Edisi Jumat 5 Oktober 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 5 OKTOBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

Tidak Mangkrak, Rumah Kemasan hanya Belum Dikelola Profesional Mataram (Suara NTB) Keberadaan Rumah Kemasan yang berafiliasi dengan Unit Penyangga Pemasaran (UPP) Pijar (Sapi, Jagung dan Rumput Laut) tidak mangkrak. Operasionalnya ada dengan kapasitas terbatas dan belum dikelola secara profesional.

Hal itu dikemukakan Drs. H. L. Imam Maliki, MM, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bersambung ke hal 15

16 HALAMAN NOMOR 173 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kejaksaan Usut Dugaan Pencucian Uang BUMD Senilai Rp6,2 Miliar ’’

1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Laporan PPATK sudah kita 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 dapatkan. Sekarang kami sedang 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 proyek. Namun diduga kegia- 1234567890123456789012345678901212345678901234567 usut dugaan TPPU –nya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567 tannya (proyek) fiktif.

1234567890123456789012345678901212345678901234567 Kasus ini menurut Aspidsus 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Ery Ariansyah Harahap, SH

Mataram (Suara NTB) Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masuk meja penyidikan Pidsus Kejati NTB. Tak tanggung tanggung, indikasi pencucian uang mencapai Rp6,2 miliar terjadi di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTB.

H.L.Imam Maliki (Suara NTB/dok)

Dugaan pencucian uang itu diusut berdasarkan laporan transaksi yang direkam Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama tahun 2018. Berdasarkan laporan PPATK, tercatat ada lima kali transaksi bertahap sehingga terakumulasi pencairan senilai Rp6,2 miliar diberikan ke pihak swasta. ‘’Laporan PPATK sudah kita dapatkan. Sekarang kami sedang usut dugaan TPPU -nya,’’ tegas Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH kepada Suara NTB Kamis (4/10).

Aspidsus belum bersedia menyebut BUMD yang diduga

melakukan TPPU tersebut.

Termasuk siapa-siapa saja yang terindikasi tersangkut dugaan TPPU tersebut.

Secara rinci disebutkan nilai transaksi yang terekam PPATK. Tahap pertama pencairan Rp 3 miliar, tahap ke dua Rp 1 miliar, tahap ke tiga Rp 1,5 milar, tahap ke empat dan ke lima masing-masing Rp 200 juta dan Rp 500 juta.

Uang itu kata Aspidsus, dicairkan melalui BUMD. Kemudian digunakan untuk kegiatan yang diduga fiktif. Sebab ditemukan dalam proses penyelidikan, dana Rp 6,2 miliar seolaholah dicairkan untuk kegiatan

masih dalam tahap penyelidikan. Kejaksaan katanya, akan menelusuri aliran uang itu.

Apakah digunakan untuk pembelian barang atau transfer ke pihak-pihak lain.

Menurut Aspidsus, pihak Kejaksaan sudah bisa melacak aset dan arah transfer dana yang dilakukan oknum tersebut. ‘’Locus asetnya di mana saja, nanti kita lihat. Misal, beli tanah atau properti di Surabaya. Nanti kalau DP sudah masuk, kita masukkan DP itu sebagai uang TPPU,’’ jelasnya.

Penyelidikan yang dilakukan, tidak hanya pada pejabat BUMD dan pihak swasta saja.

Namun akan berkembang ke pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan penggunaan uang itu. Dicontohkan Aspidsus, ketika uang itu ditransfer ke pihak swasta kemudian diteruskan ke pihak lain.

Ini akan terus dikejar hingga Kejaksaan menemukan objek barang diduga hasil TPPU.

‘’Mereka yang menerima atau menggunakan uang diduga hasil pencucian uang itu akan kita periksa juga,’’ jelasnya.

Menurut Aspidsus, kasus ini tergolong lebih mudah pembuktiannya, sebab Kejaksaan menggunakan data PPATK yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam waktu dekat, Aspidsus yakin kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. (ars)

TO K O H Intip Proyek dan Aset Mangkrak

Ery Ariansyah Harahap

SEJUMLAH proyek mangkrak menjadi perhatian Pemprov NTB. Legislator Udayana pun sudah merinci daftarnya. Inspektorat bakal menggandeng BPK untuk memulai audit jika diminta. Jaksa tak mau ketinggalan. Indikasi pidana penyebab mangkraknya proyek bakal ditindaklanjuti ke proses hukum. ‘’Kita kan APH (aparat penegak hukum). Kalau ada dugaan (penyimpangan), ada laporan. Kita tindaklanjuti,’’ tegas Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap ditemui Kamis (4/10) kemarin.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Maksimal Bantu Pemda KEMERIAHAN perayaan HUT ke 73 TNI tak mengurangi rasa empati pada korban bencana. Pihak Korem 162/WB tetap memaksimalkan peran untuk membantu korban terdampak bencana gempa 7,0 Skala Richter (SR) di Lombok – Sumbawa.

Rangkaian HUT TNI yang berkaitan dengan bencana, seperti pengerahan pasukan, droping logistik, pembersihan puing bangunan rusak, sampai proses trauma healing.

Bersambung Ahmad Rizal Ramdhani ke hal 15 (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/yon)

TEMBAKAU - Seorang petani di Lombok Timur membawa tembakau hasil panennya. Harga tembakau di tingkat petani masih rendah. Selain itu, banyak perusahaan tembakau di luar perusahaan mitra yang membeli tembakau lebih tinggi, sehingga merugikan perusahaan mitra yang sudah membina dari awal. Berita selengkapnya di halaman 4.

Butuh Kekuatan Dua Kali Lipat PEMPROV NTB berharap angka kemiskinan di NTB lima tahun mendatang menjadi satu digit atau di bawah 10 persen. Saat ini, angka kemiskinan di NTB sebesar 14,75 persen.

Jika dalam satu tahun angka kemiskinan ditargetkan turun sebesar satu persen. Maka dalam lima tahun ke depan, angka kemiskinan diharapkan tersisa sebesar 9,75 persen.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan, target penurunan kemiskinan nantinya akan dibahas dalam penyusunan RPJMD NTB 2018-2023. ‘’Sebelum gempa, menetapkan target itu kita harus memperhitungkan juga target RPJMN. RPJMN itu menginginkan bahwa tahun 2018 seluruh daerah angka kemiskinan turun satu digit. Tapi kenyataan-

nya kita masih belum,’’ kata Ridwan dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (4/10) kemarin.

Ia menyebutkan, angka kemiskinan di NTB saat ini 14,75 persen. Sebelum kejadian gempa, diharapkan penurunan angka kemiskinan selama lima tahun yang akan datang turun sebesar lima persen. Sehingga angkanya tersisa sebesar 9,75 persen pada 2023.

Bersambung ke hal 15

Tiap Tahun

NTB Datangkan 22 Juta Butir Telur dari Luar Daerah Mataram (Suara NTB) Konsumsi telur di NTB cukup tinggi. Namun tingginya kebutuhan itu, tidak mampu dipenuhi sendiri. Tiap tahun, NTB terpaksa harus mendatangkan 22 juta butir telur dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, drh.

Aminurahman, M. Si menyebutkan, telur ayam yang didatangkan dari luar NTB sekitar 6 persen dari total produksi di dalam daerah. ‘’Pemasukan telur kelihatannya banyak secara biji. Kita memasukkan 22 juta butir telur per tahun,’’ sebut Aminurahman di Kantor Gubernur, Kamis (4/ 10) siang.

Ia menyebutkan, produksi telur dalam daerah sebanyak 350 juta butir untuk ayam petelur. Sedangkan ayam buras sebanyak 20 juta butir te-

lur dalam setahun. ‘’Masih 6 persen telur dimasukkan dari luar daerah,’’ katanya.

Untuk mengurangi jumlah telur yang didatangkan dari luar

daerah, kata Aminurahman, dibentuk kampung unggas. Yakni kelompok peternak ayam petelur dan ayam buras.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

KURANG - Tingginya konsumsi telur di daerah ini, tidak mampu dipenuhi sendiri.Tiap tahun, NTB terpaksa harus mendatangkan 22 juta butir telur dari luar daerah.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 (Suara NTB/nas) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 RAPAT - Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah, memimpin 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 rapat teknis penanggulangan kemiskinan di Kantor 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Gubernur, Kamis (4/10) kemarin.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ukuran, capaian satu bulan, Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Wakil Gubernur NTB, tiga bulan, satu tahun,’’ 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Dr. Hj. Sitti Rohmi Djali- ujarnya saat memimpin ra1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 lah, M. Pd meminta seluruh pat teknis penanggulangan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Organisasi Perangkat Daer- kemiskinan di Kantor Guber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ah (OPD) benar-benar fokus nur, Kamis (4/10) kemarin.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Menurutnya, sinergitas dalam pengentasan ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 miskinan. Ia meminta, program antara OPD dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 OPD fokus menangani tu- Pemda kabupaten/kota san1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 penting.

Ia juh kabupaten yang masih gat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 mengibaratkan Pemda sepmenjadi kantong kemiski1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 erti sebuah gedung yang menan di NTB. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Tujuh kabupaten terse- miliki fondasi banyak. Ge1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 but persentase angka ke- dung tersebut tidak mu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 miskinannya masuk kate- ngkin akan kuat, jika salah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 gori merah. Karena persen- satu fondasinya tidak saling 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 tase kemiskinannya berada menopang. ‘’Fokus ini san1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 di atas rata-rata provinsi gat penting. Karena efektiv1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 yang saat ini sebesar 14,75 itas dari program tergan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 tung fokus kita,’’ ujarnya. persen.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Ketua Tim Koordinasi ‘’Betul-betul fokus dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Penanggulangan Kemiskiterukur.

Jangan sampai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 buat perencanaan bagus nan Daerah (TKPKD) NTB 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 sekali tetapi dalam imple- ini mengatakan, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 mentasinya kita tak ada Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

Fokus Tangani Tujuh Kabupaten Kantong Kemiskinan

SUARA NTB Jumat, 5 Oktober 2018

Tak Ada TPS di Babakan PENANGANAN sampah masif dilakukan oleh Pemkot Mataram dengan menyisir lingkungan menggunakan kendaraan roda tiga. Tapi masih saja ada warga membuang dan menumpukkan sampah di sembarang tempat. Minimnya kesadaran masyarakat dinilai penyebab penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS).

Lurah Babakan, Abdul Rauf menegaskan, setelah pengadaan kendaraan roda tiga 2016 lalu, pihaknya sudah tidak lagi memberlakukan penggunaan TPS. Dioptimalkan kendaraan roda tiga menyisir ke rumah warga.

Namun demikian, masyarakat tetap saja membuang sampah ke lahan kosong. Dan, ini menyebabkan masalah di lingkungan. “Sudah kita kasi tahu taruh di rumah saja. Sampahnya nanti diangkut oleh operator,” kata Rauf.

Sampah dibuang dibuang ke perbatasan Getap dan Babakan. Pihaknya telah menutup lahan dan memasang peringatan. Justru, imbauan tersebut tidak ampuh. Ketidak sadaran masyarakat dinilai jadi pemicu tumpukan sampah. “Diminta pasang spanduk larangan buang sampah. Sudah kita pasang tapi tetap dibuang,” jawabnya kecewa.

Operasional roda tiga sejak 2016 dianggap lebih efektif mengurai sampah di masyarakat. Masyarakat tidak perlu membenani diri sendiri ke TPS. Operator bekerja maksimal menangani sampah rumah tangga.

Hanya saja, masyarakat yang enggan bayar iuran sukarela untuk membantu operasinal kendaraan yang buang di sembarang tempat.

“Kalau andalkan biaya disiapkan pemerintah, ndak bisa. Perlu iuran sukarela untuk membantu operasional,” cetusnya.

Jadwal pengangkutan sampah rutin setiap pagi disampaikan oleh petugas.

Tinggal masyarakat meletakkan menggunakan kresek atau karung di depan rumah. Pola seperti itu diharapkan bisa menjawab persoalan di kelurahan, sehingga tidak ada lagi penumpukan sampah di lahan kosong milik warga. (cem) Abdul Rauf (Suara NTB/cem)

Harus Terintegrasi dengan Pasar Cakra ANGGOTA DPRD Kota Mataram dari dapil Cakranegara, I Gusti Bagus Hari SP optimis kawasan Cakranegara akan berkembang setelah dilakukannya penataan di sana. Seperti diketahui, Pemkot Mataram mengadopsi penataan Jalan Malioboro Yogyakarta untuk diterapkan di Cakranegara. ‘’Yang pertama, sangat bagus apabila memang seperti itu,’’ katanya kepada Suara NTB, kemarin.

Untuk itu, dinas terkait harus segera mem-follow up segala macam administrasi keasetan objek Pasar Cakra agar ke depannya tidak ada masalah. ‘’Ini berkaitan dengan seluruh toko-toko yang terintegrasi dengan Pasar Cakra, baik di sisi barat, timur, selatan dan utara pasar,’’ ungkapnya.

Dinas harus membuat desain yang bagus sesuai perkembangan zaman. Menurut Gus Arik, sapaan akrabnya, tidak ada salahnya apabila dinas ingin melibatkan partisipasi masyarakat. ‘’Bisa mengadakan sayembara pembuatan desain Pasar Cakra agar bisa menghasilkan pasar yang mumpuni ke depan dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sudah beraktivitas berjualan di sana,’’ terangnya.

Penataan di sekitar pasar, lanjut anggota Komisi IV ini, juga menjadi konsentrasi pemerintah melalui Dinas Perdagangan agar Pasar Cakra bisa terintegrasi dengan lingkungan sekitar. Sehingga, mendapat situasi atau chemistry bisnis dan tidak membosankan bagi pengunjung.

Dikatakan Gus Arik, ornamen dan segala macam piranti yang akan mendukung harus disesuaikan dan diatur sedemikian rupa agar menjadi seni, tertata dan nyaman. ‘’Bukan sebaliknya, ingin seni tapi malah jadi senewen alias tidak seni,’’ kelakarnya.

Menurut dia, pascapenyerahan aset berupa penataan kawasan Cakranegara, paling tidak dalam setahun sudah beroperasi. ‘’Idealnya kalau tahun 2018 akhir diserahkan maka 2019 akhir harus sudah mulai diresmikan atau paling telat awal 2020,’’ katanya.

Terkait masih digunakannya lahan yang sudah ditata itu sebagai tempat parkir oleh masyarakat, politisi Demokrat ini berpendapat bahwa desain harus betul-betul mengadopsi pasar di daerah lain. ‘’Misalnya karena keterbatasan lahan maka bisa dibangun dengan lahan parkir di lantai tiga. Dan bangunannya misalnya berlantai enam. Setiap lantai dipisah penjual menjual komoditi apa.

Karena parkir pemilik toko sekitar juga harus kita pikirkan. Tidak boleh lagi memarkir di badan jalan. Saya optimis, dengan catatan ada tim pengawas, security dan tim kebersihan yang solid ditugaskan disana,’’ pungkasnya. (fit)

I Gusti Bagus Hari SP

(Suara NTB/fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Penyaluran Jadup bagi Pengungsi Terancam Batal Mataram (Suara NTB) Rencana Pemerintah Pusat memberikan bantuan simultan pemulihan sosial atau jaminan hidup (jadup) bagi pengungsi korban gempa di Kota Mataram, terancam batal. Hal ini menyusul surat Kementerian Sosial Nomor 1899/LSSSET/9/2018 tanggal 21 September 2018.

Surat yang ditandatangani oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat berisi empat poin. Inti dari surat itu bahwa jadup yang akan diberikan ke korban bencana masih tahap perencanaan anggaran. Poin tiga dan empat menegaskan Jadup terancam batal. Pemerintah pusat memiliki keterbatasan anggaran. Dan, ang-

garan tidak sesuai dengan banyaknya bencana alam sejak Januari - September.

Dalam surat itu, juga diminta Gubernur NTB menyampaikan ke Bupati/ Walikota agar tidak menjanjikan ke masyarakat terkait penyaluran bantuan stimultan tersebut.

Menanggapi surat itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh masih optimis Jadup masih

dibagikan ke masyarakat. Ia sudah menandatangani dokumen yang akan dikirim kembali.

Termasuk melengkapi persyaratan by name by addres dan rekening warga. “Insya Allah ndak batal. Tadi saya sudah tandatangani kok,” kata Walikota ditemui, Kamis (4/10).

Data penerima Jadup berjumlah 1.077 orang. Warga akan mendapatkan Rp10.000 per jiwa.

Walikota menegaskan, pihaknya tidak pernah menjanjikan masyarakat. Informasinya yang diterima hanya ditindaklanjuti dan mengirim data - data ke pemerintah pusat. “Kita tidak pernah menjanjikan masyarakat, dan kalau ditagih, akan kita jelaskan perkembangannya,” ucapnya. (cem)

Kita tidak pernah ”menjanjikan masyarakat, dan kalau ditagih, akan kita jelaskan perkembangannya H. Ahyar Abduh (Suara NTB/cem)

Pembangunan Rumah Tahan Gempa Harus Cepat Selesai

(Suara NTB/lin)

CERIA - Suasana keceriaan anak-anak di pengungsian yang ada di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Kamis (4/10). Mereka sudah kembali ceria dan sudah tidak trauma lagi. Tapi mereka menunggu rumah tahan gempa segera dibangunkan, agar mereka tak lagi mengungsi.

Banyak Pelamar CPNS di Mataram Tidak Memenuhi Syarat Mataram (Suara NTB) Panitia seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kota Mataram, langsung memverifikasi berkas lamaran yang dikirim pelamar.

Sepekan setelah pendaftaran, 14 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pelamar yang mengirim berkas melalui aplikasi hingga Kamis (4/10) pukul 11.30 Wita mencapai 829 orang.

Jumlah pelamar setiap dua jam akan bertambah. Dari berkas yang telah diverifikasi, 14 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Berkas pelamar lainnya masih ditunda karena harus mengkroscek kembali.

Dua tahap verifikasi dilakukan oleh tim. Yakni, verifikasi berkas yang dikirim melalui sistem daring. Dan, verifikasi dokumen setelah dicetak.

Salah satu alasan tim tidak meloloskan pelamar kata Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Taufik Priyono, surat lamaran tidak menggunakan materai dan tidak ditandatangani. Jabatan yang dilamar tidak sesuai kualifikasi pendidikan dan dokumen tidak di-scan.

“Ada yang hanya foto dokumennya tanpa di-scan. Kalau dokumennya tidak jelas ndak kita loloskan. Karena bagaimana kita tahu ijazahnya asli atau tidak,” katanya.

Hal - hal kecil akan merugikan pelamar. Dia meminta pelamar lainnya lebih berhati - hati

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram bersama Rekompak melakukan pembangunan perdana rumah tahan gempa. Sebanyak 1.077 rumah tahan gempa tipe 36 akan dibangun dalam waktu dua minggu.

“Ini sudah mulai dibangun, harapan kita tentu saja bisa cepat selesai. Jadi warga itu tidak lagi tinggal di tenda pengungsian,” kata Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi.

Ia berharap pembangunan ini dapat dilakukan dengan cepat dan sempurna. Sehingga tidak mudah rusak jika terjadi gempa lagi. Sebab warga sudah cukup merasa yakin dengan rumah tahan gempa yang dibangunkan oleh Pemerintah ini.

“Sudah saya tanya juga, katanya satu unit rumah itu bisa dikerjakan dalam waktu enam jam saja. Semoga saja pembangunan semua rumah tahan gempa ini berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Ia mengapresiasi Pemerintah yang sudah berupaya secepat mungkin membangun rumah tahan gempa itu. Ia juga berharap warga bergotong-royong dan bersama-sama mem-

bangun rumah tahan gempa itu.

Sehingga pembangunannya bisa cepat selesai dilakukan.

Dengan demikian warga bisa cepat kembali ke rumahnya.

“Itu yang menjadi harapan kita, karena sekarang juga sudah mulai masuk musim hujan. Kasihan kalau warga terus-terus tinggal di pengungsian,” ujarnya.

Ia berharap pengiriman dana bantuan pembuatan rumah tahun gempa itu juga dapat segera diselesaikan. Pasalnya banyak warga yang masih belum diberikan secara penuh. Hanya 20 warga saja yang diberikan Rp50 juta. Sementara sisanya hanya diberikan Rp25 juta.

“Semoga secepatnya diberikan semua. Tapi dengan dana Rp25 juta itu juga sudah bisa mulai dibangun rumahnya.

Apalagi materialnya kan sudah ada yang suplai,” ujarnya.

Ia berharap warga Kota Mataram yang menjadi korban gempa dapat bersabar sembari menunggu rumahnya dibangun.

Ia mengajak semua warga untuk kembali bangkit dan menata kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. (lin)

Wisatawan Harus Yakin NTB Aman Dikunjungi

(Suara NTB/cem)

VERIFIKASI BERKAS - Panitia penerimaan CPNS Kota Mataram memverifikasi berkas pelamar CPNS, Kamis (4/10). serta mencermati ketentuan persyaratan ditetapkan. Pelamar tidak memiliki kesempatan lagi jika ada kesalahan.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, Ahmad Mujahiddin menambahkan, kebanyakan pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat karena kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan jabatan dilamar.

Misalnya, kualifikasi pendidikannya administrasi tapi yang dilamar jabatan teknis.

“Banyak yang tidak membaca detail persyaratan. Masyarakat

banyak membaca yang dikirim ke media sosial,” ucapnya.

Muja menyebutkan, pelamar TMS sudah 14 orang. Sedangkan, berkas yang ditunda hanya ingin memastikan apakah betul universitasnya telah terakreditasi atau tidak.

Akreditasi perguruan tinggi bisa saja berubah.

“Misalnya tempat kuliahnya dulu akreditasi C. Setelah beberapa tahun berubah jadi B. Akreditasi yang baru tidak dilampirkan. Ini salah satunya yang menyebabkan diTMS-kan,” paparnya. (cem)

Pemkot Gagal Beli Lahan untuk Parkir RSUD Mataram Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram gagal membeli lahan di samping RSUD Kota Mataram. Pemilik lahan tidak mau menurunkan harga sesuai dengan yang ditawarkan oleh Pemkot.

Namun solusinya sudah dipikirkan, terdapat 40 are lahan di belakang RSUD Kota Mataram yang akan ditawar sebagai lahan parkir rumah sakit ini.

“Yang di samping itu beberapa sudah setuju. Hanya satu saja yang belum setuju dan dia pemilik 70 persen lahan itu. Terpaksa kita batalkan, jadi kita cari yang di belakang rumah sakit saja,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M Syakirin Hukmi, Kamis (4/10).

Pihaknya tidak mencapai kesepakatan harga dengan salah satu pemilik lahan di samping RSUD Kota Mataram ini. Sementara, ia tidak bisa memberikan harga di luar ketentuan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah. Hal inilah yang membuatnya membatalkan rencana penambahan lahan parkir di samping rumah sakit ini. “Di belakang itu ada 40 are, kita

usahakan bisa dapat sesuai ketentuan harga.

Jadi kita bisa pindah lahan parkirnya di sana.

Biar lebih luas,” ujarnya.

Hingga saat ini warga tidak menyetujui harga yang ditawarkan oleh Pemkot Mataram.

Berdasarkan perhitungan tim appraisal harga tanah diprediksi Rp200 juta per are. Namun warga tidak menyetujui harga itu, karena dinilai terlalu murah. “Karena di dalam aturan itu, harga appraisal itu adalah batas harga tertinggi, yaitu Rp200 juta. Kita ikuti itu, tapi belum ada kesepakatan. Jadinya kita cari yang di belakang rumah sakit saja. Kita usahakan,” ujarnya.

Sebelumnya Pemkot sudah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp4 miliar. Pihaknya akan tetap berpatokan pada harga yang ditentukan oleh tim appraisal yaitu Rp200 juta. Harapannya proses tawar menawar pada pemilik lahan di belakang rumah sakit itu berjalan dengan lancar. “Anggarannya masih ada, karena sebelumnya kan kita siapkan untuk 17 are itu. Nah yang sekarang baru kita bisa hitung setelah ada kesepakatan nantinya,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc menyebut bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang penting bagi NTB. Menjadi kewajiban semua pihak untuk meyakinkan calon wisatawan bahwa NTB aman dikunjungi pascagempa.

Ia sudah memetakan beberapa hal yang penting untuk segera dilakukan demi kemajuan pariwisata ini. Salah satunya dengan memperbanyak penerbangan langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Jika pariwisata ini ingin cepat dipulihkan setelah bencana ini, Kadispar harus memperbanyak penerbangan langsung. Karena percuma juga promosi, kalau penerbangan langsung masih sedikit,” ujarnya saat menghadiri diskusi Gubernur NTB bersama para pelaku pariwisata di Mataram, Rabu (3/10) malam.

Ia melihat potensi pariwisata yang dimiliki NTB ini harus dimaksimalkan. Wisatawan harus diberikan akses yang baik untuk bisa menjangkau NTB. Sebab akses ini merupakan salah satu yang menentukan wisatawan kemudian memilih untuk berwisata di Lombok dan Sumbawa.

“Akses ini sangat penting.

Maka dari itu harus benar-benar diperhatikan. Penambahan penerbangan langsung ini harus jadi prioritas,” ujarnya.

Selain penerbangan langsung, ia juga melihat perlunya meyakinkan dunia bahwa pariwisata NTB ini baik-baik saja. Salah satunya dengan menggelar kegiatan-kegiatan berskala internasional. Sehingga NTB dapat meyakinkan wisatawan di seluruh dunia bahwa destinasinya sangat aman dan nyaman untuk dikunjungi.

“Akses yang terbuka ini akan

mempermudah wisatawan untuk berkunjung ke Lombok dan Sumbawa. Salah satu yang perlu dilakukan juga menggelar event internasional di sini. Dua hal ini saya rasa sangat efektif untuk kembalikan gairah pariwisata di NTB,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti soal kebersihan di destinasi wisata, terutama toilet. Ia berharap Dinas Pariwisata NTB dapat melengkapi fasilitas di destinasi wisata. Tidak hanya dilengkapi, namun juga harus bersih dan terawat dengan baik. Sehingga wisatawan itu merasa senang dan nyaman saat berkunjung.

“Wisatawan tidak akan mau datang lagi kalau toiletnya jorok, kotor dan bau. Ini juga harus menjadi perhatian kita bersama.

Kenapa? Karena kebersihan ini juga sangat menentukan kenyamanan wisatawan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, H.L Moh Faozal, S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan beberapa langkah pemulihan pariwisata NTB. Termasuk dengan melakukan promosi pariwisata, baik di dalam maupun luar negeri.

Selain itu pihaknya juga melengkapi dan memperbaiki beberapa fasilitas destinasi yang rusak. Salah satunya toilet.

“Kita sudah melakukan beberapa upaya recovery. Baik dengan menggelar event, melakukan promosi dan memperbaiki fasilitas destinasi yang rusak akibat gempa,” ujarnya.

Diskusi bersama Gubernur NTB ini dihadiri oleh beberapa asosiasi pariwisata. Di antaranya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Asosiasi Hotel Mataram, ASITA NTB, PUTRI NTB, HPI NTB, Astindo NTB dan IHGMA chapter Lombok. (lin)

(Suara NTB/lin)

PENGARAHAN - Gubernur NTB menyampaikan arahannya kepada para pelaku pariwisata di NTB, Rabu (3/10).

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 5 Oktober 2018

Halaman 3

IKM Mulai Bangkit, Pasar Belum Merespons Mataram (Suara NTB) Para pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) pelan-pelan mulai bangkit. Namun yang menjadi persoalan adalah, belum ada gayung bersambut dari pasar. Hal ini dikemukakan Kepala BP3ED Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Taufik Rahman, SH. Pascagempa yang menggoyang Lombok dan Sumbawa sejak 29 Juli lalu, hampir seluruh pelaku IKM merasakan dampaknya. Baik dampak langsung maupun tak langsung.

Dampak langsungnya, tidak sedikit pelaku usaha tempat tinggalnya mengalami kerusakan. Atau gudanggudang produksinya. Hampir dua bulan, fokusnya bagaimana membangun tempat ting-

gal sementara. Sebelum turunnya bantuan dukungan tempat tinggal yang difasilitasi pemerintah pusat.

Sementara pelaku IKM yang tempat tinggalnya, atau gudang-gudang produksinya

tak mengalami kerusahakan.

Ikut merasakan dampaknya lantara penyuplai bahan baku, atau karyawan yang biasanya dilibatkan berproduksi tidak sedikit yang memilih berkumpul bersama keluarganya.di

tenda-tenda pengungsian.

“Kami pantau langsung, belakangan para pelaku IKM ini sudah mulai berproduksi kembali. Terurama IKM yang bergerak di sektor kerajinan,” kata Taufik kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (4/10) kemarin.

Hasil pemantauannya. Pelaku IKM yang tempat tinggal atau gudang produksinya rusak, telah memanfaatkan tenda-tenda tempat pengungsiannya. Sekaligus sebagai tempat produksi. Tidak ada pilihan

bagi para pelaku. Sebab minimal satu IKM mempekerjakan dua orang karyawan.

Untuk memastikan dampak gempa secara detail terhadap para pelaku IKM ini, dilakukan dengan Identifikasi Potensi Ekspor (IPE). Gambaran aktifnya kegiatan mereka saat ini, Taufik mengatakan terpantau dari laporan-laporan kegiatan produksi yang dilakukan para pelakunya.

Produksi mulai tak jadi masalah. Tinggal, kata Taufik, dibuka pintu pasarnya

(Suara NTB/ist)

JAGA STABILITAS HARGA - Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan gencar menjaga dan mempertahankan stabilitas harga-harga kebutuhan pokok. Selain menggelar kegiatan operasi pasar dan pasar murah, baliho-baliho besar senada ancaman agar spekulan tak main-main juga dipasang di pasar-pasar tradisional. Salah satunya di pasar Dasan Agung. Nampak salah seorang pekerja pasar sedang membersihkan sisa-sisa sampah pengunjung pasar yang di atasnya ada baliho Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

Cerita Artis Lawas Anya Sleebos Bersama JNE Bantu Korban Gempa Lombok

(Suara NTB/ist)

KEMASAN STANDAR - L. Suwarjaya Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian pada sebuah acara di Mataram beberapa waktu lalu, menunjukkan salah satu produk lokal yang telah diberi kemasan berstandar

Bantuan Kemasan Diprioritaskan ke IKM di Lingkar Hutan Mataram (Suara NTB) UPTD Balai Kemasan Produk Daerah Dinas Perindustrian Provinsi NTB memberikan perhatian lebih kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di lingkar hutan. Alasannya karena tingkat kemiskinannya paling tinggi. Tahun ini terdapat 100 pelaku IKM di seluruh kabupaten/kota yang didukung kemasan produk secara gratis. Tersebar masing-masing kepada 15 pelaku IKM di setiap kabupaten/kota di Pulau Lombok. Dan masing-masing 5 IKM di setiap kabupaten/kota di Pulau Sumbawa.

“Bantuan kemasan ini kita mengutamakan IKM yang tinggal di kawasan lingkar hutan. Misalnya IKM yang bergerak di bidang pengolahan kopi. Atau IKM pembudidaya madu,” jelas Kepala UPTD Balai Kemasan Produk Daerah, L. Suwarjaya. Ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/10) kemarin, jumlah masyarakat miskin di NTB sebanyak 700.000 KK. 40 persen diantaranya tinggal di lingkar hutan. Sisanya, masyarakat miskin yang tinggal di pesisir dan perkotaan.

IKM-IKM yang diberi bantuan kemasan gratis ini, umumnya IKM yang telah tercatat memiliki nomor Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), telah mendapat label halal dan yang direkomendasikan oleh dinas yang membidangi perindustrian di kabupaten/kota. L. Suwarjaya menambahkan, bantuan kemasan produk ini masing-masing ukuran dan desainnya berbeda-beda. Sesuai karakteristik masing-masing IKM. Jumlah juga tak disebut secara rinci berapa kemasan untuk satu IKM. Tetapi daerah telah menentukan satu IKM nilai bantuannya di bawah Rp 2 juta.

Ia menyajikan data statistik, jumlah IKM di NTB mencapai 80.000 pelaku. Dari jumlah ini, sejak 2016 jika dirata-ratakan bantuan dalam bentuk kemasan ini, sekitar 300 IKM telah diberi fasilitas gratis.

Kemasan-kemasan ini diproduksi dengan memanfaatkan mesinmesin pembuat kemasan yang ada di Rumah Kemasan. Lantas bagaimana dengan IKM lain dari 80.000 jumlah itu? L. Suwarjaya mengemukakan, pada dasaranya para pelaku IKM ini memenuhi ketentuan penjualan produk, dengan dikemas. Hanya saja, tidak semua IKM memahami standar-standar layak kemasan. (bul)

ang datang belanja,” imbuhnya.

Terhadap kebutuhan para pelaku IKM ini, Taufik mengatakan koordinasi dilakukan dengan Kementerian Perdagangan melalui Dirjen terkait.

Harapannya, kementerian dapat mengikutsertakan para pelaku IKM dalam kegiatankegiatan pameran yang terselenggara di dalam negeri.

“Teman-teman di Kementerian kita infokan untuk ikut mempromosikan produkproduk IKM yang mulai menggeliat,” demikian Taufik. (bul)

Willgo Dorong Penyelesaian Utang Debitur Terdampak Gempa

Asuransi Gempa Mulai Diminati MASYARAKAT mulai sadar akan pentingnya berasuransi.

Pascagempa sejak 29 Juli 2018 yang mengakibatkan tidak kecilnya kerugian moril maupun materil, asuransi bangunan mulai banyak peminat.

Hal ini dikemukakan Kepala Cabang Jasaraharja Putera Wilayah NTB, Sage Mulya. Pascagempa beberapa waktu lalu, tidak sedikit masyarakat mulai mendatangi kantornya untuk ikut serta dalam program asuransi rumah dan tempat usaha. Pelaku bisnis yang paling banyak meminatinya.

“Animonya meningkat sampai 30 persen. Khusus (Suara NTB/bul) untuk penjaminan yang berSage Mulya kaitan dengan gempa,” kata Sage kepada media ini. Sayangnya, sementara ini perusahaan asuransi menghentikan program asuransi gempa. Sembari menunggu kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan asuransi sedang fokus menyelesaikan klaim-klaim yang masuk dari nasabah terdampak gempa beberapa waktu lalu.

Khusus untuk Jasaraharja Putera, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Provinsi NTB ini menerangkan, pihaknya sedang memproses pembayaran klaim yang diajukan customernya. Jasaraharja Putera Mataram berpotensi menanggung klaim cukup besar. “Ada showroom yang klaimnya masuk bangunan, beserta isinya nilai kerugiannya sampai Rp6 miliar. Ada juga hotel di gili-gili di Lombok Utara, masing-masing Rp1 miliar. Tim kami sedang menganalisa berapa besaran kerugian yang harus kita tanggung,” jelas Sage.

Secara pasti, Sage belum dapat mengkalkulasi berapa besaran klaim yang akan ditanggungnya akibat dampak gempa bumi.

Lantas kapan asuransi gempa bumi dilanjutkan? Perkiraannya pada akhir tahun ini. Setelah pengajuan dari AAUI pusat dan OJK telah menentukan batas minimum maksimum rate yang boleh dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi.

Kendati demikian, tidak lantas perusahaan-perusahaan asuransi menutup diri terhadap asuransi gempa bumi. Kepada mitra-mitra terbaiknya, Sage mengatakan bisa saja diberikan pengecualian. Jasaraharja Putera seperti diketahui memiliki program asuransi khusus. Namanya JP-Graha, merupakan asuransi kebakaran untuk harta benda, baik yang berupa rumah tinggal, kantor, toko, ruko ataupun pabrik yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat kebakaran. Harta benda yang dapat dipertanggungkan berupa bangunan, mesin, stok, prabot dan isinya.

Okupasi yang dapat dipertanggungkan diantaranya. Rumah tinggal, kantor, toko, gudang, hotel, sekolah, rumah sakit, apartemen, pabrik dan lainnya. Dengan alternatif pilihan polis standar asuransi kebakaran, polis standar asuransi teroris dan sabotase, polis standar asuransi gempa bumi, property/industrial all risk. Polis, lanjut Sage, dapat diperluas jaminannya antara lain memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kebongkaran, angin topan, badai, banjir, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, terorisme, sabotase, hura-hura, penggantian uang sewa, penggantian biaya pindah, TPL untuk tetangga, persoan accident dan gempa bumi. (bul)

kembali. Meskipun terdapat diantaranya mulai menerima pesanan. Bagaimana upaya pemerintah daerah dan stakeholders melakukan promosi agar pasarnya pulih kembali.

“Pasar luar yang paling penting. Karena kita tahu kondisinya kalau pasar di dalam daerah,” jelas Taufik.

Bagaimana pemerintah dapat mendatangkan pasar luar melalui event-event yang dapat mendatangkan banyak orang ke daerah ini. “Yang penting mereka inginkan, bukan lagi promosi. Tapi or-

Mataram (Suara NTB) – Cerita seru kepedulian terhadap korban gempa Lombok datang dari artis lawas, Anya Sleebos. Jawara ajang pencarian bakat Cipta Pesona Bintang tahun 1992 itu berkendara sendiri ke Lombok. Menyusul paket bantuan yang sudah dikirimnya lebih dulu lewat JNE. Pelantun Badai Emosi dalam album kompilasi bersama Krisdayanti ini menggeber mobilnya dari Menteng, Jakarta Pusat menuju Lombok Timur, NTB, yang terdampak gempa M=7,0 pada Minggu (5/8) lalu.

Wanita bernama asli Arstica Rasmania ini tak memiliki hubungan historis dengan Lombok. Apalagi sanak famili ataupun kawan. Namun, setelah mendengar gempa yang menewaskan 564 jiwa, rumahnya menjadi posko penampungan bantuan. Baik dari kolega maupun masyarakat.

Bantuan yang terkumpul diantaranya sembako, makanan kaleng dan keperluan sehari-hari lainnya. Bantuan lantas dikirim lewat jasa pengiriman paket ki-

lat JNE. Sementara dirinya bertualang melalui jalur darat.

“Ceritanya begini, begitu habis nyanyi di BTC Bekasi, saya dengar diberita tanggal 5 Agustus ada gempa di NTB, dan saya lusanya inisiatif mengumpulkan bantuan serta mengirim bantuan lewat JNE,” kata Anya.

“Tanggal 22 Agustus-nya saya langsung berangkat ke NTB dengan menyetir mobil sendiri. Tanggal 26 (Agustus) sampai,” imbuh dia dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB, Kamis (4/10).

Total selama empat hari empat malam Anya berkendara dari Jakarta menuju Lombok. Sesampainya di Dusun Pulur, Labuan Pandan, Sambelia, Lombok Timur, dia kemudian bergabung dengan warga terdampak gempa.

Memberi pemulihan trauma.

Bahkan, Anya hilir mudik membeli tenda dan terpal. Kala itu, tenda dan terpal seperti barang langka yang meroket harganya. Belum lagi harus menghadapi kekhawatiran yang sama dengan korban gem-

(Suara NTB/ist_Anya Sleebos)

BERSAMA PENGUNGSI - Artis lawas pelantun Badai Emosi, Anya Sleebos bersama anak pengungsi terdampak gempa saat berkunjung ke Sambelia, Lombok Timur.

pa yakni gempa-gempa susulan.

“Ada di beberapa daerah yang tidak bisa dibangun dengan terpal karena faktor angin yang kencang, seperti di kaki gunung Rinjani gak bisa dibangun,” tuturnya menceritakan pengalaman menjadi relawan.

Anya memberi masukan, dibeberapa daerah supaya lebih diperhatikan lagi, sebab, beberapa kawasan tersebut ada juga yang berminat untuk mempergunakan sisa puing untuk bikin hunian sementara. (why/*)

Kamis, 04 Oktober 2018

Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi XI DPR H. Willgo Zainar, SE, M.BA mendorong otoritas dan perbankan serta pelaku pariwisata sebagai debitur yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat untuk duduk bersama mencari solusi terbaik terkait persoalan relaksasi utang.

H. Willgo menyatakan permohonan pengusaha yang bergerak di sektor perhotelan dan pariwisata mengajukan relaksasi atas kredit perbankannya adalah hal yang wajar.

“Itu hal yang wajar mengingat kondisi pascagempa jumlah tamu domestik dan mancanegara turun drastis dan berdampak terhadap hunian dan kunjungan pariwisata, khususnya di Lombok,” katanya.

Untuk itu, kata H. Willgo, ada baiknya digagas pertemuan tiga pihak antara pengusaha, perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang difasilitasi Pemerintah Provinsi NTB. “Hal itu penting dilakukan untuk merumuskan relaksasi seperti apa yang sewajarnya dapat dilakukan dalam kondisi pascabencana,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan NTB ini berharap dengan tercapainya kesepakatan yang adil tersebut bisa membangkitkan kembali geliat pariwisata dengan berbagai event nasional di NTB. Pemerintah Provinsi NTB juga dapat melobi pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian/lembaga untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertemuan, seminar dan eventevent tertentu di NTB. “Dengan begitu, sektor pariwisata NTB, khususnya di Pulau Lombok segera bangkit kembali,” jelas H. Willgo.

Ia menambahkan anggota Komisi XI DPR juga terus melakukan komunikasi dengan OJK, baik di daerah maupun di Jakarta terkait kebijakan relaksasi. Menurutnya, OJK mempertimbangkan skema relaksasi yang sesuai dan pantas untuk masingmasing k e l o m -

pok debitur. Namun tentu tidak akan sama skema relaksasi yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil menengah, ritel dan pengusaha menengah besar.

“Harus dipertimbangkan dengan cermat dari dua sisi nasabah sebagai debitur dan perbankan sebagai kreditur,” kata Willgo.

Sebelumnya, Ketua Tim Task Force Recovery Pariwisata NTB, Awanadhi Aswinabawa, menyatakan para pelaku usaha di Gili Trawangan, Meno dan Air, meminta bantuan kepada Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, agar bisa mendapatkan keringanan bunga kredit. Permintaan tersebut disampaikan pada pertemuan para pelaku pariwisata dengan Gubernur di kantor Dinas Pariwisata NTB, Rabu (3/10) malam.

Seperti diketahui, OJK juga telah mengeluarkan kebijakan memberikan perlakuan khusus pada kredit dan pembiayaan syariah dari perbankan untuk debitur atau proyek yang terdampak bencana alam di NTB. Perlakuan khusus tersebut berupa pelonggaran aturan restrukturisasi, penilaian kualitas kredit/pembiayaan syariah dan atau pemberian kredit atau pembiayaan syariah baru di seluruh kabupaten/ kota di Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa, serta Kabupaten Sumbawa Barat (Pulau Sumbawa).OJK mencatat 34.668 debitur perbankan umum menjadi korban gempa di NTB. Puluhan ribu korban gempa tersebut memiliki portofolio kredit menc a p a i Rp1,25 triliun. (bul)

H. Willgo Zainar (Suara NTB/bul)

SUARA NTB Jumat, 5 Oktober 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pantau Pembelian Tembakau PEMERINTAH Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dalam hal ini Dinas Pertanian (Distan) meminta kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk lebih pro aktif di dalam memantau dan memberikan izin pembelian terhadap perusahaan.

Pasalnya, terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pembelian tembakau kepada petani dari 26 titik pembelian khususnya yang ada di Kabupaten Lotim.

Menurut Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Lotim, Ashabul Kabir, harga tembakau (Suara NTB/yon) tahun 2018 meningkat Ashabul Kabir dibandingkan tahun 2017.

Penyebab kenaikan dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yakni pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi atau menekan impor tembakau dari luar.

Sehingga tembakau-tembakau khususnya yang ada di Kabupaten Lotim diharapkan lebih tinggi.

Dibuktikan bahwa ada terdapat 26 titik tembakau baik resmi maupun tidak resmi. Dalam pengawasan pembelian ini, Distan Lotim bekerjasama dengan Satpol PP Lotim.

Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki izin, ujarnya, terdapat beberapa perusahaan yang kesulitan untuk memenuhi target pembeliannya. Di sisi lain terdapat perusahaan-perusahaan yang belum memiliki izin, namun melakukan pembelian di lapangan. “Kita lakukan pengawasan, baik sosialisasi dan pendekatan pembinaan baik yang memiliki izin maupun belum memiliki izin,” ujarnya.

Khusus bagi perusahaan yang belum mengantongi izin. Menjadi atensi untuk dilakukan pemantauan pembelian yang dilakukannya dengan menggandeng Satpol PP Lotim. Pasukan penegak Perda itu diminta untuk melakukan tindakan berupa penyegelan terhadap gudang perusahaan yang belum memiliki izin pembelian sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan.

Terkait dengan izin perusahaan ini, pemerintah provinsi selaku pemegang regulasi diharapkan lebih proaktif dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. Sementara hingga saat ini, Distan Lotim belum melihat kegiatan pemerintah provinsi seperti apa yang dilakukan oleh Pemkab Lotim. Pasalnya, terkait dengan tata niaga tembakau cukup luas dan tidak hanya berada di Kabupaten Lotim, sehingga pihak perusahaan yang mengantongi izin berharap pemerintah provinsi pro aktif.

“Kami tidak tahu bersih apa masalahnya. Yang jelas kita di Pemkab Lotim sudah melakukan apa yang harus dilakukan terkait tata niaga tembakau ini. Kita berharap pemprov lebih proaktif karena ini sempat dikeluhkan oleh perusahaanperusahaan resmi yang sudah punya izin,” jelasnya.

Adapun jumlah perusahaan yang memiliki izin sebanyak 14 perusahaan, ujarnya, masih dalam proses pengurusan izin dua perusahaannya. Selebihnya 10 tempat pembelian belum memiliki izin pembelian, sehingga hal tersebut menjadi atensi Pemkab Lotim bersama Satpol PP untuk dilakukan pemantauan. (yon)

Anggaran Belum Keluar

KPU Lotim Petakan Pemasangan APK Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengaku anggaran untuk pengadaan alat peraga kampanye (APK) hingga saat ini belum keluar. Meski demikian, pihaknya mulai menyusun titik-titik yang menjadi tempat pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu 2019.

Kepada Suara NTB, Kamis (4/10), Komisioner KPU Lotim Divisi Logistik dan Keuangan, M. Lutfi Sarifudin, S.Ag, mengatakan, untuk logistik saat ini pengadaan di KPU RI sedang dalam proses pembuatan baik bilik maupun kotak suara. Sementara untuk surat suara saat ini belum dikarenakan pencetakannya disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang saat ini masih dalam proses perbaikan (DPTHP) tahap satu maupun DPTHP tahap dua. Barulah setelah dilakukan proses penetapan, jumlah disesuaikan untuk pencetakan surat suara. “Untuk DPT sudah kita tetapkan, namun ada perbaikan,” jelasnya.

Sedangkan untuk DCT, untuk peserta Pileg Lotim sebanyak 718 calon dan saat ini masuk dalam masa kampanye.

Pada masa kampanye ini, KPU diberikan kewenangan untuk mencetak alat peraga kampanye (APK) berupa baliho dan spanduk. Namun untuk dana pencetakan belum masuk ke KPU Lotim, termasuk berapa besaran anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan APK ini belum diketahui.

Dalam pemasangan APK ini, lanjut Lutfi, untuk baliho ukurannya maksimal 4x7 meter dengan jumlah 10 buah untuk satu partai politik dari 16 partai politik. Begitupun untuk spanduk masing-masing 10 buah. Untuk pengadaan spanduk ini masing-masing 16 buah untuk satu partai politik dengan ukurannya maksimal sekitar 1,5x7 meter.

“Tapi kita akan melihat lagi anggaran yang masuk ke KPU, apakah jumlah yang kita cetak menggunakan maksimal termasuk ukuran-ukurannya. Kita akan sesuaikan dengan anggarannya. Inilah dua bentuk yang diadakan oleh KPU,” sebutnya.

Di luar dari pengadaan yang dilakukan oleh KPU, masingmasing peserta pemilu diperbolehkan mengadakan APK baik berupa pamflet, stiker dan sebagainya. Namun, harganya tidak boleh melebihi Rp60 ribu per jenis. Terkait dengan lebih dan menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan. Maka itu merupakan ranah dari Bawaslu untuk mengawasi. Di samping itu, masing-masing peserta Pemilu juga diwajibkan untuk mendaftarkan akun-akun yang dimiliknya.

Di samping itu, KPU Lotim sedang menyusun bersama PPK dan PPS terkait dengan lokasi pemasangan APK, karena ada beberapa hal yang perlu diperjelas lokasi pemasangan, menyusul terdapat beberapa lokasi yang tidak diperbolehkan sebagai tempat pemasangan APK. Seperti rumah ibadah, pendidikan, kesehatan dan kantor desa.

Adapun untuk masa kampanye atau pemasangan APK itu mulai dari tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

“Kaitan dengan pemasangan itu, kita akan menenpatkannya sesuai dengan tempat-tempat yang sudah disediakan,” jelasM. Lutfi Sarifudin nya. (yon)

(Suara NTB/yon)

DATANGI - Sejumlah pelamar CPNS dari jalur K2 Lotim mendatangi kantor BKPSDM Lotim terkait sistem CPNS yang diklaimnya error, Kamis (4/10).

Dinyatakan TMS, Tenaga K2 Keluhkan Sistem Tak Jelas

Selong (Suara NTB) Pascapembukaan pendaftaarn Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018.

Para pelamar di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berlomba-lomba untuk melengkapi berkas untuk kemudian melakukan pendaftaran. Akan tetapi, dalam pendaftaran CPNS tahun ini yang dibagi dalam dua kategori yakni kategori khusus dan umum mengalami kendala yang cukup membuat pelamar resah. Pasalnya, pelamar dari jalur khusus kategori dua (K2) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) saat mendaftar. Sementara tidak ada keterangan jelas penyebab TMS tersebut.

Seperti dituturkan Indayani, pelamar dari jalur K2 ini mempertanyakan alasan berkas pendaftarannya melalui sistem online itu tidak bisa masuk. Padalah semua persyaratan pendaftaran dari jalur K2 menurutnya sudah cukup lengkap, termasuk nomor tes pada saat mengikuti CPNS pada tahun 2013 lalu.

Guru SDN 5 Montong Baan ini juga menyayangkan tidak adanya keterangan pasti yang diberikan oleh pegawai di BKPSDM Lotim.

“Ketika kami mendaftar.

Muncul pernyataan jika kami tidak memenuhi syarat menurut undang-undang Menpan Nomor 36. Begitu pernyataan yang keluar di layar komputer,” terangnya ditemui Suara NTB di kantor BKPSDM Lotim, Kamis (4/10).

Dirinya terus mengulang untuk melakukan pendaftaran sejak dibuka pada tanggal 26

September lalu. Namun kejadian serupa terus terjadi. Dari pegawai di BKPSDM Lotim hanya mengatakan untuk bersikap sabar dan terus mencoba dan mengulang setiap waktu.

Itupun terus dilakukannya. “Pegawai di sini, (BKPSDM, red) hanya menyuruh kami bersabar dan mencoba ulang tanpa adanya solusi dan alasan kenapa sistem seperti itu? “ kesalnya.

Disebutkan Indayani, sejauh ini baru 24 orang yang sudah masuk dan mendapatkan salinan nomor tes beserta nomor register dari jalur K2.

Selebihnya mengalami hal yang sama seperti dirinya.

Perempuan asal Sakra ini mengaku sudah dua kali mendatangi kantor BKPSDM untuk mempertanyakan hal tersebut bersama beberapa orang lainnya namun belum mendapatkan informasi yang jelas. Setiap waktu terus melakukan percobaan.

Ia berharap mendapat jawaban yang jelas dari pegawai di BKPSDM supaya apa yang menjadi penyebabnya untuk kemudian diperbaiki dan dilengkapi. “Namun belum bisa-bisa. Selalu muncul jika kami tidak memenuhi syarat. Kami mengharapkan kepastian.”terangnya lagi.

Berbeda dengan Rudi, guru SDN 5 Tanjung Luar ini sangat menyayangkan aturan tahun ini yang membatasi usia penerimaan CPNS. Menurutnya, pelamar dari jalur K2 seharusnya menjadi prioritas dan tanpa adanya batasan usia. Kedatangannya ke BKPSDM Lotim untuk mengecek apakah namanya sudah masuk di pemerintah pusat atau adanya kebijakan terbaru tanpa adanya pembatasan usia seleksi CPNS khususnya dari jalur K2. “Kami berharap pembatasan usia ini dihilangkan dari persyaratan.

Seharusnya K2 jadi prioritas-

Jadup Tak Jelas

guru-guru utuh 79 formasi.

“Lotim formasi khusus hanya diperuntukkan untuk guru yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan-RB,” ujarnya.

Maka dari itu, kebijakan ini merupakan peluang emas bagi eks K2 dari sarjana apapun.

Hanya saja sebelum bulan November 2013 yang bersangkutan sudah sarjana strata satu (S1) baik itu dari PGSD, PGMI maupun yang lainnya sebelum bulan November 2013, maka ia masuk dalam kategori khusus K2. Selanjutnya berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, usia maksimal 35 tahun per 1 Agustus 2018. Sehingga tidak semua dapat mengikuti tes CPNS 2018 baik dari kategori khusus maupun kategori umum.

Dari 893 eks K2 yang tidak lulus waktu tes di tahun 2013.

Terdata sebanyak 165 orang yang memenuhi syarat dari segi usia yakni 35 tahun ke bawah. Itupun belum diketahui dari ijazah guru dari kategori II (K2) ini. Apakah ratarata lulus di bawah bulan November 2013 atau di atas itu.

Apabila kelulusannya di atas bulan November 2013, tentunya guru K2 tersebut tidak bisa mengikuti seleksi CPNS tahun 2018. (yon)

Angkat Kearifan Lokal

DPRD KLU Beri Ruang Bansos Rp63 Miliar Tanjung (Suara NTB) Dana bantuan jaminan hidup (jadup) dari pemerintah pusat untuk warga korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang semakin tak jelas, dikhawatirkan membuat warga kecewa sekaligus berharap.

Apalagi, Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Dirjen Perlindungan dan Jamsos mengeluarkan instruksi kepada Pemda untuk tidak menjanjikan bantuan dana tersebut kepada warga.

Menyikapi hal itu, DPRD Lombok Utara menilai gejala tidak beres pada keuangan pemerintah pusat. Mengobati kekecewaan warga, lembaga legislatif pun memberi ruang kepada eksekutif untuk mengusulkan besaran dana siginifikan mencapai Rp 63 miliar pada APBD 2019 mendatang.

“Kami meragukan program itu akan terwujud, apalagi masyarakat sudah banyak berharap. Untuk itu, kami di DPRD memberi ruang untuk diusulkan dana pengganti jadup melalui APBD,” ujar anggota Banggar DPRD KLU,

kan. Seharusnya diakomodir semuanya,” harapnya.

Kepala BKPSDM Kabupaten Lotim, H. Najamudin, mengungkapkan, jika melihat dari PP Nomor 11 Tahun 2017 sangat memungkinkan usia pelamar hingga 40 tahun. Akan tetapi hal itu harus ada peraturan presiden (perpres), lantaran belum ada perpres hingga saat ini, sehingga harus dibatasi usianya hingga 35 tahun.

Disebutkannya, Kabupaten Lotim mendapat 225 formasi.

225 itu dibagi dalam dua kategori yakni formasi khusus dan formasi umum. Formasi khusus sebanyak 79 formasi dan formasi umum sebanyak 146 formasi. Untuk formasi khusus diperuntukkan untuk para calon CPNS yang mendaftar dengan tingkat kelulusan pujian atau cumlaude. Akan tetapi syarat atau program studinya harus akreditasi A. Kemudian yang dimasukkan dalam formasi khusus yakni atlet-atlet berprestasi, anak Papua, disabilitas dan eks K2 pada tahun 2013 lalu. Sehingga K2 yang ada di Kabupaten Lotim masuk dalam kelompok sebanyak 79 formasi. Khusus untuk Lotim, bahwa formasi khusus sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB khusus bagi

Ardianto, SH., Kamis (4/10).

Ia menjelaskan, dana sebesar Rp 63 miliar tersebut akan ditempatkan dalam nomenklatur bansos dengan tidak meminta pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat. Angka Rp 63 miliar itu ia asumsikan berdasarkan kalkulasi pembagian dana sebesar itu kepada 73.000 lebih kepala keluarga. Masing-masing kepala keluarga nantinya akan memperoleh Rp 10.000 per hari, atau Rp 900 ribu per KK per 3 bulan.

“Sebagai anggota Banggar, saya dorong pemerintah untuk mengusulkan dana itu pada KUA PPAS RAPBD 2019. Sehingga bantuan langsung itu bisa dimanfaatkan oleh setelah masa transisi berakhir,” sambungnya.

Menurut Ketua Fraksi Hanura DPRD KLU ini, besaran dana tersebut terkesan besar untuk dialokasikan kepada masyarakat. Namun demikian, dana tersebut akan sangat berguna sebagai stimulan untuk memulihkan perekonomian warga setelah hunian tetap

mereka terbangun.

Sementara untuk kepentingan jangka pendek, Ardianto sejatinya lebih mendorong pemenuhan kebutuhan logistik warga. Pasalnya alokasi dana untuk pembelian beras pada RAPBD P 2018 ini dialokasikan hanya Rp 949 juta.

Dengan alokasi anggaran yang sedikit itu, ia khawatir pembagian ke masyarakat tidak akan signifikan. “Biar Kita sekali-sekali berbuat lah untuk masyarakat dengan mengabaikan apa yang sudah dijanjikan. Agar kita tidak terbuai terus oleh janji, toh kalaupun nanti bantuan itu keluar maka akan lebih bagus lagi,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah Sujanto. Pihaknya setuju atas usul bansos tersebut. Ia mendorong agar eksekutif menuangkan bansos itu pada pengajuan draf KUA PPAS RAPBD murni 2019 mendatang. “Saya setuju karena itu untuk kepentingan masyarakat. Apalagi Jadup dari pusat ini semakin tidak jelas,” katanya. (ari)

Warga Aik Dewa Gelar ’’Gawe Desa’’ Selong (Suara NTB) Warga Desa Aik Dewa Kecamatan Pringgasela akan menggelar kegiatan gawe desa yang kedua kalinya pada Oktober sampai dengan November 2018 mendatang. Gawe desa ini disuguhkan kembali oleh warga guna terus mengangkat kearifan lokal. Harapan besarnya, dapat mengangkat dan menambah khasanah budaya yang ada di Kecamatan Pringgesela pada khususnya dan Lombok Timur (Lotim) pada umumnya.

Ketua Panitia Pelaksana Gawe Desa Aik Dewa, Ari Ayatudin, Kamis (4/10), menyebutkan di antara kearifan lokal yang ditampilkan adalah prosesi adat poposan, sunatan massal, pementasan musik tradisional, lomba ngeson Aiq Kokoq dan zikir masal. “Ada juga lomba mewarnai,” katanya.

Melalui kegiatan ini diharapkan bisa memberikan daya tarik bagi wisatawan asing maupun lokal. Semakin sering digelar, maka akan se-

makin melekat di tengah masayarakat. Apalagi, Kabupaten Lotim memiliki beragam budaya dan adat istiadatnya leluhurnya sangat luas.

Adat budaya leluhur yang sudah turun temurun itu, katanya, harus dilestarikan.

Melalui kegiatan gawe desa ini harapannya dapat perhatian dari berbagai pihak terkait.

Warga pun sudah mencoba menghubungi pihak-pihak terkait bisa membantu.

Ari meminta kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan maupun para pelaku wisata yang peduli akan kelestrian budaya di Lotim. Termasuk di dalamnya Dinas Pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Hendaknya bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini sesuai dengan bidang masing-masing untuk mensukseskan kegiatan tersebut.

“Kami berharap partisipasi dari berbagai pihak agar bisa mendukung kesuksesan acara ini,” harapnya. (rus)

Cari Warga Lotim di Sulteng Selong (Suara NTB) Terjadinya bencana alam berupa gempa dan tsunami yang meluluhlantahkan sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) beberapa waktu lalu membuat pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bersikap. Pemkab Lotim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) berupaya mencari kemungkinan adanya warga Lotim yang bekerja dan menjadi korban di Sulteng. Namun, hingga

saat ini koordinasi belum dapat terhubung.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Lotim, Andika Istujaya, mengaku beberapa kali menghubungi Pemprov Sulteng terkait adanya warga Lotim yang jadi korban gempa dan tsunami. Namun, pascakejadian hingga saat ini, komunikasi yang coba dibangun melalui sambungan seluler belum dapat tersambung.

Andika berharap koordinasi bersama Disnaker Sulteng secepatnya dapat terbangun agar

segala hal-hal yang dibutuhkan, terutama terkait apakah adanya warga Lotim dan atau menjadi korban dapat terdeteksi.

Sementara Kepala Bidang Tramsimigras pada Disnakertrans Lotim, As’ad, menyebutkan beberapa kali Pemkab Lotim melakukan pengiriman transimgran ke Sulawesi Tengah. Namun lokasi penempatan di Morowali dan Sulawesi Tenggara di Kolaka Timur dan Konawe.

Bahkan jarak dari lokasi Palu dan lokasi transmigran ratusan kilo dengan perjalan-

an dari Palu dan Morowali memakan waktu 14 jam perjalanan darat. “Lokasi transmigrasi besok ke Mamasa Sulawesi Barat yang akan kita kirim pada akhir Oktober 2018 ini.

Kita juga belum bisa terhubung dengan pegawai transmigrasi di sana,” akunya. (yon)

Andika Istujaya

SUARA NTB Jumat, 5 Oktober 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tetapkan Zona Larangan KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) telah menyepakati zona larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) atau zona bebas APK untuk gelaran Pemilu 2019 mendatang.

Zonasi ini sebagai pedoman bagi peserta pemilu dalam pemasangan APK di daerah ini.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, kepada Suara NTB, Kamis (4/10).

Ia menjelaskan, secara umum untuk penetapan zona (Suara NTB/kir) larangan pemasangan APK Ahmad Fuad Fakrudin mengikuti regulasi yang ada di tingkat pusat. Seperti dibangun milik pemerintah, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya serta tempat ibadah tidak dibolehkan ada APK. Kemudian untuk jalan, semua jalan dibolehkan memang APK, kecuali beberapa jalan utama dan protokol. Di antaranya jalan di depan kantor bupati dan jalan-jalan yang ada fasilitas pemerintahannya.

Kemudian jalur by pass Praya-Batujai, juga tidak dibolehkan ditambah jalur by pass bandara.

“Tapi khusus untuk jalur by pass yang dilarang hanya di median jalan yang ada di tengah saja. Tapi untuk pinggir jalan itu boleh dipasangkan APK. Asalkan tidak di pepohonan. Karena pemasangan APK di pepohonan juga dilarang,” tegasnya.

Terkait zona larangan pemasangan APK secara prinsip sudah disepakati antara KPU Loteng dengan Pemkab Loteng dan akan segera diberlakukan setelah SK Bupati Loteng terkait zona larangan pemasangan APK turun. “Untuk memperkuat kesepakatan zona larangan pemasangan APK ini harus ditetapkan dengan SK Bupati,” ujarnya.

Disinggung soal penindakan terhadap aturan zona larangan pemasangan APK, Fuad menegaskan itu ranahnya Bawaslu Loteng. Pihaknya dalam hal ini hanya menetapkan zona larangan pemasangan APK bersama pemerintah daerah. Untuk penindakan terhadap pelanggaran menjadi kewenangan penuh pihak Bawaslu Loteng.

Pihaknya berharap para peserta pemilu baik itu partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg) bisa mematuhi aturan yang ada tersebut supaya Pemilu 2019 mendatang bisa menjadi pemilu yang bersih dari pelanggaran aturan. “Kunci terwujudkan pemilu yang bersih dan bermartabat ialah pada kepatuhan pada aturan yang ada. apakah itu peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu itu sendiri,” tandas Fuad. (kir)

Musim Kemarau

Ribuan Hektar Lahan Pertanian di Loteng Jadi Lahan Tidur Praya (Suara NTB) Ribuan hektar lahan pertanian di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada musim kemarau tahun ini berubah menjadi lahan tidur. Hal ini disebabkan berhentinya lahan ini berproduksi sejak memasuki musim tanam ketiga tahun ini, karena tidak adanya sumber air baku untuk bercocok tanam.

“Musim kemarau tahun ini jauh lebih kering dari tahun sebelumnya. Sehingga banyak lahan-lahan pertanian kita yang berhenti berproduksi dan menjadi lahan tidur,” aku Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, kepada Suara NTB, Kamis (4/10).

Ia menjelaskan, luas lahan pertanian yang ada di Loteng saat ini tercatat mencapai 54 ribu hektar lebih. Namun yang tanam padi hanya ratusan hektar saja. Itu pun tersebar di lima kecamatan saja, yakni Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Pringgarata, Kopang serta Kecamatan Jonggat.

Sedangkan di wilayah bagian selatan, sebagian ada yang menanam palawija, jagung serta tembakau dan sebagian lagi ditelantarkan oleh pemiliknya, sehingga menjadi lahan tidur yang tidak produktif lagi. “Bagaimana bisa berproduksi air untuk bercocok tanam tidak ada,” terangnya.

Diakuinya, curah hujan tahun ini sangat minim, sehingga sangat menyulitkan petani memperoleh air untuk kebutuhan lahan pertaniannya. Hanya di beberapa wilayah saja yang masih bisa bercocok tanam. Itu pun kondisinya juga sangat minim air.

“Memang untuk musim tanam ketika, tidak disarankan menanam padi. Yang disarankan tanaman palawija, jagung dan komoditi yang tahan panas,” imbuh Iskandar.

Meski banyak lahan pertanian yang ditidak berproduksi, Iskandar menegaskan tidak sampai mengganggu target produksi padi Loteng tahun ini. Termasuk target luas lahan, karena sudah bisa dicapai pada musim tanam kedua pertengahan tahun kemarin. “Untuk target produksi padi posisi kita saat ini sudah diatas target yang ada yakni sebesar 400 ribu ton lebih. Sementara untuk luas tanam sudah mencapai 90 ribu hektar lebih,” tegasnya. (kir)

Lobar Ajukan Hak Paten Tembakau Varietas Layur Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Pertanian setempat mengajukan tembakau jenis varietas lokal Layur agar menjadi tembakau khas yang dihasilkan Lobar. Tembakau ini sudah mulai dicoba dibudidayakan di lahan milik petani seluas 20 hektare.

“Beberapa waktu yang akan datang kita akan mencoba mengusulkan satu jenis varietas tembakau lokal yakni varietas layur.

Ini jadi hak paten Lobar. Khusus jadi hak paten Lobar,” kata Kepala Dinas Pertanian Lobar Muhur Zokhri, Kamis (4/10).

Menurutnya, pengajuan hak paten ini dilakukan ke Kementerian Pertanian lalu ke instansi terkait. Jenis tembakau varietas ini sudah dikembangkan di beberapa lokasi seluas 20 Hektar. Keunggulan dibanding varietas lain, selain produksi yang tinggi per hektare. Tembakau ini memiliki tinggi 2 meter dengan daun yang lebih kecil.

Kabid Perkebunan Distan Lobar, Damayanti mengaku jika Lobar memiliki tembakau lokal yang kualitasnya bagus bernama layur. Bahkan memiliki ciri khas daun yang memanjang dari pada tembakau jenis lain. Tak hanya itu tinggi tanamannya dapat mencapai lebih dari 2 meter. Hal inilah yang memotivasi pihaknya untuk mengajukan hak paten kepada kementerian. Di samping sudah memenuhi syarat untuk memiliki hak paten.”Itu memiliki ciri khas sendiri,” ujarnya.

Jika dibandingkan dengan tembakau lain, layur dapat mencapai produksi sekitar 2 ton per hektarenya. Sedangkan untuk jenis tembakau lain hanya mencapai sekita 1,2 ton per hektare. Tembakau inipun sudah dikembangkan oleh pihaknya di beberapa daerah di kawasan Gerung dan Lembar.

“Ada sekitar 20 hektare, dan rencananya kita akan melakukan pemurnian di Kebon Ayu dan Lembar bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengecek kemurniannya untuk kita daftarkan (hak paten),” terangnya.

Diakuinya jenis tambakau layur ini sudah lama ditanam oleh para petani di kawasan setempat. Namun petani tidak mengetahui jenis tersebut dan menganggap tembakau biasa. Hanya saja tembakau itu sering kali dibeli oleh daerah kabupaten lain, sehingga Dispertan mengambil langkah antisipasi kemungkinan pengklaiman dari daerah lain. (her)

(Suara NTB/kir)

KAWASAN - Kawasan hortipark Loteng sampai sejauh ini belum maksimal dikembangkan, lantaran terbentur kebutuhan anggaran yang besar.

Butuh Anggaran Besar

Loteng Kesulitan Kembangkan Kawasan ’’Hortipark’’ Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mengaku masih kesulitan mengelola dan mengembangkan kawasan hortipark di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara. Mengingat, besarnya kebutuhan anggaran untuk mengelola kawasan eks kebun kopi seluas 350 hektar lebih tersebut.

Demikian diakui Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, kepada Suara NTB, Kamis (4/10). Ia menjelaskan, masterplan pengembangan kawasan tersebut sudah selesai disusun beberapa waktu yang lalu. Dari kalkulasi kebutuhan yang ada dibutuhkan anggaran hingga ratusan miliar untuk mengembangkan dan mengelola kawasan horti-

park tersebut. Apalagi, kawasan hortipark dikonsep sebagai destinasi wisata alam untuk mengimbangi pengembangan pariwisata yang ada di wilayah Loteng bagian selatan.

“Kenapa butuh anggaran besar? karena memang banyak fasilitas penunjang yang akan dibangun. Sebagai bagian dari pengembangan kawasan hortipark. Tapi karena memang ang-

garan yang terbatas, pengembangan kawasan hortipark belum bisa maksimal sampai sejauh ini,” tegasnya.

Namun bukan berarti pemerintah daerah tidak berbuat. Hampir setiap tahun ada saja anggaran yang disiapkan untuk membangun fasilitas penunjang di kawasan tersebut. Ia menjelaskan, saat ini dari total 350

Sejumlah Pemilik Hiburan Ilegal Dimejahijaukan Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah lokasi hiburan ilegal di Mambalan dan Lilir Kecamatan Gunungsari dikenakan sanksi tegas berupa penutupan tempat usaha.

Tindakan tegas ini menyusul beberapa kali razia di lokasi hiburan ini ditemukan pelanggaran berupa jual beli minuman beralkohol (minol) dan wanita penghibur. Sementara mengacu aturan perda bahwa lokasi tersebut tidak dibolehkan menjual minol. Atas tindakan para oknum ini, satu diantaranya dibawa ke meja hijau dan sudah diputus.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP Lobar) Mahnan, S.STp, menjelaskan, pihaknya sebelumnya sudah melakukan razia dipimpin Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan FKPD. Hasil razia itu, pihaknya pun menutup paksa lokasi hiburan yang menyediakan karaoke, partner song, minuman beralkohol. Selain di Mambalan ada juga lokasi lain, namun yang menjadi fokus yakni di Mambalan sebab usah-

(Suara NTB/her)

Mahnan anya melanggar aturan.

Mengacu zonasi yang diatur dalam Perda, kawasan ini tidak dibolehkan aktivitas hiburan, sebab daerah ini bukan kawasan wisata. Namun praktiknya kata Mahnan lebih parah dari kawasan Senggigi. Sebab di lokasi ini dilakukan di tempat terbuka, sehingga suara bisingnya sangat menganggu.

Disebutkan ada regulasi Perda ketertiban, kemananan dan ketentraman (K3) dan Perda Minol diatur zonasi perda bah-

wa kawasan itu tidak bolehkan.

Menyikapi beberapa tempat usaha ilegal ini, upaya yang dilakukan Satpol PP berkordinasi dengan lintas sektor seperti Dinas Perindag terkait minol, Dinas Pariwisata dan Disnaker terkait para pekerjanya.

Terdapat empat oknum pengusaha yang diberikan sanksi, dua orang di antaranya telah dibawa ke pengadilan dan sudah ada putusan, mereka juga didenda. Sedangkan 2 orang lainnya diberikan sanksi administrasi berupa penutupan tempat hiburan. Ke empat orang ini, jelasnya, tidak diberikan sanksi kurungan. Sebab sanksinya hanya berupa denda serta sanksi administrasi.

Apakah Dengan adanya sanksi ini ada efek jera? Menurutnya ternyata tidak, sebab fakta yang ditemukan di lapangan oknum ini kembali melakukan aktivitas yang sama. Bahkan ini menjadi target operasi razia, sebab usahanya termasuk kategori besar dari sisi omset dan segalanya sedangkan yang lain rumahan. (her)

hektar luas kawasan tersebut, baru sekitar 100 hektar yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hortipark. Di lahan tersebut saat ini sudah ada beberapa jenis tanaman keras yang dikembangkan, mulai dari jeruk, manggis hingga jenis tanaman keras lainnya.

Namun yang perlu sekarang, bagaimana menata dan mengelola masyarakat sekitar kawasan. Mengingat, banyak juga masyarakat sekitar yang ikut mengelola lahan-lahan yang ada dalam kawasan hortipark tersebut supaya lebih terarah dan teratur sesuai dengan rencana dan konsep pengemban-

gan kawasan tersebut.

Mengingat besarnya kebutuhan anggaran pengembangan kawasan hortipark, lanjut Iskandar, dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat juga sangat diharapkan supaya pengembangan kawasan bisa lebih cepat. Karena kalau kemudian hanya mengandalkan anggaran kabupaten, jelas tidak akan mampu.

“Dengan alokasi anggaran yang ada sekarang, jelas butuh waktu lama untuk bisa mengembangkan kawasan hortipark ini. Kalaua mau cepat, harus didukung anggaran yang memadai,” pungkasnya. (kir)

Sepi Pengunjung

Pengusaha Hiburan di Senggigi Rugi Besar Giri Menang (Suara NTB) Dampak gempa yang melanda beberapa waktu lalu mengakibatkan hiburan malam di kawasan Senggigi sepi. Pengunjung belum banyak yang berani ke lokasi hiburan. Kondisi inipun menyebabkan para pengusaha hiburan merugi. Di satu sisi mereka kehilangan pendapatan sangat drastis, di sisi lain mereka tetap bayar pajak dan mengaji karyawan.

Pemda diminta memahami dan merasa apa yang dialami oleh para pengusaha, sehingga segera mengambil langkah memulihkan kondisi ini.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Lobar Herman, dampak gempa menyebabkan penurunan pengunjung hingga 90-100 persen.

Pascagempa saat ini pun pengunjung masih sepi, dalam sehari hanya ada beberapa pengunjung yang datang. Akibatnya, ia mesti menutup tempat usaha lebih awal sampai pukul 24.00-00.00 WITA. “Menurun drastis, bahkan mungkin dikira kami bohong

penurunan sampai 100 persen. Jelas kami merugi karena pemasukan berkurang drastis,” akunya.

Menyikapi hal ini pihaknyapun mensiasati dengan mengatur waktu kerja. Bahkan ia terkadang buka tutup. Bisa seminggu membuka hiburan, namun kembali tutup seminggu. Sebab meskipun operasi maupun tidak operasi ia tetap memerlukan dana operasional Rp 8 juta sehari. Lantas katanya darimana ia memproleh biaya tersebut. Dalam sehari saja, katanya, penghasilan yang diperoleh tidak sampai menutupi biaya operasional, sehingga terpaksa pengusaha menambah operasional. “Jadi kami berharap ini juga dilihat oleh Pemda,”tegasnya.

Diakui dengan kondisi kunjungan yang sepi saat ini sangat berat bagi pengusaha hiburan. Bahkan untuk menutupi biaya operasional sangat berat. “Belum lagi pajak dipatok yang harus dibayar pengusaha 25 persen, ini kan berat bagi kami,” akunya. (her)

Lobar Daerah Pertama Tuntaskan Renaksi Penanganan Bencana

(Suara NTB/her)

BANGUN - Pembangunan rumah korban gempa di Narmada. Lobar menjadi daerah pertama yang menuntaskan renaksi penanganan bencana.

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) menjadi daerah paling pertama menuntaskan rencana aksi (renaksi) penanganan bencana gempa bumi.

Renaksi yang mencakup pendataan, hasil verifikasi kerusakan telah diselesaikan hampir kurang 2 bulan pascabencana. Renaksi itu pun sudah diusulkan ke BNPB melalui pemerintah provinsi agar pemerintah segera menindaklanjuti.

“Dari sisi kesiapan katanya Lobar sebenarnya lebih siap dibandingkan daerah lain. Berdasarkan hasil rapat muspida provinsi, bahwa rencana aksi (renaksi) penanganan bencana yang sudah

selesai baru Lobar, sedangkan daerah lain belum,” klaim Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, kemarin.

Ia menegaskan, renaksi ini pun sudah di tandatanganinya dan diserahkan ke provinsi. Renaksi ini merupakan kompilasi semua jenis kerusakan baik rumah rusak, bangunan perkantoran dan fasilitas umum. Untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dari pendataan, pemda melakukan uji publik yang bertujuan mendapatkan masukan dari masyakarat terkait korban gempa yang belum terdata.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar Made Ar-

tadana mengatakan terkait dengan kerusakan rumah, berdasarkan data akhir yang dirilis tim verifikator melalui dinas terkait, jumlah rumah yang mengalami kerusakan adalah 72.223 rumah.Total tersebut terbagi menjadi 45.613 rumah rusak ringan, 12.668 rusak sedang, dan 13.942 rusak berat. Angka tersebut meningkat lebih dari 25% bila dibandingkan dengan data awal yang dirilis oleh Posko Utama Penanganan Bencana Gempa Bumi sebulan sebelumnya yang berjumlah total 57.614 rumah. Jumlah yang lebih dari 72 ribuan itu telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. (her)

SUARA NTB Jumat, 5 Oktober 2018

KPU KSB Siapkan APK Parpol Peserta Pemilu 2019 Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menyiapkan Alat Peraga Kampanye (APK) bagi partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 mendatang.

Ketua KPU KSB, Fahroni, SH mengatakan, penyediaan APK bagi Parpol peserta Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan. “Jadi memang aturannya seperti itu.

Kita menyediakan APK bagi Parpol,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (4/10).

Adapun jenis APK yang disiapkan KPU diantaranya ba(Suara NTB/bug) liho dan bendera umbul-umFahroni bul. Fahroni menjelaskan, bagi setiap Parpol untuk APK jenis baliho akan disediakan sebanyak 10 lembar dan umbul-umbul sebanyak 16 lembar per Parpol.

Untuk pemasangannya sendiri, akan diserahkan ke Parpol masing-masing. Meski demikian, Fahroni menyatakan, tidak bisa dipasang sembarang tempat dan harus di zona-zona yang telah ditetapkan KPU bersama Pemerintah KSB. “Untuk zona penempatannya sudah kita tetapkan. Jadi nanti kalau sudah punya APK silakan dipasang di zona yang sudah disediakan di masing-masing kecamatan,” paparnya.

Untuk APK yang akan ditempatkan di tingkat desa, Fahroni menyatakan, Parpol dipersilahkan mengadakan secara mandiri. Akan tetapi jumlahnya tetap dibatasi. Di mana tiap desa, tiap Parpol hanya boleh memasang sebanyak 5 baliho. “Kalau lebih tentu akan menjadi pelanggaran karena itu sudah jadi kesepakatan bersama,” tegasnya.

Sementara itu ditanya mengenai APK pribadi para calon legislatif (Caleg). Fahroni menjelaskan, pemasangannya harus di bawah koordinasi Parpol masing-masing Caleg. Hal ini untuk memastikan penempatannya tidak melanggar zona-zona yang telah ditentukan.

“Parpol harus mengkoordinir Calegnya memasang APK karena pelanggarannya tentu akan berdampak juga kepada Parpol terhadap kepatuhannya pada aturan yang berlaku di Pemilu ini,” tukasnya. (bug)

Meningkat, Jumlah Pelajar Pengguna Narkoba yang Direhabiltasi SumbawaBesar(SuaraNTB)Jumlah pelajar yang direhabilitasi karena mengonsumsi narkoba di Kabupaten Sumbawa meningkat dari tahun sebelumnya. Dari 16 orang di tahun 2017 meningkat menjadi 22 orang memasuki bulan Oktober 2018 ini.

Kepala BNNK Sumbawa, AKBP. Syirajuddin Mahmud yang ditemui, Kamis (4/10) kemarin menyebutkan, jumlah pecandu atau pengguna narkoba di Kabupaten Sum(Suara NTB/ind) bawa sebanyak 158 orang.

Syirajuddin Mahmud Terhitung sejak pertama kali BNNK berdiri September 2016 lalu. Rinciannya 16 orang di tahun 2016, terdiri dari 1 pelajar dan 15 non pelajar. Kemudian di tahun 2017 sebanyak 68, terdiri dari 18 pelajar dan 50 non pelajar. Sedangkan memasuki bulan Oktober 2018 ini, sebanyak 65 orang, terdiri dari 22 pelajar dan 43 non pelajar. “Pelajar lumayan banyak. Memasuki bulan Oktober 2018 sebanyak 22 orang yang direhabilitasi,” ujarnya.

Dijelaskannya, banyaknya pelajar yang direhabilitasi ini tidak lepas dari gencarnya sosialisasi yang dilakukan pihaknya. Dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban pecandu atau pengguna narkoba untuk direhabilitasi. Sesuai dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bagi pelajar yang mengkonsumsi narkoba, kewajiban bagi keluarganya untuk melaporkan jika mengetahuinya. Karena jika sengaja tidak melapor ada konsekuensi hukumnya yakni bisa dipidana kurungan.

“Banyak yang melapor minta direhabilitasi setelah memahami tentang hak dan kewajiban sebagai pengguna narkba, termasuk hak dan kewajiban keluarga untuk melapor,” terang Syirajuddin.

Adapun banyaknya pelajar yang mengkonsumsi narkoba, lanjutnya, karena gencarnya peredaran narkoba. Kemudian pelajar juga masih mencari jati diri dan gampang terpengaruh. Makanya perlu adanya kepedulian dari orang tua, karena kebanyakan pelajar ini mengkonsumsi narkoba di luar jam sekolah. “Perlu kerjasama antara orang tua dan guru untuk mengantisipasinya,” pungkasnya. (ind)

Bupati Surati Menpan-RB Terkait CPNS K2 Taliwang (Suara NTB) Keluh kesah ratusan pegawai honorer K2 yang merasa berat memenuhi syarat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ternyata didengar Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM. Menyambung keluhan itu, Bupati pun bersurat ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Dalam surat Nomor 800/273/BKD/2018, tanggal 4 Oktober dengan perihal Pengangkatan Tenaga Honorer K2 itu. Bupati secara gamblang menyampaikan, agar Menpan-RB mempertimbangkan kebijakan memprioritaskan mengangkat tenaga honorer K2 yang ada saat ini menjadi CPNS. Tidak hanya itu, bupati berharap prosedur pengangkatan mereka dilaksanakan tanpa tes. Sebagaimana pengangkatan tenaga honorer database dan tenaga K1 yang pernah menjadi kebijakan pemerintah pusat beberapa tahun silam.

Adapun pertimbangan bupati mengahapkan hal tersebut, karena keberadaan pegawai K2 khususnya di KSB sangat berat memenuhi syarat yang ditetapkan Menpan-RB dalam penerimaan CPNS khusus K2 tahun ini, terutama syarat umur dan syarat strata pendidikan. Berikutnya pengalaman pegawai K2 dan dedikasi pengabdiannya selama ini dan untuk memberi kepastian status kepegawaian bagi merekat.

Selain itu, bupati juga menyinggung masih terjadinya kekurangan pegawai di lingkup Pemda KSB. Dan Pemda KSB pengangkatan tenaga K2 dapat menjadi solusi untuk pemenuhannya.

Juru bicara Pansel CPNS KSB, Mars Anugerahinsyah, S.Hut mengatakam, surat yang akan segera dilayangkan ke MenpanRB itu untuk mengakomodir keberadaan pegawai K2 selama ini.

Sebab peluang bagi mereka untuk diangkat sebagai PNS melalui jalur reguler sangat kecil karena syaratnya yang sangat berat.

“Kami di sini banyak sekali menerima keluhan dan pengaduan kawan-kawan K2. Mereka semua menyatakan tidak bisa memenuhi syarat yang ditentukan pusat dipenerimaan CPNS tahun ini,” katanya, Kamis (4/10).

Menurutnya, dari sekitar 800 pegawai K2 yang ada saat ini jika tetap mengunakan persyaratan yang ditetapkan bagi mereka tidak banyak yang bisa mengikuti seleksi CPNS. Syarat umur maksimal 35 tahun per 1 Agustus 2018 dan terbitan ijasah S1 di bawah tahun 2013 hanya segelintir pegawai K2 yang memenuhinya.

“Kalaupun umurnya memenuhi pasti terbentur di ijasah.

Tapi kalau ijasah mereka ada umurnya yang lewat 35 tahun,” papar Mars.

Ia pun berharap, kepada seluruh pegawai K2 bersabar menanti jawaban Menpan atas surat bupati tersebut. Sebab bagaimana pun seluruh kebijakan penerimaan CPNS baik reguler maupun K2 kewenangannya ada di tangan pemerintah pusat. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

KSB Pangkas Dana Beasiswa Masyarakat Miskin dan Berprestasi Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), memastikan besaran beasiswa bagi mahasiswa miskin dan berprestasi terpangkas hingga 50 persen di tahun 2018. Pemangkasan tersebut dilakukan karena kondisi keuangan di daerah saat ini lebih difokuskan untuk penanganan pascagempa di wilayah setempat.

Tajudin

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) KSB, Drs. Tajudin M. Si, kepada wartawan, Kamis (4/10) tidak menampik adanya pemangkasan besaran pembiayaan basiswa. Hanya saja pihaknya berkilah, pemangkasan ini sengaja dilakukan, karena anggaran di APBD-P lebih difokuskan untuk proses penanganan gempa.

Selain masalah itu jumlah penerima bantuan beasiswa ini juga meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Untuk itu supaya tidak ada yang tidak kebagian bantuan maka

pihak terkait mengambil langkah demikian. Supaya ada asas pemerataan terhadap para penerima yang sudah diseleksi tersebut.

“Bukan kita pangkas untuk kepentingan pribadi melainkan karena kondisi keuangan di daerah yang tidak memungkinkan bisa terealisasi,” ungkapnya.

Disebutkannya, adapun rincian nominal untuk mahasiswa berprestasi, kategori strata satu (S1) dan mahasiswa miskin, target awal perorang akan mendapat Rp3 juta. Tapi setelah dihitung-hitung disesuaikan dengan kondisi keuangan di daerah hanya mampu Rp1.5 untuk 657 orang dan 111 orang

mahasiswa miskin.

Sementara diploma, target awal yang diterima sebesar Rp2 Juta yang bisa disalurkan hanya sebesar Rp1 juta sja dengan jumlah total penerima mencapai 1 juta jiwa. Pihaknya juga telah menjamin bahwa alur panyaluran dana bantuan dimaksud, tepat sasaran dan tidak ada yang ketinggalan serta tidak terdata.

Hanya saja pihak terkait tetap akan melakukan verifikasi para penerima ini untuk memastikan status mahasiswanya.

“Kita pastikan para penerima ini telah di verifikasi dengan baik dan tidak ada yang bodong. Sehingga para penerima manfaat bisa merasakan manfaat dari bantuan dana ini,” imbuhnya.

Ditambahkannya, jumlah penerima di tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 lalu. Dimana untuk saat ini total pendaftar mencapai angka 1. 555 orang dan di tahun 2017 hanya seki-

tar 1. 400 orang saja.

Akibat dari meningkatnya jumlah penerima ini pihaknya menginisiasi agar dilakukan pemangkasan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan beasiswa dari Pemerintah. Karena jika tetap dipaksakan untuk diberikan sesuai dengan besaran maksimal Rp3 juta, maka akan ada banyak yang tidak mendapatkan jatah.

Tentu masalah yang terjadi nanti akan jauh lebih besar karena pasti banyak yang akan protes. Oleh karena itu pihaknya berharap agar para penerima manfaat ini bisa menerimannya dengan ikhlas karena kondisi keuangan yang tidak mungkin bisa direalisasikan.

“Kami harapkan masyarakat bisa menerima besaran beasiswa untuk tahun 2018. Kita juga tetap akan berupaya mencari jalan keluar terhadap masalah ini,” tukasnya. (ils)

(Suara NTB/ils)

Perbaikan Kantor Desa Rusak Ditaksir Rp2,5 Miliar Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyebutkan, ada sekitar 38 unit kantor kepala desa (Kades) yang rusak akibat gempa di wilayah setempat. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 kantor rusak berat, tidak bisa ditempati, dan saat ini sudah rata dengan tanah untuk tahap rekonstruksi.

“Kebutuhan biaya di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sudah mulai dihitung yakni sekitar Rp 2,5 miliar. Hanya saja dengan anggaran itu kami (Pemerintah) tidak memiliki anggaran. Itu artinya kita minta masing-masing desa untuk bisa mengalokasikan anggaran di APBDes masingmasing untuk perbaikan kantor desanya,” ungkap Kepala DPMD, Drs. Mulyadi M. Si, kepada Media ini, Kamis (4/10).

Dia mengatakan, khusus untuk kantor desa yang mengalami rusak berat, estimasi biaya yang dibutuhkan ditaksir menghabiskan anggaran

sekitar Rp1,5 miliar. Hal ini terjadi karena, rata-rata bangunan tersebut telah dirobohkan agar kemudian dibangun ulang yang bersumber dari dana desa. Ketika nanti masih ada desa yang enggan untuk membangun kantornya dari APBDes, maka pihaknya tidak akan ambil pusing dan tidak akan menganggarkan dari APBD. Untuk itu, pihak terkait tetap meminta supaya masing-masing desa yang kantornya rusak, bisa segera membangun kembali. Ini juga dilakukan, agar pelayanan yang ada di kantor desa ini tidak lagi terganggu. Apalagi untuk saat ini pelayanan yang dilaksanakan di desa yang kantornya mengalami rusak berat harus segara dilakukan di tenda-tenda darurat.

“Kita minta agar desa yang kantor desanya rusak berat, untuk bisa segara membangun.

Jika tidak maka pelayanan di desa tidak akan bisa maksimal.

Jika mereka menunggu anggaran dari daerah, maka kita tidak akan anggarkan,” tukasnya. (ils)

BPBD Dompu Keluhkan Tak Dapat Alokasi Sumur Bor Dompu (Suara NTB) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan menyebut rencana pemerintah Provinsi NTB mengadakan 10 unit sumur bor bagi daerah langganan terdampak kekeringan. Sayangnya, alokasi anggaran di APBDP 2018 ini justru Kabupaten Dompu tidak kebagian.

Padahal, beberapa wilayah di Dompu kesulitan air bersih.

Hal ini lantas dikeluhkan banyak pihak terutama oleh BPBD setempat yang sudah kewalahan mendistribusi air bersih. “Ada 10 titik sekarang yang dianggarkan tapi kenapa kita tidak kebagian padahal kita juga butuh, apalagi kekeringan ini kan sudah parah,” keluhnya kepada Suara NTB, Kamis (4/10).

Dalam rapat evaluasi sebelumnya pun sudah dibeberkan bahkan ditinjau langsung mana lokasi yang memang tengah memerlukan sumur bor. Namun setelah pengadaan Dompu malah tidak termasuk daerah penerimanya. Ini menurut dia bentuk keberpihakan Pemprov di tengah kesulitan air bersih yang dialami masyarakat.

Contoh kecil, di Desa Tebalae, Ranggo dan Nowa yang kini warganya sibuk mencari air bersih, bahkan terpaksa menjebol pipa PDAM yang debit airnya sudah sangat kurang akibat instalasi perpipaan yang buruk dan rusak termakan usia.

“Perlu diketahui ini bukan saya yang butuh tapi rakyat, misalnya Nowa, Tembalae, Ranggo itu sangat butuh. Jadi jangan bikin janji yang mulukmuluk untuk satu lokasi, kasian masyarakat kita,” ungkapnya.

Anehnya, tambah Imran M. Hasan, daerah lain yang kondisinya tidak begitu menghawatirkan jutru mendapat alokasi bantuan ini, bahkan sampai tiga unit sumur bor.

Karenanya, untuk memastikan penanganan bencana tahunan ini merata ia berharap agar Pemrov juga bisa menggelontorkan bantuan sumur bor tersebut di wilayah ini, bila perlu turun lapangan agar bisa menyaksikan langsung daerah-daerah yang kini terdampak kekeringan.

“Sekarang ini ada daerah yang dapat dua unit, tiga unit sementara kita yang juga parah sama sekali tidak ada, inikan bisa dikatakan tidak adil,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ist)

AMBIL AIR - Warga Desa Temba Lae saat mengambil air bersih di instalasi perpipaan PDAM yang debitnya sudah sangat berkurang, Kamis (4/10).

(Suara NTB/bug)

DIALOG - Kegiatan dialog yang digelar Disnakertrans KSB dengan serikat pekerja dan buruh KSB, Kamis (4/10).

DPC SBSI KSB Tuding Disnakertrans Lebih Pro Perusahaan Taliwang (Suara NTB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumbawa Barat mekritik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat. Disnakertrans selaku perpanjangan tangan pemerintah memfasilitasi pekerja dengan perusahaan selama ini dituding lebih pro kepada perusahaan.

“Mentang-mentang namanya dinas tenaga kerja, ya tenaga kerja yang dihajar terus. Perusahaan kapan? Kalau seperti ini terus saya usul dinas ini namanya diganti jadi dinas perusahaan,” cetus ketua Ketua DPC SBSI KSB, Maliqurrahman Iken dalam diskusi yang digelar Disnakertrans KSB bertajuk diskusi sosial “Peranan Serikat Pekerja dalam Menciptakan Hubungan Industrial yang Baik”, Kamis (4/10).

Maliqurrahman menilai, selama ini dinas terkesan tidak berdaya ketika berhadapan dengan perusahaan. Terutama dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT) dan perusahaan lainnya. Ini dibuktikan dengan jika terjadi sengketa antara pekerja dengan perusahaaan, dinas dalam setiap kesempatan diskusi dan pertemuan informal selalu menyatakan jika apa yang

dilakukan perusahaan salah.

Tapi pada tahap realisasi di lapangan, pernyataan itu tidak pernah terjadi. “Beberapa kasus PHK yang kami adukan. Ketika kami datang, dinas selalu bilang, iya PHK perusahaan ini salah.

Tapi mana buktinya, karena semua kasus tetap saja harus berlanjut ke PHI (pengadilan hubungan industrial),” tandasnya.

Menurutnya, Disnakertrans seharusnya memiliki ketegasan ke semua pihak.

Jika ternyata salah maka nyatakan bersalah sehingga setiap sengketa segera bisa diakhiri di tingkat daerah.

“Saya mau tanya ke Disnaker, bisa tidak sebelum ke PHI, PHK itu dibatalkan. Jangan pemerintah ngomong aja PHK itu tidak sah, tapi dibiarkan,” sesalnya.

Ia menyebutkan, sebenarnya sangat banyak kebijakan yang bisa diambil pemerintah untuk membatasi ruang gerak perusahaan untuk tidak semena-mena mengambil kebijakan terkait pekerja. Misalnya kebijakan mengenai pemberlakuan upah dibawah UMK (upah minimum kabupaten). “Kalau berharap untuk menyelesaikan persoalan saya yakin (Disnaker) nda bisa. Karena seolah kita mengadu ke Disnaker han-

ya menunggu anjuran sebagai syarat ke PHI. Tapi proses mediasi supaya PHK dicabut, proses bipartit, tripartit supaya tidak sampai ke PHI. Kita berharap demikian sebenarnya.

Jadi posisi pekerja dan serikat selalu lemah,” harap Iken.

Menanggapi kritikan SBSI itu, Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans KSB, Drs. Zainuddin, meminta semua pihak menghormati progres yang sudah dicapai dalam penyelesaian kasus-kasus hubungan indsutrial yang telah terjadi selama ini. “Progresnya ada yang sudah selesai dan ada yang belum selesai. Yang belum selesai, kami ajak untuk mencari solusi. Karena kewenangan kami dalam PHI sangat terbatas dan jumlah personel juga terbatas,” katanya.

Selanjutnya soal UMK, ia mengakui belum semua perusahaan melaksanakan. Namun bukan hanya di KSB di daerah lainpun masih banyak.yang belum melaksanakan pembayaran upah sesuai UMK di daerah setempat. “Upaya kami tetap menghimbau kepada perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan UMK. Bagi yang belum mampu ada regulasinya. Ini yang menjadi perhatian bersama kita semua,” pungkasnya. (bug)

Kerjasama DPMPD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Penataan Aset Desa Jadi Prioritas Pemkab Dompu Dompu (Suara NTB) Dugaan penyelewengan anggaran di Desa masih terjadi kendati proses pendampingan dan pelatihan terus dilakukan pemerintah.

Peningkatan SDM aparatur dan kepedulian masyarakat terus didorong pemerintah. Masalah aset Desa juga akan jadi prioritas pemerintah kedepan untuk menghindari hilangnya aset.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, H Supardi, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB, Rabu (3/10) kemarin mengakui, masih mendapati laporan dugaan penyelewengan anggaran Desa oleh oknum aparatur di Desa.

Padahal pendampingan oleh pendamping Desa hingga oleh Dinas terus dilakukan untuk mencegah penyelewengan. “Kita terus melakukan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM aparatur di Desa,” katanya.

Kamis (4/10) hari ini lanjutnya, para kepala Desa, Sekretaris Desa dan bendahara Desa akan dikumpulkan untuk dibina oleh

(Suara NTB/ula)

H. Supardi Bupati dan anggota muspida.

Pembinaan ini untuk menyamakan persepsi di tingkat penyelenggara, sehingga terhindar dari masalah di kemudian hari. “Kepala Desa, Sekretaris dan bendahara Desa akan kita kumpulkan di pandopo untuk dibina oleh Bupati,” kata H Supardi.

Kendati demikian, H Supardi mengaku, kini Desa – Desa di Dompu jauh lebih tertib administrasi dan pelaporannya. Ini ditandai dengan pencairan anggaran tahap terakhir Dana Desa (DD) hampir semua Desa sudah melakukannya. “Yang belum mencairkan DD tahap akhir tinggal beberapa Desa saja,” jelasnya.

Terkait aset Desa, baik aset tanah maupun aset hasil pengadaan melalui APBDes untuk bisa ditertibkan. Aset masih menjadi masalah di Desa, sehingga pihaknya sudah mulai mengingatkan kepada Desa untuk mendata aset Desa minimal mulai dari dasil pengadaan sejak tahun 2015. “Biar aset – aset itu tidak dipindah tangankan,” katanya.

Tanah Desa juga didorong untuk disertifikat hak milik Desa sehingga terhindar dari penyelewengan. Sertifikat tanah Desa ini terus didorong pihaknya. “Masalah penataan dan pendataan aset Desa ini menjadi bagian dari inovasi kami,” ungkapnya. (ula/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 5 Oktober 2018

Halaman 7

Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Bupati HBY Tekankan Pengelolaan Keuangan Desa Terencana dengan Matang Dompu (Suara NTB) – Pengelolaan keuangan Desa harus terencana dengan matang. Artinya, setiap program pembangunan tidak boleh asal ada atau tiba – tiba. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran juga harus secara bertahap dan tidak boleh ditumpuk pada akhir tahun anggaran untuk menghindari masalah.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat pembinaan terpadu pengelolaan keuangan Desa di aula Pendopo Bupati, Kamis (4/10).

“Dalam kaitannya dengan keuangan pemerintah yang tibatiba ini tidak boleh ada, karena kalau sudah ada masalah secara hukum pasti akan melihat ke belakang. Kenapa hal ini ada dalam dokumen APBDes, benar tidak proses perencanaannya, ya akumulasi dari kesalahan – kesalah itulah yang kemudian akan menjadi suatu masalah,” jelasnya saat memberi sambutan sekaligus pembinaan.

Karena bagaimana pun, menurut HBY sapaan akrab H. Bambang M. Yasin, pejabat yang

diberi kewenangan untuk mengelola keuangan negara akan selalu menjadi sorotan banyak pihak, tertutama dari masyarakat umum yang merasakan manfaat dari program-program yang dijalankan. “Oleh karena itu, kalau kita bisa cegah kesalahan prosedur dalam hal penggunaan uang, itu jauh lebih baik.

Kenapa? Uang menurut orang, itu bisa dicari tapi harga diri tidak bisa dicari. Kalau kita sudah tersangkut urusan korupsi, malunya itu tujuh keturunan,” ungkapnya.

Minimal beberapa hal harap HBY yang harus diperoleh sebagai bekal dalam pengelolaan keuangan desa, seperti memiliki semangat dan keinginan serius untuk melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Pun diakui, perbedaan persepsi dan kepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan di desa juga kerap menjadi kendala yang cukup berarti, sehingga dengan hadirnya seluruh camat, kepala desa, bendahara dan BPD masing-masing saat ini ditekankan agar bisa

Bawaslu Segera Tertibkan APK di Tempat Terlarang SumbawaBesar(SuaraNTB)Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbawa, segera berkoordinasi dengan Pol PP dengan intansi terkainnya untuk melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) dipasang pada lokasi yang dilarang. Sesuai SK yang diterbitkan KPU. Baik jumlah APK yang dibatasi maupun titik-titik pemasangan yang sudah disepakati sebelumnya.

Seperti disampaikan Komisoner Bawaslu Sumbawa, Lukman Hakim, S.P, (Suara NTB/arn) Kamis (4/10) kemarin, terLukman Hakim kait maraknya pemasnagan APK di sekitar kota. Hasil pantauan sementara Bawaslu memang mengakui ada cukup banyak pemasangan APK di pohon pohon pinggir jalan sepanjang jalan protokol dalam kota.

Seperti jalan hasanuddin, jalan depan bandara dan lainnya.

“Di pohon pohon pinggir jalan itu memang cukup banyak kta lihat. Tetapi pemasangan APK di taman kota belum ada kita lihat,” jelasnya.

Padahal jelas di dalam SK yang diterbitkan KPU, telah dosepakati titik titik mana lokasi pemasangan APK. Dalam PKPU pun jelas lokasi mana yang dilarang untuk pemasangan APK, seperti di pohon, taman kota, fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik milik pemerintah. Bahkan jumlah APK (baliho dan spanduk) yang dipasang setiap Parpol dan Caleg pun ada batasannya per kecamatan per desa. (arn)

Gubernur NTB Lepas Calon Mahasiswa ke Cina Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, melepas secara simbolis 20 orang calon mahasiswa NJPI (Nanjing Polytechnic Institute) Cina, Kamis (4/10), di Aula SMKN 2 Sumbawa Besar.

Terkait program beasiswa bagi 1000 mahasiswa untuk kuliah di luar negeri, Gubernur mengaku banyak kalangan yang meragukan rencana itu. Sebab dianggap tidak mungkin terjadi.

Namun, Gubernur yakin dan merasa hal itu bukan pekerjaan sulit. Sebab sumber anggarannya tidak harus melalui APBD maupun APBN. Ke depan Gubernur akan banyak membangun kerja sama dengan negara-negara tujuan beasiswa, dan saat ini terus berkoordinasi dengan PT. Amman Nineral Nusa Tenggara, yang akan terus membangun Elang Dodo Rinti dengan seksama.

“Tugas Gubernur, agar anak-anak kita tidak menjadi miskin di tengah keberlimpahan, poverty in the midst of plenty, seperti ayam mati di lumbung padi,” ucapnya.

Gubernur juga memberikan tugas pertama kepada Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTB H. Muh. Suruji, agar tahun depan dapat mengirimkan 500 mahasiswa ke luar negeri.

“Dana yang harus dibantu Pemda untuk program beasiswa ini 1 Juta per orang, kalau 500 mahasiswa, sekitar 500 juta/ perbulan, diperkirakan sekitar 6 atau 7 Miliar per tahun, dan buat perusahaan besar seperti PT. Amman jumlah 6 atau 7 miliar bukanlah persoalan yang besar,”sebutnya.

Menurut Gubernur semua mahasiswa harus membekali diri dengan kemampuan bahasa Inggris terutama bagi yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Hal ini sangatlah penting mengingat perkembangan global yang semakin maju. Dimana semua negara berlomba-lomba menerapkan pasar terbuka sehingga dibutuhkan penguasaan bahasa asing dalam komunikasi internasional. Pengiriman mahasiswa ke luar negeri bagi Gubernur sangat penting. Harapannya anak muda NTB tumbuh menjadi calon pemimpin bangsa. “Tidak hanya menjadi pemimpin di NTB tetapi juga di tingkat nasional dan internasional,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 2 Sumbawa Yuyun Mardiana, S.Pd melaporkan sampai saat ini, 4 angkatan mahasiswa sudah dikirim ke Cina. Angkatan pertama telah dikirim sebanyak 3 orang mahasiswa, dan angkatan kedua pada Tahun 2016 sebanyak 14 mahasiswa, selanjutnya angkatan ketiga di Tahun 2017 telah dikirim 15 orang mahasiswa, dan untuk tahun 2018 yang merupakan angkatan ke-4 pengiriman ini sebanyak 20 orang mahasiswa.

Perwakilan calon mahasiswa Nanjing, Riska Yuliandari dan Wawan Satriawan, yang berbicara dalam Bahasa Cina dan Bahasa Inggris, menyatakan, merupakan mimpi terbesar dan kesempatan yang luar biasa bagi siswa-siswi untuk dapat belajar dan menimba ilmu ke negeri Cina, yang terkenal dengan pendidikannya yang bagus dan teknologi modernnya. “Semoga pengalaman dan ilmu yang didapatkan dapat menjadikan kami lebih bermanfaat khususnya dalam membangun Kabupaten Sumbawa,” ucapnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

LEPAS MAHASISWA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, bersama Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dan lainnya dalam acara pelepasan mahasiswa NJPI di SMKN 2 Sumbawa.

menyatukan persepsi untuk satu kepentingan, yakni melayani dan memperbaiki kehidupan masyarakat.

“Dan saya minta juga pada kepala desa gunakan hak dan kewenangan, kalau ada dana pokir tiba-tiba membuka jalan detengah hutan kita pertanyakan, jika tidak sesuai rencana kita punya hak untuk memblokir jalan itu, masa ada orang tibatiba gali didepan rumah kita tidak diberitahu,” tegasnya.

Sebelumnya, H. Bambang juga mengungkapkan, kegiatan pembinaan bagi kepala Desa dan perangkat di Desa ini sudah lama direncanakan dan tertunda akibat kesibukan masing – masing. Momem yang dihadiri seluruh Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan BPBD se Kabupaten Dompu ini dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi soal pembangunan di Desa. “Tujuan utama dari keberadaan Pemerintah itu, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata H. Bambang.

Sementara Kepala Dinas

(Suara NTB/ula)

PEMBINAAN - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat menyampaikan pembinaan bagi perangkat Desa soal pengelolaan keuangan desa di aula Pendopo Bupati, Kamis, 4 Oktober 2018. Perangkat Desa se-Kabupaten Dompu menghadiri acara pembinaan terpadu tentang pengelolaan keuangan Desa (foto kanan).

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Dompu, H Supardi, S. Sos, Msi dalam laporannya menyampaikan, agenda ini sengaja digelar pihaknya sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan, sehingga terwujud pembangunan yang selaras dengan nawacita pemerintah pusat.

Upaya ini diharap mampu membangun komitmen bersama untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan mejalankan roda pemerintah yang transaparan, akuntabel dan partisipatif. Sebab semua program yang dilaksanakan dituntut untuk dipertanggung jawabkan pada masyarakat sebagaimana mekanisme yang telah diatur.

“Untuk itu kami berharap kesempatan ini dipergunakan sebaikbaiknya untuk menggali ilmu dan bertukar informasi agar memamahai tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa,” pungkasnya.

Kegiatan pembinaan dan penyamaan persepsi dalam pengelolaan keuangan di Desa ini, tidak hanya dihadiri oleh Ca-

mat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan BPD, tapi juga dihadiri oleh anggota forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD). Kajari, Kapolres, Dandi 1614/Dompu, Inspektorat, dan Bagian Hukum Setda Dompu juga mendapat kesempatan menyampaikan materi pembinaan bagi perangkat Desa. (jun/ula/*)

Dugaan Penyimpangan Dana Parpol

Mantan dan Kader Golkar Konsultasi dengan Jaksa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Mantan dan kader Partai Golongan Karya (Golkar) Sumbawa mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Rabu (3/10) lalu. Konsultasi hukum ini dilakukan terkait adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana partai tahun 2016 hingga 2018.

Pantauan Suara NTB, ada empat orang yang mendatangi kantor Kejari Sumbawa sekitar pukul 11.00 Wita. Mereka yakni H. Farhan Bulkiah, SP (mantan kader), M. Amin LM (Ketua Dewan Penasehat Partai), Muhammad Naim (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar) dan Abdul Kadir (kader Golkar). Keempat orang tersebut masuk ke ruangan Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, SH. Ditemui wartawan, H. Farhan Bulkiah, S.P mengakui pihaknya datang konsultasi terkait adanya informasi yang didapat kejaksaan terhadap persoalan partai Golkar. Mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana parpol sejak tahun 2016 hingga tahun 2018.

Anggaran yang diterima Rp124 juta lebih setiap tahunnya. Diduga penggunaan

anggaran yang diterima fiktif.

Salah satunya untuk biaya kegiatan rapat, setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak pernah dilaksanakan. Begitupula di tahun 2018, belum pernah ada kegiatan yang dilaksanakan. Tetapi berdasarkan informasi yang didapatkan, anggarannya sudah habis.

“Penggunaan anggaran yang diterima itu diduga fiktif secara keseluruhan. Anggarannya Rp124 juta lebih per tahun dari tahun 2016 sampai 2018,” ujarnya.

Ditegaskannya, kedatangannya ke kejaksaan mencoba untuk berdiskusi terkait persoalan yang terjadi. Dimana dirinya sebagai senior yang pernah di Golkar memiliki kepedulian dan tanggung jawab atas persoalan yang ada supaya partai tetap eksis dan semakin besar kedepannya.

“Kita coba diskusi dengan pi-

hak kejaskaaan. Karena kami cara melihat bukan benci kepada oknum tertentu. Kami melihat secara keseluruhan ini mau ada pesta demokrasi. Kalau carut marut informasi yang seperti ini, akan mengganggu nama baik perolehan suara nanti di pemilu legislatif. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab supaya partai ini jangan sampai ada informasi seperti ini. Kita konkret. Kalau benar, silahkan pihak penyidik melakukan nanti. Kalau tidak benar, Alhamdulillah mungkin sebatas isu saja.

Tapi kami yakin 100 persen ada penyimpangan,” ujarnya.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar, Muhammad Naim, S.Sos menambahkan, partai politik diberikan dana dari APBD dalam rangka membesarkan partai. Tetapi pihaknya melihat bahwa dalam penggunaan dana Partai Golkar di Sumbawa diduga fiktif.

“Disana ada Rencana Penggunaan Uang (RPU). Yang terjadi adalah diduga fiktif. Dan sebelumnya kami sudah kroscek,” jelasnya.

Seperti halnya SPJ di tahun 2017 pihaknya sudah mencoba mengidentifikasi. Semua SPJ yang disampaikan ternyata tidak dilaksanakan. Kemudian ditanyakan satu persatu mengenai SPJ juga tidak pernah ada tangan. Diantaranya pelaksana rapat di masing-masing Dapil, tidak pernah ada kegiatan. Begitupula SPJ snack, ditelusuri ternyata notanya palsu. Termasuk mengecek ke SPBU untuk uang jalan dinas dari kader golkar ke kecamatan dan dapil.

Selain fiktif, nota SPBU pun dipalsukan. “Ini persoalan, boleh dikroscek,” terangnya.

Pihaknya kemudian berkonsultasi dengan pihak kejaksaan mengenai pandangan hukumnya jika adanya dugaan penggunaan dana parpol seperti yang terjadi di Partai Golkar. Jika memang terdapat pelanggaran, maka pihaknya mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan ini. Jangan sampai nantin-

ya menjadi isu negatif di luar.Makanya pihaknya kembali datang ke kejaksaan untuk menanyakan kembali seperti apa kejelasannya.

“Kami datang untuk menanyakan, apakah persoalan ini masuk ranah hukum pidana korupsi atau tidak. Kalau tidak, maka tidak apa-apa, kita bisa menepis pada saat kita sosialisasi pileg ini. Tetapi katakanlah ada persoalan hukum, kami tidak bisa menahan siapapun.

Baik itu kader mana, ketua mana. Saya sendiri pun kalau ada kesalahan silahkan proses hukum,” tandasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, S.H membenarkan adanya kedatangan empat orang tersebut. Mereka datang untuk konsultasi hukum. Hanya saja ia tidak bisa menyampaikan terkait apa konsultasi hukum tersebut. Saat ditanya apakah tengah menangani dugaan penyimpangan dana partai Golkar juga enggan berkomentar. “Mereka berkonsultasi hukum. Terkait apa, no comment,” ujarnya singkat. (ind)

Kajari Ingatkan Kades Soal Penyelewengan APBDes

(Suara NTB/uki)

MENUMPUK - Bawang merah yang menumpuk di Pasar Raya Amahami karena tidak laku terjual, Kamis (4/10).

Tidak Laku, Bawang Merah Menumpuk di Pasar Amahami Kota Bima (Suara NTB) Selain harga jual di tingkat petani anjlok, harga komoditas bawang merah yang dijual di tingkat konsumen juga ikut berpengaruh. Bahkan sebagianya menumpuk karena tidak laku meski dijual dengan harga murah.

Anjloknya harga bawang merah itu seperti terpantau Suara NTB di Pasar Raya Amahami Kota Bima, Kamis (4/10). Bahkan bawang merah terlihat menumpuk dan membusuk berkarung-karung mencapai ratusan kilogram.

Pedagang bawang merah di pasar setempat, Fatimah mengaku dalam beberapa bulan terakhir ini komoditas bawang merah di pasar setempat sepi peminat walaupun alternatifnya dijual secara murah.

Bahkan menurutnya harga jual bawang merah terus menu-

run dari hari ke hari. Mulai dari kisaran Rp 20.000 perkilogram hingga kini dalam kisaran Rp 4.500 hingga Rp 5.000 perkilogram. “Meskipun kita jual murah tapi tetap saja sepi pembeli,” katanya.

Kondisi tersebut membuatnya merugi. Pada sisi lain stok bawang merah yang masuk dalam pasar tersebut setiap harinya mencapai 200 kilogram setiap hari. Tapi yang laku terjual mencapai 20 kilogram perhari.

“Akibat stoknya banyak karena tidak laku, bawang merah banyak yang membusuk,” kata Warga Tente Kecamatan Woha ini.

Pedagang bawang merah di pasar setempat lainnya, Raodah juga mengeluhkan yang sama. Ia mengaku selama ini dapat menjual 50 kilogram hingga 100 kilolgram

setiap hari, kini bisa laku hanya 10 kilogram perhari. “Penjualan ini belum mampu memutupi biaya operasional setiap hari,” katanya.

Oleh karena itu ia meminta solusi dari pemerintah. Salahsatunya mengevaluasi harga pasar, karena jika terus dibiarkan bawang merah jualannya akan banyak yang membusuk.

“Karena sepi peminat kita biarkan saja. Dan sekarang sudah banyak yang membusuk akibar lama disimpan,” katanya.

Selai itu Warga Samili Kecamatan Woha ini berharap Pemerintah juga turun tangan mengatasi persoalan tersebut.

Bisa dengan membeli bawang untuk dijual atau dikirim ke daerah lain. “Kalau kami mengirim sendiri biayanya mahal sementara harga jual murah.

Kami berharap Pemerintah bisa membijakinya,” harapnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu, Edhi Nursapto, SH mengingatkan para kepala Desa untuk menjaga kehormatannya dengan tidak menyelewengkan APBDes. Ada sejumlah Desa yang dilaporkan atas dugaan penyelewengan dan akan ditempuh upaya hukum bila pelaku bandel.

Edhi mengungkapkan, APBDes merupakan uang negara dan daerah yang dialokasikan untuk pembangunan di Desa. Anggaran ini merupakan amanah yang harus dijaga dan dikelola dengan baik dan benar. Melibatkan masyarakat dan memanfaatkan sumber daya lokal secara swadaya menjadi target pengelolaan anggaran Desa. “Maksudnya agar pembangunan di Desa melibatkan semua,” katanya.

Masih ada Desa yang mengelola program kegiatan dengan melibatkan pihak penyedia barang jasa dan berorientasi pada proyek. Sehingga banyak Desa dilaporkan kasus dugana penyelewengan anggaran ke kantornya. “Dari laporan itu, kita kembalikan. Ada juga yang masih kita proses,” terangnya.

Ia pun mengingatkan kepada Kepala Desa serta

jajarannya untuk menjaga kehormatan dan kepercayaan dengan baik. Karena uang bisa dicari, tapi ketika kehormatan diciderai oleh perilaku buruk seperti penyelewengan anggaran, tidak hanya diri sendiri yang akan terkena dampaknya. Tapi keluarga juga akan terkena imbas. “Uang bisa dicari, tapi nama baik dan kepercayaan itu sulit didapat,” ingatnya.

Kasi Intel Kejari Dompu, M. Sulhan, SH menambahkan, ada 7 Desa yang dilanjut prosesnya dari pengaduan warga di Kejari Dompu. Satu diantaranya sudah naik ke tahap penyelidikan di Pidana Khusus (Pidsus). Ketujuh Desa yang ditangani, saat ini masih dimintakan audit investigasi ke Inspektorat. “Kita masih minta audit investigasi ke Inspektorat,” terangnya.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, H. Soehartomo, SKM, MPPM secara terpisah mengatakan, pihaknya masih terkendala perhitungan pekerjaan secara fisik oleh ahli dari PU dalam menghitung kerugian negara kasus Desa Bakajaya. Ketika sudah ada perhitungan dari PU, pihaknya bisa langsung menentukan nilai kerugiannya.

“Karena yang dipersoalkan di Desa Bakajaya itu terkait pengerjaan jalan, jadi harus dihitung oleh PU selaku ahlinya,” katanya. (ula)

”

Uang bisa dicari, tapi nama baik dan kepercayaan itu sulit didapat Edhi Nursapto

SUARA NTB Jumat, 5 Oktober 2018

Buat Capaian Kontrak Kerja dengan Pejabat KETUA Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan memberikan masukan kepada Gubernur NTB untuk membuat kontrak kerja dengan pejabat yang akan ditunjuk menduduki Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov berdasarkan capaian indikator.

Pola tersebut bertujuan untuk memastikan kepala OPD tersebut serius bekerja di masingmasing bidangnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang di susun berdasarkan turunan dari visi-misi NTB gemilang.

(Suara NTB/dok) “Buat kontrak kerja Johan Rosihan berdasarkan kemampuan pencapaian indikator NTB gemilang. Kenapa penting kontrak kerja berdasarkan capaian indikator tersebut? Agar jangan ada lagi pejabat yang mengklaim keberhasilan di luar capaian indikator yang disepakati dalam RPJMD,” tegas Johan, Kamis (4/10) kemarin.

Menurut Johan, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah membutuhkan perangkat daerah yang bisa bekerja dengan maksimal untuk bisa merealisasikan visi-misinya lima tahun ke depan. Sehingga untuk dapat mencapai itu, dukungan dari pejabat pembantu gubernur harus benar-benar dipastikan adalah orang yang berkompeten dan memiliki komitmen.

“Kita tahu pak Gubernur butuh pejabat yang bekerja cerdas dan cepat, yang ndak bisa ikut tinggal aja, apalagi kalau bikin repot,” cetusnya.

Johan juga mengusulkan dalam pengangkatan dan penunjukan pejabat lingkup Pemprov NTB, bila perlu gubernur menggunakan konsultan independen. “Saya berharap agar Pak Gubernur menunjuk konsultan HRD dalam memilih dan menunjuk kepala OPD yang bisa mewujudkan visi NTB gemilang,” lanjutnya.

Menurut Johan, Gubernur agar bersikap tegas dalam menunjuk pejabat terhadap upaya intervensi dari pihak manapun. Sehingga pejabat yang diangkat tidak berdasarkan kedekatan, pengaruh, dan politik balas jasa. Tapi melainkan berdasarkan kemampuannya.

“Jadi jangan lagi ada istilah intervensi dalam bentuk apapun. Jangan ada lagi bayar kiri-kanan. Jangan lagi ada rekom yang tidak jelas dalam urusan penempatan pejabat.

Kenapa ini tegas kami sampaikan agar semua pejabat dapat menunjukkan skill dan profesionalitasnya dalam bekerja,” tegasnya.

PKS sebagai partai pengusung, akan tetap mengawal pemerintah Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Ia berharap dalam penempatan pejabat, tidak ada kegaduhan yang ditimbulkan, semua pihak harus menghargai hak Gubernur.

“Sejak awal saya sebagai Ketua Fraksi PKS, sudah katakan, kita harus buat suasana agar birokrasi dapat bekerja senyaman mungkin dengan profesionalitas yang tinggi. Tidak boleh mencampuri apa yang seharusnya menjadi hak beliau (Gubernur) termasuk soal mutasi ini,” pungkasnya. (ndi)

Komandan Pangkalan TNI AU ZAM Pimpin Ziarah Rombongan HUT TNI Ke-73 Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menyambut HUT TNI ke 73 tahun 2018, personel gabungan TNI dari tiga angkatan melaksanakan ziarah rombongan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kelurahan Majeluk Mataram, Rabu (3/10).

Ziarah rombongan yang dihadiri ratusan Personel TNI tersebut berlangsung sederhana dan penuh hikmad dengan Inspektur Upacara Danlanud ZAM Kolonel Nav Budi Handoyo, M.Tr (Han) Usai melaksanakan ziarah, Kolonel Nav Budi Handoyo menyampaikan ziarah rombongan ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan selaku generasi penerus bangsa kepada para Pahlawan yang telah mendahului kita dengan pengorbanan yang tidak bisa dinilai dengan apapun.

“Ini adalah salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan kami TNI kepada jasa-jasa Pahlawan yang telah berjuang demi tegak dan berdaulatnya NKRI hingga seperti sekarang ini”, kata Budi sapaan akrab Danlanud ZAM Dilanjutkannya, kehadiran di TMP ini dalam rangka menyambut hari jadi ke 73 TNI, dengan harapan kita tidak lupa dengan para pendiri bangsa ini sehingga kita bisa seperti saat ini.

“Tugas kita ke depan yakni mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dengan menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme anak-anak bangsa mulai dari sedini mungkin agar tercipta generasi penerus yang andal dan solid”, pungkasnya. pada ziarah kali ini hadir juga Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., Danlanal Mataram Kolonel Laut (P) Ludi Muharjo dan para Perwira, Bintara, Tamtama, PNS ketiga angkatan serta Ibu-Ibu Dharma Pertiwi serta veteran yang ada di NTB. (ars/*)

(Suara NTB/ penrem)

ZIARAH - Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani (tengah) saat memimpin ziarah di TMP Majeluk Mataram

POLHUKAM

Halaman 8

Pencalegan Ketua BPPD NTB Dilaporkan ke Bawaslu RI Mataram (Suara NTB) Diloloskannya Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB, Fauzan Zakaria dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD NTB, oleh KPU, tanpa surat pengunduran diri dari jabatannya, dijadikan temuan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid yang dikonfirmasi Kamis (4/10) kemarin. Menurutnya, pihaknya memutuskan hal itu sebagai temuan, setelah terlebih dahulu melakukan kajian-kajian yuridis.

“Dari berbagai dokumen terkait BPPD sudah ditelaah dan dikaji Bawaslu. Jadi menurut aturan, jika ketua pada badan tertentu termasuk BPPD harus mengundurkan diri jika ingin maju sebagai

calon legislatif,” ujarnya.

Hasil temuannya itu kemudian dikirim ke Bawaslu RI untuk diproses dan kemudian diputuskan. “Temuan di DCT ini sudah dilaporkan dan kirim ke Bawaslu RI di Jakarta” katanya.

Temuan tersebut dilaporkan dan diajukan ke Bawaslu RI sesuai dengan aturan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Dimana temuan Bawaslu provinsi akan diputuskan oleh Bawaslu RI.

“Kita tunggu keputusan Bawaslu RI. Apakah temuan yang kita laporkan akan ditindaklanjuti dengan register atau tidak.

Jika dinilai Bawaslu RI sudah memenuhi syarat formil dan materiil maka akan diproses sebagai pelanggaran administratif,” tegasnya.

Selain temuan terkait Ketua BPPD, Bawaslu juga menemukan seorang caleg perempuan untuk DPRD provinsi asal dapil VII (Lombok Tengah Utara) yang masih bersetatus se-

bagai perangkat desa, namun tidak mengundurkan diri, juga dilaporkan ke Bawaslu RI. Ketua KPU provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori yang dikonfirmasi terkait hal itu, hanya menanggapi terkait temuan caleg yang belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perangkat desa.

“Kita belum tahu soal caleg perangkat desa belum mengundurkan diri. Karena ini sudah penetapan DCT, Artinya itu menjadi ranah Bawaslu” ujarnya.

Sementara terkait, Fauzan Zakaria, Aksar tetap sesuai dengan keputusan untuk meloloskan Faozan Zakaria sebagai caleg tetap. Karena dianggap tidak melanggar atu-

(Suara NTB/dok)

M. Khuwailid ran jika tidak mundur dari jabatannya, dan KPU siap untuk melaksanakan apapun yang menjadi keputusan Bawaslu terkait Fauzan. (ndi)

Razia Penyakit Masyarakat

Polres Mataram Amankan Pemandu Lagu dan Miras Mataram (Suara NTB) – Rangkaian pengamanan Pilpres dan Pileg 2019 dimulai. Polres Mataram melanjutkan operasi cipta kondisi penyakit masyarakat dengan merazia kafe remang-remang.

Sebanyak 13 wanita pemandu lagu dan puluhan botol miras diamankan dari lima kafe.

Razia berlangsung pada Rabu (3/10) petang mulai pukul 21.00 Wita. Dipimpin langsung Kabagops Polres Mataram, Kompol Taufik. Sasaran utamanya kafe remang-remang di kawasan Cakranegara.

“Razia ini kita laksanakan untuk mengantisipasi gangguan sosial dalam masa Pemilu 2019.

Khususnya penyakit masyarakat,” ujarnya di sela razia.

Total lima kafe yang disasar antara lain, Kafe Kenjir di Bertais, Sandubaya; Kafe Rambok, Kafe Arwana, dan Kafe Mentary di Cakranegara Utara, Cakranegara; dan Kafe Punik Bambu di Pagutan, Mataram.

Dari Kafe Kenjir, disita 40

botol minuman keras jenis bir dan brem. Turut diamankan juga lima wanita pemandu lagu berpakaian mini. Mereka rata-rata berumur antara 19-24 tahun.

Selanjutnya dua botol brem dan satu pemandu lagi diamankan dari Kafe Rambok. Demikian juga dari Kafe Arjuna, petugas hanya mengamankan satu wanita pemandu lagu. Kafe sedang sepi.

Miras pun nihil ditemukan.

Tiga wanita pemandu lagu dan 13 minuman keras diangkut ke mobil polisi. “Mereka ini ratarata dari luar daerah, ada yang dari Jawa Barat, dari Jakarta juga ada,” kata Taufik.

Wanita pemandu dari luar daerah juga ditemukan di Kafe Punik Bambu. Mereka yang rata-rata sudah memasuki umur kepala tiga berasal dari Jawa Barat. Turut disita pula 24 botol minuman keras.

“Untuk miras kita sita nanti kita akan musnahkan. Kalau yang cewek-cewek ini kita data, kita lakukan pembinaan,” tutup Taufik. (why)

(Suara NTB/why)

RAZIA - Polres Mataram merazia kafe remang-remang yang menyediakan miras dan wanita pemandu lagu di kawasan Cakranegara, Mataram, Rabu (3/10) petang.

Pilpres 2019

Gerindra akan Pertahankan NTB Jadi Lumbung Suara Prabowo Mataram (Suara NTB) DPD Partai Gerindra NTB akan berjuang keras untuk tetap mempertahankan Provinsi NTB sebagai lumbung suara pemenangan bagi pasangan Capres/Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, pada Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Lalu Wirajaya, anggota Fraksi Partai Gerindra yang kini tengah duduk sebagai Wakil Ketua DPRD NTB. Ia menegaskan, pihaknya tetap meyakini NTB akan tetap menjadi lumbung suara bagi pasangan Prabowo-Sandi.

“Kita tetap optimis suara Prabowo di NTB tidak akan berubah seperti pada Pilpres 2014 dengan kemenangan 72,45 persen,” kata Wirajaya dengan optimis.

Ia mengatakan, salah satu strategi untuk mempertahankan raihan suara Prabowo pada Pilpres 2014 lalu, pihaknya memilih tidak akan terlalu mengekpos progres apa saja yang dilakukan selama berkampanye di NTB. Dengan demikian, maka akan sulit terbaca pergerakan tim pemenangan Prabowo-Sandi.

“Jadi sebetulnya gerakan kampanye kami tidak harus selalu terlihat. Yang jelas kami sudah bergerak dari awal pencalonan Pak Prabowo,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD NTB mengakui, dengan basis yang sudah terbentuk, pasangan Prabowo-Sandi akan lebih mudah meraih simpati masyarakat NTB. “Artinya cara dan strategi yang dilakukan untuk kemenangan Pak Prabowo akan dilakukan dengan sistem ditambah konsolidasi yang sudah direncanakan,” ujarnya.

Politisi Gerindra itu, meyakini kedatangan Presiden Jokowi berulang kali ke NTB, serta dukungan mantan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) diyakini tidak akan mampu mendongkrak raihan suara Jokowi-Ma‘ruf pada Pilpres kali ini.

“Insya Allah, dengan kecakapan dan strategi program pak Prabowo yang fokus pada ekonomi kerakyatan, maka hal itu akan menjawab keresahan masyarakat NTB terkait naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok saat ini,” ujarnya.

“Dan masyarakat NTB itu melihat figur, bukan karena siapa-siapa. Artinya meskipun kita tahu TGB tidak lagi mendukung beliau, itu tidak akan terlalu berpengaruh besar,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

BODONG - Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, (kedua kiri) didampingi Kabid Humas, I Komang Suartana (paling kanan) menunjukkan bukti STNK bodong, Kamis (4/10).

Jaringan Curanmor Mobil Gunakan Modus STNK Bodong Mataram (Suara NTB) Jejaring pelaku pencurian mobil bermain cantik tapi licik. Mobil bodong dibuat seolah resmi lengkap dengan STNK. Tapi ternyata kelengkapan surat kendaraan itu palsu. Sebanyak 20 mobil yang menggunakan modus itu disita. Dua pelaku ditangkap.

Mobil bodong diduga hasil curian. Selain itu ada pula mobil cabutan pihak pembiayan yang macet kredit. Kebanyakan dari Pulau Jawa. Utamanya Jakarta.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Herman Suryono Kamis (4/10) mengatakan, sejumlah mobil itu diamankan dari wilayah Lombok dan Sumbawa.

“Ada yang berperan mencetak STNK palsu. Ada yang menyambungkan dengan pembuat dengan pembeli mobil bodong,” kata dia, didampingi Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana.

Mereka yang ditangkap, Afria Bagus alias Doni yang memproduksi STNK bodong, kemudian Lalu Dachman alias Mamik sang pemesan.

Dachman menghubungkan pemilik mobil bodong dengan Doni.

Dua tersangka ditangkap

di Turida, Sandubaya, Mataram, Minggu (30/9) lalu saat sedang bertransaksi.

Satu pemesan STNK lainnya, Hadri alias Andre diamankan Polres Lombok Timur dengan barang bukti Mitsubishi L300 DR 8463 AH, Nissan Grand Livina DR 1501 AR, dan Daihatsu Grandmax pikap DR 8411 DC. “Nomor plat mobil dibuat sesuai keinginan. Nomor mesin nomor rangka masih sama. Nopolnya yang diganti di STNK palsu. Rata-rata (mobil) dibawa ke Pulau Sumbawa,” kata Herman.

Tersangka Doni dua tahun belakangan ini mencetak STNK bodong berbekal stempel bikinan sendiri, mesin printer, laptop, dan blanko STNK bekas.

STNK bikinan Doni serupa aslinya. Sebab ada hologram di tepi. Hologram itu dicatut dari sisa-sisa sampah STNK bekas.

Tak hanya itu, Doni juga menerima pembuatan faktur pajak dan buku Kir bodong.

“Satu STNK mobil dia hargai Rp2,5 juta. STNK motor Rp500 ribu. Dia sudah 2 tahun ini beraksi, ini sisa jaringan Lombok Tengah yang sudah kita amankan tahun 2016 lalu,” beber Herman.

Para tersangka dijerat den-

gan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen yang ancaman penjara paling lama enam tahun.

Mobil yang disita Polda NTB dari para tersangka, antara lain Toyota Innova, Suzuki Carry, Daihatsu Xenia, Honda Brio, Suzuki Ertiga, Toyota Avanza, Honda Jazz, sampai Honda HR-V. Oleh tersangka, Toyota Innova keluaran 2017 dilabeli harga yang menggiurkan, yakni Rp120 juta dengan STNK bodong. Untuk mobil keluarga sekelas Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia dihargai ‘hanya’ Rp40-50 juta.

“Berbagai jenis dan merek.

Diduga ada yang hasil curian, ada juga mobil yang ditarik pihak leasing karena macet kredit,” sebut Herman.

Dia mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan mobil atau ditarik paksa pihak leasing untuk melapor ke Polda NTB. Sambil menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

Agar dapat mengambil kembali mobil dimaksud.

“Termasuk juga yang hendak membeli mobil bekas agar mengecek keaslian dan kelengkapan dokumennya,” tutup Herman. (why)

SUARA NTB

Jumat, 5 Oktober 2018

Halaman 9

Jaringan PJU Terancam Diputus

Bupati Lobar Minta Keringanan ke PLN Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid bersurat ke PLN Wilayah NTB untuk meminta diberi waktu kelonggaran melunasi pembayaran tunggakan penerangan jalan umum (PJU) dua bulan terakhir (AgustusSeptember). Bupati juga meminta agar pembayaran untuk Oktober sampai Desember bisa diberi dispensasi. Namun demikian Pemda akan berkomitmen membayar Jiak kemampuan anggaran mencukupi.

“Piutang PJU itu sudah saya bersurat ke PLN. Sebab anggaran untuk PJU ini sudah diaplikasikan 7 bulan (sampai Juli) sedangkan Agustus sampai Desember ini belum. Itulah makanya kami bersurat ke PLN,” katanya, Kamis (4/10).

Dijelaskan untuk penganggaran PJU ini pihaknya sudah mengalokasikan sampai bulan Juli (7 bulan), sedangkan untuk Agustus hingga Desember belum dianggarkan. Pihaknya, jelasnya, sudah bersurat ke PLN, sebab proses penganggaran untuk pembayaran PJU bulan Agustus tengah dibahas di APBD perubahan. Pihaknya akan mengupayakan menyelesaikan pembayaran sampai Desember kalau pun tidak bisa pihaknya meminta waktu pembayaran untuk dua bulan tersisa (November-Desember).

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar H. L. Winengan mengatakan, pihaknya sudah bersurat ke PLN dalam rangka meminta

dispensasi, sebab sebagai perusahaan negara juga harus memahami kondisi ini. Pihaknya sudah mendapat pemberitahuan dari PLN jika akan memutuskan listrik PJU. “Tapi saat ini belum dilakukan, kami berharap pihak PLN selaku perusahaan negara mengertilah kondisi kami,”tegasnya.

Pihaknya juga sudah berkomunikasi melalui telepon dengan PLN. Pada intinya, pihaknya menyampaikan agar pihak PLN memahami kondisi ini. Ia berharap jawaban PLN atas surat tersebut tidak melakukan pemutusan jaringan PJU Lobar.

Sementara itu Manajer Rayon Cakranegara Dyah Dwi Nuryani, mengatakan Pemkab Lobar menunggak pembayaran tarif PJU terhitung selama dua bulan (Agustus-September) dengan total tunggakan Rp3.123.367.379.

Menurut Nuryani, tarif PJU yang sudah keluar rekening dan mesti dibayarkan Pemda yakni bulan Agustus dan September. Batas waktu pembayaran untuk bulan Agustus sendiri sebenarnya

sudah lewat, seharusnya dibayarkan paling telat tanggal 20 Agustus.

Bahkan, kata Dyah, ada surat dari bupati bahwa Pemda tidak akan membayar alias nunggak PJU dari September hingga Desember. Pemda hanya akan membayar untuk bulan Agustus saja minggu-minggu ini.

Sedangkan untuk tarif PJU empat bulan akan dibayarkan oleh Pemda tahun depan. Lantas PLN sendiri sesuai aturan mesti dibayarkan tiap bulan, sebab jika Pemda beralasan mengalami defisit anggaran sudah ada PPJ yang diperoleh Pemda setiap bulan. Bahkan PPJ ini mengalami surplus hingga Rp 100 juta lebih tiap bulan. Sebab dalam sebulan Pemda membayar PJU Rp 1,5 miliar, sedangkan penerimaan dari PPJ Rp1, 6 miliar, sehingga ada surplus.

Seharusnya tarif PJU ini bisa ditanggulangi melalui PPJ yang dibayarkan oleh masyarakat tersebut. “Tiap tahun Pemda kerap nunggak, padahal sudah ada PPJ,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/her)

TERANCAM DIPUTUS - PJU yang ada di Lobar terancam diputus jika Pemda Lobar tak melunasi piutang ke PLN.

Kompetensi Guru Non PNS Jadi Perhatian Mataram (Suara NTB) – Kompetensi guru non PNS harus menjadi perhatian semua pihak terutama pemerintah daerah. Terlebih lagi guru non PNS mengisi kekurangan guru di banyak sekolah. Pada UKG Non PNS yang dilakukan pada tahun ini, sebanyak 5.837 guru Non PNS mengikutinya, tapi hanya 593 orang yang memperoleh nilai di atas 60,00.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., mengakui Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dihadapi pihaknya adalah kenyataan

bahwa guru yang ikut UKG non PNS masih sedikit yang lulus UKG. Oleh karena itu, pihaknya akan mengadakan UKG lagi.

“Kita akan melaksanakan UKG lagi. Kompetensi harus ditingkatkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pola yang digunakan pihaknya yaitu melakukan UKG selama beberapa waktu untuk memenuhi kekurangan guru di NTB. Dirincikannya, kebutuhan guru di NTB untuk normatif dan adaptif sebanyak 2.500 orang, guru produktif sebanyak 1.500 orang, dan SLB membutuhkan sekitar 200 orang guru.

Aidy menjelaskan, untuk meningkatkan kompetensi guru,

pihakya sudah sering melaksanakan peningkatan kemampuan guru. Guru non PNS juga dilibatkannya. Diakuinya honor yang rendah diterima guru turut berpengaruh pada peningkatan kompetensi. Selama workshop peningkatan guru yang dilakukan Dikbud NTB, pihaknya tidak memilah antara guru PNS atau Non PNS. “Kami memberikan undangan, kami panggil kami latih, tidak memilah PNS atau non PNS,” ujarnya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., dihubungi sebelumnya, juga menyoroti perhatian pe-

Pelajar KLU Diingatkan Jauhi Narkoba Tanjung (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dukbud) NTB melalui UPT. Layanan Dikmen Lombok Utara menggelar sosialisasi bahaya narkoba bagi para pelajar di KLU, Kamis.

Puluhan pelajar di KLU mengikuti acara sosialisai bahaya penyalahgunaan narkoba yang dibuka Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lombok Utara Dr. L. Basuki Rahman, M.Pd. Pemateri melibatkan stakeholder dari Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, dan Politeknik Pariwisata Lombok dengan jumlah peserta 150 orang perwakilan SMA/SMK baik negeri maupun swasta se Kabupaten Lombok Utara.

Basuki Rahman, menyampaikan Narkoba merupakan candu yang mematikan dan merusak generasi muda, maka kita harus katakan ‘say no to drugs’. Selain itu narkoba bisa mencelakakan siapa saja tanpa pandang bulu. Zat yang terkandung di dalamnya menimbulkan candu yang membuat siapa saja akan ketergantungan obat,

(Suara NTB/ist)

BUKA - Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lombok Utara L. Basuki Rahman membuka sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi pelajar KLU. membuat penggunanya sakau maka para pelajar sebagai tunas bangsa harus menjaga diri dan merusak akal sehatnya. “‘Mensana in korporisano‘ dari bahaya narkotika dan zat dalam tubuh yang sehat ter- adiktif lainnya. Pelajar hari dapat jiwa yang sehat. Cara ini merupakan pemimpin menjauhi narkoba sederhana masa depan, maka siswa mesfilternya adalah iman dan ti menjaga tubuh dan jiwa jangan sampai terjebak dengan takwa,” ungkapnya.

Basuki Rahman menyebut narkoba. “Sekali terjebak bahwa pelajar merupakan in- narkoba, tidak ada jalan ke vestasi masa depan bangsa, luar,” pungkasnya. (dys)

Lobar Kehilangan 10 Ribu Tamu Akibat Gempa Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat diminta mempercepat upaya pemulihan kawasan wisata senggigi yang saat ini mati suri. Pasalnya kondisi ini berimbas terhadap para pengusaha hiburan yang ada di kawasan setempat.

Untuk memulihkan kondisi ini, Pemda harus melibatkan semua pihak. Terutama para pengusaha, baik pengusaha hiburan maupun hotel. Sebab para pengusaha ini juga lebih tahu soal apa yang diperlukan untuk memulihkan kondisi. Sementara berdasarkan data Dinas Pariwisata, Lobar kehilangan 10 ribu wisatawan akibat gempa.

Ketua APH Lobar, Herman mengatakan Pemda jangan hanya konsentrasi pada penanganan korban gempa namun bagaimana merecovery dampak gempa di kawasan pariwisata melalui berbagai event dan promosi wisata sehingga Senggigi tidak “tidur” berlarut-larut.

Menurut Herman, apa yang

diperlukan untuk membangkitkan pariwisata tidak sepenuhnya diketahui Pemda. Seharusnya Pemda melibatkan para pengusaha untuk meminta saran dan masukan serta ide bagaimana mempercepat pemulihan kondisi ini.

Sehingga apapun yang digelar Pemda adalah milik bersama bukan terkesan jadi milik Pemda saja. Padahal para pengusaha hotel maupun hiburan dan travel jika diundang pasti akan hadir. Apalagi ini hajat membangkitkan pariwisata agar Senggigi kembali seperti sediakala pascagempa ini.

Event yang diadakan pun bisa dibahas bersama dengan para pengusaha bahkan Pemda bisa meminta bantuan pengusaha.

Namun selama ini tidak demikian. Pemda tiba-tiba menggelar kegiatan tanpa melibatkan pengusaha. Sehingga terkesan anggaran untuk kegiatan itu mubazir.

Herman juga mengkritisi ka-

wasan pantai Senggigi yang minim publik area. Padahal banyak lahan tidur yang tak dimanfaatkan, semestinya lahan ini bisa dimanfaatkan sebagai lahan publik yang bisa mengundang keramaian. Konsep pariwisata itu jelasnya butuh areal publik, namun jangan menganggu keberadaan hotel.

Sementara itu Kadis Pariwisata Lobar Ispan Junaidi mengatakan sejauh ini pihaknya terus berkoordinasi dengan para pengusaha untuk bagiamana memulihkan kondisi ini. Bahkan di antara para pengusaha hotel ada yang langsung promosi ke luar negeri. “Saya sering koordinasi lewat telpon dengan mereka. Mereka juga promosi ke luar,” ujarnya. Menurutnya pemulihan kondisi ini memang harus ada peran serta semua pihak. Sebab imbas dari gempa, Lobar kehilangan 10 ribu lebih wisatawan. “Lost wisatawan yang dialami Lobar 10 ribu lebih, itu di Lobar,” tegasnya. (her)

merintah daerah terhadap guru honorer. Ali juga menyampaikan agar pemerintah daerah tidak lepas tangan terkait masalah guru honorer.

Ali menegaskan, guru honorer merupakan penyelamat pendidikan di NTB. Anggaran untuk menggaji mereka harus tersedia melalui APBD kabupaten/kota dan Provinsi. Karena sampai saat ini masih banyak ditemukan guru honorer

yang memperoleh gaji sangat rendah bahkan bisa dikatakan tidak manusiawi.

“Pemerintah harus menyediakan anggaran untuk memberikan perlakuan secara manusiawi. Masa’ gajinya kecil. Guru di NTB ini tidak ada yang buta huruf, tidak ada guru yang ijazahnya paket C. Inilah perlu pengakuan melalui SK, dan penghargaan melalui gaji,” tegas Ali. (ron)

BKKBN Dorong Peran Rumah Sakit Swasta Berikan Pelayanan KB Mataram (Suara NTB) – Memberikan pelayanan keluarga berencana (KB) bagi masyarakat merupakan salah satu tugas utama yang harus dilakukan pemerintah, khususnya perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB. Dalam memberikan pelayanan KB pada masyarakat tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi swasta dan masyarakat juga memiliki peranan yang penting. ‘’Kita dorong peran rumah sakit swasta, klinik swasta, dokter dan bidan praktik swasta memberikan pelayanan KB bagi masyarakat agar lebih maksimal lagi. Selama ini ada dua jalur pelayanan KB, yakni jalur pemerintah. Di mana alat kontrasepsi dipersiapkan pemerintah. Kedua jalur pelayanan swasta, dengan alat kontrasepsi dipersiapkan oleh swasta melalui mekanisme pasar,’’ terang Kepala Perwakilan BKKBN NTB Dr. Drs. Lalu Makripuddin, MSi, yang dikonfirmasi usai membuka Temu Kerja Penguatan Pelayanan KB Jalur Swasta di Klinik Pratama dan DPS melalui PKFI dan ASKLIN tingkat Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (4/10).

Selama ini, ujarnya, pelayanan KB di rumah sakit, klinik dan dokter praktik swasta cukup tinggi. Bahkan, pihaknya memperkirakan sekitar 60 persen alat kontrasepsi dilayani pihak swasta. Kondisi ini belum dilaporkan secara detail dan up to date, karena tidak semua rumah sakit dan klinik swasta memberikan laporan. Meski demikian, pihaknya yakin pelayanan KB pada masyarakat tetap berjalan.

Untuk itu, pihaknya berharap rumah sakit, klinik, dokter dan bidan praktik swasta tetap optimal memberikan pelayanan KB pada masyarakat dan mem-

berikan laporan secara rutin ke BKKBN. Setelah itu, BKKBN meneruskan laporan dari pihak swasta ini ke BKKBN Pusat. ‘’Kalau ini tidak dilaporkan, kebijakan yang diambil bisa salah. Misalnya, dari versi pemerintah di satu wilayah yang belum banyak ber-KB, maka kebijakan yang dilakukan di sana itu adalah mendorong alat kontrasepsi didrop di sana. Tapi karena sudah dilakukan swasta, maka kebijakan itu salah,’’ ujarnya mencontohkan.

Terkait hal ini, adanya laporan dari rumah sakit, klinik, dokter dan bidan praktik swasta terkait pelayanan KB, maka kesalahan kebijakan bisa diminimalisir. Diakuinya, minimnya laporan ke pemerintah ini disebabkan laporan staf penghubung dari rumah sakit swasta ke BKKBN belum optimal dilakukan. Untuk itu melalui temu ini ada kesepakatan kembali mengaktifkan kembali penghubung yang ada di rumah sakit swasta dan klinik swasta memberikan laporan ke BKKBN. Tidak hanya itu, pihaknya akan menyederhanakan proses laporan dari pihak swasta melalui sistem online. ‘’Kita berharap melalui kegiatan ini mampu meningkatkan komitmen bersama dalam memberikan laporan. Termasuk, meningkatkan jalur ber-KB terutama di rumah sakit swasta, klinik, dokter dan bidan praktik swasta,’’ ujarnya. (ham)

Lalu Makripuddin (Suara NTB/ham)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 5 Oktober 2018

Menuju Sekolah Mandiri SMAN 1 Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan salah satu sekolah rujukan selain SMAN 1 Selong.

Keberadaan sekolah ini menjadi percontohan, karena segudang prestasi yang sudah ditorehkan para siswanya. Tahun 2018 ini merupakan tahun terakhir disebut sekolah rujukan dan bersiap menuju sekolah mandiri. Hanya saja, kemandirian sekolah tidak bisa (Suara NTB/rus) sepenuhnya. Pasalnya untuk Zuhdil Amri urusan anggaran SMAN 1 Aikmel ini tetap mengandalkan bantuan dari pemerintah.

Kepala SMAN 1 Aikmel, Zuhdil Amri kepada Suara NTB menjelaskan program sekolah rujukan ini merupakan program dari Direktorat Jenderal SMA di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program-program yang dijalankan di sekolah rujukan cukup banyak, baik program wajib maupun pilihan.

Program wajibnya berupa kegiatan belajar mengajar sendiri. Ada penyusunan soal-soal untuk Ujian Nasional. Ada aplikasi e-Modul dan e-rapor. “Semua program tersebut sudah dilaksanakan,” ungkapnya. E-Modul dan E-Raport memang secara teknis memang online dan terkoneksi dengan data pokok pendidikan (dapodik).

Tujuan program sekolah rujukan sendiri sekolah bisa menjadi sekolah mandiri dan jadi contoh sekolah di sekitarnya. Kehadiran program sekolah rujukan ini sangat berpengaruh besar pada tumbuh kembang prestasi anak. Selama ini, ajang-ajang kontestasi yang diikuti siswa SMA 1 Aikmel ini selalu menorehkan prestasi yang membanggakan. Seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) atau ajang adu prestasi lainnya.

Dituturkan, SMAN 1 Aikmel ini sudah tiga tahun terakhir ini menyandang predikat sebagai sekolah rujukan. Setelah sebelumnya menjadi sekolah model. Terakhir ini, memang diharapkan akan mandiri. Definisi mandiri ini dimungkinkan segala bentuk program yang dijalankan sekolah bisa dilakukan sendiri oleh pihak sekolah. Hanya saja hal ini akan terasa berat untuk dilakukan oleh SMAN 1 Aikmel ini.

Jelas katanya jika beban anggaran ini ditangani secara mandiri oleh pihak sekolah tanpa intervensi dari pemerintah maka akan sangat berat. Sekarang ini, sumber pembiayaan dari Biaya Operasional Sekolah (BOS). BOS sendiri diyakinkan memang tetap ada karena peruntukkannya untuk siswa.

Sumber lainnya, lanjut kepala sekolah yang baru dua tahun terakhir menjabat, selama ini dari bantuan pemerintah. Jika dipaksakan mandiri tanpa bantuan pemerintah, maka harus ada efisiensi. Dimana, selama ini ada Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) atau sebelumnya diistilahkan dana komite sekolah.

BPP sendidi diketahui sangat dibatasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi. Batas maksimal persiswa hanya Rp 150 ribu per bulan. Dikalikan selama 12 bulan atau setahun terakumulasi Rp 1,8 juta per siswa.

Anggaran yang terkumpul dari BPP ini masih jauh dari angka ideal kebutuhan standar sekolah setiap tahunnya. “Kalau dihitung dari biaya pendidikan itu sangat kurang,” sebutnya.

Angka idealnya per siswa per tahun Rp 4 juta.

Karena itulah, untuk ke depan pelaksanaan pendidikan terpaksa harus irit dan efisiensi. Standar biaya pendidikan untuk anakanak SMA sederajat ini tidaklah cukup. “Kita pakai skala prioritas untuk melaksanakan programnya,” demikian Zuhdil Amri menerangkan. Karena itulah, bantuan dari pemerintah tetap sangat diharapkan. Sekolah tidak bisa mandiri dari segi anggaran. (rus)

SLB Perlu Pelatihan Menghadapi Bencana Mataram (Suara NTB) – Sekolah Luar Biasa (SLB) perlu diberikan pelatihan menghadapi bencana alam. Terutama jika mempertimbangkan kekurangan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus (ABK).

Pelatihan menghadapi bencana penting dilakukan untuk meminimalisasi dampak bencana alam.

Kepala SLB Dharma Wanita Provinsi NTB, Winarna, M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/10) mengatakan, belum ada kurikulum kebencanaan di SLB. Saat ini masih sebatas buku-buku penunjang pemahamana tentang kebencanaan. Di Kurikulum 2013, menurutnya juga belum ada. Pelatihan menghadapi bencana sangat dibutuhkan pihaknya. “Mestinya ada pelatihan menghadapi bencana, pertama bagi guru dan kedua praktik bagi anak-anak,” harap Winarna.

Anak berkebutuhan khusus sangat rentan menjadi korban jika terjadi bencana. Winarna menceritakan, saat terjadi gempa susulan beberapa waktu lalu, ada ABK yang bisa serentak lari ke luar ruangan dan kebetulan saat itu pembelajaran di luar kelas. Namun ada juga beberapa ABK yang mengidap down syndrome berada di dalam kelas, ketika terjadi gempa mereka tidak mau ke luar kelas.

“Tahu gempa malah duduk lagi, ada yang memang takut dan patuh, ada yang santai saja, ketika gempa tidak begitu memperhatikan,” kata Winarna.

Ia menekankan, mestinya ada pelatihan bagi SLB untuk menghadapi bencana. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB juga belum banyak menyentuh materi tentang bencana. Saat ini baru ada sebatas pemberian materi sebagai pengetahuan umum.

Padahal pelatihan atau materi tentang pengetahuan menghadapi kebencanaan sangat diperlukan, terlebih lagi daerah NTB termasuk jalur gempa. ABK memang harus betul-betul paham cara menyelamatkan diri dan melindungi diri dan teman-temannya. “Diperlukan pelatihan dari lembaga lain,” ujar Winarna.

SLB Dharma Wanita memiliki 147 siswa dari jenjang SD Luar Biasa sampai dengan SMA Luar Biasa, terdiri dari ABK memiliki kekurangan tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, dan autis.

Secara mandiri SLB Dharma Wanita sudah memberikan penjelasn mengenai ciri-ciri gempa kepada siswa. Seringkali juga diberikan simulasi terkait mitigasi bencana. Sebenarnya, Winarna ingin mengundang pihak BPBD untuk memberikan materi dan penjelasan tentang kebencanaan, tapi karena kesibukan BPBD sehingga belum terlaksana.

“Kita maunya seperti itu, sekalian mereka memberikan penejelasan dengan menampakkan contoh gambar dan video juga langsung praktik. Karena ada keterbatasan anakanak ini,” harapnya.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Saiful Islam, M. Pd., dikonfirmasi terkait belum adanya pelatihan menghadapi bencana bagi SLB, mengatakan pihaknya pada akhir bulan Oktober ini akan membicarakan masalah itu dengan semua kepala SLB se-NTB. “Nanti akhir bulan saya akan bicarakan dengan semua kepala SLB seNTB,” ujar Saiful menjawab Suara NTB, Kamis (4/10) sore. (ron)

(Suara NTB/ist)

BELAJAR - Suasana belajar di SLB Dharma Wanita Provinsi NTB. pelatihan menghadapi bencana bagi SLB sangat dibutuhkan, apalagi anak berkebutuhan khusus cukup rentan menjadi korban bencana alam.

Halaman 10

Alumni PT Diingatkan Tidak Berorientasi hanya Jadi PNS Mataram (Suara NTB) Ribuan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di NTB berhasil diluluskan setiap tahunnya. Mereka akhirnya bersaing dengan sesama temannya saat melamar pekerjaan. Terutama pada saat momentum penerimaan CPNS saat sekarang ini. Mereka pun diminta agar berani keluar dari mindset ingiN menjadi PNS dan beranjak mencari peluang lain di luar jadi PNS.

L. Wiresapta Karyadi

Harapan itu disampaikan Wakil Rektor I Universitas Mataram (Unram) Prof. L. Wiresapta Karyadi pada Suara NTB belum lama ini.

Menurutnya, banyak peluang di luar PNS yang bisa dicoba alumni PT. Dalam arti, mereka tak serta merta harus jadi PNS, mengingat peluang yang diberikan pada setiap kali penerimaan CPNS sangat sedikit dan dibatasi oleh formasi. Hal tersebut juga tak sebanding dengan jumlah yang diluluskan PT setiap tahun.

“Kesempatan ada tapi peluangnya sangat kecil mengingat formasi yang dibutuhkan

pemerintah sangat terbatas,” kata Karyadi.

Namun demikian sebagai sebuah proses pengalaman, mengikuti seleksi CPNS mungkin saja diniatkan juga untuk menguji kompetensi masing-masing, sehingga jangan dijadikan satu satunya titik harapan karena masih banyak harapan lain di luar PNS. Bila Perlu para alumni PT

harus mampu menjadi agen dan pioner dalam menciptakan lapangan kerja di tengah masyarakat.

Karyadi mengingatkan agar semua peluang haruslah dimanfaatkan generasi muda.

Jangan terlalu sempit dan terlalu kecil melihat kesempatan kerja hanya dengan menjadi PNS. tapi semua aktivitas yang bisa menghasilkan perubahan juga bisa diambil.

“Jangan terlalu PNS doang.

Memang ini yang harus dibuka mindset generasi muda untuk keluar dari PNS sebagai mainstream yang selama ini menjadi arus utama,” ujarnya mengingatkan. (dys)

(Suara NTB/dok)

Rumah Sakit Pendidikan Unram Beri Layanan Pemeriksaan dan Operasi Gratis

(Suara NTB/dys)

PERIKSA - Tim dokter Unram sedang melakukan pemeriksaan kesehatan mata terhadap salah satu pasien di Rumah Sakit Pendidikan Unram, Kamis (4/10).

Antisipasi Dampak Gempa di Sekolah Lewat Simulasi Mataram (Suara NTB) – Simulasi gempa yang pernah dilakukan sekolah sebelum terjadi gempa, dinilai efektif untuk membina siswa menghadapi dampak buruk gempa. Oleh karena itu, simulasi dan pemahaman tentang mitigasi bencana perlu diberikan di sekolah.

Wakil Kepala MAN 1 Mataram Bidang Humas, Muhammad Zainuri, Lc., ditemui di ruang kerjanya mengatakan, saat sebelum terjadi gempa, sekolah terpilih oleh BPBD sebagai sekolah yang memenuhi standar untuk mitigasi bencana. Berbekal itulah, ketika terjadi gempa saat masih jam sekolah, simulasi itu bisa

dipraktikkan. “Pernah terjadi gempa susulan beberapa waktu lalu, dan syukur satu pun tidak ada siswa yang loncat dari lantai dua,” katanya.

Menurutnya, dengan terus menerus memberikan pemahaman tentang mitigasi bencana, serta melatih siswa menghadapi bencana, maka kemampuan mitigasi mereka akan lebih baik. “Sekolah lakukan simulasi, dimulai untuk antisipasi.

Pendidikan kebencanaan sudah dilakukan sekolah dengan bekerjasama dengan instansi terkait,” ujarnya.

MAN 1 Mataram tidak mengalami kerusakan berat pasca gempa bumi berkekuatan7,0 SR pada Minggu (5/8)

lalu. Sebagian besar kelas yang terletak di lantai dua mengalami kerusakan seperti jatuhnya genting dan plafon.

Setelah diperiksa oleh Dinas PU, MAN 1 Mataram dinyatakan layak pakai. “Hanya butuh pembenahan saja, seperti plafon yang diminta dibuka semuanya. Dua kelas yang cukup butuh perbaikan di awal. Saat ini sudah berjalan normal,” ujar Zainuri.

Pascagempa bumi lalu pembelajaran diawali dengan trauma healing, seperti doa bersama, membaca yasin, dan permainan. Selama pekan ini MAN 1 Mataram melaksanakan kegiatan ujian tengah semester. (ron)

Pengurus OSIM Dilantik

Pengembangan Kreativitas Siswa Jadi Prioritas Mataram (Suara NTB) Pengurus OSIM (Organisasi Siswa Madrasah) MA Darunnajah Al-Falah Telagawaru, Labuapi masa bakti 2018-2019 resmi dilantik, Kamis (4/10). Pelantikan dilakukan Kepala MA Darun Najah, Hasmuin S.Pd. Pada kesempatan pelantikan, kepala sekolah mengatakan dengan kepengurusan OSIM yang baru terpilih diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi siswa melalui beragam aktivitas nantinya.

Sehingga kemudian mereka dapat berkreasi, berinovatif yang nantinya dengan hal itu akan tumbuh menjadi calon pemimpin yang yang berjiwa besar dan andal di mana dan kapan saja.

Lebih jauh Hasmuin mengaku akan selalu mendukung setiap kegiatan positif yang dilakukan para siswa. Dengan begitu diharapkan bisa menciptakan karakter siswa dengan pembelajaran. “Kita selalu dukung dan fasilitasi kegiatan ekskul di

(Suara NTB/dys)

LANTIK - Pengurus OSIM MA Darunnajah Al-Falah Telagawaru dilantik, Kamis (4/10). sekolah, hal ini sebagai upaya mendukung pembelajaran di sekolah,” ungkapnya.

Pihaknya meminta para pengurus OSIM yang baru ini agar dapat menyusun program-program positif dan bermanfaat bagi siswa lainnya.

Harapan itu dikemukakan juga agar program Pengurus OSIM kini lebih baik lagi dibanding kinerja penguris OSIM sebelumnya. Mengingat prinsipnya ialah setiap hari harus mampu menunjukkan kebaikan dan perubahan ke

arah yang lebih baik.

Disebutkannya, sesungguhnya keberadaan OSIM sangat penting dan akan mampu menjadi wadah bersama para siswa mengembangkan segala potensi yang mereka miliki. Kondisi ini harus dimanfaatkan selama mereka menjadi pengurus.

“Para siswa harus memanfaatkan peluang ini. Mereka harus buat program hebat untuk bermanfaat bagi para siswa lainnya. Kita siap dukung segala kebutuhan para siswa ini,” kata Hasmuin meyakinkan. (dys)

Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram (Unram) menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan, pengobatan, dan operasi gratis. Bakti Sosial ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 3-4 Oktober 2018, di Rumah Sakit Pendidikan Unram.

Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Pendidikan Unram Lina Nurbaiti, M. Kes., FISPH., FISCM., mengungkapkan pemberian layanan kesehatan gratis bertujuan membantu masyarakat. Di samping itu bakti sosial ini juga untuk memperkenalkan Rumah Sakit Pendidikan Unram kepada masyarakat luas.

Menurutnya, kegiatan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara penuh mulai dari pemeriksaan, obat, operasi, rawat inap dan masa pemulihan. Selain itu, Rumah Sakit Unram juga mengadakan medical check up untuk seluruh laboratorium dan lainnya.

“Kegiatan baksos ini, kita sediakan 13 poli yang akan melakukan pemeriksaan secara gratis, di samping itu selama baksos kami menerima

sebanyak 15 pasien per harinya yang awalnya hanya 10 orang untuk masing-masing poli karena banyaknya pasien yang mendaftar,” ungkap.

Rumah Sakit Pendidikan Unram menyediakan 13 poliklinik spesialis untuk melayani pasien. Ke 13 poliklinik tersebut adalah spesialis mata, spesialis THT, spesialis kulit dan kelamin, spesialis syaraf, spesialis anak, spesialis obgyn, spesialis bedah umun, spesialis bedah ortologi, spesialis bedah digestif, spesialis penyakit dalam, spesialis paru, spesialis jantung, dan spesialis jiwa.

Kegiatan bakti sosial ini dilakukan dengan cara menyebarkan voucher kepada masyarakat se Pulau Lombok. Dengan voucher tersebut masyarakat dapat secara langsung melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Pendidikan Unram.

Lalu Sahrul, salah satu pasien yang melakukan pemeriksaan di Poli Mata, mengaku bersyukur terhadap kegiatan bakti sosial ini. Lalu Sahrul berharap nanti hasil pemeriksaan yang dilakukan di Rumah Sakit Unram memuaskan. (dys)

SMPN yang Belum Laksanakan UNBK Harapkan Bantuan dari Pemerintah Mataram (Suara NTB) – Pada Ujian Nasional (UN) tahun 2018 belum semua SMP Negeri (SMPN) di Kota Mataram melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK). Sejumlah SMPN tidak yakin bisa melaksnakan UNBK pada UN tahun 2019 nanti. Dikarenakan masih belum tersedianya sarana pelaksanaan UNBK. Pihak sekolah mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk melengkapi sarana UNBK. Seperti di SMPN 8 Mataram, pihak sekolah tidak memiliki sarana penunjang UNBK terutama komputer. Kepala SMPN 8 Mataram, H. Ishaka, S.Pd., MM., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/10) mengatakan, pada UN tahun 2019 nanti SMPN 8 Mataram masih melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). Karena belum tersedianya komputer untuk UNBK. Selain itu kelas IX masih menerapkan Kurikulum 2006. Kelas IX tahun ini merupakan kelas terakhir di SMPN 8 yang melaksanakan Kurikulum 2006.

Ishaka menegaskan, jika pihaknya memaksa melaksanakan UNBK, dikhawatirkan akan menjadi masalah, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membeli komputer dan server penunjang UNB. UNBK bisa dilaksanakan di SMPN 8 Mataram jika Pemerintah Kota Mataram menyediakan sarana penunjang UNBK. Jika memang harus menerapkan UNBK, maka pihaknya berharap Pemerintah Kota Mataram yang menyediakan sarana dan prasara-

H. Ishaka

na penunjang.

“Kalau kita paksa jadi masalah. Kecuali sudah disiapkan, pemerintah harus menyiapkan, saya ndak mau ambil risiko. Karena membutuhkan biaya besar, belum komputer, belum lagi menyiapkan server,” katanya.

Ia menekankan, pihaknya hanya mengharapkan ada bantuan dari pemerintah untuk mempersiapkan peratalan itu.

Karena bagaimanapun, pihaknya khawatir jika harus meminta sumbangan ke orang tua, pasalnya itu melanggar aturan.

Selain itu, untuk menyiapkan siswa menghadapi UNBK karena sempat ada ketertinggalan pelajaran beberapa waktu lalu, SMPN 8 sudah memberikan materi yang sempat tertinggal oleh guru masingmasing. Karena itu juga ujian tengah semester tidak terjadwal, menyesuaikan materi dari guru masing-masing. Persiapan pengayaan juga akan dilakukan menjelang ujian semester.

“Supaya anak jangan bosan dikejar itu saja,” katanya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., mengatakan belum ada bantuan bagi sekolah yang belum sama sekali melaksanakan UNBK. “Belum ada bantuan,” jawab Sidik dihubungi Kamis (4/10) sore.

Di tahun 2018 ini ada sebanyak 23 SMP sederajat, baik negeri dan swasta di Kota Mataram melaksanakan UNBK. Terjadi penambahan dibanding tahun 2017 yang hanya diikuti 13 sekolah. (ron)

(Suara NTB/ron)

Halaman 11

Mataram (Suara NTB) Dua Pesilat NTB, Yuliana dan Yusuf Muhajir tampil memuaskan di event nasional. Kedua pesilat PPLP NTB ini berhasil lolos ke babak final setelah unggul di semifinal Kejurnas Pencak Silat AntarPPLP yang berlangsung di Makasar, Kamis (4/10) kemarin.

Di pertandingan semifinal kemarin, Yuliana yang tampil di kelas A putri berhasil menyingkirkan pesilat asal PPLP Jawa Barat (Jabar). Selanjutnya, Yusuf Muhajir mengalahkan atlet binaan SKO Ragunan Jakarta.

“Dua atlet kita, Yusuf dan Yuliana maju ke babak final. Mereka berhasil memenangkan pertandingan final,” ucapnya.

Di pertandingan babak final kejurnas pencak silat tingkat pelajar nasional dilanjutkan Kamis (4/10) malam, Yuliana akan berhadapan dengan Jawa Timur (Jatim), Isna Alvina Alwi. Sementara Yusuf Muhajir akan melawan atlet asal SMANKOR Sulawesi Utara (Sulut).

Hingga berita ini ditulis pertandingan final masih berlangsung, meski demikian Pelatih PPLP NTB, M. Salabi optimis kedua atletnya itu akan dapat merebut medali emas. “Kita yakin Yusuf dan Yuliana bisa merebut emas,” ucapnya.

Di bagian lain, Salabi menambahkan bahwa selain meloloskan dua atlet ke babak final. Atlet PPLP NTB, Iqbal Anugerah berhasil merebut satu medali perunggu di kelas D putra. Sementara sisa enam pesilat NTB gagal mempersembahkan medali. (fan)

Neli Suasanti yang diwawancara Suara NTB disela-sela menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (4/10) kemarin mengatakan janji pemerintah memberikan penghargaan bagi atlet berprestasi belum sepenuhnya dapat terealisasi.

Buktinya dia sudah sering kali melamar kerja, namun hingga di usianya 29 tahun masih juga menjadi pengangguran.

“Dulu saya pernah minta bantuan kepada pengurus atletik untuk cari kerja.

Namun tidak dapat, sampai sekarang saya masih nganggur,” ucapnya.

Neli mengaku hampir putus asa mencari kerja, namun demikian dia masih tetap berharap. Tidak terhitung upaya yang sudah dilakukan. Dia sudah berkali-kali melamar kerja di tempat swasta maupun lamar jadi CPNS, namun tidak juga diterima.

Tahun ini dia kembali melamar kerja lewat formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lewat jalur umum, dengan harapan bisa diterima Aparatur Sipil

Atlet Juara PON Minta Kepastian Formasi CPNS

Negara (ASN). Neli mengaku tak memilih-milih pekerjaan. Di mana pun dia siap bekerja asalkan gaji yang diterima halal.

Ditanya soal prestasi, Neli mengaku prestasinya di event nasional sudah tak terhitung banyaknya. Maklum dia sudah lebih 10 tahun menjadi atlet nasional.

Terakhir dia berhasil meraih medali emas di Kejurnas Atletik Jatim Open 2015 dan meraih medali perunggu di nomor 100 meter PON 2016.

Keikutsertaan Neli sebagai atlet masih berlanjut sampai saat ini. Rencananya Neli akan mewakili Lobar di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018. Dia pun siap mempersembahkan dua emas di nomor 100 meter dan 200 meter pada event regional NTB itu. (fan)

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pemuda dan Olahraga belum lama ini mengungkapkan bahwa atlet yang diajukan mengisi formasi CPNS khusus atlet berprestasi adalah atlet peraih medali di Asian Games 2018. Pernyataan itu disampaikan Menpora, Imam Nahrawi melalui SK Atlet berprestasi yang diterima pengurus besar cabor-cabor.

Terkait informasi tersebut, atlet juara PON meminta kepastian Pemprov NTB terkait formasi CPNS atlet PON yang diusulkan Pemprov NTB melalui SK Gubernur NTB, belum lama ini. Dalam hal ini, bila atlet juara PON tidak bisa diusulkan menjadi ASN lewat formasi CPNS atlet berprestasi maka para atlet juara PON ingin mendaftar lewat jalur umum saja.

“Kita berharap ada kepastian dari Pemprov NTB. Kalau atlet juara PON tak bisa diusulkan dalam formasi CPNS khusus atlet berprestasi, tolong kami di daftarkan lewat jalur umum saja,” ucap Atlet Tarung Derajat, Munakip kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (4/10).

Pernyataan ini dilontarkan atlet peraih medali emas PON 2016 karena dia tak ingin melewatkan kesempatan mengikuti tes CPNS di NTB tahun ini. Menurutnya, bila tak bisa mengikuti tes CPNS lewat jalur khusus Olahragawan berprestasi, dia memilih tes CPNS lewat jalur umum saja.

Munakip mengaku sudah cukup lama menunggu kabar dari KONI NTB dan Pemprov NTB terkait pengusulan atlet berprestasi lewat formasi CPNS khusus atlet berprestasi.

Namun belum ada kepastian sampai saat ini. Padahal, Munakip berangan-angan besar untuk menjadi PNS. (fan)

Neli Susanti

PERSIAPAN - Sejumlah atlet kabupaten/ kota mulai berlatih untuk persiapan Porprov NTB 2018, di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (4/10).

(Suara NTB/fan)

Dua Pesilat NTB Lolos ke Final

Mataram (Suara NTB) Atlet nasional asal Lombok Barat (Lobar), Neli Susanti (29) mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaaan meski berstatus atlet berprestasi. Meski sudah berkali-kali melamar kerja dengan melampirkan segala piagam penghargaan prestasi olahraga atletik,namun atlet peraih medali perunggu Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016 ini belum juga mendapat pekerjaan tetap.

(Suara NTB/fan)

Yusuf Muhajir

Raih Emas Kejurnas, Neli Masih Sulit Cari Pekerjaan

Pengurus KONI Kota Bima Didominasi Anggota Dewan Kota Bima (Suara NTB) Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bima masa bakti 20182022 dilantik oleh Ketua KONI Provinsi NTB, H. Andi Hadiyanto di Kota Bima belum lama ini. Sebagian besar pengurusnya didominasi anggota dan pimpinan DPRD. Ketua Harian KONI Kota Bima, Feri Sofiyan SH mengaku punya cara pandang dan alasan tersendiri mengapa memasukan para anggota hingga pimpinan DPRD Kota Bima ke dalam pengurus KONI. Menurutnya, selama ini masalah klasik dalam dunia olahraga adalah persoalan pendanaan. Ia menginginkan adanya anggota dan pimpinan

Feri Sofiyan (Suara NTB/uki)

dewan tersebut akan bisa mengatasi persoalan itu.

“Anggota dan pimpinan dewan yang menentukan kebijakan anggaran. Saya yakin mereka cukup paham, sehing-

ga masalah klasik pendanaan bisa teratasi,” katanya Pada satu sisi, lanjutnya, ekspektasi masyarakat terhadap dunia olahraga sangatlah tinggi. Masyarakat menginginkan agar KONI mencetak para atlet yang bisa membawa nama baik daerah di pentas regional, nasional hingga dunia.

“Pembinaan yang akan kita lakukan kedepan. Tapi hal ini tentunya persiapan baik sarana dan pendanaan,” katanya.

Dengan teratasinya masalah klasik tersebut, Feri optimis kemajuan olahraga di Kota Bima akan berkembang. Atlet-atlet yang berprestasi dalam berb-

agai event mulai tingkat regional, nasional hingga internasional juga akan diberikan penghargaan. “Hal ini akan kita pikirkan semuanya nanti,” katanya.

Wakil Walikota Bima ini menambahkan, di Kota Bima sudah ada dua orang yang mengharumkan nama Indonesia di pentas ASIAN Games 2018, yakni Fadlin dan Dita, atlet Voli pantai Asal Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota.

“Itu artinya kualitas atlet kita tidak kalah dengan atlet di belahan dunia lainnya. Nanti KONI Kota Bima akan memberikan reward untuk dua atlet berprestasi ini,” pungkasnya. (uki)

Apriliana Siap Rebut Emas di Tunggal Baku Selong (Suara NTB) Pesilat Lotim Apriliana siap menyumbangkan emas untuk Kabupaten Lombok Timur pada laga Pekan Olahraga Provinsi (Porpov) mendatang. Target emas untuk Lotim ini diyakini bisa diberikan Apriliana pada ajang kompetisi gerakan tunggal baku.

Apriliana menerangkan saat ini yang perlu dilakukannya adalah meningkatkan intensitas latihannya dan menguasai jurus-jurus yang dimainkan. Pada kelas tunggal baku ini, dijelaskan hanya memainkan 14 jurus dalam 3 menit.

Semua jurus yang ditampilkan merupakan standar dunia. Para pesilat yang berlaga hanya memperlihatkan teknik. Menampilkan penghayatan dari semua gerakan-gerakan jurus yang dimainkan.

Mulai dari tangan kosong, menggunakan pisau dan tongkat.

“Kita ting-

(Suara NTB/rus)

Yuliana

(Suara NTB/fan)

SUARA NTB Jumat, 5 Oktober 2018

Apriliana

gal meningkatkan penghayatan,” ungkapnya.

Salah satu jawara pada laga Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) beberapa waktu lalu ini siap memberikan yang terbaik baik Lotim.

Menurutnya, lawan terberatnya nanti adalah Bima dan Dompu. Dua daerah tersebut dinilai paling jago dalam penghayatan dan memainkan jurus-jurus indah.

Pelatih silat Masykuri mengakui Kabupaten Dompu dan Bima ini memang bisa menjadi lawan terberat nantinya pada ajang Porprov. Meski demikian, siap akan dilawan dan pesilat Lotim akan menunjukkan yang terbaik.

Khusus kelas tunggal baku ini memang tidak dipertandingkan dengan metode sparring. Akan tetapi memainkan gerakan jurus-jurus andalan yang sudah baku ketentuannya. Pertandingannya katanya hanya pada ketepatan waktu dan penghayatan jurus.

Selama 3 menit, sebanyak 14 jurus ini harus rampung dimainkan. Lewat dari batas waktu itu, sudah langsung gugur tidak bisa bersaing.

Karenanya, cara main agar lebih tepat ini harus dikuasai betul oleh para pesilat.

Kuncinya adalah stamina yang bagus. Jika stamina baik, maka belasan jurus yang dimainkan itu akan bisa dimainkan dengan sangat baik dan indah.

Pengkhayatan pun tidak akan akan sangat baik. (rus)

SUARA NTB

Jumat, 5 Oktober 2018

Aset Pemprov di Gili Trawangan Harus Diperjelas Mataram (Suara NTB) Aset tanah seluas 65 hektar di Gili Trawangan dan 10 hektar di Gili Air, Kabupaten Lombok Utara (KLU), harus diperjelas. Hal itu penting untuk menjamin legalitas penanaman investasi pembangunan sarana akomodasi di sana.

Ketua BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) NTB, Sawaludin di Mataram, Kamis (4/10) mengatakan, saat kini pemprov tengah menelusuri proyek-proyek mangkrak, disarankan agar tim penelusur juga menginventarisir (Suara NTB/ist) asset pemprov di gili terseSawaludin but. ‘’Investor memerlukan kepastian hukum apabila menanamkan investasi,’’ katanya.

Hipmi NTB memperoleh informasi bahwa di atas tanah aset pemprov tersebut kini berdiri puluhan, bahkan ratusan cottage. ‘’Tidak ada hak guna usaha (HGU) yang dipegang oleh pengelola cottage atau bungalow di atas lahan milik pemprov tersebut saat ini,’’ katanya, sebab pemprov tidak pernah pula menerbitkan HGU. Dari penelusuran yang dilakukan Hipmi NTB, kata Sawaludin, pengelola cottage di sana membayar kepada oknum tertentu setiap bulannya. ‘’Tetapi pemprov hanya memperoleh Rp22 juta setiap tahun dari biaya sewa aset di sana,’’ ujarnya. Kalau asset-aset tersebut ditertibkan, menurut Sawaludin, bukan tidak mungkin pemprov akan membukukan kas masuk sampai ratusan juta atau miliaran rupiah setiap tahunnya.

Para pengusaha pengelola cottage dan bungalow di Trawangan dan Gili Air, katanya, banyak di antaranya anggota Hipmi, baik dari dalam daerah NTB maupun dari luar daerah. Mereka rata-rata menginginkan legal standing atas investasi yang mereka tanam di situ.

Tak hanya itu, pihak BPK RI selalu menemukan setiap tahun pengelolaan asset pemprov masih belum sesuai harapan. ‘’Jadi, walaupun pemprov tetap memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK setiap tahun, namun selalu disertai catatan penting tentang pengelolaan aset yang masih perlu disempurnakan,’’ katanya.

Hipmi NTB, kata Sawaludin, senantiasa akan memberikan peran aktif dalam rangka menumbuhkembangkan ekonomi NTB, terlebih saat ini memerlukan pemikiran ekstra setelah daerah ini diguncang gempa. ‘’Kalau pekan-pekan ini kita berusaha melakukan pemulihan sektor ekonomi, mungkin saatnya pula kita memulai menata dan menertibkan aset di Trawangan itu,’’ tandasnya. (038)

Halaman 12

Rumah Sakit Minta Aturan Rujukan Berjenjang Ditunda Mataram (Suara NTB) Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) NTB meminta kepada BPJS Kesehatan agar menunda pemberlakuan rujukan berjenjang. Perlu sosialisasi kepada masyarakat, selain perlu juga memastikan rumah sakit tipe D dan C yang ada di Kota Mataram ini memenuhi standar sebagai rumah sakit rujukan.

“Kita minta supaya aturan tentang rujukan berjenjang itu ditunda dulu karena kita perlu memastikan rumah sakit tipe D dan tipe C ini memiliki SDM dan sarana yang sesuai dengan standar,” kata Ketua Persi NTB, dr. H.L Herman Mahaputra, M.Kes, Kamis (4/10).

Hal ini disebabkan karena banyaknya keluhan dari pasien yang menganggap sistem rujukan berjenjang BPJS ini sangat merepotkan. Herman yang juga Direktur RSUD Kota Mataram ini sudah banyak menerima keluhan dari pasien. Mereka menganggap rumah sakit sengaja mempersulit pengobatan pasien, padahal itu merupakan ketentuan yang diatur di dalam BPJS Kesehatan.

“Kita sudah ketemu selama dua kali bersama Dinas Kesehatan juga. Kita berharap Aturan ini dapat ditunda dulu. Sembari kita memastikan bahwa rumah sakit rumah sakit ini memiliki

SDM yang cukup dan sarana yang memadai,” ujarnya.

Iya berharap rumah sakit tipe D dan tipe C yang ada di kota Mataram ini dapat memberikan informasi yang valid.

Terutama yang berkaitan dengan SDM nya. Pihaknya ingin mencegah adanya pelayanan yang lambat kepada pasien.

Sebab bisa saja rumah sakit yang bersangkutan tidak memiliki dokter tertentu pada waktu tertentu karena dokter tersebut sedang menjalani tugas di rumah sakit lain.

“Salah satu syaratnya kan harus ada dokter tetap di sana.

Sehingga kalau pasien datang pagi, sore atau malam itu dokternya tetap ada. Yang kami khawatirkan rumah sakit ini tidak memberikan informasi yang rinci, sehingga ketika dirujuk ke sana ternyata dokternya sedang

bertugas di tempat lain. Ini kan merugikan pasien,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu alasan BPJS memberlakukan sistem ini untuk memudahkan rujukan pasien kepada faskes yang lebih dekat. Selain itu juga untuk mencegah penumpukan pasien di rumah sakit tertentu.

“Sebenarnya aturan ini diberlakukan untuk memudahkan rujukan pasien. Kalau sebelumnya pasien itu tidak tahu apakah di rumah sakit yang akan menjadi tempat rujukannya masih ada tersedia kamar atau tidak. Sekarang jumlah kamar tersedia di masing-masing rumah sakit terpantau secara online (daring),” kata Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Mataram, Kristandono. (lin)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3708CV NOKA/NOSIN : MH1JFZ217HK137475/ JFZ2E-1141412 AN. FITRI BUDI UTOMO HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR5547BM NOKA/NOSIN :MH1JBC115GK109654/ JFC1E-1110053 AN. MOH MUJAHIR HILANG DISEKITAR JL. LANGKO AMPENAN KOTA MATARAM

Jabatan Strategis akan Dipansel Mataram (Suara NTB) Empat jabatan eselon II di Mataram saat ini lowong. Ini menyusul dinonjobkannya mantan Kepala Dinas Pendidikan H. Sudenom pekan kemarin. Terhadap jabatan strategis akan dipansel.

Selain Disdik, tiga jabatan yang lowong sebelumnya adalah kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Asisten II dan kepala Dinas Tenaga Kerja. Sebagai syarat pergeseran digelar uji kompetensi.

Jabatan lowong kata Walikota Mataram H. Ahyar Abduh pasca pergeseran akan dilelang terbuka. “Sudah kita agendakan lewat proses uji kompetensi.

Sebentar lagi ada pansel,” kata Walikota ditemui Kamis (4/10).

Informasinya jabatan strategis seperti Kepala Dinas Peker-

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR6595BR NOKA/NOSIN : MH326D20C1J952069/28D1952219 AN. M. NUR HILANG DISEKITAR JL. PAGESANGAN KOTA MATARAM HILANG BPKB & STNK HONDA CB DR2793CH NOKA/NOSIN : MH1KC411OEK241688/ KC41E-1238965 AN. IBRAHIM HILANG DISEKITAR PULAU BUNGIN SUMBAWA

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

jaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Pendidikan akan dipansel. Untuk jabatan lainnya seperti asisten II dan Dinas Tenaga Kerja diisi melalui pergeseran.

Terkait tersebarnya nama yang bakal digeser, Walikota menegaskan, sampai saat ini belum mengantongi nama pejabat.

Walikota beralasan belum sempat mengevaluasi kinerja stafnya karena sedang fokus menangani penanganan bencana.

“Belum ada. Saya belum berpikir ke arah sana. Sekarang ini sedang konsentrasi penanganan bencana,” tegasnya. Walikota akan memberikan kejutan pada pergeseran kali ini.

Termasuk menempatkan pejabat yang dianggap prioritas.

Tetap melalui mekanisme pansel. “Pokoknya ada waktunya,” demikian kata dia. (cem)

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 5 Oktober 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Jumat, 5 Oktober 2018

Kerjasama Universitas Mataram dengan Harian Suara NTB

Unram Kirim Tim Medis Bantu Korban Gempa Palu dan Donggola Mataram (Suara NTB) Gempa bumi berkekuatan 7.4 SR yang disertai gelombang tsunami melanda Kota Palu dan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (28/9) lalu.

Gempa tersebut mengkibatkan lebih dari seribu orang meninggal dunia, infrastruktur hancur, dan perokonomian lumpuh.

Warga yang berhasil selamat terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Sebagai bentuk solidaritas, Universitas Mataram (Unram) mengirimkan relawan untuk membantu korban gempa di Palu dan Donggala, Su-

lawesi Tengah. Saat ini sudah ada dua orang dokter yang telah berada di sana.

“Kita sudah menyiapkan tim yang lebih besar untuk berangkat ke Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah dalam satu atau dua hari ini, terdiri dari dokter bedah, dokter tulang dan perawat serta obatobatan,” kata rektor Universitas Mataram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum. Lebih lanjut Prof. Husni menyampaikan bahwa Unram juga akan memberikan bantuan dalam bentuk uang dan barang kebutuhan korban.

“Kita akan bentuk tim yang

melibatkan BEM dan DPM Universitas Mataram untuk menggalang bantuan baik dalam bentuk dana maupun barang,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Unram, dr. Taufik, menjelaskan tim medis yang berangkat seluruhnya berjumlah sembilan orang. Dua orang dokter sebelumnya adalah dokter umum, empat orang dokter spesialis dan tiga orang perawat. Rencana mereka akan berada di Palu selama empat hari dan selanjutnya bisa diperpanjang dan bisa dilakukan secara bergiliran. (dys/*)

DIBERANGKATKAN - Rektor Unram Prof. H. L. Husni melepas tim medis Unram untuk diberangkatkan ke Palu, Kamis (4/10).

Halaman 14

RADIO

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 5 Oktober 2018

Lembaga Penyiaran Konvensional

Dikhawatirkan Ditinggalkan Mataram (Suara NTB)Era digital memungkinkan perubahan pangsa pasar pendengar radio dan penonton televisi beralih, dari konvensional ke digital. Perubahan itu sudah dirasakan, bahkan lembaga penyiaran konvensional dikhawatirkan akan ditinggalkan masyarakat.

Kekhawatiran itu disampaikan Ketua KPID NTB, Yusron Saudi setelah mengamati perkembangan era digitalisasi media yang semakin pesat. Di mana kebutuhan informasi masyarakat terpenuhi oleh pencipta konten siaran maupun audio digital.

“Ini memang sudah masanya, sudah eranya digital. Bahkan saya lihat konvensional akan ditinggalkan,” jelas Yusron Saudi dalam pertemuan dengan puluhan perwakilan lembaga penyiaran se NTB, Kamis (4/10).

Untuk itu semua jenis lembaga penyiaran disarankan mempersiapkan diri menghadapi perubahan era saat ini.

Salah satu strategi adalah dengan konvergensi dari lembaga penyiaran konvensional dengan digital. Membuat konten siaran atau program yang memanfaatkan ruang digital. Setelah mampu beradaptasi, perlahan bisa lebih totalitas dengan segmen digital.

“Jadi perlahan-lahan konvensional bisa ditinggalkan, karena beralih ke digital,” jelasnya. Ia mencontohkan, sejumlah lembaga penyiaran di NTB sudah membuat produk siaran melalui situs online atau dalam jaringan (daring) yang bisa diakses melalui alat komunikasi seperti ponsel pintar (smart phone).

Pada kesempatan itu, sesi dialog banyak mengupas tentang pertumbuhan lembaga penyiaran yang menambah ketat kompetisi. Hal ini menjadi kekhawatiran manajemen lembaga penyiaran tersebut, karena berkaitan dengan kue pendapatan.

Padahal menurutnya, stigma itu bisa diubah. Pertumbuhan media siaran dan radio harus dimaknai sebagai kehadiran beragam sumber informasi dan hiburan. Bahkan antarperusahaan penyiaran bisa berkolaborasi membentuk jaringan. “Bagaimana membuat jaringan agar (siaran) lebih spesifik. Sehingga semua segmen bisa dinikmati masyarakat.

Jangan dibuat untuk jadi kompetitor,” sarannya.

Dibahas juga terkait izin baru dan perpanjangan izin lembaga penyiaran. Pihaknya tidak bisa mentolerir syarat dan administrasi terkait dikeluarkannya izin melalui Evaluasi Dengar Pendapat (EDP). Syarat ketat pihaknya adalah komitmen lembaga penyiaran untuk menyediakan konten sehat, hiburan dan informatif bagi masyarakat. Komitmen itu akan dicek pada EDP. Karena selama ini diperhatikannya, perpanjangan izin yang dilakukan evaluasi banyak catatan catatan pelanggaran pada lembaga penyiaran tersebut. “Sehingga saat EDP kita pertanyakan lagi, kita tanya komitmennya. Kalau masih ada catatan, tentu tidak ada ampun,” tandasnya. (ars)

Halaman 15

Pemprov Cek Persoalan Lahan ’’Horti Park’’

Mataram (Suara NTB) Pengembangan horti park di Batukliang Utara, Lombok Tengah hingga saat ini belum ada kejelasan. Pengembangan Taman Horti yang dilaunching 2014 ini macet akibat adanya persoalan lahan. Pemkab Loteng dan Pemprov NTB telah mengajukan izin pengelolaan karena diduga lahan eks Kebun Kopi tersebut ditelantarkan investor.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan belum mendapatkan laporan perkembangan mengenai persoalan tersebut. “Saya belum dapat laporan itu, nanti saya cek bagaimana dia menelantarkan. Mekanismenya harus ditetapkan jadi tanah telantar. Karena sudah ada HGUnya,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (4/10).

Ia menjelaskan, prosedur pencabutan HGU bagi perusahaan yang diduga menelantarkan lahan investasi. Jika sudah keluar HGU, kemudian terindikasi ditelantarkan maka dilakukan evaluasi di lapangan.

Jika ternyata HGU yang diberikan ke investor ditelantarkan atau tak dimanfaatkan sesuai peruntukannya, maka diajukan ke Kepala BPN pusat untuk ditetapkan menjadi tanah telantar. Jika sudah ada keputusan peneta-

pan menjadi tanah telantar, maka baru bisa didistribusikan lagi ke orang atau perusahaan yang benar-benar serius untuk mengembangkannya.

“Apakah diserahkan kepada pemda atau masyarakat yang benar-benar berinvestasi. Kita telusuri tindaklanjutnya,” kata mantan Penjabat Walikota Bima ini.

Diberitakan Suara NTB sebelumnya, Badan Pertanahan Negara (BPN) tidak akan mengeluarkan izin pengelolaan lahan horti park sebelum ada mediasi antara Pemda dalam hal ini Pemprov NTB dan Pemkab Loteng dengan PT. Trisno Kenangan.

Usulan pengelolaan eks kebun kopi dengan luas sekitar 300 hektar lebih tersebut didaftarkan oleh Pemkab Loteng ke BPN Praya. Dalam usulan pengelolaan itu, Pemprov meminta untuk mengelola seluas 100 hektar sebagai kawasan Horti Park yang

sudah mulai dikembangkan sejak 2014 lalu. Sementara sisanya akan diajukan pengelolaan oleh Pemkab Loteng.

Diketahui, lahan yang saat ini dijadikan sebagai lokasi horti park dipermasalahkan oleh PT. Kenangan. Pasalnya lahan itu diklaim sebagai lahan miliknya. Sehingga PT Trisno Kenangan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Mataram atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Tengah Nomor 1443 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008 Tentang Penetapan Status Tanah Sengketa, dan Surat Bupati Lombok Tengah No. 525.27/672/Hut.bun tanggal 30 Juni 2008 perihal Perintah Pengosongan Tanah Sengketa.

Tidak puas dengan hasil gugatan itu, PT Trisno Kenangan melayangkan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Praya yang berujung pada permohonan kasasi ke Mahka-

mah Agung.

Gugatan pertama di PTUN Mataram dimenangkan oleh Pemkab Lombok Tengah.

Artinya SK Bupati tentang pengalihan pengelolaan lahan seluas 3.551.000 meter persegi itu dibenarkan dan mempunyai kekuatan hukum. Namun oleh PT Trisno Kenangan masih menganggap bahwa lahan itu merupakan lahan miliknya karena masih memiliki Hak Guna Usaha (HGU) tanah perkebunan.

PT Trisno Kenangan itu sendiri didirikan pada tahun 1979 berdasarkan Akta Notaris Nomor 98 Tanggal 5 Maret 1979. Sehingga sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentutan Hak Erfacht untuk perusahaan kebun besar yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini. Sehingga sejak saat itu kebun itu menjadi Hak Guna Usaha sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) yang akan berlangsung selam sisa waktu Hak Erfacht selama 20 tahun. Sehingga HGU perkebunan itu akan berakhir pada 24 September 1980.

Pemilu 2019, Pemilih Tiap TPS Dibatasi 300 Orang

Maksimal Bantu Pemda Dari Hal. 1 Bahkan untuk memaksimalkan peran dalam penanganan bencana Lombok – Sumbawa, tidak ada pasukan yang ditarik untuk dikirim ke Sulawesi Tengah. Karena untuk back up personel di Palu dan sekitarnya, sudah dilakukan Satuan TNI lainnya. ‘’Untuk bencana Lombok – Sumbawa, sementara tetap kita laksanakan perbantuan.

Tidak ada pengurangan (Pasukan) sama sekali, tetap kita support,’’ kata Danrem usai apel gabungan pengamanan pertemuan delegasi IMF – World Bank di Kantor Gubernur NTB, Kamis (4/10).

Tema HUT masih seputar profesionalisme TNI untuk rakyat. Salah satu bentuknya, berupa maksimal tetap dilakukan untuk membantu Pemda dalam penanganan bencana. Sedikitnya 14.000 pasukan masih disiagakan di lokasi lokasi terdampak, seperti KLU, Lobar, Lotim, Sumbawa dan KSB. Bentuk kedekatan TNI dengan rakyat yang diusung dalam tema utama, pelibatan masyarakat dalam serangka-

ian kegiatan, termasuk dalam puncak HUT TNI Jumat (5/10) hari ini di Halaman Kantor Gubernur NTB. Masyarakat diberi kesempatan merasakan sensasi naik kendaraan tempur TNI seperti tank.

Kolaborasi dengan unsur pemerintah disebutnya menjadi pembeda dalam peringatan HUT kali ini.

Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah akan didapuk sebagai pemimpin upacara. ‘’Biasanya irup itu dari unsur TNI. Tapi kali ini kita sudah minta kesediaan gubernur untuk menjadi Irup. Ini spesial tentu saja,’’ tandasnya.

Bukan untuk sekadar seremoni, tapi panggung yang diberikan kepada Gubernur NTB itu sebagai simbol bahwa pihaknya mendukung penuh pemerintahan Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah. ‘’Kita dukung sepenuhnya Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk mensejahterakan masyarakat NTB,’’ harapnya. (ars)

Intip Proyek dan Aset Mangkrak Dari Hal. 1 Dalam hal pengawalan, dia mengatakan Pemprov NTB sudah memiliki Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yakni Inspektorat. Jika nantinya ditemukan penyimpangan di ranah administrasi, menurutnya hal itu masuk dalam penanganan Inspektorat.

Sementara jaksa juga dapat melakukan pengawalan melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). ‘’Audit secara administrasi APIP-nya, nanti bisa jalan bersamaan bagaimana hasil audit APIP dengan TP4D di Intelijen,’’ kata Ery. Diberitakan sebelumnya, Komisi IV DPRD NTB yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan, telah menyampaikan daftar proyek mangkrak yang tersebar di beberapa daerah ke

Gubernur NTB. Harapannya, agar pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur baru, Dr. H. Zulkieflimansyah dapat menuntaskan pembangunannya.

Sepuluh proyek mangkrak yang dilaporkan tersebut yakni pertama, Pelabuhan Telong-Elong di Kecamatan Jerowaru, ke dua Terminal Haji dan TKI, ke tiga Rumah Mutiara, keempat, Rumah Kemasan, kelima Balai Pusat Data NTB (Balai ITE). Ke enam, Terminal Bertais, ke tujuh Terminal Binte di Bima, ke delapan, Pasar Agropolitan di Alas Utan.

Sembilan Pasar Agropolitan Tamase, di Kecamatan Buer, Sumbawa, dan terakhir sejumlah proyek penyediaan air bersih. (why)

NTB Datangkan 22 Juta Butir Telur dari Luar Daerah Dari Hal. 1 Jumlah populasi ayam kampung di NTB, sebut Aminurahman sekitar 9,5 juta ekor. Sedangkan ayam potong dalam bentuk anak ayam sekitar 35 juta ekor. Sementara anak ayam petelur yang didatangkan dari luar daerah kemudian dipelihara peternak di NTB sebanyak 750 ribu ekor.

Untuk pengentasan kemiskinan, kata Aminurahman, Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan ban-

tuan ayam kampung dan ayam buras kepada ratusan ribu rumah tangga miskin di dua kecamatan di Lombok Tengah. Yakni Kecamatan Praya Barat dan Kecamatan Praya Timur. ‘’Sekitar 658.650 ekor ayam untuk keluarga rumah tangga miskin, 13.173 rumah tangga miskin di dua kecamatan. Masingmasing rumah tangga diberikan 50 ekor ayam.

Kemudian juga kandang dan diberikan pendampingan,’’ tandasnya. (nas)

Dalam amar putusan, PT Trisno Kenangan mengaku telah melakukan upaya perpanjangan izin namun terkesan dihalang-halangi oleh Pemkab.

Sehingga pengurusannya menjadi terkendala. Salah satunya adalah persyaratan Amdal yang ditentukan oleh Pemkab Lombok Tengah yang menurut hakim MA tidak diperlukan.

Sehingga hal itu dianggap sebagai bentuk kesengajaan dari pihak Pemkab untuk menghalang-halangi penerbitan izin usaha PT Trisno Kenangan.

Oleh sebab itu, Putusan Mahkamah Agung No. 3235 K/ PDT/2010 memenangkan PT Trsino Kenangan dan menghukum Pemkab Lombok Tengah membayar ganti rugi sebesar Rp597 juta dan denda 6 persen pertahun sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Ganti rugi itu disebabkan kerugian yang dialami oleh PT Trisno Kenangan atas tanaman yang berada di atas tanah HGU miliknya yaitu kopi dan kapok sebesar Rp309 juta. Selain itu juga bahan bangunan berupa kayu balok sebanyak Rp288 juta. Karena selama pengambilalihan tanaman-tanaman itu tidak terawat dengan baik. (nas)

(Suara NTB/ars)

PERIKSA - Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani bersama Muspida saat pemeriksaan pasukan pengamanan Annual Meeting IMF – Word Bank. Berita selengkapnya di halaman 16.

Praya (Suara NTB) Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2019 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bertambah dua kali lipat. Dari semula hanya 1.500 TPS pada Pilkada NTB yang baru lalu Menjadi 3.316 TPS untuk seluruh Loteng. Hal itu untuk mengakomodir ketentuan soal batas pemilih di masingmaSing TPS, sebanyak maksimal 300 orang.

“Untuk pemilu mendatang jumlah pemilih dimasing-masing TPS tidak boleh lebih dari 300 orang. Hal inilah yang membuat jumlah TPS bertambah,” ungkap Komisioner KPU Loteng, Sansuri, S.Pt., kepada Suara NTB, Rabu (4/10).

Pembatasan jumlah pemilih di masing-masing TPS tersebut, lanjutnya, dilakukan mengingat beban tugas pada Pemilu 2019 mendatang cukup berat, karena banyaknya surat suara yang harus dihitung oleh petugas KPPS, sehingga butuh waktu yang cukup lama, kalau jumlah pemilih di masing-masing TPS tidak dibatasi.

Untuk surat suara pada pemilu mendatang, total surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih sebanyak 5 jenis surat suara, masing-masing surat suara calon anggota DPRD kabupaten, provinsi dan DPR pusat ditambah surat suarat calon anggota DPD dan surat suara pasangan presiden dan wakil presiden dengan warna yang berbeda-beda.

“Untuk menghitung satu jenis surat suara saja butuh waktu cukup lama. Apalagi lima suara suara sekaligus.

Jadi harus dibatasi jumlah pemilihnya. Sehingga petugas KPPS tidak terlalu lama menyelesaikan proses perhitungan perolehan suaranya,” tambah Sansuri. (kir)

Tidak Mangkrak, Rumah Kemasan hanya Belum Dikelola Profesional Dari Hal. 1 Provinsi NTB yang awalnya ditunjuk oleh Bappeda NTB untuk merealisasikan Rumah Kemasan saat itu. ‘’ Kendatipun ada mesin-mesin pengolahan dan pengemasan berkapasitas besar yang hingga saat ini belum difungsikan maksimal, mesin-mesin tersebut diketahui masih cukup baik dimanfaatkan. Tinggal dibutuhkan kreativitas agar ia optimal,’’ jelasnya kepada Suara NTB, Kamis (4/10).

Ia mengulas lahirnya Rumah Kemasan yang diakui masih menjadi PR pemerintah daerah untuk menuntaskannya. Inisiatifnya sekitar tahun 2013 dan gedung rumah kemasan diserahkan tahun 2014. Diperiksa oleh BPK dalam kondisi dinyatakan cukup bagus.

Rumah Kemasan ini dirancang pemerintah daerah dan direncanakan cukup matang untuk mendukung program hilirisasi produk-produk dari program Pijar. Inisiatif ini ditangkap oleh Bappeda yang kemudian mengalokasikan anggaran kepada Dinas Perindag untuk pengadaan mesin senilai Rp1,5 miliar.

“Untuk gedung Rumah Kemasan (di Jalan Gunung Dieng No 2A Mataram), bantuan diberikan dari Kementerian,’’ kata Maliki.

Gedung Rumah Kemasan, inklud diberikan bersama sejumlah mesin pengolahan dan pengemasan. Untuk pengelolaannya, dibentuk tim oleh Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB saat itu, untuk melakukan seleksi, pelaku UKM mana yang layak diberikan tanggung jawab mengelola rumah kemasan.

Dari lima kontestan, terpilih satu berdasarkan kriteriakriteria yang telah ditetapkan oleh tim. Pemenangnya PT. Singa Utama . Dalam perjalanannya, pihak yang ditunjuk ini telah berbuat dan telah memanfaatkan rumah kemasan beserta mesin-mesin yang ada di dalamnya. ‘’Produksi sudah. Tapi dalam proses lanjutan produksinya. Rupanya tidak terlaksana disebabkan entah karena persoalan apa,’’ beber Maliki. Hingga akhir tahun belum juga jalan. Sehingga dibuat lagi sayembara untuk mengelolanya. Pihak pengelola sebelumnya, kemudian datang lagi dan menyatakan kesanggupannya untuk mengelola rumah kemasan. Dengan kontrak yang lama. ‘’Kita berikan lagi kesempatan itu. Kesempatan kedua juga rupanya tidak dimanfaat-

kan dengan baik. Sebenarnya rumah kemasan ini masih layak berproduksi , cuma ini terkendala manajemen. Ini persoalannya manajerial saja,’’ katanya. Seharusnya jika pengelola merasa berat dari sisi modal. Idealnya ada upaya untuk mencari jalan keluar.

Seperti diketahui, beberapa mesin besar kelengkapan rumah kemasan hingga saat ini tak difungsikan. Mesin ditempatkan di sebuah gudang dan masih menunggu pihak-pihak yang sanggup mengoperasikannya.

Kepala UPTD Balai Kemasan Produk Daerah Dinas Perindustrian Provinsi NTB, L. Suwarjaya mengatakan pihaknya masih memberikan penawaran kepada sejumlah pihak untuk mengelolanya. Agar mesinmesin tersebut tak mubazir.

Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Bambang

Sugeng di tempat terpisah mengatakan, ada inisiatif Dinas Perindustrian memanfaatkan kembali mesin-mesin tersebut. Bahkan, kepada Kementerian Perindustrian telah diajukan proposal untuk penambahan mesin-mesin pendukung lainnya. ‘’Selain melakukan pengolahan, rencananya kemasan juga akan lebih variatif. Termasuk kemasan sachetan kita rencanakan buat di sana,’’ kata Bambang.

Siapa pengelolanya? Tentu pihak yang memiliki modal untuk membeli dan menampung bahan-bahan setengah jadi dari seluruh IKM di NTB. Kemudian mengolah dan mengemasnya menjadi produk siap bersaing di pasar dalam negeri. ‘’Pasar produknya ke mana? Tergantung kreativitas pengelolanya nanti,’’ demikiam Bambang. (bul)

Fokus Tangani Tujuh Kabupaten Kantong Kemiskinan Dari Hal. 1 berdasarkan paparan dari Bappeda, ada tujuh kabupaten yang persentase kemiskinannya berada di atas ratarata provinsi. Yakni Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa dan Bima.

Sementara tiga kabupaten/kota lainnya seperti Dompu, Kota Bima dan Kota Mataram, persentase angka ke-

miskinan sudah berada di bawah rata-rata provinsi.

Bahkan, Kota Bima dan Kota Mataram, angka kemiskinannya sudah berada di angka satu digit yakni sekitar 9 persen. ‘’Seperti dipaparkan, kantong kemiskinan ada di Lombok Timur, Lombok Tengah.

Masyarakatnya sudah banyak, persentasenya (kemiskinan) tinggi. Berarti numpuk di situ orang miskin. Maka bagaimana kita membuat

program yang betul-betul fokus di kabupaten-kabupaten tersebut,’’ katanya mengingatkan.

Program-program penanggulangan kemiskinan yang dibuat OPD harus bersinergi dan saling mengisi. Termasuk juga dengan pemerintah kabupaten. ‘’Sehingga, kalau sekali kita dorong itu. Dorongannya dengan kekuatan penuh,’’ kata Rohmi.

Dengan demikian apa yang diharapkan untuk memperce-

pat penurunan angka kemiskinan akan terlihat hasilnya secara nyata dan tergambar progresnya secara terukur.

Menurut Wagub, kelemahan selama ini kadang sulit meruntuhkan ego sektoral.

Bukan saja di lingkup Pemprov NTB tetapi juga ia melihat di berbagai tingkatan pemerintahan. Ego sektoral masih menjadi masalah yang sangat krusial. Dalam pengentasan kemiskinan, kata Wagub, dana atau capital bu-

kan satu-satunya yang menentukan keberhasilan suatu program. ‘’Tapi bagaimana sinergitas betul-betul punya satu visi melayani masyarakat NTB. Pekerjaan yang sangat mulia.

Sinergitas ini saya mohon sangat, ke depan itu betul-betul terbangun. Bagaimana program OPD itu saling menutupi satu sama lain. Dibutuhkan kerendahan hati, bukan ego untuk bisa saling bantu sama lain,’’ pesannya. (nas)

Butuh Kekuatan Dua Kali Lipat Dari Hal. 1 ‘’Itu konsep awal. Ini harus dihitung kembali. Karena pascagempa ini, angka kemiskinan diprediksi naik menjadi 15,88 persen,’’ sebutnya.

Selama lima tahun terakhir, kata Ridwan dari target penurunan kemiskinan satu persen setahun hanya tercapai 2,5 persen. Pada 2013, angka kemiskinan di NTB sebesar 17,25 persen. Pada 2018, se-

harusnya angka kemiskinan tersisa 12,25 persen sesuai target RPJMD. ‘’Tapi kita hanya mampu turun 2,5 persen selama lima tahun. Kalau lima tahun mendatang kita akan menurunkan lima persen menjadi 9,75 persen, berarti kekuatannya harus dua kali lipat dari capaian lima tahun, 2013-2018,’’ katanya.

Ridwan menjelaskan, saat ini pihaknya sedang mendetailkan program-program yang

akan dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan lima tahun mendatang. Menurutnya, target penurunan kemiskinan lima persen masih cukup layak. ‘’Tapi ini akan kita bahas dalam RPJMD, memerlukan pemikiran-pemikiran termasuk pandangan DPRD,’’ katanya.

Berdasarkan hasil analisis Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), NTB masih lemah

soal pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana dasar.

Kemudian masih rendahnya pendapatan masyarakat karena nilai tambah ekonomi yang masih terbatas. ‘’Sehingga ke depan, sama persis dengan visi misi Pak Gubernur ini. Bahwa harus meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui industrialisasi. Membangun industri olahan, sehingga menyerap tenaga kerja, menurunkan

pengangguran. Pada akhirnya meningkatkan pendapatan, lalu menurunkan angka kemiskinan,’’ ujarnya.

Untuk itu program atau kegiatan OPD akan didetailkan lagi. Sehingga akan mempermudah untuk mengevaluasi program OPD kaitan dengan upaya penurunan kemiskinan. ‘’Sehingga terukur program-program OPD. Kita ndak ngarang-ngarang lagi,’’ katanya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 5 Oktober 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lombok Jadi Jalur Evakuasi Delegasi ’’IMF – World Bank’’ Mataram (Suara NTB) Lombok dipilih jadi jalur evakuasi para delegasi peserta pertemuan internasional International Monetary Fund (IMF) – World Bank di Bali jika terjadi bencana. Dipilihnya Lombok karena secara geografis lebih dekat dengan pulau dewata itu.

Acara IMF – World Bank Annual Meetings 2018akan dilaksanakan tanggal 8 – 14 Oktober mendatang di Nusa Dua, Provinsi Bali, dihadiri sekitar 200 kepala negara dari berbagai belahan dunia. Atas pertimbangan beberapa daerah rawan terjadi bencana, Mabes TNI memerintahkan semua jajaran, termasuk Korem 162/WB mempersiapkan pengamanan dan evakuasi jika terjadi erupsi Gunung Agung, gempa, atau bencana lainnya.

Dalam rangka kesiapan itu, Kamis (4/10) digelar apel gabungan di halaman Kantor Gubernur NTB, melibatkan Polda NTB, Pol PP, Basarnas, serta satuan lainnya.

“Kami dari Korem 162/ WB diberi tugas sebagai Komandan Sub Sektor pengamanan IMF bila terjadi erupsi Gunung Agung atau bencana lainnya, karna pertemuan tersebut pertemuan internasional,” kata Komandan Korem 162/Wira Bhakti, Ahmad Rizal Ramdhani, S. Sos., SH.,M.Han usai apel Kamis (10/4).

Sedikitnya 1.800 pasukan dilibatkan dalam apel kesia-

pan pengamanan IMF - Word Bank di halaman Kantor Gubernur NTB kemarin. Pasukan itu juga akan dilibatkan dalam proses evakuasi bila terjadi bencana.

Danrem 162/WB menambahkan, pelakasanaan apel gabungan itu sebagai sarana koordinasi antarunsur pengamanan demi lancarnya pelaksanaan tugas evakuasi. Pertimbangannya demi nama baik negara. Presiden RI Joko Widodo melalui Panglima TNI

meminta pengamanan VVIP termasuk evakuasi jika terjadi bencana. Sebab ada sekitar 200 kepala negara hadir yang akan hadir di Nusa Dua Bali nanti.

“Mudah mudahan tidak terjadi bencana. Tapi jika terjadi kontigensi, nanti para tamu delegasi dunia akan diarahkan ke NTB karena dianggap lebih dekat dari Bali,” ucapnya.

Disebutkan, evakuasi akan melalui dua jalur, yaitu udara

dan laut. Jalur laut dari Pelabuhan Padangbai menuju Pelabuhan Lembar. Jalur udara akan menggunakan pesawat Hercules.

Jalur udara akan langsung menuju Bandara Zainuddin Abdul Madjid (ZAM).

Sementara jalur darat, melalui rute Lombok Barat menuju Lombok Tengah. “Untuk jalur darat, kita akan sterilkan jalurnya untuk kelancara evakuasi menuju Bandara,” tandasnya. (ars)