Edisi Senin 6 Januari 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 6 JANUARI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 248 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mangkrak, Proyek Jembatan Nasional Tampes Mataram (Suara NTB) Di balik peristiwa jebolnya jembatan darurat Tampes, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), ada masalah lain.

Proyek jembatan utama senilai Rp5 miliar mangkrak. Proyek terhenti setelah kontraktor pelaksana diputus kontrak.

Pemutusan kontrak itu sesuai dengan rekomendasi TP4D Kejaksaan Tinggi NTB yang menilai pelaksanaan pekerjaan alami keterlambatan. Sampai dengan Desember 2019, deviasi atau nilai minus pekerjaan kontraktor pelaksana PT. AMB mencapai 57 persen. ‘’TP4D sudah ajukan putus kontrak karena deviasinya sangat besar. Informasinya sudah putus kontrak,” kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH akhir pekan kemarin, sesuai informasi dari TP4D. Proyek itu diketahui dampingan TP4D sejak Juni 2019 lalu, sekaligus menjadi akhir program

pengawalan proyek. Tim ini kemudian dibubarkan secara terpusat oleh Jaksa Agung.

Dalam temuan TP4D sebelumnya, proyek yang jadi tanggung jawab Pelaksana Jalan Nasional (PJN) IX Mataram pada Balai Jalan Nasional (BPJN) ini, progres pekerjaannya hanya 14 persen. Padahal sudah menjelang akhir tahun 2019 atau memasuki batas waktu sesuai kontrak tanggal 18 Desember 2019. TP4D bersama PPK dan Pengawas proyek sudah tiga kali memanggil kontraktor pelaksana untuk gelar progress pekerjaan dalam Show Cause Meeting (SCM).

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/pusdalops)

MACET - Proses perbaikan jembatan darurat Tampes yang sedang proses ujicoba. Jembatan darurat ini dibangun di dekat jembatan utama yang pekerjaannya sedang macet.

NTB Tetapkan Zonasi Budidaya Lobster TO K O H Percepat ’’Speed’’ Birokrasi

H.L.Gita Ariadi

SEKDA NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si mengatakan, asesmen atau uji kompetensi dan evaluasi kinerja seluruh pejabat eselon II merupakan bagian dari proses pembenahan internal birokrasi. Hal itu disampaikan Gita yang juga Ketua Tim Pansel yang dikonfirmasi usai pelaksanaan asesmen seluruh pejabat eselon II Pemprov NTB, Sabtu (4/1) sore.

Sebelumnya, kata Sekda, sudah dilakukan seleksi terbuka dua Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), yakni Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB. Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Potensi benih lobster di NTB cukup besar. Meskipun belum ada kajian terbaru, data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB tahun 2013 dan 2014 menyebutkan, potensi benih lobster di daerah ini mencapai 10 juta ekor.

Pascakunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, beberapa waktu lalu, nelayan sudah diperbolehkan menangkap benih lobster. Namun, benih lobster masih belum bisa langsung diekspor, tetapi harus dibudidayakan dulu. NTB akan menetapkan zonasi budidaya lobster di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. ‘’Selama ini ndak boleh nangkap dan budidaya. Sekarang yang kita tuntut boleh ditangkap, dibudidayakan,’’ kata Kepala DKP NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si dikonfirmasi di

Kantor BKD NTB, Sabtu (4/1) sore.

Ia menjelaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan penelitian untuk mengetahui jumlah potensi benih lobster yang sebenarnya di NTB. NTB akan dibantu dari sisi anggaran untuk membuat dokumen zonasi lokasi spesifik untuk budidaya lobster. ‘’Kita tetapkan lokasi-lokasi untuk budidaya lobster, zonasinya. Ada di Teluk Jukung Telong Elong, Teluk Ekas, Teluk Saleh dan Sape,’’ sebutnya.

Hamdi mengatakan, potensi benih lobster di Teluk Jukung Telong Elong memang cukup besar. Sebenarnya, kata Hamdi, sebelum 2014, budidaya lobster di Teluk Jukung sudah eksis. Namun, terbitnya Permen KP No. 56 Tahun 2016, budidaya lobster terhenti.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Dua hakim di NTB terindikasi terlibat tindak pidana korupsi. Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) NTB telah meneruskan indikasi itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Kita sudah koordinasikan ke KPK, karena kaitannya dengan korupsi,’’ kata Koordinator Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama, SH.,MH, akhir pekan kemarin.

Tak dijelaskan identitas dan pengadilan tempat tugas dua oknum hakim tersebut.

Hanya digambarkan, oknum itu terlibat dalam persidangan kasus narkoba dan perkara tanah. Indikasi ada rangkaian tindak pidana di balik putusan yang dijatuhkan dalam sidang dua perkara tersebut. Kedua hakim diduga menerima suap dan gratifikasi.

Bersambung ke hal 11

Pemprov Lakukan Asesmen untuk Penempatan Pejabat Eselon II

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Surati Presiden

PEMPROV NTB mengambil langkah menyurati Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan molornya pencairan dana Jaminan Hidup (Jadup) untuk korban gempa 2018. Dana Jadup tahap II yang belum dicairkan Pemerintah Pusat nilainya lebih dari Rp400 miliar.

Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah yang dikonfirmasi Sabtu (4/1) mengatakan draf surat sudah masuk ke gubernur dan tinggal dikirim. Dalam surat tersebut, Pemprov (Suara NTB/nas) meminta agar Jadup segera T. Wismaningsih dicairkan tanpa menunggu masa transisi darurat pascabencana gempa NTB berakhir.

Wismaningsih mengatakan, Pemprov menginginkan agar Jadup tahap II dapat dicairkan bersamaan dengan pelaksanaan masa rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah tahan gempa yang berlangsung saat ini.

Bersambung ke hal 11

Dugaan Korupsi Dua Oknum Hakim Diteruskan ke KPK

(Suara NTB/nas)

WAWANCARA - Sekda NTB, H. L. Gita Ariadi saat melakukan tes wawancara kepada Kepala Bappeda NTB, Wedha Magma Ardhi di Kantor BKD NTB, Sabtu (4/1) sore.

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menggelar asesmen atau uji kompetensi dan evaluasi kinerja seluruh pejabat eselon II, Sabtu (4/1) lalu. Hasil asesmen ini akan dijadikan acuan untuk penempatan pejabat eselon II, apakah masih layak menempati jabatan yang ada sekarang atau akan digeser ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi menjelaskan, asemen seluruh pejabat eselon II ini merupakan amanah PP No.11 Tahun 2017 tentang

Manajemen PNS dan Permenpan RB No.15 Tahun 2019 tentang Pengisian JPT. ‘’Sehingga salah satu implementasi dari itu kita melaksanakan uji kompetensi manajerial termasuk evaluasi kinerja,’’ jelasnya.

Dengan asesmen ini, maka akan tergambar kondisi seluruh Kepala OPD. Ia menyebutkan, dari 46 pejabat eselon II Pemprov NTB, sekitar 40 orang pejabat eselon II yang ikut asesmen. Ada beberapa orang yang tidak wajib ikut karena telah ikut seleksi terbuka Calon Sekda NTB, Bersambung ke hal 11

Dr. Zul Restui Pasangan Ruslan - Nasarudin Maju Pilkada Dompu Mataram (Suara NTB) Ketua Pemenangan Pilkada PKS NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc merestui pasangan Ir. Muhammad Ruslan dan Nasarudin (RAN) sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu 2021-2026. Bakal Calon Bupati Dompu, Ir. Muhammad Ruslan mengatakan dirinya bersama Ketua DPD PKS Kabupaten Dompu, Nasarudin, SH telah bertemu Dr.Zul (panggilan akrab H.Zulkieflimansyah), Jumat (3/1) lalu. ‘’Pertemuan dimaksudkan untuk membahas dinamika politik di Dompu khususnya Pilkada Dompu yang akan diselenggarakan pada bulan September 2020 mendatang,’’ kata Ruslan kepada Suara NTB, Minggu (5/1) kemarin.

Ia mengungkapkan, pada pertemuan tersebut Dr.Zul berharap agar Ruslan dan Nasarudin bisa berpasangan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dompu 2021-2026. Ruslan mengatakan, Dr. Zul mendukung pasangan ini setelah ikut mengamati perkembangan para bakal calon Bupati Dompu yang akhir- akhir ini santer dibicarakan oleh masyarakat Dompu, khususnya Ir. Muhammad Ruslan yang sudah mempersiapkan diri sejak 2,5 tahun lalu.

Dr. Zul mengakui dirinya sudah lama

mengenal Ir. Muhammad Ruslan atau yang biasa disapa Dae Olan yang juga putra kelima dari Alm. H. Moh Yakub MT, Bupati Dompu 1984-1989. Menurut Gubernur NTB ini, selama ini dirinya sering berdiskusi dengan Ruslan yang pernah bekerja di Industri Pesawat Terbang Nusantata (IPTN - Bandung) tentang bagaimana menghadirkan industriindustri kecil untuk mengolah komoditas-komoditas unggulan daerah sehingga bisa menghasilkan nilai tambah di sektor pertanian, perikanan dan lain-lain.

Sebagai bukti keseriusannya, Ruslan melalui Yayasan Rai Aina Ngantu (RAN Foundation) yang dipimpinnya telah menjadi inkubator pembangunan industri teh kelor di Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu.

Ini tentu selaras dengan visi NTB Gemilang.

Ruslan merasa bersyukur dan bangga bisa mendengarkan secara langsung restu dari orang nomor satu di NTB tersebut. Dirinya berjanji akan bekerja lebih keras lagi untuk menggalang dukungan dari masyarakat Dompu. Dan juga dukungan dari parpol yang akan mengusungnya dalam Pilkada mendatang, salah satunya adalah Partai Bulan Bintang (PBB) Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Bakal Calon Bupati Dompu, Muhammad Ruslan (kanan) dan Bakal Wakil Bupati Dompu, Nasarudin (kiri) foto bersama dengan Gubernur NTB yang juga Ketua Pemenangan Pilkada PKS, H. Zulkieflimansyah (tengah) usai pertemuan membahas dinamika politik Dompu jelang Pilkada mendatang.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 6 Januari 2020

Halaman 2

Bersihkan Selokan

Harus Masuk Daftar Hitam SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., menilai, keterlambatan penyelesaian proyek Pasar Cakranegara maupun monumen Mataram Metro, seharusnya dilakukan pemutusan kontrak. ‘’Ketika mereka diberikan waktu, kemudian sampai akhir tahun tidak bisa diselesaikan, mestinya sudah diputus kontrak,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, pekan kemarin.

Bahkan politisi PKS ini menegaskan, bahwa rekananrekanan yang wanprestasi ini, harus dimasukkan dalam daftar hitam (black list). ‘’Harus masuk daftar hitam ini supaya jadi pelajaran bagi rekanan yang lainnya. Ketika rekanan mengatakan, ini PR dari rekanan sebelumnya seperti rekanan monumen Mataram Metro, itu juga harus ditindaklanjuti,’’ pintanya.

Irawan mempertanyakan PPK dan pengawas yang meloloskan pekerjaan rekanan yang diduga tidak sesuai spek. ‘’Itu kemarin bahasan dari rekanan Mataram Metro karena dia melenceng rangka utamanya sampai 20 cm, bisa sangat membahayakan kalau melanjutkan struktur seperti itu.

Ini kemudian ternyata diloloskan oleh pengawas dan PPK yang sebelumnya. Ini kan beberapa tahap. Ini juga harus dicek, kenapa seperti itu. Jadi seolah-olah ini ada kongkalikong antara semua pihak, antara kontraktor, pengawas dan PPK,’’ terangnya.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini meminta Pemkot Mataram tidak lagi menggunakan rekanan wanprestasi. Apalagi rekanan yang sudah masuk daftar hitam. ‘’Ini yang menjadi titik tekan kita,’’ cetusnya. Irawan mengingatkan, agar Pemkot Mataram melakukan pencermatan terhadap rekanan yang mengikuti tender proyek di Mataram.

Jangan sampai, rekanan yang sudah masuk daftar hitam digunakan kembali, hanya karena yang bersangkutan menggunakan bendera perusahaan lain. ‘’Makanya ini harus benarbenar dicek. Apalagi untuk proyek-proyek yang vital.

Harus benar-benar dicek historynya. Dari perusahaannya maupun personalnya,’’ demikian Irawan. Irawan tidak ingin, rekanan yang mengerjakan proyek-proyek di Mataram, adalah personal dari rekanan yang sesungguhnya masuk daftar hitam. ‘’Jangan s a m p a i hanya ganti bendera saja,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/fit)

Irawan Aprianto

(Suara NTB/ist)

TERENDAM - Lokasi pengungsian warga di lahan seluas 80 are di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan terendam air.

Aktivitas warga terganggu.

Lokasi Pengungsian Warga Pondok Perasi Terendam

Mataram (Suara NTB) Kondisi warga Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan di lokasi pengungsian cukup memprihatikan. Tenda yang ditempati tergenang. Beragam macam penyakit mengancam para pengungsi tersebut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer, Minggu (5/1) menerangkan, penanganan pengungsian ini memang jadi atensi sejak awal mulai dari penyiapan lokasi pengungsian, penyediaan tenda – tendar, air bersih, penerangan dan bantuan logistik lainnya.

Kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi disertai angin kencang mengakibatkan lokasi pengungsian tergenang. “Upaya yang akan kita lakukan adalah pengurugan pada lokasi genangan dan penyedotan air,” katanya.

Namun Mahfuddin tidak menjelaskan detail kapan penyedotan air mulai dilakukan. Di satu sisi, warga sampai saat ini belum bisa beraktivitas. Asisten I Kota Mataram, Lalu Martawang menegaskan, pemerintah kota sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi akibat negatif dari eksekusi lahan di Lingkungan Pondok Perasi. Di antaranya, menyiapkan tenda keluarga dan tenda pengungsian di tanah seluas 80 are di lahan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

“Untuk menuju ke lokasi pengungsian kita sudah lakukan pengerasan jalur sehingga akses bisa lebih baik,” jawab Martawang.

Anomali cuaca mengakibatkan terjadinya genangan pada sebagian titik di lokasi tersebut. Dampak cuaca esktrem tidak bisa dihindari. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika telah memprakirakan potensi cuaca ekstrem berupa gelombang pasang, angin kencang dan hujan lebat disertai petir akan terjadi beberapa hari ke depan.

Martawang menegaskan, pemkot berupaya untuk mempercepat penyelesaian hunian sementara, supaya masyarakat bisa menempatinya segera.

“Kita tidak ingin akibat kondisi cuaca

yang berdampak di lokasi pengungsian juga mengakibatkan sakit terutama anak – anak dan ibu hamil,” tandasnya.

Dinas Kesehatan ditugaskan untuk rutin melakukan pengecekan kesehatan warga yang mengungsi serta melakukan fogging di lokasi tersebut.

Alternatif sudah ditawarkan ke masyarakat agar menempati rusunawa di Mandalika dan Selagalas. Bahkan, Dinas Perumahan dan Pemukiman NTB menawarkan masyarakat memilih tinggal di rusunawa Senggigi yang masih kosong. Lokasi tergenang diusahakan dilakukan pengurugan serta menyiapkan mesin pompa yang standby di sana.

“Semua ikhtiar yang dilakukan pemkot semata – mata untuk mengurangi beban psikologis, sosial dan ekonomi warga akibat dari eksekusi lahan tersebut,” demikian kata dia.

Huntara Lamban Sementara itu, Pemkot Mataram dinilai lamban membangun hunian sementara (Huntara) untuk 83 Kepala Keluarga (KK) lingkungan Pondok Perasi. Padahal, Pemkot Mataram berjanji akan menyelesaikan pembangunan huntara akhir Desember 2019 kemarin.

Hampirduapekan,wargaRTO8lingkungan Pondok Perasi tidur di dalam tenda.

Pasalnya saat panas terik, lokasi pengungsian untuk warga Pondok Perasi mengalami cuaca yang begitu panas. Karena, posisi lokasi tenda untuk warga Pondok Perasi di pinggir pantai dan terbuka. Saat hujan tiba, kondisi warga kerap dihadapi oleh genangan air.

“Saat hujan tiba, air masuk di selasela bawah tenda. Itu yang membuat kita seidikit kewalahan,” sesal Sholihin, seorang pengungsi, Minggu (5/1). Ia merupakan salah satu warga Pondok Perasi yang rumahnya akan dieksekusi pada

(Suara NTB/ist)

LAMBAN - Proses pembangunan Huntara untuk warga Pondok Perasi, Minggu (5/1), yang terkesan berjalan lamban, sehingga menyebabkan warga kehujanan dan tidur di atas genangan. pertengahan Januari 2020 mendatang.

Kepala Dinas Perkim Kota mataram, H. M. Kemal Islam menjelaskan, penyeleaian Huntara diprediksi molor hingga akhir Januari 2020. Proses pembangunan Huntara ini terdapat beberapa kendala. “Cuaca ini mempengaruhi pengerjaan Huntara. Karena kita menggunakan mesin las. Jadi saat hujan dan angin kencang petugas pasti tidak berani bekerja,” terangnya.

Bukan hanya itu jelas Kemal, kondisi lahan di lokasi pengungsian warga Pondok Perasi juga terbilang memiliki kontur yang basah. Keadaan itu membuat faktor kecepatan pembangunan Huntara jadi lamban. Rencana pembangunan Huntara ini sebanyak 62 unit dari 8 block.

“Pemkot Mataram memang sudah pihak ketigakan pembangunan Huntara ini. Terkadang juga hujan lebat membuat area pembangunan Huntara terendam.

Jadi mesin las itu tidak bisa digunakan.

Insha Allah kita sudah pastikan selesai akhir Januari ini,” paparnya.

Hingga Minggu (5/1) kata Kemal, pekerja Huntara sedang menaikkan rangka atap Huntara. Pemasangan kerangka Huntara

Walikota Instruksikan Proyek Fisik Segera Ditender Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh tidak menginginkan adanya keterlambatanya pengerjaan proyek di tahun 2020 mendatang. Pimpinan organisasi perangkat daerah (opd) diinstruksikan untuk segera melelang proyek terutama yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).

“Saya instruksikan proyek yang jelas sumber dana seperti DAK dilelang saja,” tegas Walikota dikonfirmasi pekan kemarin. Pekerjaan yang memiliki kepentingan terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia harus diprioritaskan. Terutama kata Walikota, pekerjaan yang bersumber dari DAK. Berbeda halnya dengan pekerjaan dananya bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Dia memaklumi kare-

na tidak mungkin anggaran Rp450 miliar sekaligus tersedia ke kas daerah. “Pekerjaan berasal dari PAD tidak mungkin ada sekaligus. Kita maklumi karena masuk uangnya bertahap,” kata Walikota.

Walikota menginginkan tidak boleh ada pekerjaan dikebut akhir tahun, sehingga menyebabkan kualitas pekerjaan rendah.

Menyoal pekerjaan di tahun 2019 banyak yang molor seperti monument Mataram Metro, dikatakan Walikota, pekerjaan yang molor sudah ada solusinya dengan memberi perpanjangan waktu selama 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan. Konsekuensinya adalah rekanan dikenakan denda keterlambatan dihitung dari sisa pe-

kerjaan.

Sejak awal telah diwanti – wanti agar jangan ada keterlambatan pekerjaan. Evaluasi digelar bersama pimpinan organisasi perangkat daerah telah ditekankan untuk mempercepat c a p a i a n keuangan maupun fisik.

Faktanya, setiap tahun persoalan administrasi jadi kendala. (cem)

H. Ahyar Abduh

Proyek Bale Budaya Jadi Pekerjaan Rumah Pemkot Mataram (Suara NTB) Sekretaris Badan Keuangan Daerah, H. Nizar Denny Cahyadi, Jumat (3/1) dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata menggantikan Drs. I Made Swastikanegara yang purnatugas Desember 2019 lalu. Proyek bale budaya menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan.

“Iya, bale budaya ini memang masih dilema.

Apakah dilanjutkan atau tidak. Nanti saja kita lihat,” kata Denny ditemui pekan kemarin.

Proyek bale budaya di Kompleks Ruang Terbuka Hijau Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, tercatat dua tahun mangkrak. Bangunan direncanakan sebagai pusat pagelaran seni mulai dikerjakan tahun 2016 lalu. Tahap pertama pekerjaan dengan nilai kontrak Rp1,7 miliar dari pagu Rp2 miliar lebih.

Pekerjaan dilanjutkan di tahun 2017 dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar.

Setelah itu, Kementerian Pariwisata tidak lagi mengucurkan anggaran untuk lanjutan pekerjaan tersebut. Justru, dari hasil audit Badan Pemer-

iksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB tahun 2017 lalu ditemukan kelebihan pembayaran sekitar Rp105 juta lebih.

Denny mengakui, tahun 2020 tidak ada alokasi dana pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk melanjutkan program tersebut. Pun nanti dilanjutkan akan diupayakan di APBD perubahan 2020. Proses ini pun perlu dikaji dan analisa terlebih dahulu. “Iya, tahun ini tidak ada anggaran untuk melanjutkan,” akunya.

Pelaksana program di dinas, ia melanjutkan apa yang telah diprogramkan atau anggarkan oleh kepala dinas yang lama. Item – item apa saja programnya juga belum diketahui. Denny akan melihat sejauh mana perencanaan program yang telah disusun sebelumnya. “Nanti saya lihat dulu apa saja programnya. Baru kita diskusikan lagi,” tandasnya.

Menjadi fokus perhatiannya adalah penataan serta pengembangan destinasi wisata di Loang Baloq. Destinasi wisata religi dana lama itu akan tata sedemikian rupa untuk menarik perhatian masyarakat. (cem)

ini ditargetkan rampung 3 sampai 4 hari.

Camat Ampenan Muzakkir Walad mengatakan, genangan di area tenda pengungsian warga Pondok Perasi sedang dalam tahap penimbunan. Proses penimbunan ini berlangsung hingga Minggu kemarin. “Prosesnya sedang berlangsung.

Untuk sementara kita timbun menggunakan material fondasi dari pembangunan Huntara ini dulu,” jelasnya.

Sampai saat ini ujar Muzak sapaannya, sebanyak 51 KK atau 181 jiwa warga Pondok Perasi masih bertahan di dalam tenda.

Kondisi 181 warga Pondok Perasi sampai hari ini jelas Muzak, masih dalam kondisi sehat. “Alhamdulillah tidak ada yang mengalami sakit selama mengungsi. Dari STKS Bandung sengaja datang untuk mengecek kesehatan warga, mereka membawa satu dokter dan tiga orang perawat,” papar Muzak.

Bukan hanya itu, pihak Peskesmas di Ampenan juga setiap hari memantau kondisi warga Pondok Perasi. Untuk logistik pengungsi, Pemkot sudah memberhentikan sejak tanggal 31 Desember 2019. “Suplai makanan sudah selesai, warga memakluminya.

Kita usahakan pembangunan Huntara segera dirampungkan,” tutup Muzak. (cem/viq)

Operasi Pasar di Mataram Dinilai Tak Efektif

(Suara NTB/dok)

WILAYAH kecamatan Sekarbela bagian selatan masih rawan terjadi genangan. Kontur tanah bagian selatan Kota Mataram sedikit cekung.

Bukan hanya itu, warga juga kerap membuang sampah di selokan, sehingga sampah sering memenuhi selokan yang membuat drainase, selokan dan sungai jadi meluap ketika hujan turun.

Camat Sekarbela, Cahya Samudra mengatakan, kondisi selokan, drainase, dan sungai di Kecmatan Sekarbela memang butuh dibersihkan. Untuk itu, warga diminta ikut serta melakukan gotong royong lakukan pembersihan selokan dan beber(Suara NTB/viq) apa drainase di lingkuCahya Samudra ngannya.

“Iya, memang masih rawan terjadi genangan. Kemarin sudah kita ajak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Mataram untuk membersihkan beberapa selokan,” katanya saat dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (4/1).

Seperti imbauan Walikota, kata Cahya, Pemkot Mataram juga berencana membuat tanggul pemecah ombak di beberapa muara sungai di Kecamatan Sekarbela. Sepeti di sungai Sembalun, Mapak, dan Loang Balok Tanjung Karang. “Jadi ketika ombak besar, muara itu tertutup lagi oleh pasir. Makanya ada rencana membuat alat pemecah ombak agar pasir tidak menutup muara itu,” terangnya.

Untuk titik rawan genangan sendiri kata Cahya, beberapa lingkungan saat hujan berskala tinggi kerap mengalami genangan. Seperti selokan di Asrama Haji dan jalan Saharudin di kelurahan Karang Pule. “Di dua lokasi itu pasti terjadi genangan. Nah untuk genangan di perbatasan antara Kota Mataram dan Lobok Barat di selatan Monumen Tembolak sampai saat ini belum dikoordinasikan,” jelasnya.

“Memang di sana jadi langganan genangan. Sampai saat ini diperbatasan antara Pemkot dan Lobar itu sama-sama bertanggungjawab. Nanti kita cek lagi sejauh mana kondisi genangan di sana,” jelas Cahya.

Ia mengimbau semua warga di lingkungan Sekarbela untuk melakukan pembersihan di setiap selokan. Bukan hanya itu, warga juga diminta agar tidak membuang sampah di saluran. “Kita imbau untuk gotong royong selama dua kali dalam seminggu. Kalau bisa ada agenda Jumat bersih di masing-masing lingkungan,” imbuhnya. (viq)

Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan telah berupaya menekan harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar. Langkah ini dinilai tidak efektif. Masalahnya, harga kebutuhan pokok belum stabil.

Salah satunya, harga tomat sejak pekan terakhir di bulan Desember 2019 melonjak drastis. Sebelumnya harga Rp2.000/ kg naik menjadi Rp12.000/kg.

Cabai rawit perlahan mulai melonjak dari Rp25 ribu/kg menjadi Rp40.000/kg. Sementara, harga daging masih bertahan pada harga Rp125 ribu/kg. Beras jenis premium kisaran harga Rp10.500 – Rp11.000/kg.

Pedagang di Pasar Mandalika, Jinarsih ditemui Sabtu (4/ 1) mengatakan, harga tomat dan cabai merangkak naik. Sebelumnya, ia mengambil di pengepul Rp1.500/kg, kini naik menjadi Rp10.000 – Rp11.000.

Kondisi ini mau tidak mau, ia harus menjual dengan harga mahal ke pembeli. “Sekilo Rp12.000 ribu,” sebutnya.

Saat ini cabai rawit juga mulai merangkak naik. Dijual Rp40 ribu/ kg dari harga sebelumnya Rp20 ribu – Rp25 ribu/kg. Kondisi ini memaksa dirinya harus mengambil barang di pengepul dengan harga mahal. Jika tidak demikian, ia tidak akan berjualan dan menda-

patkan barang. “Kalau ndak saya ambil, nanti diambil pedagang lain,” tuturnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin menjelaskan, untuk menekan kenaikan harga pada perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru sudah dilakukan pasar rakyat atau operasi pasar . Namun demikian, kenyataan sampai hari ini belum ada perubahan. Penyebab utama kenaikan tomat telah dicarikan akar masalahnya. Bahwa terjadi anomali cuaca atau faktor hujan sehingga terjadi kelangkaan tomat di pasaran.

“Saya juga mengamati betul karena saya tinggal di daerah pertanian. Banyak tomat milik petani yang rusak,” kata Amran. Kebutuhan tomat di masa tahun baru cenderung meningkat. Kenaikan harga juga terlihat pada harga telur, daging sapi dan daging ayam.

Tetapi tidak terlalu drastis dibandingkan dengan harga tomat. Tapi Amran membantah bahwa operasi pasar atau pasar rakyat tidak efektif menekan harga. Kenaikan harga ini diklaim sebagai tradisi tahunan. Semakin tingginya permintaan masyarakat berakibat kenaikan harga. “Walaupun stok terjaga, tapi kenaikan pasti ada karena kecenderungan permintaan meningkat,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

BELUM STABIL – Harga bahan kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional Kota Mataram masih belum stabil, kendati operasi pasar sering dilaksanakan. Seorang pedagang tomat dan cabai menunggu pembeli di pasar Mandalika, Minggu (5/1).

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 6 Januari 2020

Halaman 3

Dra.Hj Putu Selly Andayani, M.Si, menghadiri peluncuran Program Pemberdayaan Perempuan dan perajin lokal di Lingkungan Timrah, Kelurahan Pagesangan Barat, Mataram, Jumat (3/1/2020).

Biayai Proyek Mangkrak, Pemkab Lobar Butuh Rp4 Miliar Lebih Giri menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat membutuhkan dana mencapai Rp4 miliar lebih untuk melanjutkan proyek mangkrak yang diakibatkan diputus kontrak dan molor. Masing-masing untuk proyek Dermaga membutuhkan dana Rp3 miliar lebih dan proyek Pasar Gunungsari II mencapai Rp1 miliar lebih.

Untuk kelanjutan proyek ini pun ada yang sudah dialokasikan melalui APBD murni dan menunggu APBD perubahan. Sedangkan untuk lima proyek puskesmas, beberapa proyek yang sudah hampir finishing bakal dibayar secepatnya pada APBD murni. Sementara proyek yang pencapaiannya 90 persen kemungkinan dibayar pada APBD-P. “Untuk kelanjutan Pasar Gunungsari II karena diputus

kontrak, sudah ada disiapkan angaran yakni mengalihkan dana pembangunan pasar kuliner. Begitu pula untuk menyelesaikan proyek Dermaga Senggigi butuh dana Rp3 miliar lebih, itu nanti kami bisa upayakan pada APBD-P,” jelas Lale Prayatni Asisten II Setda Lobar akhir pekan kemarin.

Dijelaskan lebih lanjut, sesuai arahan pimpinan dalam hal ini Bupati untuk tahun ini tidak terjadi persoalan permalasahan proyek yang putus kontrak dan molor seperti tahun ini.

Karena itu proses tender harus dipercepat. Namun hal ini perlu satukan persepsi dengan semua Kapala OPD. Sebab yang nama proyek ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Akan tetapi semua kait mengait, kalau satu terlambat maka semuanya berimbas. Pihaknya pun

sudah meminta Kabag ULP untuk membuat jadwal, kapan bahas input sirup, pengumuman sirup dan konsultan perencana mulai bekerja. Untuk proyek 2021 perencanaan dilakukan pada APBD- 2020 agar pengerjaan proyek bisa dimulai awal tahun.

Berdasarkan hasil rapat evaluasi proyek yang dipimpin oleh sekda bahwa terdapat proyek yang tidak selesai 100 persen akan dibayar pada APBD perubahan. Namun hal ini masih dikaji oleh bagian pembangunan, terkait mana proyek yang bisa dibayar pada APBD-P dan mana proyek yang dibayar segera. Kalau deviasi 90 persen maka akan dibayar pada APBDP. Sehingga hal ini tentu membuat rekanan kelimpungan karena bisa jadi proyeknya dibayar Bulan September. Sementara

itu Kabid Kementrologian pada Disperindag, L. Agha Farabi mengatakan untuk langkah antisipasi kelanjutan proyek pasar pihaknya sejak awal menghadap Bupati untuk menyampaikan urgensi Pasar Gunungsari II ini sehingga perlu dialokasikan APBD tahun untuk melanjutkan.

Diakuinya, kondisi pasar ini memang urgen sebab dibutuhkan ratusan pedagang. Dana untuk proyek pasar ini sudah disiapkan dana dari APBD. Total dana yang diperlukan untuk melanjutkan proyek pasar mencapai Rp1,3 miliar lebih, karena dana untuk pembangunan 2019 sebelumnya kembali ke pusat. Tinggal kata dia dana APBD ini dieksekusi. Hanya saja untuk bisa mengeksekusi perlu menunggu hasil audit dari Irjen Kementerian.(her)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dra.Hj Putu Selly Andayani, M.Si, bersilaturahmi dengan Majelis Taklim As Sakinah Lingkungan Dasan Agung Gapuk, Kelurahan Dasan Agung, Mataram, Jumat (3/1/2020).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kegiatan Sepekan Hj.Selly Andayani Bersama Warga Kota Mataram

Ratusan peserta mengikuti permainan tradisional, senam aerobic dan zumba “Sehat Bahagia Bersama Bunda Selly” di area Parkir Supermarket MGM di Mataram, Minggu (5/1/2020).

Danrem 162/WB Ajak Budayakan Olahraga Mataram (Suara NTB) Jajaran TNI AD ini terus mengajak masyarakat untuk membudayakan olahraga dalam keseharian. Hal itu dikatakan Komandan Korem 162/Wira Bhakti Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han saat memberikan sambutan pada acara First Sunday Ride Year 2020 Kota Mataram yang diselenggarakan Pemprov NTB di halaman Kantor Gubernur NTB, Minggu (5/1).

Acara First Sunday Ride Year 2020 Kota Mataram merupakan ajang silaturrahmi bagi para biker dan komunitas sepeda se Kota Mataram. Hadir ratusan peserta dalam kegiatan itu.

Dijelaskan Danrem, TNI AD khususnya, harus membudayakan olahraga karena merupakan bagian dari kehidupan prajurit dan keluar-

ga. Ini kemudian disosialisasikan kepada masyarakat di NTB agar mencintai olahraga. “Negara akan maju kalau masyarakatnya sehat, kuat dan cerdas. Mari tumbuh kembangkan dan tingkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia dengan menjaga kesehatan lahir dan batin melalui olahraga,” ajaknya.

Sebelumnya, Gubernur NTB

Dr. H. Zulkieflimansyah dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan itu merupakan salah satu upaya untuk mengkampanyekan manfaat bersepeda bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, membangun kesadaran, bahwa bersepeda harus mengutamakan keselamatan dan berbagi ruang jalan dengan pengendara jalan lainnya. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

Danrem 162/WB dan jajaran saat ikut memeriahkan First Sunday Ride Year 2020 Kota Mataram.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 6 Januari 2020

Halaman 4

Bupati Ingin Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy menginginkan ada perubahan besar pada aspek pelayanan di rumah sakit yang ada di Kabupaten Lotim. Orang nomor satu di Lotim ini terobsesi dengan salah satu rumah sakit primer di Surabaya. Dikatakan, rumah sakit di ibukota Provinsi Jawa Timur (Jatim) itu tidak lagi menjadi rumah sakit, akan tetapi dijadikan rumah sehat.

Menjadikan rumah sakit menjadi rumah sehat ini ingin diimplementasikan Bupati Sukiman di Kabupaten Lotim.

Ditemui di Selong beberapa waktu lalu, Bupati menuturkan rumah sakit di Surabaya itu tidak ada memperlihatkan

orang-orang sakit. Orang yang sedang dirawat itu tidak terlihat. Berbeda jauh dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong terlihat berjejeran orang sakit.

RSUD Dr. R Soedjono Selong ini juga diakui bupati

masih banyak keluhan dari masyarakat. Saat liburan natal dan tahun baru lalu Poli di Rumah Sakit tutup. Hanya pelayanan di Unit Gawat Darurat (UGD) yang buka. Itupun dinilai yang melayani pada asisten dokter saja.

Bupati menginginkan, pelayanan di RSUD Selong ini bisa lebih baik lagi. Kepada direktur dipesankan agar bisa mewujudkan cita-cita menjadikan RSUD Selong sebagai rumah sakit tipe B. Jika direktur tidak mampu mewujudkannya dalam jangka satu tahun, Bupati menyatakan akan memberhentikannya.

“Kalau direkturnya tidak mampu, berhenti!,” tegasnya Diakui, untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut tidak bisa tanpa dukungan pemeirn-

tah melalui upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang. Termasuk menyediakan alat kesehatan. “Dengan catatan penuhi peralatannya, kalau CT Scan tidak punya kan tidak mungkin,” akuinya. Pengadaan alkes ini sambungnya memakan biaya besar. Satu alat saja Rp50 miliar.

Selanjutnya, Lotim berusaha juga untuk meningkatkan status rumah Sakit Lombok Rimur yang ada di Labuhan Haji.

Sudah ditempatkan Kepala UPTD Kesehatan Labuhan Haji

yang kendalinya di bawah Dikes.

Rumah Sakit Labuhan Haji tersebut katanya di atas puskesmas. Pimpinannya adalah pejabat setingkat eselon IV A. Ke depan, diharapkan Bupati tidak lama-lama Rumah Sakit di Labuhan Haji ini menjadi UPTD, namun bisa diubah menjadi rumah sakit tipe C. karena RSUD Selong naik menjadi tipe D. Pemkab Lotim berusaha memenuhi alatnya tahun 2020-2021, sehingga 2022 ditarget harus naik menjadi tipe C. (rus)

(Suara NTB/rus)

H.M. Sukiman Azmy

Santri YPH-PPD NW Ikuti Ijazah Doa Ujian (Suara NTB/yon)

TANAM POHON - Gerakan penanaman pohon berbagai jenis yang dilakukan oleh Polres Lotim dan secara serentak di Polsek jajaran, akhir pekan lalu.

Polres Lotim Tanam 1.600 Bibit Pohon di Seluruh Polsek Selong (Suara NTB) Bencana alam dan kerusakan hutan saat ini menjadi momok dan ancaman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Pasalnya kerusakan hutan yang semestinya menjadi sumber penghidupan dibabat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan bencana alam. Menyikapi hal itu, Polres Lotim melakukan gerakan penanaman 1.600 bibit pohon di seluruh polsek jajaran.

Untuk pencanangan penanaman pohon ini sendiri dilakukan secara simbolis oleh Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta, SIK, didampingi Wakapolres Lotim, Kompol.

Bayu Eko Panduwinoto,SIK, beserta para perwira dan pejabat Polres Lotim lainnya di Mapolsek Pringgabaya, Sabtu (4/1).

Pada kesempatan itu, Kapolres menekankan kegiatan penanaman pohon ini sebagai salah satu program untuk mendukung Kapolri untuk melakukan penghijaun dalam menjaga kondisi alam.

Kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat dalam mengemban fungsi pelayanan dan pejuang kemanusiaan. Di mana, penanaman pohon ini akan melawan ancaman bencana alam seperti banjir, tanah longsor serta pulihnya makhluk hidupnya lainnya yang mungkin mati saat terjadinya kebakaran hutan saat musim kemarau beberapa waktu lalu.

Untuk itu, orang nomor satu di jajaran Polres Lotim ini mengajak semua pihak untuk membudayakan menamam pohon, baik di pekarangan rumah maupun di tempat umum.

Satu pohon lebih dari sejuta kehidupan karena di dalam pohon tersimpan debit air yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. “Penghijauan harus kita lakukan secara berkelanjutan. Hidupnya pohon, maka kehidupan manusia juga akan lebih baik karena hadirnya air serta bencana longsor, banjir dapat diminimalisir,” ungkapnya.

Kapolres mengaku prihatin atas kondisi hutan khususnya di Kabupaten Lotim. Di mana banyak kayu-kayu yang memiliki potensi besar menjaga kelestarian lingkungan justru ditebang oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, sehingga ini harus menjadi kepedulian bersama-sama dalam menindak tegas pelaku-pelaku illegal logging yang dapat merusak kehidupan. “Mari kita bersama-sama menjaga hutan dan alam kita,” ajak Kapolres.

Sebelumnya, Kepala KPH Rinjani Timur, Lalu Saladin Jufri, menyebutkan jumlah kasus illegal logging di tahun-tahun sebelumnya berkisar antara 5 hingga 6 kasus per tahun. Menurut Saladin, berkurangnya kasus illegal logging dikarenakan medan di dalam hutan cukup berat, tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak lagi merusak kawasan hutan serta terbenahinya perekonomonian masyarakat dengan terciptanya lapangan pekerjaan.

Sementara kasus yang banyak saat ini berupa pembukaan lahan baru di kawasan hutan oleh masyarakat. Tindakan inipun masuk dalam katagori pengerusakan hutan lantaran semak-semak belukar yang akan menjadi hutan dirusak oleh sejumlah oknum. Bahkan cenderung lahan tersebut diperjualbelikan dengan iming-iming ada barang kemudian dijual. Adapun kasus yang sudah ditemukan adanya pembukaan lahan baru di kawasan KPH Rinjani Timur sebanyak 5 kasus di wilayah Kecamatan Pringgabaya.

Untuk mengembalikan kerusakan hutan dilakukan reboisasi seluas 100 hektar di Kecamatan Jerowaru dan Sambelia. Serta adanya tambahan 50 hektar dari dana APBD murni Provinsi NTB seluas 200 hektar. “Memang ini persoalan berbeda. Tapi ketika adanya pembukaan lahan baru, pasti terjadi penebangan pohon,”ujarnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Santri-santriwati Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPH-PPD) NW di awal tahun 2020 ini kembali mengikuti pengijazahan doa ujian. Doa ini dipimpin langsung Hj. Sitti Rauhun Zainuddin Abdul Madjid, Minggu (5/1).

Sebelum pengijazahan doa ujian, terlebih dahulu dijelaskan tata cara pengamalan doa oleh Amidul MDQH NW, sekaligus Rois’ Am, Dewan Mustasyar PBNW, TGH. Yusuf Makmun.

Pengijazahan doa ujian santri NW ini merupakan salah satu kegiatan yang sebelumnya dilakukan pendiri NWDI, NBDI, dan NW yaitu, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dengan harapan seluruh santri yang akan menempuh ujian sekolah diberikan kesuksesan tidak hanya lulus ujian sekolah, namun juga lulus pada ujian-ujian lainnya.

Untuk itu, setiap tahunnya sunnatan hasanatan ini dijaga dan dipelihara oleh pengurus YPH-PPD NW. Dalam pelaksanaannya pun, pihak yayasan menyerahkannya kepada MDQH NW untuk diijazahkan kepada belasan santri NW Pancor se-Pulau Lombok.

Ketua Umum Pengurus Daerah NW Kabupaten Lotim, H. Muhammad Syamsul Luthfi, SE, MSi, mengajak santri dan jemaah untuk selalu menjaga kebersamaan yang sudah ditanamkan di NW. Sehingga apa-apa yang dilaksanakan

(Suara NTB/yon)

IJAZAH DOA UJIAN - Pengijazahan doa ujian bagi santri-santriwati NW se-Pulau Lombok bertempat di aula YPH-PPD NW Pancor, Minggu (5/1). dapat berjalan dengan baik dan dilandasi dengan keyakinan, ikhlas dan istiqomah sebagaimana pesan yang selalu ditanamkan dalam sanubari

kader NW oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid.

Apabila ada perbedaan-perbedaan supaya dapat diselesaikan secara baik, karena per-

Tak Terima TKD Dihapus

PPDI Lotim akan Mengadu ke Dewan Selong (Suara NTB) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Cabang Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Senin (6/1) hari ini dijadwalkan melakukan hearing ke DPRD Lotim. Kedatangan gabungan perangkat desa di Lotim ini buntut dari penghapusan TKD yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Surat untuk dilakukan hearing sudah kita sampaikan ke DPRD Lotim. Kami akan diterima besok pagi,” terang Ketua PPDI Lotim, Hamzah, kepada Suara NTB, Minggu (5/1).

PPDI Lotim sangat mempertanyakan alasan dilakukan penghapusan TKD bagi perangkat desa di seluruh Kabupaten Lotim. Sementara untuk TKD Kepala Desa dinaikkan, sehingga dari PPDI menilai jika kebijakan ini sepihak dan bentuk diskriminasi kepada perangkat desa yang dilakukan oleh Pemkab Lotim.

Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd, mengungkapkan

sudah menerima surat permintaan hearing dari PPDI Lotim per tanggal 28 Desember 2019 terkait pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020 terkait besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa tahun 2020.

Dalam hearing ini, Murnan, menyebutkan akan dihadiri oleh pihak terkait dari Pimpinan Dewan, Komisi I, Kepala Dinas PMD Lotim, Kabag Hukum Setda Lotim, dan PPDI Lotim. “Besok Senin, (hari ini, red) kita lakukan hearing bersama PPDI dan pihak terkait lainnya,”ujar Politisi PKS ini.

Sebelumnya, Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Rumaksi Sjamsuddin, SH angkat bicara terkait penghapusan TKD perangkat desa. Menurut Wabup, penghapusan itu sebuah bentuk diskriminasi terhadap perangkat desa, sehingga sangat perlu untuk dipertimbangkan kembali.

Terkait persoalan tersebut, orang nomor dua di Gumi Selaparang ini mengaku sudah bertemu langsung dengan PPDI Lotim yang menyampaikan langsung penghapusan TKD tersebut. Sementara TKD untuk kepala desa dinaikkan. Maka dari itu, wabup meminta kepada DPMD untuk kembali mempertimbangkan penghapusan tersebut. “Jadi pertimbangan politis harus dipikirkan. Sehingga nantinya harus dicarikan jalan keluarnya supaya tunjangan perangkat desa dikembalikan pada APBD perubahan,” kata wabup.

Terkait penghapusan TKD perangkat desa, Wabup menyebut jika hal tersebut menunjukkan suatu diskriminasi. Di mana ketika TKD perangkat desa dihilangkan, semestinya TKD kepala desa turut dihilangkan dan bukan malah dinaikkan. “Kalaupun dikurangi, harus sama-sama dikurangi,”kata Wabup. (yon)

Tahun 2020

Lotim Prioritaskan Peningkatan SDM Mengacu pada amanat Perda Nomor 1 tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai tahun 2023 mendatang, tahun 2020 ini Pemkab Lombok Timur (Lotim) fokus memprioritaskan pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Yakni pada bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Meski demikian, infrastruktur tetap menjadi bagian penting tak terlupakan tapi diarahkan semua berujung pada peningkatan SDM. DEMIKIAN diterangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi pada Suara NTB akhir pekan ini.

Dedi panggilan akrab Dewanto Hadi mengatakan tahuin 2020 sampai 2021 mendatang masih ada pekerjaan lanjutan proyek percepatan infrastruktur. Di mana sudah ditetapkan pelaksanaannya melalui sistem tahun jamak. “Kan memang ada yang belum selesai, seperti tahun jamak yang akan selesai 2021,” ungkapnya.

Menurutnya, sebagian kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi sudah harus menentukan outputnya tahun 2020. Pertengahan tahun 2020 ini khusus infrastruktur jalan sudah selesai dan berakhir kontrak pada bulan Juni mendatang. Begitu pun untuk penyediaan sarana air bersih juga akan selesai.

“Kita harus mendorong terus

untuk infrastruktur ini karena masih menyisakan waktu. Selain menggunakan tahun jamak, pembangunan infrastruktur ini juga tetap ada pada APBD reguler 2020,’’ tambahnya.

Diakuinya, masih terasa berat untuk disiapkan adalah infrastruktur air bersih. Lotim pun mencoba fokus dan konsentrasi pada penyediaan air bersih. Tidak diinginkan aktivitas suplai tangki air bersih terus menerus dilakukan ke wilayah yang mengalami musibah krisis air bersih. “Tahun depan harus berkurang dengan tersedianya akses air bersih,” papar Dedi.

Tahun 2020 ini sambungnya ada hibah air minum perkotaan.

Menyusul hibah tersebut, Pemkab Lotim sudah mengalokasikan penyertaan modal Rp 6 miliar untuk memperluas jaringan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Di mana, akan terpasang sambungan baru sebanyak 3.000 unit dan fokus di

wilayah Lotim bagian selatan.

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya harus mempersiapkan konstruksinya terlebih dulu setelah itu baru bisa diklaim. Hibah dimaksud dari Bank Dunia melalui pemerintah pusat.

Untuk mewujudkan visi Bupati air mengalir sepanjang hari, ujarnya, pada akhir 2019 lalu terpasang 24 titik Pamsimas.

Ketersediaan pamsimas ini dinilai cukup signifikan menyediakan air bersih.

Ada juga hibah dari lembaga UNICEF PBB yang diperuntukkan ke Sembalun, Timba Gading dan Sembalun lawang.

Satu sistem lagi ada di Bilokpetung. Lainnya sudah ada bantuan sumur bor dari Jepang.

Masalah air bersih di wilayah Kecamatan Sembalun diyakinkan sudah bisa teratasi pada tahun 2019 lalu.

Pilihan fokus Sembalun, karena sudah lama persoalan air juga menjadi prihal yang

penting menjadi atensi serius.

Terlebih Sembalun sebagai daerah yang terparah terguncang gempa.

Jaringan air bersih banyak yang rusak akibat gempa.

Karenanya Bupati Lotim memfokuskan penyelesaian masalah air bersih Sembalun. (rus)

Achmad Dewanto Hadi

bedaan merupakan sunnatullah tanpa harus diperbesar. Ia mengimbau kepada para santri untuk tetap menjaga, peduli dan memperjuangkan segala warisan-warisan dari pendiri NWDI, NBDI dan NW. “Mari tetap jaga kekompakan, konsentrasi untuk mengembangkan pendidikan, sosial dan dakwah. Apapun program dari organisasi, sebagai santri harus mendukung bukan hanya dibebankan kepada pengurus. Jadi harus semua kita peduli dalam berorganisasi dan kita laksanakan dengan baik,” harap Syamsul Luthfi.

Ia menambahkan, dalam berorganisasi harus tetap meluruskan niat, sehingga organisasi NW dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam Musda PD NW Lotim, yang merupakan tempat lahirnya NWDI, NBDI dan NW harus

jauh lebih baik dari seluruh cabang organisasi NW di penjuru negeri. Di dalam beorganisasi dibutuhkan kebersamaan untuk menjalankan program-program organisasi tersebut yang merupakan lanjutan program dari PBNW dapat dilaksanakan baik di bidang pendidikan, sosial dan dakwah.

Mantan Wakil Bupati Lotim ini mengajak jemaah dan santri bahwa untuk mengembangkan organisasi NW jangan terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah, sehingga pola pikir harus diubah, misalnya dalam membangun madrasah harus ada partisipasi dan dukungan masyarakat sekitar. “Kemandirian dalam mengelola pendidikan itu penting dengan hadirnya partisipasi masyarakat. Jangan sedikit-dikit mengandalkan proposal dan bantuan pemerintah, ”pesannya. (yon)

Jembatan Tampes Bisa Dimanfaatkan

Pembebasan Lahan Jembatan Belly, Warga Tunggu Pemda Tanjung (Suara NTB) Jalur jembatan Tampes sudah bisa dilalui kendaraan roda 4 mulai Sabtu (4)1) sore. Pascaputusnya jalan karena erosi banjir bandang tanggal 1 Januari lalu, Balai Jalan Nasional Wilayah IX - NTB langsung melakukan perbaikan.

Proses perbaikan jalan berhasil dituntaskan sesuai target yakni 2 hari.

Hingga pada hari ketiga, jalan yang putus ditimbun dan kini dilalui kendaraan roda dua dan roda empat.

Pantauan koran ini, Minggu (5/1), jalur jembatan Tampes cukup banyak dilalui kendaraan.

Meski kondisi jalan tanah urug masih terlihat basah, namun struktur jalan terlihat stabil. Pile side yang disusun di bagian selatan (hulu) dan konstruksi batu beronjong di sebelah Utara (hilir) membuat jembatan terlihat kokoh.

Informasi yang dihimpun, konstruksi jalan jembatan Tampes sendiri dikerjakan oleh PT. Modern Surya Jaya. Kontraktor ini adalah eksekutor jembatan Longken Cs di dua titik yakni Sokong dan Jembatan Karang Kates. “Kita pasang bronjong yang penting lalu lintas jalan bisa dilalui.

Bronjong sambil jalan tidak apa-apa,” ungkap pekerja.

Sementara, rencana pembangunan jembatan Belly di bagian hulu jembatan sementara sampai

saat ini menunggu petunjuk Balai Jalan Nasional.

Namun demikian, warga pemilik lahan mengakui hingga kini belum mendapat arahan dari Pemda Lombok Utara terkait pembebasan (sewa) lahan.

Kepala Dusun Lembah Berora, Desa Selengen, Romi Harjo, mengakui lahan terdampak pemanfaatan jalan Jembatan Belly merupakan areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik dusun.

“Lahan yang kena untuk jalan jembatan Belly adalah tanah kubur. Kebetulan yang dilalui ini belum ada pemakaman,” ungkap Romi.

Untuk diketahui kata dia, jalur jalan sementara yang digunakan saat ini termasuk areal TPU. Warga Lembah Berora memeroleh sewa sebesar Rp 26 juta selama pengerjaan jembatan.

Dana itu masuk ke kas dusun setempat. “Untuk sewa berikutnya kami belum dihubungi. Kami menunggu saja,” imbuhnya.

Hal senada diakui Kepala Dusun Tampes, Multazam. Areal di sebelah barat jembatan Tampes adalah milik warganya, Mansyur. Selama proyek pengerjaan jembatan, warga menerima sekitar Rp 20 juta sebagai sewa pemanfaatan jalur. “Untuk jembatan belly hanya satu warga yang kena lahan, dan sisanya lahan pemakaman umum yang kena,” tandasnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 6 Januari 2020

Berpotensi Pensiun Bersamaan BERDASARKAN database Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jumlah ASN di Lombok Barat (Lobar) sebanyak 6.875 orang terdapat 3.400 lebih ASN berusia di atas 47 tahun. Artinya usia mereka mendekati purna tugas alias pensiun. Sementara batas usia pensiun ASN adalah 58 tahun. Ribuan ASN ini berpotensi pensiun bersamaan, karena mereka satu angkatan.

Banyaknya ASN yang berusia 47 tahun ini pun menjadi salah satu perhatian serius Pemda Lobar dalam hal ini Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi.

(Suara NTB/dok) “Yang kita pikirkan dari H. Baehaqi aspek usia karena berdasarkan data base OPD 50 persen ASN di Lobar berusia di atas 47 tahun,” jelasnya akhir pekan kemarin.

Bicara kualitas SDM ASN jelas dia, hal yang perlu menjadi pemikiran adalah aspek usia, karena sesuai database OPD 50 persen ASN di Lobar berusia di atas 47 tahun. Karena itu perlu langkah-langkah pengusulan tes CPNS ke pusat dan P3K agar ASN yang pensiun ini ada pengganti.

Terkait profesionalisme ASN jelas dia tentu hal ini dinilai oleh tim. Yang jelas, kinerja kepala OPD dan jajaran ASN harus fokus pada indikator kinerja kunci yang ada di tiap OPD dan indikator kinerja utama dalam RPJMD. Cascading dua indikator ini, jelas dia, harus nyambung. Hal ini jelas dia sudah diskusikan secara intens dengan jajaran asisten.

Dengan cara ini diharapkan bisa memberi kontribusi untuk mencapai visi dan misi yang dicanangkan oleh bupati dan wabup. Hal ini jelas dia akan dipertajam dalam diskusi silaturahmi dengan semua OPD, sehingga jajaran OPD memahami rencana dan strateginya. Harapannya dengan cara ini juga target SAKIP lebih baik yakni nilai A bisa dicapai.

Kepala Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Lobar Suparlan, S.Sos., menambahkan, berdasarkan data yang dimiliki terdapat 6.875 ASN terdiri dari 53 persen tenaga fungsional mayoritas guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian. Dari 6.875 ini ada 50 persen ASN berusia di atas 47 tahun. Mereka ini berpotensi pensiun bersamaan.

Untuk usia pensiun sendiri ASN batas usia pensiunnya 58 tahun, guru 60 tahun dan eselon II 60 tahun. Ketika ribuan ASN ini bersamaan pensiun, maka merepotkan nantinya. Karena itu untuk mengatasi hal ini, ada beberapa langkah yang dilakukan di antaranya melalui usulan CPNS. Hanya saja dalam CPNS, Pemda hanya bisa mengusulkan. Namun ada juga langkah lain melalui pengangkatan P3K, PTT dan kontrak. (her)

Cuaca Buruk Akibatkan Truk Terbalik di Kapal Giri Menang (Suara NTB) Cuaca buruk melanda Pulau Lombok akhir pekan kemarin. Akibat cuaca buruk ini, terjadi kecelakaan laut di lintasan penyeberangan Padangbai - Lembar. Gelombang tinggi dan angin kencang mengakibatkan sebuah truk berukuran sedang yang bermuatan air kemasan seberat 11 ton terbalik di atas KMP Citra Nusantara milik PT Jembatan Nusantara. Truk ini terbalik akibat tali lashing-nya putus, karena tak kuat menahan beban yang dihempaskan gelombang. Akibatnya, truk mengalami kerusakan ringan.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar Iptu I Wayan Sugiana membenarkan kejadian kecelakaan laut tersebut. Kejadiannya kecelakaan laut ini berlangsung, Sabtu (4/1) pukul 19.30 wita, KMP Citra Nusantara milik PT Jembatan Nusantara tiba di Dermaga ll Pelabuhan ASDP Lembar. “ KMP Citra Nusantara milik PT Nusantara mengalami kecelakaan laut (truk terbalik di atas kapal), karena cuaca buruk mengakibatkan, satu unit kendaraan jenis truk sedang (TS) terguling di dalam kapal,” jelasnya, Minggu (5/1).

Dijelaskan, kronologis kejadian Laka laut ini sekitar pukul 15.50 wita Kapal KMP Citra Nusantara dalam perjalanan menuju Lembar. Di mana saat posisi di Lintang 05’35.500 dan bujur 115’51.600 kapal ini dihempaskan gelombang dengan tinggi 2,5 sampai dengan 3 meter, kecepatan angin 25 sampai dengan 30 knot, sehingga mengakibatkan truk sedang yang dikemudikan oleh I Gede Jaya Budiarta asal Denpasar Bali terbalik. Dari informasi yang diperoleh di lapangan, penyebab tergulingnya truk tersebut karena cuaca buruk. Tempat lashing yang diikat di besi kecil samping kendaraan terlepas saat cuaca buruk, karena tidak kuat menahan beban.

Disebutkan kendaraan yang terguling tersebut memuat sebanyak 11 ton air dus kemasan. Atas peristiwa tersebut, jelas dia pihaknya langsung mengambil tindakan langsung berkoordinasi dengan pihak pelayaran, BPTD, serta dengan pihak Jasa Raharja yang akan memproses ganti rugi kerusakan kendaran tersebut. “Kami melakukan pengamanan saat evakusi barang dan kendaraan, mendata identitas pengemudi dan kendaraan, serta mengecek kerusakan kendaraan,” jelas dia.

Koordinator Satuan Pelayanan Penyeberangan BPTD Wilayah Lembar, Nelson Dalo mengaku kecelakaan laut kapal terbalik di atas kapal disebabkan angin kencang dan gelombang tinggi. “Kapal berangkat dari Padangbai kena ombak sama angin kencang jadi tali lashing putus,”jelas dia.

Sementara, cuaca buruk di sepanjang pantai di Batulayar, Senggigi menyebabkan tiga nelayan dalam sebuah kapal terjebak ombak tinggi saat berlayar dari Pantai Senggigi menuju Pantai Batulayar, Lombok Barat. Akibatnya, sampan milik mereka terombang ambing di laut. Polair Polres Lombok Barat diturunkan untuk membantu, namun karena cuaca cukup ekstrem, petugas juga terombang ambing, sehingga harus menepi.

Kasat Polair Polres Lombok Barat, Ipda I Gusti Made Suarjaya, dalam keterangan tertulis, mengatakan tidak dapat melakukan evakuasi di laut akibat ombak cukup tinggi. “Sehingga kami membantu lewat pesisir Pantai Batulayar bersama masyarakat. Kita menggunakan sampan di sekitar TKP untuk membantu menarik sampan yang terjebak,” katanya.

Evakuasi membutuhkan waktu satu jam karena cuaca.

Beruntung tiga nelayan yang terjebak berhasil diselamatkan. Ketiga nelayan yang selamat adalah Sahlan (35), Kahar (30) dan Muraha (35). Mereka berasal dari Batulayar.

Mereka saat itu telah selesai memancing sekitar jam 18.00 Wita. Saat pulang, mereka justru terjebak ombak besar. Perahu mereka tidak dapat bersandar dihantam ombak. Namun beruntung semua selamat. (her)

(Suara NTB/her)

TERBALIK - Kecelakaan laut di lintasan Penyeberangan Padangbai-Lembar mengakibatkan truk terbalik di atas kapal akibat dihempas gelombang tinggi dan angin kencang.

Halaman 5

Tak Jelas, Nasib 200 RTG Mangkrak di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 200 unit lebih Rumah Tahan Gempa (RTG) di Lombok Barat (Lobar) mangkrak akibat ditinggal oleh aplikator dan fasilitator serta kelompok Masyarakat (pokmas) yang tersangkut kasus hukum. Sampai saat ini kelanjutan pengerjaan ratusan unit RTG ini pun tak kunjung ada kejelasan, lantaran aplikator yang membawa lari dana bantuan belum juga melanjutkan pekerjaan RTG tersebut.

Ditemui akhir pekan kemarin, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lobar H. L. Winengan, menyebut, RTG yang mangkrak ini tersebar di beberapa wilayah. Di Guntur Macan Kecamatan Gunungsari, ujarnya, ada 38 unit mangkrak akibat ditinggal aplikator, kondisinya sudah dicairkan dana 50 persen, namun pokmas tidak koordinasi dengan Pemda.

Seharusnya, ujarnya, 50 persen bangunan selesai dibangun baru dicairkan dananya. Di satu

sisi, pihaknya tidak bisa memutus kontrak aplikator, karena mereka membawa lari anggaran.

Kalau diputus kontrak, tidak ada yang mau melanjutkan pengerjaan RTG, karena dananya sudah tidak ada. Selain itu ada juga 20 unit RTG di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar.

Terkait penanganan para oknum ini, pihaknya telah meminta kepada aparat kepolisian untuk segera melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap oknum aplikator yang membawa

kabur dana bantuan agar diketahui pihak yang bermain dalam kasus ini. Sebab, banyak RTG yang sesungguhnya dalam progres penanganan justru mandek akibat ditinggal oleh aplikator. “Ini yang kami minta kepada aparat, baik kepolisian, TNI dan Kejaksaan untuk melakukan pengejaran dan penangkapan, sehingga masyarakat ini tidak terdampak,” tegas Winengan.

Pihaknya juga meminta dukungan kepada Pemda Lobar berupa sokongan anggaran

untuk kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) tahun ini.

Sebab hal ini untuk membantu masyarakat, karena yang menjadi masalah ke depan ketika RTG tidak selesai sampai dengan perpanjangan hingga tanggal 25 Maret 2020.

“Mau diapakan? Mau dikemanakan? Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap peninggalan mereka ini? Karena dana bantuannya sudah dibawa lari, ini harus diantisipasi dari sekarang, sehingga tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Kasihan masyarakat,” tegas dia.

Sementara Kabid Perumahan pada Dinas Perkim Lobar L. Ratnawi menambahkan, total rumah yang belum dibangun sebanyak 4.300 unit. Penanganan RTG ini masih menunggu

(Suara NTB/her)

H. L. Winengan pencairan. Untuk progres pembangunan mencapai 80 Persen, ditambah pembangunan mandiri sekitar 600 unit lebih. (her)

Pemda Gelar Ceramah Kepemudaan

(Suara NTB/dok)

MELINTAS - Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di ruas jalan Tanak AwuPengembur yang rusak, Sabtu (4/1).

Jalur Pariwisata Tanak Awu-Pengembur Rusak Parah Praya (Suara NTB) Ruas jalan yang menghubungkan Desa Tanak Awu-Pengembur dan Pengembur-Mawun, kondisinya kini rusak parah dan butuh perbaikan segera. Selain merupakan jalur ekonomi utama masyarakat sekitar, ruas jalan tersebut merupakan jalur pariwisata yang sering dilewati para wisatawan. Selain itu, jalur ini merupakan jalur alternatif tercepat yang menghubungkan kawasan bandara dengan berbagai objek wisata di wilayah Loteng bagian selatan.

“Harapan masyarakat ruas jalan ini bisa segera diperbaiki oleh pemerintah daerah. Karena sudah cukup lama belum diperbaiki,” ujar Kepala Desa Pengembur, Muh. Sultan, S.Pd., kepada Suara NTB, Sabtu (4/1).

Pihaknya sudah mendapat informasi kalau ruas jalan tersebut akan segera direhab oleh pemerintah daerah. Hanya saja, kapan akan dilakukan belum

ada kepastian. “Tahun sebelumnya informasinya sudah ada perencanaan. Kita berharap tahun ini, bisa terealisasi,” tambahnya.

Mengingat, pentingnya keberadaan ruas jalan bagi masyarakat. Di mana banyak desa yang memanfaatkan ruas jalan tersebut, terutama ruas jalan Tanak Awu-Pengembur.

Karena termasuk ruas jalur yang jaraknya tempuh cukup pendek tapi kondisi kerusakannya paling parah, sehingga butuh penanganan segera.

Menurutnya, kondisi tanah diruas jalan tersebut masih labil, sehingga diperlukan penanganan khusus dengan membongkar struktur tanah yang ada dan mengganti dengan struktur tanah yang lebih kuat dan stabil. Supaya ruas jalan tersebut bisa bertahan dalam jangka waktu cukup lama.

Kalau tidak dibongkar, khawatirnya ruas jalan tersebut tidak akan bisa bertahan lama.

Sebelumnya, Bupati Loteng,

H.M. Suhaili FT., mengaku masih banyak ruas jalan kabupaten yang kondisinya rusak dan butuh perhatian serius. Pemerintah daerah dalam hal ini pun akan berupaya maksimal menuntaskan perbaikan ruas-ruas jalan kabupaten yang rusak dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Mengingat kondisi anggaran daerah yang terbatas. Terlebih di tahun 2020 ini, anggaran daerah banyak yang tersedot untuk membiayai pelaksanaan Pilkada Loteng hingga Rp 70 miliar, sehingga belum seluruh ruas jalan rusak yang bisa ditangani tahun ini.

“Kalau yang tahun ini belum ditangani, kita berharap masyarakat bersabar. Kita akan upayakan ditangani tahun 2021 mendatang. Karena kalau di tahun 2021 beban anggaran daerah agak sedikit longgar. Sehingga bisa membiayai perbaikan ruas jalan yang rusak di daerah ini,” tandas mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

Pilkada Loteng

Final, Gerindra Usung Pathul Bahri Praya (Suara NTB) Siapa calon bupati yang akan diusung Partai Gerindra di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang, terjawab. Seperti yang sudah banyak diprediksi sebelumnya, Partai Gerindra dipastikan bakal mengusung Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., sebagai calon bupati di Pilkada Loteng mendatang.

Kepastian ini disampaikan langsung Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Partai DPP Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono, Sabtu (4/1). Dikonfirmasi Suara NTB, usai reses anggota DPR RI di Praya, ia mengatakan, kalau keputusan mengusung H.L. Pathul Bahri, S.IP., di Pilkada Loteng mendatang sudah bisa dikatakan final dan tinggal menunggu SK penetapan ditandatangani saja.

“Saya berani katanya ini karena keputusan DPP untuk Pilkada Loteng sudah final.

Hanya tinggal menunggu SK penunjukan saja,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa HBK ini, mengatakan, SK penunjukan H.L. Pathul Bahri, S.IP., sebagai calon bupati dari Partai Gerindra akan dikeluarkan bersamaan SK calon kepala daerah lainnya di NTB, karena DPP tidak akan mengeluarkan SK secara terpisah. Tetapi sekaligus bersamaan pada waktu yang sama.

Dipilihnya, Wabup Loteng sebagai calon bupati oleh Partai Gerindra tentu sudah atas dasar pertimbangan yang matang. Selain statusnya sebagai kader partai yang juga Ketua DPC, H.L. Pathul Bahri, S.IP., saat ini juga masih menjabat sebagai kepala daerah dan, itu menjadi nilai lebih dari figur-figur bakal calon kepala daerah lainnya.

Disinggung pasangan yang

(Suara NTB/kir)

KETERANGAN - Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Partai DPP Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono bersama Ketua DPC Partai Gerindra, H.L. Pathul Bahri, memberikan keterangan terkait keputusan Partai Gerindra yang akan mengusung H.L. Pathul Bahri, S.IP., sebagai calon bupati di Pilkada Loteng mendatang, Sabtu (4/1). akan mendampingi H.L. Pathul Bahri, S.IP., Bambang menegaskan itu diserahkan sepenuhnya kepada calon bupati. DPP hanya merekomendasikan calon bupatinya saja. “Untuk wakilnya, kita serahkan ke pak Pathul Bahri. Karena yang paling tahu kondisi politik daerah dan siapa yang cocok sebagai pendamping, calon itu sendiri. Kita dari partai hanya mendukung,” imbuhnya.

Kepada seluruh pengurus Partai Gerindra di Loteng, anggota DPR RI ini pun menginstruksikan agar segera mempersiapkan diri menghadapi gelaran Pilkada Loteng yang sudah semakin dekat. Keputusan sudah diambil dan seluruh pengurus, simpatisan serta kader partai harus satu kata. ‘’Jangan ada yang berbeda pilihan selain apa yang sudah diputuskan oleh partai,’’ ujarnya.

Pasalnya, Partai Gerindra memasang target menang di Pilkada Loteng berserta enam

kabupaten/kota lainnya di NTB. “Kita ingin menang dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi jangan ada friksi di internal partai.

Semua harus satu kata mengawal keputusan partai,” tandas Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

Di tempat yang, Ketua DPC Partai Gerindra, H.L. Pathul Bahri, S.IP., menegaskan kesiapannya untuk memikul amanah yang diberikan oleh Partai Gerindra. Menurutnya, menjadi calon bupati dari Partai Gerindra merupakan satu kehormatan besar yang akan diperjuangkan dengan semaksimal mungkin.

Adapun soal wakil di Pilkada Loteng mendatang, Pathul mengaku sudah ada beberapa nama yang dikantongi, tapi akan diekspose jika sudah waktunya. “Calonnya (pendamping) ada yang dari unsur partai ada juga yang bukan kader partai. Tapi terkait soal ini, nanti kita ekspose,” jawabnya singkat. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Untuk memotivasi para pemuda agar optimis dan konsisten meraih cita-citanya, Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menggelar acara seminar kepemudaan di GOR Mini Patut Patuh Patju, Sabtu (4/1). Acara yang bertajuk “Optimis dan Konsisten “ ini menghadirkan influencer nasional Sherly Anavita Rahmi sebagai pembicara. Kegiatan ini diikuti ribuan masyarakat, pelajar dan mahasiswa.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang hadir dalam kegiatan itu mengingatkan, jika optimis tanpa konsisten tidak akan berarti apa-apa dan adanya suatu keberhasilan senantiasa disertai perjuangan yang konsisten. “Kita cenderung melihat suatu hasil akhir dari suatu keberhasilan, kita tidak pernah melihat

proses dari keberhasilan tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sherly Annavita mengingatkan para pemuda agar mulai saat ini membuktikan diri dengan segenap kulaitas yang ada, melakukan persiapan untuk melihat massa depan. Dijelaskan Sherly ada 4 tipe kepribadian manusia, yakni pesimis yang cenderung mengecilkan potensi dirinya, realistis yang dalam berbuat cenderung memikirkan apa kata orang nantinya, optimis dan progresive Nama Sherly Annavita menjadi viral dan terkenal karena lantaran kerap membuat konten-konten positif, inspiratif dan motivasi di akun media sosial.

Di akun Instagram-nya, Sherly kerap memposting konten terkait pandangannya terhadap persoalan bangsa yang sedang terjadi saat itu. (her)

Lumpuh Usai Aksi Warga

PT. Berkah Batu Pengembur Rugi Rp 700 Juta Praya (Suara NTB) Aktivitas pabrik pemecah batu PT. Berkas Batu Pengembur yang berada di kawasan Gunung Tele Dusun Desa Pengembur Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (4/1) lumpuh usai aksi anarkis yang dilakukan warga desa setempat, sehari sebelumnya. Hal ini menyebabkan sejumlah alat berat milik pabrik rusak parah.

Akibat kejadian tersebut, pihak pengelola pabrik pun mengaku harus menanggung kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari Rp 700 juta.

“Hampir semua alat berat yang ada rusak. Bahkan ada yang tidak bisa dihidupkan lagi,” aku L. Antik, pengelola pabrik.

Saat ditemui Suara NTB di lokasi pabrik pemecah batu L. Antik mengaku tidak tahu persis apa yang mendasari warga sampai berbuat anarkis. Padahal, pihaknya sudah mengantongi izin pendirian pabrik hingga izin operasional. “Semua persyaratan terkait izin pabrik sampai izin operasional sudah lengkap. Jadi secara hukum pabrik ini legal,” ujarnya.

Pihaknya mendapat kabar kalau warga menolak keberadaan pabrik pemecah batu tersebut, karena khawatir dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Tapi kalau bicara dampak lingkungan, itu sudah terjawab dengan keluarnya izin pabrik. Karena tidak mungkin izin keluar, kalau tidak ada Analisis Masalah dan Dampak Lingkungan (Amdal)-nya.

Lagi pula, saat ini pihaknya baru mulai tahap awal konstruksi dan belum sampai tahap produksi, sehingga tidak perlu khawatir terhadap dampak lingkungan “Pabrik inikan baru berjalan tiga bulan. Itupun masih tahap konstruksi belum sampai produksi,” ujanya.

Kemudian soal minimnya pelibatan tenaga kerja lokal di pabrik tersebut, Antik menegaskan pada waktunya tenaga lokal pasti akan dipekerjakan. Saat ini masih ada tenaga luar yang dipekerjakan.

Tetapi hanya untuk tenaga opera-

tor mesin dan alat berat. Sementara untuk tenaga kerja lainnya, itu semua dari tenaga lokal.

Pihaknya memperkerjakan tenaga luar tidak seterusnya.

Nantinya, sembari bekerja tenaga luar yang ada akan melatih tenaga lokal yang ada. Kalau sudah mahir, maka tenaga luar tersebut akan keluar, sehingga semua pekerja yang dipekerjakan nantinya ada tenaga lokal dan tidak ada lagi tenaga luar.

Terhadap pengerusakan yang terjadi, Antik menegaskan menyerahkan sepenuhnya ke proses hukum. Biarkan nantinya proses hukum yang menjawab. “Saya sudah melaporkan kasus pengerusakan ke Polres Loteng. Biar polisi yang memprosesnya,” timpalnya.

Terpisah, Kepala Desa Pengembur, Muh. Sultan, S.Pd., mengaku mendapat laporan kalau ada penolakan dari warga terhadap pabrik pemecah batu, karena khawatir bisa memicu potensi bencana. Seperti tanah longsor serta banjir. Mengingat yang dikeruk untuk kemudian diambil batunya untuk dipecah adalah daerah perbukitan.

“Terhadap penolakan tersebut kita sudah sarankan agar melalui prosedur resmi. Dengan menyampaikan pengaduan atau penolakan ke pemerintah kabupaten dan provinsi selaku pihak yang mengeluarkan rekomendasi serta izin pabrik. Karena pabrik ini resmi dan punya izin,” jelasnya.

Kalau pemerintah desa dalam hal ini tidak punya kewenangan, sehingga tidak bisa berbuat apaapa selain mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan.

Sebelumnya, pada Jumat sore kemarin sekitar pukul 16.00 wita, puluhan warga melakukan penutupan paksa pabrik pemecah batu tersebut. Penutupan dilakukan sebagai bentuk protes atas keberadaan pabrik yang dinilai mengganggu warga sekitarnya.

Selain itu, keberadaan pabrik dinilai mengancam keberadaan situs bersejarah yang letaknya berada di dekat lokasi pabrik. (kir)

(Suara NTB/kir)

TIDAK BEROPERASI - Kondisi lokasi pabrik pemecah batu PT. Berkah Batu Pengembur yang lumpuh total usai aksi penolakan warga yang berakhir anarkis sehari sebelumnya.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 6 Januari 2020

Halaman 6

Selidiki Kasus Mutilasi, Polisi Gencar Kumpulkan Petunjuk Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa terus melakukan olah TKP guna mengungkap kasus mutilasi terhadap korban Siti Aminah (44). Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk yang bisa membantu dalam penanganan perkara ini.

“Jadi tidak henti-hentinya kami berulang-ulang melakukan olah TKP untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk yang mungkin bisa kita dapatkan di TKP,” kata Kasat Reskrim Polres Sumbawa, (Suara NTB/ind) IPTU Faisal Afrihadi, SH kepaFaisal Afrihadi da wartawan saat melakukan olah TKP di rumah kontrakan korban di Lingkungan Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Minggu (5/1).

Dijelaskannya, di TKP terdapat sejumlah barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Seperti kulkas, senjata tajam (sajam), serta barang lainnya.

Barang bukti tersebut merupakan petunjuk yang bisa membantu pihaknya dalam mengungkap kasus ini.

“Barang bukti yang ada kita duga ada kaitannya dengan tindak pidana yang kita pastikan merupakan petunjuk yang dapat membantu kita dalam mengungkap perkara ini,” terangnya.

Terkait penyelidikan maupun penyidikan kasus ini, lanjutnya, pihaknya juga meminta bantuan tim Jatanras Polda NTB. Tim ini membantu untuk melakukan analisa maupun evaluasi untuk dilakukan asistensi terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan. Selain itu, pihaknya juga meminta masukan-masukan supaya kasus ini segera terungkap.

“Dari Jatanras Polda juga turun membantu kami untuk melakukan bantuan penyelidikan. Kemudian asistensi terhadap langkah-langkah yang sudah kami lakukan,” ungkap Faisal.

Sejauh ini, pihaknya sudah memeriksa 12 saksi dalam kasus ini. Selain pemeriksaan saksi, jenazah korban juga sudah diautopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Saat ini pihaknya belum menemukan titik terang dalam kasus ini. Tetapi pihaknya tetap melakukan pengembangan untuk pendalaman.

“Untuk sementara, kami belum mendapatkan informasi lain dari TKP lain. Tapi tetap kami melakukan pengembangan untuk mendalami. Nanti pasti akan kita sampaikan ketika kasus ini sudah mendapatkan titik terang. Kita pasti akan menyampaikan kepada rekan-rekan media,” pungkasnya. (ind)

Tertutup Lumpur, Jalan Provinsi Dibersihkan Taliwang (Suara NTB) Ruas jalan raya milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang terletak di desa Tambak Sari, kecamatan Poto Tano di bersihkan secara bergotong royong antara Pemprov NTB dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Sabtu (4/1) lalu.

Sebelumnya, ruas jalan jalur dua milik Pemprov NTB itu di beberapa titiknya terdapat genangan air bercampur lumpur akibat hujan. Kondisi itu membuat permukaan jalan menjadi licin dan sangat berbahaya bagi masyarakat.

Karenanya, pada Sabtu, Bappeda Litbang dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) bergerak cepat berkoordinasi dengan Balai Jalan Provinsi NTB. Dan di hari yang sama dilakukanlah pembersihan dengan mengerahkan alat berat di ruas jalan sepanjang sekitar 5 kilometer tersebut.

Wakil Bupati KSB, Fud Syafuddin, ST mengatakan, Pemda KSB berterima kasih atas respon cepat Balai Jalan Provinsi membersihkan titik-titik genangan air bercampur lumpur di salah satu jalan pintu masuk menuju KSB itu. “Kepada Dinas PU dan Bappeda kita juga responnya bagus mengambil inisiatif berkoordinasi ke provinsi,” katanya.

Pembersihan genangan air bercampur lumpur di jalan itu penanganannya bersifat sementara. Sebab ketika hujan turun, air dan material lumpur dari perbukitan di sekitar jalan tetap akan turun memenuhi ruas jalan. Karena itu Wabup mengimbau, bagi warga sekitar dan para pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintas.

“Harapan kami penanganan sementara itu nanti bisa ditindaklanjuti dengan perbaikan permanen oleh provinsi. Sebab jalan itu bagi kita (KSB) sangat vital karena jadi jalur keluar masuk kita,” timpalnya.

Kondisi jalan provinsi yang berada tepat di depan desa Tambak Sari itu selama ini memang banyak dikeluhkan masyarakat.

Terutama di musim penghujan seperti sekarang ini. Ketika turun hujan, air dan lumpur pasti tergenang di beberapa titik badan jalan. Adapun penyebabnya, karena ruas jalan tersebut selama ini tidak dilengkapi saluran irigasi yang memadai. (bug)

(Suara NTB/ist)

DIBERSIHKAN - Alat berat yang diturunkan oleh Balai Jalan Provinsi NTB membersikan air dan material lumpur yang menggenangi jalan di depan Desa Tambak Sari, Sabtu (4/1).

Kasus Dana RTG Alas Barat Ditarik ke Polres Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan penyimpangan dana bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Kecamatan Alas Barat penanganannya kini ditarik ke Polres Sumbawa. Sementara ini dalam menyelidiki dugaan kasus tersebut, pihak Polres masih menghimpun alat bukti.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, IPTU Faisal Afrihadi, SH menyebutkan, beberapa laporan terkait dana bantuan RTG yang dilaporkan ke Polsek Alas Barat sudah dilakukan gelar perkara. Bahkan untuk penyelidikan lebih lanjut, penanganannya ditarik ke Polres Sumbawa.

“Sudah gelar perkara kasus yang ditangani Polsek Alas Barat terkait beberapa laporan untuk RTG. Jadi untuk fokus penangananya ditarik ke Polres. Cuma Polsek juga nanti ikut membantu masuk dalam sprin yang kita buat nanti,” imbuhnya.

Penanganan kasus ini, kata Faisal, masih dalam tahap penyelidikan. Sejauh ini, sebanyak 7 orang saksi sudah dimintai keterangan.

Rencananya, pihaknya kembali akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi lain. Nantinya pihaknya juga akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tindaklanjut penanganan.

“Sementara kita menghimpun alat bukti dulu. Nanti baru kita akan gelarkan untuk apakah kasus ini dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak,” ungkapnya.

Selain di Alas Barat, lanjutnya, juga terdapat sejumlah laporan yang disampaikan ke Polsek Alas. Penanganannya belum ditarik ke Polres, karena masih perlu pemeriksaan saksi yang dirasa masih minim. “Kalau untuk Alas masih belum saya tarik (penanganannya). Karena saya minta untuk maksimal melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang saya rasa masih minim,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

LONGSOR - Sebagian badan jalan menuju ke dusun Bangkong Karang Dima, Kabupaten Sumbawa, longsor setelah turunnya hujan deras, Sabtu (4/1) dinihari (foto kiri). Satu rumah di Uma Sima roboh diterjang longsor.

Banjir dan Longsor Mengancam Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bencana banjir dan longsor mulai mengancam Sumbawa, sejak hujan deras disertai angin kencang Sabtu (4/1). Seperti wilayah Karang Dima Labuan Badas Sumbawa yang sempat terendam banjir. Bahkan jalan menuju dusun Bangkong Karang Dima, longsor sebagian. Sementara, dilaporkan juga satu rumah di Kelurahan Uma Uma, diterjang longsor. Sejumlah pohon besar di pinggir jalan utama juga tumbang. Belum lagi kejadian sebelumnya, akses jalan ke Labuan Jontal Pelampang yang masih tertutup timbunan lumpur.

Hujan deras Sabtu (4/1) dinihari membuat jalan menuju Dusun Bangkong, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa, ambruk sebagian. Gorong-gorong terhempas karena tidak bisa menahan derasnya debit air yang turun dari tebing. Jalan tersebut merupakan akses satu-satunya menuju dusun setempat. Jika tidak tertangani segera, dikhawatirkan kerusakan semakin parah dan tidak bisa dilalui kendaraan.

Selain jalan ambruk, beberapa titik di desa setempat juga tergenang air. Derasnya debit air mengakibatkan sungai Pamulung meluap hingga menggenangi sekitar perumahan dan jalan di depan SPBU (Pom Bensin) setempat Sabtu lalu. Tim dari BPBD dan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa sudah turun ke lokasi melakukan pendataan.

Termasuk mengecek jalan ambruk di Dusun Bangkong.

Salah satu warga yang tinggal di dekat gorong-gorong, Trimo, berharap pemerintah melalui dinas terkait segera melaku-

kan penanganan. Sebab ambruknya jalan setempat juga pernah terjadi tahun lalu dan sudah ditangani dinas terkait.

Besar kerusakan juga diakuinya hampir sama dengan kondisi saat ini. Sehingga jika kembali terjadi hujan deras, kedepannya dikhawatirkan kondisi jalan akan semakin parah dan membuat seluruhnya ambruk.

Tentunya hal ini akan mengganggu akses transportasi masyarakat setempat.

Karena jalan tersebut merupakan akses satu-satunya menuju Dusun Bangkong.

“Kalau lama ditangani dikhawatirkan kondisinya semakin parah. Kalau hujan besar lagi seperti semalam, maka dikhawatirkan semuanya ambruk.

Karena gorong-gorognya kecil. Ini jalan satu-satunya menuju Dusun Bangkong. Seharusnya kedepan ada peningkatan penanganan,”harapnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Ir. A. Rahim menyatakan dari pengecekan dan pendataan yang dilakukan,

derasnya hujan mengakibatkan gorong-gorong SJN-Bangkong, Desa Karang Dima terhempas.

Serta membuat air sungai Pamulung meluap. Sehingga menggenangi sekitar perumahan BTN Karang Dima dan jalan di depan POM bensin setempat.

Pihaknya tetap siaga melakukan pemantauan terhadap kejadian bencana yang terjadi. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, petir dan angin putring beliung.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, H. Rosihan, ST, MT mengakui pihaknya sudah turun melakukan pengecekan bersama BPBD dan Tim Teknis Bina Marga Dinas PUPR. Ditahun 2019 lalu, jalan tersebut juga sudah ditangani melalui pekerjaan rutin. Namun, berdasarkan peninjauan lokasi dan melihat dampak curah hujan memang dibutuhkan penanganan khusus dengan anggaran lebih besar dari penanganan sebelumnya.

“Melihat dampak curah hujan yang besar setelah peninjauan lokasi, maka perlu penanganan khusus dengan anggaran yang lebih besar. Tim teknis BM PUPR segera akan menganalisa dan menghitungnya,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya tetap akan mengupayakan penanganan sementara untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan yang cukup besar. Dari hasil pembahasan dengan tim teknis, kerusakan dapat dibenahi dengan pemasangan bronjong. Hanya saja, saat ini pihaknya tidak memiliki stok bronjong dimaksud. Terkait bronjong, pihaknya sudah dari jauh-jauh hari meminta bantuan kepada BWS NT1, tetapi belum ada tanggapan.

“Seandainya permintaan tersebut sudah direspon, beronjong tersebut dapat kita gunakan sementara untuk kebutuhan ini,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengupayakan langkah lain dengan menghubungi Balai Jalan Nasional agar dapat dibantu meminjamkan stok bronjong yang dimiliki.

Hal ini dilakukan supaya jalan setempat bisa segera tertangani, karena kondisinya darurat.

“Sudah telepon ke Balai Jalan Nasional. Stok bronjong ada, tapi khusus untuk penanganan jalan nasional. Kita juga sudah coba pinjam karena situasi darurat untuk jalan Kabupaten, ternyata tidak

bisa. Tapi disarankan bersurat ke Balai Jalan Nasional, yang ditandatangani oleh Pak Bupati. Insya Allah segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Selain itu, pada hari yang sama, sebuah rumah ambruk akibat longsor di RT 02 RW 11 Osapsio, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa. Dipicu hujan lebat disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Sumbawa.

Kepala Pelaksana BPBD, Ir. A. Rahim menyebutkan rumah ambruk ini diketahui milik Suryanti Susanti. “Bagian rumah yang terdampak, satu kamar tidur beserta dapur ambruk diterjang longsor,” sebutnya.

Dijelaskannya, pasca kejadian, pihaknya langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Sekaligus memberikan bantuan logistik untuk korban terdampak. “BPBD langsung ke lokasi kejadian dan mendroping logistic untuk korban terdampak longsor,” terang Arahim, seraya menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.

Hujan disertai angin juga menyebabkan pohon besar tumbang pada sejumlah titik pinggir jalan utama. Seperti di jalan depan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin dan arah jalan ke Bukit Tinggi Kelurahan Pekat. (ind/arn)

Progres Bariri Nelayan ISNU Sumbawa Siap Dinilai Paling Lambat Berkiprah dan Berkontribusi Sumbawa Besar (Suara NTB)Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Cabang Sumbawa mulai berbenah, membangun eksistensi dan sumbangsih bagi masyarakat. Dengan menyiapkan sejumlah program yang berbasis sosial dan keummatan. Yang diharapkan bisa memberikan warna baru bagi masyarakat Sumbawa.

Tekad tersebut tergambar dari silaturahmi ISNU, Sabtu (4/1) malam, yang dihadiri Sekretaris ISNU Wilayah NTB, Dr. M. Saleh Ending. Alek, sapaannya, sengaja roadshow ke ISNU Cabang se Pulau Sumbawa, untuk konsolidasi pengurus ISNU Cabang Sumbawa yang baru terbentuk. Sekaligus persiapan Muktamar ISNU 2020 mendatang.

“Kegiatan ini juga kerangka kami mendesain program yang dibutuhkan masyarakat,” terang Dosen UIN Mataram ini.

Makanya, ISNU akan berkolaborasi dengan siapapun. Termasuk dengan Pemk-

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Kegiatan silaturahmi Pengurus ISNU Cabang Sumbawa di Sumbawa, Sabtu (4/1) malam. ab ataupun organisasi lainnya di Sumbawa, asalkan untuk kepentingan masyarakat. Berkiprah membangun ummat, persaudaraan dan pembentukan karakter. Termasuk pemberdayaan di bidang sosial kemasyarakatan.

Ketua ISNU Cabang Sumbawa, Sukiman, segera menentukan agenda sosial kemasyarakatan maupun agenda lainnya di Smbawa. Sebab ISNU ingin berperan aktif dalam sendi kehidupan di Sumbawa. Membangun eksistensi dan siap memberikan

sumbangsihnya bagi kepentingan masyarakat. Makanya, ISNU terbuka bagi semua pihak, dalam membangun peradaban di Sumbawa.

“ISNU ingin membantu masyarakat. Makanya kita segera tentukan program kerja. Salah satunya, madrasah kader di Sumbawa dalam pembentukn nilai keummatan. Intinya kami mulai saat ini siap berbenah,” tukas Sukiman yang juga anggota DPRD Sumbawa ini. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tampaknya perlu strategi jitu dalam mengawal pelaksanaan program Bariri Nelayan. Salah satu program unggulan pemerintah KSB dalam rangka mendongkrak perekonomian masyarakat nelayan itu dinilai paling lambat progresnya dari program Bariri lainnya yang sama-sama dimulai pada tahun 2017 lalu.

“Dari semuanya (program Bariri) yang paling lambat Bariri Nelayan,” sebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kepada Suara NTB. H. Amry menjelaskan, rendahnya progres produktifitas Bariri Nelayan tidak saja pada dampak makronya yang diharapkan pada akhirnya bisa memenuhi kebutuhan pasokan ikan masyarakat KSB. Dampak mikronya pun terhadap para nelayan penerima bantuan sejauh ini masih rendah.

Salah satu parameternya, dari sisi peningkatan jumlah tabungan masyarakat penerima bantuan. Persyaratan tabungan sebesar 10 persen dari nilai bantuan yang diterapkan pemerintah se-

Pemerintah KSB Belum Putuskan Kenaikan Tarif Air Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), belum memutuskan usulan kenaikan tarif oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bintang Bano sejak diusulkan pada November 2019 lalu.

Pemerintah masih menunggu terlaksananya rapat internal perusahaan membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Jika rapat tersebut tidak dilaksanakan, maka pemerintah KSB akan kesulitan untuk merealisasikan usulan itu karena dasar dan pertimbangan dari perusahaan belum dijabarkan secara jelas.

“Memang untuk usulan kenaikan tarif sampai dengan saat ini kami belum bisa menindak lanjutinya, karena RKAPnya masih belum dijabarkan ke kami. Makanya kami mendorong perusahaan agar bisa melaksanakan kewajibannya terlebih sebelum usulan tersebut kita setujui. Kami juga kesulitan untuk membantu perusahaan dengan memberikan subsidi jika RKAP

masih belum jelas, supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ungkap Kepala Bagian Administrasi Perekonomian pembangunan (APP) dan Investasi Setda KSB, M. Taufik Dirjawijaya, SE, MM, kepada Suara NTB, baru-baru ini.

Dikatakannya, memang usulan dari manajemen Perumda untuk menaikan tarif dasar tetap akan ditindak lanjuti.

Hanya saja untuk sementara ini, pihaknya masih menunggu hasil RKAP terlebih agar bisa dikaji apakah akan dinaikan atau tidak. Kalaupun kenaikan tarif ini belum bisa direalisasikan, pihaknya juga sangat kesulitan untuk membantu dengan memberikan subsidi sehingga menutupi biaya operasional Perumda itu sendiri.

Kendati demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan jalan keluar terbaik terhadap masalah ini. Pihaknya juga tidak akan langsung menaikan tarif begitu saja, karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru bagi warga

masyarakat di kemudian hari.

Karena jika itu terjadi, maka daya tolak masyarakat akan sangat tinggi nantinya kenaikan tarif baru tersebut direalisasikan oleh Pemerintah.

“Jadi pemerintah juga perlu memikirkan itu (kenaikan tarif) karena akan menggangu biaya operasional juga bagi perusahaan. Tetapi kami berharap agar perusahaan bisa menjabarkan kebutuhan anggarannya terlebih dahulu supaya bisa ditindak lanjuti dengan baik,” terangnya.

Ditambahkannya, alasan utama Perumda sehingga tarif dasar air ini harus dinaikan yakni harga air perkubik karena KSB yang terendah dibandingkan dengan kabupaten kota lain. Bahkan saat ini harga pokok air di KSB hanya berada di kisaran Rp3.000 meter kubik. Jauh dari tarif dasar Perumda di kabupaten/kota lainya yakni sudah berada diatas Rp4.000 perkubik.

Bahkan, rekomendasi hasil audit yang dilakukan oleh

Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) setiap tahunnya harus mencapai angka sebesar Rp4.467.

Kendati demikian, pihaknya tidak serta merta memberlakukan tarif baru tersebut, karena ini merupakan pelayanan publik. Pihaknya juga akan sangat hati-hati mengukur kenaikan ini jangan sampai memberatkan masyarakat. Tetapi sebagai langkah awal yang dilakukan pihaknya akan memastikan bahwa kenaikan ini tidak akan lansung naik. Melainkan akan dilakukan secara bertahap mulai dari harga Rp3.600 sampai dengan Rp4.000.

Hal ini juga akan terus diikuti dengan perbaikan terhadap kualitas pelayanan. “Akan salah kita apabila kita langsung naikan dengan harga tinggi. Sementara kualitas air yang dijual tidak bagus,” tukasnya. Ia juga memastikan bahwa kenaikan tersebut akan dilakukan secara bertahap seiring dengan perbaikan kualitas air yang dihasilkan oleh Perumda. (ils)

jauh ini posisinya masih di bawah 30.persen. Sementara jumlah nilai bantuan yang sudah dikucurkan pemerintah lewat Bariri Nelayan sejak tahun 2017 lalu sudah mencapai puluhan miliar rupiah. “Pada kesediaan dan kemauan menabung 10 persen saja untuk menerima bantuan walaupun ada tapi belum maksimal di Bariri Nelayan,” ungkap H. Amry.

Diawal porgram tersebut digelontorkan, pemerintah KSB memiliki ekspektasi produktivitas Bariri Nelayan sama dengan Bariri UMKM. Sebab aktivitasnya yang berjalan harian sehingga memungkinkan percepatan penyelesian kewajiban menabung hingga 150 persen dari nilai bantuan sebelum akhirnya blokir rekening bank dibuka.

Tapi fakta di lapangan percepatan tersebut tidak terjadi.

“Yang bagus itu Bariri UMKM sekarang sudah banyak penerima bantuan melunasi tabungannya sampai 150 persen. Dan mereka itu sudah dibuka blokir banknya sehingga dananya bisa mereka gunakan untuk mengembangkan usahanya lagi,” beber H. Amry.

Ditanya mengenai kelemahan pelaksanaan program tersebut.

H. Amry menuturkan, banyak faktor yang penyebabnya. Namun salah satunya disebabkan karena masih lemahnya pengawasan oleh SKPD pelaksana. Dalam hal ini DKP perlu melakukan penguatan pembinaan dan pendampingan agar para nelayan penerima bantuan terpicu menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai tahapan. “Di program Bariri lainnya seperti pertanian dan peternakan juga memang perlu dimaksimalkan pembinaan dan pendampingannya,” ujarnya.

Karena itu, lanjut mantan kepala Bappeda Litbang KSB ini, pada tahun 2020 terhadap seluruh program Bariri, pemerintah telah menyiapkan strategi untuk mengatasi kelemahan masingmasing program. Dengan fokus pada pembinaan dan pendampingan, setiap program Bariri akan diekspansi tidak lagi sekedar menyalurkan bantuan. Tetapi bagaimana bantuan-bantuan yang telah disalurkan diefisiensi dan dipercepat kapitalisasinya sehingga setiap usaha ekonomi yang dikelola masyarakat penerima bantuan menjadi mandiri.

“Mandiri produktivitasnya dan mandiri modalnya. Baru setelah itu perlahan kita arahkan mengekspansi usahanya ke skala lebih besar lagi,” imbuh H. Amry. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Gelombang Tinggi, Nelayan Diimbau Tak Melaut Bima (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima mengimbau nelayan tidak melaut dalam beberapa hari ke depan. Pasalnya, perairan Bima saat ini masih dilanda angin kencang dan gelombang tinggi.

Berdasarkan koordinasi dengan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bima, saat ini gelombang tinggi mencapai 1.25 meter hingga 4.0 meter terjadi di perairan Bima.

“Kita meminta untuk saat ini nelayan tidak memaksa turun melaut karena tinggi gelombang mencapai 1.25 hingga 4.0 meter,” kata Koordinator TRC BPBD Kabupaten Bima, Bambang Hermawan S.Kom. MM, akhir pekan kemarin.

Menurutnya tingginya gelombang tersebut lantaran angin kencang melanda wilayah Bima beberapa hari terakhir. Bahkan cuaca buruk itu diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. “Kita berharap nelayan melaut setelah cuaca kembali normal,” ujarnya.

Menurutnya, akibat angin kencang, banyak pohon yang tumbang di sejumlah ruas jalan, seperti di Kecamatan Ambalawi, Soromandi, Palibelo, Bolo dan Tambora. Beruntungnya kejadian itu tidak tidak menelan korban jiwa.

“Tapi untuk kerusakan masih kita data sampai saat ini, karena ada beberapa unit rumah yang rusak akibat diterjang angin kencang pada Sabtu dan Minggu,” katanya.

Selain itu, Bambang yang juga Kasubid Penanganan Darurat BPBD Kabupaten Bima ini meminta warga untuk tetap mewaspadai hujan lebat yang disertai kilat (petir), tanah longsor dan banjir gunung. “Kita harapkan juga Pemdes dan Kecamatan melaporkan apabila ada bencana yang terjadi wilayahnya masingmasing,” katanya.

Bambang menambahkan, pihaknya juga saat ini sudah membentuk Tim penangangan bencana banjir, tanah longsor serta angin puting beliung tingkat Kabupaten Bima. Tim itu nantinya akan melakukan pemantauan dan monitor melalui HT di 18 Kecamatan.

“Jadi tim ini akan melakukan langkah-langkah deteksi dini hingga memberikan informasi kewaspadaan terkait bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung,” pungkasnya. (uki)

Dianggarkan Rp199,46 Miliar, Jalan dan Jembatan Pemprov di Bima Bima (Suara NTB) – Perbaikan jalan dan jembatan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di wilayah Kabupaten Bima akan mulai dikerjakan pada tahun 2020 hingga 2022 mendatang dengan alokasi anggaran hingga mencapai Rp199,46 miliar.

Demikian disampaikan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, belum lama ini. Bupati menyampaikan, apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, yang menganggarkan total percepatan infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp199,46 miliar.

“Kita berharap Pemprov NTB bisa lebih intens memperhatikan pembangunan di Kabupaten Bima yang menjadi wewenangnya,” katanya akhir pekan kemarin.

Untuk itu, Bupati berharap kepada masyarakat agar bisa bersabar. Pemerintah Daerah dan Pemprov juga tidak tinggal diam, terkait persoalan ruas jalan dan jembatan yang rusak. “Semua ada aturannya. Semua program perbaikan infrastruktur sudah terjadwal dan dalam proses,” katanya.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bima, Arief Junaedi,ST, MT menegaskan berdasarkan hasil koordinasi dengan PUPR Provinsi NTB, seluruh ruas jalan Pemprov NTB di wilayah Kabupaten Bima akan ditangani melalui program percepatan dengan kontrak multy years 2020-2022.

“Jika tidak ada kendala, 2020 akan dilelang dengan pagu anggaran sebesar Rp22,2 miliar untuk ruas jalan KarumbuSape,” katanya.

Selain itu, ada beberapa ruas jalan dan jembatan yang akan dikerjakan Pemprov NTB dari 2020 sampai 2022 mendatang, yang semuanya masuk dalam program percepatan pembangunan Pemerintah Provinsi. “Hal ini tertuang dalam dalam Perda Provinsi NTB nomor 12 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan Provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak,” katanya.

Ia menyebutkan, beberapa ruas jalan yang masuk dalam program percepatan tersebut antara lain, ruas jalan KiwuSampungu sepanjang 13.9 kilometer dengan pagu Rp26,1 miliar. Ruas jalan Talabiu-Simpasai sebesar Rp7,6 miliar, kemudian Simpasai-Wilamaci sebesar Rp5 miliar.

“Selanjutnya ruas jalan Tawali-Sape sebesar Rp60 miliar, Bima-Tawali sebesar Rp18 miliar. Serta ruas jalan SilaBajo sebesar Rp12 miliar,” katanya.

Selain jalan, ada juga 17 Jembatan yang akan dikerjakan, yaitu jembatan Oi Mori II dan III, Jembatan Kawinda VI, Jembatan Oi Katupa III, V dan VI, Jembatan Piong III ,IV,V dan VI, Jembatan Boro I dan Boro II, Jembatan Sori Kari’I Kiwu-Sampungu , Jembatan Kiwu, Jembatan Lere III dan IV. “Dan terakhir jembatan Sori Sowa ruas Bajo-Sampungu dengan alokasi anggaran Rp7,5 miliar,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Dok)

DIPERBAIKI - Jalan lintas Kiwu-Sampungu, salahsatu ruas jalan Pemprov NTB di Kabupaten Bima yang akan diperbaiki atau dikerjakan tahun 2020-2022.

Halaman 7

Butuh Rp171 Miliar Pulihkan Jaringan PDAM Dompu (Suara NTB) – Krisis air bersih di Kecamatan Woja dan Dompu, sudah menjadi persoalan rutin. Selain akibat banjir bandang di musim hujan serta menurunnya debit mata air saat kemarau panjang, kondisi jaringan pendistribusian yang buruk salah satu pemicunya. Butuh anggaran sekitar Rp171 miliar untuk memastikan masalah ini terentaskan.

Demikian disampaikan Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE., menjawab Suara NTB di kantornya beberapa waktu lalu. “Supaya dia bersih (teratasi) semuanya ini kita butuh dana itu Rp171 miliar,” ungkapnya.

Anggaran Rp171 miliar tersebut rencananya untuk mengganti semua pipa induk yang sudah rusak dan berkarat termakan usia. Termasuk pipa penghubung serta incometer masing-masing pelanggan.

Dari kebutuhan itu, lanjut

Agus Supandi, tahap awal sudah dikucurkan pemerintah daerah sebesar Rp14 miliar di tahun 2019. Alokasinya, untuk proyek perpiaan di Desa Oo yang sampai saat ini masih menuai penolakan warga. Sementara di 2020 ini telah diusulkannya Rp32 miliar untuk program lanjutan.

“Cuma belum tahu berapa nanti yang akan direalisasikan. Pipa asbes kita kan sudah banyak yang bocor dan keropos, nah ini yang mau kita ganti semua dengan pipa HDPE

dari karet,” jelasnya.

Jika perencanaan PDAM tersebut terealisasi maksimal, ia memastikan krisis air bersih yang dialami masyarakat baik di musim hujan maupun kemarau akan terentaskan.

Apalagi didukung pemulihkan ekosistim hutan khususnya di wilayah hulu sungai.

Disinggung total pembayaran 9000 lebih pelanggannya di Kecamatan Woja dan Dompu dalam bulan, Agus Supandi menyebutkan, nilai maksimalnya hanya sekitar Rp140

juta. Jika dibanding biaya Rp11 juta/hari untuk pengolahan air dengan tingkat kekeruhan 600 NTU seperti saat ini, pihaknya kekurangan anggaran hingga Rp200 juta/bulan.

“Kalau kita hitung dengan semua instalasi yang ada itu sekitar Rp200 juta defisitnya perbulan.

Makanya banyak iuran wajib itu kita cicil, gaji pegawai juga kadang tersendat,” pungkasnya. (jun) Agus Supandi

(Suara NTB/jun)

KSB Kembali Usulkan Tujuh Lokasi TPST3R

(Suara NTB/jun)

DISERANG HAMA – Salah seorang petani di So Buncu Desa Matua, saat menunjukan tanaman padi yang terserang hama putih palsu, Sabtu (4/1).

Pupuk Subsidi Minim, Padi Diserang Hama Putih Palsu Dompu (Suara NTB) – Dimasa pertumbuhan padi awal tahun 2020 ini, sejumlah petani di So Buncu masih kesulitan memperoleh pupuk subsidi. Akibatnya, komoditi tersebut diserang hama putih palsu atau Cnaphalocrocis Medinalis. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat mereka mengalami kerugian.

Petani di So Buncu Desa Matua Kecamatan Woja, Teguh Widodo kepada Suara NTB, Sabtu (4/1) menyampaikan, stok pupuk bantuan pemerintah itu mulai sulit diperoleh akhir November 2019.

Akibatnya, pertumbuhan padi yang ditanam sedikit lamban serta dedaunannya kini diserang hama penyakit.

“Pemutihan pada daun ini sudah hampir dua minggu.

Biasanya akan kembali normal setelah pemupukan, cuma sekarang kendalanya pupuk sulit kita dapat,” ungkapnya. Di sejumlah pengec-

er, lanjut dia, tak ada sama sekali stok pupuk subsidi yang tersedia seperti biasa. Ratarata gudang mereka penuh dengan pupuk non subsidi.

Untuk memanfaatkan pupuk dengan harga minimal Rp300 ribu/sak tersebut dirasa cukup memberatkan. Apalagi ditengah harga gabah yang tidak pernah menentu setiap kali musim panen tiba. Karenanya, Teguh Widodo berharap, adanya upaya intervensi dari pemerintah agar petani tidak sampai mengalami kerugian.

“Hama ini memang tidak begitu berbahaya dibanding hama-hama lain, tetapi ketika dibiarkan tetap mempengaruhi hasil penen,” ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan petani lain yakni Abdullah. Selaku anggota yang tergabung dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pihaknya sudah mengumpulkan biaya pembelian pupuk pada ketua kelom-

pok diawal masa tanam. Akan tetapi sampai menjelang tanamannya berbuah belum ada pupuk subsidi yang diterima.

“Kemarin dijanjikan Desember tapi nyatanya tidak ada.

Kemudian dikabarkan lagi Januari, cuma ndak tahu kapan waktunya. Sekarang ini kita butuh pupuk itu cepat karena sebentar lagi berbuah,” terangnya.

Pengusaha pupuk UD. Simpatik di Desa Nowa, Ismail yang dikonfirmasi Suara NTB via telepon, Minggu (5/1) mengakui minimnya persediaan pupuk subsidi tersebut. Kondisi yang sudah terjadi sebulan terakhir itu disebabkan lambannya pengalokasian dari Distanbun sendiri. Besar kemungkinan dipicu beberapa perubahan dalam pengusulan kelompok dan sebagainya.

“Informasi dari distributor itu belum ada tanda tangan pengalokasian dari dinas. Mungkin dalam minggu-minggu ini sudah tersalur,” tandasnya. (jun)

Dandim Bima Pindah Tugas ke Mabes TNI Kota Bima (Suara NTB) – Dandim Bima 1608/Bima, Letkol Inf. Bambang Kurnia Eka Putra dipindahtugaskan ke Mabes TNI. Posisinya digantikan Letkol Inf. Teuku Mustafa Kamal yang sebelumnya menjabat Danyon Raider Khusus 744/SYB, Atambua, NTT. Lepas sambut Dandim lama ke yang baru tersebut digelar di Paruga Nae Convention Hall Kota Bima, Sabtu (4/ 1) malam. Acara itu dihadiri Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Walikota, H. M. Lutfi SE, FKPD Kota dan Kabupaten Bima.

Pada kesempata itu, Bambang tidak menyadari sudah bertugas di Bima selama dua tahun lebih. Selama itu, Ia mengaku, Bima bagaikan berada di kampung halamannya sendiri. “Dua tahun kami disini (Bima) sama seperti berada di kampung sendiri. Kami merasa, masyarakat Bima walau heterogen, namun sangat baik,” katanya.

Ia mengatakan, banyak kenangan yang didapatkan saat bertugas di Bima. Terutama pada saat pelaksanaan Pilkades serentak beberapa waktu lalu. Sinergitas dan wujud kerja sama dengan semua pihak sangat berkesan dan tidak terlupakan.

“Untuk itu kami berharap doa restu agar di tempat yang baru, selalu mendapat ridho

(Suara NTB/Uki)

BERSALAMAN - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, didampingi Wakil Bupati Bima, H. Dahlan M. Noer bersalaman dengan Dandim 1608/Bima, Bambang Kurnia Eka Putra yang pindah tugas ke Mabes TNI, di Paruga Nae Convention Hall Kota Bima, Sabtu (4/1). dari Allah SWT,” harapnya.

Sementara Dandim baru, Letkol Inf. Teuku Mustafa Kamal mengaku lulus Akmil TNI Tahun 2001. Sebelum mengisi Dandim 1608/Bima, Ia pernah bertugas di Bali, Lombok, Aceh dan Atambua. “Mulai bertugas di Bima akhir 2019 kemarin,” katanya.

Meski belum mengetahui persis Bima secara keseluruhan, namun Ia mengaku karakter masyarakat Bima dan Aceh hampir sama. Bahkan Bima dan Aceh adalah serambi Mekkah. “Untuk itu kami meminta

dukungan dan kerjasama dalam melaksanakan tugas di Bima. Jika ada sesuatu yang tidak kami tahu, tolong diberi tahu, demi sesuatu yang lebih baik,” katanya.

Tidak hanya itu, Mustafa Kamal akan berusaha mengimbangi prestasi yang pernah diraih Dandim sebelumnya. Dalam mewujudkannya Ia tetap berharap dukungan dari masyarakat Kota dan Kabupaten Bima. “Menjelang Pilkada Bima kita harapkan kebersamaan tetap terjaga,” katanya. (uki)

Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, kembali mengusulkan tujuh lokasi baru sebagai tempat untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) ke pemerintah pusat. Upaya untuk menambah lokasi TPST3R tersebut dilakukan dalam rangka mendukung program zero waste yang dicanangkan oleh Pemprov NTB sekaligus mendorong penanganan sampah secara maksimal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui Kabid Kebersihan Dedi Damhudi SP., M. Si kepada Suara NTB, mengatakan untuk penambahan tujuh lokasi baru tersebut sudah mulai disuarakan ke Pemerintah pusat termasuk membangun kordinasi dengan Pemerintah desa.

Hal tersebut dilakukan, karena manfaat dari keberadaan TPS3R sudah sangat banyak seperti pembuatan pupuk organik maupun dan menekan terjadinya pembuangan sampah langsung ke TPA karena kondisi TPA sudah semakin kritis.

Hal tersebut terlihat dari beroperasinya TPST3R kompi handal di Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang yang sudah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Untuk itu, penambahan terhadap lokasi baru harus bisa dilakukan sehingga pola penanganan sampah akan lebih maksimal. Hanya saja sampai saat ini usulan tersebut masih belum ada respon dari Kementerian terkait, karena sangat tidak mungkin untuk tahap pembangunan TPST3R itu ke daerah. Karena untuk satu TPST3R saja dibutuhkan anggaran sekitar Rp700 juta dan anggaran dari daerah tidak akan cukup untuk pembangunannya.

“Memang untuk tujuh usulan

baru tersebut belum ada tindak lanjutnya dari Kementerian tetapi kami sangat berharap bisa direalisasikan segera karena anggaran APBD tidak akan cukup mengintervensi pembangunan TPST3R ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, upaya untuk penambahan TPS3R ini tidak hanya disuarakan ke Pemerintah pusat tetapi juga ke pihak P3E juga sudah dilakukan.

Bahkan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) sudah memberikan respon baik terkait rencana pembangunan TPST3R termasuk untuk penambahan sarana yang dibutuhkan di TPST3R yang lama ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Tentu hal tersebut baru sebatas usulan saja, sementara untuk realisasinya sampai dengan saat ini belum ada informasi yang baru. Hanya saja pihaknya sangat berharap supaya P3E juga ikut ambil bagian. Karena jika hanya mengandalkan anggaran daerah yang sifatnya sangat terbatas diyakini tidak akan memberikan hasil yang maksimal.

Maka dari itu dalam waktu dekat ini, pihaknya berencana untuk membangun kordinasi kembali dengan pihak terkait, besar harapan bisa segera direspon oleh Kementerian terkait. Jika TPST3R sudah terbangun, maka penanganan sampah akan semakin maksimal dilakukan.

“Kami akan segera berkoordinasi kembali dengan Kementerian LHK terkait realisasi pembangunan TPST3R di tujuh lokasi tersebut. Jika sarananya sudah lengkap, kami sangat yakin sampah yang tidak terurus bisa tertangani secara maksimal di KSB,” pungkasnya. (ils)

Pedagang Pasar Dompu Keluhkan Seringnya Pencurian Dompu (Suara NTB) Pedagang pasar bawah Dompu mengeluhkan seringnya kehilangan barang dagangannya, padahal di los pasar tersebut selalu ramai dijaga dan dijadikan tempat ronda malam. Kendati barang yang dicuri tidak bernilai tinggi, tapi seringnya kehilangan membuat pedagang merugi dan keluhannya jarang dihiraukan.

Keluhan pedagang ini disampaikan melalui akun facebook @LHya, salah seorang pedagang di pasar los gilingan bakso pasar bawah Dompu, Minggu (5/1) pagi. Bukan hanya dirinya, pedagang lainnya juga sering kehilangan. Padahal barang dagangan tersebut ditutup rapat dan diikat dengan kuat, tetap saja ada barang yang hilang.

“Tiap kali dilapor, ngak ada yang bisa ganti rugi. Apa iya ini selalu dijawab sebagai musibah.

Mana tanggungjawab penjaga malam?” tulis LHya yang memiliki nama panggilan Lia ini.

Sebagai pedagang yang mencari keuntungan hanya beberapa ribu, ketika terus kehilangan justru kerugian yang didapat.

Para pedagang ini selalu membayar pajak dan biaya lainnya, termasuk pengamanan. Tapi pengamanan barang jualannya tidak diperhatikan. “Apa iya tunggu harga barang yang mahal baru digubris?” tanya pedagang sembako ini.

Lia yang dihubungi

melalui pesan singkat mengaku, status facebook itu dibuatnya sebagai bentuk keresahan pihaknya. Karena kejadin ini mulai sering terjadi pada November 2019 hingga Januari 2020 ini. “Semoga ini ada perhatiannya, sehingga barang dagangan kami tidak terus kehilangan,” harapnya saat dihubungi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si yang dikonfirmasi, Minggu pagi mengaku baru mengetahuinya. Kasus kehilangan barang dagangan para pedagang ini akan menjadi perhatian pihaknya dan akan dibahasnya bersama kepala pasar serta penjaga keamanan pasar.

“Karena kami sedang pindah kantor, ini akan kami bahas setelah pindah kantor.

Kami memang ingin evaluasi untuk perbaikan 2020 ini,” tambahnya. (ula)

Hj. Sri Suzana

(Suara NTB/ula)

SUARA NTB Senin, 6 Januari 2020

SUARA NTB Senin, 6 Januari 2020

POLHUKAM

Halaman 8

Resmi Berkoalisi, PDI-P dan PKS Sepakat Usung Selly - Manan Mataram (Suara NTB) Setelah melalui proses komunikasi politik yang panjang, alot dan dinamis, PDI-P dan PKS resmi mengikat diri dalam komitmen koalisi untuk Pilkada Kota Mataram 2020. Koalisi kedua partai itu juga menyepakati mengusung pasangan figur calon Walikota dan Wakil Walikota, Hj. Putu Selly Andayani berpasangan dengan TGH. Abdul Manan.

Ketua DPC PDI-P Kota Mataram, Made Slamet yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (5/ 1) kemarin membenarkan soal komitmen koalisi kedua partai yang sudah terjalin, dan sepakat untuk mengusung paket pasangan Selly-Manan untuk

bertarung di Pilkada Mataram.

“Ya, ini merupakan tindaklanjut dari kesepakatan di tingkat DPD, komunikasi yang sudah terjalin antara Ketua DPD saya dan dengan Bapak Gubernur selaku ketua pemenangan Pemilu di

PKS,” ungkap Made Slamet.

Dijelaskan Made Slamet, terjalinnya koalisi kedua partai untuk mengusung pasangan SellyManan tersebut telah melakukan rangkaian proses survei elektabilitas, di mana hasilnya menunjukkan bahwa kedua fig-

Pilkada Sumbawa

Koalisi PKS dan PDI-P Munculkan Paket Alternatif Budi - Novi Mataram (Suara NTB) Dari tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Koalisi antara PDIP dengan PKS sudah resmi terjalin di tiga daerah. Sehingga koalisi kedua partai tidak hanya dijalin di Kota Mataram, tapi koalisi juga disepakati di dua daerah lainnya yakni Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Sumbawa.

Untuk Pilkada Kota Mataram, koalisi kedua partai menyepakati untuk mengusung paket pasangan calon Hj. Putu Selly Andayani dan TGH. Abdul Manan. Kemudian di KSB koalisi itu juga sepakat kembali mengusung pasangan petahana yakni Musyafirin-Fud. Akan tetapi untuk Pilkada Sumbawa koalisi kedua partai melahirkan kejutan politik, karena nama kandidat yang muncul untuk diusung bukan nama figur petahana, H. Husni Jibril, melainkan nama Sekretaris DPD PDI-P NTB, Lalu Budi Suryata yang rencananya akan dipaketkan dengan Dewi Noviani yang merupakan adik kandung Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Hal ini dibenarkan oleh politisi PDI-P NTB yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD NTB, Made Slamet. Menurutnya bahwa dalam kesempatan koalisi dengan PKS di tiga daerah itu, khusus di Sumbawa figur yang muncul untuk diusung adalah nama Budi Suryata dan Novi.

“Sebenarnya ini bukan urusan saya Sumbawa ini, tapi karena ini

(Suara NTB/ist)

Foto pasangan Dewi Noviani dan Lalu Budi Suryata sebagai kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Sumbawa ramai beredar. menjadi satu bagian dalam paket keputusan (koalisi) ini. Nama yang muncul sementara ini adalah Budi-Novi,” ungkap Made Slamet.

Namun demikian, untuk Sumbawa nama figur yang akan diusung masih digodok. Tapi untuk koalisi sudah terkunci dengan PKS. Hanya saja untuk figur pasangan calon yang dinamis.

“Bahwa ada kesepakatan sementara ini baru di tiga daerah yang sudah di sepakati, ada Mataram, Sumbawa barat dan Sumbawa. Di KSB kami tetap Petahana itu disepakati. Mataram SellyManan, kalau di Sumbawa pada prinsipnya PDI-P dan PKS sudah

sepakat koalisi, tapi sekarang masih digodok,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan Made Slamet bahwa untuk nama Budi-Novi masih digodok untuk siapa yang akan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati-nya.

Survei tengah dijalankan, sehingga hasilnya akan menentukan siapa diantara kdua figur itu untuk di posisi sebagai bupati dan Wakil Bupati-nya.

“Bisa Budi-Novi atau sebaliknya Novi-Budi, ini sedang digodok, disurvei sekarang bagaimana respon masyarakat. Mana yang lebih baik simulasi pasangannya, maka itu yang akan didorong, tapi yang pasti koalisi sudah terkunci,” katanya.

Ketika dikonfirmasi terkait tidak munculnya nama Husni yang merupakan Petahana untuk dicalonkan kembali oleh PDI-P. Made Slamet menolak bicara lebih jauh terkait hal itu.

Soal Husni, menurut Slamet,menjadi ranah pimpinan DPD PDI-P, yang dinilai tentu memiliki pertimbangan politik yang sudah matang. (ndi)

ur tersebut memiliki kekuatan untuk diturunkan bertarung pada Pilkada Kota Mataram.

“Kami sudah melakukan survei secara internal, secara profesional tentunya, dan PKS juga melakukan survei yang sama secara internal, maka hasil survei itu nama inilah yang loading. Dalam survei kita coba simulasikan pasangan-pasangan, tapi nama itu yang hasilnya yang cukup baik, sehingga nama ini yang kita bawa untuk diproses ke DPP masing-masing,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikan Made Slamet, bahwa koalisi dengan PKS tersebut merupakan modal politik awal. Dimana dalam perjalanannya nantinya ia meyakini bahwa akan ada tambahan partai yang akan bergabung ke dalam koalisi untuk mengusung paket pasangan SellyManan. Karena menurutnya sampai saat ini, pihak masih intens menjalin komunikasi politik dengan partai lainnya.

“Secara partai sudah final PKS dan PDI-P ini, dan kami

juga masih tetap berkomunikasi dengan partai lain untuk menambah armada koalisi. Ini baru titik awal. Komunikasi dengan partai lain jalan terus dan saya yakin akan bertambah terus, ini modal awal ini, meskipun yang dua partai ini sudah cukup jadi syarat, tapi tetap kita harus bergotong royong dengan partai yang lain memenangkan Pilkada Mataram ini,” katanya.

Bagaimana dengan Gerindra, pasalnya diketahui bahwa beberapa waktu lalu komunikasi PDI-P cukup intens den-

gan Gerindra. Akan tetapi sampai saat ini belum terjalin kepastian apakah Gerindra bakal bergabung dalam koalisi untuk mengusung paket pasangan Selly-Manan itu.

“Dengan Gerindra masih komunikasi juga, intens, dan kami yakin dalam perjalanan armada koalisi ini bertambah.

Tapi kan karena kita tidak semua bisa selesai di sini (daerah) sehingga di pusat juga dibangun komunikasi, bisa terjadi kesepakatan di pusat,” pungkasnya. (ndi)

Penemuan Bayi Perempuan Gegerkan Warga Lenek Daya Selong (Suara NTB) Warga Desa Lenek Daya tepatnya di Dusun Joga digegerkan penemuan bayi berjenis kelamin perempuan yang baru lahir dan bersimbah darah. Bayi itu diberikan oleh orang tak dikenal kepada pasangan suami istri, Amaq Amirul Nizam dan Murtini warga setempat.

Dari informasi yang diperoleh Suara NTB, orang yang menyerahkan bayi tersebut mengaku menemukannya di bawah jembatan perbatasan antara Desa Pengadangan Pringgasela dengan Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek. Orang tersebut mengaku jika bayi ditemukan saat dirinya buang air kecil di bawah jembatan kemudian memberikannya kepada masyarakat setempat. Dari pengakuannya, orang tersebut merupakan seorang tekong dan terburu-buru pergi.

Sementara dari keterangan Amaq Amirul dan Murtini, orang yang tidak dikenalnya itu datang sekitar pukul 07:15 wita menggunakan sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan ciri-ciri laki-laki dewasa sekitar usia 40 tahun.

Ciri-ciri fisik rambut agak kriting dan kondisi badan tidak terlalu tinggi. Ketika datang, bayi berjenis kelamin itu dibawa masih dalam telanjang bulat dan pada bagian tubuhnya masih disertai tali pusar yang belum dipotong.

Sementara pasangan suami istri, Amirul dan Murniati yang menerima bayi itu langsung membawanya ke Puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis dan memberitahukannya kepada warga sekitar dan ke-

(Suara NTB/ist)

BAYI - Bayi perempuan yang ditemukan di bawah jembatan perbatasan Desa Pengadangan dan Lenek Daya saat ini dalam pengawasan tim medis. pala desa setempat. Saat ini, bayi itu masih berada di bawah asuhan Amaq Amirul dan Murniati dengan pengawasan pihak medis dan kepolisian.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, membenarkan adanya penemuan bayi perempuan di Dusun Joga Desa Lenek Daya Kecamatan

Lenek. Saat ini, kata dia, ciriciri pelaku yang memberikan bayi itu sudah dimintai oleh pasangan suami istri. Sementara kondisi bayi baik-baik saja dalam pengawasan tim medis.

Dalam menelusuri kasus ini, pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP dari Unit PPA Satreskrim Polres Lotim dan meminta keterangan sejumlah pi-

hak terkait serta berkoordinasi dengan pemerintah desa. Ia berharap kepada pemerintah desa atau dusun untuk segera mendata dan melaporkan apabila ada masyarakat yang ciri-cirinya sama dengan yang memberikan bayi itu maupun adanya masyarakat yang baru terlihat melahirkan namun tidak menggendong anaknya. (yon)

Isvie Rupaeda Apresiasi Kinerja Nana Sudjana dan Arif Selama Bertugas di NTB Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda mengapresiasi kinerja institusi Polda NTB dalam satu tahun terakhir ini. Hal itu nampak dari terciptanya kondusivitas dan keamanan di tengah masyarakat.

Apresiasi tersebut disampaikan khusus kepada mantan Kapolda NTB, Irjen Pol Nana Sudjana yang telah mengakhiri masa tugasnya, karena dimutasi sebagai Kapolda Metro Jaya setelah diterbitkannya telegram Kapolri, nomor ST/3331/XII/KEP/2019, tanggal 20 Desember 2019.

Nana Sudjana menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Pol Gatot Eddy Pramono yang dimutasi menjadi Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri). Sementara itu, posisi Nana sebagai Kapolda NTB selanjutnya digantikan oleh Irjen Pol. Tomsi Tohir yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Banten.

“Kita sampaikan apresiasi yang tinggi kepada pak Nama Sudjana yang sudah selesaikan tugas dengan baik di NTB sebagai Kapolda. Semua konflik dapat diselesaikan dengan baik dan saya harapkan Kapolda yang baru dapat melanjutkan ini, menciptakan hubungan yang harmonis dengan Forkopimda,” ujar Isvie, Minggu (5/1) kemarin.

Isvie juga memberikan apresiasi yang sama kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Arif, SH, MH yang juga diganti dalam waktu yang relatif bersamaan. Arif mendapat promosi sebagai Direktur Inteljen, Politik, Pertahanan dan Keamanan pada Jaksa

(Suara NTB/ndi)

APRESIASI - Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua, H. Muzihir saat menyampaikan apresiasi kepada mantan Kapolda NTB, Nana Sudjana dan mantan Kejati NTB, Arif yang sudah menyelesaikan tugas di NTB dengan baik.

Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI. Karir Arif sebelumnya pernah menjadi Kajari Bima pada 2007, menjadi Asisten Intelijen pada Kejati Lampung, kemudian jabatan koordinator pada Jampidsus Kejaksaan Agung, sampai akhirnya menjadi Wakajati Aceh sebelum ditetapkan sebagai Kajati NTB. Kini Arif digantikan oleh Nanang Sigit Yulianto, SH. MH yang saat ini masih menjabat sebagai Wakajati DKI. Nanang sebelumnya diketahui pernah menjadi Asisten Intelijen di Kejati NTB sekitar tahun 2011.

“Kinerja kejaksaan dibawah pak Arif selama satu tahun cukup baik, mudahan ini juga bisa dilanjutkan oleh Kejati yang baru Pak Nanang, dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan Forkopimda,” ujar Isvie.

Dikatakan Isvie, dilihat dari jabatan baru yang diemban oleh kedua mantan pimpinan institusi Aparat Penegak Hukum (APH) di NTB itu, meru-

pakan jabatan yang cukup strategis. Hal itu tentu tidak lepas dari kiprah dan prestasi yang sudah ditorehkan di tempat bertugas sebelumnya.

“Jadi dua-duanya yang ke luar dari NTB itu orang yang luar biasa, dan semoga di tempat baru lebih sukses lagi. Selama kepemimpinan Polda NTB, Pak Nana peduli sekali sama NTB. Misal saat terjadi demo besar-besaran di DPRD beliau hadir langsung di tengah-tengah kita, memimpin jalannya pengamanan, jarang Kapolda seperti itu,” ujarnya.

“Selama beliau memimpin, NTB terkendali dan kondusif, kebijakan Gubernur diamankan dengan baik. Hubungan dengan Forkominda beliau sangat harmonis, pengayom yang baik. Tidak ada yang tidak terselesaikan dengan baik. Komunikasi kita mudah, beliau ditelepon, di SMS langsung menjawab,” sambungnya.

Hal yang sama juga dirasakan Isvie dalam kepemimpinan

Arif sebagai Kejati NTB. Politisi Golkar itu menuturkan, dirinya sebagai pimpinan DPRD NTB kerap kali meminta kajian hukum kepada kejaksaan dalam setiap proses pengambilan keputusan politik di Udayana.

“Pak Arif sangat responsif, ketika pimpinan DPRD meminta pandangan dalam setiap pengambilan kebijakan, mereka sangat welcome.

Inilah bentuk kerjasama institusi yang baik dalam bersamaan-sama membangun daerah,” tuturnya.

Pihaknya, kata Isvie, memiliki komitmen yang kuat untuk membangun sinergisitas yang kuat dengan semua institusi Forkopimda, khusus dengan kepolisian dan Kejaksaan.

Bagaimanapun untuk memastikan proses pembangunan di NTB berjalan dengan baik, maka kepastian dan jaminan kondusivitas sangat dibutuhkan. (ndi/*)

SUARA NTB

Senin, 6 Januari 2020

Promosi Awal Tahun Utamakan Wisatawan Domestik Mataram (Suara NTB) Berkurangnya kunjungan wisatawan domestik pada 2019 disebut menjadi salah satu alasan tidak terpenuhinya target kunjungan empat juta wisatawan ke NTB. Memasuki 2020, strategi promosi parwisata NTB diakui akan berusaha membenahi hal tersebut terlebih dahulu guna meningkatkan kunjungan secara keseluruhan.

“Kalau domestik sudah normal kembali, sudah ada rasa percaya bahwa NTB itu aman, sangat mudah untuk kita promosi ke pasar di luar,” ujar Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Anita Achmad, saat dikonfirmasi Minggu (5/1).

Diterangkan Anita persentase kunjungan wisatawan domestik memang meningkat, khususnya menjelang akhir tahun 2019 kemarin. Hal tersebut mengikuti misi dagang yang digelar di Jakarta oleh Pemprov

NTB bersama-sama dengan pelaku industri pariwisata.

“Sampai saat ini kami melakukan gathering (pertemuan) untuk membawa seller (penjual) maupun mengundang buyer (pembeli) di Jakarta. Itu sudah banyak teman-teman (pelaku industri) yang memulai transaksi,” ujar Anita. Dalam misi dangang tersebut, hampir 40 pelaku industri pariwisata asal NTB sebagai penjual dipertemukan dengan 140 pelaku industri pariwisata di Jakarta sebagai pembeli.

Dicontohkan Anita sebagai pembuka awal tahun beberapa hotel di Tiga Gili telah mendapatkan pesanan 70 kamar untuk beberapa hari. Seluruh pesanan tersebut berasal dari wisatawan domestik yang dibawa melalui kegiatan misi dagang.

Tidak terbatas pada wilayah Tiga Gili, wisatawan domestik tersebut juga sudah mulai me-

lirik wilayah Sekotong, Lombok Barat. “Tamunya justru lebih banyak domestik di sana. Kalau begini terus, ini sudah memberi sinyal yang bagus,” ujar pemilik Hotel Grand Legi tersebut.

Selain menyasar peningkatan wisatawan domestik, BPPD NTB juga menargetkan pengarapan pasar wisatawan Australia dengan lebih optimal. Setelah kesuksesan rute penerbangan Perth-Lombok dengan persentase peningkatan kunjungan hingga 400 persen, Anita mengharapkan adanya upaya penambahan rute penerbangan baru yang dapat segera terwujud.

“Kita garap lebih serius lagi untuk pasar Australia ini. Kita inginkan itu direct flight (penerbangan langsung) Melbourne dan Sidney (ke Bandara Internasional Lombok),” ujar Anita. Hal yang sama

juga diharapkan dapat terwujud untuk rute penerbangan dari dan keBangkok,Taiwan,danIndia.“Itu semua pasar yang gemuk (berpotensi,Red),” sambungnya.

Dengan dimasukkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai salah satu destinasi super prioritas Kementerian Pariwisata, seluruh target tersebut diprediksi akan bisa tercapai. Terlebih dengan dukungan dari kementerian sendiri maupun pihak lainnya.

Disebut Anita pihaknya juga telah menggelar pertemuan dengan pelaku industri seperti ASITA, ASTINDO dan lain-lain guna membahas promosi paket wisata yang ada. Pertemuan tersebut membahas antara lain penyusunan paket diskon untuk penerbangan murah dan kamar hotel. (bay)

Halaman 9

HILANG

HILANG

RUPA-RUPA

HLG STNK R2 HONDA DR.3203 CB NOKA/NOSIN : MH1JFA115CK112229/ JFA1E-1110997 AN.NADIRA INTAN OKTAVIA HLG D’SKTR A A GDE NGURAH KT MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR.3323 CA NOKA/NOSIN : MHIJF5133CK231034/JF51E3194887 AN.DRS. KHAIRUNNAS DS AK HLG DSKTR BATU INDAH REGENCY TANJUNG KARANG

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155

RUPA-RUPA

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452 DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

PENDIDIKAN Jaminan Upah dan Status Sosial Menjadi Magnet Pelamar PNS

SUARA NTB Senin, 6 Januari 2020

Halaman 10

Besarnya jumlah pelamar untuk Pegawai Negeri Sipil atau aparatur negara untuk Pemprov. NTB dan 10 Pemda Kabupaten/Kota pada tahun 2019 mencapai 85.338 pelamar di luar yang alamatnya kisaran (alamat salah) 500 orang ke Provinsi NTB sedang diterima 3.204 orang pelamar (formasi) yang dibuka lowongannya pada 11 Pemda di NTB. Dengan rincian, Pemprov NTB 414 formasi, Kota Mataram 275 formasi, Lombok Barat 205 formasi, Lombok Tengah 479 formasi, Lombok Timur 482 formasi. Kemudian, Lombok Utara 237 formasi, Sumbawa Barat 105 formasi, Sumbawa 342 formasi, Dompu 249 formasi, Bima 241 formasi dan Kota Bima 175 formasi (Suara NTB 18Desember 2019).

KALAU menghitung jumlah pelamar yang bernasib apes (gagal lolos tes seleksi), maka ditemukan angka sebesar 82.634 orang pelamar. Angka tersebut berasal dari banyaknya pelamar sejumlah 85.338 orang,ditambah dengan pelamar salah alamat 500 orang, sehingga totalnya menjadi 85.838. Sedangkan yang diterima dari keseluruhan pelamar PNS di Provinsi NTB adalah sebesar 3.204, sehingga bila diselisihkan, 85.838 pelamar dikurangi 3.204 pelamar diterima, ditemukan sebanyak 82.634 orang pelamar gagal.

Jumlah sebesar ini memberikan pengertian, bahwa masyarakat NTB masih memandang status pegawai negeri sebagai faktor peker-

jaan yang sangat menjanjikan.

Kalau kita melihat dampak pertumbuhan kesempatan kerja pada penghasilan tenaga kerja dan kemiskinan, tentu tidak hanya bergantung pada banyaknya dan penyebaran pekerjaan baru yang tersedia pada pemerintah, tetapi terlihat pada stabilitas upah dan penghasilan yang akan diperoleh para pencari kerja.

Hal ini memberikan suatu gambaran yang menitikberatkan pada upah/penghasilan di luar pegawai negeri (aparatur negara), sehingga tiada lain adalah bekerja di sektor pertanian di desa atau melakukan pekerjaan di luar sektor pertanian itu sendiri seperti menjadi TKI di luar negeri.

Perkembangan tingkat upah dalam sektor pertanian diharap-

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM.

(Ketua STIE AMM Mataram) kan dapat menjadi lahan bagi para pencari kerja. Namun tingkat dan waktu sangat berbeda di antar sektor. Terlihat lambatnya kenaikan upah di sektor pertanian bila dibandingkan dengan upah yang lebih besar pada upah minimal yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar Rp 2.183.883 (UMR).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, tercatat sebesar 49,61% masyarakat NTB bekerja di sektor pertanian, sedangkan sektor industri hanya sebesar 6,69%. Adapun luas areal sawah pertanian di Provinsi NTB terus mengalami perluasan setiap tahunnya. Tahun 2013 lahan pertanian seluas 256.229 hektar, tahun 2014 bertambah menjadi 266.478 hektar, dan di tahun 2017 menjadi 280.125 hektar. Sedangkan luas wilayah NTB untuk Pulau Lombok 4.435 Km2 dan Pulau Sumbawa 15.448 Km2. Semuanya ini memberikan suatu gambaran bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan perhitungan yang matang dalam membangun desa di NTB untuk masa depan.

Sehingga kalau dibandingkan dengan adanya UMR, terlihat perbedaan lambatnya antara kenaikan upah pada sektor per-

tanian dibandingkan dengan sektor industri.

Kenaikan upah yang nyata dapat kita temui pada sektor industri dengan adanya standar UMR. Sedangkan pada sektor pertanian selalu berada di bawah UMR. Untuk itu dapat ditarik dari perbedaan upah ini pada rumah tangga pedesaan. Dalam hal perkembangan pada sektor pertanian nampak paling sedikit para pria sebagai pekerja, tetapi lain halnya pada sektor pertanian yang juga akan terjadi lonjakan pekerja utama bagi wanita se-

waktu menanam padi dan memanen padi yang sifatnya bermusim, sehingga juga mendapat penghasilan lebih besar dari pekerjaan musiman.

Jadi jelas penghasilan dari kesempatan kerja di desa tidak terbagi rata pada seluruh penduduk desa, dan kita ketahui di beberapa desa apabila musim sepi pada sektor pertanian mereka terpaksa mencari pekerjaan seadanya yang disebut serabutan (apa yang ada); apakah sebagai pembantu musiman atau berjualan yang sifatnya kecilkecilan – dan kalau dibandingkan dengan upah (gaji) pegawai tentu tidak sebanding.

Akibat dari perbedaan itu para pemborong baik bangunan maupun tenaga kerja yang sifatnya layanan sering kali mengambil tenaga kerja wanita dari desa-desa, karena upahnya rendah dan murah. Antara desa yang satu dengan desa lainnya terdapat variasi upah pada skala permintaan tenaga kerja di sektor pertanian, sehingga jangkauan terhadap pekerjaan di kota melalui pola sektor pertanian. Jangkauan terhadap pekerjaan di kota dilakukan melalui pola calo tenaga kerja berantai dan dibayar bulanan atau dengan sistem kontrak.

Hal ini tentu memperbesar perubahan ekonomi dan respons lokal terhadap perkembangan ekonomi masyarakat desa yang berakibat pendapatan masyarakat tiap-tiap desa yang tidak merata. Melihat keseimbangan jumlah pekerjaan yang lebih besar tercipta di perkotaan dibanding dengan di pedesaan, maka terjadi integrasi pusaran tenaga kerja yang semakin menunjang kesenjangan pendapatan pedesaan.

Dari segi investasi,diperlukan upaya Pemerintah Daerah NTB terkait penyesuaian kebijakan ekonomi yang bersifat makro untuk menunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa melalui pembinaan produk-produk tradisional di setiap desa.

Dengan melihat persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian 49,61%, maka pada dasarnya sampai dengan saat ini masyarakat masih banyak mengandalkan sektor pertanian lahan hidup yang membuat perubahan ekonomi sosial masih stagnan/lambat kalau dibandingkan dengan sektor industri. Kurangnya rekayasa dalam sektor pertanian menyebabkan upah tetap murah, yang pada akhirnya penduduk pedesaan sering berpindah dari sektor pertanian ke sektor yang lain tidak menentu.

Maka dalam merangsang pesatnya pertumbuhan kesempatan kerja di luar usaha tani di pedesaan saat ini maka per-

lu dipusatkan pada satu pola, sehingga pertumbuhan konsumsi, khususnya bagi seluruh pedesaan yang ada di wilayah NTB akan berkembang, karena sebagian besar pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian masih kecil.

Lain halnya kalau dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan kerja di luar sektor pertanian antar desa, maka dibutuhkan suatu studi untuk menguji sifat keterkaitan antara desa dan kota, dan untuk mengetahui implikasi terhadap pendapatan masyarakat desa yang selalu miskin.

Dengan melihat jumlah peminat untuk menjadi PNS dari jumlah yang diterima, maka sisanya mengarah pada pengangguran yang tidak kentara. Harus diingat dasar mereka memilih pekerjaan PNS karena terjaminnya upah. Apabila kembali melihat luas wilayah NTB, khususnya lahan pertanian dan potensi jumlah penduduknya, maka sektor pertanian masih belum dapat menjamin kehidupan sosial masyarakat desa dari upah kerjanya di sektor ini.Untuk itu diperlukan kajian yang lebih mendalam oleh pemerintah, dalam hal ini dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk mencari solusi yang dimaksud. Sehingga dengan tidak lagi bekerja menjadi aparatur negara merupakan satu-satunya harapan. (*)

Kurangi Penduduk Buta Huruf

Koordinasi Antar-Pemerintah Diperlukan

Siapkan Diri Tingkatkan Mutu MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim telah menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi perubahan pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Kepala LPMP NTB Mohammad Mustari mengingatkan kepada para kepala sekolah termasuk juga para (Suara NTB/dys) guru dan tenaga kependidiMohammad Mustari kan, agar mempersiapkan diri dengan matang menghadapi perubahan kebnijakan tersebut.

Dikatakan Mustari, empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan presiden dan wakil presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kemerdekaan belajar ada empat hal yang berubah USBN dengan sistem portofolio diserahkan penuh ke sekolah. UN juga diganti dengan asesmen evaluasi karakter. Perubahan RPP yang dulu kaku dan memakan banyak. Nanti akan disederhanakan.

Perubahan zonasi sepenuhnya dilakukan oleh daerah,” sebutnya.

Aspek yang penting disiapkan para guru terkait dengan perubahan pola penyelenggaraan USBN pada 2020 ini. Perubahannya ialah penerapan sepenuhnya akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

“Semuanya memerlukan kesiapan guru sekarang masih dalam tahap pengkgajian akademis,” kata Mustari mengingatkan.

Sedangkan untuk penyelenggaraan UN tahun 2021 yang akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter, tentunya para kepala sekolah dan guru serta semua unsur tenaga kependidikan tidak boleh luput diri. Melainkan harus menyiapkan diri sejak sekarang demi terjaminnya mutu kualitas pendidikan.

Adanya perubahan penerapan kebijakanitu, diharapkan dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. (dys)

Mataram (Suara NTB) Di tahun 2020 ini salah satu tantangan pemerintah yaitu mengurangi penduduk buta huruf. Terutama dengan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas di NTB yang masuk kategori buta huruf berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 sebanyak 12,58 persen. Koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diperlukan untuk mengurangi persentase penduduk buta huruf.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, SH., MH., mengatakan, pihaknya harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan berkomunikasi dengan Kemendikbud untuk upaya mengurangi persentase penduduk

buta huruf. Terlebih lagi ranahnya berada di kabupaten/kota, Rusman merasa optimis dengan semangat pihaknya dan pemerintah kabupaten/kota, maka pengurangan penduduk buta huruf bisa tercapai. “Kami akan menyatukan langkah, berdiskusi,

dan menyampaikan ke kementerian apa saja langkahnya,” katanya belum lama ini.

Dari data BPS yang bersumber dari Susenas 2018 menunjukkan 12,58 penduduk di NTB masuk kategori buta huruf, sementara 87,42 persen melek huruf. Di mana untuk jenis

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram melalui Bidang Kemahasiswaan menyelenggarakan Latihan Dasar Kepemimpinan bagi pengurus organisasi mahasiswa STIKES Yarsi Mataram periode 2019/2020. Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan harmonisasi antar pengurus.

Kegiatan itu dilaksanakan pada Sabtu (4/1) dan Minggu (5/1).

Pembantu Ketua III Bagian Kemahasiswaan STIKES Yarsi Mataram, Heri Bahtiar, S.Kep. Ners., MPH., pada Sabtu (4/1) menjelaskan, pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengurus organisasi dan meningkatkan kualitas kepempimpinan. “Serta menjalin harmonisasi dan kerja sama antar

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Pembantu Ketua III Bagian Kemahasiswaan STIKES Yarsi Mataram, Heri Bahtiar berfoto bersama dengan narasumber dan pengurus organisasi mahasiswa pada Latihan Dasar Kepemimpinan bagi pengurus organisasi mahasiswa STIKES Yarsi Mataram. pengurus,” katanya.

Pada hari pertama, kegiatan latihan dasar kepemimpinan

dilaksanakan di Ruang Annaba. Di hari kedua dilaksanakan di wilayah Sekotong dengan keg-

Pelantikan IPANI NTB Dirangkai dengan Seminar Nasional ”Generasi Bebas Stunting” periode 2020-2025 dilakukan oleh Ketua Pengurus Pusat IPANI, Dr. Nani Nurhaeni, S.Kp.,M.N. Ketua IPANI NTB periode 2020-2025 yaitu Endah Sulistiani.,S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.An. Ketua IPANI NTB, Endah Sulistiani, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.An., berharap dengan terbentuknya IPANI di NTB akan ikut berperan serta baik preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif, sehingga meningkatkan kesehatan anak-anak di NTB. Tidak hanya anak sakit, tapi juga anak sehat serta anak berkebutuhan khusus.

“Kami bersama dengan tenaga kesehatan lain mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka kematian bayi dan balita secara preventif dan promotif. Sehingga terwujud generasi unggul menuju NTB Gemilang, dengan begitu ada sinergi antara pendidikan dan pelayanan,” katanya.

Endah menjelaskan, teoriteori yang dipelajari di pendidikan diaplikasikan di pelayanan, begitu pula hasil-hasil penelitian diharapkan berguna untuk pelayanan anak di puskesmas atau di rumah sakit. “Dan tak lupa akan selalu meningkatkan kerja sama baik dengan tenaga kesehatan atau pun pihak terkait serta swasta yang mendukung

“Apabila sasaran penduduk usia 15 sampai 59 tahun yang menyandang buta aksara itu dientasakan dengan program keaksaraan dasar, tapi tidak diikutkan dengan program lainnya, berpotensi buta kembali, tidak dirawat kembali, maka diperlukan program ikutannya,” jelasnya.

Program yang dijalankan untuk mengentaskan buta huruf yaitu keaksaraan dasar, keaksaraan lanjutan yang terdiri keaksaran usaha mandiri dan keaksaraan multi, kampung literasi, dan Taman Baca Masyarakat untuk pemeliharaan keaksaraan. (ron)

STIKES Yarsi Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan bagi Organisasi Mahasiswa

Bangun Kesehatan Anak di NTB

Mataram (Suara NTB) Pelantikan Pengurus Ikatan Keperawatan Anak (IPANI) NTB periode 2020-2025 dirangkaikan dengan Seminar Nasional Peran Perawat Anak dalam Mewujudkan Generasi Bebas Stunting Menuju NTB Gemilang. Kegiatan itu dilaksanakan di Grand Madani Hotel, Sabtu (4/1). Peserta seminar nasional berasal dari berbagai kalangan, tidak hanya perawat, tapi juga diikuti profesi kesehatan lain seperti ahli gizi dan peserta umum.

Ketua Panitia, Sri Endang Kusrini merasa sangat senang dan bersyukur dengan terlaksananya kegiatan seminar dan pelantikan IPANI NTB. Ia berharap IPANI terbentuk sebagai wadah untuk semua perawat anak di NTB. Juga mengambil bagian untuk berkiprah membangun kesehatan anak-anak dan masyarakt NTB. “Seminar nasional ini merupakan kegiatan perdana kami setelah pelantikan, berikutnya akan disusul dengan berbagai kegiatan. Akhir kata saya mengucakan terimaksih kepada seluruh panitia dan peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu atas partisipasinya dalam mensukseskan kegiatan ini,” ujar Sri Endang Kusrini.

Pelantikan Pengurus Ikatan Keperawatan Anak (IPANI) NTB

kelamin laki-laki, persentase penduduk yang masuk kategori buta huruf sebesar 8,14 persen dan yang masuk kategori melek huruf sebesar 91,8 persen.

Sementara untuk jenis kelamin perempuan, penduduk yang masuk kategori buta huruf sebesar 16,58 persen dan penduduk yang masuk kategori melek huruf sebesar 83,42 persen.

Sebelumnya, Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) NTB, Drs. Suka, M.Pd., mengatakan, dibutuhkan program berkelanjutan terkait masalah buta huruf.

upaya kesehatan anak di NTB. IPANI terdiri atas perawat-perawat yang bekerja di institusi pelayanan (puskesmas/rumah sakit) dan bekerja di institusi pendidikan,” jelasnya.

Endah Sulistiani dibantu pengurus lainnya yaitu Ketua 1, Indah Wasliah., S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.An.; Ketua 2, Baiq Diah EkaYulianti., S.Kep., Ns., M.Adv.Nurs.; Sekretaris 1, Novi Enis Rosuliana., S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.An.; Sekretaris 2, Eka Adithia Pratiwi., S.Kep., Ns., M.Kep.; Bendahara 1, Robiatul Adawiyah., S.Kep., Ns., M.Kep.; Bendahara 2, Mas’adah., S.Kep., Ns., M.Kep. Sementara untuk bidang, Koordinator Bidang Organisasi, Kaderisasi, Hukum dan Pemberdayaan Politik, Zurriyatun Thoyibah., S.Kep., Ns., M.Kep.; Koordinator Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Kelompok Kerja, Bq. Nurul Hidayati., S.Kep., Ns., M.Kep.; Koordinator Bidang Pelayanan Keperawatan, Sri Endang Kusrini., S.Kep., Ns., M.Kep.; Koordinator Bidang Kerjasama &Kesejahteraan, Idyatul Hasanah., S.Kep., Ns., M.Kep., Koordinator Bidang Informasi dan Komunikasi, Ageng Abdi Putra., S.Kep., Ns., M.Kep. Mereka dibantu anggota setiap bidang. Sementara itu ada juga Kelompok Kerja Keperawatan

iatan outbound untuk latihan kekompakan dan organisasi tim. Kegiatan latihan dasar kepemimpinan itu mengusung tema membangun organisasi mahasiswa yang berkarakter, berani, dan bertanggung jawab.

Latihan dasar kepemimpinan diikuti 30 orang pengurus organisasi mahasiswa yang ada di STIKES Yarsi Mat-

aram. Instruktur dalam latihan itu berasal dari unsur Bidang kemahasiswaan yaitu Anna Kayla S. M.Sc., dan juga alumni STIKES Yarsi Mataram yang pernah sukses mengelola organisasi serta menuai banyak prestasi seperti L. Amry Yasir, Sopwan, Yuda, Ahda, Khotibi, dan Rizwan.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., menyampaikan pelatihan kepemimpinan ini sangat penting bagi pengurus baru yang telah terpilih dalam pemilihan Ketua BEM dan Ketua Hima.

Kegiatan itu sebagai modal dasar dalam memimpin sebuah organisasi mahasiswa untuk satu tahun ke depan.

“Tentu mahasiswa atau pengurus yang baru ini harus diperkuat dengan materi-materi leadership. Dan yang menarik dari pelatihan kepemimpinan ini adalah narasumber-narasumber yang diundang sebagian besar dari mantan-mantan pengurus BEM yang telah sukses berkarya di luar kampus,” ujar Zulkahfi. (ron)

Proses Belajar Numpang

RA Darul Hikmah Kini Miliki Gedung Belajar

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama pengurus IPANI NTB saat pelantikan Pengurus IPANI NTB periode 2020-2025 yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional Peran Perawat Anak dalam Mewujudkan Generasi Bebas Stunting Menuju NTB Gemilang, pada Sabtu (4/1).

(Pokja Keperawatan).

Pelantikan juga dirangkai dengan kegiatan seminar nasional yang dibuka oleh DPW PPNI NTB yang diwakili oleh Irwan Hadi, S.Kep.,Ns.,M.Kep. Dalam sambutannya, Irwan Hadi merasa bangga dengan pengurus IPANI NTB yang telah dilantik.

Seminar diisi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, yang diwakili Dra. Panca Yuniati, Apt., dengan materi Permasalahan dan Penatalaksanaan Kesehatan Anak di NTB. Dokter anak

RSUP NTB, dr. Yudhi Kurniawan, Sp.A., dengan judul Tatalaksana Anemia pada Remaja dalam Upaya Pencegahan Stunting. Ketua Pengurus Pusat IPANI yang juga Dosen FIK UI, Dr. Nani Nurhaeni, S.Kp., M.N., dengan materi Peran Perawat Anak dalam Pencegahan dan Penatalaksanaan Stunting. Ketua IPANI NTB, Endah Sulistiani, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.An., dengan materi Deteksi Dini dan Stimulasi Anak dalam Upaya Mencegah Stunting. (ron)

Praya (Suara NTB) Proses pembangunan gedung Raudhatul Atfhal (RA) Darul Hikmah Darek Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah akhirnya rampung. Menggabungkan konsep tradisional dan modern, bangunan ini diresmikan Mufti Kota Tarim Hadramaut Yaman Al habib Abdullah Abdul Qadir Al Idrus, Sabtu (4/1).

Selain meresmikan gedung belajar RA, dosen di Universitas Al Ahqaf dan Universitas Al Wasatiyah serta Mudir Ma’had Al Idrus lita’limil Qiro’at wa Ilmi Syari’ah di Kota Tarim ini juga memberikan pengajian umum kepada masyarakat.

Dalam penyampaiannya, Al Habib Abdullah Abdul Qadir mengingatkan kepada masyarakat setempat agar senantiasa menjaga ketakwaan. Hal demikian merupakan perintah wajib yang harus dilakukan agar menggapai hidup berkah.

Adanya gedung baru diharapkan mampu melahirkan genera-

si-generasi unggul yang penuh dengan ketakwaan. Sehingga nantinya akan mampu mengemban amanat sebagai pelanjut estafet kepemimpinan.

Ketua Yayasan Ponpes Darul Hikmah, Humam Balya SH,MH., mengungkapkan keberadaan gedung baru RA ini merupakan mimpi lama pihak yayasan. Mengingat selama ini aktivitas belajar mengajar RA masih menumpang di gedung milik Madrasah Ibtidaiyah (MI). “Kita selama ini belajar di gedung MI,” ungkapnya.

Banyaknya peserta didik yang diterima setiap tahun membuat tempat belajar di tempat ini tidak memadai, sehingga membutuhkan gedung belajar baru yang representatif bagi anak-anak RA. Sementara itu Kepala Desa Darek Ismail Sahabudin yang hadir saat meresmikan berkomitmen untuk siap membantu berbagai kekurangan demi nyamannya proses belajar mengajar RA. (dys)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 6 Januari 2020

Percepat ’’Speed’’ Birokrasi Dari Hal. 1 Sekarang, di tahun kedua kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dengan spirit baru dan tenggat waktu yang tersisa diharapkan speed birokrasi Pemprov NTB semakin dipercepat atau lebih ditingkatkan untuk mewujudkan NTB Gemilang. ‘’Speed perlu ditingkatkan, maka itu kita memotret bagaimana kondisi internal birokrasi di dalam menjalani dan mencapai target-target ke depan. Sehingga perlu dilakukan pemotretan tentang potensi, kapasitas pejabat tinggi pratama dalam rangka menyongsong perkembangan ke depan,’’ kata Sekda.

Tim Pansel yang melakukan asesmen seluruh pejabat lingkup Pemprov NTB terdiri dari lima orang. Dua orang dari unsur internal Pemprov NTB dan tiga orang dari unsur eksternal. Dua orang dari internal Pemprov NTB adalah Sekda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dan Asisten III Setda NTB yang kini akan beralih menjadi widyaiswara utama, Ir. Hj. Hartina, MM. Sedangkan tiga orang dari unsur eksternal, antara lain Akademisi Unram, Dr. Basuki Prayitno, Akademisi UIN Mataram, Dr. H. Subhan Abdullah Acim dan unsur profesional/media, Desak Raka Akriyani (Harian Suara NTB).

Sekda menjelaskan, uji kompetensi dan evaluasi kinerja pejabat eselon II Pemprov NTB tersebut mengacu pada UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Permenpan RB No 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Gita mengatakan, apabila akan dilakukan mutasi atau reposisi pejabat eselon II maka harus melalui proses asesmen. Dalam rangka reposisi pejabat itulah dilakukan pemetaan potensi pejabat eselon II tersebut.

Dijelaskan, asesmen yang dilakukan tersebut terdiri dari dua tahap. Pertama, seluruh pejabat eselon II dilakukan

psikotes dan selanjutnya tes wawancara. Tes wawancara dilakukan untuk melihat pemahaman Kepala OPD terkait tugasnya berkaitan dengan rencana strategis (Resnstra) masing-masing OPD dikaitkan dengan RPJMD. Kemudian apa saja prestasinya selama ini. ‘’Itu kita cari, bagaimana ekspektasinya menyongsong masa depan. Dengan kondisi, kendala yang ada, dia masih sanggup menghandle atau tidak,’’ kata Gita.

Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB ini mengatakan bahwa uji kompetensi dan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk memotret seluruh Kepala OPD. Hasilnya akan menjadi bahan perumusan kebijakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur untuk penempatan pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB. ‘’Ini bahan pemotretan.

Dari potret itu menjadi bahan perumusan kebijakan.

Kebijakan dalam replacement (penempatan) pejabat,’’ jelasnya.

Gita menambahkan, selain asesmen untuk pejabat eselon II, juga sudah dilakukan hal serupa untuk pejabat eselon III. Dari asesmen tersebut terpetakan potensi, minat dan bakat pejabat. ‘’Harapannya itu (OPD lebih gesit). Kita tidak ada lagi masa orientasi yang terlalu lama atau bergerak lambat,’’ katanya.

Dikatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur punya waktu yang sudah relatif mepet untuk mewujudkan NTB Gemilang. Pemerintahan Zul - Rohmi kini sudah memasuki tahun kedua. Pada tahun kedua ini, publik berharap kinerja birokrasi semakin cepat untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar yang tertuang dalam RPJMD NTB 2019-2023. ‘’Ini tools, alat bagi pimpinan untuk merumuskan kebijakan. Dari potret ini adalah tools pimpinan untuk perumusan kebijakan kebijakan lebih lanjut,’’ terangnya. (nas)

NTB Tetapkan Zonasi Budidaya Lobster Dari Hal. 1 Ia mengatakan, budidaya lobster akan dikembangkan seluas 135 hektare. Dalam satu hektare, bisa sampai 50 keramba. Dalam satu keramba, lobster yang dihasilkan bisa sampai 70 kg.

Sebenarnya, kata Hamdi, lobster di NTB lebih dulu dikenal di Pulau Sumbawa, tepatnya di daerah Hu’u dan Waworada. Sementara di Lombok, lobster mulai dikenal setelah adanya baby lobster. ‘’Potensi benih lobster ini pada dasarnya belum dilakukan penelitian. Cuma produksi yang kita jadikan ukuran pada 2013 dan 2014 itu sebanyak 10 juta ekor dalam dua tahun itu. Tapi itu khusus dulu dari Lombok

saja,’’ kata Hamdi.

Dari 10 juta potensi benih lobster di NTB, sekitar 15 persen merupakan benih lobster mutiara dan 85 persen benih lobster pasir.

Benih lobster pasir ini harganya antara Rp3.0005.000 per ekor. Sedangkan benih lobster mutiara, harganya antara Rp20.000 30.000 per ekor.

Apabila dibudidayakan, kata Hamdi, harganya akan jauh lebih tinggi. Untuk lobster pasir ukuran 100 gram harganya mencapai Rp250.000 per ekor. Sedangkan ukuran 200 gram mencapai Rp450.000. ‘’Kalau lobster mutiara harganya antara Rp700.000 - 1.000.000 per ekor,’’ sebutnya. (nas)

Surati Presiden Dari Hal. 1 Pasalnya, Jadup tahap I sudah dicairkan bersamaan dengan masa transisi darurat pascabencana gempa. ‘’Karena Jadup tahap pertama sudah dicairkan. Artinya, diproses bersamaan.

Artinya pada masa transisi darurat sudah diturunkan.

Kenapa tahap kedua ndak bisa,’’ katanya.

Wismaningsih mengatakan, belum cairnya Jadup tahap II menjadi pertanyaan masyarakat korban gempa. Karena sebagian kecil sudah ada yang menerima dan sebagian besar belum menerima. Apalagi masyarakat terdampak gempa yang cukup parah seperti Lombok Utara dan Lombok Timur, hingga saat ini belum menerima Jadup.

Untuk Jadup tahap II, kata Wismaningsih, Dinas Sosial sudah mengusulkan sejak 2019 lalu. ‘’Tidak ada penjelasan dari pemerintah pusat. Hanya langsung suratnya dari Menteri Keuangan itu menyampaikan, pencairan Jadup tahap II menunggu selesainya masa transisi darurat. Karena NTB sudah memperpanjang masa transisi darurat,’’ katanya.

Diketahui, untuk Jadup ta-

hap II, Dinas Sosial sudah mengusulkan sebanyak 705.206 jiwa korban gempa sebagai penerima. Sebanyak 705.206 jiwa penerima Jadup tahap II itu terbagi ke dalam 205.488 KK dan tersebar di enam kabupaten/kota di NTB. Rinciannya, Kota Mataram sebanyak 41.860 orang dalam 12.064 KK, Lombok Tengah 16.215 orang dalam 4.578 KK, Lombok Barat 222.677 orang dalam 62.824 KK, Sumbawa Barat 62.677 orang dalam 16.521 KK, Lombok Utara 242.572 orang dalam 75.554 KK, dan Lombok Timur 119.230 orang dalam 33.957 KK. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp423 miliar lebih dengan indeks bantuan sebesar Rp600 ribu untuk masing-masing orang. Rinciannya, Kota Mataram membutuhkan alokasi dana sebesar Rp. 25.116.000.000, Lombok Tengah Rp. 9.729.000.000, Lombok Barat Rp. 133.606.200.000, Sumbawa Barat Rp. 37.606.200.000, Lombok Utara Rp. 145.543.200.000, dan Lombok Timur Rp. 71.538.000.000. (nas)

Dr. Zul Restui Pasangan Ruslan - Nasarudin Maju Pilkada Dompu Dari Hal. 1 Sementara itu, Nasarudin sebagai salah satu kader terbaik PKS di Kabupaten Dompu mengatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Wakil Bupati Dompu. Apalagi ini restu

dari Dr. Zul yang juga salah satu petinggi PKS. Menurut Nasarudin, yang biasa disapa Bang Nas, selanjutnya secara resmi dukungan ini harus diproses sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku dalam PKS. (nas/*)

Halaman 11

Rumah Terbakar, Tiga Warga Nyur Lembang Meninggal Giri Menang (Suara NTB) Kebakaran hebat terjadi di Nyur Lembang Daye Desa Nyur Lembang, Kecamatan Narmada, Lombok Barat (Lobar) sekitar pukul 21.30 Wita, Sabtu (4/1). Akibat kebakaran itu, satu unit rumah milik I Ketut Silajaya ludes terbakar.

Tidak saja menghanguskan rumah beserta isinya, akibat kebakaran itu juga tiga warga meninggal terdiri dari dua anak dan istri korban.

Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga api bersumber dari lilin yang dinyalakan pada saat mati lampu (listrik). Korban lupa mematikan lilin yang diletakkan di atas televisi, sehingga kebakaran pun terjadi setelah televisi meledak.

Kades Nyur Lembang, H. Wartia Asmunadi menuturkan kejadian kebakaran itu pukul 21.30 malam saat dalam kondisi gelap gulita akibat mati lampu di daerah setempat. Informasi yang diperoleh, saat mati lampu korban membakar lilin sebagai penerang.

Dan lilin itu ditaruh atas televisi tanpa memakai alas. Usai membakar lilin tanpa disadari korban bersama anak istrinya

pun tertidur pulas. ‘’Saat api sudah membesar, barulah korban terbangun sehingga istri dan dua anaknya tidak bisa menyelamatkan diri. Warga yang membantu memadamkan api menemukan korban meninggal,’’ terangnya, Minggu (5/1).

Mengetahui adanya kebakaran, warga berupaya menolong memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Saat kebakaran hebat itu, dua anak korban berupaya menyelamatkan diri ke dalam kamar mandi. Namun kemungkinan akibat kekurangan oksigen, dua anak korban masing-masing berusia 10 tahun dan dua tahun ditemukan dalam keadaan meninggal.

Termasuk istri korban ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Akibat kebakaran itu, tiga orang meninggal masingmasing atas nama Komang Wira, Nyoman Pira dan istri korban atas nama Ketut Novianti (36) juga meninggal.

Istri korban ini diketahui dalam kondisi tengah hamil enam bulan. ‘’Yang bisa selamat itu hanya bapaknya bernama I Ketut Silajaya,’’ imbuh dia.

Sementara itu, Tim Dinas Pemadaman Kebakaran Lobar baru tiba di lokasi sekitar 20 menit lebih setelah dikontak warga. Dengan mengerahkan dua unit pemadam, tim damkar langsung melakukan pemadaman. Tim damkar baru bisa menjinakkan api dua sampai tiga jam lebih.

Rencananya ketiga korban akan dimakamkan Senin (5/1).

Sekretaris Kecamatan Narmada M. Busyairi membenarkan kejadian kebakaran tersebut. “Tiga orang yang meninggal akibat kebakaran itu,”jelas dia.

Atas kejadian ini, pihak kecamatan sangat berharap segera dibuka UPT damkar di daerah Narmada. Mengingat bukan kali ini saja terjadi kebakaran, namun tahun lalu juga beberapa kali terjadi.

Dengan kondisi damkar yang ada di Gerung sangat menyulitkan pemadaman, sebab respons time damkar lambat akibat lokasi jauh dan arus lalu lintas dari Gerung ke daerah itu padat. Seperti pada saat upaya pemadaman kebakaran di Nyur Lembang kemungkinan kurang cepat dari sisi respons time. (her)

(Suara NTB/ist)

EVAKUASI - Korban yang meninggal akibat kebakaran rumah di Desa Nyur Lembang saat dievakuasi dari lokasi kebakaran.

Waspada Cuaca Ekstrem, Tinggi Ombak hingga 4 Meter Mataram (Suara NTB) Cuaca ekstrem diperkirakan akan berlangsung selama sepekan kedepan. Masyarakat, khususnya pengguna transportasi laut dan operator, disarankan untuk waspada tinggi gelombang 2,5 sampai maksimum 4 meter.

Hasil analisis kondisi dinamika atmosfer menunjukkan, aktivitas Monsun Asia yang dapat menyebabkan penambahan massa udara basah di wilayah Indonesia, meningkatnya pola tekanan rendah di sekitar Australia.

Hal ini dapat membentuk

pola konvergensi atau pertemuan massa udara dan belokan angin menjadi signifikan, kemudian meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia terutama di bagian selatan ekuator.

“Selama periode sepekan ke depan, kondisi ini tentunya dapat meningkatkan potensi pembentukan awan hujan cukup signifikan di wilayah Indonesia,” kata Deputi Bidang Meteorologi, Drs. R. Mulyono R. Prabowo M.Sc dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/1).

Berdasarkan kondisi tersebut, BMKG mengungkapkan

potensi ketinggian gelombang laut di wilayah Indonesia, khususnya NTB mencapai lebih dari 2,5 meter dan maksimal 4 meter.

Tinggi gelombang dapat terjadi di beberapa wilayah, NTB termasuk diantaranya. ‘’Seperti di Selat Lombok dan Selat Alas bagian Selatan,’’ kata Mulyono.

Prakirawan BMKG Stasiun Praya melengkapi penjelasan itu, belakangan ini dan kedepan sedang terjadi peningkatan gelombang laut di wilayah perairan Selatan NTB. Peningkatan gelombang ini disebabkan

oleh adanya Tropical Low atau tekanan udara rendah di perairan samudra hindia sebelah barat Australia. “Sehingga potensi peningkatan gelombang terjadi pada rentang tanggal 4 sampai 6 Januari 2020. Tinggi maksimum gelombang berkisar antara 2 sampai 4 meter,” sebutnya.

Selain gelombang tinggi, masih berdasarkan analisis kondisi atmosfer tersebut, BMKG memprakirakan dalam periode sepekan yang sama berpotensi cuaca ekstrem dan curah hujan dengan intensitas lebat. Situasi ini

diperkirakan disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di beberapa wilayah, termasuk NTB. Terhadap prakiraan itu, masyarakat diimbau tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan. Seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin.

Selain itu, kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diimbau agar selalu waspada. (ars)

Bapelkes NTB Naik Tingkat Jadi Bapelkes Nasional Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat mencanangkan peralihan wewenang terhadap Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Nasional NTB. Dimana kepengurusan dan hak fungsinya akan dikembalikan dari Pemprov NTB kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, M.PH menerangkan bahwa hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan pelatihan tingkat nasional untuk wilayah Indonesia Timur. ‘’Menurut mereka (pemerintah pusat, Red) untuk memenuhi kebutuhan pelatihan di Indonesia timur hanya

dengan satu balai yang di Makassar tidak cukup. Sehingga akhirnya dicarikan,’’ ujarnya dikonfirmasi, Minggu (5/1).

Dari tiga kandidta Bapelkes yang akan dinaikkan tingkatannya tersebut, Bapelkes Nasional NTB menjadi pilihan pemerintah pusat. Setelah sebelumnya ada Bapelkes Bali dan Bapelkes Manado. Diterangkan Dewi hal tersebut mempertimbangkan akses dan area fasilitas Bapelkes Nasional NTB yang cukup luas. ‘’Gubernur dan Kementerian sudah setuju (Bapelkes Nasional NTB) akan ditingkatkan jadi nasional,’’ ujar Eka. Proses pemilihan sendiri disebut telah dimulai

(Suara NTB/dok)

Nurhandini Eka Dewi

Mangkrak, Proyek Jembatan Nasional Tampes Dari Hal. 1 Namun sampai ketiga kalinya, kontraktor tidak menjalankan kewajibannya.

PPK proyek Jembatan Tampes, Deny Indarsa mengakui, perusahaan pelaksana proyek jembatan sudah diputus kontrak dan sedang diajukan blacklist. Perusahaan tersebut wanprestasi atas paket pembangunan jembatan Tampes yang masuk dalam proyek Longken Cs, diantaranya Jembatan Luk dan Jembatan Tampes dengan nilai total Rp 36 miliar. ‘’Posisi terakhir itu memang progresnya 14 persen, deviasi 57 persen dari rencana,’’ ujarnya. Deny menyebutkan, kontraktor telah secara resmi diputuskan kontraknya pada November 2019, lebih awal dari batas kontrak Desember 2019.

Dibenarkan, kontraktor sudah diberi kesempatan tiga kali setelah SCM pertama pada Agustus 2019 dengan batas waktu dua pekan. ‘’Di SCM itu kita memberikan semacam uji coba, dua minggu, gagal. Lanjut ke SCM

kedua, dua minggu, gagal lagi.

Di SCM ketiga kita beri waktu 1 bulan uji coba gagal lagi,’’ sesalnya.

Karena selalu gagal melaksanakan test case, sambung Deny, maka sesuai prosedur PPK kemudian menjatuhkan pemutusan kontrak.

Deny juga mengakui, usul pemutusan kontrak diajukan TP4D setelah beberapa kali melakukan monitoring dan evaluasi (monev).

Lambannya pekerjaan Jembatan Tampes akibat sejumlah kendala. Kesulitan utama pada alat berat.

PPK dan TP4D mencium gelagat tidak beres ketika kontraktor pemenang lelang itu tidak siap. Padahal seharusnya, alat yang digunakan sudah standby lebih awal.

Alasan kedua, kontraktor juga tidak siap dengan sumber daya manusia. Jumlah personel yang diterjunkan untuk menggarap Jembatan Tampes tidak sebanding dengan besarnya proyek dan tingkat kesulitannya.

Jembatan Darurat Tuntas Sementara informasi dari

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, progres perbaikan jembatan darurat Tampes sudah rampung sore kemarin. Ujicoba untuk dilalui kendaraan roda dua dan roda empat berjalan lancar.

Itu pun akan melihat situasi, seperti kondisi curah hujan dan volume air yang melewati jembatan.

“Siang ini sudah mulai di ujicoba, sambil melihat sikonnya.

Inshaa Allah besok sudah mulai lancar kendaraan yang melintas,” ujar Kepala BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH. Diharapkan tidak ada banjir susulan yang dapat merusak jembatan darurat itu.

Proses perbaikan memang diupayakan cepat oleh PJN. Setelah peristiwa jembatan alternatif itu putus diterjang banjir Rabu lalu, tim PJN bergerak cepat melakukan perbaikan. Terlebih, ada permintaan langsung dari Gubernur NTB Dr. H.Zulkieflimansyah untuk mempercepat perbaikan.

Sementara perbaikan dilakukan, Pemda KLU dan Polres Lombok Utara melakukan simulasi pengalihan arus. (ars/ari)

sejak 2016 lalu, hingga diputuskan pada 2019.

Sampai saat ini proses peralihan tersebut masih dalam tahap pemenuhan syarat-syarat administratif dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Mengikuti peralihan tersebut, seluruh aktivitas pelatihan yang bersifat nasional untuk wilayah Indonesia Timur akan dipusatkan di NTB. Eka sendiri menyebut ada beberapa keuntungan Bapelkes Nasional NTB ditingkatkan menjadi bertaraf nasional. Diantaranya adalah potensi pariwisata dari pelatihan tenaga kesehatan yang selalu diadakan setiap tahunnya.

Dalam satu kali pelatihan tenaga kesehatan nasional, biasanya dihadiri oleh ratusan peserta. “Kapasitasnya ratusan dengan empat lantai. Kalau sekarang (gedung Bapelkes) kita masih sederhana. Nanti akan dilengkapi oleh nasional,’’ ujarnya.

Peningkatan fasilitas juga akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ketika proses peralihan telah selesai. Selain itu, seluruh pelatihan tenaga kesehatan di NTB akan menjadi lebih mudah karena tidak perlu lagi di-

lakukan di luar daerah. ‘’Kita sendiri kalau mau pelatihan jadi lebih gampang. Tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang terlalu besar,’’ ujar Eka. Dicontohkannya seperti pelatihan tenaga kesehatan yang selama ini dilakukan di Pulau Jawa dan membutuhkan biaya perjalanan yang tidak sedikit. “Sekarang kan jadi lebih dekat,” sambungnya.

Kemudian dalam setiap pelatihan tenaga kesehatan wilayah Indonesia Timur, NTB yang akan menjadi tuan rumah disebut berhak mendapatkan jatah peserta lebih banyak di banding daerah lainnya. Pelatihan yang dilakukan sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu menyangkut pelatihan tenaga kesehatan untuk bidang manajemen dan pelatihan untuk bidang fungsional.

Untuk perangkat pelatihan sendiri disebut Eka akan dilengkapi oleh Kemenkes RI. ‘’Jadi alat-alat pelatihannya juga akan lengkap di sana. Untuk tenaga pelatihnya biasanya saling silang didatangkan dari balai pelatihan yang lain,’’ pungkasnya. (bay)

Pemprov Lakukan Asesmen untuk Penempatan Pejabat Eselon II Dari Hal. 1 beberapa waktu lalu. Sementara satu orang Staf Ahli Gubernur, Drs. H. Muh. Suruji tidak ikut asesmen. ‘’Ini menjadi bahan pimpinan, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur untuk melihat ke mana sebenarnya tipikal, kualitas Kepala OPD yang saat ini diamanahkan pada tugasnya sekarang. Apakah ada hal yang membuatnya nanti bergeser dari sisisisi yang lain,’’ katanya.

Fathurrahman mengatakan, uji kompetensi yang di-

lakukan tersebut sesuai dengan standar yang sama dilakukan di tempat lain, seperti swasta dan perguruan tinggi. Asesmen ini sebagai bahan pimpinan untuk mengetahui kinerja masing-masing pimpinan OPD. ‘’Apakah yang bersangkutan masih layak dipertahankan dengan jabatan yang sekarang atau ada pergeseran.

Yang sifatnya lebih kepada mencapai visi misi secara lebih melompat, tidak normal.

Sehingga segera mewujudkan NTB Gemilang,’’ katanya. (nas)

Dugaan Korupsi Dua Oknum Hakim Diteruskan ke KPK Dari Hal. 1 ‘’Ini temuan kami tahun 2019 yang sudah kita teruskan ke Dumas (Pengaduan Masyarakat) KPK. Alasannya, karena ini termasuk kategori tindak pidana korupsi.

Kami punya kerjasama dengan KPK untuk meneruskan semua laporan yang mengarah ke Tipikor,’’ ujar Ridho.

Suap dan gratifikasi terkait dengan Pasal 12 huruf dengan sejumlah huruf di dalamnya, sesuai UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedang kewenangan pihaknya hanya sebatas pelang-

garan kode etik sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Indikasi itu dikuatkan dengan proses pemantauan selama persidangan pada dua perkara tersebut selama 2019. Timnya juga melakukan pemantauan aktivitas dan perilaku dua oknum hakim itu di luar persidangan. Sehingga ditemukan kesimpulan berdasarkan dukungan bukti indikasi suap dan gratifikasi. ”Sebab itu kan bukan kewenangan KY. Kecuali ini pelanggaran kode etik murni, KY proses. Tapi sudah mengarah ke pidana suap dan gratifikasi,” tandasnya.

Kabar terakhir diterimanya, laporan yang diteruskan itu sudah deregister pada Dumas KPK. Soal kemudian diteruskan ke proses penyelidikan atau penyidikan, Ridho menyarankan Suara NTB konfirmasi langsung ke KPK. ”Tapi jika kasusnya dilanjutkan, kami akan koordinasi lagi untuk melengkapi bukti.

Itu pun jika dibutuhkan KPK,” tandasnya.

Di tambahkan Ridho, dua kasus itu di luar hakim yang diproses karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sebelumnya, ada tujuh orang hakim yang bertugas di sejumlah pengadilan

di NTB diproses Kantor Penghubung KY NTB dan kini sedang menunggu rekomendasi dijatuhkan sanksi.

Namun sanksi atas pelanggaran kode etik sedang menunggu keputusan sanggahan atau keberatan Mahkamah Agung (MA). Jika tidak ada keberatan, maka tujuh oknum pengadil itu akan diproses sanksinya.

Sesuai ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, jika ada keberatan dari MA atas rekomendasi sanksi, maka akan dilakukan pemeriksaan bersama.

Jika tidak ada sanggahan sampai dengan 60 hari, maka

para hakim itu akan dieksekusi sesuai rekomendasi KY. Sanksi bisa berupa penurunan pangkat hingga paling berat non palu. Sementara soal dugaan pelanggaran kode etik oleh tujuh oknum hakim tersebut, tak disebutkan spesifik. Ridho hanya menggambarkan, dari 10 pelanggaran kode etik hakim, ada diantaranya yang diadukan seperti bertemu dengan para pihak terkait persidangan, menjanjikan sesuatu, menerima sesuatu dan kasus asusila.

Sementara juru bicara KPK Ali Fikri yang dikonfirmasi Suara NTB hingga berita ini ditulis sore kemarin belum merespon. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 6 Januari 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Reses Anggota DPR RI, H.M. Syamsul Luthfi, SE. M.Si

Membangun Ekonomi Global dari Keluarga di Desa

Kekuatan ekonomi keluarga akan menjadi modal besar bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi suatu daerah. Karenanya memulai menguatkan ekonomi keluarga di desa adalah hal mutlak yang harus diikhtiarkan oleh masing-masing keluarga. Karena kekuatan ekonomi keluarga di desa akan memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi secara global.

DEMIKIAN antara lain diungkapkan anggota DPR RI Dapil NTB 2, H. M. Syamsul Luthfi, S.E., M.Si dalam kunjungan reses ke desa Bagek Payung Selatan, kecamatan Suralaga, Lombok Timur, Minggu (5/1). Di sana legislator yang juga cucu pahlawan nasional almagfurulahu TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid itu ditunggu masyarakat untuk membuka festival ‘’kopi siong kete’’

yang digagas kelompok masyarakat setempat.

Di desa dengan kelompok kuliner yang merupakan binaan H.M. Syamsul Luthfi itu, kuliner dengan aroma dan taste khas seperti minum kopi khusus itu diharap dapat berkembang dan maju, sehingga dapat menopang ekonomi keluarga. Kopi ‘’Siong Kete’’ yakni kopi dengan aroma kopi asli karena di-siong (digoreng) dengan kete, wajan dari tanah

liat, dengan kayu bakar yang diambil dari kebun desa.

Kekhasan dari rasa yang disajikan dalam kuliner minum kopi dimaksud, bagi Syamsul Luthfi yang juga mantan Ketua DPRD Lotim ini, diyakini akan memiliki tempat khusus di pasar penikmat kopi nasional. ‘’Karena itulah kita harus terus dorong agar upaya-upaya meningkatkan ekonomi keluarga ini bisa makin berkembang,’’ katanya.

Ungkapan senada juga disampaikan H.M. Syamsul Luthfi dalam kunjungan reses di Pondok Pesantren Darunnahdathain (PPD) Yayasan Pendidikan Hamzanwadi (YPH) Pancor, Minggu (5/1). Di hadapan sekitar 15.000 santri yang saat itu mengikuti pengijazahan doa ujian santri Nahdlatul Wathan (NW) se-pulau Lombok, diungkapkan bahwa para santri harus tetap rajin menuntut ilmu. ‘’Jadilah santri yang mandiri kelak setelah tamat dari pondok,’’ katanya.

Mencetak kemandirian di tengah masyarakat, terutama bagi generasi penerus seperti para santri menjadi keharusan. ‘’Dengan kita mandiri, tidak berketergantungan kepada pihak lain, tentu lebih baik, sebab kita akan mampu berinovasi untuk terus berkembang,’’ kata anggota Fraksi Nasdem DPR RI ini. Syamsul Luthfi yang juga Ketua pengurus DPD NW Lotim ini menyebutkan, kemandirian itulah yangtelahditunjukkanolehpendiri NWDI dan NBDI, almagfurulahu maulanasyeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid dalam membangun lembaga pendidikan NW. ‘’Lembaga pendidikan NW mandiri sejak awal. Organisa-

PENGIJAZAHAN DOA – Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, H.M. Syamsul Luthfi, S.E., M.Si (tengah) bersama ummi Hj. Sitti Rauhun ZAM, S.Ag dan ketua Ponpes Darunnahdlatain (PPD) Yayasan Pendidikan Hamzanwadi (YPH) H. Moh. Jamaluddin, M.Kom dalam acara pengijazahan doa ujian di Pancor, Minggu (5/1) si NW bukan lembaga pendidikan proposal, yang selalu meminta-minta kepada pemerintah untuk memajukan lembaga pendidikan,’’ katanya. Karena itu masing-masing santri dan kader NW di mana saja berada akan loyal ter-

hadap organisasi, bukan loyal terhadap personal. ‘’Demikian pula, kader NW yang ada harus loyal mengembangkan organisasi, bukan malah menuntut untuk dilayani organisasi NW,’’ tambah anggota Komisi II DPR RI ini.

Kemandirian ekonomi itu pula yang juga ditekankan dan menjadi salah satu pembahasan dalam musyawarah daerah (Musda) XIV kabupaten Lotim di Pancor. Dibutuhkan kerja keras dan inovasi bagi masing-masing pengurus

cabang untuk menumbuhkan jiwa wirausaha para kader NW di bawah. Dengan ekonomi keluarga yang bagus, maka ekspektasi untuk mencapai kemajuan akan makin gampang diperoleh. (038/*)

ANTUSIAS - Masyarakat yang antusias mengikuti kunjungan reses anggota DPR RI, H.M. Syamsul Luthfi di desa Bagek Payung Selatan, Minggu (5/1).

SAMBUTAN - H.M. Syamsul Luthfi menyampaikan sambutan pada acara festival kuliner ‘’kopi siong kete’’ di desa Bagek Payung Selatan, Lotim, Minggu (5/1)

SIONG KETE – Masyarakat dan kelompok pemuda mandiri yang mengikuti festival kuliner kopi siong kete di desa Bagek Payung Selatan, Minggu (5/1).

SIONG KETE – Masyarakat dan kelompok pemuda mandiri yang mengikuti festival kuliner kopi siong kete di desa Bagek Payung Selatan, Minggu (5/1).

PENGIJAZAHAN – Ribuan santri NW se-pulau Lombok yang hadir dalam acara pengijazahan doa ujian di PPD YPH NW Pancor, Minggu (5/1).

MUSDA – Musda ke XIV pengurus daerah Nahdlatul Wathan (NW) kabupaten Lotim di gedung Birrul Walidain PPD YPH Pancor, Minggu (5/1)

SERTIFIKAT – Penyerahan sertifikat peserta festival oleh pembina, H.M. Syamsul Luthfi, anggota DPR RI saat kunjungan reses ke desa Bagek Payung Selatan, Minggu (5/1).