Edisi 05 Desember 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SELASA, 5 DESEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 220 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mataram (Suara NTB) Dua anggota DPRD NTB, masing-masing Drs.Ruslan Turmuzi dan Mori Hanafi, SE.M.Comm masuk dalam agenda pemanggilan Bidang Perdata dan Tuntutan (Datun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Pemanggilan dilakukan, karena masih ada tunggakan kerugian negara yang belum diselesaikan. ‘’Panggilan sudah dilayangkan kemarin. Tapi saya tidak tahu persis kapan harus hadirnya,’’ kata Plh.

Kajati NTB, Hendrik Selalau, SH menjawab Suara NTB di ruangannya, Senin (4/12). Dua nama yang diingatnya dalam surat panggilan adalah Mori Hanafi, yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD NTB. Politisi Gerindra ini dalam catatan pihaknya masih ada tunggakan yang belum diselesaikan. ‘’Tapi soal pembayaran, sudah masuk, dia mencicil,’’ sebutnya. Sementara Politisi PDI Perjuangan, Ruslan Turmuzi dipastikannya juga sudah mencicil tunggakan kerugian negara. Namun untuk semakin me-

mastikan pelunasan, dilayangkan panggilan lagi.

Hendrik enggan menyebut berapa nilai cicilan dan total tunggakan kerugian negara para politisi Udayana yang harus diselesaikan. Namun yang jelas, tidak hanya Ruslan Turmuzi dan Mori Hanafi, setidaknya ada lima anggota dewan aktif yang sudah dilayangkan panggilan. ‘’Namanya ada di tim, saya tidak ingat.

Tapi yang saya ingat dua anggota Dewan itu (Mori Hanafi dan Ruslan Turmuzi, red). Kalau total yang nunggak, ada sekitar

lima anggota Dewan aktif,” jelasnya.

Diluar proses panggilan itu, Hendrik yang menjabat Asdatun Kejati NTB mengapresiasi sikap kooperatif para anggota Dewan. Karena setelah dilayangkan surat panggilan sejak awal, mereka mulai membayar meski melalui proses mencicil.

Di sisi lain, ada juga anggota Dewan yang sudah purna tugas dan masih proses mencicil. Nilainya relatif sama dengan anggota Dewan aktif.

Bersambung ke hal 15 Hendrik Selalau

(Suara NTB/ars)

Kejaksaan Panggil Dua Anggota DPRD NTB

Polda NTB akan Cek Proyek Bawang Putih Sembalun Mataram (Suara NTB) Penyidik Polda NTB mengagendakan turun lapangan untuk mengecek kondisi tanaman bawang putih di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur (Lotim). Tujuannya untuk mengetahui persis kondisi terbaru bibit bawang putih yang ditebar mencapai 78 ton.

Kasubdit I Industri Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Boyke Karel Wattimena, SIK membenarkan soal

rencana timnya akan turun lapangan. ‘’Dalam minggu minggu ini akan turun cek langsung ke lokasi,” kata Boyke.

Sedianya timnya akan ke Sembalun Senin (4/12) untuk mendapatkan fakta lapangan sebaran bibit di Desa Sembalun Lawang, Sembalun Bumbung, Desa Sajang dan Desa Bawak Nao. Namun karena kendala teknis, sehingga ditunda. “Kami reschedule lagi,” sebutnya.

Bersambung ke hal 15

Dugaan Korupsi Dana Investasi

Tiga Direksi PT. LTB Tersangka

Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) akhirnya menetapkan tiga orang Direksi PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) sebagai tersangka.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat kasus korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah Loteng.

Demikian disampaikan Kajari Loteng, Feri Mupahir, SH.MH, Senin (4/12). Kajari mengungkapkan, ketiga tersangka tersebut adalah, L. Ma, Direktur Utama (Dirut) PT. LTB. Kemudian ZA, Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis serta AK, Direktur Pe-

TO K O H Tidak Ada Defisit KEPALA Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M. TP mengatakan, sebenarnya tidak ada defisit anggaran dalam APBD NTB 2018. Defisit anggaran tersebut telah ditutupi dengan pembiayaan sebesar Rp 25,65 miliar. ‘’Ada pembiayaan,’’ katanya ketika dikonfirmasi Suara NTB. Dikatakan APBD NTB 2018 yang mencapai Rp 5,255 triliun akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (4/ 12) untuk dilakukan evaluasi. Diharapkan pada 15 Desember mendatang sudah keluar hasil evaluasi Kemendagri.

Bersambung H. Ridwan Syah ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Ribuan Penumpang Terdampak SEBANYAK 25.399 orang calon penumpang terdampak pada buka tutup Lombok International Airport akibat erupsi Gunung Agung dalam sepekan terakhir. Dari jumlah itu, ada yang melakukan pembatalan, ada pula yang menerima penundaan jadwal penerbangan. ‘’Ada 256 jadwal penerbangan yang terdampak dan sebanyak 25.399 orang yang juga terdampak.

I Gusti Ngurah Ardita Bersambung ke hal 15

masaran PT. LTB. ‘’Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam ekspose perkara yang dilakukan tangga 30 November lalu,’’ tegasnya.

Ia menjelaskan, ketiga tersangka dijerat dengan 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaim-

an diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, primer.

Dengan ancaman kurungan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Bersambung ke hal 15

‘’

Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam ekspose perkara yang dilakukan tanggal 30 November lalu Feri Mupahir (Suara NTB/dok)

Pemprov Hentikan Reklamasi Ilegal di Lobar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB bersama TNI/Polri menghentikan aktivitas reklamasi ilegal di wilayah Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar) pekan kemarin. Pemprov menyerahkan persoalan tersebut supaya diproses hukum karena telah mengurug hutan mangrove dan laut di wilayah tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (3/12).

Ia menyebutkan, tim yang turun terdiri dari Dinas LHK, Satpol PP NTB, Polda, Korem, Kodim, Polres Lobar. ‘’Kita menginiasi penertiban di lapangan ada reklamasi ilegal di lapangan pada lima titik. Ini dilakukan perorangan, perusahaan-perusahaan lokal yang ndak ada izin,’’ kata Madani.

Bersambung ke hal 15 ILEGAL - Kawasan laut yang direklamasi secara ilegal di Kecamatan Lembar, Lobar.

(Suara NTB/ist)

Fenomena ’’Supermoon’’

Ratusan KK Terdampak Banjir Rob

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

ROB - Banjir rob yang menerjang pemukiman warga di Kecamatan Jerowaru Lombok Timur.

Mataram (Suara NTB) Banjir rob melanda Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Minggu (3/12) malam. Warga yang terdampak genangan mencapai 470 kepala keluarga (KK). Banjir yang disebabkan naiknya permukaan air laut ini disebabkan faktor supermoon atau bulan ukurannya lebih besar dari kondisi normal.

Hasil identifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, warga Lombok Timur yang terdamp-

ak tersebar di dua kecamatan yakni Keruak dan Jerowaru.

Untuk di Kecamatan Keruak korban banjir rob terdapat di Desa Ketapang Raya, Desa Tanjung Luar. Sedangkan di Kecamatan Jerowaru terdampak Desa Ekas Buana, Desa Batunampar Selatan, Desa Paremas, Desa Serewe, Desa Pemongkong dan Desa Jor. ‘’Hasil idenfikasi awal, ada penambahan korban banjir rob yang sebelumnya sebanyak 50 KK, kini 400 KK di Lotim,’’ sebut Kepala BPBD NTB H. Mo-

hammad Rum, Senin (4/12) Warga sudah evakuasi mandiri, sebagian dibantu dengan evakuasi oleh tim gabungan BPBD, SAR Unit , Tagana dan PMI. Dia mengungkapkan, potensi banjir rob akan masih akan terjadi karena fenomena supermoon masih berlangsung, meski pun puncaknya Senin malam kemarin. Warga pun diminta waspada ancaman banjir rob masuk ke pemukiman khususnya mereka yang ada di kawasan pesisir.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Selasa, 5 Desember 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Lakukan Penutupan TPS KELUHAN dari masyarakat yang tinggal di sekitar tempat pembuangan sementara (TPS) sampah di lingkungan Kebon Bawak Nurul Yaqin, Kebon Sari, membuat kelurahan dan masyarakat sepakat menutupnya. Penutupan dilakukan mulai hari Senin (4/12) ini setelah masyarakat meminta TPS ditutup. Menurut lurah Kebon Sari, M. Faisal, penutupan TPS diakibatkan karena volume sampah yang dibuang ke sana tiap harinya selalu bertambah.

“Saat dibangun tahun 2012 lalu, TPS tersebut me(Suara NTB/uul) nampung sampah dari tiga M.Faisal kelurahan yaitu Kebon Sari, Pejeruk, dan Pejarakan,” terangnya. Sampah pun rutin diangkut dua kali sehari dengan waktu pembuangan mulai dari jam 16.00-21.00 wita. Meskipun begitu, tetap saja volume sampah dirasa tidak berkurang, malah terus bertambah karena ada sampah yang tidak diangkut truk pengangkut sampah.

“Kita tidak menutup kemungkinan ada juga warga yang membuang sampah ke sana dari luar kelurahan,” kata Faisal. Selain itu, bau sampah terutama di musim hujan seperti sekarang ini mengganggu warga yang tinggal di dekat TPS. “Tidak ada warga yang ingin lingkungannya dibangunkan TPS, pasti mereka menolak sekarang ini,” ujarnya. Ia mencontohkan seperti penutupan TPS di kelurahan Pejeruk oleh warga karena merasa terganggu oleh bau sampah di TPS. “Jadi masyarakat di sana juga mau menutup TPS tersebut,” tukas Faisal. Atas penutupan TPS ini, ia mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. “Jadi pembuangan sampah akan dilakukan secara mobile, di mana truk sampah akan menunggu kendaraan roda tiga di tempat yang telah ditentukan,” jelasnya.

Nantinya, truk sampah akan menunggu di lingkungan Dasan Sari untuk mengangkut sampah warga. “Sampah tidak akan ditaruh di TPS dulu tetapi langsung dibawa ke truknya agar lebih efektif,” kata Faisal. (uul)

DLH Harus Berinovasi MATARAM sebagai etalase perekonomian dan juga pusat kegiatan nasional untuk kawasan Indonesia Timur, sampai saat ini masih dihadapkan pada persoalan sampah.

Apalagi, NTB sudah mendapat penghargaan dunia sebagai destinasi wisata halal, tentu masalah sampah ini cukup mengganggu. Terkait hal itu, anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH., melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum menunjukkan adanya kreativitas seperti yang harapkan. ‘’DLH ini harus membaca Perda dari awal sampai akhir sehingga mungkin di sana ada inspirasi bagaimana seharusnya menangani persoalan sampah di Mataram,’’ ujarnya dalam rapat kerja dengan DLH di ruang rapat DPRD Kota Mataram, Senin (4/12). Syamsul menangkap adanya keinginan dari masyarakat untuk membangun kebersamaan dengan aparat pemerintahan dalam penanganan sampah.

Masyarakat, lanjut politisi Nasdem ini, sebetulnya sudah mensubsidi atau menyumbang pemerintah dengan membayar iuran sampah per bulan. Ini menggambarkan bahwa masyarakat cukup antusias untuk ikut mensukseskan penanganan sampah di Mataram. Dikatakan Syamsul, ada tiga sektor yang menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mataram, yakni hotel, hiburan dan jasa.

Artinya, PAD Kota Mataram masih sangat bergantung pada tiga sektor tersebut. Untuk dapat mewujudkan Mataram bersih dan nyaman, Syamsul mengajak semua stakeholder yang hadir untuk membangun sinergitas antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Kalau sudah dibangun sinergitas dari tingkat RT, lingkungan sampai di tingkat atas, dia yakin masalah sampah akan tertangani dengan baik.

Jangan sampai OPD jalan sendiri-sendiri dalam penanganan sampah.

Sehingga program mereka menjadi tumpang tindih. Yang terpenting, kata Syamsul, BLH Kota Mataram h a r u s mampu berinovasi. (fit) Syamsul Bahri (Suara NTB/dok)

Dewan Minta Rekam Jejak Rekanan Harus Diteliti Mataram (Suara NTB) Kalangan legislatif meminta Pemkot Mataram lebih teliti memilih rekanan yang akan mengerjakan proyek. Termasuk rekam jejak harus clean and clear. Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt., ditemui belum lama ini.

Wiska menyoroti proyek pasar senilai Rp 6 miliar yang sumber anggarannya dari dana alokasi khusus (DAK). Ia sempat mempertanyakan ketika rapat pleno evaluasi APBD 2017. Termasuk, progres pengerjaan Pasar Sindu. Sebab, pedagang dipindahkan ke depan justru tidak ada aktivitas pengerjaan proyek. Sementara, Dinas Perdagangan berdalih bangunan dikerjakan di luar. Terhadap pelaksanaan tender diduga dimenangkan satu rekanan, politisi PDI-P ini belum mengetahui persis proses tender sampai penunjukan pemenang. Menurutnya, perlu jadi evaluasi, apakah rekanan satu dimenangkan memiliki rekam jejak yang baik.

“Kita berpikir positif saja. Kecuali, perusahaan secara latar belakang kualitas tidak baik. Kita baru patut curiga kenapa dia saja dimenangkan,” ujarnya. Kata dia, perlu jadi catatan Bagian APP dan panitia tender mengevaluasi pemenang tender yang selalu ada persoalan. Jangan sampai terkesan memenangkan satu rekanan padahal banyak rekanan yang ikut tender. Dewan akan melakukan pengawasan terkait hal ini.

Berbeda halnya lanjut dia, jika perusahaan clear and celan.

Artinya, setiap pekerjaan tidak ada masalah. Oleh karena itu, penting bagi APP memastikan rekanan peserta lelang clean and clear. Baik dari kualitas maupun kemampuan finansial.

Terkait pemutusan kontrak rekanan yang mengerjakan jembatan Dasan Agung? Wiska mengapresiasi tindakan tegas dari Pemkot Mataram. Tetapi, ini harus jadi catatan dan pembelajaran bersama supaya kasus sama terulang kembali di tahun depan. “Saya kira itu sudah tepat,” demikian ujarnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

SISA GALIAN - Pasukan Biru Dinas PUPR Kota Mataram dikerahkan menutup sisa galian pada proyek jembatan Dasan Agung. Tampak tiga orang menurunkan tanah urug dari dump truck untuk menimbun sisa galian dari proyek yang rekanannya di-blacklist Pemkot Mataram ini.

Rekanan Proyek Jembatan Dasan Agung Di-’’blacklist’’

Mataram (Suara NTB) Rekanan pelaksana pembangunan jembatan Dasan Agung di-blacklist. Selain itu, ia juga tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama dua tahun kedepan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, rapat pengambilan keputusan terakhir untuk mengeluarkan surat teguran ketiga sekaligus pemutusan kontrak berlangsung Senin. Selanjutnya, akan dilakukan perhitungan di lapangan persentase fisik pekerjaan telah selesai

dikerjakan rekanan.

“Dari perhitungan konsultan pengawas pekerjaan baru 26 persen rampung, tapi hitung kembali karena berkaitan dengan nilai uang yang akan dibayar,” kata Mahmuddin, Senin (4/12). Kata dia, pihaknya telah mengeluarkan uang 30 persen sebagai uang muka. Setelah ada perhitungan, kelebihan pembayaran akan dikembali-

kan oleh rekanan menggunakan uang jaminan pelaksana. “Ada uang jaminan di bank nanti itu yang dipotong berapa sisanya,” tambahnya.

Selain diputus kontrak, rekanan akan di-blacklist dan selama dua tahun tidak boleh ikut tender di Mataram. Langkah itu diambil sebagai tindakan tegas bagi rekanan yang tidak mampu menuntaskan

pekerjaan. Dia menambahkan, pasca teguran kedua sudah tidak ada pekerjaan kembali. Namun, warga meminta segera dibenahi bekas galian sehingga arus lalu lintas tidak terganggu menjelang perayaan maulid. “Hari Sabtu sudah mulai dikerjakan.

Kita sudah kerahkan paasukan biru menutupi,” ucapnya.

Proyek jembatan Dasan Agung sudah dianggarkan di 2018. Diproyeksi awal Januari sudah bisa ditender sisa pekerjaan tersebut. Di satu

sisi, Mahmuddin menyesalkan keterlambatan pengerjaan jembatan itu. Namun demikian, ini bisa jadi masukan bagi Pokja lelang di Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, agar lebih selektif memilih rekanan.

Artinya, tidak hanya cukup melihat administrasi, tapi kemampuan finansial rekanan juga diperhatikan. “Jangan sampai terjadi seperti ini. Dampak dari ini masyarakat yang dirugikan,” ujarnya. (cem)

Pemkot Mataram Siapkan SOP Tumpukan Sampah di TPS Masih Jadi Masalah Penanganan Bencana Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram membuat standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan dan antisipasi bencana. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Senin (4/12) menjelaskan, penanganan bencana telah ada SOP dari Pemerintah Pusat. Namun demikian, di Mataram ingin memfokuskan mengantisipasi kondisi berpotensi menimbulkan bencana di kota.

Dikatakan, langkah persiapan, dengan menggelar rapat koordinasi melibatkan stakeholder dan mempertegas komitmen mengoptimalisasikan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai command center. Dan, mempertegas peran BPBD sebagai pusat posko penanggulangan bencana.

“Jika eskalasi meningkat, kita akan membangun posko tambahan di pendopo,” kata Martawang. Rapat dihadiri oleh BPBD, Dinas PUPR, Dinas Perkim, DLH, Sat. Pol PP, Kesbang, Dinas Sosial dan camat se - Kota Mataram, menyepakati beberapa hal.

(Suara NTB/cem)

Lalu Martawang Di antaranya, Dinas Perkim akan melakukan perampingan pohon karena biasa jelang Imlek terjadi angin kencang sehingga bisa diminimalkan kerawanan pohon tumbang. Kedua, mengkroscek peralatan di BPBD, PUPR, Perkim, Sat Pol PP, Kesbangpol bahwa peralatan kerja dipastikan berada pada posisi

siap. Termasuk kesiapsiagaan RSUD dan Dikes jika ada rujukan sifatnya evakuasi “Kontak person dipasang di kelurahan supaya mudah mengevakuasi korban bencana,” tandasnya. Selain persiapan peralatan, kepastian ketersedian logistik pasca bencana juga harus siap. Terkait SOP berbeda seperti dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, pemkot Mataram ingin membangun sistem yang lebih detail, sehingga alur kerja tim lebih jelas dalam penanggulangan bencana.

Kata Martawang, SOP di masing - masing SKPD berbeda - beda dan mereka mengoptimalisasikan kesiapsiagaan peralatan dan lain sebagainya. Supaya tidak ada kesan saling menunggu. “Kita ini membangun peran masing - masing SKPD,” ujarnya. Kerawanan bencana seperti angin kencang perlu diantisipasi sedini mungkin. Pemilik advertising diminta mengkroscek kondisi bando atau baliho mereka, supaya memastikan aman dan meminimalisir bencana. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan roda tiga di masing - masing lingkungan. Progresnya diakui cukup menunjang proses penjemputan sampah dari rumah tangga ke tempat pembuangan sementara (TPS). Lambannya pengangkutan sampah di TPS justru jadi persoalan.

“Kalau roda tiga sangat menunjang, tetapi pelaksanaannya di TPS menimbulkan persoalan,” kata Kadis LH Irwan Rahadi dikonfirmasi, Senin (4/12). Pengadaan 325 unit roda tiga menghabiskan anggaran sekitar Rp 16 miliar lebih.

Irwan menambahkan, terhadap persoalan di TPS jadi tanggungjawab DLH, sehingga terus diatur regulasi agar tidak menumpuk di satu depo dengan menerapkan sistem zonasi. Sebagai contoh sebut dia, TPS Karang Baru sepekan lalu dievaluasi. Banyak sampah, pertama, membludaknya volume sampah karena roda tiga dari tiga kelurahan terkonsentrasi membuang sampah ke sana, sehingga mulai dibatasi.

Yang boleh membuang sampah kata mantan Camat Selaparang ini, adalah Kelurahan Karang Baru dan satu lingkungan Kelurahan Monjok. “Lingkungan Kamasan saja yang boleh buang sampah ke sana,” sebutnya.

Kedua, akibat penumpukan sampah timbul sedimentasi tanah. Sementara alat berat diturunkan tidak menjangkau karena di bawahnya ada saluran, sehingga diminta Dinas PUPR mengerahkan pasukan biru. Menurutnya, LH terus berupaya menanggulangi persoalan sampah di Mataram. Sejauh ini, dengan keberadaan roda tiga, persentase pengangkutan lebih dari 80 persen. Artinya, volume sampah 1.444 meter kubik per hari sekitar 1 ton terangkut.

Anggaran perubahan di 2017, ada penambahan untuk pengadaan truk sampah. Demikian pula, di 2018, ia mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) pengadaan satu unit truk dan 10 unit roda tiga. Penambahan armada tersebut diharapkan berkorelasi terhadap pengurangan volume sampah di Kota Mataram. (cem)

Disdag Gelar ’’Roadshow’’ Pasar Murah di Enam Kelurahan Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan menggelar roadshow pasar murah di enam kelurahan di Kota Mataram. Roadshow ini dalam rangka menekan harga serta masyarakat dapat mendapat barang berkualitas.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menjelaskan, roadshow pasar murah digelar di enam kelurahan pekan kemarin yakni, di Lapangan Sangkareang Kelurahan Mataram Barat, Karang Genteng Kelurahan Pagutan, Kelurahan Banjar, Karang Baru dan terakhir di Lapangan Babakan.

Pasar murah ini adalah rangkaian dilaksanakan beberapa kali di tahun 2017. Tetapi, tidak menutup kemungkinan dilaksanakan di 2017 jelang Perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

“Tergantung situasi. Nanti kita akan bekerjasama dengan distributor dan retail modern dan Dinas Perdagangan NTB sebelum tahun baru,” kata Alwan.

(Suara NTB/ist)

PASAR MURAH - Pasar murah untuk enam kelurahan yang digelar di Lapangan Sangkareang dan Lapangan Babakan, Kota Mataram. Tampak warga cukup antusias mendatangi gelaran pasar murah tersebut, sembari berharap agar pasar murah tidak hanya digelar di event-event tertentu saja.

Selama pelaksanaan pasar murah yang melibatkan 27 -30 distributor dirasakan mampu menekan harga. Kedua, hajatan

ini masyarakat bisa memperoleh harga semurah mungkin dengan kualitas bagus. Bahkan, masyarakat berharap kegiatan

sama kembali digelar dan tidak menunggu moment saja Alwan mengaku sudah mendapatkan permohonan menggelar kegiatan sama di tiga titik. Memang kata dia, membutuhkan tempat besar dan layak untuk berjualan terutama lokasi padat penduduknya. Di samping itu, lokasi disiapkan bisa meng-cover minimal 30 distribu-

tor. “Mungkin ada tempat lain.

Yang penting meng-cover untuk distributor,” ujarnya.

Mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram menambahkan, selama penjualan dikalkulasi uang terkumpul mencapai Rp 50 juta – Rp 75 juta per hari. Artinya, antusias masyarakat berbelanja di pasar murah sangat tinggi. (cem/*)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 5 Desember 2017

Maskapai Saingan Berat Bisnis Angkutan Darat Mataram (Suara NTB) Bisnis jasa transportasi milik swasta mendapat pukulan, setelah berkembangnya jasa transportasi pengataran lewat udara (pesawat terbang). Perusahaan transportasi darat milik pemerintahpun bertahan, dengan subsidi yang diberikan pemerintah.

Jasa transportasi antara darat, laut dan udara bersaing cukup ketat, belum lagi berkembang layanan jasa sistem daring/online. Jasa transportasi darat saat ini memasuki masa “mati suri”. “Semua rute mati suri,” kata Agusta, Marketing Pariwisata Safari Dharma Raya di Mataram.

Pengembangan jalur udara dari semua maskapai penerbangan membuat transportasi darat merasakan dampak yang tidak kecil. Karena itu, usaha ini mencoba hanya bertahan, daripada mati begitu saja. Agusta mengatakan, cepatnya mencapai jarak tempuh, terjangkaunya harga membuat angkutan udara menjadi alternatif kekinian masyarakat. “Sementara transportasi darat harus bertahan, karena cost angkutan darat yang tinggi tidak bisa dihindari,” ungkap Agusta.

Misalnya, penyeberangan dari Padang Bai (Bali) ke Lembar (Lombok Barat), bus berkapasitas 32 tempat duduk harus menyediakan ongkos Rp 3 jutaan. Sementara, tingkat keterisian kursi tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Pengalaman sebelumnya, Safari Dharma Raya melayani rute Mataram-Yogyakarta. Dalam sehari ada 4 bus yang diberangkatkan. Saat ini, jadwal pengisian rute ini menyusut jauh, hanya melayani satu kali dalam dua minggu. “Itupun, kalau 20 kursi dari 32 jumlah kursi yang tersedia, bahagianya minta ampun,” ujarnya.

Karena itu, selain melayani rute komersil dengan 14 armada, Safari Dharma Raya juga menyediakan jasa untuk sektor pariwisata untuk 6 unit. Dengan saling mengisi antar sesama travel. “Kita saling mengisi antara rute komersil dengan rute pariwisata (carter),” demikian Agusta.

Dilain pihak, General Manajer Damri Kantor Cabang Mataram, Sumijan mengatakan bisnis jasa transportasi udara memang memberi dampak yang tidak kecil. Apalagi, maskapai penerbangan telah melayani rute-rute pendek yang sebelumnya diisi oleh angkutan darat.

Sebagai perusahaan jasa transportasi darat milik pemerintah, Damri masih tetap bertahan, karena Sumijan atau disapa akrab

Jajak, Damri memiliki segmen khusus. Ada segmen angkutan penugasan, angkutan barang, pariwisata dan segmen komersil.

“Itu yang membuat kami masih siap bersaing,” ujarnya.

Untuk jalur penugasan, Damri melayani rute Mataram-Sekotong (Lombok Barat), Mataram-Santong (Suara NTB/bul) (KLU), Mataram Sumijan –Bangko-Bangko (Lombok Barat), Mataram – Pesugulan, Mataram– Ropang, Mataram-Talonang (Maluk), Mataram – Batu Lante, Mataram – Labangka dan Mataram-Lunyuk.

Dengan tingkat keterisian kursi antara 10 sampai 30 persen, itupun menurutnya cukup bagus. Tetapi Damri harus tetap melayaninya. Karena itu, Damri juga bermain melayani angkutan pariwisata agar bisnisnya saling menutupi. Belum lagi yang turut memberi pengaruh adalah bisnis transportasi online. Lalu bagaimana menyiasati persaingan yang demikian ketat ini? Jajak mengatakan, tidak ada cara lain selain meningkatkan pelayanan yang memberikan kesan menarik bagi penumpang.

Misalnya, untuk rute Senggigi-Lombok Airport, Damri memberangkatkan armada setiap 30 menit.

Sebelumnya, armada harus menunggu penumpang, saat ini kebijakannya harus pelayanan lebih optimal agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Damri kapanpun. “Angkutan online, taksi dan armada-armada yang sudah ada lainnya, menjadi alasan Damri harus memberikan pelayanan yang lebih baik,” demikian Jajak. (bul)

Dana Nasabah Raib

OJK Pastikan Murni Akibat Kelalaian Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB telah mendalami kasus laporan pengaduan nasabah Bank NTB atas

dugaan skimming Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini. Otoritas telah meminta klarifikasi dari pihak perbankan.

Diketahui bahwa salah satu anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, berinisial RR mengadukan kejadian kehilangan dana miliknya sebesar Rp 75 juta kepada perbankan, sekaligus diminta ganti rugi. Kejadian ini bermula ketika pada 28 Juli 2017 lalu.

Ketika istrinya melakukan transaksi di mesin ATM menggunakan ATM milik RR di Jalan Lingkar Selatan Mataram. Dalam prosesnya, kartu ATM tiba-tiba saja tersangkut, sejurus kemudian istri RR mengadukannya ke nomor pengaduan bank yang tertempel di mesin ATM. Dari ujung telepon, petugas yang mengatasnamakan dirinya pegawai Bank NTB meminta nomor rekening dan nomor pin ATM. Saat korban membuat kartu ATM baru, diketahui telah terjadi transaksi di bawah tangan, dana sebesar Rp 75 juta milik RR raib.

Diduga dibobol oleh orang tak dikenal, sampai korban menuntut ganti rugi kepada bank, karena merasa telah melakukan proses sesuai prosedur. Bank NTB cabang Gerung, Lombok Barat diketahui telah bersedia melakukan ganti rugi, hanya saja sampai saat ini belum ada realisasi.

Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan di konfirmasi kembali Senin (4/12) kemarin di Mataram memastikan kasus ini bukan persoalan skimming. Dari klarifikasi yang dilakukan otoritas, nasabah pemilik atas nama rekening lalai karena memberikan informasi data perbankannya kepada pihak lain. Meskipun itu istrinya.

“Pin merupakan rahasia dan tidak boleh diberikan kepada siapapun, meskipun kepada pegawai bank,” terangnya. Jikapun dalam transaksi nasabah di ATM, Farid mengatakan harusnya nasabah tak perlu panik. Termasuk menelpon ke nomor-nomor pengaduan yang tidak jelas. Lebih tuntas menurutnya bila pengguna kartu ATM mendatangi langsung kantor cabang terdekat, dan mengajukan pembuatan kartu baru. Farid menegaskan tak ada lagi proses lanjutan, karena murni kelalaian nasabah, bank daerah ini dinyatakan tak perlu melakukan penggantian kerugian.

Kepala Bagian Pengawasan Bank di OJK Provinsi NTB, Hj. Aprillah HS sebelumnya menjelaskan, otoritas telah meminta klarifikasi kepada pihak perbankan. Dalam keterangan pihak bank, istri RR memberikan Pin kepada orang yang sebetulnya tidak dikenal. Padahal, itu tidak dibenarkan sama sekali.

Seperti diketahui, belum lama ini nasabah bank milik BRI juga dihebohkan dengan dana raib secara tiba-tiba. Perbankanpun melakukan penggantian dana nasabah hingga miliaran rupiah. Hj. Aprillah menyebut, jikapun kasusnya sama seperti yang dialami oleh nasabah Bank NTB saat ini, perbankan pastinya akan melakukan penggantian kerugian nasabah.

“Kalau skimming, jelas akan diganti perbankan. Kita masih melakukan pendalaman,” terangnya. Hj. Aprillah mengatakan, perbankan nampaknya harus mengintensifkan pengawasan. Meskipun pada dasarnya, perbankan sudah melakukan proteksi sedemikian rupa terhadap seluruh IT-nya.

Otoritas juga menekankan kepada nasabah perbankan agar memperhatikan dengan seksama mesin-mesin ATM yang digunakan sebelum bertransaksi. Selain itu, tidak diperkenankan memberitahukan kepada siapapun identitas nasabah yang menyangkut keamanan dananya. Otoritas masih akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir melalui Direktur Kepatuhan Bank, Ferry Satrio mengatakan akan mencari jalan tengah.

Perbankan melihat adanya indikasi kelalaian nasabah. Padahal, saat membuka rekening di bank, dalam klausul perjanjian bank dengan nasabah, terdapat butir yang mengatur tidak diperkenankan memberikan nomor pin ATM kepada pihak lain, bahkan kepada istri. Sementara, RR nyatanya memberikan kartu ATM, beserta pin ATM kepada istrinya. (bul)

Halaman 3

Tingkatkan Daya Saing

Disperindag Lobar Bimtek Rebranding dan Fasilitasi Kemitraan 100 Pelaku IKM Giri Menang(Suara NTB) Disperindag Lombok Barat memberikan bimbingan teknis (Bimtek) Rebranding dan Fasilitasi kemitraan pelaku IKM dengan BUMD/BUMN terhadap 100 orang pelaku usaha. Bimtek yang diadakan selama tiga hari ini dilaksanakan menghadirkan konsultan branding dari luar daerah. Untuk fasilitasi kemitraan, disperindag mengundang perusahaan BUMN seperti PT PLN, Angkasa Pura dan perusda PT Bank NTB. Pemberian Bimtek ini untuk meningkatkan daya saing pelaku UKM agar lebih meningkatkan kualitas produk sehingga bisa menambah pendapatan pelaku usaha, dengan demikian otomatis mereka terentaskan dari kemiskinan.

BimtekdibukaolehKadisPerindagLobar,AgusGunawan didampingi Kabid Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) Amaruddin dan jajaran Perindag. Kabid IKAHH Amaruddin menyampaikan bahwa bimtek dilaksanakan selamatigahari.Mulaitanggal4Desembersampai6Desember di Hotel Bintang Senggigi. “Bimtek ini Dilaksanakan selama tiga hari. Dua hari kegiatan rebranding dan 1 hari kegiatan fasilitasi kemitraan IKM dengan BUMN dan BUMD. Peserta yang hadir 100 orang peserta,” jelas Amaruddin. Dari 100 perserta berasal dari 17 komunitas sebagian besar IKM pangan dan perbengkelan. Dijelaskan, upaya ini merupakan bentuk fasilitasi upaya Pemda Lobar mengentaskan kemiskinan di sektor perdagangan dan industri.

Sehingga melalui Bimtek ini pihaknya menginginkan para peserta akan mampu meningkatkan kapasitas mereka tentudenganmeningkatnyakapasitasotomatismampumenghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian ditambah rebrandingmerekaakanmakinpercayadirisehinggakedepan bisa bersaing. Karena itu, seperti yang ditekankan Kadis Perindag 100 pelaku usaha ini ke depan akan dievaluasi, bagi yang berkembang akan difasilitasi.

Menurutnya,perlurebrandinguntukmeningkatkandaya saing sebab selama ini produk yang dihasilkan memang masihkalahsaing.Pasalnyasejauhini, pelakuIKMmelakukan desain sendiri dan meminta bantuan ke yang bukan ahli sehingga desain mereka kurang bisa bersaing. Karena itulah,sekarangmerekadibantutenagaahli.Pihaknyamendatangkan tenaga ahli desain branding produk dari Malang Jatim. Pihaknya merubah pola pemberian bimbingan ke pelaku IKM, kalau selama ini mereka dibawa ke luar daerahstudibanding.Sehinggaterbataspelakuusahayang bisa dibawa. Namun polanya diubah, konsultan didatangkan memberi pelatihan sehingga lebih efesien dan lebih banyak pelaku usaha yang bisa dilatih. Setelah dilatih, para pelaku usaha ini diharapkan 70 persen yang sudah bagus dilanjutkan dan 30 persen paling tidak inovasi.

Pemda (Suara NTB/dok) Hasil re branding kopi berkah sese- j e l a s n y a mendorong la batulaytar

(Suara NTB/her)

Kadis Perindag Agus Gunawan bersama para pelaku IKM yang ikut bimtek rebranding dan fasilitasi kemitraan dengan BUMN dan BUMD di Hotel Bintang Senggigi kemarin

(Suara NTB/her)

Pemberian Bimtek Rebranding bagi pelaku IKM oleh konsultan branding luar daerah untuk meningkatkan daya saing mereka ada inovasi yang tumbuh dari pelaku usaha. Diakui, sejauh ini dari beberapa pelatihan yang dilakukan seperti praktik membuat gula semut, kemudian praktik kopi instans gula aren.

Antusiasme pelaku IKM begitu besar.

Untuk membantu kemitraan dan fasilitasi permodalan, para pelaku IKM juga diberikan fasilitasi kemitraan dengan BUMN dan BUMD. Mereka diberikan fasilitas oleh BUMN terkait dengan permodalan. Termasuk peluang bermitra dengan BUMN. “Nanti diharapkan pelaku usaha bisa bermitra dan difasilitasi dalam rangka untuk kebutuhan modal mereka, termasuk bisa ditampung produk mereka. Disamping itu bantuan promosi produk yang dihasilkan,” jelasnya. Sejauh ini kemitraan yang sudah terjalin dengan BI. Yakni untuk sudah pengembangan gula semut.

Beberapawaktulalu,pihakPTPLNjugasudahmemintadata kepadaPerindaguntukmenjajakipeluangbermitradenganIKM. Ia menambahkan dari semua potensi IKM ini bisa difasilitasi tentu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, sebab kalau sudah naik pendapatan maka kesejahteraan mereka meningkat. Sehingga mereka pun bisa terentaskan dari kemiskinan. Tahun depan pihaknya akan road show untuk menumbuhkan wirausaha baru, ditarget per kecamatan 200 orang, jika 10 kecamatan maka totalnya 2000 orang. Pihaknya nanti akan mengklasifikasi mereka untuk diberi pembinaan dari hulu ke hilir. Setelah pelatihan pemula, mana yang sungguh-sungguh difasilitasi peralatan, tentu dengan harapan setelah itu mereka eksis. Mereka bisa rekrut keluarga sehingga diharapkan banyak cabang IKM. (her/*) (Suara NTB/bul)

DAGING SAPI Memasuki bulan maulid harga daging sapi merangkak naik.

Harga di pasar tradisional berkisar Rp 120 ribu per kilogram.

Kabupaten Kantong TKI Dilengkapi LTSP Mataran (Suara NTB) Tiga kabupaten yang menjadi kantong TKI pada Desember 2017 ini akan memiliki fasilitas Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Dengan mendekatkan fasilitas layananburuhmigranini,diharapkanpemberangkatan dengan jalur tidak resmi dapat diminimalisir.

Baru-baru ini, pemerintah daerah meresmikan LTSP di Kabupaten Lombok Tengah. Pada Desember ini secara berurutan kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Drs. H. Wildan, akan diresmikan LTSP di Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Lombok Timur.

“Dan kita harapkan, tahun 2018 mendatang, semua daerah-daerah yang menjadi kantong TKI akan memiliki LTSP,” demikian kepala dinas di Mataram, Senin (4/12) kemarin.

Enam kabupaten yang sangat diharapkan memiliki LTSP agar masyarakat lebih dekat fasilitas pelayanannya. Diantaranya, diulang kembali, Lombok Tengah (sudah memiliki LTSP), menyusul Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Bima.

Kepala dinas menerangkan, ada progres yang baik dari Kabupaten Lombok Barat. Saat ini telah menyediakan gedung untuk LTSP, demikian juga di Kabupaten Bima, besar harapan Disnakertrans fasilitas dasarnya tersedia. Sementara di Kabupaten Lombok Utara yang dinilai masih abu-abu.

“Karena itu, saya berencana mendatangi Kabupaten Lombok Utara agar tidak ketinggalan dengan kabupaten lainnya. Lombok Barat kita tidak targetkan ada LTSP tahun ini, malah sudah siap sekali,” ujarnya.

LTSP adalah fasilitas yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dokumen calon TKI hanya dalam satu kantor. Di dalam LTSP melayani pembuatan Kartu Tanda Kerja di Luar Negeri (KTKLN), paspor, hingga pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Di NTB, saat ini LTSP hanya ada di Mataram, UPT milik Disnakertrans Provinsi NTB, dan LTSP Lombok Tengah yang sudah beroperasi.

“Dengan lebih dekatnya LTSP, kita harapkan calon TKI mikir panjang menjadi TKI ilegal, atau berangkat dengan tidak prosedural. Layanan

sudah didekatkan oleh pemerintah, tanpa calon TKI harus datang ke Mataram,” demikian H. Wildan.

Lantas bagaimana mengenai jaminan praktik percaloan di pengurusan-pengurusan dokumen TKI? H. Wildan mengatakan, pengawasan dilakukan secara terintegrasi, dan diharapkan peran serta masyarakat untuk aktif melaporkannya bila ditemukan ada praktik-praktik yang merugikan calon TKI. “Karena LTSP ini hajatan awalnya termasuk mengurangi mata rantai calo,” tutup kepala dinas. (bul)

SUARA NTB Selasa, 5 Desember 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kasus Pusuk Sembalun Dipercepat

Polres Lotim Masih Tunggu Hasil PKN BPKP (Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Penyidik dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) terus mempercepat proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun. Dalam kasus ini terdapat dua nama calon tersangka sudah dikantongi.

Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (4/12), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, mengungkapkan, penanganan kasus dugaan Tipikor proyek penataan kawasan pusuk Sembalun sudah dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan

NTB terkait jumlah Perkiraan Kerugian Negara (PKN). Apabila audit dari BPKP untuk proses PKN itu keluar, ditegaskannya pihaknya langsung melakukan penetapan tersangka bahkan penahanan terhadap dua nama calon tersangka. “Begitu PKN itu keluar, kita langsung tetapkan tersangka

dan penahanan,” ujarnya.

Untuk koordinasi yang sebelumnya dilakukan dengan BPK dialihkan ke BPKP. Terlebih pada saat proses penyelidikan pada proyek, penyidik sudah sudah mendapatkan hasil audit investigasi di BPKP. Maka dari itu, pada saat proses penyidikan saat

ini, dikoordinasikan kembali dengan BPKP. “Koordinasi dengan BPK kita pending, karena apabila dikoordinasikan dengan BPK, maka proses semakin panjang dan harus mulai dari awal,” ujarnya.

Dalam proses PKN tersebut, pihak dari BPKP akan turun langsung ke TKP dalam proses PKN. Di sanalah nanti akan ditemukan apakah ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum (PMH), barulah dilakukan penetapan tersangka dan penahanan. Untuk permintaan PKN ke BPKP sudah diserah-

H. Haerul Warisin (Suara NTB/rus)

Rusak Tanaman HKm, Warga Hentikan Proyek Disbudpar Tanjung (Suara NTB) Warga yang mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di area kawasan wisata Tiu Teja Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara memprotes aktivitas penataan objek wisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Sebagai pemegang HKm dari Kementerian Kehutanan, warga melalui Koperasi Maju Bersama meminta aktivitas proyek dihentikan sementara.

Hal itu diungkapkan Ketua Koperasi Maju Bersama, H. Artim Yahya, kepada koran ini mengakui aktivitas proyek penataan Tiu Teja senilai Rp 1,2 miliar mendapat penolakan warga. Pasalnya banyak tanaman warga yang berada di lokasi HKm rusak oleh kontraktor proyek.

“Sebagai pemegang hak kelola Tiu Teja kami minta setiap kegiatan (dinas) agar berkoordinasi, misalnya kegiatan Dinas Pariwisata di Tiu Teja,” ungkap Artim.

Menurut tokoh masyarakat Lombok Utara pemegang penghargaan Nasional Bidang Lingkungan Hidup ini, menyayangkan tidak adanya koordinasi dari dinas dengan koperasi selaku pemegang HKm. Mengingat aktivitas kontraktor menyebabkan sejumlah tanaman warga rusak tergerus proyek.

Setidaknya sambung Artim, kegiatan apapun yang dilakukan di areal 758 ha yang dikelola Koperasi Maju Bersama, agar koordinasi dengan kami. Sebaliknya, tidak adanya koordinasi oleh dinas mengesankan bahwa Koperasi dilangkahi.

Untuk diketahui, H. Artim Yahya adalah salah satu tokoh penerima penghargaan “Anugerah Tokoh Perubahan Republika 2016”. Dia didedikasikan menjadi tokoh perubahan Republika 2016 karena karyanya dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di desa Santong.

Yang beraangkutan diketahui memimpin warga Desa mengelola HKM sejak tahun 1997. Pada tahun 2000 sudah ada 200 koperasi yang berhasil didirikan dengan tetap mengacu pada Koperasi Maju Bersama sebagai contoh. Di areal 758 ha yang dikelola, warga menanam aneka tanaman bukan kayu yang menghasilkan seperti kemiri, kakao, kopi dan sebagainya.

Terpisah, Kepala Dinas Budpar KLU, H. Muhammad, S.Pd., yang dikonfirmasi awak media, Senin (4/12) membenarkan adanya aktivitas di objek wisata Tiu Teja. Namun deikian, dirinya belum mengetahui secara detail situasi di lapangan. “Saya belum dapat infonya, memang ada pembangunan di sana, nanti saya akan tanyakan ke Kabid yang menangani,” ujar Muhammad singkat. (ari)

total anggaran itu, sebesar Rp 1,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik dengan nama proyek penataan prasarana pusuk Sembalun dengan melakukan pembangunan sejumlah fasilitas fisik di tiga titik. Seperti pembuatan gapura di Sebau, penataan pusuk Sembalun, serta pembuatan gerbang selamat datang di Sembalun Lawang. Namun, dalam pengerjaannya dinilai mengalami kejanggalan, sehingga aparat kepolisian langsung turun untuk mengusut proyek tersebut. (yon)

2018, Tidak Ada Pasar Kumuh di Lotim

Bangkitkan Semangat Atlet PEKAN Olahraga Kabupaten (Porkab) II Lombok Timur (Lotim) sudah berakhir. Kegiatan olahraga yang sudah kali kedua digelar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lotim ini dinilai mampu membangkitkan semangat para atlet. Atlet Lotim siap menyongsong kehadiran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2018 mendatang.

Menurut Ketua Umum KONI Lotim, H. Haerul Warisin, kegiatan kompetisi sejumlah cabang olahraga (cabor) di sekali dalam empat tahun di tingkat provinsi ini siap dikuti para atlet asal Gumi Selaparang. Para atlet dengan gelaran Porkab II diyakini sudah bisa secara mandiri menggelar latihan-latihan. “Baik Porprov maupun PON kita siap,” ucapnya.

Tujuan utama sebenarnya digelarnya Porkab adalah semakin banyak warga yang cinta olahraga. Masyarakat Lotim menjad sehat dan bugar karena senang berolahraga.

Apalagi dukungan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachan sangat perhatian pada dunia olahraga.

Kegiatan Porkab yang digelar dengan mempertandingkan 17 cabang olahraga, ujarnya, bukan karena tujuan mencari uang. Akan tetapi mencari prestasi olahraga. Adanya pihak yang protes, karena tidak dapat bonus diakui kemungkinannya karena ketidakpuasan saja. Pandangan orang tidak puas itu dianggap wajar. Namun diyakinkan, sebagian besar atlet sangat bersyukur dengan gelaran Porkab II. Lotim merupakan satu-satunya Kabupaten yang menggelar Porkab. Pengurus olahraga di tingkat provinsi pun sudah mengakui perhatian serius pemerintah daerah di bawah pimpinan Bupati H. Moch. Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H Iron yang sangat memperhatikan olahraga.

Menyikapi kekurangan-kekurangan yang masih ada, siap akan terus disempurnakan. Termasuk kesiapan tempat dan sarana prasarana penunjang kegiatan kompetisi, seperti masih minimnya kompetisi indoor.

Wabup menyatakan, jika diberikan amanah lagi memimpin Lotim ke depan, ia siap memberikan perhatian lebih pada dunia olahraga.

Gedung indoor di kompleks Gelanggang Olahraga (GOR) Selaparang saat akan dilengkapi. Belum dilakukan perbaikan, karena kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kegiatan lain mendesak.

Dalam masterplan yang telah disiapkan, GOR Selaparang ini dirancang sebagai tempat kegiatan olahraga seluruh cabor.

Tidak saja cabor tertentu, melainkan seluruh cabor bisa bertanding di lokasi. (rus)

kan minggu pekan lalu. Joko Tamtomo sendiri enggan membeberkan dua nama calon tersangka yang sudah dikantongi tersebut. Pastinya, jumlah itu bisa bertambah dan berkurang.

“Nama calon tersangka yang sudah kita kantongi dua orang, itu bisa bertambah. Tapi kita lihat dulu hasil PKN dari BPKP,” terangnya.

Diketahui, proyek penataan kawasan pusuk Sembalun ini menelan anggaran keseluruhan sebesar Rp 2 miliar bersumber dari dana Tugas Perbantuan (TP) tahun 2015. Dari

(Suara NTB/ist)

AIR PASANG - Kondisi banjir akibat air pasang yang terjadi di pesisir pantai Lotim wilayah selatan.

Banjir Kembali Landa Keruak dan Jerowaru Selong (Suara NTB) Musibah banjir kembali menerjang Kecamatan Keruak dan Jerowaru Lombok Timur (Lotim). Kali ini, banjir yang merendam pemukiman warga khususnya di pesisir pantai selatan itu disebabkan air laut yang pasang terjadi pada Minggu (3/12) malam. Dalam insiden itu, satu rumah panggung milik warga tergerus di Kecamatan Keruak.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kepala Pelaksana BPBD Lotim melalui Kabid Kedaruratan dan Urusan Logistik, Lalu Rusnan, menjelaskan, kejadian terjadi sekitar pukul 22:00 wita. Insiden itu menerjang sejumlah rumah yang terdapat di wilayah Jerowaru dan Keruak. Beberapa rumah di wilayah pantai seperti di Dusun Telong Elong Poto Bako, Ekas Buana, Jor, TelongElong, Pare Mas, Batu Nampar Selatan dan Pelebe.

Sementara untuk di Keruak di wilayah Lungkak dan Kedome. Di dua kecamatan ini terjadi air pasang sekitar 1,5 meter

dengan jumlah terdampak 54 kepala keluarga (KK). Terhadap masyarakat yang terdampak, BPBD langsung melakukan proses evakuasi terhadap masyarakat menjadi korban ke rumah penduduk yang tidak terdampak. Hal itu diharapkan untuk mengantisipasi terjadinya air pasang susulan.

“Yang paling terdampak cukup parah, yakni di Ekas Buana dengan ketinggian air 1,5 meter. Di mana kondisi air yang masuk ke rumah warga dan menggenangi barangbarang yang terdapat dalam rumah warga,” jelasnya.

Menurutnya, pengakuan masyarakat setempat jika kejadian air pasang untuk wilayah selatan sering terjadi, akan tetapi baru sekarang air masuk hingga ke pemukiman warga.

Bahkan, masyarakat setempat sempat menduga dan khawatir jika berpotensi terjadinya tsunami. “Petugas saat ini mulai melakukan penyedotan terhadap kotoran yang masuk ke rumah warga. Adapun dalam

kejadian itu, satu rumah warga dalam bentuk rumah panggung tergerus,” ujarnya.

Terkait penanganan banjir yang terjadi di Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru terus menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam penanganan banjir yang merusak ratusan rumah serta sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan itu, saat ini sudah diusulkan sebesar Rp 50 miliar ke pemerintah pusat dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Anggaran sebesar Rp 50 miliar yang diusulkan dalam penanganan banjir, berdasarkan kesepakatan dan hasil pendataan yang sudah dilakukan terhadap dampak banjir bersama instansi terkait seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Dinas Sosial, PUPR, Dinas Pertanian dan lainnya yang saat ini masing-masing sudah menyerahkan data terkait kerugian yang ada. (yon)

DPRD Lombok Utara Putuskan 23 Raperda Dibahas Tahun 2018 Tanjung (Suara NTB) Sidang DPRD dan eksekutif pekan lalu memutuskan sebanyak 23 Rancangan Perda akan dibahas pada masa sidang 2018 mendatang. Meski jumlah raperda terkesan lebih banyak, namun Baleg DPRD Lombok Utara optimis bisa menyelesaikannya.

“Kelancaran pembahasan Raperda tahun 2018 mendatang sangat tergantung dari kesiapan pemerintah. Kalau mereka cepat menyiapkan draf, kita di DPRD akan berusaha maksimal untuk membahas lebih cepat,” ungkap Ketua Baleg DPRD Lombok Utara, Zarkasi Haq, S.Ag., M.Si. Menurutnya, keseluruhan raperda yang diplenokan pada sidang Paripurna DPRD merupakan kesepakatan bersama legislatif dan eksekutif. Dari 23 raperda itu, 20 raperda meru-

pakan usulan eksekutif dan 3 di antaranya Raperda inisiatif DPRD Lombok Utara.

Sementara ketidakhadirannya dalam paripurna beberapa waktu lalu, dijaminnya tidak akan menjadi soal.

Sebab dalam sidang itu, status kuorum telah tercapai.

“Kita akan berusaha agar semua Raperda bisa diselesaikan. Umpama pada masa sidang pertama tidak bisa dilengkapi, kita sepakat akan ditarik, sebab kami di DPRD sebenarnya memaksimalkan 17 buah Raperda,” imbuhnya.

Sementara, Wakil Ketua Baleg, Raden Nyakradi, menyebut di antara 3 Raperda inisiatif DPRD Lombok Utara yang diajukan rata-rata menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Seperti Raperda Corporate Social Responsibility (CSR), Raperda Investasi dan Raperda Perlindungan

Tenaga Kerja Lokal.

Sedangkan beberapa Raperda usulan eksekutif terdiri dari, Raperda (revisi) perubahan RPJM, Raperda revisi RTRW, Raperda Ripda, Raperda Penyelenggaraan Wisata Desa, Raperda pertanian berkelanjutan, Raperda perhubungan, Raperda penyandang disabilitas, Raperda penetapan 10 Desa definitif, penyertaan modal PDAM, termasuk Raperda BUMD. “Raperda BUMD dibutuhkan untuk menyambut Global Hub, karena dalam jabatan daerah sebagai pemegang saham Global Hub harus ada Perusda yang mewakili,” kata Nyakradi.

Selain Raperda itu, ada juga Raperda Lembaga Keuangan Syariah, Raperda BPD Desa, Raperda Pelaksanaan Pendidikan, dan Raperda Perlindungan Hukum Adat. (ari)

Selong (Suara NTB) Tahun 2018 ditargetkan tidak ada pasar harian yang kumuh di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pasar sebagai transaksi ekonomi bagi masyarakat harus mentereng.

Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lotim, Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Warisin seluruh pasar harus bersih.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Lotim, H. Teguh Sutrisman. Kepada Suara NTB di Selong, Senin (4/12), Kadis Perindag menjelaskan tahun 2018 mendatang sisa pasar harian yang belum dibangun akan dituntaskan.

Di antaranya, anggaran dipersiapkan dari APBD Kabupaten Lotim untuk Pasar Kotaraja Kecamatan Sikur dengan alokasi anggaran Rp 1,2 miliar, Pasar Montong Baik Kecamatan Montong Gading dengan alokasi anggaran Rp 1,2 miliar. Pemkab Lotim juga mempersiapkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk kelanjutan Pasar Kuliner Kelayu.

Pihaknya juga mengharapkan ada dana pusat yang tu-

run ke Lotim. Dana ini nanti akan dipergunakan untuk pembangunan Pasar Suela.

“Harapan kita dari data Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan,” ucapnya.

Beberapa pasar lama lanjut Teguh Sutrisman dilakukan pengecatan, seperti Pasar Jenggik yang diinginkan bisa tampil cerah dan bersih. Diketahui sebelumnya, sejumlah pasar baru sudah berdiri megah dan dibangun pemerintah daerah tanpa berutang.

Diakuinya, tahun 2018 merupakan tahun terakhir. Pelaksanaan program akhir tahun dari periode pemerintahan Bupati H. Moch. Ali Bin Dachlan ditargetkan bisa rampung sebelum Agustus mendatang.

Pada bulan Januari 2018, ditarget sudah mulai penandatanganan kontrak dengan rekanan. Januari ini juga sudah bisa diilakukan tender dan bulan Februari mulai bekerja. Selama kurun waktu enam bulan, atau diperkirakan sampai bulan Juli semua pekerjaan fisik mengenai pasar ini sudah rampung.

“Sebelum Pak Bupati berakhir kalau bisa sudah berakhir semua pembangunan karena sudah tidak ada lagi yang besar-besar,” ujarnya. (rus)

(Suara NTB/yon)

NAIK - Harga kebutuhan pokok di pasar mulai merangkak naik.

Seperti kenaikan harga kebutuhan pokok di Pasar Pancor Kecamatan Pancor naik pada momen Maulid Nabi Muhammad SAW.

Naik, Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok Selong (Suara NTB) Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar mulai merangkak naik beberapa hari terakhir ini. Pasalnya, kenaikan dipicu, karena meningkatnya permintaan dari konsumen terkait momentum Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Di Pasar Pancor Kecamatan Pancor, misalnya. Harga sejumlah kebutuhan pokok berupa telur, tomat, bawang merah maupun bawang putih serta kebutuhan pokok lainnya rata-rata mengalami kenaikan.

Salah satu pedagang, Inaq Hasni, menyebut, harga telur dari Rp 38.000 per trai naik menjadi Rp 48.000 per trai.

Sementara untuk daging ayam, dari Rp 25.000 per kilogram menjadi Rp 30.000 per kilogramnya. Begitu juga bawang merah naik dari harga Rp 14.000 per kilogram menjadi Rp 18.000 dan bawang putih impor dari har-

ga Rp 18.000 menjadi Rp 20.000 per kilogramnya.

Selain itu, yang paling mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni tomat. Di mana kenaikan dari harga Rp 4.000 per kilogram di hari normal naik menjadi Rp 12.000 per kilogram. Selain dari tingginya permintaan dalam momentum maulid, kenaikan diduga dipicu, karena faktor cuaca. Akan tetapi berbeda halnya dengan harga daging sapi yang justu tetap stabil pada kisaran harga Rp 110.000 per kilogram. Kendati demikian, permintaan akan kebutuhan daging sapi cukup tinggi.

Dijelaskannya, kenaikan harga daging biasanya terjadi pada bulan Ramadan. Selain permintaan banyak, katanya, masyarakat yang masuk ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dapur persiapan berbuka puasa juga cukup banyak. “Kalau bulan Ramadan saja, baru harga daging naik,” jelasnya. (yon)

Ruang Operasi RSUD Tanjung Direhab

Pasien Mengeluh Dipindah ke Provinsi Tanjung (Suara NTB) Ruang Operasi bedah yang ada di RSUD Tanjung saat ini sedang diperbaiki oleh manajemen rumah sakit.

Langkah itu dikeluhkan warga, karena menghambat kelancaran pelayanan yang diterima oleh warga -khususnya ibu hamil.

Salah satu kritik dan keluhan dilontarkan oleh Sekretaris Yayasan Endri Foundation (NGO Bidang Kesehatan) Lombok Utara, Tarpi’in Adam, Senin (4/12). Menurut dia, langkah rehab ruang operasi sangat merugikan masyarakat. Terlebih, manajemen RSUD tidak menyiapkan ruangan alternatif untuk kebu-

tuhan persalinan bagi ibu hamil.

Ia menegaskan, fungsi rumah sakit adalah melayani dan sejatinya tidak boleh terganggu dengan alasan program akreditasi. Baginya, manajemen RSUD tidak memiliki perencanaan yang matang, sehingga mengorbankan pelayanan kesehatan.

Imbas dari rehab fisik ruang operasi sangat merugikan masyarakat.

Sebab masyarakat harus dirujuk ke rumah sakit yang jarak tempuhnya lebih jauh. Mereka yang dirujuk ke provinsi harus menyiapkan dana lebih untuk membiayai kebutuhan sehari-hari para penunggu pasien.

Terpisah, Kabag Tata Usaha RSUD

Tanjung, H. Zulfahrudin, mengamini adanya rehab di ruang operasi. Manajemen RSUD memutuskan untuk menata ulang ruang operasi guna menambah fasilitas operasi seperti operasi penyakit dalam dan operasi mata.

“Kita tutup dari tanggal 28 November sampai 8 Desember nanti. Kita tutup pelayanan karena operasi sangat sensitif, tidak boleh ada keributan yang mengganggu pasien,” ungkap Zulfahrudin.

Dalam menjalankan pelayanan, jelas dia, pasien (hamil) yang bisa dimundurkan operasinya akan diundur. Namun bagi pasien yang mendesak untuk dioperasi maka akan langsung dirujuk ke Mataram.

Manajemen RSUD sendiri telah menyebarkan Surat Edaran kepada setiap Kepala Ruangan untuk dilanjutkan ke pegawai dan masyarakat.

Sebelum diputuskan dilakukan operasi oleh dokter spesialis, para pasien akan dipermaklumkan.

“Mungkin yang disampaikan oleh karyawan ke pasien kurang lengkap, sehingga ada keluhan. Kadang adikadik karyawan itu karena sibuk jadi menjawab seadanya,” jelasnya.

Zulfahrudin menambahkan rehab dipastikan selesai pada tanggal 8 Desember nanti. Sebab, RSUD Tanjung akan diverifikasi untuk menuju akreditasi. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 5 Desember 2017

Halaman 5

Tak Bayar Piutang Bulan Ini

Pengelola Hotel Penunggak Pajak akan Dipidanakan

Gencarkan Perekaman Secara ’’Mobile’’

Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moch. Taufiq menegaskan Pemkab Lobar tak pandang bulu dalam hal menangani kasus tunggakan pajak. Bahkan, sejak awal pemda melakukan penyitaan aset, lalu melakukan berbagai langkahlangkah. Terakhir, pemda bersama pengelola hotel membuat kesepakatan bersama melibatkan aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan untuk memproses penagihan piutang tersebut.

Mengacu perjanjian tersebut, secara otomatis jika pada bulan ini wajib pajak pengelola hotel di Senggigi tak membayar piutang seperti disepakati dalam perjanjian, maka otomatis dipidanakan.

Menurutnya, pendekatan sudah dilaksanakan pemda, baik melalui langkah tegas sudah dilakukan Pemda melalui penyegelan sebagai bentuk punishment terhadap bersangkutan. Terakhir sudah

ada itikad baik bersangkutan untuk membayar piutang pajak tersebut. “Kita tunggu sebelum tanggal 12 Desember ini, kalau belum juga dibayar kami akan langsungkan ke pidana. Karena itu kegiatan pi-

Dua Kasus ADD Segera Naik Penyidikan Praya (Suara NTB) Sejumlah kasus dugaan korupsi saat ini tengah dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng). Dua kasus di antaranya berpotensi segera naik tahap penyidikan, yakni dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Landah serta korupsi kasus Prona Desa Semoyang.

Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., Senin (4/12), mengungkapkan, kedua kasus tersebut berpotensi naik ke tahap penyidikan lantaran kuat indikasi penyimpangannya. Meski pihaknya belum bisa mengungkap besaran indikasi penyimpangan yang terjadi.

Ia menjelaskan, untuk sampai ke tahap penyidikan masih ada beberapa tahapan lagi yang harus dilalui. Misalnya untuk kasus ADD Desa Landah, pihaknya masih menunggu hasil uji fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng. Karena dari hasil uji fisik itulah, bisa dilihat gambaran besaran kerugian yang terjadi.

“Memang dilaporkan yang masuk terkait ADD Desa Landah, dugaan awalnya sekitar Rp 900 juta. Tapi itukan baru dugaan awal dari laporan yang ada. Besaran penyimpangan sesungguhnya baru akan terlihat setelah dilakukan uji fisik terhadap proyeproyek yang dibangun dengan ADD Desa Landah,” jelasnya.

Hasan mengatakan, khusus untuk kedua kasus tersebut pihaknya diberikan waktu sampai akhir bulan Desember ini untuk menemukan apakah kasus tersebut bisa naik penyidikan atau tidak. Karena Kejati NTB minta tidak boleh ada kasus yang mengendap atau belum jelas statusnya pada tahun depan.

“Kalau memang bisa lanjut ke tahap penyidikan, harus segera diputuskan. Kalau tidak juga segera diputuskan bulan ini juga,” tegasnya.

Namun, pihaknya optimis kedua kasus tersebut bisa naik ke tahap penyidikan. karena dari proses penyelidikan memang sudah mengarah indikasi penyimpangannya. Di mana untuk kasus ADD Desa Landah pihaknya tinggal menunggu hasil cek fisik dari Dinas PUPR Loteng. Begitu pula untuk kasus prona Desa Semoyang sudah hampir lengkap, sehingga tahun ini juga status kedua kasus tersebut sudah bisa ditetapkan.

Lebih lanjut secara umum untuk penanganan kasus selama tahun 2017 ini, seluruh tunggakan kasus sudah bisa diselesaikan.

Mulai dari lanjutan kasus dugaan korupsi dana talangan di Bank NTB Cabang Praya sampai kasus PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) yang saat ini sudah ditetapkan para tersangkanya. (kir)

Pengelola Hiburan Tak Mampu Bayar Pajak 25 Persen Giri Menang (Suara NTB) Pengelola hiburan malam di wilayah Senggigi tak mampu membayar pajak hiburan sebesar 25 persen seperti yang ditetapkan Pemda Lombok Barat (Lobar) dalam Perda. Sejak awal pengelola hiburan menolak kenaikan tarif ini. Pihak pengelola hiburan meminta Pemda bijak menyikapi masalah ini, pemda seharusnya mencari tahu penyebab, kenapa pengelola hiburan tak mampu membayar pajak 25 persen tersebut, bukan hanya menekan pengelola hiburan membayar pajak.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi, Herman, mengaku, pihaknya sudah menyampaikan tarif yang dipatok berdasarkan analisa pemda, sedangkan pengusaha tahu sendiri kondisinya. Seperti dirinya digenjot untuk perampungan, tahu-tahunya ia diminta bayar Rp 140 juta.

“Dari mana saya mau bayar, saya sudah sampaikan ke Bapenda jangan wewenang hanya terkotak-kotak, Bapenda juga harus berkoordinasi kenapa kita tidak mampu bayar pajak. Apa sebabnya? Tidak bisa kami ditekan, kan percuma ada pemda ini,” protesnya.

Pihaknya mempertanyakan pemda hanya menekan kafe hiburan besar, namun kafe kecil yang banyak tak berizin justru dibiarkan. Padahal income dari sana sangat besar, mencapai Rp 10-20 juta per malam.

Menurutnya jika berbicara angka pajak, pengelola hiburan saja yang dirugikan. Sedangkan saat ini izin keramaian dari kepolisian naik, di Polres mencapai Rp 1 juta, lalu di Polsek naik Rp 500 ribu, belum lagi beban yang lainnya.

Terkait penarikan pajak 25 persen, menurutnya telah diketahui pengelola hiburan. Namun pemda tidak bisa sepihak, sebab perda minuman beralkohol saja tidak pernah koordinasi dengan pengelola hiburan. Kenaikannya dari Rp 1.750.000 naik menjadi Rp 25 juta, lantas di mana keberpihakan pemda terhadap pengelola hiburan.

Selain itu, SIUP MB pun naik 75 juta per tahun. Menurutnya, pengelola hiburan tak ada yang mampu membayar sebesar itu.

Malah, jika kondisinya begini pengusaha hiburan tidak lagi mau menarik pajak, dan meminta pemda tarik sendiri. Sebab pengelola hiburan membantu pemda menarik pajak hiburan, membayar izin dan retribusi.

Herman (her)

dana,” tegas Sekda.

Terkait belum maksimalnya hasil yang diperoleh dari upaya yang dilakukan, menurutnya tidak demikian juga.

Sebab pihaknya juga sudah melakukan kesepakatan dengan mereka, termasuk kejaksaan.

Sementara Kepala Bapenda Lobar Hj. Lale Prayatni menyatakan terkait persoalan tunggakan pajak hotel di Senggigi, pihak pemda sudah menggunakan pengacara negara yakni kejaksaan.

Dalam perjanjian antara manajemen hotel dengan kejaksaan, pihak manajemen hotel tanggal 12 Desember sanggup membayar Rp 5,1 miliar. Apabila tidak membayar maka akan disanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini, jelasnya, tentunya pidana sebab sudah dilakukan peneguran beberapa kali. “Sekarang sudah masuk ke pidana, karena waktu dipertemukan memang konsekuensinya dipidanakan,” tegas Lale. (her)

Warga Duman Segel Kantor Desa (Suara NTB/her)

MEMANFAATKAN momen Festival Budaya Perang Topat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar) mendirikan stan perekaman E-KTP di parkiran Pura Lingsar, Minggu (3/12).

Strategi itu dilakukan sebagai langkah mempercepat target capaian pembuatan E-KTP yang merupakan syarat administrasi kependudukan warga di Lombok Barat. “Kita targetkan agar perekaman E-KTP sebelum Pilkada sudah 100 persen rampung,” kata Kepala Dinas Dukcapil, H. Muridun usai kegiatan.

Dijelaskannya, hingga saat ini baru 83 persen dari total jumlah masyarakat Lobar yang memiliki E-KTP dan masih sekitar 17 ribu yang belum lakukan perekaman. Hal itu mengharuskan pihaknya terus melakukan perekaman keliling setiap hari, baik ke rumah warga maupun dengan cara mobile ke setiap lokasi keramaian seperti pasar dan lainnya.

“Kita memanfaatkan momen Perang Topat ini karena pasti masyarakat banyak yang hadir. Namun untuk hari ini kita hanya bisa mencetak 40 keping E-KTP milik warga dan yang melakukan perekaman hanya 25 orang,” jelas Muridun.

Muridun optimis perekaman akan lebih cepat mencapai target, terlebih tambahan blangko dari pusat sudah diberikan.

Terkait alat perekaman, Muridun menganggap masih kurang. Namun dengan direalisasikannya dua unit alat rekam dari APBD Perubahan kemarin, dirinya berharap ke depannya pemerintah akan memberikan tambahan alat lagi. (her) H. Muridun

(Suara NTB/her)

PJU - Keberadaan PJU di jalan sangat diperlukan oleh pengguna jalan. Namun, di Lobar, Pemkab masih harus menombok pembayaran PPJ PJU setiap tahunnya.

Pemasukan PPJ Masih Defisit Giri Menang (Suara NTB) Rp 21 miliar lebih APBD Lombok Barat (Lobar) dikeluarkan tiap tahun untuk membayar tarif penerangan jalan umum (PJU). Dari jumlah pengeluaran ini hanya sekitar Rp 20,4 miliar lebih mampu dibiayai dari pemasukan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), sisanya Rp 1 miliar Pemkab Lobar harus nombok. Jumlah PPJ ini diklaim lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp 14 miliar lebih.

“Kita bayar PJU tiap bulan variasi Rp 1,4 miliar dan Rp 1,7 miliar, rata-rata Rp 1,7 miliar. Total yang kita bayar tiap tahun Rp 21 miliar lebih,” jelas Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar, H. L. Winengan, Senin (4/12).

Dijelaskan, pembayaran PJU tiap bulan turun naik kisaran Rp 1,4- 1,7 miliar, namun sekarang ini menjadi

tolok ukurnya, sebab dulu PJU dibayar Rp 1,9 miliar, namun PPJ-nya hanya Rp 14 miliar.

Namun dibandingkan sekarang, pembayaran tarif PJU rata-rata Rp 1,7 miliar, namun PPJ-nya Rp 20,4 miliar terdapat kenaikan PPJ yang masuk ke daerah.

Meski demikian, ujarnya, terdapat selisih PPJ dengan pengeluaran untuk membayar tarif PJU sebesar Rp 500 juta - Rp 1 miliar. Diakuinya, terdapat defisit pemasukan dari PPJ antara pembayaran tarif PJU, sehingga PPJ pun bisa memberi kontribusi terhadap PAD. Sebaliknya sumbangan pemerintah untuk membayar PJU masyarakat sebesar Rp 500 juta-1 miliar. Namun dibandingkan sebelumnya justru pemda menambal defisit pembayaran PJU tiap tahun sebesar Rp 7 miliar.

Winengan mengaku masih ingat janjinya, siap mundur

dari jabatan kepala dinas, jika PPJ terus mengalami defisit (tidak berkontribusi ke PAD).

Namun ia berdalih hal ini bisa dicapai dengan satu syarat masyarakat jangan banyak mencuri listrik, sebab hal ini membebani anggaran pemerintah. Di samping itu, ia akan merampungkan meterisasi dua kecamatan, yakni Kediri dan Kuripan. Sejauh ini dua kecamatan ini belum merampungkan meterisasi, lantaran tidak ada angaran. Jika halhal ini bisa dilaksanakan, maka target untuk pembayaran tarif PJU bisa ditekan menjadi rata-rata Rp 1,4 miliar. Kalau tarif PJU dibayarkan rata-rata per bulan Rp 1,4 miliar, maka dalam setahun hanya dibayarkan sekitar Rp 16,8 miliar. Jika dirata-rata total tarif PJU dengan pemasukan PPJ masih terdapat sisa PPJ, sehingga bisa surplus Rp 2-3 miliar. (her)

Rencana Pinjaman ke PT. SMI, Sikap DPRD Loteng Terbelah Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menyetujui untuk membahas usulan pemerintah daerah soal rencana pinjaman ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Panitia Khusus (Pansus) pun sudah dibentuk untuk membahas usulan tersebut. Namun menurut pengamat pemerintahan Loteng, H. Fahrurrozi, rencana pinjaman bisa saja kandas di tengah jalan.

Salah satu faktor penyebabanya, sikap di internal DPRD Loteng sendiri soal rencana tersebut yang masih terbelah.

“Soal rencana pinjaman pemerintah daerah ke PT. SMI itu, sikap DPRD Loteng tidak bulat. Ada sebagian yang justru menolak rencana tersebut,” ungkap Fahrurrozi, kepada Suara NTB, Senin (4/12) kemarin.

Meski DPRD Loteng sudah memutuskan membahas rencana pinjaman pemerintah daerah (Suara NTB/her)

tersebut. Tapi harus diingat keputusan tersebut diambil setelah ada voting dalam rapat paripurna. Dan, antara yang setuju dengan tidak selisih, suaranya cukup tipis.

Artinya, DPRD Loteng dalam hal ini tidak sepenuhnya mendukung rencana tersebut.

Sementara PT. SMI dalam memberikan pinjaman tidak sembarang. Banyak pertimbangan yang diambil. Termasuk soal dukungan dari Dewan setempat.

Kalau dukungan Dewan setempat tidak bulat, adanya kemungkinan PT. SMI tidak akan mengabulkan permintaan pinjaman dari Pemkab Loteng.

“Dulu Pemkab Loteng diberikan pinjaman oleh PIP yang sekarang menjadi PT. SMI, karena mendapat dukungan penuh dari DPRD Loteng.

Tapi kalau sekarang dengan kondisi seperti ini, bisa-bisa PT. SMI menolak usulan pinjaman tersebut. Karena sikap DPRD Loteng tidak secara penuh mendukung rencana pinjaman tersebut,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Pansus Usulan Pinjaman DPRD Loteng, Suhaimi, S.H.,

Giri Menang (Suara NTB) Ratusan warga Desa Duman Kecamatan Lingsar menggelar aksi di kantor desa Senin (4/12). Aksi dilakukan, karena tuntutan pemberhentian oknum kepala desa (kades) tak kunjung ditindaklanjuti oleh BPD. Massa yang kecewa pun menyegel sejumlah ruang kantor desa setempat.

Informasi yang diperoleh dari waarga sekitar lokasi kantor desa, warga yang diperkirakan berjumlah 200 orang lebih melakukan aksi demonstrasi ke kantor desa sekitar pukul 9.30 Wita. Aksi warga ini sebagai lanjutan aksi sebelumnya. “Warga datang mempertanyakan kejelasan tindak lanjut surat usulan pemberhentian kades oleh BPD, karena lamban diproses, makanya mereka segel kantor desa,” terang Sekretaris BPD Duman, Suhardi.

Dalam aksi tersebut, massa tak mendapati Ketua BPD, sehingga warga pun melakukan aksi penyegelan kantor desa.

Selaku Sekretaris BPD, dirinya langsung ke Kantor Bupati Lobar Senin kemarin dan menyerahkan pada pihak berwenang. Setelah selesai menyerahkan ke pemda, pihaknya akan melakukan pendekatan ke masyarakat untuk meminta agar segel kantor dibuka.

Terkait penyebab aksi

mengaku hal yang wajar terjadi perbedaan sikap di kalangan Dewan dalam menyikapi rencana kebijakan dari pemerintah daerah. Termasuk soal rencana pinjaman oleh Pemkab Loteng tersebut. Namun ia memastikan itu tidak sampai mengganggu pembahasan usulan tersebut.

Dengan kata lain, rencana pembahasan usulan pinjaman pemerintah daerah tetap akan berlanjut. Soal perbedaan sikap itu jadi salah satu pertimbangan nantinya dalam proses pembahasan di tingkat pansus. “Perbedaan sikap ini justru baik. Karena dengan begitu, banyak hal yang jadi pertimbangan,” tambahnya.

Perbedaan sikap tersebut pun diyakini tidak akan sampai menutup peluang bagi pemerintah daerah untuk bisa mengajukan pinjaman. Jika memang keputusan di tingkat legislatif sudah menyetujui untuk melakukan pinjaman, maka pinjaman bisa diajukan.

Meski tetap ada perbedaan sikap di internal Dewan nantinya, karena keputusan di Dewan itu keputusan kolektif, bukan keputusan orang per orang. (kir)

warga, menurutnya akibat indikasi tindakan asusila.

Namun persoalan ini agak sulit dibuktikan lantaran korban sendiri tidak mau melanjutkan ke ranah hukum. “Tapi masyarakat yang bergejolak, karena ini terkait dengan etika dan pelangaran awik-awik desa, sehingga oknum kades ini dikenakan sanksi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekdes Duman Rusmin membenarkan aksi warga yang menyegel kantor desa. Massa yang melakukan aksi jelasnya mencapai 200 orang. Menurutnya aksi ini dilakukan karena menuntut tindak lanjut usulan pemberhentian kades. Pihak desa, jelasnya, tidak bisa berbuat banyak terkait hal ini, sebab warga menginginkan agar persoalan ini diselesaikan dan meminta kades mundur.

Terkait adanya muatan politis dalam persoalan ini, ia mengaku tidak tahu menahu.

Untuk mengantisipasi pelayana publik tak terganggu, pihaknya berupaya untuk berkomunikasi dengan masyarakat setelah surat masuk ke Pemda.

Camat Lingsar Rusditah menyatakan terkait persoalan Desa Duman tengah proses pengusulan oleh BPD ke Pemda. Pihak kecamatan, ujarnya, tidak bisa berpihak dalam hal penanganan ini, pihaknya menyerahkan ke BPD dan Pemda. (her)

(Suara NTB/ist)

SEGEL - Kantor Desa Duman yang disegel warga akibat tuntutan pemberhentian kades tak direspons.

Pengesahan APBD 2018 Molor, Pemda Lobar Terancam Sanksi Giri Menang (Suara NTB) Pengesahan APBD Lombok Barat (Lobar) tahun 2018 molor dari jadwal. Seharusnya bulan November diketokm namun masih terjadi dinamika pembahasan antara banggar dengan TAPD. Konsekuensinya, Pemkab Lobar terancam mendapatkan sanksi berupa tak dibayarkan hakhak keuangan.

Anggota Banggar DPRD Lobar, Wahid Syahril Lc, menjelaskan, pembahasan APBD 2018 belum rampung lantaran masih terjadi dinamika. “Idealnya kita berharap kemarin tanggal 30 November sudah diketok, tapi realitanya sampai saat ini masih pembahasan di banggar dengan eksekutif,” ujarnya, Senin (4/12).

Menurutnya, sebelum tanggal 15 Desember ini pengesahan APBD bisa selesai supaya tidak ada yang dirugikan, baik dewan dan pemda. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin-

tahan Daerah disebutkan batas akhir pengesahan APBD yaitu satu bulan sebelum tutup tahun anggaran sekitar bulan November. Sanksi, jelasnya, kemungkinan bakal dijatuhkan jika melewati bulan Desember, sehingga pihaknya bersama eksekutif mengupayakan agar diketok.

Diakuinya, molornya pengesahan APBD, karena ada dinamika pembahasan. Salah satunya tarik ulur pembahasan, sehingga belum ada titik temu antara eksekutif dengan legislatif. “Mudahan segera ditemukan titik temunya,”kata Wahid.

Sementara, Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaq yang dikonfirmasi menyatakan terkait pembahasan RAPBD 2018, Bappeda berwenang pada pembahasan KUA-PPAS, sedangkan terkait RAPBD ranahnya di BPKAD. Ditanya terkait sanksi akibat molornya pengesahan APBD, Baehaqi enggan menjawab. (her)

SUARA NTB Selasa, 5 Desember 2017

Bupati Sumbawa Minta OPD Gencarkan Lobi Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, berharap meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) beserta segenap jajarannya untuk selalu berinovasi dalam segala bentuk kegiatan. Serta memperbanyak lobi-lobi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Hal itu disampaikan Bupati pada Upacara Senin Pertama yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Bhakti PU ke-72 dan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2017, Senin (4/12) kemarin. Memasuki akhir tahun ke-2 Pemerintahan Husni Mo, sudah cukup banyak kegiatan bidang PUPR yang signifikan dan mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat dan konektifitas di wilayah Tana Samawa.

Berbagai capaian pembangunan infastruktur telah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Akses transportasi ke kecamatan–kecamatan yang terisolir telah dapat diatasi secara bertahap dengan kondisi jalan mantap.

“Di tahun 2016 telah dilaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten dan infrastruktur pendukung sepanjang 105,19 km dengan anggaran kurang lebih Rp. 149 milyar. Pada tahun 2017 ini, kita melanjutkan pekerjaan tahun 2016, sepanjang 78,5 km, dengan anggaran sekitar Rp. 111 milyar,” sebut Husni.

Pembangunan infrastruktur jalan difokuskan pada kawasan-kawasan pertumbuhan yang kondisi jalan dan jembatan tidak mantap menjadi mantap guna meningkatkan akses perekonomian masyarakat, dimana kemantapan jalan sampai dengan akhir tahun 2017 ini bisa tercapai sebesar 63,74% (606,51 km) dari panjang ruas jalan yang berstatus jalan kabupaten sepanjang 951,51 km. Sedangkan jembatan berjumlah 202 buah (2.595,50 meter), yang tersebar di 24 kecamatan.

Disampaikan pula untuk bidang sumber daya air, difokuskan pada pengembangan jaringan irigasi dan pembangunan bendung dan embung dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dimana daerah irigasi Kabupaten Sumbawa berjumlah 71 DI (Daerah Irigasi). Adapun luas Daerah Irigasi sebesar 17.261 Ha dengan panjang jaringan 282.918 meter. Dimana saat ini baru mencapai 54,84% dalam kondisi baik (saluran pasangan).

Jumlah bendung 128 unit, embung 26 unit, dan bendungan 4 unit. Adapun capaian penanganan bidang Sumber Daya Air selama 2 tahun ini antara lain rehabilitasi bendung sebanyak 59 unit, normalisasi sungai 12.462 meter, pembangunan bronjong tebing sungai 3.901 meter, pembangunan/ rehab jaringan irigasi sepanjang 20.853 meter, dan pembangunan pengaman pantai sepanjang 1.013 meter.

“Di tahun 2018, pengembangan infrastruktur yang akan dilaksanakan, antara lain adalah pembangunan Bendungan Beringin Sila, lanjutan penanganan jaringan jalan akses Lingkar Utara Kota Sumbawa Besar (Samota), lanjutan penanganan Jalan Garuda, dan Lingkar Utara Kota Alas, serta peningkatan jalan kabupaten sepanjang 40,83 Km dan pembangunan jembatan sepanjang 135 meter (5 buah jembatan),” lanjut Bupati.

“Salah satu kendala penuntasan peningkatan jalan di daerah kita adalah dalam beberapa dekade terdapat jalan non status, yaitu jalan yang ada di kawasan eks transmigrasi dan beberapa kawasan lainnya. Namun demikian jalan-jalan tersebut telah kami inventarisasi dan kami usulkan pembangunannya ke pemerintah pusat senilai lebih kurang 19 miliar,” ungkap Bupati.

Pada kesempatan yang sama, Bupati berharap melalui Peringatan Hari Perhubungan Nasional, menjadi momentum yang tepat bagi insan perhubungan untuk meresapi kembali kontribusi apa saja yang sudah disuguhkan untuk memajukan sektor transportasi. Dalam dua tahun terakhir, meskipun belum maksimal, Kabupaten Sumbawa terus melakukan pembenahan-pembanahan dalam sektor perhubungan. Antara lain pemeliharaan landasan terminal berupa pekerjaan urugan dan paving blok landasan terminal empang. Termasuk rehabilitasi bangunan terminal dengan pekerjaan rehab atap dan perbaikan sarana MCK. Pada tahun 2017 ini juga telah dilaksanakan pembangunan dermaga rakyat di sebotok, desa sebotok labuhan badas dengan sumber dana dari dak sebesar 9,89 milyar.

Begitu pula penyususnan DED pembangunan dermaga rakyat Pulau Medang telah diselesaikan. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Empat Desa di KSB Diterjang Banjir Rob Taliwang (Suara NTB) Empat desa di dua kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat diterjang banjir rob, sekitar pukul 21.00 Wita, Minggu (3/12) malam. Banjir yang disebabkan luapan air laut ini, menggenangi rumah warga hingga ketinggian 10 sentimeter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut dan beberapa alat elektronik warga berhasil diselamatkan.

Pantuan Suara NTB di salah satu desa yang terkena dampak, terlihat warga masyarakat berhamburan keluar rumah dan menyelematkan harta bendanya. Beruntung air laut yang sedang pasang tersebut tidak berlangsung lama sehingga masyarakat bisa kembali ke rumahnya masing-masing.

Air yang menggenangi rumah warga juga berhasil surut sekitar pukul 23.30 wita malam. Aparat kepolisian juga ikut terlihat melakukan pemantauan kondisi air laut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saat ini juga anggota Polres setempat juga intens melakukan pemantauan terhadap kondisi air laut dengan harapan ketika air laut ini naik untuk bisa langsung dikomunikasikan kepada warga masyarakat.

Kepala Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kabid ke-

daruratan bencana dan dan logistik (Darlog) Hendra Adiwinata, Senin (4/12) mengatakan, empat desa tersebut yakni Desa Labuhan Lalar, Desa Kertasari Kecamatan Taliwang dan Desa Benete, Desa Maluk, Kecamatan Maluk.

Terhadap desa-desa ini dan beberapa desa yang berada di pesisir, pihak terkait sudah mengeluarkan surat edaran waspada bencana banjir rob.

Selain mengeluarkan surat himbauan, pihaknya juga akan intens turun ke masyarakat untuk memantau kondisi air laut, mengingat dalam bulan ini gelombang air laut diprediksikan akan terus meningkat.

“Kita sudah buat surat edarannya untuk waspada bencana, kita juga siapkan tim TRC untuk tetap melakukan pemantauan di lapangan,” ungkapnya.

Dikatakannya, naiknya air laut (banjir rob) ini merupakan tahun pertama sejak beberapa lalu tepatnya setelah tahun 2014 lalu. Beruntung kondisi tersebut

(Suara NTB/ils)

BANJIR ROB - Kondisi rumah yang terkena dampak banjir rob di KSB, sekitar pukul 21.00 Wita, Minggu (3/12) malam. tidak kembali diperparah dengan kencangnya tiupan angin, sehingga tingkat kerusakannya tidak begitu signifikan hanya terendam saja. Sementara untuk jumlah rumah yang terendam tadi malam, saat ini pihak terkait sedang melakukan pendataan sekaligus memberikan himbauan guna mengantisipasi banjir rob susulan yang kiranya akan terjadi.

“Kita hanya bisa menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada. Karena kita tidak

bisa menghalangi bencana ketika itu terjadi, kita hanya bisa meminimalisir dampak dari bencana itu saja,” tukasnya.

Sementara itu, Kabag Operasi (Ops) Polres Sumbawa Barat Kompol Edi Susanto S. Sos mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengerahkan anggota untuk tetap melakukan pemantauan dan patroli terhadap lokasi yang paling dianggap rawan terjadi bencana banjir rob. Selain itu, peran Bhabinkamtibmas yang ada di

Disnakertrans KSB Mengaku Mulai Ditagih Perusahaan Terkait UMK 2018 Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku belum diterbitkannya SK penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2018 oleh gubernur membuat pihaknya kelimpungan menghadapi para pengusaha. Pasalnya perusahaan yang beroperasi di KSB mulai menaggih ketetapan besaran upah tersebut sebagai acuan rencana pembiayaan perusahaan selama setahun.

“Kami mulai ditagih pengusaha. Tapi kan SK penetapan UMK kita belum diterbitkan oleh provinsi. Jadi kita kita belum bisa menyerahkannya,” terang kepala Disnakertrans KSB melalui Kabid Hubungan Industrial (HI), Drs. Zainuddin kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (4/12).

Zainuddin menyatakan, pihaknya sejauh ini tidak mengetahui alasan provinsi NTB belum menerbitkan SK penetapan UMK KSB tahun 2018 itu. Padahal jika mengacu aturan, seyogyanya paling lambat pen-

etapan UMK sudah diterima kabupaten/kota per 20 November. “Informasi yang kami peroleh kalau kabupaten/kota lain sudaha ada penetapannya. Tapi kok kita belum.

Padahal biasanya SK penetapannya disatukan seluruh kabupaten/kota. Nah ini di mana mandeknya apa belum ditandatangani gubernur atau seperti apa kami tidak tahu,” timpalnya.

Disnakertrans KSB sendiri wajar mulai was-was dengan belum terbitnya SK UMK tahun 2018 itu. Zainuddin menyebutkan, pengalaman keterlambatan penetapan UMK itu pernah dialami dan ternyata membuat banyak masalah timbul di lapangan. Karena beberapa perusahaan akhirnya tetap menggunakan UMK lama untuk menggaji karyawannya dengan alasan saat penyusunan pembiayaan perusahaan belum ada data UMK tahun berjalan dipegangnya.

“Kita punya pengalaman dengan Grama Bazita beberapa tahun lalu. Bagaimana hampir 10 bulan mereka menggaji karyawannya dengan UMK lama saat itu.

Karyawan akhirnya protes dan penyelesaiannya pun harus berlarut-larut,” kenang

Zainuddin.

Menurutnya, provinsi tidak punya alasan mendasar mengulur waktu menerbitkan SK penetapan UMK. Apalagi di KSB di mana banyak perusahaan yang beroperasi. “Ada banyak perusahaan di sini dan rata-rata satu perusahaan punya lebih dari 100 karyawan. Jadi kalau sistem penggajiannya bermasalah gejolaknya akan terasa,” cetusnya.

Ia pun beharap pengertian dari pemerintah porovinsi agar segera menerbitkan SK penetapan UMK tahun 2018 tersebut. “Kami mohon dipercepat karena perusahaan sudah menagih kami di lapangan. Jangan sampai karena terlambat, masalah pemberian gaji kepada karyawan semakin banyak,” timpalnya.

Untuk diketahui berdasarkan keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) KSB, besaran UMK KSB untuk tahun 2018 ditetapkan sebsesar Rp 2.000.000. Kenaikan itu cukup tinggi mengingat pada tahun 2017 ini nilai UMK KSB hanya sebesar Rp 1.786.300.(bug)

masing-masing desa juga diharapkan tetap berada bersama masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ketika bencana ini terjadi.

“Kita sudah siapkan tim untuk tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi air laut. Ketika terjadi hal-hal yang mencurigakan untuk segera dilaporkan untuk diambil sikap. Sehingga hal yang tidak kita inginkan bisa semakin ditekan,” tukasnya . (ils)

(Suara NTB/bug)

SAMBUTAN - Bupati KSB, H. W. Musyafirin saat menyampaikan sambutan Menteri PUPR dalam upacara Hari Bakti PU ke-72, Senin (4/12).

Pemda KSB Gelar Upacara Peringatan Hari Bakti PU Ke-72

Taliwang (Suara NTB) Puncak peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-72 Tahun 2017 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diselenggarakan dengan menggelar upacara bendera di lapangan Graha Fitrah kantor bupati KSB, Senin (4/12).

Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM bertindak selaku inspektur upacara menyampaikan langsung amanat menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan tema “Bangun Daya Saing Bangsa”. Di mana upacara ini selain dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Abdul Azis, MH, jajaran kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta agen penggerak Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).

Di sela amanatnya, bupati menyatakan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) selaku leading sektor penggerak agenda kerja pekerjaan umum di daerah agar memacu diri bekerja

secara maksimal. Memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki agar program infrastruktur daerah terbangun dengan baik dan dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

Usai melaksanakan upacara bendera, masih dalam rangkaian peringatan Hari Bakti PU, Dinas PUPRPP KSB mengadakan pembekalan kepada para agen PDPGR untuk pelaksanaan program hibah limbah air setempat APBN Tahun 2018. Dalam acara ini, para agen PDPGR diberikan pembekalan terkait proses verifikasi data calon penerima manfaat program tersebut.

Dinas PUPRPP dalam setiap kegiatannya programnya yang menyentuh langsung dengan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir selalu melibatkan para agen PDPGR. Dengan kehadiran para agen peberdayaan tersebut selama ini kerja-kerja dinas pun dirasakan semakin terbantu terutama pada programprogram yang bersifat swadaya di mana masyarakat dilibatkan secara aktif di dalamnya. (bug)

Momentum Hari Bakti Ke-72 (Suara NTB/Komisi II DPRD Sumbawa)

Para anggota DPRD Sumbawa dari Komisi II saat bertemu dengan pejabat Dinas Pertanian NTB, di Mataram, Sabtu (2/12).

DPRD Sumbawa Minta Dinas Pertanian NTB Evaluasi Pengadaan Bibit Jagung Sumbawa Besar (Suara NTB)Bantuan bibit jagung program Upsus pemerintah kembali menuai sorotan di Sumbawa. Para wakil rakyat Sumbawa ini pun meminta Dinas Pertanian NTB sebagai pihak yang melakukan pengadaan bibit untuk melakukan evaluasi.

Hal tersebut ditegaskan Komisi II DPRD Sumbawa, Senin (4/12) kemarin, usai berkonsultasi ke Dinas Pertanian NTB, sehari sebelumnya. Serapan anggota dewan di lapangan, banyak petani mengeluh dengan bibit yang diberikan pemerintah. Selain kualitas rendah juga disinyalir rusak bahkan sulit tumbuh ketika ditanam.

“Ini keluhan yang kita terima dari masyarakat saat kami melakukan reses,” terang Anggota Komisi II DRD Sumbawa, Salamuddin Maula.

Jalo, sapaan akrabnya, lebih rinci menuding bibit merk Bima Uri bantuan dalam program Upsus jagung pemerintah pusat berkualitas rendah. Bahkan dari keluhan petani seperti di Hijrah, Langam, dan petani lainnya sekitar kecamatan Lopok dan Lape, banyak dari bibit tersebut yang susah tumbuh.

Sehingga, kepada Dinas Pertanian NTB, pihaknya meminta agar pemerintah tidak lagi menggunakan bibit dengan merk tersebut. Tetapi mengutamakan pemakaian hibrida lokal. Dengan membuat penangkara bibit di Sumbawa.

“Provinsi telah menantang kita untuk menyiapkan 100 hektar untuk penangkaran hibrida lokal jagung,” jelas anggota Fraksi PKS Sumbawa ini.

Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, A. Rafiq tegas meminta kepada Dinas Pertanian untuk mengevaluasi pengadaan bibit jagung. Sebab pengadan ini dilakukan di Provinsi. Jangan kemudian petani yag dirugikan dalam program Upsus ini.

“Petani kita taunya menerima bibit saja. Sementara pihak Provinsi yang melakukan pengadaan mesti dievaluasi. Pola dan jenis bibit mesti diubah, mesti dicari bibit yang cocok dengan kualitas yang baik. Agar petani kita tak lagi dirugikan,” cetusnya.

Rafiq juga meminta kepada Dinas Pertanian Sumbawa untuk segera menyerahkan data RDKK ke Provinsi. Mengingat batas akhir penyerahan pada 15 Desember ini. Ia juga berharap ada penambahan kuota untuk jatah pupuk Sumbawa pada 2018 mendatang. (arn)

Dinas PUPR Sumbawa Terus Berpacu Tingkatkan Kinerja Sumbawa Besar (Suara NTB) Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke-72 jatuh pada tanggal 3 Desember 2017 lalu. Peringatannya serempak diperingati di seluruh Indonesia termasuk di Sumbawa pada Senin (4/12) kemarin. Dalam momentum tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa terus berpacu meningkatkan kinerja, terutama terhadap pembangunan infrastruktur yang ada.

Kepala Dinas PUPR Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan, Hari Bakti PUPR ke 72 tahun ini bertema “Bakti PUPR membangun daya saing bangsa. Dimana dengan tema ini Presiden Joko Widodo menginginkan agar terkait infrastruktur yang ada di seluruh Indonesia termasuk Sumbawa bisa mengembangkan kawasan-kawasan maupun perekonomian masyarakat. “Untuk tahun ini kita di PUPR pertama yang menjadi target adalah pemantapan jalan kabupaten,” ujarnya.

Dijelaskannya, terkait infrastruktur jalan saat ini sudah mencapai 64,73 persen atau 606 kilometer jalan mantap dari panjang jaringan jalan 951,51 kilometer. Dimana dikatakan jalan mantap tidak hanya hotmix, tetapi jalan tanah, jalan krikil yang tidak ada gangguan akses atau kendala. Artinya jalan mantap ini, akses terbuka dan tidak ada gangguan berarti.

Seperti contohnya BatudulangTepal, nantinya akan diprioritaskan untuk penanganan di

tanjakan-tanjakan maupun di turunan yang bisa menghambat.

Sehingga sirkulasi kendaraan serta barang dan jasa bisa berkembang dengan baik.

Adapun proyek jalan yang dikerjakan tahun ini seperti Jalan Ropang-Lawin, Ropang-Labangkar, Lawin-Labangkar, Lantung Ai Mual-Lantung Padesa, Brang Rea-Sempe, Jalan Kota Alas. Dengan panjang total yang dikerjakan tahun ini 42, 19 km.

Jumlah tersebut hanya mampu mendongkrak 1 persen dari kemantapan jalan. Kedepannya pihaknya berupaya berinovasi, sehingga akses jalan terbuka dan tidak ada hambatan.

“Tahun depan kita punya target minimal 2 persen jalan mantap bisa tercapai. Dimana 1 persen ada 9,5 kilometer yang kita mantapkan dikalikan dengan Rp 1,4 miliar. Sedangkan untuk penanganan jalan mantap mendekati 100 persen di tahun 2021 itu bisa dilakukan. Asalkan kami mendapat dukungan dalam bentuk anggaran dari APBD. Kita juga tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga berupaya berinovasi berkomunikasi ke pusat dan provinsi untuk mendapatkan alokasi dana penanganan jalan,” terangnya.

Kemudian di bidang pengairan, tahun depan pihaknya akan lebih memprioritaskan pengembangan bendung, embung dan jaringan dalam rangka menunjang ketahanan pangan. Karena NTB salah satu provinsi yang mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, di bidang tata ruang, kedepannya pihaknya fokus untuk

merevisi tata ruang kabupaten.

Dimana, pengembanganpengembangan kawasan baru juga sangat dibutuhkan, terutama pariwisata.

Untuk bidang jasa konstruksi pihaknya fokus dalam memberikan bimibingan teknis (bimtek) pengadaan barang dan jasa terhadap tenaga yang ada di kecamatan. Belum lama ini, pihaknya bekerjasama dengan PT. Semen Gresik untuk sertifikasi tukang. Dimana tukang ini harus harus mempunyai sertifikat dalam upaya menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Jangan sampai nantinya tukang datang dari luar dan tukang yang ada tidak bisa berkompetisi.

“Target kita kedepan sesuai arahan pak Bupati satu desa minimal 10 orang. Disini ada 157 desa, berarti ada 1.570 orang yang harus kita sertifikat tukang. Kedepan kita berharap bisa melanjutkan kerjasama dengan Semen Gresik atau perusahaan lain dalam bidang kontruksi untuk sertifikat tukang,” pungkasnya.

Sementara Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc yang menghadiri perayaan Hari Bhakti PUPR di dinas setempat berharap jajaran PUPR bisa bekerja ikhlas kepada masyarakat.

Kemudian bagaimana bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat yang didahului dengan sarana prasarana jalan. Karena peningkatan ekonomi masyarakat tidak mungkin tercapai manakala transportasi tidak lancar. Terkait hal lain juga sangat bergantung pada kesiapan

(Suara NTB/ind)

POSE BERSAMA - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, berpose bersama Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, Mantan Kepala Dinas PU, H. Asaad Abdullah dan Kepala Dinas PUPR Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya dalam peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke-72, Senin (4/12). pihak PUPR sendiri menerjemahkan keinginan masyarakat.

Tentunya patokan awalnya adalah visi misi yang telah disampaikan pihaknya.

“Setiap tahun kami memberikan janji kepada masyarakat Insya Allah kalau tidak terpenuhi 100 persen, minimal mendekati dengan janji yang kami cetuskan. Mungkin untuk 100 persen mustahil, tetapi setidak-tidaknya kita kejar, karena hajat kita waktu itu masih ada sekitar 40 persen yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Husni-Mo sampai tahun 2021,” kata Bupati.

Seperti dalam pidato yang disampaikannya, sekitar 3 persen lebih sudah terbangun

dalam kurun waktu satu tahun sembilan bulan kepemimpinannya. Dimana dalam kurun waktu tersebut baru dilewati pertama APBD Perubahan, kedua APBD murni dan ketiga APBD Perubahan. Dengan satu tahun setengah anggaran, jika masih ada kelemahan dan kekurangan dinilainya sangat wajar.

“Setelah APBD murni yang kedua ini mulai kami pelajari.

Karena baru dua APBD. APBD 2017 sudah lewat, APBD 2018 akan menyongsong. Dua APBD ini lah yang barangkali bagian dan pencatatan dari dinas PUPR untuk betul-betul menyusun rencana anggaran dengan pembangunan sesuai visi misi,” pungkas Bupati. (ind/arn/*)

SUARA NTB Selasa, 5 Desember 2017

Plt Mundur, Tiga Bulan Desa Rato Tanpa Kades Bima (Suara NTB) – Jabatan Kepala Desa Rato Kecamatan Parado lowong sejak tiga bulan lalu. Pasalnya pelaksana tugas (Plt) Kades, Jufrin SE, memilih untuk mengundurkan diri, walaupun SK nya selesai Bulan Desember akhir.

Sekretaris Desa Rato Kecamatan Parado, Hary Faturahman S.Pd, mengakui, Plt Kades mengundurkan diri sejak lebih dari dua bulan yang lalu. Bahkan Desember ini sudah memasuki bulan ketiHary Faturahman ga. “Kami pun tidak begitu mengetahui alasannya mengundurkan diri,” katanya kepada Suara NTB, Senin (4/12).

Dikatakannya, meski tidak adanya Kades tidak membuat roda pemerintahan mandek dan vakum. Hanya ada ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diwakilkan. Seperti mengenai surat menyurat soal pertanahan.

Selain itu lanjutnya, dalam proses administarsi keuangan dan kebijakan penggunaan ADD dan DD, Kades merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Jabatan tersebut, tidak bisa wakilkan kepada orang lain. “Kalau surat atau administarasi yang lain bisa diwakilkan oleh staf atau Sekdes. Sementara urusan pertanahan dan keuangan ini tidak bisa diwakilkan harus kades,” terangnya.

Lantaran adanya kekosongan jabatan itu, pihaknya bersama BPD telah mengirim surat kepada pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang merupakan perpanjangan tangan dari Bupati. Hanya saja belum ada tanggapan sampai saat ini.

“Kami berharap hal ini segera direalisasikan secepatnya.

Salahsatunya mengangkat PLt Kades baru, menggantikan Jufrin yang mengundurkan diri,” harapnya.

Sementara, Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bima, Drs Andi Sirajuddin, M.M mengakui adanya kekosongan tersebut. Menurutnya, persoalan yang dihadapi oleh desa Rato itu tengah ditindaklanjuti.

“Sedang ditindaklanjuti. Kami sudah meminta agar pihak BPD menyerahkan nama-nama yang diusulkan,” katanya.

Menurut Sirajuddin, Plt Kades yang diusulkan untuk diangkat, harus berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baik ASN yang bertugas di Pemerintah Kecamatan maupun di Pemerintah Kabupaten Bima.

“PLt yang diangkat harus ASN. Bisa dari kecamatan bisa juga dari daerah. Hal ini berdasarkan aturan yang berlaku.

BPD mengusulkan nama kemudian menyerahkan ke Kecamatan atau daerah untuk diputuskan,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kapolda NTB Bantah Kasus K2 Terkatung-katung Dompu (Suara NTB) – Kapolda NTB, Brigjend Pol. Firli, M. Si., membantah penegakan hukum kasus rekrutmen CPNS kategori II terkatung-katung. Penegakan hukum terhadap para tersangka tidak boleh melanggar hukum dan tak mengenal istilah lempar-lempar kasus.

“Penegakan hukum itu tidak boleh melanggar hukum, itu prinsip. Ndak ada istilah lempar-lempar. Istilah hukum, tidak ada istilah lemparlempar,” tegasnya kepada wartawan usai memimpin upacara sertijab di Gedung Sama-

kai, Senin (4/12).

Dalam penanganan perkaratersebut polisi hanya berkewajiban melengkapi berkas penyidikan untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Soal lengkap atau tidaknya, sangat tergantung hasil penelitian jaksa. Jika

lengkap akan diserahkan ke pengadilan. Kalaupun tidak akan dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. “Jadi bukan lempar-lemparan,” jelasnya.

Soal kemungkinan akan di SP3-nya kasus tersebut, Firli menolak berkomentar. Lengkap

dan tidaknya berkas penyidikan akan diselesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Terkait adanya desakan pelapor K2 agar para tersangka segera ditahan, ia mengatakan bahwa setiap penanganan kasus hukum tidak akan mengacu pada desakan para pihak. Tetapi, tetap sesuai dengan prosedur hukum. “Penegakan hukum itu tidak ada desakdesakan, semua mengikuti prosedur hukum,” tegasnya.

Yang jelas lanjut Kapolda

NTB, penyidik saat ini tengah melengkapi berkas penyidikan sebagaimana petunjuk Kejaksaan. Disinggung soal batas waktu penyelesaian kasus tersebut, ia menambahkan bahwa dalam undang-undang tidak disebutkan batasan waktuuntuk penghentian penyidikan kasus.

“Kita seperti itu. Apa yang ditentukan oleh hukum, ya kita lakukan. Batas waktu?

Undang-undang tidak menyebut ada batas waktu,” pungkasnya. (jun)

Pilkada Kota Bima, PaketArahman-Fera Resmi Diusung PKS Kota Bima (Suara NTB) – Paket bakal calon (balon) wali kota, H. A. Rahman H. Abidin SE, dan balon wakil wali kota, Hj. Fera Amalia SE, resmi diusung PKS, untuk mengikuti Pilkada serentak Kota Bima tahun 2018 mendatang.

Kader PKS Kota Bima, Anwar Arman S.E, mengakui adanya hal itu. Namun, Anwar yang juga merupakan anggota Komisi I DPRD Kota Bima ini, mengarahkan agar memintai keterangan dari pihak DPW PKS NTB. “Sudah ada keputusannya sekarang, dan silahkan konfirmasi ke DPW, supaya lebih jelas,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (4/12). Sementara Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPW PKS NTB, H. Syamsudin Majid juga mengakui kabar tersebut. Kata dia, Pilakada Kota Bima, PKS memutuskan untuk mengusung paket H. A. Rahman dan Hj. Fera.

“Surat Keputusannya (SK) sedang dibuat dan Insya Allah dalam minggu ini keluar,” katanya melalui sambungan telepon.

Haji Syam, yang juga anggota DPRD Provinsi NTB ini menjelaskan, sebelumnya ada tiga nama balon Walikota yang diusung oleh DPD ke DPP. Antara lain, H. A. Rahman, H. M. Lutfi, SE dan Ir. H. Sutarman M.M. “Namun, ketiga nama ini yang dipilih oleh DPP adalah H. A. Rahman,” ujarnya.

Sementara, Balon Wakil Walikota Bima, Hj. Fera, dipilih mendampingi H. A. Rahman lantaran elektablitas dan kapasitasnya yang cukup tinggi. “Yang jelas mengenai balon wakil walikota berdasarkan hasil diskusi kami dengan balon wali kota, H. A. Rahman, yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Perlu diketahui, dukungan PKS terhadap paket tersebut, bukanlah yang pertama. Sebelumnya, PDI Perjuangan telah resmi mengusung nama pria yang masih menjabat wakil walikota Bima ini bersama Hj. Fera Amalia.

Selain itu, Partai Demokrat juga terlebih jauh mengisyaratkan akan mengusung A. Rahman H. Abidin. Hanya saja, hingga saat ini, belum diketahui dan dibuka ke publik nama pasangan balon wakil walikota yang mendampinginya. (uki)

Hasil Pilkades Diplenokan

(Suara NTB/ula)

Aksi Protes Dipicu Rasa Tidak Puas Dompu (Suara NTB) Pemilihan kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2017 yang diikuti oleh 33 Desa se-Kabupaten Dompu memasuki tahap pleno penetapan hasil pemilihan.

Aksi protes di beberapa Desa yang melaksanakan Pilkades lebih pada miskomunikasi dan merasa tidak puas. Karena yang dituntut di panitia Pilkades soal hasil pemilihan, padahal itu menjadi ranah Badan Perwakilan Desa (BPD).

H. Supardi Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB di kantornya, Senin (4/12) kemarin, mengungkapkan, hasil Pilkades serentak 23 November lalu memasuki tahap pleno di tingkat BPD. Bahkan untuk Desa yang melaksanakan Pilkades di Kecamatan Woja, telah menyampaikan hasil plenonya ke Bupati melalui DPMPD. “Sekarang mereka memasuki tahap pleno, bahkan yang di Kecamatan Woja semuanya sudah masuk laporannya,” ungkapnya.

Beberapa riak di Desa yang melaksanakan Pilkades serentak seperti Desa Manggenae, Desa Keramat dan Desa Lanci, dikatakan H. Supardi, bukan hal yang substansi. Karena yang dituntut soal hasil Pilkades dan hasil Pilkades diperoleh setelah pleno oleh BPD. “Panitia Pilkades tugasnya memfasilitasi proses pemilihan dan dilaporkan ke BPD. Di BPD-lah yang akan memutuskan soal hasil melalui rapat pleno,” katanya. “Beberapa Desa yang sempat ada riak seperti Manggenae, hari ini akan melaksanakan pleno,” tambahnya.

Secara umum, lanjut H. Supardi, pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2017 ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak ada gejolak menjelang dan saat pelaksanaan. Riak – riak yang muncul justru pasca Pilkades setelah melihat perolehan suara masing – masing calon kepala Desa. “Saya bisa katakan, pelaksanaan Pilkades ini berlangsung sukses,” katanya.

Persoalan beberapa persoalan seperti daftar pemilih, panitia yang masih dijumpai ada yang tidak netral serta persoalan lain menjadi catatan untuk perbaikan pelaksanaan Pilkades 2019 mendatang. Mulai dari sekarang perlu dicarikan solusi dari persoalan yang muncul. “Karena saya akan memasuki pensiun pada April 2019,” terangnya. (ula)

SERTIJAB - Dua perwira menengah Polri saat menjalani prosesi Sertijab yang dipimpin langsung Kapolda NTB, Brigjend Pol. Firli, M. Si, Senin (4/12).

Resmi Jabat Kapolres Dompu

Erwin Suwondo Ditugasi Ciptakan Situasi Nyaman Dompu (Suara NTB) AKBP Erwin Suwondo, SIK resmi menjabat Kapolres Dompu menggantikan AKBP Jon Wesly Aryanto, SIK yang mutasi menjadi Kapolres Kota Tegal Jawa Tengah. Sebagai Kapolres yang baru, Erwin Suwondo diberi tantangan oleh Kapolda untuk menciptakan situasi yang nyaman dan senantiasa membantu Pemda Dompu.

Hal itu disampaikan Kapolda NTB, Brigjend Pol. Drs. Firli, M.Si pada acara serah terima jabatan Kapolres Dompu di paruga Samakai

Dompu, Senin (4/12) kemarin.

Firli meminta kepada Erwin untuk senantiasa membantu Pemda dalam menjaga kamtibmas, menegakan hukum dan terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

“Segera sesuasi dengan suasana yang ada di Dompu.

Beberapa tantangan harus dijawab. Tantangan pertama, memberikan situasi yang nyaman, jangan ada genting. Begitu persoalan, sekecil apapun segera selesaikan dan informasikan ke seluruh aparat dan FKPD,” tegas Brigjen Pol

Drs Firli, M.Si. Jenderal bintang satu ini juga mengapresiasi situasi kamtibmas yang tercipta pada momentum pemilihan kepala Desa (Pilkades) serentak beberapa waktu lalu. Situasi ini tidak lepas dari kerja keras jajaran Polres Dompu, Brimob dan aparat terkait lainnya.

Begitu juga dengan kondisi Kamtibmas yang terjaga selama dan pemerintah tidak akan dapat membangun tanpa adanya jaminan keamanan.

“Untuk itu, saya berterimakasih pada Jon Wesly yang

sudah memberikan pengabdiannya di Dompu,” ujarnya.

Mutasi Kapolres Dompu ini berdasarkan surat telegram Kapolri Nomor :ST/2350/XI/ 2017. Upacara sertijab yang biasanya dilangsungkan di Polda, kini dilaksanakan di daerah dan dipimpin langsung Kapolda. Sebelum sertijab, malamnya diawali dengan acara pisah sambut Kapolres Dompu yang dilangsungkan di hotel Aman Gati Lakey Dompu dan dihadiri oleh para pejabat serta tokoh masyarakat Dompu.

AKBP Erwin Suwondo, S.IK., M.IK sebelumnya merupakan mantan Kasi Lidik Direktorat Polairut Baharkam Mabes Polri. Menjadi Kapolres Dompu merupakan jabatan Kapolres pertama baginya dan ia berharap mendapat dukungan dari semua pihak.

Sementara AKBP Jon Wesly Aryanto, SIK tergolong lama menjabat Kapolres Dompu sebelum dimutasi.

“Serah terima jabatan salah satu kepentingan organisasi,” ungkap Kapolda NTB dalam sambutanya. (jun)

Bupati Masih Berharap APBD 2018 Tangani Banjir, Pemkot Bima Dapat Hibah Rp 166 Miliar Disahkan Sebelum Akhir Tahun Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin masih berharap agar RAPBD tahun 2018 bisa disahkan sebelum akhir tahun 2017, sehingga bisa dilaksanakan awal tahun. Kendati kesempatan untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2019 sudah tidak didapat. Justru, bayang – bayang sanksi administrasi lain akan didapat kepala daerah dan anggota Dewan.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kepada wartawan di Dompu, Senin (4/12) kemarin.

“Kesempatan kita mendapatkan DID (tahun 2019) sudah lewat (batas waktunya). Bahkan sekarang, Saya dan anggota Dewan tidak akan dapat gaji selama 6 bulan pertama (tahun 2018),” kata H. Bambang M. Yasin.

H. Bambang mengatakan, persoalan APBD tidak hanya terkait kepentingan eksekutif dalam mewujudkan program kerja pemerintah. Tapi juga berimbas pada anggota Dewan itu sendiri. Karena gaji DPRD akan dibayarkan dari APBD. Sementara birokrasi, gajinya tetap diterima kendati APBD-nya belum disahkan.

“APBD itu bukan hanya eksekutif yang punya kepentingan. Tapi gaji DPRD dari APBD,” terangnya.

Ia pun membantah, eksekutif yang kooperatif dalam pembahasan RAPBD tahun 2018 dengan tidak dihadiri utuh oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada rapat awal KUA/PPAS bersama Banggar Dewan,

H. Bambang M. Yasin (Suara NTB/dok)

Rabu (29/11) lalu. Tapi saat undangan Dewan, Ketua dan Sekretaris TAPD sedang bertugas ke Mataram.

“Beberapa pejabat sudah datang ke DPRD. Karena DPRD minta supaya yang mengambil keputusan (hadir).

Kita berharap dengan ada pertemuan itu, ada materi pembicaraan. Bisa saja pada pertemua berikutnya, Sekda hadir dan bisa diputuskan,” kata H. Bambang.

Sebelumnya, Ketua DPRD Dompu, meminta TAPD untuk pro aktif dalam membahas rancangan APBD tahun 2018.

Karena pada rapat yang dijadwalkan untuk memulai proses pembahasan KUA/PPAS RAPBD 2018 lalu justru tidak dihadiri lengkap TAPD. Yang diutus justru anggota TAPD yang tidak bisa mengambil keputusan dan pada pem-

bahasan awal dibutuhkan kehadiran lengkap TAPD untuk mensinkronkan data dan informasi.

Sementara, mengacu pada pasal 312 undang – undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan pasal 45 peraturan pemerintah (PP) No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa kepala daerah dan anggota DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Penegasan yang sama disampaikan dalam Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Bila tidak, kepala daerah dan anggota Dewan bisa dikenakan sanksi administrasi berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 bulan. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima mendapat kucuran dana hibah sebesar Rp 166 miliar lebih dari Pemerintah Pusat. Kucuran dana segar berupa hibah tersebut, digunakan untuk rehablitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir 2016 lalu.

Bantuan itu tertuang dalam hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2017, yang ditandatangani oleh Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin bersama pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, di Jakarta belum lama ini.

“Bantuan ini diberikan berdasarkan dokumen rencana aksi (Renaksi) pasca banjir yang kami ajukan ke BNPB dan Kemenkeu,” kata Walikota Bima, Senin (4/12).

Menurutnya, sesuai dengan prosedur penanggulangan bencana, pasca banjir Desember 2016 lalu. Pihaknya melakukan pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) yang dibantu para stakeholders terkait.

“Jitu Pasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi,” katanya.

Diakuinya, Renaksi Rehab dan Rekon disusun sebagai acuan untuk menyamakan persepsi dan langkah penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bagi seluruh pihak yang terkait.

“Selanjutnya dokumen Renaksi ini disampaikan ke-

M. Qurais H. Abidin pada BNPB dan Kemenkeu untuk dianalisis hingga akhirnya diputuskan pemberian dana hibah untuk Kota Bima sebesar Rp.166 milyar lebih,” katanya.

Qurais mengakui, dana hibah yang tersebut didapat melalui pendekatan yang terus menerus. Serta turut dibantu oleh dukungan dan doa masyarakat Kota Bima, hingga akhirnya bisa berhasil dan berjalan sukses.

“Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari pusat. Saya sampaikan terima kasih kepada pihak yang membantu, terutama warga Kota Bima,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan arahan dari BNPB, dana hibah yang didapatkan tersebut, diarahkan dan lebih diutamakan untuk pembangunan perumahan warga yang menjadi korban banjir. “Rencana prioritas sebanyak 1.000 hingga 1.200 unit rumah. Pembangunan rumah ini juga tergantung kesediaan lahan,” pungkasnya. (uki)

Selasa, 5 Desember 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Terdakwa Korupsi Gadai Fiktif Pegadaian Dituntut Hukuman Berlipat Mataram (Suara NTB) Mantan pengelola Unit Pelayanan Cabang Pegadaian Tente, Bima dan Dorotangga, Dompu, Roswati dituntut penjara berlipat. Terdakwa korupsi gadai fiktif itu dituntut penjara total selama delapan tahun.

Jaksa penuntut umum (JPU), Supardin menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi dengan modus gadai fiktif di kantor cabang Pegadaian Tente, Bima dan Dorotangga, Dompu selama kurun waktu Oktober 2014 sampai Juli 2016.

Terdakwa disebut JPU terbukti korupsi

sesuai dakwaan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 ayat 1 huruf UU RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (4/12) tersebut, jaksa menuntut terdakwa dalam dua berkas terpisah. Yakni berkas dengan lokasi Pegadaian Tente pada rentang waktu 2014-2015 dan Pegadaian Dorotangga selama 2015-2016.

Untuk perkara Pegadaian Tente yang merugikan negara Rp 1,293 miliar, Supardin menuntut agar hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun, dan denda Rp 300 juta subsidair 4 bulan kurungan.Terdakwa dalam perkara itu sudah membayar uang pengganti sebesar Rp 81 juta.

“Apabila dalam waktu satu bulan sesudah putusan terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,211 miliar maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun,” ujarnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Ferdinand M Leander.

Saat menjabat sebagai pengelola Pegadaian Tente, Roswati memberikan kredit tidak disertai barang jaminan, serta gadai emas dengan nilai kadar karat yang tidak dihitung kepada 77 nasabah dengan 299 surat kredit.

Sementara untuk perkara Pegadaian Dorotangga yang merugikan negara Rp 1,06 miliar, terdakwa juga dituntut penjara selama empat

tahun dalam surat tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Marollah.

Tuntutan dendanya juga sama yakni Rp 300 juta dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar maka diganti kurungan empat bulan.

Untuk perkara tersebut, terdakwa sudah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 175 juta. Sehingga masih ada kekurangan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 860 juta yang harus disetor terdakwa dalam waktu satu bulan setelah perkara diputus hakim.

“Apabila tidak sanggup dibayar maka harta terdakwa dirampas untuk negara. Apabila terdakwa tidak memiliki harta maka diganti dengan penjara selama dua tahun,” tegas Marollah.

Atas tuntutan jaksa, penasihat hukum terdakwa, Usep Syaifullah memohon kepada hakim waktu dua pekan untuk menyusun nota pembelaan.

Hakim kemudian menunda sidang hingga Rabu (13/12) pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. (why)

Deklarasi Suhaili - Amin Direncanakan 7 Desember Mataram (Suara NTB) DPP Partai Golkar memerintahkan DPD I Golkar NTB untuk tetap melangsungkan kegiatan deklarasi pasangan H. M. Suhaili FT-Muh. Amin sebagai pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada NTB 2018, Kamis (7/12).

Berbekal perintah dari DPP tersebut, DPD I Partai Golkar NTB langsung menggelar rapat persiapan di Kantor DPD I, Senin (4/12) kemarin. Rapat persiapan tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPD I, H. M. Suhaili FT. Selain jajaran pengurus DPD I, para Ketua DPD II kabupaten/kota juga terlihat ikut hadir.

“Ya, barusan Pak Sekjen hubungi Pak Ketua (Suhaili) untuk deklarasi atas usulan DPD I, pada hari Kamis tanggal 7, jam 2 siang” ujar Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, yang dikonfirmasi di sela-sela rapat.

Sebelumnya memang rencana deklarasi sempat ditunda atas permintaan dari DPP, karena pihak DPP tidak berani memastikan akan bisa hadir. Namun setelah melihat jadwal, DPP akhirnya menyetujui deklarasi pasangan Suhaili-Amin tetap digelar dan DPP juga memastikan akan ikut hadir.

“Dari DPP akan hadir PLT Ketua Umum, beliau sudah ada konfirmasinya. Makanya kita langsung rapat dalam

rangka itu (persiapan deklarasi),” jelas Isvie.

Selain dari Partai Golkar, pengurus DPP dari Partai Nasdem, selaku pengusung dari pasangan ini juga direncanakan akan ikut hadir. Namun Isvie belum bisa memastikan apakah Ketua Umum DPP Nasdem, Surya Paloh bisa ikut hadir dalam deklarasi tersebut.

Isvie juga menegaskan bahwa pasangan Suhaili-Amin akan maju dengan diusung oleh dua partai saja, yakni Golkar dan Nasdem. Pasangan ini tidak lagi akan menunggu partai lainnya untuk ikut bergabung. Pasalnya dengan dua partai ini saja, pasangan Suhaili-Amin sudah memenuhi syarat jumlah minimal kursi.

Terakhir disampaikan oleh Ketua DPRD NTB itu, bahwa dalam deklarasi itu tidak saja untuk calon Gubernur. Tetapi juga akan ikut bakal calon Bupati/Walikota yang didukung oleh Partai Golkar dan Nasdem.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW partai Nasdem, Muh. Amin yang juga bakal calon Wakil Gubernur pendamping Suhaili, juga membenarkan prihal rencana deklarasi tanggal 7 Desember tersebut.

Dalam acara deklarasi tersebut, Amin juga memastikan DPP Nasdem akan hadir. Hanya saja, untuk Ketua Umum, belum bias dipastikan hadir. (ndi)

Cara Bhabinkamtibmas Gontoran Dekati Masyarakat Binaannya Mataram (Suara NTB) Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak kepolisian di desa atau kelurahan. Berbagai pendekatan dilakukan untuk menjaga keamanan dari segi pencegahan dan penyuluhan.

Tujuannya, masyarakat dapat merasakan kehadiran polisi di tengah mereka.

Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat didiami 1.678 jiwa dan mayoritas beragama muslim. Pendekatan kultural yang dilakukan Bhabinkamtibmas Desa Gontoran, Bripka I Gede Arya Suarsana adalah dengan menyediakan fasilitas pendukung ibadah.

“Pendekatan yang saya lakukan yakni dengan pendekatan pendidikan dan yang paling utama pendidikan agama. Pembentukan akhlak dan pribadi anakanak,” ujarnya kepada Suara NTB yang menemaninya akhir pekan lalu mengunjungi warga desa binaannya.

Menurut pantauannya selama bertugas di Desa Gontoran, selepas Magrib anak-anak sudah merapatkan barisan di bilik-bilik rumah, bahkan gazebo untuk belajar membaca Alquran.

Beberapa diantaranya bahkan tanpa dilengkapi alas duduk. Alquran-nya pun kadang bergantian. Seperti di Dusun Gontoran Dalem, Sahli (34) mengajar 10 santri di gazebo yang hanya berukuran 2x2 meter.

Dalam kesempatan itu, Arya memberikan tikar dan Alquran hasil dari menyisihkan sebagian gajinya dan dari anggaran dukungan operasional Bhabinkamtibmas tiap bulan.

“Saya ingin berbuat saja. Ini sudah jadi tugas kepolisian. Tujuannya agar masyarakat nyaman sehingga tenteram, keamanan dan ketertiban bisa terjaga,” kata Arya penuh semangat.

Kapolsek Lingsar, Ipda Erny Anggraeni yang turut hadir berharap setiap Bhabinkamtibmas mampu menyatu dengan wilayah binaan. Merangkul setiap elemen masyarakat, serta selalu hadir dalam setiap kegiatan masyarakat.

“Mudahan Bripka Arya bisa menjadi inspirasi. Walaupun dia berbeda keyakinan agamanya tapi itu tidak menghalanginya untuk berbuat bagi desa binaannya,” tutupnya bangga. (why)

(Suara NTB/why)

INSPIRASI - Bhabinkamtibmas Desa Gontoran, I Gede Arya Suarsana berbincang dengan warga di desa binaannya, Sahli usai memberikan tikar dan Alquran.

SUARA NTB Selasa, 5 Desember 2017

Pelaku Wisata MICE Khawatir Pembatalan Kunjungan Mataram (Suara NTB) – Wisata MICE di NTB khususnya Lombok belakangan mengalami peningkatan yang cukup baik. Selama setahun ini jumlah wisata MICE yang diselenggarakan di NTB 385 acara. Hingga akhir tahun ini masih ada beberapa acara MICE yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Namun para pelaku pariwisata MICE masih khawatir, karena bandara internsional Lombok yang masih memberlakukan sistiem buka tutup.

“Acara yang paling besar Desember ini forum asosiasi DPRD seluruh Indonesia yang akan melakukan pertemuan di Lombok.

Jumlahnya lebih dari 400 orang, belum ajak isteri dan anaknya.

Ini kita masih kahwatir karena meskipun bandara buka, tapi maskapai penerbangan yang tidak berani terbang,” kata Ketua Asosiasi MICE NTB M. Nur Haedin, di Mataram, Minggu (3/12).

Ia mengatakan bahwa penerbangan ini merupakan hal yang penting sebab menjadi salah satu akses utama wisatawan. Sementara itu untuk dalam negeri banyak wisatawan MICE yang menggunakan maskapai penerbangan Garuda. Hal inilah yang membuat pelaku pariwisata MICE merasa khawatir, sebab Garuda lebih berhati-hati dalam beroperasi.

“Mereka itu SPPD nya kebanyakan pakai garuda, jadi kalau Garuda tidak terbang otomatis mereka tidak bisa datang pada waktu yang sudah ditentukan. Ini juga yang membuat kami merasa khawatir,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa selama ini wisatawan MICE hampir semuanya menggunakan transportasi pesawat terbang untuk menjangkau Lombok. Sehingga dengan kondisi bandara yang melakukan buka tutup dan tidak semua maskapai yang beroperasi dalam keadaan tertentu membuat wisata MICE di NTB sangat terganggu. ‘’Mereka (wisatawan MICE) itu sudah ada standar perjalanannya. Harus pakai pesawat maskapai apa, menginap di hotel bintang berapa itu sudah ada standarnya. Jadi kalau maskapai yang sudah ditentukan tidak bisa terbang, ya tidak bisa pindah pakai maskapai lain,” ujarnya.

Meski demikian, ia berharap pada saat kegiatan wisata MICE nanti tidak ada kendala yang berarti. Sebab masih ada 15 persen dari total wisata MICE yang dilakukan di NTB belum terlaksana. Rencananya semua itu akan dilaksanakan menjelang akhir tahun ini.

“Wisata MICE juga banyak bulan ini, jadi kita juga degdegan tapi tetap berharap semua dalam keadaan baik dan lancar nantinya,” harapnya. (lin)

BUDAYA DAN HIBURAN

Target Kunjungan Tinggal 20 Persen Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB telah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 sebanyak 3,5 juta orang. Dari jumlah itu, Dinas Pariwisata Provinsi NTB mencatat masih ada 20 persen lagi yang harus didatangkan. Tersendatnya kunjungan wisatawan seminggu kemarin juga disebabkan karena sistim buka tutup bandara.

“Dri 3,5 juta wisatawan itu, masih tersisa 20 persen dari target kunjungan. Tapi kita optimis bisa mencapai itu, karena kita masih punya libur panjang akhir pekan yang kita harapkan bisa datangkan banyak wisatawan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos., M.Si, di Mataram, Senin (4/12).

Ia mengatakan bahwa pi-

haknya optimis dapat mencapai target tersebut. Apalagi saat ini Mandalika sudah resmi beroperasi. Selain itu, kawasan tiga gili di Lombok Utara juga masih dianggap banyak kunjungan. Meskipun sepekan terakhir jumlah kunjungan terbilang menurun.

“20 persen itu saya rasa bisa kita dapatkan. Asalkan kita sama-sama berusaha,

pelaku usaha pariwisata, asosiasi dan Dispar bekerjasama dalam mengupayakan kunjungan kembali normal,” kata Faozal.

Dispar NTB mengklaim telah mendatangkan 2,8 juta wisatawan hingga November.

Dengan berbagai program yang tengah dicanangkan, diharapkan kekurangan 700 ribu wisatawan itu dapat ter-

(Suara NTB/her)

AIR TERJUN - Potensi wisata air terjun di Sekotong Tengah yang belum digarap. Pemerintah desa berjanji akan mengembangkan kawasan ini tahun 2018 mendatang.

Air Terjun Berpadu Goa Bebatuan di Sekotong Minim Perhatian Giri menang (Suara NTB) Selain potensi wisata embung di Dusun Telaga Lebur Desa Sekotong Tengah, desa ini juga punya potensi wisata air terjun. Berlokasi tak jauh dari embung, air terjun alami ini memiliki keindahan memikat.

Sayangnya belum banyak diketahui, lantaran minimya perhatian pemda setempat.

Air Terjun Batu Gajah begitu namanya disambut warga setempat, memiliki pesona yang memikat. Air yang mengalir dari ketinggian dan jatuh

Dispar Evaluasi Industri Pariwisata Selama Sepekan Mataram (Suara NTB) Selama sepekan banyak yang terjadi pada industri pariwisata di NTB. Mulai dari pembatalan kunjungan hingga wisatawan yang merasa khawatir akan dampak erupsi Gunung Agung di Bali.

Setidaknya ada 3 ribu lebih kamar hotel yang dibatalkan oleh calon wisatawan. Demikian pula yang terjadi pada pelaku pariwisata lain seperti biro perjalanan hingga pramuwisata yang mendapatkan ratusan pembatalan kunjungan.

“Keadaan ini memang tidak pernah terduga sebelumnya. Namun saya sangat berterima kasih kepada industri dan asosiasi yang sudah bekerjasama untuk menanggulangi persoalan ini,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si saat rapat strategi antisipasi dampak erupsi di Mataram, Minggu (3/12).

Ia mengatakan bahwa ini sangat memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke NTB. Dimana tahun ini NTB telah menargetkan untuk mendatangkan setidaknya 3,5 juta wisatawan. Sedangkan akhir tahun ini diharapkan kunjungan bisa mencapai hingga 10 ribu wisatawan.

“Dari total target kunjungan, sekitar 20 persennya yang belum. Jadi kita harapkan libur panjang pada akhir pekan bisa menutupi kekurangan itu,” ujarnya.

Banyaknya pembatalan di berbagai hotel ini juga membuat manajemen hotel memberikan berbagai diskon kepada wisatawan hingga 50 pers-

(Suara NTB/lin)

RAPAT - Suasana rapat strategi antisipasi dampak erupsi Gunung Agung di Mataram. en. Ini diharapkan dapat membantu untuk mengurangi beban wisatawan yang melakukan perpanjangan karena penerbangan di Lombok International Airport yang dibuka tutup selama sepekan ini.

“Hotel sudah berikan diskon bagi wisatawan yang melakukan perpanjangan karena tidak bisa kembali akibat dari penutupan bandara,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB Lalu Abdul Hadi Faishal.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB dimana banyak anggotanya yang tidak bekerja akibat pembatalan. Pihaknya juga siap untuk menempatkan sejumlah anggotanya di pusat-pusat informasi

penuhi hingga akhir tahun ini.

Dimana dalam sehari jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan tiga gili saja sebanyak 2.600 orang. Jumlah itu akan diakumulasikan dengan jumlah kunjungan di destinasi wisata lainnya.

“Di Trawangan saja hampir 1.500 orang yang datang dalam sehari. Pokoknya kita optimislah bisa datangkan 3,5 juta wisatawan,” ujarnya.

Ia berharap dengan dibukanya kembali Lombok International Airport (LIA) dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan. Sementara itu, untuk wisatawan yang sebel-

umnya menunda kunjungan bisa berwisata dengan nyaman di Lombok dan Sumbawa.

“Saat ini juga banyak yang datang melalui jalur laut. Fasilitas dan pelayanan dari semua tempat akan kita maksimalkan untuk membuat nyaman semua wisatawan yang datang berkunjung,” ujarnya.

Ia berharap para pelaku pariwisata juga dapat bekerja ekstra, sehingga wisatawan bisa menikmati waktu berliburnya dengan nyaman. Bukan itu saja, sejumlah promosi wisata juga semakin gencar dilakukan untuk mencapai target kunjungan itu. (lin)

Pecinta K-Pop Lombok Ramaikan ”K-Fans Dream Day”

Menurun, Kunjungan ke Gili Trawangan Mataram (Suara NTB) Gili Trawangan masih menjadi salah satu destinasi wisata primadona di NTB. Namun sepekan terakhir jumlah kunjungan ke Gili Trawangan dan Gili Air mengalami penurunan drastis. Hal ini juga dapat dilihat dari penurunan jumlah wisatawan yang menyeberang dari Padangbai ke Gili Trawangan dan Gili Air mengalami penurunan.

Dilansir dari Harian Bisnis Bali, bahwa jumlah wisman (wisatawan mancanegara) yang menyeberang semakin berkurang. Pada hari biasa, jumlah wisman yang menyeberang lebih dari 1.000 orang. Dalam sehari yang menyeberang dari Padangbai ke Trawangan kurang dari 100 orang.

“Sehari yang menyeberang paling 50 orang,” kata Tokoh Pemuda Padangbai Karangasem, Yuyun seperti dilansir dari Harian Bisnis Bali.

Hal yang sama juga diungkapkan pelaku pariwisata di Gili Trawangan, Dino SA yang merasakan berkurangnya jumlah kunjungan beberapa hari terakhir. Ia mengatakan bahwa selama erupsi, tingkat kunjungan wisatawan di Trawangan mengalami penurunan. Jalanan di Trawangan dan wisatawan di pantai juga terlihat lengang. Ini karena kunjungan wisatawan tidak banyak.

“Semoga ini tidak berlangsung lama. Jadi kunjungan wisatawan bisa normal. Baik yang datang dari Bangsal, Teluk Nare atau yang datang dari Padangbai,” ujarnya.

Dalam kondisi normal, setiap harinya setidaknya ada 1.500 orang wisatawan mancanegara yang masuk ke kawasan tiga gili itu. Paling banyak masuk ke Gili Trawangan.

Total kunjungan wisatawan ke kawasan tiga gili setiap harinya mencapai 2.600 orang. Termasuk wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Sementara jumlah kunjungan terbanyak masih didominasi oleh Gili Trawangan.

Ia mengatakan bahwa ini sudah menandakan bahwa pariwisata NTB masih sangat bergantung pada Bali. Ia berharap ke depan akan semakin banyak penerbangan langsung ke Lombok. Sehingga wisatawan yang berkunjung ke Lombok tidak perlu melalui Bali. Ini juga sekaligus mempermudah akses wisatawan untuk menjangkau Lombok. (lin)

Halaman 9

yang berkaitan tentang erupsi dan pariwisata NTB. “Kami siap tempatkan pramuwisata kami agar bisa melayani wisatawan yang ingin bertanya tentang apa saja di pusat informasi yang sudah disediakan oleh Dispar,” ujarnya.

Sementara itu Ketua ASITA NTB Dewantoro Umbu Djoka berharap beberapa wisatawan yang melakukan pembatalan atau penundaan kunjungan bisa mendapatkan informasi yang tepat sehingga kembali menjadwalkan kunjungannya. Ini merupakan harapan semua industri pariwisata yang mendapatkan pembatalan akibat erupsi Gunung Agung sepekan terkahir. (lin)

ke permukaan sungai. Dari ketinggian dengan suara yang khas dan memanjakan telinga.

Berlokasi kurang lebih 500 meter sebelah barat jalan utama di Dusun Telaga Lebur.

Lokasi wisata air terjun tersebut dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari balai desa.

Air terjun ini tambah memesona dengan jejeran bebatuan besar yang mengapit air terjun, sekilas dilihat mata bebatuan ini mirip gajah besar yang sedang duduk. Selain itu, di lokasi terdapat sebuah makam yang menurut warga adalah makam yang tidak diketahui identitasnya. Di lokasi ini ada bekas kaki yang cukup besar melebihi telapak kaki orang dewasa normal.

Sekretaris Desa Sekotong Tengah M. Rasid menuturkan beberapa meter di sebelah kanan air terjun terdapat goa yang dinamakan goa seribu kelelawar. Keberadaan goa ini semakin menambah suasana indah air terjun ini. Konon di lokasi goa ini, sering digunakan warga sebagai tempat pemu-

jaan penganut Islam “waktu telu” yang disebut dengan istilah “pedewaq”.

“Sejak di share ke media sosial dan ramai tanggapan dari para netizen. Potensi wisata yang terpendam di Desa Sekotong Tengah “Goa Seribu Kelelawar” dan “Air Terjun Batu Gajah” mendapat perhatian dari kepala Desa Sekotong Tengah,” tutur Rasid.

Kades Sekotong Tengah Lalu Sarappudin menyatakan terkait potensi wisata air terjun yang belum lama ini ditemukan warga Desa Sekotong Tengah bakal dikembangkan.

“Kami akan bangunkan tempat yang nyaman bagi pengunjung,” ujarnya.

Pemerintah desa akan memadukan menjadi satu kawasan wisata desa, yang nantinya meliputi ekowisata mangrove, Batu Nangkok, Embung Telaga Lebur, Goa Kelelawar, Air Terjun Pedewaq, pasar kuliner, kolam pemancingan, artshop dan yang berhubungan dengan pariwisata. (her)

Mataram (Suara NTB) Demam K-Pop sudah melanda anak muda di NTB. Minggu (3/12) lalu telah diadakan kegiatan K-Fans Dream Day yang diinisiasi oleh Komunitas K-Lite (K-Pop Elite).

Para pecinta K-Pop ini mempersembahkan berbagai tontonan menarik. Mulai dari pertemuan para penggemar berbagai artis dan penyanyi Korea hingga melakukan kompetisi menari K-Pop. “Ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Lombok dengan sasaran kegiatan para pecinta Korea atau K-Pop di Lombok,” kata Ketua Panitia K-Fans Dream Day, Tama, Senin (4/12).

Ratusan pecinta Korea meramaikan kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.00 Wita hingga 17.00 Wita itu.

Berbagai penampilan tari ala K-Pop juga disuguhkan oleh berbagai grup. Diantaranya 2FBI, 4NAME, Mixteam, Hi.Dels dan Novee. Berbagai penari juga mengikuti kompetisi menari yang diselenggarakan oleh panitia dengan hadiah yang menarik.

“Kami sangat berharap komunitas kami bisa berkembang dengan baik. Kami ini merupakan penggemar Korea yang ingin berekspresi dan kami ingin agar idola kami tahu bahwa kami selalu mendukung mereka dalam setiap karyanya,” ujarnya.

Berbagai penggemar dari berbagai idol atau artis Korea juga turut hadir. Diantaranya Sone, Army, Carat, Elf, Star1, Nctzen,

Reveluv, Wannable, Ahawold, EXO-L, dan banyak lainnya. Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat keberadaan para pecinta Korea di Lombok.

“Berbagai fandom hadir untuk memberikan dukungan kepada idolanya. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antarpecinta K-Pop,” ujarnya.

Komunitas K-Lite (K-Pop Elite) saat ini sudah mencapai puluhan orang dari berbagai usia. Namun umumnya anggota K-Lite merupakan mahasiswa dari berbagai daerah di NTB yang belajar di Kota Mataram. Sedangkan untuk kegiatan ini, pecinta K-Pop dan masyarakat umum berbaur dan hadir untuk menyaksikan.

Salah satu penggemar SNSD atau biasa disebut Sone, Yuyun Erma Kutari mengatakan bahwa ia merasa senang karena acara ini memberikan wadah kepada semua penggemar K-Pop untuk bertemu. Ia sudah menjadi Sone sejak tahun 2011 dan merasa senang karena dapat menikmati berbagai karya dari idolanya. Ia berharap kedepannya setiap member SNSD dapat terus berkarya dan memberikan yang terbaik kepada penggemarnya.

“Rasanya menemani SNSD sejauh ini sangat baik, jiwa Sone saya semakin bertambah setiap harinya. Bagi saya, member SNSD tetap 8 meskipun saat ini mereka berbeda agensi. Saya akan selalu mendukung mereka dalam keadaan apapun,” akunya. (lin)

(Suara NTB/ist)

K-POP - Penampilan para pecinta K-Pop dalam -Fans Dream Day yang berlangsung di Mataram, Minggu (3/12).

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 5 Desember 2017

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

UIN Mataram Latih ’’Soft Skill’’ Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Mataram (Suara NTB) Awal Desember 2017 ini, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr. Hj. Nurul Yakin, M.Pd., menginisasi pelatihan dalam bentuk workshop Soft Skill dan pengembangan kepribadian pada 134 mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi Mahasiswa Semester I se UIN Mataram.

Kegiatan diselenggarakan selama dua hari di Gedung Ma’had Al-Jamiah Universitas Islam Negeri Mataram. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawali, M.Ag., sekaligus keynote speech, Dr. Syekh Walid, Dosen Tamu Universi-

tas Al-Azhar, Mesir dengan topik character education as strong foundation of millennial era, dengan penerjemah Ulul Azmi (Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab/PBA).

Pemateri lainnya ialah Dr. Hj. Nurul Yakin, M.Pd dengan tema transforming values and belief, Dr. Hj. Lubna dengan tema goal setting (the power of dream), dan Khairil Anwar, M.Pd dengan tema inner leadership.

Rektor UIN Mataram, Dr. H. Mutawali, M.Ag dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini akan berdampak positif bagi mahasiswa. Termasuk akan berdampak juga kebaikannya bagi institusi dan masyarakat luas. Diharapkan kegiatan seperti ini

dapat berkontribusi bagi penguatan institusi. Menurutnya, di tengah hegemoni pergaulan dan globalisasi serta tantangan media yang sangat terbuka. Maka dibutuhkan benteng sebagai pertahanan kehidupannya.

Salah seorang Mahasiswa Jurusan PGMI Baiq Nurliza mengaku bangga bisa diterima dan belajar di UIN Mataram, karena melalui pelatihan ini dirinya merasakan adanya banyak perubahan.

Termasuk berbangga mendapat beasiswa Bidikmisi, sehingga dapat kuliah.

“Semoga UIN Mataram melalui program peningkatan pengetahuan dan kapasitas mahasiswa dapat terus dilak-

sanakan,” ungkapnya.

Dr. Hj. Nurul Yakin dalam konfrensi persnya, menjelaskan, institusi UIN Mataram berkewajiban untuk mendorong potensi mahasiswa baru memiliki sikap, mental dan akhlak yang baik. Sehingga diharapkan eksistensinya sebagai mahasiswa dapat termanage dengan baik. Sebagai contoh, sukses dalam kuliah, potensi akademiknya, cita-cita, gaya komuniasi dan potensi sosialnya terlatih sejak dini.

Menurutnya, bagaimanapun mahasiswa baru ini adalah bagian dari masa depan UIN Mataram. Makanya sejak awal, pihaknya melatih mereka untuk memahami dasar keilmuan dan ket-

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Rektor UIN Mataram, wakil rektor dan narasumber serta mahasiswa bidikmisi foto bersama saat pelatihan soft skill belum lama ini. erampilan tentang kekuatan mimpi. Termasuk membangun nilai-nilai dalam kehidu-

juga memperkuat dengan praktik kelompok dan individu serta modeling. (dys/*)

Agar Adil, Perekrutan Guru Honorer Tetap Melalui Seleksi

Perhatikan Kelengkapan Sekolah DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB berencana menjajaki pembangunan lembaga Sekolah Luar Biasa (SLB) baru. Namun demikian, banyak hal yang harus diperhatikan, terutama kesiapan untuk melengkapi sekolah.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan KhususPendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dikbud NTB, H. M. Mashun, ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/12) mengatakan, rencana membangun SLB baru masih dalam tahap pembicaraan. “Finalisasinya belum, tapi me(Suara NTB/dok) mang dibutuhkan adanya H. Mashun SLB yang baru,” katanya.

Menurutnya, dalam membangun lembaga SLB baru sangat banyak pertimbangan yang mesti dipikirkan. Apalagi penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sifatnya sangat khusus sekali. Berbagai hal yang harus diperhatikan itu antara lain tenaga pengajar yang khusus menanagani ABK. Termasuk nantinya menyiapkan kepala sekolah dan staf di sekolah itu.

Selain itu, pembangunan SLB juga harus memperhatikan adanya sarana antarjemput bagi siswa, atau asrama yang memudahkan ABK. “Dari sisi sarana dan prasarana penunjang, banyak hal lain yang dipikirkan. Berbagai hal itu jadi pemikiran kita di SLB,” kata Mashun.

Saat ini di NTB memang kekurangan lembaga Sekolah Luar Biasa (SLB). Ada sebanyak 40 SLB negeri dan swasta yang ada di NTB. Dengan kondisi geografis yang luas, jumlah sekolah itu masih sangat kurang dalam melayani seluruh ABK. Apalagi menurutnya, di daerah pedesaan yang akses menuju wilayah pusat kota kesulitan untuk menyekolahkan ABK di SLB yang sudah ada.

Keterbatasan SLB itu juga membuat Pemerintah Provinsi NTB mendeklarasikan diri sebagai provinsi yang menjalankan pendidikan inklusi, atau penyelenggaraan pendidikan menyatukan ABK dengan anak-anak normal pada umumnya.

Namun demikian, pelaksanaan pendidikan inklusi masih belum berjalan maksimal. Kekurangan tenaga guru di sekolah umum itu menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya pendidikan inklusi di NTB. Menurut Mashun, selama ini guru di sekolah yang menjalankan pendidikan inklusi bukan guru yang memiliki keahlian khusus.

“Sekolah yang ada saat ini kayaknya belum bisa mengcover seluruh ABK, kalau lokasi tempat tinggal terlalu jauh, orang tua akan sibuk antara jemput dan menunggu mereka,” katanya.

Ia mencontohkan wilayah seperti di Sekotong Lombok Barat. Termasuk juga di Lombok Tengah bagian utara dan di Sumbawa yang ada dua SLB. Diakuinya sejumlah daerah memiliki areal yang luas, sehingga diperlukan penjajakan kepada daerah yang memiliki ABK. Pembangunan lembaga SLB baru nantinya akan memperhatikan luas wilayah dan banyaknya siswa ABK di wilayah itu. “Nanti akan dilakukan penjajakan dan kerjasama dengan kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK-PLK setempat. ABK yang kesulitan fisik, emosional, mereka punya kebutuhan terhadap pendidikan,” ujar Mashun. (ron)

pan, kepemimpinan, public speaking dan relationship. Selain teori, para narasumber

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama dosen dan pemateri workshop publikasi hasil penelitian, STAHN Gde Pudja Mataram.

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar ”Workshop” Publikasi Hasil Penelitian Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan workhsop publikasi hasil penelitian pada 1 sampai dengan 3 Desember 2017 lalu di Hotel Lombok Astoria Mataram.

Kegiatan itu bertujuan agar dosen lebih memahami pengembangan hasil penelitian menjadi artikel, agar bisa masuk ke jurnal bereputasi.

Ketua Panitia Workshop itu yang juga Ketua Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat (P3M) STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., menjelaskan workshop itu mendatangkan tiga narasumber. Pertama, I Wayan Sudiarta, Ph.D., Prof. Dr. Suprapto, M.Ag., dan Dr. I Ketut Sudarsana, S.Ag., M.Pd.H. “Workshop ini berkaitan dengan artikel hasil penelitian itu dikirim ke jurnal, baik terakreditasi maupun bereputasi, tujuannya agar banyak guru besar di STAHN Gde Pudja, apalagi syarat lektor kepala

tidak lepas dari jurnal,” kata Dewi ditemui, Senin (4/12).

Workshop itu diikuti 50 dosen STAHN Gde Pudja Mataram, bertujuan agar dosen bisa mengemas penelitiannya menjadi sebuah artikel yang diterbitkan di jurnal bereputasi.

Melalui artikel itu, bisa meningkatkan karier dosen.

STAHN Gde Pudja juga bisa lebih dikenal, karena target penerbitan artikel, tidak hanya pada jurnal nasional tapi juga jurnal berskala internasional.

“Pengelolaan jurnal di STAHN Gde Pudja juga bisa dikelola lebih bagus, tapi online dan dibaca di seluruh dunia,” jelas Dewi.

Pemateri pertama pada Workshop itu, I Wayan Sudiarta menyampaikan tentang strategi jitu menembus jurnal terakreditasi. Sesudah penyampaian materi, dibentuk kelompok diskusi, masingmasing kelompok mengajukan artikel yang sudah ada di kelompok itu didesiminasikan atau dibicarakan. Artikel yang diajukan diberikan kritik, sa-

ran dan dibenahi agar artikel itu layak dikirim sesuai dengan jurnal yang dituju. “Setiap jurnal memiliki ciri khas yang berbeda,” ujar Dewi.

Di materi kedua yang disampaikan Suprapto, membahas tentang model penulisan karya ilmiah jurnal bereputasi. Di sana dilihat seperti apa artikel yang lolos di jurnal bereputasi. Dilaksanakan juga diskusi kelompok membahas materi tersebut.

Materi ketiga yang dibawakan I Ketut Sudarsana, berkaitan dengan manajemen pengelolaan e-jurnal terakreditasi. Dalam materi itu dipelajari mengenai cara mengelola jurnal. Dewi menjelaskan, di STAHN Gde Pudja memiliki jurnal institusi dan jurnal jurusan. Meski demikian, ada beberapa jurusan yang belum memiliki jurnal. “Makanya malamnya, kita gunakan untuk membagi kelompok, membuat draft untuk pengelolaan jurnal di masing-masing jurusan,” terang Dewi. (ron/*)

Mataram (Suara NTB) Perekrutan guru honorer SMA/SMK bisa dipastikan akan terlaksana dalam waktu dekat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memastikan tetap melaksanakan seleksi dalam proses perekrutan guru honorer. Namun tetap memberikan bobot penilaian berbeda bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di Mataram, Senin (4/12).

Ia menjelaskan, sejak hari Sabtu setelah adanya kepastian anggaran, pihaknya sudah mulai membahas teknis perekrutan, berkaitan dengan persyaratan, pengumuman, dan teknis mengumumkan. “Supaya betul-betul ada keterbukaan, termasuk syarat apa yang mesti dipenuhi,” katanya.

Suruji menegaskan, perekrutan guru honorer ini menggunakan proses seleksi, agar hasil yang diperoleh nanti bisa adil. Sementara bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi, akan diberikan tambahan bobot penilaian. Dicontohkannya, bagi yang sudah mengabdi lebih dari lima tahun mendapat bobot 10, atau bagi yang mengabdi lebih dari 10 tahun mendapat bobot 20.

“Kalau penunjukan itu tidak fair, nanti Kepala Dinas akan menunjuk siapa yang dia suka, nanti kabidnya tunjuk siapa yang dia suka,” katanya.

Pada Senin kemarin agenda pembahasan teknis perekrutan guru honorer kembali dilanjutkan. Nantinya jika

aturan sudah lengkap, pihaknya akan menyinkronkan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan dalam waktu dekat ini akan segera diumumkan. “Mungkin besok pagi (hari ini, red) agar segera kita umumkan, kita harus segera membuat time schedule,” jelas Suruji.

Sebelumnya, ia mengatakan akan dilakukan rekrutmen 5.200 guru honorer SMA/ SMK termasuk pegawai tata usaha. Untuk kebutuhan gaji 5.200 guru honorer ini pihaknya sebenarnya mengajukan anggaran sebesar Rp 125 miliar. Namun, anggaran yang disetujui TAPD dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018 baru sebesar Rp 60 miliar.

Nantinya akan diutamakan guru dan pegawai yang selama ini menjadi honorer.

Bagi guru dan pegawai yang selama ini mengabdi akan mendapatkan poin. “Tentu diutamakan bagi yang memiliki pengabdian, makanya pengabdiannya mendapatkan poin, selain dia harus mengikuti tes secara bebas itu. Ketika tes, dia sudah dapat poin lebih dulu,” kata Suruji. (ron)

Pelurusan Fakta Sejarah STIE AMM Mataram Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM (Ketua STIE AMM Mataram) SETELAH kami mencermati buku yang ditulis oleh Hermansyah Pany yang berjudul “Mudjitahid - Kepemimpinan Sasak Nusantara”,penerbit Bani Akbar - cetakan pertama Juni 2015, maka kini kami angkat menjadi sebuah persoalan yang serius dalam rangka meluruskan fakta sejarah tentang berdirinya STIE AMM terkait dengan konten di dalam buku tersebut yang terdapat penyebaran berita bohong (hoaks) dan telah diterima oleh masyarakat.

Di samping itu, terkesan kami selaku pendiri dianggap telah merampas hak dan karir orang lain. Selama ini apa yang disebarkan oleh penerbit telah memberikan kesan kepada masyarakat akan kebenaran tulisan-tulisan yang ada di dalam buku tersebut.

Sebagai insan yang beragama, kita menyadari bahwa berbohong itu adalah suatu perbuatan yang berdosa. Sedangkan pada kehidupan bernegara, kita memiliki aturan hukum yang mengikat. Seperti halnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dapat menuntut pelanggarnya. Hal ini dipandang sangat berbahayabagi per-

jalanan dan perkembangan STIE AMM yang sebelumnya bernama Akademi Keuangan dan Perbankan (AKABA) pada saat awal didirikan. Berdasarkan akta Notaris Sementara Abdurrahim, SH No. 526 Tahun 1983 dengan susunan pengurus sebagai berikut: 1. Ketua, Kolonel Purn. Moch.

Tohir (Alm).

2. Wakil Ketua, Drs. H. L. Hartawa.

3. Wakil Ketua, Drs. H. Jacub Ali. 4. Sekretaris, H. Umar Said, SH. 5. Bendahara, H. Achmad Amin.

Pendirian AKABA berdasarkan Surat Keputusan Yayasan LEPTRIDAK, No.08/ LTD-K/NTB/1983 mengangkat Drs. Jacub Ali selaku Direktur Pertama dengan SK No.19/LPT-K I/NTB/1983 tanggal 27 April 1983 yang bersifat sementara sambil menunggu keluarnya Surat Keputusan Kopertis Wilayah VIII Denpasar tentang operasional. Oleh karena AKABA harus mempunyai Direktur Definitif, maka dipilihlah tiga orang bakal calon yaitu: 1. H. Azis Ahmad BCKN, 2. Drs. Ramli, 3. Drs. H. Lalu Mudjitahid Hal ini sebagaimana yang telah dituangkan di dalam berita acara rapat No.13/BRT-I/1

September 1983. Dari hasil rapat badan pendiri, maka menetapkan Drs. H. Lalu Mudjitahid sebagai Direktur. Karena ia bersedia maka selanjutnya diterbitkanlah Surat Keputusan Yayasan No. 21/CTD-K I/NTB tanggal 25 Agustus 1983. Selanjutnya mengingat kedekatan Kolonel Infantri Moch. Tohir selaku Ketua yayasan dan Umar Said, SH selaku sekretaris, maka yayasan bersurat kepada Gubernur NTB dengan harapan memohon kesediaan Bapak Gatot Suherman (Gubernur NTB saat itu) untuk bersedia meresmikan sekaligus melantik Drs. H. Lalu Mudjitahid selaku Direktur AKABA dan juga merangkap sebagai Walikota Administratif Mataram.

Menjelang tahun ke-empat, Drs. H. Lalu Mudjitahid telah terpilih menjadi Bupati Lombok Barat. Dengan terpilihnya Drs. H. Lalu Mudjitahid selaku Bupati Lombok Barat, maka yayasan mengangkat Drs. H. Lalu Hartawa dan sekaligus memberhentikan Drs. H. L. Mudjitahid menjadi Direktur AKABA dengan Surat Keputusan No. 32/LTDKIII/NTB/1989. Adapun AKABA pada waktu itu mempunyai dua jurusan, yaitu Jurusan Keuangan dan Perbankan serta Jurusan Akuntansi.

Berdasarkan keputusan

Kopertis wilayah VIII No. 420/ Kop. VIII/B.02/1984 tanggal 10 Juli 1984, maka telah terjadi perubahan nama dari AKABA menjadi Akademi Manajemen Keuangan Mataram (AMKA). Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 7 Maret 1986 No. 0123/D/86 maka nama AMKA ditetapkan dengan status terdaftar dan sekaligus berubah nama dari AMKA ke Akademi Manajemen Mataram (AMM).

Maka tidak benar seperti tulisan di dalam buku yang berjudul “Mudjitahid Kepemimpinan Sasak Nusantara”. Di mana telah disebut-

kan bahwa nama AMM adalah kepanjangan dari Akademi Mamiq Mudjitahid (Halaman 88 dari buku tersebut). Oleh karenanya kami selaku Sekretaris yayasan dan Kolonel Inf. M. Tohir (Alm) yang pada waktu itu mengangkat dan memberhentikan pejabat AKABA sangat keberatan dengan penulisan buku tersebut dari halaman 88 – 97,sehingga kami meminta untuk perlunya mendapat kajian dan segera direvisi.

Berkaitan dengan hal tesebut, maka perlu diingat mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) No. 11 tahun 2008, khususnya pasal 27-30, yang isinya antara lain bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan seterusnya, diancam pidana paling lama delapan tahun.

Informasi ini dipandang sangat membahayakan bagi kehidupan suatu lembaga pendidikan yang sedang berkembang, terutamadalam pembuatan sejarah cikal bakal dan perkembangan STIE AMM yang akan membingungkan generasi penerus

nantinya. Oleh karenanya yayasan yang telah kami ubah menjadi perkumpulan menegaskan bahwa sejarah yang dibuatoleh Mudjitahid dan ditulis oleh Hermansyah Pany adalah tidak benar. Apalagi menyangkut gedung tempat berdirinya AKABA (STIE AMM) yang bukan merupakan izin dari Walikota tetapi dari Bupati Lombok Barat (Drs. H. Lalu Ratmadji).

Dalam perkembangannya, perubahan diawali dari AKABA menjadi AMKA, kemudian menjadi AMM, dan akhirnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM).

Dikala itu karena seorang direktur harus mendapat persetujuan Menteri, maka ditetapkan I Made Suardana, SE menjadi direktur. Mengingat I Made Suardana berakhir masa tugasnya, maka diangkat Dra. Bq. Ertin Helmida, MP dengan SK No.25/P2LPTD/NTB/2005 dan kewenangan pengangkatan Direktur kembali diserahkan kepada yayasan.

Selanjutnya mengingat Dra. Bq. Ertin Helmida,MP berakhir masa tugasnya di tahun 2009, maka diangkat Dr. H. Umar Said, SH., MM selaku ketua dengan komposisi pengurus yayasan (Perkumpulan) sebagai berikut: 1. Ketua, Drs. H. Lalu Hartawa.

2. Wakil Ketua, Drs. H. Jacub Ali. 3. Sekretaris, Umar Said, SH. 4. Wakil Sekretaris, Widowati, SE., M.Ak. 5. Bendahara, Dr. Bq. Dewi Kerisnayanti, MP. 6. Wakil Bendahara, Dr. Luluk Fadlyanti, M.Si. 7. Pengawas, Dr. Hj. Ria Ariani, MP. Dengan kepengurusan baru di atas, maka kini STIE AMM Mataram telah berkembang dengan pesat, sehingga semua program studi yang ada pada lembaga ini telah memperoleh Akreditasi B.Selanjutnya STIE AMM Mataram kini tengah menyiapkan diri untuk menggapai Akreditasi A dari BAN-PT Dikti RI, oleh karenanya diusahakan agar tidak ada hal terkait yang bertentangan satu dengan yang lainnya.

Termasuk di dalamnya kelengkapan data penunjang untuk menggapai akreditasi A dan ISO. Semua persyaratan harus mengacu pada fakta dan kebenaran termasuk sejarah berdirinya STIE AMM Mataram yangjuga harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karenanya pemberitaan hoaks harus diselesaikan secepat mungkin. (*)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 5 Desember 2017

Pelti NTB Beri Andil Antarkan Rildo Pimpin Pesilat Muda Berprestasi Nasional Generasi Terbaik di Tolak Peluru Pelti Pusat Kerjasama Dispora Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

Selama ada pembinaan silat di PPLP NTB, pengurus cabor silat sudah pasti tak akan kehabisan stok atlet berprestasi. Salah satu atlet silat muda tamatan PPLP NTB yang berprestasi nasional adalah Muhammad Iradat Sanjaya Putra. Atlet asal Dompu ini merupakan peraih medali emas di PON Remaja tahun 2014 dan sekarang dipersiapkan membela NTB di PON 2020.

MUHAMMAD Iradat Sanjaya Putra yang diwawancara Suara NTB di Lapangan Lawata Mataram, Jumat (1/12) kemarin saat itu lagi santai,maklum sore itu dia baru saja pulang kuliah. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) itu tidak sedang menjalani pemusatan latihan daerah (Pelatda). Pasalnya dia sudah latihan di pagi hari.

“Sore ini saya tidak latihan, soalnya jadwal latihan saya sudah dilaksanakan pagi tadi,” ucapnya.

Karena suasana sedang santai, Iradat pun tidak menolak untuk diwawancara. Atlet yang bercita-cita ingin menjadi pegawai Kejaksaan Negeri ini mengawali karirnya sebagai atlet sejak kelas enam Sekolah Dasar (SD). Namun pertama kali berprestasi di Kejurda Pencak Silat tahun 2011, saat itu dia sedang duduk di bangku kelas dua SMP. Setelah menjuarai kelas seni tunggal di Kejurda pelajar tahun 2011, atlet kelahiran 10 Oktober 1998 ini dipromosikan sebagai atlet silat PPLP NTB. Pertama dipanggil menjadi atlet PPLP NTB orang tuanya sempat tidak mengizinkan Iradat tinggal di PPLP NTB alasan masih kecil.

Namun, setelah diberikan masukan oleh pelatih silat PPLP NTB, Mardiansyah. Orang tuanya pun akhirnya mengizinkan. “Awalnya saya tidak betah di PPLP NTB. Karena kerjanya setiap hari latihan, namun setelah diberikan motivasi oleh pelatih, saya pun merasa betah di PPLP NTB,” ucapnya.

Setelah dua Minggu menjalani latihan di PPLP NTB,

putra pasangan Abdul Hamid dan Aminah ini langsung dikirim ikut try out di Bali.

Hasil try out di Bali itu menambah wawasan Iradat di kelas tarung. Pasalnya Iradat yang sebelumnya berprrstasi di seni tunggal dipaksa ditandingkan di kelas tarung.

Hasil try out di seni tarung itu, memaksa Iradat untuk beralih ke kelas tarung putra. Selama kurang lebih setahun latihan, Iradat dikirim mengikuti kejuaraan silat antar PPLP di Jambi tahun 2012. Dan langsung meraih medali perunggu.

Sukses meraih medali perunggu di kelas tarung A putra, terus memotifasi Iradat untuk tetap berbenah. Iradat terus berlatih guna meningkatkan prestasinya di level nasional.

Perjuangan Iradat untuk menjadi atlet juara akhirnya bisa diwujudkan di Popwil 2012 dengan meraih medali emas. Sebagaimana diketahui Popwil merupakan ajang seleksi atlet mengikuti Popnas.

Dengan berprestasi di Popwil, Iradat pun dipercaya mewakili NTB di Popnas 2013 dan berhasil meraih medali emas.

Sukses di Popnas 2013, Iradat dipanggil mengikuti Pelatnas Remaja persiapan mengikuti Asian School Games di Thailand tahun 2013 dan dia berhasil meraih medali emas.

Sukses meraih juara di tingkat ASIA School prestasi Iradat di tingkat remaja nasional tak terkalahkan. Sehingga di PON Remaja tahun 2014 dia pun berhasil mendulang medali emas.

Kemudian setamat dari SMA tahun 2015, Iradat masuk kuliah di perguruan tinggi negeri di Mataram. Selama

Mataram (Suara NTB) Ketua Pelti NTB, Jamaludin Maladi ternyata memiliki andil besar mengantarkan Rildo Ananda Anwar yang terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti) periode 20172022 dalam Musyawarah Nasional (Munas) Pelti di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (26/11).

Biodata Nama : Muhammad Iradat Sanjaya Putra Tempat dan Tanggal Lahir : Dompu, 10 Oktober 1998

Prestasi 1. Medali Emas PON Remaja 2. Medali Perunggu POMNAS 2017 menjadi Mahasiswa Iradat selalu dipercaya mewakili NTB di level kejuaraan tingkat mahasiswa nasional (POMNAS).

Terakhir di POMNAS 2017 Iradat berhasil meraih medali perunggu di kelas A putra.

Selain meraih medali perunggu di POMNAS 2017, Iradat juga pernah meraih medali perunggu di Kejurnas Senior di Jakarta tahun 2016. Hasil prestasi membuat Iradat dipanggil mengikuti Pelatda KONI NTB persiapan PraPON hingga PON 2020. Tar-

get Iradat di PON 2020 berusaha memberikan yang terbaik untuk NTB. (fan/*)

HILANG

HLG STNK R2 HONDA DR4544BU NOKA/NOSIN: MH1JF6115BK195068/ JF61E-1192044 AN. IDA WAYAN GIANYAR HLG DSKTR JALAN SANDUBAYA

HLG STNK R2 YAMAHA DR6454CA NOKA/NOSIN : MH31KPOO1CK126044/ 1KP-126063 AN. M YUSMANTO HLG DSKTR PANTAI AMPENAN

HLG STNK R2 HONDA DR3423HH NOKA/NOSIN : MH1JF9111BJ472871/ JF911-1467183 AN.INDRI ANINGSIH HLG DSKTR JALAN SELAPARANG

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

HILANG

HLG STNK R2 HONDA DR3391CF NOKA /NOSIN : MH1JBE118DK655210/ JBE1E-1645091 AN.PT BANK RAKYAT INDONESIA HLG DSKTR MATARAM

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery, Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

SALON

Bagaimana tidak, peran Jamal dalam pemilihan ketua PP Pelti itu cukup jelas, yakni menjadi Sekretaris Tim Pemenangan Ketua Terpilih, Rildo Ananda Anwar. “Alhamdulillah saya sebagai Sekretaris Tim Kemenangan pak Rildo sangat senang sekali,” ucapnya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (4/12).

Diharapkan Jamal, terpilihnya Rildo sebagai ketua Pelti Pusat dapat membawa angin segar bagi kemajuan tenis di daerah. Khusunya pembinaan tenis di daerah NTB diharapkan dapat didukung penuh oleh Pelti pusat. Pasalnya NTB memiliki satu atlet yang berprestasi nasional.

“Saya akan perjuangkan atlet NTB, Panji Untung Setiawan untuk bisa masuk di Pelatnas Indonesia. Dengan begitu prestasi atlet NTB kedepan akan lebih baik lagi,” jelasnya.

Salah satu atlet yang akan diperjuangkan Jamaludin untuk masuk Pelatnas adalah Panji Untung Setiawan atlet peraih medali perunggu di Pekan Olahraga Nasional (PON), Jawa Barat (Jabar) 2016.

Dijelaskan Jamal, hasil Munas Pelti NTB belum lama ini memilih Rildo sebagai ket-

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4 SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha YantiSalon&Spamenerima:prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb,Jl.BungKarno,Kr.genteng,tlp.

081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit,openingtrialfacialtreatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

ua Pelti Pusat. Rildo mendapat 19 suara dari 34 peserta Munas, mengungguli calon lainnya I Gede Widiade yang mengumpulkan 15 suara.

Jumlah pemilih sebenarnya tercatat 35, meliputi 34 Pengda seluruh Indonesia ditambah satu suara mewakili dari PP Pelti yang diwakili langsung ketua umum, Wibowo Suseno Wirjawan. Satu daerah yakni Kalimantan Barat tidak memberikan suara.

Bagi Jamal Kemenangan Rildo adalah kemenangan petenis Indonesia, karena Rildo dinilai sangat paham tentang olahraga tenis. Selain itu, pendukung yang memilih Rildo benar-benar atas dasar karena dedikas-

HILANG HLG STNK R2 SUZUKI DR5310CC NOKA/NOSIN: MH80E44DAEJ-175138/AE52ID-766666 AN: I KOMANG KAWI HLG DSKTR JALAN BUNG KARNO MATARAM HLG BPKB R4 ISUZU DR1437AA NOKA/NOSIN : MHCTBR52BSC-097853/A097853 AN. MUH JADID HLG DSKTR JALAN LANGKO HLG STNK R2 HONDA DR2393CL NOKA/NOSIN : MH1JFP11XFKD47367/ JFP1E-1063908 AN.SUMIATI HLG DSKTR BABAKAN MENUJU PAGUTAN

RUPA-RUPA

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Ketua Pelti NTB, Jamaluddin Maladi berpose bersama Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti) Terpilih, Rildo Ananda Anwar (kiri). inya dan janji akan membangun pertenisan Indonesia ke arah yang lebih baik. (fan)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR5872BA NOKA/NOSIN: MH1HB31116K600362/ H B 3 1 E 1 5 8 4 5 4 4 AN.MELKYANES NANLOHY HLG DSKTR PAGUTAN HLG STNK R4 MITSUBISHI DR 1103AG NOKA/NOSIN : MHMVB5WPR2K006528/ 4056-252130 AN.L SURYAWAN,SE HLG DSKTR JL. AA GDE NGURAH MATARAM

LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Selasa, 5 Desember 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 5 Desember 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

Selasa, 5 Desember 2017

SUARA NTB

Halaman 14

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 5 Desember 2017

Halaman 15

Dampak Cuaca Buruk

Gubernur Ingatkan Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan (Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Suasana sosialisasi pemanfaatan hasilhasil penelitian dan pengembangan kependudukan, KB dan KS Provinsi NTB.

BKKBN Gelar Sosialisasi Indikator Pencapaian Kinerja Program KKBPK Tahun 2017 SURVEI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017 dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian indikator program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK), rencana strategis (Renstra) dan pencapaian pencanangan Kampung KB. Terkait program KKBPK dan Renstra, beberapa indikator telah mencapai target namun ada juga indikator yang belum mencapai target dan masih dapat ditekan hingga akhir tahun 2017. ‘’Terkait pengetahuan tentang MKJP sudah berhasil dan melebihi target. Namun pemakaiannya masih belum,’’ kata Kepala Puslitbang KB dan KS BKKBN Pusat selaku narasumber, Zahrofa Hermiwahyoeni, SH. M.Si di Mataram, Senin (4/12) Survei ini menggunakan sample daftar listing klaster dari survei tahun 2016 yang didasarkan pada sampel blok sensus hasil SP 2010 dan menggunakan instrument SDKI dan PMA 2020 tahun 2015. Dan pengumpulan data menggunakan Smartphone (Tahun Kedua). Dari jumlah klaster/desa 1.912 diambil 35 ruta secara PPS atau berdasarkan data hasil listing rumah tangga, survey 2016.

Responden adalah seluruh keluarga, seluruh WUS 15-19 tahun, seluruh remaja 15-24 tahun belum menikah dari ruta terpilih.

Zahrofa menjelaskan, capaian program KKBPK yang berhasil itu terkait indeks kesehatan reproduksi remaja (KRR) . Kemudian kehamilan tidak diinginkan dari target 8,1 persen telah tercapai melebihi target menjadi 12,76 persen. Terkait sasaran Renstra menurutnya juga meningkat, seperti keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi keluarga dari target 30 persen menjadi 76,4 persen. Kemudian keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak dari target 51,5 persen telah tercapai sebanyak 81,1 pesen.

Begitu juga tentang indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja dari target 50 persen tercpai 52, 8 persen.

Selain itu keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dari target 51,5 persen sudah tercapai sebanyak 81,1 persen.

Namun menurut Zahrofa masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target, dan NTB harus berusaha lebih keras lagi.

Seperti TFR, AFR dan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi masih menjadi kendala di NTB. Sehingga Ia merekomendasi perlu untuk disusun sebuah strategi yang fokus menggarap program terkait hal tersebut. Kemudian advokasi dak KIE penundaan usia kawin harus terus di galakkan baik melalui BKR maupun PIK-KR. Kemudian terkait KRR meskipun telah mencapai target perlu juga terus diberikan KIE kepada masyarakat khususnya remaja.

Sementara menurut Kasubdit Evaluasi dan Pelaporan Puslitbang KBdan KS BKKBN Pusat selaku narasumber, Lalu Kekah Budi Prasetya mengatakan, terkait pencanangan kampung KB telah terealisasi sesuai yang ditargetkan. Tahun 2016 ditargetkan ada satu kampung KB disetiap kabupaten dan kota di NTB. Kemudian tahun 2017 disetiap kecamatan yang ada.

“Pencanangan Kampung KB di NTB Tahun2016 dan 2017 sudah Mencapai target. Kedepannya tahun 2018 direncanakan ada 1 kampung KB 50 persen di desa miskin dan tahun 2019 ada 1 kampung KB di setiap desa miskin.’’ (*)

Tidak Ada Defisit Dari Hal. 1 ‘’Diharapkan tanggal 15 Desember sudah paling lambat persetujuan. Sehingga bulan Januari APBD kita sudah kita laksanakan,’’ katanya.

Menyinggung mengenai porsi belanja modal dalam APBD 2018, Ridwan belum bisa menyebutkan angka detailnya. Persoalan belanja modal selalu menjadi evaluasi Kemendagri tiap tahun. Jika kurang dari 20 persen dari total APBD maka Pemda biasanya diminta meningkatkan belanja modalnya.

Secara garis besar, Ridwan mengatakan belanja tidak langsung memang agak lebih besar dibandingkan belanja langsung dalam APBD 2018.

Besarnya belanja tidak langsung ini akibat adanya anggaran untuk Pilkada 2018 yang nilainya cukup besar. ‘’Kalau tidak ada Pilkada saya rasa porsinya akan lebih bagus.

Saya lihat angkanya dulu (belanja modal),’’ katanya.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna penetapan APBD NTB 2018, Kamis (30/ 11) malam, Sekretaris DPRD NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH menyebutkan APBD NTB 2018 ditetapkan sebesar Rp 5,255 triliun lebih. Terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 5,230 triliun terdiri dari PAD Rp 1,719 triliun, dana perimbangan Rp 3,281 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 229,7 miliar.

Kemudian belanja daerah direncanakan sebesar Rp 5,255 triliun. Terjadi defisit anggaran sebesar Rp 25,65 miliar. Selanjutnya, pembiayaan daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp 25,650 miliar.

Silpa Rp 25 miliar. Penerimaan kembali Rp 650 juta.

Dan pembiayaan netto Rp 25,650 miliar. (nas)

Kejaksaan Panggil Dua Anggota DPRD NTB Dari Hal. 1 Sebagian sudah lunas. “Kemarin ada dua anggota Dewan yang sudah tidak aktif asal Sumbawa sudah melunasi,” jelasnya.

Akhir tahun ini upaya penagihan untuk pelunasan kerugian negara akan dikebut.

Bagaimana pun juga, kata Hendrik, kerugian ini sudah tercatat dalam temuan BPK dan harus dikembalikan ke kas negara.

Proses penagihan kerugian negara sesuai temuan BPK di Sekretariat DPRD NTB, sebelumnya bertahap hasilnya, berkisar Rp 100 juta, di awal April ini sudah menembus angka Rp 500 juta. “Sampai sekarang jumlahnya terus bertambah, tapi belum signifikan. Tapi persisnya, belum direkap,” ungkapnya.

Dijelaskan, progress penagihan kerugian negara itu masih terus berlangsung. Tahapan demi tahapan dilalui. Mulai dari surat panggilan terhadap anggota Dewan aktif maupun yang sudah purna tugas. Kemudian klarifikasi, lantas disodorkan angka yang menjadi temuan untuk dibayarkan.

Diperkirakan masih akan terus berlanjut karena jumlah

yang harus ditagih mencapai Rp 4,5 miliar, akumulasi dari tahun 2003 – 2013.

Hanya saja diakui, banyak hambatan dihadapi tim. Karena yang mereka cari sebagian besar sudah purna tugas. Apalagi yang tercatat namanya itu ada yang sudah meninggal, sehingga harus diproses melalui ahli warisnya.

Masalah lain yang ditemukan tim Datun, terkait perubahan komposisi di Dewan periode lama, yang dulu disebut Fraksi ABRI. Saat itu banyak dilakukan proses pergantian antar waktu (PAW). Dalam rentang waktu yang cukup lama ini, mereka banyak yang akhirnya pindah domisili. Ini juga bagian dari kesulitan yang dihadapi.

Kendati demikian, koordinasi akan terus dilakukan dengan pihak Pemprov NTB, untuk proses ini. Semua perkembangan akan disampaikan, sesuai dengan kesepakatan melalui MoU yang diteken Gubernur NTB bersama pihak Datun sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). (ars)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengingatkan masyarakat NTB untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini. Gubernur mengungkapkan, jika pada bulan Desember hingga akhir tahun ini cukup rawan. Di mana, intensitas hujan di beberapa tempat cukup tinggi.

Selain itu, adanya perubahan siklon atau badai-badai berdampak terhadap cuaca ekstrem di NTB yang berpengaruh terhadap ketinggian ombak di laut. ‘’Melalui Dinas Perhubungan, kita selalu berkomunikasi dengan seluruh otoritas transportasi, baik darat, laut

dan udara, khususnya laut untuk perubahan iklim,’’ ungkap gubernur di Kantor Gubernur NTB, Senin (4/12).

Selain cuaca ekstrem, NTB, khususnya Pulau Lombok dihadapkan dengan musibah letusan Gunung Agung di Karangasem Bali. Lokasi Gunung Agung yang berdekatan dengan Pulau Lombok atau di timur Pulau Bali berpengaruh besar terhadap dunia transportasi di NTB, khususnya penerbangan.

Gubernur mengaku, penerbangan 90 persen yang menuju NTB dari arah barat, sehingga dampak dari letusan Gunung Agung sangat berdampak. Namun, pihaknya bersyukur dalam beberapa

hari terakhir, penerbangan di Lombok International Airport sudah mulai terlihat normal.

Terhadap situasi yang terjadi ini, ujarnya, Pemprov NTB sudah mulai melakukan mitigasi yang sudah ada standard operating procedure (SOP).

Misalnya, meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bencana yang kemungkinan terjadi. Selain itu, safety first. Artinya, keselamatan yang utama. ‘’Itu sebabnya, mohon perhatian pada kita semua, apapun keputusan dari otoritas bandara maupun pelabuhan dalam waktu tertentu untuk menutup, jadi ikutilah. Jadi keselamatan itu tidak bisa dihargakan dengan apapun,’’

ujarnya mengingatkan.

Selain mitigasi, ujarnya, untuk memastikan dampak terhadap letusan Gunung Agung terhadap pariwisata tidak besar, terutama terhadap kunjungan tidak berpengaruh. Padahal di akhir tahun, ujarnya, kunjungan wisatawan ke NTB adalah high season. Namun, dengan letusan Gunung Agung banyak orang me-reschedule (menjadwalkan ulang) penerbangan ke Bali dan Lombok.

Gubernur mengharapkan tidak ada penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Namun, gubernur tidak menampik, ada potensi terjadi penurunan jumlah wisatawan yang datang karena dampak

letusan Gunung Agung. Untuk itu, pihaknya sudah bersurat pada pelaku pariwisata agar memberikan insentif pada wisatawan yang terkena dampak dari pembatalan penerbangan dan kesulitan melakukan agenda wisatanya. ‘’Kami sudah berkirim surat ke pelaku pariwisata minta supaya diberikan diskon. Kalau bisa di-free-kan lah. Bukan hanya hotel, tapi seluruh bagian yang ada di industri pariwisata itu. Paling tidak minimal dari publish rate, minimal 50 persen diskon terhadap wisatawan yang terkena dampak pembatalan penerbangan.

Ini sebagai simpati dan penghargaan kita terhadap mereka ,’’ ujarnya. (ham)

Gubernur Apresiasi Kinerja PUPR

(Suara NTB/ist)

HADIR - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menghadiri peringatan Hari Bakti PU ke 72 di Halaman Kantor Dinas PUPR NTB, Senin (4/12).

Polda NTB akan Cek Proyek Bawang Putih Sembalun Dari Hal. 1 Dia menambahkan, perkembangan terbaru penyelidikan kasus itu masih seputar klarifikasi sejumlah pihak.

Pekan kemarin, berturut turut dipanggil saksi yang bisa menjelaskan soal sertifikasi bibit dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pihak Balai Karantina soal lolosnya pemeriksaan laboratorium bawang putih itu.

Saksi terkait bibit, sebelumnya sudah dimintai keterangan Kepala Balai Sertifikasi Benih Pertanian Provinsi NTB H. Wardi yang ditanya soal aturan penggunaan produk bibit ke daerah. “Yang kemarin Jumat kita panggil

Balai Karantina Pertanian Mataram,” kata Boyke. Pertanyaan ke Balai Karantina, seputar proses masuknya bibit yang lolos dari pantauan tersebut.

Pengembangan penyelidikan bibit bawang putih Sembalun itu akan terus berjalan bersamaan dengan cek lapangan dan pemeriksaan saksi saksi. Intinya, kata Boyke, semua pihak yang terkait dengan masuknya bibit itu akan dipanggil untuk klarifikasi.

Importir Klaim Panen Berhasil Terpisah, importir bawang putih yang ditanam di Sembalun mengklaim sebagian besar berhasil. Disebutkan

sebesar 70 persen dari 500 orang petani yang terlibat melakukan penanaman terbilang sukses menanam bibit impor asal Taiwan (bukan Cina) tersebut.

Hal ini dijelaskan Koordinator Lapangan PT Karya Tani Semesta (KTS), Yadian pekan lalu bahwa hanya 10 persen rusak dan sisanya masih belum panen.

Diliriknya kasus bawang putih impor ini oleh aparat kepolisian tidak dipersoalkan. Importir mempersilakan penegak hukum untuk mengusut ini karena menjadi tugas dan wewenang aparat. “Kita persilakan karena itu kan kewenangannya,’’ katanya. (ars)

Pemprov Hentikan Reklamasi Ilegal di Lobar Dari Hal. 1 Disebutkan, ada lima titik yang sudah dilakukan reklamasi di wilayah Kecamatan Lembar atau berdekatan dengan lokasi pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Gili Mas Lembar. Saat ini sekitar 4 hektare hutan mangrove dan laut yang direklamasi secara ilegal.Madani mengatakan, tidak ada izin yang dipegang dalam melakukan reklamasi tersebut. Para pengusaha itu hanya baru memegang rekomendasi dari desa dan camat. ‘’Dia belum ngurus.

Ada yang satu hektare, set-

engah hektare. Sekitar empat hektare. Ada beberapa titik yang mengurug hutan mangrove. Ada juga mengurug laut.

Kita setop dan tetap proses hukum karena itu ada unsur pidananya,’’ tegasnya.

Madani menambahkan, kasus reklamasi ilegal itu kini ditangani Polda NTB. Polda sedang menyelidiki dan mencari pihak yang bertanggung jawab terhadap aktivitas reklamasi ilegal tersebut. Menurutnya, reklamasi yang dilakukan tersebut jelas melanggar aturan. Apalagi mengurug hutan mangrove dan laut. Di Jakarta saja, kata Madani,

persoalan reklamasi menjadi ramai meskipun sudah ada kajian-kajian dan izinnya.

Ditanya akan digunakan untuk apa lahan reklamasi itu?

Madani mengatakan kemungkinan para pengusaha maupun perorangan itu akan membuat ruko atau pusat perbelanjaan mengantisipasi pembangunan Pelabuhan Gili Mas. Terhadap persoalan ini, Madani menegaskan Pemprov mengambil langkah tegas menghentikan reklamasi dan mendorong pihak yang terlibat diproses hukum. ‘’Kita dorong diproses hukum. Kemarin turun juga penyidik ke situ,’’ pungkasnya. (nas)

Tiga Direksi PT. LTB Tersangka Dari Hal. 1 Dan, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaiman dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsider. Dengan ancaman minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun penjara. ‘’Masing-masing pasal yang disangkakan juga ada hukuman dendanya juga selain hukuman penjara,’’ jelas Feri.

Dengan penetapan tersangka tersebut, pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap para tersangka.

Untuk menjalani pemeriksaan kembali guna melengkapi berkas perkara yang ada. ‘’Surat pemanggilan terhadap para tersangka sudah kita layangkan. Dan, kita panggil para tersangka untuk datang pada hari Rabu (6/12) besok,’’ imbuhnya.

Pihaknya pun menargetkan berkas perkara kasus tersebut tuntas akhir Bulan Desember ini. Sehingga pada Bulan Januari tahun 2018 mendatang, berkas perkara sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, untuk keperluan proses persidangan.

Disinggung peran masingmasing tersangka serta seluk beluk kasus tersebut, Feri mengaku itu sudah masuk

materi perkara. Sehingga pihaknya belum bisa mengungkapkan ke publik. Hal - hal tersebut baru akan diungkap pada saat persidangan nanti.

Kasi Pidsus Kejari Loteng,Hasan Basri, SH.MH, menambahkan, sebelum menetapkan tersangka pada Kamis (30/11) lalu, pihaknya sudah menggelar ekspose perkara. Dan, dalam ekspose itulah diputuskan siapa saja yang menjadi tersangka. Ekspose sendiri digelar setelah BPK RI menyerahkan hasil audit perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut.

Dengan besaran kerugian negara dilaporkan sebesar Rp 700 juta, dari total Rp 1 miliar investasi pemerintah daerah yang masuk ke PT. LTB. Nilai tersebut merupakan alokasi dana yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan usaha produksi bata ringan. Termasuk di dalamnya biaya pembelian alat cetak bata ringan. ‘’Jadi besaran kerugian negara dihitung total loss (seluruhnya,red) oleh BPK RI. Senilai dana yang digunakan oleh pihak perusahaan untuk membeli mesin cetak bata ringan. Sebagai bagian dari usaha cetak bata ringan,’’ jelasnya.

Kasus dugaan korupsi di perusahaan daerah itu sendiri mulai diselidiki Kejari Lo-

teng pertengahan tahun 2016 lalu. Awal kejanggalan dalam proses pengelolaan dana investasi pemerintah daerah tersebut terungkap setelah Pansus DPRD Loteng membahas laporan kepala daerah atas pelaksanaan APBD Loteng tahun 2015.

Kala itu, Pansus yang di Ketuai anggota Komisi I DPRD Loteng, Suhaimi tidak menemukan adanya laporan soal penggunaan dana investasi pada PT. LTB. Padahal setelah ditelusuri, PT. LTB sudah memulai kegiatan usahanya, dengan memproduksi bata ringan.

Anehnya, kegiatan usaha tersebut tidak dijalankan di Loteng tetapi di wilayah Kota Mataram. Beberapa kecurigaan kemudian muncul dari kegiatan usaha tersebut.

Diantaranya, terkait nilai pembelian mesin cetak bata ringan yang disebut-sebut menghabiskan anggaran sampai Rp 700 juta.

Padahal dipasaran, mesin tersebut hanya seharga sekitar Rp 350 juta. Itu sudah termasuk garansi serta biaya pelatihan bagi operator selama 6 bulan. Hasil pembahasan Pansus DPRD Loteng tersebut langsung menjadi pembicaraan publik. Sampai akhirnya, pihak Kejari Loteng turun tangan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. (kir)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengapresiasi kinerja jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB. Menurut gubernur apresiasi disampaikan, karena berdasarkan penilaiannya para insan PUPR inilah orang-orang yang selama ini bekerja dan mengabdikan diri di garis terdepan untuk membangun infrastruktur di NTB menjadi lebih mantap.

Walaupun sektor prioritas di NTB adalah sektor pertanian dan pariwisata, kata gubernur, namun sesungguhnya bukan hanya dua sektor ini saja yang membutuhkan infrastruktur yang mantap dan kuat. Tetapi semua sektor yang ada membutuhkan infrastruktur. ‘’Seperti sektor pendidikan, kesehatan, sektor ekonomi dalam makna yang luas, sektor pembangunan sosial dan semua sektor lainnya membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal dan kuat,’’ ujarnya saat menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Bakti PU ke-72 tahun 2017 di Halaman Kantor

Dinas PUPR NTB, Senin (4/12).

Gubernur juga secara khusus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para pejabat dan ASN PUPR yang telah purna tugas. Ditegaskannya, atas pelaksanaan pengabdian yang telah diparipurnakan sejak dari pejabat pejabat sebelumnya hingga saat ini, maka infrastrukturinfrstruktur di NTB ini dapat terwujud dengan baik. Gubernur juga berharap kinerja terbaik ini terus dapat ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Sementara Menteri PUPR, Dr. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M. Sc.,dalam sambutan tertulis yang dibacakan Gubernur TGB meminta seluruh jajaran Dinas PU di Indonesia khususnya di NTB untuk mencontohi semangat militansi dan daya juang dari Pahlawan Sapta Taruna dalam menjalankan tugas. Terutama untuk meningkatkan dan menuntaskan pembangunan infrastruktur, guna mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. (r)

Ribuan Penumpang Terdampak Dari Hal. 1 Ada yang bukan cancel, karena ada yang re-schedule ada juga yang refund,” kata General Manager LIA I Gusti Ngurah Ardita, di Mataram.

Ia menyebutkan angka itu merupakan data yang masuk hingga Minggu (4/12). Ia mengatakan bahwa itu merupakan dampak dari sistem buka tutup yang dilakukan manajemen LIA akibat erupsi Gunung Agung.

Sebab prioritas utama adalah keselamatan dan kenyamanan calon penumpang yang akan terbang dari dan ke LIA. ‘’Karena memang yang kita utamakan itu adalah keselamatan semua orang. Jadi kita juga pantau kondisinya setiap enam jam,’’ ujarnya.

Diketahui bhawa maskapai penerbangan Silk Air mengalami pembatalan penerbangan sebanyak dua penerbangan.

Sementara AirAsia sebanyak 13 penerbangan dan beberapa

maskapai penerbangan lainnya yang melakukan pembatalan karena penutupan LIA. Khusus AirAsia, jumlah penumpang yang terdampak sebanyak 4.800 orang. ‘’Tentu ini sangat membuat kami gelisah. Karena bagaimanapun banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke Lombok dan membatalkan kunjungannya,’’ ujarnya.

Kendati demikian, hingga berita ini ditulis kondisi LIA berangasur normal. Sejumlah maskapai penerbangan telah melakukan aktivitas seperti biasa dan melayani pelanggan dengan normal. Penumpang yang sebelumnya mendapat penundaan kini sudah dapat menikmati fasilitas dari berbagai maskapai penerbangan yang ada di LIA. ‘’Kita patut bersyukur karena saat ini penerbangan sudah normal. Kami tentu saja berharap semua bisa menikmati penerbangannya, baik yang dari maupun ke LIA,’’ ujarnya. (lin)

Ratusan KK Terdampak Banjir Rob Dari Hal. 1 Sementara terkait pengungsi, kebutuhan mendesak saat ini seperti tenda pengungsi dan logistik. Pihaknya pun membantu pengungsi dengan distribusi bantuan yang dibutuhkan.

Sementara Kepala BPBD KSB Ir. Lalu Muhammad Azhar dalam laporannya menyebutkan, banjir rob juga terjadi Minggu malam sekitar pukul 22.00 Wita sampai pukul 24.00 Wita. Banjir melanda wilayah pesisir di Desa Kertasari dan Desa Labuan Lalar Kecamatan Taliwang. ‘’Untuk Desa Kertasari, banjir rob hanya menggenangi sekitar pekarangan warga setinggi 10 cm dengan jumlah KK yang terdampak sekitar 70 kk.

Sementara di Desa Labuan Lalar menggenangi sekitar 15 rumah warga setinggi 10 cm,’’ sebutnya.

Akibat kejadian itu, pihaknya mendata kerugian.

Data sementara kerugian yang diderita oleh warga masyarakat di Desa Kertasari di antaranya, bibit ikan bandeng sebanyak 70 000 ekor untuk 14 petak tambak, rumput laut basah sekitar 60 ton, satu buah sampan kayu hanyut.

Sementara di Desa Labuan Lalar tidak terdapat kerugian jiwa maupun harta. Tindakan yang dilakukan pihaknya, mengimbau masyarakat di wilayah pesisir agar tetap waspada untuk beberapa hari ke depan. Mereka juga berkoordinasi dengan TNI dan Polri dan serta SKPD teknis. ‘’Masyarakat diminta segera memberikan laporan kepa-

da BPBD bila ada kejadian.

Karena diperkirakan banjir rob masih akan terjadi dalam kurun waktu tiga malam ke depan,’’ jelasnya.

Apa itu fenomena supermoon? Pihak Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Mataram menjelaskan, banjir rob juga dikenal sebagai banjir genangan. Sering melanda atau sering terjadi di daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut. Ini disebabkan meluapnya air laut yang sampai ke daratan.

Adapun karakteristik atau ciri- ciri banjir rob antara lain, terjadi pada saat air laut sedang pasang. Warna air tidak terlalu keruh, tidak selalu terjadi pada saat musim penghujan tiba. Biasanya terjadi pada daerah yang mempunyai wilayah dataran lebih rendah daripada laut.

Sedangkan beberapa faktor yang menyebabkan banjir rob antara lain, pemanasan global, pemanfaatan air tanah secara berlebihan. Pembabatan hutan mangrove atau hutan bakau, keadaan topografi suatu wilayah. Adanya fenomena penurunan muka tanah, perubahan penggunaan tanah rawa, situ, sawah, dan lainnya, serta penyempitan bantaran sungai. ‘’Sedangkan supermoon terjadi ketika orbit bulan dan matahari sebaris dengan bumi. Dampak dari supermoon yakni air laut akan menjadi pasang. Banjir rob bisa diperparah saat bulan berada pada posisi terdekat dengan bumi, dikenal dengan perigee,” paparnya. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 5 Desember 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kawasaki Luncurkan Motor Gaya Klasik dan Modern Sekaligus Mataram (Suara NTB) Kawasaki tak pernah berhenti berinovasi. Dua produk baru dimunculkan, masing-masing mengusung genre yang kontradiktif. Tetapi menjawab kebutuhan berkendara segala zaman.

Dua produk teranyar ini tak lain adalah Kawasaki New Ninja 250 dan Kawasaki W175 yang merupakan pioner motor retro di kelasnya. Keduanya telah resmi di pasarkan di Mataram (NTB). Wujud dua jenis produk terbaru Kawasaki ini diperkenalkan kepada komunitas dan stakeholders di Kawasaki Duta Intika Mataram, Senin (4/12).

New Ninja 250, memboyong mesin berkapasitas 249 cc yang mengalami pengembangan dari segi performa yang lebih baik dan bobot yang ringan dibandingkan

sebelumnya.

Menghasilkan tenaga maksimum 28,5 kW (39PS)/12,500 Rpm, desain cover baru yang mengalirkan udara panas ke lubang pembuangan di fairing, chassis yang lebih ringan, suspensi depan lebih besar, piringan rem yang menggunakan metode semi petal, lampu LED di Headlamp dan Tail lamp, serta ruang kendali dilengkapi dengan speedometer dengan desain berkelas.

Tersedia 3 varian warna standar, 2 varian special edition dan 2 versi ABS SE. Harga OTR Lombok untuk varian standar Rp 69.980.000 dan varian special edition Rp 73.150.000. Selanjutnya harga OTR Lombok varian ABS Special Edition adalah Rp 79.420.000. Sekali lagi Kawasaki menjadi Pioneer untuk peng-

gunaan metode MDP (Magnetic Design Paint) di mana teknologi ini memberikan efek 3D pada fairing anda. Untuk tipe ABS Special Edition MDP ini dilabel Rp. 79.990.000 (OTR Lombok).

Sementara Kawasaki W175 mengadopsi gaya British naked motorcycles, W175 dirancang khusus untuk menyesuaikan gaya hidup pria masa kini. W175 menghadirkan pengalaman special dalam berkendara untuk para gentleman dengan mengusung tema Absolute Respect.

Kawasaki W175 merupakan model terbarudari W series yang telah berkembang di pasar Asia, Eropa, maupun Amerika selama lebih dari 50 tahun. Selain W175, Kawasaki juga merilis ulang Estrella dengan nama Kawasaki W250.

Dengan kehadiran keduanya di In-

Rem depan berdiameter 220mm, roda 17 inch, serta desain velg yang berkelas membuat penampilan Kawasaki W175 semakin sesuai dengan citra seorang gentleman Hadir dalam dua versi, Kawasaki menyediakan versi standar dengan warna Pearl Crystal White dan harga OTR Lombok Rp 33.510.000,. Sementara versi Spe-

Risma menunjukkan Kawasaki W175 dan New Ninja 250 donesia, Kawasaki W Series semakin memantapkan diri sebagai seri motor retro yang karismatik dan penuh respect. Mengangkat kualitas mesin dan performa unggulan berkapasitas 177cc single.

Kerangka mesin yang kokoh, kuat, dan tahan lama semakin meneguhkan karakter W175 sebagai motor retro yang berkelas dan gentleman. Dilengkapi dengan karburator Mikuni VM24 yang berkontribusi dalam penggunaan torsi rendah dan sedang, menjadikannya hemat bahan

bakar dan rendah emisi.

Dengan telescopic fork boots dan shock breaker, lampu depan multi-reflector, speedometer analog, serta tangki bahan bakar berbentuk teardrop, W175 benar-benar mencerminkan citra motor klasik British yang sempurna untuk berkendara dengan Absolute Respect.

Tampilan khas motor klasik British tahun 1950-an juga disempurnakan dengan knalpot bergaya peashooter dan pipa header berbentuk lengkung.

cial Edition (SE)hadir dengan warna dan grafis autentik serta tambahan perangkat dan aksesoris special untuk citra yang lebih berkelas. Versi SE tersedia dalam pilihan warna yang lebih beragam, yaitu Metallic Spark Black, Metallic Matte Covert Green, dan New Silver. Versi SE ini dapat Anda peroleh dengan harga OTR Lombok Rp 34.480.000. (bul/*)