HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 5 NOVEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 198 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Terancam Putus, Gubernur Perintahkan Jalan di Pusuk Segera Ditangani Mataram (Suara NTB) Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP menyatakan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera memperbaiki talud jalan provinsi di Pusuk , Kabupaten Lombok Utara (KLU). Jika dibiarkan berlarut-larut, jalan provinsi yang menghubungkan Lombok Barat (Lobar) dengan KLU tersebut terancam putus. ‘’Saya tak mau berdebat soal administrasi. Yang ingin
saya sampaikan, Pak Gubernur sudah memerintahkan, (perbaikan jalan) ini kewajiban provinsi dan harus diselesaikan,’’ kata Ridwan dikonfirmasi usai memanggil Dinas PUPR NTB di ruang kerjanya, Senin (4/11) siang. Ia mengatakan, jalan Pusuk KLU terancam putus jika tidak segera ditangani. Apalagi sekarang sudah mulai turun hujan. ‘’Kita tak usah berdebat soal tanggal kejadian. Kita cepat selesaikan. Apa yang harus dipenuhi administrasinya supaya tidak salah,’’ ujarnya. Bersambung ke hal 15
Warga Tolak Proyek Irigasi Tetes Mataram (Suara NTB) Sebagian warga di Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), menolak keberadaan proyek instalasi air senilai Rp19 miliar. Proyek dari Dinas Pertanian Provinsi NTB tersebut dihajatkan untuk mengatasi kekeringan lahan pertanian, khususnya saat kemarau. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi NTB bersama Inspektorat Provinsi NTB sedang mengurai masalah ini agar tidak jadi hambatan. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
TINJAU - Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi saat meninjau lokasi jalan provinsi di Pusuk KLU yang longsor.
(Suara NTB/ist)
JEBOL - Badan jalan provinsi di daerah Pusuk, KLU yang terancam putus karena talud jebol.
Kejaksaan Buka Lowongan 5.023 CPNS dan Jaksa
TO K O H Bahan Evaluasi Serius PROSES pemadaman kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok, Lombok Barat, resmi ditutup. Hal tersebut ditandai dengan apel penutupan yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, Senin (4/11) tepat di bekas lokasi kebakaran. Dengan berakhirnya proses tersebut, Iswandi sekaligus membubarkan tim cepat tanggap yang dibentuk Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc melalui Keputusan Gubernur Nomor 364/767/2019 tentang pembentukan tim operasi penganggulangan kebakaran pada 18 Oktober yang lalu. Bersambung ke hal 15 H. Iswandi
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/bay)
Dorna Memilih The Mandalika BUPATI Lombok Tengah (Loteng) H.M. Suhaili FT, mengaku kalau banyak daerah di Indonesia yang sangat berminat menggelar event balap dunia MotoGP. Namun pihak Dorna selaku pemegang hak lisensi penyelenggaraan MotoGP sudah menetapkan kawasan The Mandalika sebagai lokasi gelaran MotoGP mulai tahun 2021 mendatang. Keputusan yang tidak bisa diganggu gugat ataupun diubah oleh pihak manapun. Demikian ditegaskan H.M.Suhaili FT, menanggapi isu pemindahan lokasi gelaran MotoGP ke Jawa Timur (Jatim) oleh Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) RI, Zainudin Amali melalui media online, Senin (4/11) kemarin. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Kejaksaan RI membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan jaksa. Untuk tahun 2019, dibuka lowongan untuk 5.023 orang, menjadi rekor terbanyak di Kejaksaan. Besarnya kebutuhan itu karena terbatasnya jumlah pegawai di Kejaksaan, baik tingkat Kejati sampai Kejari. Formasi yang dibuka untuk kualifikasi pendidikan SMA sederajat, Diploma III sejumlah jurusan, kemudian S1 untuk jurusan fakultas hukum dan jurusan umum. ‘’Ini kesempatan bagi generasi muda NTB untuk berkarir di Kejaksaan. Siapkan diri Anda, untuk mencoba formasi yang sudah disediakan,’’ ujar Kajati NTB Arif, SH.,MM kepada Suara NTB Senin (4/11). Kajati menjamin, proses seleksi pegawai administrasi dan Jaksa ini berlangsung transparan dan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Diakui Kajati bahwa sepengetahuannya, ini merupakan lowongan terbesar di jajaran Korps Adhyaksa. Tidak terlepas dari besarnya kebutuhan tenaga pegawai dan Jaksa. Karena setiap jajaran di Kejari sampai
Kejati, termasuk Kejati NTB, merasakan kekurangan pegawai bagian administrasi. Asisten Bidang Pembinaan (Asbin) Kejati NTB Prayono, SH.,MH menambahkan, selain transparan, penerimaan ini juga berlangsung terbuka untuk semua kalangan karena bisa diakses secara nasional. ‘’Proses pendaftaran bisa melalui online di situs https:// rekrutmen.kejaksaan.go.id/” jelasnya. Adapun formasi yang dimaksud adalah, Jaksa Ahli pertama S1 Sarjana Hukum 986 orang, pengelola data perkara dan putusan untuk DIII Perkantoran, Komputer, Administrasi, Pemerintahan, Manajemen, Sekretaris, Komunikasi sebanyak 569 orang. Pranata Barang Bukti untuk DIII Administrasi, Komputer, Perkantoran, Manajemen, Sekretaris untuk 720 orang. Kemudian Pengawal Tahanan untuk SLTA/SMA sederajat 1000 orang,
(Suara NTB/ars)
Kajati NTB Arif (kanan) dan Asbin, Prayono Pengemudi Pengawal Tahanan SLTA/ SMA Sederajat 1000 orang. Selanjutnya, Pranata Komputer S1 Komputer, Tehnik Informatika, Sistem Informasi sebanyak 533 orang. Auditor Pertama untuk S1 Ekonomi dan S1 Akutansi 130 orang. Arsiparis Pelaksana untuk DIII Kerasipan sebanyak 137 orang.
Menurut Asbin, selebihnya adalah dokter spesialis berbagai penyakit, termasuk apoteker dan bidan. Sehingga jumlah total kebutuhan pegawai dan jaksa adalah 5.203 orang se Indonesia. Menurut rencana, kran pendaftaran online akan dibuka mulai 11 November mendatang. (ars)
Sayangkan Pernyataan Menpora
Berpeluang Masuk Kalender Event Nasional
Penonton Terkesan Pagelaran Festival Senggigi Sunset Jazz Kombinasi sempurna antara indahnya panorama pantai saat senja sambil menikmati alunan musik jazz, kembali ditawarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Dipadukan dengan konsep unik yang ditampilkan pada event tahunan Pemkab Lobar ini sukses memukau penonton. MELALUI gelaran Senggigi Sunset Jazz (SSJ) 2019, pengunjung disuguhi penampilan sederet bintang ternama. Ada diva Indonesia Ruth Sahanaya, Tompi dan Raisa serta Youtu-
ber asal Lombok Tami Aulia. Tidak ketinggalan musisi lokal dan penampilan Gendang Beleq juga meriahkan event tahunan Pemkab Lobar. Bersambung ke hal 16
(Suara NTB/dok)
H.M.Suhaili FT
(Suara NTB/Humas Lobar)
FOTO BERSAMA - Ruth Sahanaya, foto bersama Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah, Bupati Lobar, H.Fauzan Khalid, Wabup Lobar, Hj.Sumiatun dan yang lainnya dalam Festival Senggigi Sunset Jazz (SSJ) 2019, Minggu (3/11).
Pemprov Pastikan Gelaran MotoGP Mandalika Tak Dipindah Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) memastikan gelaran MotoGP 2021 tetap dilaksanakan di Sirkuit Mandalika. ITDC dan Pemprov menyayangkan pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali di media yang menyatakan MotoGP 2021 bisa saja dipindah ke Jawa Timur (Jatim). ‘’Menpora bicara tanpa data dan bicara dengan informasi yang terbatas. Dia juga mengaku belum ke KEK Mandalika. Sebentar lagi paling dia akan luruskan ucapannya dan minta maaf karena disentil Presiden,’’ kata Komisaris ITDC, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin (4/ 11) siang. Gita menyayangkan, statemen yang diungkapkan Menpora. Karena berbicara tanpa data dan in-
formasi yang valid. Ia mengatakan, statemen Menpora melukai perasaan dan harapan daerah lain. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB ini menegaskan, jaminan soal pelaksanaan MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika. Dorna, sebagai penyelenggara masih sangat antusias. Begitu juga Presiden Joko Widodo (Jokowi), masih sangat bersemangat penyelenggaraan MotoGP di KEK Mandalika. Hal senada dikatakan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP. Ia menegaskan, MotoGP 2021 tak akan dipindah ke daerah lain. MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika akan digelar sesuai rencana. ‘’Penetapan MotoGP di Lombok ini penetapan Presiden. Dan itu sudah ada MoU antara ITDC, Dorna dan Menpora. Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Selasa, 5 November 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
Kantor Walikota akan Dibangun Lima Lantai UMKM Harus Tetap Hidup BEBERAPA usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kecamatan Selaparang akan tetap dihidupkan. Dengan melakukan pendataan dan identifikasi jumlah dan jenis UMKM yang tersebar, pihak kecamatan sedang mencari solusi agar semua UMKM tetap hidup. Camat Selaparang, Sudirman menegaskan, UMKM di Kecamatan Selaparang Mataram harus harus tetap hidup. “Langkah untuk menghidupkannya kita akan undang Dewan dan beberapa OPD terkait, mari sama-sama memberikan dukungan kepada UMKM kita,” katanya kepada Suara NTB, Senin (4/11). Sudirman menjelaskan, pihak kecamatan bersama teman-teman di Pemkot Mataram tengah berusaha selalu memikirkan tentang kebangkitan UMKM di Mataram khususnya kecamatan Selaparang. Kata dia, jangan ada UMKM yang mati di tengah jalan. “Untuk UMKM di Selaparang itu menyebar, ada yang di Rembiga sudah karuan, ada juga di Gegutu Timur. Kebayakan UMKM kita variatif di sana, ada yang menjahit. Ada juga yang membudidaya, memahat, membuat anyaman kursi dan banyak bentuk lainnya,” katanya. Begitupun di tempat lain di kecamatan Selaparang, lanjut Sudirman, beberapa lokasi seperti di lingkungan Monjok Culik, bahkan hampir semua lingkungan di kecamatan Selaparang terdapat UMKM. “Selama ini kita belum tahu program OPD kita seperti apa. Dan apa-apa yang di-support dari program itu. Khusus kami di kecamatan bersama teman-teman kita, UMKM tidak boleh mati dan apalagi dibekukan,” terangnya. “Karena itu kan pondasi dasar dari masyarakat kita untuk bisa mensejahterakan dirinya lewat UMKM tadi. Kita akan mengaktifkan kembali. Sekarang melalui dana kelurahan ada namanya pemberdayaan masyarakat, untuk mengembangkan UMKM itu juga termasuk ke dalam penggunanaan dana pemberdayaan masyarakat yang lewat dana kelurahan itu tadi,” paparnya. Pihak kecamatan kata Sudirman, sedang dalam tahap pencarian form dari tim anggaran di kecamanata dan kelurahan untuk mengaktifkan UMKM tersebut. Yang jelas, kata dia, UMKM tidak boleh mati. “Sebagai OPD untuk kelurahan, pihak kecamatan tetap memberikan support lewat dana kelurahan, kita akan data dan identifikasi, berapa UMKM yang sudah jalan. Yang baru ada, kita support biar bisa terus berjalan. Bagi baru membangun, kita akan bangun Sudirman terus,” tutupnya. (viq)
Mataram (Suara NTB) Dinas PUPR Kota Mataram, akhirnya menyampaikan penjelasan teknis atas DED (Detail Engineering Design) pembangunan Kantor Walikota Mataram sesuai permintaan Banggar (Badan Anggaran) di DPRD Kota Mataram, Senin (4/11). Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Miftahurrahman, mengungkapkan alasan mendasar mengapa Kantor Walikota harus dipindahkan. Kantor Walikota sudah berusia 27 tahun, tentu kekuatan konstruksi bangunan juga sudah berkurang. Kalau akan terus digunakan, gedung itu harus ada pengurangan beban orang-orang yang bekerja di sana. Selain itu, lokasi kantor Walikota saat ini kerap menimbulkan kemacetan karena tidak representatif. Miftah menjelaskan, di lingkar selatan, Pemkot Mataram telah menyiapkan lahan seluas 4,03 hektar. Di lokasi itulah akan dibangun Kantor Walikota Mataram dengan view menghadap langsung ke monumen Mataram metro dan gerbang tembolak. Dengan anggaran tidak kurang dari Rp136 miliar, kantor Walikota akan dibangun lima lantai.
Di mana ruang kerja Walikota berada di lantai 3, pusat data di lantai 4, Wakil Walikota, Sekda serta sejumlah bagian akan menempati lantai 2. Mengingat daerah ini rawan gempa, kantor Walikota, bangunan utama dibangun dua lantai, sedangkan lantai 3 hingga lima, tidak seluas lantai 1 dan 2. Namun demikian, kantor Walikota yang baru nantinya akan dilengkapi lift dan mall pelayanan publik. Mengenai lahan parkir berikut tempat apel yang selama ini sangat terbatas, pada kantor baru, Miftah memastikan tersedia lahan parkir yang luas dan juga sangat representatif untuk kegiatan apel. Di sana juga disiapkan aula berkapasitas 500 orang.
Menanggapi penjelasan Kadis PUPR, sejumlah anggota Banggar memberikan saran dan masukkan. IGB Hari Sudana Putra, SE., meminta selain menyediakan masjid, kantor Walikota Mataram yang baru juga menyiapkan tempat bagi umat Hindu untuk melaksanakan persembahyangan di sana. ‘’Kalau masih ada space, kita minta difasilitasi juga untuk kegiatan olahraga. Karena kita ingin mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga supaya masyarakat menjadi sehat,’’ katanya. Anggota Banggar Abd Rachman mengingatkan pembangunan Kantor Walikota Mataram jangan melupakan bahwa daerah ini rawan gempa, sehingga ketahanan konstruksi terhadap gempa
(Suara NTB/fit)
DED - Kepala Dinas PUPR, Miftahurrahman mempresentasikan DED pembangunan Kantor Walikota Mataram di DPRD Kota Mataram, Senin (4/11). harus betul-betul diperhatikan. Se- mubazir,’’ sarannya. Anggota Banggar I Gede Wismentara itu, anggota Banggar M. Luhur Pribadi mengingatkan, ka- ka, S.Pt., justru melihat desain lau jumlah pegawai yang akan me- kantor Walikota Mataram sepernempati Kantor Walikota Mat- ti gedung putih yang ada di Ameriaram harus disesuaikan. ‘’Kalau ka Serikat. ‘’Harusnya di sana dipegawai tidak sampai 500, tidak masukkan juga ciri khas Kota perlu dibangun terlalu besar su- Mataram seperti lumbung dan paya tidak ada ruangan yang lain sebagainya,’’ ucapnya. (fit)
(Suara NTB/viq)
(Suara NTB/viq)
PENUKARAN SAMPAH – Dua orang wanita paruh baya sedang memilah sampah di UD Bintang Sejahtera, jalan lingkar selatan, Kecamatan Sekarbela, Senin (4/11). UD Bintang Sejahtera merupakan lembaga jasa kelola sampah yang memberikan penukaran sampah menjadi emas dan uang. UD Bintang Sejahtera sudah bekerjasama dengan 130 bank sampah di seluruh NTB. Masyarakat dapat menukar sampah dengan uang di sini.
Laporkan Oknum Lakukan Pungli SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., menyayangkan masih rawannya sekolah-sekolah di Mataram terhadap dugaan praktik pungli (pungutan liar). Padahal, setiap kegiatan yang akan dilakukan di sekolah, sejatinya sudah memiliki anggaran yang jelas. Erna menegaskan, sekolah tidak dibenarkan melakukan pungutan kepada siswa dengan dalih apapun. Dia mempersilahkan kepada siswa atau orang tua siswa melaporkan dugaan pungutan liar yang menimpa mereka ke komisi yang membidangi masalah pendidikan ini. ‘’Laporkan kepada kami dan kami akan minta Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pungli,’’ ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD kota Mataram ini. Namun demikian, tindakan tegas terhadap oknum yang disangka melakukan pungli, lanjut Erna, tentu ada tahapannya. ‘’Ya diberi peringatan dulu oknum yang melakukan pungli itu. Kalau masih tidak mau mengindahkan, harus diberi sanksi,’’ pintanya. Sanksi tersebut, katanya, dengan melaporkan oknum bersangkutan kepada aparat penegak hukum. Pada bagian lain, anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini lebih setuju manakala pihak sekolah kekurangan anggaran, hal itu dikomunikasikan dengan dewan, khususnya di komisi IV. ‘’Jika kekurangan anggaran, laporkan kepada kami, bukan melakukan pungli kepada anak-anak. Yang jelas, kita akan arahkan anggaran itu ke Dinas Pendidikan.,’’ demikian Erna. Seperti diketahui, semua sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SD-SMP) di Mataram masih rawan pungutan bermodus baru. Modus baru di tataran pendidikan dapat merugikan masyarakat (orang tua siswa). Ombudsman RI menerima laporan tertinggi adanya pungli di lingkungan pendidikan. Selain pungli, juga adanya maladministrasi yang dilakukan pihak sekolah dalam pungutan-pungutan yang dilakukan menggunakan asas kekuasaan. Pada pasal 12 huruf e UU. No 20 tahun 2001, pada tingkat SD dan SMP, pihak sekolah tidak boleh mengambil pungutan dalam bentuk apapun. Baik berupa pembelian buku LKS (lembar kerja siswa) dan pembayaran iuran lainnya. Dari tahun 2018 laporan pungli menurut data Ombudsman ialah laporan tertinggi pada bidang pendidikan. Padahal Kemendikbud sudah menyatakan tidak boleh sekolah memungut pembayaran apapun keNyayu Ernawati pada siswa. (fit)
Pembangunan Graha Paripurna DPRD Ditunda Mataram (Suara NTB) Rencana pembangunan Graha Paripurna untuk DPRD Kota Mataram ditunda. Penundaan itu dikarenakan masih banyak pembangunan lain yang lebih urgen di Mataram untuk diperhatikan seperti pelayanan kesehatan dan lainnya. Ketua DPRD kota Mataram, H. Didi Sumardi, Senin (4/11) menyampaikan, DPRD kota Mataram sudah mengambil keputusan pada pembahasan KUA-PPAS Kota Mataram, bahwa pembangunan gedung di
Lingkar Selatan ditunda hingga tahun 2020 mendatang. Penundaan tersebut merupakan kesepakatan bersama anggota DPRD kota Mataram dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). “Kita sudah mengambil keputusan. Apapun kondisinya, bagaimana pun keadaannya, pembangunan gedung Graha Paripurna positif dipending,” katanya. Didi menerangkan, semua aspirasi masyarakat menjadi rujukan pada rencana pembangunan gedung Graha Paripurnah tersebut. Rencananya, pemban-
gunan gedung dimaksud akan menelan biaya Rp42 miliar, dengan alokasi anggaran tahap I sebesar Rp20 miliar. DPRD kota Mataram telah mempertimbangkan secara teknis semua persyaratan teknis dan kesiapan dalam tahap pembangunan gedung Graha Paripurna ini. DPRD kota Mataram juga berusaha mempertemukan kepentingan legislatif dan kepentingan masyarakat. “Setelah kita dalami semuanya, dari semua persyaratan teknis, kesiapan-kesiapannya, per-
timbangan juga bagaimana harus mempertemukan kebijakan antara yang kita ambil dengan aspirasi masyarakat, intinya, aspirasi masyarakat itu harus banyak menangani kepentingan masyarakat,” jelas Didi. Lanjut Didi, DPRD kota Mataram menilai ada banyak problem di tengah masyarkat yang harus ditangani. “Banyak hal-hal yang perlu ditangani (di tengah masyarakat), Saya kira terlalu banyak (problem masyarakat). Maka jalan tengahnya kita harus relakan penundaan pemban-
Pansel Enam Jabatan
Pemkot Segera Bersurat ke KASN Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram segera bersurat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta rekomendasi seleksi enam jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Persyaratan administrasi perlu dipersiapkan sebelum mengumumkan lelang jabatan secara terbuka. Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kota Mataram yang juga Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menyampaikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sedang mempersiapkan persyaratan administrasi berupa analisis jabatan, evaluasi kinerja serta jabatan. Persyaratan ini dilampirkan untuk meminta rekomendasi ke KASN untuk pelaksanaan lelang jabatan. “Masih dipersiapkan dulu. Ndak bisa langsung bersurat begitu saja,” kata Evi ditemui, Senin (4/11).
Enam jabatan yang bakal dilelang adalah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang ditinggalkan Irwan Rahadi mengisi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tiga jabatan lainnya menunggu kosong akhir Desember nantinya yakni Kepala Dinas Pariwisata, Staf Ahli serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Khusus jabatan Kasat Pol PP kata Evi, sejauh ini belum menerima atau melihat surat keputusan (SK) dari Badan Kepegawaian Negara maupun Kementerian Dalam Negeri terkait keputusan diterima atau tidaknya Kasat Pol PP, Bayu Pancapati, sebagai pegawai pusat. “Kalau SK Bayu sampai sekarang saya belum lihat,” akunya. Proses lelang jabatan dilaksan-
akan secara terbuka seperti tahun – tahun sebelumnya. Namun demikian, pendaftaran baru bisa dibuka setelah menerima rekomendasi dari KASN. Dari hasil pergeseran pekan kemarin kata Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati ditemui sebelumnya akan dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipi Negara. Laporan mutasi akan dilengkapi dengan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja. “Kita lengkapi administrasi dulu. Karena banyak yang harus kita persiapkan untuk diserahkan ke KASN,” kata Nelly. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pansel akan diisi terlebih dahulu mana yang sebelumnya kosong. Sedangkan, tiga jabatan yang masih terisi menunggu pejabat sebelumnya purnatugas dan berubah status menjadi pegawai pusat. (cem)
(Suara NTB/dok)
Serapan Anggaran 10 OPD Masuk Zona Kuning Mataram (Suara NTB) Sebanyak sepuluh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Mataram masuk zona kuning serapan fisik dan keuangan di triwulan ketiga. Serapan rata – rata di bawah 60 persen. Intervensi dilakukan untuk mempercepat progres pekerjaan. Hasil monitoring dan evaluasi LKPP, struktur anggaran Pemkot Mataram di tahun 2019 sejumlah Rp1.446.318.322.600. Belanja tidak langsung Rp587,56 miliar. Dari belanja tidak langsung peruntukan belanja pegawai Rp536,92 miliar dan non pegawai Rp50,64 miliar. Sedangkan, belanja langsung Rp858,76 miliar. Untuk pegawai Rp90,71 miliar dan non pegawai Rp768,04 miliar. Dan belanja modal Rp322,94 mil-
iar dan belanja barang dan jasa Rp445,10 miliar. Pada posisi triwulan ketiga, serapan fisik baru mencapai 59,55 persen dari target 80 persen. Sementara, realisasi keuangan 52,49 persen dari target 74,11 persen. Dari sepuluh OPD yang masuk zona kuning disampaikan Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/11), paling rendah ada Dinas Pariwisata dengan posisi 47 persen. Hal ini disebabkan pekerjaan fisik yakni lapak kuliner di eks Pelabuhan Ampenan dengan pagu anggaran Rp3,6 miliar belum melampui target. “Tidak ada yang masuk zona merah. Alhamdullilah, semua melampui target,” tandasnya. Tidak disebutkan kembali
OPD mana yang serapan fisik maupun keuangannya di bawah 60 persen. Mahmuddin menyebutkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada triwulan kedua realisasi 20 persen justru mencapai 60 persen lebih di triwulan ketiga. Untuk OPD yang di bawah 10 persen, sambungnya, Pemkot Mataram mengintervensi dengan mendorong percepatan pengerjaan proyek. Akan tetapi, salah satu pekerjaan deviasinya mencapai 43 persen yakni Pasar ACC. Rekanan masih diberikan kesempatan untuk mengejar keterlambatan. “Kita rapat dengan OPD. Yang di bawah 60 persen kita intervensi,” tambahnya. Rata – rata pekerjaan konstruksi bawah telah selesai di sejumlah OPD. Tinggal
pengerjaan bagian atas atau tahap finishing saja. Mantan Kadis Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat optimis di triwulan terakhir atau keempat serapan fisik mencapai 100 persen. (cem)
(Suara NTB/cem)
RAMPUNG - Proyek lanjutan gedung BKPSDM Kota Mataram di Kompleks Perkantoran Lingkar Selatan telah rampung dikerjakan oleh rekanan. Serapan fisik dan keuangan di triwulan ketiga 10 OPD masuk zona kuning.
gunan gedung Graha Paripurna ini,” tegasnya. “Pembangunan gedung Graha Paripurna memang kan ada di (Sekretariat) DPRD kota Mataram. Jadi kami di DPRD harus relakan penundaan itu,” katanya. Selain itu kata Didi, untuk pembangunan kantor Walikota baru di Lingkar Selatan akan ditentukan dalam rapat pembahasan KUA-PPAS. Namun, sampai menjelang Senin sore kemarin, rapat di Kantor DPRD kota Mataram ditunda sampai Selasa hari ini. (viq)
Rp40 Miliar Dana RTG Mengendap Mataram (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota mataram terus memverifikasi data anomali penerima bantuan rumah tahan gempa (RTG) di Kota Mataram. Dari Rp87 miliar, tersisa Rp 40 miliar lebih dana menganggur atau mengendap di rekening. Anomali data ditemukan tim di lapangan berupa nama penerima ganda atau administrasi kependudukannya. Permasalahan ini harus diklarifikasi kembali di lapangan. Sepenuhnya data ganda disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen yang juga Sekretaris BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzaki sepenuhnya diketahui kepala lingkungan dan ketua rukun tetangga setempat. Pihaknya menerima berdasarkan usulan dari kelurahan. “Kalau memang betul kondisinya begitu kan kita terima,” kata Muzaki ditemui, Senin (4/11). Catatan Inspektorat sebelumnya Rp87 miliar dana bantuan bagi korban gempa menganggur. Setelah proses klarifikasi dan verifikasi di lapangan tersisa sekitar Rp40 miliar yang masuk berada di rekening BPBD. Dana ini akan dilaporkan kembali ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Rencananya, hari ini (kemarin, red) hasil verifikasi terhadap data ganda dikirim ke pemerintah pusat. Karena, temuan di lapangan sebanyak 22 buku tabungan yang ganda. Penerima bantuan akan dicoret dan kemungkinan akan dialihkan ke penerima lainnya. “Kenapa tidak pernah diambil buku tabungan karena ada yang ganda,” tandasnya. Sisa dana Rp40 miliar di rekening nantinya diusulkan dipakai kembali menangani rumah – rumah yang belum diakomodir atau masuk dalam surat keputusan. BPBD sambung Zaki, terus berpacu dengan waktu untuk menuntaskan pekerjaan rumah tahan gempa baik rusak berat, sedang dan ringan. Secara progres untuk rumah rusak berat hampir mendekati finishing dan tinggal membuat laporan penggunaan dana. Skenario mempercepat penyelesaian LPJ dengan memilah mana rumah tuntas 100 persen. Karena, beberapa rumah ada masih rampung 70 – 80 persen. “Kita pilah dulu mana yang rampung 100 persen. Karena, satu kelompok ada yang baru mencapai 70 -80 persen,” jelasnya. Dalam penyusunan LPJ kata dia, tidak semua kelompok mampu melaporkan atau menyusun laporan penggunaan dana mereka. Sebagian warga enggan mengurus LPJ padahal rumahnya sudah ditempati. Walaupun dengan kondisi demikian, pihaknya membuat tim untuk mencoba memecah kebuntuan tersebut. Sambil secara palarel menyelesaikan item per item pekerjaan. “Kita bekerja dulu sambil pararel menyelesaikan persoalan di lapangan,” demikian kata Jack sapaan akrabnya. (cem)
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Selasa, 5 November 2019
Pemprov Desak Bulog ”Buka Gudang”
Harga Naik, Stok Daging dan Ayam Surplus
Hj. Budi Septiani (Suara NTB/bul)
Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Provinsi NTB mendesak Perum Bulog membuka gudanggudangnya untuk mengintervensi pasar. Harga beras mengalami kenaikan menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW. Harga beras medium di Pasar Kebon Roek, Ampenan Mataram bergerak naik melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)/ harga acuan pemerintah. HET sesuai Peraturan Menteri Perdagangan untuk beras medium Rp9.450/Kg. Hasil pantauan Dinas Perdagangan Provinsi NTB, harga sudah naik menjadi Rp10.000/Kg. “Di pasar Kebon Roek jadi pasar sampel BPS (Badan Pusat Statistik). Naik di situ, akan terjadi pembentukan inflasi,” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si usai melakukan pertemuan dengan Perum Bulog di ruang kerjanya, Senin (4/11) kemarin. Pemprov mendesak Perum Bulog menetrasi pasar dengan Operasi Pasar (OP). Dari informasi yang diterimanya, stok beras di Bulog dapat memenuhi kebutuhan di NTB hingga 20 bulan mendatang. Namun ironis, harga beras di pasar mengalami kenaikan. “Saya sudah minta Bulog buka
gudang-gudangnya. Gelontorkan berasnya,” jelas Hj. Selly. Perum Bulog juga diminta lebih komunikatif. Maksudnya, stok yang dimilikinya disampaikan secara rutin ke publik. Agar tidak terjadi “panik buying”. Indikasi kenaikan harga beras di Pasar Kebon Roek ini menurutnya akibat kepanikan masyarakat jelang Maulid. Bisa saja karena khawatir terjadinya kenaikan harga sehingga lebih awal berlomba-lomba membeli beras. “Karena masyarakat juga ndak tau stok kita berapa. Akibatnya masyarakat merespon pasar berlebihan. Ketersediaan beras kita sangat mencukupi
kalau sampai 20 bulan ke depan masih aman. Informasi ke mereka tidak sampai. Akhirnya panik,” jelas Selly. Akibat dari ketidaktahuan masyarakat dan dampak yang muncul, akhirnya pemerintah menjadi sasaran, terutama gubernur dan wakil gubernur. Karena itu, ia meminta Perum Bulog juga lebih komunikatif dengan stakeholdersnya. Selain beras, dari hasil pemantauan timnya, harga-harga masih relatif terkendali. Misalnya minyak goreng, tepung dan gula pasir. Terpisah, Kepala Perum Bulog Divisi Region (Divre) NTB, Su-
(Suara NTB/bul)
(Suara NTB/bul)
Supriyanto
Hj. Putu Selly Andayani
priyanto mengatakan, siap melakukan operasi pasar (OP). untuk menjaga stabilitas harga, Perum Bulog melibatkan seluruh Rumah Pangan Kita (RPK). Tersebar 1.200 RPK di NTB. rencananya akan diperbanyak menjadi 1.300 RPK. Seluruh kebutu-
han pokok disiapkan. Harganya sesuai harga yang ditetapkan acuannya oleh pemerintah. “Kita siap melakukan operasi pasar sampai Desember. Berapapun yang diminta pasar, berapapun kebutuhan pasar, kami siapkan,” demikian komitmennya. (bul)
50 Ribu Ton Cadangan Pangan Distok dalam Bentuk Gabah Mataram (Suara NTB) Perum Bulog Divisi Regional (Divre) NTB merubah pola. Stok pangan dalam bentuk beras, diubah ke gabah. Agar cadangan pangan bertahan lebih lama. Perum Bulog Divre NTB menggunakan 49 gudang swasta untuk penyimpanan gabah. Cadangan stok pangan sampai saat ini sebanyak 79.000 ton. Dikonversi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat NTB hingga 20 bulan kedepan. “30.000 ton adalah beras. Dan hampir 50.000 ton adalah gabah,” jelas Supriyanto, Kepala Perum Bulog Divre NTB. Penyimpanan cadangan pangan dalam bentuk gabah, menurut Supriyanto akan mempertahankan kualitas beras dalam jangka waktu lama. Apalagi hingga 20 bulan ke depan. Meskipun konsekuensinya, Bulog NTB harus melakukan perawatan lebih ekstra akibat ancaman hama dan penggunaan gudang lebih banyak dari biasanya. “Salah kelola gabah ini serangan hamanya sangat ganas. Untuk kelembaban diatur, ma-
kanya tingkat kekeringan gabah harus memenuhi standar,” ujarnya. Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Supriyanto mengatakan, di Indonesia, Provinsi NTB termasuk daerah dengan cadangan gabah terbesar. Karenanya, tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain sangat mengharapkan pasokan dari provinsi ini. Pilihan lain kenapa harus disimpan dalam bentuk gabah? Menurutnya kecenderungan permintaan beras masyarakat membutuhkan beras segar. Bulog setiap saat siap memenuhi permintaan seperti itu. Tinggal dipastikan jumlah kebutuhan, Bulog akan melakukan penggilingan. “Sehingga beras yang ke luar tetap fresh,” imbuhnya. Cadangan stok pangan NTB saat ini melimpah. Permintaan daerah-daerah lain bisa dipenuhi. Misalnya di NTT dan Bali. Perum Bulog akan melakukan pengapalan sebanyak 2.500 ton ke NTT. Tinggal menunggu kedatangan kapal yang akan digunakan. “NTB menjadi tumpuan daerah lain. Terutama Bali
(Suara NTB/bul)
PENYIMPANAN BERAS - Stok penyimpanan beras di salah satu gudang Bulog Nusra, NTB adalah daerah penyangga segitiga,” ujarnya. Kendati demikian, tidak sama sekali mengganggu cadangan stok pangan yang dinilai masih demikian besar. Perum Bulog NTB tak khawatir. Saat
7.831 Ton Tembakau NTB Dikirim ke Luar Daerah
(Suara NTB/bul)
Mataram (Suara NTB) Harga daging dan ayam broiler mengalami kenaikan di bulan maulid ini. Pemprov menyebutnya hanya psikologis pasar. Harga daging mengalami kenaikan di atas harga normal. Sekilo, harganya hingga Rp135.000 di pasar percontohan di Kota Mataram. Biasanya di kisaran Rp115.000 sampai Rp120.000/Kg. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani, M. Si mempertanyakan produksi daging dan ayam di dalam daerah. Untuk daging, belum dipastikan cara mengintervensinya. Kecuali operasi pasar dan pasar murah. Namun pilihannya daging beku. “Bisa saja didatangkan daging beku. Yang harganya sesuai Permendag Rp85.000/Kg. Tapi harus pasti dulu, berapa kebutuhan dan produksi di dalam daerah. harga kalau masih naik Rp5.000 sebetulnya ndak masalah, biar petani juga untung,” jelas Hj. Selly. Sementara Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, pihaknya juga tidak bisa melakukan intervensi di pasaran. Ranahnya Dinas Perdagangan. Disisi ketersediaan. Menurut kepala dinas, stok sapi potong di NTB sudah dikuotakan cukup besar setahun. Mencapai 140.000 ekor. Sementara kebutuhan setahun hanya 64.000 ekor. Termasuk kebutuhan saat hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. “Sebenarnya murni psikologis pasar. Karena permintaan naik, harga juga naik. Kami tidak bisa intervensi di situ,” ujarnya. Dengan ketersediaan sapi potong yang berkecukupan ini. Pemerintah kemudian membijaksanai. Dari cadangan sapi potong sebanyak 80.000 ekor, diberikanlah kuota pengiriman sapi kepada pengusaha. Demikian juga untuk daging ayam broiler. Hj. Budi Septiani kepada Suara NTB menjelaskan, selama tahun 2019 ini, DOC (anak ayam) pedaging yang di masukkan dari luar daerah mencapai 4 juta. Inipun disebut kepala dinas surplus. Sebetulnya masyarakat tak perlu khawatir soal ketersediaan. Meskipun masih harus dipastikan dengan data. Pemprov intens berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk melakukan pendataan produksi daging ayam dan kebutuhan. Hingga saat ini belum ada kabupaten/kota yang menyerahkan data yang diminta. “Kalau saja ada data dari kabupaten/kota. Data produksi dan kebutuhan, lebih mudah kita melakukan pemetaan. Tapi sampai saat ini belum ada yang ngasi. Bagus kebijakan menteri yang sekarang, harus ada data. Kedepan kita bisa melakukan pemetaan lebih detail,” demikian Hj. Budi. Terhadap kemungkinan pilihan terakhir merekomendasikan daging beku untuk mengintervensi pasar? Kepala dinas juga mengatakan, sah-sah saja. Dengan catatan, daging beku dijual dalam bentuk segar untuk memberikan jaminan keamanan kepada konsumen. Sebab 75 persen penyakit yang muncul di manusia, berasal dari hewan. “Asal dagingnya (daging beku) bisa dijamin sehat bagi masyarakat. Tapi kita masih surplus dagingnya,” demikian Hj. Budi. (bul)
Halaman 3
Ibnu Fiqhi
Mataram (Suara NTB) Hingga Bulan September 2019, sebanyak 7.831 ton tembakau dari NTB dikirim ke luar daerah. Fakta terbalik dengan jumlah hasil produksi tembakau virginia yang diproyeksikan mencapai 50.000 ton. Pembelian perusahaanpun segara berakhir. Berdasarkan catatan resmi petugas pemantuan di pintu-pintu ke luar di pelabuhan dan bandara, pada Januari 2019, terkirim sebanyak 2.375 ton, Februari 1.259 ton, Maret 534 ton, April 163 ton, Mei 131 ton, Juni 86 ton, Juli 1.132 ton, dan Agustus 2.114 ton, serta September 34 ton. “Pintu keluarnya dari Pelabuhan Laut Lembar, Pelabuhan Laut Lombok, dan BIL,” kata Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ir. Ibnu Fiqhi, M. Si. Pemprov NTB memiliki tim khusus pemantau arus ke luar masuk komoditas pangan. Pemantauan di lakukan di Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Badas dan Pelabuhan Bima. Tim ini bertugas mencatat komoditas keluar masuk dari dan ke NTB.
Ibnu Fiqhi tak menjelaskan secara detail, tembakau yang ke luar ini dalam bentuk tembakau rajangan atau tembakau virginia Lombok. Berdasarkan data yang ditampilkan, sejumlah komoditas yang dikirim dari NTB. Diantaranya gabah sebanyak 4.707 ton, beras sebanyak 15.932 ton. Jagung 631.692 ton, kedelai 449 ton, bawang merah 25.360 ton, bawang putih 3.472 ton, cabai rawit 1.784 ton, kacang tanah 3.610 ton, kacang hijau 2.212 ton, gula pasir 132 ton dan telur ayam, 9,3 ton. Selain itu, hingga September 2019 ini, sapi potong yang dikirim ke luar daerah sebanyak 12.177 ekor, kerbau potong 2.306 poyong, jambu mente 2.783 ton, rumpu laut 2.557 ton. Ikan segar 699 ton, ikan asin 25 ton, udang tambak 2.791 ton. Pada periode yang sama, komoditas yang dicatat masuk ke NTB diantaranya beras 96 ton, jagung 340 ton, kedelai 1,031 ton, bawang merah 82,02 ton. Bawang putih 26 ton, cabai rawit 50 ton, kacang hijau 1.304 ton. Tepung terigu 17.567 ton, minyak goreng 8.423 ton, gula pasir 767 ton, daging ayam 756 ton, telur ayam 1.987 ton, rumput laut 78 ton dan pakan ternak 7.397 ton. Catatan ke luar masuk barang inipun telah ditembuskan ke Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah. Bank Indonesia, Dinas Perdagangan NTB dan Dinas Perhubungan NTB. Terhadap indikasi rendahnya catatan pemerintah daerah untuk komoditas ke luar, Ibnu Fiqhi mengatakan, pemantauan arus ke luar masuk dilakukan 24 jam. “Untuk lebih memastikan jumlah barang yang ke luar masuk. semua pintu ke luar masuk harus dijaga. Terutama jalur-jalur tikus,” demikian Ibnu Fiqhi. (bul)
ini terjadi kekeringan ekstrem, Supriyanto menegaskan tak berdampak bagi pangan NTB. Dari total 100.000 ton target serapan, 79.000 ton sudah terserap. Pengaruhnya, kata Supriyanto, masa panen akan bergeser. Dari
biasanya Februari dan Maret, mundur menjadi April. “Cadangan ideal, harus tersedia stok minimal 3 bulan ke depan. Tapi kita sampai 20 bulan. Sangat kuat cadangannya,” demikian Supriyanto. (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Selasa, 5 November 2019
Halaman 4
Penopang KEK Mandalika ABRASI pantai masih menjadi salah satu masalah serius di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Utamanya terjadi di sepanjang Pantai Labuhan Haji, Suryawangi, Ijobalit dan Pringgabaya. Abrasi pantai ini sudah menenggelamkan ratusan meter lahan perkebunan milik warga. Dalam penanganannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim mengusulkan penanganan abrasi ini ke pemerintah pusat. Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi kepada Purnama Hadi Suara NTB, Senin (4/11) menjelaskan, diusulkan anggaran Rp 12 miliar ke pusat dan sampai saat ini masih menunggu respons. Di antaranya untuk penanganan abrasi di Labuhan Haji dan Suryawangi. Penanganan di pusat diusulkan untuk alokasi anggaran 2020 mendatang. Melalui APBD Kabupaten Lotim juga sudah coba diajukan permohonan anggaran penanganan. “Kita juga tinggal menunggu respons dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ungkap Purnama Hadi. Harapannya di APBD ini ada anggaran Rp 6 miliar. “Sekarang ini masih tanda tanya dan mudahan TAPD menyetujuinya,” ungkapnya. Abrasi di sejumlah pantai diakui saat ini terus parah. Labuhan Haji misalnya terlihat semakin meluas lahan yang tergerus, karena terkena hantaman ganas ombak. Namanya alam, kata Purnama tidak bisa dihalau. Sejauh ini, cara yang dinilai cukup efektif dilakukan adalah dengan memasangkan batu-batu di sepanjang bibir pantai. Batu-batu tersebut menjadi penghadang gelombang. Sebelumnya Lurah Ijobalit, Hamdun menyebut abrasi di Pantai Maiq Anyir Kelurahan Ijobalit juga semakin parah. Sejal beberapa bulan terakhir ini saja sudah ratusan meter lahan perkebunan milik warga tergerus gelombang. Pohon-pohon kelapa milik warga turut tenggelam terkena hempasan ombak ganas ketinggiannya bisa mencapai 10 meter. (rus)
(Suara NTB/dok)
Serahkan Masalah Abrasi
Salah Paham Siswa dan Polisi Berakhir Damai Tanjung (Suara NTB) Kesalahpahaman antara siswa dan petugas Polisi Lalu Lintas Polres Lombok Utara, berhasil diselesaikan secara kekeluargaan, Senin (4/11). Dalam aksi hearing warga Dusun Papak (dusun asal siswa), semua pihak yang hadir sepakat untuk tidak melanjutkan dugaan intimidasi dan penamparan yang melibatkan keduanya. Kronologi kesalahpahaman bermula dari dua orang petugas Satlantas Polres Lombok Utara, hendak menuju Tanjung, pada Kamis (31/10) pagi. Keduanya dijadwalkan menuju TKP Operasi Gatarin di wilayah Tanjung. Sesampai di jembatan Lokok Bengkok, keduanya mendapati dua orang siswa, Tomi dan rekannya, menaiki sepeda motor. Keduanya tidak menggunakan helm. Petugas pun memberi peringatan kepada keduanya. Namun dikarenakan cara petugas dianggap kurang santun, yakni melempari siswa dengan puntung rokok dari atas mobil patroli, maka kedua siswa pun berhenti. Lantas antara siswa dan petugas terjadi adu mulut. Hingga muncul kata kotor dari siswa kepada petugas. Mendengar intimidasi itu, petugas pun menampar pelan siswa Tomi hingga sedikit terdorong. Kedua siswa pun sedianya akan diangkut ke Mapolres untuk diedukasi, namun urung karena peristiwa singkat itu keburu menjadi tontonan warga sekitar. Tomi tidak lantas ke sekolah tetapi memilih pulang. Ia pun bercerita kepada keluarga dan rekan di Dusun Papak. Akibatnya, sebagian warga Papak tidak terima dan mendesak supaya oknum petugas Satlantas tersebut diproses. Warga mendatangi Mapolres Jumat sore, tetapi tidak tercapai kesepakatan damai. Setelahnya, warga melanjutkan dengan hearing yang melibatkan sekitar 30-an orang warga, Senin kemarin. Dalam mediasi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Suryono, SIK., M.Hum., kedua pihak (petugas dan siswa) diperdengarkan kesaksiannya. Penjelasan Tomi dan Satlantas, Dede, keduanya sinkron. Namun yang menjadi problem adalah apakah kedua pihak mau melanjutkan kasus tersebut atau tidak. “Kalau memang ada anggota saya melakukan kesalahan, saya selaku Kapolres, mohon maaf. Cuma ini harus kita sama-sama pahami, karena di saat itu ada kata-kata menghina petugas, ada juga pelanggaran lalu lintas, dan kalau kita berbicara penegakan hukum, saya rasa bisa saja kita lakukan penegakan hukum,” ujarnya sembari menawarkan solusi apakah diproses hukum atau tidak. Mendengar tawaran itu, warga pun mengklarifikasi kedatangannya. Di mana dikatakan warga, tujuan hearing adalah untuk memberi penegasan agar petugas melakukannya tugasnya dengan cara santun. Kepala Dusun Papak, Amrullah, S.HI., mengatakan jika dirinya sebagai aparat kewilayahan sudah melakukan mediasi di kalangan masyarakat. Kadus lebih dulu menyerap informasi dari siswa, hingga muncul pendapat warga untuk mengelar hearing. “Alhamdulillah, tadi malam kita sudah mendengarkannya. Memang secara prosedural, anak ini bersalah karena tidak menggunakan helm. Kedua mengeluarkan kata-kata kotor dan itu saya dengarkan langsung kepada warga saya,” ujar Kadus. Senada warga ia berharap, agar Satlantas ke depannya senantiasa mengedepankan etika dan adat yang dianut warga. (Misalnya, aparat tidak langsung melempari warga dengan puntung rokok dari atas mobil, red). Ia memahami tindakan warganya yang belum menerima perilaku oknum aparat tersebut, sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Begitu pula dengan warganya, ia melihat Tomi keliru, karena mengumpat kepada petugas. Mendengar itu, Kapolres yang didampingi Kasat Lantas, Kabag OPS, serta jajaran mengambil kesimpulan untuk mendamaikan keduanya. Kapolres bahkan meminta Tomi dan petugas, Siroj, berpelukan di depan semua yang hadir. Tomi bahkan diberikan kejutan oleh Kapolres dengan diberikan satu unit helm SNI. Usai itu, warga dan aparat bersalaman dan warga meninggalkan kantor kepolisian dengan teratur. (ari)
Lotim Kembangkan Potensi Wisata Pantai Selatan
Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) bagian selatan memiliki keindahan alam yang sangat menarik. Sederetan pantai-pantai yang indah sangat potensial sebagai salah satu destinasi wisata. Wilayah selatan Lotim ini bahkan disebut sebagai penopang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Atas dasar itu, Lotim coba fokus untuk kembangkan potensi wisata pantai selatan tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin saat mengunjungi beberapa tempat potensial di wilayah Lotim Selatan, Senin (4/11). Turut bersama Wabup dalam kunjungan kemarin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim dan instansi terkait lainnya. Meski secara administratif lokasi KEK Mandlika ini ada di Lombok Tengah (Loteng), namun dipastikan akan terjadi limpahan kunjungan wisatawan yang sangat besar. Diketahui juga di kawasan KEK Mandalika ini akan dibangun juga sirkuit MotoGP, sirkuit balapan motor kelas dunia yang pastinya akan memancing banyak wisatawan untuk datang. Diyakini, KEK Mandalika ini akan mengalami limpahan kunjungan wisatawan.
“Kalau terjadi limpahan Mandalika, Lotim siap menampung limpahan tersebut,” ungkap Wabup. Menyambut hal tersebut, wilayah selatan terus digenjot pembangunan dan penataannya. Sebagai daerah yang kaya peluang bisnis bidang kepariwisataan, Lotim mengundang para investor untuk berinvestasi. Pihaknya mengajak instansi terkait turun langsung ke lapangan agar bisa langsung disikapi dengan pembuatan perencanaan, termasuk melahirkan regulasi yang memberikan kepastian keamanan berinvestasi bagi para invbestor. Di samping itu, Pemkab Lotim terus fokus juga untuk menuntaskan pembangunan Infrastruktur jalan. Saat ini sudah banyak infrastruktur jalan menuju destinasi wisata bagian selatan ini dalam kondisi yang cukup bagus. Diperlukan juga pembangunan fasilitas penerangan jalan, sehingga kawasan selatan ini menjadi daerah yang aman. Direncanakan juga
(Suara NTB/rus)
TINJAU - Wabup Lotim H. M. Rumaksi Sjamsuddin bersama pejabat lingkup Pemkab Lotim meninjau salah satu pantai di bagian selatan. Pemkab Lotim bertekad mengembangkan kawasan wisata selatan untuk menopang KEK Mandalika dan pelaksanaan MotoGP. membangun posko bersama dengan melibatkan aparat kepolisian. Menurut Wabup, dilakukannya peninjauan beberapa tempat potensial wisata di selatan ini juga untuk memastikan sistem perencanaan yang tepat dan terukur ke depan. “Kalau tidak pernah turun kan tidak tahu mana yang kita mau rencanakan,kita turun dan melihat fakta di lapangan mana kira-kira yang skala prioritas
untuk kita bangun,” imbuhnya. Lebih jauh Wabup mengatakan masalah izin ini harus diperpendek. Lotim tidak boleh terlalu mempersulit para investor yang ingin berinvestasi. “Kita akan coba perpendek izin investor ini dengan tentunya tidak melanggar aturan perundang-undangan yang ada,” imbuhnya. Ditambahkan, selain wilayah Lotim selatan sebagai penopang KEK, Lotim juga memi-
liki Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sembalun. Disebut, jika selatan memiliki pantai yang indah maka Sembalun menjual potensi wisata alam pengunungan yang sejuk. Potensi pertanian Lotim bisa juga menjadi daya tarik lain dalam pengembangan wisata. Diantaranya, pengembangan agro wisata Sembalun. Desa-desa wisata di Lotim juga sejauh ini sudah terus berbenah dan mengembangkan diri. (rus)
Soal SDN 4 Gumantar
Dikpora Tangani Tahun 2020
(Suara NTB/ist)
RESES - Anggota DPRD NTB Sudirsah Sujanto saat reses di Kecamatan Kayangan KLU, Minggu (3/11).
Reses Sudirsah Sujanto
Warga Minta Sumur Bor dan Tangani Masalah Tambak Udang Tanjung (Suara NTB) Anggota DPRD NTB Fraksi Gerindra, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., SIP., menggelar reses perdana sebagai anggota DPRD NTB, Minggu (3/11). Dari 8 titik sasaran, Sudirsah melaksanakan reses di Dapil pemilihan Lombok Barat dan Lombok Utara, dengan rincian 5 titik di KLU dan 3 titik di Lombok Barat. Titik reses perdana adalah Kecamatan Kayangan dengan menyasar dua desa, yakni Desa Sesait dan Desa Kayangan. Sedangkan 7 titik lain ( 5 di Gangga dan Tanjung serta Lembar, Lingsar dan Batulayar) dilaksanakan menyusul sesuai tenggat waktu reses 3-10 November 2019. Dalam reses tersebut, mantan pimpinan DPRD KLU ini mendapat banyak aspirasi yang disampaikan warga. Antara lain, warga Kayangan meminta dibangunkannya sumur bor. Pasalnya, sumur bor khusus di Desa Kayangan relatif sedikit dibanding desa lain. Hal ini berdampak pada pelayanan air bersih dan sumber air irigasi pada musim kemarau.
“Reses di Desa Kayangan langsung dihadiri Kepala Desa, Edi Hartono serta semua kepala dusun. Pak Kades dan warganya meminta dukungan sumur bor, lampu penerangan jalan, sarana tangkap nelayan, dan ada juga masyarakat yang menyampaikan baunya tambak udang di Dusun Lengkukun,” ujarnya usai reses. Usulan warga tersebut tegasnya, akan ditindaklanjuti ke dalam diskusi dengan eksekutif Provinsi NTB. Terlebih lagi menyangkut tambak udang, sejak ia menjabat sebagai anggota DPRD KLU, persoalan ini sudah mencuat. OPD terkait baik di provinsi dan kabupaten, kata dia, harus mengambil peran merespon keluhan warga. Ia menduga, keluhan serupa masih muncul disebabkan tidak optimalnya pengawasan oleh pemerintah pascapemberian izin. “Saya akan mencoba untuk berkoordinasi dengan LH Provisi kaitannya dengan tambak ini, agar melakukan koordinasi dengan kabupaten. Provinsi bisa bersama-sama turunlah dengan pihak kabupaten,” sarannya.
Bau amis tambak udang, sudah menjadi konsumsi publik di Lombok Utara. Keluhan itu sedianya direspons cepat dengan meminta jaminan pengelolaan sesuai standar lingkungan agar bau tidak mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. “Yang jelas tambak ini sudah terbangun, cuman dampaknya ini yang perlu disikapi. Persoalan ini tidak bisa dikomentari melalui media saja, tetapi harus turun lapangan,” cetusnya. Selain tambak, PJU di daerah Lombok Utara juga dikatagorikan minim. PJU masih terpusat di jalur perkotaan Pemenang, Tanjung dan kawasan wisata menuju Senggigi. Sedangkan di titik lain di Gangga dan Kayangan, volumenya masih harus ditambah baik oleh provinsi maupun anggaran kabupaten. “Kebetulan leading sector saya juga mengawasi Dinas Perhubungan, jadi persoalan PJU ini akan kita panggil dinas terkait. Kita ingin tahu sebaran di kabupaten itu berapa, sehingga ada pemerataan terutama di daerah-daerah pariwisata,” tandasnya. (ari)
Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) merespon cepat kondisi SDN 4 Gumantar yang terancam tak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar saat musim hujan. Antara TAPD dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), sepakat untuk memprioritaskan sekolah di Dusun Tenggorong, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan itu untuk ditangani pada APBD 2020. Sekretaris Dinas Dikpora Lombok Utara, Putradi, S.Sos., dikonfirmasi Senin (4/ 11) mengakui, sudah melakukan survei ke lokasi sekolah dimaksud pada tahun 2018 lalu. Dari pantauan lapangan, Dikpora sedianya akan menempatkan anggaran APBD 2019 untuk pembangunan RKB SDN 4 Gumantar. “Ini (SDN 4 Gumantar) sudah kita programkan (pada APBD) 2020. Kemarin di 2019 itu, kenapa tidak teranggarkan karena itu sudah ada (donatur), rencanya akan dibangun oleh PMI,” ujar Putradi. Mengetahui rencana PMI, Dikpora lantas mengalihkan anggaran SDN 4 Gumantar ke sekolah lain. Namun dalam perjalanannya di 2019, PMI juga tidak melakukan pembangunan sebagaimana dijanjikan. Sebaliknya, secara mekanisme anggaran, Dikpora tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk sekolah tersebut, karena sudah terlambat (APBD 2019 sudah disetujui). Menurut Putradi, Dinas Dikpora sudah menyimpulkan bahwa SD yang menampung murid 156 orang itu layak menjadi objek prioritas
pembangunan pascagempa. Ia yang turun ke lokasi sekolah pun, prihatin dengan kondisi tersebut. “Kesannya itu seperti ditinggal, tapi di 2020 sudah masuk. Untuk nominal belum tahu, sebab RKA kita belum tapi kita usahakan masuk,” tegasnya. Dari hasil survei yang dilakukan, mantan guru SMAN 1 Tanjung ini menilai jika siswa dan guru sekolah setempat perlu dibangunkan RKB, ruang guru dan perpustakaan. Memastikan itu, pihaknya pun sudah berkomunikasi dengan TAPD Pemkab Lombok Utara guna sinkronisasi perencanaan anggaran. “Mudah-mudahan ikhtiar kita di 2020 dilancarkan. Kalau hubungan komunikasi kita dengan TAPD bagus, kita bahkan dengan pak Kaban (Bappeda) menyampaikan kita samasama di tahun 2020 ini untuk Gumantar. Mudah -mudah di waktu yang tidak terlalu lama kita bisa mulai,” tandasnya. Menjawab Banggar DPRD pada rapat pembahasan KUA PPAS sebelumnya, Putradi menolak anggapan tumpang tindih perencanaan, sehingga muncul sekolah-sekolah yang sudah dianggarkan tetapi tidak terealisasi. Ia mencontohkan, SDN 3 Gondang dan SDN 1 Teniga. Sekolah tersebut sedianya sudah dianggarkan pada APBD. Namun jelang pelaksanaan anggaran, muncul relawan yang bersedia membangunkan sekolah tersebut. Akhirnya DAK ditunda dan direncanakan untuk sekolah lain pada APBD-P maupun penganggaran APBD murni tahun berikutnya. (ari)
Polemik Lahan Mata Air Ambung
Pemda Lotim Persilakan Tempuh Jalur Hukum Selong (Suara NTB) Saling klaim kepemilikan lahan sumber mata air Ambung di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela belum menunai titik temu. Antara pemerintah daerah dan Asmadi bersikukuh saling klaim kepemilikan hingga saat ini. Menyikapi hal tersebut, Pemda Lotim mempersilakan supaya persoalan ini dapat diselesaikan secara hukum. Demikian disampaikan Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Lahan Mata Air
Ambung, H. Sahabudin, MM., ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (4/11). Menurut Sahabudin, penyelesaian secara hukum sudah sepatutnya ditempuh mengingat polemik ini terjadi cukup lama. Sementara jalur mediasi, musyawarah dan mufakat beberapa kali dilakukan tidak menuai hasil. ‘’Untuk sumber mata air Ambung. Silahkan saja persoalan ini diselesaikan di Pengadilan. Apapun keputusan secara hukum itu, kita akan terima,” ujar Sahabudin yang juga Asisten II Setdakab Lotim ini.
Ditegaskannya dalam pemanfaatan mata air Ambung ini tidak ada kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan Asmadi. Terutama terkait kesanggupan pemerintah daerah untuk membayar lahan tersebut senilai Rp10 miliar. Sementara, kata dia, lahan tersebut merupakan milik Pemda dan tercatat sebagai aset daerah di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lotim. “Selama ini tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, sehingga harus dilakukan secara hukum. Apakah iya
Pemda membayar tanahnya sendiri. Sementara itu sudah kita kuasai lebih dari 20 tahun,” ujarnya. Sementara, Asmadi mengklaim jika lahan yang menjadi sumber mata air Ambung merupakan miliknya. Logika hukumnya perkara tersebut terjadi pada tahun 2017, sedangkan kontrak SPMK ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2019 dan ditandatangani langsung oleh H. Musta’an selaku Dirut PDAM. “Andainya orang kalah, apa mungkin dibuatkan kontrak,”tanya Asmadi.
Sebelumnya, Plt. Direktur PDAM Lotim, H. Musta’an, mengakui jika sumber mata air sampai saat ini disetop karena adanya beberapa persoalan yang saat itu penyelesaiannya ditangani oleh Pemda. Dalam kasus ini, kata dia, Pemda sudah menang dua kali di peradilan. Sedangkan posisi PDAM hanya menerima manfaat. Adapun untuk debit air saat ini digunakan sistem pompa di luar dari sumber mata air yang masih berpolemik tersebut. (yon)
(Suara NTB/ari)
MEMPRIHATINKAN - Kondisi SDN 4 Gumantar yang tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar. Dinas Dikpora KLU menjanjikan, tahun 2020, sekolah ini dibangun.
SUARA NTB Selasa, 5 November 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Penanganan Fasilitas Toilet TPS dan Bank Sampah KOMISI III DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendorong Pemda Loteng agar berupaya menciptakan program bebas sampah secara serius dan terukur. Salah satu cara yang bisa dilakukan misalnya dengan memastikan setiap desa atau gabungan desa memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) serta Bank Sampah. Ketua Komisi III DPRD Loteng Andi Mardan kepada Suara NTB ,Senin (4/11) mengatakan, menjadikan Loteng bebas sampah memang tidak gampang karena erat kaitannya dengan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Namun demikian, upaya untuk menjadikan Loteng bebas sampah harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak. “Kita harapkan setiap desa atau gabungan desa memiliki satu TPS serta satu bank sampah agar masalah kebersihan dan masalah sampah ini bisa teratasi,” katanya. Ia menuturkan, banyak masyarakat yang tinggal di pinggir sungai masih membuang sampahnya ke dalam sungai. Tindakan tersebut justru akan menganggu aliran sekunder sungai dan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, terutama di wilayah hilir. Karena itulah gerakan membangun kesadaran ini harus mulai dilakukan. Andi melihat keterlibatan pemerintah desa dalam gerakan penyadaran ini sangatlah penting. Selain itu, APBDes yang jumlahnya semakin bertambah setiap tahun harus juga dialokasikan untuk kebersihan lingkungan dan pengolahan sampah. Ia mengatakan, di setiap pasar tradisional di Loteng terdapat depo sampah untuk menampung sampah sebelum dibawa ke TPA. Cara tersebut dipandang efektif untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar agar tidak jorok dan kumuh. Pola itu seharusnya bisa diperluas tidak hanya di lokasi pasar saja, namun juga ke lingkungan tempat tinggal masyarakat. Andi menyebut Pemprov NTB sangat gencar mengkampanyekan program zero waste dalam setiap agenda dan kesempatan. Program ini juga harus diselaraskan dengan kabupaten/kota sehingga hasil yang ingin dicapai bisa terealisasi. Terlebih anggaran program zero waste ini sangat besar. (ris) Andi Mardan (Suara NTB/ris)
Harga Semen Hambat Realisasi DD di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Puluhan miliar dana desa (DD) masih diblokir di rekening desa, menyusul desa tak bisa mencairkan DD akibat belum memenuhi syarat mengajukan pencairan ke pemda. Hampir semua desa yang belum bisa mencairkan akibat terkendala beberapa faktor, salah satunya harga semen yang melambung tinggi menyebabkan desa tidak bisa mengeksekusi program fisik beberapa bulan terakhir. Pendamping Desa Suranadi Ahyar mengatakan realisasi DD hampir di semua desa di Lobar terhambat harga semen yang sempat melambung tinggi beberapa bulan lalu. Desa, ujarnya, harus melakukan perubahan RAB, akibat adanya pergeseran nilai belanja. Karena kenaikan harga ini maka harus disesuaikan, sebab desa tidak bisa membeli bahan dengan harga tinggi sementara RAB belum diubah. “Ini menyebabkan realisasi DD tersendat dan terhambat,” jelasnya, Senin (4/11). Sekretaris Desa Suranadi Kecamatan Narmada ini mengakui realisasi DD di desa setempat terhambat gara-gara harga semen yang tinggi. Namun proses pengerjaan program fisik tetap diupayakan berjalan, sebab pihak desa maksimal berani membeli Rp68 ribu. Sementara harga semen sebelumnya mencapai Rp 70 ribu bahkan Rp 80 ribu. Kondisi saat ini harga semen mulai turun, namun belum normal betul. Pihaknya baru memulai pengerjaan fisik, seperti rabat jalan dan posyandu dua pekan kemarin. ‘’Yang paling banyak pengerjaan rabat jalan dengan kebutuhan semen lumayan banyak sampai 1.000 sak per satu kilometer,’’ akunya. Kendala lain, alat molen yang dimiliki hanya satu unit tidak bisa menjangkau pengerjaan semua dusun secara serentak. Hal ini pun berdampak terhadap serapan DD di desanya dan masih tersisa Rp 800 juta di rekening dari total ADD dan DD serta BHP yang mencapai Rp 2,4 miliar. Pihaknya pun mensiasati percepatan realisasi DD dengan memperbanyak kegiatan peningkatan kapasitas SDM, seperti pelatihan-pelatihan, sebab hal ini tak ada hubungannya dengan semen. Karena dampak dari banyaknya DD yang masih belum terserap di rekening, pihaknya belum bisa mengajukan DD tahap III. Sementara itu, Kasi Bantuan Keuangan Desa pada Dinas PMD Ahmad Maryuki mengatakan penyebab kenapa desa belum mencairkan DD tahap III bisa jadi desa dalam proses perubahan APBDes, desa masih bekerja untuk pelaksanaan DD tahap II. “Sebab adanya peningkatan harga semen beberapa waktu lalu, namun saat ini berangsur normal, sehingga desa perlu melakukan penyesuaian,” jelas dia. Dari 119 desa baru 46 desa yang sudah mengeksekusi DD tahap III sedangkan sisnya 73 desa belum mencairkan. Dari 46 desa ini sudah mencairkan Rp 24,9 miliar lebih dari Rp 62 miliar lebih, sehingga masih tersisa Rp 37 miliar lebih DD yang masih mengendap di pemda. “Baru 46 desa yang mencairkan DD tahap III dengan nilai Rp 24.966.330.600 dari Rp 62 miliar sisanya ada Rp 37 miliar lebih masih di rekening desa,” jelasnya. (her)
Bupati Janjikan Tuntas Tahun Depan
Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) memastikan penataan Senggigi akan dilanjutkan tahun 2020. Pihak pemda sudah memastikan anggaran yang nilainya fantastis untuk penataan kawasan wisata. Jumlah anggaran yang akan dialokasikan sebesar Rp46 miliar pada APBD 2020 nanti. Anggaran ini di luar lampu jalan dan penanganan sampah yang mencapai Rp 7 miliar, Menurut Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, tahun 2019 ini sudah mulai melakukan penataan untuk kawasan destinasi Senggigi. Penataan difokuskan pada saluran irgasi untuk mencegah terjadinya banjir pada musim hujan ini. Tahun depan juga, kata dia, pemda fokus menganggarkan untuk
penataan kawasan Senggigi. Karena hal ini menjawab keluhan publik terkait minimnya fasilitas publik. Terlebih di 2020, Pemda sudah komitmen untuk melakukan penataan dan ini sudah resmi masuk di APBD Lobar. “Insya Allah persoalan mendasar terhadap kebutuhan in-
dustri pariwisata akan tuntas dilaksanakan hingga di tahun mendatang lainnya akan dilengkapi baik sekunder dan lainnya. Ini juga kita akan anggarkan yang terbesar untuk kawasan Senggigi terutama untuk fasilitas publik (toilet) dan pembangunan lainnya,” imbuhnya akhir pekan kemarin.
Korban Gempa di Selat Diduga Ditinggal Aplikator Giri Menang (Suara NTB) Masih rumah korban gempa di Dusun Selat Barat Desa Selat Kecamatan Narmada belum dibangun, lantaran masuk perubahan status dari rusak sedang ke berat dan sebaliknya. Bahkan di desa ini ada korban gempa yang diduga ditinggal aplikator, sehingga pengerjaan rumahnya mandek. Ditemui di rumahnya, Nurdi mengakui rumahnya masuk kategori rusak berat dengan jumlah bantuan Rp 50 juta. Namun sejak dibangun beberapa bulan lalu rumah rumah kayu (Rika) miliknya tak kunjung selesai. “Lebih sebulan dia (aplikator) hilang, dia ndak pernah datang ke sini,” akunya, akhir pekan kemarin. Saat ditinggal aplikator, rumahnya hanya dibangun kerangka tiang dan spandek (atap). Padahal dana yang sudah dicairkan 50 persen atau sebesar Rp 25 juta. Menurut dia, sangat tidak masuk akal progres pembangunan rumahnya dengan dana yang dihabiskan tersebut. Ia pun sudah beberapa kali melaporkan persoalan ini ke Koramil, barulah kata dia bahan materialnya didroping lagi. Akan tetapi hilang lagi. Bahkan
(Suara NTB/her)
BELUM JADI - Korban gempa di Desa Selat yang rumahnya setengah jadi diduga akibat ditinggal aplikator. kabarnya rumahnya dialihkan lagi ke aplikator lain dengan alasan agar dananya yang 50 persen sisanya bisa cair. “Ala-
sannya agar dana sisa itu bisa cair makanya dialihkan (pindah tangan) ke yang lain. Karena kalau aplikator yang sebelum-
Kembangkan Usaha, Penyaluran KUR Terus Dipacu Praya (Suara NTB) Akses pembiyayaan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus dipacu. Tak hanya akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan yang lain seperti Kredit Ultra Mikro juga terus disalurkan. Sebab aspek permodalan menjadi salah satu kebutuhan yang utama untuk pengembangan usaha. “ Jumlah pelaku UMKM di Loteng sebanyak 38.640 pelaku. Sebagian dari jumlah itu sudah difasilitasi untuk mendapatan kucuran KUR dan pembiayaan lainnya setelah dilakukan verifikasi baik dari kualitas serta kuantitas produk,” terang Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Loteng M. Ikhsan kepada Suara NTB, Sabtu (2/11). Ia mengatakan, untuk sementara ini sebanyak 315 pelaku UMKM sudah difasilitasi untuk mendapatkan KUR yang yang bergelut di usaha pertanian, peternakan, perkebunan, olahan pangan, industri tenun dan lainnya.
“ Sementara sebanyak 1.400 UMKM yang difasilitasi pembiayaannya melalui PT.Permodalan Nasional Madani (PNM), sehingga penyaluran pembiayaan di Loteng berkontribusi besar terhadap data penyaluran tingkat NTB,” katanya. Ikhsan mengatakan, sumber pembiayaan UMKM juga berasal dari BUMN. Misalnya PT. Angkasa Pura sedang memberikan kredit mikro kepada 40 pelaku UMKM yang difasilitasi melalui pembiayaan CSR. Begitu juga Bank BNI membantu pengembangan pelaku usaha telur dan pedaging di Loteng. Dalam penyaluran KUR, sesuai dengan ketentuannya tak diperkenankan bagi bank penyalur meminta agunan dari calon debitur penerima KUR mikro. Namun diakui Ikhsan, sejumlah perbankan masih sembunyi-sembunyi dalam menerapkan syarat agunan tersebut. Karena itulah pihaknya sudah melayangkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat
agar melakukan pengawasan terhadap bank penyalur KUR. ”OJK sekarang sering turun ke Loteng. Saya minta OJK turun untuk memonitor terkait penerapan KUR dan lain sebagainya” ujarnya. Ia mengatakan, pihaknya ingin melakukan pendataan lagi terkait dengan pelaku UMKM yang layak untuk mendapat fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah dari pemerintah. Pendataan meliputi pelaku usaha pemula, pelaku mikro, kecil serta menengah.” Karena pelaku usaha itu memiliki kategori tertentu, sehingga harus didata,” terangnya. Berdasarkan data SIKP dan Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, penyaluran KUR dan Kredit Ultra Mikro di Kabupaten Loteng sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 394,8 miliar. Adapun penyaluran KUR dan Kredit Ultra Mikro di NTB sampai akhir Oktober kemarin sebesar Rp 2,5 triliun. Angka ini melebihi penyaluran tahun 2018 lalu sebesar Rp 2,09 triliun.(ris)
Mantan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI, Buntaran, resmi mendaftarkan diri untuk ikut seleksi calon kepala daerah dari Partai Gerindra pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang. Kader Partai Gerindra ini sudah menyerahkan semua berkas persyaratan yang dibutuhkan untuk ikut seleksi kepada tim Desk Partai Gerindra untuk Pilkada Loteng, Senin (4/11). baru lalu Buntara juga mampu tampil baik dengan memperoleh suara cukup besar. Perolehan suara mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini hanya kalah dari perolehan suara H. Bambang Kristianto serta H. Wilgo Zainar, untuk DPR RI Dapil NTB. Amrillah mengatakan, sampai saat ini total sudah ada sekitar empat figur calon kepala daerah yang sudah mengambil formulir pendaftaran di tim Desk Partai Gerindra untuk Pilkada Loteng. Selain Wabup Loteng, ada juga Muhanan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, H.L. Putria serta putra Bupati Loteng, Ferdian Elmiansyah. “Kendati sudah mengambil formulir pendaftaran, belum dikatakan mendaftar kalau belum mengembalikan formulir pendaftaran,” tambah Amrillah. Artinya, sampai saat ini
(Suara NTB/her)
H. Fauzan Khalid
Rumah Belum Jadi
Buntaran Salip Pathul Bahri
ITU artinya, Buntaran menjadi pendaftar pertama yang mendaftarkan diri di Partai Gerindra, menyalip Ketua DPC Partai Gerindra Loteng yang juga berhasrat ikut bertarung memperebutkan dukungan Partai Gerindra di Pilkada Loteng mendatang. “Buntaran jadi pendaftar pertama di Partai Gerindra,” tegas Ketua Tim Desk Partai Gerindra untuk Pilkada Loteng, L. Amrillah, kepada wartawan. Keikutsertaan Buntara dalam seleksi calon kepala daerah dari Partai Gerindra bisa jadi warning tersendiri bagi H. L. Pathul Bahri. Pasalnya, Buntara bisa dikatakan sebagai pesaing sepadan bagi Wabup Loteng dalam memperebutkan dukungan Partai Gerindra di Pilkada Loteng mendatang. Selain berstatus sebagai kader partai pimpinan Prabowo Subianto ini, pada gelaran pemilu legislatif yang
Dijelaskan, anggaran penataan kawasan ini juga dialokasikan dari pinjaman daerah sebesar Rp 22 miliar. Ditambah lagi ditambah lagi melalui APBD sebesar Rp 24 miliar. Menurut dia, penataan ini menyentuh kawasan Meninting sampai dengan Kerandangan, sehingga ketika masuk di kawasan ini ada kesan berbeda. Namun, untuk penataan semua kawasan ini butuh dana besar, diperkirakan mencapai ratusan miliar. “Karena itu kita cicil, kita mulai,” jelas dia. Di luar ini, ada juga penanganan lampu jalan melalui KPBU. (her)
baru Buntaran saja yang sudah dinyatakan resmi mendaftar. Sementara yang lain belum mengembalikan formulir pendaftaran, sehingga belum bisa dikatakan sudah mendaftar di Partai Gerindra Loteng. Termasuk Ketua DPC Partai Gerindra Loteng. Ia menjelaskan, batas pengembalian formulir pendaftaran yakni sampai 15 November mendatang, kalau lewat, maka dianggap tidak mendaftar. “Berapa pun yang mendaftar nanti itulah yang akan disampaikan ke DPP. Untuk kemudian DPP mengkaji dan menyeleksi siapa figur calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang,” ujarnya. Di tempat terpisah, mantan Ketua KPU NTB, H.L. Aksar Ansori, juga mendaftarkan untuk ikut seleksi calon kepala daerah di Partai Persatuan Pembangunan
nya hilang,” jelas dia. Sementara itu, Suasdi mengaku rumah ibu dan kakanya belum selesai dibangun, karena
dana sudah habis, sehingga terpaksa kakaknya membiayai kekurangan biaya pembangunan. Kebanyakan rumah warga di daerah ini yang pencairan gelombang I sudah selesai dibangun, namun tidak bisa ditempati, karena rumahnya belum jadi. Selain banyak yang belum jadi, banyak juga yang belum mulai dibangun, karena masuk gelombang II. Dengan kondisi rumah warga di daerah itu, ia mengaku pesimis kalau pengerjaan rumah warga selesai sesuai target pemerintah pada bulan Desember nanti. Kalau pemerintah menarik anggaran sementara pembangunan rumah warga belum tuntas justru akan menimbulkan persoalan baru. Warga, kata dia, pasti kebingungan. Karena itu ia pun berharap agar proses pembangunan dipercepat. Ketua Pokmas Dusun Selat Barat, Arman mengaku sangat berat kalau mencapai target penyelesaian pengerjaan rumah warga pada bulan Desember. Di pokmasnya saja ada delapan KK yang belum sama sekali dibangun, belum lagi di tempat lain. “Ndak bisa kalau targetnya sampai bulan Desember ini,” imbuh dia. (her)
Pilkada Loteng Sedot Anggaran Belanja Hibah Praya (Suara NTB) Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang, bakal menyedot anggaran daerah cukup besar, khususnya dari pos belanja dana hibah. Di mana dari Rp 88 miliar belanja hibah yang disiapkan pada APBD Loteng tahun 2020, hampir setengahnya digunakan untuk membiayai gelaran Pilkada Loteng. Hal itu diungkapkan Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., Senin (4/11) kemarin. “Di APBD Loteng tahun 2020 mendatang, belanja hibah dialokasikan sebesar Rp 88 miliar. Sebagian besar di antaranya untuk membiayai gelaran Pilkada Loteng,” sebutnya. Dikatakannya, belanja hibah memang siapkan untuk memenuhi permohonan dukungan pendanaan yang diusulkan oleh badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang ada di daerah ini. Dan, tahun depan alokasi belanja hibah memang lebih banyak diarahkan untuk pendanaan kegiatan Pilkada Loteng. Untuk penyelenggaraan Pilkada Loteng oleh KPU Loteng, disiapkan sekitar Rp 28 miliar. Kemudian untuk pelaksaan pengawasan Pilkada Loteng oleh Bawaslu Loteng disiapkan sekitar Rp 7,4 miliar. Itu belum termasuk anggaran dukungan pengamanan penyelenggaraan Pilkada Lo-
teng kepada Polres Loteng serta Kodim 1620/ Loteng. Selain itu, di tahun 2020 mendatang akan ada gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilades) serentak, sehingga butuh alokasi anggaran untuk pengamanan kepada pihak kepolisian serta TNI. Sebelumnya baik KPU Loteng maupun Bawaslu Loteng sama-sama berharap anggarannya bisa ditambah oleh pemerintah daerah. Mengingat, alokasi anggaran yang disiapkan dinilai masih jauh dari yang diharapkan. Terutama untuk anggaran Bawaslu Loteng yang dinilai tidak sebanding dengan beban tugas yang harus dihadapi. “Walaupun sudah dipatok sebesar Rp 7,4 miliar, kita berharap anggaran Bawaslu Loteng bisa ditambah. Mengingat, beratnya beban tugas yang harus dipikul Bawaslu Loteng,” ungkap Ketua Bawaslu Loteng, Abdul Hanan. Dikatakannya, anggaran Bawaslu Loteng termasuk yang paling sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak tahun 2020 mendatang. Padahal jika dilihat dari luas wilayah serta jumlah pemilih, Pilkada Loteng merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di pilkada serentak di NTB tahun depan, sehingga hal yang wajar jika alokasi anggaran pengawasannya juga. (kir)
Bupati Lobar Pastikan Gelar Mutasi Bulan Ini
(Suara NTB/kir)
DAFTAR - Kader Partai Gerindra, Buntaran menjadi pendaftar pertama di Partai Gerindra Loteng. (PPP). Ia menjadi pendaftar ke lima di PPP Loteng. “Total sudah ada lima orang yang mendaftar di PPP. Terakhir tadi (Senin kemarin,red) H.L. Aksar Ansori,” aku Ketua DPC PPP Loteng, H. M. Mayuki, S.Ag., yang dikonfirmasi terpisah. PPP masih akan membuka pendaftaran hingga akhir No-
vember mendatang, karena pada bulan Desember akan ada Mukerwil PPP NTB serta survei elektabilitas calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. “Masih menunggu yang mau mendaftar melalui PPP sampai akhir bulan ini,” tegas Wakil Ketua DPRD Loteng ini. (kir)
Giri Menang (Suara NTB) – Para pejabat di Lombok Barat (Lobar) dibuat harap-harap cemas dengan isu mutasi yang merebak. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid pun mengulur waktu mutasi dengan alasan perlu izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Orang nomor satu di Lobar itupun memastikan akan menggelar mutasi bulan ini setelah mendapatkan izin dari KASN. Terkait kepastian melakukan mutasi, bupati memastikan bulan ini. Memang dalam melakukan mutasi ini tak perlu izin Mendagri, namun pihaknya tetap meminta izin ke Komisi ASN. “Senin saya tanda tangan SPPD untuk Kepala BKD berangkat ke Komisi ASN,” jelasnya akhir pekan kemarin. Sementara itu, Kepala BKD dan PSDM Lobar Suparlan mengaku Senin kemarin berangkat ke Jakarta untuk meminta rekomendasi izin dari Komisi ASN. Menu-
rut dia, untuk mutasi tinggal izin ke KASN, sebab tidak lagi harus meminta izin ke Kemendagri. Sejak 23 Oktober lalu kata dia, bupati tidak lagi meminta izin ke Kemendagri. Sebab sesuai ketentuan masa waktu enam bulan sebelum dan sesudah (pasca) dilantik, bupati harus meminta izin ke Mendagri. “Tapi sudah lebih enam bulan, sehingga tidak lagi harus minta izin ke Mendagri,” jelas dia. Setelah mendapatkan izin dari KASN, barulah bupati melakukan mutasi. Menurut dia, mutasi kali ini untuk mengeksekusi hasil job fit beberapa waktu lalu. Artinya penempatan jabatan ini nanti disesuaikan dengan job fit. Terkait siapa-siapa yang dimutasi, ia tidak tahu. Yang jelas, mutasi kali ini kemungkinan tidak ada yang non job sebab hanya sebatas pergeseran. Setelah mutasi ini, akan menyisakan jabatan kosong, sehingga harus dibentuk pansel untuk seleksi pengisian jabatan kosong tersebut. (her)
SUARA NTB Selasa, 5 November 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa KSB dengan Harian Suara NTB
Evaluasi Tuntas, DPMD KSB Siapkan Agenda Pelatihan Agen PDPGR Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam waktu dekat akan menggelar kegiatan pelatihan anggota-anggota Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).
(Suara NTB/ist)
PELATIHAN tersebut dalam rangka meningkatkan kapasitas para agen, terutama bagi personil yang baru bergabung pasca evaluasi. “Kita kan sudah lakukan evaluasi. Dan ada anggota baru yang masuk. Nah mereka ini fokus kita memberikan pelatihan,” jelas Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Sosbud dan Pemberdayaan Masyarakat DPMD KSB, Slamet Riadi, S.Pi. Dikatakan Slamet, peningkatan kapasitas para agen sangat penting.
Agenda PDPGR yang semakin banyak di lapangan membuat para agen diharuskan memiliki pengetahuan lebih luas lagi. Tidak sekedar rutinitas mengawal agenda kegiatan PDPGR semata, tetapi juga mulai berkembang mencari solusi terhadap permasalahan di masyarakat secara cepat. “Kan semangat kerja para agen PDPGR ini gotong royong. Jadi mereka harus punya pengetahuan dan solusi cepat mengatasi masalah di masyarakat,” timpalnya. Ia juga menambahkan, baru-baru ini bupati telah menginstruksikan agar para agen PDPGR turun tangan membantu masyarakat. Karenanya kemampuan manajemen juga perlu dimiliki para agen. Menyusun rencana program hingga mencari solusi penyelesaian persoalan akan menjadi bagian peningkatan kapasitas agen ke depannya.
“Pak bupati maunya apapun kegiatan masyarakat agen PDPGR harus ambil peran. Dan itu sudah diterapkan saat penanganan pasca gempa. Dan berhasil ternyata karena buktinya kita sekarang paling bagus progres penanganannya di NTB,” sambung Slamet. Ia mengungkapkan, pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas agen PDPGR ini akan secara rutin digelar. Termasuk juga evaluasi agar agenda-agenda pemerintah yang dijalankan lewat kegiatan PDGPR berjalan lancar di tingkat lapangan. “Awal tahun 2020 kita akan evaluasi lagi karena tidak menutup kemungkinan ada pergantian personel. Setelah itu kita gelar lagi pelatihannya, begitu seterusnya secara berkala,” cetusnya. Saat ini total jumlah agen PDPGR di seluruh tingkatan tercatat
sebanyak 724 orang. Slamet memaparkan, jumlah personil terbanyak ditempatkan di tingkat peliuk (blok) dan desa. “Di tingkat peliuk personelnya tiga orang. Mereka lebih banyak anggotanya karena memang di peliuk-lah pekerjaan kegiatan PDPGR paling banyak dijalankan,” urainya. Sejak terbentuk pada 2016 lalu, para agen PDPGR sudah banyak menyukseskan program pemerintah. Diantaranya pembangunan program jambanisasi, pengawalan program bedah rumah dan paling fenomenal mengawal percepatan penyelesian pembangunan rumah masyarakat pasca gempa 2018 lalu di KSB. “Kita benar-benar bersyukur karena adanya agen PDPGR ini upaya rehabilitasi rumah masyarakat pasca gempa peogresnya paling bagus di NTB ini,” tukas Slamet. (bug/*)
(Suara NTB/ist/Dok Humas KSB)
FOTO BERSAMA - Bupati KSB, H. W. Musyafirin foto bersama puluhan agen PDPGR dalam salah satu kesempatan.
Antisipasi Masalah, Balon Kades Diminta Gunakan Ijazah Sah
Jelang Musim Tanam, Ketersediaan Benih Masih Terbatas
Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa menekankan kepada bakal calon kepala desa agar dapat mengurus berkas administrasi dengan baik dan benar. Terutama terkait keabsahan ijazah yang dicantumkan, sehingga tidak terjadinya permasalahan nantinya. “Harapan kami mudahmudahan calon kades dapat mengurus berkas administrasinya dengan baik dan benar. Anhuyas Sehingga tidak ada kendala, ataupun verifikasi factual terkait keabsahan ijazah. Harus benar-benar valid,” kata Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasi Tata Pemerintahan Desa, Anhuyas, M.Si kepada wartawan, Senin (4/11). Dijelaskannya, dalam persyaratan ijazah yang digunakan minimal SMP atau sederajat. Calon kades juga diperkenakan menggunakan ijazah paket, tetapi harus asli dan tervalidasi. Supaya tidak terjadinya persoalan seperti yang sebelumnya pernah terjadi. “Ijazah minimal SMP atau sederajat. Ijazah paket itu boleh-boleh saja, tetapi yang benarbenar asli dan tervalidasi. Jangan yang palsu, itu yang tidak diperkenankan. Ini untuk mengantisipasi terjadinya persoalan, karena ini sudah pernah terjadi sebelumnya,” terangnya. Saat ini, kata Anhuyas, tahapan Pilkades serentak sedang dilakukan pemutakhiran data untuk Daftar Pemilih Sementara (DPS), berdasarkan DPT terakhir Pilpres atau Pileg lalu. Nantinya DPS akan ditetapkan pada tanggal 13 November mendatang. Selain itu, sekarang bakal calon kades juga sedang proses persiapan administrasi yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ada. Dalam hal ini pendaftaran dimulai pada 4 Desember mendatang. “Pendaftaran mulai tanggal 4 Desember. Kalau mau mendaftar berarti proses administrasi itu sudah clear semua sebelum pendaftaran. Sedangkan pelaksanaan Pilkades dilakukan pada 4 Maret 2020,” tukasnya. Adapun terkait tes kesehatan, lanjutnya, dalam Perbup, tidak dicantumkan terkait tes urine atau narkoba bagi bakal calon kades. Hanya saja memang ada tes kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan di puskesmas ataupun rumah sakit umum daerah dengan fasilitas dokter pemerintah. “Untuk sementara, tes urine narkoba kita tidak bisa akomodir. Karena tidak disebutkan dalam regulasi pelaksanaan Pilkades,” tandasnya. (ind)
Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunnak) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengaku bibit jagung dan padi jelang musim tanam pertama masih belum tersedia. Hal tersebut terjadi lantaran pengadaan bibit jagung untuk 4000 hektar dan padi 6600 hektar masih dalam tahap pengadaan di Kementerian Pertanian (Kementan).
Iuran BPJS Naik
FPKS Sarankan Cari Format Lain Program Kesehatan Gratis Taliwang (Suara NTB) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta pemerintah mencari format lain dalam program kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Program kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dengan cara menalangi iuran BPJS Kesehatan yang selama ini diterapkan pemerintah, bagi FPKS sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Kenaikan besaran iuran BPJS per 1 Januari 2020 hingga 100 persen pada seluruh tingkatan kelas pelayanan dinilai FPKS akan banyak memberatkan Pemda KSB ke depannya. “Jadi saran kami, pemerintah harus kaji untuk mempertimbangkan keluar dari BPJS dan kemudian cari formulasi lain supaya program kesehatan gratis kita tetap menyentuh masyarakat terutama bagi yang kurang mampu,” kata anggota FPKS DPRD KSB, Abidin Nasar, SP, MP, kepada Suara NTB, Minggu (3/11). Dalam APBD 2020 mendatang pemerintah KSB telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 miliar khusus menalangi biaya iuran BPJS Kesehatan masyarakat kurang mampu sekitar Rp 70.000 jiwa. Dengan penetapan kenaikan iuran yang baru, maka jika Pemda KSB tetap bertahan dengan pola yang lama, artinya mau tidak mau pemerintah harus menambah anggaran dua kali lipatnya. Menurut Abidin, pemerintah tidak bisa mempertahakan pola tersebut karena akan sangat membebani keuangan daerah. “Yang Rp 15 miliar saja kita sudah cukup kewalahan mencari dananya. Apalagi mau ditambah jadi Rp 35 miliar akan berat bagi keuangan daerah,” cetusnya. Abidin mengaku, BPJS Kesehatan oleh pemerintah pusat akan diberlakukan wajib bagi masyarakat. Namun demikian Pemda KSB tidak harus mengikuti pola tersebut dengan mengambil alih sepenuhnya pembayaran iuran setiap bulannya bagi masyarakat kurang mampu lewat program kesehatan gratis. Ia menyarankan Pemda KSB membuat sistem talangan per penanganan atau tindakan medis saja. Dengan begitu biaya yang dibayarkan pemerintah untuk menjamin masyarakatnya memperoleh penanganan kesehatan secara baik tidak besar. “Kalau misalnya pembiayaan dihitung berdasarkan jumlah tindakan kan bisa lebih hemat. Dan sisa anggarannya bisa kita gunakan untuk meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan petugas kesehatan,” sebutnya. Opsi lain lanjutnya, Pemda KSB bisa melakukan evaluasi kembali terhadap masyarakat kurang mampu yang selama ini menerima talangan iuran BPJS Kesehatan. Khususnya yang pembiayaannya bersumber langsung dari anggaran daerah. “Disisir lagi penerima manfaatnya. Jangan sampai ada yang memang secara syarat tidak berhak tapi selama ini menerima manfaat. Nah yang begitu-begitu dikeluarkan saja, biar mereka bayar iurannya secara mandiri,” imbuh Abidin yang juga wakil ketua DPRD KSB ini. (bug)
Kendati bibit belum tersedia, pihaknya meyakini tidak akan berpengaruh terhadap target tanam di bulan Oktober-Maret (Okmar) karena rerata lahannya sudah siap. “Memang untuk sekarang ini bibit padi dan jagung masih belum tersedia karena masih dalam tahap pengadaan. Kita berharap proses pengadaannya bisa dipercepat supaya musim tanam kita tidak terus
mundur. Karena jika mengacu ke jadwal tanam, maka seharusnya bulan Oktober sudah ada penanaman, tetapi karena musim hujan mundur dan bibit belum tersedia makanya waktu tanam juga ikut mundur. Untuk itu, kami berharap dalam waktu dekat sudah ada droping bibit dari Pusat agar waktu tanam juga tidak molor,” ungkap Kepala Dinas Tanbunnak kepada Suara
NTB melalui Kabid Pertanian Tanaman Pangan Syaiful Ulum SP, Senin (4/11). Dikatakannya, untuk musim tanam perdana bulan Oktober- Maret, KSB diberikan jatah sebesar 13.608 hektar tetapi hingga saat ini belum ada penanaman khusus untuk padi. Hal itu terjadi lantaran musim hujan yang telat, bahkan prediksi dari BMKG hujan akan turun secara nor-
mal di pertengahan bulan November mendatang. Sementara, untuk jagung sudah mulai dilakukan pembukaan lahan yakni di wilayah kecamatan Poto Tano dan Seteluk. Hal tersebut dilakukan untuk mengejar target tanam yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Apalagi tanaman jagung ini tidak membutuhkan banyak air untuk tumbuh, biasanya satu atau dua kali turun hujan sudah bisa dilakukan penanaman jagung. Hanya saja, pihaknya tetap menunggu adanya distribusi bantuan benih dari Kementan untuk mempercepat proses penyemaian benih tersebut. Pihaknya juga masih optimis
target tanam yang sudah ditetapkan tercapai dengan baik. Karena rentan waktu dari Bulan Oktober ke Maret dianggap cukup jauh ditambah lagi dengan kondisi lahan yang sudah mulai digarap juga akan mempercepat realisasi target tanam di tahun 2019 ini. “Memang untuk tahun ini kita sudah diberikan target sebesar 13.608 di bulan Oktober-Maret (Okmar) dan kami optimis akan tercapai meskipun saat ini masih belum ada penanaman. Kami juga berharap supaya droping bibit untuk KSB bisa segera dilakukan untuk mengejar target tanam tersebut,” pungkasnya. (ils)
Bupati Minta OPD Selaraskan Kegiatan yang Mendukung PKH TERJARING - Pengendara kedapatan bawa ganja yang terjaring Operasi Zebra Gatarin, yang digelar pada Minggu (3/11). (Suara NTB/ist)
Terjaring Operasi Zebra
Pengendara di Sumbawa Kedapatan Bawa Ganja Sumbawa Besar (Suara NTB) Sat Lantas Polres Sumbawa terpaksa mengamankan dua orang berboncengan sepeda motor yang kedapatan membawa narkotika jenis ganja kering. Kedua pemuda berinisial AB dan SA, ini terjaring dalam operasi Zebra Gatarin 2019 yang digelar pada Minggu (3/11) sekitar pukul 21.40 Wita. Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Lantas, AKP. Bowo Tri Handoko, S.E., SIK membenarkan hal tersebut. Bermula dari razia yang dilaksanakan personel Salantas Polres Sumbawa dalam rangka Operasi
Zebra Gatarin 2019 di Jalan Hasanuddin depan Win Cell. Saat operasi berlangsung, sekitar pukul 21.40 Wita muncul sepeda motor Honda Beat putih list biru Nopol EA 4868 AK yang dikendarai AB berboncengan dengan SA. Kendaraan tersebut mendadak berhenti di depan toko Win Cell, karena terkejut melihat dua petugas berjaga di Simpang Toko Internasional. Akibatnya, terjadi tabrakan beruntun empat sepeda motor. Pengendara lain pun marah dan hendak menghajar pengendara beat yang dianggap menjadi penyebab kecelakaan.
Melihat kejadian ini, lanjut Kasat, salah seorang anggota Satlantas langsung mengamankan keduanya ke Polres Sumbawa. Namun setelah dekat dengan Polres, tepatnya di depan SDN 2 Sumbawa, BR membuang sesuatu di bawah mobil parkir. Aksi ini dilihat oleh anggota lainnya yang kemudian melakukan penyisiran di bawah mobil Pick Up Mitsubishi L 300. Ternyata anggota menemukan sebuah poket berisi ganja seberat 5,55 gram. Setelah itu, keduanya langsung dibawa ke ruangan Satres Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut. (ind)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, berharap kepada semua pihak dapat mendukung sekaligus memfasilitasi dan membina pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai kewenangannya masing-masing. Kepada SKPD terkait, diharapkan dapat menyelaraskan kegiatan-kegiatannya dalam mendukung pelaksanaan PKH di Sumbawa. Sedangkan kepada tenaga pendamping sosial PKH, memastikan bantuan sosial yang diterima oleh anggota PKH adalah tepat sasaran serta memonitoring pelaksanaan kewajiban sebagai peserta PKH. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. “Semoga melalui program PKH yang merupakan tanggung jawab kita bersama ini, dapat menjawab target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa,” kata Bupati ketika membuka Rapat Koordinasi PKH tahun 2019, Senin (4/11). Bupati menilai, PKH upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan dana tunai bersyarat. PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi sekaligus merupakan cikal bakal pengembangan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan, pangan dan gizi termasuk untuk menghilangkan kesenjangan sosial, dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada masyarakat miskin. Kepala Dinas Sosial Sumbawa Ir. A. Yani menyampaikan, Rakor ini menyosialisasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan PKH. Kemudian mengidentifikasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat terkait PKH dan menemukan alternatif solusi terhadap persoalan yang ada. (arn)
Optimis Rampung Tepat Waktu
Pembangunan Pasar Seketeng Hampir 70 Persen Sumbawa Besar (Suara NTB) Realisasi pembangunan pasar Seketeng Sumbawa kini hampir mencapai 70 persen. Dengan sisa waktu sekitar 1,5 bulan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa optimis, pengerjaan mega proyek ini dapat dituntaskan tepat waktu hingga kontrak berakhir. Hal itu disampaikan Plt. Kepala Bapenda Sumbawa, Arif Alamsyah S.STP, M.Si, disela sela meninjau pembangunan pasar dimaksud, Senin (4/11). Pekerjaan untuk Blok C, struktur bangunan hingga lantai dua sudah rampung. Tinggal pemasangan atap dan pembuatan lapak pedagang. Begitu pula dengan Blok B, secara keseluruhan strukturnya dari lantai satu hingga lantai dua juga sudah selesai. “Sekarang tengah dikerjakan kolom dan balok lantai dua. Kalau itu selesai, baru dilanjutkan pemasangan rangka atap,” jelasnya lebih detail. Pekerjaan yang tersisa di Blok B, hanya kios dan lapak pedagang ikan yang nantinya akan dikerjakan bersamaan dengan pemasangan atap. Arif optimis pekerjaan tersebut bisa dikejar mengingat sebagian besar material, terutama baja ringan sudah tersedia di lokasi. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pelaksana proyek untuk menambah tenaga kerja dalam
(Suara NTB/ist)
PASAR SEKETENG - Plt. Kepala Bapenda Sumbawa, Arif Alamsyah saat meninjau lantai dua pembangunan pasar Seketeng Senin (4/11) (foto kiri). Tampak kegiatan pembangunan dua Blok pasar Seketeng yang kini tengah dikerjakan. pengerjaan pasar ini. “Kami sudah meminta pelaksana menambah pekerja khususnya oada bagian tembok dan atap,” terang birokrat muda Sumbawa ini. Dengan demikian bila melihat progres saat ini dengan waktu yang tersisa hingga kontrak berakhir, 16 Desember mendatang, tampaknya pekerjaan bakal
bisa dirampungkan. Apalagi sekarang ini, juga mulai dilakukan pengerjaan plumbing (pipa) jaringan air bersih maupun air limbah. Serta jaringan listrik. Diketahui, peletakan batu pertama Pasar Seketeng dilakukan Bupati Sumbawa pada 19 Juli lalu. Pasar terbesar di Sumbawa ini dibangun pada lahan seluas 15.000 m2 atau 1,5
hektar. Pasar yang pengelolaannya dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) ini, dibangun dua lantai. Terdiri dari tiga blok dengan luas keseluruhan bangunan 22.000 meter persegi. Pembangunan pasar dilakukan dua tahap, yaitu tahun 2019 untuk dua blok dan satu blok lagi diharapkan kelanjutannya pada 2020. (arn/*)
SUARA NTB Selasa, 5 November 2019
DPRD NTB Tunggu Perkembangan Penyelidikan Kasus Benih Jagung Bima (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm menegaskan, pihaknya kini tengah menantikan perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda NTB terkait pengadaan bibit jagung yang disalurkan di wilayah Kabupaten Bima. Hal itu disampaikan oleh Mori saat menjawab pertanyaan wartawan dalam menyikapi pengadaan bibit jagung jenis premium 919, di Kota Bima, Senin (4/11). “Soal bibit jag(Suara NTB/Uki) ung ini sedang diselidiki Mori Hanafi Polda NTB,” katanya. Menurutnya pada saat mengunjungi saat mengunjungi Kementerian Pertanian (Kementan) beberapa waktu lalu, persoalan pengadaan jagung tidak berkualitas tersebut telah disampaikannya. “Ada masalah terhadap kualitas. Tidak sesuai dengan spek, makanya Polda melakukan penyelidikan. Kita tunggu hasilnya,” katanya. Selain itu, Duta Gerindra ini mengaku, pihaknya juga telah memanggil OPD teknis terkait untuk klarifikasi. Dari hasil itu, dikatakan tidak ada yang salah dalam proses pengadaan dan kualitasnya. Bahkan diklaim tidak ada persoalan. Mulai dari kualitas bibit hingga proses pengadaannya. Akan tetapi hal tersebut bisa saja tidak sesuai dengan hasil penyelidikan Polda NTB. “Maka dari itu kita tunggu saja hasilnya. Insya Allah dua minggu lagi sudah ada hasilnya,” ujarnya. Sebagai data tambahan, persoalan bibit jagung jenis premium 919 disorot petani di Kabupaten Bima, mereka meminta dan mendesak bibit tersebut ditarik, karena tidak berkualitas dan digantikan dengan jenis NK 7328, Bisi 18 dan Pioner. Desakan tersebut juga disampaikan dalam dengar pendapat bersam pimpinan dan anggota DRPD serta Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, di kantor DPRD setempat, belum lama ini. Bahkan saat dengar pendapat itu, mereka melempari bibit yang tidak berkualitas itu sebagai bentuk protes terhadap tindakan DPRD yang tidak serius menyelesaikan persoalan benih bibit jagung. Mereka DPRD mengeluarkan rekomendasi untuk mencabut penyaluran benih jagung. (uki)
SUARA PULAU SUMBAWA
846 Randis di Dompu Menunggak Pajak
Dompu (Suara NTB) Sebanyak 864 Kendaraan Dinas (Randis) di Dompu, menunggak pembayaran pajak. Baik roda dua maupun empat. Jumlah ini terbilang tinggi jika melihat total keseluruhan Randis 1.708 unit. Terus berubahnya pemegang serta berpindahnya kendaraan dari satu instansi ke instansi lain, jadi salah satu kendala UPPD Samsat menagih tanggungan obyek tersebut. Kepala UPPD Samsat Dompu, Ahmad Fajar Karya, S. Sos, MM kepada Suara NTB di kantornya, Senin (4/ 11) kemarin menyampaikan, dari sekian banyak randis yang menunggak pajak tersebut cukup dominan ditemukan berada di Camat dan Kelurahan. “Jumlah yang masih menunggak 846 unit, terbanyak di Kecamatan dan Kelurahan yang didominasi roda dua,” ungkapnya.
Dari 846 unit obyek pajak ini, lanjut dia, memang tidak semuanya dalam kondisi utuh. Beberapa diantara kendaraan ada yang dilaporkan rusak parah karena insiden tertentu. Namun khusus kendaraan yang masih beroperasi tetapi oleh pemegang tak mau dipenuhi tanggungan pajaknya, kendala UPPD Samsat yakni sulit melacak keberadaan mereka di lapangan. Selain karena pemegangnya
sewaktu-waktu berubah, terkadang ada juga oknum pejabat yang ditemukan sengaja membawa kendaraan dalam penguasaannya meski sudah dimutasi ke instansi lain. “Makanya mulai tahun ini kita mau validasi lagi hasil penyampaian surat teguran baru menentukan kondisi riil objek randis tersebut,” ujarnya. Membangun kesadaran masyarakat secara umum untuk sadar akan pembayaran
Iswanto (Suara NTB/jun)
pajak kendaraan, tegas Ahmad Fajar Karya sudah digodok maksimal 2018 lalu. Bahkan sampai menggandeng jajaran pemerintah daerah dan membentuk juru sita serta agen Samsat. Hanya saja realisasi tahunannya tak berubah signifikan. Karenanya perlu ada terobosan yang mesti diterapkan untuk merangsang kesadaran masyarakat, terutama proaktif pemerintah daerah. Karena bagaimanapun 30 persen dari pendapatan pajak ini akan dialokasi juga ke daerah. “Kita coba lewat SKPD tahun lumayan efektif, nah ini yang mau terus kita lakukan kedepan untuk randis-radis ini yang menunggak,” pungkasnya. (jun) Ahmada Fajar Karya (Suara NTB/jun)
Pencairan DD Tahap Tiga Dompu Sejak 27 September
Hutan di Dompu Kritis, KPH Menunggu Ketegasan Dompu (Suara NTB) Kerusakan hutan akibat perambahan dan penebangan liar di Dompu sudah sangat memprihatinkan, baik di wilayah hutan produksi maupun lindung. Kondisi ini sulit dikendalikan karena minimnya dukungan pemerintah daerah. Untuk itu, Kesatuan Pengelolah Hutan (KPH) Ampang Riwo Soromandi (ARS) menunggu sikap tegas Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Kasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KPH ARS, Ir. Iswanto menyampaikan, sikap Gubernur tersebut dinantikan karena memang berbagai upaya pencegahan yang sudah dilakukan selama ini tidak berpengaruh signifikan. Masyarakat justru semakin membabibuta melakukan perluasan area penanaman jagung dan membuka lahan-lahan baru. Di wilayah ARS misalnya, dari 14000 Hektare yang sudah dirambah 8000 Hektare diantaranya merupakan hutan lindung. “Kalau Gubernur yang memerintah saya yakin bisa terselesaikan persoalan ini. Tentu dengan melibatkan TNI, Polri dan elemen terkait,” ungkapnya. Upaya menekan perambahan dengan menyadarkan masyarakat dirasa sudah cukup maksimal dilakukan KPH. Namun kendalanya selama ini belum ada yang sampai berhasil dikeluarkan karena tak ada komitmen bersama untuk mengambil tindakan tegas. Terutama dari kepala daerah selaku penguasa wilayah. Seandainya disadari aktivitas yang dilakukan masyarakatnya itu telah merusak kelestarian lingkungan, mestinya pemangku kebijakan mendukung langkah preventif yang telah diambil. Minimal dengan menerbitkan himbauan ke Desa/Kelurahan agar meminta warganya menghentikan perluasan perambahan. “Kalau ada imbau itu kan banyak kepala desa yang nurut, tapi inikan banyak kepala desa yang justru menganjurkan bahkan mengajak masyarakatnya untuk membabat hutan,” keluhnya. Kerusakan hutan di wilayah ini, tegas Iswanto, tengah menjadi sorotan banyak pihak dan telah terbukti berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Karenanya, langkah kongkret yang perlu diambil yakni menindak hukum mereka yang menambah luasan lahan jagung atau merambah baru mulai dari tahun 2018 ke atas. Sementara, petani yang menggarap lahan sejak 2017 ke bawah didorong pihaknya untuk bergabung dalam kelompok kemitraan. Walaupun ini terkesan melegalkan kegiatan mereka di dalam kawasan hutan, namun pada prinsipnya bertujuan mengembalikan kondisi hutan yang sudah rusak secara perlahan. Dalam artian masyarakat tetap bisa menggarap lahan dengan tanaman semusim namun diwaktu yang bersamaan juga bertanggung jawab menanam pohon yang bisa diambil manfaatnya seperti halnya nangka. “Disamping itu juga nanti ada hujauan pakan seperti rumput gajah dan sebagainya, nanti ada bantuan dari pemerintah apakah itu sapi, kambing dan sebagainya. Jadi ambil uang bank itu tidak sia-sia untuk jagung yang hanya untung Rp5 juta. Kalau dengan pola kemitraan ini ada hasil ternaknya, buah, tanaman semusim kan jadi lebih sejahtera,” pungkasnya. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang dikonfirmasi usai pelantikan pimpinan DPRD Dompu, Senin (4/11) menegaskan bahwa urusan hutan saat ini berada di pemerintah Provinsi. Karena bukan lagi kewenangan Pemda Kabupaten, akan menjadi masalah ketika langsung ikut mengurusinya. “Nanti bisa ditanya. Memang pekerjaan kamu ndak ada lagi, kok pekerjaan kami diurus? Tapi kalau diajak sama – sama, ayo kita lakukan,” kata H. Bambang. Hingga saat ini, H. Bambang mengaku, pihaknya tidak pernah disurati atau diajak berkoordinasi oleh KPH untuk bersama – sama menangani urusan hutan. Yang jadi pegangan Pemda Dompu bahwa Pemda kabupaten tidak boleh membiayai, melakukan kegiatan yang bukan menjadi tanggungjawabnya. “Kalau KPH merasa kami harus ikut di dalamnya kami siap,” aku H. Bambang. Hingga saat ini, KPH maupun Pemprov tidak pernah mengajak Pemda Kabupaten untuk bersama – sama menangani urusan hutan pasca diambil alih Pemprov. (jun/ula)
Halaman 7
(Suara NTB/ula)
SUMPAH - Pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Dompu periode 2019-2024 di ruang rapat utama DPRD Dompu, Senin (4/11).
Pimpinan DPRD Dompu Diharapkan Bawa Angin Segar Dompu (Suara NTB) Tiga pimpinan DPRD Dompu periode 2019-2024 diambil sumpah janjinya menjadi Ketua dan wakil Ketua Dewan. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah yang dipandu Ketua PN Dompu ini berjalan khidmat. Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par pun mengingatkan pimpinan dan anggota Dewan serta eksekutif dengan mengutip Al-Quran surat Ali Imran 105, sebagai golongan yang beruntung. “Beruntung karena menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar,” kata Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par yang mengutip Al-Quran saat menutup rapat paripurna pengambilan sumpah/janji pimpinan Dewan, Senin (4/11). Andi juga mengingatkan kepada pimpinan dan anggota DPRD Dompu memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar dan harus dijaga. Sebagai pimpinan dan anggota Dewan, gerak langkah dan ucapan akan
menjadi pusat perhatian. Ia juga menyampaikan, kepala daerah dan DPRD berkedudukan yang setara, memiliki hubungan bersifat kemitraan. Sehingga dengan tiga fungsi lembaga Dewan, diharapkan adanya saling mengerti dalam mewujudkan daerah yang lebih maju dan mandiri. DPRD merupakan lambang kehidupan demokrasi yang menjadi hak rakyat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan serta mengembankan hubungan, mekanisme checks and balances untuk meningkatkan kualitas produktivitas kerja. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada kesempatan yang sama menyampaikan harapannya agar lembaga DPRD kedepan benar-benar menjadi mitra pemerintah. “Kami yakin dan percaya, di bawah kepemimpinan baru akan membawa angin segar bagi kinerja DPRD kabupaten Dompu kedepan untuk bersama-sama dengan Pemda membawa masyarakat dan daerah ini menuju tatan-
an perekonomian yang lebih maju dan mandiri dan sejahtera,” kata H Bambang. Ia pun berharap, DPRD kedepan dapat memainkan peran yang sangat produktif bagi pembangunan daerah. Eksistensi DPRD bukan saja sebagai mitra pemerintah daerah, tetapi juga sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan di daerah. “Eksekutif dan legislatif adalah seperti 2 sisi mata uang yang saling memberi manfaat. Sehingga pekerjaan kita lebih produktif, lebih efektif, dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah di tengah masyarakat secara tuntas,” katanya. Pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Dompu ini dipandu Ketua PN Dompu, Mukhlassuddin, SH, MH dan dihadiri Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin bersama jajaran Pemda Dompu. Pimpinan Dewan yang dilantik yaitu Andi Bachtiar, A.Md.Par sebagai Ketua (Partai Nasdem), Jamaluddin, S.Sos wakil Ketua (Partai Gerindra), dan H M Amin, S.Pd sebagai wakil ketua (PKB). (ula)
Pengadaan Dua Unit TV Rp90 Juta, LPBJ Klaim Hanya Uji Coba Kota Bima (Suara NTB) Publik dihebohkan dengan pengadaan langsung dua unit TV LED yang nilainya mencapai Rp90 juta dalam APBD Kota Bima 2019. Pengadaan barang itu tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Pengadaan dua unit TV yang diperuntukkan bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) dan LPSE Setda Kota Bima tersebut masingmasing pengadaan satu unitnya mencapai sebesar Rp45 juta. Menanggapi hal itu, Kabag LPBJ Setda Kota Bima, Iskandar Zulkarnain membantahnya karena menurut dia pen-
gadaan tersebut bukan yang sebenarnya. Tetapi hanya tahap uji coba. “Pengadaan dua unit TV led senilai Rp90 juta ini murni kelalaian. Kami lupa menghapus informasi pengadaan ini di SIRUP,” katanya, Senin (4/11). Lebih lanjut Iskandar menjelaskan, data informasi pengadaan dua unit TV led itu diinput pada 5 Januari 2019 lalu, pada saat sosialisasi dan bimtek penginputan SIRUP versi terbaru 2018 Sehingga pencantuman data pengadaan di SIRUP tersebut digunakan untuk kebutuhan latihan penginputan pada saat sosialisasi dan Bimtek. Karena antara SIRUP versi terbaru 2018 dengan
yang sebelumnya banyak perbedaan. “Jadi ini hanya untuk uji coba saja. Sebab SIRUP yang dulu penginputannya oleh admin SIRUP. Dan yang versi terbaru langsung diinput oleh PPK,” katanya. Selain itu juga termasuk isi yang termuat dalam informasi SIRUP lebih detail terkait spesifikasi tekhnis, waktu pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. “Pengadaan ini juga hal yang tidak mungkin. Sebab bagian PBJ dan LPSE juga tidak ada dalam satuan kerja Pemkot Bima, yang ada hanya bagian LPBJ,” pungkasnya. (uki)
Dompu (Suara NTB) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, MSi membantah bahwa Kabupaten Dompu masih nol persen pencairan DD tahap ketiga. Pencairan DD tahap ketiga bahkan telah dilakukan sejak 27 September dan selama September ada 3 Desa yang melakukan pencairan yaitu Desa Riwo, Cempi Jaya dan Tolokalo. “Pencairan DD tahap ketiga kita sudah ada 25 Desa dari 72 Desa se Kabupaten Dompu atau dengan total anggarannya sebesar Rp.10,059 M. Ini kondisi sampai Jumat (1/11/2019) kemarin, bahkan hari ini Desa Songgajah yang sedang kita proses,” kata Muhammad kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (4/11). Ia pun menolak bila disebut Kabupaten Dompu masih mengendapkan DD di kas daerah. Proses pencairan DD berdasarkan permohonan dari Desa. Desa Riwo Kecamatan Woja menjadi Desa pertama yang mengajukan pencairan DD tahap ketida dan langsung dicairkan pada 27 September. Diikuti Desa Cempi Jaya Kecamatan Huu dan Desa Tolokalo Kecamatan Kempo pada 30 September. “Artinya ada tiga Desa yang melakukan pencairan DD tahap pertama bulan September,” jelasnya. Dana Desa (DD) yang belum ditransfer ke kas Desa
hingga saat ini, diakui Muhammad sebesar Rp.34 M dan tinggal Desa Rababaka yang belum mencairkan tahap kedua. Sisanya masih dalam tahap proses untuk pencairan tahap ketiga. Kabupaten Dompu bersama Kota Bima pada acara Kanwil Dirjen Perbendaharaan NTB pada 17 Oktober 2019 lalu, kata Muhammad, dianugerahi penghargaan karena dinilai paling cepat realisasi DAK fisik dan DD. “Kalau dikatakan, Dompu masih nol porsen pencairan DD tahap ketiga itu keliru,” terangnya. Sementara untuk alokasi dana Desa (ADD) tahun 2019, dikatakan Muhammad, tinggal 35 Desa dari 72 Desa se Kabupaten Dompu yang belum mencairkan. Pencairan DD dan ADD berbeda. DD dicairkan dalam 3 tahap yaitu 20 persen, 40 persen, dan 40 persen dari total anggaran. Sementara ADD dicairkan dalam 2 tahap dan setiap tahapnya 50 persen. Untuk DD tahun 2019 Kabupaten Dompu mendapat alokasi sebesar Rp.70,794 M dan ADD sebesar Rp.62,379 M. Pemda diminta untuk segera mencairkan DD dari kas daerah ke kas Desa. Bila hingga batas pencairan DD, Pemda belum juga mencairkan ke kas Desa, maka DD tahun berikutnya akan dipotong sesuai anggaran yang belum terserap. Sehingga DPMPD terus diingatkan agar Desa bisa segera menyelesaikan tanggungjawabnya dan mengajuk a n pencairan DD. (ula)
Muhammad (Suara NTB/ula)
Oktober, Dikes Gagal Musnahkan Obat Kedaluwarsa Dompu (Suara NTB) Komitmen Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, untuk memusnahkan ratusan karung obat kedaluwarsa pada akhir Oktober kemarin gagal dilakukan. Hal itu menyusul beberapa kendala administrasi yang belum tuntas diselesaikan. Walaupun demikian, agar tidak sia-sianya anggaran yang sudah dialokasikan targetnya tahun ini kegiatan tersebut harus tetap terlaksana. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dikes Dompu, Abubakar Husain kepada Suara NTB di kantornya, Senin (4/11). Ia menjelaskan, pemusnahan obat kedaluwarsa yang dihasilkan sembilan puskesmas itu tidak cukup sampai kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini PT. Pria asal Jawa Timur. Tetapi perlu dilengkapi persyaratan administrasi lain yang ditujukan ke APH dan instansi terkait. “Karena dalam pemusnahan barang seperti ini harus diketahui banyak pihak, nah ini yang sedang kita proses sekarang,” ungkapnya. Sebagaimana dipastikan sebelumnya, lanjut dia, anggaran
pemusnahan sudah tersedia dan tinggal dicairkan di DPKAD. Namun, mengingat masih ada yang perlu dilengkapi termasuk soal berat total obat yang akan dimusnahkan sehingga prosesnya belum bisa berjalan. Kendati menemukan beberapa kendala pihaknya optimis tahun ini obat-obatan kedaluwarsa berusia puluhan tahun itu bisa dieksekusi. “Tahun ini sudah pasti. Masa kita sudah lelah cari anggaran tapi tidak bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin,” ujarnya. Dengan alokasi anggaran sekitar Rp80 juta, Abubakar Husain berharap, ratusan karung obat yang tertampung bisa dimusnahkan total agar tidak ditemukan lagi persoalan. Seperti misalnya aksi pencurian yang dilakukan oknum-oknum tertentu beberapa waktu lalu. Kekhawatiran lain yakni tidak adanya ruang penampungan bagi obat-obat baru yang kedaluwarsa karena tidak dimanfaakan maksimal sembilan puskesmas. “Kalau ada obat baru yang kedaluwarsa bisa jadi gudang itu tidak mampu menampung, karena sekarang saja sudah hampir penuh,” jelasnya. (jun)
SUARA NTB Selasa, 5 November 2019
POLHUKAM
Halaman 8
Pilkada Serentak
Tentukan Arah Dukungan, Golkar Serap Aspirasi Akar Rumput (Suara NTB/ist)
FORMULIR PENDAFTARAN - Lalu Aksar Ansori Menyerahkan Formulir Pendaftaran Sebagai Balon Bupati Lombok Tengah di PPP, Senin (4/11).
Daftar di PPP
Aksar Bidik Dukungan Partai Berbasis Nahdiyin Mataram (Suara NTB) – Mantan Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori menunjukkan keseriusannya untuk tampil maju di Pilkada serentak 2020 Kabupaten Lombok Tengah, dengan mendaftarkan dirinya ke sejumlah partai politik. Senin (4/11), Aksar resmi mendaftarkan diri ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan sebelumnya juga sudah mendaftar di PDI-Perjuangan. Aksar yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (4/11) kemarin menyampaikan bahwa pendaftaran yang dilakukannya merupakan bagian dari proses untuk ikhtiarnya maju di Pilkada Loteng sebagai bakal calon Bupati. “Ya tadi kita sudah mendaftar di PPP dan sebelumnya juga di PDI-P. Ya pendaftaran ini semacam kita memberikan mandat politik ke pada partai untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik, karena tidak tertutup kemungkinan partai tempat kita mendaftar ini mengusung kita,” ujarnya. Lebih lanjut disampaikan Aksar, dirinya tidak mendaftar di semua partai, karena tidak semua partai juga membuka pendaftaran. Namun demikian, meskipun tidak mendaftar di partai tertentu, akan tetapi ia aktif membangun komunikasi politik dengan partai-partai tersebut dalam rangka menggalang dukungan kendaraan politik untuk maju di Pilkada Loteng. “Kita bangun komunikasi politik dengan semua partai, semua partai di Loteng, tidak bisa usung calon sendiri termasuk Gerindra dan Golkar. Dan tidak semua partai membuka pendaftaran. Sehingga menurut saya kita tidak harus daftar di semua partai, karena ada yang bisa daftar dan ada yang dengan komunikasi politik,” jelasnya. Lanjut disampaikan Sekretaris PW NU NTB itu, terkait alasannya ia mendaftar di PPP, karena ia optimistis akan didukung oleh partai berlambang Ka’bah tersebut. Sebab, ia sudah cukup lama menjalin komunikasi politik dengan PPP. Selain itu ia juga memiliki kedekatan secara kultural dengan basis pendukung PPP yang notabene partai yang berbasis warga Nahdiyin. “Sudah lama kita komunikasi, tapi tentu PPP akan menyeleksi secara terbuka prosedur dan mekanisme internal partai, dan saya harus hargai proses. Secara politik, PPP memiliki kursi yang signifikan di Loteng, enam kursi dan menjadi pimpinan di DPRD. Nanti kita juga akan daftar di PKB kalau dia sudah buka pendaftaran, karena kita sudah lama juga komunikasi,” ungkapnya. Ketika ditanya lebih lanjut terkait komunikasi politik dengan figur-figur lain, dalam rangka penjajakan peluang untuk berpasangan. Aksar mengaku bahwa dirinya sudah banyak bertemu dan melakukan komunikasi politik dengan sejumlah figur yang namanya sudah disebut-sebut akan tampil bertarung. Ia menyebutkan beberapa figur yang sudah bertemu dengan dirinya, yakni politisi Golkar, Fuaddi, politisi PDI-P, Ruslan Turmuzi, kemudian politisi Gerindra, Pathul Bahri, politisi Demokrat, Syamsul Qomar dan dari kalangan non partai, ada Lalu Rudi Sri Gde. “Sejuah ini saya sudah banyak bertemu dengan figur-figur yang sering disebut-sebut juga akan maju. Tapi untuk pasangan, nanti partai juga akan menilai setelah menyerap aspirasi dan komunikasi politik, jadi masih sangat cair sekarang ini,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/why)
NAIK TIPE - Kapolda NTB Nana Sudjana (kiri) menyerahkan nota SKep Kapolri kenaikan tipe kepada Kapolresta Mataram, H Saiful Alam (kanan) dalam upacara pengukuhan, Senin (4/11).
Polres Mataram Naik Kelas Jadi Polresta Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram dikukuhkan menjadi Polresta, Senin (4/ 11) kemarin. Upaya peningkatan tipe satuan keamanan kewilayahan ibukota Provinsi NTB ini tak mudah. Yakni setelah melalui lima kali pengusulan sejak tahun 2016. Status Polres bisa turun lagi apabila cetak biru kinerja baik dan terukur tidak segera disusun. Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana menjelaskan, peningkatan tipe Polres merupakan reformasi struktural melalui tata kelembagaan. Berangkat dari fokus Polri dalam mendukung capaian prioritas nasional dalam bidang keamanan. “Peningkatan tipe Polres Mataram menjadi Polresta Mataram akan berimplikasi terhadap susunan organisasi, tata kerja, postur anggota, mekanisme dan manajemen pelayanan publik,” ucapnya saat memberikan sambutan. Perubahan susunan organisasi berupa pimpinan Polresta Mataram akan dijabat perwira menengah berpangkat komisaris besar polisi atau Kombes Pol, dan Wakapolresta menjadi ajun komisaris besar polisi atau AKBP. Kemudian penambahan personel sampai 750 orang. Kapolda menegaskan bahwa Polresta Mataram harus mampu menghadirkan pelayanan yang mudah, berbasis teknologi, penegakan hukum yang profesional, dan penanganan Kamtibmas yang optimal. “Namun yang paling utama setelah menjadi polresta adalah perkuatan personel, logistik, dan organisasi Selain itu tidak kalah yang menjadi ukuran terpenting adalah kinerja membuat situasi Kota Mataram lebih aman tertib dan damai,” jelasnya. Kontribusi Polresta Mataram, imbuh Nana, dapat ditinjau dari terjaminnya keamanan wilayah sehingga program pembangunan berjalan lancar. Demikian juga dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dapat beraktivitas dengan baik sebab terjaganya ketertiban. Polresta Mataram harus segera merumuskan blue print, agar kinerja lebih baik dan terukur sehingga harus ada target baik jangka pendek dan panjang. “Jika hal itu tidak dapat dipenuhi, maka tipe Polresta ini akan dievaluasi dan hasilnya bisa turun menjadi tipe Polres lagi,” jelas Kapolda. Peningkatan tipe Polresta Mataram perlu waktu yang panjang dan pembenahan yang serius. Dimulai sejak tahun 2016 dan melalui lima kali usulan. Upaya itu akhirnya terwujud dengan terbitnya Surat Keputusan Kapolri pada 2 Oktober 2019. Kapolda berpesan agar personel Polresta Mataram meningkatkan soliditas internal, menguatkan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, meningkatkan pelayanan berbasis teknologi. (why)
Mataram (Suara NTB) – Menghadapi kontestasi Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah Kabupaten/ Kota di NTB, DPD Partai Golkar NTB mulai turun menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan sosok figur yang diinginkan untuk didorong tampil maju bertarung. Tugas menyerap aspirasi tersebut diberikan kepada tim seleksi (Timsel) Pilkada yang dibentuk oleh partai. Timsel Pilkada Golkar tersebut bertugas untuk melakukan penjaringan aspirasi mulai dari tingkat konstituen, pengurus desa/kelurahan dan kabupaten kota terkait siapa figur diharapkan dan dikehendaki untuk didukung dan usung oleh Golkar di Pilkada serentak 2020. “Saat ini timsel Pilkada sedang bekerja,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi wartawan, Senin (4/11). Dalam penyerapan aspirasi masyarakat tersebut, timsel Pilkada Golkar akan menilai semua figur bakal calon di daer-
ah tersebut, baik yang berasal dari kader internal maupun eksternal. Hasil penyerapan aspirasi tersebut, nantinya akan disampaikan oleh Timsel dalam bentuk hasil survei terkait tingkat elektabilitas dan popularitas dari masing-masing figur calon kepala daerah tersebut. “Dari hasil kerja Timsel itu Golkar memiliki gambaran dan data yang komprehensif terkait tren perkembangan dari elektabilitas masing-masing kandidat. Kemudian hasil kerja dari timsel Pilkada itu akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut di Rapimda,” jelas Isvie.
Diketahui, Golkar tidak membuka penjaringan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Pilkada. Namun penentuan arah dukungan, siapa calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang akan diusung Partai Golkar di Pilkada, akan diputuskan dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda). Rapimda sendiri direncanakan akan digelar pada awal tahun 2020 mendatang. “Timsel Pilkada di masingmasing kabupaten kota diberikan target harus sudah menyelesaikan dan menuntaskan penjaringan aspirasi dan sera-
pan terkait siapa figur berpeluang diusung Partai Golkar di Pilkada pada akhir Desember 2019. Nanti dalam Rapimda akan dibahas secara komprehensif dan mendalam terkait hasil kerja dari timsel Pilkada. Partai akan mencermati dan menelaah berbagai aspek para kandidat tersebut sebelum diputuskan,” ujarnya. Beberapa aspek umum yang akan dinilai, yakni pertama tingkat elektabilitas dan popularitas yang dimiliki oleh para figur. Kemudian potensi dukungan parpol koalisi yang bisa dibawa oleh figur tersebut, mengingat di sejumlah daerah Partai Golkar butuh parpol mitra koalisi dalam mengusung paslon yakni KLU, Loteng, KSB, Sumbawa dan Bima. “Tentu juga komitmen dan keseriusan dari figur tersebut untuk membesarkan Partai
Golkar, jika nanti diusung. Selain itu, benefit politik lainnya sebagaimana sudah diatur dalam aturan ada,” jelasnya. Meski dipastikan Partai Golkar tetap akan berikan keistimewaan terhadap kader internal untuk diusung di Pilkada. Namun demikian tak lantas, Golkar mengabaikan figur dari eksternal partai. Hal itu penting mengingat, tidak semua internal memiliki elektabilitas memadai dan relatif sulit untuk memenangkan kontestasi di Pilkada, jika kader internal itu diusung di Pilkada. Karena itu Golkar akan bersikap realistis dengan tidak memaksakan kader internal untuk didukung dan usung di Pilkada. “Jika peluang kader internal kecil untuk menang di Pilkada. Tidak mungkin kita paksakan untuk usung. Karena kita mau menang,” tegas Isvie. (ndi)
Koramil Hu’u Sampaikan Materi Wasbang di SMKN 1 Hu’u Dompu
(Suara NTB/why)
RAM BAJA - Pengunjung melewati ram baja gedung ruang operasi RSUD Kota Mataram, Senin (4/11) kemarin. Proyek ini dalam pengawalan TP4D Kejari Mataram.
Proyek Ram Baja RSUD Kota Mataram
Perbaiki Spek Dulu, Baru Serah Terima Mataram (Suara NTB) Serah terima awal proyek ram baja dan pondasi beton gedung ruang operasi RSUD Kota Mataram terpaksa ditunda. Rekanan proyek senilai Rp889,5 juta itu diminta memperbaiki spesifikasi pekerjaan. Meskipun kekurangannya hanya 0,1 persen. ”Itu memang cuma sedikit. Sebenarnya sudah hampir selesai, 99 persen lah. Kita minta perbaikan di sambungan bajanya,” ungkap Kasi Intelijen Kejari Mataram, Agus Taufikurrahman, Senin (4/11) kemarin. Proyek tersebut dalam pengawalan TP4D Kejari Mataram. Perbaikan itu, imbuh dia, menanggapi rekanan CV Cakra Buana Entebe yang meminta serah terima awal atau provisional handover (PHO). Namun evaluasi menunjukkan adanya pemasangan baut baja yang belum dilakukan. “Sambungan-sambungan bajanya itu awalnya cuma dil-
as saja. Nah itu kita minta dia pasang bautnya dulu. TP4D menyarankan tunda PHO sampai kekurangan pekerjaannya itu dipenuhi,” jelasnya. Kekurangan pekerjaan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi tersebut, jelasnya, berkaitan dengan pemasangan material baut yang jumlahnya mencapai 2.000 lebih. Menurut TP4D, baut yang dipasang tidak dikerjakan sesuai standarisasi bangunan. Karena ada kekurangan pekerjaan tersebut, pihak kontraktor pelaksana tidak hanya diminta untuk melakukan perbaikan. Akibat adanya kekurangan pekerjaan itu, kontraktor pelaksana juga turut dibebankan denda. “Jadi karena ada kekurangan pekerjaan itu, mereka dikenakan denda. Mereka jalan mengerjakan itu dengan denda,” tegas Agus. Proyek itu seharusnya selesai pada 23 Oktober lalu.
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kasus RS Pratama Dompu 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – ekspose dengan BPKP. Di 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Penyidik Polda NTB sana nanti baru ketahuan 1234567890123456789012345678901212 mengantongi hasil cek fisik apakah audit investigasi 1234567890123456789012345678901212 bangunan RS Pratama dulu apa langsung audit keru1234567890123456789012345678901212 Manggelewa, Dompu. gian negara,” jelasnya. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Proyek yang dikerjakan Syarif menegaskan kasus 1234567890123456789012345678901212 tahun 2017 itu diduga tidak itu masih dalam tahap 1234567890123456789012345678901212 memenuhi spesifikasi. Te- penyelidikan. penyidik masih 1234567890123456789012345678901212 muan kondisi fisik ban- mencari bukti permulaan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gunan itu akan dibawa ke agar cukup untuk ditingkat1234567890123456789012345678901212 auditor untuk perhitungan kan ke tahap penanganan 1234567890123456789012345678901212 potensi kerugian negara. selanjutnya. “Yang sudah 1234567890123456789012345678901212 Kasubdit III Tipikor Di- diklarifikasi, PPK, Kadis 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 treskrimsus Polda NTB (Kesehatan Dompu). Rekan1234567890123456789012345678901212 AKBP Syarif Hidayat men- an belum sempat diklarifika1234567890123456789012345678901212 jelaskan bahwa ahli kon- si, waktu diminta datang dia 1234567890123456789012345678901212 struksi Fakultas Teknik Un- alasan masih sakit. Nanti 1234567890123456789012345678901212 ram sudah selesai menguji kita panggil lagi,” beber 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 fisik bangunan yang terletak Syarif. Sejumlah dokumen 1234567890123456789012345678901212 di Kecamatan Manggelewa, terkait proyek di lahan seluas 1234567890123456789012345678901212 Dompu tersebut. “Sudah ada 2 hektare itu sudah disita. 1234567890123456789012345678901212 hasil yang menyatakan ada RS Pratama Manggele1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 beberapa bagian yang tidak wa dibangun pada tahun 1234567890123456789012345678901212 sesuai spesifikasi dan peren- 2017 lalu. Pembangunan1234567890123456789012345678901212 canaan. Misalnya susunan nya menggunakan angga1234567890123456789012345678901212 balik yang tidak sesuai,” ran APBD Kabupaten 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ucapnya dikonfirmasi Senin Dompu dengan pagu sebe1234567890123456789012345678901212 (4/11) kemarin. sar Rp17 miliar. Sebanyak 1234567890123456789012345678901212 Hasil cek fisik itu, sam- 44 perusahaan bersaing 1234567890123456789012345678901212 bung dia, kemudian akan memperebutkan proyek 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dikoordinasikan dengan au- dengan harga perkiraan 1234567890123456789012345678901212 ditor BPKP Perwakilan sendiri sebesar R16,96 1234567890123456789012345678901212 NTB. Keperluannya untuk miliar tersebut. PT SA 1234567890123456789012345678901212 mengetahui apakah ke- asal Makassar, Sulawesi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kurangan pekerjaan itu ber- Selatan akhirnya me1234567890123456789012345678901212 potensi menimbulkan keru- menangi tender dengan 1234567890123456789012345678901212 gian negara atau tidak. “Nan- harga penawaran Rp15,76 1234567890123456789012345678901212 ti hasil cek fisik kita bawa miliar. (why) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212
Hasil Cek Fisik Diekspose ke Auditor
Pantauan koran ini, proyek tersebut berada di gedung belakang rumah sakit. Ram baja itu menghubungkan tiga lantai gedung. Salah satunya menghubungkan ruang operasi. Ram baja berwarna kombinasi cokelat krem itu belum difungsikan. Pengunjung dan petugas rumah sakit masih menggunakan tangga dan lift. Plang proyek masih terpampang. Bautbaut tampak sudah terpasang. Proyek ram baja itu dibiayai APBD Kota Mataram tahun 2019. CV Cakra Buana Entebe memenangi proyek itu dengan harga penawaran Rp889,5 juta dari pagu anggaran Rp900 juta. (why)
Dompu (Suara NTB) Danramil 1614-03/Hu’u Kapten Inf Safi’i memberikan wawasan kebangsaan (wasbang) kepada siswa-siswi SMKN 1 Hu’u, Senin (4/11). Kegiatan bertema “Memberdayakan Wilayah Pertahanan Melalui Kegiatan Binter Terpadu Guna memantapkan Ruang Alat dan Kondisi Juang yang Tangguh”. Kehadiran Danramil Hu’U bersama anggota disambut baik Kepala SMKN 1 Hu’u Safruddin, S.Pd bersama para guru dan staf di aula setempat. Komandan Kodim 1614/Dompu Letnan Kolonel Inf Ali Cahyono memberikan apresiasi kepada satuan Koramil jajarannya yang turut aktif memperhatikan para pemuda, khususnya siswa sebagai generasi penerus. Dijelaskannya, Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, adat istiadat yang hidup dan berkembang di atas 17 ribu pulau lebih. “Ini harus kita jaga, kita bina dan lestarikan dalam Kebhinekaan dan
bingkai NKRI,” ujarnya. Sebagai bangsa yang besar, lanjut Dandim, tentunya harus memiliki visi untuk terus menjaga dan mempertahankan keberagaman dengan saling menghormati, menghargai dan memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Selain itu, Dandim juga mengingatkan kepada para orang tua untuk mengawasi dan memantau terus perkembangan putra-putrinya. Mengingat, pergaulan generasi sekarang terindikasi bergeser mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih dan cenderung merusak jika disalahgunakan. Warga diingatkan agar menjaga anak anaknya dari pengaruh negatif dari perkembangan teknologi tersebut. Pihaknya berharap, melalui Wasbang tersebut, para siswa memilih rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air, bangsa dan negara yang dapat menumbuh jiwa nasionalisme dan patriotisme anak bangsa. (ars/*)
(Suara NTB/Penrem)
Kegiatan Wasbang Koramil 1614-03/Hu’u Dompu di SMKN 1 Hu’u.
SUARA NTB Selasa, 5 November 2019
LIPUTAN SUARAKHUSUS NTB
Halaman 9
Kawal Program Revitalisasi Posyandu
Dikes NTB Latih 93 Fasilitator Posyandu Keluarga (Suara NTB/ist_penrem)
Kegiatan pembinaan Pramuka Saka Wira Kartika di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Lombok Utara, Sabtu (2/11).
Kodim Lobar Apresiasi Pramuka Saka Wira Kartika Tanjung (Suara NTB) Pabung Kodim 1606/Lobar Mayor Inf Raden Sugondo membuka kegiatan pembinaan Praja Muda Karana (Pramuka) Saka Wira Kartika Kodim 1606/Lobar. Kegiatan berlangsung di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Lombok Utara, Sabtu (2/11). Pembinaan Pramuka Saka Wira Kartika yang diikuti sekitar 181 siswa-siswi dari berbagai sekolah di KLU, mengangkat tema penguatan berkarakter dan wawasan kebangsaan serta berjiwa kesatria. Tema ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta tabah air demi menjaga keutuhan NKRI. Pada kesempatan tersebut, Pabung Kodim 1606/Lobar menyampaikan, keberadaan gerakan Pramuka dalam berbangsa dan bernegara masih sangat dibutuhkan. Mengingat melalui kegiatan tersebut, para pemuda diharapkan bisa tampil dengan trampil dan tangguh ditengah-tengah masyarakat. Hal itu, kata Sugondo, sesuai dengan misi Kepramukaan yakni turut menyumbang pada dunia pendidikan kaum muda. “Melalui suatu sistem nilai yang didasarkan pada Satya dan Darma pramuka, guna membantu dunia yang lebih baik, dimana orang-orangnya adalah pribadi yang dirinya telah berkembang sepenuhnya dan memainkan peran konstruktif dialam masyarakat,” jelasnya. Terpisah, Kepala Penerangan Korem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos., menyampaikan, pembinaan Pramuka ini sebagai upaya nyata satuan teritorial Korem 162/WB dan jajaran untuk memberikan berbagai materi tentang wawasan kebangsaan, Kedisiplinan, tali temali maupun tehnik kepemimpinan lainnya. “Semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi adik-adik siswa-siswi dalam menghadapi tantangan hidup ke depan,” pungkasnya. (ars/*)
Tunggakan Pelanggan PDAM Lotim Capai Rp8 Miliar Selong (Suara NTB) Tunggakan pelanggan Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) cukup fantastis. Dari beberapa tahun sebelumnya hingga akhir 2019 ini, tunggakan yang tercatat di buku pelanggan PDAM Lotim mencapai sekitar Rp8 miliar dari puluhan ribu pelanggan. “Dari tunggakan-tunggakan tersebut akan dilihat tunggakan yanng aktif dan tunggakan pasif,” terang Plt. Direktur Uta(Suara NTB/yon) H. Musta’an ma PDAM Lotim, H. Mustaan, dikonfirmasi Suara NTB akhir pekan lalu. Dijelaskannya, tunggakan aktif berupa adanya jaringan dan ketersediaan air namun belum melakukan pembayaran. Sedangkan untuk tunggakan pasif adanya ketersediaan air namun tidak membayar. Inilah yang kemudian dicabut. Namun itu masih bisa dinegosiasi untuk dilakukan pembayaran baik dengan cara dicicil maupun pembayaran penuh. “Meskipun dari sisi aset jumlah pelanggan berkurang. Namun itu lebih baik daripada harus terjadi penunggakan pembayaran,”ujarnya. Dijelaskan Musta’an, rata-rata tunggakan yang terjadi disebabkan air yang pasang surut. Bahkan pelanggan mengaku bayar angin lantaran air kerap tidak mengalir kepada pelanggan. Hal ini tidak sangkal oleh PDAM Lotim karena untuk pembayaran menghitungan jumlah penggunaan air oleh masing-masing pelanggan. “Pencabutan meteran pelanggan merupakan salah satu cara untuk mengurangi piutang pelanggan,” ujarnya. Pihak PDAM Lotim, katanya terus membenahi sumber mata air. Penanaman pohon beringin di setiap mata air sehingga bisa menjaga dan menyerap air serta memperbaiki jaringan. Adapun cara untuk mengetahui kerusakan kebocoran instalasi atau pipa persil yakni menutup semua keran pada instalasi pipa dari meter air menuju rumah, memeriksa dan mengamati meter air untuk memastikan jaru meter air jalan atau tidak. Apabila meter air tidak berputar, maka saluran pipa persil dalam keadaan baik tidak ada kerusakan atau kebocoran. (yon)
Mataram (Suara NTB) Untuk mengawal program unggulan revitalisasi Posyandu, Dinas Kesehatan (Dikes) NTB melatih 93 fasilitator Posyandu Keluarga. Sebanyak 33 orang fasilitator sudah dilatih di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, beberapa waktu lalu. Selanjutnya, 60 orang fasilitator Posyandu Keluarga yang berasal dari kabupaten/kota kembali dilatih selama seminggu di Hotel Graha Ayu Kota Mataram. “Jadi, sudah 93 orang kita latih sebagai fasilitator,” sebut Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, M.PH dikonfirmasi usai membukan Training of Trainer (TOT) Posyandu Keluarga Tingkat Provinsi NTB, Senin (4/11) siang. Ia menyebutkan ada dua permasalahan terkait dengan revitalisasi Posyandu. Yakni, masalah sarana dan prasarana. Serta masalah sumber daya manusia (SDM) Posyandu. Untuk meningkatkan kapasitas SDM Posyandu, maka dilakukan TOT kepada fasilitator yang berasal dari kabu-
paten/kota. Setelah diberikan pelatihan, selanjutnya puluhan fasilitator Posyandu Keluarga ini akan melatih kader-kader Posyandu yang ada di kabupaten/kota masing-masing. “Ini merupakan salah satu step, tahapan dalam merevitalisasi Posyandu. Sebanyak 60 orang yang diberikan pelatihan sekarang. Tapi kemarin kita sudah melatih 33 orang di BPSDM,” terangnya. Dalam pelatihan kali ini, masing-masing kabupaten/ kota sebanyak 6 fasilitator Posyandu Keluarga yang diberikan pelatihan. Selain
dari Dinas Kesehatan, fasilitator Posyandu Keluarga tersebut juga berasal dari PKK dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). “Tugasnya fasilitator ini nanti melatih kader-kader Posyandu di kabupaten/kota. Kalau di desa kader Posyandu kurang. Maka dilatih mulai dari nol. Tapi ada yang sudah cukup, maka dilakukan orientasi,” jelasnya. Terkait sarana dan prasarana Posyandu, pada 2020 mendatang, Dikes NTB akan memberikan bantuan kepada 168 desa di NTB. Dalam pe-
Festival Taliwang Siap Jadi Andalan Pariwisata Sumbawa Barat Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat rutin menggelar Festival Taliwang yang ditujukan untuk menarik wisatawan. Pada tahun 2019, festival tersebut memasuki usianya yang ke 12 tahun sekaligus menandakan masuknya Festival Taliwang ke dalam 100 Calendar of Event (COE) dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada 2020 mendatang. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumbawa Barat, I GB Sumbawanto, menerangkan bahwa Festival Taliwang 2019 digelar untuk mempromosikan pariwisata melalui berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kali ini, festival tersebut mengambil tema Pesona Lumpur Taliwang. “Tahun ini kita ingin berbuat yang berbeda dari sebelumnya. Tema diambil yaitu berkaitan dengan lumpur,” ujar Sumbawanto, Senin (4/11), saat menggelar konferensi pers di Mataram. Mengikuti tema tersebut, lokasi kegiatan sendiri akan mengambil tempat di alam terbuka dengan kosep arena karapan kerbau. Untuk memeriahkan festival tersebut, Pemerintah Sumbawa Barat dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumbawa Barat akan menghadirkan berbagai tarian dan kebudayaan lainnya yang dimiliki daerah tersebut. Dalam prosesnya, lebih dari 300 orang akan terlibat untuk menyukseskan pertunjukan yang akan ditawarkan kepada wisatawan. “Selain tarian diikuti 300 orang, nanti ada juga balapan kerbau, balapan ayam juga. Kita buat festival ini lebih berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Sumbawanto. Untuk menarik wisatawan yang datang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumbawa Barat juga menjalin sinergi dengan beberapa asosiasi industri pariwisata seperti agen perjalanan, asosiasi hotel, dan lain-lain. Kolaborasi tersebut terutama bertujuan untuk menarik perhatian dan promosi bagi wisatawan mancanegara (wisman). Selain itu, pengaturan paket wisata untuk mengunjungi objek wisata lain di Sumbawa Barat juga diharapkan dapat menjadi daya tarik lain-
(Suara NTB/bay)
KONFERENSI PERS - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumbawa Barat, I Gusti Sumbawanto, bersama Ketua Astindo NTB, PHRI NTB, Asita NTB, dan Putri NTB menggelar Konferensi Pers Festival Taliwang, Senin (4/11) nya sembari mempromosikan Festival Taliwang. “Jadi di balik itu sudah jelas yang akan digaet domestik. Nanti kami akan membuat paket-paket yang kecil. Ini akan kita bawa ke luar negeri. Mulai dari Jakarta, Jepang, Australia dan Eropa,” ujar Sumbawanto. Senada dengan itu Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. Lalu Mohammad Faozal menerangkan bahwa masuknya Festival Taliwang ke dalam kalender event Kemenpar bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, Dispar NTB akan mendukung festival tersebut agar dapat terselenggara sebaik mungkin. “Manajeman eventnya harus hadir, kesiapan Pemkab Sumbawa Barat dari segi 3A harus siap amenitas, atraksi dan aksesibilitas,” ujar Faozal ketika ditemui di Mataram, Senin (4/11). Dispar NTB akan memban-
tu untuk memperkuat promosi sekaligus penjualan festival tersebut ke pangsa pasar wisatawan yang lebih luas. Diterangkan Faozal kolaborasi tersebut menandakan penguatan sektor pariwisata yang dilakukan pihaknya dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumbawa Barat. “Dia sudah 11 tahun eventnya dan pertama masuk di CEO juga. Harus kita dorong dan dukung,” ujarnya. Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, Awan Aswinabawa, yang menyatakan bahwa semua pihak harus sadar bahwa kompetensi ini untuk menggaet semua wisatawan ke Sumbawa Barata. Terlebih dengan adanya event Festival Taliwang tersebut. “Event ini kita dukung dengan branding dan promosi. Ke-
Kedai Kopimu1912 Hadir dengan Spirit Literasi Mataram (Suara NTB) Pertumbuhan kedai kopi di NTB, Mataram khususnya semakin pesat, seiring dengan menggeliatnya tradisi ‘ngopi’. Pelanggannya dominan kalangan milenial dan sebagian pekerja profesional, mengunjungi kedai dengan berbagai desain dan konstruksi. Aktifitas mereka beragam saat ditemani suguhan kopi. Sebagian menghabiskan waktu berdiskusi, berbincang biasa, sebagian lain mengerjakan tugas, ada juga yang hanya menikmati kopi lalu pulang. Melihat fenomena tersebut, Kedai Kopimu1912 menawarkan suguhan berbeda. Selain berbagai varian kopi lokal dan komoditi kopi daerah lain, menu lainnya disebut ‘spirit literasi dalam cangkir kopi’. Setiap meja tersedia beberapa buku plus ajakan membaca kepada setiap pengunjung. “Kopimu berpikir, terdapat waktu kosong sekian menit yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung untuk membaca. Waktu tersebut yakni waktu tunggu
pesanan siap disuguhkan oleh barista (penyaji kopi),” kata pengelola Kedai Kopimu1912, Muslimin dalam keterangan tertulis diterima Suara NTB. Bagi manajemen Kopimu 1912, soal waktu yang sangat singkat bukan masalah. Tetapi tujuan utamanya yakni spirit literasi hidup dan aktif di tempat. Selain buku yang tersedia di atas meja, ada pula sederet buku berbagai judul yang bebas dipilih sesuai keinginan pengunjung. Di sisi lain, Kopimu1912 juga berusaha mendatangkan buku yang diinginkan oleh pengunjung bila belum tersedia. “Inilah spirit yang coba dibangun di kedai Kopimu,” tandasnya. Semangat literasi itu semakin kuat karena letak Kedai Kopimu1912 strategis di Jalan Merdeka Raya nomor 128 BTN Pepabri, Karang Pule Mataram. Letaknya di antara pusat Pendidikan tinggi, hanya sekitar 50 meter dari kampus Nahdlatul Wathan (NW) dan jarak dari kampus Muhammadiyah Mataram hanya sekitar 1 kilometer.
(Suara NTB/nas)
REVITALISASI POSYANDU - Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi saat memaparkan soal program revitalisasi Posyandu pada acara TOT 60 Fasilitator Posyandu Keluarga di Hotel Graha Ayu Kota Mataram, Senin (4/11) kemarin. menuhan sarana dan prasara- ini sebanyak 28.000 orang. na Posyandu, ada pembagian Idealnya, kata Eka, jika settugas antara provinsi dan iap Posyandu harus ada 8 kadkabupaten/kota. Eka menye- er, maka jumlah kader Pobutkan jumlah kader Po- syandu di NTB sebanyak syandu di seluruh NTB saat 56.000 orang. (nas/*)
(Suara NTB/ars)
DISKUSI - Aktivitas diskusi dan literasi di Kedai Kopimu1912 Mataram Menurut Muslimin, seman- baik dalam mendukung pem- si Islam Muhammadiyah, baik gat membaca itu harus ditum- bangunan manusia di NTB. secara struktural dan emosionbuhkan pada kesempatan Kedai Kopimu1912 kuat al. Kopimu akronim dari Kopi sekecil apapun. Karena kesada- hubungannya dengan keaktifan dan kelahiran Muhammadiyah ran literasi ini juga berperan para pengelola dengan organisa- tahun 1912. (ars)
mudian perlu kerjasama dari semua pihak asosiasi lainnya memandang bagaimana tamu-tamu bisa datang lagi,” ujar Awan. Bukan hanya dari Astindo, festival tersebut juga mendapat dukungan dari Asita NTB dan PHRI NTB. Ketua PHRI NTB, Ni Ketut Wolini, menerangkan pihaknya siap mendukung festival tersebut. Walaupun belum banyak
diketahui masyarakat luas, Wolini menerangkan pihaknya melihat bahwa Festival Taliwang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk bisa berkunjung ke Pulau Sumbawa secara umum, dan Sumbawa Barat secara khusus. “Ini harus berkesinambungan. Karena ini baru di launching, jadi kami sangat mendukung kegiatan ini,” ujarnya. (bay)
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Selong (Suara NTB) masing-masing setelah 1234567890123456789012345678901212 Inspektorat Kabupaten kita serahkan nama-nama 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Lombok Timur (Lotim), Se- pejabat yang wajib LHKPN 1234567890123456789012345678901212 nin (4/11) hari ini menyer- ke KPK. Tim diketuai oleh 1234567890123456789012345678901212 ahkan nama-nama peja- Sekda,” ujarnya kemarin. 1234567890123456789012345678901212 bat wajib menyampaikan Terdapat dua jenis lapo1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gLaporan Hasi Kekayaan ran wajib yang disampaikan 1234567890123456789012345678901212 Penyelenggara Negara yakni Laporan Hasil 1234567890123456789012345678901212 (LHKPN) ke Komisi Pem- Kekayaan Penyelenggara 1234567890123456789012345678901212 berantasan Korupsi (KPK). Negara (LHKPN) dan Lapo1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sejumlah pejabat tersebut ran Hasil Kekayaan Apara1234567890123456789012345678901212 diantaranta, eselon I, es- tur Sipil Negara (LHKASN). 1234567890123456789012345678901212 elon II, eselon III, bendaha- Namun apabila sudah di1234567890123456789012345678901212 ra penerima, bendahara laporkan ke KPK terkait LH1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pengeluaran, pejabat Unit KPNnya, maka tidak perlu 1234567890123456789012345678901212 Layanan Pengadaan (ULP) dibuat LHKASNnya untuk 1234567890123456789012345678901212 dan Pejabat Pembuat Ko- dikirim ke KemenpanRB. 1234567890123456789012345678901212 mitmen (PPK), termasuk Namun untuk wajib 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 auditor madya. yang dilaporkan ke KPK, 1234567890123456789012345678901212 Sekretaris Inspektorat LHKPN untuk ASN eselon 1234567890123456789012345678901212 Lotim, Sapardi, men- I, eselon II, eselon III, 1234567890123456789012345678901212 gungkapkan jima master bendahara penerimaan, 1234567890123456789012345678901212 yang berisikan sejumlah bendahara pengeluaran, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dokumen dan nama-nama ULP dan PPK, termasuk 1234567890123456789012345678901212 yang wajib LHKPN ke KPK auditor madya dan sisan1234567890123456789012345678901212 sudah disiapkan. Senin ya LHKASN. Dalam Per1234567890123456789012345678901212 hari ini, kata dia, tim akan bup untuk eksekutif, sank1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 menyerahkan langsung ke si jika tidak menyampai1234567890123456789012345678901212 KPK sebagaimana jadwal kan LHKPN yakni terda1234567890123456789012345678901212 yang sudah ditetapkan. Se- pat hukuman ringan, se1234567890123456789012345678901212 lanjutnya, pejabat yang dang, dan berat. Huku1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 wajib LHKPN ke KPK akan man sedang berupa penu1234567890123456789012345678901212 menerima sejumlah materi, runan pangkat dan huku1234567890123456789012345678901212 petunjuk menyampaikan man berat berupa pem1234567890123456789012345678901212 LHKPN melalui email berhentian tidak dengan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 masing-masing hingga ba- hormat (PTDH). Namun 1234567890123456789012345678901212 tas akhir 31 Maret 2020 khusus ASN yang men1234567890123456789012345678901212 untul LHKPN tahun 2019. yampaikan LHKPNnya ke 1234567890123456789012345678901212 “Nanti petunjuk detail- KPK terdapat hukuman 1234567890123456789012345678901212 nya diterima melalui email sedang dan berat. (yon) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212
Inspektorat Serahkan Sejumlah Nama Pejabat Wajib LHKPN ke KPK
SUARA NTB Selasa, 5 November 2019
PT Gunakan Kurikulum Lama PERGURUAN tinggi kini kembali berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Jika dulu berdiri menjadi kementerian tersendiri, namun kini kembali seperti sebelumnya. Wakil Rektor I Universitas Mataram (Unram) Dr. Agusdin, menerangkan sejak kabinet kerja jilid II dilantik dan secara langsung menyatukan kembali dua kementerian yang sempat terpisah, di perguruan tinggi kini belum terlalu berpengaruh. Dikatakan Agusdin, tidak ada dampak signifikan atas (Suara NTB/dys) perubahan nomenklatur keAgusdin menterian itu. Bahkan semuanya sama saja seperti sebelumnya. Sementara model perkualiahan yang dijalankan perguruan tinggi juga masih menggunakan kurikulum lama. Yang berbeda kata dia hanya pada sisi struktur organisasi saja. “Kita hanya ada tiga Dirjen. Kalau kurikulum masih, saya pikir tidak berdampak. Kalau dulu satu menteri tiga Dirjen. Dua dirjen masuk ke Ristek,” jelasnya. Kini dengan bersatunya perguruan tinggi dan pendidikan dasar dan menengah di bawah Kemendikbud, diharapkan bisa lebih baik. “Fungsi Ristek sudah diambil ke badan. Kalau ini kementerian seperti zaman 2009,” katanya. Sementara melihat menteri baru, Agusdin berharap agar di tangan menteri yang baru bisa mengubah arah pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. “Kalau melihat menterinya generasi milenial sekarang era milenial jadi relevan. Bagaimana kta bisa menggapai misi ini bersama,” tuturnya. (dys)
PENDIDIKAN
Halaman 10
Dikbud Harapkan Kepala SMK yang Punya Orientasi Industrialisasi Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sedang melaksanakan seleksi calon kepala sekolah. Salah satu yang diharapkan dari proses seleksi calon kepala sekolah yang nantinya akan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) yaitu bisa menghasilkan Kepala SMK yang mumpuni. Terutama memiliki orientasi pada industrialisasi sesuai dengan program strategis Pemprov NTB. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusmah, SH., MH., pada Senin (4/11) mengatakan, diharapkan akan ada kepala sekolah yang mumpuni dari hasil seleksi calon kepala sekolah. Termasuk memiliki kemampuan dan visi yang memajukan SMK. “Yang dominan kita cari adalah (kepala sekolah) SMK. SMK adalah bagian program strategis
NTB sesuai RPJMD yaitu SMK yang berorientasi pada industrialisasi,” katanya. Kepala SMK berorientasi pada visi dan program strategis NTB itulah menjadi salah satu bagian yang ingin dikuatkan pihanya. Rusman berharap agar ada calon kepala sekolah yang memiliki kemampuan dan integritas terkait hal itu. “Saya berharap
ada hasil baik,” katanya. Pada evaluasi kinerja kepala sekolah nantinya, Rusman mennyampaikan, pihaknya juga turut mengevaluasi terhadap program sekolah yang mendukung program Provinsi NTB, salah satu yang menjadi perhatian utama mengenai zero waste. “Karena gubernur dan wakil gubernur
(Suara NTB/ist)
POSE BERSAMA - Anggota Paskibraka MAN 1 Lotim pose bersama dengan Kepala MAN 1 Lotim M. Nurul Wathoni.
luang yang ada karena ada di sekitar itu,” kata Rusman. Pihaknya mengharapkan SMK bisa menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih hebat lagi. Oleh karena itu pihaknya akan lebih menguatkan lagi dalam pembinaan SMK. “Sehingga ada keberhasilan yang cukup tinggi,” harapnya. Saat ini pihaknya sedang mendata semua SMK dengan semua kompetensi keahlian yang dimiliki. Dari sana bisa dilihat SMK tertentu maju di bidang keahlian tertentu. Dari situlah dasar bagi Dinas Dikbud NTB untuk mengembangkan SMK. (ron)
Harus Punya Sertifikat Pendidik
PGRI Kritik Penerimaan CPNS
Paskibraka MAN 1 Lotim Juara LKBB Tingkat Provinsi Selong (Suara NTB) Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur (MAN 1 Lotim) meraih juara 2 pada Lomba Kreativitas Baris Berbaris (LKBB) tingkat )Provinsi NTB yang diselenggarakan oleh Purna Paskibraka Indonesia Provinsi NTB yang bekerja sama dengan Astra Honda. LKBB diselenggarakan di Lapangan Sangkareang, Mataram 3 November 2019. Kegiatan ini diikuti 33 sekolah yang berada di NTB. Prestasi yang diraih Paskibraka MAN 1 Lotim bukan kali ini saja, namun pada tahun sebelumnya MAN 1 Lotim juga pernah meraih juara serupa di tingkat provinsi. Atas prestasi ini, Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, M.Pd memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pelatih dan peserta yang sudah ikhlas dan berjuang demi kemajuan madrasah. “Prestasi paskibraka MAN 1 Lombok Timur patut diberikan apresiasi, karena penyelenggaranya lembaga yang profesional dan model acaranya juga luar biasa,” ungkap kepala berprestasi ini. Menurutnya, keberhasilan MAN 1 Lotim yang selalu meraih juara di setiap ajang lomba merupakan bentuk ikhtiar yang tiada henti, sembari berharap semoga tahun depan Paskibraka MAN 1 Lotim mampu mewakili NTB ke jenjang lebih tinggi, yakni di ke tingkat nasional. Pihak madrasah dalam hal ini pemimpin madrasah tidak pernah henti memberikan support, baik berupa moril dan materi terhadap berbagai bentuk prestasi anak madrasah. Hal ini sesuai dengan visi madrasah hebat bermartabat dalam segala hal. Siswa madrasah juga tidak boleh ketinggalan dalam segala hal termasuk di dalam kegiatan Paskibraka. Sementara itu, pelatih Paskibraka MAN 1 Lotim, Imam Darmawan, M. Pd., berpesan kepada anak binaannya agar tetap semangat dalam berlatih, jangan cepat merasa puas dengan prestasi yang sudah diraih. Saat ditanya bagaimana pola pembinaanya, Imam menjawab yakni intens latihan kemudian membangun komunikasi yang solit antar tim, itulah pola pembinaan Paskibraka MAN 1 Lotim. Ketua Paskibraka MAN 1 Lotim, Lalu Rifki Bagas Setia kelas XII IPS 5, tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada madrasah yang telah mendukung tim paskibraka MAN 1 Lotim untuk berlomba di tingkat provinsi, tentunya tanpa dukungan madrasah mustahil prestasi bisa diraih. Ia juga berharap semoga tahun depan dapat memberikan hasil yang lebih baik. (r/*)
sudah menyampaikan, dan kepala dinas juga sudah menginstruksikan,” katanya. Sebelumnya juga ia menyampaikan pihaknya tengah mendata kompetensi keahlian yang dimiliki SMK di seluruh NTB. Ia berharap kompetensi keahlian SMK betul-betul dikembangkan dengan matang sesuai kekhususan di daerah tempat SMK itu berada. “Khusus untuk SMK sesungguhnya kita berharap selain komptensi keahlian, berharap betul-betul pada potensi yang ada di tempat itu, sehingga ketika siswa lulus, dia mampu berdiri sendiri mampu menangkap pe-
(Suara NTB/ist)
TUNJUKKAN - Hesti Ekawati menunjukkan media pembelajaran yang dibuat olehnya. Mediamedia tersebut membawa kesan menyenangkan bagi siswa saat proses belajar mengajar.
Tarik Minat Siswa Lewat Media Pembelajaran Kreatif Mataram (Suara NTB) SDN Kapas Sari mulai melakukan terobosan solutif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya. Para guru di sekolah ini begitu semangat menghias kelas dan membuat media pembelajaran. Seperti yang dilakukan guru kelas 1, Hesti Ekawati, S.Pd. Melalui program numerasi 2 INOVASI di Gugus 2 Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Hesti merasakan banyak perubahan dalam mengajar. Meski baru pertama kali mengajar di kelas satu, namun semangatnya patut dicontoh. Dengan kardus bekas, stik es krim, dan kertas warna, Hesti berhasil menyulap beragam bentuk media pembelajaran. Kelasnya berubah menjadi aneka spektrum warna permainan hingga siswa semakin betah belajar di kelas. Hesti juga menghasilkan media pembelajaran lainnya, seperti kipas warna, kue lapis, es krim segitiga, boneka cantik dari tusuk sate, pensil dan pulpen bunga yang dilapisi kertas warna-warni dari bahan utama tusuk sate, bunga terbuat dari tutup botol warna-warni. Mediamedia tersebut membawa kesan menyenangkan bagi siswa saat proses belajar mengajar. Disebutkan, es krim penjumlahan ide awalnya dilakukan agar anak kelas 1 paham dengan angka. Hal itu karena belum semua murid kelas paham dan hafal angka 1-10. Sebelumnya, Hesti berusaha menerangkan di papan tulis tanpa meng-
gunakan media, ternyata para siswa kelas satu sulit memahami materi. Dengan media es krim penjumlahan, para siswa bisa belajar mengenal angka sambil bermain. Membuat media es krim penjumlahan cukup mudah, yakni menggunakan barang bekas yang sudah tidak dipakai seperti kardus bekas, kertas warna, lem dan bingkai 10. Bingkai 10 adalah media belajar numerasi terdiri dari kertas bekas berbingkai berjumlah 10. Di dalam bingkai ada gambar bunga dan ada pula bingkai kosong tanpa gambar bunga. Bingkai 10 dapat digunakan siswa, baik secara indi-
vidual maupun berpasangan/ berkelompok untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam kepekaan bilangan, eksplorasi bilangan, nilai tempat, penjumlahan, dan pengurangan. Cara membuat media ini pertama-tama bentuk pola kardus persegi. Kemudian di atas pola kardus ditempelkan kertas warna. Penggunaan kertas warna agar menarik minat anakanak untuk belajar. Setelah itu pasangkan stik es krim dengan cara menusukannya seperti sate dengan kertas berwarna. Selanjutnya agar media tahan lama maka dilapisi lagi kertas warna dengan isolasi bening. (ron)
Mataram (Suara NTB) Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi guru harus miliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik bisa diperolah melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sertifikat pendidik diperlukan untuk menunjukkan profesionalitas guru. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar PGRI H. Ali Arahim, pihaknya mempertanyakan syarat penerimaan CPNS yang harus menyertakan sertifikat pendidik. Baginya, pemerintah tidak serius ingin membuka formasi bagi guru lantaran selalu beralasan tidak mempunyai anggaran. Di sisi lain, mempersyaratkan adanya sertifikat pendidik bagi pelamar CPNS tidak sepadan dengan upaya pemerintah dalam membuka ruang bagi para guru untuk mengikuti program-program pemerintah. Dia pun mempertanyakan apakah sudah dibuka ruang seluas-luasnya bagi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd.,
M.Pd., menjelaskan jika pelamar CPNS harus mempunyai sertifikat pendidik. Pihaknya pun menyebut salah satu jalan bagi para guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik ialah melalui PPG. “Adanya SK gubernur memberikan peluang bagi guru honorer untuk ikut PPG dan bisa diusulkan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi,” jelasnya. Lebih jauh dikatakan Aidy, sehebat apapun seseorang secara akademik tapi tidak memiliki sertifikat pendidik, maka tidak akan berguna karena tidak bisa ikut CPNS. “Ikut PNS harus ikut sertifikat pendidik. Berapapun usianya hebatnya kalau tidak punya sertifikat pendidik nggak bisa. Jadi boleh ber IP 4.0 mau jadi guru kalau tidak ada sertifikat pendidiknya ya nggak bisa,” jelasnya. Untuk itu, tuduhan pemerintah tidak membuka ruang bagi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik tidaklah tepat. Mengingat pemerintah selalu memberi peluang guru ikut PPG. “Sudah ada program ya itulah PPG itulah tahapan. Jadi makanya kalau SK nya dibakar nggak dapat dia peluang itu,” terangnya. (dys)
Ditarget Jadi Event Tahunan
Ratusan Peserta Ikuti Festival Renang Rakyat Dikbud Lobar Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) menggelar Festival Renang Rakyat yang digelar di Pelabuhan Tawun Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Minggu (3/11). Festival renang rakyat digelar selama satu hari yang diikuti sekitar 275 atlet yang berasal dari lima kabupaten yang ada Pulau Lombok. Kegiatan ini dibuka Wakil Bupati (Wabup) Lobar Hj. Sumiatun yang didampingi Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi. Dalam sambutannya, Wabup Lobar Hj. Sumiatun menyampaikan, kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti ini harus lebih banyak dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sekotong. Pihaknya mendorong agar berbagai kegiatan yang ada di Lobar agar lebih banyak di laksanakan diwilayah Sekotong.” Pengembangan Lombok Barat ke depan itu ke wilayah Sekotong. Jadi event yang melibatkan masyarakat harus banyak digelar, agar pariwisata Sekotong semakin tumbuh,” imbuh birokrat asal Sekotong ini. Tidak hanya lomba renang, pihaknya pun mendorong agar dinas yang lainnya juga melakukan kegiatan di wilayah setempat, agar keberadaan Pelabuhan Tawun ini bisa semakin hidup.”Misalnya untuk Dinas Kelautan bisa menggelar lomba masak dan makan ikan di tempat ini,” pintanya. Sementara Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi menjelaskan, pihaknya tidak menduga acara ini akan banyak diminati oleh para pe-
(Suara NTB/ist)
Hj. Sumiatun serta, terutama para atlet renang, karena mereka renangnya di pantai bukan di kolam.” Target kita hanya untuk masyarakat Sekotong saja, tetapi ternyata banyak yang minati dari lima kabupaten,” ujarnya. Karena dalam menggelar event ini, Dikbud Lobar bekerjasama dengan Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Lobar, sehingga banyak atlet renang yang ikut. 275 atlet yang ikut terdiri Kabupaten Lombok Barat terdapat 221 atlet. Kota Mataram 38 orang, Kabupaten Lombok Tengah 8 orang, Kabupaten Lombok Timur 8 orang.” Kabupaten Lombok Barat mengirimkan paling banyak atlet yang berasal dari 10 kecamatan di Lobar,” tambah Hendra. Asal 221 atlet Lobar, yaitu Kecamatan Sekotong 145 Kecamatan Lembar 22, Kecamatan Kediri 6 orang, Gerung 22 orang, Kuripan 8, Labuapi 7 orang, Narmada 17 orang, Lingsar 2 orang Gunungsari 3 orang. “Ajang ini juga menjadi kesempatan menjaring atlet renang untuk Kabupaten Lombok Barat,” ujarnya. Ke depannya, event ini akan dihelat setiap tahun, tentunya dengan melengkapi semua kekurangan dari gelaran yang perdana ini.” Ini pertama kali kita gelar, kita akan jadikan ini event tahunan kita,” tegasnya (her/*)
(Suara NTB/ist)
SAMBUTAN - Wabup Lobar Hj. Sumiatun saat memberikan sambutan.
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi foto bersama para pemenang.
(Suara NTB/ist)
SERAHKAN - Kadis Dikbud Lobar M. Hendrayadi menyerahkan medali kepada pemenang.
Halaman 11
Selasa, 5 November 2019
Zigi Persembahkan Medali Emas Mataram (Suara NTB) Atlet karate NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda kembali membuktikan kualitasnya di event nasional. Atlet kebanggaan NTB itu mempersembahkan medali emas di Pra-PON Karate di Jakarta, 3-6 November 2019. “Alhamdulillah, hari ini Zigi berhasil menyumbangkan medali emas kelas Kata (seni),” ucap Sekum Pengprov Federasi Olahraga Karateka Indonesia (FORKI) NTB, Akhwan Avianto yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (4/11). Informasi dari Akhwan, atlet karate asal Lombok Barat (Lobar) itu berhasil meraih medali emas setelah tampil sebagai juara di kelas Kata perorangan putra. Zigi yang merupakan atlet Pelatnas Indonesia sukses mengalahkan atlet asal Jambi, Erlando di babak final kelas perorangan putra, saat laga, Senin (4/11). Sementara juara tiga bersama diraih Andidasrel asal Sulsesl dan Ivan asal Jawa Barat (Jabar). Hasil manis yang diraih Zigi merupakan langkah awal untuk menatap event yang lebih tinggi lagi. Pasalnya dengan raihan satu emas Zigi berhasil lolos mengikuti Pekan Olahra-
ga Nasional (PON) yang akan berlangsung di Papua tahun 2020. Namun sebelum tampil mewakili NTB di PON Zigi akan mewakili tim Indonesia di SEA Games di Manila Filipina akhir November 2019. Menurut Akhwan, medali emas yang diraih Zigi di PraPON tersebut sesuai dengan target yang dibebankan oleh FORKI NTB. Dimana pengurus karate NTB memasang target medali emas lewat Zigi karena atlet peraih medali perak SEA Games 2017 itu merupakan atlet pelatnas yang selalu berprestasi di kejuaraan nasional dan internasional. Lanjutnya, selain meloloskan Zigi, FORKI NTB masih berpeluang menambah jumlah atlet yang lolos PON. Pasalnya masih ada dua atlet lagi yang akan bertanding, Selasa (5/11) hari ini. “Insya Allah masih bisa menambah jumlah atlet yang lolos PON, karena masih ada atlet bertanding di Kata be-
(Suara NTB/ist)
ZIGI - Atlet karate, Ahmad Zigi Zaresta Yuda (kanan) tengah berpose dengan Ketua Harian FORKI NTB, AKBP. Purn. Muksin. regu, dan mereka peringkat peringkat tiga nasonal. Selain itu ada atlet kumite -55 kg
juga peringkat tiga nasional, Arya Sangka Langit dari Loteng,” jelasnya. (fan)
(Suara NTB/ist)
JUARA - Atlet Offroad NTB, H. L.Herman Mahaputra (ketiga dari kiri) keluar sebagai juara II Kejurnas Offroad IOF kelas winching di Jawa Timur beberapa waktu lalu.
Jack Juara II Kejurnas Offroad Mataram (Suara NTB) Atlet offroad NTB, H. Lalu Herman Mahaputra naik podium karena meraih kemenangan di posisi kedua pada kejuaraan nasional offroad IOF kelas winching. Dia harus mengakui keunggulan pembalap asal Bali pada kejurnas dilaksanakan di Jawa Timur baru – baru ini. “Saya mewakili NTB di Kejurnas dan berhasil juara II,” kata Jack sapaan akrabnya dikonfirmasi, Senin (4/11).
Kejurnas tahun ini sambung Jack yang juga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, NTB baru pertama kali mengirim 10 atlet. Atlet yang berlaga pun merupakan dua terbaik dari hasil Kejurda. Sesi pertama Kejurda Offroad digelar di Bengkulu. Sesi kedua, di Samarinda dan finalnya di Jawa Timur. Khusus dirinya yang masuk kelas winching secara otomatis turut berlaga.
Atlet offroad NTB yang turun dibagi menjadi kelas winching dan non winching. Kelas winching jelasnya, menggunakan alat bantu atau recovery. Sedangkan non winching kategori kelas bergengsi dan kategori yang diikuti. Jack bersyukur masing – masing kelas yang diikuti atlet NTB keluar sebagai juara. Yakni, kelas 1.000 cc mendapat juara 5, kelas modifikasi juara 5 dan kelas under juga
mendapatkan juara 5. “Alhamdulillah, semua kelas NTB dapat juara,” tambahnya. Prestasi ditorehkan di tingkat nasional dinilai sebagai motivasi bagi atlet offroad lainnya di NTB, untuk tetap menjaga semangat dan kekompakan tim pada laga berikutnya. Disamping itu, dukungan dari pemerintah diharapkan agar menjaga motivasi para atlet bersaing di level lokal, nasional maupun internasional. (cem)
Bulutangkis Kirim 10 Atlet di Pra-PON Mataram (Suara NTB) Meski tak mendapat bantuan dana dari Pemprov NTB, Pengurus Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) NTB akhirnya menurunkan atlet di Pra-PON Bulutangkis yang akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur (Jatim),49 November 2019. Mereka mengirim sebanyak 10 atlet di ajang perebutan tiket mengikuti PON di Papua 2020. Ketua PBSI NTB, H. Junaidin Yaman yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (4/11) kemarin mengatakan sebanyak 10 atlet bulutangkis NTB telah bertandang ke Surabaya tanggal 3 November 2019. Sepuluh atlet yang diberangkat itu terdiri dari tiga atlet putri dan tujuh atlet putra. “Kontingen bulutangkis sudah berangkat kemarin. Mereka berangkat didampingi dua pelatih NTB, Nurul dan Asrin,” ucapnya. Junaidin tidak menghafal nama 10 atlet yang akan memperkuat NTB di Pra-PON 2019. Namun demikian dia mengatakan tim bulutangkis akan turun di kelas beregu putra dan kelas beregu putri. Sepuluh atlet NTB itu akan tanding di Pra-PON Wilayah dua bersama dengan provinsi di Pulau Kalimantan dan Wilayah Nusa Tenggara (Nusra), yakni Bali NTB dan NTT. Pemilik GOR Bulutangkis JBC Mataram ini tidak membebankan target berlebihan kepada atlet-atletnya. Namun dia berharap para atlet NTB bisa tampil lepas tanpa beban sehingga apapun hasilnya itulah yang terbaik. “Saya menginginkan anak-anak tampil lepas tanpa beban. Apapun hasilnya itu yang terbaik,” ujarnya. Di bagian lain, Junaidin mengeluhkan soal perhatian Pemprov NTB kepada cabang olahraga yang mengikuti Pra-PON. Pasalnya keberangkatan atletnya mengikuti Pra-PON di Surabaya tahun 2019 tidak ada bantuan dari Pemprov NTB. “Kami hanya dikasih uang Rp 10 juta oleh KONI NTB. Kami sudah mengirim proposal ke Pemprov NTB untuk minta bantuan dana kirim atlet PraPON tapi tidak ada tanggapan,” keluhnya. (fan)
Bupati KSB Dikukuhkan sebagai Ketua Perpani NTB Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM akhirnya resmi ditunjuk sebagai Ketua Pengurus Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) NTB. Persemian itu ditandai dengan digelarnya pengukuhan pengurus Perpani NTB Periode 20192023 oleh Sekjen PB Perpani, Riza Barnadi, Minggu malam (3/11) di Taliwang. Dalam acara yang digelar secara sederhana itu, Bupati KSB (Suara NTB/ist/dok humas KSB) selaku Ketua Perpani NTB se- TERIMA BENDERA - Bupati KSB, H. W. Musyafirin selaku cara simbolis menerima ben- ketua Perpani NTB menerima bendera Perpani dari Sekjen dera Perpani dari Riza Barna- PB Perpani Riza Barnadi. di dengan disaksikan oleh Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST, jajaran atlet berprestasi tidak saja di tingkat regional, tetapi Forkopimda dan Ketua Umum KONI NTB, H. juga nasional bahkan internasional. “Saya yakin Andy Hadiyanto, MH, MM. kita punya atlet panahan yang bagus-bagus dan Dalam sambutannya, Musyafirin menyampai- akan kita gali potensi itu,” janjinya. kan rasa terima kasih atas kehadiran Riza BarMenurutnya, untuk mencetak atlet-atlet ternadi mewakili PB Perpani yang telah bersedia baik dibutuhkan banyak event kejuaraan. Dan di mengukuhkan secara langsung kepengurusan KSB khusunya, Perpani setempat telah secara Perpani NTB. “Selamat datang dan terima kasih rutin menggelar pertandingan tidak saja berdasarkepada pak Riza yang sudah bersedia hadir me- kan jenis nomor pertandingan tetapi juga di selungukuhkan kami yang ada di NTB ini,” cetusnya. ruh tingkatan umur. “Sekarang kami ada kejuaSebagai ketua, Musyafirin menyatakan, dirinya raan yang sedang berlamgsung. Di sana hampir akan memaksiklmalkan upayanya memasyarakat- seluruh nomor kita pertandingkan termasuk kelkan olahraga memanah di NTB. Mencetak para ompok umur pesertanya,” tukasnya. (bug)
Kejurnas Panglima TNI Cup, Atlet NTB Kantongi Enam Medali Mataram (Suara NTB) Para atlet menembak NTB berhasil mengharumkan nama daerah lewat prestasi di kancah nasional. Dengan diperkuat 14 atlet, mereka mengantongi enam medali di Kejurnas Menembak Panglima TNI Cup di Lapangan Tembak Senayan Jakarta, 29 Oktober-3 November 2019. Enam medali yang diraih atlet NTB terdiri dari satu medali emas, tiga perak dan dua perunggu. Selain meraih enam medali kontingen NTB yang diperkuat 14 atlet juga berhasil menambah jumlah atlet yang lolos PON. Dari 11 atlet yang sebelumnya lolos PON kini bertambah dua atlet dan jumlahnya menjadi 13 atlet. “Alhamdulillah atlet NTB berhasil meraih enam medali, yakni satu medali emas, tiga perak dan dua perunggu,” ucap Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono kepada Suara NTB, Minggu (3/11). Satu-satunya medali emas disumbangkan oleh Dewa Ayu Alice Denita di nomer 25 meter sport pistol women, medali perak diraih oleh Bagus Soleh di nomer Trap Men dan medali perunggu di raih oleh Novian, Dasep, Timur Yuda di nomer 50 Meter 3 position Men Team. “Di hari pertama dapat satu perak dan satu perunggu. Hari kedua tambah satu emas, satu perak dan satu perunggu. Dan terakhir hati ini tambah satu perak,” terangnya. Selain menyumbang enam medali, cabor menembak juga meloloskan dua atlet mengikuti PON/2020, Timur Yuda Irawan dan Novian Budiyanto. Lanjutnya, keikutsertaan atlet NTB di event itu menambah jumlah atlet yang lolos MQS PO dan menambah jam terbang atlet serta sekaligus sebagai evaluasi dalam latihan. Dengan lolosnya dua atlet ke PON maka jumlah atlet menembak bertambah menjadi 13 atlet. Belasan atlet yang telah mengantongi tiket PON adalah Bagus Soleh Aristyawan, Bima Putra Eka Budi Kusuma Wardana, Dasep Imam Suherman, Mariandi, Timur Yuda Irawan, Novian
BIDIK TARGET - Salah seorang atlet menembak NTB, Citra Putri Budi Andini saat tampil di Kejurnas Menembak Panglima TNI Cup di Lapangan Tembak Senayan Jakarta, Jumat (1/11). (Suara NTB/ist)
Budiyanto, Dewa Ayu Alice Denita, Yuni Caturwati, Citra Putri Budi Andini, Liza Rizna Widjajanti, Sinestesya Ratu Purwadi, Supadmi dan Evi Rusdiany. (fan)
SUARA NTB
Selasa, 5 November 2019
Delapan Kelurahan Dibantu Tower Penampungan Air Mataram (Suara NTB) Kelurahan Pejeruk, Bertais, dan enam kelurahan lainnya dibantu pembuatan tower penampung air bersih. Delapan kelurahan tersebut masuk dalam katagori kekurangan air. Pemerintah Kota Mataram bersama PDAM Giri Menang membantu merampungkan bantuan air bersih tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kota Mataram, Miftahurrahman menyampaikan, untuk bantuan air bersih pada tahun 2019 ini sudah rampung. “Rencana kalau di tahun 2020 ini, untuk bantuan air bersih, Pemkot tidak ada anggaran. Karena Pemkot tidak ada dana ke Dinas PUPR,” jelasnya, Senin (4/11). APBD Pemkot Mataram pada tahun 2020 mendatang, anggaran Pemkot dinilai belum mampu membantu ketersediaan air minum dan sanitasi. Akan tetapi lanjut Miftah, untuk anggaran non perpipaan, masayarakat siap dibantu Pemkot. “Kami sudah mengundang kemarin dari 8 kelompok lembaga pengelola masyarakat yang kami terima dan beri pelatihan untuk non perpi-
paan,” jelasnya. “Untuk pembangunan tower air itu (penampungan air), seperti Bertais, mereka mengelola bersama, dari sumur bor, pembuatan tower, bagian dari ranah penyediaan air bersih. Dan alhamdulillah sudah jalan,” paparnya. Hingga minggu lalu, Dinas PUPR Kota Mataram sudah melatih delapan kelompok pengelolaan air bersih non PDAM. “Sudah dilaksanakan, tinggal kita matangkan pengelolaan dan pemberdayaannya. Sudah dibuat, selain di Pejekruk, Bertais, dan 6 kelurahan lainnya,” katanya. Yang jelas kata Miftah, bantuan tower tersebut dianggarkan Pemkot secara variatif sesuai besaran kelompok dan kebutuhan masyarakat. “Yang tidak ada akses untuk air bersih, kita siapkan dari tower air. Itu anggarannya variatif, tergantung kebutuhan. Satu tower anggarannya mencapai Rp100 juta. Baru di berapa titik. Kalau tidak salah, ukuran penampungannya 150 liter dan ada 200 liter,” jelasnya. Pelayanan tower penampun-
gan air ini kata Miftah, hanya bisa melayani 15 KK sampai 20 KK. “Kita akan optimalkan yang ada, dari sisi kelembagaan supaya pengelolaan lebih optimal, kemudian yang dampaknya kepada pelayanan pada anggota mereka,” katanya. (viq)
HILANG HLG STNK R4 TOYOTA INOVA DR.1048 BA NOKA/NOSIN : MHFXS42G3F2559473/ 2KDS443800 AN.SULASTRI HLG D’SKTR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM
Halaman 12
HILANG
HILANG
HLG STNK R2 HONDA DR.5398 CS NOKA/NOSIN : MHIJFU117GK678884/ JFU1E-1680905 AN.DENA MARDIANA HLG D’SKTR AMPENAN KOTA MATARAM
HLG STNK R2 HONDA DR.5637 BP NOKA/NOSIN : MH1JF13121BS111/BE0231199 AN.ACH HUSAIN HLG DSKTR MATARAM LABUAPI
HLG STNK R2 YAMAHA DR.2371 BN NOKA/NOSIN : MH330C0029J622105/30C622115 AN.AGUS HLG D’SKTR AMPENAN
HLG STNK R2 YAMAHA DR.5535 MD NOKA/NOSIN :MH32BU005GJ298766/ 2BU298775 AN.TITYN HERDINA HLG D’SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM
HLG STNK R2 HONDA DR.3384 CY NOKA/NOSIN : MHIJFZ1121JK252234/ JFZ1E-2256551 AN.MAYANG SINTYA LARASATI HLG D’SKTR CAKRANEGARA KOTA MATARAM
HLG STNK R2 YAMAHA DR.6601 CH NOKA/NOSIN : MH32SVOO1EK069405/ 2SV069372 AN.MUHAMMAD ANGREYANSYAH HLG D’SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM
DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 D I J U A L T A N A H DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 5 November 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Selasa, 5 November 2019
OPINI
Halaman 14
Budaya di Era Disrupsi Akomodir Kearifan Lokal PEMBAHASAN rencana Pembangunan Kantor Walikota Mataram masih bergulir di DPRD Kota Mataram. Sudah sebulan lebih, Badan Anggaran DPRD Kota Mataram tidak juga memberikan restu terhadap pembangunan megaproyek yang bakal menelan uang daerah sekitar Rp135 miliar itu. Seperti diketahui, kantor Walikota Mataram merupakan satu dari tiga megaproyek yang rencananya akan dibangun mulai tahun 2020 mendatang. Dua proyek lainnya adalah pembangunan graha DPRD dan RSUD Kota Mataram. Namun khusus pembangunan RSUD Kota Mataram, pembangunannya tidak menggunakan APBD, melainkan meminjam dari pihak ketiga. PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) sudah dijajaki sebagai pihak tempat mengajukan pinjaman daerah. Untuk pembangunan RSUD Kota Mataram, rencananya Pemkot Mataram akan meminjam sebesar Rp 118 miliar. Seperti halnya pembangunan kantor Walikota Mataram dan juga graha DPRD Kota Mataram, pinjaman di PT SMI itu akan dikembalikan secara bertahap atau menggunakan pola tahun jamak. Namun, belakangan diketahui, Dewan meminta proyek graha DPRD Kota Mataram ditunda. Dewan memandang masih banyak persoalan lain yang lebih urgen ketimbang pembangunan graha DPRD Kota Mataram. Contohnya pembanunan landskap komplek perkantoran di lingkar selatan Kota Mataram. Setiap musim hujan, komplek perkantoran tersebut akan berubah menjadi kubangan-kubangan lumpur. Belum lagi persolan di bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, masih ada OPD lingkup Kota Mataram yang belum memiliki kantor sendiri. Ada yang masih numpang, ada juga yang masih berstatus sewa. Sinyalemen di Dewan, mereka menginginkan supaya hal-hal terkait kepentingan masyarakat diperhatikan, barulah pemerintah berbicara soal pembangunan Kantor Walikota. Selain itu, sebagian anggota dewan memandang, pembangunan Kantor Walikota bukan semata-mata persoalan anggaran. Mereka melihat, pemilihan waktu pembangunan Kantor Walikota ini kurang pas. Tidak jarang para politisi lingkar selatan mencium rencana pembangunan Kantor Walikota Mataram sarat kepentingan politik. Meskipun hal itu sudah dibantah oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah daerah). TAPD kemarin sudah menyampaikan penjelasan teknis terhadap rencana pembangunan kantor Walikota Mataram. Tidak itu saja, nampaknya dewan juga menginginkan adanya legal opinion dari BPKP sebagai dasar mereka memberikan persetujuan. Bagaimanapun, kalau salah satu pihak, eksekutif maupun legislatif, pembangunan Kantor Walikota mustahil terwujud. Karena salah satu persyaratan yang diatur undang-undang adalah adanya persetujuan bersama antara Pemkot Mataram dengan DPRD Kota Mataram. Karena membutuhkan anggaran yang tidak kecil, serta menggunakan pola tahu jamak, baik eksekutif maupun legislatif tentu harus memikirkan penting tidaknya pembangunan Kantor Walikota itu. Kalaupun disetujui kemudian dilakukan pembangunan, Pemkot Mataram harus lebih mengakomodir kearifan lokal. Seperti untuk desain bangunan maupun meubelair kantor. Ini belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, bahwa Pemkot Mataram belum berpihak kepada para perajin cukli. Untuk itu di Kantor Walikota Mataram yang baru nantinya, pemilihan meubelair kantor harus mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap eksistensi para perajin daerah. Demikian pula dengan desain Kantor Walikota, harus pula mengakomodir ciri khas Kota Mataram seperti model lumbung dan lain sebagainya. (*)
“Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity” (UNESCO, 2009). Wacana ini menjelaskan bahwasanya, batik dapat dikategorikan sebagai keseluruhan dari kreasi berdasar tradisi komunitas kultural yang dinyatakan oleh suatu kelompok atau individuindividu dan diakui sebagai cerminan harapan-harapan dari suatu komunitas sehingga mencerminkan indentitas sosial dan budaya. PRESIASI terhadap kesenian batik di sahkan oleh UNESCO (2009) Setiap tanggal 02 Oktober. Peringatan Hari Batik Nasioanal menjadi salah satu bukti faktual, bahwa Indonesia memiliki seni budaya yang begitu mempesona. Hal ini terlihat dari motif dan simbol dari batik yang kaya makna di dalamnya. Apabila kita refleksi sejarah terkait batik, batik hanya digunakan bagi kalangan-kalangan bangsawan yang bersifat eksklusif. Kepercayaan akan terciptanya suasana religius-magis dari pancaran batik membuat para bangsawan lebih mengutamakan corak batik yang mengandung arti simbolik. Mari S Condronegoro ( 1995: 18) juga menekankan keyakinan, kepercayaan dan religiusitas menjadi faktor utama dalam prosesi tersebut. Sehingga, beberapa motif batik terutama yang mempunyai nilai filosofi tinggi dinyatakan sebagai corak larangan bagi masyarakat umum. Para pencipta ragam hias batik pada zaman dahulu tidak hanya menciptakan sesuatu yang indah dipandang mata. Tetapi juga mereka mencari arti atau makna yang erat hubungannya dengan falsafah hidup yang mereka hayati (Sukarno, 1987). Mereka menciptakan motif-motif batik itu dengan pesan dan harapan yang tulus dan luhur, membawa kebaikan serta kebahagiaan bagi si pemakai. Identitas Kultural Batik dapat diidentikan sebagai budaya daerah yang memiliki nilai kearifan lokal yang kuat. Kearifan ini lokal dapat dipahami sebagai gagasangagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Indarmaji (1983: 123)
Oleh: Ali Damsuki, M.Sos (Pembina di Pondok Pesantren Jihadul Muslimin Lombok Timur, NTB)
Batik dapat diidentikan sebagai budaya daerah yang memiliki nilai kearifan lokal yang kuat. Kearifan ini lokal dapat dipahami sebagai gagasangagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam diikuti oleh suatu kelompok tertentu. berpandangan bahwa batik sangat dikagumi bukan hanya karena prosesnya yang rumit, tetapi juga dalam motif dan warnanya yang unik, indah yang sarat akan makna simbolik. Hal ini pula batik bersifat monumental dan kharismatik yang bersumber Imajinasi dari agama dan sebuah kepercayaan. Dalam konteks ini, corak atau motif batik tidak hanya sekedar diimplematasikan sebagai model, simbol dalam sebuah ritus keagamaan, akan tetapi dapat digunakan sebagai hiasan sebagai citra keindahan. Indonesia merupakan negara dengan tingkat heterogenitas budayanya tinggi. Keragaman budaya atau “cultural diversity” adalah kekayaan yang tidak semua negara memilikinya. Begitu juga dengan per_batikan nusantara yang begitu kaya, keragaman batik yang menjadi identitas daerah harus kita jaga kelestariannya. Seni batik mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga menjadi bagian dari sebuah ritual Islam budaya lokal daerah. Hal ini pula dijekaskan Hitchcock (1991: 12), bahwa batik ini tersusun dari motif lokal dengan pola kaligrafi, sedangkan nilainya bersumber pada Islam. Jadi, batik tidak
RADIO
hanya sekedar pakaian, namun juga menjadi bagian dari ritual. Seiring perkembangan teknogi dan informasi, batik dapat dikenakan oleh siapa saja, tanpa mengenal jabatan atau golongan tertentu. Batik merupakan produk kebudayaan Indonesia yang pada mulanya dapat dikatakan sebagai hasil kebudayaan tingkat tinggi karenanya dipergunakan di lingkungan kerajaan atau keraton, kini berkembang luas dimasyarakat dan menjadi salah satu reprsentasi dari budaya pupoler Budaya Populer Budaya poluler dalam perspektif budaya lokal dapat menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang sedang dikembangkan. Hal ini dapat diaktulialiasikan dalam perpaduan seni batik dengan kemajuan teknologi.Dengan demikian batik sangat mudah dikenal dan dinikmati masyarakat karena perkembangan fungsi praktis batik yang tidak lagi hanya sebagai pakaian atau selendang. Faktor yang turut mendorong batik menjadi budaya populer adalah banyaknya konsumen yang tentu menjadi ‘aktor sentral dalam penjualan hasil dari industri budaya batik. Dampak positif dari batik yang
berkembang menjadi budaya populer dalam masyarakat. Menurut analisis saya, hal ini dapat memunculkan rasa memiliki terhadap kebudayaan dalam masyarakat. Sehingga hal tersebut yang kemudian juga mendorong diperkenalkannya batik ke dunia internasional. Seperti halnya model Indonesia Kevin Liliana yang memperkenalkan batik melalui ajang MISS International 2017. Hal tersebut dilakukan untuk memperkenalkan batik sebagai ciri khas budaya Indonesia. Selain itu Agnes Monica sebagai penyayi pop yang sukses di kancah internasional juga memperkenalkan busana batik dalam salah satu lagunya. Hal itu bertujuan untuk membawa budaya batik menuju dunia internasional.Dalam konteks ini, komunikasi lintas budaya dalam perspektif budaya populer dapat mendorong tingkat kearifan lokal untuk dikenal masyarakat luas. Dengan budaya batik ini tidak hanya sebagai salah satu representasi budaya populer yang berupa pakaian yang menjadi ciri yang menandakan seseorang berasal dari daerah mana, akan tetapi juga dapat memperkenalkan kearifan lokal di setiap daerah. Wallahu’alam bi asshawab.
POJOK Kejaksaan buka lowongan 5.023 CPNS dan Jaksa Peluang bagi pencari kerja di NTB
*** Terancam putus, gubernur perintahkan jalan di Pusuk segera ditangani Jangan menunggu jatuh korban
***
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 5 November 2019
Halaman 15
Kajati Sayangkan Banyak Aset di NTB Bermasalah Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB sayangkan banyak aset bermasalah milik Pemda di NTB. Namun tak kunjung diurus, indikatornya sikap proaktif Pemda dalam melibatkan Kejaksaan untuk menyelesaikan persoalan aset itu sangat rendah, sehingga berpotensi merugikan daerah. Aset-aset bermasalah itu tersebar di banyak titik milik Pemprov NTB, serta kabupaten dan kota di NTB. Sepintas ia menelusuri, banyak aset yang sudah statusnya peralihan ke perorangan dan perusahaan. Masalah lain, aset bangunan dan lahan sudah diduduki pihak lain yang tidak terikat perjanjian dengan pemerintah. Sehingga potensi pemasu-
kan daerah menguap begitu saja. Sangat disesalkan Kajati, saat pihaknya konsen mengurus masalah aset Pemda, justru tidak disambut proaktif Pemda dengan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk menangani sengkarut kepemilikan lahan atau bangunan. “Sampai kapan tidak melapor? Apa dibiarkan terus dikuasai pihak lain? Apakah tunggu pejabat berwenang pensiun baru diurus,’’ tanya Kajati. Sangat disayangkannya, karena seharusnya sikap proaktif itu datang dari Pemda yang merasa dirugikan dengan status aset berpolemik. Padahal aset berupa lahan dan bangunan menjadi potensi Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Tapi indikasinya justru diatur seenaknya oleh pihak lain. ‘’Ada yang dijual ndak jelas. Ada yang dengan mudahnya diduduki pihak lain tanpa ada pemasukan ke daerah.Artinyakalausudahbegini,aset daerah jadi pemasukan hilang. Ini bukan hal yang sedikit,’’ tegasnya. Terlebih banyak lahan yang dikuasai orang lain itu areanya cukup luas dan strategis. Dia mencontohkan, lahan 65 hektar di Gili Trawangan Lombok Utara yang tak kunjung selesai. Belum lagi yang lokasinya di Kota Mataram dan Lombok Barat. Masalah lain aset antar Pemda Lobar dengan Pemkot Mataram tak kunjung selesai, bahkan dikuasai pihak lain, hingga kini
Pelaku Pariwisata Dukung Pemerintah Jaga Kondisi Hutan Mataram (Suara NTB) – Dampak kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi atensi berbagai pihak, termasuk pelaku industri pariwisata. Pasalnya kebakaran yang menghanguskan ratusan hektar vegetasi di geopark dunia tersebut telah memberikan citra buruk bagi wisatawan. Ketua Himpunan Pramuwista Indonesia (HPI) NTB, Dr. Ainuddin, SH, MH, menerangkan bahwa kerugian dari sektor pariwisata pasti dialami mengikuti penutupan pendakian di Gunung Rinjani. Kerugian yang menjadi perhatian sendiri, alih-alih kerugian material, adalah kerugian dari sisi kepercayaan wisatawan tentang kesiapan pelaku wisata di NTB sendiri. “Yang kita khawatirkan itu kerugian berbentuk stigma dari wisatawan bahwa, kok ini tidak siap masyarakatnya. Kenapa bisa ada kebakaran, kok tidak diantisipasi. Itu yang banyak merugikan kita,” ujar Ainuddin dihubungi Suara NTB, Senin (4/11). Diterangkan Ainuddin dalam proses penutupan pendakian di Gunung Rinjani, banyak dari pemandu wisata yang harus mengalihkan rute perjalanan. Selain itu, banyak juga pembatalan yang dilakukan oleh pengguna jasa. Walaupun begitu, kondisi tersebut diakui akan segera pulih mengikuti dibukanya kembali pendakian dalam waktu dekat. Hal tersebut dikarenakan pendakian Rinjani adalah salah satu jenis objek wisata
dengan pasar wisatawan khusus. “Kalau dia sudah dibuka, memang akan penuh lagi. Tapi kita (sekarang) perlu perhatikan mitigasi salah satunya, dan kesadaran masyarakat,” ujar Ainuddin. Senada dengan itu Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan bahwa penutupan pendakian Gunung Rinjani pada saat kebakaran banyak menimbulkan pembatalan pesanan dari wisatawan. Terutama untuk pasar wisata Malaysia dan Singapura. “Mau tidak mau orang cancel (membatalkan) pesanan. Saya tanya di kawan-kawan lumayan banyak (yang membatalkan),” ujarnya ketika ditemui Suara NTB, Senin (4/ 11) di Mataram. Diakui Dewantoro jumlah pembatalan sendiri cukup signifikan. “Jangan sampai aset kita rusak, apalagi sudah geopark dunia. Habis acara APGN di sini, masak kebakaran lagi. Itu disayangkan,” sambungnya. Meningat kebakaran telah selesai dan pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) tengah melakukan survei untuk membuka kembali, Dewantoro menerangkan pelaku wisata sepertinya berharap agar pengelola, dalam hal ini BTNGR, benar-benar menjaga geopark dunia tersebut. “Supaya ini jangan sampai terulang lagi karena merugikan pariwisata juga. Perlu ada perbaikan, pemeliharaan, pengawasan, dan bagaimana (kawasan tersebut) kembali pulih,” ujarnya. Diterangkan Dewantoro
saat ini sebagian besar agen perjalanan tengah menunggu perkembangan selanjutnya. Jika BTNGR telah membuka dengan resmi pendakian, pihaknya siap mempromosikan lagi kunjungan wisatawan ke Gunung Rinjani. Sebagian besar potensi wisatawan sendiri disebut masih berada di Lombok. Dicontohkan Dewantoro seperti wisatawan yang melakukan pemesanan daring serta beberapa kelompok wisatawan yang saat ini menunggu di kawasan Senggigi. “Mereka sudah siap. Kapan mau (dibuka tinggal pergi),” ujarnya. Selain dari pelaku pariwisata kebakaran yang secara umum terjadi di wilayah NTB, termasuk di kawasan TNGR, juga mendapatkan atensi langsung dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc. Melalui akun media sosialnya, Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut menegaskan bahwa Pemprov NTB berseama TNI dan Polri akan segera menindak para pelau perambahan hutan. “Hutan kita saat ini mesti jadi concern (perhatian) kita bersama,” ujar Dr. Zul seperti dikuti dari akun Instagramnya, Senin (4/11). Kepedulian terhadap hutan itu disebut Dr. Zul bukan hanya tugas pemerintah saja. Melainkan juga tugas dari seluruh pihak termasuk masyarkaat, mengingat dampaknya yang cukup luas dan mempengaruhi berbagai sektor dan lapisan masyarakat. “Mari sesama kita saling mengingatkan akan bahaya penggundulan hutan ini,” ujarnya. (bay)
tak kunjung teratasi. “Tanah selain luas, juga lokasinya strategis. Yang jadi pertanyaan, ini bisa disewakan sekian tahun ke mana? Diserahkan ke Investor yang mana? Saya bayangkan kalau aset itu dipakai misalnya untuk bikin minimarket, bisa jadi keuntungan besar setiap tahun,’’ jelasnya. Sesuai instruksi Jamdatun Kejagung, saat ini pihaknya konsen dalam mengurus aset daerah yang bermasalah, selain atensi kasus tindak pidana korupsi. Karena bagaimana pun juga, aset bermasalah berpotensi merugikan daerah. Kejati NTB melalui Bidang Datun hadir untuk membantu mengurai masalah aset yang dikuasai
Seleksi Direksi BUMD
Mantan Koruptor Tak akan Diloloskan Selong (Suara NTB) Menjelang masa penutupan penerimaan bakal calon direksi di dua Badan Usahan Milik Daerah (BUMD), yakni PT. Selaparang Energi dan PD. Agro Selaparang pada 5 November 2019. Tim penjaringan dan penyaringan terus melakukan seleksi ketat. Di mana, tim pansel ini memastikan mantan-mantan koruptor tidak ambil bagian dalam seleksi tersebut. Ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/11), Ketua Tim Pansel, H. Sahabudin, MM, belum mengetahui persis jumlah pelamar di dua BUMD tersebut. Akan tetapi diharapkan para pelamar di masing-masing BUMD itu lebih dari 5 orang. Apabila kurang dari 5 orang, nantinya akan dipertimbangkan apakah pansel dapat dilanjutkan ataupun waktu penjaringan diperpanjang. “Yang jelas untuk mantan korupsi kita atensi. Tidak akan lolos dalam seleksi direksi BUMD. Akhir November pansel ini tuntas dengan tes wawancara akan dilakukan oleh bupati,” ujar mantan Kadis Koperasi dan UMKM Lotim ini. Dijelaskannya, pansel yang dilakukan ini dalam rangka mengisi jabatan direksi, Dewan Pengawasa dan Dewan Komisaris daerah pada BUMD Lotim agar diperoleh calon yang berkompeten, berpengalaman, berintegritas tinggi sehingga diperlukan seleksi secara terbuka dan transparan. Adapun tahapan seleksi dilaksanakan
Warga Tolak Proyek Irigasi Tetes Dari Hal. 1 Pekerjaan tersebut berupa instalasi drip atau irigasi tetes, dikerjakan oleh perusahaan penyedia PT DS dengan nilai kontrak Rp 19,697 miliar. Batas waktu pekerjaan 20 Desember 2019. Instalasi ini memanjang pada lahan seluas 200 hektar. Namun diantara pemilik lahan itu, 15 diantaranya yang memiliki lahan 32 hektar menolak keberadaan proyek. Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH didampingi Kasi TP4D Erwin Indrapraja, SH.,MH menyayangkan penolakan warga tersebut. Padahal tujuannya untuk upaya pengembangan komoditi pertanian, khususnya jagung di Desa Akar-Akar. Dengan mekanisme kerja irigasi tetes, bisa mengai-
ri sawah secara teratur. ‘’Bahkan petani bisa menanam sampai tiga kali dalam setahun, khususnya komoditi jagung,’’ ujar Dedi Irawan. Saat turun bersama Inspektorat Provinsi NTB, pihaknya heran dengan reaksi sebagian warga, khususnya 15 orang pemilik lahan 31 hektar yang dialiri irigasi tetes. Alasan penolakan pun terkesan sumir. “Seperti ada provokasi dari pengepul, jika jagung yang dialiri irigasi tetes produksinya melimpah, bisa memicu kecemburuan petani lain yang tidak kebagian aliran irigasi,” ungkapnya. Upaya meyakinkan petani pun terus dilakukan bersama Pemda KLU dan aparat desa setempat. Karena bagaimana pun juga, kata dia, satu sisi tujuannya untuk sukseskan pro-
gram Pijar, juga agar proyek tidak mengalami hambatan. Namun jika upaya persuasif tidak berhasil, maka langkah lain ditempuh. Pihaknya mendorong Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat berita acara penolakan dari warga, kemudian ditanda tangani desa, kecamatan dan Pemda KLU. Dengan dasar itu, instalasi akan dialihkan ke lahan warga lain yang mau menerima aliran pipa tersebut. Pekan depan, warga yang menolak dan menerima akan dibuatkan kepastian. Di sisi lain, jika kegiatan itu sukses, maka akan jadi percontohan di daerah lain, khususnya daerah tadah hujan seperti di Pulau Sumbawa. Menanam jagung dan komoditi lain tidak harus menunggu hujan, tapi
sumber airnya dari pompa yang dialiri irigasi tetes. ‘’Kalau ini berhasil, akan dikembangkan di daerah lain. Karena ini pola pengairan pertama di NTB,’’ tambah Erwin. Mekanisme kerja instalasi ini, air akan bersumber dari lima pompa air dengan kapasitas besar. Air kemudian dialiri melalui pipa penghubung yang membentang di lahan 200 hektar. Dari pipa utama, terdapat pipa tambahan yang bercabang menjulur ke area persawahan. Air dari pompa akan diatur alirannya melalui pipa pipa kecil. ‘’Jumlahnya 5 pompa besar. Satu pompa bisa mengairi sampai 40 hektar,’’ sebutnya. Pengerjaan proyek masih dalam proses, diharapkan bisa tuntas tepat waktu pada Desember 2019 untuk menghindari denda. (ars)
Terancam Putus, Gubernur Perintahkan Jalan di Pusuk Segera Ditangani Dari Hal. 1 Jika surat gubernur mengenai penetapan bencana diperlukan. Maka OPD diminta segera menyiapkan dan membuat suratnya. Yang jelas, katanya, jalan di wilayah Pusuk tersebut adalah jalan provinsi. Dan kewajiban pemerintah provinsi untuk menyelesaikannya. Sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, OPD harus segera menanganinya. Menurutnya, tidak boleh ada alasan bagi OPD untuk berlama-lama memperbaiki talud jalan yang jebol akibat bencana tersebut. Untuk perbaikan ruas jalan Rembiga - Pemenang kata Ridwan, sebenarnya sudah direncanakan Dinas PUPR NTB. Namun, sekarang konteksnya berbeda, yakni butuh segera ditangani. Mengenai sumber pendanaan, dapat diambilkan dari belanja tidak terduga APBD 2019. Karena kerusakannya akibat bencana. ‘’Kalau pun belanja tidak terduga tidak ada. Dengan sisa daruratnya, bisa dialihkan uang manapun sepanjang sifat daruratnya sudah jelas. Dan jalan ini sudah jelas daruratnya. Terancam putus dan membahayakan nyawa orang,’’ tegasnya. Untuk itu, kata Ridwan, Dinas PUPR dan BPBD NTB sedang menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan agar penanganannya segera dilakukan. ‘’Insya Allah segera kita selesaikan. Dan juga uangnya
ada,’’ kata mantan Kepala Bappeda NTB ini. Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 mengatakan penanganan perbaikan talud jalan yang jebol di Pusuk KLU dapat menggunakan belanja tidak terduga. Menurutnya, perlu ada surat penetapan transisi darurat menuju pemulihan dari provinsi. Karena akses jalan tersebut merupakan jalan provinsi. ‘’Apalagi ini belum kita berikan tindakan apapun di sana. Itu masih memungkinkan kalau dari segi aturan,’’ ujarnya. Menurut mantan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD NTB ini, gubernur dapat menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan. Selain sudah ada surat rekomendasi dari Bupati KLU. ‘’Ini memungkinkan. Kan ada masa transisi darurat ke pemulihan, belum kita lakukan. Tinggal kita nyatakan saja melalui keputusan gubernur soal kebencanaan. Pak Bupati sudah menyatakan tanggap darurat,’’ katanya. Tentunya kata Ahmadi, BPBD harus mengajukan ke gubernur untuk surat pernyataan tentang bencana. ‘’Kita akan koordinasi dengan BPBD. Pada intinya BPBD diharapkan segera membuat dokumen-dokumen pendukungnya,’’ terangnya. Terkait OPD yang akan mengerjakan perbaikan talud jalan provinsi yang jebol tersebut, Ahmadi menyerahkan ke
pimpinan. Apakah Dinas PUPR atau BPBD, baginya tidak masalah. ‘’Yang penting sudah ada payung hukumnya, surat pernyataan Pak Gubernur. Kemudian SK Gubernur tentang masa transisi darurat ke pemulihan. Itu harus segera. Apalagi ini musim hujan segera datang,’’ tandasnya. Penjabat Sekda Tinjau Lokasi Sementara itu, Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si langsung terjun ke lokasi jalan Pusuk yang rusak di Dusun Bentek, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, KLU, Senin (4/11). Kondisinya saat ini semakin parah setelah rusak akibat longsor tahun lalu. Iswandi memastikan, Pemprov NTB akan segera memperbaiki bahu jalan atau talud di KM 17,2 jalan provinsi jurusan Rembiga - Pemenang itu. ‘’Jalan yang rusak karena longsor sejak gempa tahun lalu segera ditangani,’’ tegas Iswandi. Perbaikan jalan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemprov tidak perlu menunggu tahun anggaran berikutnya. Hal yang dikhawatirkan, apabila terlambat ditangani bisa memakan korban jiwa. Menurutnya, penanganan perlu disegerakan karena musim hujan juga akan segera tiba. Apabila dibiarkan, kerusakan dikhawatirkan bisa merembet dan semakin parah. ‘’Tidak tunggu sampai tahun
warga, pihak ke tiga atau perorangan lainnya. Kewenangan ini ada pada pihaknya, dengan menempuh upaya non litigasi maupun litigasi, bahkan bisa sampai ke perdata dan kewenangan pidana. Diantara masalah aset di Pemprov NTB, paling jadi sorotan adalah lahan di Gili Trawangan yang sengkarut, selain wanprestasi dengan PT. GTI, hampir 70 persen lahan diduduki pengusaha dan warga. Selain itu, sejumlah aset lainnya di Kota Mataram dan Lobar dengan status wanprestasi tak kunjung bisa diselesaikan. Diantaranya lahan eks perumahan dinas DPRD NTB di Jalan Langko, lahan dan bangunan eks Balai Kesehatan. (ars)
depan. Secepatnya diperbaiki,’’ tegas Iswandi. Mengenai sumber dana, Iswandi mengatakan tidak perlu dikhawatirkan. Banyak cara untuk menyiasati biaya perbaikan jalan tersebut. ‘’Sumber dana tidak ada masalah, segera akan ditangani,’’ katanya. Untuk saat ini, pihaknya memprioritaskan keselamatan para pengendara. Pemerintah ingin memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Mengingat, jalur tersebut cukup padat kendaraan sehingga rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berbagai langkah telah dilakukan untuk penanganan saat ini. Diantaranya, Pemprov menyiapkan Posko Pengamanan, barikade dan petugas Satpol PP di sekitar lokasi. ‘’Petugas di sekitar lokasi mengatur lalu lintas untuk mencegah kemacetan dan kecelakaan,’’ terangnya. Selain melakukan langkah jangka pendek, upaya jangka panjang tetap menjadi prioritas. Penanganan secara fisik akan dilakukan Dinas PUPR NTB. ‘’Penyiapan rencana secara teknis dan anggarannya akan diputuskan besok,’’ tandas Iswandi. Saat ke lokasi, Iswandi didampingi Kabid Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Syahdan, MT, Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1, Kepala Balai Pemeliharaan Jalan, Syarifuddin dan Kepala Biro BAPP dan LPBJP Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT. (nas)
sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas, anggota dewan komisaris dan anggota direksi BUMD. Sementara posisi jabatan yang diseleksi, di antaranya Dewan Direksi PT. Selaparang Energi, Dewan Komisaris PT. Selaparang Energi, Dewan Direksi PD. Agro Selaparang dan Dewan Pengawas PD. Agro Selaparang. “Saat ini, beberapa posisi itu ditempatkan pelaksana tugas (Plt),” ujarnya. Dalam seleksi ini, tim menetapkan aturan sistem gugur. Termasuk bagi pelamar yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen lamaran dan memberikan keterangan palsu dinyatakan gugur. (yon)
UMK Lotim Tahun 2020 Disepakati Rp2,1 Juta Selong (Suara NTB) Setelah melalui proses cukup panjang. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lotim tahun 2020 akhirnya disepakati. Dari hasil rapat terakhir pada Senin (4/ 11) bersama Dewan Pengupahan, UMK Lotim tahun depan disepakati sebesar Rp2.184.197. Artinya UMK tahun ini mengalami peningkatan dari UMK tahun 2019 sebesar Rp2.012.900. Kepada Suara NTB, Senin (4/11), Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Disnakertrans Kabupaten Lotim, Mukti Ali, SH, mengatakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan baik dari unsur pemerintah, pekerja, pengusaha dan pihak terkait lainnya sebesar Rp2.184.197 untuk UMK tahun 2020. Dasar pertimbangan untuk menaikkan UMK berdasarkan pasal 44 ayat PP 78 tahun 2015 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 231 tahun 2003 tentang penangguhan UMK. “Untuk penangguhan UMK ini hanya bisa ditangguhkan oleh gubernur NTB dengan ketentuan bahwa UMK dibayarkan sesuai dengan UMK tahun lalu namun tidak diperbolehkan lebih rendah,” ujar Mukti Ali didampingi Kasi Pengupahan dan Jamsos, M. Azhari, S.Km.
Kesepakatan UMK ini selanjutnya akan disampaikan ke bupati dan gubernur untuk kemudian ditetapkan dan diterapkan perusahaan pada tahun 2020 mendatang. Disebutkannya dari 1.032 perusahaan yang ada di Kabupaten Lotim, sebanyak 391 perusahaan masuk dalam katagori perusahaan besar rata-rata cukup baik dalam melaksanakan UMK sesuai keputusan selama tahun 2019 untuk 18.000 pekerja. ‘’Nantinya selama di tahun 2020 kita akan melakukan monitoring dalam penerapan UMK. Dimana sampai saat ini dalam penerapan UMK ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dan menengah,” jelasnya. Bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK. Maka dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila berdalih tidak mampu membayar, maka dapat mengajukan izin penangguhan kepada gubernur. Untuk izin penangguhan hanya 12 bulan. Itupun harus tetap dibayar oleh perusahaan karena terhitung sebagai hutang. “Bukan berarti perusahaan itu terbebas dengan izin penangguhan,” tambah Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Subhan Bahtiar. (yon)
Bahan Evaluasi Serius Dari Hal. 1 ‘’Dari target waktu ditentukan dalam 15 hari, namum demikian maju kurang lebih 3 hari dari waktu yang direncakan,’’ ujarnya. Ditekankan Iswandi, kebakaran yang terjadi di TPA Kebon Kongok haruslah menjadi pelajaran bagi seluruh pihak terkait. Menjadi bahan evaluasi yang serius. Pasalnya, penanganan untuk kejadian tersebut menghabiskan anggaran mencapai Rp750 juta. ‘’Kita harus keluarkan dana yang cukup besar apabila terjadi seperti ini. Kita tidak ingin bencana seperti ini terulang lagi di tempat lain,’’ tegas Iswandi. Walaupun begitu, dirinya mewakili Pemprov NTB mengucapkan terimakasih kepada 95 orang tim penanggulangan kebakaran yang disebut telah bekerja dengan maksimal sehingga tidak ada korban jiwa dari kebakaran yang terjadi. Menurut Iswandi, kebakaran tersebut menjadi salah satu tanda pentingnya seluruh masyarakat NTB dengan didorong oleh stakeholder dan lembaga terkait untuk mensukseskan program unggulan
saat ini, yaitu NTB Zero Waste atau NTB Bebas Sampah. Untuk itu, ke depan diharapkan pengelolaan sampah di TPA Kebon Kongok dapat meningkat dari sekadar menerima dan menimbun menjadi tempat pemilahan dan pengolahan. Dengan pengendalian TPA oleh Pemprov NTB, pemanfaatan teknologi diharapkan dapat menjadi jawabannya. ‘’Di tempat ini harus kita siapkan sarana prasarana, baik untuk pengelolaan sampahnya ataupun pencegahan kebakaran di masa mendatang,’’ ujarnya. Pada 2020 mendatang, Iswandi menerangkan Pemprov telah mencanangkan untuk membangun sarana-prasarana yang lebih representatif bagi pegawai TPA Kebon Kongok. Terkait program zero waste, ditambahkan Iswandi bahwa mengubah pandangan masyarakat agar melihat sampah sebagai sumber ekonomi adalah pekerjaan rumah yang menjadi tantangan utama ke depan. Dicontohkan seperti tumpukan gunung sampah di TPA Kebon Kongok yang notabene merupakan tumpukan 70% sampah plastik yang jika didaur ulang atau dimanfaat-
kan, dapat memberikan manfaat secara ekonomi. ‘’Ini menunjukkan bahwa hikmah program Gubernur dan Wakil Gubernur dengan NTB Zero Waste atau bebas sampah, agar terjadi pengurangan sampah sampai dengan 70% dan pengelolaan 30%, merupakan suatu kebijakan yang sangat tepat,’’ ujar Iswandi. Program itu sendiri akan berhasil jika masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Senada dengan itu Kepala UPDT TPA Regional Kebon Kongok, H. Didik Mahmud Gunawan Hadi, menerangkan bahwa proses pemadapan kebakaran telah selesai minggu lalu. Walaupun begitu pihaknya masih memastikan bahwa api telah benar-benar padam hingga ditutup melalui apel pembubaran tim satuan tugas yang dipimpin oleh Sekda NTB. Saat ini TPA Kebon Kongok sendiri menerima sampah mencapai 333 ton per hari. Dengan potensi tersebut, gas metana yang dipanen dapat memenuhi kebutuhan operasional untuk listrik berdaya 5.000 watt serta disalurkan ke rumah-rumah warga sebagai pengganti bahan bakar. (bay)
Dorna Memilih The Mandalika Dari Hal. 1 ‘’Keputusan Pemerintah RI dan pihak Dorna ini (MotoGP) tidak bisa diganggu gugat atau dirubah pihak manapun dan siapapun,’’ ujarnya. Suhaili mengatakan, sebelum kawasan The Mandalika ditetapkan oleh Dorna sebagai lokasi gelaran MotoGP, banyak daerah di Indonesia yang mengajukan diri untuk menggelar motorGP di daerahnya. Termasuk diantaranya Jakarta dan Palembang. Tapi berkat dukungan Pemerintah Pusat dan kerja keras pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan, Dorna akhirnya memilih kawasan The Mandalika, Kuta. Mantan Ketua DPRD NTB ini, mengatakan soal pemberitaan di media online terkait
pemindahan lokasi gelaran MotoGP tersebut, Gubernur Jatim mungkin hanya mengungkapkan keinginannya untuk bisa menggelar event MotoGP saja kepada Menpora. Adapun Menpora karena baru menjabat dan sebelumnya tidak terlibat langsung dalam rencana gelaran MotoGP tersebut, bisa jadi belum sepenuhnya tahu itu. Terlebih hal-hal yang terkait penyelenggaraan MotoGP memang bukan menjadi urusan Kemenpora. ‘’Hal yang terkait motorGP bukan urusan Kemenpora,’’ tegas Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. Sementara itu, Direktur Operasi dan Kontruksi ITDC, Ngurah Wirawan, yang dikonfirmasi Suara NTB, enggan berkomentar soal isu tersebut. Pasalnya, sampai saat ini pihaknya belum tahu soal ka-
bar tersebut. “Kami belum bisa memberikan komentar soal ini. Karena memang kami belum tahu soal kabar itu,” jawabnya. Hanya saja, tegasnya kalau terkait pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika sampai saat ini masih terus berjalan. Ia pun mengaku, proggres pembangunan sirkuit MotoGP sudah sesuai jadwal yang ada. ‘’Kalau dari sisi konstruksi, pembangunan sirkuit MotoGP tetap jalan,’’ ujarnya. Ia menegaskan, pembangunan sirkuit MotoGP itu sendiri ditargetkan tuntas akhir tahun 2020 mendatang. Karena pada awal tahun 2021, sirkuit MotoGP diagendakan sudah menggelar uji coba pra musim. Sebelum musim balapan tahun 2021 mulai digelar. (kir)
Pemprov Pastikan Gelaran MotoGP Mandalika Tak Dipindah Dari Hal. 1 Tapi mungkin karena menterinya baru, belum terupdate informasinya,’’ kata Ridwan. Mendengar statemen Menpora, Ridwan mengaku langsung berkoordinasi dengan ITDC. Dan ITDC, akan segera mengupdate informasi tentang progres pembangunan Sirkuit Mandalika ke Menpora. ‘’Mereka akan rapat kerja di Jakarta soal persiapan MotoGP ini,’’ terangnya. Ridwan mengungkapkan, beberapa pekan lalu ia ikut mendampingi CEO Dorna Sports meninjau lokasi pembangunan Sirkuit Mandalika. Progres pembangunan sudah in the track. Bahkan, Pemprov sudah memikirkan aspek-aspek penunjang MotoGP 2021. Ter-
kait dengan transportasi, akomodasi dan penyiapan masyarakat sekitar KEK Mandalika. ‘’Jadi, kalaupun ada statemen itu, menurut saya mungkin beliau belum terupdate. Kalau kita baca isi beritanya, beliau juga belum melihat KEK Mandalika,’’ terangnya. Kedatangan CEO Dorna beberapa waktu lalu, kata Ridwan untuk memastikan NTB siap menjadi tuan rumah. Ia menjelaskan, penetapan Mandalika sebagai lokasi balap MotoGP prosesnya panjang. ‘’Dan itu Presiden yang memutuskan. Jadi, itu terkait dengan lima destinasi super prioritas. Menurut saya, hanya Presiden yang bisa memindahkan,’’ tegasnya. Untuk mendukung gelaran MotoGP 2021, lanjut Ridwan,
Pemerintah Pusat menggelontorkan dana pada 2020 untuk membangun sejumlah infrastruktur. Seperti jalan by pass dari Bandara Internasional Lombok - KEK Mandalika, perluasan dan perpanjangan runway Bandara Internasional Lombok. Serta pembangunan Pelabuhan Kapal Pesiar Gili Mas di Lombok Barat yang sudah rampung. ‘’Bahkan konstruksi sirkuit sudah dikerjakan Waskita Karya sesuai jadwal. Termasuk kami siapkan melalui DAK untuk membangun Rumah Sakit Internasional tipe D. Kita tetap yakin dan berpegang bahwa Mandalika siap menjadi tuan rumah MotoGP. Karena ini kebanggaan kita. Kemudian ini akan memajukan pariwisata NTB, meningkatkan ekonomi masyarakat,’’ tandasnya. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 5 November 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Berpeluang Masuk Kalender Event Nasional
Penonton Terkesan Pagelaran Festival Senggigi Sunset Jazz Dari Hal. 1 Festival SSJ kali ke tiga yang digelar Pemda Lobar inipun menuai pujian dan apresiasi dari para pengunjung, Pemprov dalam hal ini Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan utusan Kemenpar diwakili Asdep Pemasaran I Regional III M. Ricky Fauziyani yang hadir dalam kesempatan itu. Senggigi Sunset Jazz yang digelar Minggu (3/11) sore berlangsung semarak. Penonton yang memadati lokasi acara di Pantai Kerandangan Senggigi sejak sore hingga malam hari larut dalam lantunan musik dan lagu yang dibawakan mulai dari penampilan musisi lokal Betelu feat Kevin, Pipiet and The Maiqane’s sebagai pembuka. Selanjutnya, diva Indonesia Ruth Sahanaya menemani para penonton melewati suasana senja dengan membawakan sejumlah lagu populer seperti Ingin Kumiliki, Bawa Daku Pergi, dan lainnya. Penampilan Ruth yang ditunggu-tunggu penonton pun berhasil memukau pengunjung. Penonton diajak bernostalgia dengan lagu-lagu hitsnya. Penampilan penyanyi yang akrab disapa Mama Uthe ini semakin apik saat rona jingga cakrawala sunset di Pantai Kerandangan saat itu memancarkan auranya. Semangat sang diva ternyata menulari para pengunjung SSJ. Tak terkecuali Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang hadir dalam event tahunan itu. Wagub tampak bersemangat dan sangat menikmati penampilan Mama Uthe. Sesekali, Wagub terlihat ikut bernyanyi mengikuti sang diva. Bahkan sebelum Mama Uthe tampil, Wagub sempat menyanyikan beberapa bait lagu Ingin Kumiliki dari seberang panggung.
Memanfaatkan momentum, Wagub bersama Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Hj. Sumiatun, dan para pejabat lainnya berfoto bersama dengan sang idola. ‘’Ia memang Ruth Sahanaya idola saya. Saya hafal semua lagu-lagunya,’’ ungkap Wagub bahagia. ‘’Kita hadir di Senggigi yang indah ini menunjukkan eksistensi dari Lombok-Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata terdepan di dunia. Semoga wisatawan makin banyak mengunjungi Lombok, dan pariwisata NTB semakin maju ke depan,’’ harapnya. Kesan positif juga disampaikan Weti (45), salah satu pengunjung asal Bali. Fans berat Mama Uthe ini mengaku sengaja datang bersama teman-temannya untuk menyaksikan acara SSJ 2019 ini. ‘’Lagu-lagunya
Mama Uthe kan emang lagu di masa (remaja) saya dulu. Lahu favorit saya itu Astaga,’’ ungkapnya. ‘’Tadi udah Mama Uthe dan nanti mau nunggu Tompi,’’ sambungnya. Sore menjelang malam, penonton masih memadati lokasi SSJ. Mereka enggan beranjak dari lokasi. Malam harinya, para pengunjung dihebohkan dengan penampilan Youtuber asal Lombok Tami Aulia. Ditemani gitar andalannya, musisi asal Praya-Lombok Tengah ini membawakan beberapa lagu populer yang dicover sesuai dengan style-nya. Salah satunya, dara 21 tahun itu memperkenalkan lagu berbahasa Sasak miliknya yang berjudul ‘’bedede’’. Usai bergalau dengan lagu yang dibawakan Tami, penonton kemudian dihibur dengan
Bupati Lobar H Fauzan Khalid saat memberi sambutan didampingi Asdep Pemasaran dan Netty Rustiningsih Project Director SSJ 2019
Artis asal Lombok, Tami Aulia juga ikut tampil pada Senggigi Sunset Jazz. Ia berfoto dengan latar pengunjung
penampilan energik Tompi. Membawa musik bergenre jazz yang dipadukan dengan pop, Tompi sukses menghidupkan suasana malam. Festival SSJ ini kemudian ditutup dengan penamilan sang bintang utama, Raisa. Penampilan Raisa inipun disambut riuh sorak sorai penonton. Setelah menyanyikan dua lagu, penyanyi yang bernama lengkap Raisa Andriana menyapa penonton secara langsung. ‘’Udah lama sekali ya saya gak ke Lombok. Ternyata masih ada kehangatan setelah sekian lama,’’ sapa penyanyi kelahiran 1990 ini. Suasana makin hangat saat Raisa mengenalkan single terbarunya yang berjudul “You”. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid dalam sambutannya yang didampingi Asdep Pemasaran dan Netty Rustiningsih, Project Director SSJ 2019
mengaku begitu bangga dengan event tahunan ini. Ia bahkan menjanjikan kejutan di Senggigi Sunset Jazz tahun 2020 mendatang. Di mana artis yang akan diundang sesuai permintaan masyarakat Lombok yang disampaikan melalui media sosial akun dari Senggigi Sunset Jazz. Tidak hanya artis nasional bahkan mancanegara siap dihadirkan sesuai permintaan masyarakat. ‘’Kami menunggu usulan dari penonton untuk menghadirkan artis di tahun berikutnya,’’ ujar Fauzan. Menurutnya, Pemkab Lobar hanya bisa mendukung dengan memfasilitasi event yang digelar untuk membangkitkan pariwisata NTB, khususnya Lobar. Selain itu Fauzan juga menyampaikan jika pihaknya ingin memberikan yang terbaik bagi warga Lobar maupun Lombok. ‘’Ke-
Raisa tampil pada Senggigi Sunset Jazz
Penampilan Tompi menghibur pengunjung Senggigi Sunset Jazz
susksesan dari setiap event tergantung dari masyarakat dalam berpertisipasi,’’ katanya. Sementara itu, Deputi Pemasaran menyambut baik event Senggigi Sunset Jazz itu. Ia berpesan kepada para penonton yang hadir untuk memanfaatkan media sosial yang dimiliki. Dengan mengupload di akun media sosial masing-masing untuk menggaungkan event ini. Ditemui beberapa saat usai tampil, para artis juga mengungkapkan kekagumannya dengan festival tersebut. Tompi mengaku atmosfir yang diberikan penonton sangat seru. Tompi bahkan mengaku siap jika diundang lagi untuk Lombok. ‘’Malam ini seru banget, saya baru pertama kali main di jazz walaupun segmentasinya enggak jazz-jazz amat ya. Respons
masyarakat bagus banget.’’ ‘’Orang Lombok top, emosinya enak. Bagaimana kalau Minggu depan diundang lagi, kita ulang lagi,” ujarnya tertawa. Senada dengan Tompi, Raisa pun mengaku senang diundang untuk tampil ke Lombok. Raisa juga tidak ragu jika diundang kembali pada gelaran SSJ tahun depan. ‘’Memang saya sudah beberapa kali ke sini. Cuma perasaannya selalu seru ya, karena bergabung dengan alam. Terus juga suasananya itu segar-segar romantis gimana gitu kalau dipinggir pantai jadi cocoklah sama lagu-lagu aku. Raisa Lombok itu udah heboh banget, jadi aku berharap nanti nyanyinya pasti seru,’’ katanya sesaat sebelum perform. Ia pun menjadikan Lombok sebagai salah satu daerah favoritnya. (her/*)
Diva pop Indonesia Ruth Sahanaya memukau penonton
Pengunjung yang antusias menyaksikan Festival Senggigi Sunset Jazz