HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SENIN, 5 NOVEMBER 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 198 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Anggaran ’’Recovery’’ Bencana Dicicil hingga Tiga Tahun NILAI kerusakan dan kerugian akibat gempa beruntun yang mengguncang tujuh kabupaten/kota di NTB beberapa waktu lalu menembus angka Rp18,2 triliun. Anggaran yang dibutuhkan untuk recovery atau pemulihan NTB mencapai Rp11,8 triliun. Anggaran recovery sebesar itu
menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, Pemprov harus menyiapkan anggaran untuk recovery pascabencana lebih dari Rp600 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/nas)
TINJAU - Wapres JK didampingi Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Kepala BNPB, Willem Rampangilei meninjau pembangunan Risha dan rumah konvensional (Riko) di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Sandubaya Kota Mataram, Minggu (4/11) siang.
Target Huntap Tuntas Maret
Wapres Perintahkan Semua Dilipatgandakan
Mataram (Suara NTB) Wakil Presiden (Wapres), H.M.Jusuf Kalla (JK) kembali meninjau dan menggelar rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa NTB. Ditargetkan, pembangunan hunian tetap (huntap) dan fasilitas umum tuntas Maret 2019.
TO K O H Tarik 2.670 Pasukan dari NTB
Madsuni (Suara NTB/nas)
MULAI pekan ini, Markas Besar (Mabes) TNI akan menarik 2.670 pasukan yang ditugaskan di NTB. Penarikan personel TNI yang sebelumnya membantu Pemda dalam penanganan bencana gempa bumi mulai akhir Juli itu, karena tugas mereka sudah selesai ‘’2.670 pasukan akan ditarik. Bersambung ke hal 11
Untuk itu, Wapres JK memerintahkan semua hal yang berkaitan dengan percepatan pembangunan huntap dilipatgandakan. Seperti pembuatan panelpanel Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), bahan bangunan, fasilitator dan lainnya. ‘’Beberapa hal yang kita rapatkan soal percepatan. Intinya satu, percepatan pembangunan, baik perumahan, fasilitas umum. Kita tak bicara yang lain selain percepatan. Karena itu semuanya harus dilipatgandakan,’’ kata Wapres usai
menggelar rapat tertutup di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Minggu (4/11). Dikatakan, pembuatan panel-panel Risha harus dipercepat. Semua pengusaha, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama pengusaha lokal harus dilibatkan. Wapres meminta pembuatan panel-panel Risha harus dipercepat delapan kali lipat dari yang ada saat ini. ‘’Semuanya diminta baik pengusaha BUMN, juga pengusaha lokal yang kita utamakan bisa membantu,’’ katanya. JK men-
DPP Gapasdap Perjuangkan Penambahan Dermaga Mataram (Suara NTB) Persoalan lambatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat cukup lama jadi perhatian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap). Pengurus sedang menyuarakan harapan masyarakat itu ke Menteri Perhubungan dan jajarannya, khususnya terkait penambahan dermaga di Padangbai, Bali. ‘’Ini memang jadi perhatian dan konsen serius kami sejak 2016. Jadi konsentrasi pengurus dari tingkat DPD sampai DPC,’’ kata Ketua DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo kepada Suara NTB Sabtu (3/11). Persoalan lamban bongkar muat di Lembar, tidak lepas dari pengaruh kurangnya infrastruktur pendukung berupa
dermaga tambahan di Padangbai Bali. Di tingkat DPP, lanjutnya, sudah pernah membicarakan hal ini dengan Menteri Perhubungan RI dan jajarannya, seperti Dirjen Perhubungan Darat, sampai ke jabatan teknis Bidang Angkutan Multimoda yang menangani angkutan penyeberangan. ‘’Dan para DPC tidak kurang dalam menyampaikan ini kepada pejabat terkait di masing masing lintasan (Padangbai – Lembar),’’ kata Khoiri di sela sela Muyawarah DPC Gapasdap Lembar di Mataram. Di tingkat daerah, komunikasi itu berlanjut. Termasuk dengan Kepala Dinas Perhubungan di NTB dan Bali, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), hingga pihak PT. ASDP sebagai regulator di pelabuhan. Bersambung ke hal 11
gatakan, proses pembangunan huntap korban gempa sedang berjalan. Dalam tiga bulan terakhir proses tersebut berjalan. Bahkan hampir dua bulan, persiapan untuk pembangunan rumah korban gempa berjalan. ‘’Dan ini sudah mulai pembangunan, kita lihat tadi pembangunan rumah-rumah,’’ katanya. Ia menjelaskan, pembangunan rumah korban gempa memang tak bisa langsung dilakukan. Karena perlu kesiapan infrastruktur, pembentukan kelompok masyarakat
hancur akibat gempa. ‘’Pemerintah memberikan bantuan. Intinya mereka (masyarakat) gotong royong. Masyarakat harus siap,’’ pungkasnya. Data Command Centre Penanggulangan Bencana Gempa NTB sampai 1 November lalu, jumlah rumah korban gempa yang terbangun baru 9 unit. Semuanya merupakan jenis Risha. Terdapat di Lombok Barat 5 unit dan Lombok Tengah 4 unit. Dari tiga jenis rumah tahan gempa yang dibangun, pilihan Risha sebanyak 3.121 unit, Rika 1.663 unit dan Riko 1.931 unit. Rumah yang sedang dibangun sebanyak 264 Risha, 25 Rika dan 162 Riko. Secara keseluruhan, rumah yang terbangun baru 0,29 persen. (nas)
Proyek Monumen Mataram Ditegur TP4D
(Suara NTB/ars)
MONUMEN - Proyek Monumen Mataram di bundaran Jalan Lingkar Selatan yang dalam proses pengawasan TP4D Kejari Mataram.
Sukses di Mandalika
TNI Marathon Jadi Ajang Tahunan Praya (Suara NTB) Gelaran perdana event TNI Marathon International 2018 di kawasan The Mandalika Kuta, Lombok Tengah (Loteng), Minggu (4/11) kemarin, berlangsung sukses. Dengan suksesnya event tersebut, TNI Marathon International akan dijadikan kegiatan tahunan yang digelar pada tiap perayaan HUT TNI. Demikian disampaikan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, kemarin. Diakuinya, meski masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam hal penyelenggaran, namun secara umum pelaksanaan event TNI Marathon International 2018 berjalan sesuai harapan. ‘’Dan, kita berencana setiap tahun ingin mengadakan event marathon seperti ini,’’ ujarnya. Hanya saja, akunya untuk lokasi penyelenggaran event TNI Marathon berikutnya kemungkinan tidak dilaksanakan di kawasan The Mandalika lagi. Bersambung ke hal 11
(Pokmas) dan lainnya. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini ke depan akan lebih banyak dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). ‘’Target kita usahakan sampai bulan Maret. Artinya, proses delapan bulan. Sekarang sisa enam bulan. Penambahan aplikator, kerangka-kerangkanya (panel-panel Risha). Intinya percepatan,’’ tandas JK. Dalam proses pembangunan rumah korban gempa, lanjut JK, masyarakat harus bekerja bersama-sama. Itulah maksud dibentuknya Pokmas. Meskipun personel TNI akan ditarik dalam waktu dekat ini, JK mengatakan masyarakat harus siap dan bekerja bergotong royong membangun kembali rumahnya yang
(Suara NTB/kir)
HADIAH- Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, menyerahkan hadiah kepada juara TNI Marathon International kelas 42K, Josh W, asal Kenya, Minggu (4/11) kemarin.
Mataram (Suara NTB) TP4D (Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) menegur pelaksana proyek monumen Mataram. Pasalnya, proyek bertahap itu pelaksanaan sempat molor. Sesuai kontrak, proyek akan berlanjut hingga 2019 dan tetap dalam pengawasan Kejaksaan. ‘’Kita sempat tegur keras waktu itu. Karena keterlambatan progresnya,’’ kata Kasi Intel Kejari Mataram, Agus Taufikkurahman, SH kepada Suara NTB Sabtu (3/11). Keterlambatan disebabkan pelaksana kekurangan tukang sehingga sulit mengejar progres yang ditetapkan dalam RAB. Pihaknya memanggil pelaksana serta semua pihak terkait seperti PPK dan KPA untuk rapat membahas itu. ‘’Teguran waktu itu karena kurang tukang. Bersambung ke hal 11
SUARA MATARAM
SUARA NTB Senin, 5 November 2018
Halaman 2
Kerjasama Dinas Perdagangan Kota Mataram dengan Harian Suara NTB
Wujudkan Pasar SNI, Tingkatkan Retribusi Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan menjadikan pasar Dasan Agung sebagai pilot projek pasar tradisional Standar Nasional Indonesia (SNI). Sarana prasarana dan sumberdaya manusia jadi tantangan. Di satu sisi, retribusi harus ditingkatkan. Kepala pasar Dasan Agung, A. S. Ajiyanto membenarkan bahwa Pemkot Mataram khususnya Dinas Perdagangan tengah menggagas satu pasar tradisional berpredikat SNI. Upaya ini tak mudah. Butuh peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Di samping pemenuhan fasilitas atau sarana prasarana. “Menuju pasar SNI ini butuh
perjuangan,” kata dia. Aji, sapaan akrabnya menjelaskan, dinamika pasar tradisional berbeda - beda. Sebagai salah satu contoh terkait kesadaran kolektif pedagang tentang kebersihan. Pengelolaan sampah tak mutlak jadi tanggungjawab petugas. Partisipasi pedagang sangat penting menjaga tata kelola lingkungan pasar bersih, aman dan nyaman. Menurut dia, tata kelola pasar tradisional yang baik berimplikasi terhadap peningkatan retribusi. Retribusi pasar Dasan Agung ditargetkan tahun 2018 Rp265 juta lebih. Revitalisasi pasar membuat capaian retribusi terganggu. “Kita ada perbaikan di
Pengangkutan Sampah Diubah SEMENJAK depo sampah di lapangan Karang Pule tak dimanfaatkan, pola pengangkutan sampah diubah. Operator roda tiga tak lagi membuat ke tempat pembuangan sementara. Tetapi menunggu truk pengangkut milik Dinas Lingkungan Hidup. Jadwal pengangkutan kata Lurah Karang Pule, H. Taufiqurahman, dilakukan tiga kali sehari. Yakni, pukul 08.00 - 10.00 Wita, 14.00 15.00 Wita dan 16.00 17.00 Wita. Operator roda tiga menunggu di tiga titik. Yakni, depan Makam Sekarbela, Jalan Kaharuddin dan (Suara NTB/cem) Jalan Swasembada. H. Taufiqurahman Pola ini dinilai lebih efektif. Sampah tidak lagi menumpuk lama - lama di depo atau TPS. “Ini lebih efektif,” jawab H. Taufiq. Dia menceritakan, tak dimanfaatkannya depo sampah tersebut karena warga tatkala mengungsi di lapangan Karang Pule, protes. Petugas Dinas Lingkungan Hidup, beberapa hari tak mengangkut sampah. Dampaknya menimbulkan bau dan mengganggu warga. Persoalan ini dimediasi oleh kecamatan dan DLH. Akhirnya, disepakati depo tak dimanfaatkan lagi. Operator roda tiga setelah mengangkut sampah menunggu jadwal pengangkutan oleh petugas. “Depo di sana dipakai oleh Karang Pule dan Tanjung Karang saja,” ujarnya. Berubahnya pola pengangkutan selama ini tak ada kendala. Bahkan, lebih efektif dibandingkan harus menunggu petugas mengangkut sampah di depo. Pun jadwal pengangkutan terlambat, koordinator segera menghubungi petugas DLH. Ke depan, pola ini cukup bagus. Artinya, perlu konsisten dari petugas dump truck saja. Sehingga, sampah dari lingkungan tak tercecer. (cem)
lantai dua. Ini berpengaruh saat gempa. Pedagang ada yang niat berinvestasi dan biarkan tokonya kosong,” kata dia. Namun dia tak habis akal mengejar target retribusi. Pedagang diberikan penekanan agar kembali berjualan. Toko di pasar banyak yang kosong. Dan, hendak menyewakan ke orang lain. Otomatis retribusi selama mereka tak berjualan tidak terbayar. Bagaimana dengan tata kelola kebersihan dan keamanan di pasar? Zonasi pedagang telah ditentukan. Misalnya, pedagang sayur dan ikan telah memiliki lapak sendiri. Demikian hanlnya dengan keamanan
disiapkan petugas secara bergantian berjaga. Berbeda halnya dengan Pasar Induk Mandalika. Target retribusi terus digenjot. Pasalnya, capaian triwulan III baru mencapai 72,53persen dari target Rp523 juta lebih. “Karena revitalisasi ada sedikit penurunan target,” kata Kepala Pasar Mandalika, Ismail. Dua bulan terakhir ini, petugas juru pungut digenjot mengoptimalkan penarikan retribusi maksimal 95-98 persen hingga akhir Desember. Ismail tak berani menargetkan 100 persen karena jumlah pedagang dari 1.212 turun menjadi 968 pedagang. Permasalahan kebersihan kata dia, tak hanya mengan-
dalkan petugas. Sekali waktu, pedagang diajak gotong royong. Sedangkan, petugas keamanan bergantian jaga pagi dan malam. “Kalau ada sampah sedikit maklum. Alhamdulillah, kami di sini terus gotong royong dengan pedagang,” ujarnya. Disatu sisi, Ismail menuturkan tantangan terbesarnya mengelola Pasar Induk Mandalika yakni jarak pasar milik pemerintah berdekatan dengan pasar swasta. Mau tidak mau harus bisa meyakinkan pedagang. Karena, lapak disediakan jauh lebih murah dibandingkan pasar swasta. “Sudah mau kita tembok. Tapi pedagang mau demo,” demikian ucapnya. (cem/*)
Pemkot Untung Rp14 Miliar dari Penerangan Jalan Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram setiap tahunnya membayar tagihan PJU (penerangan jalan umum) kepada PLN sebesar Rp28 miliar. Sementara pajak dari PJU yang masuk sebesar Rp42 miliar. Sisanya Rp14 miliar masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mataram. “Kita penerimaannya surplus setiap tahun,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram, H. Kemal Islam. Ini berbeda dengan daerah kabupaten/ kota di NTB yang mungkin mengalami defisit pembayaran PJU. Sebelumnya ada kabar bahwa Pemkot telah menunggak tagihan pembayaran PJU itu. Namun Kemal membantah karena penerimaan pajak untuk PJU jauh lebih besar dari tagihan. Sehingga tidak mungkin ada tunggakan pembayaran. Jumlah titik PJU di Kota Mataram saat ini 11 ribu ti-
tik. Sehingga tagihan yang masuk untuk pembayaran PJU Kota Mataram hanya sebesar Rp28 miliar saja. Dengan demikian ada surplus dari penerimaan pajak yang didapatkan oleh Pemkot Mataram. “Dari semua kabupaten dan kota, kita ini yang surplus penerimaan pajak PJU-nya, jadi bagaimana bisa nunggak. Kita tidak pernah nunggak pembayaran PJU,” tegasnya. Pemkot Mataram pernah menargetkan untuk menambah jumlah PJU di Kota Mataram. Sehingga berjumlah hingga 15 ribu PJU. Namun nampaknya hal itu tidak dapat dilakukan dalam waktu de-
kat ini. Sebab Pemkot masih fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. “Kalau ada lokasi yang mendesak dan harus segera ada PJU-nya, tentu akan kita pasangkan dengan melihat skala prioritas. Tidak bisa kita lakukan secara sporadis sementara ini,” ujarnya. Ia kembali menegaskan bahwa Pemkot Mataram tidak pernah menyisakan utang untuk pembayaran PJU itu. Pihaknya selalu membayar tepat waktu sesuai jumlah tagihan. Dengan demikian tidak ada lagi cerita bahwa Kota Mataram menunggak pembayaran PJU pada PLN. (lin)
Herman
(Suara NTB/fit)
(Suara NTB/cem)
Ismail
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) bidang Cipta Karya untuk 1234567890123456789012345678901212 Lamanya pembuatan ru- membantu warga yang in1234567890123456789012345678901212 mah tahan gempa warga di gin melakukan konsultasi. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kota Mataram dikeluhkan. Terutama bagi warga yang 1234567890123456789012345678901212 Namun Dinas Pekerjaan ingin melakukan konsulta1234567890123456789012345678901212 Umum tidak dapat berbuat si soal desain rumah yang 1234567890123456789012345678901212 banyak. Sebab tugasnya ingin dibangun. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 hanya melakukan pendamp“Kita siapkan petugas 1234567890123456789012345678901212 ingan secara teknis saja. kita ada 10 orang untum 1234567890123456789012345678901212 “Kalau kita hanya bisa layani konsultasi warga. 1234567890123456789012345678901212 berikan pendampingan Kalau membantu untuk 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 teknis saja. Sebab fasili- pembangunan sendiri kami 1234567890123456789012345678901212 tator dan aplikator itu tidak bisa. Karena itu 1234567890123456789012345678901212 langsung dari Kementeri- sudah diatur yang bertugas 1234567890123456789012345678901212 an ditugaskan. Jumlah- adalah aplikator yang dari 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nya hanya 14 orang, jelas kementerian,” ujarnya. 1234567890123456789012345678901212 Sejauh ini belum ada somasih kurang,” kata Kepa1234567890123456789012345678901212 lusi yang tepat terkait perla Dinas Pekerjaan Umum 1234567890123456789012345678901212 Kota Mataram, H. Mah- soalan masih kurangnya 1234567890123456789012345678901212 jumlah fasilitator dan apmuddin Tura. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ia mengatakan bahwa likator pembuatan rumah 1234567890123456789012345678901212 pihaknya tidak dapat tahan gempa ini. Baik itu 1234567890123456789012345678901212 membantu untuk penger- warga maupun Pemkot 1234567890123456789012345678901212 jaan yang lain. Hanya hal- sama-sama mengeluhkan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 hal teknis saja seperti de- kondisi ini. Namun Pem1234567890123456789012345678901212 sain dan RAB saja. Itu pun prov belum memberikan 1234567890123456789012345678901212 harus terlebih dahulu jawaban atau solusi. Pada1234567890123456789012345678901212 didampingi oleh fasilitator hal sekarang sudah mema1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang dari kementerian. suki musim hujan. Sehing1234567890123456789012345678901212 “Kalau ada warga yang in- ga pengerjaan rumah tah1234567890123456789012345678901212 gin konsultasi silakan saja. an gempa itu diharapkan 1234567890123456789012345678901212 Tapi kami tidak bisa ban- bisa lebih dipercepat. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “Sekali lagi, kita hanya tu untuk pembuatan desain 1234567890123456789012345678901212 awalnya dan RAB-nya, bantu untuk pengecekan 1234567890123456789012345678901212 kami hanya sebatas untuk gambar dan RAB. Setelah 1234567890123456789012345678901212 itu selesai, baru diserahkan konsultasi saja,” ujarnya. 1234567890123456789012345678901212 Pihaknya sudah meny- ke PPK untuk pencairan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 iapkan 10 orang tenaga di dana,” ujarnya. (lin) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pencairan Bantuan Non Tunai 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) ini. Setelah itu, dilakukan 1234567890123456789012345678901212 Sebanyak 6.279 calon pen- validasi untuk kemudian di 1234567890123456789012345678901212 erima bantuan pangan non SK-kan oleh kementerian. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tunai (BPNT) di Kota Mat- Jika itu semua sudah dilaku1234567890123456789012345678901212 aram belum mendapatkan kan, sebanyak 6.279 KK bisa 1234567890123456789012345678901212 kartu pencairan bantuan. Hal segera mencairkan BPNT 1234567890123456789012345678901212 ini disebabkan data para pen- akhir tahun ini. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 erima bantuan itu belum di“Itu kan satu kepala ke1234567890123456789012345678901212 musyawarahkan pada luarga dapat Rp110 ribu 1234567890123456789012345678901212 tingkat kelurahan. per bulan. Bantuan yang 1234567890123456789012345678901212 “Ini sangat disayangkan diberikan dalam bentuk 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sekali, bisa kita bilang ini beras dan telur,” ujarnya. 1234567890123456789012345678901212 bantuan tak bertuan. MaDiketahui bahwa sera1234567890123456789012345678901212 kanya ini kita dorong terus pan pencairan BPNT di 1234567890123456789012345678901212 agar kelurahan segera Kota Mataram sudah men1234567890123456789012345678901212 melakukan muskel (mu- capai 95 persen dari jum1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 syawarah kelurahan),” kata lah penerima sebanyak 1234567890123456789012345678901212 Ketua DPRD Kota Mat- 19.401 kepala keluarga. 1234567890123456789012345678901212 aram, H. Didi Sumardi. Sisanya yang lima persen 1234567890123456789012345678901212 Ia menyayangkan belum itu belum disalurkan kare1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tersalurkannya bantuan itu na ada beberapa per1234567890123456789012345678901212 kepada warga. Ia berharap soalan. Bagi calon peneri1234567890123456789012345678901212 semua kelurahan segera ma bantuan yang belum 1234567890123456789012345678901212 mengambil tindakan den- mendapatkan dana itu di1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gan melakukan muskel. harapkan untuk segera 1234567890123456789012345678901212 Sebab bantuan yang sudah melapor. Masih ada hara1234567890123456789012345678901212 ada ini harus segera disalur- pan bahwa bantuan itu 1234567890123456789012345678901212 kan kepada warga. akan diberikan. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “Karena tidak di-back up “Ini sangat penting, kasi1234567890123456789012345678901212 dengan data yang sempur- han warga kalau sampai 1234567890123456789012345678901212 na, sehingga tidak cocok ant- ada yang tidak bisa meneri1234567890123456789012345678901212 ara alokasi bantuannya ma padahal seharusnya dia 1234567890123456789012345678901212 dengan penerima. Atau leb- berhak menerima bantuan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ih khusus lagi sasarannya itu. Makanya ini penting 1234567890123456789012345678901212 tidak tercakup oleh alokasi sekali muskel ini,” ujarnya. 1234567890123456789012345678901212 bantuan yang ada. FaktornPihaknya terus mendor1234567890123456789012345678901212 ya beragam, ada yang sudah ong agak masing-masing 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 meninggal, ada yang pindah, kelurahan melakukan 1234567890123456789012345678901212 ada yang sudah beralih dari muskel demi warganya. 1234567890123456789012345678901212 mampu jadi tidak mampu,” Dengan demikian paket 1234567890123456789012345678901212 ujarnya. bantuan itu bisa diterima 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Data penerima bantuan oleh warga yang memang 1234567890123456789012345678901212 ini harus diserahkan paling berhak untuk mendapat1234567890123456789012345678901212 lambat tanggal 5 November kan bantuan. (lin) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212
Fasilitator Pembangunan Rumah Tahan Gempa Masih Kurang
Kelurahan Diminta Segera Muskel
Maksimalkan Sisa Waktu ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., menyayangkan sikap pesimis Dinas Perdagangan Kota Mataram terhadap target retribusi pasar tradisional di Kota Mataram yang diyakini tidak tercapai di tahun 2018 ini. Adapun yang menjadi alasan Dinas Perdagangan Kota Mataram bahwa target retribusi pasar Rp4 miliar dalam tahun ini sulit tercapai, adalah karena gempa. ‘’Kalau masalah ekonomi saat tercapai bencana kita maklumi. Ada tenggang waktunya, ya sebulanlah. Setelah itu kan sudah ada geliat ekonomi,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (4/11). Geliat ekonomi tidak hanya terlihat di Kota Mataram tapi juga di Pulau Lombok. ‘’Memang satu bulan kemarin, kita semua prihatin. Semua lumpuh dan dampaknya sangat luar biasa. Tapi kan setelah itu, aktivitas perdagangan sudah mulai pulih,’’ ujarnya. Dampak gempa ini, lanjut Herman, seyogyanya tidak dijadikan jastifikasi. ‘’Kalau dibilang prihatin, kami juga prihatin,’’ cetusnya. Namun demikian, Herman meminta Dinas Perdagangan tidak pesimis. Toh, katanya, masih ada sisa waktu selama dua bulan untuk mengejar sebulan kertertinggalan retribusi pasar akibat gempa. ‘’Optimislah dulu, jangan belum apa-apa sudah pesimis,’’ pintanya. Politisi Gerindra ini tidak menampik bahwa rusaknya sejumlah pasar tradisional di Mataram memberi dampak yang cukup signifikan. Namun demikian, di sisa waktu dalam tahun anggaran 2018 ini, Dinas Perdagangan diharapkan mengintensifkan kerja-kerja mereka di lapangan. Apalagi setelah dilakukannya recovery atau pemulihan pascagempa, aktivitas perekonomian sudah berangsur pulih. Sekarang tinggal bagaimana Dinas Perdagangan menanggapi apa yang menjadi aspirasi para pedagang di sana. Apalagi masih ada kondisi pasar yang tidak layak. Untuk pengelolaan pasar, anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini menekankan pentingnya pelayanan baik kepada pedagang maupun pembeli. Pasar yang menjamin kenyamanan para pengunjung dan juga pedagang diyakini akan berdampak pada penghasilan pasar. Untuk itu, Herman mendorong Dinas Perdagangan memaksimalkan sisa waktu di tahun anggaran berjalan ini. Dia berharap keluhan pedagang dan pengunjung diakomodir oleh Dinas Perdagangan. ‘’Jangan hanya kewajiban pedagang saja yang dikejar,’’ sesalnya. (fit)
(Suara NTB/cem)
A. S. Ajiyanto
(Suara NTB/cem)
TELUR - Buruh di Pasar Mandalika menurunkan telur puyuh, Sabtu (3/11) pekan kemarin. Telur puyuh ini didatangkan dari Denpasar, Bali untuk memenuhi permintaan pasar. Hingga saat ini Lombok belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri akan konsumsi telur.
Pemkot akan Bangun Jalan di Pinggir Sungai Dasan Agung Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram kembali akan membangun jalan pinggir sungai sepanjang 600 meter dari Dasan Agung sampai Jembatan Ampenan. Proyek ini rencananya dikerjakan tahun 2019 mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, pemerintah memang ada rencana membangun jalan pinggir sungai. Perhitungannya sekitar 600 meter dengan lebar 6 meter. Kebutuhan lahan perlu dibebaskan 36 are. Dan, anggaran pembebasan lahan sudah dimasukkan di anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD) 2019. “Seperti yang dulu kita buat dari Jembatan Udayana sampai Dasan Agung,” kata Mahmuddin pekan kemarin. Pembangunan jalan pinggir sungai selain melaksanakan aturan undang - undang dan pengadaan jalan inspeksi, juga mengantisipasi kepadatan lalu lintas 5 - 10 tahun ke depan. Paling tidak kata Mahmuddin, jalan di pinggir sungai ditata dengan baik. Dijelaskan, penataan jalan pinggir sungai kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS), Satker Penataan Kawasan Pemukiman dan Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan. Komitmen penataan itu diharuskan Pemkot Mataram membebaskan lahan. “Komitmennya Pemda harus menyediakan lahan dulu,” ujarnya. Detail perencanaan akan disiapkan oleh Pemkot Mataram. Mahmuddin menyebutkan, dari segi perencanaan anggaran diprediksi membutuhkan anggaran Rp1,5 Rp2,5 miliar per kilometer. Kebutuhan anggaran lebih besar tergantung lebar dan ketebalan aspal. (cem)
SUARA NTB
Senin, 5 November 2018
Halaman 3
Roadshow KB Kesehatan Se-NTB
Ketua TP PKK NTB Ajak Perkuat Ketahanan Keluarga Mataram (Suara NTB) Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M. Sc., melakukan roadshow ke semua TP PKK Kabupaten/Kota. Dalam roadshow yang berlangsung selama dua pekan itu Ketua TP. PKK NTB menekankan beberapa hal terkait ketahanan keluarga. Indeks Ketahanan Keluarga Provinsi NTB berada dalam posisi 32 dari 34 Provinsi di Indonesia, konsep ketahanan keluarga perlu dipertegas kembali terutama untuk ibu PKK. Bagaimana sebuah keluarga memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai ujian/cobaan sehingga tetap kokoh berdiri menjadi keluarga yang tangguh. “Kita harus bekerja keras agar PKK dengan programnya bisa memperkuat ketahanan keluarga dari berbagai sisi, keluarga akan kuat jika keluarga tersebut kuat dari ekonomi,” imbuhnya. Dihadapan pengurus dan kader PKK Mataram, Ketua PKK NTB menyambaikan bahwa kedepan, TP. PKK NTB dan Pokja 1 akan meluncurkan seminar mengenai pelaksanaan pola asuh anak dan remaja, kegiatan ini diharapkan memiliki persamaan persepsi pola asuh anak dan remaja dan anak-anak memiliki ketahanan yang baik. Selain itu, Hj. Niken menambahkan, agar Dasa Wisma dapat diaktifkan kembali sebagai sarana pengontrolan program kerja, memahami pentingnya orang tua memahami pola pen-
gasuhan secara baik dan benar sehingga orang tua tidak acuh terhadap anak, dengan penataan atau pembinaan PAUD sebagai tempat mengawali generasi NTB. Begitu juga pada saat roadshow di Lombok Barat, Hj. Niken menyampaikan apresiasi keberhasilan dan kemajuan program Pemkab Lobar. Hingga saat ini salah satu program pusat yakni Kampung KB telah berjalan dengan baik di Lobar. Tercatat sudah ada 21 dusun yang dicanangkan sebagai Kampung KB. Pembentukan Kampung KB ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar manfaat Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketua PKK Provinsi NTB bersama Kepala Perwakilan BKKBN Prov. NTB menyaksikan pelayanan KB di PUSKESMAS Suranadi, Lombok Barat dalam acara Road Show KKG PKK PKK Provinsi NTB Terutama di wilayah miskin, padat penduduk, wilayah tertinggal, wilayah terpencil, dan wilayah nelayan. Prinsipnya,
Ketua PKK Provinsi NTB bersama Ketua PKK Kota Mataram usai meninjau pelayanan KB MKJP di Mobil Unit Pelayanan KB
Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) bertujuan mewujudkan keluarga kecil
Ketua GOW Kota Mataram, Ketua PKK Kota Mataram dan Ketua PKK Provinsi NTB saat meninjau pelayanan KB MKJP Implan di Muyan KB Kota Mataram
Ketua PKK Provinsi NTB bersama Kepala Perwakilan BKKBN Prov. NTB dan Bupati Lombok Barat melakukan Kunjungan ke Gelar Dagang
Penyerahan Bantuan dari BKKBN Provinsi NTB kepada masyarakat Lombok Barat yang terdampak gempa
Ketua PKK Provinsi NTB menghimbau agar masyarakat sadar meningkatkan ketahanan keluarga dengan Ber KB di Lombok Tengah
Ketua PKK Provinsi NTB memberikan bantuan bagi korban gempa di Lombok Tengah yang diterima oleh Ketua PKK Kabupaten Lombok Tengah
Ketua PKK Provinsi NTB bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB menyaksikan pelayanan KB di Puskesmas Taliwang KSB
Ketua PKK Provinsi NTB bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB foto bersama siswa penerima bantuan di KSB
Ketua PKK Prov NTB menyaksikan pelayanan KB di Kabupaten Dompu
Ketua PKK Provinsi NTB bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB foto bersama Bupati Bima seusai acara di Kabupaten Bima
bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga
Ketua PKK Provinsi NTB menyerahkan Tandon dari BKKBN bagi korban gempa yg diterima oleh Camat Sandubaya Kota Mataram
KB adalah pengaturan usia pernikahan. Pengaturan ini akan berdampak besar pada banyak sekali aspek kehidupan. Termasuk dalam bidang kesehatan. Ketika pengaturan usia pernikahan ini ditaati, maka kegiatan pola asuh ini akan lebih baik. Dalam roadshow di Kabupaten Bima, Hj. Niken mengatakan, kegiatan ini dalam rangka ingin melihat kegiatan yang dilakukan oleh TP. PKK Kabupaten Bima terkait pelayanan Keluarga Berencana. Bahwa keluarga perlu untuk direncanakan, dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang, agar orang tua dapat mengasuh dan membesarkan anak-anak dengan baik. Begitu juga ketika berada di Kabupaten Dompu, Hj niken menyampaikan agar Kader PKK bersama pemerintah daerah tetap konsisten mengawal edukasi khususnya di lingkungan keluarga karena untuk mengubah dunia harus berawal dari diri sendiri dan keluarga. Kita yang berada di sini harus memiliki persepsi bahwa kita sudah selesai dengan diri kita sendiri,” katanya di Dompu. “Kita harus memiliki kepribadian yang baik sehingga bisa menjadi teladan di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ibu-ibu PKK yang hadir di sini telah selesai tanggung jawabnya dengan keluarga sehingga memiliki waktu untuk menyebar kebaikan di lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara,” ucapnya pada kegiatan roadshow di Dompu. (*)
Kegiatan HKG PKK Provinsi NTB di Kabupaten Lombok Timur
Kepala Perwakilan BKKBN Prof. NTB H. Makripuddin, menyerahkan bantuan secara simbolis masyarakat yang terkena dampak gempa di KLU
Pelayanan KB melalui 2 Mobil Unit Pelayanan KB milik BKKBN di Kecamatan Kayangan KLU
Sambutan KetuaTP PKK di Kecamatan Alas, Sumbawa
Ketua PKK Provinsi NTB bersama Wakil Bupati Sumbawa, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB dan PKK Kabupaten Sumbawa di Kecamatan Alas, Sumbawa
Kegiatan Roadshow KKG PKK Prov NTB bersama BKKBN di Kabupaten Dompu
Ketua PKK Prov NTB menyaksikan pelayanan KB di Kota Bima
lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Sementara itu, dalam roadshow ke Kabupaten Lombok Timur, Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Lalu Makripuddin menyebutkan, BKKBN memiliki program kampung Keluarga Berencana (KB). Di NTB sudah tercatat sebanyak 143 Kampung KB. Kampung KB kalau dilaksanakan dengan baik dan benar akan bisa mengatasi banyak masalah, seperti gizi buruk, stunting, kematian ibu, kematian bayi dan masalah-masalah lainnya. Apa yang sudah dilakukan di kampung KB ini bisa dicontoh oleh kampung yang lain. Kampung KB sejauh ini sudah berjalan cukup efektif. Cepat mendeteksi masalah dan upaya penyelesaiannya. Kunci dalam
Ketua PKK Prov NTB menyaksikan pelayanan KB di Puskesmas Woha di Kabupaten Bima
Kegiatan HKG PKK Provinsi NTB bersama BKKBN di Kota Bima
SUARA NTB Senin, 5 November 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Soal Randis Baru Realisasi Dipengaruhi Gempa POLA pengelolaan keuangan daerah - lelet di awal dan kebut di akhir tahun - seolah jamak dilakukan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tahun ini saja, realisasi APBD hanya menyentuh 55 persen dengan menyisakan waktu pelaksanaan anggaran tinggal 2 bulan lagi. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (2/11) mengatakan, rata(Suara NTB/ari) rata realisasi anggaran pada H. Raden Nurjati seluruh dinas di KLU mencapai 55 persen. Kondisi bencana gempa cukup mempengaruhi progres pelaksanaan anggaran. “Realisasi belanja sampai dengan 29 Oktober lalu sebesar 55,20 persen. Ada beberapa dinas yang realisasinya berada di bawah rata-rata kabupaten,” ungkap Nurjati. Ia menjelaskan, pada APBD murni 2018 anggaran pendapatan ditargetkan sebesar Rp 959,4 miliar lebih dengan realisasi 70,24 persen atau mencapai Rp 673,839 miliar lebih. Sementara pada pos belanja daerah, ditargetkan sebesar Rp 984,320 miliar lebih dengan realisasi 55,20 persen atau sebesar Rp 548,277 miliar. “Untuk PUPR biasanya nanti langsung melonjak di akhir tahun, apalagi sekarang banyak paket kegiatan yang belum dibayarkan,” kata Nurjati yang juga pernah menjabat sebagai Kadis PU ESDM KLU ini. Dari data BPKAD, diketahui beberapa SKPD dengan kinerja serapan anggaran terendah antara lain, Dinas LH Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan realisasi 37,63 persen dari pagu Rp 34,925 miliar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan realisasi 45,69 persen dari anggaran Rp 33,187 miliar, Dinas PUPR dengan realisasi 46,26 persen dari pagu anggaran Rp 165,323 miliar. Berikutnya Dinas Perindagkop dan UMKM dengan capaian 46,89 persen dari pagu Rp 15,025 miliar, Dinas Sosial PPPA dengan capaian 49 persen dari pagu Rp 11,579 miliar, serta Dinas Pengendalian Penduduk KB PMD dengan kinerja 49,76 persen dari pagu Rp 11,566 miliar. Sedangkan pada realisasi tertinggi, dipegang oleh Inspektorat sebesar 75,07 persen dari pagu Rp 6,365 miliar, DPRD KLU tercapai 76,07 persen dari pagu Rp 12,806 miliar, Kecamatan Bayan mencatat serapan 74,01 persen dari pagu Rp 3,967 miliar. Selanjutnya Satpol PP dengan realisasi 72,71 persen dari pagu Rp 10,12 miliar serta Dinas Tenaga Kerja dengan capaian 71,62 persen dari pagu Rp 7,876 miliar. Dinas-dinas lain yang tidak disebutkan, berada pada rentang capaian di atas 50 persen sampai di bawah 70 persen. (ari)
Huntap Belum Jelas, Warga Sembalun Pasrah Selong (Suara NTB) Masyarakat korban gempa di wilayah Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengaku pasrah. Kondisi itu dikarenakan masyarakat menilai jika dana bantuan untuk pembangunan rumah mereka berupa hunian tetap (huntap) dinilai tak jelas. Seperti dikatakan, Sidiq, warga Dusun Lendang Luar Desa Sembalun. Dari jumlah KK di Dusun Lendang Luar sebanyak 315 KK. Saat ini baru 4 orang yang sudah mendapat rekening. Sementara selebihnya belum jelas kapan akan mendapat rekening. Terkait kondisi yang demikian, ia mengaku pasrah dan tidak terlalu mengharapkan lagi bantuan dari pemerintah terutama untuk pembangunan huntap. Pasalnya, beberapa kali masyarakat dipanggil untuk menghadiri pertemuan, namun fakta di lapangan tidak ada realisasi. ‘’Kita sudah tidak mengharapkan lagi bantuan dari pemerintah. Semuanya tidak jelas. Kalau ada bantuan, iya kita sangat bersyukur,” keluhnya. Atas kondisi yang demikian, masyarakat setempat membangun hunian sementara dengan dana swadaya seadanya dan memanfaatkan sisa-sisa material bangunan rumah mereka sebagai tempatnya berteduh bersama keluarganya. Terlebih dalam waktu dekat akan turun musim penghujan. Sementara jumlah huntara yang dibangun di Dusun Lendang Luar ini jumlahnya kurang dari 100 unit. “Kalau memang pemerintah berniat membantu kita. Iya secepatnya karena sebentar lagi tiba musim penghujan,” harap mantan Kadus Lendang Luar ini. Diakuinya, kondisi hujan di wilayah Kecamatan Sembalun sangat jauh berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya di NTB. Di mana hujan badai merupakan fenomena yang wajib terjadi menerjang wilayah yang berada di bawah kaki Gunung Rinjani ini setiap tahunnya. Maka dari itu, masyarakat saat ini sedikit berharap kepada pemerintah untuk membangun rumah sekedarnya untuk berteduh, mengingat saat ini masih banyak masyarakat berteduh di bawah tenda pengungsian. Hal senada disampaikan, Suryadi, saat ini membangun huntara dengan memanfaatkan puing-puing material reruntuhan rumahnya pasca gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Adanya huntap yang dibangunkan oleh pemerintah tentunya merupakan dambaan bagi masyarakat agar aktivitas sehari-hari dapat dijalankan dengan baik, nyaman dan lancar. “Iya kita berharap pemerintah tidak tinggal diam. Kami butuh hunian tetap itu,”jelasnya. Sementara Kepala Desa Sembalun Harmini, mengaku yang menjadi kebutuhan mendasarkan masyarakat di Desa Sembalun yakni ketersediaan air bersih dan huntap. Sementara jumlah huntara saat ini sebanyak 70 unit di Desa Sembalun. Akan tetapi pembangunan huntap itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yakni lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Hal tersebut supaya masyarakat bisa lebih nyaman, terutama yang beternak dan lainnya. Diakuinya, saat ini sekitar dua pokmas yang sudah mendapatkan bantuan dana untuk tahap pertama atau sekitar 20 orang. Untuk itu, ia berharap supaya pemerintah secepatnya mendirikan masyarakat huntap, terutama yang sudah memenuhi persyaratan baik masyarakat yang sudah membangun kembali rumahnya secara swadaya. Untuk di Desa Sembalun terdapat sekitar 600 KK dengan sekitar 2.000 jiwa. Sementara Camat Sembalun, Usman, tidak memungkiri jika hal mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat yakni huntap, selain dari air bersih. Saat ini, pembangunan huntap belum dimulai dan masih dalam pembentukan kelompok masyarakat (pokmas). Usman juga tidak menampik anggapan masyarakat yang mengaku pasrah terkait bantuan huntap dari pemerintah. Dijelaskannya bahwa kondisi itu dikarenakan masyarakat terlalu lama menunggu. Untuk saat ini, masyarakat secara sukarela membangunan huntara dengan memanfaatkan material reruntuhan bangunan rumah mereka. Adapun pokmas yang sudah terbentuk di Kecamatan Sembalun saat ini sekitar 96 pokmas. Namun diakuinya belum diketahui pasti jumlah dana yang masuk ke rekening pokmas tersebut. (yon)
(Suara NTB/yon)
BANGUN - Masyarakat di Dusun Lendang Luar Desa Sembalun membangun huntara dengan memanfaatkan sisa-sisa material reruntuhan rumah mereka, Sabtu (3/11).
Dewan Klaim Tak Bahas, Wabup Tak Mau Pakai
Tanjung (Suara NTB) Sebuah mobil Toyota Fortuner yang baru saja diadakan oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), tiba-tiba menuai polemik. Masyarakat dibuat heboh, karena tidak hanya calon pemakai yang keberatan dengan kendaraan dinas (randis) tersebut tetapi juga DPRD. Anggota DPRD merasa pengadaan randis tidak pernah dibahas di KUA PPAS maupun rancangan APBD murni 2018. “Saya heran kapan dianggarkan? Apalagi saat beliau baru menjabat langsung dianggarkan,” ungkap Anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH., menjawab pertanyaan wartawan, Sabtu (2/11). Seingat Ardianto, randis wabup telah diadakan pada 2016 saat paket bupati dan wakil bupati (wabup) dilantik. Ketika itu Bupati dan Wakil Bupati KLU masih memegang masing-masing 1 unit dari seharusnya 2 unit. Pasalnya, 1 unit randis bupati dibeli kembali oleh mantan bupati, dan 1 unit randis dibeli kembali oleh Najmul usai masa jabatan. “Dan dia kan Camry kita belikan dulu. Kalau sekarang diadakan Fortuner, maka pertanyaannya, kapan diajukan dan kapan disetujui oleh DPRD,” cetusnya. Terpisah, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Lombok Utara, Denda Dewi, via pesan SMS kepada awak media mengakui pengadaan randis untuk wabup diadakan melalui e - purchasing tanggal 30 Mei 2018. Namun barang baru tiba di KLU pekan lalu lantaran belum ada kontrak dengan dealer dan LKPP. “Sehingga mobil dalam proses kami indent sampai menunggu kontrak Pyung selesai dan bisa masuk aplikasi e purchasing kembali, hinggga akhirnya
mobil bisa kami realisasi bulan September,” sebutnya. Menurut dia, ada beberapa alasan randis baru wabup diadakan. Pertama, 1 randis yang digunakan wabup sering bermasalah (mogok) dan menimbulkan biaya perawatan cukup besar. Kedua, pengadaan yang dilakukannya dilakukan sesuai mekanisme di mana anggaran randis telah berproses di sistem Bagian Pembangunan. ”Kalau saya hanya memproses yang dianggarkan di Bagian Umum (oleh Kabag lama, red). Itu sudah diproses dari sebelum gempa, cuma belum datang unitnya waktu itu. Beliau (Wabup) juga kemarin belum mau pakai mungkin itu pertimbangan.” “Tapi kan gak mungkin dibatalkan sudah dipesan dalam sistem Bagian Pembangunan,” tandasnya. Sementara itu, Wabup Sarifudin, SH. MH., merasa terganggu dengan pengadaan randis mewah di masa krisis pascagempa seperti saat ini. Ia mengaku tidak ingin dicap sebagai pejabat yang tidak peka terhadap persoalan masyarakat. “Saya dapat kabar, katanya ada di FB sya dihina segala macam gara-gara mobil itu. Saya sudah prediksi (reaksi masyarakat) jauh sebelumnya, boleh ditanya Kabag Umum (lama) dan Bappeda, bahwa
(Suara NTB/ari)
RANDIS BARU - Inilah jenis randis yang diadakan khusus untuk wabup. Namun, Wabup KLU Sarifudin tidak akan menggunakan randis jenis Toyota Fortuner ini. saya tidak ingin dibelikan kalau tidak dengan bupati,” tegas Sarifudin. “Dan saya tidak ingin terima, jujur 3 bulan lalu katakan, saya tidak mau uang itu dibelanjakan,” tegasnya lagi. Wabup mengaku, tidak pernah meminta dibelikan Fortuner itu. Sampai detik ini pun ia klaim belum melihat fisik randis (sampai saat ini terparkir di Kantor Satpol PP, red). Kendati demikian, Sarifudin tak membantah bahwa 1 dari 2 kendaraan yang dipakainya sering mogok. Randis dimaksud adalah randis lama. Sementara randis baru
jenis Camry, kerap tidak cocok dengan medan Lombok Utara. Sesekali ke Sumbawa, dirinya sampai meminjam randis milik Satpol PP. “Mungkin dilihat mobil ngadat, itu jadi inisiatif mereka untuk membelikan. Tapi sampai sekarang, saga tetap tidak mau dibelikan,” sambungnya. Konfirmasi pengadaan mobil itu sendiri ia peroleh dari sopir. Hanya saja, sesuai dugaannya akan banyak masyarakat KLU yang akan menilai dirinya buruk lantaran randis tersebut. Ia pun tegas tidak akan menggunakan randis tersebut.
“Lama-lama kesannya saya ini mau ditenggelamkan. Sekarang siapa yang mau pakai, suruh saja ambil,” cetusnya. Tidak cukup dengan itu, Sarif mengatakan akan memanggil pejabat dan mantan pejabat terkait yang berhubungan dengan pengadaan randis tersebut. Apakah randis tersebut benar, tidak pernah dibahas oleh DPRD ataukah ada persoalan lain, di mana proses persetujuan APBD cacat hukum atau tidak. Karena seingatnya, ada 2 Fraksi di DPRD yang tidak walk out saat pembahasan APBD memasuki deadline. (ari)
Operasi Zebra Bernuansa Sosial Rp23 Juta Habis untuk Pengadaan Panel Risha
Selong (Suara NTB) Pelaksanaan Operasi Zebra Gatarin 2018 sudah dimulai. Khusus di Kabupaten Lotim, pelaksanaan operasi yang rutin digelar setiap tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, tahun ini pelaksanaan operasi zebra bernuansa sosial. Artinya, Satlantas Polres Lotim membantu masyarakat yang menjadi korban gempa. Seperti yang dilakukan Sabtu (3/11) akhir pekan lalu. Dalam rangka kegiatan operasi zebra 2018. Satlantas Polres Lotim terjun langsung ke wilayah Kecamatan Sembalun untuk membantu masyarakat membersihkan reruntuhan rumah mereka serta membantu pembangunan masjid. Menurut Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Riyan Faisal,SIK, langkah itu merupakan atensi langsung dari pimpinan bahwa untuk pelaksanaan operasi zebra 2018 khususnya di Polda NTB, salah satu yang menjadi prioritas yakni kegiatan sosial. “Kegiatan sosial merupakan rangkaian dari operasi zebra untuk Polda NTB dan Palu. Salah satunya memban-
(Suara NTB/yon)
BANTUAN - Kasat Lantas Polres Lotim, Riyan Faisal, memberikan bantuan kepada panitia pembangunan masjid di Dusun Lendang Luar Sembalun. Kegiatan ini merupakan satu rangkaian Operasi Zebra Gatarin 2018, Sabtu (3/11). tu pembangunan masjid di Dusun Lendang Luar Kecamatan Sembalun dengan berkoordinasi dengan masyarakat setempat,” terang Riyan Faisal. Selain membantu masyarakat membersihkan puing-puing reruntuhan rumah mereka. Dari Satlantas Polres Lotim juga memberikan santunan berupa dana untuk mendukung pembangunan masjid. Operasi ini juga lebih
mendekatkan aparat kepolisian untuk membantu masyarakat korban gempa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Disamping itu pula, dilaksanakan sosialisasi lalu lintas kepada pelajar yang dipusatkan di SMAN 1 Sembalun untuk meningkatkan kesadaran para pelajar di dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Operasi Zebra dilaksanakan sampai tanggal 12 November 2018. (yon)
Pemkot Bogor Bantu Perbaiki Sekolah di Lotim Selong (Suara NTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor Jawa Barat (Jabar) turut membantu meringankan beban Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Ruang kelas sementara di salah satu sekolah di Sembalun dibantu Pemkot Bogor untuk diperbaiki. Bahkan, unit sekolah ini diresmikan langsung Walikota Bogor, Bima Arya, Jumat (2/11) lalu. Bantuan dari Pemkot Bogor ini sangat diapresiasi Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi. Wabup H. Rumaksi berterima kasih kepada walikota dan masyarakat Kota Bogor atas perhatian dan kepeduliannya yang luar biasa kepada masyarakat Lotim. “Kita ambil hikmah atas musibah ini, kalau saja tidak ada musibah seperti ini, kita tidak akan bertemu Walikota Bogor di Sembalun,” ungkapnya. Wakil Bupati juga mengajak seluruh hadirin untuk selalu bersyukur, berterima kasih atas bantuan walikota. Utang materi katanya bisa dibayar tapi utang budi hanya bisa dibayar dengan doa. Bantuan dari Kota Bogor ini berupa pembangunan tiga ruang kelas sementara di SMPN 2 Sembalun yang sudah mencapai kemajuan fisik pekerjaan 70 persen dan peresmian pembangunan ruang kelas SDN 2 Sajang Kecamatan Sembalun yang sudah selesai 100 persen. Walikota Bogor Bima Arya, mengaku terharu dengan semangat siswa di Sembalun untuk pergi bersekolah. Meski dilanda
(Suara NTB/ist)
SAMBUTAN - Wabup Lotim H. Rumaksi memberikan sambutan pada peresmian sekolah yang baru diperbaiki di Sembalun. Sekolah yang diperbaiki ini merupakan sumbangsih Pemkot Bogor. musibah, semangat anak-anak tetap tinggi dan pantang menyerah menghadapi kondisi yang ada. Bima Arya berharap bantuan dari warga Bogor ini turut mempercepat perbaikan di Lombok ini bermanfaat bagi banyak orang. Termasuk, bisa meringankan beban dan membuat anak-anak di Kecamatan Sembalun bisa melanjutkan sekolah untuk meraih cita-citanya. “Tetaplah semangat dan jadilah anak-anak yang kuat,” pesan Bima Arya. Kepala Bagian Humas dan Protokol, Ahmad Subhan menjelaskan, data dari Dinas Dikbud Kabupaten, jumlah sekolah terdampak di Lotim sebanyak 292 unit. Terdiri dari Sekolah Dasar (SD) sebanyak 248 unit. Khusus di Sembalun terdampak sebanyak 15 unit. Sedangkan SMP sebanyak 44 unit, dua unit
di antaranya ada di Sembalun. Bantuan untuk perbaikan sekolah ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian PUPR dan dari pemda. Dalam hal ini, Pemda Lotim sudah menganggarkan sebesar Rp 4,2 Miliar dalam APBD-P 2018 antara lain untuk pembangunan kelas sementara/darurat dan pembersihan puing-puing bangunan sekolah yang roboh. Jumlah sekolah yang sudah dibangun sebanyak 18 unit oleh pemerintah daerah kabupaten Lotim. Lainnya ada 12 unit sudah dibangun Kementerian PUPR dan 6 unit oleh Kemendikbud.Bantuan dari pihak lain juga sangat diharapkan untuk mempercepat perbaikan sekolah yang bisa lebih layak sebagai tempat belajar mengajar para siswa. (rus)
Selong (Suara NTB)Untuk membangun satu unit rumah tahan gempa model Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) dibutuhkan panel sebanyak 138 biji. Harganya tembus Rp 23 juta. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama. Artinya, sebagian besar yang cair tahap pertama 50 persen hanya untuk pengadaan panel. Koordinator Wilayah Rehabilitasi dan Rekonsilitasi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak) Lombok Timur, Lalu Zamzami kepada Suara NTB menerangkan, jika dikalkulasi memang cukup mahal untuk pengadaan panel saja. Namun itu sudah sesuai perhitungan teknis dan kesepakatan. Di mana Rp 23 juta tersebut termasuk nilai dari pondasi rumah setempat. Saat ini pihaknya terus mendesak para aplikator untuk menyelesaikan pembangunan panel Risha, sehingga seraya memproses pencairan bantuan yang belum. Saat ini di Lotim terdapat empat aplikator yang sedang bekerja. Satu aplikator merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT. Nindya Karya (Persero). Sementara itu, Iskandar salah satu aplikator saat dikonfirmasi Suara NTB mengatakan mengenai harga panel itu merupakan harga tertinggi yang telah dihitung secara cermat oleh tim ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Di mana, sesuai dengan harga setempat untuk material yang digunakan untuk membuat panel Risha. “Harga tersebut adalah harga yang sangat wajar untuk pembuatan struktur Risha di NTB saat ini,” ucapnya. Diakui, memang hampir 50 persen dari total bantuan Rp 50 juta untuk korban rusak berat. Namun dikatakan, dana tersebut hanya stimulan
untuk membangun rumah. Struktur yang dibangun tipe 36 meter persegi. Biaya untuk membangun rumah sampai selesai untuk tipe 36 meter persegi dinilai tidaklah cukup dengan bantuan stimulan itu saja. Di mana kisaran harganya sekitar Rp 2 - 2,5 juta/meter persegi. “Kebutuhan minimal untuk membangun rumah tipe 36 m2 minimal Rp 72 jutaan,” terangnya. Namun, pihaknya mengharapkan masih ada sisa material yang masih bisa digunakan seperti bata atau batako, kusen, pintu, jendela dan lain, sehingga dengan bantuan Rp 50 juta itu, bisa cukup untuk membangun rumah. Iskandar mengaku, butuh kerja cepat untuk mempercepat pembuatan panel. Apalagi pada saat sekarang ini, pihaknya hanya mampu membangun 1 unit rumah per hari dan hanya melayani masyarakat di Kecamatan Sambelia. “Insya Allah dalam 2 minggu ke depan sudah bisa memproduksi 4 - 5 unit rumah per hari,” harapnya. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan yang dikonfirmasi terpisah mengatakan sesuai data per 31 Oktober lalu, jumlah kelompok masyarakat (pokmas) yang sudah terbentuk sebanyak 204. Yakni beranggotakan 2.542 dari 2.807 Kepala Keluarga yang menerima bantuan tahap pertama. Dari jumlah keseluruhan pokmas terbentuk itu, 150 pokmas sudah cair dananya, yakni untuk 1.827 KK. Jumlah dana yang sudah cair di rekening pokmas mencapai Rp 45,6 miliar. Sebanyak 25 pokmas sudah melakukan pencairan ke pihak ketiga yang melakukan pengadaan panel dengan nilai Rp 3,5 miliar. Adapun dana yang sudah masuk ke toko-toko pengadaan barang Rp 101 juta. (rus)
(Suara NTB/rus)
PANEL RISHA - Panel yang sudah mulai didistribusikan dan siap dibangun Risha.
SUARA NTB Senin, 5 November 2018
Diduga Salah Kamar RATUSAN korban gempa yang rumahnya rusak baik berat, sedang hingga ringan di Lombok Barat (Lobar) belum masuk daftar penerima bantuan stimulan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah. Dari temuan hasil uji publik terdapat 1.500 KK yang belum divalidasi kembali, baik yang klasifikasi salah kamar, artinya rusak berat terdata rusak sedang begitupula sebaliknya. Di samping korban gempa yang belum terdata masuk daftar penerima bantuan. (Suara NTB/her) Kepada Suara NTB, akhir L. Ratnawi pekan kemarin, Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar Lobar L. Ratnawi mengatakan, hasil uji publik terdapat 1.500 KK korban gempa belum divalidasi ke lapangan oleh tim. Tim validasi yang bentuk mencapai 70 orang. Tim ini memvalidasi hasil uji publik yang menurut anggapan masyarakat tidak masuk daftar penerima, kategori kerusakan yang salah kamar. Diakui dari 1.500 KK yang salah kamar dan belum masuk daftar penerima sejauh ini belum divalidasi. Dari 1.500 KK tersebut, korban gempa layak memperoleh bantuan, namun belum masuk daftar penerima sekitar 10-15 persen. Jika diangkakan mencapai 225 KK. Dengan adanya tambahan kerusakan dari hasil uji publik ini tentu jumlah rumah korban gempa yang tidak terdata otomatis bertambah. Namun demikian hasil uji publik ini harus dicek lagi oleh tim teknis ke lapangan untuk diperiksa ulang. Sebab pihaknya tak berani dan gegabah memastikan salah kamar atau layak masuk daftar penerima. Karena bisa jadi warga melapor kerusakan rumah hanya retak sedikit, sehingga jika dimasukkan data nantinya dikhawatirkan bantuan salah sasaran. “Kami tidak berani gegabah menjustifikasi rumah itu rusak masuk daftar penerima, sebab khawatir salah sasaran nanti,” ujarnya. (her)
Tak Cepat ’’Recovery’’, IPM NTB Rawan Disalip Praya (Suara NTB) Gempa yang melanda Pulau Lombok dan Sumbawa beberapa waktu lalu, telah melumpuhkan berbagai sendi kehidupan dan pembangunan di NTB. Terutama di daerahdaerah yang paling parah terkena dampak gempa. Kondisi perekonomiannya sempat lumpuh. Dan, kondisi ini bisa mengancam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS, saat bersama warga Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (3/ 11). Menurutnya, jika pemerintah tidak cepat melakukan recovery, posisi IPM NTB terancam turun dan disalip daerah lain. “Posisi IPM kita saat ini sangat rawan disalip. Jika melihat kondisi dan perkembangan daerah-daerah yang terkena dampak gempa pasca musibah gempa yang melanda Pulau Lombok dan Sumbawa beberapa waktu lalu,” ujarnya. Sebelumnya gempa, posisi IPM NTB berada di urutan ke 29 dari 34 provinsi. NTB berada di atas Provinsi Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat (Subar), NTT dan Kalimantan Utara (Kaltara). Tapi dengan musibah gempa yang baru lalu, indikator dalam IPM bisa saja turun drastis danu berpotensi membuat indikator pada IPM NTB, turun. “Bisa dibayangkan berapa siswa yang kini tidak bisa memperoleh pendidikan dengan baik serta layanan kesehatan berkualitas akibat rusaknya fasilitas pendidikan dan kesehatan pasca gempa. Belum lagi, ekonomi masyarakat turun drastis. Padahal ketiga aspek tersebut merupakan indikator utama dari IPM,’’ ujarnya menggambarkan. Untuk itu, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah bisa lebih keras berupaya melakukan recovery di daerah-daerah yang terkena dampak gempa. supaya sendi kehidupan dan pembangunan di daerah tersebut bisa kembali normal. “Memang tidak akan mudah. Tapi dengan semua elemen, proses recovery pasti bisa lebih cepat,” ujarnya. Sesuai bidang tugas, pihaknya juga akan terus mendukung upaya recovery pascagempa melalui dukungan program-program yang ada di bawah kendali Komisi IX DPR RI, seperti percepatan pembangunan rumah sakit darurat serta fasilitas kesehatan. Harapannya, meski masih dalam kondisi darurat, masyarakat di daerah terdampak gempa bisa segera memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. (kir)
Tinggi, Kasus Kematian Ibu Melahirkan di NTB Praya (Suara NTB) Jumlah kasus kematian ibu melahirkan di NTB sampai sejauh ini tercatat masih cukup tinggi. Di mana dalam setahun jumlah kematian ibu melahirkan di NTB bisa setara korban 66 insiden pesawat Boeing jatuh. Demikian diungkapkan Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB, Dr. Drs. L. Makripuddin, M.Si., Sabtu (3/11). Tingginya kasus kematian ibu melahirkan di NTB, kata Makripuddin, disebabkan beberapa faktor. Salah satunya, kuantitas kehamilan yang terlalu sering. Di mana seorang ibu bisa melahirkan 4 sampai 5 kali dan itu sangat berisiko. Kemudian banyak kasus hamil di usia yang sangat muda di bawah 18 tahun yang merupakan dampak dari banyaknya kasus nikah dini di daerah ini. Padahal dari sisi kesehatan, fatalitas hamil di usia yang sangat muda potensinya lima kali dari pada hamil di usia 18 tahun ke atas. Termasuk usia kehamilan yang terlalu dekat. “Dalam dunia kesehatan ada empat terlalu yang bisa memicu kasus kematian ibu hamil. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu sering dan terlalu tua,” terangnya saat berbicara pada sosialisasi Pengembangan Program Lini Lapangan di Kampung KB di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah (Loteng). Untuk itu, ujarnya, pemerintah pusat terus menggalakkan berbagai program untuk bisa menekan kasus kematian ibu melahirkan, termasuk di NTB. Salah satunya dengan terus menggalakkan program KB. Karena program KB sejauh ini dinilai paling efektif dalam mengendalikan kehamilan. “Jadi program KB itu bukan melarang kehamilan. Tapi lebih pada pengaturan masa kehamilan. Supaya empat terlalu yang menjadi pemicu kasus kematian ibu melahirkan bisa dicegah,” tegasnya. Itu artinya apa, program KB bukan semata-mata demi kepentingan pemerintah. Tetapi lebih dari itu, bagaimana bisa melindungi ibu-ibu dari potensi kematian saat melahirkan sekaligus untuk mendukung peningkatan kesehatan dan ekonomi masyarakat di daerah ini. Di mana kalau jumlah anak sedikit, maka beban keluarga di daerah ini bisa lebih ringan. Ekonomi keluarga tidak terlalu berat dan ada kepastian soal pendidikan serta layanan kesehatan bagi anak-anak. “Kalau ekonomi keluarga sudah bagus. Kualitas kesehatan dan pendidikan juga bisa ikut terdorong. Dan, itu adalah satu syarat bagi terwujudnya keluarga berkualita,” tambah Makripuddin. Kalau keluarga sudah berkualitas, maka dengan sendiri akan bisa mendorong peningkatan kualitas bangsa. “Mewujudkan bangsa yang berkualitas itu diawali dari keluarga yang berkualitas. Itulah yang menjadi tujuan akhir dari program KB,” pungkasnya. (kir)
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Molor, Progres Pengerjaan Belasan Proyek Senilai Puluhan Miliar Giri Menang (Suara NTB) Progres pengerjaan belasan proyek di Lombok Barat (Lobar) molor dari target yang mesti dicapai. Pasalnya terdapat deviasi negatif atau tak mencapai target rata-rata hingga persen. Belasan paket yang molor ini didanai dari dana alokasi khusus (DAK), DID,DAU dan pajak rokok atau DBHCHT. Molornya belasan paket proyek ini disebabkan dampak gempa beberapa waktu lalu, sehingga menyebabkan pemda harus melakukan addendum proyek hingga satu bulan lebih ke depan. Kabag Administrasi Pembangunan (AP) dan ULP Setda Lobar Heri Ramadan, M.Si., belum lama ini mengatakan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melalui ULP sampai dengan Oktober lalu dari tiga sumber dana antara lain DAU total anggaran Rp 108,4 miliar jumlah paket proyek 61. Belum lelang 19 dan sedang proses lelang 2 paket sudah selesai lelang 40 paket. Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) dengan alokasi anggaran Rp 45,7 miliar lebih dan jumlah paket proyek sebanyak 4 sudah selesai lelang. Sementara proyek yang bersumber dari DAK dengan total anggaran Rp 73,4 miliar lebih
ada 34 paket dan semua sudah selesai lelang. ‘’Sehingga total proyek mencapai 89 paket dengan total Rp227,7 miliar lebih, terdiri dari 19 paket belum selesai lelang, dua paket sedang lelang dan 68 paket sudah selesai lelang,’’ ujarnya. Heri Ramadan merincikan, perkembangan fisik pengerjaan proyek ini di lapangan beberapa di antaranya masih deviasi negatif antara lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pengerjaan revitalisasi SMPN 1 Sekotong dengan nilai Rp3 miliar lebih dan baru terealisasi 56 persen lebih. Proyek yang didanai dari DAU ini dikerjakan mulai tanggal 11 Juli lalu memiliki deviasi seki-
tar 2,85 persen. Proyek ini ditargetkan selesai sesuai kontrak 17 Desember 2018. Pada Dinas Kesehatan (Dikes) terdapat 9 paket proyek yang memiliki progres lamban, di antaranya proyek rekonstruksi Puskesmas Pembantu (Pustu) Ganjar yang bersumber dari pajak rokok atau DBHCHT senilai Rp 456.306.317 lebih dari rencana 45,20 persen capaian hanya 42,92 persen, sehingga terdapat deviasi 2,28 persen. Proyek ini dikerjakan mulai tanggal 16 Juli dan direncanakan selesai tanggal 18 November mendatang. Sejumlah proyek lain milik Dikes yang molor di antaranya proyek rekonstruksi Pustu Kuripan dengan nilai Rp 429.356.812
lebih, proyek yang dikerjakan 17 Juli itu seharusnya mencapai progres 37,40 persen, namun tercapai 32 persen lebih terdapat deviasi 5 persen lebih. Proyek rekonstruksi Pustu Presak Narmada dengan nilai Rp 446.774.795 lebih, seharusnya progres yang dicapai 53,77 persen, namun tercapai 48,38 persen, sehingga terdapat deviasi 5,35 persen. Proyek lain yang memiliki deviasi negatif, yakni relokasi Puskesmas Penimbung Gunungsari senilai Rp 3,7 miliar lebih dan relokasi Puskesmas Perampuan senilai Rp 3,6 miliar lebih. Ditambah rekonstruksi dua pustu masing-masing Dasan Griya Lingsar senilai Rp 422 juta lebih dan Pustu Sandik senilai Rp 427 juta lebih. Sedangkan di Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terdapat proyek ruas Jalan Karang AnyarKebun Ayu dengan nilai Rp 6,5 miliar lebih, memiliki deviasi negatif 2,69 persen. “Jadi ada belasan paket proyek yang memiliki deviasi negatif,” jelas Heri.
Lebih jauh dikatakan terkait pekerjaan yang belum dan batal dilelang, karena ditunda pengerjaan terdapat belasan paket. Di antaranya ada di Dikes pembangunan Poskesdes Eyat Mayang Lembar senilai Rp 480 juta, Pustu Bukittinggi Gunungsari Rp504 juta, pembangunan IBS senilai Rp 1 miliar lebih. Di Dinas PUPR, proyek Gedung DPMPTSP senilai Rp 7,1 miliar, gedung Dinas PUPR senilai Rp950 juta. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk belanja modal jaringan komputer fiber optik senilai Rp 450 juta. Sementara di Dinas Koperasi dan UKM masih ada peralatan pengolahan gula aren senilai Rp250 juta yang belum dilelang, Dinas Perikanan dan Kelautan untuk proyek normalisasi saluran induk senilai Rp500 juta, bantuan barang bagi pelaku usaha garam rebus senilai Rp 476 juta. ‘’Selain itu di Dinas Sosial terdapat 7 paket pengadaan yang bernilai di atas Rp2 miliar lebih,’’ ujarnya. (her)
Jalur Marathon The Mandalika Dapat Pengakuan IAAF Praya (Suara NTB) TNI Marathon International The Mandalika mencatat sukses ganda pada gelaran perdana tahun ini. Bukan hanya bagi TNI semata, tapi juga bagi kawasan The Mandalika. Pasalnya, jalur marathon yang digunakan telah mendapat pengakuan dari International Association of Athletics Federations (IAAF) atau Federasi Atletik Internasional sebagai salah satu jalur marathon terbaik. Jalur ini layak untuk digunakan sebagai tempat penyelenggaraan event serupa di masa yang akan datang. Hal itu ditegaskan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, kepada wartawan, usai gelaran TNI Marathon International The Mandalika, Minggu (4/11). Koordinator Publikasi dan Humas TNI Marathon International, Kol. Inf. Kritomei Sianturi, menambahkan, pengakuan terhadap jalur marathon The Mandalika tidak main-main. Karena grade yang diberikan oleh IAAF ialah A yang merupakan grade tertinggi untuk jalur marathon. Itu artinya, jalur marathon The Mandalika sangat layak sebagai tempat penyelenggaraan event marathon tingkat dunia. Catatan waktu para peserta TNI Marathon International se-
cara otomatis juga tercatat oleh organisasi atletik dunia tersebut. Jadi kalau kemudian ada pemecahan rekor dunia untuk catatan waktu pada TNI Marathon International, maka rekor tersebut akan bakal tercatat sebagai rekor resmi. Sempat menjajal rute marathon, Kristomei mengaku kalau rute TNI Marathon International sangat bagus dan steril. Meski cukup banyak tanjakan, para peserta juga mengaku terkesan rute marathon tersebut. “Kalau soal tanjakan, itu hal yang lumrah dalam setiap event marathon. Apalagi ini kelas internasional,” ujar Kapendam Jaya ini. Disinggung rencana penyelenggaraan event serupa tahun depan, Kristomei, mengaku kemungkinan tidak akan digelar di kawasan The Mandalika lagi, karena sesuai arahan Panglima TNI, lokasi penyelenggaraan event TNI Marathon International akan digilir di sejumlah destinasi wisata nasional. Khususnya di tujuh destinasi wisata utama yang didengungkan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hanya saja tentu pihaknya berharapa event marathon internasional tersebut tidak berhenti saat ini saja, tapi bisa dilanjutkan oleh pemerintah daerah sebagai agenda tahunan un-
(Suara NTB/kir)
ATRAKSI - Atraksi Jupiter Aerobatic Team pada event TNI Marathon International di Kuta Mandalika, Minggu (4/11). tuk menyemarakkan momen penting daerah. Misalnya, perayaan HUT Provinsi NTB. “Kita berharap event ini bisa dihandle oleh pemerintah daerah.
Sehingga event marathon ini bisa terus berjalan,” harapnya. Istilahnya, TNI yang membuka dan memulai event marathon di kawasan The Mandalika dan
bisa dilanjutkan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan begitu, event tersebut bisa terus berjalan di masa-masa yang akan datang. (kir)
Didukung Anggota DPRD Lobar Hj. Muslihan
Forum TPQ Usia Dini Desa Sandik Gelar Pelatihan (Suara NTB/ist)
LIBURAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama istri dan anak saat berlibur sambil meninjau kondisi warga di perbatasan Desa Buwun Mas Sekotong.
Sambil Berlibur, Bupati Tinjau Wilayah Perbatasan Giri Menang (Suara NTB)Mengisi libur karena lima hari kerja, Sabtu akhir pekan, Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid berkunjung ke Dusun Pengantap di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong. Di samping melakukan pengecekan lapangan terhadap kondisi warganya di ujung selatan Pulau Lombok, Fauzan beserta rombongan ingin melihat langsung kondisi batas wilayah Sekotong yang pernah disengketakan dengan Kabupaten Lombok Tengah. Batas wilayah tersebut adalah sebuah bukit yang persis berada di atas pantai nan elok yang bernama Pantai Nambung. Menurut orang nomor satu di Lobar tersebut, sengketa wilayah dengan Kabupaten Lombok Tengah sudah tuntas. “Tinggal bagaimana kita berikhtiar untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada warga kita,” ujar Fauzan. Pantai Nambung adalah pantai melengkung yang berhiaskan pasir putih merica dengan pulau karang di tengah-tengahnya. Masyarakat sekitar menyebutnya Gili Kao yang sering dimanfaatkan oleh para pemancing untuk berdiam, bahkan mendirikan kemah dan menjadikannya spot mancing paling favorit. Pulau karang yang luasnya lebih dari 250 meter persegi itu menjadi dinding abadi penghadang deburan ombak keras Samudera Pasifik. Menurut Kepala Desa Buwun Mas, Rohadi, di tengahtengah gili tersebut sudah disiapkan sebuah berugak (gazebo, red) yang bisa dimanfaatkan
oleh para pemancing untuk beristirahat. ‘’Masyarakat sendiri yang berinisiatif untuk membangunnya,” tutur Rohadi. Warga dusun yang bermukim sekitar wilayah pantai ini berjumlah lebih dari 140 kepala keluarga. “Rata-rata mereka bekerja dengan membudi dayakan rumput laut,” ujar Rohadi. Mereka dibina secara berkelompok oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar melalui sebuah program milik Bank Dunia. Di samping membudidayakan rumput laut, indahnya Pantai Nambung dan lokasinya yang sangat dekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta, membuat warga setempat juga menggeliatkan sektor wisata.”Kita sudah mempromosikan pantai ini, baik dengan event Bau Nyale setiap tahun maupun melalui media sosial,” tutur Abdul Madjid, salah seorang penggiat wisata di desa itu. Kunjungan Fauzan ke wilayah perbatasan itu berujung hal unik. Fauzan dan istrinya bertemu dengan seorang anak 1,5 tahun yang oleh orang tuanya dinamakan sama dengannya. Fauzan Khalid kecil saat ditemui Istri Bupati, Hj. Khaeratun sedang digendong oleh kakak perempuannya. Saat ditemui, si balita itu sedang asyik hampir tertidur dibuai angin laut. Kunjungan Fauzan tidak sekedar membawa istri dan putri tercintanya untuk mengisi hari kosong kegiatan formal di Pemkab Lobar, namun juga didampingi sejumlah kepala dinas. (her)
FORUM TPQ atau Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) Desa Sandik Lombok Barat (Lobar) menggelar kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan TPQ. Tujuannya, agar semua TPQ bisa menerapkan sistem Education Management Information System (EMIS) pondok pesantren (pontren) atau aplikasi data base TPQ secara nasional. Targetnya, semua anak-anak TPQ yang ada di Desa Sandik masuk ke data itu, sehingga ketika ada kebijakan pemerintah untuk TPQ mereka bisa masuk. Keberadaan TPQ ini sangat besar dampaknya terhadap pendidikan Al Qur’an anak usia dini, sehingga TPQ ini pun mendapat back up penuh dari anggota Komisi IV DPRD Lobar Hj. Muslihan. Ketua Panitia Pelatihan Manajemen Pengelolaan TPQ se-Desa Sand-
ik, Hamzan Yadi mengatakan kegiatan pelatihan tersebut diadakan di Aula SD 1 Sandik dihadiri 75 perwakilan dengan masing-masing TPQ diwakili 2 orang. “Tujuan kegiatan pelatihan ini agar semua TPQ bisa menerapkan sistem EMIS pontren nasional atau aplikasi data base TPQ secara nasional. Targetnya, semua anak TPQ yang ada di Sandik masuk ke data itu. Sehingga kalau ada kebijakan dan kegiatan pemerintah untuk TPQ mereka bisa masuk,”jelasnya. Melalui pelatihan yang dihadiri semua penanggung jawab TPQ itu, diharapkan ke depan pengelolaan TPQ bisa lebih profesional dan maksimal menggunakan data base nasional. Keberadaan forum TPQ ini selama ini memfasilitasi TPQ semua tingkatan. Sebab di forum ini mewakili semua TPQ yang ada di Desa Sandik sebanyak 20 TPQ, di mana Ketua
(Suara NTB/ist)
Anggota Komisi IV DPRD Lobar Hj Muslihan bersama para peserta pelatihan.
(Suara NTB/ist)
Peserta pelatihan pose bersama.
(Suara NTB/ist)
Hj. Muslihan forumnya adalah M. Nasri. Lebih lanjut kata dia, forum ini memfasilitasi segalan keperluan pengurus TPQ terkait birokrasi, pengurusan izin di Kemenag dan menghadirkan semua anak TPQ yang berjumlah 1000 lebih ketika ada kegiatan hari besar Islam. Menurutnya sejauh ini keberadaan TPQ di Desa Sandik dengan sasaran anak usia dini begitu luar biasa. Bisa dilihat pada perubahan signifikan, terutama karakter anak. Ketika sore hari, yang tadinya anakanak biasanya bermain, namun anak-anak mulai fokus kegiatan di masjid di masing-masing TPQ. Meski demikian, diakuinya, kondisi ini belum maksimal, namun suasana baca Al Qur’an pada sore hari mulai terlihat dan terus meningkat. Ia menambahkan, sejauh ini dari 20 TPQ ada dua TPQ yang masih terbilang vakum dampak gempa beberapa waktu lalu, sedangkan sisanya pembelajaran aktif. Ia menambahkan, pendidikan usia dini dan kegiatan forum TPQ ini didukung anggota Komisi IV DPRD Lobar Hj. Muslihan. Anggota Komisi IV Dapil Batulayar - Gunungsari yang kembali maju di pileg 2019 tersebut dinilai memberi perhatian besar terhadap pendidikan usia dini. (her)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Senin, 5 November 2018
Halaman 6
Kerjasama Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPP Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB
Ditjen Cipta Karya Janjikan Empat Program Buat KSB Tahun Depan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada tahun 2019 mendatang akan diguyur sejumlah program infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tak tanggung-tanggung, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Kementerian PUPR siap menggelontorkan empat program untuk melengkapi infrastruktur KSB.
(Suara NTB/ist)
JABAT TANGAN - Wabup KSB, Fud Syaifuddin dan Dirjen Cipta Karya, Dr. Ir. Danis Sumadilaga, M.Eng.Sc saat bertemu di Jakarta, Kamis pekan lalu.
Hutan Sekitar Tiu Kulit Mengkhawatirkan, Provinsi Dorong Rehabilitasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Camat Maronge, Lukmanuddin, mengeluhkan soal kondisi hutan di di Tiu Kulit, Kecamatan Maronge. Pihaknya sudah berulangkali melakukan rapat tingkat kecamatan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk keadaan hutan. Namun para pelaku yang sudah dilakukan tindakan penangkapan dilepas kembali, alasannya karena tidak punya dasar kuat untuk menangkap mereka. “Jika ini terus dibiarkan, maka kondisinya terutama di Tiu Kulit akan semakin memprihatinkan. Terkait kehutanan menjadi kewenangan provinsi, pihaknya berharap ada upaya mengatasi persoalan yang terjadi karena semakin parah,” kata Lukmanuddin, dalam sesi dialog dengan Gubernur bersama OPD terkait di kantor Bupati, Jumat sore lalu. Menjawab hal tersebut, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Si, menyebutkan di Sumbawa ada 4 KPH, yakni Batu Lanteh, Orong Telu, Ropang dan Ampang Plampang. Untuk petugas, karena Polhut sudah pensiun, ada tenaga kontrak se-NTB 240 orang dengan luas hutan lebih kurang 141 ribu. Tentu rasionya satu orang 2.200 perhektar. Sehingga KPH berkolaborasi dan berkoordinasi dengan camat, kepala desa, dan aparat penegak hukum setempat. Hal itu dilakukan terus menerus, bahkan petugas KPH tetap bekerja meskipun hari libur. Kedepannya, pihaknya akan mendorong upaya rehabilitasi. Seperti di Bima dirancang dana desanya melalui BUMDes, disalurkan untuk rehabilitasi hutan mengembangkan tanaman-tanaman unggul. Terkait proses hukum, pihaknya memiliki PPNS yang sedikit hanya 4 di NTB dan di Sumbawa tidak ada. Sehingga pada saat proses hukum pihaknya harus mengejar waktu penanganan. Jika melebihi 7 hari diproses akan menjadi masalah, sehingga penanganan diserahkan ke pihak kepolisian sesuai dengan amanat undang-undang. Kedepannya akan diupayakan setiap kabupaten KPH mempunyai satu penyidik, agar jika ada kasus bisa ditangani sendiri. (arn/ind)
KSB Kembali Tagih Sisa Pembayaran PT DMB Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kembali menagih sisa pembayaran PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) yang mencapai Rp50 miliar. Pasalnya sampai saat ini Pemkab belum menerima kejelasan pembayaran dari manajemen. Upaya penagihan dilakukan, karena Pemkab sudah masuk pembiayaan APBD-P tahun 2018. “Kita minta PT DMB segera membayar utangnya yang masih tersisa sekitar Rp 50 miliar. Jika tidak dikhawatirkan dana tersebut tidak akan bisa kita gunakan dan menimbulkan utang nanti di akhir tahun. Dampak buruknya lagi jika kita sampai berutang ke rekanan, predikat WTP juga akan sulit tercapai,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Media ini, Sabtu (3/11) kemarin. Dia mengatakan, jatah KSB di PT DMB Rp 143 miliar, sudah ditransfer sekitar Rp 93 miliar dan sisanya masih belum ada kejelasan. Untuk itu, tidak ada cara lain selain tetap meminta supaya DMB bisa segera mentransfer sisa uangnya. Apalagi untuk saat ini ada 10 gedung baru yang telah dibangun tentu untuk pembayarannya tetap menunggu sisa transfer dari DMB. Jika transfer molor, maka dampaknya akan tidak bagus bagi pengelolaan keuangan daerah. Kondisi PT DMB sudah pada fase liquidator sehingga tak ada alasan untuk tidak membayarnya. Bahkan, aset-aset PT DMB juga kabarnya akan dilelang, sehingga hasilnya juga akan dibagi rata untuk tiga daerah pemilik saham. “Kita tetap menunggu sisa pembayarannya karena kita sangat butuhkan,” imbuhnya. Ia menambahkan, terhadap sisa penjulan saham dari PT DMD pihaknya juga optimis tidak akan melewati akhir tahun anggaran kendati sampai saat ini masih belum ada informasi yang baik. Jika hal tersebut terjadi (utang), maka akan menjadi utang Pemkab KSB ke rekanan. Tentu dampak lainnya yakni pelaksanaan program akan terganggu. Pihaknya tetap meminta DMB membayar sebelum akhir tahun 2018. (ils)
JANJI Kementerian PUPR itu disampaikan langsung oleh Dirjen Cipta Karya, Dr. Ir. Danis H. Sumadilaga, M.Eng.Sc saat bertemu Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST, Kamis pekan lalu. Empat program yang dijanjikan akan direaliasikan mulai tahun 2019 itu, diantaranya pertama program peningkatan kualitas permukiman, kedua program rehabilitasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Putih Taliwang dan penyempurnaan Sanitary Landfill (bangsal sanitasi), ketiga perencanaan pembangunan Water Treatment
Plant (WTP) dan jaringan distribusi zona Taliwang, Jereweh, Seteluk dan Poto Tano, dan keempat rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Perkotaan (RTP) di 8 kecamatan. Wabup menjelaskan, 2 program pengerjaan dan 2 perencanaan pembangunan yang dijanjikan Kementerian PUPR melaui Ditjen Cipta Karya itu akan semakin mempercepat akselerasi pembangunan di daerah. Karena bantuan-bantuan tersebut selama ini belum bisa disediakan oleh Pemda
KSB. “Alhamdulillah, kita pastinya akan sangat terbantu dengan pemenuhan infrastruktur daerah dengan hadirnya program itu nanti,” timpalnya. Dana yang akan dikucurkan Kementerian PUPR dari keempat program itu cukup besar. Wabup mengungkapkan, untuk kegiatan peningkatan kualitas permukiman saja, Ditjen Cipta Karya memperkirakan akan menyiapkan dana kurang lebih Rp 10 miliar dan 3 program lainnya pun dengan besaran anggaran bervariasi. “Kalau program itu semua jalan, artinya dari Cipta Karya kita akan menerima bantuan puluhan miliar. Tentu di bidang lain juga kita sedang upayakan bantuannya,” ujarnya. Untuk melancarkan program bantuan tersebut, Pemda KSB kata Wabup pastinya akan mengerahkan dukungan penuh. Terutama soal urusan yang menjadi kewenangan
daerah akan dituntaskan secepatnya. “Nanti apa-apa yang menjadi kewenangan kita untuk memuluskan program itu berjalan di tingkat lapangan sudah saya sampaikan ke pak Dirjen akan kami selesaikan,” bebernya. Bantuan yang diterima Pemda KSB dari Kementerian PUPR selama ini sudah cukup banyak. Salah satu bantuan terbesar yang disalurkan Kementerian yang dinahkodai Basuki Hadimuljono itu adalah diambil alihnya pembangunan bendungan Bintang Bano di kecamatan Brang Rea. Mega bendungan yang awalnya dirintis Pemda KSB sekitar tahun 2010 itu saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Di mana untuk penyelesaiannya diperkirakan akan memakan dana hingga Rp 1 triliun lebih dan ditarget selesai pada tahun 2019 mendatang. Menurut Wabup, untuk mengejar pemenuhan infras-
truktur secara cepat, daerah tidak mungkin bisa hanya mengandalkan dana sendiri (APBD) yang jumlahnya sangat terbatas. Sebab beberapa fasilitas yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat membutuhkan anggaran besar. “Kita harus mampu mencari sumber pendanaan lain. Kami sadar akan itu makanya kami selaku pemerintah melobi bantuan ke manamana, baik dari provinsi maupun APBN,” paparnya. Selanjutnya ia berharap, kepada masyarakat agar menjaga seluruh infrastruktur yang telah dibangun pemerintah. Turut ambil bagian merawatnya karena infrastruktur tersebut dibuat dengan anggaran pemerintah yang jumlahnya tidak kecil. “Selain memanfaatkan, masyarakat kami minta turut menjaganya. Jangan dirusak karena fungsinya kan untuk masyarakat juga,” imbuhnya. (bug/*)
Tiga Formasi CPNS di KSB Dipastikan Lowong Taliwang (Suara NTB) Meski Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini masih berlangsung, namun dapat dipastikan tiga formasi yang dibuka Pemda KSB pada penerimaan CPNS tahun 2018 ini akan lowong. Ketiga formasi yang telah dipastikan lowong karena tidak satupun dari pelamar memenuhi passing grade (standar minimal nilai kelulusan) tes SKD itu. Masing-masing untuk formasi guru agama, guru bahasa Indonesia dan guru Bimbingan Konseling (BK). “Untuk tiga formasi ini semua pesertanya sudah mengikuti tes tapi tidak ada yang lulus. Jadi kita pastikan ini akan kosong,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos kepada Suara NTB, Minggu (4/11). Dari ketiga formasi tersebut, jumlah kuota penerimaan yang ditetapkan Pemda KSB sebanyak 38 orang. Masingmasing untuk guru agama 26 orang terdiri dari 23 guru aga-
ma Islam dan tiga guru agama Hindu. Untuk guru bahas Indonesia dua formasi dan guru BK sebanyak 10 formasi. H. Malik menjelaskan, tidak terisinya tiga formasi itu secara otomatis menutup peluang Pemda KSB memenuhi kuota maksimal penerimaan CPNS tahun ini. Di mana Pemda KSB mendapatkan jatah dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebanyak 226 formasi, terdiri dari 148 tenaga guru, 70 tenaga kesesahan dan delapan tenaga teknis administrasi. “Peluang kita untuk mengisi kuota ya tinggal 188 saja. Karena yang 38 itu sudah tidak mungkin terisi karena pelamarnya sudah habis,” timpalnya. Sementara itu hingga hari ketiga, Sabtu lalu, pelaksan-
aan tes SKD yang dilaksanakan di gedung CAT Pemda KSB sudah sebanyak 720 peserta yang mengikuti ujian. Dari jumlah itu, baru dua peserta yang dinyatakan memenuhi passing grade. Mereka masing-masing merupakan pelamar guru Matematika dan guru kelas. “Hari ini (minggu) sudah masuk sesi kedua belum ada yang memenuhi passing grade juga,” ungkap H. Malik. Menurut dia, untuk formasi guru Matematika dan guru kelas masih ada kesempatan terisi. Karena jumlah pelamarnya masih banyak yang belum mengikuti tes SKD. “Untuk guru kelas terutama, kita kan buka 48 formasi. Nah sampai beberapa hari ke depan masih ada yang tes, mudah-mudah-
(Suara NTB/bug)
HARAP CEMAS - Sejumlah pengantar peserta tes SKD harap cemas memantau nilai tes pada layar yang disediakan pansel CPNS KSB di ruang tunggu gedung CAT. an makin banyak lagi yang lulus,” harapnya. Selain 38 formasi reguler, Pemda KSB sebelumnya sudah kehilangan 12 formasi khusus bagi tenaga guru hon-
orer K2. Sekitar 800 tenaga guru K2 KSB harus menelan kekecewaan karena tidak bisa mendaftar CPNS disebabkan terhalang persyaratan umur dan jenjang pendidikan. (bug)
Gubernur Tidak akan Ganti Kepala OPD Jika Tidak Pensiun Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, berjanji tidak akan mengganti kepala OPD kalau yang bersangkutan tidak pensiun. Ia meyakini, pergantian kekuasaan tidak boleh meninggalkan dendam politik yang lukanya lama. “Saya kira banyak pimpinan OPD ini ketika Pilkada tidak dukung saya. Saya tahu betul. Tapi tidak boleh di dalam politik itu sekali kita dendam, hati kita sakit, mereka tambah sakit juga. Kenapa kadang-kadang OPD ini harus memihak, karena dipaksa oleh keadaan. Oleh karena itu menurut saya mari kita dudukkan pada rel yang benar. Biarkan bagaimana jadi bekerja dengan tenang. Tidak boleh ada intervensi politik terlampau berlebihan. Sehingga jangan sampai hanya karena dekat dengan Gubernur, kemudian dia bisa menduduki jabatan seenaknya. OPD-OPD ini orang-orang hebat,” terang Dr. Zul, sapaan akrabnya, saat dialog kemasyarakatan di kantor Bupati Sumbawa, Jumat sore lalu. Dr. Zul berharap, birokrasi perlu diberikan kesempatan untuk bekerja. Sebab menurut Dr. Zul, sekali seseorang terciderai, maka akan dibalas dengan tangan yang lain dengan tidak kalah kejamnya. Pengalamannya di politik, mengajarkan hidup itu seperti lingkaran. “Sekali kita mengecewakan seseorang pada saat titik tertentu kita akan ketemu dengan orang yang pernah kita kecewakan itu. Tetapi sekali kita membahagiakan orang, yang Maha Kuasa akan memberikan kebahagiaan kepada kita lebih dari apa yang kita bayangkan. Makanya, kita akan berikan kesempatan OPD-OPD ini berjuang mendistribusikan harapan,” pungkasnya. (arn/ind)
(Suara NTB/ist)
PABRIK BETON - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, bersama pengusaha investasi pabrik beton di Samota.
Resmikan Pabrik Beton di Samota
Gubernur Ingin Jadi Tonggak Industrialisasi di NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc bersama Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc meresmikan pabrik beton (Batching Plant) di Kabupaten Sumbawa, Sabtu (3/11). Dengan peresmian pabrik beton canggih di kawasan Samota tersebut, diharapkan menjadi langkah awal industrialisasi yang hebat di provinsi NTB. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan Sumbawa dan NTB akan maju jika setiap minggu meresmikan hal semacam ini. Tidak mungkin ada kemiskinan dan pengangguran kalau banyak industri seperti ini yang disebut dalam visinya menghadirkan industri pengolahan.
Dengan hadirnya pabrik beton yang canggih di NTB, diharapkan semakn optimis untuk sanggup bergerak maju dengan arah yang benar. Dapat menambah semangat masyarakat untuk berkiprah. Pengusaha yang berinvestasi juga harus mempunya kewajiban dalam membangun kemampuan masyarakat dan anak di Indonesia. “Mudah-mudahan ini terus dikembangkan. Ini jauh lebih penting dari membangun hotel. Ini lebih penting dari membangun kantor bupati. Pabrik ini adalah langkah awal dalam perjalanan panjang sebuah industrialisasi,” jelasnya. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc bangga dan mengapresiasi pembangunan di wilayah Samota ini. Karena wilayah ini yang pal-
ing penting untuk segera dikembangkan. Pihaknya mengucapkan selamat atas terbangunnya batching plant ini. “Insya Allah pemda Sumbawa dan Gubernur, kami ikut mendukung dan memberikan apresiasi tinggi yang besar agar ini dilanjut sampai selesai,” pungkasnya. Usai melakukan peresmian pabrik beton, Gubernur, Bupati dan rombongan mendatangi SMK Negeri 1 Sumbawa guna membuka seminar Nasional PAI yang bertema “Penguatan peran profesionaldan sosial GPAI dalam mendukung program NTB Gemilang”. Dalam kesempatan tersebut Gubernur bersilaturrahim sekaligus memberikan arahan kepada guru-guru SMK di Sumbawa. (ind/arn)
SUARA NTB Senin, 5 November 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Dompu Kurang Angkatan Kerja Terampil Dompu (Suara NTB) Peluang kesempatan kerja di Dompu semakin terbuka lebar. Selain dari dua perusahaan besar seperti PT. STM dan PT SMS, banyak industri kreatif yang sudah bermunculan. Sayangnya, kesempatan ini seolah tidak bersambut karena minimnya angkatan kerja lokal yang berkompeten atau terampil. Persoalannya, bukan saja pada tidak ada jaminan masa depan yang ditawarkan, tetapi keterampilan angkatan kerja untuk menjemput peluang ini masih sangat kurang. “Di PT. STM dan SMS saja masih kekurangan kita, kebayakan diisi orang luar daerah karena memang skilnya itu kita tidak punya,” kata Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnkertrans Dompu, M. Nursalam. Peluang kerja selain dari perusahaan besar dan industri kreatif juga sektor lain dinilai cukup potensial jika mau dimunculkan, salah satunya budidaya perikanan. Sebagaimana diketahui, kebutuhan ikan di wilayah ini banyak yang didatangkan dari luar daerah. Pun potensi lain seperti kopi, madu, hasil pertanian jagung, rumput laut dan rempah-rempah juga cukup potensial. Jika potensi ini diimbangi keterampilan yang memadai, M. Nursalam meyakini tenaga kerja asal Dompu yang terpaksa keluar negeri akan bisa ditekan, terutama mereka yang berangkat non prosedural atau illegal. “Idustri rumah tangga peluangnya juga bagus, termasuk perikanan sekarang kan pasarnya terbuka lebar,” ungkapnya. Melihat peluang dan potensi yang bisa dikembangkan ini cukuplah besar maka tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan angkatan kerja yang terampil, sesuai amanat Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia. Dengan dasar itu, lanjut dia, pemerintah diharuskan membangun BLK atau minimal LLK untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai. “Bupati harusnya merespon persoalan ini untuk menyiapkan pelatihan di BLK atau minimal LLK,” ujarnya. Disinggung kelanjutan rencana pembangunan BLK dari pemerintah pusat, M. Nursalam mengaku belum ada kejelasan, terlebih prosesnya cukup panjang serta menutut adanya komunikasi intens ditingkat pimpinan daerah dan anggota legislativ. “Kalau memang tidak bisa ya kita upayakan BLK Mandiri saja untuk menjemput peluang yang,” pungkasnya. (jun)
Bupati Dompu Mutasi Pejabat, Pelantikan Menyusul Dompu (Suara NTB) Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu lowong pasca ditinggal pensiun pejabatnya. Penunjukan pelaksana tugas (Plt) pejabat di dua instansi ini langsung diikuti dengan proses mutasi pejabat struktural di lingkup Pemda Dompu. Mutasi ini tidak diikuti dengan pengambilan sumpah janji para pejabatnya. Kepala BPMPD Kabu(Suara NTB/ula) paten Dompu, Ir Ruslan keRuslan pada Suara NTB, Sabtu (3/ 11) kemarin mengakui ada mutasi pejabat di lingkup pemda Dompu. Proses mutasi ini baru dalam bentuk SK penunjukan pejabat sesuai jabatan baru dan belum diikuti dengan proses pengambilan sumpah janji. Ketentuan ini dimungkinkan sesuai ketentuan mutasi pejabat structural yang baru dan maksimal 30 hari setelah SK dikeluarkan. “Mutasi bisa dilakukan 30 hari sebelum pelantikan dilakukan,” kata Ruslan. Beberapa pejabat yang terkena mutasi diantaranya Drs H Rifaid, M.Pd sekretaris Dinas Dikpora menjadi Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan langsung ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas tersebut. Sekretaris Dinas Dikpora praktis lowong pasca ditinggal H Rifaid. Sementara Plt Sekwan, Agus Salim, S.Sos yang juga Kepala Sat Pol PP Dompu. Pejabat lain yang terkena mutasi yaitu Drs H Gaziamansyuri, M.Ap menjadi Kabag Ortal Setda Dompu. Maujud, S.Sos yang sebelumnya menjadi Kabag Ortal dimutasi menjadi Kabag Kerjasama antar daerah. Diakui Ruslan, tidak semua pejabat yang lowong diisi dalam proses mutasi ini. Karena proses mutasi ini akan dilakukan secara bertahap. Proses pelantikan pada pejabat ini akan dilakukan setelah proses penerimaan CPNS tahun 2018 dilangsungkan. “Nanti setelah (tes CPNS) ini baru dilakukan pelantikan (di jabatan baru),” ungkapnya. Untuk pejabat tinggi pratama yang akan lowong karena ditinggal pensiun pejabatnya tahun 2018 di Dompu, dikatakan Ruslan yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kepala Dinas Koperasi UKM, Sekwan, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Untuk Drs Burhanuddin (kepala Dinas Ketahanan Pangan) akan memasuki masa pensiun mulai 1 Januari 2019. Sementara, Drs. H. Chaerunnasa (Sekwan) dan Drs. H. A. Gani (Kepala Dinas Koperasi UKM) masa pensiunnya 1 November 2018, serta Ir. H. Husni Thamrin, M.Si (kepala Dinas Pertanian) masa pensiunnya 1 September 2018. (ula)
Kuota Insentif Guru Non PNS Madrasah di Dompu Turun Dompu (Suara NTB) Kuota insentif guru non PNS di bawah Kementerian Agama (Kemenag) mengalami penurunan, dari 800 orang di 2017 lalu kini berkurang menjadi 723 orang. Rendahnya alokasi anggaran dari Dirjen Pendidikan Islam dianggap pemicunya. Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Dompu, Drs. M. Iksan mengatakan, meski pengurangan kuota ini (Suara NTB/jun) tidak terlalu besar namun diraM. Iksan sa berpengaruh dan rentan menimbulkan gejolak. Pasalnya, akan ada puluhan berkas guru yang terpental meski sebelumnya layak dan pernah mendapat tunjangan. “Jika dibanding sebelumnya memang kuota kita sekarang berkurang,” kata dia menjawab Suara NTB di ruang kerjanya. Secara umum, lanjutnya, tidak ada perbedaan yang signifikan terkait syarat pengusulan guru yang akan mendapat tunjangan tersebut, seperti misalnya bertugas minimal dua tahun untuk bisa memperoleh NPK dan terdaftar dalam sistim online Kemenag. Jika dua hal ini terpenuhi maka sekolah harus mengusulkannya untuk mendapat tunjagan insentif yang besarnya Rp250 ribu/bulan. Soal diterima dan tidaknya usulan tersebut tergantung hasil verifikasi ulang pihaknya terhadap beberapa persyaratan di atas. Pun dalam penentuan kuota penerima ditiap sekolah akan disesuaikan dengan rasio jumlah siswa dengan tenaga pengajarnya. “Alokasinya kita berikan secara proporsional juga, jadi kita bandingkan rasio siswa dengan gurunya. Idealnya itu 15 siswa berbading satu guru,” ujarnya. Mengingat kuota per sekolah belum ditentukan ia menyarankan agar 1.224 guru non PNS dibawah naungan kementerian agama yang dinilai layak atau pernah mendapat tunjangan sebelumnya mendapat tunjangan segera diusulkan, soal diterima atau tidak tetap mengacu pada hasil verifikasi. Namun demikian, lanjut M. Iksan, sejauh ini belum ada kejelasan soal pembayarannya apakah dilakukan pemerintah daerah atau provinsi. “Sekarang belum jelas pembayaran ini dibayar kabupaten/kota atau provinsi,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/dok)
MENINJAU - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri berpose dengan siswa dan guru saat meninjau SD filial di Soro Peto di Desa Karampi Kecamatan Langgudu, awal Desember 2017 lalu.
Dijanjikan Dibangun 2018, SDN Filial Masih Seperti Gubuk Bima (Suara NTB) Masih ingat SDN Inpres Karampi yang berada di Dusun Soro Bali Desa Karampi Kecamatan Langgudu? Sekolah filial Soro Peto yang beratapkan anyaman daun kelapa serta dinding bambu itu hingga kini belum juga dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Padahal, pembangunan sekolah yang seperti gubuk tersebut dijanjikan oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri akan dibangun pada anggaran tahun 2018 ini. Hal itu dikatakan Bupati ketika meninjau sekolah ini awal Desember 2017 lalu. Bupati saat itu juga menyampaikan akan memprioritaskan membangun sekolah tersebut. Rencananya, membangun
satu hingga dua lokal pada tahap awal sesuai dengan jumlah siswa yang ada hanya 36 orang. Saat meninjau sekolah yang minim fasilitas seperti buku dan aliran listrik tersebut, Bupati yang akrab disapa Umi Dinda juga menyerahkan bantuan peralatan sekolah, seperti tas, buku dan alat tulis kepada siswa. Namun setahun berjalan, rupanya hingga saat ini belum juga
dibangun. Padahal tahun 2018 hanya tinggal beberapa bulan lagi. Bahkan, kondisinya saat ini persis sama dengan tahun lalu. Tidak ada perubahan. Kepala Sekolah Induk SDN Inpres Karampi, Anwar Zakariah S.Pd.I mengakui hingga saat ini kondisi sekolah tersebut belum ada perubahan. Bahkan sejak pertama kali berdiri tahun 2014 silam. “Kita hanya perbaiki sekadarnya saja. Sesuai dengan
Belasan Pemanah Misterius Diringkus Dompu (Suara NTB) Sebanyak 16 orang pemanah misterius M. Afan Saputra (korban) di simpang tiga Kodim akhirnya diringkus polisi, Sabtu (3/11) Pukul 22.20 Wita. Mereka Ma (15) Fr (16) Ah (18) Hr (17) KM (13) MY (18) Ms (16) Dr (17) FR (17) Am (18) Mf (13) Mh (14) Ir (13) Rm (16) Fr (14) dan Ys. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu, Sabri, SH, dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (4/11) kemarin menjelaskan, penangkapan ini buah pengembangan informasi dari beberapa orang saksi kejadian, temasuk pendalaman hingga ke tempat biasa kalangan muda nongkrong saat malam hari. Berbekal informasi yang dikumpulkan, di salah satu bengkel Kelurahan Bali I didapati pengakuan bahwa busur panah yang mengenai korban merupakan milik salah seorang tersangka. “Sesaat setelah melakukan tindak kriminalnya salah seorang tersangka datang ke bengkel untuk meceritakan bahwa dia baru saja selesai memanah orang di cabang Kodim. Kemudian ia menyimpan barang bukti lalu pergi,” ungkapnya. Berbekal pengakuan itu, polisi langsung menindaklanjutinya dengan menangkap pelaku utama, hingga terungkap belasan pelajar lain ikut dalam tindak kriminal tersebut. Satu persatu dari mereka kemudian ditangkap dan digiring ke mapolres untuk proses lebih lanjut. Sejauh pemeriksaan yang sudah dilakukan penyidik, lanjut Sabri, belum diketahui pasti apa motif di balik pemanahan misterius ini. Namun, kuat dugaan dipicu aksi balas dendam. “Motifnya belum kita ketahui karena masih dalam proses pemeriksaan penyelidik reskrim,” jelasnya. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan selain lima unit kendaraan yang di-
(Suara NTB/jun)
SAJAM - Barang bukti sajam yang dipakai belasan pelaku pemanahan diamankan polisi, Minggu (4/11). pakai untuk melancarkan aksinya, terdapat delapan busur anak panah, satu buah ketapel, tiga bilah parang dan satu buah kapak. Dengan barang bukti dan tindak pidana yang telah membuat korban menderita luka serius itu mereka dituntut mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum. “Pelaku bersama barang bukti sudah diamankan untuk kita proses sebagaimana hukum yang berlaku,” pungkasnya. (jun)
Mengabdi 15 Tahun, Honorer Kebersihan Dipecat Sepihak Kota Bima (Suara NTB) – Seorang honorer kebersihan yang sudah mengabdi sejak tahun 2003 lalu, dipecat sepihak dan tanpa alasan yang jelas oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, Ir. H. Fahkrunraji ME, belum lama ini. “Saya dipecat karena dianggap malas oleh Kepala Dinas,” kata Honorer Kebersihan, Abdul Mutalib kepada Suara NTB, Sabtu (3/11). Kebijakan pemecatan tersebut dinilai sangat mendzoliminya. Padahal, selama ini Mutalib mengaku tetap bekerja sebagai petugas kebersihan setiap hari. Bahkan mulai menyapu sepanjang jalanan Kota Bima bersama pegawai lain sejak pukul 03.00 dinihari. “Ini sangat tidak adil bagi saya,” katanya. Ia menjelaskan, pemecatan tersebut berawal dari pemanggilan oleh Kepala Dinas. Panggilan tersebut menurutnya untuk mengklarifikasi alasannya tidak masuk kantor. Hanya saja, saat panggilan itu, ia tidak berhasil bertemu Kepala Dinas. “Saya menghadap ke ruan-
gan Kadis dan stafnya memintanya untuk menunggu. Namun setelah itu pertemuan tidak jadi dengan alasan Kadis ada agenda lain,” katanya. Namun setelah itu atau tepatnya pada tanggal 18 Oktober kemarin lanjutnya, dirinya menerima sebuah surat yang di dalamnya berisi pemecatan. Pemecatan itu dasarnya karena tidak menghadiri surat pemanggilan. “Ini yang membuat saya bingung. Padahal saya sudah mengikuti prosedur sebelumnya,” katanya. Menurutnya, selain dirinya, ternyata ada juga tiga orang rekannya yang nasibnya serupa. Padahal mereka sudah lama mengabdi mulai sejak tahun 2003. Bahkan mendapat Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) oleh Alhamarhum Walikota Bima, Nur Latif tahun 2005. “Selain saya, ada juga tiga orang teman. Kami juga sudah termasuk honorer ketegori dua (K2), dengan menerima upah Rp650 ribu perbulan. Tapi terkadang diberikan
Rp500 ribu,” katanya. Menurutnya sejak menerima surat pemecatan tersebut, Mutalib mengaku tidak masuk kantor. Untuk sementara hanya bisa duduk diam dirumah karena tugas yang dijalaninya selama bertahun-tahun sudah digantikan oleh orang lain. “Hanya di rumah saja karena sudah ada penggantinya. Saat menerima surat pemecatan tidak ada insentif yang diberikan,” katanya. Mutalib menambahkan persoalan itu akan dilaporkan kepada Walikota Bima serta akan mengklarifikasi juga kepada Kepala DLH. Dengan harapan agar bisa meninjau kembali surat pemecatan itu. “Dalam waktu dekat saya akan mengadu ke Walikota dan meminta klarifikasi Kepala Dinas,” katanya. Sementara, Kepala DLH Kota Bima, Ir. H. Fahkrunraji, ME enggan mengomentari perihal tersebut. Bahkan saat ditanyakan tentang hal itu, Ia bungkam dan memilih untuk melempar senyum ketika dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (4/11). (uki)
keuangan sekolah,” katanya. Ia mengaku sejak berdirinya sekolah tersebut belum pernah tersentuh bantuan. Baik bantuan anggaran dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Meskipun sudah seringkali mengajukan proposal bantuan untuk pembangunan sekolah. “Sudah kita ajukan proposalnya dari dulu. bahkan Wakil Bupati dan Ibu Bupati juga sempat meninjau sekolah ini tahun 2017 lalu,” katanya. Dia mengatakan di SD tersebut hingga saat ini memiliki tiga loka ruangan. Dua loka dipergunakan untuk Ruang Kelas Belajar (RKB) yang masing-masing mempunyai enam
dan empat bangku. Serta dan satu loka untuk ruang guru. “SD ini berdiri sejak awal tahun 2014 silam. Awalnya berada dipinggir Soro Nanga Ncake. Hanya saja dipindahkan ke So Bali tahun 2015 lalu,” katanya. Pemindahan tersebut lanjutnya karena letak sekolah yang jauh dari perkampungan. Sehingga wali murid serta para guru sukarela yang mengabdi dan mengajar berinisiatif memindahkannya di dekat kampung. “Karena jaraknya juga yang sangat jauh dari sekolah induk sekitar 5 kilometer, makanya dialihkan. Kita berharap semoga kedepan ada bantuan yang turun,” harapnya. (uki)
Hari Pertama Tes CPNS, Hanya Lima Peserta Penuhi Standar Dompu (Suara NTB) Pelaksanaan tes kompetensi dasar (TKD) CPNS hari pertama di Kabupaten Dompu berlangsung sukses. Namun tingginya passing grade (standar nilai) yang ditetapkan melalui peraturan Menpan No 37 tahun 2018, hanya lima peserta yang memenuhi standar di hari pertama tes. Hari pertama pelaksanaan tes dipusatkan di SMKN 1 Dompu, Sabtu (3/ 11) kemarin dengan lima sesi dan setiap sesi sebanyak 100 orang peserta. Dari 500 peserta di hari pertama, delapan orang tidak hadir mengikuti tes. Pelaksanaan tes ini pun berlangsung ketat. Hasil jawaban soal peserta tes dalam ruangan CAT bisa langsung terpantau di layar yang disiapkan panitia depan SMKN 1 Dompu. Nilai akhir jawaban peserta tes juga dicetak panitia dan ditempel pada papan pengumuman. Formasi CPNS untuk Pemerintah Kabupaten Dompu yaitu guru eks honorer K2 dan formasi umum. Sesuai peraturan Menpan RB No 37 tahun 2018, nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS tahun 2018, formasi umum 143 tes karakteristik pribadi (TKP), 80 tes intelegensia umum (TIU), dan 75 tes wawasan kebangsaan (TWK). Untuk formasi guru eks honorer K2 menggunakan nilai kumulatif minimal 260 dengan nilai TIU paling sedikit 60. Berdasarkan standar ini, hanya Nurhidayanti dan Sridodi yang memenuhi standar nilai dari 16 orang peserta eks guru honorer K2 dari 42 formasi yang diminta. Nurhidayanti memperoleh 85 (TWK), 65 (TIU), dan 135 (TKP), dan Sridodi memperoleh 85 (TWK), 65 (TIU), 122 (TKP). Untuk formasi umum Nuratul Awaliah memperoleh 105 (TWK), 90 (TIU), 149 (TKP) dan Muhammad Fami memperoleh 100 (TWK), 95 (TIU), 143 (TKP). Keduanya berasal
dari formasi guru basaha Inggris dari 3 formasi yang diminta. Sementara, Yayang Mega Bulan Sabit dari formasi guru Agama Islam memperoleh nilai 85 (TWK), 90 (TIU), 143 (TKP). Kepala BKDPSDM Kabupaten Dompu, Ir Ruslan kepada Suara NTB mengungkapkan, tidak ada ruang bagi siapapun untuk bermain curang dalam proses seleksi CPNS tahun 2018. Semuanya berlangsung transparan dan bisa dilihat hasil nilainya. “Panselnas tetap mengontrol kerja kita. Setiap malam hasil kerja peserta pada hari itu kita kirim ke panselnas selain secara on line mereka bisa pantau,” ungkap Ruslan. Diakui Ruslan, berdasarkan Permenpan 37 tahun 2018 tentang standar nilai bagi CPNS tahun 2018 pada pelaksanaan tes hari pertama hanya beberapa peserta yang memenuhi. Namun pihaknya belum bisa menyebut langsung lulus, karena itu menjadi kewenangan Panselnas. “Yang menentukan seseorang itu lulus itu panselnas berdasarkan nilai tesnya,” katanya. Pada sesi pertama pelaksanaan tes Sabtu (3/11), kata Ruslan, pihaknya dikagetkan dengan kasus kerusakan 100 tetikus komputer. Padahal sebagian besar tetikus tersebut pengadaan baru oleh panitia menjelang pelaksanaan tes. “Setelah diperiksa, ternyata karena peserta tegang saat pegang mouse,” ungkapnya. Ia pun mengingatkan seperti yang diingatkan Bupati kepada peserta tes, bahwa tidak ada titipan pejabat untuk peserta tes CPNS. Yang menentukan peserta lolos atau tidak, dari hasil kerjanya. Ketika nilainya memenuhi standar nilai yang ditetapkan, maka bisa dinyatakan bisa mengikuti tahapan tes berikutnya. “Jadi kuncinya itu, belajar dan fokus dalam menyelesaikan soal,” katanya. (ula)
POLHUKAM
SUARA NTB Senin, 5 November 2018
Halaman 8
Pulihkan Kerugian Negara
Jaksa Didesak Sita Aset Koruptor Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB dan jajaran dinilai punya tanggungjawab untuk memulihkan kerugian yang mengendap di terpidana korupsi. Langkah pelacakan hingga penyitaan bisa ditempuh untuk upaya aset rising, atau pemulihan kerugian melalui lelang aset untuk menutupi kerugian negara. (Suara NTB/ist_penrem)
MARATHON - Ribuan peserta TNI International Marathon 2018 di KEK Mandalika saat ke luar dari garis start Minggu (4/11).
Sukses di NTB
”TNI International Marathon” akan Masuk Kalender Event HUT TNI Praya (Suara NTB) Event “TNI International Marathon 2018” yang diselenggarakan TNI di Kawasan Ekononi Khusus (KEK) Mandalika Pantai Kuta Kabupaten Lombok Tengah berlangsung meriah Minggu (4/11). Kesuksesan kegiatan itu akan jadi tolak ukur memasukkan event sama pada kalender HUT TNI. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., kepada wartawan mengatakan, kegiatan lomba lari marathon dipastikan akan kita jadikan sebagai event tahunan dalam rangka memperingati HUT TNI. Menurutnya, kegiatan yang digeber di KEK Mandalika itu berjalan sesuai rencana dan disambut antusiasme ribuan peserta meski masih dalam suasana duka akibat gempa. Ia memuji kerja panitia dan dukungan masyarakat NTB sehingga peserta dari 22 negara ambil bagian. Melihat tingginya antusiasme itu, sehingga pihaknya memastikan akan menjadwalkan pada peringatan HUT TNI tahun berikutnya. Ditambahkan, penentuan KEK dibahas dan diputuskan pihak panitia jauh sebelum terjadinya musibah gempa bumi. Bahkan jadwal pelaksanaannya sempat tertunda sekitar sebulan, karena masyarakat NTB sedang dalam kondisi berduka. “Sehingga rencana awal tanggal 23 September, akhirnya kita ubah dan baru bisa kita dilaksanakan saat ini. Hal ini sempat kami bahas ketika bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Australia di Hawaii,” jelas Marsekal Hadi Tjahjanto. Ribuan pelari dari dalam dan luar negeri mengapresiasi keramah-tamahan masyarakat hingga suksesnya penyelenggaraan event ini. “Jadi, meski masih dalam suasana berduka, namun masyarakat Lombok siap menerima kunjungan para wisatawan, bahkan mampu menggelar event berskala internasional tersebut,” kata Panglima TNI. Penentuan lokasi ajang lari marathon selanjutnya akan dikombinasikan dengan potensi objek wisata yang ada di seluruh wilayah Indonesia. “Untuk lokasi penyelenggaraan tahun depan, nanti kita akan lihat dan bahas bersama. Kalo lokasinya bagus, bisa saja diselenggarakan di Komodo atau Raja Ampat atau daerah destinasi wisata lainnya untuk turut mempromosikan potensi pariwisata di Indonesia,” sebut PanglimaTNI. (ars/*)
Pedomani Netralitas Polri dalam Pemilu 2019 Mataram (Suara NTB) Polri wajib netral dalam setiap gelaran pesta demokrasi. Beberapa pedomannya diatur baik melalui Undangundang, Peraturan Pemerintah, Ketetapan MPR, sampai Peraturan Kapolri. Ada larangan yang perlu dipatuhi. “Masyarakat dapat membantu mengontrol dan mengawasi,” ucap Kasubbaghumas Polres Mataram, Ipda Wiwin Widarti, akhir pekan lalu. Rangkaian Pemilu 2019 Pileg dan Pilpres sudah memasuki masa kampanye. Polri dilarang (Suara NTB/dok) menerima, meminta, atau Wiwin Widarti ikut mendistribusikan sumbangan, atau bantuan dari Caleg atau tim sukses Capres. Sejurus dengan larangan ikut serta memasang atau menyuruh orang lain memasang atribut yang bertuliskan atau bergambar Caleg atau Capres. Wiwin menyebutkan, Polri dilarang mempromosikan, menanggapi, dan menyebarluaskan gambar foto Caleg atau Capres baik melalui media massa, media daring, dan media sosial. “Foto bersama dengan Caleg juga dilarang,” tegasnya. Itu baru yang dapat dilihat dengan kasat mata. Larangan juga berlaku dalam pemberian dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun. Seperti menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan atau tindakan yang mendapat menguntungkan atau merugikan salah satu parpol atau Caleg pada kegiatan Pemilu. Termasuk juga, sambung dia, memberikan fasilitas dinas atau pribadi untuk kepentingan Caleg atau Parpol berkampanye. Apalagi ikut-ikutan kampanye hitam memojokkan calon tertentu. “Pada masa pemungutan suara nanti, Polri dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait hasil penghitungan suara,” kata Wiwin. (why)
Kewenangan ini tertuang dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dijelaskan dalam ketentuan itu, bahwa kewenangan Jaksa untuk menagih kerugian keuangan negara dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. “Jadi, Jaksa harus melaksanakan kewenangan eksekusi tersebut dengan menyita dan melelang. Jika tidak cukup aset tersebut untuk mengganti setelah di lelang, ya baru subsider (hukuman badan) berlaku diterapkan,” kata peneliti hukum Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmat-
ullah, SH.,MH kepada Suara NTB, Minggu (4/11). Kewenangan itu sudah jelas menjadi beban tugas kejaksaan untuk pemulihan kerugian negara yang sudah menumpuk hingga Rp 68 miliar. Tidak ada lagi penafsiran lain dari aturan dimaksud. “Kecuali, kalau misalnya salah satu para pihak melakukan upaya hukum, bisa jadi masih belum dapat dieksekusi,” jelasnya. Harapan dia, Jaksa tidak berkompromi dalam menegakkan aturan tersebut. Ini demi tegaknya semangat pemberantasan korupsi yang salah satu substansinya adalah pemulihan kerugian negara. Sehingga, hasil pemulihan kerugian keuangan negara tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan lain. Secara teknis tugas dan ke-
negara daripada menjalani subsider sebagai hukuman tambahan apabila tidak ingin selesaikan pembayaran kerugian dimaksud. Data dari seluruh Kejaksaan se NTB yang merupakan akumulasi dari kerugian tersebut. Data dari Kejari Mataram, total kerugian negara 9,1 miliar, diselesaikan 652 juta dan sisa Rp8,5 miliar. Kejari Lombok Tengah, total uang pengganti Rp42,193 miliar, diselesaikan Rp193 juta, tersisa Rp42 miliar. Sementara Kejari Lombok Timur, total kerugian Rp3,332 miliar, diselesaikan Rp1,594 miliar dan tersisa Rp1,738 miliar. Kejari Sumbawa, uang pengganti Rp5,009 miliar, diselesaikan Rp427 juta dan tersisa Rp4,581 miliar. Kejari Dompu, total kerugian mencapai Rp5,306 miliar dan diselesaikan Rp57 juta dan tersisa cukup besar Rp5,2 miliar. Sedangkan Kejari Bima terakumulasi kerugian Rp6,967 miliar, terbayar Rp130 juta dan tersisa Rp6,837 miliar. (ars) (Suara NTB/why)
RAZIA - Pengendara ojek online terjaring razia Operasi Zebra Gatarin 2018 di depan Mapolres Mataram.
Operasi Zebra Gatarin 2018
Titikberatkan Razia Daerah Rawan Kecelakaan Mataram (Suara NTB) Polda NTB mengevaluasi pelaksanaan Operasi Zebra Gatarin 2018. Untuk pekan pertama, sejumlah atensi tertuju pada pendidikan ketertiban lalu lintas. Pelanggar diberi sanksi teguran. Namun dicatat apabila melakukan pelanggaran kedua kalinya bakal diberi sanksi tilang. Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana menjelaskan, operasi di fase awal dititikberatkan pada peneguran dan imbauan. “Tujuannya kan masyarakat paham tata tertib lalu lintas berdasarkan pelanggarannya. Pengaruhnya nanti ke menurunnya angka kecelakaan lalu lintas,” paparnya, kemarin. Pihaknya menganalisa, penertiban kendaraan perlu diarahkan di persimpangan jalan, jalur rawan pelanggaran, rawan kecelakaan, serta di jalur by-pass bandara Zainuddin Abdul Majid. Untuk atensi poin terakhir, masih ada ditemukan kendaraan roda dua yang menggunakan jalur kendaraan roda empat. Padahal masing-masing jenis kendaraan itu sudah disediakan jalur khusus. Sebab ruas jalan by-pass dilalui dengan kecepatan di atas rata-
rata. Tidak tertibnya pengguna jalan berpotensi mengakibatkan kecelakaan fatal. Secara umum, kata Suartana, operasi berjalan lancar merujuk pada nihilnya kecelakaan di hari pertama operasi. Namun, pihaknya mencatat kendaraan roda dua menempati urutan pertama pelanggaran lalu lintas. Urutan jenis pelanggarannya, pengendara tidak memakai helm, surat kendaraan tidak lengkap, kelengkapan keselamatan kendaraan seperti spion dan lampu sein, pelanggaran rambu lalu lintas, dan melawan arus. Sementa-
Pendaftaran Calon Anggota KPU Dibuka Mataram (Suara NTB) Pendaftaran seleksi calon anggota KPU Provinsi dan kabupaten/kota se-NTB, mulai dibuka Senin (hari ini) tanggal 5 sampai 11 November. Tim Seleksi (Timsel) telah mengumumkan secara terbuka undangan kepada masyarakat NTB yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU periode 2018-2023. Ketua Timsel calon anggota KPU tingkat Provinsi NTB, Prof. Gatot Dwi Hendro Wibowo, yang dikonfirmasi Suara NTB, menyampaikan bahwa seleksi akan berlangsung dalam kurun waktu dua bulan, sejak dari pengumuman pendaftaran sampai pada tahap pelantikan. Proses seleksi akan berlangsung dalam dua tahapan, yakni tahapan pertama di Timsel dan tahap akhir di KPU RI. Tahapan seleksi di Timsel ditargetkan untuk menjaring calon anggota KPU NTB sampai 10 besar, kemudian disampaikan ke KPU RI untuk diputuskan lima orang anggota KPU definitif. Proses seleksi di Timsel akan menjalani lima tahapan. “Pertama tahapan kelengkapan administrasi, kemudian tes tulis (CAT), itu langsung diketahui hasilnya lulus atau tidaknya. Kemudian tes psikologi, tes kesehatan jasmanis dan rohani,
wenangan itu sebenarnya ada di Intelijen dan ditindaklanjuti Pidsus, tidak saja di Kejati NTB tapi menurutnya juga berlaku untuk seluruh Kejari. Ia mengapresiasi yang ditempuh Kejari Lombok Tengah yang menurunkan intelijen melacak harta terpidana kasus BIL, I Nyoman Suwarjana yang merugikan negara hingga Rp39 miliar. “Jadi, Intelejen di Kejati dan Kejari seharusnya sudah memulai melakukan penelusuran terhadap aset-aset terpidana korupsi,” jelasnya. Upaya ini dilihatnya efektif sebagai langkah represif kepada terpidana korupsi yang sudah incraht. Karena sulit jika menunggu sikap kooperatif terpidana untuk mengembalikan kerugian negara. Bisa jadi salah satu faktor akibat ter-
sandung kasus hukum menyulitkan keuangan terpidana. Mereka yang pasrah biasanya menggantinya dengan hukuman badan. Dalam hal ini, Jaksa disarankannya tidak pasif. “Kejati dan Kejari tidak terjebak pada subsidair untuk mengganti kerugian keuangan negara terpidana tersebut,” sarannya. Catatan Pidsus Kejati NTB, angka cukup fantastis tunggakan kerugian negara yang masih mengendap pada terpidana korupsi. Nilainya mencapai Rp68.901.539.060 per Oktober 2018. Ini merupakan akumulasi uang pengganti yang totalnya mencapai Rp71.962.253.284. Dari jumlah tersebut, sudah terbayar mencapai Rp3.060.714.224 per Oktober 2019. Total penyelesaian Rp3 miliar lebih itu merupakan pembayaran dari para terpidana yang sudah melalui proses eksekusi. Pidsus memastikan selain uang pengganti dibayarkansetelahputusaninkrah, juga sudah final menjalani putusan. Ada terdakwa yang memilih membayar pengganti kerugian
dan terakhir wawancara,” ujar Gotot, Minggu (3/11). Lanjut disampaikan guru besar fakultas hukum Universitas Mataram ini, pihaknya akan menseleksi calon komisoner yang memenuhi syarat sesuai pedoman dan arahan dari KPU RI, yakni sosok komisioner yang memiliki integritas dan kapasitas. “Syarat pertama itu bernitegritas, jujur, amanah, dan disiplin, itu syarat mutlak anggota KPU. Kedua, dia memang tidak gampang putus asa, memiliki daya tahan dalam menghadapi tekanan baik dari dalam maupun dari luar,” jelasnya. Bebas dari Intervensi Dalam proses seleksi calon anggota KPU ini, juga beredar isu di tengah masyarakat, bahwa komposisi keanggotaan KPU telah dikavling lebih dulu, untuk jatah sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (ormas). Hal ini kemudian memunculkan perasaan pesimis bagi sejumlah kalangan yang ingin ikut mendatar, namun tak berbekal surat rekomendasi dari salah satu ormas. Menanggapi hal itu, menurut Gatot, sah-sah saja jika ada pihak-pihak yang memberikan rekomendansi kepada sesorang yang akan ikut seleksi. Namun demikian, ditegaskan rekomendasi tersebut tak bersifat
mengikat untuk mempengaruhi hasil kerja Timsel. “Rekomendasi itu saya kira biasa saja, boleh saja dia usulkan siapapun. Karena memang anggota KPU ini direkrut dari berbagai unsur, seperti unsur organisasi massa, tokoh masyarakat, dan akademisi,” katanya. “Sama halnya dengan proses untuk menjadi timsel, memang direkrut dari berbagai unsur-unsur, itulah yang menjadi timsel sekarang ini yang sudah dipilih KPU. Tetapi selain pertimbangan itu, tentu juga yang paling penting adalah pertimbangan, etik, moral dan kemampuan secara teknis serta pengalaman,” sambungnya. Demikian juga dengan seleksi anggota KPU, meskipun berbagai kelompok masyarakat memberikan rekomendasinya kepada seseorang. Tetapi Timsel dalam melakukan seleksi tetap berpegang teguh pada aturan main yang sudah ditetapkan, yakitu mencari calon anggota KPU yang memenuhi kreteria. “Acuan utamanya tetap berpegangan pada aturan main dan itu sudah jelas. Adapun kemungkinan Timsel itu ada sedikit punya kewenangan subjektif pada tahap wawancara, akan tetapi subjektifnya itupun ada rambu-rambunya, bagaimana kita melihat kualitas calon,” pungkasnya. (ndi)
ra kendaraan roda empat cenderung banyak melanggar kelengkapan surat, muatan me-
lebihi kapasitas, dan tidak dipakainya sabuk pengaman baik pengemudi maupun penump-
ang. Kemudian pelanggar lalu lintas didominasi usia produktif bahkan usia sekolah. (why)
SUARA NTB
Senin, 5 November 2018
Karateka NTB Rebut 11 Emas di Malang Mataram (Suara NTB) Keikutsertaan atlet karate NTB di kejuaraan terbuka karate di Malang membuahkan hasil manis. Kontingen NTB yang diperkuat 150 atlet berhasil merebut 11 medali emas. Demikian informasi dari Sekretaris Pengprov Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) NTB, Ahwan kepada Suara NTB via ponselnya, Minggu (4/11). “Atlet karate NTB berhasil meraih 11 emas di kejuaraan karate terbuka di Malang,” ucapnya. Selain meraih 11 medali emas, para karateka NTB juga berhasil membawa pulang 12 medali perak dan 34 medali perunggu. Medalimedali tersebut dipersembahkan oleh atlet karate yang dibina dari beberapa dojo dan
perguruan karate NTB. Capaian medali sebanyak itu benar-benar menjadi kebanggaan FORKI NTB, di mana hasil kejuaraan itu menunjukkan bahwa pembinanaan olahraga karate di NTB terus menunjukkan hasil positif. Diharapkan kedepannya atlet-atlet karate NTB dapat mencatatkan prestasi di level internasional, seperti yang sudah dicatat oleh dua atlet NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda dan Faqih Karomi di beberapa event internasional. Sebagaimana diketahui bahasa Ahmad Zigi adalah atlet kebanggaan NTB telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di beberapa event internasional. Terakhir Zigi meraih medali perunggu di Asian Games 2018, medali
perak di SEA Games 2017 dan medali emas di kejuaraan dunia junior tahun 2015. Demikian halnya atlet karate NTB asal Kota Mataram, Faqih Karomi atlet peraih medali emas di kejuaraan internasional karate Kapolri Cup tahun 2018. Selain itu
Faqih juga pernah meraih medali emas di kejuaraan dunia karate junior tahun 2015. Harapannya atlet-atlet yang baru saja sukses mengukir prestasi di “Malang Open” juga bisa meneruskan prestasi di ajang yang lebih tinggi lagi. (fan)
(Suara NTB/ist)
JUARA - Atlet karate NTB menerima medali emas usai meraih juara di Kejuaraan Karate Terbuka “Malang Open” di Malang, 2-3 November 2018.
Halaman 9
Atlet Taekwondo NTB Rebut Empat Medali Mataram (Suara NTB) Atlet taekwondo NTB berhasil mendulang empat medali di Kejurnas Taekwondo AntarPPLP yang berlangsung di GOR 17 Desember Turide Mataram, 2-4 November 2018. Empat medali yang diraih atlet NTB, yakni dua perak dan dua perunggu. Pelatih taekwondo PPLP NTB, Lalu Dedi Rahman yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu (5/11) mengatakan, dua medali perak NTB diraih oleh Lalu Indrawan di kelas 63 kilogram putra, kemudian Devina Yusviantara meraih medali perak di kelas 68 putri. Sementara itu medali perunggu diraih oleh Rizki Aby kelas 48 Kg putra dan Naofal Fayyat kelas 68 putra. “Atlet NTB berhasil meriah dua medali perak dan dua medali perunggu,” ucapnya. Di tempat terpisah, Ketua Umum Pengprov TI NTB, Lalu Wirahman mengatakan, PPLP NTB menurunkan sebanyak lima atlet di event yang melibatkan 349 atlet itu. Dari lima atlet itu atlet NTB
(Suara NTB/fan)
PERAIH MEDALI - Pelatih Taekwondo PPLP NTB, Lalu Dedi Rahman berpose dengan atlet PPLP NTB peraih medali di Kejurnas AntarPPLP/PPLPD dan SKO di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (4/11). yang ambil bagian, mereka berhasil mendulang dua perak dan dua perunggu. Dikatakan Wirahman, Raihan dua medali perak dan dua medali perunggu itu menunjukkan prestasi atlet NTB telah mengalami peningkatkan. Pasalnya untuk pertama kalinya, atlet PPLP NTB dapat mendulang dua perak dan dua perunggu di event nasional tingkat pelajar. Sebelumya atlet NTB hanya mampu meraih satu perak dan satu perunggu di kejurnas antarPPLP tahun lalu. Hasil manis yang diraih oleh atlet pelajar NTB itu semakin membuat pengurus Taekwondo NTB lebih optimis menghadapi event nasional. Dalam hal ini Wirahman yakin atlet-atlet
tarkwondo NTB akan mampu mengukir prestasi lebih tinggi lagi ketika beranjak senior. Salah satu event yang akan menjadi target prestasi Pengprov TI NTB adalah Pekan Olahraga Nasional (PON). Dan NTB akan mempersiapkan atlet lebih baik lagi di PON Papua tahun 2020, di mana sebelumnya cabor Taekwondo pernah medulang medali perunggu di PON Jabar 2016. (fan)
RUPA-RUPA
SALON
DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273
RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
q
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
HILANG HLG STNK R4 DAIHATSU F600RV DR1578 AR NOKA/ NOSIN MHKV1AA2J8KO44228/DN86887 AN RRR MURWATI ARDIANINGRUM HLG D’SKTR CAKRANEGARA
TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
SALON
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Senin, 5 November 2018
Halaman 10
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 da dibandingkan dengan daer- tetapi buktinya tidak ada per- kan yang disampaikan petentang Fasilitas Keselamatan dan masukan stakeholder pe- bilang cukup banyak. Mataram (Suara NTB)123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 “Saat kami turun ke lapan- ah lain. “Itulah kenapa bany- da inisiatif yang ditolak. Dan, serta kaya dengan subtansi. Badan Pembentukan Per- Transportasi, kedua Raperda mangku kepentingan, sehinga 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 aturan Daerah (Baperda) tentang Perlindungan dan Pe- materi Raperda menjadi lebih gan, banyak yang tidak tahu ke- ak daerah lain datang studi alhamdulillah Kemenkum Terima kasih atas partisipa123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 DPRD NTB mengadakan Fo- menuhan Hak Penyandang Dis- konperhensif, serta untuk men- beradaan perda yang telah kita banding ke NTB, bagaimana HAM memberikan kita apre- si para peserta yang telah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 cus Group Discussion (FGD) abilitas, ketiga Raperda ten- ingkatkan partisipasi masya- hasilkan. Padahal perda yang menghasilkan produk perda,” siasi,” katanya. memberikan masukan untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Dalam proses uji publik, penyempurnaan materi emdan uji publik terhadap em- tang Perizinan Usaha Kelautan rakat dalam penyusunan dihasilkan oleh DPRD periode cetusnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Ditegaskan Isvie, dengan ca- yang menghadirkan narasum- pat buah raperda ini,” ujar pat buah Rancangan Peratu- dan Perikanan, dan terakhir Raperda inisiatif ini,” ujar Sek- 2014-2019 ini sangat banyak, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ran Daerah (Raperda) inisi- Raperda tentang Kepemudaan. retaris DPRD NTB, Mahdi Mu- yakni 30 perda. Dibandingkan paian itu, DPRD NTB tidak ber dari kalangan akademisi, Wakil Ketua Baperda DPRD 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Kegiatan uji publik empat hammad, SH., MH., saat mem- dengan periode sebelumnya han- hanya sekedar mengejar target Kanwil Kementerian Hukum NTB, M. Guntur Halba atif, yang berlangsung sela123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 buah raperda inisiatif tersebut berikan laporan dalam pembu- ya menghasilkan dua perda saja. kuantitas. Namun kualitas dan HAM NTB, dan Kepala dalam acara penutupan kegma tiga hari, dari tanggal 2 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Dalam tahun 2018 ini saja ada juga tetap menjadi rujukan uta- OPD, serta anggota DPRD NTB iatan uji publik. hingga November di Hotel diikuti 90 pererta, yang berasal kaan kegiatan uji publik. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Sementara itu, Ketua DPRD enam raperda inisiatif, kalau ma dalam pembuatan perda, yang menjadi inisiator masing123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Jayakarta, Senggigi. Uji pub- dari unsur Aparatur Sipil NegaUsai kegiatan uji publik 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 lik digelar untuk menggali ra (ASN) dari Provinsi, dan NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, empat buah raperda ini bisa sehingga perda yang dihasilkan masing raperda tersebut. Antu- tersebut, empat buah raper123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 pendapat masyarakat, yang Kabupaten/Kota se-NTB. Ke- dalam pidato pembukaannya ditetapkan, maka 100 persen benar-benar dapat bermanfaat siasme peserta mengikuti jalan- da itu akan dibahas lebih 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 nya uji publik cukup tinggi, hal lanjut di DPRD NTB oleh kemudian akan dituangkan mudian dari unsur non ASN memaparkan tidak banyak perda inisiatif telah berhasil kita untuk masyarakat. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 “Kita tidak mengejar kuan- itu diperlihatkan dari keaktifan pansus-pansus, kemudian ke dalam materi muatan yang terdiri dari kalangan or- masyarakat yang mengetahui tetapkan,” kata Isvie. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Besarnya jumlah perda titas saja, tetapi juga kuali- peserta dalam mengajukan per- dibahas bersama dengan ganisasi kemasyarakatan, prak- tentang keberadaan peraturan raperda. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 yang dihasilkan itu, mencatat- tas. Buktinya perda yang kita tanyaan dan sekaligus mem- eksekutif, dan terakhir di daerah inisiatif dari DPRD tisi dan unsur media massa. Empat buah raperda ini123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 “Uji publik ini dilaksanakan NTB, lantaran minimnya sos- kan DPRD NTB menjadi hasilkan jika tidak berkuali- berikan masukan. siatif wakil rakyat di Udayaripurnakan untuk ditetap123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 “Diskusi berjalan serius na- kan menjadi peraturan ana yang diuji publik terse- dalam rangka memperkaya ialisasi. Padahal perda yang di- salah satu yang paling produk- tas, maka tentu pada saat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 but yakni, pertama Raperda materi Raperda dari pendapat hasilkan oleh DPRD NTB ter- tif dalam menghasilkan per- evaluasi sudah berguguran, mun santai, masukan-masu- daerah. (ndi/*) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 (Suara NTB/ndi) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda didampingi Ketua Baperda, (Suara NTB/ndi) (Suara NTB/ndi) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 H. Makmun saat membuka kegiatan FGD dan Uji publik Empat buah Anggota Komisi IV, yang membidangi urusan perhubungan H. Ruslan Salah satu perserta dari kalangan ASN saat sedang memberikan ma123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Raperda inisiatif. Turmuzi aktif mengikuti jalannya uji publik empat buah Raperda inisiatif. sukan kepada DPRD NTB dan tim ahli terkait materi muatan raperda. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 (Suara NTB/ndi) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 (Suara NTB/ndi) (Suara NTB/ndi) Salah satu peserta dari kalangan penyandang disabilitas terlibat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda saat memberikan sambutan Peserta FGD dan uji publik berpose bersama dengan dengan pemateri langsung dalam kegiatan uji publik Raperda Perlindungan dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 dalam kegiatan FGD dan uji publik empat buah raperda inisiatif. dan Wakil Ketua Baperda saat acara penutupan. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
Kerjasama Sekretariat DPRD NTB dengan Harian Suara NTB
Produktif Hasilkan Perda
DPRD NTB Uji Publik Empat Raperda Inisiatif
Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Bersama Bupati, Gubernur Kunjungi dan Sapa Masyarakat Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, Drs. H. M. Husni Jibril, B.Sc, berbahagia dengan kunjungan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, yang sekaligus berdialog dengan masyarakat Sumbawa. Masyarakat bisa menyampaikan keinginan dan aspirasinya secara langsung kepada Gubernur yang membawa serta sejumlah OPD terkait di Provinsi. Serta melakukan sejumlah agenda lainnya, termasuk meresmikan pabrik beton canggih di kawasan Samota. “Kami senang dan bahagia, Gubernur yang kebetulan adalah sahabat kita hadir di tengah masyarakat secara langsung. Hajat beliau (Gubernur) ingin bertatap muka, menghimpun aspirasi masyarakat. Warga bisa secara lugas dan terbuka menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Kebetulan di sini ada juga hadir Anggota DPRD NTB dari Sumbawa, Nurdin Ranggabarani. Jadi, jangan ragu untuk disampaikan (keinginannya). Apalagi dibelakang ada Kepala OPD (Provinsi) yang membackup Pak Gubernur. Kita juga mendengar adannya rencana Gubernur untuk mendirikan Kantor Perwakilan Provinsi di Pulau Sumbawa, lokasinya di Kabupaten Sumbawa,” demikian pengantar singkat Bupati Sumbawa, dalam dialog kemasyarakatan, Jumat (2/11) sore di halaman kantor Bupati. Mengunjungi masyarakat bukan lagi menjadi kewajiban tetapi kebutuhan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Makanya Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, mengajak para pimpinan OPD untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat. Sehingga program yang dilaksanakan bisa nyambung dengan keinginan masyarakat. “Betapa jarak antara masyarakat dan kita itu jauh sekali. Ada desa-desa yang jangankan mobil, motor pun tidak bisa masuk. Dan mungkin Kepala Dinas PU tidak pernah ke sana. Jadi gambaran tentang jalan raya ini tidak mu-
(Suara NTB/arn)
(Suara NTB/arn)
(Suara NTB/arn)
Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan pejabat OPD Pemprov dalam dialog Kemasyarakatan di halaman kantor Bupati Sumbawa.
Para tokoh dan warga yang hadir dalam dialog silih berganti menyampaikan aspirasi dan harapannya dalam dialog Jumat sore.
Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril meresmikan pabrik beton canggih di kawasan Samota.
ngkin nyambung kalau kita tidak punya pengalaman langsung di lapangan. Mudahmudahan momen seperti ini bukan hanya di Sumbawa, kami juga lakukan di semua tempat di kabupaten/kota di NTB,” terang Dr. Zul. Meskipun diakuinya, tidak mungkin semua yang diinginkan masyarakat bisa terakomodir, tetapi kehadirannya bersama kepala OPD untuk melayani, mendengar dan membuat program yang akomodatif dari keinginan masyarakat. Dalam dialog kemasyarakatan itu pun, beragam suara masyarakat muncul. Mulai dari perbaikan infrastruktur, penataan pasar, persoalan perambahan hutan, masalah pertanian, bidang pendidikan dan lainnya. Seperti Kepala Bapenda Sumbawa, Wirawan Ahmad mengusulkan agar Pemprov NTB ikut membantu dalam program revitalisasi Pasar Seketeng, sebagai etalase ke NTB an di Sumbawa. Mengingat pedagangnya yang berasal dari ragam etnis. Kemudian Ali Amrullah, meminta agar jalan di Batulanteh diperhatikan. Hal lainnya berharap kepada Dinas Pertanian bisa memberikan bibit buah-buahan seperti durian, rambutan, dan manggis. Supaya tidak lagi mendatangkan buah-buahan dari Lombok. Terakhir diharapkan kepada Dinas Perindustrian agar bisa diberikan mesin untuk mengolah kopi dan kemiri. Perwakilan warga dari Alas, Sukmawati, menyampaikan keluhan masyarakat Desa Jurumapin dan Kalabeso soal ketiadaan jembatan penghubung. Sehingga masyarakat kesulitan
mengangkut hasil panen, terutama dimusim penghujan. Aminah, aktivis perempuan, menyoroti tidak adanya pemberdayaan terhadap perempuan mantan buruh migran dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2018. Padahal remitansinya setiap tahun mencapai miliaran rupiah. Muhammad Taufik, Kades Gontar berharap kepada Gubernur agar bantuan gempa dipercepat, karena pihaknya kesulitan menghadapi masyarakat dibawah. Roby satria, Kades Lantung, berhatap adanya pembangunan bendungan di wilayahnya. Atau minimal diberikan bantuan sumur bor. Serta masih banyak lagi aspirasi dan harapan masyarakat lainnya yang disampaikan dalam dialog tersebut. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah pun mencoba menjawab satu persatu dari harapan masyarakat. Soal Pasar Seketeng, yang memang harus ditertibkan. Namun Sebelum melakukan perbaikan masyarakat harus disadarkan bahwa jika pasar bagus, akan ada multiplayer effeck positif yang bisa dilakukan. Seperti halnya cara Presiden Jokowi, dalam menyelesaikan pasar. Masyarakat diajak ke tempat yang memiliki pasar bagus. Seperti halnya pasar di Singapura dan Kuala Lumpur. “Kalau orang pasar Seketeng diajak ke Singapura melihat pasar bersih, baik, naluri kemanusiaannya akan berkata bahwa ada hal yang harus kita perbaiki. Jadi kita kalau ingin mengubah sesuatu ajak masyarakat melihat hal yang menakjubkan. Tidak bisa diubah hanya dengan mengandal-
kan Satpol PP,” katanya. Sedangkan terkait bantuan gempa, pihaknya sudah berusaha agar untuk pencairan berikutnya bisa dilakukan. Tetapi pihaknya meminta kepada kabupaten, khususnya Sumbawa agar pencairan tahap pertama diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga lebih mudah meminta pemerintah untuk pencairan selanjutnya. Secara khusus, BPBD diminta bekerja ekstra agar pencairan tersebut diselesaikan. Soal infrastruktur jalan, Kadis PUPR Provinsi NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi MTP, mengatakan meski ruas jalan Batudulang Tepal adalah ruas jalan kabupaten, tetapi bisa dibantu Provinsi sesuai regulasi melalui dua opsi. Pertama, usulan peningkatan status dari jalan kabuaten menjadi jalan provinsi. Kedua adalah usulan dari Pemkab Sumbawa untuk dapat mendanai pembangunan atau peningkatan jalan ini yang nanti ditangani atau dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan dari pemprov ke kabupaten Sumbawa. Dan seluruh penanganannya oleh Pemkab Sumbawa. Sehingga ruas jalan setempat dapat ditingkatkan dan terealisasi di tahun 2019. “Usulan kami yang paling cepat adalah Pemkab Sumbawa mengusulkan untuk pemprov dapat memberi bantuan keuangan khusus untuk menangani ruas jalan ini. Mumpung ini masih proses pembahasan 2019, tentu nanti akan dilakukan verifikasi oleh provinsi. Kemudian nanti pada saat APBD ditetapkan ada bantuan keuangan dari pemprov yang diarahkan ke Pemkab Sumbawa dan harus di-
laksanakan untuk jalan sesuai apa yang diusulkan,” terangnya. Sementara, Kadis ESDM NTB, Ir. M. Husni, M.M, menyatakan lampu penerangan akan diupayakan dipasang di lokasi yang dimaksud oleh warga Alas. Sebab ada 100 unit bantuan. Tim kementrian ESDM dan ESDM Provinsi dan Pemkab Sumbawa masih berada di Kecamatan Alas. “Insya Allah akan dipasang,” jelasnya. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc mengakui ada hajat Pemkab untuk membangun Pasar Seketeng karena DEDnya sudah diselesaikan. Namun pihaknya juga mengharapkan bantuan pemerintah provinsi untuk membantu Sumbawa yang APBDnya tidak terlalu besar. “Sebenarnya APBD Perubahan ini sudah dimulai. Tapi jangan sampai tidak selesai kemudian terhambat sehingga kita alihkan ke APBD 2019. Kalau sekiranya ada kesiapan pihak provinsi untuk membantu, itu yang dimaksudkan. Kalau tidak pun kami bisa bangun,” jelasnya. Terkait jalan, pihaknya sudah membangun aspal hotmix sampai Punik. Untuk Punik menuju ke Tepal, saat ini sedang proses pemadatan dan pengerasan jalan. Karena tidak bisa langsung dikerjakan aspal hotmix. Perlu dipahami kabupaten Sumbawa sudah melakukan langkah-langkah. Hanya saja terkendala anggaran, sehingga memerlukan waktu hingga dua sampai tiga tahun. Untuk itu pihaknya mengharapkan ada tambahan anggaran dari provinsi sehingga prosesnya bisa satu atau dua tahun.
(Suara NTB/arn)
Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril bersalaman dengan warga usai Shalat Jumat di Mesjid Agung Nurul Huda.
(Suara NTB/arn)
Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril bersama guru-guru SMK di Sumbawa. Untuk diketahui, dalam kunjugannya, Gubernur juga menjadi khatib Shalat Jumat di Mesjid Agung Nurul Huda. Kemudian Sabtu, Gubernur NTB bersama Bupati Sumbawa meresmikan pabrik beton (Batching Plant) di Kabupaten Sumbawa. Dengan peresmian pabrik beton canggih di kawasan Samota tersebut, diharapkan menjadi langkah awal industrialisasi yang hebat di provinsi NTB. Serta sejumlah agenda lainnya. Usai itu, Gubernur, Bupati dan rombon-
gan mendatangi SMK Negeri 1 Sumbawa guna membuka seminar Nasional PAI yang bertema “Penguatan peran profesionaldan sosial GPAI dalam mendukung program NTB Gemilang”. Dalam kesempatan tersebut Gubernur bersilaturrahim sekaligus memberikan arahan kepada guruguru SMK di Sumbawa. Selanjutnya, berkunjung dan berdialog dengan masyarakat Lape, serta sejumlah agenda lainnya. (arn/ind/*)
RAGAM
SUARA NTB Senin, 5 November 2018
Atlet NTB Dominasi Juara di Kejurnas MP Region 3 Mataram (Suara NTB) Kejurnas Motor Prix (MP) Regional III Seri-3 telah berakhir di sirkuit balap motor Selagalas Mataram, Minggu (4/11). Pembalap NTB mendominasi juara di kejuaraan regional tiga yang melibatkan pembalap Bali, NTB dan NTT itu. Pantauan Suara NTB di lokasi, pembalap NTB mendominasi juara di kejuaraan paling bergengsi dari tujuh kelas yang dilombakan secara resmi di event itu. Selain mempertandingkan tujuh kelas resmi event itu, juga dipertandingkan tujuh kelas sporting. Di kelas Motor Prix (MP) 2 misalnya, atlet unggulan NTB, Alvin Saputra berhasil merebut finis pertama di lomba yang melibatkan pembalap Bali, NTT dan NTB itu. Selanjutnya peringkat kedua diraih pembalap Asal Jatim, Aldiaz dan I Ketut Madiasta di peringkat tiga. Begitu juga kelas MP 1 di balapan motor region tiga itu juga didominasi oleh pembalap NTB. Di mana
juara pertama diraih oleh Aldiaz asal Jatim, Faisal asal Jatim diperingkat kedua dan M. Yogi Febrian di peringkat tiga. Ketua Umum Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin yang diwawancara Suara NTB mengatakan bahwa kejurnas MP 3 merupakan ajang adu cepat untuk pembalap asal NTB, Bali dan NTT. Sejumlah pembalap asal tiga provinsi tersebut akan mengincar poin tertinggi untuk bisa lolos ke balapan level yang lebih tinggi lagi. “Para atlet NTB mendominasi juara di balapan ini. Alvian SP merebut juara satu di MP2,” ucapnya. Sementara itu juara di MP1 direbut oleh pebalap asal Jatim, meski atlet Jatim merebut posisi satu, namun tidak dihitung poin. Dalam hal ini hanya pembalap Bali, NTT dan NTB yang berkompetisi mengejar poin dalam balapan tersebut. Dan atlet NTB berhasil merebut poin tertinggi di kelas paling bergengsi, yakni MP1 dan MP2. (fan)
Halaman 11
Kemenristek Dikti Ingatkan Ancaman Dunia Kampus Mataram (Suara NTB) Daya tahan perguruan tinggi kini diuji oleh kehadiran teknologi dengan berbagai implikasinya. Maka untuk itu, perguruan tinggi pun dituntut untuk berpacu menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M. Sc., PhD., menjelaskan kehadiran teknologi membawa arus disrupsi yang membuat sebagian pekerjaan hilang digantikan mesin. Di masa mendatang kata dia, tidak menutup kemungkinan ada perawat dari robot, tidak saja perawat namun juga dosen dari robot. Hal ini menjadi tantangan perguruan tinggi saat ini. ‘’Banyak pekerjaan hilang tergantikan oleh robot dan akan muncul juga pekerjaan baru yang tercipta,’’ jelasnya. Sebagai contoh kini untuk membangun usaha seseorang tak lagi memerlukan lapak. Begitupun kini dengan uang serba terbatas, seseorang bisa membuat
mall online. Angkutan berbasis online juga kian tumbuh dan tentu saja berimplikasi pada matinya angkutan konvensional. Prof. dr.Ali Ghufron juga menyebut bahwa perguruan tinggi berbasis online juga tidak menutup kemungkinan bisa hadir di era revolusi industri ini. Tantangan ini harus direspons dengan berbagai pendekatan karena kalau tidak akan ketingggalan zaman. Saat ini di Kampus Trisakti, mahasiswa Jurusan Ilmu Kimia sudah bisa praktikum kimia tanpa menggunakan laboratorium.Melainkan melalui praktik maya. Maka dengan demikian tantangan bagi dosen dan perawat semakin nyata. Dengan perkembangan luar biasa tersebut, perguruan tinggi tentunya tidak boleh kalah dengan mesin robot. Caranya ialah dengan merubah mindset, terutama dari aspek humanity mengingat mesin robot tidak memiliki aspek humanity. Di samping itu perguruan tinggi harus mempunyai critical thinking, creativity, communi-
cation, dan colaboration. ‘’Universitas hebat kelas dunia MIT di Boston Amerika di semester I dan II hanya diajarkan creativity, inovasi agar memiliki ide ide baru yang dapat membantu perusahaan,’’ imbuhnya. Termasuk yang juga harus dimiliki ialah kita harus punya karakter sebagai pemenang, kerja keras dalam memberikan pelayanan. Hanya aspek profesionalitas demikianlah yang mampu mengalahkan mesin robot. Kondisi ini jelas menjadi ancaman serius dunia perguruan tinggi agar mampu menyiapkan mahasiswa berkualitas mampu bersaing dengan mesin robot. ‘’’Banyak jenis pekerjaan akan hilang dan akan muncul pekerjaan baru,’’ urainya. Belum lagi jika melihat prediksi berdasarkan data WHO bahwa pada tahun 2030 dunia akan kekurangan tenaga kesehatan sebesar 40 juta. Pangsa pasar yang cukup besar digantikan mesin robot. Jelaslah bahwa kondisi ini merupakan ancaman nyata bagi perguruan tinggi. (dys)
Program INOVASI Berperan Signifikan dalam Pencapaian SDGs Mataram (Suara NTB) Keberadaan program INOVASI membantu dunia pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Terlebih sejak tahun 2012 yang lalu Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan sebagai Kabupaten Inklusi. Program INOVASI sendiri memiliki peran yang sangat signifikan terhadap pencapaian target SDGs (Sustainable Development Goals). Demikian disampaikan Kepala Bidang Sosial Budaya (Kabid Sosbud) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Tengah, Zainal Mustakim MM, pada acara rapat koordinasi Pelaksanaan Program INOVASI Kabupaten Lombok Tengah yang bertempat di ruang Rapat Tatas Bappeda Lombok Ten-
gah, 24 Oktober 2018. Hadir pula pada kesempatan ini, Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah, H. Sumum SP,d, M.Pd., Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan, Harsono, S.Pd., MM., INOVASI, serta fasilitator daerah program rintisan INOVASI. Zainal Mustakim menambahkan, SDGs yang merupakan program pembangunan berkelanjutan dengan 17 tujuan pembangunan, 169 target terukur, dan 241 indikator perlu dicapai dari tahun 2015 sampai 2030. Salah satu aspek SDGs yakni inklusi atau disabilitas sangat erat kaitannya dalam pencapaian target SDGs. “Berbicara tentang INOVASI, untuk di Kabupaten Lombok Tengah sangat membantu, terutama dunia pendidi-
kan. Pendidikan merupakan suatu yang harus menjadi prioritas. Dengan adanya Program INOVASI, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini Bappeda menginginkan suatu referensi agar pendidikan ke depan menjadi prioritas,” jelas Zainal. Dalam kesempatan ini, Bappeda berkomitmen untuk mendukung perluasan program (scale out) dengan berdasar kepada data hasil program yang akan diberikan oleh INOVASI. Dengan demikian, program-program yang telah dilaksanakan akan dapat dilanjutkan meskipun program INOVASI sudah berakhir. Dinas Pendidikan dalam kegiatan ini juga menyampaikan
agar INOVASI dapat menambah persebaran fasilitator daerah program sehingga semua gugus bisa terjangkau. Patut disyukuri kata Zaenul, meski IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Lombok Tengah rendah, akan tetapi dalam evaluasi IPM tahun 2017, Lombok Tengah termasuk yang tertinggi dalam percepatan atau akselerasi IPM-nya. Hal ini ditopang oleh peran semua pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan, salah satunya yakni program INOVASI. Sementara itu Jamaruddin, Policy Specialist dari INOVASI dalam kesempatan itu mengatakan, Program IN-
OVASI sudah berupaya dalam proses peningkatan hasil pembelajaran siswa di NTB, meski diakui masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Terkait Lombok Tengah sendiri tambahnya, saat ini program rintisan SETARA yang sedang dilaksanakan bertujuan untuk pemantapan status Lombok Tengah yang telah menjadi Kabupaten Inklusi. “Hal penting yang terus dilakukan melalui pengimplementasian program rintisan SETARA yakni membekali guru kemampuan mengidentifikasi masalah serta hambatan belajar siswa dalam proses pembelajaran di kelas,” ujarnya. (ron)
Proyek Monumen Mataram Ditegur TP4D Tarik 2.670 Pasukan dari NTB Dari Hal. 1 Tugas sudah selesai. Tanggal 7 November besok ditarik secara bertahap. Nanti tanggal 20 November terakhir,’’ kata Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Penanganan Darurat Bencana (PDB) Gempa NTB, Mayjen TNI Madsuni di Kantor Gubernur, Minggu (4/11). Dalam rapat membahas percepatan pembangunan rumah korban gempa yang dipimpin Wakil Presiden RI, H. M. Jusuf Kalla, juga dibicarakan soal penarikan personel TNI tersebut. Karena sekarang sudah masuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pembangunan diserahkan ke Kementerian PUPR dan masyarakat. ‘’Alat berat semuanya ditarik sekitar 95 unit seperti exavator. Posko di Bandara Selaparang sudah ndak ada lagi,’’ katanya.
Apakah Pemda sudah siap tanpa bantuan TNI? Panglima mengatakan bahwa memang Pemda belum siap. Namun karena sekarang sudah masuk masa rekonstruksi, yang membutuhkan waktu cukup lama maka diserahkan ke Kementerian PUPR dan masyarakat. Diharapkan masyarakat membangun dengan gotong royong. ‘’Tugas pokok kita sudah selesai, pembongkaranpembongkaran rumah, fasilitas umum dan sosial sudah selesai semua. Tinggal bangun semua,’’ tandasnya. Selama menjalankan operasi di NTB, TNI menerjunkan 3.197 pasukan. Sekarang mereka akan ditarik secara bertahap. Mulai pekan ini seluruh alatalat berat akan diangkut menggunakan kapal perang lewat Pelabuhan Carik dan Pelabuhan Lembar. (nas)
DPP Gapasdap Perjuangkan Penambahan Dermaga Dari Hal. 1 ‘’Kami berbicara terus soal ini, meski perjuangan kami tidak mudah. Tidak ringan. Sebab begitu banyak kepentingan dan problem di pelabuhan yang sebenarnya sulit diuraikan. Terlebih dengan tidak beraninya penentu kebijakan mengambil kebijakan,’’ jelasnya. Di tengah kompetisi transportasi saat ini, harusnya masalah infrastruktur tidak lagi jadi kendala. Apalagi sampai menghambat pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa. Tuntutan masyarakat saat ini semakin dinamis, membutuhkan kapal yang semakin cepat, nyaman sampai dermaga. Jika tidak berbenah, maka moda transportasi laut ini dikhawatirkannya akan ditinggalkan. Sementara DPC Gapasdap Lembar akan menindaklanjuti langkah DPP tersebut dengan terus membangun komunikasi dengan otoritas di Padangbai. Langkah konkrit yang akan dilakukan, dengan membuat simulasi perlintasan kapal. Ada 37 total kapal yang melayani Pulang Pergi (PP) penyeberangan Lembar – Padangbai. “Kita akan simulasi di atas kertas. Nanti kita bisa narasikan, dengan dua
pasang dermaga saat ini, apakah tidak berimbang? Sehingga ini yang jadi penyebab molornya bongkar muat kapal,” tambah Ketua DPC Gapasdap Lembar, Denny F. Anggoro. Hasil simulasi akan disampaikan ke Kementerian Perhubungan dan pihak pihak lain seperti PT. ASDP dan BPTD. ‘’Mudahmudahan hasil simulasi bisa disikapi bijaksana,’’ tandasnya. Namun dari segi pengalaman selama ini, dua dermaga di Bali dan tiga dermaga di Lembar yang hanya dimaksimalkan dua unit, tetap muncul masalah pada bongkar muat. Selama ini pelayanan tidak berimbang. Padahal idealnya tiga dermaga di Lembar diimbangi jumlah yang sama di Padangbai. ‘’Itu dikaitkan dengan jumlah kapal yang beroperasi sekarang. Nah, bagaimana nanti jika ada penambahan kapal,’’ tanyanya. Dalam sehari ada18 sampai 22 kapal melayani trip Lembar – Padangbai. Satu kapal bisa memuat 15 – 20 kendaraan. Intensitas ini menurutnya cukup tinggi, namun belum juga didukung fasilitas dermaga yang memadai. (ars)
Dari Hal. 1 Dia (rekanan) ndak bisa kejar ketertinggalan. Akhirnya kita panggil ,rapat bersama dan akhirnya diselesaikan,’’ jelasnya. Saat ini proyek tugu itu sudah mencapai 80 persen bahkan lebih dan dipastikan target tercapai. Pengerjaan tugu disebutnya hanya sampai bangunan berbentuk kubus di tengah bundaran. Selebihnya untuk tugu dan pengerjaan lanjutan akan dianggarkan tahun berikutnya. ‘’Kalau tugu sampai di situ saja pekerjaannya. Untuk tahap berikutnya nanti tahun depan. Karena beban anggaran Pemkot tidak cukup tuntas untuk satu tahun,’’ tandasnya. Berikutnya Pemkot Mataram tinggal melanjutkan proyek gapura perbatasan Lombok - Barat dan Kota Mataram. Pengerjaan tugu itu ditargetkan tahun 2018 selesai. ‘’Tinggal tugu fisik tugunya, karena itu kan fabrikasi,’’ sebut Taufik yang juga koordi-
nator TP4D Kejari Mataram. Taufik berharap tidak ada lagi potensi kesalahan yang akan menghambat pekerjaan. Tugas timnya selama pendampingan memastikan tidak ada kesalahan administrasi sampai pengerjaan fisik yang berujung masalah pidana. ‘’Intinya, TP4D berharap, potensi kesalahan yang akan menghambat pelaksanaan proyek diharapkan tidak terulang,’’ pungkasnya. Proyek ini diketahui jadi tanggung jawab Satker PUPR Kota Mataram dengan nilai total Rp 15 miliar. Tahap kedua untuk pengerjaan dudukan monumen mencapai Rp 1,2 miliar. Saat ini dikerjakan CV Satria Karya dan konsultan pengawas CV. Momen Estetika. Nama pekerjaan “Penataan Lanjutan Bundaran Lingkar Selatan Tahap Dua’’ dengan masa kontrak 120 hari. Terpisah, Kadis PUPR Kota Mataram, Mahmudin Tura membenarkan ada teguran
TNI Marathon Jadi Ajang Tahunan Dari Hal. 1 Tapi akan digilir di destinasi-destinasi wisata nasional yang ada. Terutama di tujuh destinasi wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai prioritas pengembangan pariwisata. Bisa di Pulau Komodo, Raja Ampat atau di destinasi-destinasi wisata nasional yang butuh untuk diangkat (dipromosikan). Tidak meski lomba lari marathon saja. Bisa juga dipadukan dengan kegiatankegiatan yang berkaitan dengan peringatan HUT TNI di masa yang akan datang. ‘’Yang jelas di destinasidestinasi wisata yang perlu diangkat. Tidak menutup kemungkinan juga digelar lagi di kawasan The Mandalika,’’ ujar Panglima TNI. Untuk event di kawasan The Mandalika sendiri memang sedikit tertunda pelaksanaannya. Dari semua yang direncakana pada tanggal 23 September. Mundur hingga tanggal 4 November. Mengingat, kondisi NTB dan Pulau Lombok pada khususnya yang tengah dilanda bencana gempa. Sehingga mau tidak mau harus diundur. Di singgung soal kesan beberapa peserta asing pada event TNI Marathon International, Panglima TNI mengaku cukup baik. Bahkan
hampir semua peserta mancanegara mengaku sangat puas. Baik itu dari sisi pelaksanaannya maupun layanan yang diberikan. ‘’Yang paling berkesan dari para peserta ialah lokasi penyelenggaraan yang sangat indah. Ditambah dengan masyarakat yang begitu ramah,’’ imbuhnya. Namun yang penting dari semua itu, lanjut Hadi, ialah bagaiaman event TNI Marathon International tersebut bisa mendukung recovery pariwisata Lombok pada khususnya dan NTB pada umumnya. Karena melalui event tersebut, bisa menunjukkan kepada dunia internasional bahwa NTB aman dan bisa menerima wisatawan. ‘’Meski baru saja dilanda bencana, tapi dengan adanya event ini menunjukkan kalau Lombok bisa menerima wisatawan dan aman untuk dikunjungi,’’ tegasnya. Pada event tersebut, TNI selaku penyelenggaran juga menyuguhkan berbagai atraksi dan pertunjukkan yang cukup menghibur ribuan pengunjung. Mulai dari pameran alat utama sistem pertahanan (Alutsita) dan atraksi terjun payung yang diikuti 73 personel gabungan TNI. Kegiatan ditutup dengan atraksi terbang akrobatik dari Jupiter Aerobatic Team (JAT) TNI AU. (kir)
TP4D. Namun sudah ditindaklanjuti di pelaksanaan. “Laporan yang saya terima bahwa TP4D menegur kontraktor minggu lalu karena deviasi progres di lapangan sebesar 19 persen dari target,” jelasnya. Namun setelah ada penambahan tukang dan ditindaklanjuti dengan pengecoran plat beton, progress bangunan dipastikannya sudah tercapai, bahkan surplus 4 persen. (ars/cem)
Siswa SMKN 7 Mataram Siapkan Diri Jadi Pemimpin Mataram (Suara NTB) Menjadi seorang pemimpin merupakan fitrah setiap orang . Namun potensi kepemimpinan setiap orang haruslah terus diasah agar kian memadai. Hal demikian jadi dasar para siswa SMKN 7 Mataram menggelar Latihan Dasar Kepemimpinan, Sabtu (3/11). Peserta Latihan Dasar Kepemimpinan ini adalah siswasiswi yang tergabung dalam 11 Ekstrakurikuler sekolah, termasuk juga pengurus OSIS SMKN 7 Mataram. Muhammad Romi Ilham selaku ketua panitia menjelaskan mereka para peserta pada latihan ini merupakan siswa siswi aktif di berbagai ekskul yang ada di sekolah. Dengan mengambil tema “Kita Wujudkan Generasi Yang Berkualitas, Berintegritas dan Berkarakter”, pihak sekolah berharap melalui Latihan
Dasar Kepemimpinan ini mampu menhenalkan sehingga nanti dapat melahirkan calon pemimpin masa depan. “Berharap mampu memberi pengenalan lebih dan pemahaman tentang arti kepemimpinan bagi siswa-siswi kami,” ungkap Yanti, guru pada sekolah setempat memberi penjelasan. Harapannya ialah dengan mendatangkan pemateri dari pimpinan sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan mampu berbagi ilmu dalam rangka mempersiapkan generasi yang lebih baik kedepan. Sementara dalam penyampaiannya, Lalu Kusuma Dedy Wijaya, Ketua umum HMI Cabang Mataram yang diundang pada kesempatan tersebut berpesan kepada para siswa untuk terus aktif belajar di organisasi, entah itu di sekolah ataupun nanti ketika kuliah. (dys)
Anggaran ’’Recovery’’ Bencana Dicicil hingga Tiga Tahun Dari Hal. 1 Drs. H. Supran, MM mengatakan, kebutuhan anggaran sebesar Rp600 miliar lebih yang menjadi tanggung jawab Pemprov NTB tak mungkin dapat dialokasikan dalam satu tahun anggaran. Dengan keterbatasan anggaran, kemungkinan akan dicicil selama tiga tahun anggaran. ‘’Kita akan mencicil. Hasil rencana aksi rehab rekon itu sudah terpetakan kebutuhan anggaran pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga jatah masing-masing itu bisa dialokasikan sampai tiga tahun,’’ kata Supran dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin. Dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp600 miliar lebih untuk recovery, kata Supran yang juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini, paling tidak dapat dialokasikan selama tiga tahun. Artinya, tiap tahun Pemprov akan menganggarkan sebesar Rp200 miliar. Disebutkan, dana transfer dari pemerintah pusat juga tak naik signifikan. Tahun 2019 mendatang, kenaikan dana transfer pusat untuk Pemprov NTB kurang dari 10 persen. Padahal, sebelumnya Pemprov sangat berharap ada kenaikan dana transfer minimal 10 persen tahun 2019. Karena NTB termasuk daerah yang terkena dampak gempa cukup parah. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, jumlah rumah warga yang rusak akibat gempa beruntun beberapa waktu lalu mencapai 210.670 unit. Jumlah nilai kerusakan dan kerugian akibat gempa bertambah menjadi Rp18,2 triliun. Untuk pemulihan kembali tujuh daerah terdampak bencana di NTB mencapai Rp11,8 triliun lebih. Kepala Dinas Perkim NTB,
Ir. IGB. Sugihartha, MT menjelaskan awalnya laporan rumah rusak yang diterima sebanyak 204.449 unit. Dengan rincian rusak berat 83.808 unit, rusak sedang 44.566 unit dan rusak ringan 76.075 unit. Setelah dilakukan verifikasi di lapangan, jumlah rumah warga yang rusak bertambah menjadi 210.670 unit. Dengan rincian rusak berat 73.426 unit, rusak sedang 31.950 unit dan rusak ringan 105.294 unit. Angka ini masih bersifat sementara karena ada kabupaten belum tuntas dilakukan verifikasi. Diprediksi jumlah rumah warga yang rusak menembus angka 220 ribu unit. Sugihartha mengatakan kebutuhan anggaran untuk perbaikan rumah saja diperkirakan sebesar Rp7,3 triliun. Data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, nilai kerusakan dan kerugian akibat gempa meningkat jadi Rp18,2 triliun. Sedangkan untuk recovery dibutuhkan anggaran sekitar Rp11,8 triliun. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT menyebutkan, nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp18,2 triliun tersebut tersebar di tujuh kabupaten/kota. Antara lain, Lombok Utara Rp9,9 trillun, Lombok Barat Rp3,5 triliun, Lombok Timur Rp1,5 triliun, Lombok Tengah Rp852 miliar, Kota Mataram Rp1,09 triliun, Sumbawa Rp659 miliar dan Sumbawa Barat Rp570 miliar lebih. Total kebutuhan anggaran untuk merecovery tujuh daerah terdampak bencana ini mencapai Rp11,8 triliun. Dengan rincian, Lombok Utara Rp5,59 triliun, Lombok Barat Rp2,07 triliun, Lombok Timur Rp1,15 triliun, Lombok Tengah Rp777 miliar lebih, Kota Mataram Rp1,14 triliun, Sumbawa Rp551 miliar dan Sumbawa Barat Rp 510 miliar lebih. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Senin, 5 November 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Dari Wisuda dan Pelantikan Profesi Ners STIKES Mataram
Alumni Diingatkan Tantangan Pasar Kerja Keperawatan yang ke 16 diikuti sebanyak 105 orang dan pengukuhan Profesi Ners yang ke 12 diikuti 108 peserta. Wisuda kali ini tercatat cukup istimewa karena menghadirkan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M. Sc., PhD. Prof. Ali Ghufron Mukti menyampaikan kebahagiaannya dapat menghadiri wisuda STIKES Mataram. Dikatakan bahwa ada 4.578 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Tiap kali wisuda perguruan tinggi tersebut selalu mengharapkan Kemenristek Dikti untuk hadir. Namun demikian, tak semua undangan dapat dipenuhi lantaran keterbatasan sumberdaya. Oleh karena itu, STIKES Mataram patut berbangga karena dapat dihadiri langsung pada Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M. Sc., PhD. wisuda kali ini.
Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram sukses menggelar sidang terbuka STIKES Mataram dalam rangka Wisuda Sarjana dan Angkat Sumpah Ners Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners tahun akademik 2017/2018, Sabtu (3/11). Kegiatan wisuda Sarjana (SI) Ilmu
Ketua STIKES Mataram, Dr. Chairun Nasirin, S.S., M. Pd., saat mewisuda salah satu peserta wisuda
Pembacaan sumpah profesi
“Wisuda kali ini wisuda yang luar biasa kami bisa hadir. Ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati serta profesi Ners hari ini hari bahagia,” ungkapnya. Sementara dalam orasi ilmiah yang mengangkat tema “strategi pendidikan tinggi kesehatan menghadapi era revolusi industri 4.0”, Prof. Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa konsekuensi atas keberadaan era industri 4.0 ialah semua aspek serba berbasis pada internet. Bahkan tak menutup kemungkinan di masa depan nantinya mahasiswa dapat mengambil mata kuliah hanya lewat tempat tidur. Bagaimana mereka dapat memesan makanan secara online dan dengan sekejap sudah tersaji di tempat tidur. “Ini tantangan kita ke depan,” jelasnya. Untuk itu, mahasiswa STIKES Ma-
taram ke depannya harus diarahkan untuk memahami setiap aspek perubahan yang dapat saja terjadi. Maka, keunggulan pada berbagai segi harus dimiliki para mahasiswa agar dapat bersaing di pasar kerja global. “Berharap kepada para lulusan bisa memasuki pasar dunia. Yang penting tidak gagap bahasa, gagap teknologi, gagap budaya,” ujarnya. Sementara Ketua STIKES Mataram, Dr. Chairun Nasirin, S.S., M. Pd., dalam sambutannya mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah banyak memberikan sumbangsih terhadap perjalanan STIKES Mataram. Termasuk perjalanan para wisudawan dan wisudawati. “Kami mengucapkan terimakasih yang besar ke Kemenristekdikti, Ke-
pala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kepala-kepala Puskesmas yang telah memberikan tempat praktik layanan kesehatan bagi para mahasiswa,” sambungnya. Dia mengingatkan bahwa pada tahap ini bukanlah akhir dari sebuah proses, namun para wisudawan kedepan akan menghadapi dunia kerja sebagai tahap awal sebuah pengabdian. “Ini merupakan puncak kebahagiaan para wisuda tapi bukan pula akhir sebuah proses, tapi awal sebuah pengabdian,” imbuhnya. Di hadapan ratusan tamu undangan yang hadir, Chairun juga menjelaskan berbagai upaya dalam meningkatan kualitas studi di STIKES Mataram. Di antaranya ialah dengan selalu memastikan aspek legalitas program studi dibuktikan dengan nilai akreditasi sebagai bukti pihaknya selalu memperbaiki kualitas.
Ketua STIKES Mataram, Dr. Chairun Nasirin, S.S., M. Pd., saat melantik dan memberikan ucapan selamat kepada salah satu peserta Profesi Ners
Peserta pelantikan Profesi Ners STIKES Mataram yang ke 12
Peserta wisuda STIKES Mataram yang ke 16
Selain itu juga yakni dengan membuka peluang bagi terbangunnya kolaborasi mahasiswa STIKES Mataram dengan perguruan tinggi luar negeri. Dengan harapan apa yang dilakukan akan memberi motovasi terhadap para mah a siswa untuk terus b e r kiprah. (dys/*)
Dr. Chairun Nasirin, S.S., M. Pd.
Penyematan pin PPNI
Paduan suara STIKES Mataram
Acara Bappenas
Menteri PPN Hadir di Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. berada di Golden Palace Hotel Lombok pada Kamis (1/11). Kedatangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia disambut oleh Direktur Utama Golden Palace Hotel Lombok, Ir. Teddy Sanyoto, MT., MBA. Menteri tiba sekitar pukul 13.00 Wita dan langsung menuju ruang VIP di cendrawasih restaurant untuk santap siang. “Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia terlihat senang dan terkesan selama berada di Golden Palace Hotel Lombok dan kami pun selaku jajaran manajemen merasa bangga dapat kembali melayani pejabat penting di Indonesia. Ini membuktikan bahwa Golden Palace Hotel Lombok dipercaya akan kenyamanannya serta mampu memberikan pelayanan yang maksimal untuk tamu VVIP,” kata Ernanda Agung D. dalam keterangan persnya. Setelah santap siang, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia ke-
mudian menuju kamar untuk beristirahat sejenak. Kedatangan Bambang ke NTB dan berada di Golden Palace Hotel Lombok ini ialah dalam rangka menghadiri acara “Temu Konsultasi Triwulanan III Bappenas Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2018” yang dilaksanakan di Garuda Ballroom Lantai 3 Golden Palace Hotel Lombok. Hotel yang terkenal dengan kemanan serta kenyamananya ini seringkali dijadikan tempat berlangsungnya baik event nasional maupun internasional sehingga Golden Palace Hotel Lombok menjadi hotel langganan para pejabat dalam negeri dan luar negeri. Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas. Selain itu hotel yang terkenal dengan keamanannya ini juga memiliki standar operasional prosedur tanggap bencana dan rescue team yang siap siaga setiap saat jika terjadi bencana serta telah mendapatkan surat rekomendasi dan label hijau dari PU PR Prov. NTB yang menyatakan bangunan hotel AMAN. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (r)
(Suara NTB/ist)
DISAMBUT - Menteri PPN Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro saat tiba di Golden Palace Hotel Lombok dan disambut Direktur Utama Golden Palace Hotel Lombok, Teddy Sanyoto.