Edisi Kamis 5 Desember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 5 DESEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 223 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur NTB Raih Penghargaan ’’Regional Leader Entr epreneur Award’’ 2019 Entre

LIA Buka Rute Internasional Lombok-Jeddah Praya (Suara NTB) Lombok International Airport (LIA) resmi menambah satu rute penerbangan internasional yang baru, LombokJeddah. Ditandai dengan penerbangan perdana oleh maskapai LionAir, Rabu (4/12) kemarin.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Operasikan Bandara Selaparang GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkiefliemansyah, SE.M.Sc meminta PT. Angkasa Pura (AP) I selaku pengelola eks Bandara Selarangan supaya mengaktifkan kembali bandara tersebut. Dengan begitu, bisa mendukung pengembangan pariwisata di kawasan Senggigi serta tiga gili yang kini sudah mulai tumbuh kembali pascagempa.

Permintaan tersebut disampaikan langsung Gubernur NTB, saat rapat koordinasi Komisi V DPR RI dengan mitra, di Praya, Rabu (4/ 12) kemarin.

Bersambung H. Zulkiefliemansyah ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Transaksi Tembus Rp10 Miliar MISI dagang yang digelar di Jakarta oleh Pemprov NTB bersama pelaku industri pariwisata memiliki potensi yang cukup besar. Pasalnya dari seluruh sellers (penjual) dan buyers yang datang, potensi transaksi yang dimunculkan dapat mencapai sekitar Rp 10 miliar lebih.

Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan dari 30 sellers yang berasal dari berbagai pelaku pariwisata di NTB mendapatkan respons yang cukup baik dari 170 buyers yang berasal dari berbagai travel agent dan pelaku industri pariwisata di Jakarta.

Bersambung Dewantoro Umbu Joka ke hal 15

(Suara NTB/ist)

AWARD - Wagub Hj.Sitti Rohmi Djalilah mewakili Gubernur NTB, menerima penghargaan Regional Leader Enterpreneur Award 2019 dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro di Jakarta, Rabu (4/12).

GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, meraih penghargaan Regional Leader Enterpreneur Award 2019. Penghargaan tersebut diserahkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro dan diterima Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mewakili Gubernur, di Ballroom Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Rabu (4/12).

Penghargaan diberikan Yayasan Philip Cotler Center for ASEAN. Yayasan ini merupakan penyelenggara event berskala regional yang bernama Innovation Network for Asia bersama International Council for Small Bussines Indonesia.

Regional Leader Enterpreneur Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada kepala daerah yang telah melakukan berbagai terobosan kreatif, inovatif dan enterpreneurial pada berbagai aspek di daerahnya masing-masing. Meliputi aspek eksternal, seperti kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan aspek internal meliputi pariwisata, perdagangan dan investasi.

Founder Yayasan Philip Cotler Center for ASEAN, Hermawan Kertajaya mengatakan, penghargaan tersebut tidak hanya menyangkut kepemimpinan. Namun yang lebih penting adalah inovasi serta gagasan-gagasan baru dalam kepemimpinan itu sendiri.

Bersambung ke hal 15

Fokus 90 Desa Miskin

Pemprov Terjunkan 900 Mahasiswa Berantas Kemiskinan

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melakukan langkah terobosan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan menggandeng perguruan tinggi. Mulai tahun ini, Pemprov melalui Dinas Sosial (Disos) NTB menerjunkan 900 mahasiswa ikut memberantas kemiskinan dari desa.

Sebanyak 90 desa miskin yang ada di Pulau Lombok menjadi sasaran 600 mahasiswa yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. ‘’Mahasiswa menggali potensi dan sumber daya di desa itu yang dapat dimanfaatkan untuk

mengentaskan desa miskin di 90 desa miskin yang ada di Pulau Lombok,’’ kata Kepala Disos NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (4/12) kemarin.

Ia menjelaskan, mahasiswa yang diterjunkan terse-

Komisi V Cek Infrastruktur KEK Mandalika ANGGOTA Komisi V Bidang Infrastruktur dan Perhubungan DPR RI, Rabu (4/ 12), meninjau pembangunan sejumlah infrastruktur pariwisata di kawasan The Mandalika, Kuta. Termasuk sejumlah fasilitas penunjang yang dibiayai dari APBN. Dalam kunjungan spesifik tersebut, Komisi V DPR RI ingin memastikan kalau semua pembangunan infrastruktur utamanya yang dibiayai dari anggaran pusat tersebut berjalan sesuai rencana.

“Kami perlu melihat secara

langsung pembangunan infrastruktur dan transportasi penunjang di kawasan The Mandalika. Untuk itu kami datang ke sini,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Hj. Nurhayati, selaku pimpinan rombongan, saat rapat koordinasi dengan Gubernur NTB dan mitra Komisi V DPR RI di Praya.

Tidak hanya itu, pihaknya ingin mengetahui permasalahan-permasalahan yang menonjol dari proses pembangunan infrastruktur dan transportasi penunjang tersebut.

Bersambung ke hal 15

but akan mengidentifikasi dan menggali potensi-potensi yang ada di desa yang miskin tersebut. Selanjutnya, mencarikan solusi yang dapat dikembangkan untuk penanganan kemiskinan di suatu desa. ‘’Sehingga mahasiswa

bisa berkoordinasi dengan instansi terkait,’’ katanya.

Untuk program yang terkait dengan Disos, disinergikan dengan pola Kelompok Usaha Bersama (KUBe). Untuk desa yang sudah ada KUBe, kata Wismaningsih, mahasiswa diharapkan mendampingi KUBe tersebut agar benar-benar bisa berkembang untuk menjadi wirausaha. ‘’Kalau desa yang belum ada KUBe, mahasiswa melakukan assesment untuk

mendampingi masyarakat membentuk KUBe sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat,’’ terangnya.

Selanjutnya KUBe yang sudah terbentuk akan difasilitasi Dinas Sosial untuk mengembangkan usahanya.

Setelah berjalan akan koordinasikan dengan Dinas Koperasi untuk membina manajemen wirausaha dan Dinas Perindustrian agar bisa menjadi Industri Kecil Menengah (IKM).

Bersambung ke hal 15

Tak Hadiri Pemeriksaan

Pelamar CPNS Pemprov Penyandang Disabilitas Langsung Gugur pada saat pemeriksaan jenis/tingkat keMataram (Suara NTB) disabilitasannya,’’ kata Sekretaris Badan Panitia Seleksi Daerah (PanselKepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yus da) CPNS Pemprov NTB akan Harudian Putra, S. STP dikonfirmasi di melakukan pemeriksaan jenis Mataram, Rabu (4/12). atau tingkat kedisabilitasan pelDisebutkan, jumlah pelamar penamar penyandang disabilitas, Seyandang disabilitas untuk formasi nin (9/12) pekan depan. Apabila umum dan formasi khusus dalam pelamar penyandang disabilseleksi penerimaan CPNS itas tidak hadir, maka sePemprov NTB tahun 2019 suai ketentuan dari pesebanyak 33 orang. Jabamerintah pusat, peltan yang dilamar adalah amar langsung dinyaGuru Agama Islam SLBN takan gugur seleksi 1 Lombok Utara, Guru administrasi atau SLB pada SLBN 1 Lomtidak memenuhi syarbok Barat, Analis Ketahat (TMS). anan Pangan Dinas Ke‘’Sesuai ketentuan putahanan Pangan NTB. sat, pelamar pada formaYus Harudian Putra Bersambung ke hal 15 si disabilitas wajib hadir (Suara NTB/dok)

Pebulutangkis NTB Persembahkan Emas SEA Games untuk Indonesia

(Suara NTB/bay)

(ant/bali post)

KEGEMBIRAAN - Ganda putra Indonesia Ade Yusuf Santoso (kanan) dan Wahyu Nayaka Arya meluapkan kegembiraan saat mengalahkan ganda putra Malaysia Ong Yew Sin dan Teo Ee Yi dalam final beregu putra SEA Games 2019 di Kompleks Olahraga Muntinlupa, Manila, Filipina, Rabu (4/12/2019). Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia meraih medali emas setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 3-1.

Mataram (Suara NTB) Atlet bulutangkis asal NTB, Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira mendadak terkenal setelah sukses membawa tim bulutangkis putra Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2019.

Bermain dalam tim beregu ganda putra Indonesia di Muntinlupa Sports Complex, Filipina, Rabu, (4/12), Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira yang berpasangan Ade Yusuf Santoso mempersembahkan medali emas untuk tim bulutangkis putra Indonesia dalam final badminton SEA Games 2019.

Pada laga final itu, Wahyu/ Ade berhasil menang dua game langsung yakni 21-16, 21-19 atas pasangan Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi. Hasil tersebut membawa tim bulutangkis putra Indonesia mengukir sejarah karena menyabet medali emas nomor beregu sebanyak enam kali secara beruntun sejak SEA

Games 2007. Dalam pertandingan final cabor bulutangkis SEA Games 2019 Indonesia mengalahkan Malaysia dengan skor 3-1.

Hasil itu diraih setelah tim tunggal putra Indonesia Jonathan Christie menyumbang poin pertama. Kemudian Malaysia menyamakan skor menjadi 1-1 setelah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kalah. Lalu, Anthony Sinisuka Ginting membuat Indonesia unggul 2-1. Dan ditutup dengan kemenangan Wahyu/Ade di babak penentu hingga skor 3-1 untuk kemenangan tim Indonesia.

Ketua Umum Pengprov PBSI NTB, Junaidin Yaman yang diwawancara Suara NTB di tempat terpisah mengatakan ikut merasa bangga atas kehebatan Wahyu Nayaka yang sukses membawa tim bulutangkis Indonesia juara di SEA Games 2019.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 5 Desember 2019

Halaman 2

Pengawasan Proyek di Mataram

Pemkot akan Gandeng Kejaksaan

Pembinaan kepada Lansia

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Agung resmi membubarkan Tim Pengawal, Pengawas Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Namun untuk pengawasan pelaksanaan proyek tahun 2020, Pemkot Mataram akan menjalin kerjasama dengan Kejaksaan.

KELURAHAN Mandalika tengah berupaya mengumpulkan semua warga yang tergolong dalam lanjut usia (Lansia). Jumlah Lansia di kelurahan Mandalika cukup banyak dan butuh perhatian.

Dari itu, kelurahan akan berupaya membina semua Lansia di kelurahan.

Lurah Mandalika, Yusup Hidayat Sahidin mejelaskan, salah satu program kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Mataram ialah akan mengumpulkan semua Lansia di kelurahan.

Bukan hanya itu, setelah dikumpulkan, semua Lansia akan didata dan dilakukan pembinaan dari kelurahan.

Selama pendataan, sebanyak 85 Lansia di kelura(Suara NTB/dok) han Mandalika akan diperYusup Hidayat Sahidin hatikan secara penuh dari pihak kelurahan. “Kita saat ini sedang carikan formatnya untuk menyejahterakan semua Lansia di kelurahan Mandalika,” ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (4/12).

Yusup akan membuat format semua Lansia, baik perempuan dan laki-laki yang ada akan diangkat taraf kesejahteraannya. “Nanti bisa berbentuk kepedulian tentang kesehatannya, dan lain-lain yang berkaitan dengan Lansia,” papar Yusup.

Bukan hanya itu, pihak kelurahan Mandalika juga akan melakukan koordinasi terkait format pembinaan kepada Lansia di kelurahannya. Dengan mengundang pihak stakeholder di Dinas Sosial Kota Mataram yang bergerak di bidang tersebut.

“Nanti kita juga akan bahas bersama Dinas Sosial Kota Mataram. Mari kita bersama-sama berupaya membina Lansia ini,” kata Yusup mengajak. Ke depan ujar Yusup, sudah seharusnya semua pihak di semua kelurahan Mataram untuk lebih memperhatikan semua Lansia. Baik kesehatannya, kesejahteraannya, dan kondisi keluarganya. (viq)

(Suara NTB/fit)

Apresiasi Internet Masjid ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Shinta Primasari, ST., menyambut baik rencana Dinas Kominfotik Kota Mataram yang akan melengkapi sejumlah masjid di Kota Mataram dengan fasilitas wifi gratis. Dewan, kata dia, khususnya Komisi III sudah pernah mendapat penjelasan dari Dinas Kominfotik terkait rencana pemasangan fasilitas wifi tersebut saat pembahasan RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2020.

Dijelaskan Shinta, untuk fasilitas wifi masjid ini, dialokasikan anggaran Rp60 juta per tahun. Anggaran Rp60 juta itu untuk pemasangan wifi di enam masjid. ‘’Jadi, satu kecamatan satu masjid yang akan dipasang. Jadi satu masjid anggaran internetnya kurang lebih Rp10 juta,’’ sebutnya menjawab Suara NTB kemarin. Masjid yang dipasang wifi ini, akan diusulkan oleh masing masing kecamatan.

Meski belum ideal, namun menurut politisi Partai Demokrat ini, kebijakan melengkapi masjid dengan fasilitas wifi gratis, patut diapresiasi. ‘’Karena masjid sudah diperhatikan untuk dipasang jaringan internet. Banyak manfaatnya nanti untuk masjid,’’ ujarnya. Mataram sebagai kota menuju smart city, diharapkan remaja masjid dapat melakukan kegiatan positif untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Masyarakat sekitar akan terbantu dengan keberadaan fasilitas wifi ini. Misalnya, para pemuda bisa mencari referensi kajian Islami yang arahnya bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

Namun demikian, Shinta mengingatkan Dinas Kominfotik terkait pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas wifi ini.

Karena bukan tidak mungkin, fasilitas wifi ini disalahgunakan oleh oknum untuk membuka situs-situs negatif. ‘’Ya nanti dinas yang mengawasi. Kalau ada penyimpangan, kan bisa diputus sama dinas,’’ katanya. Anggota dewan dari dapil Mataram ini memberi gambaran bahwa fasilitas wifi di masjidmasjid adalah internet positif.

Ini untuk mencegah oknum membuka konten negatif. ‘’Masak iya tega menyalahgunakan fasilitas masjid,’’ imbuhnya. Shinta berpesan kepada masjid-masjid yang mendapatkan fasilitas wifi gratis ini, supaya mempergunakan alat itu sebagaimana mesti. Dia juga meminta agar alat tersebut dijaga. Pada bagian lain, Shinta juga mengingatkan supaya pemanfaatan wifi jangan sampai mengganggu waktu ibadah. ‘’Jangan sampai, waktu ibadah jadi berkurang karena mereka sibuk Internetan di masjid,’’ Shinta Primasari demikian Shinta. (fit)

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan TP4D membahas pengawasan proyek yang telah berjalan di 2019. Pengawasan maupun pengawalan tetap dilaksanakan hingga akhir Desember meskipun TP4D telah dibubarkan. “ Khusus

pengawalan proyek tetap hingga akhir tahun,” kata Mahmuddin dikonfirmasi, Rabu (4/12).

Pendampingan oleh Kejaksaan dinilai efektif meminimalisir kesalahan pada pelaksanaan proyek. Rencana di 2020 Kejaksaan tetap dilibatkan untuk pengawasaan. Salah satu caranya adalah dengan membuat Memo-

randum of Understanding (MoU).

Dari MoU akan dibuatkan surat keputusan dari masing - masing organisasi perangkat daerah yang memiliki pengadaan barang dan jasa. “Ini masih wacana. Kemarin selesai rapat, saya ngobrol sama Kasi Datun dan Kasi Intel Kejari Mataram,” terangnya.

Wacana pendampingan pel-

PELATIHAN - Kepala DP3A Kota Mataram Hj. Dewi Mardiana Ariany memberikan sambutan pada pelatihan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan di Ruang Kenari II Kantor Walikota Mataram,Rabu (4/12).

bagian mana yang harus diawasi. Untuk perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi Kejaksaan yang berperan. Inspektorat sebagai auditor pengawasan internal pemerintah sifatnya rutin melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pekerjaan di OPD. Aura pendampingannya berbeda dengan Kejaksaan. Apakah pola pendampingan ini juga diperbolehkan, Kejari Mataram lanjutnya juga perlu berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi maupun Kejagung. (cem)

PKL Dilarang Buka Lapak di Taman Malomba

Distan Peragakan Alat Tanam Padi Transplanter

Mataram (Suara NTB) Selama musim hujan, genangan di depan lapangan legenda Malomba memaksa para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di dalam area lapangan terpaksa pindah ke Taman Malomba. Namun kepindahan PKL tersebut membuat ruas jalan di depan Taman Malomba semrawut.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, H. Kemal Islam mengatakan, akan melarang semua PKL yang berjualan di depan Taman Malomba Ampenan. Karena membuka lapak di sana melanggar Peraturan Daerah serta mengganggu arus lalu lintas.

Kata Kemal, tidak ada alasan bagi PKL untuk berjualan di depan Taman Malomba.

Kendati hujan turun dan terjadi genangan. “Saya pikir, kalau ada genangan, itu tidak lama kok. Emang genangannya tidak terlalu lama lah, jadi tidak ada alasan untuk menggelar dagangan di

Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Kota Mataram memperagakan cara menanam padi menggunakan transplanter. Penggunaan alat ini menghemat biaya serta meningkatkan produktivitas.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Mataram, Dra. Hj. Elya Hadiana menjelaskan, demo penggunaan transplanter pada Kelompok Karya Bakti 1 di Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya mengajarkan petani cara menanam padi yang baik menggunakan alat pertanian.

Alsintan ini mempermudah serta menghemat biaya dan tenaga petani saat masuk musim tanam. Selama ini, petani kesulitan mencari tenaga untuk menanam bibit. “Kalau pakai alat ini lebih cepat dan efisien,” kata Elya dikonfirmasi Rabu (4/12).

Petani dilatih menggunakan transplanter oleh pelatih dari brigade alsintan NTB. Alat ini membutuhkan bahan bakar minyak kurang dari 10 liter

GANGGU LALU LINTAS - PKL yang berdagang di dalam area lapangan legenda Malomba, Ampenan menggelar dagangannya di depan Taman Malomba, Rabu (4/12). Aksi buka lapak ini dilarang Pemkot, karena bisa mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

(Suara NTB/ist)

ALAT TANAM - Brigade Alsintan NTB memperagakan cara penggunaan alat tanam padi transplanter pada kelompok petani Karya Bakti Kelurahan Babakan, Rabu (4/12). Penggunaan alat pertanian ini lebih mudah dan menekan biaya.

untuk satu hektar. Selama ini tutur Elya, petani cukup kerepotan mencari tenaga serta memerlukan waktu lama menanam padi. Produksi diyakini lebih bagus dibandingkan dengan cara manual.

Kepala Dinas Pertanian Ir. H. Muttawali menambahkan, selama ini petani secara manual menanam padi. Seiring waktu sumberdaya manusia semakin sulit dicari. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan alat pertanian untuk mempermudah, mempercepat serta menekan biaya yang dikeluarkan oleh petani.

“Ada beberapa petani yang kesulitan mencari tenaga. Dengan alat ini akan mempermudah,” tambahnya. Pemanfaatan alsintan sangat diterima oleh masyarakat. Dampaknya telah dirasakan terutama menekan pengeluaran. Dengan alat ini petani tidak kesulitan lagi karena lebih efektif. Transplanter yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas. (cem/*)

Distan Sidak Pengecer Pupuk di Mataram Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap pedagang pupuk eceran di Kota Mataram. Hal ini memastikan ketersediaan pupuk terpenuhi memasuki musim panen.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menjelaskan, pemantauan dilakukan di 12 titik pedagang pupuk eceran. Pemantauan difokuskan pada pupuk pestisida yang mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah. Sistem pengawasannya adalah melihat ketersediaan tepat serta kualitas.

Sidak di akhir tahun ini juga memastikan ketersediaan pupuk di tingkat pengecer aman memasuki musim tanam, sehingga tidak ada gejolak. “Ini memasuki musim tanam. Kita ingin pastikan pupuk tetap tersedia,” kata Mutawalli, Rabu (4/11).

Dia bersyukur petani di Mataram tidak pernah bergejolak terhadap ketersediaan pupuk. Meskipun demikian ditekankan Mutawalli, petugas tidak boleh lengah. Kondisi ini harus tetap diawasi. Kebutuhan pupuk subsidi perlu diamankan 2.000 ton. Jangan sampai jatah pupuk subsidi diambil alih oleh daerah lain.

Selain memastikan ketersediaan dan kualitas, perlu juga diantisipasi pupuk palsu.

Dari sidak tersebut, petugas mengambil sampel pupuk dan diuji di laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup memastikan kandungan kalium dan nitrogennya. “Biasanya sampel yang kita ambil kita cek di laboratorium di Unram.

Sekarang sudah ada lab milik LH. Itu saja kita gunakan,” terangnya.

Mutawalli menambahkan, tidak saja dari sisi pengawasan. Tim juga perlu men-

dengar aspirasi dari pengecer.

Pola pembagian pupuk saat ini harus menggunakan kartu tani.

Artinya, stok diperoleh pengecer tidak boleh lebih.

Sidak di salah satu pengecer di Dasan Cermen tidak ditemukan pupuk palsu. Pengecer hanya terkendala stok pupuk diterima lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan petani. Temuan lainnya adalah petani tidak menggunakan pupuk berimbang, sehingga berdampak ke tanaman maupun hasil produksi. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

SIDAK - Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli berdialog dengan pengecer pupuk di Kelurahan Dasan Cermen saat sidak,Rabu (4/12). Dinas Pertanian ingin memastikan ketersediaan pupuk memasuki musim tanam terpenuhi.

DP3A Beri Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan

(Suara NTB/ist)

aksanaan proyek akan dikomunikasikan dengan pejabat pembina kepegawaian. Mahmuddin mengatakan, pendampingan oleh Kejaksaan benar - benar dirasakan sejak 2018 - 2019.

Artinya, pemerintah merasa terlindungi. Kontraktor juga tidak greget jika Kejaksaan tidak mendampingi. “Kontraktor kan takut kalau pekerjaan diawasi Kejaksaan,” tandasnya.

Bagaimana dengan peran Inspektorat? Inspektorat bisa berkoordinasi dengan Kejaksaan di

Mataram (Suara NTB) Stigma perempuan hanya mengerjakan urusan domestik perlahan perlu dihilangkan.

Perempuan didorong menunjukkan eksistensinya agar menghindari diskriminasi serta meningkatkan ketahanan keluarga.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany saat membuka pelatihan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, Rabu (4/12). Pelatihan dasar ini sebagai upaya pemerintah mendorong agar perempuan - perempuan di Kota Mataram menjadi lebih eksis.

Eksistensi perempuan akan menopang ekonomi ke-

luarga. Jika ekonomi perempuan baik secara otomatis ketahanan keluarga akan baik.

“Perempuan adalah pendidik pertama dan utama. Perempuan adalah pemegang anamah,” jelasnya.

Dewi mengatakan, posisi tawar perempuan di Indonesia sangat bagus. Dengan populasinya lebih besar dibandingkan laki - laki. Perempuan dapat memberikan sumbangsih terhadap kejayaan negara.

Dia mengapresiasi perempuan di Kampung Sakinah di Kelurahan Dasan Cermen.

Mereka menunjukkan eksistensinya dengan memproduksi makanan olahan.

Dari eksistensi perempuan tentu akan meminimalisir kekerasan.

Bagaimanapun juga, perempuan harus mampu membiayai pendidikan anakanaknya serta memenuhi kebutuhan sehari - hari.

Dalam konteks menciptakan ketahanan keluarga perlu dibangun komunikasi dengan laki - laki. “Dalam peran sosial antara perempuan dan laki - laki itu mitra. Maka bangunlah komunikasi yang intens dengan suami,” pintanya.

Dewi juga mengajak perempuan di Kota Mataram mengambil posisi untuk membangun sinergi dengan laki - laki guna meminimalisir kekerasaan. Di satu sisi, dari pelatihan tersebut diharapkan ketahanan ekonomi perempuan meningkat serta mampu menutupi kebutuhan sehari - hari. (cem/*)

Taman Malomba,” ujarnya Rabu (4/12).

Dinas Perkim kota Mataram saat ini sedang memikirkan lokasi pemindahan semua PKL di dalam Lapangan Malomba.

“Kalau berdagang di depan Taman Malomba dan berjualan di bahu jalan atau trotoar, itu sudah jelas -jelas tidak boleh,” tegasnya.

Selama berdagang di depan Taman Malomba ujar Kemal, semua PKL wajid dipindah.

Karena, para PKL sudah melanggar UU nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

“Kalaupun harus berjualan di dalam taman juga tidak bisa.

Karena yang jelas kalau parkir pasti akan ramai di sana.

Karena itu kan ruas jalan umum,” bebernya.

Dinas Perkim Kota Mataram memandang bahwa taman Malomba merupakan taman yang berstatus pasif. “Taman ini kan bukan taman aktif, jadi itu harus steril dari PKL. Kita sedang desain juga ke depan bagaimana memperindah taman ini,” tutup Kemal. (viq)

(Suara NTB/viq)

Bawaslu Rekrut Calon Panwascam Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram merekrut calon pengawas kecamatan (panwascam). Pada tahapan pendaftaran dan penerimaan berkas perekrutan calon panwascam se-Kota Mataram, jumlah pendaftar membeludak.

Koodinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisiasi dan Informasi Bawaslu Kota Mataram, Muhammad Yusril mengatakan, pendaftaran calon panwascam se-Kota Mataram berakhir Selasa (3/12).

Hingga penutupan penerimaan berkas calon panwascam Kota Mataram, jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 85 orang. “Semuanya tersebar di enam kecamatan di Kota Mataram,” jelasnya, Rabu (4/12).

Yusril menerangkan, rincian pendaftar di enam kecamatan cukup banyak. Kecamatan Ampenan 12 orang, kecamatan Mataram 18 orang, kecamatan Sekarbela 10 orang, kecamatan Cakranegara 11 orang, kecamatan Sandubaya 12 orang, dan kecamatan Selaparang 22 orang.

Bawaslu Kota Mataram tidak akan melakukan perpanjangan pendaftaran.

Dikarenakan, jumlah peserta yang mendaftar sudah me-

menuhi batas kuota yang ditentukan. “Sesuai dengan juklak-juknis perekrutan Panwascam, apabila pendaftar kurang dari 6 orang maka akan dibuka perpanjangan pendaftaran. Tapi karena di setiap kecamatan yang ada di kota Mataram sudah lebih dari 6 orang, maka tidak akan dilakukan perpanjangan pendaftaran,” jelas Yusril.

Selepas tahapan pedaftaran dan penerimaan berkas semua calon panwascam, pihak Bawaslu kota Mataram akan melakukan pengecekan dan penelitian kelengkapan administrasi untuk menentukan para peserta yang lulus pada tahap administrasi.

“Penelitian administrasi berkas dilaksanakan sejak tanggal 27 November sampai tanggal 4 Desember 2019.

Hasil dari penelitian berkas itulah yang akan menentukan lulus dan tidaknya administrasi para peserta,” jelasnya.

Dari rangkaian itu, Bawaslu kota Mataram akan mengumumkan kepada semua calon yang lulus tahap administrasi pada tanggal 12 Desember 2019. Nanti ujar Yusril, tahapan tes calon panwascam akan dilakukan melalui uji tes CAT (computer assisted test). (viq)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN BERKAS - Salah satu calon pengawas pemilu kecamatan sedang menyerahkan berkas kelengkapan administrasi saat mendaftar di Bawaslu Kota Mataram, Rabu (3/12). Selama pendaftaran, jumlah pendaftar membeludak hingga 85 orang.

SUARA NTB Kamis, 5 Desember 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Petani Kopi Dililit Ijon Pekerja ”Outsourcing” Lebih Digandrungi PERUSAHAAN-perusahaan mulai melakukan efisiensi. Fenomena yang berkembang belakangan dari sisi kebutuhan tenaga kerjanya. Pekerja outsourcing (alih daya) lebih digandrungi oleh perusahaan penyedia kerja. Melihat Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, outsourcing dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Pekerja outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok oleh sebuah perusahaan, kepada perusahaan yang membutuhkan.

Jenis pekerjaan yang (Suara NTB/dok) diatur dalam sistem outIwan Balukea sourcing ini seperti security, cleaning service, parkir, driver, catering dan pekerja tambang. Dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan penyedia kerja tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan/BPJS Kesehatan. Sebab, yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu sendiri.

Meski menguntungkan perusahaan, namun sistem ini merugikan untuk karyawan outsourcing. Salah satunya tidak ada jenjang karir. Kontrak kerja dilakukan setiap tahun. Tidak ada kepastian sebagai karyawan tetap. Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengaman Indonesia (Abujapi) Provinsi NTB, Iwan P Balukea tak memungkiri fenomena ini.

Dari fakta lapangan, sebagian besar perusahaan lebih memilih mencari tenaga kerja dan perusahaan outsourcing. “Kalau perusahaan ngangkat pegawai tetap kan harus disiapkan pesangon dan segala macamnya. Itu yang perusahaan hindari. Perusahaan menghindari kewajiban-kewajiban kepada pekerja, seperti yang diatur Undang-Undang,” kata Iwan kepada Suara NTB, Rabu (4/12) kemarin.

Iwan Balukea adalah owner salah satu perusahaan penyedia pekerja outsourcing di NTB. Terutama untuk tenaga security dan cleaning service. Dalam setahun, sekitar 500-an tenaga kerja outsourching di pasok ke perusahaanperusahaan yang membutuhkan.

Mengatur pekerja outsourching oleh perusahaan biasanya lebih murah. Hanya harus memenuhi kewajiban pengupahan sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi), BPJS. Jika pekerja dinilai tak cocok, maka dengan mudah perusahaan akan memutus hubungan kerja kepada karyawan yang bersangkutan. “Dan tanpa memberikan pesangon, jika terjadi PHK,” imbuhnya.

Penggunaan jasa pekerja outsourcing ini berlaku di hampir semua perusahaan. Instansi vertikal, perbankan, hingga perusahaan telekomunikasi. Demikian juga perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan. Jumlah perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing di NTB tercatat sebanyak 22 perusahaan lokal, khusus penyedia tenaga security.

Dan perusahaan luar yang ekspansi ke NTB sebanyak 50an perusahaan, juga penyedia tenaga outsourcing security.

Untuk kebutuhan tenaga kerja outsourcing inipun, perusahaan-perusahaan pelat merah (BUMN) bahkan mendirikan anak perusahaan sendiri. Dengan begitu, lebih mudah bagi perusahaan mengatur tata kelola sistem ketenagakerjaannya. (bul)

Pengusaha Bicara Kriteria Pemimpin Ideal di Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Euforia menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) makin riuh. Di Kota Mataram salah satunya. Pembicaraan tentang figur-figur pemimpin yang akan melanjutkan pembangunan hampir menjadi topik setiap saat.

Tanpa terkecuali, di kalangan pengusaha, Pilkada juga bagian dari hitam putihnya dunia usaha ke depan.

Salah satu pengusaha ternama di sektor property, Dr. Izzat Husein, MM juga angkat bicara tentang calon pemimpin ideal, khususnya untuk Kota Mataram yang menjadi ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagi (suara NTB/bul) owner PT. Lombok Royal Izzat Husein Property ini, ada beberapa kriteria pemimpin yang ideal. Kriteria ini juga berlaku bagi daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada.

Pertama, harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga mampu membaca perubahan perilaku masyarakat dari waktu ke waktu. Kedua, dalam melihat perubahan harus logis dan rasional. Ini berkaitan dengan kebijakan yang akan dilahirkan tidak berlawanan dengan perubahan prilaku masyarakat. Ketiga, komunikasi dengan masyarakat harus jelas. Manajemen informasi kepada masyarakat harus terdistribusi dengan baik.

Sehingga program-program kerja dan kebijakan yang dilahirkan juga difahami oleh masyarakat. Keempat adalah manajemen dan program kerja harus terukur. Antara rencana program dengan output yang dihasilkan harus jelas indikator keberhasilannya. “Empat pilar inilah yang penting dalam arah kepemimpinan ke depan,” ujarnya.

Dan selain itu, tentu yang tak kalah penting kaitannya dengan dunia usaha adalah kemudahan-kemudahan berusaha. Dosen terbang salah satu perguruan tinggi di Mataram ini mengatakan, pemimpin Kota Mataram harus mendistribusikan kebijakannya dengan baik hingga ke tingkat bawah. Misalnya, pengusaha tidak dipandang sebatas objek. “Pengusaha jangan dilihat sebagai uang.

Akibatnya biaya-biaya perizinan sangat tinggi,” ujarnya.

Dengan kemudahan-kemudahan perizinan, dampak ekonomi ikutannya tidak kecil untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Selain itu, lanjut Izzat Husein, khusus Kota Mataram, dibutuhkan pemimpin-pemimpin muda yang pro kepada generasi milenial yang potensinya tidak kecil. Generasi milenial ini menurutnya harus dikelola dengan baik. Sebab merekalah yang menjadi kompas pembangunan dalam jangka panjang. “Pemimpin ideal di Kota Mataram ini adalah yang mampu merangkul generasi milenial. Penduduk produktif inilah aset ke depan. Mereka harus terarah karena mereka yang mengisi setiap sendi pembangunan daerah,” imbuhnya.

Ia mencontohkan, salah satu terobosan kepala daerah adalah pengiriman generasi-generasi muda belajar ke luar negeri oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakilnya, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah. “Pemirikannya melahirkan generasi-generasi hebat di semua bidang. Ini salah satu terobosan pemikiran millennial,” imbuhnya.

Kriteria calon pemimpin yang baik adalah yang menghargai orangorang yang peduli dalam pembangunan daerah. Menjalankan pemerintah menuju masyarakat yang sejahtera tidak hanya dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Di berbagai sektor pembangunan, ada pihakpihak yang punya andil. Misalnya di sektor pendidikan, pariwisata, ekonomi, lingkungan, informasi, budaya dan sektor-sektor lainnya.

“Berikan penghargan kepada perusahaan, individu yang turut membangun. Agar mereka bangga turut membangun dan bersemangat diteladani oleh generas berikutnya,” demikian Izzat Husein. (bul)

Mataram (Suara NTB) Petani kopi NTB dihadapkan pada persoalan pelik, dililit ijon. Persoalan ini pula yang menjadi tantangan berat menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi kopi NTB. Hampir setiap pegiat kopi bersuara sama soal kendalanya di lapangan dengan petani kopi.

Rendahnya kualitas kopi NTB tidak lepas dari pengelolaan yang kurang baik, dari panen, hingga pascapanen.

Misalnya saat panen, petani melakukan panen sekaligus. Padahal panen yang benar adalah memanen kopi yang sudah berwarna merah (chery).

(Suara NTB/bul)

H. Rifai Demikian juga di pascapanennya. Pengeringan dilakukan di lantai jemur, bahkan di tanah.

Seharusnya di fermentasi. Tetapi petani mau instant, mau cepat agar lebih cepat mendapatkan uang. Soal kualitas menjadi urusan ke sekian. Asal utangutangnya kepada pengijon dapat diselesaikan. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi

NTB, H. Rifa‘i, data terakhir, tahun 2018, luas areal kopi di NTB, untuk robusta seluas 10.051 hektar. Arabika seluas 1.804 hektar. Atau total luas areal se NTB 11.855 hektar.

Sementara produksi, untuk kopi robusta, setahun 4.502 ton.

Dan arabika sebanyak 504 ton.

Atau total sebanyak 5.006 ton setahun. Untuk pengembangannya, kopi termasuk komoditi perkebunan yang menjadi unggulan NTB. Program yang diberikan, diantaranya melalukan peremajaan untuk mengganti pohon-pohon kopi yang sudah tua. Kemudian melakukan rehab atau sambung samping dan sambung pucuk. Lalu untuk meningkatkan produksi dilakukan intensifikasi.

“Kita berikan petani bantuan pupuk, supaya hasilnya meningkat,” demikian H. Rifai kepada Suara NTB, Rabu (4/12). Untuk produksi, ditingkat petani kata H. Rifai, persoalan yang dihadapi adalah kesiapan petani menyediakan kopi secara berkesinambungan setiap bulan. Tahun lalu, salah seorang pemodal dari

(Suara NTB/bul)

JEMUR KOPI - Salah seorang petani kopi sedang menjemur biji kopi. Petani kopi NTB dihadapkan pada persoalan pelik, dililit ijon. Persoalan ini pula yang menjadi tantangan berat menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi kopi NTB Jakarta meminta kopi NTB di pasok 1,5 ton sebulan. Petani tak sanggup memenuhinya.

Salah satu alasan petani, mereka sudah diberikan modal diawal oleh perorangan (berutang). Dibayar dengan hasil produksinya saat panen (ijon). Sehingga petani harus menjualnya kepada pemberi ijon untuk menutupi utangutangnya. “Itu sebabnya petani kopi tidak bisa memberikan kepastian kepada pe-

modal besar yang meminta secara kontinyu. Karena mereka sudah terikat,” imbuhnya.

Untuk itu, cara memangkas praktik ijon adalah mendekatkan pasar dengan petani. H. Rifai mengatakan, kepada pemodal yang membutuhkan kopi NTB dalam jumlah besar dan berkesinambungan, pemerintah daerah bisa menjembataninya kepada petani. Dengan catatan, ada kesepakatan harga pembelian

saat panennya nanti tidak dijual kepada pihak lain.

Untuk mendorong bank masuk, menurut kepala bidang cukup susah. Karena itulah, pemerintah daerah bisa menjadi pengumpul hasil produksi kopi petani. Pemodal yang akan berhubungan langsung dengan pemerintah daerah. “Baru kita bisa tekan ijon ini. Nanti kita bisa buat kerjasama petani dengan kita.

Bahwa kita akan siap membeli,” demikian H. Rifai. (bul)

NTB akan Kirim 4.500 Ton Beras ke NTT Mataram (Suara NTB) Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Nusa Tenggara Barat akan menyeberangkan sebanyak 4.500 ton beras ke provinsi tetangga, Nusa Tenggara Timur. Pasokan beras ini untuk memperkuat cadangan pangan di sana, jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Tinggal nunggu kapalnya,” kata Kepala Divre Perum Bulog NTB, Supriyanto.

Pengiriman beras ke NTT ini disebut tidak mengganggu cadangan beras yang ada di daerah ini. Serapan beras di NTB cukup besar. Mengingat provinsi ini dikenal sebagai provinsi lumbung pangan, masuk lima besar nasional.

Cadangan beras di NTB, lan-

jut Supriyanto, jika dihitung dengan kebutuhan sebulan, masih bertahan hingga satu tahun ke depan. “Cadangan beras kita aman sampai 12 bulan ke depan,” jelas orang nomor satu di Bulog NTB ini.

Kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (4/12) kemarin, ia juga memastikan beras-beras yang disimpan oleh Bulog di seluruh gudangnya di NTB berkualitas sangat baik. Perum Bulog sebelumnya berencana melakukan pelepasan stok beras yang sudah mengalami turun mutu sebanyak 20.000 ton se Indonesia. Supriyanto menyebut, cadangan beras yang disimpan Bulog NTB paling lama di atas enam bulan, di bawah sembilan bulan.

Beras-beras yang dikategorikan mengalami penurunan mutu adalah beras-beras yang disimpan belasan bulan. Pengalamannya mengelola beras di Jawa Timur, penyimpanan beras bahkan bisa bertahan hingga 15 bulan dengan kualitas sangat baik. “Apalagi kita yang kualitas berasnya cukup bagus.

Lihat yang kita gunakan untuk OP (Operasi Pasar),” ujarnya.

Beras yang tersimpan di gudang Bulog NTB, umumnya beras serapan tahun 2019. Secara khusus, Supriyanto menyinggung soal operasi pasar yang dilakukan oleh Perum Bulog. Kegiatan penetrasi harga ini dilakukan setiap hari.

Rata-rata, Perum Bulog menggelontorkan 150 sampai

200 ton perhari. Operasi pasar dilakukan sejak beberapa waktu terakhir. Sekaligus untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

Beras-beras untuk operasi pasar, dijual tidak melebihi ketentuan pemerintah, Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah telah mengatur harga beras dalam Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 57/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. HET beras wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat Rp9.450/Kg untuk medium, dan Rp12.800/Kg untuk premium. “Untuk NTB, harga masih aman, natal dan tahun baru. Tidak saja beras, gula juga kita siapkan,” demikian Supriyanto. (bul)

(Suara NTB/bul)

Supriyanto

RSUD NTB Siap Luncurkan Wisata Medis

(Suara NTB/bay)

WISATA MEDIS - Direktur RSUD NTB, H. Lalu Hamzi Fikri (kiri) dan Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD NTB, H. Agus Rusdhy Hamid memimpin rapat peluncuran wisata medis di NTB, Rabu (4/12) Mataram (Suara TNB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB siap menjajaki dengan serius penerapan wisata medis di NTB, khususnya untuk di Pulau Lombok.

Hal tersebut ditandati dengan digelarnya rapat peluncuran wisata medis Lombok, Rabu (4/ 12) di Aula Rinjani RSUD NTB. Direktur RSUD NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri MM, MARS, menerangkan bahwa peluncuran resmi akan dilakukan pada 14 Desember mendatang dan sekaligus ditujukan sebagai rangkaian HUT NTB 61. “Kita sudah minta persetujuan Pak Gubernur. Mungkin kita akan launching di Pendopo Tengah Gubernur nanti,” ujarnya saat memimpin diskusi terbatas terkait peluncuran wisata medis tersebut.

Diterangkan Hamzi, pelayanan unggulan yang akan dijadikan daya tarik wisata medis di RSUD NTB adalah fasilitas Radioterapi yang baru saja diresmikan juga beberapa bulan lalu. Hal tersebut mengingat kualitas alat yang dimiliki cukup canggih serta jumlah pelayanan pasien yang masih bisa ditingkatkan. “Layanan radioterapi kita ini sekarang sudah profesional, akan kita tingkatkan dari sisi alatnya. Dia bisa melayani 80 pasien per hari,” ujar Hamzi.

Sampai saat ini fasilitas tersebut hanya melayani hingga 50 pasein per hari.

Kedepan, dalam satu tahun jumlah pasien yang tertangani diharapkan sesuai dengan kapasitas alat tersebut. Pangsa pasar utama yang berusaha disasar sendiri adalah Asia Tenggara, mengingat sebagian negara di wilayah tersebut telah cukup mengenal wisata medis yang diterapkan di nega-

ra lain seperti Malaysia, Singapura, dan India. Dari segi kesiapan, menurut Hamzi, baik objek wisata maupun fasilitas medis di NTB sudah memenuhi standar.

Hal tersebut telah diakui juga oleh pejabat Kementerian Kesehatan dalam kunjungan terakhirnya ke NTB. Beberapa hal yang perlu segera dibenahi antara lain koordinasi antara stakeholder terkait dengan pelaku industri parwisiata terkait paket wisata yang akan ditawarkan. Serta strategi marketing yang akan digunakan untuk menyasar pasar tidak hanya nasional, namun juga internasional.

Hamzi menerangkan bahwa konsep wisata medis tidak hanya terpusat di pelayanan rumah sakit semata. Namun bersifat lebih luas untuk penerapan wellnestourism (wisata kesehatan). “Jadi di sana kita bicara juga soal hal seperti spa, pijat, akupresus. Atau bersepeda yang masuk bagian sport tourism. Saintis tourism juga, orang datang ke sini untuk kegiatan ilmiah sembari berlibur.

Ada MICE-nya, orang bisa belanja, beli oleh-oleh,” ujarnya.

Dalam peluncuran akan hadir juga perwakilan Kementerian Kesehatan RI untuk memaparkan peta rencana penerapan wisata medis di NTB. Mengikuti langkah yang dilakuakn RSUD NTB, Hamzi berharap agar rumah sakit maupun stakeholder dan lembaga lain yang terkait dapat bergerak untuk menyiapkan produk masing-masing. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) NTB, Sah-

nan, yang mengapresiasi inisiasi RSUD NTB dalam mengembangkan wisata medis.

Pasalnya, hal tersebut diakui sangat dibutuhkan oleh industri parwisata, khususnya di NTB. “Kita perlu konsern dengan ini. Karena banyak kejadian (tidak diinginkan) yang memberikan dampak besar bagi wisatawan yang ada. Persiapan kita (saat ini) masih sangat kurang,” ujarnya. Untuk itu, dengan diluncurkannya wisata medis oleh RSUD NTB penanganan terkait kesehatan dan kesel a m a t a n wisatawan diharapkan akan mendapatkan jaminan.

Dengan fasilitas medis yang memadai, Sahnan menyebut bahwa bisnis dalam bidang pariwisata akan berjalan lancar. “Jadi kita ASITA sangat mendukung ini, 200%,” ujarnya. Dengan fokus menyasar wellnes tourism, banyak hal yang bisa dikembangkan.

Dicontohkan Sahnan seperti program desa wisata yang diusung Pemprov NTB saat ini.

Dimana di desa-desa tersebut sangat m u n g k i n dikembangkan spa dan pijat alami, serta aktifitas kesehatan lainnya seperti bersepeda, mendaki, dan berjalan.

“Kita punya banyak desa wisata. Kita bisa kedepankan interaksi dengan alamn-

ya,” ujarnya.

Kesiapan infrastruktur dan fasilitas kesehatan unggulan menjadi kunci keberhasilan wisata medis. Sahnan sendiri menyebut apa yang dilakukan RSUD NTB merupakan suatu trobosan yang sangat bagus untuk saat ini. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan

melakukan diskusi lebih lanjut terkait paket-paket yang akan ditawarkan.”Nanti di (acara) launching perlu juga diberikan pemaparan (terkait fasilitas unggulan dan kesiapan infrastruktur). Tentang paketnya bagaimana kita diskusikan lagi secara teknis,” pungkasnya. (bay)

SUARA NTB Kamis, 5 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Penyerahan DIPA Lotim Bayar Rp1,3 Miliar Sebulan DALAM sebulan Pemkab Lombok Timur (Lotim) membayar Rp 1,3 miliar Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) ke Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah ini diakui cukup besar mengingat banyaknya lampu dan luasnya wilayah Kabupaten Lotim.

“Memang itu jumlah beban kita di PJU ini,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) H. Selamet Alimin saat ketika diwawancara Suara NTB, Rabu (4/12).

Untuk pembayaran PJU ini Pemkab Lotim sudah mengalokasikan sendiri biayanya dalam APBD Kabu(Suara NTB/rus) paten Lotim. Rata-rata tagiSelamet Alimin han sebulan lebih dari Rp 1 miliar dan tetap bisa rutin dibayarkan tanpa ada tunggakan.

Kabupaten Lotim mendapatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Di mana setiap bulan rata-rata PPJ Lotim ini terkumpul Rp 2 miliar. PPJ dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. PPJ tersebut dikeluarkan langsung oleh masyarakat dalam setiap kali pembayaran tagihan listrik atau pembelian pulsa listrik.

Dalam melakukan pembayaran tagihan PLN ini memang tetap harus melalui mekanisme APBD. Di mana Pemkab Lotim mengalolasikan anggaran pembayaran dalam setahun. Dalam laporannya PPJ Rp2 miliar itu tetap masuk dalam daftar PAD. “Kita tidak boleh kan mengambil lalu bayar sendiri,” ujarnya.

Sementara dalam melakukan pembayaran hak dan kewajiban tersebut, PPJ untuk Lotim ini memang terkesan sekadar lewat, karena langsung masuk kembali ke PLN dalam bentuk PJU. “Begitu dapat informasi ada PPJ masuk langsung diminta untuk segera melakukan pembayaran PJU,” ungkapnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan H. Marhaban menyebut mulai melakukan meterisasi terhadap lampu-lampu jalan yang dipasang. Langkah meterisasi lampu ini dimaksudkan untuk penghematan pembayaran PJU. Alhasil, bisa dilakukan penghematan empat kali lipat dibandingkan tanpa ada meterisasi. (rus)

Pemanfaatan Labuhan Haji Hasilkan Rp428 Juta Selong (Suara NTB) Pascapengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diklaim terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana sebelumnya mentok Rp 300-350 juta, maka tahun 2019 ini PAD dari hasil pemanfaatan Dermaga Labuhan Haji ini sudah bisa menghasilkan Rp 428 juta.

Hal ini disampaikan Kepala Unit Pengelolaan Pelabuhan (UPP) Labuhan Haji, Risyad Nukson kepada Suara NTB di Selong, (Suara NTB/rus) Rabu (4/12).

Risyad Nukson Perolehan jumlah pendapatan tersebut sudah mencapai target. Harapannya ke depan jumlah PAD dari pemanfaatan pelabuhan ini bisa terus meningkat. “Targetnya kan ditingkatkan kemarin saat APBD perubahan menjadi Rp 350 juta dan alhamdulillah kita sudah bisa lampaui sampai Rp 428 juta,” terang Nukson.

Menurut Nukson, sejak pelabuhan Labuhan Haji dibangun, capaian tertinggi baru bisa diperoleh tahun 2019 ini.

Aktivitas sandar kapal yang banyak dilakukan di Labuhan Haji saat ini adalah kedatangan cangkang sawit dan pasir silika dari Kalimantan. Cangkang sawit untuk memenuhi kebutuhan omprongan tembakau virginia setiap musim tanam, sedangkan pasir silika untuk bahan baku pembuatan bata ringan. Nantinya, pasir silika ini akan diangkut ke pabriknya di Batunyala Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam manivest kapal yang mengangkut ribuan ton ini pasir silika ini disebut pasir pasang. Yakni pasir yang digunakan untuk membuat batu bata ringan. Batu bata ringan dibuat untuk pembangunan gedung-gedung bertingkat.

Tahun 2020 target PAD dari Pelabuhan Labuhan Haji ini diakui masih tetap. Tidak berubah dari Rp 350 juta dalam setahun. Target tersebut diakui masih kecil dan perlu upaya lebih maksimal lagi agar bisa mendatangkan PAD lebih besar untuk Lotim. “Nanti di perubahan lagi akan coba kita sesuaikan,” paparnya.

Target diakui belum bisa mencapai setengah miliar setiap tahun ini. Pemasangan target tersebut katanya realistis dari kondisi lapangan dan prediksi jumlah kapal yang memanfaatkan Dermaga Labuhan Haji untuk bersandar. “Kondisi lapangan seperti itu, kita tidak mau terlalu tinggi dulu dan inginnya lebih realistis,” imbuhnya. (rus)

Realisasi Pajak Daerah 63 Persen, Bapenda Optimis Tanjung (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) optimis untuk mengejar angka target pendapatan daerah sebesar Rp 185 miliar tahun ini. Di penghujung tahun, capaian pendapatan dan retribusi daerah sejauh ini mencapai 63 persen.

“Kami optimis karena mulai tanggal 2 kemarin kami ada program menyapa wajib pajak. Dampaknya ada beberapa wajib pajak yang memang mau ketemu langsung untuk membayar utangnya,” ungkap Kepala Bapenda KLU, H. Zulfadli, SE., kepada wartawan Rabu (4/12).

Mantan Asisten II Setda KLU ini menyebut, sampai akhir November lalu capaian PAD khusus yang ditangani Bapenda mencapai 63 persen. Angka ini belum ditambah dengan akumulasi sebaran retribusi yang dihimpun oleh OPD lain.

“Masih ada waktu sebulan ini untuk mengejar itu, dan kami targetkan di tanggal 20 Desember nanti sudah mencapai 80 persen. Terutama yang ada di Gili ini baik pajak hotel restoran dan hiburannya, kita optimalkan,” sambungnya.

Bapenda berharap, tingkat kesadaran membayar pajak masyarakat dan pengusaha di Lombok Utara terus meningkat. Mengingat sejak awal bulan ini, beberapa wajib pajak sudah mulai mendatangi Bapenda maupun mendatangi petugas pajak yang sedang turun lapangan.

Berbeda dengan pajak dan retribusi yang ditagih oleh daerah, Bapenda kesulitan untuk menagih Izin Mempekerjakan Orang Asing (IMTA). Pasalnya, kewenangan penagihannya ada di pemerintah pusat. Pihaknya masih harus menunggu data tenaga kerja asing untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

Ia berandai-andai, apabila kewenangan penagihan dikembalikan lagi ke daerah, maka pengambilan keputusannya akan lebih mudah. Bapenda akan bisa memperbarui data serta menagih secara langsung kepada TKA bersangkutan. “(Selain IMTA) masih ada aja Wajib Pajak yang belum mau bayar. Jadi memang yang jadi masalah ini kurangnya kesadaran,” imbuhnya.

Kendati masih 63 persen, Zulfadli menganggap sisa 37 persen target pajak yang akan ditagih tidak mengkhawatirkan. Sebab dari angka 37 persen itu, termasuk didalamnya retribusi BLUD RSUD. Artinya secara persentase, sisa pajak dan retribusi yang harus ditangani oleh Bapenda kurang dari 37 persen. (ari)

Bupati Ingatkan Belanja Tidak Menumpuk di Akhir Tahun Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 untuk Satuan Kerja (Satker) di wilayah kerja KPPN Selong, di Pendopo Bupati Lotim, Rabu (4/12). Kepada kesempatan ini, bupati menekankan pimpinan satker agar membelanjakan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun.

Selain itu, ujarnya, para pengguna anggaran (PA) diminta terus berkoordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPA) dan pejabat pengadaan serta dengan rekanan.

Seluruh proses pelaksanaan anggaran diharapkan dapat berjalan sesuai yang harapan.

Pekerjaan yang telah terprogram tidak ada yang ditundatunda dan sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Bupati Sukiman menyebut pada tahun anggaran 2020 alokasi anggaran yang diterima dari APBN di Kabupaten Lotim maupun masing-masing satker berkurang. Namun demikian, ia berharap dengan berkurangnya alokasi anggaran yang diterima dari segi finansial tersebut dapat ditutupi dengan program dan kegiatan dari kementerian maupun lembaga sebagai kompensasi berkurangnya anggaran tersebut.

Pada tahun 2019, ujarnya, realisasi anggaran sampai dengan bulan November ini, berada pada posisi 85 persen.

Diharapkan sisa waktu yang tinggal menghitung hari capaian dapat dikejar minimal sama dengan tahun lalu.

Sebelumnya Kepala KPPN Selong Endah Proborini menyampaikan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2020 diserahkan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Penyerahan lebih awal ini dengan harapan program dan kegiatan tahun 2020 dapat segera dilaksanakan dan manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.

Pada tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, APBN tahun anggaran 2020 mempunyai peran yang strategis bagi pemerintah untuk secara bertahap mencapai sasaran pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045. Yakni tepat 100 tahun Indonesia merdeka. “Dengan tekad tersebut, tema kebijakan fiskal yang diusung di tahun 2020 adalah APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”, ungkapnya.

Tahun 2020, dana transfer pusat ke Kabupaten Lotim ini mencapai Rp 1,09 triliun, turun sekitar Rp283,17 miliar atau 20,67 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 1,37 triliun. Rin-

(Suara NTB/ist)

PENYERAHAN DIPA - Kegiatan penyerahan DIPA untuk satker di Lotim oleh Bupati Lotim, H. Sukiman Azmy, Rabu (4/12). cian Belanja Negara akan disalurkan melalui KPPN Selong, terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh 27 satker kementerian/lembaga sebesar Rp 659,97 miliar, turun sekitar Rp 108,63 miliar atau 14,13 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 768,60 miliar dan DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp 427,13 miliar, turun sekitar Rp 174,36 miliar atau 28,99 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 601,49 miliar.

Sampai dengan akhir bulan November tahun 2019, anggaran belanja telah terserap

sebesar Rp 683,74 miliar atau 88,96 persen dari pagu sebesar Rp 768,60 miliar. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2019 penyerapan anggaran belanja kementerian/lembaga dapat mencapai minimal sebesar 92 persen.

Sedangkan DAK Fisik dan Dana Desa, sampai dengan akhir bulan November 2019 telah disalurkan dana sebesar Rp 515,26 miliar atau 85,72 persen dari pagu sebesar Rp 601,49 miliar.

“Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi yang telah terjalin antara KPPN Selong selaku

Kuasa BUN di daerah dengan para satuan kerja,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTB M. Syarwan mengatakan setelah DIPA diterima, Kuasa Pengguna Anggaran harus meneliti kesesuaiannya dengan programnya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian agar segera dilakukan revisi. Satker dapat melaksanakan dan memanfaatkan APBN 2020 secara maksimal dan dapat memberikan capaian hasil yang lebih berkualitas. (rus)

Pembangunan TRS Dipercepat Benih Jagung Bantuan Selong (Suara NTB) Pembangunan Taman Rinjani Selong (TRS) terus dipercepat menjelang akhir tahun dan berakhirnya kontrak pengerjaan. Proyek revitalisasi dengan nilai anggaran Rp2,9 miliar ini dipastikan dapat tuntas dengan tetap mengedepankan kualitas hasil pengerjaan.

“Kita optimis pengerjaan tuntas sebelum kontrak berakhir.

Saat ini pengerjaan di atas 80 persen. Tinggal beberapa item pengerjaan saja,” terang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Lotim, Ir. H. Marhaban, Rabu (4/12).

Dari sisa waktu yang ada, pihaknya secara intens melakukan pengawasan terhadap hasil pengerjaan. Misalnya pembuatan air mancur dan beberapa item lainnya harus mengedepankan kualitas sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan agar sesuai spesifikasi.

“Percepatan kita lakukan dan harus sesuai spesifikasi perencanaan,” ungkapnya.

Disebutkan Marhaban, pengerjaan TRS mendapat pendampingan dari TP4D, sehingga selama pengerjaan, item-item yang dikerjakan dikonsultasikan dengan TP4D apakah pengerjaannya sesuai kualitas dan perencanaan. Namun DLHK selaku pemilik proyek terlebih dahulu

Pemerintah Diduga Diperjualbelikan

(Suara NTB/yon)

CAPAIAN - Capaian pengerjaan Taman Rinjani Selong. Akhir Desember, proyek ini harus segera diselesaikan. melakukan teguran kepada kontraktor apabila terdapat itemitem pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.

Dalam desain perubahan taman ini nantinya akan memperbanyak akses pejalan kaki atau jogging track. Sementara untuk porsi bunga dikurangi karena dikhawatirkan rusak ketika ada eventevent besar di Lotim. Kendati pengurangan tanaman bunga, mantan Kepala Dinas PUPR Lotim ini mengaku hal tersebut tidak mengurangi keasrian dari Taman Rinjani Selong.

Pasalnya di taman itu sudah

terdapat sejumlah pohon-pohon yang tinggi yang membuat taman asri dan pantas disebut ruang terbuka hijau.

Sedangkan untuk air mancur tetap dibangun. Dari desain awal air mancur hanya ditaruh pada posisi tengah, sementara pada desain yang terbaru akan ditempatkan juga di bagian pinggir. “Jadi air mancur kita perbanyak. Ada dibagian pinggir dan di tengah. Khusus di bagian tengah akan disertakan dengan tempat duduk. Ini akan menambahkan kesejukan dan keasrian dari taman,” terangnya. (yon)

Serapan APBD Capai 85 Persen

Bupati Minta OPD Lebih Serius Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di daerah ini serius terkait serapan anggaran. Dari hasil evaluasi serapan APBD Lotim baru mencapai 85%.

Padahal waktu yang tersisa tidak banyak lagi. Hal itu disampaikannya pada Tax Gathering yang digelar KPP Pratama Praya di Selong Rabu (4/12).

Sukiman mengingatkan agar OPD serius untuk

menyelesaikannya hingga akhir tahun anggaran 2019 ini.

Bupati berharap pada tahun 2020 mendatang OPD dapat segera melaksanakan berbagai kegiatan, mengingat DIPA petikan tahun 2020 sudah diserahkan kepada OPD di akhir tahun 2019.

Kaitannya dengan pajak, bupati mengingatkan agar serapan anggaran dapat berbanding lurus dengan jumlah pajak yang disetorkan serta tidak ditahan oleh OPD hingga tahun anggaran berikutnya, “Tidak ada lagi beban kalau pajak segera disetor-

(Suara NTB/yon)

TAX GATHERING - Tax Gathering yang digelar KPP Pratama Praya di Rupatama 1 Kantor Bupati Lotim, Rabu (4/12).

kan. Pajak apapun itu,” ujar bupati.

Mantan Dandim 1625 Lotim ini juga mengaitkan pendapatan pajak dengan peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ia meminta kepada pejabat pemerintah untuk terus meningkatkan kesadaran menjadi pelayan yang baik. Dicontohkannya bagaimana pelayanan dapat meningkatkan pendapatan sektor pajak di sejumlah daerah. Akan tetapi sangat disayangkan belum dapat diterapkan di Lotim, misalnya seperti pajak restoran.

Untuk itu, kepada masyarakat bupati meminta masyarakat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Masyarakat juga diminta membedakan pajak dan zakat, di mana zakat merupakan kewajiban sebagai Muslim, sementara pajak merupakan kewajiban kepada negara yang akan menjadi dana pembangunan. Apalagi sebagian besar, bahkan 80% APBN berasal dari pajak. Tidak heran pula Tax Gathering ini mengangkat tema Pajak Kuat, Indonesia Maju. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Dugaan penyimpangan terkait bantuan pemerintah kembali terjadi di wilayah Kecamatan Bayan. Kali ini menyangkut bibit jagung bantuan pemerintah yang diduga diperjualbelikan. Bibit jagung bantuan pemerintah telah berpindahtangan melalui transaksi antarwarga sebagaimana hasil temuan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Amati) Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Ketua Amati, Wira Maya Arnadi dan anggota, Edi, Rabu (4/12) mengakui, penyalahgunaan bibit jagung bantuan pemerintah tidak hanya terjadi di Pulau Sumbawa. Di KLU, tepatnya di Dusun Telaga Banyak, Desa Anyar, salah satu warga diketahui menjual bibit bantuan pemerintah.

Ditemukannya kasus itu, bermula dari curhat pembeli asal Dusun Sukadana, (inisial) Sir. Sir membeli dua sak bibit jagung masing-masing NK 212 jenis Hibrida dan Bisi 18. Pada karung bibit jagung bantuan pemerintah tersebut, jelas tertulis “Barang Milik Pemerintah. Dilarang Diperjualbelikan”.

“Kami menelusuri, ternyata pembeli mengaku memperoleh jagung dengan harga tebus Rp 60 ribu per kg. Pembeli membeli dua sak, masingmasing 5 kg,” ujar Maya menunjuk video bukti rekaman jagung di pembeli, Sir. Amati kemudian menelusuri lebih lanjut. Ternyata jagung diperoleh dari salah satu warga Dusun Telaga Banyak, Jm. Jm sendiri tidak memiliki toko, namun diduga memiliki jaringan, sehingga memperoleh bibit jagung bantuan pemerintah dengan leluasa. Diduga pula, Jm merupakan orang suruhan dari jaringan yang lebih besar.

“Sempat beredar kabar, jagung yang diperjualbelikan itu berasal dari Pulau Sumbawa.

Namanya klaim bisa saja, bukan tidak mungkin bibit adalah bantuan yang disalurkan melalui Pemerintah Lombok

Utara,” imbuhnya.

Selain di Jm, Amati juga mendapati masih ada sisa bibit jagung sebanyak satu dos berisi 40 kg. Jagung tersebut berada di kediaman Is, yang tidak lain adalah anak dari Jm. “Bibit yang sisa 2 dos ini akan dijual kembali ke masyarakat.

Masyarakat dalam keadaan membutuhkan karena mereka sudah mulai menanam di musim hujan bulan Desember ini,” sambung Edi. Amati berharap, praktik tersebut mendapat atensi dari aparat kepolisian. Pasalnya, di Pulau Sumbawa, Polres setempat sudah mengamankan warga yang terlibat menjual bibit jagung. Patut diduga pula, transaksi bibit jagung melibatkan oknum ASN di instansi terkait.

Terpisah, Kepala Bidang Pertanian, Sapdi, SP., yang dikonfirmasi mengatakan tidak mengetahui adanya dugaan jual beli bibit jagung. Namun demikian dijelaskan, bahwa bantuan bibit jagung di KLU bersumber dari APBN dan APBD. Sapdi menegaskan, bantuanbantuan tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Oleh karenanya, informasi adanya dugaan jual beli bibit jagung akan ditindaklanjuti. “Saya akan minta UPT untuk turun langsung mengecek ke lapangan,” katanya.

Ia menyebut, bantuan bibit jagung kepada masyarakat dari APBD KLU hanya 1 ton (1.000 kg). Alokasinya ditetapkan melalui survei CPCL. Dari alokasi itu, distribusi bibit tersebar di tiga titik yakni, Loloan, Akar-Akar dan Sambik Rindang. Sedangkan dari dana APBN itu untuk dua kecamatan, yakni Bayan dan Kayangan untuk total luas 3.000 hektar dengan jenis bibit NK 212 sebanyak 300 kg dan sisanya bisi 18 dan Bisi 228.

“Bantuan dan tidak boleh diperjualbelikan. Kami juga pertanyakan nanti kepada oknum yang ketauan memperjualbelikan bibit tersebut,” pungkasnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

BIBIT - Inilah bibit jagung bantuan pemerintah yang diduga diperjualbelikan.

Animo Masyarakat Tinggi ANIMO masyarakat di Provinsi NTB untuk melaksanakan ibadah umroh sangat tinggi. Saat ini, sebanyak 28 ribu calon jamaah umroh yang tercatat di puluhan travel agent yang beroperasi di NTB masih menunggu jadwal pemberangkatan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB H. Nasrudin kepada Suara NTB Rabu (4/12) mengatakan, pihaknya sangat bersyukur bahwa sudah mulai ada penerbangan langsung Lombok – Jeddah yang dilayani oleh Lion Air. Kebijakan maskapai ini dinilai (Suara NTB/ris) Nasrudin menguntungkan masyarakat NTB yang akan menjalankan ibadah umroh, karena akan semakin dimudahkan.

“Ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, terutama yang ingin umroh, minimal ongkos umroh bisa terpangkas, tidak lagi memikirkan ongkos untuk penerbangan Lombok – Jakarta,” terang Nasrudin usai menghadiri acara pelepasan penerbangan langsung Lombok – Jeddah di Lombok International Airport (LIA).

Ia menerangkan, sebanyak 28 ribu jamaah umroh tersebut sedang menunggu jadwal pemberangkatan, karena jadwal yang dimiliki oleh setiap travel agent memang berbeda-beda. Di samping itu, keberangkatan jamaah umroh dari NTB juga tetap disesuaikan dengan jadwal keberangkatan maskapai penerbangan menuju Jeddah. “ Di NTB ini terdapat sebanyak 27 travel agent, mereka semua memiliki jamaah yang akan diberangkatkan. Setiap travel minimal memiliki 45 jamaah atau satu bus,” tuturnya.

Nasrudin mengatakan, kuota perjalanan ibadah umroh memang tidak dibatasi sebagaimana halnya kuota ibadah haji yang saat ini memiliki daftar tunggu yang panjang. Namun demikian, pihak travel biasanya membutuhkan waktu untuk mengurus paspor, visa serta komponen-komponen lainnya yang harus dilakukan. (ris)

SUARA PULAU LOMBOK

Gubernur Pastikan Dam Mujur Tetap Dibangun Praya (Suara NTB) Polemik soal kepastian pembangunan Dam Mujur Lombok Tengah (Loteng) mulai ada titik terang. Saat dikonfirmasi wartawan di Lombok International Airport (LIA), Rabu (4/12), Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, memastikan Dam Mujur tetap akan dibangun. Meski ia mengaku belum bisa memastikan kapan pembangunan bendungan dimulai.

Anggaran pembangunan Dam Mujur, kata Gubernur NTB, juga sudah tersedia di pemerintah pusat. Tinggal tugas pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten menyelesaikan persoalan yang masih menghambat di bawah. “Pem-

bangunan Dam Mujur saat ini sedang diproses. Mudah-mudahan bisa (terbangun),” tegasnya.

Soal kapan akan mulai dibangun, ujarnya, semua tergantung kesiapan di bawah. Menurutnya, tidak mungkin Dam Mujur dibangun kalau persiapan di

bawah belum tuntas, sehingga proses persiapan sudah dimulai dari sekarang. “Terkait anggaran pembangunan semua sudah ada di pusat,” tandasnya kembali.

Dari informasi pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara (NT) I, sebutnya, ang-

Lobar Dinilai Belum Siap Terima Limpahan Tamu MotoGP Giri Menang (Suara NTB) Lombok Barat (Lobar) sebagai penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok Tengah dipastikan akan menerima cipratan dari keberadaan kawasan wisata khusus ini. Salah satunya dari perhelatan dunia, MotoGP yang rencananya mulai digelar tahun 2021-2022 mendatang.

Sayangnya, Pemda seolah belum siap menerima limpahan tamu yang jumlahnya ratusan ribu orang tersebut. Pasalnya, Pemda belum serius mempersiapkan Infrastruktur pendukung seperti fasilitas hotel, penginapan.

“Jelang pelaksanaan event MotoGP Mandalika 2021 yang akan segera terlaksana. Terlebih lagi 160 ribu tiket kursi penonton sudah mulai dijual oleh pihak penyelengara. Karena itu ini harus ditangkap, Pemda harus persiapkan ini dengan menggaet dan mendorong investor membangun,” ujar anggota Komisi II DPRD Lobar, Abu Bakar Abdullah, Rabu (4/12).

Menurut politisi PKS asal Gili Gede Sekotong ini, jumlah kamar hotel yang ada di Lobar masih dianggap kurang. Jika melihat jumlah penonton MotoGP yang akan datang. Pasalnya dari 160 ribu kursi, Lobar hanya memiliki sekitar ratusan kamar hotel berbintang. Sedangkan untuk kawasan Sekotong hanya memiliki sekitar 120 kamar. Terdiri dari sekitar 78 kamar hotel berbintang, sekitar 9 kamar hotel melati, pondok wisata sekitar 24 kamar, dan 9 vila. Hal itu kata dia mengacu kepada data statistik 2018 lalu. Di luar sejumlah penginapan yang tidak memiliki izin. “Ada kemungkinan bertambah kamarnya,” jelasnya.

Sementara itu Sekda Lobar H. Moch. Taufiq mengatakan pemda terus mempersiapkan diri menyambut KEK Mandalika. Upaya pemda menggaet investor berinvestasi di Lobar dan mendorong investor yang belum serius untuk segera membangun. Ia menyoroti banyaknya investor yang tak serius, sehingga menyebabkan lahan terbengkalai. (her)

(Suara NTB/her)

MOLOR - Pengerjaan proyek irigasi Embung Telaga Lebur molor. Proyek ini juga dikeluhkan warga lantaran sisa materialnya menghambat arus lalu lintas.

Molor, Proyek Irigasi Embung Telaga Lebur Giri Menang (Suara NTB) – Pengerjaan proyek irigasi embung Telaga Lebur Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong molor dari kontrak kerja. Sesuai kontrak kerja, pekerjaan proyek irigasi senilai Rp2,5 miliar tersebut berakhir sepekan lalu, namun pihak rekanan belum bisa menuntaskan akibat beragam faktor, terutama non teknis. Akibat tak mampu menyelesaikan proyek tersebut sesuai kontrak, rekanan proyek ini pun didenda. ‘’Pihak rekanan memiliki waktu hingga tanggal 31 Desember untuk menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut, jika tidak tuntas maka pihak pemda akan memutus kontrak kerja proyek tersebut,’’ tegas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar Made Arthadana, Rabu (4/12).

Made mengakui proyek irigasi embung telaga lebur ini

termasuk terlambat penyelesaiannya dari kontrak. Saat ini deviasi negatif alias target yang belum dicapai dan mesti dikejar mencapai 22 persen.

Pihaknya dalam menilai proyek masuk kategori kritis jika deviasi negatif di atas 5 – 10 persen. Kalau lebih dari 10 persen masuk sangat kritis.

Terkait penyebab molornya proyek ini, pihaknya tidak menjadikan hal itu pembenar.

Namun menurut dia hal ini disebabkan murni kondisional proyek. Dimana di masingmasing proyek memiliki tantangan tersendiri baik non teknis maupun teknis. Hal ini menjadi bagian yang harus disikapi untuk ditindaklanjuti pihaknya. Yang jelas ia tak mau tahu entah itu kendalanya non teknis maupun teknis di lapangan, rekanan harus menyelesaikan proyek tersebut. “Yang jelas tidak ada ar-

gumentasi soal itu,” tegas dia.

Ia pun sudah melakukan langkah-langkah percepatan dengan meminta rekanan mengatasi hambatan tersebut, apakah itu dengan penambahan pekerja, material dan jam kerja. Lebih jauh kata dia, pihaknya juga sudah memberlakukan denda kepada rekanan. Terhitung sejak satu pekan rekanan disanksi denda. Sejak awal ini sudah turun beberapa kali mempercepat rekanan mengerjakan proyek ini, sehingga ada titik temu untuk percepatan pengerjaan proyek tersebut.

Informasi yang diserap media di lapangan, pengerjaan proyek ini sempat mandek (stagnan) akibat kendala non teknis. Kondisi ini menyebabkan material tanah sisa bongkaran saluran irigasi menumpuk di akses jalan satusatunya dilalui warga dari beberapa dusun setempat. (her)

Rekrutmen Penyelenggara ”Adhoc”

KPU Tetap Terapkan Regenerasi Praya (Suara NTB) – KPU tetap menerapkan regenerasi dalam perekrutan di penyelenggara pilkada yang bersifat adhoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Prinsip regenerasi diterapkan agar tercipta proses pemilihan yang bersih, akuntabel dan demokratis.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik KPU Kabupaten Lombok Tengah Lukmanul Hakim kepada Suara NTB, Rabu (4/12) mengatakan, PPS, KPPS maupun PPK setelah menjabat selama dua kali pemilu atau pilkada, mereka tak diperbolehkan lagi men-

duduki posisi tersebut di pilkada yang ketiga.

“Dalam penyelenggaraannya, pemilu misalnya sudah dua kali , besok dia tak boleh lagi mendaftar di level yang sama.

Jadi dia sudah dua kali pemilu atau pilkada, besok sudah tak boleh lagi menjadi KPPS namun menjadi PPS masih tetap bisa.

Kemudian di PPS pernah dua kali, besok tidak boleh lagi menjadi PPS, namun di PPK tetap bisa,” terangnya.

Ia mengatakan, proses rekrutmen penyelenggara adhoc pada pemilu serentak 2020 dilakukan di waktu yang berbeda.

Misalnya perekrutan PPK dilakukan dari tanggal 15 Januari – 14 Februari 2020, perekrutan PPS dari tanggal 15 Febru-

ari – 14 Maret serta KPPS dari tanggal 21 Juni – 21 Agustus 2020 mendatang.” Agak panjang proses pembentukan KPPS itu, sekitar dua bulan,” katanya.

Ia mengatakan, KPU masih melakukan telaahan dalam proses rekrutmen PPK, apakah akan menggunakan sistem CAT atau akan menggunakan sistem manual. Namun demikian, sudah ada wacana bahwa dalam proses rekrutmen PPK ini akan menggunakan sistem CAT seperti halnya Bawaslu yang saat ini sudah menerapkan sistem komputerisasi dalam rekrutmen Panwascam.

“Jumlah anggota PPK di setiap kecamatan sebanyak lima orang, karena KPU masih mengacu pada keputusan MK,” katanya.(ris)

Kades Bagik Polak Keberatan Jatah DD Dipangkas Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Desa (Kades) Bagik Polak Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar) Amir Amraen Putra keberatan jatah Dana Desa (DD) dipangkas.

Pihaknya mempertanyakan dasar pemangkasan DD, menyusul ADD dan DD mengalami kenaikan. ADD diperkirakan naik Rp84 juta menjadi Rp85,2 miliar, sedangkan untuk DD naik sebesar Rp6,1 miliar lebih dari tahun ini sebesar Rp155 miliar lebih menjadi Rp161 miliar lebih.

“Itu (pemangkasan DD, red)

yang saya protes, saya keberatan. Apa dasarnya? Sebab pengurangan DD meski sedikit saja dapat mempengaruhi program perencanaan. Ini justru merugikan,” tegasnya, Selasa (3/12). Ia memprotes pengurangan DDnya sebesar Rp60 juta. Yang membuatnya semakin bertanya-tanya, di tengah desanya dikurangi DD-nya justru desa lain bertambah.

Ia justru menuding kalau pemangkasan DD ini ada disebabkan dirinya kerap kali menyoroti kinerja pemda di media sosial. Menurutnya.

garan pembangunan Dam Mujur awalnya disiapkan oleh pemerintah untuk membangun bendungan di daerah lain. Tetapi ternyata bendungan tersebut tidak jadi dibangun, sehingga anggaran pembangunan bendungan tersebut rencannya akan dialihkan untuk membiayai pembangunan Dam Mujur.

“Mudah-mudahan anggaran itu dialihkan ke kita. Pokoknya kita terima dulu (anggarannya) dan tugas kita untuk membuat kondusif,” imbuhnya.

Ia pun berharap ke depan

tidak ada lagi kesan saling lempar antara pemerintah provinsi dengan kabupaten.

Bahwa pemerintah daerah punya tugas dan tanggung jawab yang sama untuk bagaimana bisa mensukseskan Dam Mujur terbangun, karena itu semua juga demi kepentingan masyarakat didaerah ini.

“Sudah bukan saatnya saling lempar atau apalah namanya.

Yang penting jadi dulunya. Soal itu tanggung jawab provinsi atau kabupaten sama saja,” tandas mantan anggota DPR RI ini. (kir)

Korban Puting Beliung Belum Dibantu Perbaikan Rumah

Perpanjangan ’’Runway’’ LIA Dimulai Februari 2020 Praya (Suara NTB) Persiapan pengerjaan perpanjangan runway atau landasan pacu Lombok International Airport (LIA) kini sudah masuk tahap akhir. PT. Angksa Pura (AP) I LIA, kini tinggal menyelesaikan dokumen kontrak pengerjaan perpanjangan runway tersebut. Jika tidak kendala, diharapkan pengerjaan perpanjangan runway LIA sudah bisa dimulai pada bulan Februari 2020 mendatang.

Hal itu diungkapkan Direktur Teknik PT. AP I, Lukman F. Laisa., saat rapat koordinasi dengan Komisi V DPR RI di D’Max Hotel Praya, Rabu (4/12). Adanya perpanjangan tersebut, nantinya LIA akan memiliki runway sepanjang 3.300 meter atau 3,3 km dari yang ada sekarang 2.700 meter.

Perpanjangan runway tersebut menjadi bagian dari program pengembangan LIA dalam rangka menyambut gelaran MotoGP di kawasan The Mandalika dengan penambahan panjang runway, bukan hanya pesawat terbesar saja yang bisa turun (di LIA). Tetapi pesawat terberat sekalipun kelas Boeing 777 juga bisa mendarat.

PT. AP I, kata Lukman, memang tengah memprogramkan perpanjangan runway hampir di semua 14 bandara yang dikelola dan LIA menjadi salah satu prioritas guna mendukung pengembangan kawasan The Mandalika yang tahun 2021 mendatang sudah mulai menggelar event balap MotoGP. Dikatakannya, saat ini dengan run way yang ada LIA sebenarnya sudah bisa didarati pesawat berbadan lebar, kelas Boeing 747. Tetapi PT. AP I ingin kapasitasnya LIA lebih ditingkatkan lagi supaya bisa didarati pesawat-pesawat berbadan lebar, seperti Airbus A330-300 sampai Boeing 777.

Selain peningkatan run way, pada tahun yang sama PT. AP I juga akan memulai rencana pengembangan terminal LIA. Di mana saat ini daya tampung terminal LIA baru 3,5 juta penumpang per tahun. “Dengan pengembangan area terminal, target kita daya tampung terminal LIA bisa mencapai 7 juta penumpang per tahun,” imbuhnya.(kir)

Halaman 5

kritikan dan masukan ini bagian dari upaya-upayanya untuk menggedor pemikiran pemda dalam hal ini bupati agar lebih cepat dan aktif, serta kreatif. Namun kalau alasannya karena kicauannya di media sosial menyebabkan DD-nya dipangkas, menurut dia, hal ini sangat tidak masuk akal.

Namun terkait pemangkasan DD-nya ini, ia belum melayangkan protes secara resmi.

Sementara itu Kepala Desa Kuripan, Hasbi mengatakan, jatah DD di desanya bertambah Rp150 juta lebih dari

tahun ini Rp1,4 miliar menjadi Rp1,55 miliar. Sedangkan untuk ADD, ia mengaku belum tahu apakah naik atau tidak.

Ia berharap agar ADD naik.

“DD kami naik dari Rp1,4 miliar menjadi Rp1,55 miliar,” jelas dia. Kaitan dengan ADD, pihaknya berharap diberlakukan PP nomor 11 untuk kenaikan Siltap. Namun diirinya memahami kondisi keuangan daerah, sehingga belum bisa menerapkan kenaikan Siltap.

Menangggapi protes Kades terkait DD-nya dipangkas tersebut, Kepala Dinas Pem-

berdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lalu Edy Sadikin mengatakan pengalokasian DD berdasarkan kriteria yang ditentukan pusat dan sudah melalui kajian dari berbagai aspek.

Pemda sudah menerima kriteria pengalokasian dari pusat, sehingga pemda pun mengacu pada hal itu. Akibatnya, ada desa yang jatah DDnya berkurang dan bertambah. “Itu sudah ada kriteria dari pusat.

Jadi ada desa yang bertambah dan berkurang DD-nya. Silakan pak Kades datang ke kantor,” ujar dia. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan korban angin puting beliung di sejumlah wilayah di Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan bantuan perbaikan rumah mereka yang rusak akibat diterjang angin beberapa hari lalu. Sedikitnya ada 57 unit lebih rumah warga rusak akibat angin puting beliung sampai saat ini belum ada bantuan. Warga pun terpaksa memperbaiki sendiri rumahnya dengan kemampuan seadanya.

Mereka berharap agar Pemda segera memberikan bantuan mengingat kondisi saat ini musim hujan.

Seperti korban di Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi, 27 unit rumah warga di desa ini yang rusak akibat diterjang angin belum mendapatkan bantuan material perbaikan rumah. “Untuk sementara kami disuruh menunggu ini, itu makanya kami bingung ini,”kata Sukadin Kades Kuranji Dalang, belum lama ini.

Pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan BPBD terkait bantuan kepada warga. Sebab kondisi saat ini musim hujan melanda. Pihaknya akan menunggu 2-3 hari ke depan, jika tidak maka terpaksa menggedor pemda. Pihaknya tidak berani memastikan

apakah semua rumah ini bisa mendapatkan bantuan.

Kades Golong Kecamatan Narmada HM Zainuddin juga mempertanyakan kejelasan bantuan perbaikan rumah warga yang terkena angin puting beliung. “Sejauh ini kan baru sembako dan perlengkapan rumah tangga yang diberikan, sedangkan material renovasi rumah belum ada. Katanya masih diusahakan,” ujar dia. Pihaknya pun sudah mengupayakan agar perbaikan secara swadaya dulu dan dari desa membantu untuk ongkos tukang.

Menanggapi hal ini, Kasi Logistik pada BPBD Lobar Tohri mengatakan jumlah rumah rusak akibat puting beliung sebanyak 57 orang yang tersebar di sejumlah daerah di Lobar dengan nilai kerugian Rp 90 juta lebih. Dirincikan, kerusakan rumah ada di Desa Kuranji sebanyak 29 unit, Bajur 4 unit, Taman Ayu 6 unit, Jembatan Gantung 11 unit, Sekotong Timur 3 unit, Mareje Timur 5 unit, Golong 2 unit dan Sesaot 1 unit. Pihaknya merekap dengan surat usulan yang masuk dari desa. Pihaknya BPBD tengah konstrasi mengupayakan bantuan kepada warga terdampak angin puting beliung. (her)

Banyak Penduduk Lobar Tak Tamat SD Giri Menang (Suara NTB) Banyak penduduk di Lombok Barat (Lobar) tidak tamat SD dan hanya tamat SD serta tidak punya ijazah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lobar mencatat sedikitnya terdapat 33,96 persen atau 1/3 penduduk Lobar tidak punya ijazah atau tidak tamat SD sederajat. Jumlah penduduk yang tamat SD sederajat 22,46 persen, sehingga kalau ditotal sekitar 56 persen masyarakat Lobar yang tidak tamat SD dan hanya tamat SD. “Jumlah yang tak punya ijazah itu sebanyak 33.96 persen, jadi 1/3 penduduk Lobar Ini tidak punya ijazah, tidak tamat SD lah. Sepertiga penduduk Lobar ini tidak tamat SD,” jelas Kepala BPS Lobar Anas, Rabu (4/12).

Tingginya jumlah penduduk SD yang tak tamat SD ini disebabkan beragam faktor, Salah satunya putus sekolah.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tamatan SMP,SMA, hingga perguruan tinggi jauh masih sedikit. Bahkan jumlah penduduk tamatan sarjana saja hanya 5 persen.

Dibandingkan dengan penduduk tamat SMP jumlahnya jauh lebih sedikit hanya 17,89 persen, penduduk tamatan SMA 17,03 Persen dan SMK hanya 2 persen lebih. “Sedangkan untuk D I dan D II 0.34 persen, belum 1 persen. Penduduk yang tamat D III hanya 0.69 persen, jumlah yang tamat S1,S2 dan S3 sebanyak 5,18 persen,”jelas dia.

Jika dilihat dari angka melek huruf penduduk Lobar mencapai 83,72 persen, sedangkan buta huruf mencapai 16,28 persen terdiri dari laki-laki sebanyak 10 persen lebih dan perempuan 22.02 persen.

Diakui buta huruf ini masih tinggi, meski pemda sudah

melakukan upaya penanganan melalui program pengentasan buta huruf.

Menanggapi data BPS ini, Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi mengatakan tak menampik data tersebut.

Penduduk yang tak punya ijazah jumlahnya mencapai 33 persen lebih. 33 persen lebih ini didominasi oleh usia 30 tahun ke atas. Kebanyakan warga tak punya ijazah dan tak tamat SD, para buruh tani. “Untuk menangani ini, kami programkan kejar paket A,” jelas dia.

Menurut dia, warga tak punya ijazah ini bukan berarti buta huruf, sebab mereka bisa saja berhenti sekolah. Karena itu, melalui program strategis pemda, yakni Gardu Jaket (Gerakan Terpadu Kejar Paket).

Melalui program ini tahun 2018 sudah diuji kejar paket sebanyak 6.800 orang. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah dari 4,8 menjadi 6,19. Sedangkan untuk penduduk yang tak tamat SD di usia 15 tahun ke atas sebanyak 22-23 persen. Namun penduduk ini didomoninasi warga yang usianya 26 tahun ke atas, bukan 15 tahun. (her)

Anas

(Suara NTB/her)

SUARA NTB Kamis, 5 Desember 2019

SUARA NTB Kamis, 5 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Seleksi CPNS 2019

Pelamar TMS Diprediksi Meningkat “Prediksi jumlah TMS tahun ini lebih besar dari TMS tahun lalu. Karena sekarang ini tidak ada lagi berkas fisik,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Arief Budiman, S.STP., M.Si, Rabu (4/12).

Dengan tidak adanya ber-

kas fisik, kata Arief, pihaknya sebagai verifikator tidak lagi bisa membandingkan data yang ada di SSCN dengan data yang dikirim pelamar. Berbeda dengan tahun sebelumnya, jika terdapat kesalahan di berkas online tetapi benar di bekas fisik maka itu dibenarkan.

“Jadi kami sebagai verifika-

si tidak bisa membandingkan data yang di SSCN dengan data yang dikirim oleh pelamar.

Tidak ada lagi apabila ada yang salah di SSCN berkas olnline tetapi benar di berkas fisiknya, itu dibenarkan. Jadi sekarang kalau salah di online, maka salah,” terangnya.

Dijelaskannya, sementara

ini pihaknya belum bisa menyampaikan jumlah pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi. Karena proses verifikasi belum selesai dilakukan. Namun saat ini sudah berjalan sekitar 80 sampai 90 persen. Ditargetkan prosesnya akan berlangsung hingga H-1 jadwal pengumuman.

“Belum selesai kami memverifikasi. Verifikasi yang sudah berjalan sudah sekitar 80 sampai 90 persen. Verifikasi ini sampai H-1 pengumuman.

Menurut jadwal BKN tanggal 16 Desember. Tetapi ada infor-

masi dari BKD provinsi akan diundur pengumuman ke tanggal 21 atau 23 Desember. Sedang dikoordinasikan dengan BKN,” ungkapnya.

Setelah pengumuman seleksi administrasi, maka langsung tiga hari masa sanggah.

Tujuh hari setelahnya masa menjawab sanggahan oleh panitia. “Yang disanggah ini yang menyebabkan dia TMS. Dia menyanggah kenapa dia TMS. Nanti kan ada alasan dia TMS itu. Misalnya yang dikirimkan ke SSCN fotokopi ijazah. Yang dibutuhkan itu

kan yang asli. Dia sanggah, misalnya merasa bahwa sudah mengupload yang asli, tetapi yang ada di SSCN itu yang fotokopi,” tukasnya. (ind)

Arief Budiman

Bupati Minta Kades Bekerja dengan Jujur

Surya Darmasya

Proses pengerjaan IPAL kombinasi MCK Desa Selante, Kecamatan Plampang.

PRKP Dorong KSM Percepat Progres IPAL di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kabupaten Sumbawa terus berproses. Memasuki awal Desember ini, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terus didorong untuk melakukan percepatan. Harapannya agar proyek tersebut dapat dituntaskan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya menyampaikan, terkait pengerjaan IPAL dimungkinkan adanya penambahan waktu selama 20 hari. Mengingat sebelumnya terdapat kendala non teknis terkait pencairan anggaran. Hal

ini berpengaruh terhadap progres fisik di lapangan.

“Sebelumnya terkendala proses administrasi pencairan.

Karena dulu belum ada istilahnya review APIP, sekarang ada.

Hal ini cukup menyita waktu sehingga mempengaruhi proses mereka (KSM) di lapangan.

Karena tergantung dengan anggaran,” imbuhnya.

Diungkapkannya, proyek IPAL ini tersebar di belasan lokasi di Kabupaten Sumbawa. Khusus di wilayah Barat yang dikerjakan yakni IPAL Komunal. Terhadap pipa informasinya akan tiba dan segera dilakukan Sedangkan di wilayah Timur yakni IPAL kombinasi MCK. IPAL kombinasi MCK ini selain dilakukan

(Suara NTB/ist)

Inovasi PKK Kecamatan Diapresiasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril, salut dengan inovasi sejumlah PKK Kecamatan. Termasuk PKK yang menjadi pemicu program lima pilar.

“Kita apresiasi Ketua TP PKK Kecamatan. Dimana ada tujuh ketua TP PKK yang saya pantau kegiatannya melalui media sosial. Di medsos ibu-ibu melakukan berbagai lomba di kecamatan masing-masing dengan inovasi luar biasa. Ketujuh kecamatan itu, Sumbawa, Lantung, Tarano, Utan , Lunyuk, Empang dan Moyo Hilir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua TP PKK 8 kecamatan yang menjadi program pemicuan lima pilar (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang Berkesetaraan Gender dan Inklusif ( STBM-GESI ). Yakni, Sumbawa, Moyo Hilir, Lape, Lopok, Plampang, Batu Lanteh, Rhee dan Alas Barat,” sebut Hj. Amien Rahmani, dalam rapat kerja dengan TP PKK Kecamatan, Desa/ Kelurahan, Rabu (4/12).

Sebelumnya Sekretaris TP PKK Sumbawa Hj. Yunarti Ishak menyampaikan, rapat kerja untuk mengevaluasi kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta Kabupaten Sumbawa untuk tahun 2019.

Sekaligus sinkronisasi data dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan 2019 dan untuk melaksanakan penyampaian kerja tahun 2020. Serta penyampaian kerja oleh OPD terkait. (arn) Hj. Amien Rahmani

Hanura akan Usulkan Satu Nama

Sumbawa Besar (Suara NTB) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumbawa, hanya akan mengusulkan satu nama Calon Bupati untuk mendapatkan SK rekomendasi dari DPP pada Pilkada Sumbawa 2020. Saat ini, partai dimaksud tengah membuka pendaftaran bakal calon hingga 31 Desember mendatang.

Sebagaimana disampaikan Ketua Tim Tekhnis Seleksi Calon Bupati DPC Hanura Sumbawa, Muhammad Yamin SE, M.Si, pendaftaran bakal calon Bupati ini berdasarkan instruksi dan Peraturan Prganisasi (PO) Hanura. Untuk memberikan kesempatan bagi figur potensial yang bertekad maju menjadi calon Bupati. “Hanura tidak begitu ruwet. Secara organisasi, seleksi itu diserahkan sepenuhnya ke DPC untuk kemudian diteruskan ke DPP melalui DPD,” terangnya.

Yamin menegaskan setiap calon yang mendaftar harus benar-benar berniat menjadi calon Bupati dan memiliki motivasi besar untuk menang dalam kontestasi tersebut.

Tentunya didasari pada capital social yang dimiliki. Figur ini juga bersedia menangani hal-hal teknis pada prosesi Pilkada, mulai dari sisi anggaran, kesiapan membiayai seluruh proses yang dijalani hingga tekhnis pemilihan.

“Kami tidak ingin mendukung orang yang hanya pencitraan diri sebagai calon saja tapi tidak memiliki niat seutuhnya untuk menang,” pungkasnya. (arn)

pemagaran juga dibangun baruga serta MCK. Rata-rata di wilayah timur sudah selesai pemasangan pagar serta baruga di atas bak penampung. Tinggal menunggu pemasangan jaringan pipa.

“Untuk pipa itu, saya dapat informasi dari KSM, terutama di wilayah Alas nanti malam nyampai. Setelah itu besok pagi mereka sudah bisa menggali jaringan yang akan dilalui pipa. Tetapi di beberapa tempat sudah dalam tahap pelaksanaan pengecoran atau pemagaran,” terangnya.

Jika pipa terpasang, kata Darmasya, maka progres fisik pengerjaan IPAL akan mencapai sekitar 80 persen. Sehingga tinggal dilakukan pengerjaan

finishing yang tidak memakan waktu lama. Pihaknya optimis dengan waktu yang tersisa pengerjaan bisa dituntaskan.

“Saya kira dengan waktu yang tersisa ini cukup untuk menuntaskan pengerjaan. Tuntas paling tidak tanggal 25 Desember.

Tetapi yang jelas sebelum berakhir tahun anggaran 2019 sudah tuntas,” jelasnya optimis.

Sementara ini, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap progres pengerjaan.

Bahkan pihaknya juga mendorong KSM supaya melakukan percepatan. “Kita terus memantau perkembangannya dan mendorong KSM melakukan percepatan. Saat ini sedang dilakukan percepatan,” pungkasnya. (ind/arn/*)

19 Desa Belum Cairkan DD Tahap Ketiga Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat, dari total 57 desa di KSB, ada 19 desa yang belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap ketiga. Padahal, waktu pelaksanaan program pembangunan sudah semakin mepet yang dikhawatirkan akan munculnya temuan di akhir tahun anggaran.

Kepala Dinas PMD KSB melalui Kabid Pemdes, Syaifullah, S.Stp kepada Suara NTB, Rabu (4/12) mengatakan, masalah utama sehingga serapan DD ini molor yakni penyampaian SPJ penggunaan DD di tahap pertama dan kedua yang belum diserahkan untuk dievaluasi. Selain persoalan ini, molornya penyusunan APBDes Perubahan juga menjadi persoalan lain sehingga desa ini molor menyerap DD tahap ketiga.

Hal ini tentu sangat disayangkan, karena pada prinsipnya batas akhir untuk pencairan anggaran DD tahap ketiga ini di bulan November ini sudah harus tuntas jika tidak maka akan berdampak pada pelaksanaan program. Tetapi faktanya hingga kini masih ada saja yang molor, karena persoalan yang dimaksud.

Untuk itu pihaknya mendesak kepada semua desa untuk segera mencairkan anggaran DD tahap ketiga, jika tidak segera maka pelaksanaan kegiatannya juga akan molor nantinya. Upaya untuk mempercepat sengaja dilakukan, dengan harapan desa segera menggunakan anggaran demi mempercepat pembangunan yang ada di desa. Karena jika sampai pertengahan bulan Desember masih ada desa yang belum mencairkan anggaran dikhawatirkan pelaksanaan pembangunan tidak akan maksimal, karena waktu pengerjaannya yang mepet.

“Kami tidak mengetahui secara persis apa masalah di desa sehingga DD tahap ketiga belum terserap. Kendati demikian, kami tetap mendorong agar Desa yang belum diberikan rekomendasi untuk

segera menyampaikan SPJnya, karena waktu pelaksanaan program sudah semakin mepet,” ungkapnya.

Menurutnya, masih molornya pencairan DD tahap ini tentu sangat disayangkan terjadi, karena sudah sejak lama diingatkan untuk bisa sesegera mungkin melaporkan hasil penggunaan anggaran di tahap pertama dan kedua.

Karena jika tetap dibiarkan penyerapan DD ini molor dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan program yang ada. Karena dari total jumlah desa sekitar 57 desa di KSB, tersisa tinggal 19 desa yang sudah mencairkan anggaran DD di tahap terakhir.

Sebagai langkah tegas Pemkab terhadap desa yang dimaksud, pihaknya berencana untuk turun lapangan mengingatkan supaya syarat pencairan DD tahap ketiga bisa segera disampaikan. Selain upaya tersebut, pihaknya juga akan melayangkan surat secara resmi ke 19 desa ini untuk bisa segera melakukan pencairan.

Adapun desa yang belum mencairkan DD di tahap ketiga yakni, Desa Poto Tano, Tua Nanga, Sermong, Seloto, Kertasari, Lalar Liang, Tamekan, Rarak Ronges, Tepas Sepakat, Tepas, Mataiyang, Lampok, Desa Goa, Dasan Anyar, Benete, Mantun, Desa Tongo, Aik Kangkung, dan Tatar. Molornya proses penyerapan anggaran ini tentu sangat disayangkan, apalagi DD ini merupakan kewenangan pusat jika tidak terserap maksimal dana ini akan ditarik oleh pusat.

Jika hal tersebut terjadi, maka jatah DD di tahun berikutnya juga akan di kurangi lantaran dianggap tidak becus mengelola anggaran yang diberikan.

“Jika mengacu ke aturan yang ada, batas akhir pencairan DD tahap ketiga yakni di bulan November sudah harus tuntas jika lewat maka dananya tidak akan dicairkan.

Tetapi karena masih molor, maka kami akan kembali ingatkan kepada mereka untuk segera menyerap DD tahap ketiga,” pungkasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc, meminta para Kepala Desa (Kades) agar bekerja dengan tulus dan ikhlas serta memperhatikan kepentingan masyarakat.

“Yang paling utama kita harapkan sebagai yang bertanggung jawab terhadap masyarakat adalah jadikan yang namanya kesejahteraan masyarakat itu sebagai sebuah prioritas yang sangat dirasakan urgensinya,” jelas Bupati ketika membuka Rakor Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 sekaligus akselarasi Penyusunan penetapan APBDes Tahun 2020 dan Pemantapan Persiapan Pelaksanaan Pilkades serentak Tahun 2020, baru-baru ini.

Bupati menyampaikan perhatian negara kepada desa sedemikian kuatnya. Sikap yang seperti ini tentu akan terbalaskan oleh kepala desa untuk bersikap jujur. Melaksanakan dan menjalankan pemerintahan secara baik dan benar, sesuai aturan-aturan yang berlaku.

Bupati juga berharap agar para Camat

yang tahun ini desa-desa di wilayahnya mendapat dana Krabat untuk senantiasa melakukan pendampingan, pembinaan dan monitoring. Demikian pula kepada para kepala desa, untuk senantiasa melakukan pembinaan dan berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kadis PMD Varian Bintoro, S.Sos, M.Si menyatakan wujud konkret dari keberpihakan kepada desa adalah dengan dikucurkan dana desa (DD) yang cukup besar. Tentunya dengan dana yang cukup fantastis diharapkan kepada Pemdes dapat digunakan dengan penuh tanggungjawab, transparan, partisipatif, dan disiplin anggaran yang baik dan benar.

Untuk memperkuat Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemkab sudah mengeluarkan sejumlah Perda dan Perbup yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa dan khusus dalam Pilkades. Serta berharap pelaksanaan Pilkades serentak dapat berjalan dengan baik. (arn)

(Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Proses verifikasi berkas pelamar CPNS tahun 2019 di Kabupaten Sumbawa masih berlangsung. Meskipun belum diumumkan angka pasti, namun diprediksi jumlah pelamar yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tahun ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

SUARA NTB Kamis, 5 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Pelamar CPNS Kabupaten Bima Capai 10.225 Orang

TP4D Bubar, Kejari Dompu Putuskan Pendampingan

(Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Pasca dibubarkannya Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) berdasarkan Instruksi Jaksa Agung nomor 7 tahun 2019.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, langsung memutuskan pendampingan terhadap puluhan proyek pemerintah. Seperti misalnya pembangunan lima puskesmas, gedung perpusatakaan, pemasangan instalasi pipa PDAM dan sebagainya. Kewenangan mereka kini sebatas mematau perkembaEdi Nursapto ngan proyek-proyek tersebut.

Kajari Dompu, Edi Nursapto, SH., dikonfirmasi wartawan, Rabu (4/12) kemarin menegaskan, tidak akan aktif lagi melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap proyek-proyek yang didampinginya. “Kita ndak akan aktif lagi ke lapangan, monev segala macam nggak boleh. Kalau misalmnya ada yang minta izin ke saya ndak akan saya kasi,” ungkapnya.

Puluhan proyek pemerintah yang didampingi dengan berbagai progres pembangunan saat ini, tetap akan dipantau namun tidak dalam pendampingannya. Kalaupun ditengah perjalanan mereka menemukan kendala dan membutuhkan pendapat hukum, pihaknya akan sangat terbuka menerimanya melalui perangkat Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). “Masa kita tidak beri bantuan hukum atau istilahnya pendapat hukum, cuma bukan ke TP4,” jelasnya.

Disamping memutus pendampingan proyek, lanjut Edi Nursapto, sebagai tindak lanjut atas instruksi Jaksa Agung nomor 7 tahun 2019 tentang pelaksanaan Kepja nomor 345 tentang pencabutan pembentukan TP4D tersebut, pihaknya tidak lagi menerima permohonan pendampingan. Tetapi mulai menginventarisir semua proyek pembangunan pemerintah yang didampingi sejak terbentuknya TP4D 2016 lalu.

Terpisah Ketua Tim TP4D Dompu, Ahmad Sulhan, SH., dikonfirmasi soal jumlah keseluruhan proyek pendampingannya tahun ini menyebutkan sekitar 30an. Sebagian besar diantaranya berjalan lancar kecuali proyek pemasangan pipa PDAM yang kini menuai penolakan dari warga Desa Oo. “Yang terlanjur kita dampingi ini lagi kita data, kan yang bermasalah cuma satu. Masalah pemasangan pipa di Oo itu,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

PA Dompu Tangani 1.199 Perkara Perceraian Dompu (Suara NTB) – Kasus perceraian di Dompu terus mengalami peningkatan. Dari Januari hingga 3 Desember 2019, sudah tercatat 1.199 perkara. Sebanyak 875 diantaranya merupakan cerai gugat dan 324 sisanya permohonan.

Panitera Pengadilan Agama (PA) Dompu, Suharto, S.Ag, kepada wartawan di ruang kerjanya mengungkapkan, jika melihat data sementara di penghujung tahun ini dipastikannya terjadi peningkatan perkara perceraian yang terbilang siginifikan dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau dilihat datanya sudah pasti meningkat, cuma saya ndak ingat berapa total 2018 kemarin. Intinya setiap tahun kita terus meningkat angka pereceraian,” ungkapnya.

Dari 1.199 perkara gugatan dan permohonan yang diterima itu cukup dominan datang dari kalangan masyarakat umum. Termasuk mereka yang terpaksa menikah dini lantaran terjerumus dalam pergaulan bebas. Sementara untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya sebagian kecil.

Soal pemicunya, lanjut Suharto, tidak jauh berbeda sebagaimana dialami ratusan keluarga yang pernah mengajukan permohonan pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti misalnya kehadiran orang ketiga, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga lantaran sang suami sibuk berjudi, minum-minuman keras dan sebagainya. Terkadang ada yang tidak siap secara pesikologi kerena usia pernikahan mereka yang belum ideal.

“Kalau ASN ada tapi tidak terlalu banyak. Untuk penyebabnya masih biasa seperti kemarin-kemarin, ada faktor ekonomi termasuk orang ketiga,” ujarnya.

Kendati perkara yang masuk cukup tinggi, tambah dia, tidak semuanya berakhir dengan perceraian. Terkadang beberapa pasangan suami istri berhasil rujuk kembali setelah dilakukan mediasi terkait persoalan-persoalan yang dihadapi. “Untuk dispensasi kawin sendiri perubahan aturan kemarin, selama tiga bulan sudah 23 permohonan, mereka ini rata-rata yang hamil di luar nikah,” pungkasnya. (jun) Suharto

Bima (Suara NTB) – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 di Kabupaten Bima resmi ditutup tanggal 26 November 2019. Tercatat, sebanyak 10.225 orang mendaftar dari 241 formasi yang disediakan.

(Suara NTB/uki)

(Suara NTB/Uki)

Akhir Tahun, Lima Desa Belum Serahkan SPJ Bima (Suara NTB) – Hingga awal Bulan Desember 2019 ini. Ternyata masih ada beberapa Desa di Kabupaten Bima yang hingga kini belum menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunana Dana Desa (DD) tahap II. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Tajuddin SH kepada Suara NTB. Kata dia, karena beTajuddin lum menyerahkan SPJ, pihaknya tidak merealisasikan DD tahap III. “Kalau tidak salah ada lima desa yang belum menyerahkan SPJ DD tahap II sampai dengan hari ini,” katanya.

Menurutnya lima Desa salahsatunya Desa Sondosia Kecamatan Bolo yang belum menyerahkan SPJ tersebu karena ada kendala persoalan hukum. Menurutnya penggunaan DD tahap I dan II Desa Sondosia sedang diproses Aparat Penegak Hukum. “Ada kendala persoalan hukum. Begitupun empat desa lainnya,” katanya.

Tajuddin mengaku, DD tahap III telah dicairkan sejak bulan September dan Oktober kemarin. Sedangkan penggunaannya, sebagian banyak desa dalam tahap menyelesaikan laporan.

“Kita terus memacu semua Desa agar bisa menyelesaikan dan mendorong selesai pada bulan Desember ini,” katanya.

Tidak hanya itu, Ia juga menambahkan pada Tahun 2020 mendatang, DD untuk Kabupaten Bima ada peningkatan yang signifikan. Selain untuk program, peningkatan anggaran itu untuk meningkatkan kesejahteraan Aparat Desa.

“Untuk nominal detailnya saya tidak bisa rincikan secara pasti. Tapi yang jelas ada peningkatan yang signifikan untuk semua Desa,” pungkasnya. (uki)

Halaman 7

Abdurahman

Demikian disampaikan Kabid Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kabupaten Bima, Abdurahman S.Sos kepada Suara NTB, Rabu (4/12). “Jumlah pelamar CPNS 2019 yang tercatat ada 10.225 orang.

Jumlah ini didominasi guru,” katanya.

Menurutnya, jumlah pelamar yang mendaftar CPNS tahun 2019 lebih banyak jika dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. Bahkan jumlah 10.223 itu, lanjutnya, Kabupaten Bima berada pada posisi terbanyak ketiga di NTB. “Di NTB, Kabupaten urutan ketiga di bawah Lombok Tengah urutan pertama dan Lombok Timur urutan kedua yang paling banyak mendaftar CPNS 2019,” katanya.

Abdurahman mengaku kuota CPNS tahun 2019 Kabupaten Bima sebanyak 241 formasi yang tersedia. Namun kebanyakan pelamar yang mendaftar didominasi para guru.

Mulai dari IPA, IPS, Guru kelas,

hingga guru Agama.

“CPNS yang dibutuhkan ada 241 formasi. Tapi yang mendafrar puluh ribuan, didominasi guru IPA dan IPS,” katanya.

Menurutnya, sampai saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi administrasi berkas pelamar. Rencananya hasil itu akan diumumkan secara bersamaan seluruh Kabupaten/Kota Provinsi NTB pada 23 Desember mendatang.

“Masih tahap verifikasi administrasi sampai dengan 12 Desember. Untuk pengumuman kelulusan administrasi belum disepakati, tapi rencananya tanggal 23 Desember,” katanya.

Untuk itu, Abdurahman meminta para pelamar untuk

terus memantau perkembangan informasi di website resmi BKD hingga BKN. Serta bisa melihat pengumuman dan jadwal tahapan CPNS 2019.

“Informasi tentang CPNS 2019 bisa diakses situs resmi BKD Daerah Provinsi hingga BKN,” katanya.

Ia menambahkan, untuk jadwal seleksi Kompetnesi Dasar (SKD) direncanankan akan digelar akhir Januari atau awal Februari 2020 mendatang.

Yang dipusatkan di kampus Vokasi Unram Sondosia.

“Untuk kepastian jadwal tes CPNS 2019 kami masih menunggu informasi dari BKN. Sementara proses seleksi masih menggunakan sistem yang sama seperti tahun sebelumnya,” pungkasnya. (uki)

Tuntut Pokmas Dibentuk Ulang, Warga Hentikan Proyek Drainase Kota Bima (Suara NTB) Pengerjaan proyek drainase di Lingkungan BTN Sadia Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota yang menggunakan dana Kelurahan sebesar Rp50 juta dihentikan sejumlah pemuda dan warga setempat, Rabu (4/12).

Pengerjaan sepanjang 70 meter itu dihentikan karena ada dugaan tidak melewati aturan dan mekanisme. Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana pekerjaan diduga ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kelurahan.

“Kami hentikan pengerjaan drainase karena Pokmas cacat hukum,” kata Wakil Ketua Pemuda BTN Sadia, Adi Tovan.

Adi mengaku Pokmas sebagai pelaksana pekerjaan diduga hanya dibuat dan ditunjuk begitu saja oleh Pemerintah Kelurahan. Tanpa melibatkan masyarakat, pemuda, RT dan RW. “Untuk kami meminta agar Pokmas dibentuk ulang sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku,” katanya.

Selain menyorot Pokmas, Adi juga mempertanyakan papan informasi yang tidak dipasang di lokasi pengerjaan proyek tersebut. Padahal papan informasi adalah kewajiban dalam pengerjaan proyek

apapun. “Tidak adanya papan informasi menunjukkan bahwa proyek ini ada indikasi diluar aturan,” katanya.

Sementara Lurah Sadia Kecamatan Mpunda, Abdul Rajak SE, membantah tidak melibatkan RT dalam pembentukan Pokmas. Kata dia, bukan saja RT, namun juga RW hingga LPM. “Tidak benar kita tidak RT dan RW. Kita juga melibatkan LPM kok saat membentuk Pokmas kemarin,” katanya.

Menurutnya dari pertemuan dengan RT, RW dan LPM tersebut, di Kelurahan Sadia terbentuk lima Pokmas.

Ia mengaku, lima Pokmas itu mengerjakan beberapa item pengerjaan yang anggarannya dari Dana Kelurahan Rp300 juta yang diperoleh. “Untuk drainase saja anggaran Rp50 juta. Selain itu ada juga pemberdayaan untuk kaum perempuan,” katanya.

Abdul Rajak menambahkan, pengerjaan infrasruktur dan pemberdayaan dengan menggunakan dana Kelurahan dimulai sejak Bulan Agustus kemarin dan dijadwalkan berakhir 15 Desember mendatang. “Sudah jalan sejak bulan Agustus kemarin. Bulan Desember ini tahap penger-

(Suara NTB/uki)

HENTIKAN - Sejumlah warga dan pemuda menghentikan pengerjaan proyek drainase dari Dana Kelurahan di Lingkungan BTN Sadia Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda, Rabu (4/12). jaan selesai,” katanya.

Meski begitu, Ia berharap kepada sejumlah warga dan pemuda yang memberhenti-

kan pengerjaan proyek drainase agar bisa membicarakan dengan baik. Supaya tidak berdampak pada mandeknya

pengerjaan. “Kita harap ada solusi. Tidak ada lagi penolakan lagi. Ini murni hanya miskomunikasi,” harapnya. (uki)

Kades Rababaka Diperiksa Penyidik

(Suara NTB/ula)

IBI - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin menyerahkan plakat suvenir kepada Ketua IBI Provinsi NTB pada acara musyawarah IBI Kabupaten Dompu, Rabu (4/12).

Cegah Kasus Stunting

Bupati Dukung Miliki Sertifikat Jadi Syarat Nikah Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mendukung kebijakan Mentri Agama RI terkait sertifikat pra nikah sebagai syarat pasangan yang akan menikah. Kasus stunting menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia, dan menikah di usia dini menjadi salah satu pemicunya.

“Untuk menikah, anakanak kita harus punya sertifikat. Ada banyak orang mengkritisi kebijakan ini. Saya dukung. Kenapa? Hasil penelitian, salah satu penyumbang stunting di Indonesia menikah pada usia dini. Orang stunting di Indonesia, 40 persennya bukan dari keluarga miskin. Tapi mereka adalah keluarga menengah ke atas. Jadi persoalan gizi bisa kita abaikan. Berarti ada sumber-sumber lain yang menyumbang terjadinya stunting. Antara lain itu tadi, menikah pada usia dini,” kata H. Bambang M. Yasin pada acara Musyawarah Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Dompu di paruga Samakai Dompu, Rabu (4/12).

Dikatakan H. Bambang, masalah stunting dan rabies menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Dompu. Ini adalah persoalan yang tidak berdiri sendiri. Stunting, meskipun hasil - hasil penelitian menyebutkan tidak semata-mata karena gizi buruk, tapi juga ada variebel lain yang ikut menentukan. “Maka kita sepakati,

bahwa kita perlu lebih bersinergi menyelesaikan masalah-masalah ini,” ungkapnya.

Syarat usia menikah saat ini 19 tahun untuk perempuan dan 23 tahun untuk laki-laki. Pada usia ini, rahim sudah bisa mengandung secara normal dan emosinya sudah stabil. Terhadap laki-laki, usia itu dinilai sudah lebih dewasa menjadi kepala rumah tangga. Tapi pernikahan dini harus terjadi akibat pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan. Ketika hendak dicatatkan pernikahannya, harus melalui putusan Pengadilan Agama (PA) dan putusan itu akan dikeluarkan apabila ada surat keterangan dokter.

H. Bambang meminta, mensosialisasikan dampak pernikahan dini ini kepada masyarakat harus menjadi bagian dari program IBI Kabupaten Dompu. Terlebih para bidan yang sering bersama masyarakat dalam melayani pemeriksaan kesehatan kandungan dan melayani persalinan ibu melahirkan. “Jadi menikah di usia dini harus menjadi bagian dari program bidan untuk menjelaskannya ke masyarakat. Karena kalau menikah dini, anaknya akan stunting,” jelas H. Bambang.

Terkait nasib bidan, H. Bambang meminta untuk tidak berkecil hati dan pesimis dalam menghadapi masa depan. Dari 630 orang bidan di Dompu telah diketahui hanya sebagian kecil yang berstatus PNS. Itu

bukan karena kurangnya perhatian Bupati dan Pemda Dompu, tapi karena formasi PNS ditetapkan pemerintah pusat.

“Sekarang kami sedang memperjuangkan P3K di 2020 nanti akan kita prioritaskan pada tenaga-tenaga fungsional yang sudah bekerja. Bidan, guru dan sebagainya yang sudah eksis bekerja membantu masyarakat, membantu program pemerintah dan sudah saatnya mendapatkan kompensasi memadai,” katanya.

Sebelumnya, Ketua IBI Kabupaten Dompu, Suhada, A.Md.Keb mengaku, keberadaan bidan jarang diperhatikan dan diapresiasi. Padahal bidan memiliki peranan penting dalam akses perempuan dan pelayanan kebidanan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik selama kehamilan, persalinan, kesehatan reproduksi, termasuk KB. Berdasarkan riset kesehatan dasar (riskesdas) tahun 2018, pemeriksaan kehamilan di bidan 85 persen, pertolongan persalinan 62,7 persen dan 25 persen di praktik bidan mandiri. Pada 2018, Kabupaten Dompu zero dengan kematian ibu melahirkan dan itu tidak lepas dari peran fungsi bidan. Saat ini, anggota IBI Kabupaten Dompu mencapai 630 orang dan hanya 130 orang yang berstatus PNS dan 500 orang sebagai sukarela. “Kita minta agar mereka ini dapat diperhatikan,” ungkap Suhada. (ula)

Dompu (Suara NTB) – Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno akhirnya memenuhi panggilan penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Rabu (4/12). Agendanya, pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi DD/ ADD tahun 2018.

Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan, ini merupakan pemeriksaan perdana terhadap yang bersangkutan setelah sebelumnya puluhan saksi dihadirkan penyidik.

“Ini pemeriksaan awal terkait dengan pengelolaan DD/ ADD-nya. Ada hubungan juga dengan Lapdu dari masyarakat karena keterkaitannya sebagai pengguna anggaran,” kata dia.

Secara umum materi pokok pemeriksaan berkaitan dengan program pemerintahan desa tahun 2018 lalu, terutama yang dilaporkan bermasalah dan menjadi sumber penyimpangan. Seperti misalnya bantuan pembangunan masjid, rabat gang, rehab kantor desa, pengadaan bibit sapi serta program fisik dan non fisik lainnya.

Mengacu pada laporan awal, dokumen serta keterangan saksi-saksi yang sudah dihadirkan baik dari unsur perangkat desa maupun warga sekitar, diakui M. Isa Ansyori, indikasi perbuatan melawan hukum tersebut memang ada. Namun mengingat prosesnya masih pada tahap penyelidikan sehingga tak bisa dibeberkan secara detail.

“Ada perbuatan di sana cuma belum bisa kita sampaikan secara terbuka di dalam penyelidikan ini, yang penting ada indikasi makanya kita tindaklanjuti,” jelasnya.

Selain untuk menggali sejauhmana kebenaran informasi yang disampaikan puluhan saksi sebelumnya. Penyidik tak menutup ruang jika memang ada nama-nama baru yang terungkap dalam pemeriksaan ini. Apakah itu penerima bantuan bibit sapi atau pelaksana program pemerintahan desa lainnya.

“Ini kita anggap sebagai pemeriksaan yang terakhir untuk saksi. Dari sini mungkin ada nama-nama baru yang disebut oleh beliau maka kita lakukan pemeriksaan lagi,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

DIPERIKSA - Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno saat diperiksa penyidik Pidsus Kejari Dompu, Rabu (4/12).

SUARA NTB Kamis, 5 Desember 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Aplikator Diduga Telantarkan RTG Tanak Kaken Mataram (Suara NTB) Polres Lombok Timur mendalami indikasi korupsi pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Desa Tanak Kaken, Sakra, Lombok Timur. Aplikator UD MG diduga tidak menyelesaikan pembangunan rehabilitasi 11 rumah korban terdampak gempa. Aplikator tersebut mendapat kontrak kerjasama sebesar Rp413,7 juta.

“Kami masih memerlukan keterangan ahli dari Dinas PU untuk menghitung fisik bangunan,” beber Kasatreskrim Polres Lombok Timur AKP Made Yogi Purusa Utama dikonfirmasi Rabu (4/12) kemarin. Dia menjelaskan, pihaknya sudah memanggil ahli konstruksi dari Dinas PUPR Lombok Timur.

Ahli tersebut nantinya akan menghitungan progres bangunan yang sudah terbangun.

“Ahli masih menghitung fisik. Kami masih menunggu ahli fisik dari Dinas PU turun ke lokasi di Tanak Kaken,” terangnya. Perhitungan fisik dari ahli itu, sambung Yogi, menurutnya untuk menjadi dasar penyidik mendalami indikasi korupsi dalam proyek nasional rehabilitasi gempa Lombok tersebut.

“Dasar ahli itu baru bisa kami ke arah selanjutnya,” ucapnya.

Setelah menerima laporan pada Agustus lalu, penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Lotim sudah mengklarifikasi 11 orang saksi. Diantaranya, Ketua, Bendahara, dan anggota Pokmas Tanak Kaken, serta saksi dari BPBD Lombok Timur.

Informasi yang dihimpun, 11 rumah anggota Pokmas Tanak Kaken Sakra belum diselesaikan pembangunannya. Pokmas menjalin kerjasama dengan UD MG milik AK. Aplikator itu mendapat kontrak pengerjaan sebesar Rp413,78 juta. (why)

Tentukan Arah Dukungan

Hanura Tak Mau Terseret Arus Partai Besar Mataram (Suara NTB) Meski hanya punya satu kursi di DPRD, Partai Hanura tak mau latah dalam arus konstelasi politik yang dibangun oleh sejumlah partai besar. Karena itu dalam hal memberikan arah dukungan terhadap calon kepala daerah di Kota Mataram, Hanura tetap akan menjaga posisi tawarnya.

Hal itu disampaikan Ketua tim penjaringan calon Kepala daerah DPC Hanura Kota Mataram, Ahmad Ispan. “Kami harus tetap menjaga juga marwah partai ini. Meski Hanura punya satu kursi, tapi kami tidak akan sembarangan memberikan dukungan. Karena walaupun kami kecil jangan dianggap remeh,” ujarnya.

Ditegaskan Ispan bahwa partainya menyadari diri jika hanya punya satu kursi, dan tentu juga tidak memaksakan diri untuk dihitung sama dengan partai yang punya banyak kursi di DPRD. Akan tetapi ia tidak mau partainya tidak dihitung, karena bagaimanapun juga Hanura punya mesin politik yang patut untuk diperhitungkan.

Diketahui di DPRD Kota Mataram, ada empat partai yang masing-masing hanya punya satu kursi, yakni Hanura, kemudian Nasdem, PKPI dan Partai Berkarya. Dalam rangka meningkatkan posisi tawar Partai Gurem tersebut, Hanura berinsiatif membangun komunikasi politik dengan ketiga partai tersebut untuk menggabungkan kekuatan dalam satu ikatan komitmen koalisi.

“Memang harapan kami tiga partai selain Hanura bisa sejalan.

Karena itu kami akan segera lakukan komunikasi degan gabungan partai ini. Koalisi partai kecil ini Ibarat lidi, kalau hanya sendirisendiri susah, tapi kalau bersama bisa menyapu bersih,” ujarnya.

Meskipun sudah menyatukan kekuatan dengan sesama Partai Gurem, jika merujuk pada persyaratan jumlah minimal kursi untuk bisa mengusung pasangan calon masih belum mencukupi.

Karena itu Hanura juga tidak menutup diri untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai besar lainnya. Setidaknya jika empat partai itu berhubungan dan menjadi empat kursi, dalam posisi tawar untuk berkoalisi bisa lebih besar.

“Kami sadar tidak cukup untuk mengusung calon, karena itu komunikasi koalisi juga kita bangun termasuk dengan partai besar, seperti dengan Golkar, PDIP dan Gerindra. Tapi di sini kan kami tidak mau mengekor dan ikut-ikutan. Karena bagaimanapun kami punya jati diri punya kans untuk bermain dalam pilkada,” ucapnya.

Diketahui Hanura sudah mulai membuka penjaringan bakal calon sampai tanggal 20 Desember mendatang. Semua kandidat yang mau diusung harus mengikuti mekanisme dan proses internal Hanura. Ispan memastikan bahwa partainya hanya akan mendukung kandidat yang memiliki kualitas dan elektabilitas yang memiliki peluang untuk memenangkan Pilkada. (ndi)

Diduga Edarkan Narkoba, Seorang Warga Ditangkap Mataram (Suara NTB) Penghasilannya sebagai tukang cabut bulu ayam potong membuat UA (25) cari duit sampingan. Pria ini diduga mengedarkan sabu sejak sebulan belakangan ini. Dia mendapatkan suplai dari bandar di Masbagik, Lombok Timur. Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa menerangkan, tersangka UA sudah mengenal narkoba sejak tahun 2015.

Awalnya hanya coba-coba. Tetapi kemudian, dia beralih jadi pengedar. “Dalam sebulan belakangan ini, dia sudah memesan lima kali. Dia ngambil tiap 5 gram,” ujarnya dikonfirmasi Rabu (4/12) kemarin. UA ditangkap di rumahnya di Karang Taliwang, Cakranegara, Mataram. Tersangka kepergok saat hendak mengedarkan. Dia bahkan sempat membuang barang bukti dua dari total tiga poket sabu.

“Dia mau transaksi. Begitu kita datang, dua poket dia buang di sungai kecil. Di dalam jok motornya ditemukan satu poket lagi,” kata Adi. Tersangka UA tidak bisa mengelak dan langsung mengakui sabu itu sebagai miliknya. Total beratnya 5,86 gram. Dia mengakui membeli sabu itu per gramnya Rp1 juta. “Tersangka mengakui memesan barang dari Masbagik, Lombok Timur. Sabu itu kemudian dijual kembali dengan dia mengambil keuntungan 50 persen,” beber Adi. Adi menambahkan, tim masih menyelidiki keterlibatan bandar berinisial N yang diduga sudah menyuplai UA dengan sabu sebanyak lima kali pengiriman. “Masih dikejar,” pungkasnya. Selain sabu, barang bukti lain yang turut disita yakni motor yang dipakai tersangka Honda Vario DR 6645 CV. Tersangka UA dijerat dengan pasal 112, 114, dan atau pasal 127 UU RI No35/2009 tentang narkotika, yang ancaman penjaranya minimal empat tahun dan paling lama 20 tahun. (why)

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Tersangka pengedar narkoba 5,86 gram digiring ke ruang tahanan Polresta Mataram, Rabu (4/12).

(Suara NTB/ndi)

PERTEMUAN - Balon Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu saat melakukan pertemuan baru-baru ini dengan Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat dengan petinggi PBB dalam rangka lobi dukungan politik.

Pilkada KLU

Djohan Sjamsu Sebut Didukung Lima Partai

Mataram (Suara NTB) Ketua DPC PKB Kabupaten Lombok Utara (KLU) Djohan Syamsu menyebut partai koalisi yang akan menjadi pengusungnya pada Pilkada serentak 2020, sudah nyaris rampung. Pasalnya komitmen partai koalisi yang akan jadi kendaraan politiknya itu, tinggal diformalkan.

Demikian disampaikan Djohan Sjamsu saat ditemui di Kantor DPW PKB Provinsi NTB, Rabu (4/12) kemarin.

“Kan sudah jelas statement partai-partai itu begitu (mendukung kita, red.). Sehingga sudah bisa kita pastikan dukungan partai-partai itu sudah 90 persen. Cuma kan ini belum formal saja,” katanya.

Namun demikian Djohan masih menunggu kepastian

formal dukungan partai-partai itu dari DPP masing-masing. Karena yang mengeluarkan rekomendasi dukungan yang akan digunakan untuk mendaftar di KPU ada rekomendasi dukungan yang dikeluarkan dari DPP. Diketahui sejumlah partai telah membangun komitmen untuk berkoalisi di sejumlah daerah, termasuk di KLU sedang melakukan finalisasi ke

DPP. Namun di tengah dinamika politik yang masih berlangsung dinamis, arah dukungan masih terbuka untuk berubah. Mantan Bupati KLU itu juga memastikan peluang arah dukungan partai yang sudah menyatakan dukungan kepada dirinya itu akan sangat kecil.

“Biasanya kalau daerah sudah sepakat, pusat juga sepakat, karena kan yang

Minimalisir Potensi Konflik Pilkada 2020

KPU Didorong Kedepankan Keterbukaan Informasi Publik Mataram (Suara NTB) Dalam setiap konstestasi pemilu tidak pernah terlepas dari berbagai dinamika dan permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secara tepat. Dalam situasi seperti itu, penyelenggara pemilu dituntut harus mampu menyelesaikan semua persoalan yang timbul secara cepat dan tepat dengan mengacu pada pedoman regulasi yang ada.

Hal itu diungkapkan Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud, dalam forum Rapat Pimpinan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-NTB, yang berlangsung 2-4 Desember 2019.

Ditegaskannya, bahwa menjadi penyelenggara pemilu harus solutif, di mana penyelenggara pemilu harus mampu menyelesaikannya secara mandiri dan dipertanggungjawabkan secara yuridis dan etis dalam setiap problem pemilu yang muncul.

“Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, 2020, tanggung jawab mutlak penyelenggaraannya adalah KPU Kabupaten/Kota.

Sementara KPU Provinsi hanya melaksanakan fungsi supervisi dan asistensi. Karena itu jika, ditemukan ada persoalan, maka KPU kabupaten/kotalah yang harus menyelesaikannya secara mandiri,” jelasnya.

Ditekankan Suhardi, dalam menyelenggarakan pemilu hal yang tidak kalah pentingnya dilakukan penyelenggara adalah transparansi informasi dan terbuka atas kritik saran dari

(Suara NTB/ist)

RAPIM - KPU Provinsi NTB saat melakukan rapat pimpinan dengan KPU kabupaten/kota di NTB dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. masyarakat. Sebab dengan keterbukaan dan transparansi, bisa meminimalisir potensi kegaduhan dan juga konflik dalam Pemilu.

“Kita sudah memiliki pengalaman yang baik dalam transparansi informasi ini. Buktinya kita sudah menerima penghargaan nasional dalam kategori transparansi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal ini harus menjadi motivasi untuk mensukseskan pemilihan 2020,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, anggota KPU Provinsi NTB, Yan Marli menambahkan terkait pentingnya seluruh penyelenggara pemilu di NTB untuk mengikuti perkembangan JDIH KPU. “JDIH adalah jendela informasi regulasi KPU yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas. Jadi penyelenggara harus terus mengupdate pemahaman terkait regulasi tiap tahapan, dan

itu bisa didapatkan melalui JDIH,” katanya.

KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020, juga diingatkan bahwa pengumuman syarat dukungan bakal calon perseorangan harus dilakukan mulai tanggal 3 Desember 2019.

“Tidak boleh ada satu kabupaten/kota yang tidak mengumumkan syarat dukungan bakal calon perseorangan” katanya.

Penyelenggara juga dingatkan harus memahami bahwa sosialisasi adalah upaya yang mengarah kepada peningkatan kuantitas partisipasi. Sementara pendidikan pemilih mengarah kepada upaya peningkatan kualitas partisipasi. Karenanya penyelenggara pemilu harus bisa melaksanakan keduanya secara sinergis, agar tercapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas partisipasi. (ndi)

Ketika ditanya soal calon wakil yang akan mendapatkan dia. Djohan mengatakan bahwa sampai dengan saat ini belum ada figur yang dia sudah tetapkan jadi wakilnya. Penentuan wakil akan dilakukan setelah melihat hasil survei.

Karena ia sendiri mengharapkan wakil yang diambilnya bisa ikut mendongkrak elektabilitas dan suara.

“Posisi wakil, masih saya survei, karena itu kita belum bisa menjelaskan. Tapi Insya Allah akhir Desember sudah ada hasil surveinya dan kita akan langsung deklarasi paling lambat awal Januari (2020),” pungkasnya. (ndi)

tahu konstelasi dan figur yang akan didukung itukan daerah, pusat tinggal mengamini saja.

Karena itu, Insya Allah sudah 90 persen ke kita,” katanya.

Disebutkan Djohan partai yang sudah berkomitmen untuk berkoalisi mengusung dirinya sebagai kandidat bakal calon Bupati KLU 2020, ada lima partai, yakni Gerindra, PKS, PDI-P, PKB dan juga PBB. Dukungan dari lima partai itupun diberikan tanpa syarat wakilnya harus dari salah satu partai itu. “Belum ada yang ajukan wakil, soal wakil kita akan berembuk bersama dengan partai-partai ini nanti,” katanya.

Diduga Jaringan JAD Mataram (Suara NTB) Densus 88 Antiteror masih memeriksa enam terduga teroris yang diamankan di Kota Bima dan Sumbawa. Mereka diduga berasal dari kelompok Jaringan Ansharut Daulah, yang dikenal menyasar anggota polisi sebagai tujuan aksi terornya. Mereka sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana menjelaskan, anggota JAD tersebut masih beraktivitas menjalankan misi kelompoknya.

Para anggota itu diduga merencanakan aksi teror.

“Memang aktivitas itu masih ada dari kelompok ini. Aktivitas mereka masih ada di NTB. Jaringan JAD, Jamaah Ansharut Daulah yang terkait dengan masalah terorisme,” paparnya dikonfirmasi Rabu (4/12) kemarin. Dia menambahkan, enam orang yang diduga terkait jaringan JAD itu kini masih dalam masa pemeriksaan. Belum diketahui apakah para terduga pelaku tersebut akan melaksanakan rencana aksinya. “Masih dalam pengembangan,” ujarnya.

Dari analisa keamanan wilayah NTB, Nana menyebutkan aktivitas terorisme di Indonesia termasuk NTB berkaitan dengan perkembangan ISIS di wilayah asalnya, Suriah. “Kelompok ini kita tahu dengan perkembangan ISIS di Timur Tengah yang sudah mulai dipukul mundur. Kemudian di beberapa negara banyak yang pulang, termasuk Indonesia,” terangnya.

Mereka eks-Suriah itu, imbuh Kapolda, selama ini dalam pantauan. Kapolri memiliki kebijakan meredam dan menekan paham terorisme. Polda NTB menindaklanjutinya dengan memantau pergerakan para terduga pel-

(Suara NTB/why)

Nana Sudjana akunya. “Dalam upaya pemantauan kita, kita memaksimalkan program deradikalisasi dan kontraradikalisme. Bersama-sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat menangkal pengaruh paham ini,” tegas Nana.

Diberitakan sebelumnya enam orang diamankan dari dua tempat berbeda pada Sabtu (30/ 11) lalu. Salah satu pentolan JAD, MZ bin Seff diamankan lebih dulu bersama Bono alias IF di BTN Penatoi, Mpunda, Kota Bima, setelah melalui aksi pengejaran. Pelaku berinisial OW, diamankan di Pasar Sape, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima setelah dikejar dari Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

Pria berinisial AG yang juga asal Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ditangkap di Jalan Raya Kelurahan Rontu, Raba, Kota Bima. Menyusul kemudian MR alias Anas, ditangkap di Kelurahan Panaraga, Raba, Kota Bima. Sementara yang diamankan di Jalan Raya Taliwang-Sumbawa, yakni AS, warga Seteluk, Sumbawa Barat yang merupakan residivis kasus terorisme. (why)

Kasus Fee Proyek Kawasan Wisata

Tuntas, Penyidikan Tersangka IJ Mataram (Suara NTB) Jaksa penuntut umum Kejari Mataram menahan Kadispar Lombok Barat nonaktif, IJ. Penahanan itu dalam rangka pelimpahan tahap dua berkas kasus fee proyek penataan kawasan wisata Pusuk Lestari. Berkas dakwaan selanjutnya disusun untuk dilimpahkan ke pengadilan. Kepala Kejari Mataram Yusuf menerangkan bahwa berkas perkara dengan tersangka Ispan sudah dinyatakan lengkap.

“Penuntut umum melanjutkan penahanan dari penyidik,” terangnya, Rabu (4/12) saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Penahanan itu melengkapi proses pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti.

Yusuf menerangkan, penahanan itu berlaku untuk 20 hari.

“Sambil menyusun berkas dakwaan untuk pelimpahan ke pengadilan,” imbuhnya. Dari hasil penyidikan, dia mengatakan, tersangka Ispan masih berkeras uang itu merupakan uang pinjaman. Meskipun tersangka tidak bisa menunjukkan buktibukti peminjaman tersebut. saksi PPK menyatakan tidak pernah meminjami Ispan uang.

Lebih lagi, tersangka mengaku sebagian uang itu merupakan gajinya sebagai PNS dan Kepala Dinas. Bendahara Dispar Lombok Barat menyatakan pada hari itu tidak ada melakukan pembayaran gaji kepada IJ. Uang yang disita totalnya Rp95

juta. “Yang dari proyek Pusuk RP72 juta. sisanya itu katanya uang gaji. Keterangan bendahara tidak ada cairkan gaji hari itu.

Pinjaman PPK juga tidak kita temukan faktanya,” ujar Yusuf.

Dalam kasus itu, IJ disangka melanggar Pasal 12e dan atau Pasal 12b dan atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. IJ diamankan Selasa (12/11) lalu di ruang kerjanya bersama barang bukti uang tunai Rp95 juta. Dia diduga meminta sejumlah uang dari kontraktor yang dibawa Kabid.

(Suara NTB/why)

DIBAWA KE LAPAS - Kadispar Lombok Barat nonaktif, IJ duduk di mobil tahanan saat akan dibawa ke Lapas Mataram.

Tersangka diduga meminta fee dari proyek penataan kawasan wisata Pusuk Lestari,

Batulayar, Lombok Barat senilai Rp1,588 miliar yang dikerjakan CV Titian Jati. (why)

Kamis, 5 Desember 2019

SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS

Halaman 9

PENDIDIKAN STAHN Gde Pudja Laksanakan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Langkat, Sumut

SUARA NTB Kamis, 5 Desember 2019

Halaman 10

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat lintas nusantara di Dusun VI Kampung Bali Desa Paya Tusam, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kegiatan itu dilaksanakan dari Rabu (27/11) sampai dengan Minggu (1/12) lalu.

KEGIATAN ini diawali dengan laporan Ketua Panitia Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat Kelompok IV Program Studi Filsafat Agama Hindu STAHN, Gde Pudja Mataram, Srirahayu Puspawati, M.A, dengan memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan bersama tim pelaksana/ Pembina di Dusun Kampung VI. Kemudian diikuti sambutan Kepala Desa Paya Tusam, Surrato, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Langkat, Terang Ate Subakti, S.Pd.H., serta Kepala Dusun Kampung VI Kampung Bali, I Nyoman Sutejo.

Pembimas Hindu Kota Medan, Antonikuil Sembiring, S.Ag.,

M.Si., memberikan sambutan serta ucapan terima kasih atas terlaksananya kegiatan di Dusun VI Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

“Agar STAHN Gde Pudja Mataram dapat kembali dan mendatangi kantong-kantong umat Hindu di sini,” katanya.

Selanjutnya didampingi oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAHN Gde Pudja Mataram Drs. I Ketut Sumada., M.Ag., Ketua STAHN Gde Pudja Mataram yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Jurusan Brahmawidya Program Studi Filsafat Agama Hindu, I Gusti Komang Kembarawan, S.Ag.,

M.Ag, menyatakan kegiatan itu terlaksana berdasarkan Keputusan STAHN No. 1059 Tahun 2019 Tanggal 12 November 2019 dengan Biaya DIPA STAHN Gde Pudja Mataram Tahun 2018 tanggal 15 Desember 2018. “Mewakili lembaga besar harapan kegiatan ini berjalan sesuai yang diharapkan dan dapat berjalan sukses, dengan ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat Lintas Nusantara ini saya buka secara resmi,” ujarnya.

Tim pelaksana pengabdian berjumlah 9 orang yang terdiri dari 6 orang dosen dan 3 orang mahasiswa. Sementara itu peserta kegiatan pengabdian seluruh warga masyarakat Hindu Dusun VI Kampung Bali Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Sumut yang terdiri dari 24 KK. Bentuk kegiatannya adalah dharma wacana, dharma tula, pelatihan tari dan yoga. Selain tim pelaksana/pembina, kegiatan diisi dengan mendatang-

kan 3 narasumber di antaranya adalah Antonikuil Sembiring, S.Ag., M.Si., dengan materi Moderasi Beragama Di Era Milinial; Ir. Yanto Raya Tampubolon., M.P., yang merupakan Dosen pada Universitas HKBP Meninson dengan materi Pengabdian Budidaya Kelapa Sawit; Karma Parangin Angin, S.Ag., yang merupakan Penyuluh Agama Hindu Kota Medan dengan materi Hindu Menghadapi Era Globalisasi.

Selain itu, dari tim pengabdian menyampaikan materi tentang perkembangan Hindu dunia, dharma wacana dan dharma tula, sosialisasi tentang STAHN Gde Pudja, penayangan video STAHN Gde Pudja Mataram, dan pembagian brosur kepada masyarakat, materi tentang upakara yang berkaitan tentang pertanian, dan penguatan nilai-nilai Hindu.

Kegiatan dilanjutkan dengan bantuan dana berupa penandatanganan berita acara serah terima barang den-

STAHN Gde Pudja Mataram Laksanakan Pengabdian Masyarakat di Luwu Timur, Sulsel Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat lintas nusantara di Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Kegiatan itu dilaksanakan dari Rabu (27/ 11) sampai dengan Minggu (1/12). Pengabdian masyarakat itu mengusung tema mengintegrasikan pendidikan seni dan budaya keagamaan Hindu dalam masyarakat kreatif dan inovatif berbasis kearifan lokal.

Ketua Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Luwu Timur, Drs. I Ketut Cameng Mustika, M.Ag., menyampaikan salah satu tri dharma perguruan tinggi yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan, tujuan dari kegiatan pengabdian itu untuk mendapatkan suatu pengalaman di masyarakat tentang kehidupan masyarakat Hindu di daerah transmigrasi.

“Pola hidup seperti apa, dan itu yang kami bawa ke kampus sebagai kegiatan-kegiatan sosial, untuk kita sosialisasikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa secara teori dapat pengetahuan, tapi secara implisit kehidupan sosial bermasyarakatn tidak bisa dikesampingkan. Artinya kita me-

(Suara NTB/ist)

TIM PENGABDIAN - Foto bersama tim pengabdian masyarakat lintas nusantara STAHN Gde Pudja Mataram bersama masyarakat di Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Kegiatan itu dilaksanakan pada Rabu (27/11) sampai dengan Minggu (1/12). madukan kehidupan kampus dengan kehidupan di masyarakat,” katanya.

Ketut Cameng menekankan, keberadaan kampus STAHN Gde Pudja Mataram milik umat Hindu di mana pun berada. “Kami turun ke lapangan agar masyarakat ikut memiliki sekaligus mendukung dengan cara berkuliah di STAHN Gde Pudja,” ujarnya.

Selain I Ketut Cameng Mustika, anggota tim pengabdian lainnya yaitu Yani Timor Prajawati, M.Sn., sebagai sekretaris, sementara anggota yaitu I Made Intaran, S.Ag., M.Pd.H.; Anak

Agung Gede Oka, S.Ag., M.Pd.H.; Ni Made Ria Taurisia Armayani, S.Sn., M.Pd.H.; Desak Made Yoniartini, S.Pd., M. Pd.H.; Ida Bagus Alit Arta Wiguna, M.Pd., Kadek Edi Sanjaya, I Wayan Suwira, dan Ni Komang Surni.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberian materi tentang yoga, seni tari dan merias wajah, pembinaan upakara, dan materi yadnya.

Selain itu, materi tentang aksara Bali dan Tabuh. Pemateri dari tim pengabdian dan juga unsur PHDI dan Pembimas Hindu di daerah itu. (ron/*)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Tim dari STAHN Gde Pudja Mataram yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat lintas nusantara di Dusun VI Kampung Bali Desa Paya Tusam, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara berfoto bersama masyarakat di sana. Kegiatan itu dilaksanakan pada Rabu (27/11) sampai dengan Minggu (1/12). gan No. 1437/Sth.01/KS.01/ 11/22019 diikuti dengan penyerahan 40 meter karpet senilai Rp. 2.500.000,- diberikan oleh Kepala Pusat Penelitian

dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAHN Gde Pudja Mataram Drs. I Ketut Sumada., M.Ag. kepada Ketua Suka Duka Masyarakat

Hindu Dusun VI Kampung Bali Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, I Made Prapto. (ron/*)

UKG Non PNS Dipastikan Digelar Pekan Depan Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memastikan pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) non PNS akan dilaksanakan pada hari Selasa (10/12) pekan depan selama tiga hari. Daftar guru non PNS atau honorer yang tidak memenuhi syarat pada UKG tahun lalu sudah diumumkan. Pada Kamis (5/12) hari ini merupakan batas terakhir verifikasi dari sekolah. Sebanyak 14 sekolah digunakan sebagai tempat ujian.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui di Mataram, Rabu (4/12). Menurutnya, pada pekan ini pihaknya sudah menurunkan daftar guru honorer yang akan mengikuti UKG. Hari ini merupakan verifikasi terakhir dari sekolah.

“Misalnya guru honorer yang sudah tidak di situ (di sekolah), sudah lulus PNS, ada yang tidak lagi mengajar, itu kita hapus,” katanya.

Aidy menyebutkan, pada Sabtu (7/12) dan Minggu (8/12) pihaknya akan mengirimkan surat panggilan dan nomor peserta UKG. Kemudian pada hari Selasa (10/12) mulai dilaksanakan UKG bagi guru honorer. Sekitar 5.800 orang akan mengikuti UKG yang nantinya dilaksanakan dengan metode ujian

berbasis komputer. Pelaksanaan UKG non PNS menggunakan pola ujian berbasis komputer, menggunakan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ada di setiap kabupaten/kota. “Kami gunakan sampai tiga sesi di setiap TUK, tergantung dari daya tampung TUK atau sekolah yang digunakan,” ujarnya.

Pelaksanaan UKG non PNS akan dilaksanakan serentak untuk guru normatif-adaptif, guru produktif, maupun guru SLB. “Kami tidak membedakan produktif dan lainnya, jadwal sama, tetapi mereka mengklik soal sesuai kode,” katanya.

Pihaknya berharap dari pelaksanaan UKG nanti banyak guru yang bisa mendapatkan skor di atas 65 sesuai syarat minimal kompetensi yang diujikan. Nantinya ada tiga substansi kompetensi yang diujikan, yaitu penge-

(Suara NTB/dok)

H. Aidy Furqon tahuan umum dengan bobot 25 persen, pengetahuan pedagogik dengan bobot 35 persen, dan kompetensi profesional atau mata pelajaran yang diajarkan sebesar 40 persen. “Disiapkan 100 soal. Mereka akan mengejarkan setiap sesi dalam jatah waktu 120 menit,” ujar Aidy. (ron)

Unram Kembali Tambah Tiga Guru Besar

(Suara NTB/ist)

BELAJAR MENGAJAR - Proses belajar mengajar di gedung sementara SMPN 2 Gunungsari berjalan lancar.

Usulkan Pembebasan Lahan Tahun Depan

Dikbud Rencanakan Bangun Sekolah Baru SMPN 2 Gunungsari Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) berencana membangun bangunan baru untuk SMPN 2 Gunungsari, langkah ini diambil menyikapi dieksekusinya SMP tersebut oleh pengadilan menyusul Pemda kalah dalam sengketa lahan di tingkat kasasi.

Rencananya tahun depan, pihak Dinas Dikbud akan mengusulkan pengadaan lahan untuk lokasi pembangunan gedung baru SMP. Termasuk pada tahun yang bersamaan juga diusulkan pembangunan gedung sekolah tersebut.

Kepala Dinas Dikbud Lobar, M. Hendrayadi yang dikonfirmasi, Rabu (4/ 12) mengatakan, pihaknya berencana Kepala Dinas Dikbud Lobar membangun M. Hendrayadi bangunan

baru untuk SMPN 2 Gunungsari tahun 2020. Sebab kalau menunggu-nunggu waktu, khawatirnya berdampak terhadap anak-anak karena tak punya sekolah yang jelas. Paling lama kata dia, mereka berada di sekolah relokasi selama 1 tahun.

Menurut dia untuk luas lahan yang dibutuhkan minimal mencapai 1 hektar. “Lokasi lahan banyak sih, tapi nanti tim teknis yang mengkaji sebaiknya di mana. Tapi tahun depan kami akan usulkan untuk pembebasan lahan termasuk untuk pembangunan gedungnya, kalau bisa dalam tahun yang sama,”jelas Hendrayadi.

Terkait kebutuhan anggaran baik untuk pembebasan lahan dan pembangunan gedung baru, pihaknya belum menghitung. Namun diestimasikan, kebutuhan anggaran mencapai di atas Rp 10 miliar.

Pihaknya sudah merelokasi guru, anak-anak SMPN 2 Gunungsari ke gedung sementara. Saat ini mereka aktif belajar. Awalnya ada dua alternatif untuk menangani masalah SMPN 2 Gunungsari yakni pertama sekolah akan merger dan digeser (relokasi). Kalau direlokasi, kata dia, ada beberapa tempat, yakni SMPN 4 Gunungsari, eks puskesmas.

Mengantisipasi terjadinya hal serupa seperti SMPN 2 Gunungsari ? pihaknya sudah mengusulkan paling tidak pengamanan pertama perlu dilakukan penembokan sekolah. Namun akibat penganggaran yang kurang konsisten akibat kemampuan anggaran, sehingga dilakuan penembokan 1-2 sekolah per tahun.

“Kami juga sudah koordinasi dengan BPKAD agar segera sertifikasi aset sekolah ini,”tegas dia. (her/*)

Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) kembali menambah tiga guru besar.

Mereka dikukuhkan di Ruang Sidang Senat Unram, Selasa (4/12). Tiga guru besar yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Amiruddin, SH., M.Hum., dari Fakultas Hukum. Guru besar selanjutnya yang dikukuhkan ialah Prof. Ir. Didi Supriadi Agustawijaya, M.Eng., PhD, dari Fakultas Teknik dan Prof. Ir. Dahlanudin, M.Rur.SC., PhD., dari Fakultas Peternakan.

Ketiga guru besar itu dikukuhkan setelah sebelumnya melalui tahapan yang panjang. Ketiganya dinyatakan memenuhi syarat meraih guru besar setelah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan kementerian.

Prof. Amiruddin dalam pidato pengukuhan guru besar mengangkat judul kritik terhadap rumusan pasal tindak pidana korupsi pasal 3 UU Tipikor. Menurutnya ada yang keliru dalam memahami pasal ini. Penyidik dari Polri maupun Kejaksaan seringkali menjadikan BPKP sebagai acuan menilai kerugian negara.

Padahal lembaga yang paling tepat dijadikan rujukan dasar menentukan ada tidak adanya kerugian negara adalah BPK. Hanya saja seringkali ini tidak dilakukan, sehingga pada saat di pengadilan hal ini selalu jadi pertanyaan.

Apa dasar penyidik menjadikan BPKP sebagai rujukan menilai tidaknya kerugian negara.

Atas dasar itulah, di hadapan para peserta sidang senat terbuka yang dipimpin Ketua Senat Prof. Ir. Mansur Maksum, menyarankan agar penyidik Polri dan Kejaksaan ke depannya bisa menjadikan hasil audit BPK sebagai dasar menentukan ada

(Suara NTB/dys)

PENGUKUHAN - Suasana pengukuhan tiga guru besar Unram, Selasa (4/12). tidaknya kerugian negara pada kasus korupsi. Jangan sampai orang hanya bermimpi langsung ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

Rektor Unram, Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., saat memberikan sambutan menyatakan bahwa menjadi guru besar tidaklah mudah. Setelah menjadi guru besar pun tugas yang diemban tidaklah ringan. Sebab guru besar ditun-

tut untuk membuat publikasi internasional setiap tiga tahun atau publikasi nasional pada setiap tahunnya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak berkarya.

Dia berharap guru besar dapat menjadi sumber inspirasi bagi bapak/ibu dosen, sehingga dapat tercipta suasana akademik yang kondusif untuk mencapai visi misi yang telah dicanangkan. (dys)

SUARA NTB

Kamis, 5 Desember 2019

Pertina Siapkan Enam Atlet di Pra-PON Mataram (Suara NTB) Sukses meloloskan empat atlet di Pra-PON Tinju pertama beberapa bulan lalu, Pertina NTB akan kembali mengirim enam atlet di Pra-PON Tinju Wilayah Tengah dan Timur yang akan berlangsung di Bogor, 14-17 Desember 2019.

Pelatih Tinju NTB, Indah Dugi Cahyono yang dihubungi via ponselnya, Rabu (4/12) mengatakan, keenam petinju yang akan dikirim di Pra-PON Tinju II di Bogor, Jawa Barat (Jabar) adalah Yuda Wiranto di kelas 52 Kg, Furkan (60 Kg), Nasrudin (91 Kg), Shinta Agustin (45 Kg), Karmila (54 Kg) dan Riza Pastika (64 Kg).

Keenam atlet itu terdiri dari dua petinju Pelatda Mayung dan empat atletnya petinju yang dibina Pertina NTB di kabupaten/kota. “Pertina NTB akan mengirim enam atlet. Dua atlet Nasrudin dan Shinta merupakan atlet Pelatda Mayung NTB, dan empat atlet di luar Pelatda Mayung,” ucapnya.

Penunjukan enam atlet yang akan ambil bagian di Pra-PON kedua itu sudah disetujui oleh Pertina NTB dan Sekum H. Haryoto AZ juga membenarkan bila Pertina NTB akan mengirim enam atlet di Pra-PON tersebut.

Pihak Pertina NTB tidak memasang target muluk-muluk di event itu, mereka berharap keenam petinju NTB dapat meraih tiket PON Papua 2020. Perlu diketahui dari enam atlet itu terdapat dua atlet yang merupakan petinju yang punya prestasi nasional yakni Nasrudin dan Shinta.

Kedua atlet pernah meraih medali emas di event nasional.

Nasrudin meraih medali emas di PON/ 2016 dan Shinta pernah meraih medali emas di Kejurnas tahun 2018. Pertina NTB berharap keenam atlet itu bisa meraih tiket PON. (fan)

Harga Minyak Tanah di KSB Meroket Taliwang (Suara NTB) Selain langka, Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Minyak Tanah (Mitan) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam beberapa bulan terakhir harganya mahal. Bahkan, untuk satu botol Mitan ukuran besar dihargai hingga Rp20 ribu per botol.

Lebih mahal dari harga sebelum jatah Mitan dikurangi.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) KSB, Ir. Amin Sudiono, MM kepada Suara NTB, Rabu (4/ 12) tidak menampik mahalnya harga mitan di KSB setelah kuota dikurangi sejak beberapa bulan terakhir. Hanya kenaikan harga yang terjadi saat ini dianggap tidak bisa diberikan toleransi lagi.

Hal ini tentu sangat beralasan, karena harga normal hanya berkisar di angka Rp7.000-10.000 per botolnya di tingkat pengecer. Maka dari itu kenaikan harga yang melebihi batas normal akan segera disikapi dengan melakukan operasi pasar.

Upaya itu dilakukan untuk memberikan hak bagi para konsumen yang merasa keberatan dengan harga tersebut.

Bahkan dirinya sudah memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini ke bidang perdagangan untuk segera melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pasar. Ketika ditemukan ada oknum yang bermain maka pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas.

“Kenaikan harga Mitan saat ini dianggap sudah tidak wajar karena harga HET hanya berkisar di angka Rp2.300 sampai Rp3.000 per liternya. Makanya saya minta ke bidang perdagangan untuk segera turun ke lapangan melakukan pengawasan,” tegasnya.

Dikatakannya, proses pengawasan dengan cara turun ke lapangan merupakan cara jitu untuk bisa mengendalikan harga yang saat ini dianggap sangat tinggi. Pihaknya juga akan segera memanggil para agen pangkalan dan pengecer untuk mengetahui akar permasalahan sehingga harga ini bisa naik secara signifikan. Sementara itu, terkait langkanya Mitan di pasaran memang diakuinya sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir setelah konversi Mitan ke gas selesai dilakukan di akhir tahun 2018 lalu.

Tetapi yang menjadi masalah saat ini banyaknya masyarakat yang masih enggan untuk menggunakan tabung gas melon (tiga kilogram) karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Selain upaya dimaksud, pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera menggelar rapat dengan satgas pangan yang sudah terbentuk selama ini. Hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah tegas jika ditemukan adanya oknum yang sengaja bermain untuk menaikan harga.

“Kami dalam waktu dekat akan segera menggelar rapat dengan satgas pangan untuk melakukan operasi pasar terkait harga Mitan yang melonjak. Jika kita temukan ada yang bermain kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas dan pidana umum yang lain,” pungkasnya. (ils)

Halaman 11

Atletik Berpeluang Tambah Kuota PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga atlet ternyata masih berpeluang menambah jumlah atlet yang lolos mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua 2020. Pasalnya, Pengurus Besar (PB) Atletik masih membuka kesempatan bagi atlet yang belum lolos limit PON mengikuti event nasional.

Rencananya, Kejurnas atletik terakhir akan digelar di Test Event Atletik di Timika Papua, 12-14 Februari tahun 2020. Event itu merupakan ajang Pra-PON terkahir yang dapat diikuti oleh atlet-atlet terbaik Se- Indonesia.

“PASI NTB akan mengirim

atlet di test event atletik di Papua tahun 2020, soalnya masih ada beberapa atlet atletik NTB yang belum lolos PON,” ucap Pelatih Atletik NTB, H. Muhdar kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (4/12).

Muhdar yang juga menjabat Ketua Bidang Pembibitan dan

Pelatihan di Pengprov PASI NTB ini mengatakan dirinya yang merupakan pelatih spesialis nomor jarak jauh telah menyiapkan dua atlet menghadapi event itu, yakni Imam Mahdin dan Ridwan. Rencananya Mahdin akan dipersiapkan di nomor full Maraton 42 Kilometer, se-

mentara Ridwan akan dipersiapkan di nomor 5.000 meter.

Selain Ridwan dan Imam Mahdin, pihak PASI NTB juga akan mengirim beberapa atlet di nomor lain. Pasalnya ada beberapa atlet atletik NTB yang belum lolos PON, seperti di nomor estafet 4x400 meter putra yang menjadikan unggulan NTB diakuinya belum lolos PON. Terkait masih adanya beberapa atlet potensial yang belum lolos PON, Muhdar mengajak semua atlet potensial NTB agar mempersiap-

kan diri dengan baik. Pasalnya test event atletik yang akan berlangsung di Papua akan menjadi Pra-PON terakhir. Itu artinya event itu akan menjadi kesempatan terkahir atlet atletik untuk mengejar tiket PON XX/2020.

Informasi yang diterima saat ini cabor atletik sudah meloloskan 12 atlet mengikuti PON di Papua tahun 2020. Jumlah tersebut masih dapat bertambah bila atlet atletik NTB dapat ikut serta di test event atletik di Papua tahun 2020. (fan)

Bupati KSB Yakin Seluruh Pilar STBM Dapat Segera Dientaskan Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM memiliki keyakinan besar jika dua pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang saat ini belum tuntas dapat segera dientaskan. Demikian disampaikan orang nomor satu di KSB ini saat menerima tim Joint Monitoring Programme (JMP) UNICEF, Selasa (3/12) malam.

Berdasarkan data Pemda KSB, dua pilar STBM yang sejauh ini progresnya masih di angka sekitar 60 persen yakni pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Menurut bupati, persoalan yang dihadapi pemerintah sehingga masih agak berat mempercepat realisasinya hanya karena keterbatasan sarana.

Dua pilar tersebut membutuhkan daya dukung sarana dan infrastruktur yang memadai dan banyak. Sementara di satu sisi pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk mendukung penuh percepatan keberadaan sarana yang dibutuhkan tersebut. “Kalau saja kita punya support angggaran

yang cukup pasti dua pilar yang tersisa itu sudah bisa kita entaskan,” klaimnya.

Selama ini kata bupati, bukan berarti Pemda KSB tidak memiliki upaya mempercepat pengetasan dua pilar STBM tersebut. Sejak awal pemerintah telah melibatkan berbagai stakeholder dan masyarakat melalui agenda Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) mengentaskan 5 pilar STBM. Dan terbukti saat ini tiga diantaranya telah dapat dinyatakan tuntas dengan realisasi capaian rata-rata di atas 95 persen.

“Pilar pertama tuntas buang air besar secara nasional kita sudah dinyatakan bebas ODF (open defection free), begitu pun cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan minum air minum dan makanan sehat capaiannya sudah di atas 95 persen,” timpalnya.

Untuk dua pilar yang belum tercapai maksimal, bupati merasa bersyukur, perlahan sudah menemui solusinya. Kehadiran JMP UNICEF yang secara khusus mengatensi upaya Pemda KSB mengetaskan 5 Pilar STBM menjadi salah satu

Nama Kasat Reskrim Dicatut di Kasus Benih Jagung

(Suara NTB/dok)

Faisal Afrihadi

Sumbawa Besar (Suara NTB) Nama Kasat Reskrim Polres Sumbawa, IPTU Faisal Afrihadi, S.H kembali dicatut oknum tidak bertanggung jawab. Kali ini terkait kasus dugaan penjualan benih jagung bantuan pemerintah yang diungkap baru-baru ini.

Oknum tersebut menghubungi keluarga terduga meminta sejumlah uang. Kemudian menjanjikan akan membebaskan terduga nantinya.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, IPTU Faisal Afrihadi, S.H membenarkan adanya oknum yang mencatut namanya tersebut. Hal ini bukan kali pertama, tetapi sudah sering terjadi adanya oknum yang mencatut nama Kasat Reskrim maupun Kapolres.

Tujuannya meminta sejumlah uang kepada keluarga dengan iming-iming akan membebaskan terduga ataupun tersangka yang diamankan di Polres.

“Ini bukan kali ini saja. Dulu saat saya menjadi Kasat Narkoba banyak orang yang keluarganya masuk sebagai tersangka atau orang yang kita tangkap, selalu ada yang mencatut nama Kasat Reskrim ataupun Pak Kapolres. Tujuannya meminta sejumlah uang kepada keluarga yang kita tangkap atau tahan, dengan iming-iming nanti akan segera dikeluarkan,” ujarnya, Rabu (4/12).

Ditegaskannya, aksi tersebut adalah ulah dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sehingga jika adanya hal serupa, pihaknya menghimbau masyarakat tidak cepat percaya dan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian.

“Imbauan kita kepada masyarakat terkait dengan kasus apapun, kasus hukum yang menjerat keluarganya, tidak usah percaya adanya polisi atau APH meminta sejumlah uang melalui telepon agar proses hukum tidak dilanjutkan.

Itu bohong, itu oknum pelaku kejahatan. Kalau ada hal seperti itu segera laporkan ke kepolisian,” terangnya.

Adapun terhadap kedua terduga dalam kasus dugaan penjual benih jagung bantuan pemerintah, diakuinya sudah dipulangkan. Namun mereka tetap dikenakan wajib lapor sembari pihaknya melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Masih penyelidikan. Kedua terduga sudah kita pulangkan. Tetapi wajib lapor sambil kita mencari tahu sumbernya (benih jagung) dari mana. Karena berdasarkan hasil yang kita dapat, bahwa barang itu tidak peruntukannya untuk Sumbawa tapi daerah lain,” tukasnya. (ind)

(Ist/dok humpro KSB)

BERSAMA UNICEF - Bupati KSB, H. W. Musyafirin didampingi istri foto bersama tim Joint Monitoring Programme (JMP) UNICEF, Selasa (3/12) malam. pintunya. Demikian pula dengan hadirnya berbabagi dukungan pihak lain membantu Pemda KSB melengkapi sarana pendukung dua pilar yang tersisa.

“Mereka (UNICEF) ini hadir untuk membantu kita. Dan saya yakin apa yang kita citacitakan soal STBM segera kita

tuntaskan,” tegasnya.

Kehadiran JMP UNICEF ke KSB sendiri memang untuk mensupport pemerintah dalam rangka mempercepat penuntasan STBM. UNICEF bahkan menjadikan KSB sebagai salah satu daerah pilot project penerapan STBM baik di Indonesia

maupun di daeah belahan dunia lainnya. “Kami sejak awal tertarik dengan apa yang sudah dilalukan KSB sejauh ini. Makanya kami datang untuk membantu sekaligus menjadikan KSB sebagai peecontohan,” kata Kelly Ann Naylor, Head Quarter (HQ) UNICEF New York. (bug)

Lelang Jabatan Pimpinan Empat OPD di Sumbawa Dibuka Sumbawa Besar (Suara NTB) Lelang jabatan pimpinan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lowong di Kabupaten Sumbawa dibuka. Dengan demikian, tahapan pendaftaran sudah dimulai bahkan sudah ada yang mendaftar.

Empat jabatan yang dilelang tersebut yakni untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar), dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan).

Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M kepada wartawan, Rabu (4/12) membenarkan hal tersebut. Lelang jabatan pimpinan empat OPD ini sudah dibuka dan sudah ada yang mendaftar. “Sudah diumumkan. Sudah dibuka dan masuk pendaftaran. Setelah 15 hari

kita umumkan yang lulus administrasi,” ujarnya.

Dijelaskan Sekda, setelah seleksi administrasi, akan dilanjutkan penelusuran rekam jejak, assessment kompetensi dan presentasi makalah, dan wawancara. “Intinya bahwa sekarang sudah berlangsung pendaftaran.

Setelah itu tanggal 22 Desember sudah ada pengumuman hasil.

Setelah itu baru kita minta persetujuan di Komisi ASN agar bisa dilakukan pelantikan. Nanti ada pengumuman tiga orang setiap OPD. Setelah ditetapkan baru diusulkan,” terangnya.

Terhadap pejabat yang sudah memenuhi syarat, Sekda mendorong agar mengikuti seleksi.

Karena semuanya mendapatkan peluang yang sama. Tetapi tetap harus belajar untuk mengikuti seleksi. “Saya kira yang sudah memenuhi syarat silahkan bersama-sama mengikuti seleksi terse-

(Suara NTB/dok)

H. Hasan Basri but. Karena semua mendapatkan peluang yang sama. Tinggal persiapannya yang perlu. Harus siap, belajar. Tidak ada istilah sudah ada orang,” tegasnya. (ind)

Kamis, 5 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 12

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR4147J NOKA/NOSIN : MHIJFY113JK125678/ JFY1E-1122513 AN.DINAS PEKERJAAN UMUM PROV.NTB HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR4802BF NOKA/NOSIN : MHIHB71167K179974/ HB71E-1177728 AN.RUDI SUSANTO HLG DSKTR TANJUNG

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 5 Desember 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Kamis, 5 Desember 2019

Fokus Entaskan Kemiskinan KEMISKINAN menjadi pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Dalam mengentaskan kemiskinan, tiaptiap elemen pemerintah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan koordinasi yang matang dan terencana dari elemen pemerintah, sehingga kemiskinan bisa dikurangi. Dalam mengatasi masalah kemiskinan, tidak sedikit anggaran dialokasikan oleh tiap pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD)nya. Bahkan, di tiap kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) yang dipimpin langsung wakil bupati/wakil walikota. Sementara di tingkat provinsi dipimpin langsung wakil gubernur.

Di NTB, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., telah menetapkan 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan di tahun 2019.

100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Adanya desa prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ini tentu menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Selain itu, dalam melaksanakan program ini, pemerintah provinsi tidak bisa bergerak sendiri dengan program-program yang dikucurkan ke desa-desa yang banyak masyarakatnya miskin. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan, sehingga program yang dikucurkan pemerintah provinsi tumpang tindih dengan program pemerintah kabupaten/kota.

Meski demikian, harus diakui dalam menangani masalah kemiskinan, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota selama ini masih belum optimal. Seringkali saat Ketua TKPD di kabupaten/kota diundang menghadiri masalah kemiskinan di tingkat provinsi banyak yang diwakili. Akibatnya, pihak yang mewakili saat diminta mengambil kebijakan secara langsung untuk menangani masalah kemiskinan di daerahnya harus berkoordinasi kembali dengan pimpinan daerah. Kondisi ini, tentunya membuat kebijakan yang seharusnya cepat, penerapannya jadi molor. Inilah satu permasalahan yang harus dituntaskan oleh pemerintah daerah.

Kita harus ingat, persentase warga miskin di NTB masih cukup besar, yakni, 14,56 persen. Persentase jumlah warga miskin ini berdasarkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik hingga Maret 2019. Melihat kondisi ini, tentunya, pemerintah daerah harus bersama-sama serius mengurangi warga miskin. Termasuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dan kalangan perguruan tinggi.

Apa yang dilakukan Dinas Sosial NTB dengan melibatkan perguruan tinggi dalam mengatasi masalah kemiskinan perlu diapresiasi. Melalui mahasiswa yang langsung praktik di lapangan atau Kuliah Kerja Nyata (KKN), bisa memberikan penyuluhan, bimbingan dan sosialisasi terkait program pemerintah. Menurut Kepala Dinas Sosial NTB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, jika pada tahun 2019 ini sebanyak 90 desa miskin yang ada di Pulau Lombok menjadi sasaran 600 mahasiswa yang melakukan kegiatan KKN tematik. Nantinya, mahasiswa yang diterjunkan ke lapangan akan menggali potensi dan sumber daya di desa itu yang dapat dimanfaatkan, sehingga mampu mengentaskan desa miskin.

Selain itu, mahasiswa yang diterjunkan ini akan mengidentifikasi dan menggali potensi-potensi yang ada di desa yang miskin tersebut. Selanjutnya mencarikan solusi yang dapat dikembangkan untuk penanganan kemiskinan di suatu desa.

Ini adalah salah satu contoh pelibatan masyarakat dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Masih banyak cara-cara lain yang bisa dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga target menurunkan angka kemiskinan di tahuntahun mendatang bisa terealisasi. Untuk itu, diperlukan kreativitas dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam meminimalisir warga miskin, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat NTB semakin meningkat. Semoga !

OPINI

Halaman 14

Membangun SDM di Tengah Keterbatasan Anggaran EMBANGUN sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas pemerintah pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin 2019-2024. Upaya membangun SDM pada dasarnya sudah menjadi kebijakan wajib yang selalu dikeluarkan pemerintah sejak pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia.

SDM menjadi kunci penting bagi mobilitas pembangunan nasional.

Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas SDM Indonesia, ekonomi nasional justru sedang mengalami tekanan. Akibatnya, fiskal yang digunakan pemerintah untuk membiayai sejumlah peningkatan kualitas SDM turut mengalami tekanan pula.

Sampai dengan Oktober 2019, jumlah penerimaan pajak yang diterima baru mencapai 64,56% dari target penerimaan pajak sebesar Rp1.500 triliun lebih. Sejumlah asumsi memperkirakan, penerimaan pajak akan mengalami shortfall. Sebuah asumsi yang sama seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah tetap berupaya merealisasikan janjinya kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM, selain tetap melanjutkan kembali pembangunan sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik.

Peningkatan mutu dan kinerja guru, pembangunan fasilitas sekolah, pembaharuan kurikulum siswa, peningkatan orientasi perguruan tinggi, sinergi peningkatan mutu pendidikan, pengembangan sistem pendidikan vokasi, hingga perubahan mindset pendidikan terhadap program pendidikan yang selalu dinamis menjadi pembaharu dari misi, kegiatan, dan program yang dilakukan pemerintah pada kebijakan pendidikan bangsa ini.

Hadirnya Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan dari kalangan generasi milenial, Nadiem Makarim, setidaknya memberikan masukan yang baru di dalam mengelola sistem pendidikan di Indonesia. Negara ini tetap membutuhkan pendidikan, walaupun anggaran

Oleh : Rostamaji Korniawan (Pranata Humas Ahli Muda Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan) yang dimiliki bangsa ini tengah mengalami tekanan. Anggaran yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 mencapai nilai Rp508 triliun. Sebuah nilai anggaran yang tentunya sangat besar mengingat nilai tersebut digunakan untuk keperluan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Belum lagi anggaran dana transfer ke daerah yang di dalamnya juga mencakup kegiatan yang digunakan untuk menunjang unsur pendidikan di Indonesia.

Membangun pendidikan yang bermutu dengan pendekatan perubahan mindset siswa agar gemar bergaul dengan ilmu pengetahuan alam dan teknologi harus dimulai sejak usia dini. Guru tentu menjadi penggerak utama di dalam membangun kepribadian dan pengetahuan yang berguna bagi siswa di kemudian hari. Tidak salah jika pemerintah atau pun sekolah secara swakelola merubah sistem pendidikan yang mendekatkan siswa pada ilmu pengetahuan alam maupun teknologi. Sistem pendidikan dini bahkan merubah cara belajar siswa dengan memberikan kebebasan siswa untuk berekspresi dan berpikir secara mandiri melalui dialog interaktif. Tujuannya agar siswa menjadi seseorang yang mampu berpikir secara kritis, tetapi tetap berjalan pada rambu-rambu sosial yang ada.

Sistem pendidikan ini juga melibatkan aktif peran orang tua. Setiap orang tua berhak dan wajib membangun kepribadian anak yang mandiri, cerdas, dan juga baik di dalam membangun hubungan sosial disekitarnya. Pendidikan tidak seutuhnya lepas diberikan kepada sekolah semata, tetapi membutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk orang tua, kerabat, maupun orang-orang di sekitar mereka yang juga harus sudah memiliki adab di dalam membangun bangsa ini.

Keterbatasan anggaran bukan menjadi masalah, sebab pendidikan bisa diperolah dari mana saja.

Namun, orientasi dan perilaku guru

RADIO

di dalam membangun pendidikan tetap harus dijaga dan dikendalikan. Perusahaan maupun lembaga pemerintah bahkan juga terlibat aktif di dalam membangun SDM melalui program corporate social responsibility (CSR) yang mereka kembangkan. Perguruan tinggi juga turut berkontribusi membangun model pendidikan yang dibutuhkan bangsa ini. lembaga penelitian yang ada termasuk organisasi yang membangun hasil penelitian mereka yang bisa dimanfaatkan bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia.

Dengan begitu, keterbatasan anggaran bukan semata-mata persoalan yang besar bagi sistem pendidikan negara ini. Kontribusi yang muncul dari berbagai pihak yang terlibat aktif di dalam membangun pendidikan untuk menciptakan SDM Indonesia yang unggul merupakan bukti bahwa pendidikan sudah menjadi tanggung jawab dan kepedulian bagi semua orang. Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana memperbaiki perilaku sebagian orang yang sudah terjebak di dalam penguasaan sumber daya yang berujung pada tindakan penyelewengan, seperti halnya korupsi.

Orang dewasa masih tetap membutuhkan pendidikan, meskipun pendidikan yang dibutuhkan bukan merupakan pendidikan formal seperti yang diajarkan pada sistem pendidikan formal saat ini. Polanya tentunya harus berbeda dengan model dan sistematika yang tentunya juga lebih mengacu kepada kebutuhan mayarakat terhadap eksistensi mereka sebagai individu yang bertanggung jawab tanpa merusak kehidupan individu lainnya maupun diri mereka sendiri.

Sebagai penutup dari diskusi yang diangkat pada tema pendidikan kali ini, pemerintah setidaknya telah banyak memberikan kontribusi di dalam menata sistem pendidikan negara ini. Peningkatan anggaran pendidikan, penyesuaian sistem pendidikan, pemberian bantuan penelitian, bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi, atau peruba-

han orientasi guru di dalam mengajarkan pendidikan bagi siswanya hanyalah sebagian dari bentuk perubahan yang terus dilakukan di dalam dunia pendidikan bangsa ini.

Menata pendidikan tidak boleh monoton, sebab pendidikan akan terus berubah menyesuaikan arus perubahan dunia di dalam mengelola ilmu pengetahuan dan inovasi temuan bagi kehidupan manusia.

Bagaimana bangsa ini menemukan beragam invensi, itulah yang menjadi cita-cita ke depan bangsa ini di masa yang akan datang. (*) Catatan: Opini ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili pandangan institusi di mana penulis bertugas.

POJOK Fokus 90 desa miskin, Pemprov terjunkan 900 mahasiswa berantas kemiskinan Berantas kemiskinan tanggung jawab seluruh elemen

*** NTB akan kirim 4.500 ton beras ke NTT Stok untuk kebutuhan lokal harus dijamin aman

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 5 Desember 2019

Halaman 15

Tekan Kasus Stunting

Gubernur NTB Raih Penghargaan ‘’Regional Leader Enterpreneur Awards’’ 2019 Dari Hal. 1 ‘’Penghargaan bukan hanya untuk dikumpulkan berapa banyak penghargaan yang didapat. Namun, apa dampaknya pada masyarakat,’’ ungkapnya saat menyampaikan sambutan.

Ia juga mengatakan kunci keberhasilan kepemimpinan itu ada tiga yaitu, leadership, inovation dan marketing.

Wagub NTB pada kesempatan itu, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan kepada Gubernur NTB itu. Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi, menegaskan bahwa perkembangan du-

nia saat ini tidak bisa disambut dengan biasa-biasa saja. Namun perlu inovasi, kepemimpinan dan marketing yang kuat. ‘’Yang paling penting adalah leadership, marketing dan inovasi. Tiga hal ini harus betul-betul menjadi acuan kita di zaman industri 4.0 ini,’’ tegasnya.

Selain kepada Gubernur NTB, Regional Leader Enterpreneur Awards juga diberikan kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dan sejumlah bupati/walikota se-Indonesia. (*)

Pemprov Terjunkan 900 Mahasiswa Berantas Kemiskinan Dari Hal. 1 Wismaningsih mengatakan, pelibatan mahasiswa dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan akan dijalin dengan perguruan tinggi, baik negeri dan swasta yang ada di NTB. Untuk saat ini, katanya, baru Universitas Mataram yang diajak kerja sama. Ke depan, akan dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lainnya baik yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Diketahui, gubernur telah menetapkan 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan 2019.

Ke-100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan tersebut tersebar di 10 kabupaten/ kota. Untuk di Kabupaten Dompu terdapat di dua desa, yakni Desa Malaju dan Saneo. Begitu juga di Kota Bima terdapat di dua kelurahan yakni Jatiwangi dan Tanjung.

Sementara di Lombok Barat ada 20 desa. Antara lain, Sesela, Sandik, Taman Sari, Mekar Sari, Langko, Bengkel, Kediri, Jagaraga, Banyumulek, Kuripan Utara, Kuripan, Banyu Urip, Lembar, Jembatan Kembar, Lembar Selatan, Sekotong Tengah, Buwun Mas, Pelangan, Batu Putih dan Sekotong Barat.

Sumbawa Barat ada dua desa, yakni Batu Putih dan Mantar. Kota Mataram satu kelurahan yakni Bintaro.

Lombok Utara sebanyak 15 desa, antara lain Malaka, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Sigar Penjalin, Sokong, Tanjung, Jenggala, Bentek, Rempek, Kayangan, Sesait, Selengen, Akar Akar, Sukadana dan Senaru.

Kemudian Lombok Timur 30 desa prioritas penanggulangan kemiskinan. Yakni, Belanting, Mekar Sari, Perigi, Seruni Mumbul, Kembang Kerang Daya, Pringgabaya, Batuyang, Apitaik, Mamben Daya, Aikmel. Selanjutnya, Kalijaga, Lenek, Pringgasela, Anjani, Sukamulia Timur, Masbagik Selatan, Masbagik Utara, Lendang Nangka, Kotaraja, Montong Betok, Sukadana, Suradadi, Sakra, Labuhan Haji, Menceh, Tanjung Luar, Sukaraja, Pandanwangi dan Jerowaru.

Sementara di Lombok Tengah ada 24 desa prioritas penanggulangan kemiskinan.

Yaitu, Teratak, Sintung, Pringgarata, Barabali, Montong Gamang, Dasan Baru, Muncan, Montong Terep, Jago, Darmaji, Pengadang. Kemudian Saba, Loang Maka, Puyung,

Sukarara, Labulia, Batujai, Penujak, Marong, Kateng, Mangkung, Sukadana, Mertak, dan Mekar Sari. Selanjutnya, Kabupaten Bima dua desa yakni Rite dan Ntonggu.

Persentase angka kemiskinan di NTB periode September 2018 ke Maret 2019 turun sebesar 0,07 persen. Pada September 2018, angka kemiskinan di NTB sebesar 14,63 persen, turun menjadi 14,56 persen pada Maret 2019.

Meskipun penurunannya melambat, tetapi persentase angka kemiskinan turun dari 14,63 persen menjadi 14,56 persen pada Maret 2019. Ardhi mengatakan, penurunan angka kemiskinan NTB tersebut didukung oleh penurunan jumlah kemiskinan pedesaan yang relatif signifikan yaitu dari 13,69 persen pada bulan September 2018 menjadi 13,45 persen pada bulan Maret 2019.

Hal tersebut mengimbangi peningkatan persentase jumlah penduduk miskin perkotaan dari 15,66 persen pada bulan September 2018, kemudian naik menjadi 15,74 persen.

Garis kemiskinan NTB mengalami kenaikan dari Rp 373,566 per kapita pada bulan September 2018 menjadi Rp 384,880 per kapita pada bulan Maret 2019. Hal ini menunjukkan semakin besarnya pengeluaran masyarakat untuk mencukupi kebutuhan dasar setara 2100 kkal.

Garis kemiskinan perkotaan per Maret 2019 sejumlah Rp 396.696, meningkat dibandingkan dengan September 2018 sebesar Rp 384.479. Garis kemiskian pedesaan pada bulan Maret 2019 sebasar Rp 374.123 meningkat dari Rp 363.755 pada bulan September 2018.

Pemprov NTB menargetkan angka kemiskinan pada 2023 atau tahun akhir RPJMD 2019-2023 sebesar 9,75 persen. Pada tahun awal RPJMD, atau 2018, angka kemiskinan NTB sebesar 14,63 persen. Tahun 2019 ini ditargetkan turun menjadi 13,75 persen.

Tahun 2020, kemiskinan ditargetkan terus mengalami penurunan menjadi 12,75 persen. Kemudian pada 2021 dan 2022, kemiskinan ditargetkan turun menjadi 11,75 persen dan 10,75 persen. (nas)

Dikes Mataram Gencarkan Sosialisasi

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Gubernur NTB , H. Zulkieflimansyah foto bersama dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) NTB, dalam silaturahminya ke Sekretariat PWNU, Rabu (4/12) kemarin.

Lima Kodim Jajaran Korem 162/WB Latih Kemampuan Menembak Sumbawa (Suara NTB) Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kemampuan menembak para prajurit, Kodim jajaran Korem 162/WB melaksanakan latihan menembak senjata ringan, baik laras panjang maupun laras pendek. Adapun Kodim jajaran Korem 162/WB yang melaksanakan latihan menembak kemarin adalah Kodim

(Suara NTB/penrem)

MENEMBAK - Prajurit Kodim saat sesi latihan menembak.

Dari Hal. 1 Kemudian, Guru Teknik Pengelasan SMKN 1 Pringgabaya, Penyuluh Kehutanan Dinas LHK NTB, Guru SLB pada SLBN 1 Sumbawa, Perancang Peraturan PerundangUndangan Biro Hukum, Pranata Hubungan Masyarakat Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Guru Pemasaran SMKN 1 Brang Ene, Perawat RSJ Mutiara Sukma, Perawat RS Mata NTB, Guru Bahasa Inggris SLBN 1 Dompu.

Selanjutnya, Teknisi Elektromedis UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Pekerja Sosial Dinas Sosial NTB, Guru Multimedia SMKN 1 Woha, Guru Administrasi Perkantoran SMKN 1 Sambelia.

Penyuluh Pertanian UPTD Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan, Guru Biologi SMAN 1 Suela, Guru Multimedia SMKN 2 Tanjung, Perencana Bappeda NTB. Selain itu, Polisi Kehutanan Dinas LHK NTB, Pengawas Benih Tanaman Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Guru SLBN 1 Sumbawa, Guru Teknik Komputer dan Jaringan SMKN 1 Bolo, Guru Fisik SMKPP Bima dan Analis Anggaran BPKAD NTB. Yus mengatakan, para pelamar CPNS penyandang disabilitas harus hadir dengan membawa surat keterangan

diberikan kepada para prajurit. Mengingat, kata dia, salah satu kemampuan yang harus dimiliki setiap prajurit TNI adalah kemampuan menembak. Pentingnya latihan guna kesiapan para prajurit manakala dihadapkan pada tugas yang membutuhkan Penggunaan Peralatan seperti senjata ringan.

“Hari ini seluruh personel Militer Kodim melaksanakan latihan menembak guna mengasah dan mempertahankan bahkan meningkatkan kemampuan menembak,” kata Dahlan. Selain itu, Kapenrem juga mengingatkan agar seluruh prajurit jajaran Korem benar benar dapat memanfaatkan latihan ini dengan baik mengingat intensitas latihan menembak satuan kewilayahan tidak seperti satuan tempur dengan harapan walaupun sudah berdinas di satuan kewilayahan namun pengetahuan atau kemampuan dasar kemilteran tetap terbina. “Semoga pelaksanaan latihan bisa memenuhi sasaran latihan dan berjalan aman dan lancar,” tandasnya. (ars/*)

ran posyandu datang ke pelayanan posyandu.

Masalah lain yang timbul saat ini yaitu remaja banyak yang mengalami anemia atau kurang darah sebesar 20,6 persen. “Ini harus kita garap juga.

Ibu hamil juga yang kurang darah dan kurang energi. Ini kita garap secara simultan. Lansia para orang tua juga kita edukasi. Karena dia juga berada diantara ibu hamil, di sekitar bayi, bisa mempengaruhi terhadap pola asuh,” terangnya.

Sosialisasi stunting akan tetap diprogramkan oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram.

Kedepan, ruang lingkup edukasi melalui sosialisasi akan diperkecil hingga ditingkat kecamatan dan keluharan.

“Sekarang ini di level kota, nanti di tingkat kelurahan dan kecamatan. Terlebih lagi ada dana kelurahan,”ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat I Dewa Made Mudita.

Untuk diketahui, dalam sosialisasi tersebut Dinas Kesehatan Kota Mataram menghadirkan dr. Rifa Atuzzaqiyah, MSC, Sp. A sebagai narasumber yang menjelaskan tentang pengaruh stunting terhadap kesehatan dan ekonomi. Selain itu, peserta sosialisasi menyoroti tentang pengaruh perkawinan anak terhadap stunting. Sehingga diperlukana keterlibatan lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kasus tersebut. (*)

(Suara NTB/ist)

Suasana sosialisasi menekan kasus stunting

Transaksi Tembus Rp10 Miliar Dari Hal. 1 ‘’Mereka antusias sekali. Sehingga ini menjadi salah satu target kita untuk meningkatkan (kunjungan) wisatawan nusantara,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (4/12).

Menurut Dewantoro sendiri besaran transaksi yang akan dicapai dari misi dagang tersebut akan lebih dari Rp10 miliar. ‘’Saya belum dapat laporan pasti. Tapi kita hitung kasar 170 buyers ini kalau rata-rata membeli satu paket saja, itu

diatas Rp10 miliar,’’ sebutnya.

ASITA NTB sendiri menyampaikan apresiasinya kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB yang memfasilitasi misi dagang tersebut. Hal itu disebut sebagai salah satu langkah

Operasikan Bandara Selaparang Dari Hal. 1 Dikatakan, pengoperasian kembali Bandara Selaparang memiliki arti strategis. Terutama dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kota Mataram serta kawasan Senggigi serta tiga gili.

Di mana nantinya eks Bandara Selaparang bisa dijadikan bandara khusus untuk pesawatpesawat pribadi. Ataupun pesawat penumpang wisatawan yang memang tujuan utamanya berkunjung ke kawasan wisata serta tiga gili. ‘’Beroperasinya eks Bandara Selaparang ini nantinya juga akan bisa

Pelamar CPNS Pemprov Penyandang Disabilitas Langsung Gugur dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang sudah diupload di portal sscasn BKN saat mendaftar.

Pemeriksaan jenis dan tingkat kedisabilitasan bagi pelamar CPNS penyandang disabilitas akan dilaksanakan Senin (9/12) pukul 08.00 Wita di RSUD Provinsi NTB. Selanjutnya, pada hari yang sama dilakukan verifikasi berkas/persyaratan bagi pelamar CPNS penyandang disabilitas pada pukul 13.00 Wita di Ruang Rapat Kepala BKD NTB. Jumlah pelamar CPNS Pemprov NTB sebanyak 8.541 orang. Hasil verifikasi faktual sementara 7.448 orang dinyatakan MS dan 1.058 orang dinyatakan TMS. Sementara, pelamar yang belum diverifikasi sebanyak 35 orang. Terdiri dari 33 pelamar penyandang disabilitas dan 2 pelamar kualifikasi pendidikan S1 Kesmas.

Dari 1.058 pelamar yang dinyatakan TMS, sebanyak 533 orang akibat salah tujuan surat lamaran. Kemudian 189 orang TMS karena kualifikasi pendidikan, 96 orang TMS lantaran persoalan ijazah/transkrip fotocopy. Selain itu, 30 pelamar TMS karena STR dan lain-lain sebanyak 210 orang. (nas)

Kodim 1606/Lobar, Kodim 1607/Sumbawa dan Kodim 1615/Lotim di lapangan tembak Kompi Senapan Yonif 742/SWY di masing-masing wilayah.

Kepala Penerangan Korem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos., di Makorem, Rabu (4/ 12) menjelaskan, kegiatan latihan merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang

Mataram (Suara NTB) Kasus stunting atau tinggi kurang masih masalah yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap asupan gizi harus terus ditingkatkan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Mataram, I Dewa Made Mudita kepada Global FM (kelompok media Bali Post), Rabu (4/12) di Mataram mengatakan, melalui sosialisasi yang dilakukan, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang asupan gizi yang dibutuhkan anak dan juga ibu hamil.

Disebutkan, kasus stunting di Kota Mataram sebesar 24,49 persen dan berada pada nomor urut terendah ke dua di NTB. Angka ini berdasarkan dari riset kesehatan dasar tahun 2018. “Kalau secara nasional stunting ini merupakan program prioritas. Kita di Kota Mataram secara nasional jauh kita di bawah nasional,”katanya Meski angka stunting di ibukota Provinsi NTB ini sudah menurun, akan tetapi penekanan terhadap kasus tersebut tetap dimaksimalkan. Karena dikhawatirkan, jika tidak dilakukan antisipasi kasus stunting di Kota Mataram, tanpa sadar bisa meningkat. Saat ini, persoalan yang terjadi di lapangan adalah belum semua sasa-

menumbuhkan kembali perekonomian di sekitar bandara tersebut,’’ tegasnya.

Pihaknya ujar Dr.Zul, sapaan akrab Gubernur NTB ini, sering mendapat keluhan dari wisatawan soal jarak tempuh yang cukup jauh dari bandara yang sekarang dengan kawasan tiga gili yang menjadi destinasi favorit. Sehingga banyak wisatawan yang justru memilih datang dari Bali. Untuk kemudian pulang lagi lewat Bali. ‘’Kalau eks Bandara Selaparang dibuka kembali, bisa menarik minat wisatawan yang mau berkunjung ke tiga gili ataupun

kawasan wisata Senggigi masuk lewat Bandara Selaparang,’’ katanya. Tidak kalah penting juga, kawasan di sekitar bandara juga bisa hidup kembali.

Dikonfirmasi terpisah terkait permintaan Gubernur NTB tersebut, General Manager (GM) PT. AP I Lombok International Airport (LIA) mengaku pihaknya akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Dikatakannya, untuk mengoperasionalkan kembali sebuah bandara tidak bisa serta merta. Butuh kajian yang mendalam. ‘’(Permintaan Gubernur NTB) masih akan dikaji dulu,’’jawabnya singkat. (kir)

konkret yang telah diambil untuk meningkatkan promosi pariwisata di NTB saat ini.

Diterangkan Dewantoro, secara umum para buyers yang hadir di kegiatan tersebut tertarik tidak hanya pada destinasi wisata yang sudah terke-

nal. Namun secara umum berbagai objek wisata lainnya, termasuk yang baru dikembangkan seperti desa wisata, mendapatkan kesempatan yang sama sekaligus berhasil menarik beberapa minat konsumen. (bay)

Pebulutangkis NTB Persembahkan Emas SEA Games untuk Indonesia Dari Hal. 1 ‘’Sebagai pengurus cabor bulutangkis saya pasti merasa bangga ada atlet NTB yang sukses menghamrunkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan ini sejarah pertama kalinya atlet NTB dapat medali untuk Indonesia di SEA Games,’’ ucapnya.

Diharapkan prestasi atlet asal Masbagik , Lombok Timur itu diharapkan dapat menginspirasi atlet-atlet muda NTB. Sehingga kede-

pannya muncul atlet-atlet muda dari NTB yang berprestasi nasional.

Menurutnya, perjalanan karir Wahyu sebelum memperkuat tim Indonesia tidak gampang. Wahyu yang pernah berlaga di Porprov NTB tahun 2006 dan 2010 sudah berkalikali pindah klub. Hal itu dikarenakan persaingan di nasional cukup ketat. Berawal dari PB Djarum, pindah ke Banten, terakhir di PB Tangkas dan masuk Pelatnas Junior di tahun 2015. (fan)

LIA Buka Rute Internasional Lombok-Jeddah Dari Hal. 1 Sebanyak 280 penumpang yang kesemuanya merupakan jemaah umroh, diterbangkan dari LIA langsung ke tanah suci.

Para penumpang dilepas langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiefliemansyah, SE.M.Sc. ‘’Ini sejarah baru bagi NTB, bahwa kini sudah ada penerbangan langsung dari Lombok ke tanah suci,’’ ujar gubernur. Dengan adanya penerbangan langsung tersebut, maka diharapkan bisa memudahkan masyarakat NTB dan Lombok khususnya jika ingin ke tanah suci. Terutama lagi bagi para jemaah umroh. Mengingat, minat masyarakat NTB untuk menunaikan ibadah umroh cukup tinggi.

Namun yang paling penting dari itu semua, dengan semakin mudahnya masyarakat di daerah ini untuk menunaikan

ibadah umroh dengan adanya penerbangan langsung tersebut bisa menjadi pemacu semangat untuk bisa menjadi masyarakat yang lebih baik. Bahwa begitu pulang menunaikan ibadah umroh, ada semangat dan pola pikir baru yang dibawa dari tanah suci.

Jangan pulang umroh hanya bawa air zam-zam atau sorban baru saja. ‘’Tetapi pulanglah juga dengan membawa semangat dan pola pikir baru untuk bagaimana bisa memajukan serta membangun daerah,’’ pesan gubernur. Sehingga ke depan NTB bisa semakin maju dan pada akhirnya tujuan pembangunan untuk bisa mewujudkan NTB Gemilang bisa tercapai.

Gubenur mengatakan, Pemprov NTB siap mendukung dengan memberikan subsidi kepada maskapai jika memang dibutuhkan. Agar rute internasional

tersebut bisa tetap eksis. Karena bagaimanapun juga, pemerintah daerah dalam hal ini juga berkepentingan untuk bisa terus menjaga agar rute penerbangan tersebut tetap ada.

Sebagai tahap awal, penerbangan langsung Lombok-Jeddah tersebut akan dilayani sebulan sekali. Jika responsnya positif, maka direncanakan pada bulan Maret tahun 2020 mendatang, rute Lombok-Jeddah, bahkan langsung ke Madinah akan dilayani seminggu sekali. ‘’Ini langkah awal yang baik. Kita harapakan kedepan bisa semakin baik,’’ pungkasnya.

Terpisah, Area Manager Lion Group Denpasar, Fajar Teguh Santoso, mengatakan, penerbangan Lombok-Jeddah tersebut untuk saat ini statusnya masih penerbangan carter.

Jadi pihak maskapai hanya menyiapkan pesawat kepada

pengguna. Dalam hal ini perusahaan tour and travel haji dan umroh yang ada di wilayah NTB. Di mana total ada lima perusahaan yang bergabung.

Namun tidak menutup kemungkinan, rute tersebut akan dijadikan rute reguler jika memang penumpangnya banyak. ‘’Saat ini, penerbangan baru hanya untuk angkutan jemaah umroh saja. Tapi ke depan, penumpang umum juga bisa dilayani di rute ini. Tergantung perkembangan jumlah penumpangnya,’’ tegasnya.

Untuk penerbangan perdana tersebut, pihak maskapai menyiapkan pesawat type Airbus A330 neo terbaru. Dengan kapasitas angkut sebanyak 400 penumpang. “Awalnya jumlah penumpang yang tercatat akan berangkat sebanyak 400 orang.

Tetapi karena ada perubahan jadwal menjadi 280 orang,” se-

but Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs.L. Bayu Windia.

Bayu mengatakan, selain rute Lombok-Jeddah, pihaknya saat ini tengah berupaya mewujudkan dibukannya rute penerbangan internasional lainnya.

Yakni Lombok-Melbourne, Australia. Termasuk juga LombokSydney. Di mana saat ini pembicaraan sudah dibuka dengan maskapai AirAsia.

Jika pembicaraan berjalan lancar, proses perizinan di tingkat pusat juga tidak terkendala dalam waktu dekat ini rute Lombok-Melbourne atau LombokSyney menyusul dibuka. ‘’Kita doakan saja semua rencana bisa berjalan dengan lancar. Dengan semakin ramainya rute penerbangan di LIA, tentunya akan semakin memudahkan mobilitas masyarakat di daerah ini,’’ tandasnya. (kir)

Komisi V Cek Infrastruktur KEK Mandalika Dari Hal. 1 Sehingga Komisi V DPR RI nantinya bisa mencarikan solusi. Supaya proses pembangunan infrastruktur penunjang tersebut bisa berjalan maksimal.

Karena bagaimana pun juga kawasan The Mandalika merupakan kawasan prioritas pusat. Yang tentunya perlu dukungan kuat, agar dikembangkan secara optimal. Salah satu yang paling utama ialah infrastruk-

tur jalan dari dan menuju kawasan The Mandalika.

Dari hasil serapan Komisi V DPR RI, ujarnya, selain pembangunan jalur by pass dari bandara ke kawasan The Mandalika, perlu juga dipikirkan bagaimana jalur dari Gili Mas, Sekotong diperlebar. Itu untuk mempermudah akses masuknya wisatawan dari pelabuhan laut ke kawasan The Mandalika.

Termasuk jalan dari dari Pelabuhan Awang ke kawasan

The Mandalika juga diperlu diperluas. Di mana nantinya, Pelabuhan Awang bisa menjadi pendukung bagi kawasan The Mandalika. Dan, bisa menjadi salah satu alternatif pintu masuk wisatawan dari jalur laut.

Karena meski berstatus pelabuhan perikanan, Pelabuhan Awang bisa juga digunakan untuk tempat sandar yacth ataupun kapal-kapal persiar lainnya.

Apalagi jarak antara Pelabuhan Awang dengan kawasan The

Mandalika hanya sekitar 25 menit perjalanan darat. Sehingga jauh lebih memungkinkan mendukung kawasaan The Mandalika dari sisi jarak tempuhnya.

Ke depan, lanjut politisi asal PPP ini, pengembangan pariwisata tidak hanya terpaku pada kawasan The Mandalika semata. Tetapi juga destinasi wisata lainnya di Pulau Lombok. Mengingat, Pulau Lombok memiliki banyak destinasi wisata potensial untuk dikembangkan. Sehingga pari-

wisata Lombok benar-benar berkembang dan bisa menjadi Bali kedua. ‘’Itu yang kita harapkan.

Jadi jangan hanya kawasan The Mandalika yang dikembangkan. Tetapi Pulau Lombok secara lebih luas. Supaya bisa jadi Bali kedua bagi Indonesia,’’ tegasnya. Yang pada akhirnya bisa memberikan manfaat berupa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah ini. (kir)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 5 Desember 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kesejahteraan Masyarakat Lobar Meningkat Giri Menang (Suara NTB) – Indikator kesejahteraan masyarakat Lombok Barat (Lobar) meningkat tahun 2019 ini. Hal itu mengacu pada delapan indikator yang menjadi tolok ukur kesejahteraan tersebut mengalami progres yang menggembirakan. Di antaranya, IPM secara agregatif meningkat 66,37 menjadi 67,18, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran berhasil ditekan.

Pendapatan per kapita per bulan masyarakat Lobar mengalami kenaikan. Di samping itu, di sektor pendidikan dan kesehatan terjadi progres perbaikan yang signifikan. Demikian disampaikan Kepala BPS Lobar, Anas ketika ekspose indikator kesejahteraan masyarakat Lobar tahun 2019 beberapa waktu lalu.

Hadir pada kesempatan itu, Kabid Sosbud Bappeda Lobar, Khalid, M.PH dan jajaran SKPD serta para camat. Dijelaskan Anas, dalam indeks kesejahteraan masyarakat ada delapan indikator atau variabel yang menjadi tolok ukur yakni kependudukan, kemiskinan, pola dan taraf konsumsi, pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan dan IPM. Dari delapan variabel ini ada beberapa variabel utama yakni kemiski-

nan, ketimpangan ekonomi (gini rasio) dan IPM, sebab tiga hal ini menjadi akumulasi sektor-sektor lainnya. “Secara umum dari semua variabel ini, indeks kesejahteraan masyarakat Lobar meningkat,” jelas Anas.

Lebih jauh dibedah indikator ini satu persatu, pertama indikator kependudukan. Laju pertumbuhan penduduk di Lobar tahun 2018 sebesar 1,47 persen, menurun sebesar 0,05 persen dibandingkan tahun 2017. Dengan total jiwa 685.161 masing-masing 350.050 perempuan dan 335.111 orang laki-laki.

Indikator kemiskinan, terjadi penurunan kemiskinan 15,20 persen. Jumlah ini menurun dari sebelumnya sebesar 16,46 persen.

“Bahkan posisi kemiskinan Lobar di nomor 3 paling rendah di NTB. Tren kemiskinan di Lobar ini terus menurun,” imbuh dia. Dilihat dari indikator pola dan taraf konsumsi masyarakat, di sini kalau dilihat pengeluaran masyarakat Lobar paling tinggi makanan dan minuman jadi sekitar 31 persen lebih.

Lalu pada indikator gini rasio atau pemerataan pendapatan (ketimpangan ekonomi) masyarakat Lobar paling rendah di NTB. “Bahkan lebih rendah dari provinsi, artinya kalau semakin rendah maka semakin bagus,” jelas dia. Selanjutnya ke pendidikan dan kesehatan. Dari dua in-

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid

H. Baehaqi dikator ini ada perbaikan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi mengatakan indeks kesejahteraan masyarakat tahun 2019 berdasarkan indikator yang diterima mengacu pada Human Development Indeks (HDI) atau IPM tahun 2018.

Mengacu indikator IPM secara agregatif Inkesra Lobar meningkat dari 66,57 menjadi 67.18.

Kenaikan IPM ini kata dia tidak terlepas dari meningkatnya indikator-indikator pembangunan lain yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya menurunnya angka kemiskinan tahun 2018 sebesar 16,46 persen menjadi 15,2 persen tahun 2019 atau menurun sebesar 1,26 persen. Kemudian indikator lain-

Kepala BPS Anas bersama Kabid Sosbud saat ekspose dihadiri oleh semua OPD dan kecamatan nya, terkait konsumsi. Kalau dilihat dari konsumsi makanan dan non makanan mengalami peningkatan tahun sebelumnya Rp784 ribu per orang per tahun menjadi Rp918.200 per orang per tahun. Ini artinya pendapatan masyarakat meningkat. Tentu uang yang dibelanjakan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan baik makanan dan non makanan.

Hal ini juga lanjut dia secara sinergis berpengaruh terhadap usia harapan hidup masyarakat. Sebab dengan bertambahnya pendapatan dan pengeluaran berpengaruh terhadap pemeliharaan kesehatan. Sebab pendapatan mereka bertambah maka saving mereka untuk kesehatan dan pendidikan

bertambah. Sehingga jika dilihat usia harapan hidup masyarakat Lobar meningkat dari sebelumnya 65,5 tahun menjadi 65,87 tahun.

Kalau dilihat lagi dari indikator tingkat pengangguran mengalami penurunan sebelumnya.

Bahkan penurunan pengangguran dalam kondisi full employment, dengan tingkat pengangguran 3,34 persen. Selain itu kalau dilihat dari meningkatnya konsumsi akibat kenaikan pendapatan tersebut berpengaruh juga terhadap rata-rata lama sekolah. Ratarata lama sekolah masyarakat Lobar meningkat dari 6,15 menjadi 6,19 tahun. “Dari semua indikator ini meningkat sehingga indeks kesejahteraan masyarakat Lobar

1.000 Tenda Kelas Hotel Berbintang Disiapkan di KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) Pelaku wisata MeetingIncentive Convention and Exhibition (MICE) menangkap peluang gelaran event MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika. Untuk mengatasi kekurangan jumlah kamar hotel, pelaku wisata MICE sudah menyiapkan 1.000 tenda yang akan disulap menjadi

hotel berbintang.

Ketua DPD Indonesian Congress and Convention Association (INCCA) NTB, M. Nur Haidin menyebutkan bahwa memang pada event MotoGP 2021, jumlah kamar hotel yang dibutuhkan minimal 40.000 - 60.000 kamar.

Sesuai ketentuan, kata Nur

Haidin, jarak antara hotel atau tempat penginapan dengan venue utama MotoGP maksimal 200 km. Artinya, seluruh hotel yang ada di Pulau Lombok bisa digunakan sebagai tempat penginapan untuk tamu-tamu VVIP. “Ini peluangnya besar sekali.

Seperti kami pelaku wisata MICE, ini pasti akan terlibat langsung memenuhi kebutuhan. Dan pihak Dorna juga sudah melakukan survei. Kita sudah memberikan data-data dari NTB, kaitan dengan property, sudah kita sampaikan ke Dorna melalui mitranya di Jakarta,” kata pria yang akrab disapa Edo ini.

Menurutnya, gelaran MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika merupakan pintu masuk percepatan pembangunan pariwisata NTB. Bahkan daerah tetangga seperti Bali dan NTT akan kecipratan imbas MotoGP di Lombok.

Ia menyebutkan jumlah kamar hotel berbintang di NTB saat ini sebanyak 13.200 kamar hotel berbintang. Kemudian ada sekitar 4.000 kamar hotel melati di sekitar Lombok Selatan. Sampai 2021, jumlah kamar hotel di KEK Mandalika dan sektarnya lebih dari 10.000 kamar.

Edo menyebutkan ada tiga kategori penonton MotoGP. Yakni VVIP, kelas menangah dan komunitas. “Mungkin VVIP bisa dihandle dengan hotel berbintang 20.000 kamar, kelompok menengah itu hotel bintang satu dan melati plus. Dan komunitas, memanfaatkan homestay,” katanya.

Edo menyebut pihaknya memiliki 1.000 tenda yang bisa dijadikan penginapan kelas hotel berbintang. Satu tenda ukurannya 5x5 meter, dapat menampung satu keluarga. Ia mengatakan para penonton yang menyaksikan MotoGP sekitar 2 minggu akan berada di NTB.

“Berkaitan dengan akomodasi, kami siap bekerja sama untuk memberikan solusi, bagaimana

kita menyulap hotel dalam bentuk tenda untuk kebutuhan satu keluarga,” pungkasnya. (nas)

pun meningkat,” kata Baehaqi.

Lebih lanjut dosen Pascasaraja Unram ini menjelaskan, peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat ini tak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemda dalam menangani isu-isu strategis pembangunan daerah. Terutama kebijakan pemda dalam hal ini Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag,M.Si., terkait dengan ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan. “Beliau sangat fokus bagaimana mendorong pertumbuhan inclusive growth (pertumbuhan inklusiv) dengan mendorong ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan,” jelas dia.

Upaya mendorong ekonomi

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun kreatif dilakukan melalui bantuan-bantuan yang diserahkan kepada masyarakat. Misalnya untuk pembuatan produk lokal, es krim, roti dan lain-lain.

Bagaimana marketing dan packaging. Kemudian pemberdayaan produk lokal seperti garam, gula aren menjadi gula semut dan kebijakan lainnya. Sedangkan untuk mendorong ekonomi kerakyatan itu, pemda mendorong koperasi tumbuh berkembang dan bersinergi untuk mendorong ekonomi kreatif. Seperti bantuan kepada kelompok petani peternak, perajin serta pengusaha lainnya. (her/*)