HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 171 TAHUN KE 13
Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantbnews@gmail.com
KAMIS, 5 OKTOBER 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Di Korsel, TGB Tegaskan Kebhinnekaan Indonesia sebagai Nikmat Istimewa dari Allah SWT KOMUNITAS Muslim Indonesia (KMI) di Korea Selatan menggelar tablig akbar dengan Tema ‘’KMI Berbakti Untuk Negeri’’. Tablig akbar yang diikuti lebih dari 3.500 orang anggota komunitas muslim yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi itu, secara khusus mengundang Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, sebagai penceramah pada tablig akbar yang digelar di Universitas Gimpo, Korea Selatan,
Selasa (3/10). Nama Tuan Guru Bajang (TGB ) sapaan akrab Gubernur NTB itu mulai dikenal oleh komunitas Muslim Indonesia di Korea Selatan dan di berbagai belahan dunia lainnya sebagai ulama muda yang serba bisa (sosok komplit), santun, berprestasi dalam kepemimpinan serta sosok Al Hafidz yang kharismatik. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila KMI dan berbagai organisasi kemasyarakatan lain-
nya, menempatkan TGB sebagai tokoh nasional yang favorit untuk didaulat menjadi narasumber dan pemateri pada berbagai event bertaraf internasional. Kehadiran TGB yang juga Ahli Tafsir Al Qur’an di Korea Selatan disambut antusias ribuan jemaah yang datang dari berbagai sudut kota di negeri ginseng tersebut. Dengan harapan dapat bersilaturahmi dan menyimak secara langsung untaian kalimat suci Al Qur’an yang disampaikan dalam materi ceramah dan tausyiah yang disampaikan TGB. Tidak terkecuali Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi hadir menyambut dan mendampingi TGB sepanjang acara berlangsung. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
CERAMAH - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, sebagai penceramah pada tablig akbar yang digelar di Universitas Gimpo, Korea Selatan, Selasa (3/10).
573 Ribu Warga NTB Terancam Kehilangan Hak Pilih Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 573.038 warga NTB terancam kehilangan hak pilih dalam Pilkada 2018 mendatang. Pasalnya, ratusan ribu warga wajib KTP itu belum melakukan perekaman. Pemprov NTB meminta Pemda Kabupaten/Kota supaya melakukan upaya jemput bola perekaman E-KTP. ‘’Kita berharap kepada seluruh bupati/walikota khususnya melalui Kepala Dinas Dukcapil untuk lebih pro aktif menjemput bola melakukan perekaman E-KTP kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah kerja masingmasing yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan perekaman E-KTP,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H.Wirajaya Kusuma, MH
dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (4/10) siang kemarin. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) NTB, jumlah warga yang wajib KTP sebanyak 3.805.902 orang. Sampai dengan Agustus lalu, jumlah yang melakukan perekaman sebanyak 3.232.864 orang
‘’
Supaya masyarakat yang wajib memilih, jangan sampai kehilangan hak pilihnya akibat belum perekaman E-KTP itu. H. Wirajaya Kusuma atau 84,94 persen. Bersambung ke hal 15
TO K O H
Kasus K2 Bima, Ratusan Honorer Diperiksa Polisi
Tuntas Akhir November PEMPROV NTB telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melaksanakan seleksi terbuka tiga jabatan eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang saat ini masih lowong. Pembukaan pendaftaran akan mulai dibuka pertengahan Oktober ini. Selanjutnya, seluruh tahapan dan proses seleksi ditargetkan tuntas pada akhir November mendatang. Artinya, pada awal Desember sudah dilakukan pengisian pejabat definitif hasil seleksi yang dilakukan panitia seleksi (Pansel). ‘’Tangal 16 Oktober mulai pembukaan pendaftaran. Persyaratan sama dengan yang dulu-dulu. Bersambung ke hal 15 H. Rosiady H. Sayuti (Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/nas)
Kesampingkan Perbedaan Persepsi
Ibnu Salim
WAKIL Ketua Tim Saber Pungli Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si menyatakan, tim terus bekerja mengusut dugaan pungutan liar (Pungli) di Puskesmas Perampuan Lombok Barat (Lobar). Meskipun ada perbedaan persepsi mengenai pungutan yang terjadi di Puskesmas Perampuan bukan merupakan Pungli. ‘’Sekarang tahapannya itu sedang permintaan keterangan lebih lanjut mengenai pungutan itu. Sejak kapan, perintah siapa, untuk apa, itu yang diperjelas tim. Soal penyamaan persepsi, saya kira ini masih dalam proses itu. Tim Saber tetap bekerja mengusut itu,” Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/humas_sar)
BANTUAN MEDIS - Tim SAR Mataram saat memberikan bantuan medis kepada pengungsi dari Bali yang tinggal sementara di Lombok Barat. Berita selengkapnya di halaman 15
Mataram (Suara NTB) Bagaimana kabar penyelidikan kasus honorer K2 Kota Bima? Sampai setahun penyelidikan, masih berkutat pada pemeriksaan saksi. Ratusan honorer yang lulus dan tidak lulus diperiksa maraton. ‘’Sampai sekarang kami masih fokus pada pemeriksaan honorer guru yang lulus dan yang tidak lulus, “ kata Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Afrizal dihubungi Suara NTB via pesan instan, Rabu (4/10). Waktu pemeriksaan diperkirakan akan butuh waktu panjang. Mengingat banyaknya jumlah honorer yang harus diperiksa, mencapai 700 orang. Jumlah ini adalah guru honorer K2 yang dinyatakan lulus dan belum termasuk yang tidak lulus. Bersambung ke hal 15
Jauh dari Target, Realisasi Belanja Langsung Pemprov NTB Baru 44,8 Persen Mataram (Suara NTB) – Data e-monev Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB,
realisasi belanja langsung (BL) APBD-P NTB 2017 hingga 30 September lalu masih jauh dari target. Realisasi belanja langsung baru tercapai 44,8 persen dari target 78,86 persen untuk
fisik dan 74,93 persen untuk keuangan. Jumlah pagu belanja langsung dalam APBD-P 2017 sebesar Rp 2,7 triliun. Belanja langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang di-
anggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai untuk pelaksanaan program/keg-
iatan, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sementara itu, realisasi belanja tidak langsung cenderung mendekati target. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
JUARA - Piagam penghargaan dan hadiah berupa uang tunai senilai Rp 22 .000.000 secara simbolis diserahkan langsung oleh Ketua Umum PKK, Erni Guntarti Tjahyo Kumolo kepada Hj. Erica Zainul Majdi bersama Ketua TP PKK Lombok Barat, Khairatun Fauzan Khalid.
Ungguli Jawa Timur dan Jawa Tengah
Tertib Administrasi, NTB Juara 1 Tingkat Nasional Jakarta (Suara NTB) Jambore PKK Nasional Tahun 2017 terasa begitu istimewa. Karena untuk pertama kalinya Provinsi NTB meraih penghargaan juara 1
tingkat nasional. Tahun ini, Provinsi NTB memboyong tiga prestasi pada Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 dan Jambore Nasional 2017. Penghargaan atas
prestasi tersebut diterima langsung ketua TP PKK NTB,Hj. Erica Zainul Majdi saat malam puncak acara HKG dan Jambore Nasional yang berlangsung meriah di
Ballroom Hotel Mercure, Ancol Jakarta, Selasa (3/10). Di bawah binaan Hj. Erica Zainul Majdi, PKK NTB berhasil membawa pulang Penghargaan Pakarti Utama 1
atas capaian Desa Montong Are, Kabupaten Lombok Barat, sebagai juara 1 tingkat nasional Pelaksana terbaik kategori tertib administrasi. Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Kamis, 5 Oktober 2017
Halaman 2
Pemkot Mataram Bayar Pajak Lampu Jalan Rp 2,1 Miliar Sebulan
Tidak Buang Sampah ke Sungai
(Suara NTB/cem)
SAMPAH menjadi permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kota Mataram. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya belum terlalu besar, apalagi bagi masyarakat yang hidup di daerah bantaran sungai. Tetapi sejak adanya bantuan dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Mataram berupa kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah, permasalahan tersebut mulai bisa teratasi. “Permasalahan sampah ini bukan hanya menjadi urusan dinas saja, tetapi juga butuh kesadaran masyarakat secara bersama-sama,” Lurah Monjok, Husaini, S.Ap, Rabu (4/10). Ia mengatakan, (Suara NTB/uul) sejak adanya bantuan kenHusaini daraan kuning untuk mengangkut sampah di masingmasing lingkungan membuat permasalahan sampah teratasi. “Kendaraan kuning itu sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya. Tempat penampungan sampah warga untuk diangkut, kata Husaini, tergantung kesepakatan warga dengan petugas kebersihan. “Ada yang menaruh di depan gerbang masing-masing atau petugasnya yang mendatangi langsung,”jelasnya. Pengangkutan sampah di Monjok biasa dilakukan setiap sore sampai menjelang dini hari. “Agar saat pagi harinya lingkungan sudah bersih tanpa ada sampah menumpuk,” imbuhnya. Sampah dari kelurahan Monjok, jelas Husaini, dibawa ke TPS Majeluk dan Tohpati. “Dengan adanya kendaraan kuning itu, masyarakat sudah mulai tidak membuang sampah di sungai dan kita harapkan jangan ada lagi,” ujarnya. Ia menambahkan jika di Monjok, aliran sungai Jangkuk dan beberapa sungai kecil masih ada sampah yang menyangkut. “Itu yang membuat banjir beberapa waktu lalu karena sampah tersangkut di pipa PDAM yang melintang di sana,” tukasnya. Di Monjok Perluasan juga, kata Husaini, aliran air terhambat karena drainase yang belum bagus. “Sekarang juga di Tohpati sudah ada dua drainase sehingga sudah aliran air menjadi lancar,” tambahnya. Mengatasi permasalahan sampah yang tersangkut di pipa PDAM, pihaknya sudah berkooordinasi dengan dinas terkait. “Tetapi belum ada tanggapan, jadinya kita kerja bakti bersama warga untuk membersihkannya,” ujarnya. (uul)
Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah melakukan pengadaan meterisasi penerangan jalan umum di beberapa titik. Ini sebagai langkah konkret untuk menghemat pembayaran tagihan listrik. Pemkot Mataram membayar pajak penerangan jalan umum (PJU) atau lampu jalan tiap bulan mencapai Rp 2,1 miliar.
H.M. Kemal Islam
Lelang pengadaan meterisasi telah ditender lewat Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kota Mataram. Nilai tender paket senilai Rp 800 juta. Pengadaan itu merupakan target Perkim untuk melakukan meterisasi 100 persen PJU di Mataram. Ini dilakukan, pertama, PJU terpasang berdasarkan ketentuan. Kedua, pemerintah ingin penghematan pembayaran, sehingga
RENCANA Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram yang ingin melakukan tukar guling tiga SMPN yang berada di sepanjang Jalan Pejanggik, mendapat sorotan dari kalangan wakil rakyat di parlemen lingkar selatan Mataram. Tiga SMPN itu masing-masing SMPN 15 Mataram, SMPN 2 Mataram dan SMPN 1 Mataram. ‘’Sebenarnya bagus juga ada ide itu. Tentu kalau itu bagus berdasarkan hasil kajian publik, tidak masalah, asalkan memiliki lahan,’’ kata anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (4/10). Suriadi mengingatkan tukar guling tiga SMPN itu jangan sampai berdampak pada persoalan hukum. Apalagi, masyarakat memilih tiga SMPN itu karena lokasinya yang dianggap strategis di tengah kota. Kalau kemudian tiga SMPN itu dipindahkan ke kawasan lingkar selatan Kota Mataram, sejalan dengan rencana pemindahan Kantor Walikota Mataram, Disdik disarankan melakukan kajian mendalam terhadap rencana tersebut. Sebab, lanjut politisi PAN ini, pemindahan Kantor Walikota Mataram pun dinilai masih sebatas harapan. Namun demikian, kalau pemindahan itu dianggap sebagai solusi yang paling tepat, maka ia menyarankan agar dilakukan kajian publik terlebih dahulu. Karena, salah-salah kebijakan itu bisa menuai protes dari orang tua siswa. Ia mencontohkan rencana menukar lokasi SMAN 1 Mataram dengan SMKN 8 Mataram. ‘’Tapi ternyata itu masyarakat banyak yang tidak setuju,’’ akunya. Belum lagi persoalan kemanfaatan lokasi. Oleh karena itu, sambung Suriadi yang perlu dipikirkan oleh Kepala Disdik Kota Mataram adalah bagaimana pendidikan dasar 9 tahun itu berjalan dengan baik. ‘’Misalnya SDN 2 Cakranegara diintegrasikan dengan SMPN. Jadi nanti tidak ada anak SDN 2 Cakranegara yang akan ke luar dari sana,’’ terangnya. Langkah tersebut, kata anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini, cukup efektif untuk mengurai kemacetan yang selama ini dianggap cukup krusial di sepanjang Jalan Pejanggik. Terutama pada jam pulang sekolah. ‘’Supaya jangan berpikir lagi, alumni SDN 2 Cakranegara akan masuk ke SMPN mana. Lebih baik kita berpikir ke sana daripada harus tukar guling,’’ pungkasnya. Yang jelas, mengurai kemacetan, tidak serta merta dengan melakukan tukar guling. (fit)
ah (PAD) dari PPJU sebelumnya Rp 21 miliar naik menjadi Rp 38 miliar. “PPJU meningkat tiap tahun berkat koordinasi kita dengan PLN. PLN Memberikan data dan info,” aku dia. Di satu sisi, Perkim dan PLN terus berupaya memutus PJU ilegal yang dipasang masyarakat. Tidak menjadi persoalan jika PJU itu dianggap layak dan sangat penting bagi masyarakat. PLN bisa diminta mencatat dan melakukan penagihan. Secara aturan pemasangan PJU di lingkungan diberikan jarak harus lebih dari 20 meter. Terkadang masyarakat memasang kurang dari itu dan kemungkinan besar dicabut. (cem)
APH Harus Tindak Tegas Provokator Konflik Monjok - Karang Taliwang
(Suara NTB/cem)
BENAHI AREAL PARKIR - Pemkot Mataram melakukan pembenahan areal parkir Kantor Walikota Mataram di Jalan Pejanggik. Tampak beberapa pekerja sedang mengerjakan pemasangan paving blok di Halaman Kantor Walikota, Rabu (4/10).
DP3A Gelar Pelatihan Konvensi Hak Anak Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DP3A) Kota Mataram menggelar pelatihan konvensi hak anak. Pelatihan pada Rabu (4/10) melibatkan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dukcapil, Rumah Sakit, NGO, dan stakeholder lainnya. Pelaksanaan konvensi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak perempuan dan anak telah ditetapkan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Dalam perspektif HAM, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sepenuhnya adalah tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. “Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Berarti Negara berkewajiban memenuhi, menghormat dan melindungi anak. Selain itu, Indonesia juga memiliki UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” jelas Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany. Langkah pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), disamping menunjukkan salah satu kemajuan dalam usaha meningkatkan perhatian terhadap kehidupan dan permasalahan anak-anak di Indo-
Perlu Kajian Publik
mempercepat pelayanan PJU secara merata ke masyarakat. “Pajak PJU disetorkan ke daerah dari masyarakat. Kita ingin semua rata menikati,” kata Kadis PKP Kota Mataram, H.M. Kemal Islam, Rabu (4/10). Kemal memberikan gambaran kondisi PJU di Mataram hanya 60 persen menggunakan meterisasi. Sedangkan 40 persen meng-
gunakan kontrak daya. Kontrak daya itu umumnya ditemukan di gang dan jalan - jalan lingkungan. PJU di jalan kota, provinsi maupun nasional 100 persen menggunakan meterisasi. Kondisi ini menyebabkan pembayaran bertahan pada angka Rp 2 miliar – Rp 2,1 miliar tiap bulannya. Tagihan Rp 2 miliar itu didominasi kontrak daya Rp 1,4 miliar. Meterisasi hanya Rp 600 juta. Pihaknya menginginkan pembayaran PPJU tidak sampai Rp 1,5 miliar jika keseluruhan menggunakan meterisasi. Dari sisi pendapatan PPJU terus mengalami peningkatan pada empat tahun (2014 2017). Pendapatan Asli Daer-
(Suara NTB/ist)
PEMAPARAN - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany memaparkan materi pada pelatihan konvensi hak anak, Rabu (4/10). nesia. Hal ini sudah barang tentu memperkaya sudut pandang terutama dalam memperjelas dimensi hak asasi anak sebagai manusia yang pada gilirannya akan sangat bermanfaat baik untuk perumusan kebijakan maupun pengembangan program terkait kehidupan anak. Pemenuhan hak dan perlindungn anak di era otonomi daerah kata Dewi, dilakukan melalui Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA), yang telah dirintis sejak tahun 2006. Dan, selanjutnya KLA telah direvitalisasi tahun 2010 dan Kota Mataram sendiri telah mencanangkan atau menginisiasi KLA pada tahun 2014. KLA mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak, yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan, dalam bentuk kebijkan, program yang
ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pengukuran KLA menggunakan 31 indikator. Hal ini akan mencerminkan pemenuhan dan perlindungan anak dari aspek kelembagaan dan 5 klaster. Salah satunya adalah upaya memaparkan pesan yang terkandung dalam KHA kepada stakeholder yang terkait dengan upaya pengembangan KLA. Pengembangan KLA itu antara lain, SDM penyelenggara registrasi kelahiran, penyelenggara layanan ILA, penyelenggara pencegahan perkawinan anak, pelayanan LPA , pengelola RBRA, SDM penyelenggara program RASS, tenaga medis yang menangani persalinan di Faskes,, penyelenggara pencegahan dan penanganan masalah gizi dan penyelenggara program pendidikan 12 tahun. “Mengingat program ini sangat penting. Kami berharap stakeholder terkait turut terlibat,” pintanya. (cem/*)
Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram melakukan rekonsiliasi antara tokoh masyarakat Monjok - Karang Taliwang. Rekonsiliasi kali kedua itu berlangsung setelah sepekan sebelumnya sepakat damai. Akan tetapi, konflik kembali pecah pada Minggu (1/10) malam. Aparat Penegak Hukum (APH) diminta menindak tegas provokator penyebab konflik tersebut. Mediasi, Rabu (4/10) dihadiri oleh tokoh masyarakat kedua lingkungan. Proses rekonsiliasi kali ini melibatkan masyarakat secara luas dengan menghadirkan kelompok pemuda. Pecahnya konflik atau masalah karena keterlibatan pemuda. Pemkot Mataram menginginkan ada titik temu. Paling tidak persoalan mendasar bisa diselesaikan. “Kita berharap ini kesepakatan damai permanen,” kata Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Perpecahan terjadi pekan kemarin ditengarai oleh kelompok tertentu agar ditindak. Tindakan aparat kepolisian tidak secara persuasif tapi tindakan represif. “Itu bukan ranah saya untuk memberikan atensi harapan,” ujarnya. Dari kesepakatan kedua belah pihak, aparat keamanan di posko terpadu ditarik. Tetapi, pengawasan tetap dilakukan oleh kepolisian dibantu TNI. Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, S.IK menjelaskan, tidak ada permasalahan mendasar yang menyebabkan konflik kembali pecah. Kedua belah pihak tetap menginginkan hidup berdampingan. Hanya saja, provokator
mengambil celah agar keributan kembali pecah. Tugas kepolisian bersama TNI nanti mencari kelompok - kelompok yang aktor intelektual dari keributan tersebut. “Kita sedang telusuri siapa yang menembak, melempar dan memancing menyalakan laser,” kata Kapolres. Dia mengapresiasi inisiatif tokoh kedua lingkungan kembali berdamai untuk menjaga kondusivitas. Dandim Lobar 1606, Letkol Inf. Ardiansyah menambahkan, akan memback up dan ikut turun mencermati persoalan berkembang di dua lingkungan. Masyarakat tidak puas dengan rekonsiliasi itu akan dikunjungi dan dijelaskan detail. “Kita akan berkomunikasi bersama dari hati ke hati mengatasi semua permasalahan. Dan, kami siap membantu dan menyelesaikannya,” kata Dandim. Nasrulloh, tokoh pemuda Lingkungan Monjok mengatakan, tindakan tegas aparat keamanan diinginkan masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Riak - riak pada malam hari bahkan pemuda yang berkumpul pada malam hari dibubarkan. Sebab, itu salah satu pemicu terjadinya keributan. Harapan sama disampaikan tokoh masyarakat Karang Taliwang, H. Ikhsan. Ia meminta pemerintah mencari formula untuk perdamaian permanen. Artinya, tidak cukup dari kegiatan seremoni seperti salam - salaman dan berpelukan. Menurutnya, harus ada kesepakatan tertulis menghindari konflik susulan. (cem)
(Suara NTB/cem)
AKRAB - Tokoh masyarakat Monjok - Karang Taliwang terlihat akrab mengobrol usai mediasi digelar Pemkot Mataram, Rabu (4/10).
Serapan Anggaran Rendah
Diduga Ada Administrasi Tidak Beres
(Suara NTB/fit)
Lalu Suriadi
Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mencurigai merosotnya serapan keuangan dan fisik dalam pelaksanaan anggaran di triwulan ketiga disebabkan ada administrasi yang tidak beres di tingkat satuan kerja perangkat daerah. Hal ini akan ditelusuri sehingga jelas titik persoalannya. “Seharusnya capaian fisik dan keuangan signifikan. Kalau masih rendah berarti ada administrasi yang tidak benar,” kata Mohan, Rabu (4/10). Pada postur tahun 2017 senilai Rp 1.358.971.263.504. Untuk belanja tidak langsung
senilai Rp 588,43 miliar. Sementara, belanja langsung Rp 770,54 miliar. Dari total belanja tidak langsung postur anggaran belanja pegawai Rp 532,58 miliar. Belanja non pegawai relatif lebih rendah senilai Rp 55,86 miliar. Berbeda halnya pada postur belanja langsung, belanja pegawai lebih rendah dibandingkan non pegawai. Yaitu, 121,43 miliar untuk pegawai dan Rp 649,10 miliar non pegawai. Untuk belanja barang dan jasa Rp 338,84 miliar dan belanja modal Rp 310,27 miliar. Progres serapan keuangan maupun fisik sejak tri-
(Suara NTB/cem)
H. Mohan Roliskana
wulan pertama hingga ketiga merosot drastis. Sebagai gambaran, triwulan pertama target keuangan dan fisik 18 persen realisasi hanya 13,17 persen. Demikian pula ditriwulan kedua serapan hanya 25,14 persen dari target 36 persen. Sementara, pada triwulan ketiga realisasi baru 52,49 persen dari target 80 persen. Mohan mengatakan, memasuki triwulan keempat ini setidaknya pekerjaan fisik itu sudah bisa dilihat hasilnya. Sebab, perencanaan program telah dirancang jauh hari sebelum anggaran diketok. Kalaupun SKPD masih berkutat
pada urusan administrasi dipastikan ada masalah. Permasalahan itu bisa dari internal maupun eksternal OPD. “Nanti saya cek. Seharusnya ada mapping yang jelas dipersiapkan sebelumnya,” ujar Wawali. Rendahnya realisasi pada triwulan ketiga tidak ingin disamakan dengan trend kinerja yang melambat. Oleh karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah tidak mengerjakan proyek secara serabutan atau mengejar jam tayang pada akhir tahun. Yang nantinya akan menimbulkan permasalahan baru terkait kualitas proyek. (cem)
SUARA NTB Kamis, 5 Oktober 2017
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Petani Mengeluh Harga Cabai Rp 3.000/Kilogram Selong (Suara NTB) Harga cabai rawit yang pernah melambung hingga tembus Rp 100 ribu perkilogram kini tinggal cerita. Harga jual cabai petani sekarang hanya Rp 3.000 perkilogram. Kondisi ini membuat sebagian besar petani memilih mengeringkan cabai yang sudah dipanen. Pengakuan petani cabai di Lotim harga tidak kunjung bergerak naik setelah beberapa bulan terakhir. Kondisi ini membuat petani mengeluh. Terlebih tidak ada alternatif pilihan komoditi lain yang bisa ditanam petani. Merosotnya harga cabai itu diakui Kepala Dinas Pertanian Lotim, Zaini. Ditemui Suara NTB, ia mengatatakan, merosotnya harga komoditi pertanian ini karena terjadi hukum pasar. Termasuk cabai. Jumlah produksi saat ini melimpah. Saking rendahnya harga cabai ini membuat Kadis juga tak berani menyebut. Harapannya harga komoditi pertanian bisa kembali naik. Tapi untuk komoditi tembakau dinilai Zaini cukup baik. Harga tembakau sampai Rp 47 ribu kering krosok di lapangan,” tuturnya. Hukum pasar ketika produksi melimpah membuat harga komoditi pertanian ini tidak. Menyikapi kerap anjloknya harga tersebut, diper-
RABU, 04/10/2017
lukan aturjadwal tanam. Tidak semua serempak menanam. Diperlukan perbedaan waktu penanaman. Masalahnya kemudian, sambung Zaini, cukup kesulitan untuk mengatur jadwal penanaman. Saat diminta menanam pada musim hujan, pun dihadapkan pada risiko serangan hama. “Petani banyak yang tidak mampu, biaya
terlalu besar karena risiko hama yang besar,” ungkapnya. Apalagi komoditi yang rentan risiko seperti bawang merah yang membutuhkan biaya sangat besar. “Memang sulit karena terbentur UU budidaya, setiap petani diberikan kebebasan menanam. Pola mainset berubah dan petani sudah bisa spekulasi dan petani bisa lebih cerdas,” katanya. (rus)
(Suara NTB/rus)
DIKERINGKAN - Cabai yang dikeringkan petani untuk mensiasati anjloknya harga komoditi pertanian tersebut.
SUARA NTB Kamis, 5 Oktober 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Bupati - Dandim Survei Akses Jalan Baru Bentek Intens Bertemu Masyarakat WAKIL Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin mengaku saat ini ia lebih mengedepankan kedekatannya dengan rakyat. Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah menjadikannya lebih sejahtera. Menjawab Suara NTB, Wabup mengatakan, ia mengintensifkan pertemuan dengan masyarakat. Ia tidak ingin berdiam diri. Semua program yang dicanangkan masyarakat harus diketahui. Sebagai salah satu kandidat bakal (Suara NTB/dok) calon, pasangan H. RidwayH. Haerul Warisin ni mengatakan, masyarakat tentunya tidak mau memilih kucing dalam karung. Sebagai pejabat daerah, ia ingin lebih mendekatkan diri kepada masyarakat guna memberitahu program-program. Menurutnya, saat ini juga masyarakat membutuhkan programprogram pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan langsung kepada masyarakat dan harus dikedepankan sekarang ini. Terutama, bagaimana melihat masyarakat di bawah dan menekan angka pengangguran. Dalam hal ini, pemuda yang masih belum memiliki pekerjaan harus kreatif dan tidak berpikir hanya jadi PNS. ‘’Jadi petani pemuda bisa menjadi lebih berdaya. Jiwa berwirausaha harus ditanamkan terus kepada semua elemen masyarakat, sehingga bisa lepas dari belenggu kemiskinan,” harapnya. Sebagai salah satu figur yang akan maju pada pilkada Lotim, H. Iron saat ini ia lebih konsentrasi untuk menyukseskan program-program yang sudah dicanangkannya. Terus bersosialisasi ke tengah masyarakat menyampaikan program yang ada dan memberikan program pembangunan. Sebagai wabup, lanjutnya, ia sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk merancang program dan melaksanakannya. Saat ini, ia tidak bicara partai ini dan partai itu. Tapi ingin dikedepankan bagaimana memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat akan pelaksanaan program. (rus)
Bantuan Pusat di TPA Jugil Terkendala Sertifikat Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga saat ini belum mengantongi sertifikat atas lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Dusun Jugil. Persoalan ini menjadi terkendala sendiri bagi SKPD terkait untuk memperoleh bantuan program pada lahan tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Lombok Utara, H. Rusdi, ST., Rabu (4/ 10) mengungkapkan, ke(Suara NTB/ari) tiadaan sertifikat menyulitH. Rusdi kan pemerintah pusat untuk mengucurkan program persampahan ke areal TPA Jugil. “Syarat untuk mendapat bantuan dari pusat ini kan harus ada sertifikat lahan tersebut. Sekarang kita sedang proses kepengurusannya,” ungkap Rusdi. Dikatakannya, Dinas LH tengah menunggu salinan inkracht putusan pengadilan yang memenangkan Pemkab atas perkara pada lahan tersebut. Pihaknya berharap, salinan inkracht tersebut bisa didapatkan Pemkab Lombok Utara setidaknya pekan depan. Adapun dasar pemanfaatan tanah seluas 4,1 hektar itu, untuk sementara menggunakan Surat Keterangan kepemilikan atas nama Pemkab. Meski demikian, SK itu tidak menjadi kendala atas pemanfaatannya sebagai lahan pembuangan sampah. “Kalau sudah kita terima secara resmi salinan inkracht, maka otomatis juga sertifikat bisa segera kita terima,” imbuhnya. Dinas LH kesulitan, optimalisasi fungsi lahan TPA Jugil belum bisa dilakukan. Pasalnya TPA belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengolahan sampah. Padahal penerintah pusat, sesungguhnya telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan tempat pengolahan sampah tersebut dengan dukungan anggaran sekitar Rp 30 miliar. “Kita targetkan apa yang menjadi persyaratan ini bisa segera kita siapkan, sehingga tahun 2018 nanti sarana dan prasarana tersebut sudah bisa kita dapatkan,” demikian Rusdi. Sebagaimana diketahui, TPA Jugil dimanfaatkan untuk menampung sampah se Lombok Utara, termasuk sampah dari Gili Air. Berdasarkan analisis masalah pengangkutan sampah tahun 2017 diketahui, dari asumsi jumlah penduduk sebanyak 210 ribu lebiu, menghasilkan volume sampah per hari mencapai 401 meter kubik. Volume sampah ini tentunya membutuhkan dukungan sarana dan prasarana pengolahan sebagai daya dukung optimalisasi pemanfaatan sampah secara berkelanjutan. (ari)
Penghargaan Tidak untuk Dipublikasikan Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan, H. Moch Ali Bin Dachlan belakangan ini diam-diam menerima beragam penghargaan. Hanya saja, penghargaan tersebut tidak pernah dipublikasikan. Alasan tidak dipublikasikannya penghargaan yang didapat oleh Pemda Lotim, menurut bupati karena tidak memiliki manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat. Bupati yang dikenal cukup kontroversial ini kembali menegaskan mempublikasikan penghargaan yang didapatkan yang membawa perubahan cukup baik, menurutnya tidak memiliki manfaat bagi masyarakat. Misalnya, ratusan penghargaan yang didapatkan oleh Lotim tidak dipublikasikan baginya tidak terlalu bermanfaat, sehingga tidak perlu dipublikasikan sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah daerah khususnya di NTB. Menurutnya, rakyat boleh saja tidak mengetahui capaian keberhasilan yang dilakukannya selama memimpin Kabupaten Lotim, terpenting baginya masyarakat yang menilai dan merasakan pembangunan di Kabupaten Lotim. Misalnya pembangunan sejumlah pasar di Lotim yang dibangun tanpa utang serta sejumlah pembangunan di berbagai sektor lainnya. “Nggak apa-apa masyarakat tidak tahu capaian kita. Yang terpenting itu adalah bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan itu,” tegasnya, Rabu (4/10). Sementara, Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan, menyampaikan undangan untuk menerima penghargaan nasional cukup banyak. Akan tetapi, Bupati Lotim tidak ingin dipublikasikan, meski diketahui hal tersebut untuk mengangkat reputasi Pemda atas prestasi-prestasi yang telah dicapai. Akan tetapi, namun kerja keras ini menurut bupati bukan untuk meraih penghargaan, melainkan lebih kepada untuk kesejahteraan masyarakat. “Jadi biarkan masyarakat yang menilai hasil- hasil yang telah dicapai,”ujarnya. Disebutkan, pada bulan September ini ada beberapa penghargaan yang diterima seperti penghargaan sebagai pembina dan penggerak program pemberdayaan masyarakat tangguh bencana dan pengelolaan risiko terpadu berbasis masyarakat, kemudian terpilihnya Kabupaten Lotim sebagai pemenang Indonesia Attractiveness Award 2017. (yon)
Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., Wakil Bupati Sarifudin, dan Dandim 1606/Lobar, Letkol Inf. Ardiansnyah, meninjau kembali akses jalan baru dari Bentek menuju Badung Dusun Malimbu, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Rabu (4/10). Survei ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program yang dilaksanakan melalui Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) selesai tepat waktu, yakni pada 25 Oktober mendatang. “Alhamdulillah sudah terselesaikan 1,5 kilometer dari 1,7 kilometer, tinggal 200 meter lagi sisanya,” kata Bupati optimis program TMMD bisa terselesaikan. Ruas jalan ini dipastikan menjadi jalan lintas kabupaten, sehingga dalam peningkatan infrastrukturnya akan diprioritaskan. Sebelum melakukan pengaspalan, bupati mengarahkan agar jalan yang baru dibuka ini dikeraskan lebih dulu, serta dibangun talud di titik-titik rawan. Ruas jalan ini, jelas bupati, merupakan jalan alternatif untuk memperpendek jalan dari Bentek Pemenang menuju Malaka. Diyakininya akses jalan ini akan membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat maupun investor. “Prinispnya Li Quan Yiu itu hebat, tugas kami adalah membuka jalan selanjutnya masyarakat mencari kehidupan sendiri. Saya yakin melihat view yang sangat indah, tidak menutup kemungkinan masyarakat buka vila, restoran dan sebagainya,” papar Najmul. Pihaknya bersyukur dalam pembukaan akses jalan ini masyarakat pemilik lahan merelakan sebagian lahannya digu-
(Suara NTB/ist)
SERAP ASPIRASI - Bupati H. Najmul Akhyar dan Wabup Sarifudin saat menyerap aspirasi dari PKL Nipah di sela-sela survei akses jalan TMMD, Rabu (4/10). kitar jalan yang dibuka. Bupati menangkap, khususnya di wilayah Dusun Badung Desa Malaka, masih kesulitan air bersih. Masyarakat juga meminta kondisi fisik perumahan warga untuk diperbaiki. “Pertama mereka inginkan secepatnya diaspal, karena aspal lama rusak. Selain buka jalan, banyak yang sampaikan rumah kumuh karena di tempat itu akses jauh dan program RTLH belum tersentuh.
Air juga tidak ada, ini yang kita pikirkan agar dibantu dengan sumur bor,” ujar Najmul memberi solusi. Tidak hanya warga di perkampungan, Najmul juga mengambil kesimpulan atas warga pedagang - PKL Pantai Nipah, yang hingga kini masih berdiam di lahan milik investor. Diakui Najmul, dirinya telah berdiskusi dengan pemilik hotel untuk menemukan solusi bagi kedua pihak. Un-
tuk sementara, diketahui ketersediaan lahan masih belum cukup untuk mengakomodir 50 orang pedagang setempat. “Kita sedang berpikir, alternatif yang ditawarkan adalah menyediakan lokasi sehingga pedagang bisa pindah ke lokasi strategis untuk berdagang. Orang datang ke Nipah untuk berwisata. Masyarakat pun berharap hotel segera didirikan karena pasti menyerap tenaga kerja,” demikian Najmul. (ari)
Selong (Suara NTB) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lombok Timur (Lotim) masih terus dilakukan. Hingga awal Oktober 2017, RTLH yang masih belum dibangun mencapai 38.700 unit. RTLH ini ditargetkan tuntas dibangun tahun 2019.
diakui cukup sulit dilakukan mengingat masih banyaknya jumlah rumah yang harus diperbaiki. Guna mempercepat pembangunan diharapkan masingmasing desa dan keluarahan mengalokasikan masing-masing 25-50 unit. Jika semua desa mengalokasikan demikian, diyakini dalam waktu yang tidak lama bisa tuntas. penganggaran miinimal 25 unit harapkan dialokasikan dari APBDes. “Desa harus menganggarkan,” pintanya.Terhitung, jika semua desa dan kelurahan mengalokasikan 25, maka dalam setahun bisa dibangun sebanyak 6.350 setahun. Penganggaran didesa dinyatakan bisa sebagai salah satu langkat akseleratif. Masyarakat kabupaten Lotim
Mudahan sendiri diyakini memiliki semangat dan motivasi membangun yang tinggi. Diberikan Rp 15 juta per unit bisa dikembangkan. (rus)
sur tanpa meminta kompensasi. Ia melihat, kesediaan masyarakat ini merupakan wujud kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Masyarakat juga berpikir dengan dibukanya akses jalan ini akan memberi keuntungan secara ekonomi dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Dalam kunjungan lapangan itu, Pemkab juga menyerap aspirasi masyarakat di se-
38.700 Unit RTLH di Lotim Belum Tuntas Dibangun
Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lotim, Mudahan kepada Suara NTB, Rabu (4/10), tahun 2017 ini a dilakukan perbaikan sebanyak 650 unit yang sumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber lainnya ada sebanyak 498 unit dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari APBN dan Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 209 unit dari Provinsi NTB. Ada tambahan lagi dari dana aspirasi DPRD Lotim sebanyak 4 unit dan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional
(Baznas) sebanyak 50 unit. Pelaksanaan kegiatan pembangunan RTLH di Lotim mendapat apresiasi di tingkat provinsi dan nasional. Keberhasilan Lotim bersama masyarakat menjadikan Lotim sebagai contoh dari bagi daerah-daerah lain. “Kementerian PUPR mengapresiasi kita,” ucap Mudahan. Sebagai bentuk apresiasinya, Lotim di bawah komando Bupati Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan ini diberikan bantuan tahun 2018 untuk membangun rumah susun di Labuhan Haji. Rumah susun empat lantai tipe
36 sebanyak 70 unit. Sasaran warga yang akan ditempatkan di rumah susun ini adalah mereka yang tidak punya rumah sama sekali. Yakni yang selama ini hanya menumpang di rumah keluarga dan tidak ada tanah tempat membangun. Bentuk apresiasinya lagi, Lotim akan diberikan bantuan untuk membangun 100 unit rumah untuk nelayan. Pembangunan rumah nelayan ini akan dibangun inas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lotim di Sambelia. Ditambahkan, upaya penuntasan pembangunan RTLH ini
Jamin Kenyamanan Wisatawan
Pemkab Bangun Jembatan Penyeberangan Terminal - Teluk Nara Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) berencana membangun jembatan penyeberangan di pintu masuk objek wisata menuju 3 Gili. Salah satunya, jembatan penyeberangan dari Terminal Teluk Nara menuju dermaga Teluk Nara. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Lombok Utara, Agus Tisno, S.Sos., Rabu (4/10) mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan anggaran senilai Rp 3 miliar untuk jembatan penyeberangan tersebut pada RAPBD 2018. Ditargetkan pada anggaran murni 2018 mendatang jembatan tersebut sudah terbangun. “Jembatan ini akan menghubungkan pengunjung dari terminal ke pelabuhan Teluk Nara. Prasarana berhubungan dengan tingkat kenyamanan dan keselamatan wisatawan karena jalur jalan depan terminal rawan kecelakaan,” ungkap Agus. Penataan di areal Teluk Nara, diharapkan merangsang pengunjung untuk lebih memanfaatkan Teluk Nara sebagai pintu masuk. Pasalnya dinas telah menetapkan seluruh pengunjung yang menggunakan bus harus turun di Terminal Teluk Nara. Tidak hanya itu, penataan ini juga dihajatkan pada kelancaran relokasi pengangkutan dari pelabuhan tikus menuju Pelabuhan Teluk Nara dan Pelabuhan Bangsal. Penataan pintu masuk juga mengarah pada areal Terminal Bangsal. Di mana di lokasi ini, akan dibangun portal satu pintu penarikan karcis masuk ke objek wisata. Pemkab dan Syahbandar akan bekerjasama dengan Koperasi Karya Bahari untuk menarik karcis, baik dalam
(Suara NTB/dok)
SANDAR - Kapal cepat dari Bali bersandar di Dermaga Teluk Nara beberapa waktu lalu. Pemda KLU berencana membangun jembatan penyeberangan di dermaga ini. bentuk retribusi tiket masuk, retribusi parkir, parkir syahbandar, maupun tiket boat ke 3 Gili. “Kita audah usulkan pembangunan portal, nilainya tidak besar hanya Rp 200 juta. Titik pembangunannya akan kita survei setelah anggarannya disetujui,” ujarnya. Sebelumnya, Ketua Koperasi Karya Bahari, Sabarudin, kepada wartawan menyambut baik rencana penataan di pintu masuk objek wisata. Pihaknya juga merespon positif keterlibatan KKB dalam hal penarikan retribusi melalui satu pintu. Hanya saja, KKB hingga kini belum menemukan kata sepakat dalam menarik retribusi. Beberapa konsep MoU
yang disodorkan masih harus diperjelas. Misalnya pada draf MoU pasal 4 No. 2 tentang hak dan kewajiban pihak kedua disebutkan, KKB selaku pihak kedua akan menerima insentif upah pungut selama 3 bulanan. Insentif akan diberikan jika dinyatakan memenuhi target pungut menurut pemerintah, namun dalam draf ini kata Sabarudin belum dijelaskan berapa target yang dimaksud. “Kita belum lakukan penandatanganan draf MoU itu, karena kami melihat masih ada hal yang belum jelas. Tidak dijelaskan di sana, apakah targetnya sesuai menurut kita di lapangan atau tidak kita belum tahu,” ujarnya. (ari)
(Suara NTB/rus)
Omzet Pasar Rakyat Festival Muharram Tembus Rp 1,5 Miliar Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim), selama sepekan ini sudah menggelar pasar rakyat dalam memperingati pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1439 Hijriyah. Selama pelaksanaan pasar rakyat yang bertempat di Lapangan Nasional Selong, omzet dari semua stan yang ada mencapai Rp 1,5 miliar. Demikian disampaikan Koordinator Stan Pasar Rakyat Festival Muharram di Lotim, Nuso Pranoto, Rabu (4/ 10). Disebutkan, terdapat sebanyak 150 UKM dalam yang terlibat dalam pasar rakyat yang dilaksanakan dari tanggal 17 September sampai 4 Oktober 2017, adapun hasil perputaran uang atau omzet yang timbul sebesar Rp 1,5 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi dari 150 UKM masing-masing stan. Misalnya untuk perpustakaan, omzet yang didapat dari penjualan buku berkisar antara Rp 700 sampai Rp 1 juta untuk satu malam. Sedangkan untuk Dinas Perindag, omzetnya bisa mencapai
Rp 42 juta selama dua pekan, PKK 28 juta. Bahkan untuk parkir di tujuh lokasi mencapai Rp 70 juta selama dua pekan dengan satu lokasi mendapat omzet sekitar Rp 10 juta. “Jadi pasar rakyat ini sangat berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat,” jelasnya. Dijelaskan Nuso Pranoto, pelaksanaan pasar rakyat bertujuan untuk meningkatkan geliat masyarakat sebagaimana hajatan dari pemerintah. Kegiatan tersebut secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Dijelaskan pula, dalam pasar rakyat juga dilaksanakan pentas seni untuk melatih bakat-bakat siswa. “Pasar rakyat ini untuk meningkatkan geliat perekonomian masyarakat,”ungkapnya. Kepala Diskop UKM ini juga menjelaskan dalam Festival Muharram dilakukan penilaian terhadap stan yang terlibat dengan sembilan kriteria penilaian berupa, keindahan stan, luas stan, kesesuaian dengan tugas masing-masing OPD (kesesuaian materi), pelayanan umum dan lain sebagainya. (yon)
(Suara NTB/yon)
PASAR RAKYAT - Pasar rakyat Festival Muharram di Lotim. Pelaksanaan festival ini sudah berlangsung selama seminggu.
SUARA NTB Kamis, 5 Oktober 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Polsek Gerung Amankan Terduga Pelaku Curanmor RENCANA pembukaan seleksi bagi calon pejabat tinggi pratama lingkup Pemkab ombok Tengah (Loteng) awal bulan ini dipastikan molor. Menyusul, belum turunnya rekomendasi dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) soal susunan panita seleksi (pansel) dan regulasi rekrutmen calon pejabat eselon II. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Rabu (4/ 10), mengaku sampai saat ini pihaknya belum bisa membuka seleksi calon pejabat tinggi pratama, karena belum mendapat rekomendasi dari KASN. “Pansel sudah kita bentuk, termasuk regulasinya. Tapi belum bisa kita laksanakan, karena harus menunggu rekomendasi dari KASN,” terangnya. Sejauh ini pihaknya secara intens terus berkomunikasi dengan KASN untuk bisa memastikan, kapan rekomendasi bisa diterima. “Prinsipnya begitu rekomendasi turun, langsung kita mulai seleksi calon pejabat tinggi pratama lingkup Pemkab Loteng,” tegasnya. Ia menegaskan, total ada tiga jabatan eselon II yang harus diisi. Masing-masing jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Satpol PP serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). Proses seleksi akan dilaksanakan secara terbuka. Dengan kata lain, semua pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemkab Loteng bisa ikut dalam seleksi, asalkan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Salah satunya terkait usia, tidak boleh lebih dari 56 tahun. Kemudian pendaftar pernah mengikuti diklatpim, minimal sekali. “Persyaratan untuk keharusan sudah diklatpim baru sekarang dimasukkan. Kalau pada proses seleksi sebelumnya, syarat itu memang ada. Tapi tidak diharuskan,” ujar mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng ini. (kir) H. M. Nazili
Harga Tanah Melonjak
Warga di Kawasan Mandalika Kesulitan Cari Lahan Pengganti Praya (Suara NTB) Harga tanah di luar kawasan Mandalika sejak proses penataan Kawasan Mandalika Desa Kuta mulai berjalan, melonjak tajam. Akibatnya, sejumlah warga yang tinggal di dalam kawasan yang rencananya bakal tergusur, kini kesulitan untuk mencari lahan pengganti. Sementara harga beli tanah yang ditawarkan oleh pihak ITDC, masih jauh dari yang diharapkan. Alus, salah seorang warga Desa Kuta yang tanahnya akan dibebaskan oleh pihak ITDC, mengaku sampai saat ini belum berani melepas tanahnya. Lantaran belum menemukan lahan pengganti yang sepadan, karena harga lahan yang sudah begitu tinggi. “Bayangkan sekarang, lahan-lahan yang ada di lingkar kawasan Mandalika untuk kelas I, harganya bisa mencapai Rp 100 juta per are. Bahkan ada yang sampai Rp 150 juta,” akunya. Sementara harga pembelian yang ditawarkan oleh pihak ITDC, atas lahanlahan warga yang statusnya masih jauh di bawah itu. Untuk itu, ujarnya, wajar jika banyak warga yang sampai saat ini belum mau melepas tanahnya, karena kalau dilepas dengan harga di bawah pasaran sekarang ini, jelas warga tidak akan bisa membeli lahan. Mengingat, harga lahan di lingkar kawasan Mandalika sudah sulit untuk dijangkau. Bisa-bisa saja warga membeli lahan. Tapi jelas tidak akan bisa membangun rumah. Sementara bukan hanya tanah saja yang dibutuhkan oleh warga. Warga juga butuh rumah sebagai tempat tinggal. Selain itu, karena pindah, maka harus membangun dari awal lagi. “Awalnya, pihak ITDC siap menyiapkan lokasi pengganti. Disesuaikan dengan harga pembebasan lahan. Tapi sampai sekarang, kepastian soal tersebut belum ada,” imbuhnya. Dalam ini, warga sebenarnya berharap konsep ganti rugi lahan dengan lahan baru yang diterapkan. Ketimbang ganti rugi dengan cara pembebasan murni, karena pastinya akan alot saat proses negosiasi harga lahan. Mengingat, harga lahan di luar kawasan yang sudah tidak terkendali lagi. (kir)
Bangunan Langgar Aturan
Pengawasan Tata Ruang di Lobar Diakui Lemah Giri Menang (Suara NTB) Pengawasan tata ruang di Lombok Barat (Lobar) diduga lemah, sehingga menjadi celah bagi oknum membangun serampangan melanggar aturan. Termasuk satu kasus di jalur di bandara II, meski tak berizin, pengembang tetap melakukan pengurukan untuk proyek pembangunan rumah bersubsidi. Selain itu, di jalur yang sama ada bangunan toko yang dekat dengan badan jalan, namun dibiarkan begitu saja tak ditindak tegas. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lobar Made Artadana mengakui kontrol atau pengawasan tata ruang masih lemah, sehingga ke depan pihaknya harus memaksimalkannya pengawasan. Terkait pembangunan di jalur bandara II, Made membantah ada kesan pembiaran. Sebab pihaknya telah menghentikan pengurukan lahan tersebut sepekan lalu. Termasuk, pihaknya telah melayangkan surat teguran ke pengembang agar menghentikan penimbunan. “Memang pengawasan tata ruang ini perlu kami optimalkan lagi, ini masukan yang baik bagi kami menjadi bahan untuk mengoptimalkan pengawasan tata ruang,” ujarnya. Diakuinya, di jalur itu belum boleh membangun perumahan, sebab mengacu RTRW, termasuk kawasan irigasi. Karena itulah, adanya peninjauan ulang RT RW akan menjadi bahan untuk dilakukan penyesuaian. Sementara itu, Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi menyatakan terkait RTRW Lobar, pihaknya sudah mengusulkan untuk analisis peninjauan ulang ke pusat. Alasannya, karena RTRW nasional dan provinsi berubah, sehingga daerah harus melakukan analisis penyesuaian RTRW juga. Beberapa kebijakan pusat yang sifatnya mendorong pertumbuhan investasi di daerah. Jangan sampai RTRW yang ada saat ini nenghambat investasi. Selain itu, ada beberapa kawasan yang telah berubah yang perlu disesuaikan dalam RTRW. “Kita percepat analisis peninjauan ulang RTRW ini,’’ jelasnya. Berdasarkan hasil analisis ini nantinya akan diketahui apakah RTRW Lobar direvisi total (dibuat ulang) atau direvisi sebagian. Hal ini tergantung dari hasil sejauh mana tingkat penyimpangan Terhadap RTRW itu sendiri. Jika tingkat penyimpangan di bawah 20 persen, maka tidak perlu dibuat ulang, hanya sekedar direvisi. Jika di atas 20 persen penyimpangannya maka harus direvisi ulang semuanya (her)
Giri Menang (Suara NTB) Terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Dasan Geres Kecamatan Gerung inisial IK diciduk aparat Polsek Gerung. Pelaku yang berdomisili di Lelede Kecamatan Kediri ini diamankan di Gelogor. Diketahui, pelaku merupakan salah satu anak dari petinggi partai politik di Lobar. Kini pelaku mendekam di tahanan Polres Lobar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wakapolsek Gerung Iptu Sudana, Rabu (4/10), menjelaskan, korban atas nama Hj. Nurasiah beralamat di Lingkungan Cemara Karang Tegak Kelurahan Dasan Geres kehilangan sepeda motor jenis Vario hitam bernopol DR 4484 AS. Kronologi kejadian jelasnya, korban pada hari Kamis (14/9) lalu pergi ke pasar Narmada berjualan. Saat itu pelaku sempat menginap di rumah korban, karena anak korban bersahabat baik dengan pelaku. “Modus operandinya pelaku sempat nginap di rumah korban, karena berteman baik dengan anak korban. Pengakuan pelaku adalah anak dari salah satu petinggi parpol di Lobar,”jelas Sudana. Pelaku, jelasnya, melancarkan aksi pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita. Pelaku insial IK alias Saprol kelahiran 1994 mengambil kendaraan
korban saat korban pergi jualan ke Pasar Narmada. Sepulang berjualan, korban sangat kaget, karena mengetahui kendaraan yang diparkir di garansi bagian belakang rumah tidak ada. Lalu korban pun memberitahukan hal ini ke anak korban. Selanjutnya korban melapor ke Polsek Gerung. Setelah mendapatkan laporan tersebut, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan pengembangan. Setelah melakukan pedalaman, pihaknya berhasil menangkap pelaku pada 26 September di Gelogor. Setelah berhasil mengamankan pelaku dibawa ke polsek lalu ke Polres Lobar. Modus operandi yang dilakukan, anak korban berteman baik dengan pelaku. Pelaku sengaja menginap lalu mengambil kendaraan korban, berikut jaket dan helm korban. Aparat menemukan barang bukti di Narmada, karena sempat digadai Rp 1,5 juta. Pihaknya belum memanggil orang tua korban, karena bersangkutan sudah berkeluarga. Akibat perbuatan pelaku disangkakan dijatuhkan pasal 362 dengan ancaman 5 tahun penjara. Pelaku termasuk residivis sebab sebelumnya pelaku pernah tersangkut kasus narkoba. Pelaku sudah menjalani hukuman, namun beberapa bulan keluar kembali melakukan perbuatan pencurian.
(Suara NTB/her)
AMANKAN - Kendaraan yang berhasil diamankan di Polsek Gerung. Modus operandinya, pelaku sengaja menginap di rumah korban. Selain menangkap pelaku curanmor, Polsek Gerung juga berhasil menangkap pelaku pencurian HP jenis Samsung. Pel-
Pemkab Lobar Bingung
Rp 34 Miliar DAU Berpotensi Dipotong Pusat Giri Menang (Suara NTB) Pemotongan dana yang dilakukan pusat terhadap Lombok Barat (Lobar) kemungkinan bertambah dari sebelumnya Rp 13 miliar, namun mencapai Rp 34,2 miliar lebih. Kebijakan pemangkasan ini dikeluarkan pusat pada saat APBDP sudah diketok. Imbas dari kebijakan ini, dipastikan akan berdampak terhadap anggaran tahun 2018 mendatang, sehingga pemkab pun kalang kabut harus melakukan penyesuaian belanja melalui pemangkasan anggaran belanja. Sekda Lobar H. Moch. Taufiq menyebutkan rincian dari pemangkasan DAU ini terdiri dari DAK dipangkas Rp 13,7 miliar, DAK TPF guru Rp 1,8 miliar, SDA Royalti sebesar Rp 17,8 miliar, PDB sebesar 737 juta lebih dan pajak penghasilan R 45 juta. “Total anggaran DAU yang dipangkas ternyata bukan Rp 13 miliar namun Rp 34,2 miliar lebih. Ini pemotongan dari pusat yang tidak pernah dibayangkan,” akunya, Rabu (4/10). Untuk mensiasati hal ini, pihaknya hanya bisa mengatur di perubahan angggaran pengurangan sebesar Rp 13,7 miliar lebih. Menyikapi hal ini, pihaknya memangkas belanja seperti uang lembur dihapus, menghapus honor hanya dibayarkan 10 bulan, mengurangi perjalanan dinas dalam daerah kecuali untuk Inspektorat, karena perlu melakukan pemeriksaan. Pihaknya juga perjalanan dinas tidak penting, maksimal perjalanan dinas 2 hari, kecuali DPRD diberikan waktu lebih. Pendampingnya diberi waktu hanya 2 hari, selain ittu meng-
(Suara NTB/dok)
H. Moch. Taufiq hapus training atau pelatihan. “Ini untuk mengamankan belanja APBPD-P,”jelasnya. Dampak pengurangan anggaran ini pada APBD 2018 jelas Sekda, maka DAU diasumsikan seperti sekarang ini. Menurutnya pasti tidak menggembirakan, sebab DID pasti akan turun dari sebelumnya Rp 53 miliar lebih. Beban di tahun 2018 juga, jelasnya, Lobar harus menggelar pilkada. Di mana berdasar-
kan usulan memerlukan dana Rp 25 miliar, sementara PAD Lobar baru berani naik hanya 3 persen belum lagi untuk kegiatan lain yang penting perlu pembiayaan yang mendesak. Atas dasar inilah tahun depan tidak ada direncanakan pembelian kendaraan, kemudian yang lain-lain akan dipangkas. Bahkan hanya ada beberapa SKPD yang mendapatkan anggaran sesuai hasil musrenbang. Pihaknya sudah mengumpulkan semua SKPD membahas persoalan ini, sebab hal ini sifatnya sangat mendesak untuk dibahas. Sebab untuk alokasi anggaran SKPD saja harus diputuskan segera seperti apa skenarionya. Menurutnya, inilah gambaran anggaran pada APBDP dan tahun depan. Misalnya ada permohonan dari organisasi kemasyarakat yang meminta bantuan dana, harus mengetahui kondisi anggaran tersebut. “Kami belum bisa menjjamin dana hibah bansos yang mau diberikan tahun depan, karena kami masih menggodok,”jelasnya. (her)
akunya insial KKP berusia 18 tahun dari Dusun Mendagi Desa Beleka. Aksi pencurian dilakukan pada tanggal 2 oktober, lalu
Praya (Suara NTB) Kondisi kemarau yang cukup panas tahun ini, dikhawatirnya akan memicu merebaknya sejumlah penyakit, terutama penyakit Inpeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA. Untuk itu, masyarakat diminta lebih waspada terhadap penyakit yang muncul akibat dari musim kemarau. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, H. Omdah, S.KM., kepada Suara NTB, Rabu (4/10). Diakuinya, pihaknya belum mendapat laporan terkait adanya kenaikan penyakit yang timbul akibat musim kemarau. Dalam arti, walaupun ada tapi masih dalam kondisi normal. “Dengan kondisi musim sekarang ini, ISPA menjadi salah satu ancaman. Tapi sampai sejauh ini belum
ki permanen agar masyarakat bisa lancar lewat dulu,” ujar Kepala Dinas PUTR Lobar Made Artadana, Rabu (4/10). Dijelaskan, pihak kecamatan melaporkan setelah sehari setelah kejadian ambrol. Begitu menerima laporan pihaknya langsung turun melakukan pengecekan, lalu langsung ditangani keesokan harinya. Jembatan itu diperbaiki langsung oleh Dinas PUTR Lobar, meski jalur itu masuk jalur provinsi. Sebelumnya, akses jalan utama penghubung Desa PelanganBatu Putih Kecamatan Sekotong nyaris putus akibat ambrol badan
jalan hingga dua meter beberapa hari lalu. Tersisa akses jalan yang masih utuh sekitar 1 meter. Kondisi ini menyebabkan arus transportasi di jalur tersebut nyaris lumpuh total. Akibatnya, aktivitas warga pun terganggu. Warga mendesak agar pemprov segera memperbaiki akses jalan tersebut. Ketua DPRD Lobar Dapil Sekotong, Hj. Sumiatun mendesak Pemprov NTB segera bertindak memperbaiki jembatan kecil tersebut. Sebab akses jalan di Batu Putih ini masuk jalan provinsi, “Provinsi harus segera turu memperbaiki jembatan itu,” harap politisi Golkar ini. (her)
ada laporan kasus tersebut,” jelasnya. Untuk mengantisipasi penyakit-penyakit musim kemarau ini, pihaknya sudah menginstruksikan seluruh puskemas dan jajaran di bawahnya supaya menyiapkan diri untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan penyakit yang muncul akibat musim kemarau. “Kita di Dikes Loteng juga sudah menyebar TRC (Tim Reaksi Cepat). Yang sewaktu-waktu bisa diterjunkan, ketika memang dibutuhkan,” ujarnya. Ia menjelaskan, perilaku hidup masyarakat sangat menentukan dalam upaya antisipasi penyakit dampak musim kemarau tersebut. Di situlah pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi berbagai macam penyakit yang berpotensi muncul saat kemarau. (kir)
Diperketat, Pengawasan Peredaran Obat di Loteng Praya (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus memperketat pengawasan terhadap peredaran obatobatan di wilayah ini, baik itu terhadap obat-obatan biasa. Terutama lagi obat-obatan yang masuk golongan G (keras). Seluruh gudang obat dan apotek yang ada di daerah ini, didata kembali. Pendataan dilakukan untuk memastikan jumlah gudang obat serta apotek yang resmi dan memiliki izin operasi di daerah ini. Dari sana nantinya akan terlihat, apakah ada gudang obat ilegal atau tidak. “Jadi sekarang, semua gudang obat dan apotek
Jembatan Ambrol di Batu Putih Akhirnya Diperbaiki Giri Menang (Suara NTB) Jembatan kecil yang ambrol di jalur utama Desa Batu Putih Sekotong telah diperbaiki Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lombok Barat (Lobar). Jembatan ini diperbaiki menggunakan plat sementara sambil menunggu perbaikan permanen. Hal ini untuk memperlancar arus transportasi di jalur tersebut. Kini jalur tersebut bisa dilalui warga yang beraktivitas di wilayah setempat. “Sudah kita perbaiki, beberapa hari setelah kejadian ambrol. Kami pasang plat sementara dulu, sebelum kita perbai-
pelaku berhasil ditangkap tanggal 3 Oktober. Pelaku mengambil HP korban di rumahnya saat sedang di-charge. (her)
Masyarakat Diminta Waspada Dampak Musim Kemarau
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dok)
Rekomendasi Belum Turun
H. Omdah
kita data kembali. Jumlahnya berapa dan jenis obat apa saja yang dijual,” jelas Kepala Dikes Loteng, H. Omdah, S.KM., kepada Suara NTB, Rabu (4/10). Dalam hal ini, pihaknya tidak bekerja sendiri. Pihak kepolisian juga ikut digandeng untuk membantu melakukan pengawasan. Disinggung penyalahgunaan obat-obatan golongan G, Omdah mengaku sampai sejauh ini belum ada ditemukan di Loteng. Tapi bukan berarti, pihaknya hanya diam. Berbagai upaya terus dilakukan, guna meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan obat-obatan golongan G tersebut. Di sinilah kemudian fungsi dan peran masyarakat di daerah ini. Termasuk pemilik dan pengelola gudang obat serta apotek harus ikut membantu dengan tidak sembarangan menjual obat-obatan tanpa ketentuan yang berlaku. Jika sampai ada gudang obat dan apotek yang membandel dengan menjual obat-obatan tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku, maka pihaknya tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang berlaku. Bahkan jika perlu, karena khawatir bisa memicu dampak yang lebih luas lagi, bisa saja gudang obat atau apotek tersebut ditutup paksa. (kir)
Optimis Dapat Dukungan Golkar
Farin dan Sajim Anggap Keputusan DPP Belum Final Giri Menang (Suara NTB) – Pernyataan Ketua Tim Penjaringan DPD II Golkar Lombok Barat (Lobar), L Hermayadi terkait keputusan rapat DPP memutuskan dukungan ke H. Fauzan Khalid-Hj. Sumiatun, ditanggapi datar sejumlah figur yang mendaftar di Golkar. Menurut Nauvar F. Farinduan, selaku kader partai yang ikut penjaringan tetap optimis
bisa didukung Golkar. “Pada dasarnya, karena saya pengurus partai yang ikut dalam penjaringan balon sampai hari ini belum ada keputusan resmi dari DPP berupa surat, kalau ditanya apakah optimis? Ya, saya tetap optimis mendapatkan dukungan Partai Golkar,” aku Nauvar F. Farinduan, Rabu (4/10). Namun Farin – sapaan akrabnya memastikan, apap-
un keputusan partai nantinya ia akan ikuti. Menurutnya segala keputusan politik punya konsekuensi, baik dari sisi kepartaian dan konsekuensi lebih luas. Apapun yang terjadi di Golkar, ia ikuti saja. Sejauh ini menyoal pertemuan yang digelar di DPP yang memutuskan dukungan ke Fauzan-Sumiatun, ia mengaku sudah mendapatkan informasi, namun secara detail
ia tak mengetahui hasilnya karena tak ikut rapat. Pun terkait hasil survei oleh DPP diakui belum diberikan ke dirinya. Survei tersebut masih dipegang oleh DPP, pihak DPP yang punya hak memutuskan siapa-siapa yang kira-kira ditengarai memiliki peluang menangnya besar pada Pilkada nanti. Namun jika berkaca dari beberapa kontestasi pilkada di Indonesia, tak ada
yang menjamin hasil survei tinggi bisa menang. Sementara H. L. Sajim Sastrawan hanya menanggapi singkat. Ia masih menunggu dinamika yang terjadi di Golkar dan arah politik parpol di Pilkada NTB. Terkait hasil survei ia belum sepenuhnya percaya, karena belum menerima hasil survei tersebut. “Oh begitu kita menunggu saja dinamika di Golkar dan Pilgub,” jelasnya. (her)
SUARA NTB Kamis, 5 Oktober 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
Kerjasama Kegiatan Sub Bagian Tugas Perbantuan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Pungutan Dilarang, Sekolah Berharap Dana BOS Terus Bergulir Sumbawa Besar (Suara NTB) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat penting dalam mendukung setiap kegiatan di sekolah. Apalagi saat ini pihak sekolah sudah tidak dibenarkan untuk melakukan pungutan dari wali murid. Untuk itu dana BOS diharapkan terus bergulir. Kepala SMPN 3 Sumbawa, Drs. Abdul Aziz menyampaikan, tahun 2017 ini sekolahnya memperoleh dana BOS sebesar Rp 566 juta. Penggunaannya berpedoman terhadap buku BOS untuk keperluan 8 standar pendidikan. Diantaranya untuk kegiatan peningkatan kualitas. Kemudian untuk pemeliharaan sarana-prasarana seperti pengecetan perbaikan jendela dan lainnya sesuai dengan pedoman BOS. Termasuk untuk pembelian buku paket siswa dengan jumlah satu siswa satu buku. Dalam hal ini sudah dilaksanakan. Dari keseluruhan dana BOS yang diterima untuk pembelian
buku sebanyak 20 persen. Kemudian juga untuk yang berkaitan dengan perpustkaan membeli buku bacaan dan kamus besar Bahasa Indonesia. Adapun untuk BSM sudah tidak ada tahun ini. Begitupula untuk gaji guru honor tidak diperbolehkan dalam buku BOS. “Yang jelas penggunaannya berdasarkan buku pedoman BOS,”terangnya. Dana BOS untuk SMP ini diakuinya sangatlah penting untuk mendukung operasional sekolah. Mengingat semua bentuk kegiatan sekolah dari 8 standar mutlak dari dana BOS. Dimana pihak sekolah tidak boleh memungut dari sumber lain, terutama dari wali murid. Meskipun dana bisa diperoleh dari sumbangan pendidikan, tetapi sifatnya tidak mengikat dan jumlahnya tidak boleh dipatok. “Penting sekali dana BOS ini,” jelasnya. Pihaknya berharap dana BOS ini tetap ada dan jumlahnya semakin bertambah. Selain itu pihaknya juga ber-
Pengadaan Trail Bagian Umum Gagal Tender Sumbawa Besar (Suara NTB) Paket pengadaan 15 unit sepeda motor Trail Bagian Umum Setda Sumbawa terjadi gagal tender. Paket dengan pagu anggaran Rp 645 juta tersebut gagal tender lantaran tidak ada penyedia yang melakukan penawaran. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos, yang dikonfirmasi, Rabu (4/10) kemarin membenarkan hal tersebut. Paket ini dinyatakan (Suara NTB/ind) gagal tender pada Selasa (3/ Abdul Malik 10) lalu. Hal ini disebabkan tidak adanya penyedia yang mengunggah penawaran. “Dinyatakan gagal tender karena tidak adanya penyedia yang menawar,” ujarnya. Dijelaskannya, paket pengadaan trail ini baru sekali gagal tender. Dari hasil evaluasi, tidak adanya penyedia dimungkinkan karena beberapa hal. Kemungkinan speknya terlalu tinggi, kemudian harganya pas-pasan, atau barangnya tidak ready stok. Sehingga pasca terjadi gagal tender, dokumen paket tersebut dikembalikan ke Bagian umum untuk dikaji ulang. “Dokumennya kemarin langsung saya kembalikan ke Bagian Umum untuk dikaji ulang. Apakah ini speknya terlalu tinggi, atau harganya yang terlalu mepet atau pas-pasan. Ataukah persediaan barangnya itu ready stocknya tidak ada,” tukasnya. Saat ini, kata Malik, dokumen tersebut tengah dikaji di Bagian Umum. Dari komunikasi dengan stafnya, kajian dokumen akan dimasukkan kembali Jumat mendatang untuk dilakukan tender ulang. Pihaknya berharap, dari hasil kajian tersebut tender kedua nantinya bisa sukses dan mendapat pemenang. Dimana dengan waktu yang ada, tender kedua ini masih memungkinkan untuk dilakukan. “Kalau trail memungkinkan jika tender kedua, karena barang pabrikasi. Artinya satu bulan masih bisa. Karena begitu ditentukan pemenang, nego dengan pabrik harganya. Setelah itu barang akan didatangkan,” pungkasnya. Untuk diketahui, sambung Malik, paket pengadaan Trail dari Bagian Umum Setda Sumbawa sebanyak 15 unit. Pagu anggarannya Rp 645 juta dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sekitar Rp 599 juta. (ind)
DPRD KSB Sudah Kembalikan Mobil Dinas Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah mengembalikan 3 unit mobil dinas kepada pemerintah yang selama ini digunakan untuk operasional komisi. Pengembalian ketiga mobil dinas tersebut merupakan sebagai kebijakan dari penerapan tunjangan transportasi yang akan mulai diterima pada anggota penyerap aspirasi tersebut. “Sudah kita kembalikan yang 3 unit itu bulan lalu,” terang ketua DPRD KSB, Muhammad (Suara NTB/bug) Natsir, ST kepada warMuhammad Natsir tawan, Rabu (4/10). Ia mengatakan, mobil dinas yang ada di DPRD saat ini tersisa 3 unit. Ketiga kendaraan tersebut digunakan untuk operasional unsur pimpinan. “Kalau untuk pimpinan tetap ada untuk mendukung tugas-tugas kerja kita,” timpalnya. Ditanya mengenai tunjangan transportasi anggota, Natsir mengatakan, para anggota akan mulai memperolehnya terhitung bulan Agustus 2017 ini. Namun demikian dana tersebut belum mulai disalurkan karena masih menunggu penetapan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur mengenai besarannya. “Perbup-nya sudah selesai sebenarnya. Tinggal penetapannya,” ujarnya. Adapun besaran anggaran tunjangan transportasi yang akan diterima para anggota DPRD KSB setiap bulannya sebesar Rp 11 juta. Jumlah itu ditetapkan selisih hanya Rp 1 juta dari tunjangan transportasi yang diterima anggota DPRD Provinsi NTB yakni Rp 12 juta/bulan. Menurut Natsir, nilai tersebut sudah sudah sangat relevan untuk menunjang mobilisasi kerja para anggota. Terutama menjangkau konsituennya dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. “Perhitungannya biaya transportasi per hari dari total jumlah itu sebesar Rp 500 ribu/hari. Dan dihitung selama 22 hari kerja setiap bulannya,” paparnya. Terakhir politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap, dengan adanya tunjangan biaya transportasi tersebut para anggota DPRD dapat semakin meningkatkan kinerjanya tidak saja dalam menyerap aspirasi tetapi juga menunjang kerja-kerja kelembagaan DPRD. “Tentu dengan adanya tunjangan baru ini harapannya dapat diikuti dengan kerja-kerja yang lebih optimal pula dari para anggota,” tukasnya.(bug)
harap ada pleksibilitas penggunaan anggarannya. Artinya sekolah diberikan sedikit keleluasaan untuk menggunakan atau mengatur anggaran sesuai dengan hal-hal yang urgen di sekolah. Contohnya saja di SMPN 3 Sumbawa tidak memiliki ruangan BP/BK. Dimana ruangan ini sangatlah penting. Tidak hanya untuk menangani anak yang bermasalah, tetapi juga untuk mengarahkan siswa. Adapun untuk membangunnya, dana tidak boleh dipungut dari wali murid. Sementara untuk menggunakan dana BOS juga tidak diperbolehkan. Kemudian ruangan OSIS tempat siswa berkreasi juga tidak ada ruangan khusus. Untuk membangun dengan dana BOS juga tidak bisa, karena tidak tersedia anggarannya. “Paling tidak bisa diberikan kesempatan atau peluang meskipun ada limitnya tapi diberikan limit kelonggaran sekolah untuk mengatur yang mana sih paling utama di situ,” tandas Aziz.
Sementara itu, Kepala SDN 1 Sumbawa, Maliagung, S.Pd menjelaskan dana BOS dibagi dalam empat triwulan. Dalam sistem di Juknis Triwulan I sebanyak 20 persen, triwulan II 40 persen, triwulan III 20 persen dan triwulan IV 20 persen. Adapun jumlah keseluruhan dana BOS dalam satu tahun sesuai dengan siswa, satu siswa Rp 800 ribu. Dimana jumlah siswa SDN 1 Sumbawa hingga Juni sebanyak 446 Siswa. Penggunaan untuk triwulan I sebanyak 20 peren dipergunakan sesuai dengan juknis yang ada yakni terhadap 11 komponen. Seperti pengembangan perpustakaan, kegiatan penyediaan buku, penerimaan peseta didik baru, kegiatan pembelajaran tambahan ekstra kurikuler, pengelolaah sekolah, kegiatan evaluasi. Kemudian pengembangan profesi melalui kegiatan KKG, pembayaran honor pegawai, langganan daya jasa pemeliharaan peralatan sekolah,
pembelian peralatan alat seperti proytektor dan segala macamnya, dan biaya lainnya. Kemudian untuk triwulan kedua sebanyak 40 persen, 20 persennya dipergunakan untuk 11 komponen, dan 20 persennya untuk pengadaan buku. Baik KTSP, BSE, maupun K13. Sementara untuk triwulan III dan IV masi9ngmasing 20 persen dipergunakan untuk yang 11 komponen. Dari keseluruhan dana yang diperoleh tahun 2017 ini, 15 persen untuk belanja pegawai. Sementara 85 persennya untuk kebutuhan yang lain sesuai dengan juknis BOS. “Dana BOS punya aturan juknis. Kami menggunakannya beradasarkan juknis yang ada,” ujarnya. Untuk diketahui, SDN 1 Sumbawa memiliki 13 rombhongan belajar (rombel). Dengan jumlah PNS sebanyak 16 orang, masing-masing 13 guru kelas dan guru PAI dan PJOK serta kepala sekolah. Disamping itu juga ada GTT untuk
Abdul Aziz
Maliagung
PAI dan PJOK. Menurutnya, dana BOS ini sangatlah penting. Karena tanpa ada dana BOS kegiatan di sekolah tidak akan bisa berjalan. Apalagi sekarang sekolah tidak boleh melakukan pungutan. Hanya bisa diperoleh dari sumbangan. Dimana sumbangan ini sifatnya tidak mengikat, bisa ada diberikan bisa juga
tidak. “Sekarang aturannya tidak boleh mungut. Sumbangan bisa, tapi tidak boleh dipatok harganya, dan menentukan batas waktu untuk membayar. Tidak boleh juga mengancam jika tidak bayar. Makanya salah satunya andalan kita dana BOS ini. Harapan saya dana BOS ini terus berlanjut terus,” pungkasnya. (ind/arn/*)
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Merkuri Taliwang (Suara NTB) Satgas Indonesia bebas merkuri tahun 2018, Polres Sumbawa Barat saat ini sudah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahguna bahan kimia berbahaya jenis merkuri. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah sebelumnya, Polres setempat melakukan pemeriksaan saksi ahli di Mataram dan hasil gelar perkara terhadap kasus tersebut. Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasat Reskrim Iptu Putu Agus Indra SIK, Rabu (4/10) membenarkan telah ditetapkannya satu orang dalam kasus tersebut. Tersangka yang berinisial SN (40) tersebut saat ini terus dilakukan pemeriksaan intensif untuk melakukan pengembangan
terhadap tersangka lainnya. Karena tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Mengingat penjualan bahan kimia berbahaya di Sumbawa Barat cukup meresahkan. “Kita akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Karena kita perkirakan masih ada calon tersangka lain-
nya dalam kasus ini,” ujarnya. Dikatakannya, SN untuk sementara masih ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Tersangka ini juga diketahui memiliki toko emas dan juga bertindak sebagai penjual bahan-bahan kimia ini ke beberapa lokasi pemurnian emas rakyat. Sementara itu, dari tangan tersangka, Polisi
berhasil mengamankan beberapa botol merkuri sebagai barang bukti yang diperjual belikan kepada masyarakat. Tersangka ini terancam dijerat dengan pasal 106 UU perdagangan dengan hukuman sekitar empat tahun penjara. “Kita jerat dengan pasal tersebut (pasal 106) karena tersangka ini tidak memiliki izin perdagangan, baik itu izin edar bahan kimia berbahaya maupun izinizin yang lain,” terangnya. Ia menjelaskan, karena masa hukumannya empat tahun penjara, tersangka ini nantinya tidak akan dilakukan penahanan hanya diwajib
laporkan saja. Bahkan setiap minggu tersangka harus melakukan wajib lapor, apabila sewaktu-waktu tidak mematuhi aturan tersebut akan tetap dilakukan penahanan. Tentu terungkapnya satu orang tersangka ini, pihaknya tetap berharap untuk bisa memberikan informasi tambahan apabila dibutuhkan nanti, sehingga pelaku lainnya bisa tertangkap. “Kita sangat berharap tersangka ini bisa memberikan informasi yang dibutuhkan nantinya sehingga tersangka lain dalam kasus ini juga bisa terungkap,” tandasnya. (ils)
BKP Kemungkinan Batal Digabung dengan Dinas Pertanian
(Suara NTB/arn)
PELATIHAN - Kadispar NTB, H. Lalu Moh. Faozal, bersama Kasubbid Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kemenpar RI, Woro Mustiko di pelatihan pengelola homestay di Sumbawa.
Benahi Destinasi
Bekali Pengelola Homestay di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa tengah membenahi destinasi pariwisata yang ada. Tidak hanya mencakup pembenahan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kapasitas SDM. Salah satunya dengan membekali para pengelola homestay. Agar mereka sekaligus menjadi agen pariwisata di daerah. Demikian terungkap dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat Destinasi Pariwisata bagi Pengelola Homestay dan Pengelola Desa Wisata Tahun 2017, Rabu (4/10) kemarin. Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si saat membuka kegiatan menyatakan arah pembangunan kepariwisataan daerah sesuai Perda No. 7 Tahun 2013 mencakup prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Berorientasi pada
upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan. Juga harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan terpadu secara lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku serta dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik. Strategi pengembangan destinasi pariwisata NTB mencakup pembenahan infrastruktur penunjang, peningkatan SDM, dan pembenahan aksesibilitas menuju destinasi pariwisata, serta pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Makanya Faozal mengajak seluruh peserta pelatihan ke depannya dapat berperan menjadi agen-agen pariwisata yang dapat memberikan informasi terhadap kekayaan destinasi pariwisata Kabupaten Sumbawa. Seperti halnya yang dilakukan oleh generasi muda yang tergabung dalam Generasi Pesona Indonesia yang memberikan
promosi terhadap kekayaan destinasi pariwisata Kabupaten Sumbawa melalui media sosial instagram. Serta mengajak untuk membenahi destinasi yang tentunya didukung oleh Kementerian Pariwisata. Sementara Kasubbid Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kementerian Pariwisata RI Woro Mustiko dalam sambutannya menyampaikan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor unggulan dan menjadi prioritas pemerintah saat ini, selain infrastruktur. Hal tersebut dikarenakan dari sektor pariwisata, negara mendapatkan devisa pengganti selain dari minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata melakukan terobosan-terobosan baru untuk mencapai target yang telah ditetapkan, salah satunya dengan mengadakan pelatihanpelatihan dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal di sektor pariwisata. (arn)
Taliwang (Suara NTB)Wacana menghapus Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan menggabungkan urusannya dengan Dinas Pertanian kemungkinan batal dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD KSB, Amir Ma’ruf Husain, SPdI setelah sebelumnya dirinya melakukan konsusltasi dengan bupati terkait pengajuan perubahan struktur perangkat daerah yang akan telah disampaikan ke DPRD. “Saya kemarin sudah diskusi langsung dengan bupati. Kemungkinan tidak jadi BKP dihapus,” terangnya kepada wartawan, Rabu (4/10). Ia menjelaskan, kemungkinan batalnya penghapusan BKP dan menggabungkannya dengan dinas pertanian karena terhalang ketentuan. Dalam aturan setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang memiliki skoring (nilai) cukup maka tidak dapat digabungkan dengan bidang urusan lainnya. Dalam hal ini Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) memiliki skor yang cukup meski dalam perubahan nantinya bidang peternakan akan dikeluarkan dari dinas bersangkutan. “Penjelasan aturan soal struktur perangkat daerah seperti itu. Makanya kemungkinan ketahanan pangan tidak akan digabung ke dinas pertanian (DPPP),” ungkapnya. Dengan kondisi tersebut, Amir Ma’ruf menyebutkan, kemungkinan Pemda KSB tetap akan mempertahankan BKP dan kemudian membentuk dinas baru yakni Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan) yang sebelumnya masuk dalam bidang kerja DPPP. “Ini yang paling pasti. Membuat dinas baru untuk peternakan karena skoringnya juga mencukupi setelah dikaji,” paparnya.
Berdirinya sendiri urusan peterakan dalam bentuk dinas, secara otomatis akan menambah jumlah SKPD di lingkup Pemda KSB. Menurut Amir Ma’ruf sejauh ini formulasi jumlah SKPD yang diterapkan Pemda KSB selama ini masif medium sehingga masing memungkinkan menambah unit kerja baru. “Masih sesuai ketentuan. Struktur PD (perangkat daerah) kita selama ini masih medium jadi belum dikatakan gemuk kalau ada tambahan SKPD baru,” timpalnya. Sementara itu, meski telah diajukan jadwal pembahasan perubahan peraturan daerah (Perda) PD belum juga ditetapkan oleh DPRD KSB. Ketua DPRD KSB Muhammad Natsir, ST menyebutkan, Badan Musyawarah (Bamus) baru akan menggelar rapat penentuan jadwalnya berikut agenda kerja lain DPRD hingga akhir tahun 2017 ini. “Ini (kemarin) baru akan kita rapatkan di Bamus,” sebutnya. Ia mengatakan, penyusunan jadwal kerja oleh Bamus termasuk akan membahas jadwal pembahasan sejumlah Raperda yang masuk dalam Program Pembuatan (Propem) Perda 2017. Selain itu akan ditetapkan juga jadwal pembahasan Rancangan Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2018 mendatang. “Jadi semuanya kita akan jadwalkan sampai akhir tahun,” urainya. Natsir menjelaskan, pembahasan perubahan Perda perangkat daerah akan disatukan dengan dengan jadwal pembahasan Raperda yang masuk dalam Propem Perda 2017. DPRD bersama pemerintah menargetkan pembahasan Raperda itu tuntas di bulan Oktober ini dan berikutnya dilanjutkan dengan pembahsan RAPBD 2018. “Kalau APBD target kita November selesai. Dan saya kira waktunya masih cukup,” klaimnya. (bug)
Tender Pasar Brang Bara, LPBJP Klarifikasi Calon Penyedia Sumbawa Besar (Suara NTB) Proses tender Pasar modern Brang Bara Sumbawa tengah dalam proses tender ketiga. Setelah adanya penyedia yang mengunggah penawaran, pihak Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda Sumbawa melakukan klarifikasi terhadap calon penyedia, Rabu (4/10) kemarin. Kepala Bagian LPBJP Setda Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos menyampaikan, dalam tender ketiga pasar Brang Bara sesuai dengan skedjul sudah masuk dalam tahap klarifikasi calon penyedia. Klarifikasi dilakukan setelah adanya calon penyedia yang melakukan
penawaran sesuai dengan persyaratan yang diupload. Dimana dalam dokumennya diminta untuk menyertakan dukungan dari pabrik untuk baja. “Sesuai dengan schedule, tender ketiga pasar Brang Bara sudah masuk dalam tahapan klarifikasi,” ujarnya. Dijelaskannya, sebelumnya ada 10 yang melakukan penawaran. Namun hanya dua penyedia yang memasukkan dukungan dari pabrik. Pihaknya kemudian melakukan klarifikasi melalui email ke pabrik, guna membuktikan benar tidaknya adanya dukungan. Ternyata hanya satu yang mendapatkan dukungan pabrik. Sementara yang satu-
nya dukungan pabriknya palsu. Karena dari klarifikasi yang dilakukan, pihak pabrik mengaku tidak ada dukungan seperti yang dicantumkan dalam dokumen. “Dari 10 yang masukin penawaran, hasil evaluasi kita ada dua yang masukkan dukungan pabrik. Satu diantaranya paslu. Karena setelah kita klarifikasi melalui email, jawabannya dari pabrik tidak benar adanya dukungan. Tinggal satu yang mendapat dukungan yang hari ini (kemarin red) dilakukan klarifikasi,” terangnya. Dari klarifikasi yang dilakukan, diakuinya, tidak ada permasalahan dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Rencananya Kamis (5/10) pihaknya kembali akan memanggil calon penyedia untuk membuktikan kebenaran dari dokumen yang diupload. Apakah dokumen yang diupload secara online sesuai dengan bukti yang diperlihatkan ke pihaknya. Jika tidak sesuai, tentu hal tersebut tidak memenuhi standar dan bisa terjadi gagal tender. Dimana jika tender gagal maka seperti apapun kajian tekhnisnya, dari segi waktu tidak memungkinkan untuk kembali dilakukan tender ulang. Tetapi jika sesuai, maka pihaknya bisa menentukan pemenang. “Kalau besok terbukti apa yang diupload dalam dokumen
penawaran dengan apa yang dibawa untuk diperlihatkan ke kita, maka sudah bisa kita tentukan pemenang,” tandas Malik. Apabila tender ketiga ini berhasil, lanjutnya, maka tersisa waktu 70 hari untuk melakukan pengerjaan. Dari sisi kajian tekhnis waktu tersebut memungkinkan dengan catatan dalam pengerjaan tidak dilakukan secara manual atau tenaga manusia, tetapi menggunakan tenaga mesin. Umpamanya dalam hal penggalian. Selain itu sistem pengerjaan dibagi dalam tiga shift, pagi, siang dan malam. “Kajian seperti itu bisa memungkinkan untuk dikerjakan,” pungkasnya. (ind)
SUARA NTB Kamis, 5 Oktober 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kerjasama Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
Dinas Koperasi UKM Lakukan Pembinaan terhadap Koperasi di Dompu Dompu (Suara NTB) Koperasi sebagai badan hukum dalam melaksanakan usaha harus memiliki anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) sebagai pedoman dan memiliki izin usaha simpan pinjam. Untuk mendukung itu, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu menggelar pembinaan terhadap koperasi, selain pembinaan rutin dengan mendatangi koperasi yang ada. Kepala bidang Pembinaan KSP/USP Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, H. Syamsuddin kepada Suara NTB,
Rabu (4/10), mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah menggelar pembinaan bagi koperasi yang diikuti 40 orang peserta se-Kabupaten Dompu. Kendati tidak diikuti seluruh koperasi yang terdaftar di Dompu, namun peserta yang hadir diharapkan bisa mewakili. Karena jumlah koperasi yang terdaftar di Kabupaten Dompu sebanyak 297 koperasi dan 3 koperasi diantaranya menerapkan sistem syariah. Ada beberapa kesimpulan dari pertemuan pembinaan koperasi yang digelar pihaknya, diantaranya penekanan soal AD/ ART yang menjadi pedoman pelaksanaan usaha koperasi. Koperasi juga dituntut memprioritaskan anggota dalam melakukan usaha simpan pinj a m dari
H. Syamsuddin
Tinggi, Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Dompu Dompu (Suara NTB) Kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Dompu tahun 2017 tergolong tinggi. Hingga saat ini tercatat ada 6 kasus dan 4 diantaranya akibat pendarahan (penyebab langsung) dan 2 kasus lainnya karena memiliki penyakit penyerta saat melahirkan. Jumlah ini setara tahun 2016 lalu sebanyak 6 kasus. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Suhada, A. Md mengatakan kasus kematian ibu melahirkan tahun 2017 tercatat sudah 6 kasus. Empat kasus penyebab langsung atau kematiannya disebabkan pendarahan, dan 2 kasus lainnya penyebab tidak langsung atau memiliki penyakit penyerta saat melahirkan. “Kalau penyebab tidak langsungnya ibu melahirkan ini meninggal karena ada penyakit lain penyerta Misalnya seperti kejadian di (Puskesmas) Dompu Barat itu dia struma,” katanya kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (4/10). Angka tersebut stagnan jika dibanding tahun sebelumnya yang juga tercatat enam kasus. Menurutnya, kematian ibu melahirkan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dikes, melainkan melibatkan instansi lain seperti halnya BKKBN. Karena hasil temuan di lapangan masih terdapat ibu melahirkan hingga lima kali, ini tentunya beresiko tinggi bagi kematian ibu saat melahirkan. “Jadi kalau dia ber-KB kan tidak terjadi kehamilan, terus kematian tidak akan ada. Jadi untuk peningkatan capaian penggunaan aseptor jangka panjang itu seperti spiral, implan itu yang perlu kita genjot terus. Sehinga tidak ada lagi ibu melahirka pada umur beresiko 43 tahun,” ujarnya. Selain itu peran serta masyarakat sekitar pun sangat diharapkan, terutama membantu ibu hamil dengan resiko tinggi tersebut mendapat pelayanan maksimal. Dan tidak kalah pentingnya ialah kesadaran ibu hamil itu sendiri atas resiko kehamilannya. Untuk menekan angka kematian ini hingga nol persen, diakui Suhada, rutin dilakukan pihaknya di lapangan, seperti pemasangan stiker di rumah ibu hamil beresiko untuk memancing keterlibatan masyarakat juga terus meningkatkan kompetensi bidan desa. “Jadi kita langsung traning saat itu, misalnya mereka (bidan desa, red) tidak bisa menangani pendarahan langsung bidan koordinatornya yang memberikan pembibingan langsung,” jelasnya. Beberapa hari lalu juga dari organisasi profesi kebidanan turun ke tiap-tiap puskesmas untuk mendemonstrasikan penanganan pendarahan dengan kondom kateter. Terpenting harap Suhada, jika umur ibu 40 tahun ke atas dan jarak kehamilan anak terakhir dengan anak dalam kandungan terlalu jauh maka ibu hamil harus sering melakukan pemeriksaan. Jika memungkinkan, setelah memiliki dua atau tiga anak segera mengakhiri kehamilan dan memanfaatkan alat kontrasepsi jangka panjang. “Hamil usia muda juga termasuk kehamilan resiko tinggi, ndak boleh hamil di bawah umur 20 tahun. Karena yang paling utama sekali ibunya belum siap, jadi kita berharap usia pernikahan itu jangan dibawah usian 20 tahun,” pugkasnya. (jun)
Pilkada Kota Bima, DPC Gerindra Kirim Empat Nama ke DPP Kota Bima (Suara NTB) – DPC Partai Gerindra Kota Bima telah mengirim empat nama calon Walikota Bima ke DPP belum lama ini. Yang akan bersaing mendapatkan rekomendasi dari partai untuk diusung dalam pilkada Kota Bima 2018 mendatang. Ketua DPC partai Gerindra Kota Bima, Sukirman, SH, kepada Suara NTB, Rabu (4/10) mengaku, empat nama tersebut antara lain, H. A. Rahman H. Abidin S.E, H. M Lutfi SE, Ferra Amalia SE dan Ir. Sutarman. “Em(Suara NTB/uki) pat nama ini sudah ada di Sukirman DPP. Sementara untuk calon wakil Walikota tidak ada. Nanti akan diatur sendiri oleh nama calon Walikota yang mendapat rekom,” ucapnya. Menurutnya, sebelum menerbitkan rekomendasi, Tim Tujuh yang dibentuk DPP, terlebih dahulu akan melakukan evaluasi, survei elektablitas, menelusuri rekam jejak hingga peluang menang keempat nama tersebut. “Penelusuran dilakukan secara rahasia oleh tim tujuh ini,” katanya. Selain itu, DPP dalam mengeluarkan rekomendasi tidaklah sembarangan. Sebelum empat calon tersebut mendapat partai lain yang mengusungnya. “Hal ini untuk mengantisipasi, jangan sampai nama yang direkom oleh Gerindra nanti justru tidak mendapatkan partai lain,” katanya. Diakuinya, alasan tersebut sangat mendasar. Pasalnya Gerindra Kota Bima hanya mengantongi tiga kursi di dewan. Jumlah tersebut belum memenuhi syarat untuk menggusung sebuah paslon. “Kan percuma sudah keluar rekomendasi. Namun calon yang kita rekom tidak ada partai lain yang mengusungnya,” katanya. Ia menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan koaliasi dengan beberapa partai-partai lain, guna memenuhi syarat lima kursi. Hanya saja, hal itu tergantung kepada calon yang direkom partai nanti. “Yang jelas rekomendasi yang dikeluarkan Gerindra setelah ada sinyal dari calon yang sudah mendapat partai,” katanya. Sukirman juga menegaskan, sampai saat ini, partai Gerindra belum mengeluarkan rekomendasi terhadap calon manapun. Kalaupun ada, calon yang mengaku telah mendapat rekomendasi hal itu hanya klaim saja.(uki)
orang di luar anggota. “Karena fungsi koperasi itu, dari anggota untuk anggota,” jelasnya. Koperasi juga harus memiliki izin dalam melakukan usaha simpan pinjam dan usaha ini harus tercatat jelas arus kasnya. Sehingga dapat dinilai kesehatan koperasi dan usahanya setiap waktu. “Koperasi untuk bisa dibantu pemerintah permodalannya, harus memiliki nomor induk koperasi,” katanya. Namun di Dompu, baru 1 koperasi yang memiliki nomor induk koperasi yaitu KSU Permata Bahari Desa Kawangko Kecamatan Manggelewa. Akan tetapi, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UKM juga telah mengusulkan 10 koperasi agar memiliki nomor induk koperasi. “Kita sudah usul untuk mendapatkan nomor induk koperasi di Kementrian. Tapi belum ada jawaban. Ada 10 koperasi yang kita usulkan,” ungkapnya. Koperasi juga diharuskan untuk menggelar rapat tahunan dan menjadi syarat bahwa koperasi ini aktif atau tidak. Rapat ahir tahun (RAT) diikuti oleh anggota dan dihadiri oleh perwakilan
Dinas Koperasi sebagai pembina serta pengawas. “Untuk rapat tahunan tahun 2017 paling lambat dilaksanakan pada 31 Maret 2018,” kata H Syamsuddin. Terkait koperasi Syariah, H Syamsuddin mengatakan, baru 3 koperasi syariah yang dimiliki Kabupaten Dompu. Tapi ada 13 koperasi yang diusulkan baru maupun perubahan status koperasi dari konvensional ke koperasi syariah. Karena ketentuan baru koperasi syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga usulan 13 koperasi ini belum terealisasi. “Dewan pengawas syariah ini, orang yang memiliki sertifikat yang ditunjuk oleh MUI,” ungkapnya. Namun belum lama ini, ada 15 orang dari NTB mengkuti pelatihan di Jakarta terkait koperasi syariah dan telah ditunjuk MUI sebagai DPS. Tiga orang diantaranya ini ditunjuk untuk wilayah Kabupaten Dompu. Sehingga kendala DPS yang membuat notaris belum bisa menerbitkan akta notaris koperasi syariah ini bisa dipenuhi. “Tiga orang ini dari Mataram yang ditunjuk untuk Dompu,” jelasnya.
(Suara NTB/ula)
DORONG KEMANDIRIAN - Dinas Koperasi UKM Dompu mendorong kemandirian tidak hanya pada koperasi, tapi juga pada pelaku usaha kecil menengah dengan melakukan pelatihan ini bersama Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, beberapa waktu lalu. Ia pun berharap, 13 koperasi yang diusulkan ini bisa segera mendapatkan badan hukum dan melaksanakan usahanya. Peran DPS ini juga diharapkan bisa membimbing
para koperasi untuk benar – benar melaksanakan sistem syariah, sehingga target terwujudnya koperasi syariah di NTB bisa terealisasi. “Kita sangat berharap bisa melak-
sanakan usahanya sesuai syariah, tidak hanya atas nama. Sehingga menjadi pemacu berkembangnya sistem syariah di Dompu,” harapnya. (ula/*)
Minim, Dana Atasi Krisis Air Bersih di Kabupaten Bima Bima (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, kekurangan dana untuk mengatasi persoalan kekeringan dan krisis air bersih, yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bima. Plt. Kepala BPBD Kabupaten Bima, H. Taufik Rusdy ST, kepada Suara NTB, Rabu (4/10) mengaku, minimnya dana karena dalam APBD tidak ada anggaran khusus untuk menanggulangi kekeringan dan krisis air bersih. “Begitu juga dalam APBD perubahan 2017 ini, tidak diberikan secara rinci. Hanya bersifat secara umum saja,” katanya.
Menurutnya, lantaran minimnya anggaran. Terkadang membuat pihaknya menggunakan anggaran internal BPBD lainnya, demi menutupi dan mengatasi kekeringan dan krisis air bersih yang terjadi selama ini. “Kita taktisi dengan dana internal lainnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Minimnya dana untuk mengatasi kekeringan dan krisis air bersih tersebut tidak membuat pihaknya kecil hati. Taufik mengaku pihaknya juga mengajak kolaborasi dengan Instasi atau dunia usaha lainnya. “Saat ini kita mengajak Bank NTB cabang Bima untuk bekerjasama mengatasi krisis air bersih ini,” katanya. Diakuinya, bentuk kolaborasi
tersebut dibagi sesuai dengan proposal yang diajukan. Yakni pihak BPBD setempat menyediakan mobil tangki dan tenaga. Sementara instansi tersebut (Bank NTB, red) menyediakan dana operasional. “Proposal yang kita ajukan sudah disetujui, kita menunggu realisasinya saja,” ujarnya. Atas kondisi tersebut, Taufik berharap masyarakat bisa memakluminya. Sebab mengatasi persoalan tersebut tidak cukup melibatkan Pemerintah. Dibutuhkan kerjsama semua komponen. “Persoalan kekeringan dan kri-
sis air bersi ini bukan hanya tangggunjawab pemerintah. Masyarakat dan dunia usaha juga pun memiliki peran,” katanya. Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya hanya melakukan distribusi air bersih ketika ada permintaan dari masyarakat melalui Camat dan Kepala Desa. Karena sebagian besar wilayah di Kabupaten Bima terjadi kekeringan areal persawahan. “Sementara krisis air bersih hanya di daerah-daerah tertentu. Lebih banyak kekeringan areal persawahan,” pungkasnya. (uki)
Satu Kecamatan di Dompu Alami Kekeringan Permanen Dompu (Suara NTB) – Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu termasuk wilayah yang mengalami kekeringan permanen, dan akan terus menerus berlanjut tiap tahunnya. Kalaupun Dam Lae difungsikan, ini tidak menjadi jaminan tercukupinya kebutuhan air bersih masyarakat, apalagi untuk mengairi ratusan hektare lahan pertanian. Hal itu diungkap Kepala Pelaksana BPBD Dompu, Drs. Imran M Hasan, di ruang kerjanya, Rabu (4/10). “Jadi kalau saya lihat topografinya akan terus begitu (kekeringan, red) setiap tahun, ya permanen,” ujarnya. Persoalan ini menjadi rutinitas tiap tahun yang dialami
masyarakat Pajo, termasuk beberapa kecamatan lain yang terdampak musim kemarau tahun ini. Hal tersebut dapat teratasi ketika pemerintah memiliki inisiatif segera mengadakan sumur dalam. Meski membutuhkan anggaran yang besar untuk pengadaan mesin, menurutnya, itu tidak menjadi soal mengingat demi kepentingan masyarakat umum. “Walaupun 500 juta tidak ada masalah kalau untuk kepentingan orang banyak,” ujarnya. Imran menegaskan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih saja masyarakat cukup kewalahan, apalagi berniat mengairi ratusan hektare lahan pertanian yang ada, karenanya tak heran
jika sumber mata pencaharian utama masyarat tersebut kini terbengkalai. Terlebih ini mengancam bertambahnya jumlah penduduk miskin di daerah ini. “Ndak usah bicara lahan pertanian air minum untuk minum satu gelas saja itu sekarang orang Pajo, Tembalai dan Ranggo itu nangis. Dan hasil pantau BMKG kemarin 109 hari belum ada hujan di Pajo itu,” jelasnya. Kekeringan permanen yang dialami masyarakat sematamata akibat kondisi topografi
wilayah tersebut pegunungan dan cadas, namun tidak berarti mata air di wilayah itu kosong. Hanya saja diperlukan pengadaan mesin bor kedalam 100 meter untuk menjangkau keberadaan sumber mata air. Dan baiknya perlu ada pendeteksian awal titik-titik mata air. Belum digelontorkannya bantuan mesin bor oleh pemerintah provinsi memaksa pihaknya harus menghadapi persoalan rutin tersebut dengan penyuplaian air bersih. Ketika terbentur den-
gan wilayah lain yang juga membutuhkan air maka masyarakat di Kecamatan Pajo dituntut mencari sendiri kebutuhan vital ini, entah dengan membeli air atau mengambil ke sumber mata air yang jaraknya cukup jauh dan memakan biaya yang banyak. “Dengan empat tangki yang kita suplai kemarin ya kita minta menghematkan penggunaan air, kalau kita ada jadwal di daerah lain ya masyarakat Pajo cari sendiri airnya untuk kebutuhan hari itu,” pungkasnya. (jun)
Sejumlah Anggota Dewan Masih Kuasai Randis Dompu (Suara NTB) Terhitung bulan September 2017, penghasilan anggota DPRD Dompu akan disesuaikan dengan ketentuan baru dan memiliki tunjangan transportasi Rp 10 juta per bulan. Kendati pembayarannya akan dirapel setelah APBD Perubahan 2017 disahkan, namun masih ada anggota Dewan yang enggan mengembalikan kendaraan dinas (Randis) berupa mobil ataupun sepeda motor. Sekwan DPRD Dompu, Drs. H. Chaerunnasa kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Rabu (4/10) kemarin, mengaku, tinggal dua mobil dinas yang belum dikembalikan anggota. Yaitu mobil dinas jenis Avanza dengan nomor polisi EA 1110 R yang dipegang fraksi PAN dan Isuzu dengan nomor polisi EA 9 R yang dipegang Ketua Komisi III DPRD Dompu. “Tinggal 2 mobil dinas yang belum dikembalikan. Yang lain sudah dikembalikan semuan, termasuk yang dipegang H. Didi (Ketua BK) dan Kurnia Ramadhan (Ketua Banleg),” katanya. Selain modis, diakui H. Chaerunnasa, masih ada sepeda motor dinas yang dipegang anggota Dewan tapi belum dikembalikan. Tetapi para anggota Dewan ini sudah mengembalikan mobil dinas yang dipegang. Padahal pembayaran tunjangan transportasi sebesar Rp 10 juta tersebut, sebagai konsekwensi bagi anggota pimpinan
(Suara NTB/ula)
H. Chaerunnasa atau anggota Dewan yang tidak memegang kendaraan dinas. “Ia memang tidak dibedakan mobil atau sepeda motor. Kalau memegang kendaraan dinas, tidak dibolehkan dibayarkan tunjangan transportasinya,” ungkapnya. Sejumlah randis juga masih banyak di mantan anggota Dewan, baik berupa sepeda motor maupun mobil dinas. Beberapa kali disurati, para mantan anggota Dewan ini belum juga diindahkan. “Kita sudah menyurati, tapi belum juga dikembalikan,” katanya. Ia pun menyadari, beberapa kendaraan dinas yang belum dikembalikan diduga tidak berada di anggota Dewan atau mantan anggota Dewan. Tapi kendaraan tersebut sudah berpindah tangan. (ula)
Drs. H. Abdul Haris, M.Ap ( Kepala Badan)
Yani Hartono, SP ( Sekretaris Badan)
SUARA NTB Kamis, 5 Oktober 2017
POLHUKAM
Halaman 8
Rohmi Optimis Dapatkan Tiket Pilkada NTB 2018 Mataram (Suara NTB) Bakal Calon Wakil Gubernur NTB dari Partai Demokrat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengaku tidak merasa tertekan dengan manuver politik yang dibangun oleh rivalnya dalam memperebutkan tiket Pilkada NTB 2018. Ia mengatakan bahwa dirinyasangat optimis untuk mendapatkan tiket sebagai peserta Pilkada NTB 2018.
(Suara NTB/why)
Dudi Iskandar
Terbanyak Dideportasi WARGA negara Tiongkok yang masuk ke NTB mendominasi daftar deportasi. Tercatat 18 orang sudah dipulangkan akibat melanggar aturan imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar menyebutkan, puluhan warga negara asing dideportasi sepanjang Januari hingga September 2017. “Totalnya yang dideportasi sampai September 2017 berjumlah 60 orang,” ujarnya saat dikonfirmasi Rabu (4/10). Pelanggaran yang menyebabkan pendeportasian WNA ke negara asal antara lain, menyalahi izin tinggal dan kelebihan masa tinggal atau overstay. Deportasi merupakan penindakan administrasi keimigrasian sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian. Berdasarkan catatan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, jumlah warga negara tiongkok yang dideportasi dalam kurun waktu Januari - September 2017 sebanyak 18 orang. Menyusul kemudian Malaysia 11 orang, Australia enam orang, Timor Leste lima orang, Perancis empat orang, Inggris tiga orang dan Korea Selatan satu orang. Masing-masing satu orang dideportasi yakni warga negara, Belgia, Jepang, Kanada, Swiss, Hungaria, Bulgaria, Jerman, Rusia, Banglades, Italia, serta Turki. Rinciannya, 53 orang laki-laki dan tujuh orang perempuan. Dudi menegaskan saat mulai menjabat sepekan lalu, bahwa pihaknya akan semakin memperketat lalu lintas orang asing yang menuju NTB. Pengetatan itu melalui peningkatan kinerja Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Penindakan ringan yakni dengan deportasi, sementara penindakan lebih lanjut dengan pemidanaan. (why)
Hal itu disampaikan Rohmi usai mengembalikan formulir pendaftaran di partainya sendiri, Rabu (4/10). Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terpengaruh dengan pergerakan konstelasi politik yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini. “Ya yakin lah (lolos), kita hadapi saja Pilkada ini dengan rasa positif, optimisme. Ini belum apaapa kok, kan perjuangan baru dimulai ini,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan. Kakak kandung Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi itu sangat optimis, jika pada saatnya setelah proses di internal partai sudah selesai, maka partainya akan mengumumkan dengan siapa ia akan berpasangan di Pilkada NTB. Menurutnya, Demokrat masih memiliki banyak opsi, sehingga ia tidak perlu panik untuk menentukan pasangan. “Ya, Insya Allah lah tidak akan ”jomblo”, nanti dalam jangka waktu dekat ini akan kita tentukan. Insya Allah kalau
Mataram (Suara NTB) Kawanan pelajar mencuri motor di parkiran sekolahnya sendiri di Batulayar, Lombok Barat. Motor curian tersebut kemudian dipreteli dan dijual terpisah ke empat penadah. Kanit Reskrim Polsek Senggigi, Iptu I Made Dimas Widiantara menyebutkan, kawanan pelaku berjumlah enam orang. “Dua pelaku pencurian, empat penadah,” ujarnya dikonfirmasi kemarin. Pelaku pencurian yakni LAS (17) dan FA (17) mencuri Suzuki Satri FU 150 dengan nomor polisi DK 6983 BD di pelataran parkir sekolah kejuruan di Dusun
Golkar Putuskan Dukung ”Sopok Angen” gen, merupakan hasil keputusan kompromi antar partai pendukung di Pilkada NTB yang mengusung pasangan Suhaili - Amin. Oleh karena itu, dukungan Partai Golkar di NTB berjalan linier dengan kabupaten. “Itu keputusan kompromi dari partai secara keseluruhan, jadi ini sejatinya apa yang terjadi di Lobar adalah efek dari linieritas dari provinsi. Selain itu mengapa Sopok Angen yang dipilih, karena kader Golkar yang lain, yang ikut berkompetisi, ternyata dinilai belum menunjukan kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan,” jelasnya. Pecat Kader Tidak Patuh Selain itu, Chris Parangan juga menyampaikan pesan dari DPP, yakni agar semua kader Partai Golkar, khususnya di NTB untuk mematuhi keputusan partai. Semua kader diminta untuk mengamankan kepu-
tusan partai yang sudah diambil, degan mendukung penuh dan memenangkan bakal calon yang telah diusung. “Jadi saya juga menyampaikan instruksi dari DPP, yang disampaikan langsung oleh Pak Nurdin Khalid, apabila ada kader Partai Golkar yang berseberangan dengan keputusan dan sikap partai maka dipastikan dipecat dari kepengurusan. Itu berlaku bagi seluruh kader Golkar di Indonesia, termasuk di NTB,” kata Chris menirukan pernyataan Nurdin Khalid. “Sudah ada contoh Golkar memecat kadernya, misalnya di Sulawesi Selatan, Ketua DPD I Sahrul Yasin Limpo, juga dipecat. Di DPP ada Fadel Muhammad, dia Sekretaris Dewan Pembina juga dipecat. Jadi siapapun pengurus Golkar di daerah yang berseberangan, apapun jabatannya langsung akan dipecat,” sambungnya. (ndi)
’’Vertical Dryer’’ Tidak Tepat Sasaran Sehingga Rugikan Negara Mataram (Suara NTB) Sidang korupsi alat pengering padi dengan terdakwa Ir. Budi Subagio dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli auditor, Rabu (4/10). Alat yang diterima Kelompok Tani Sayang Daye II tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan kerugian negara. Hal itu terungkap dari keterangan Auditor BPKP Perwakilan NTB, Ngatno dalam lanjutan sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Mataram. “Berdasarkan permintaan aparat penegak hukum kami menghitung kerugian negara dari bantuan satu unit vertical dryer yang diadakan dinas teknis di provinsi untuk petani di Kota Mataram ternyata dibawa ke Lombok Barat,” sebutnya. Dalam rangkaian proses pengadaan yang diatur pejabat pembuat komitmen, Budi Subagio pada Agustus 2015, dirumuskan penerima
barang melalui rekomendasi Calon Petani Calon Lahan (CPCL) yang ditentukan Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Mataram. Muncul Kelompok Tani Sayang Lauk di Sayang-sayang, Mataram yang mendapat rekomendasi penerima bantuan, sebab memenuhi syarat ketersediaan gudang, hasil produksi, dan lahan jemur. “Untuk Sayang Daye II itu laiknya mendapat power tracer. Ternyata Sayang Daye II mengajukan sendiri proposal vertical dryer tanpa melalui rekomendasi dinas teknis,” sebut Ngatno. “Langsung ke provinsi diajukan sehingga terbit verifikasi. Ternyata petaninya yang dari 30 orang itu, 19 diantaranya sudah pindah dan diganti orang lain sehingga tidak memenuhi persyaratan dan mesinnya dibawa ke Lobar,” imbuhnya. Padahal pada rekomendasi awal, Kelompok Tani sayang Daye II tidak memenuhi persyaratan. Hal tersebut yang menjadi dasar kerugian negara dalam perkara tersebut.
(Suara NTB/ndi)
KEMBALIKAN FORMULIR - Bacawagub, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengembalikan formulir pendaftaran kepada Ketua panitia penjaringan, M. Nashib Ikroman, di Kantor DPD Partai Demokrat NTB, Jalan Udayana
Kawanan Pelajar Curi Motor di Sekolah
Pilkada Lobar
Mataram (Suara NTB) Partai Golkar akhirnya memutuskan arah dukungan untuk Pilkada Kabupaten Lombok Barat, pada pasangan Fauzan Khalid - Baiq Sumiatun (Sopok Angen). Keputusan tersebut langsung dari DPP Partai Golkar di Jakarta, Senin (2/10) lalu. SK dukungan tersebut akan segera diberikan pada Fauzan Khalid paling lambat hari ini. Demikian disampaikan oleh Juru bicara DPD I Partai Golkar NTB, Chris Parangan, pada Suara NTB, Rabu (4/10) kemarin. “Jadi sesuai dengan hasil rapat Pilkada nasional DPP kemarin pada tanggal dua, memutuskan mendukung pasangan Sopok Angen, yakni Fauzan dan Sumiatun. Insya Allah SK-nya akan ditandatangni hari ini, paling lambat besok,” jelasnya. Dikatakan Chris, bahwa keputusan DPP untuk mendukung pasangan Sopok An-
sudah fix kita akan segera umumkan, nanti kalau saya berstatement salah-salah. Inikan masih dalam proses, jadi kita tunggu saja ya,” ungkapnya. Rektor Universitas Hamzanwadi itu meyakini bahwa konstelasi politik masih berlangsung dinamis. Sebelum waktu pendaftaran di KPU dilaksanakan, ia meyakini semua kemungkinan masih bisa berubah. Bahkan tidak tertutup kemungkinan perubahan juga masih bisa terjadi pada bakal calon yang sudah mendeklarasikan dirinya bersama pasangan. “Nanti akhirnya itu adalah di KPU, jadi sebelum sampai sana, semua masih dinamis. Inikan masih ada pertemuanpertemuan, masih dinamis,” pungkasnya. Saat pengembalian formulir pendaftaran, Rohmi didampingi oleh sejumlah pendukungnya dan diterima langsung oleh Ketua Tim Penjaringan, M. Nashib Ikroman beserta panitia lainnya. (ndi)
“Kerugian negara dihitung dari alat dan bangunan yang diterima oleh yang tidak semestinya. Nilainya mencapai Rp 668 juta,” kata Ngatno. Pihaknya dalam menentukan kerugian negara sudah melalui verifikasi penelusuran jejak dokumen. “Yakni ada masalah yang merugikan keuangan negara,” imbuhnya. Dalam perkara itu telah diperiksa sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Husnul Fauzi, dalam kapasitasnnya sebagai kuasa pengguna anggaran pada proyek senilai Rp 11 miliar tersebut. Sidang tersebut kemudian ditunda hingga pekan depan. Agenda selanjutnya yakni pemeriksaan saksi meringankan dari masingmasing terdakwa, mantan Kabid Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi NTB, Budi Subagio dan ketua kelompok tani Sayang Daye II, Baynurrahaman. (why)
Montong, Desa Batulayar, Lombok Barat, Jumat (27/9). Para pelaku kemudian ditangkap Selasa (3/10) lalu. Pelaku LAS ditangkap di sekolahnya sementara FA ditangkap di rumahnya di kawasan Mangsit, Batulayar. Berdasarkan interogasi para pelaku tersebut, didapati informasi bahwa motor sudah diserhkan kepada AH (17) di kawasan Gunung Sari, Lombok Barat. Rupanya motor tersebut disimpan di rumah MA (26) di daerah Kekalik, Sekarbela, Mataram. “Motor itu kemudian dipreteli untuk dijual secara terpisah-pisah,” sebut Dimas.
Pengakuan MA, motor berwarna biru itu dipreteli menjadi beberapa bagian seperti mesin, rangka, dan boks, dijual kepada RAM (15), seorang siswa yang berdomisili di Janapria, Lombok Tengah. Mereka ditangkap beserta barang bukti obeng, tang dan kunci yang digunakan untuk mempreteli motor. Korban dirugikan Rp 12,5 juta. (why)
(Suara NTB/ist_Polsek Senggigi)
DIAMANKAN - Kawanan pelajar komplotan pencuri dan penadah motor curian diamankan di Polsek Senggigi.
BUDAYA DAN HIBURAN
SUARA NTB Kamis, 5 Oktober 2017
Halaman 9 (Suara NTB/ist)
NISA PUDU - Keindahan Nisa Pudu yang ada di Pulau Sumbawa tepatnya di Kabupaten Dompu.
Mataram (Suara NTB) – Nisa Pudu adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Teluk Saleh. Ini merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Dompu. Wisatawan dapat menikmati keindahan Nisa Pudu dengan melakukan perjalanan darat menuju ke Desa Soro, Kecamatan Kempo. Setelah itu wisatawan harus
menyewa perahu nelayan untuk menyeberang. Umumnya para nelayan siap mengantar wisatawan ke Nisa Pudu dengan tarif Rp 300 ribu untuk pengantaran pergi hingga pulang. Penyeberangan dari Kempo ke Nisa Pudu memakan waktu sekitar 15-30 menit. Semakin dekat akan makin terlihat jelas jika pulau ini terbagi menjadi
dua bagian, pulau yang besar dan kecil. Pulau besarnya diselimuti dengan rerumputan hijau dan juga kumpulan pepohonan. Semakin mendekati pulau, warna air laut pun berubah yang tadinya berwarna biru secara bertahap menjadi warna hijau tosca yang sangat jernih. Gradasi warna air laut ini akan terlihat keren saat dilihat dari ping-
gir pantainya. Yang menarik adalah di perairan dangkal Nisa Pudu terkadang terlihat kawanan anak hiu yang berenang. “Bagus untuk pecinta pemandangan bawah laut atau bagi yang suka menyelam,” kata wisatawan asal Kota Mataram Andi Ahmad Hariadi yang telah berkunjung ke Nisa Pudu dua hari lalu.
Nisa Pudu berukuran kecil yang dapat dikelilingi dengan jalan kaki dalam waktu 10 menit saja. Untuk wisatawan yang datang mau berenang dan snorkeling sebaiknya melakukan kegiatan tersebut di pantai sisi selatan yang lebih landai, karena sisi utara memiliki arus yang lebih kuat. “Kalau ke sini bawa makanan
sendiri, karena tidak ada yang jualan makanan,” ujarnya. Nisa Pudu merupakan pulau tak berpenghuni, sehingga seringkali dijadikan sebagai tempat untuk menghabiskan akhir pekan. Di pulau ini juga terdapat gundukan tanah atau bukit kecil dengan savana yang indah. Disini juga sudah disediakan beberapa fasilitas
destinasi yang dapat digunakan oleh wisatawan. Pulau ini memiliki pasir putih yang indah. Terlebih warna air yang jernih memungkinkan wisatawan untuk dapat melihat ikan dari tepi pantai. Sangat cocok juga dijadikan sebagai spot menyelam bagi wisatawan yang menyukai keindahan bawah laut. (lin)
Meningkat, Hunian Kamar Hotel di NTB Mataram (Suara NTB) Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada Bulan Agustus 2017 mengalami kenaikan dibandingkan Bulan Juli 2017. TPK Bulan Juli 2017 tercatat sebesar 54,99 persen, naik 3,80 poin pada Bulan Agustus 2017 dengan TPK 58,79 persen. Jika dibandingkan dengan TPK Bulan Agustus 2016 sebesar 42,17 persen, berarti mengalami kenaikan sebesar 16,62 poin. (Suara NTB/ist)
Kamar dengan tipe deluxe di Golden Palace Hotel Lombok dibanderol dengan harga Rp 600 ribu net/malam selama masa promo di Bulan Oktober.
SHOCKING DEAL!!
Menginap di Golden Palace Hanya Rp 600 Ribu Mataram (Suara NTB) Selalu menghadirkan Promo terbaru di tiap bulannya, Golden Palace Hotel Lombok memberikan promo menginap selama Bulan Oktober. Promo tersebut berupa pemberian harga spesial untuk menginap di Hotel Berbintang Empat dengan 198 kamar ini. Harga yang diberikan sangat terjangkau yaitu Rp 600.000 net/ malam dan harga tersebut bisa didapatkan oleh para tamu yang melakukan pemesanan kamar melalui website hotel di www.goldenpalacelombok.com. Promo ini termasuk menginap selama 1 (satu) malam di kamar dengan tipe Deluxe dan sudah termasuk gratis sarapan pagi untuk 2 (dua) orang. “Golden Palace Hotel Lombok di setiap bulannya memang akan selalu memunculkan promo – promo menarik untuk tetap dapat memanjakan para tamu yang datang ke Pulau Lombok tepatnya di Kota Mataram” tutur General Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ernanda Agung D. Selain promo untuk harga kamar, Hotel yang terkenal dengan fasilitas terlengkap ini juga memberikan promo makanan yaitu Fushion Shashlik yang hanya dibandrol seharga Rp 150.000/ net/porsi untuk dapat dinikmati mulai dari 2 orang. Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (*)
Jumlah tamu yang menginap pada hotel bintang Bulan Agustus 2017 tercatat 97.060 orang. Ini mengalami kenaikan cukup drastis sebesar 36,11 persen dibanding tamu Bulan Juli 2017, hanya sebanyak 71.311 orang. Jika dibandingkan dengan tamu menginap Bulan Agustus 2016 se-
banyak 72.494 orang, berarti mengalami kenaikan sebesar 33,89 persen. “Hunian kamar hotel di NTB mengalami peningkatan,” kata Kepala BPS NTB, Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM. TPK hotel non bintang pada Bulan Agustus 2017 tercatat 27,41 persen, naik sebe-
sar 2,86 poin dibandingkan dengan TPK bulan Juli 2017 yang tercatat sebesar 24,55 persen. Jika dibandingkan dengan TPK bulan Agustus 2016 yang sebesar 32,32 persen, turun 4,91 poin. “Tingkat hunian pada hotel non bintang juga mengalami peningkatan,” ujarnya.
Hunian hotel terbanyak didapatkan oleh hotel bintang lima. Sebanyak 83,37 persen dengan jumlah tamu menginap 6.439. Sementara untuk hotel bintang empat 62,31 persen dengan jumlah tamu menginap sebanyak 41.291 orang. Sedangkan pada hotel bintang 1, 2 dan 3 berturutturut 18,17 persen, 48,45 persen dan 56,81 persen. Dengan jumlah tamu menginap pada masing-masing sebanyak 1.201 orang, 8.454 orang dan 39.675 orang. Jika dibandingkan dengan Bulan Juli 2017, Jumlah tamu
menginap pada Bulan Agustus 2017 bertambah sebanyak 25.749 orang atau mengalami kenaikan sebesar 36,11 persen. Kenaikan ini terjadi karena bertambahnya jumlah tamu dalam negeri sebanyak 12.768 orang atau 23,71 persen dan tamu asing bertambah juga sebanyak 12.980 orang atau 74,38 persen. Hal ini diperkirakan karena semakin banyaknya kunjungan wisatawan ke NTB. Sehingga berpengaruh pada tingkat hunian kamar hotel, terutama pada hotel berbintang. (lin)
Waktu Tinggal Wisman Lebih Lama Ketimbang Wisnus (Suara NTB/ist)
SELANCAR - Beberapa wisatawan tengah melakukan olahraga selancar di Pantai Lakey yang ada di Kabupaten Dompu.
Jangan Lupakan Potensi Wisata Dompu Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah melakukan banyak promosi pariwisata ke berbagai negara dan daerah. Berbagai potensi pariwisata dipromosikan sehingga calonwisatawandapatberkunjung. Pariwisata di NTB tidak hanya Lombok, namun terdapat pula di Pulau Sumbawa, salah satunya Kabupaten Dompu. Potensi wisata yang dimiliki cukup baik, hanya saja masih kurang promosi. “Sebagai pelaku pariwisata, saya berharap ada promosi yang masif dan besar-besaran terhadap Pulau Sumbawa. Seperti halnya promosi untuk Pulau Lombok. Memang kami tidak memungkiri Sumbawa juga dipromosikan, tapi saya rasa belum maksimal,” kata Pelaku Pariwisata asal Dompu Muhammad Isnaini kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (4/10). Ia berharap promosi pariwisa-
ta di NTB dapat dilakukan secara merata. Sehingga wisatawan bisa mendapatkan informasi lebih tentang pariwisata di NTB. Sebab ia melihat selama ini promosi pariwisata yang dilakukan oleh Pemda masih terpusat di Pulau Lombok. Sehingga wisatawan hanya berkunjung ke Pulau Lombok saja. “Saya rasa perlu pemerataan promosi wisata. Memang kami akui ini soal akses. Tapi wisatawan itu kalau sudah tahu dan mau berkunjung, bagaimanapun aksesnya mereka akan berupaya untuk bisa sampai. Ini soal promosi,” ujarnya. Banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Dompu. Tidak saja Gunung Tambora, namun ada pantai-pantai yang tidak kalah menarik untuk dijadikan sebagai destinasi berlibur bagi wisatawan. Sebab ia melihat
Kabupaten Dompu memiliki ciri destinasi yang unik dan berbeda dari destinasi wisata lainnya. “Kami punya Tambora, punya Pantai Lakey yang sudah dikenal peselancar dunia. Mengapa tidak dibantu promosinya lebih gencar lagi. Sehingga banyak wisatawan yang bisa berkunjung,” harapnya. Ia juga berharap Pemda dapat memaksimalkan bantuan untuk melengkapi fasilitas pada sejumlah destinasi yang ada di Kabupaten Bima. Sebab fasilitas merupakan hal yang sangat utama menunjang kenyamanan wisatawan saat berkunjung. “Di beberapa destinasi memang sudah dilengkapi dengan fasilitas, namun di beberapa destinasi lainnya ada yang belum. Kami berharap bisa dibantu fasilitas dan promosi. Karena nyaman dari pariwisata adalah kedua hal itu,” harapnya. (lin)
Mataram (Suara NTB) – Lama menginap wisatawan juga menjadi salah satu penentu kualitas kunjungan wisatawan. Semakin lama wisatawan menginap atau berkunjung, maka potensi untuk membelanjakan lebih banyak uangnya semakin besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, bahwa waktu tinggal wisatawan mancanegara (wisman) lebih lama dibandingkan dengan waktu tinggal wisatawan nusantara (wisnus). Jika dibandingkan antara tamu asing dengan tamu dalam negeri, terlihat RLM tamu asing lebih lama dibandingkan RLM tamu dalam negeri. RLM tamu asing Bulan Agustus 2017 mencapai 2,23 hari sedangkan RLM tamu dalam negeri sebesar 2,09 hari. “RLM tamu asing memang cenderung lebih lama dibandingkan tamu dari dalam negeri,” kata Kepala BPS NTB Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM. Rata-rata lama menginap (RLM) tamu pada Bulan Agustus 2017 di Hotel Bintang mencapai 2,13 hari. RLM paling lama dicapai oleh hotel bintang 5 yaitu mencapai 3,42 hari dan terendah pada hotel bintang 1 yaitu hanya 1,64 hari. Rata-rata lama menginap
(RLM) tamu hotel bintang pada Bulan Agustus 2017 tercatat 2,13. Ini lebih lama 0,09 hari dibandingkan dengan RLM Bulan Juli 2017 sebesar 2,04 hari. Jika dibandingkan dengan RLM bulan Agustus 2016 yang hanya 1,67 berarti terjadi kenaikan 0,46 hari. “RLM tamu asing Bulan Agustus 2017 mencapai 2,23 hari sedangkan RLM tamu dalam negeri sebesar 2,09 hari. Jadi kesimpulannya RLM tamu asing lebih lama dibandingkan RLM tamu dalam negeri,” ujarnya. Rata-rata lama menginap tamu asing di hotel bintang 1, 2, 3 dan 4 masing-masing 2,21 hari, 3,46 hari, 1,74 hari dan 2,26 hari. Sementara untuk tamu dalam negeri masingmasing 1,53 hari, 1,60 hari, 1,93 hari dan 2,19 hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata lama menginap tamu asing lebih lama jika dibandingkan dengan tamu menginap dari dalam negeri. Tamu asing biasanya lebih memilih resort sebagai tempat menginap, sehingga cenderung lebih lama. Sementara itu, hotel di resort lebih banyak merupakan hotel berbintang. Sehingga sangat cocok dengan karakteristik hotel yang diinginkan oleh wisatawan asing. (lin)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Kamis, 5 Oktober 2017
Halaman 10
Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB
UIN Mataram Tandatangani MoU dengan KI Provinsi NTB Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. H. Mutawalli, MAg., bersama Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Ir. H. Sunarpi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB beberapa waktu lalu. Acara penandatanganan MOU yang dirangkaikan dengan diskusi publik dihadiri Sekda NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc, PhD, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB Drs. Tri Budiprayitno, MSi., pimpinan perguruan tinggi swasta di NTB, tokoh agama, dan LSM. KETUA KI NTB Ajeng Roslinda Motimori, S. Pt., dalam sambutannya, menyatakan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi sebagai salah satu komponen yang mendorong lahirnya sistem transparansi publik. NTB sangat identik dengan keberadaan dua perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Islam Negeri Mataram dan Universitas Mataram. Potensi “two in one university” yang dimiliki ini selanjutnya akan menjadi role
model tata kelola transparansi informasi publik sebagaimana amanat UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010. Sementara Sekda NTB H. Rosiady Sayuti yang mewakili Gubernur NTB dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada “two In One University” yang telah berkenan mempelopori partisipasi perguruan tinggi dalam mendorong transparansi informasi publik, tentu bukan saja sebatas sam-
Pacu Mahasiswa Aktif Menulis KAMPUS sebagai kawah candradimuka harus mampu mencetak mahasiswa siap pakai saat nanti keluar dari kampus. Salah satu kemampuan yang dapat dikembangkan dalam diri mahasiswa di kampus ialah mengasah kemampuan dalam bidang tulis menulis. Sebagaimana dilakukan JKa (Jurnalis Kampus) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan (FITK) UIN Mataram. Keberadaan JKa FITK awalnya merupakan respons atas kegundahan Khairil Anwar, salah seorang dosen FITK UIN Mataram. (Suara NTB/ist) Dengan kemampuan Khairil Anwar yang dimiliki, ia menginisiasi terbentuknya JKa yang kini menjadi wadah penyebaran informasi pihak fakultas maupun universitas secara online. Di awal keberadaan JKa sekitar enam bulan lalu, Khairil Anwar laksana seorang pedagang bakso, bekerja sendiri tanpa tim. Mulai dari melakukan peliputan, menulis berita, proses editing, hingga publikasi di website. Meski memiliki tugas pokok mengajar sebagai dosen, namun tidak menyurutkan semangat Khairil Anwar dalam menulis dan menyebarkan informasi kampus. “Keberadaan JKa masih sangat baru kurang lebih enam bulan,” tuturnya saat berkunjung bersama tim JKa ke kantor Harian Suara NTB, Rabu (4/10). Seiring waktu berjalan, akhirnya Khairil Anwar merekrut beberapa orang mahasiswa lintas jurusan untuk belajar menjadi wartawan di kampus. Termasuk juga berhasil merekrut 15 mahasiswa pada awal penerimaan mahasiswa baru ini. Tentu, keberadaan para mahasiswa ke dalam tim JKa akan menambah amunisi dalam mengerjakan tugas-tugas jurnalistik nanti. Lebih jauh sebagai penggagas JKa, Khairil Anwar berharap, mahasiswa anggota JKa yang telah direkrut mampu belajar menulis, belajar menjadi wartawan, sekaligus mampu menyebarkan informasi bermanfaat terkait dengan berbagai kegiatan kampus. Apalagi kini, keberadaan JKa telah mendapat perhatian luas dari pihak fakultas. “Sudah ada perhatian, sekarang kami sedang dicarikan sekretariat,” tutupnya. (dys)
UNBK, Terkendala Jaringan akan Digabungkan dengan Sekolah Lain Mataram (Suara NTB) Target seluruh SMA/SMK melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) harus berbenturan dengan kendala jaringan di daerah pelosok atau terjauh. Terkait hal itu Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Lombok Barat (Lobar)-Mataram akan meminta sekolah terjauh bergabung dengan sekolah lain yang memiliki jaringan internet yang baik. Hal itu disampaikan Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PKPLK Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., dikonfirmasi Rabu (4/10). Menurutnya secara umum Lobar - Mataram siap dalam melaksanakan UNBK. Namun demikian, bagi sekolah terjauh yang terkendala jaringan internet akan diminta bergabung dengan sekolah lain. “Sekolah yang terkendala koneksi internet, kita akan sertakan mereka dengan sekolah yang terdekat. Kita akan dekatkan dengan sekolah yang ada infrastruktur bagus,” katanya. Ia mengambil ilustrasi, seperti di SMKN 2 Sekotong, Lombok Barat jika misalnya di sana tidak ada jaringan internet atau jaringan internet kurang baik, akan diikutkan UNBK dengan sekolah yang berada di pusat Sekotong. Target pelaksanaan UNBK tidak hanya pada sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Nantinya, kata Rosyidin, akan dilakukan pemetaan kesiapan di sekolah swasta untuk melihat kesiapan infrastruktur. Jika infrastruktur di sekolah swasta belum siap, akan diikutkan di sekolah lain. “Kita petakan di sekolah swasta kesiapan infrastrukturnya seperti apa, jadi nanti kalau yang belum siap infrastrukturnya, siswanya, bisa saja nanti kita lokasi ujiannya nanti di sekolah yang lain, atau tempat lain,” jelasnya. Rosyidin menekankan, UNBK memberikan sejumlah keuntungan, seperti tidak perlu ada pengamanan soal. Dari segi mobilitas orang juga terbatas, tidak harus menjaga seperti pada Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). “Kalau UNBK, satu hari itu tiga sesi, nanti anak-anak kita jadwal, di setiap sesi itu satu pengawas, pengawsas tidak perlu banyak-banyak, cukup di tempat ujiannya yang perlu dilayani,” katanya. (ron)
pai dua universitas ini saja, ke depan semua peruruan tinggi swasta juga harus dilibatkan. Kampus, kata dia, harus memiliki unit pengelolaan data dan informasi yang dapat diakses secara online oleh masyarakat, peran penting humas sebagai sentral isntitusi diharapkan mampu menyediakan layanan informasi publik internal dan external di setiap universitas hendaknya lebih ditingkatkan lagi. Sementara dalam diskusi
publik mengusung tema “Menyemai Keterbukaan Informasi dari Perguruan Tinggi” dengan para panelis Rektor UIN Mataram, Rektor Unram. Rektor UIN Mataram H. Mutawalli dalam pandangannya tentang keterbukaan informasi publik mengatakan, sesungguhnya UIN Mataram sejak tahun 2015 memiliki spirit untuk menjadikan kampus “Cendikia, Unggul, dan Terbuka”. Dirinya menilai, MoU dengan KI NTB merupakan bagian dari cara kampus dalam mengimplementasikan amanah UU keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Mutawali yang didampingi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H. Subhan Abdullah Achim serta Kasubag Humas H. Su-
hirman Adita, M.Pd., merespon positif peluang kampus UIN Mataram sebagai role model tingkat nasional. “Kami telah membuka akses informasi publik, membentuk unit kerja yang didukung oleh sumberdaya manusia, tersedianya fasilitas teknologi, menyediakan akses dan layanan informasi yang akurat, membangun sistem informasi dan dokumentasi dalam mengelola informasi kepada publik,” urainya. Tidak hanya itu, Mutawalli menegaskan pihaknya sedang membangun komunikasi nasional lintas kementerian yang ada relevansinya dengan program support Tri Dharma Perguruan Tinggi. “Alhamdulillah kami telah membangun komunikasi dan kerjasama luar negeri dengan
(Suara NTB/ist)
TANDA TANGAN - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli saat penandatanganan MoU dengan KI NTB belum lama ini. berbagai perguruan Tinggi Internasional di antaranya Universitas Teknologi Mara (UiTM) Melaka Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), NISIS Netherlands
Belanda, 4) Marmara University Istanbul Turki, Leiden University Belanda, Ibnu Thufail University Maroko, NCEIS Melbourne Australia dan Wuyi University Cina. (dys/*)
Penempatan Kepala SMA/SMK Diharapkan Tidak Ada Titipan Mataram (Suara NTB) Proses mutasi kepala SMA/SMK di NTB sedang dalam proses. Dibutuhkan pemilihan kepala sekolah (kepsek) yang terbaik, selain itu pemerintah diminta menghindari pemilihan kepsek, karena faktor kedekatan atau ada unsur “titipan” dari pihak tertentu. “Tidak boleh ada pilihan kepala sekolah karena faktor kedekatan, keakraban, kalau kita betul-betul baik pendidikan ini. Tidak ada lagi istilah titipan, harus betul-betul orang-orang yang right man in the right place,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, Drs. H. Syamsudin Anwar, Selasa (3/10). Ia menegaskan, untuk pengisian kepsek haruslah betul-betul orang pilihan. Tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi, baik dari aspek kompetensi. Kepala sekolah pilihan itu harus
sudah melalui pelatihan, pemagangan, serta harus melalui seleksi yang ketat. “Jangan asal comot saja, harus melalui seleksi yang ketat, dari situ akan tergambar,” kata Syam, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram ini. Keketatan seleksi yang ketat itu berkaitan dengan pengetahuan, perilaku, dan kepribadian calon kepsek. Menurut Syamsudin, pengangkatan kepsek untuk SMA/SMK sendiri harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Na-
sional (Permendiknas) Nomor 28 tahun 2010, tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. “Pada aturan itu sudah cukup memadai kalau itu diperhatikan benar oleh pemerintah,” katanya. Menurutnya, posisi kepala sekolah sangat menentukan sekali, karena posisinya menetukan proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu pemilihannya tidak boleh asal-asalan. “Karena kepala sekolah itu sangat menentukan sekali,” ujar Syamsudin. Gubernur NTB, Dr. TGH. M.
Zainul Majdi telah memberikan lampu hijau kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk mutasi kepsek jenjang pendidikan SMA/SMK. Namun, Dinas Dikbud NTB masih menunggu isyarat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berkaitan dengan persetujuan seleksi terbuka tiga jabatan eselon II Pemprov NTB. Diketahui, sejak tahun ini Pemprov mengelola jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB. Dari jumlah SMA/SMK yang ada, sebanyak 23 sekolah tidak ada kepsek. Selama ini posisi kepsek diisi pelaksana tugas (plt). Dalam mutasi kali ini, selain mengisi 23 jabatan kepsek yang sudah lama kosong, juga ada demosi bagi kepsek yang kinerjanya tidak bagus dan sudah 8
(Suara NTB/dok)
H. Syamsudin Anwar tahun mengemban amanah. Sementara itu, untuk kepsek yang memiliki kinerja yang bagus akan dijadikan sebagai pengawas sekolah. (ron)
Kurang Ruangan, Sulitkan Sekolah Laksanakan UNBK
(Suara NTB/ist)
POSE BERSAMA - Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang tergabung dalam Jurnalis Kampus berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB, Rabu (4/10). Kedatangan mahasiswa yang dipimpin Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan (FITK) UIN Mataram Khairil Anwar ini diterima Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.
Dikbud Dorong Pemerintah Desa Peduli Anak Tidak Sekolah Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendorong kepada pemerintah desa untuk peduli terhadap anak tidak sekolah (ATS). Pasalnya, saat ini hampir di seluruh kecamatan di Lotim terdapat ATS, terutama yang menyandang status difabel. Kepada Suara NTB di kantornya, Senin (2/10), Kepala Dinas Dikbud Lotim melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PPNF), H. L. M. Nursalim, MSi, menjelaskan, saat ini pihaknya tengah gencar melakukan pendataan ATS. Munculnya ATS, ujarnya, disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan faktor difabel. Untuk itulah didorong kepada pemerintah desa agar peduli terhadap ATS. “Artinya apa yang diprogramkan oleh desa supaya anak tidak sekolah kembali bersekolah,”harapnya. H. Nursalim mencontohkan, anak difabel yang tidak ber-
(Suara NTB/yon)
H. L. M. Nursalim sekolah. Pemerintah desa bisa membuat suatu program untuk bagaimana membantu supaya anak difabel kembali sekolah. Misalnya, seandainya anak tersebut cacat, pemerintah desa bisa menyiapkan kursi roda maupun kebutuhan yang lain. “Masih banyak kita temukan hampir di semua desa anak karena faktor difabel tidak
bersekolah,”sebutnya. Disinggung terkait keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB), Nursalim mengaku keberadaan SLB memang cukup bagus. Hanya saja, masyarakat tidak bisa dipaksakan untuk menyekolahkan anaknya ke SLB karena hingga saat ini di Kabupaten Lotim baru terdapat tiga SLB, SLBN Selong, SLBN Masbagik serta SLB di Sekarteja yang masih berstatus swasta. Hal ini menjadi kesulitan bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak yang difabel. Untuk itu, apabila pemerintah desa peduli, anak difabel bisa dimasukkan ke sekolah inklusi dengan berpandangan pendidikan merupakan faktor terpenting yang harus diberikan terhadap anak. Sedangkan untuk faktor ekonomi yang ditemukan di lapangan, ujarnya, banyak anak yang pisah atau ditinggal merantau oleh orang tuanya. Hal tersebut berdampak terhadap hal-hal negatif bagi anak itu sendiri. (yon)
Mataram (Suara NTB) Sejumlah sekolah sulit melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), karena keterbatasan ruangan sebagai laboratorium komputer. Seperti yang dialami SMPN 5 Mataram, di tahun 2018 mendatang SMPN 5 Mataram tidak melaksanakan UNBK, karena minimnya ruang untuk laboratorium komputer. Sementara sekolah lain harus menunggu bantuan pemerintah untuk melengkapi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung UNBK. Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhammad Ali mengatakan, pihaknya sulit melaksanakan UNBK di tahun 2018 nanti, karena ruangan untuk laboratorium tidak dimiliki sekolah yang dipimpinnya. “Kalau kita lihat ruangan saja, laboratorium saja tidak ada, karena semua ruangan untuk ruang kelas,” katanya, dikonfirmasi Rabu (4/10). Padahal setidaknya SMPN 5 Mataram membutuhkan tiga ruangan untuk mengakomodir sekitar 300 siswa kelas IX untuk mengikuti UNBK. Dalam satu ruangan dibutuhkan minimal 30 unit komputer. Saat ini unit komputer juga belum dimiliki SMPN 5 Mataram. Ali mengatakan, tidak adanya ruang disebabkan animo masyarakat yang tinggi untuk masuk ke SMPN 5 Mataram, sehingga ruang habis dijadikan ruang kelas. Jika ingin membangun ruang kelas baru, harus membuat gedung berlantai dua. “Animo masyarakat sangat besar, anak harus ditampung, ruang habis untuk ruang kelas, kalau sekolah kecil satu ruangan cukup, kalau kita sekolah besar, animo masyarakat tinggi,” katanya. SMPN 5 juga berencana meminjam laptop siswa. Pi-
haknya sudah menginfokan agar para siswa menyiapkan sendiri laptop untuk kebutuhan diri sendiri untuk UNBK. Pihaknya akan berusaha menyiapkan jaringan internet dan server. Tapi itu pun sulit terjadi jika laboratorium atau ruangan tidak ada. “Tapi dasarnya kita lab tidak ada, sehingga sangat berat misalnya kalau tahun depan kita laksanakan UNBK. Kalau sekolah kecil satu ruangan cukup, kalau kita sekolah besar, butuh tiga ruang,” jelas Ali. Ia mengharapkan mendapatkan bantuan untuk dapat menerapkan UNBK. Sampai saat ini belum ada kepastian pihaknya melaksanakan UNBK atau tidak, namun keputusan untuk ikut UNBK dirasa sulit, kemungkinan untuk menumpang di SMA juga menurutnya tidak bisa dilakukan. Sementara itu, sekolah lain mendapatkan bantuan baru benar-benar siap melaksanakan UNBK. Seperti SMPN 19 Mataram yang memperoleh bantuan laboratorium komputer dan LCD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan UNBK. Kepala SMPN 19 Mataram, Hj. Aminah, S.Ag., M.Pd., pemerintah pusat memberikan isi laboratorium komputer, tanpa bangunan. Isi laboratorium berupa unit komputer dan LCD itu senilai Rp225 juta. “Alhamdulillah saya tidak pernah membayangkan,” katanya. Pihaknya harus menyiapkan bangunan sendiri untuk menampung bantuan perangkat itu. SMPN 19 diminta menyiapkan ruangan yang memiliki pendingin ruangan. Di tahun 2017 ini SMPN 19 melaksanakan UNBK. “Tidak ada bangunanya, kita disuruh menyiapkan ruangan yang ber-AC,” katanya. (ron)
Anak Pengungsi Digratiskan Masuk Ponpes Al Muslimun NW Tegal Batulayar Kondisi Gunung Agung Bali yang masih belum menentu membuat banyak orang yang tinggal di dekat Gunung Agung khawatir. Apalagi status Gunung Agung sempat berstatus awas yang memaksa penduduk harus mengungsi ke beberapa wilayah di Bali.Termasuk hingga Lombok Barat. Bahkan, sejumlah anak-anak usia sekolah harus meninggalkan sekolahnya di Bali. Tidak mau ketinggalan, mereka pun masuk sekolah atau pondok pesantren terdekat di tempat mengungsi. Seperti apa kondisi mereka? SEJUMLAH anak pengungsi dampak status awas Gunung Agung diterima bersekolah di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Muslimun NW Tegal Batulayar Lombok Barat (Lobar). Bahkan sebanyak lima anak pengungsi sudah mulai mengikuti proses belajar mengajar di Ponpes satu atap yang berlokasi di Desa Meninting Kecamatan Batulayar tersebut. Ketua Yayasan Ponpes Al
Muslimun NW Tegal Batulayar Lobar, Afgan Kusuma Negara, menerangkan kelima anak yang telah mulai mengikuti pelajaran sejak Senin (2/10) lalu. Di mana dari kelima anak tersebut, tiga siswa masuk Madrasah Ibtidayyah (MI), sedangkan sisanya masuk Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) yang ada di ponpes tersebut. “Mereka kami terima bela-
jar di sana. mereka datang mengungsi ke rumah keluarganya yang ada di sekitar Batulayar,” terang Afgan saat dikonfirmasi, Selasa (3/10) lalu. Para orang tua pengungsi tersebut, jelas Kasubag di Bagian Humas dan Protokol Setda Lobar ini datang melapor kepada pihak ponpes. Mereka meminta agar dapat menerima anak mereka agar dapat melanjutkan
belajar di ponpes tersebut, selama mengungsi. Pihaknya pun menerima anak para pengungsi tersebut. Bahkan ia akan menerima jika ada tambahan anak pengungsi yang mau masuk belajar di ponpesnya. Menurut pria yang manjabat juga sebagai Kasubag Humas dan Analisa Kebijakan Publik, Humas Setda Lobar ini, Ponpeanya tidak akan menarik bayaran bagi para siswa pengungsi tersebut. Bakhan pihaknya tidak akan mempersulit para siswa pengungsi tersebut untuk dapat menerima pelajaran. Pihaknya hanya meminta adanya surat dari Kementerian Agama setempat yang menerangkan bahwa siswa tersebut sedang
kondisi mengungsi. Namun jika tidak ada pihaknya pun tetap menerima, sebab mereka percaya bahwa anak-anak tersebut tengah dalam kondisi mengungsi. Bagi siswa pengungsi tersebut akan berbaur belajar di satu ruangan yang sama dengan para siswa Ponpesyanglain.Nantinyapihaknya akan mengeluarkan daftar nilai yang nantinya akan diserahkan kepadasekolahasaldarisiswayang mengungsi tersebut. Jika nantinya ketinggalan pelajaran cukup jauh, pihaknya akan mengarahkan untuk mengikuti les yang ada di ponpes. Sebab pihak ponpes dari sore hingga malam terdapat kegiatan belajar mengajar. “Sejauh ini berjalan lancar,” klaimnya. (her)
(Suara NTB/ist)
BELAJAR - Sejumlah anak-anak pengungsi dari Bali sedang belajar di Ponpes Al Muslimun NW Tegal Batulayar Lobar.
Halaman 11
SUARA NTB Kamis, 5 Oktober 2017
NPC NTB Siapkan 28 Atlet di Peparpenas 2017
Huswatun Resmi Dipanggil Pelatnas Asian Games
Mataram (Suara NTB) National Paralympic Comite ( NPC) NTB akan mengirim sebanyak 28 atlet di Pekan Paralympic Pelajar Nasional (Peparpenas) yang akan digelar di Jawa Tengah (Jateng), 8-14 November 2017. Demikian disampaikan Ketua NPC NTB, Azis Faradi ketika diwawancara Suara NTB di Mataram, Rabu (4/10) kemarin. “Kita akan mengirim 28 atlet di Pepapernas 2017,” ucapnya. Dikatakannya sebelum mengirim atlet-atletnya dijang multi event olahraga tingkat nasional para penyandang cacat itu, pihaknya akan menyeleksi sebanyak 28 atlet untuk mengikuti lima cabang olahraga. Para atlet yang diseleksi nanti berasal dari 10 kabupaten/kota di NTB. Seleksi akan digelar di Mataram pertengahan bulan Oktober 2017, mencakup 5 cabang olahraga yaitu atletik, tenis meja, bulutangkis, catur dan satu cabor baru namanya bochia. Sementara jumlah atlet yang sudah mendaftar hingga saat ini kata Azis sebanyak 60 atlet. “Kita rencananya akan mengambil 28 atlet mengikuti lima cabor, yaitu atletik, tenis meja, bulutangkis, catur dan satu cabor baru namanya bochia,” jelasnya. Terkait keikutsertaan atletnya di event itu, pihaknya sudah mendapatkan gambaran dari penyelengaraan Peparpenas tahun lalu. Dari gambaran itu pihaknya optimis atletnya bisa membawa pulang minimal medali perunggu. Disinggung soal target raihan medali, Azis mengaku tak berani memasang target medali emas, namun demikian Azis optimis atletnya bisa membawa pulang medali. Sebagaimana di event yang sama di Bandung tahun 2016, NTB meraih satu medali perunggu lewat atlet lompat jauh putri atas nama Lina. Ditanya soal anggaran yang dibutuhkan untuk mengikuti event itu, Azis mengaku akan diupayakan lewat Dispora NTB. Dan pihaknya sudah menyampaikan lewat rapat dengan pihak Dispora NTB, Rabu (4/ 10) kemarin terkait rencana keberangkatan atlet NPC NTB mengikuti event itu. (fan)
Mataram (Suara NTB) Setelah sekian lama melakukan pembinaan atlet, cabang olahraga tinju akhirnya mampu meloloskan satu atlet mewakili Indonesia di Asian Games 2018. Adalah Huswatun Hasanah yang akan mewakili Indonesia di Asian Games 2018. Sekum Pengprov Pertina NTB, Haryoto AZ yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (4/10) kemarin mengatakan, selain memanggil Huswatun, Pengurus Pusat (PP) Pertina juga memanggil Pelatih Pertina NTB, Muhammad Ali untuk menjadi pelatih tinju di Pelatnas. “Atlet tinju NTB Huswatun dan pelatih Muhammad Ali resmi dipanggil Pelatnas . Mereka akan dipersiapkan mengikuti Asian Games 2018 di Jakarta,” ucapnya. Pemanggilan petinju NTB mengikuti Pelatnas Asian Games 2018 kata Haryoto menjadi sejarah baru bagi pencapaian prestasi olahraga tinju
NTB di level internasional. Pasalnya ini menjadi yang pertamakalinya petinju NTB dapat memperkuat tim tinju Indonesia di level Asian Games. Petinju yang telah sukses meraih medali emas di Kejurnas Piala Presiden tahun 2017 itu akan dipersiapakan di kelas 60 Kilogram (Kg) putri. Huswatun bersama pelatih Muhammad Ali akan bertandang ke Manado, Sulawesi Utara (Sultra) selambatlambatnya 7 Oktober untuk mengikuti Pelatnas Program Indonesia Emas (PRIMA) yang dipusatkan di Manado. Rencananya Pelatnas tersebut akan diikuti tujuh atlet dan tiga pelatih. Tujuh atlet tersebut yak-
ni Aldoms Sugoro dari DKI Jakarta, Farand Papendang asal Sulut, Sarohatua L. Tobing asal Sumut, Dandyarto Demo Feroza asal Kepri, Aldriani Beatrishx Suguro asal Kalsel, Christina Marwam Jembay asal Papua Barat dan Huswatun Hasanah dari NTB. Kemudian tiga pelatih, terdiri dari Pelatih Kepala, I Gusti Made Adi Swandana asal Bali, dan dua pelatih, Muhammad Ali dan Bonyx Yusak Saweho asal Sulut. Selain memanggil satu atlet dan satu pelatih PP Pertina juga memanggil dua atlet NTB, Saputra Samada dan Ainun Azizah untuk mengikuti Seleksi Nasional (Seleknas) atlet tinju persiapan Asian Games 2018. (fan)
(Suara NTB/fan)
TUNJUKKAN SK - Sekum Pertina NTB, Haryoto AZ, menunjukan SK pemanggilan petinju NTB, Huswatun dan pelatih tinju NTB, Muhammad Ali.
Porprov 2018
Pertahankan Juara Umum, KONI Lobar Targetkan 50 Medali Giri Menang (Suara NTB) KONI Lombok Barat menggelar pertemuan membahas Persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi (porprov) yang akan digelar 2018 mendatang. Pada momen olahraga level provinsi ini KONI Lobar menargetkan mampu mendulang 50 lebih medali supaya bisa mempertahankan predikat juara umum seperti yang diraih pada porprov 2014 lalu. “Beban yang dipikul KONI bagaimana mempertahankan juara umum pada Porprov 2018. Karena itu tugas kita meningkatkan prestasi olahraga Lobar. Beban kita, kalau gagal maka bupati Lobar akan dianggap gagal mempertahankan prestasi olahraga,” jelas Ketua KONI Lobar H. Herman kemarin. Hadir pada kesempatan itu,
Sekretaris Umum KONI, Munawir Haris dan segenap pengurus lainnya. Porprov akan diadakan September 2018. Karena itu ia meminta agar semua Cabor mempersiapkan diri mengingat waktu yang tersisa begitu singkat dengan target mendapatkan prestasi maksimal perolehan medali lebih 50 medali. Mengacu perolehan medali pada 2014 lalu, Lobar mampu memperoleh 45 medali disusul Kota Mataram 42 medali. Karena itu Porpov 2018 harus ditargetkan 50 medali untuk mampu mempertahankan juara umum. “Pertanyaannya kali ini dari mana mendapatkan cabor penyumbang medali tersebut,” jelasnya. Jika melihat Cabor unggulan antara lain Cabor renang memproleh 33 medali, senam 7 medali. Kempo 15 medali, Golf 5 medali, Atletik 5 medali, karate 6 medali, voli 4 medali, Taekwondo pencak silat sebanyak 3 medali. Biliar 5 medali. Ikatan motor sebanyak 6 medali, basket 2 medali, tenis meja 1 medali, catur 2 medali. Bulutangkis 1 medali dan cabor lain, sedangkan tarung derajat dan sepak bola kosong. Lantas, apakah cabor-cabor unggulan ini bisa dipertahankan bahkan meningkatkan pendapatan medali, sembari menambah perolehan cabor yang belum memperoleh medali? “Ini Tantangan kita cabor ungulan, bagaima-
(Suara NTB/her)
BAHAS PERSIAPAN - Pertemuan KONI Lobar membahas persiapan Porprov NTB 2018 yang digelar di Mataram. na strategi mempertahankan juara umum,” tukasnya. Terkait anggaran, jelasnya, asumsi anggaran Rp 1,5 miliar lebih pada tahun depan bisa ditambah menjadi Rp 3 miliar. Karena itu termasuk bonus bagi atlet perai medali. Wakil Ketua Umum KONI Munawir Haris menyampaikan beberapa kritikan membangun. Kalau dikilas balik porprov 2014 jelasnya, harus fokus pada cabor unggulan yang berpotensi mendapat-
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
HILANG
Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).
ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008
HILANG STNK R2 HONDA DR3795DR NOKA/NOSIN : MH1HB71158K531119/ MB71E-1526716 AN. SEMBATE HILANG DISEKTAR JL. RAYA KOPANG
LOWONGAN
HILANG STNK R2 HONDA DR2625 NOKA/NOSIN : MH1JFH117EK182522/ JFH1E-1182216 AN. SUMIATI HILANG DISEKITAR JL. LANGKO KOTA MATARAM
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.
HILANG STNK R2 HONDA DR6288BU NOKA/NOSIN : MH1JF9114BK353776/ JF91E-1346891 AN. NADIA SARI HILANG DISEKITAR JL. SULTAN KAHARUDIN KOTA MATARAM
LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
kan medali. Yang difokuskan sejauh ini jelasnya hanya sepak bola dan bulu tangkis yang notabene non cabor unggulan. “Ini euforia banyak turnamen bola dan bulu tangkis namun tidak satupun benih yang dihasilkan,” jelasnya. Terkait anggaran, ia bersedia mengawal di DPRD. Termasuk terkait kritikan dari Ketua Cabor mengenai pelaksanaan TC sehingg akan kelihatan mana benih-benih cabor untuk mendulang medali. Menurutnya, cabor unggulan
HILANG HILANG STNK R2 HONDA DT2786CF NOKA/NOSIN : MH1JFF113DK137273/JFF1E1133929 AN. NI NENGAH SRI SUKRENI HILANG DISEKITAR JL. GAJAH MADA PAGESANGAN KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA SCOOPY DR3466CF NOKA/ NOSIN : MH1JFG115DK132856/JFG1E-1131833 AN. HERLINA HILANG DISEKITAR JL. LINGKAR SELATAN KOTA MATARAM
SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
yang dapat medali harus diprioritaskan. “Untuk meningkatkan pembinaan latihan para atlet perlu melalui stakeholder terkait. Harus ada bapak angkat, biar tidak bergantung dri APBD,” tukasnya. (her)
SALON SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836
SUARA NTB
Kamis, 5 Oktober 2017
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 5 Oktober 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Kamis, 5 Oktober 2017
Satukan Visi Bangun Pariwisata POLEMIK masih tingginya besaran tiket masuk Pantai Pink Kecamatan Jerowaru Lombok Timur (Lotim) belum berakhir. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB menegaskan tetap menarik retribusi masuk Pantai Pink sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun hingga disetujuinya Perda Perubahan dari Kementerian Dalam Negeri. Pantai Pink sebagai salah satu kawasan yang masuk kawasan hutan memiliki banyak pesona yang mampu menarik minat wisatawan datang berkunjung. Apalagi dengan banyaknya posting di media sosial dan pemberitaan media massa menjadikan kawasan ini salah satu tujuan wisatawan, khususnya luar daerah dan mancanegara untuk melihat secara langsung. Belum lagi, pemerintah daerah pada tahun 2017 ini menargetkan kunjungan hingga 4 juta tentu butuh kerjasama dengan semua pihak dalam mewujudkan target ini. Tidak bisa, jika hanya pemerintah daerah mengandalkan Dinas Pariwisata NTB atau Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam upaya mempromosikan potensi yang dimiliki. Namun, ketika satu potensi wisata atau objek wisata dipromosikan tidak sesuai harapan dan mengecewakan wisatawan bisa menjadi image buruk di mata wisatawan. Inilah yang harus dijaga oleh semua pihak, termasuk oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan atas satu wilayah berdasarkan undang –undang. Seperti kasus Pantai Pink yang masuk kawasan wisata alam yang menjadi atensi pelaku pariwisata, baik di Lombok Timur atau NTB. Meski demikian, pemerintah daerah seperti disampaikan Kepala Dinas LHK NTB Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si., jika pemerintah daerah masih belum bisa mengubah tarif yang masih berlaku. Tarif masuk Pantai Pink bisa berubah, jika usulan perubahan perda yang mengatur tentang retribusi dari kedatangan wisatawan ke Pantai Pink belum disetujui Kementerian Dalam Negeri. Memang, adanya perda ini, pemerintah daerah menjadi dilematis. Bagaimana tidak, di saat target kunjungan wisatawan ke NTB cukup tinggi, kebijakan yang sudah ditetapkan tidak bisa diubah secara langsung. Permasalahan inilah pada prinsipnya yang harus dikoreksi atau dijadikan evaluasi oleh pemerintah daerah untuk tidak menetapkan sebuah aturan secara sepihak. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, termasuk praktisi dan pelaku pariwisata harus diminta masukan. Tidak hanya itu, kondisi di lapangan, apakah dengan penetapan tarif masuk yang cukup tinggi sepadan dengan fasilitas yang ada di daerah wisata. Inilah yang harus dijadikan evaluasi bersama agar kasus serupa tidak terulang lagi di masa mendatang. Bagi wisatawan, baik lokal dan mancanegara, ketika berkunjung ke suatu objek pariwisata di suatu daerah, kepuasan terhadap objek pariwisata menjadi prioritas. Saat mereka puas atas kunjungannya, mereka akan mengunggah di media sosial (medsos). Sebaliknya, saat mereka tidak puas dan tidak sesuai dengan tarif masuk dan fasilitas yang tersedia di tempat wisata yang dituju, lagilagi medsos jadi sasaran pelampiasan. Kalau sudah begini, siapsiap saja, image wisata NTB akan ternoda. Target besar yang sudah ditetapkan hanya impian. Untuk itu, dalam mengelola objek pariwisata harus dilakukan secara profesional. Artinya, pemerintah dan pelaku pariwisata serta masyarakat harus dilibatkan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan. Segala macam kebijakan yang dikeluarkan harus dilihat, apakah cocok atau tidak dengan kondisi di lapangan. Jika mau melihat pariwisata maju, maka pengelolaan pariwisata harus dilakukan profesional. Jangan hanya berpikir kepentingan sesaat, pengelolaan pariwisata terabaikan. Satukan visi dan misi dalam menjadikan pariwisata NTB bersaing dan kompetitif. (*)
OPINI
Halaman 14
Darurat Ketahanan Pangan NTB Oleh: Ribut Lupiyanto ARI Agraria Nasional diperingati pada 24 September 2017. Tema yang diangkat adalah “Sertifikasi Tanah dan Penataan Tata Ruang Untuk Kesejahteraan Rakyat”. Sektor agraria erat kaitannya dengan pertanian. Refleksi perbaikan sektor pangan dengan demikian relevan guna menjamin keberlanjutan pangan dan penguatan kesejahteraan petani. Sebagai negara agraris, belakangan dikejutkan oleh sengkarut tata niaga beras mulai dari kebijakan hingga kondisi lapangan. Krisis garam juga menyoreng predikat Indonesia sebagai negeri bahari dan mimpi menjadi poros maritim dunia. Fenomena ini menjadi penyakit kronis yang sering terulang. Akibatnya ketahanan pangan dalam kondisi darurat. Jika tidak sedera diambil tindakan tanggap darurat, maka impor pangan akan membanjiri. Alhasil petani semakin terpuruk dan beragam efek domino pembangunan mengancam. Ancaman Keberlanjutan Sektor pertanian khususnya pangan membutuhkan jaminan keberlanjutan. Jaminan ini guna memenuhi ketahanan pangan sekarang hingga anak cucu kelak. Sanyangnya, seiring perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk, sektor pertanian justru terpinggirkan. Alhasil keberlanjutan pertanian terancam dalam banyak aspek. Pertama adalah ancaman konversi lahan. Konversi lahan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan wilayah. Mayoritas konversi menjadi permukiman. Perkembangan permukiman sangat pesat pada wilayah dipandang layak huni secara ekologi dan sosial budaya. Konversi lahan pertanian ke non pertanian sebagian besar terjadi di perkotaan dan pinggirannya.
(Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)) Kedua, ancaman daya dukung pertanian. Daya dukung pertanian mayoritas telah defisit. Artinya ketersediaan lebih rendah dibandingkan kebutuhan. Tren ke depan daya dukung yang kini aman rentan menjadi aman bersyarat dan kondisi yang kini aman bersyarat berpotensi terlampaui. Ketiga, ancaman stagnasi regenerasi. Regenerasi petani mengalami stagnasi bahkan terancam terputus. Mayoritas usia petani telah di atas 50 tahun. Modernisasi berbasis industri dan godaan urbanisasi turut mendorong fenomena ini. Budaya pertanian dianggap ketinggalan zaman dan faktanya rendah secara nilai ekonomi. Anak muda cenderung memilih merantau atau bergelut di sektor non pertanian. Efek dominonya mendorong konversi lahan. Keempat, ancaman polusi lingkungan. Modernisasi menyebabkan degradasi kualitas lingkungan, khususnya tanah dan air. Sebagian besar wilayah NTB sebenarnya merupakan daerah subur. Pemicu polusi yang mengancam pertanianantara lain penggunaan pupuk dan obat kimia, limbah industri dan domestik, limbah B3, dan lainnya. Kelima, ancaman perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi momok global yang menakutkan. Sektor pertanian merupakan penyumbang sekaligus rentan menjadi korban perubahan iklim. Sisa tanaman apalagi dibakar meningkatkan emisi gas rumah kaca (CH4, N2O, NOx, dan CO). Tanggap Darurat Ancaman di atas mesti disikapi melalui tanggap darurat. Sinergi, komprehensifitas, dan sistematika peta jalan dibutuhkan lintas sektor dan lintas lini. Pertama melalui pengendalian konversi lahan. Undang-undang hingga peraturan daerah telah
menetapkan terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sayangnya penetapan belum sampai pemetaan rinci, pematokan lapangan, dan kebijakan pelaksanaannya. Kebijakan ini akan ompong tanpa disertai upaya implementasi yang pro petani pemilik lahan. Mekanisme insentif dan disinsentif serta reward and punishment mesti diterapkan hingga operasional lapoangan yang berkeadilan. Kedua melalui upaya peningkatan produktifitas pertanian. Program yang paling menungkinkan adalah intensifikasi dan diversifikasi. Komoditi non padi yang lebih bernilai ekonomi penting dikembangkan. Tata niaga yang berpihak petani juga mesti diatur. Ketiga butuh upaya regenerasi petani. Program penarikan sarjana dan diploma pertanian penting digencarkan. Pelatihan praktis penting dilakukan sejak anak petani usia remaja. Anggapan profesi tani yang kampungan, kolot, kotor, dan rendah pendapatannya perlahan mesti dipangkas dengan bukti nyata. Keempat penting mengimplementasikan pertanian ramah lingkungan. Salah satu konsep dalam bidang pertanian adalah konsep pertanian terpadu atau Integrated Farming System. Integrasi perlu ditingkatkan menjadi zero waste sehingga nilai tambah yang dihasilkan lebih tinggi atau Konsep integrated farming with zero waste system. Kementerian Pertanian telah mengeluarkan peraturan No: 51/ Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Umum Pemulihan Kesuburan Lahan. Petani didorong memanfaatkan limbah tanaman terutama jerami padi dalam penyediaan pupuk organik insitu, meningkatkan produktivitas lahan sawah yang berkelanjutan melalui penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati,
meningkatkan efesiensi penggunaan pupuk an organik, serta mengurangi beban anggaran subsidi pupuk. Kelima, usaha pertanian perlu adaptasi terhadap perubahan iklim. Pergeseran titi kala mangsa penting dicermati. Informasi dan data instansi terkai cuaca penting diikuti. Pemerintah bertanggungjawab memasok informasi secara merata. Indonesia sebagai negeri agararis mesti terselamatkan dari darurat menuju swasembada pangan. Modernisasi sistem pertanian yang ramah lingkungan dan mudah diakses petani menjadi keniscayaan.
573 ribu warga NTB terancam kehilangan hak pilih Dampak proyek E-KTP yang sarat persoalan?
*** Petani mengeluh harga cabai Rp 3.000/kilogram
Nasib petani yang kerap tak beruntung
***
Sunarpi Ingatkan Peserta PLPG Tak Tertipu Mataram (Suara NTB) Rektor Unram Prof. Ir. H. Sunarpi, mengingatkan kepada para peserta PLPG agar tidak tertipu dengan adanya oknumoknum tertentu yang mengatasnamakan diri rektor. Mengingat hampir tiap tahun saat PLPG berlangsung, banyak guru terkena tipu. Baik pada saat proses maupun saat PLPG telah selesai. ‘’Baik sebelum pengumuman maupun setelah kelulusan, bahkan sampai mereka menerima sertifikat kelulusan
ada saja yang kena,’’ kata Sunarpi saat memberikan arahan kepada ratusan asessor PLPG, Selasa (3/10) di lantai III Rektorat Unram. Adanya isu bergulir terkait dengan pungutan pada guru-guru peserta PLPG yang kemudian mengatasnamakan rektor tidak benar. Begitu pun oknum tidak bertanggung jawab mengatasnamakan panitia maupun assesor juga tidak benar. ‘’Saya kira itu bukan kitalah itu. Bukan dari panitia tapi dari oknum-oknum tertentu melaku-
kan kegiatan seperti itu. Dari para assesor pun saya yakin tidak ada. Nah yang dari oknum-oknun ini yang banyak mengaku jadi rektor,’’ imbuhnya. Meski telah diingatkan berulangkali, namun demikian ada saja guru yang masih terkena tipu. Alasan penipuan beragam misalnya untuk meluluskan PLPG hingga alasan lainnya. ‘’Ini juga setiap kali kita kasih tahu tetap saja mereka percaya. Setelah transfer uang baru mereka nangis-nangis,’’ jelasnya. Tahun ini Unram sebagai Sub
Rayon 122 kembali melaksanaan PLPG 2017 yang merupakan tahap akhir secara nasional. Peserta PLPG kali ini berjumlah 914 orang dan 44 orang peserta tambahan. Mereka tersebar di delapan program studi. Pihaknya akan mengupayakan semua tahapan ini bisa diselesaikan pada Desember 2017. Sementara bagi para asessor, apa yang akan dilakukan oleh pada PLPG ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya sehingga tidak perlu dikhawatirkan terkait PLPG 2017. (dys/*)
RADIO
Rektor Unram sunarpi memberikan arahan pada assessor PLPG
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 5 Oktober 2017
Bertambah, Jumlah Pengungsi Erupsi Gunung Agung ke Lombok Mataram (Suara NTB) Jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Agung, Bali terus bertambah. Mereka eksodus ke Lombok sejak status Gunung Agung naik menjadi Awas. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, jumlah pengungsi per Rabu (4/10) kemarin, bertambah menjadi 104 kepala keluarga (KK) dan 370 jiwa. Jumlah ini bergerak naik dari sehari sebelumnya 100 dan 354 jiwa. “Memang jumlahnya terus bertambah setiap hari. Artinya jumlah pengungsi dari Bali masih terus bertambah,” kata Kepala BPBD NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT, Rabu (4/10). Berturut turut dalam sepekan terakhir, tanggal 30 September lalu jumlahnya hanya 23 KK, terus bertambah hingga mencapai 900 KK. Pihaknya mengambil langkah cepat agar semua pengungsi itu mendapat bantuan dan pelayanan. Bantuan diberikan dalam bentuk paket, seperti lauk pauk, makanan siap saji, paket tambahan gizi, perlengkapan makan, perlengkapan sekolah, sandang, kids ware, family kit, serta selimut. Dari informasi diperolehnya, kedatangan pengungsi tidak hanya menempuh jalur laut melalui Pelabuhan Padangbai ke Pelabuhan Lembar. Bahkan ada tujuh KK dan 25 jiwa yang nekat menerobos laut menggunakan perahu dari Karangasem ke Batu Layar, Lombok Barat. “Mereka juga terpantau oleh BPBD Lobar,” sebutnya. Selain BPBD NTB, Badan SAR Nasional Sub Seksi Operasi Mataram juga bergerak memantau para pengungsi. Mereka mendatangi titik titik tempat tinggal para pengungsi untuk dilakukan pendataan dan diberikan bantuan. Kepala Sub Seksi Operasi Kantor SAR Mataram, Putu Arga Sujarwadi,S.H.,M.M terjun langsung memantau kondisi pengungsi yang berada di wilayah Lombok Barat Senin (2/10) lalu. “Sebelumnya, informasi keberadaan pengungsi di wilayah Lombok Barat diterima Kantor SAR Mataram berdasarkan laporan dari BPBD Lombok Barat. Sebagian besar para pengungsi yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Karangasem ini tinggal di rumah keluarga mereka,” kata Putu Arga. Dia bersama dengan tim rescue Kantor SAR Mataram terus melakukan koordinasi dengan mendatangi pihak terkait seperti BPBD Lombok Barat, Kantor Desa Kuripan Sedayu, Dusun Monto Desa Jagaraga Induk, Desa Jagaraga Indah Dusun Tumpeng, Kantor Camat Narmada dan Kantor Camat Batu Layar. ‘’Setelah mendapatkan informasi, tim rescue mendatangi langsung di beberapa lokasi dimana pengungsi berada untuk melakukan pemantauan dengan tujuan mendata dan memberikan bantuan medis bagi yang membutuhkan,’’ jelasnya. Sementara data jumlah pengungsi yang berhasil dihimpun di lapangan antara lain 39 orang di dusun Melase, 27 orang di dusun Batu Layar selatan, 28 orang di dusun Pelempat Meninting, 6 orang di desa Jagaraga Induk, 7 orang di desa Jagaraga Indah dan 6 orang di desa Buwun Sejati. (ars)
Tuntas Akhir November Dari Hal. 1 Kita harapkan akhir November sudah selesai, taget kita,’’ kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D yang juga menjabat Ketua Pansel ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (4/10). Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ini menyatakan, jika proses seleksi menentukan tiga nama untuk masing-masing jabatan tuntas akhir November. Maka pada awal Desember sudah dilakukan pengisian. Rosiady menyatakan, seleksi tiga pejabat eselon II ini akan terbuka bagi pegawai Pemprov NTB dan kabupaten/ kota. Tiga jabatan eselon II yang dilelang yakni Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip serta Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik. Pemprov juga sudah mengajukan tujuh nama anggota Pansel ke KASN. Persetujuan Mendagri mengenai seleksi tiga pejabat eselon II ini dengan nomor : 800/7797/OTDA. Perihal persetujuan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang ditujukan kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tertanggal 29 September 2017.
Persetujuan Mendagri itu isinya meminta kepada gubernur dalam pelaksanaan seleksi terbuka itu agar mempedomani pasal 110 ayat 1,2,3 dan 4 UU 5/2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelaksanaan seleksi terbuka JPTP dapat disetujui dengan ketentuan agar dilaksanakan secara kompetitif dan berkoordinasi dengan KASN. Persetujuan itu ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah, Dr. Sumarsono, MDM atas nama Mendagri. Pansel tiga JPTP ini terdiri dari tiga orang unsur internal Pemprov NTB dan empat orang unsur eksternal atau akademisi. Tiga orang unsur internal Pemprov tersebut, yakni Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D, Asisten III Setda NTB, Drs. Bachruddin, M.Pd dan Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman. Sementara, empat orang unsur eksternal, semuanya merupakan akademisi dari dua perguruan tinggi di Mataram. Yakni, Universitas Mataram sebanyak dua orang dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sebanyak dua orang. Para akademisi itu antara lain, Prof. Sarjan, Dr. Fathurahman dan Dr. Jamaludin. (nas)
Kesampingkan Perbedaan Persepsi Dari Hal. 1 kata Ibnu ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (4/10) siang kemarin. Ibnu mengatakan, boleh saja orang berpandangan bahwa apa yang terjadi di Puskesmas Perampuan itu bukan Pungli. Tetapi, nanti akan ada kesimpulan terakhir dari Tim Saber Pungli yang sedang memeriksa pihak-pihak terkait. Ibnu mengatakan, belum berani mengatakan apakah itu Pungli atau tidak. ‘’Karena masih bekerja timnya, masih pendalaman,’’ ucapnya. Prinsipnya, kata Inspektur Inspektorat NTB ini setiap pungutan yang tidak ada dasar hukumnya merupakan Pungli. Mengenai laporan dalam bidang kesehatan ini memang cukup banyak. ‘’Pengaduan dalam bidang pelayanan kesehatan ini cukup banyak. Bukan hanya aspek pungutannya tapi model pelayanannya juga,’’ tandasnya. Terpisah, Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menyatakan pihaknya akan duduk bersama dengan Tim Saber Pungli untuk menyamakan persepsi mengenai pungli ini. Para Pegawai Puskesmas Perampuan yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli beberapa hari lalu menganggap apa yang dilakukan tidak termasuk kategori Pungli.
‘’Sehingga itulah yang kami mau duduk bersama nanti dengan Tim Saber Pungli. Supaya kita punya persepsi yang sama tentang pungli itu. Kalau teman-teman bilang masa itu dibilang pungli. Tapi kalau dari Tim Saber Pungli itu bilang Pungli,’’ kata Nurhandini. Rencananya pada Kamis (5/10) hari ini, Dikes bersama Tim Saber Pungli akan membahas masalah ini. Ia mengatakan, perlu ada persamaan persepsi mengenai Pungli. ‘’Dari teman-teman yang di OTT kemarin, makanya saya melihat mungkin ada perbedaan persepsi tentang pungli,’’ katanya. Nurhandini menjelaskan, pungutan yang dilakukan pegawai Puskesmas itu diberikan kepada tenaga-tenaga non PNS yang bekerja sebagai tukang kebun, sopir dan penjaga malam. Para pegawai PNS menyisihkan uang untuk pegawai non PNS tersebut. Tim Saber Pungli Provinsi NTB melakukan OTT pada Rabu (27/9) lalu. Seorang pegawai Puskesmas Perampuan Kecamatan Labuapi Lombok Barat terjaring OTT. Penangkapan terkait dugaan pungli jasa pelayanan (Jaspel) yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (nas)
Halaman 15
Jelang HUT Ke - 72 TNI
Gelar Tabur Bunga Hingga Lomba Menembak Terjunkan Tim, BPK Audit Dinas Dikbud NTB
Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memperingati HUT ke-72 TNI tahun 2017, pada Rabu (4/10) dilaksanakan kegiatan ziarah rombongan di TMP Majeluk Mataram. Kegiatan ziarah yang dipimpin oleh Kasrem 162/WB Letkol Inf Hery Sitoyanto, SIP, tersebut berjalan tertib dan lancar. Dalam kesempatan tersebut Kasrem 162/WB mengatakan bahwa kegiatan ziarah yang dilaksanakan setiap pelaksanaan peringatan hari jadi ini merupakan wujud terimakasih dari generasi penerus kepada para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Kasrem juga berpesan kepada seluruh masyarakat terutama kepada para generasi muda untuk tidak melupakan jasa para pahlawan atau para sesepuh karena tanpa mereka, tidak akan bisa seperti saat ini. ‘’Kegiatan ziarah seperti ini merupakan salah satu ungkapan terimakasih bukan sekadar acara seremonial belaka. Namun yang lebih penting yaitu kita sebagai generasi penerus selain untuk mendoakan para Syuhada kusuma bangsa juga untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan guna melanjutkan citacita para pahlawan untuk memajukan bangsa ini dan menjaga keutuhan NKRI,’’ jelasnya.
Perwira TNI Lomba Menembak Bertempat di Lapangan Tembak Yonif 742/SWY, Selasa (3/10) setelah pelaksanaan kegiatan gladi bersih upacara peringatan HUT TNI, seluruh Perwira TNI se Pulau Lombok mengikuti kegiatan menembak Pistol. Kegiatan Lomba menembak Pistol Perwira Beregu dan Menembak Pistol Perwira Perorangan Eksekutif yang diselenggarakan dalam rangka mempringati HUT ke-72 TNI
(Suara NTB/penrem)
HUT TNI - Tabur bunga di TMP Majeluk dalam rangka rangkaian HUT TNI ke 72 Tahun 2017. Lomba tidak hanya diikuti oleh Perwira dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU saja, namun juga diikuti dan dihadiri oleh Brigjen TNI Yasid Sulistya dari Kemenpolhukkam, Kol. Inf. I Gede Agit dari Kemenpolhukkam dan Kol. Inf. Gatot dari Kemenpolhukkam. Peserta Lomba Tembak terdiri dari 16 satuan diantaranya Korem 162/WB, Kodim Se-pulau Lombok, Lanal Mataram, Lanud Rembiga, Yonif 742/SWY, Yon Zipur Mataram dan Satuan Dinas Jawatan. Sebelum pelaksanaan lomba menembak tersebut, seluruh peserta melaksanakan apel pengecekan, pada kesempatan tersebut para peserta juga diberikan pengarahan tentang mekanisme pelaksanaan lomba menembak oleh Koordinator Umum yaitu Mayor Inf Arifianto Pasi Lat Korem 162/WB. Selain itu Mayor Inf Jalal Bin Saleh yang juga merupakan koordinator menembak mengingatkan seluruh peserta untuk mengutamakan faktor keamanan. Dalam pelaksanaan lomba tembak tersebut diperoleh hasil lomba sebagai berikut, untuk lomba menembak
Pistol Perwira Beregu, juara I diraih oleh Kodim 1606/Lobar dengan perolehan nilai sebesar 193, juara II diraih oleh Lanud Rembiga dengan perolehan nilai sebesar 185. Juara III diraih oleh Korem 162/WB dengan perolehan nilai sebesar 139. Sementara untuk menembak Pistol Perwira Perorangan Eksekutif, Juara I diraih oleh Dandim 1615/Lotim dengan perolehan nilai sebesar 86, juara II diraih oleh Kasuburpulta Lanud Rembiga dengan perolehan Nilai sebesar 81 dan juara III diraih oleh Pasiops Lanal Mataram dengan perolehan nilai sebesar 80. Hadir dalam kegiatan tersebut Kasrem 162/WB, Kasi Logrem 162/WB, Kasi Terrem 162/WB, Kasi Ops Korem 162/ WB, Dandim 1606/Lobar, Dandim 1620/Loteng, Dandim 1615/Lotim, Danden Pom IX/2 Mataram, Danden Palrem 162/ WB, Danden Bekang, Danden Hubrem 162/WB, Dandenkesyah Mataram, Kadis Pers Lanud Rembiga, Palaksa Lamnal Mataram, Kaminvet Mataram, Kakorum Yonif 742/SWY dan Mitra TNI. (ars/*)
573 Ribu Warga NTB Terancam Kehilangan Hak Pilih Dari Hal. 1 Artinya, masih ada 573.038 orang warga NTB yang wajib KTP belum melakukan perekaman. Dengan rincian, Kota Mataram 12.171 orang, Lombok Barat 95.596 orang, Lombok Utara 11.464 orang, Lombok Tengah 124.629 orang dan Lombok Timur 161.177 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 4.110 orang, Sumbawa 90.222 orang, Dompu 3.924 orang, Kabupaten Bima 57.510 orang dan Kota Bima 12.235 orang. Wirajaya mengatakan, jika Pemda Kabupaten/Kota mengalami kendala di lapangan diminta supaya segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi melalui DPMPD dan Dukcapil. Selama ini, katanya, persoalan klasik mengenai E-KTP ini kaitan dengan kekurangan blangko.
‘’Ini mungkin perlu koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dengan Dukcapil Provinsi. Dinas Dukcapil harus pro aktif. Apalagi ini mereka terus meng-update terkait dengan wajib pilih. Data base wajib pilih ini dari E-KTP itu,’’ terangnya. Untuk itulah, para bupati/ walikota diminta agar memerintahkan Kepala Dinas Dukcapil masing-amsing daerah untuk melakukan jemput bola perekaman E-KTP ke kecamatan atau desa. Menurut Wirajaya, perlu ada terobosan dan inovasi untuk mengejar target perekaman 100 persen E-KTP. Ia mencontohkan seperti yang dilakukan Bappenda dengan menggunakan Mobil Samsat keliling supaya masyarakat dipermudah dalam membayar pajak
kendaraan. Menurutnya, langkahlangkah seperti ini dapat diterapkan Pemda Kabupaten/Kota. Untuk itulah, Pemda kabupaten/kota juga perlu melakukan pemetaan atas masalah atau kendala yang dihadapi di lapangan. Apakah berkaitan dengan keterbatasan sarana prasarana maupun kekurangan blangko. Sehingga dapat segera dikomunikasikan baik dengan pemerintah provinsi maupun Kemendagri. Mantan Kepala Biro Organisasi ini mengatakan, perekaman E-KTP bagi setengah juta warga NTB ini memang mendesak dilakukan. Terlebih, tahapan Pilkada NTB sudah mulai dilaksanakan. “Supaya masyarakat yang wajib memilih, jangan sampai kehilangan hak pilihnya akibat belum perekaman E-KTP itu,” tandasnya. (nas)
Jauh dari Target, Realisasi Belanja Langsung Pemprov NTB Baru 44,8 Persen Dari Hal. 1 Belanja tidak langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Realisasi belanja tidak langsung Pemprov NTB ini cenderung mendekati target. Hingga 30 September lalu, realisasi belanja tidak langsung sudah mencapai 71,22 persen baik fisik dan keuangannya. Target yang dipatok Pemprov NTB sampai 30 September 2017 masing-masing 78,86 persen untuk fisik dan 74,93 persen untuk keuangan. Pagu belanja tidak langsung dalam APBDP 2017 sebesar Rp 2,7 triliun. Kepala Biro APP dan LPBJP Setda NTB, Ir. Swahip, MT yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (4/10) siang kemarin menyata-
kan progres fisik APBD-P 2017 sebenarnya sudah tinggi yakni 67 persen. Namun untuk realisasi keuangan masih 58 persen lebih. Jika linier, seharusnya realisasi fisik dan keuangan hampir sama. Namun, katanya, untuk realisasi keuangan ini masih sedang berproses pembayarannya. Swahip mengatakan, dengan capaian progres fisik dan keuangan sebesar itu, NTB berada pada posisi nomor dua nasional setelah Jawa Timur yang terbaik serapan anggarannya. Mengenai realisasi belanja langsung yang masih di bawah 50 persen, Swahip menyatakan semua pekerjaan maupun kegiatan fisik yang berkaitan dengan belanja langsung itu sedang berproses. “Prosesnya mulai dari rekap data di lapangan, laporan konsultan, kemudian baru pengajuan pembayarannya. Selanjutnya diusulkan ke BPKAD. Kan itu berproses,” terangnya. Swahip menyatakan, pihaknya hanya mengimbau dan mendorong Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) untuk melaksanakan pekerjaan/kegiatan fisik sesuai dengan schedule yang sudah direncanakan. Ia mengatakan, seluruh kegiatan OPD lingkup Pemprov NTB dilakukan pemantauan tanpa melihat proyek tersebut besar atau kecil. ‘’Bukan kegiatan-kegiatan besar saja tapi seluruh OPD kita pantau. Kita laksanakan pemantauan langsung ke lapangan. Apa permasalahannya, kendalanya, kita berikan solusi-solusi,’’ ucapnya. Swahip menambahkan, pihaknya tidak melakukan pemantauan atau pengawasan secara khusus kepada OPD-OPD tertentu. Tetapi seluruh OPD dilakukan pemantauan. Disebutkan, untuk pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sudah tidak ada lagi di OPD. Saat ini hanya satu paket proyek saja yang masih dilakukan verifikasi dokumen di ULP. Kemudian ada 40 paket pengadaan barang dan jasa yang sedang lelang. (nas)
Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menerjunkan tim untuk melakukan audit di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. BPK akan melakukan audit kinerja sektor pendidikan di NTB selama 30 hari ke depan. Hal tersebut dikatakan Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan NTB, Achmad Fauzi Amin ketika dikonfirmasi usai keluar dari Ruang Kerja Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D didampingi Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si dan Sekretaris Dinas Dikbud NTB, Drs. Sukran. “Ini adalah pemeriksaan/audit kinerja pendidikan. Ini pemeriksaan pusat. Jadi kan kita akan menilai kinerja pendidikan di NTB,” kata Fauzi. Ia menjelasakan, audit kinerja tersebut dilakukan mulai Rabu (4/10) sampai 29 hari ke depan. Audit kinerja ini bukan hanya dilakukan di NTB, tetapi juga provinsi lainnya di Indonesia. ‘’Kita pingin melihat upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajibannya dalam bidang pendidikan. Ini pemeriksaan kinerja, bukan masalah keuangan,’’ jelasnya. Fauzi menambahkan, audit kinerja sektor pendidikan ini hanya dilakukan di Dinas Dikbud NTB. Beberapa hal yang akan dilakukan terutama melihat pemenuhan guru dan peningkatan profesionalisme guru. Termasuk juga akan dilihat mengenai sertifikasi guru. “Itu kita lihat juga, ada guru yang sudah memiliki sertifikat (tapi ndak ngajar). Itu bagian yang akan kita lihat di lapangan,” tandasnya. Sementara itu, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si yang dikonfirmasi terpisah mengatakan pihaknya sudah menginformasikan kepada Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengenai audit kinerja yang dilakukan BPK RI. Namun, karena sedang berada di Bima, Suruji tak dapat menemani tim pemeriksa BPK saat menghadap Sekda NTB, Rabu (4/10) kemarin. “Ini pemeriksaan kinerja sektor pendidikan 2016/2017,” katanya. Ibnu menjelaskan, pada tahun sebelumnya BPK juga sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam sektor pendidikan ini, pada 2016 lalu. Dimana, pada waktu itu pemeriksaannya fokus kepada sarana prasana bidang pendidikan. Pada 2017 ini, fokus pemeriksaan BPK terkait dengan pemenuhan dan profesaionalisme guru. “Ke depan mungkin masalah kurikulum. Begitu penjelasannya BPK,” ungkapnya. (nas)
Tertib Administrasi, NTB Juara 1 Tingkat Nasional Dari Hal. 1 Dari 34 provinsi se-Indonesia yang dinilai, Provinsi NTB berhasil mengungguli Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Purbalingga) yang menduduki posisi juara dua dan Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Ngawi) sebagai juara 3. Piagam penghargaan dan hadiah berupa uang tunai senilai Rp 22 .000.000 secara simbolis diserahkan langsung oleh Ketua Umum PKK, Erni Guntarti Tjahyo Kumolo kepada Hj. Erica Zainul Majdi bersama Ketua TP PKK Lombok Barat, Khairatun Fauzan Khalid. Di samping kategori tertib administrasi itu, penampilan kontingen TP PKK NTB dengan baju adat dari tiga suku yang ada di NTB saat Parade Budaya Nusantara juga berhasil meraih juara 1 kategori ketepatan waktu dan juara harapan 1 pada lomba make up. Pada kesempatan itu, Hj. Erica menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah contoh
kerjasama yang baik antara TP PKK Provinsi NTB dengan TP PKK Kabupaten Lombok Barat, yang patut ditiru dan diteladani. Apresiasi khusus disampaikan kepada TP PKK Kabupaten Lombok Barat yang diketuai Khairatun Fauzan Khalid, karena tahun lalu juga berhasil mendapatkan juara harapan 2 lomba halaman asri, teratur indah dan nyaman (hatinya PKK) pada Jambore Nasional. Kepada Khairatun Fauzan Khalid yang mendampinginya menerima penghargaan dari Ketua Umum PKK itu, Hj. Erica berpesan untuk bisa terus merawat hal-hal baik yang sudah dicapai. Selain pengumuman lomba -lomba dan penyerahaan penghargaan, pada malam puncak ini Ketua Umum TP PKK juga berkesempatan menyematkan Pin Penghargaan Adhi Bhakti bagi anggota TP PKK/kader PKK yang secara terus menerus aktif dalam pengabdian pada Gerakan PKK selama 25 tahun, 15 tahun dan 10 tahun. (r)
Kasus K2 Bima, Ratusan Honorer Diperiksa Polisi Dari Hal. 1 ‘’Diperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 700 orang. Kesulitannya, kami tidak periksa sampling, tapi mereka harus diperiksa semua,’’ terangnya, soal alasan panjangnya waktu penyelidikan. Agenda penyelidikan semakin perlu waktu karena masih ada pihak lain yang harus diklarifikasi. Lebih lanjut dalam penanganan perkaranya, penyidik telah menyusun tenggat waktu untuk mengklarifikasi sejumlah pihak terkait. Selain sedang memanggil peserta yang lulus dan tidak lulus K2, pihaknya juga akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), pihak dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Denpasar. Disebutkan Afrizal, pemanggilan terhadap instansi terkait akan dilakukan setelah klarifikasi terhadap peserta rampung di-
laksanakan. Sejauh ini, pihaknya telah mengklarifikasi 30 orang kepala sekolah yang mengetahui proses penerimaan CPNS K2 itu. Sagaimana ulasan sebelumnya, kasus K2 Bima diduga ada indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dari 598 tenaga K2 yang lulus CPNS, terdapat 68 orang yang diduga tidak layak. Hanya saja, puluhan orang itu tetap dipaksakan masuk dalam daftar CPNS yang lolos melalui jalur K2. SK pertama yang dimiliki 68 orang itu dikeluarkan diatas per 1 Januari 2005. Yakni Tahun 2006 dan 2007. Selain itu, mereka juga tidak memiliki SK tahunan dan SK pembagian tugas. Afrizal memastikan berlanjutnya penanganan kasus ini ditandai dengan terus dipanggilnya sejumlah pihak terkait. “Intinya semua yang kita perlukan dalam penyelidikan, akan kita minta klarifikasi,’’ jelasnya. (ars)
Di Korsel, TGB Tegaskan Kebhinnekaan Indonesia sebagai Nikmat Istimewa dari Allah SWT Dari Hal. 1 Saat itu, dalam ceramahnya TGB antara lain mengupas Al-Qur’an Surah Al-Hujurat Ayat 13 yang menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia, laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa tidak lain hanya untuk saling mengenal. Ayat inipun, kata TGB kalau diletakkan di atas muka bumi, di sudut-sudut benua yang ada, maka Indonesialah yang paling cocok untuk ayat ini. Karena hanya Indonesialah negara yang memiliki banyak suku, ras dan agama di banding negara-negara lain yang hanya memiliki satu ras dan suku. Meskipun beragam, kita semua menyatu dalam satu bangsa, yaitu Indonesia. ‘’Maka nikmat ini harus kita syukuri,’’ ungkap TGB. Keberagaman itu, lanjut gu-
bernur yang Ahli Tafsir tersebut harus kita syukuri. Karena Allah telah melimpahkan bermiliar nikmat. Namun, dari jutaan bahkan miliaran nikmat tersebut tidak semuanya disuruh mengingat secara khusus. Ada juga nikmat yang disuruh mengingatnya secara umum. Tetapi kalau secara khusus, maka itu adalah keistimewaan. Maka nikmat persaudaraan dan persatuan ini merupakan keistimewaan bagi Allah SWT. ‘’Kita ini sebagai satu bangsa, diberi kerunia yang luar biasa. Yaitu keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa,’’ jelas gubernur dua periode tersebut. TGB juga menceritakan tentang kehidupan masyarakat Madinah atau dulu masih bernama Yastrib. Dulu sebelum datang Rasulullah, tidak ada yang tahu Yastrib itu bahkan daerah itu
bukan merupakan daerah yang ingin didatangi oleh siapapun. Desa kecil dan ditinggali oleh satu kelompok saja serta memiliki kemampuan yang terbatas. Maka datanglah Rasulullah, berhijrah ke Madinah kemudian terbentuklah beragam suku di daerah tersebut. Orang-orang Muhajrin, Anshor dan suku yang lain berasal dari Persia, Roma dan negara-negara lainnya berkumpul dan hidup menyatu dalam keberagaman. ‘’Jadi keberagaman itu modal untuk membangun, tetapi keberagaman itu tidak boleh lepas. Kita jaga karena itu warisan ulama, jauh sebelum Indonesia merdeka,’’ katanya. Selain mengajak bersyukur, TGB mengajak jamaah yang hadir untuk merenung Bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat Muslim terbesar
di dunia, yakni sekitar 210 juta jiwa. Bahkan, jumlahnya lebih besar di banding warga Muslim di negara-negara Arab jika disatukan. ‘’Apakah ini kebetulan? Tidak. Tidak ada yang kebetulan dalam skenario Allah. Tidak ada yang kebetulan dalam penciptaan Allah SWT,’’ tegas TGB. Dalam penciptaan itu, lanjut alumni Mesir tersebut Allah memiliki tujuan dan maksud, yakni bisa jadi agar umat Islam di Indonesia ini menjadi contoh terbaik bagi seluruh umat se-dunia. Bahkan bagi seluruh umat manusia tentang kebaikan dan kemuliaan Islam. Maka, untuk menjaga dan menjadikan umat Islam terus tumbuh dan berkembang, TGB mengajak seluruh anak bangsa untuk menjaga perdamaian. Hanya dengan perdamaianlah Islam akan semakin dicintai dan dibanggakan.
TGB menutup tausyiah tersebut dengan kunci keberkahan dalam mencari rezeki yang ada di dunia ini. Diantaranya bahwa rezeki itu dikatakan berkah apabila yang diterima berasal dari yang baik. Rezeki itu dikatakan berkah apabila kita merasa gampang bila dibelanjakan pada kebaikan, namun berat untuk dibelanjakan kepada kemaksiatan. Kunci keberkahan kedua menurut TGB adalah Juhud, yakni digambarkan dengan kalau kita dapat nikmat tidak berlebihan dalam kebahagiaan dan tidak larut dalam kesedihan. ‘’Silakan bekerja sekuat-kuatnya. Taruh What itu di tangan, bukan di hati. Karena hati itu merupakan tempat yang paling mulia dalam diri kita. Adapun dunia, entah itu jabatan, harta, maka letakkan itu di tangan bukan di hati,’’ pesan TGB. (r)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 5 Oktober 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Kantor Desa Beleka Diduga Dibakar OTK Giri Menang (Suara NTB) Kepala Desa Beleka Kecamatan Gerung, H. Junaedi melaporkan dugaan usaha pembakaran kantor desa oleh orang tak dikenal (OTK) ke Mapolsek Gerung. Kejadian yang diperkirakan berlangsung pada pada minggu malam atau malam Senin sekitar pukul 00.00 Wita tersebut nyaris menghanguskan kantor desa. Untungnya kejadian ini cepat diketahui warga sekitar. Sehingga akibat kejadian ini hanya mengakibatkan kabel dan korden di salah satu jendela kantor desa terbakar. Menurut Junaedi, ditemukan kaleng berisi bahan bakar yang diduga digunakan untuk menyulut api oleh oknum yang tak diketahui itu. “Sudah kita laporkan pada hari itu juga (Senin), sekarang kita datang (Ke Mapolsek Gerung) untuk koordinasi terkait sejauh mana penanganan kasus ini,” ungkap H. Junaedi saat ditemui di Mapolsek Gerung, Rabu (4/10). Terkait dengan ciri-ciri pelaku, Junaedi mengatakan dirinya sendiri tidak mengetahui pasti. Namun terdapat salah seorang warga yang melihat adanya orang yang keluar dari arah kantor desa sekitar pukul 01.30 wita dini hari. Sementara itu Kapolsek Gerung, AKP Zacky Mahruf yang dikonfirmasi membenarkan adanya laporan yang diterima Polsek Gerung terkait dugaan pembakaran Kantor Desa Beleka. “Senin(2/10) ada informasi bahwa kantor Desa di Beleke dibakar. Untuk tidakan yang sudah kami ambil, mendatangi TKP (tempat kejadian Perkara), mengadakan oleh TKP di sana dan mencari informasi di sana,” terang Zacky. Menurut Zacky untuk sementara pihaknya belum dapat menduga-duga pelaku pembakaran tersebut. Pihaknya pun mengakui jika ditemukan kaleng yang isinya diduga bahan bakar, yang selanjutnya di amankan oleh pihaknya sebagai barang bukti. Termasuk juga kabel dan korden yang terbakar tersebut. Sejauh ini pihaknya tengah memanggilan saksi-saksi termasuk pihak desa untuk mengumpulkan informasi. (her)
Sumbangan Warga Kota Mataram Disalurkan ke Rohingya Mataram (Suara NTB) Konflik yang terjadi di Myanmar mengakibatkan 500 ribu masyarakat eksodus ke negara lain terutama Bangladesh. Kondisi pengungsi mengundang keprihatinan dan simpati masyarakat di Kota Mataram. Pada Rabu (4/10), bantuan kemanusian diserahkan untuk mengurangi beban penderitaan masyarakat muslim Rohingya di Myanmar. Pengungsi didominasi anak - anak dan perempuan berjalan kaki bahkan nekad melewati sungai deras. Pilihan warga mengungsi tak ayal menyebab-
kan kematian. Keinginan warga Rohingya mendapatkan jaminan tinggal nyaman ke negara lain menimbulkan keprihatinan. Mereka rela berjalan kaki selama 10 hari 10 malam tanpa makan. “Bisa kita lihat di media media bagaimana kondisi warga Rohingya yang membutuhkan bantuan,” kata Pembina Yayasan Al - Quds NTB, TGH. Mukhlis. Keprihatin umat terhadap muslim Rohingya patut mendapatkan dukungan dari umat muslim seluruh dunia. Termasuk masyarakat Kota Mataram. Pihaknya menggala-
kan dana dan menggelar safari “Peduli Rohingya”. Safari digelar di Kota Mataram lewat gerakan subuh berjamaah terkumpul bantuan Rp 50 juta. Bantuan itu secara simbolis telah diserahkan ke aktivis kemanusian. Yang nantinya akan disalurkan langsung ke para pengungsi. “Alhamdulillah, kami sudah serahkan bantuannya,” akunya. Dijelaskan, aktivis kemanusian keliling mencari bantuan ke umat muslim di Indonesia. Selain di Mataram, mereka juga bergerak di daerah Jawa Barat, Sumatera dan Sulawesi. Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu negara di Asean memiliki peran penting
untuk menekan Pemerintah Myanmar, agar menghentikan peperangan tersebut. “Kami sudah berdiskusi dengan Dr. Rafiq. Dia menyebut bahwa Indonesia memiliki pengaruh besar agar perang di Myanmar dihentikan,” tiru TGH. Mukhlis. Dr. Rafiqul Qaedar selaku Direktur Rohingya Justice and Development Justice menyampaikan ucapan terima kasih ke masyarakat dan Kota Mataram. Sebagai umat muslim memberikan perhatian khusus dan saling tolong menolong kepada umat muslim di daerah konflik. Menurutnya, bantuan itu sangat membantu pengungsi mengingat saat ini membutuhkan bantuan makanan. (cem)
(Suara NTB/cem)
SERAHKAN BANTUAN – Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana didampingi Asisten I, Lalu Martawang menyerahkan sumbangan warga Kota Mataram kepada aktivis yang akan langsung dikirim ke Rohingya, Myanmar, Rabu (4/10).
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257