik kerawanan Pemilu di Sumbawa. Bupati Sumbawa dalam paparannya yang disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, A. Rahim, S.Sos menyampaikan tentang komitmen Pemilu damai oleh segenap penyelenggara dan peserta Pemilu serentak 2019. Dipaparkan pula tentang langkah-langkah antisipasi kerawanan Pemilu serentak 2019, dan upaya menjaga kondusifitas daerah menghadapi Pemilu serentak 2019. Bupati menghimbau semua pihak hendaknya mengambil bagian dalam upaya mewujudkan suksesnya Pemilu serentak 2019. Kapolres Sumbawa AKBP Tunggul Sinatrio, S.IK.,MH dalam sambutannya menyampaikan indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja Polres Sumbawa yang terus meningkat. Berdasarkan hasil survey dari Markplus Insight terhadap 268 Polres di seluruh Indonesia yang masuk klasifikasi kota sedang, Polres Sumbawa menempati urutan ke-9 dengan nilai 98,45 terkait indeks kepuasan masyarakat. Sedangkan terhadap kepercayaan masyarakat Polres Sumbawa menempati urutan 19 dengan nilai 100,00. Dijelaskan pula tentang tugas pokok Polri dalam pengamanan Pemilu 2019, dan bentuk-bentuk pamswakarsa, serta situasi dan prediksi kerawanan kamtibmas dalam Pemilu 2019. Polres Sumbawa telah melakukan penyuluhan, sambang, silaturrahmi kamtibmas ke desa-desa, melakukan patrol skala besar sebagai wujud kehadiran polisi di tingahtengah masyarakat, sebagai bentuk kesiapan Polres Sumbawa dalam menghadapi Pemilu tahun 2019. Kapolres berharap seluruh elemen masyarakat dapat memberikan pemahaman dan informasi yang baik di lingkungannya, dengan tetap bersinergi dengan pihak keamanan untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat, S.IP memaparkan tentang isu umum kerawanan Pemilu 2019 yaitu isu politik sara dan isu Warga Negara Asing (WNA), isu black campaign dan HAM, isu playing victim (seakan menjadi korban) dan berita hoaks, dan aksi penolakan terhadap hasil Pemilu. Disampaikan pula tentang kecamatan yang masuk dalam titik rawan oleh Bawaslu yaitu Kecamatan Batu Lanteh, Orong Telu, Tarano. (arn)
JCH Sumbawa Diberi Vaksin Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa sedang melakukan vaksin terhadap Jamaah Calon Haji (JCH) tahun 2019. Vaksin tersebut sebagai upaya antisipasi agar nantinya tidak tertular penyakit ketika menunaikan ibadah haji. Sekretaris Dikes Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya menyampaikan, vaksin yang diberikan ada dua jenis yakni vaksin meningitis dan influenza. Sebagai upaya antisipasi agar JCH tidak tertular penyakit ketika menunaikan ibadah hajinya. “Tujuannya vaksinasi meningitis ini adalah jika kita tidak vaksin nanti takutnya di Arab ada yang namanya penyakit meningitis itu wajib, kalau itu tidak ada data vaksin dari Arab Saudi kita di tolak, itu yang wajibnya. Kalau influenza karena setiap tahun dilihat perkembangannya cuaca, batukbatuk, itu yang kita melihat,” ujarnya. Dijelaskannya, pemeriksaan pertama calon haji sudah dilaksanakan di 24 Puskesmas yang ada. Baik pemeriksaan jenis penyakit menular maupun tidak menular. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu dengan pemberian vaksin meningitis dan vaksin Influenza. Tahap ini sudah tahap terakhir, yang dilaksanakan selama 3 hari dibagi menjadi tiga tahap di 24 kecamatan. Setelah ini CJH akan dilatih pembugaran yakni dengan berlari sejauh 1,6 Km, di GOR Brang Biji, Sumbawa. Data pemeriksaan, lanjutnya, akan dimasukan ke Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang berbasis on line. Setelah data masuk ke dalam sistem, barulah konektifitas antara bank dan perusahaan haji tempat masing-masing jama’ah terdaftar akan muncul. Sehingga iuran calon haji dapat dilunasi. “Ketika belum selesai melaksankan pemeriksaan kesehatan, mereka Jama’ah haji tidak bisa melunasi. Makanya tahap inilah tahap terakhir. Nanti ketika setelah selesai ini kita masukan lagi ke data. Insya Allah mereka bisa melunasi. Bahkan sudah ada satu, dua yang sudah melunasi karena kemarin sudah divaksin,” Surya Darmasya pungkasnya.(ind)
seimbang,” ungkapnya. Jagung tidak hanya bisa disajikan secara sederhana seperti jagung rebus dan jagung goreng, tapi jagung juga bisa diolah untuk berbagai kebutuhan. Seperti jagung untuk cemilan santai seperti pop corn hingga jagung sebagai makanan berat seperti nasi jagung, jagung rebus dan jus jagung. Kandungan karbohidrat pada jagung cukup tinggi. “Apa yang kita sajikan, itu gratis bagi pengunjung,” terangnya.
Keberagamanan olahan dari jagung ini diharapkan bisa terus dikembangkan di Dompu. Sehingga masyarakat tidak terpaku pada nasi dan jagung yang menjadi produk unggulan daerah ini, bisa dikembangkan menjadi produk olahan lain yang memberi nilai tambah. “Program diversifikasi pangan sudah menjadi program prioritas kita dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sehingga nutrisi yang diterima oleh tubuh bervariasi dan seim-
bang,” ungkapnya. Tidak hanya pada pawai budaya dan festival makanan berbahan dasar jagung yang didukung Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu untuk mensukseskan kegiatan Festival Pesona Tambora tahun 2019 dan peringatan Hari Jadi Kabupaten Dompu ke 204, tapi berbagai kegiatan lainnya juga ikut disuport. Kegiatan – kegiatan tersebut sebagai wujud edukasi kepada masyarakat terhadap program – program di
Dinas Ketahanan Pangan. “Semua kegiatan kita selalu support untuk menjadikan Kabupaten Dompu yang mandiri dengan gizi seimbang,” katanya. Sebelumnya, Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengungkapkan, pada festival makanan berbahan dasar jagung menampilkan berbagai makanan berbahan dasar jagung. Makanan – makanan ini disiapkan oleh Dinas/Instansi se Kabupaten Dompu dengan rasa dan tampilan yang berbeda. “Tadi saya baru ci-
cipi baru 5 – 6 meja. Luar biasa. Jadi ternyata, kalau kita dorong, kalau kita paksakan, ternyata kreativitasnya muncul semua. Satu meja ada 5 – 6 makanan, dengan rasa dan tampilan yang berbeda – beda,” ungkapnya. Ia pun berharap, makanan dan minuman dengan bahan dasar jagung ini bisa terus dikembangkan. Bahkan pada acara – acara syukuran pemerintah daerah (Pemda) maupun warga tidak lagi menyajikan makanan berat. (ula/*)
Pengalihan Status 256 CPNS K II, BKDPSDM Tunggu Juknis BKN Dompu (Suara NTB) – Nasib 256 orang CPNS K II Dompu masih terkatung-katung. Kendati mereka sudah mengantongi putusan Inkrah PTUN Mataram untuk pengalihan statusnya dari CPNS ke PNS. Belum diterimanya jawaban atas permohonan pertimbangan teknis dan persetujuan ke BKN menjadi alasan mendasar Pemkab Dompu. Ini sekaligus menjawab surat permintaan klarifikasi yang disampaikan Ombudsman RI Perwakilan NTB tertanggal 15 Maret 2019. Demikian ungkap Kabid Pengembangan kepegawaian BKDPSDM setempat, Asraruddin, SH., kepada wartawan, Jumat (5/4). Ia menyampaikan, menindaklanjuti surat permintaan klarifikasi Ombudsman yang diterima 25 Maret lalu, pihaknya akan memberikan penjelasan terkait tertundanya pengalihan status 256 CPNS K II tersebut. Antara lain, sikap kehatian-
hatian Bupati untuk tidak terulang seperti kasus yang menimpa 134 orang CPNS K II. Karena hampir semua pejabat di lingkup Pemkab saat itu dipanggil menjadi saksi. Dan di 256 orang CPNS ini sebagaimana laporan yang masuk berdasarkan keterangan penyidik bahwa 90 orang diantaranya diduga bermasalah. “Akhirnya kita bersurat ke BKN soal permohonan kejelasan status K II. Surat itu dijawab oleh BKN tanggal 1 Maret 2017. BKN sepakat untuk ditangguhkan sampai dengan proses pe-
nyidikan di kepolisian dinyatakan selesai,” ungkapnya. Namun demikian, pertemuan terakhirnya dengan Bupati dibahas soal masa uji CPNS yang harus dua tahun. Sementara dari kelompok 256 orang itu diantaranya ada yang sudah melebihi waktu. Bahkan ada yang sebentar lagi memasuki masa pensiun. Atas beberapa hal tersebut Bupati kemudian melayangkan surat permohonan pertimbangan teknis dan persetujuan ke BKN RI dengan Nomor 800/64/BKD&PSDM/
2019 tertanggal 22 Januari 2019. Isinya memohon untuk dapat diberikan persetujuan teknis agar CPNS K II formasi tahun anggaran 2014 sejumlah 256 orang dapat dialihkan menjadi PNS mengingat TMT pengangkatan mereka 1 Agustus 2014 (4 tahun 6 bulan). Tetapi sayangnya sampai saat surat tersebut tak kunjung dijawab oleh BKN Pusat. “Surat ini yang kita tunggu jawabannya. Setelah ada jawaban itu nanti kita buat lagi surat permohonan pertimbangan teknis dari BKN Regional, itu saja,” tegasnya. Surat permintaan klarifikasi Ombudsman perwakilan NTB itu pun akan dijawabnya sesuai keterangan di atas, yakni pihaknya menunggu terlebih dahulu jawaban BKN RI. Pal-
Asraruddin
(Suara NTB/jun)
Keberagaman makanan ini justru baik bagi tubuh, karena nutrisi yang diterima bervariasi dan seimbang. Ini juga menjadi program utama di Dinas Ketahanan Pangan melalui program diversifikasi pangan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. “Program diversifikasi pangan sudah menjadi program prioritas kita dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sehingga nutrisi yang diterima oleh tubuh bervariasi dan
ing lambat surat klarifikasi itu akan dikirim hari ini (kemarin). Berikut lampiran surat-surat yang pernah dilayangkannya. “Jadi belum lewat waktunya sekarang untuk membalas surat tersebut,” pungkasnya. (jun)
87 Pelamar Lulus Tes Penerimaan P3K Kisah Mus, Staf Desa Risa Gagas Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawain Daerah (BKD) Sumbawa Barat, memastikan hanya 87 orang pelamar dinyatakan lulus tes di penerimaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (P3K). Jumlah tersebut didominasi oleh tenaga guru sekitar 70 orang dan penyuluh 17 orang dari total pelamar mencapai 162 orang. Bahkan terhadap pelamar yang sudah dinyatakan lulus itu, saat ini sudah mulai memasuki tahap pemberkasan untuk diusulkan pengangkatannya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera (Menpan). “Alhamdulillah informasinya baru tadi malam kami terima dari Menpan terkait pelamar yang dinyatakan lulus tersebut. Makanya saat ini kami sudah meminta mereka untuk melengkapi berkas
yang dibutuhkan untuk diusulkan ke Menpan agar bisa ditertibkan SK pengangkatan menjadi pegawai P3K. Hanya saja sampai saat ini, kami belum menerima petunjuk tekhnis lanjutan terkait berkas yang akan diusulkan tersebut. Tetapi yang jelas, pelamar yang sudah dinyatakan lulus tersebut tidak akan berubah,” sebut kepala BKD KSB, Drs. Tajudin, M. Si kepada wartawan, Jumat (5/4). Dikatakannya, jumlah pelamar yang dinyatakan lulus tersebut merupakan para pelamar yang melewati passing grade dari hasil pelaksanaan tes. Sementara bagi peserta yang tidak melewati passing grade, sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait kelanjutan nasib mereka. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan supaya mereka yang tidak
lolos akan diusulkan kembali di penerimaan selanjutnya. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena rata-rata pelamar yang tidak lolos ini berasal dari data base tenaga kategori dua (K2) yang sudah melakukan pengabdian selama puluhan tahun. Atas dasar inilah, pihak terkait perlu mengusulkan kembali di penerimaan tahap berikutnya. Karena pada prinsipnya, pembukaan penerimaan P3K masih tetap dilakukan meskipun kepastian waktunya belum bisa ditentukan. “Kita akan memprioritaskan pelamar yang tidak bisa melewati passing grade untuk mengikuti gelombang berikutnya. Makanya kita minta mereka untuk segera mempersiapkan diri untuk penerimaan di gelombang berikutnya,” tandasnya. (ils)
Bantuan Sapi Brahman Cross Batal Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, Zainal Arifin, memastikan bantuan sapi Brahman Cross dari pemerintah pusat batal disalurkan. Hal itu menyusul tahun anggaran pengadaan sapi asal Australia ini yang sudah berakhir. Tak diketahui jelas penyebab batalnya bantuan yang sebetulnya sangat dibutuhkan itu. “Positif bantuan sapi itu batal kita terima. Ini kan sudah tahun anggaran baru,” kata dia menj a w a b
Suara NTB di ruang kerjanya. Selaku calon penerima manfaat, diakui pihaknya kecewa atas pembatalan ini. Apalagi segala kebutuhan ternak itu sudah dipersiapkan matang. Mulai dari hijauan pakan, area pelepasan hingga tampungan pakan yang akan fermentasi. Kendati begitu, Zainal Arifin menegaskan, persiapan tersebut tidak terbengkalai begitu saja. Malainkan bisa langsung dimanfaatkan oleh UPTD Peternakan diwilayah Doroncanga. “Persiapan itu tetap dimanfaatkan oleh UPTD, jadi tidak ada yang mubazir. Air juga tetap dipakai bahkan sekarang rencananya un-
tuk kebutuhan kegiatan FPT ini,” ungkapnya. Berbagai upaya sudah dilakukan agar direalisasikannya bantuan itu. Bahkan pihaknya bersama perawakilan Kabupaten/ Kota di Indonesia sudah beberapa kali menghadiri pertemuan di Pusat. Tetapi yang diterima justru rencana-rencana waktu penyaluran yang terus menerus di ulur. Hingga akhirnya dipastikan positif batal diterima. “Saya tidak tahu kenapa bisa batal, cuma kemarin saat pertemuan katanya akan disalurkan Bulan Desember, Januari, November tapi nyatanya batal juga. Mungkin anggarannya sudah direvisi,” pungkasnya. (jun)
Agrowisata Hilangkan Konflik
Desa Risa Kecamatan Woha dalam beberapa tahun belakangan ini, seringkali terlibat perang antar kampung dengan Desa Dadibou. Hanya persoalan sepele pun akan menjadi pemicu konflik antar warga desa tetangga tersebut. TIDAK ingin terus dicap sebagai Desa yang sering perang kampung atau dianggap wilayah yang tidak aman untuk dikunjungi, seorang Staf Pemerintah Desa Risa, bernama Mus Musliadin justru mengangkat beberapa potensi yang ada di Desa setempat melalui akun facebook pribadinya. Salahsatunya air terjun Mbuju Kalate dan melimpahnya hasil bawang merah. Pada awal mengenalkan potensi Desanya tersebut, pria yang akrab disapa Mus ini mendapat tantangan. Mulai dari sikap apatis para pemuda untuk memanfaatkan potensi itu hingga ia harus keluar masuk ke Dinas untuk mengajukan proposal penataan destinasi air terjun. “Tujuan saya, saya ingin mengakhiri kisah pahit (perang kampung yang berlangsung lama, agar warga di luar Risa bisa berkunjung sehingga masyarakat bisa memiliki aktifivitas,” katanya kepada Suara NTB. Nasib berkata lain. Justru, yang disetujui adalah program pengembangam agrowisata bawang merah. Karena dilihat dari sektor pertanian bawang merah yang cukup melimpah. Terbukti sejak agrowisata bawang merah mulai beroperasi sejak Oktober 2018 lalu banyak warga Desa lain yang berkunjung ke Desa Risa. “Selain menikmati wisata pertanian bawang merah mereka juga berkunjung ke air terjun yang tak jauh dari lokasi agrowisata,” ujarnya. Banyaknya warga yang berkunjung di Desa tersebut, para pemuda yang dulunya mengganggur atau tidak ada aktivitas kini bisa menghasilkan omset parkir sebesar Rp6 juta perminggu. Para pengunjung rata-rata ke tempat itu hari Sabtu dan Minggu. “Selain itu masyarakat juga menjual aneka makanan dan minuman. Bahkan dengan menggunakan mobil pribadi untuk menjual,” katanya. Adanya aktivitas tersebut dengan sendirinya tumbuh kesadaran dari masyarakat dan pemuda. Bahkan sejak tahun 2019 ini, sudah tidak
(Suara NTB/Uki)
Dompu (Suara NTB) Jagung merupakan salah satu makanan pokok yang mengandung karbohidrat tinggi. Jagung dapat dikonsumsi dengan banyak cara dan dijadikan bahan dasar pembuatan sejumlah makanan dan minuman. Festival makanan berbahan dasar jagung yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu menampilkan beragam kreasi makanan dan minuman berbahan dasar jagung. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu turut serta dalam kegiatan Festival Makanan berbahan dasar jagung yang digelar dalam rangka Festival Pesona Tambora tahun 2019 dan Hari Jadi Dompu ke 204. Diantara makanan yang disiapkan diantaranya lupis komplet, pop corn, jagung sombu (rebus dan diberi kelapa), dan tiga jenis makanan tradisional dari bahan dasar jagung dan labu yang dibungkus. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, H. Tajuddin HIR, SH, M.Si kepada Suara NTB mengungkapkan, ada beberapa jenis makanan yang disajikan Dinas Ketahanan Pangan pada kegiatan ini sebagai bentuk partisipasi dan dukungan untuk kegiatan Festival Makanan berbahan dasar jagung. Kegiatan ini juga menjadi sosialisasi kepada publik bahwa jagung bisa diolah untuk berbagia jenis makanan dan minuman. Nasi bukan satu – satunya makanan pokok, tapi juga bisa jagung dan umbi – umbian.
Mus Musliadin ada lagi perang kampung atau konflik yang terjadi karena yang nganggur sudah memiliki aktivitas. “Jujur saja sejak adanya agrowisata dan air terjuan sudah tidak ada lagi riak-riak masyarakat yang ingin terlibat konflik, karena pemuda tidak lagi nganggur,” katanya. Meski demikian pihaknya akan tetap mengantisipasi, karena sekitar bulan Agustus atau September biasanya perang akan pecah. Sebagai langkah antisipasi pihaknya akan menggelar kegiatan festival layang-layang, sama seperti tahun sebelumnya. “Festival ini juga dampaknya cukup positif, tidak ada konflik yang terjadi,” katanya. Selain itu, Mus mengaku kedepan juga ingin menggelar acara kuliner Mingguan, pasar asil panen petani bawang, baik yang mentah maupun yang telah diolah. Serta ada atraksi wisata setiap minggunya. “Tawaran inovasi baru ini agar masyarakat desa lain tidak mengganggap Desa Risa ekstrim yang selama ini lekat dengan perang kampung,” katanya. Di tengah kesibukannya sebagai staf Desa dan fokus kegiatan sosial, bapak satu orang anak ini tetap mengupayakan waktu luang untuk keluarga. Dengan sesekali mengajak anak dan istrinya untuk wisata bersama. “Hampir setiap saat sibuk. Setelah kerja di kantor Desa, ke tempat agrowisata. Tapi tetap luangkan waktu untuk anak dan istri,” pungkasnya. (uki)
SUARA NTB Sabtu, 6 April 2019
POLHUKAM
Halaman 8
Mendekati Pemungutan Suara, Potensi Pelanggaran Makin Besar Mataram (Suara NTB) Menjelang pemungutan suara Pemilu 2019, eskalasi politik semakin meningkat yang diikuti dengan potensi kerawanan terjadinya pelanggaran. Karena itu, Bawaslu Provinsi NTB kemudian menginstruksikan jajarannya agar pengawasan mulai diperketat. “Kita sudah sampai ke Bawaslu Kabupaten/Kota agar perketat pengawasan, karena mendekati hari H Pemungutan suara itu, potensi terjadinya pelanggaran cukup besar. Nah pengawasan kita diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid.
Beberapa potensi kerawanan pelanggaran yang menjadi atensi Bawaslu yakni, politik uang, politik sara dan juga penyebaran hoax. Untuk politik uang, telah ada peristiwanya seperti penangkapan salah satu celeg oleh KPK baru-baru ini terkait dengan rencana akan melakukan serangan Pajar politik uang sebesar dela-
40.599 Lembar Surat Suara Ditemukan Rusak Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB sudah sudah menerima 100 persen kebutuhan surat suara untuk Pemilu 2019. Namun 40.599 lembar surat suara ditemukan dalam keadaan rusak. “Dari total kebutuhan surat suara untuk lima jenis sebanyak 18.787.195. Dari total itu, 40.599dilaporkan rusak oleh KPU kabupaten/kota, tapi termasuk tidak signifikan,” kata Ketua KPU NTB Suhardi Soud di ruang kerjanya, Jumat (5/4). Ia menyatakan, surat suara yang rusak itu untuk semua jenis surat suara, seperti pemilihan presiden, DPR RI, DPD DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. “Rusaknya karena macammacam, mulai gradasi warna yang tidak jelas, terkena tinta atau noda dalam surat suara dan sobek,” tuturnya. Menurut mantan Ketua KPU Kabupaten Sumbawa ini, surat-surat suara yang rusak tersebut sudah dilaporkan ke KPU pusat dan langsung diusulkan untuk dilakukan penggantian. Sehingga, tidak ada lagi kertas suara yang rusak. Suhardi menjelaskan jika saat ini 100 persen surat suara di NTB sudah diterima KPU kabupaten/kota. “100 persen sudah sampai di kabupaten/kota dan saat ini sedang dalam proses pelipatan,” ujarnya. Lebih lanjut, terkait keamanan dikatakan Suhardi sampai saat ini tidak ada masalah. Bahkan, dikatakannya berdasarkan pengalaman yang sudah ada KPU kabupaten/kota sudah tahu cara mengamankan kertas suara. Setelah proses sortir dan pelipatan, surat suara kemudian akan dipersiapkan untuk didistribusikan ke TPS-TPS. Dalam proses pengiriman surat suara ke TPS, KPU telah melakukan Rakor, terutama berasama pihak keamanan. “Dari sisi keamanan dan keselamatan sudah koordinasi dengan aparat keamanan. Yang jadi perhatian kita saat ini kita suara, karena kalau dulu menggunakan bahan aluminium, sekarang pakai bahan duplex,” jelasnya. Secara umum, kata Suhardi, persiapan KPU menyelenggarakan Pemilu 2019 yang akan digelar tanggal 17 April ini, sudah sangat siap. Baik dari sisi teknis maupun logistik. Pengiriman logistik ke TPS, dipastikan akan tuntas pada H-1 pemungutan suara. Baik untuk TPS dengan medan berat maupun ringan. (ndi)
pan miliar rupiah yang sudah dipecah dalam ribuan amplop, menjadi bukti sekaligus warning bagi Bawaslu bahwa potensi politik uang sangat besar, termasuk di NTB. “Kita harapkan di NTB itu tidak terjadi, dengan pengawasan yang baik yang kita lakukan, maka potensi-potensi tersebut bisa kita minimal-
isir,” katanya. Pada kesempatan itu, Khuwailid menekankan, tugas pengawas tidak hanya dibebankan semata kepada Bawaslu. Namun juga perlu partisipasi seluruh pihak untuk menciptakan Pemilu yang bersih. Salah satu pihak yang paling punya peran strategis menurut Khuwailid, yakni kontrol dari media massa. “Masyarakat juga kita imbau agar melaporkan kalau menemukan dugaan palanggaran, termasuk rekan-rekan dari media massa. Menciptakan Pemilu bersih tidak saja
hanya menjadi tugas penyelenggara, namun juga menjadi tugas semua pihak, termasuk yang berkepentingan seperti peserta pemilu, sebab mereka yang akan paling dirugikan jika terjadi politik uang,” jelasnya. Lanjut Khuwailid, jika peserta pemilu terbukti melakukan tindak pidana pemilu, maka konsekuensinya sangat fatal. Bahkan jika sampai pemilihan sudah digelar sekalipun dan peserta pemilu tersebut dinyatakan menang, bisa dibatalkan jika terbukti melanggar. “Kalau di lapangan ditemu-
kan berdasarkan pengalaman sebelumnya langsung dicoret. Bahkan kalau dia terpilih, bisa dibatalkan keterpilihan dan batal dilantik karena sudah dicoret. Karena itu kita harapkan peserta pemilu jangan sekalikali mencoba mau melakukan serangan fajar,” katanya. Ditegaskan Khuwailid bahwa Bawaslu memiliki mata dan telinga di tiap-tiap TPS untuk melakukan pengawasan potensi pelanggaran pemilu ditingkat bawah. Jika ditemukan maka pengawas TPS tidak akan segan untuk langsung menindaknya. (ndi)
(Suara NTB/dok)
M. Khuwailid
BKSDA NTB Amankan Truk Angkut Sonokeling Tak Sesuai Volume Mataram (Suara NTB) – Truk tronton bermuatan kayu Sonokeling digiring ke Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB. Kayu yang berasal dari Sekotong, Lombok Barat ini diduga volumenya tidak sesuai dengan di dokumen. Di dokumennya tercantum 8,34 kubik namun nyatanya yang dibawa 13 kubik. Kepala BKSDA NTB Ari Subiantoro menjelaskan, kayu tersebut memiliki dokumen perizinan. Namun ada kelebihan lebih kurang 5 kubik. “Ini yang kita selidiki asal usul kayu yang lebih ini dari mana. Kalau yang di dokumennya itu diambil dari kebun masyarakat, hutan budidaya,” ucapnya ditemui di ruang kerjanya Jumat (5/4) kemarin. Dugaan awal yang membuat kayu tersebut diamankan yakni jumlah muatan kayu yang tidak sesuai dengan dokumen, berdasarkan penelusuran Surat Angkut Tumbuhan dan Satwan Dalam Negeri (SATS-DN). “Berdasarkan hasil identifikasi, kayunya sudah sesuai. Dari penyelidikan awal kayu ini dari gudang UD A. Kita dalami apakah ini murni kelalaian atau ada kesengajaan,” terang Ari. Selanjutnya, petugas BKSDA NTB mengklarifikasi pemilik UD A. penyidik menelusuri asal usul kayu, berikut lacak
(Suara NTB/why)
DIAMANKAN - Truk mengangkut kayu Sonokeling asal Sekotong Lombok Barat diamankan BKSDA NTB karena diduga melebihi muatan dari yang tercantum di dalam dokumen. balak. “Kalau dari kawasan hutan maka ini akan diselidiki lebih lanjut. Akan kita limpahkan ke Polda,” ucapnya.
Kayu sonokeling yang diamankan di Pelabuhan Lembar, Lembar, Lombok Barat Kamis (4/4) petang tersebut rencanan-
ya akan dibawa ke Surabaya. Kayu diangkut dengan truk bernomor polisi B 9393 TYW. Sopir truk, MS (42) sudah di-
mintai keterangan awal. “Barang bukti truk dan kayu untuk sementara kita amankan,” pungkas Ari. (why)
TNI Maksimalkan Bantu Pembangunan Rumah Rusak Berat Mataram (Suara NTB) Program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak akibat gempa di NTB hingga saat ini sudah mengalami perkembangan yang siginifikan. Selama tiga bulan terakhir hingga 4 April 2019, progres percepatan rehab rekon khususnya rumah rusak berat sudah mencapai 4.426 unit atau sekitar 7,33% dari target 60.458 unit. Hal itu diungkapkan Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han Jumat kemarin. Dijelaskannya, rumah rusak berat yang sudah selesai dibangun 3.700 unit atau sekitar 3,81 %. “Pencairan dana untuk rumah rusak berat paling lambat tanggal 12 April mendatang sudah harus terbayarkan sehingga tidak menghambat proses percepatan rehab rekon,” kata Rizal saapan akrab Danrem. Menurutnya, kondisi rehab rekon saat ini masih terus berjalan, namun terkendala kesiapan material dan kekurangan tukang di daerah. “Untuk kekurangan material seperti pasir, bata dan yang lainnya, sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan produk lokal sesuai dengan wilayah masing-masing,” terangnya. Sementara untuk menutup kekurangan tukang, lanjutnya, sudah dilaporkan kepada Kepala BNPB dan rencananya akan ditambah sekitar 2.000 tukang dari luar NTB sebagai pengganti 800 orang Fasilitator yang dikembalikan ke Jakarta. (ars/*) Progres penanganan rumah rusak akibat gempa. (sumber: Korem 162/WB)
Kepala Jaga Malam Pasar Gunungsari Diduga Ikut Curi Beras Pedagang Mataram (Suara NTB) Keresahan pedagang Pasar Gunungsari soal maraknya kehilangan dagangan beras, terjawab. Diduga oknum Kepala Petugas Jaga Malam Pasar Gunungsari, MN alias EK (39) terlibat. Enam karung beras diduga diambil sebanyak dua kali. Tersangka MN ditangkap Kamis (4/4) pagi sekitar pukul 09.00 Wita di rumahnya di Balekluwu, Gunungsari, Lombok Barat. Saat ditangkap Polsek Gunungsari, MN yang sedang memasak tak kuasa melawan. “Tersangka diduga mencuri beras pedagang sebanyak dua kali,” ucap Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam Jumat (5/4). Satu pelaku lainnya, AP alias BL (27) juga diamankan dari rumahnya di Sandik, Batulayar, Lombok Barat. Tersangka MN diduga mencuri bersama MR alias IC –sudah ditangkap lebih dulu sebelumnya- mengambil dua karung beras ukuran 25 Kg. MN dapat bagian Rp200 ribu dari penjualan beras tersebut. Kali kedua MN beraksi, dia mengambil empat
(Suara NTB/why)
INTEROGASI - Kapolres Mataram Saiful Alam Jumat (5/4) menginterogasi dua tersangka pelaku pencurian beras pedagang di Pasar Gunungsari. karung beras ukuran 25 Kg. Beras dijual ke AP sebanyak dua karung seharga Rp350 ribu. Dua karung lainnya dijual ke Tanah Embet, Batulayar, Lombok Barat seharga Rp400 ribu. “Hasil penjualannya dibagi. Tersangka MN yang dapat bagian lebih banyak,” terang Alam. MN total
mendapat bagian Rp500 ribu dan AP mendapat Rp250 ribu dari penjualan kedua. Masih ada tiga karung lagi yang belum sempat dijual yang kemudian disita sebagai barang bukti. “Uangnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Beli makan, beli rokok,” pungkas Kapolres. (why)
SUARA NTB DPRD Minta Revisi Draf Raperda Perubahan Status PDAM
Halaman 9
Sabtu, 6 April 2019
Giri Menang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menolak sejumlah draf materi dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan status Perusahaan Daerah (Perusda) PDAM Giri Menang menjadi Perseroan Terbatas (PT) PDAM Giri Menang yang sekarang sedang dalam tahapan pembahasan di Pansus DPRD Lobar. Dalam draf materi Raperda, Dewan menolak sejumlah materi poin dalam Raperda dan meminta kepada pihak PDAM dan eksekutif untuk melakukan revisi. Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Sulhan Mukhlis, Jumat (5/
4), usai rapat Pansus. Ia menyampaikan ada empat poin yang harus direvisi dalam draf Raperda tersebut. “Kita sudah meminta agar merevisi beberapa materi dari Raperda tersebut,” kata Sulhan. Salah satunya tentang tarif di PDAM. Soal tarif ini jangan sampai PDAM melakukan perubahan tarif tanpa melakukan konsultasi kepada DPRD. Walaupun memang ada mekanisme dalam menentukan kenaikan tarif melalui forum pelanggan, atau Pemerintah daerah yang mengajukan, tetapi yang diharapakan DPRD harus dilibatkan, karena ketika tarif PDAM
naik, masyarakat juga mengeluh ke Dewan.” Giliran tarif naik, masyarakat ngeluh ke DPRD juga, bagaimana kami bisa menjawab apa alasanalasan kenaikan tarif tersebut,” ujarnya. Materi yang lain, dalam draf Raperda tersebut, DPRD Lobar melihat jangkauan pelayanan yang ingin diambil oleh PDAM adalah pelanggan yang ada di wilayah Ibu Kota kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan, dengan bahasa sederhananya, PDAM hanya untuk
melayani masyarakat di perkotaan saja, lalu masyarakat yang ada di daerah terpencil atau di desa, siapa yang akan menjamin pelayanan air bersih kepada masyarakat. “PDAM jangan hanya mau melayani masyarakat yang kaya saja,” sindirnya. Oleh karena DPRD Lobar meminta roadmap pengembang pelayanan PDAM kepada masyarakat, karena memang saat ini pembasahan Perda ini akan digabungkan dengan rencana induk sistem pengelolaan
air minum, yang akan dikendalikan oleh PU. “Harus ada kejelasan orang-orang yang tidak mampu ini siapa yang urus untuk kebutuhan air bersih mereka,” tegasnya. Poin yang lainnya, berkaitan dengan jajaran direksi di PDAM, ketika mau ada pengangkatan direksi, harus dilakukan uji kelayakan. Contohnya saja untuk pengangkatan jajaran Dewan Pengawas, kalau bisa ada aturan ketetapan batas usia, jangan mereka yang sudah berusia 60 tahun. Seharusnya berikan jabatan dewan pengawas ke-
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
pada mereka yang lebih muda, yang memiliki gagasan dan pemikiran untuk mengembangkan PDAM. “Kalau kepada yang tua, kesannya jabatan Dewan pengawas sebagai tampungan pejabat yang pensiun,” katanya. “Hal ini yang kami minta dipertegas,’’ katanya, sehingga diminta dilakukan revisi. Soal masa jabatan direktur, juga menjadi perhatian dari DPRD Lobar, memang sudah ada aturan dari Permendagri yang mengatur membolehkan hingga tiga periode, tetapi harus ada aturan juga yang ditetapkan bersama oleh daerah. “Harus ada kejelasan, dari aturan tertentu itu, jangan kesannya hanya mempermudah bagi orang yang diingin-
kan secara politis,” ujarnya. Politisi PKB ini menambahkan, dalam upaya perubahan setatus ini, juga membuka peluang bagi daerah lain untuk masuk memberikan penyertaan modal mereka kepada PDAM. Namun Kabupaten Lombok Barat harus bisa mengunci dengan cara membuat kebijakan, bahwa kepemilikan saham dalam PT PDAM nanti tetap saham mayoritas milik Lobar yang saat ini sudah 65 persen. (her)
RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
q
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 6 April 2019
RUKO - VILA - KOST
500.000
Halaman 10
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 6 April 2019
Gubernur dan Wagub Motivasi Warga Binaan Lapas Mataram Dari Hal. 1 Mulai dari masalah kasus yang menjerat, kebutuhan alat olahraga, alat musik hingga alat masak dan pemasaran produk karya warga binaan. Dari semua permasalahan yang disampaikan, gubernur langsung menjawab dan akan segera menghadirkan kebutuhan warga Lapas seperti alat musik dan olahraga. Gubernur juga akan mengkaji ulang kasus hukum tentang illegal logging. ‘’Saya sudah 4 tahun di sini, baru pertama kali kami bisa berdiskusi dan bertatap muka dengan gubernur. Saya tersentuh,’’ ucap salah seorang warga binaan asal Gunung Sari, Lombok Barat. ‘’Insya Allah apa yang sudah disampaikan akan dibantu. Mengenai tataboga dan alat masak juga akan kita bantu,’’ tambah
Wagub menjawab harapan warga binaan. Sebelumnya, Kalapas Kelas IIa Mataram, Tri Saptono Sambudji, Bc.Ip, SH, M.AP menyampaikan saat ini jumlah penghuni Lapas Mataram sebanyak 1.030 orang. Kondisi Lapas sebenarnya over kapasitas. Namun berkat dukungan pemerintah daerah dan para stakeholders, kondisi Lapas tetap dalam keadaan kondusif dan warga juga dalam kondisi sehat. Setelah acara Jangzulmi selesai, gubernur berkesempatan melihat kreasi para warga Lapas Mataram. Gubernur juga membeli sebuah lukisan hasil karya warga binaan Lapas Mataram seharga Rp5 juta. (r)
Dialog Berkesan Dr.Zul dengan Napi Kasus Pembunuhan di Lapas Mataram Dari Hal. 1 Hanya program dan ustadnya yang masih kurang, Bu Wagub,’’ ujar Tri Saptono. Sejumlah penghuni wanita, juga menyampaikan aspirasi menyangkut perlunya penyediaan fasilitas untuk berkarya. Seperti mesin jahit, peralatan rajut, hingga penyediaan akses pemasaran. Dengan adanya akses pemasaran, warga binaan yang menghasilkan karya selama di Lapas, akan bisa mendapatkan pendapatan dari karya mereka. “Bagaimanapun kita butuh income. Kita butuh yang memasarkan hasil karya kita, karena kita di dalam tidak bisa memasarkan ke luar,” ujar salah seorang penghuni Lapas perempuan. Terkait masukan para penghuni Lapas, khususnya penghuni perempuan, Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah pun berkesempatan memberikan tanggapannya. Ia menegaskan, aspirasi yang diperoleh dari pertemuan dengan para penghuni Lapas ini akan diresponsnya. Di penghujung acara, gubernur yang akran disapa Dr. Zul tiba-tiba meminta penghuni Lapas yang membuat lukisannya untuk tampil ke depan. Rupanya, Dr. Zul penasaran ingin berbicara langsung dengan sosok yang membuat lukisan dirinya dan sang istri. Sang narapidana, Joni Mardiansyah pun tampil ke depan, diiringi riuh sorak sorai para rekannya. Sosok Joni pun sejak awal langsung membuat gubernur terkesan. Ia tampil dengan mengenakan kopiah rajutan, baju koko dan jenggot yang cukup panjang. ‘’Ini kalau lihat penampilannya ustad. Luar biasa ini. Ini saya lihat hasil karyanya tidak kalah dengan hasil yang ada di Jakarta bahkan di luar negeri sekalipun,’’ puji gubernur sembari menanyakan darimana ia memperoleh bahan untuk menghasilkan karya.
Joni menjelaskan, lukisan yang ia buat tersebut berasal dari limbah. Gubernur tampak semakin antusias. “Kita pakai sisa palet. Untuk media gambarnya sendiri kita pakai triplek. Finishingnya kita pakai klir,” imbuh Joni. “Indah sekali,” ujar Dr. Zul menimpali. ‘’Insya Allah lukisan itu saya beli dengan harga Rp5 juta. Dan untuk Mas Joni, supaya bagus dan kita menghargai hasil karyanya dan juga kita memotivasi teman-teman yang lain supaya bisa melukis seperti itu,’’ sambungnya. Selanjutnya, Dr. Zul pun menganjurkan agar semua kepala dinas lingkup Pemprov NTB dibuatkan lukisannya oleh Joni. Termasuk Wagub dengan keluarga. ‘’Tapi jangan sampai salah fotonya, jangan ambil foto di Google,’’ selorohnya yang disambut tawa para penghuni Lapas. Dr. Zul juga berharap, Dinas Perindustrian bersama Dinas Koperasi dan UMKM NTB bisa membantu memfasilitasi kebutuhan Joni untuk lebih produktif dalam berkarya. ‘’Pak Joni, mudahmudahan kita semua OPD memesan (lukisan), supaya kepala-kepala dinas itu dipesankan lukisan yang bagus. Nanti kita adakan pameran untuk mas Joni,’’ ujar Dr. Zul. Di akhir dialog, barulah Dr. Zul menanyakan kasus apa yang membuat Joni harus menjadi penghuni Lapas. Joni menjawabnya tanpa ragu. “Pembunuhan Pak,’’ jawabnya. Di akhir dialognya, Dr. Zul pun mengutarakan harapannya agar pertemuan tersebut bisa melahirkan manfaat bagi para penghuni Lapas. “Mudah-mudahan dengan kita transendensi di sini, ada satu hikmah yang kita dapatkan,’’ harapnya. (*)
Larang Atribut Kampanye Dari Hal. 1 ‘’Saya imbau dalam kegiatan kunjungan Bapak Wakil Presiden ini tidak perlu bawa atribut partai, simbol simbol terkait Pilpres. Ini murni kunjungan kenegaraan,’’ tegas Danrem. Wapres akan berkunjung ke Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (6/4) untuk melihat langsung progres pembangunan rumah rusak berat dampak gempa. Menurut Danrem, Wapres cukup bangga setelah menden-
gar informasi soal perkembangan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) korban gempa jumlahnya signifikan. Rencana kegiatan pukul 13.00 Wita, Wapres sekaligus silaturahmi dengan masyarakat terdampak gempa. Pada hari yang sama, sekitar pukul 16.00 Wita, Wapres akan menggelar silaturahmi kebangsaan dengan Jenggala Center Provinsi NTB. Undangan kegiatan Ketua Jenggala Center NTB, Hj. Bq Isvie Rupaeda, SH,MH. (ars)
Tunggakan Kerugian Daerah Dari Hal. 1 Disebutnya, sejak akhir tahun 2018 lalu, nilai tagihan sudah mencapai angka Rp495 juta dan baru bergerak ke angka Rp500 juta lebih. Jumlah itu tidak bergerak signigikan karena minimnya setoran dari para pihak yang tercatat dalam temuan. Setelah melakukan evaluasi, perlu determinasi lagi untuk melakukan pendekatan kepada para penunggak, termasuk 31 anggota dewan dan mantan anggota DPRD NTB. ‘’Minggu depan akan kita layangkan surat lagi kepada para penunggak itu,’’ jelasnya. Tercatat di dalamnya temuan itu termasuk tiga anggota DPRD NTB yang masih aktif. Dari catatannya, para anggota dewan tersebut tetap rajin menyetor kerugian sesuai temuan. Kasus APBD NTB tahun 2003 diserahkan penanganannya pada Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui jalur non litigasi. Masih ada Rp2,4 miliar kerugian negara yang jadi tunggakan dan belum dilunasi oknum anggota DPRD NTB periode 1999 – 2004. Penyerahan penagihan kerugian negara itu ditandai dengan pemberian Surat Kuasa
Khusus (SKK) dari Pemprov NTB melalui Inspektorat kepada JPN Kejati NTB. Ditambahkan JPN Ihsan Asri, SKK ini diketahuinya sebagai pembaruan dari kuasa sebelumnya. Sebab setiap tahun SKK harus diubah, selain karena faktor pengurangan jumlah tagihan, juga penambahan objek yang tercatat memiliki piutang. Dalam catatannya, kerugian negara yang masih mengendap di mantan anggota dewan dan beberapa anggota dewan aktif mencapai Rp2,4 miliar, dari total Rp2,5 miliar yang ditangani JPN berdasarkan SKK sebelumnya. Di luar tagihan kerugian negara mengendap di mantan politisi dan beberapa politisi aktif itu, ada juga yang mengendap di sejumlah rekanan pelaksana. Ada tujuh perusahaan penunggak kerugian negara, mencapai Rp265 juta. ‘’Tunggakan itu disebabkan adanya temuan BPK tentang tiga hal. Pertama terkait pembayaran untuk kekurangan volume pekerjaan. Dua, denda keterlambatan dan tiga, terkait kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan,’’ jelasnya. (ars)
Halaman 11
Ombudsman Soroti Listrik Padam Saat UNBK Mataram (Suara NTB) Ombudsman RI Perwakilan NTB menyoroti kendala listrik padam selama beberapa waktu ketika pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK pekan lalu. Semestinya, pemadaman itu tidak terjadi, sehingga semua secara bersama-sama bisa menyukseskan UNBK.s Koordinator Pengawasan UNBK dari Ombudsman RI Perwakilan NTB, yang juga Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB bidang penyelesaian laporan, Khairul Natan-
agara, SH., MH., kepada Suara NTB, mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan beberapa temuan saat melakukan pengawasan UNBK tingkat SMK. Temuan itu di antaranya terkait listrik padam. Natanagara menyampaikan, di salah satu SMK di Lombok Tengah bahwa sempat terjadi pemadaman listrik saat menjelang ujian berlangsung. “Kemudian pihak sekolah kaget dan langsung berkoordinasi dengan PLN terdekat. PLN mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui
bahwa pada hari tersebut ada Ujian Nasional karena tidak ada surat kepada pihak PLN,’’ ujarnya. Listrik padam itu tidak dalam waktu yang lama sehingga pelaksanaan UNBK bisa dilanjutkan. Namun, Natanagara menegaskan, hal itu seharusnya tidak terjadi. “Seharusnya semua pihak bersama-sama menyukseskan UNBK,” katanya. Ombudsman juga merekomendasikan agar pemerintah atau panitia UN menjalin koordinasi dengan PLN agar tidak
2023, Pemprov Targetkan Rasio Elektrifikasi Capai 98 Persen Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi agar mendekati angka 100 persen. Sampai 2023, Pemprov menargetkan rasio elektrifikasi dapat mencapai 98 persen. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Zainal Abidin mengatakan data Kementerian ESDM yang menyebut ada setengah juta atau 500 ribu warga NTB yang belum menikmati listrik merupakan data pada Desember 2018 lalu. Sampai Februari 2019, rasio elektrifikasi NTB sudah mencapai 94 persen. ‘’Itu data Desember 2018, sekarang sudah ada peningkatan. Sudah berkurang, datanya tiap bulan berubah. Sampai Februari sudah 94 persen,’’ ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (5/4). Bahkan data yang dimiliki Dinas ESDM, kata Zainal, pada akhir 2018, rasio elektrifikasi total di NTB sebesar 93,83 persen dari target 75 persen. Ia merincikan, untuk Kota Mataram rasio elektrifikasi sudah 114,44 persen, Lombok Barat 83,91 persen, Lombok Tengah 91,88 persen. Selanjutnya, Lombok Timur 89,81 persen, Lombok Utara 92,39 persen, Sumbawa 104,05 persen, Sumbawa Barat 93,50 persen, Kota Bima 87,56 persen, Bima 89,83 persen, dan Dompu 107,06 persen. Zainal menyebutkan, jumlah
rumah tangga di NTB sebanyak 1.392.877 KK atau sekitar 5,1 juta jiwa. Dengan rincian Kota Mataram 130.587 rumah tangga, Lombok Barat 192.401 rumah tangga, Lombok Tengah 280.437 rumah tangga. Kemudian Lombok Timur 349.735 rumah tangga, Lombok Utara 60.711 rumah tangga, Sumbawa 118.175 rumah tangga, Sumbawa Barat 36.932 rumah tangga, Kota Bima 42.331 rumah tangga, Bima 121.111 rumah tangga dan Dompu 60.457 rumah tangga. ‘’Untuk mempercepat rasio elektrifikasi terutama di daerah yang tidak terjangkau jaringan PLN kita bantu dengan pembangunan PLTS, PLTMH,’’ kata Zainal. Sementara bagi masyarakat tidak mampu, Pemprov melakukan pemasangan jaringan listrik gratis lewat dana APBD. Tahun 2020, sebut Zainal, Pemprov akan melakukan pemasangan listrik gratis bagi 600 KK rumah tangga tidak mampu. ‘’Itu untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi,’’ ujarnya. Menurut Zainal, peningkatan rasio elektrifikasi di NTB cukup signifikan. Pada 2008, rasio elektrifikasi di NTB hanya 36 persen. Dua tahun kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi sejak 2008-2018, rasio elektrifikasi NTB mampu mencapai di atas 90 persen. Ia mengatakan rata-rata masyarakat yang belum
menikmati listrik berada di daerah-daerah terpencil dan tidak terjangkau jaringan listrik PLN. Zainal mengatakan, angka rasio elektrifikasi sebesar 100 persen tidak mungkin akan tercapai. Karena terus terjadi pertumbuhan penduduk dan penambahan jumlah rumah baru. Sehingga dalam lima tahun ke depan, sampai 2023, Pemprov menargetkan rasio elektrifikasi dapat mencapai 98 persen. ‘’Sampai berakhir RPJMD 2023, kita usahakan sampai 98 persen. Kalau 100 persen nggak mungkin. Karena data-data itu bergerak terus,’’ ucapnya. Ia mengakui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di NTB masih belum optimal. Disebutkan dari daya pembangkit PLN yang mencapai 330 MW di NTB, pemanfaatan EBT baru 6 persen. Belum optimalnya pemanfaatan EBT ini, kata Zainal karena biaya pembangunannya yang lebih mahal. Namun berdasarkan Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Pemprov menargetkan sampai 2050, pemanfaatan EBT mencapai 23 persen. Salah satu investor akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Angin di Lombok Timur dengan kapasitas 50 MW. ‘’Kita sedang berusaha supaya pemanfaatan EBT di NTB terutama angin, matahari dan panas bumi. Panas Bumi Sembalun akan segera diupayakan pengembangannya,’’ ujar Zainal. (nas)
terjadi pemadaman listrik. “Juga diharapkan agar tersedianya generator set (Genset) sebagai antisipasi bilamana terjadi pemadaman listrik atau hal-hal yang tidak terduga terjadi,” saran Natanagara. UNBK SMK dilaksanakan pada 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Sementara itu, terkait pelaksanaan UNBK SMA, sejauh ini pihaknya belum menemu-
kan adanya kendala yang cukup berat. “Kalau UNBK SMA sampai saat ini alhamdulillah lancar,” ujar Natanagara. UNBK SMA dilaksanakan pada 1, 2, 4, dan 8 April 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. Pelaksanaan UNBK SMA tinggal menyisakan satu hari lagi yaitu pada Senin (8/4) mendatang dengan mengujikan salah satu mata pelajaran jurusan yang menjadi pilihan siswa. (ron)
Peralatan Kurang Canggih, Lapas Mataram Belum Bebas dari Peredaran Narkoba Mataram (Suara NTB) Kepala Lapas Kelas IIa Mataram, Tri Saptono Sambudji mengakui bahwa peredaran narkoba di dalam Lapas masih ada. Namun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sudah terjadi penurunan. ‘’Sekarang di sini kalau dikatakan nol, nggak. Tapi sangat jauh menurun,’’ kata Tri dikonfirmasi usai acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Lapas setempat, Jumat (5/4). Masih adanya peredaran narkoba di dalam Lapas, kata Tri pelaku mempunyai cara mengelabui petugas. Misalnya menyelipkan di dalam makanan, dimasukkan dalam batang kangkung atau tahu isi. ‘’Pernah digagalkan tapi di depan. Dimasukkan di lipatan celana,” katanya. Tri mengatakan, pihaknya sudah memiliki alat metal detector untuk mendeteksi barang-barang yang masuk ke dalam Lapas dari para pengunjung. Tetapi alat yang dimiliki speknya tidak sampai untuk mampu mendeteksi narkoba yang diselipkan dalam makanan.
‘’Alat ini spek baru untuk HP. Tapi kita dengan penggeledahan barang, badan, kita bisa antisipasi. Kita rutin tes urine juga. Kita punya intel di dalam,’’ terangnya. Terkait dengan kondisi Lapas, Tri mengatakan bahwa memang Lapas Mataram sudah over kapasitas. Namun sekarang relokasi Lapas sudah berjalan. Pemerintah membangun Lapas di Kecamatan Kuripan, Lombok Barat. ‘’Mudah-mudahan Januari 2020 bisa pindah ke tempat yang baru di Kuripan. Lapas yang di sini menjadi LP Perempuan dan tahanan. Di sana akan menjadi tempat napi,’’ katanya. Ia menyebut Lapas yang ada di Kuripan baru terbangun satu blok dari tiga blok yang direncanakan. Satu blok Lapas akan mampu menampung 300 orang napi. Ia mengatakan di Lapas Mataram, kamar yang kapasitasnya 10 orang, sekarang dihuni 25-30 orang.”Tapi masih bisa tidur selonjor,’’ katanya. (nas)
Sekolah Inklusi Laksanakan UNKP bagi ABK Mataram (Suara NTB) Sekolah inklusi seperti SMAN 6 Mataram tetap melaksanakan kegiatan Ujian Nasional (UN) bagi siswa dengan kategori Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sebanyak tiga orang ABK mengikuti UN Kertas Pensil (UNKP), dengan rincian dua orang tunanetra dan satu orang low vision. Kepala SMAN 6 Mataram, Sunoto, pada Kamis (4/4) mengatakan seluruh peserta UNBK hadir saat pelaksanaan UNBK. sebanyak 366 siswa kelas XII mengikuti UNBK, dan tiga orang ABK sebanyak tiga orang. “Sampai saat ini (kemarin, red) lancar tanpa kendala. Seluruh peserta hadir demikian juga pengawas. Listrik juga aman,” ujarnya.
Sunoto mengatakan, ada persiapan khusus UN bagi ABK berupa pendampingan khusus. Namun menurutnya, pihaknya tidak khawatir karena siswa ABK memiliki semangat belajar yang tinggi. “Persiapan khusus ada, secara umum sama, cuma treatment beda. Di samping secara umum, ada pendampingan secara khusus. Kita tidak khawatir, karena anak ABK semangat belajar tinggi,” ujarnya. SMAN 6 Mataram sudah melaksanakan pengayaan untuk persiapan UNBK. Pihaknya berharap ada peningkatan rata-rata UNBK. “Kita masih termasuk kurang, harapan kita di mapel UNBK bisa kategori B,” ujar Sunoto dalam kesem-
patan wawancara sebelumnya. Peralatan komputer di SMAN 6 Mataram sebanyak 60 unit, sekolah membutuhkan setidaknya 120-an unit. Kekurangan itu dilengkapi dengan meminjam di SMPN 12 Mataram sebanyak 50 komputer. “Ada perangkat komputer yang masih kurang, terus akan kita tambah, selama ini kerja sama dengan SMPN 12 Mataram, saling pinjam alat, saat ujian SMA, kami meminjam alat. Dan, saat ujian SMP, SMPN 12 Mataram kami pinjamkan,” katanya. Langkah ini menurut Sunoto, sebagai upaya bagi sekolah yang berada di pinggiran kota Mataram untuk dapat eksis dengan mengikuti perkembangan tekno-
(Suara NTB/ron)
UNKP - Siswa berkebutuhan khusus saat mengerjakan soal UNKP di SMAN 6 Mataram. logi. “Kami harus lebih maju dari siapapun, supaya bisa mengim-
bangi sekolah lain yang berada di tengah kota,” katanya. (ron)
ITDC Negosiasi, Pembangunan Sirkuit MotoGP Tak Terganggu Dari Hal. 1 ‘’Tahap negosiasi. Progresnya positif,’’ ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB ini. Diketahui, pada Desember 2018 lalu, Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Kemenko Polhukam memfasilitasi penyelesaian permasalahan kasus tanah enclave di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Manda-
lika antara ITDC dan wakil dari pemilik tanah. Sekretaris Tim Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Irjen Pol Widiyanto Poesoeko mengatakan, permasalahan tanah di Mandalika akan segera rampung setelah adanya pertemuan antara kedua belah pihak. Permasalahan diselesaikan dengan sistem pembayaran ganti rugi. Adapun, penyelesaian kasus tanah di KEK Mandalika yang melibatkam 49 orang merujuk
pada surat Gubernur Nomor 100/ 151/PEM/2018 tanggal 17 Juli 2018 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTB 120/320/PEM/ 2018 tanggal 29 Oktober 2018, tentang penyelesaian tanah masyarakat di KEK Mandalika. Penyelesaian persoalan ini melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam kegiatan Musrenbang tingkat Provinsi NTB 2019, terungkap untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020, konstruksi pem-
bangunan Sirkuit Mandalika akan mulai dilakukan Juli 2019 Desember 2020. Sedangkan sirkuit akan digunakan pada sekitar bulan Maret 2021. Mendukung keberadaan Sirkuit Mandalika, sejumlah infrastruktur pendukung akan dibangun dengan pendanaan dari APBN dan APBD. Antara lain, penambahan kapasitas Bandara Internasional Lombok berupa perpanjangan runway, apron dan terminal.
Kemudian pembangunan jalan by pass BIL-KEK Mandalika, Pembangunan akses jalan Pelabuhan Gili Mas menuju BIL - KEK Mandalika. Selanjutnya, pelebaran jalan provinsi di sisi utara KEK Mandalika. Selain itu, pembuatan embung retensi, pengendalian alihfungsi lahan dan normalisasi daerah aliran sungai. Serta pembangunan rumah sakit untuk kebutuhan balap, penonton dan masyarakat. (nas)
WWF Desak Evaluasi Alihfungsi Hutan Jadi Lahan Jagung Dari Hal. 1 Sebab ia menduga, ekspansi jagung sebagaimana kecurigaan banyak pihak, sudah merambah sampai hutan lindung. ‘’Hutan sudah beralih fungsi jadi ladang jagung. Jika memang demikian, segera moratorium. Kenapa moratorium? Sebab kebijakan penanaman jagung juga berkaitan dengan perizinan,’’ kata Ridha Hakim kepada Suara NTB, Jumat (5/4). Sampai sajauh ini, Ridha melihat sejumlah pihak hanya bisa menyoroti banjir dituding
penyebabnya perluasan lahan jagung hingga menjangkau hutan. Dampaknya daerah tangkapan air berkurang. Air bah meluncur deras melalui sungai yang tidak mendukung debit air ke pemukiman warga. Namun belum ada pihak yang menyampaikan argumentasi didukung data. ‘’Berapa luasan jagungnya? Berapa hutan tersisa, kan belum ada yang membuat riset. sehingga argumentasinya tidak pernah didukung data,’’ tandasnya. Di sisi lain, Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin, membantah
perluasan ladang jagung sebagai pemicu banjir, melainkan penyempitan sungai akibat pemukiman dan sedimentasi. Padahal, kata dia, sungai adalah bagian hilir dari hulu yang rusak. Agar tidak adu argumen, Ridha Hakim mendorong Pemprov NTB melakukan evaluasi program penanaman jagung yang mengundang kontroversi setelah bencana banjir berturut turut. Ada peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB sebagai pengendali kewenangan masalah kehutanan, melibatkan bupati dan wa-
likota yang masih memiliki kawasan hutan. Jika tidak melakukan evaluasi, maka arah kebijakan penanganan hutan tidak akan ada ujungnya. Semua pihak akan berkutat memabahas soal banjir dan pemicunya dan menjadi bahan perdebatan panjang. ‘’Yang harus dilakukan sekarang adalah evaluasi, apakah jagung ini signifikan untuk peningkatan pendapatan daerah? Sejauhmana penanaman jagung berdampak pada lingkungan? Pemerintah evaluasi dulu itu, baru mengeluarkan
kebijakan,’’ sarannya. Catatannya saat ini, luas hutan tutupan di NTB 1.071.722, itu terus menyusut karena aktivitas perambahan yang agresif hampir di semua daerah. di Pulau Lombok, perkiraan hutan tutupan hanya 20 persen dari total 40 persen kawasan hutan tutupan. Sedangkan di Pulau Sumbawa, hanya tersisa 18 persen dari total hutan tutupan. Lebih khusus Kabupaten Dompu dengan luas wilayah 232.455 hektar, sisanya 51.482 hektar untuk kawasan hutan lindung, dari total 139.892 luas kawasan. (ars)
Banjir Rendam Ratusan Rumah dan Hanyutkan Padi Siap Panen di Sekotong Timur Dari Hal. 1 Akibat air menggenangi akses jalan arus transportasipun sempat macet hingga 3 kilometer. Pengendara yang melalui jalur Gerepek menuju Sekotong dan sebaliknya dari arah Sekotong menuju Lembar tak berani lewat akibat derasnya air. Bahkan beberapa kendaraan yang terjebak banjir di tengah jalan dievakuasi warga.
Banjir kata dia tak hanya menggenangi pemukiman warga, namun lebih parah menghayutkan tanaman padi milik warga yang sudah siap panen. Bahkan, banyak padi yang sudah disabit dan dijejerkan di sawah ikut dihanyutkan banjir. Warga yang melihat kejadian itupun tak bisa berbuat banyak. ‘’Kami berupaya menyelamatkan padi milik warga namun tak kuasa karena arus banjir begitu deras,’’aku H. Ah-
mad. Luas tanaman padi yang hanyut mencapai ratusan hektar. Terkait langkah penanganan, ia mengaku sudah bosan mengusulkan penanganan banjir di desanya. Sebab berulang kali ia melaporkan persoalan ini, bahkan langsung datang hearing ke Pemda dan dewan namun tidak ada realisasi. “Saya sudah bosan mengusulkan, karena berulang kali mengusulkan
ndak ada realisasi,’’ keluhnya. Kasi Logistik BPBD Lobar, H Tohri mengatakan, pihaknya sudah menerjunkan tim BPBD dan Tagana ke lokasi untuk penanganan. Terkait hasil identifikasi tim akan disampaikan selanjutnya. Terkait protes warga dan kades bahwa Pemda dianggap tutup mata terkait penanganan banjir, menurut Tohri, memang di lokasi ini kerap terjadi banjir.
Pihaknya sendiri sudah beberapa kali turun melakukan survey lokasi setempat, sumber penyebab banjir yakni sungai dan jembatan. Sungai ini kata dia tidak ditalud. Seharusnya sungai ini ditalud bagian kiri dan kanan sepanjang 150 meter. Namun kata dia lagi-lagi kembali ke kemampuan anggaran pemda, dengan kondisi keuangan daerah sehingga tak bisa terealisasi semuanya. (her)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 6 April 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pemda Mulai Bangun Huntara untuk Korban Gempa Montong Gading Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) mulai membangun hunian sementara (huntara) bagi korban gempa di wilayah Kecamatan Montong Gading. Pembangunan huntara ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat korban gempa yang saat ini masih berada di tenda-tenda pengungsian. “Saat ini kita sudah bangun huntara untuk titik paling parah di Kecamatan Montong Gading yakni di Desa Pesanggrahan,” terang Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, dikonfirmasi, belum lama ini. Jumlah huntara yang didirikan sebanyak 4 unit yang sebelumnya didirikan di lokasi gempa di wilayah Kecamatan Sembalun pada gempa pertama tahun 2018 lalu. Pasaln-
ya, masyarakat Sembalun penghuni huntara ini sudah pindah ke hunian tetap (huntap) yang didirikan dari bantuan pemerintah. Bupati menegaskan, adanya pembangunan huntara ini dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat korban gempa. Di mana dalam satu unit huntara terdapat 10 kepala keluarga (KK). Proses pembangunan huntara ini akan terus dilanjutkan, baik huntara yang diturunkan dari wilayah Kecamatan Sembalun terutama masyarakat yang sudah pindah ke hunian tetap (huntap) maupun pembangunan hunta r a baru.
Dalam pembangunan huntara ini, lanjut bupati, pemerintah daerah terlebih dahulu akan terus melakukan survei untuk menjadi titik pembangunan huntara ini. Pemerintah daerah juga berharap supaya kebutuhan huntara ini secara aktif dilaporkan oleh pemerintah desa dan kecamatan. “Huntara ini memang sedang kita kerjakan. Kita sudah turunkan 4 unit huntara dari Sembalun untuk korban gempa Montong Gading yang terjadi pada 17 Maret 2019 lalu,”jelasnya. Kades Pesanggrahan Kecamatan MontongGading,H.Badrun,mengaku
sangat membutuhkan huntara sebagai tempat berteduh masyarakat. Terlebihsaatinikondisicuacasemakin tidak menentu. Saat ini masyarakat sudah mulai mendirikan hunian sementara secara swadaya. “Kita berharap supaya masyarakat segera dibangunkan huntara,” harapnya. Namun dalam pembangunan huntara ini harus berbentuk material atau fisik bangunan. Apabila diberikan dalam bentuk uang, dikhawatirkan diambil langsung oleh masyarakat,namuntidakmembangunhuntara sebagaimana hajatan dan penggunaan dari dana tersebut. (yon)