HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 5 SEPTEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 146 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/rak)
INDUSTRI KERAMIK - Seorang perajin sedang melukis keramik di pusat industri keramik di wilayah Jingdezhen (kanan). Sektor pariwisata juga berkembang pesat mengikuti sektor industri di Jiang Xi.
Catatan dari Tiongkok (2)
Jiang Xi dan Kekuatan Ekonomi Provinsi di China
PPK Klarifikasi Dana Bank Sampah Rp1,5 Miliar
Jiang Xi, merupakan salah satu provinsi di Tiongkok yang berkembang pesat. Dengan jumlah penduduk sekitar 46 juta jiwa, provinsi ini mampu memadukan industri, pertanian dan pariwisata bergerak secara terpadu. Kontribusi perpaduan ke tiga sektor unggulan ini, menempatkan Jiang Xi sebagai salah satu provinsi yang menjadi sumber kekuatan ekonomi China. Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 9 persen (tahun 2018), menjadikan provinsi dengan Ibu Kota Nanchang ini, sebagai provinsi terkaya ke dua di Tiongkok setelah Zhejiang.
DUA hari menjelajahi sejumlah warisan sejarah Tiongkok di Kota Beijing, Wartawan Suara NTB, Raka Akriyani dan rombongan Delegasi Jurnalis Bali, NTB dan NTT melanjutkan perjalanan ke Provinsi Jiang Xi. Dengan menempuh penerbangan selama 2 jam 30 menit dari Beijing Capital International Airport, delegasi yang didam-
pingi Staf Konjen RRT di Denpasar, Erika Gunawati, tiba di Bandara Jingdezhen, Provinsi Jiang Xi sekitar pukul 21.30 waktu Jiang Xi. Setelah istirahat semalam, para delegasi mengawali kunjungan hari pertamanya di Jiang Xi ke Tao Xichuan Ceramic Avenue, Jingdezhen. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program NTB Zero Waste menyampaikan klarifikasi soal dana yang mengalir ke bank sampah senilai Rp1,5 miliar. Bersambung ke hal 15
TO K O H
(Suara NTB/ist)
Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana AS, MM bersama Direktur PT. ITDC Abdulbar M. Mansoer, usai penandatanganan nota kesepahaman. Selanjutnya mengamati peta KEK Mandalika.
SIMPOSIUM internasional Asia Pacific Geopark Network (APGN) ke 6 tahun 2019 yang dimotori UNESCO Global Geopark (UGG), sedang berlangsung di Lombok. Simposium ini selain mengenalkan dan membahas geopark di kawasan Asia Pasifik juga mengusung tema besar soal lingkungan, mengajak masyarakat lokal di setiap geopark agar perduli dan paham bagaimana mengurangi risiko bencana geologi. Tidak hanya bagi keberlangsungan situs warisan geologi namun secara umum untuk kesejahteraan masyarakat. Secara umum kepentingan Pemprov NTB terkait gelaran APGN 2019 ini adalah bagaimana membangkitkan kepercayaan dunia khususnya pariwisata pascabencana gempa pada tahun lalu. Hj.Sitti Rohmi Djalilah Bersambung ke hal 15 Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R
Beralih Gunakan Sianida AKTIVITAS Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih berjalan meski distribusi merkuri gencar dilakukan razia. Meski jadi sasaran operasi, namun penambang tak kehilangan akal. Mereka beralih menggunakan zat kimia jenis sianida (CN). Menurut Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, gencarnya razia pasokan bahan kimia jenis merkuri, berdampak pada minimnya permintaan. Namun ibarat menekan gelembung balon, pada bagian lain penambang beralih menggunakan sianida demi tetap melanjutkan aktivitas PETI. ‘’Kami pantau sianida ini mulai ramai dipakai penambang PETI. Karena merkuri terus kita pangkas distribusi peredarannya,’’ kata Darsono. Bersambung Darsono Setyo Adjie ke hal 15
Polda NTB Jamin Keamanan Pembangunan Sirkuit MotoGP
Mataram (Suara NTB) Polda NTB menjamin keamanan demi lancarnya pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan mandalika, Lombok Tengah (Loteng). Ini merupakan bantuan Polri kepada pihak PT. ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) yang memiliki arti penting bagi terselenggaranya tujuan negara khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pembangunan pariwisata super prioritas yang ditetapkan pemerintah. Demikian disampaikan, Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana AS, MM, dalam sambutannya pada penandatanganan nota kesepahaman antara Polda NTB dengan PT. ITDC berupa pemberian bantuan pengamanan dalam proyek di KEK The Mandalika, Rabu (4/9) kemarin. ‘’ Di antara dukungan Polri demi kelancaran proses pembangunan infrastruktur sirkuit MotoGP,’’ katanya. Dalam nota kesepahaman tersebut berisi kegiatan pertukaran data dan/atau informasi, jasa pengamanan, kontijensi. Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum. Nota kesepahamanan itu ditandatangani Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana AS, MM dan Presiden Direk-
tur PT. ITDC Abdulbar M. Mansoer yang disaksikan pejabat utama Polda NTB, Kapolres Lombok Tengah, jajaran direksi dan manajemen PT. ITDC. Kapolda menyampaikan, nota kesepahaman dengan Nomor: B/MoU-20/IX/HUK. 8.1.1/2019 ini merupakan bantuan Polri kepada pihak PT. ITDC yang memiliki arti penting bagi terselenggaranya tujuan negara. Khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pembangunan destinasi pariwisata super prioritas yang ditetapkan pemerintah. Selain itu kegiatan ini juga sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung terselenggaranya proses pembangunan nasional khususnya faktor keamanan dalam pem-
bangunan perekonomian di wilayah NTB. Di mana KEK Mandalika yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang masuk dalam program percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. ‘’Saya berkomitmen terhadap keamanan orang asing atau turis sehingga tidak menjadi korban kejahatan. Kami maksimalkan langkah-langkah pencegahan. Rasa memiliki juga ada pada kami sebagai bagian dari warga NTB,’’ jelas Irjen. Nana Sudjana. Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini menjadi tanda dimulainya kerjasama antara pihak Polri dengan PT. ITDC yang berpedoman pada prinsip-prinsip saling menguntungkan, kesetaraan dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Bersambung ke hal 15
Beasiswa Luar Negeri Tumbuhkan Nasionalisme Mataram (Suara NTB) Menyikapi isu persatuan Indonesia yang tengah hangat dibicarakan selepas kejadian di beberapa daerah, usaha menumbuhkan semangat nasionalisme terus dilakukan. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc menyebut bahwa pengiriman mahasiswa ke luar negeri merupakan salah satu caranya. Hal itu disampaikan gubernur yang akrab disapa Dr. Zul itu ketika menyampaikan sambutan sekaligus membuka Seminar Nasional dengan tema “Persatuan dan Keberagaman Dalam Bingkai Pancasila Menuju Indonesia Baru” yang diadakan Perhimpunan Mahasiswa Katolik
Republik Indonesia (PMKRI) St. Thomas Aquinas Cabang Mataram, Rabu (4/9). Berlokasi di Aula Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, seminar itu dihadiri pemuka agama, tokoh masyarakat, perwakilan Polda NTB, Kepala Bakesbangpoldagri NTB, dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. “Program beasiswa luar negeri itu bukan untuk gagah-gagahan. Bukan karena kualitas pendidikan di NTB rendah atau kurang baik. Tapi sebenarnya dalam rangka memantapkan pemahaman tentang keragaman,” ujar orang nomor satu di NTB itu. Bersambung ke hal 15
Satpol PP NTB Gelar Operasi Penertiban dan Pengawasan Peredaran Tembakau Iris Tanpa Cukai
(Suara NTB/ars)
(Suara NTB/nas)
Satpol PP NTB dan Bea Cukai melakukan operasi penertiban dan pengawasan tembakau iris tanpa cukai di salah satu pasar tradisional.
Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB menggelar operasi penertiban dan pengawasan peredaran tembakau iris tanpa cukai di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Operasi tersebut dilakukan bersama Kantor Bea Cukai Mataram dan Kantor Bea Cukai Sumbawa. Kepala Satpol PP NTB, Drs. H. L. Dirjaharta, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (4/9) siang mengatakan ratusan bungkus tembakau iris tanpa cukai berhasil diamankan. Operasi penertiban dan pengawasan dilakukan di pasar dan toko kelontong. Pada 14 - 16 Agustus 2019, Satpol PP NTB bersama Kantor Bea Cukai
Sumbawa melakukan operasi pada tiga pasar dan toko kelontong. Yakni Pasar Seketeng dan toko kelontong, Pasar Plampang dan toko kelontong dan Pasar Empang dan toko kelontong. Dari hasil operasi yang dilakukan di Sumbawa, Satpol PP dan Bea Cukai mengamankan barang bukti tembakau iris tanpa cukai sebanyak 3.635 gram dengan estimasi nilai barang sebesar Rp908.750. Bersambung ke hal 15
H. L. Dirjaharta
(Suara NTB/nas)
Manfaat Global Geopark Rinjani
SUARA NTB Kamis, 5 September 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
Lahan Pekarangan Dijadikan Lokasi Pemanfaatan Teknologi Pertanian Mataram (Suara NTB) – Lahan pertanian di Kota Mataram semakin menyempit. Pemicunya alih fungsi lahan. Peluang petani bercocok tanam berkurang. Perlu pemanfaatan teknologi pertanian untuk tetap menjaga eksistensi petani. Pemanfaatan teknologi tanam sudah mulai dikembangkan oleh Dinas Pertanian. Kelurahan Pejeruk menjadi pilot project pengembangan teknologi hidroponik. Teknologi ini disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian
Kota Mataram, Umar, S.TP, MM., tidak membutuhkan lahan yang luas. Cukup memanfaatkan lahan sempit teknologi ini dapat dimaksimalkan. Pengembangan teknologi hidroponik difokuskan kelompok wanita tani Kebon Kopi Kreatif Kelurahan Pejeruk. Kegiatan tersebut dalam rangka mendukung program smart city. “ Ini salah satu upaya mendukung program unggulan Kota Mataram tahun 2019,” kata Umar dikonfirmasi, Rabu (4/9). Teknologi hidroponik dikembangkan dilatarbelakangi permasalahan semakin
sempitnya lahan di Kota Mataram. Umar menambahkan, masyarakat mulai didorong agar memanfaatkan lahan pekarangan sebagai tempat bercocok tanam. Selain teknologi hidroponik, bisa juga mengembangkan vertikal garden, aquaponik dan lain sebagainya. “Kita dorong supaya pekarangan di rumah dikembangkan bercocok tanam,” tandasnya. Jenis tanamannya yang bisa dikembangkan seperti sayur selada, pakcoi dan sebagainya. Selain melatih masyarakat pengembangan teknologi hi-
droponik, pihaknya juga melatih 60 peserta dari KWT Kebun Kreatif membuat pupuk organik cair. Pupuk ini bisa dimanfaatkan untuk memberi nutrisi bagi tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat. Pengembangan tanaman hidroponik di lahan sempit diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. Ke depan, pemanfaatan lahan sempit untuk bercocok tanam dapat dikembangkan oleh
masyarakat di masing – masing lingkungan. Jangan sampai menyusut lahan pertanian menjadi penghalang bagi masyarakat untuk bercocok tanam. (cem/*) HIDROPONIK - Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Mataram, Umar menunjukan tanaman sayur selada yang siap dipanen di Lingkungan Pejeruk. Tanaman ini menggunakan teknologi hidroponik.
(Suara NTB/ist)
AKD Belum Terbentuk Capaian PBB Baru 63 Persen TANGGAL 6 September besok, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berakhir. Namun, sampai saat ini banyak kelurahahan belum maksimal dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB tersebut. Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (4/9) kemarin, Lurah Dayan Peken, Haerul Hakim menegaskan, sampai tanggal 4 September 2019, pembayaran PBB dari masyarakat belum sampai 70 persen. Katanya, pembayaran PBB di Kelurahan (Suara NTB/viq) Dayan Peken baru 63 persHaerul Hakim en atau Rp297 juta. “Capaian kita itu baru mencapai 63 persen. Pertanggal 28 Agustus kemarin baru 52 persen. Sampai detik ini baru mencapai 63 persen yang bisa kami kumpulkan. Kadang-kadang masyarakat nunggu sampai tenggat waktu pembayaran. Itulah yang membuat sampai hari ini pembayaran belum sampai 70 persen,” kata Haerul, Rabu (4/9) kemarin di ruang kerjanya. Menurut Haerul, yang penting dari wajib pajak tidak melampaui pembayaran sampai Desember mendatang. “Karena biasanya, pemerintah nanti membuat kebijakan perpanjangan pembayaran sampai Desember. Tapi kita coba usahakan, sampai 6 September ini mencapai 90 persenlah seperti tahun lalu sampai 97 persen,” katanya. Dalam mengumpulkan pembayaran PBB tersebut, Kelurahan Dayan Peken meminta bantuan mobil dari BKD untuk keliling menagih. Selain itu, lanjut Haerul, petugas yang menagih di kelurahan juga menggunakan speaker masjid untuk memberikan informasi terkait pembayaran PBB ini. Di Kelurahan Dayan Peken, banyak pihak swasta yang tagihan pajaknya cukup besar, namun, sampai saat ini mereka belum dibayar. Potensi besar itu ada di Lingkungan Pelembak, seperti Al-Ihsan, Lombok Taksi. Kita coba tetap buru lewat telepon, surat permohonan, dan sebagainya. Biasanya memang mereka terlambat bayar. Yang potensi besar ini yang kerap nakal. Jadi, ini yang kerap membuat presentase PBB kita tidak terpenuhi 100 persen. Kita memang menggunakan teknik persuasif dalam menagih PBB kepada wajib PBB yang memiliki potensi besar,” kata Haerul. Saat ini tutur Haerul, kesadaran masyarakat dalam membayar PBB perlu ditingkatkan. Selama ini, di Kelurahan Dayan Peken, tidak ada kendala berarti pada proses penagihan. “Walaupun ada yang suka nekal terlambat bayar, bukan berarti kita lunak. Artinya dalam menagih PBB ke masyarakat, kita beri pengertian pentingnya PBB ini demi pemasukan PAD Kota Mataram,” tutupnya. (viq)
Eksekusi Anggaran Perubahan Terhambat
Mataram (Suara NTB) – Evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan sudah turun dari pemerintah provinsi. Hasil evaluasi tak bisa dibahas oleh eksekutif dengan legislatif karena belum terbentuknya alat kelengkapan dewan. Eksekusi anggaran perubahan terancam terhambat. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr.H.Effendi Eko Saswito dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (4/9) membenarkan, evaluasi anggaran perubahan telah diterima. Namun demikian, anggaran tidak bisa langsung dieksekusi karena terbentur alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Mekanismenya hasil eval-
uasi dari gubernur kembali dibahas bersama dengan legislatif. Kondisi di parlemen sehingga diminta Kepala Badan Keuangan Daerah, H.M. Syakirin Hukmi konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan seperti apa menyikapi kondisi tersebut. “Apakah tidak perlu kita
bahas dengan dewan. Kita belum tahu regulasinya,”jelas Sekda. Sekda menegaskan, jika harus menunggu alat kelengkapan dewan selesai terbentuk akan terhambat mengeksekusi anggaran. Peluang untuk menggunakan peraturan walikota untuk mengeksekusi anggaran perubahan masih menunggu pe-
ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati meminta pemerintah melakukan validasi data KK (Kepala Keluarga) yang mendapatkan bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) atau rumah kumuh. Permintaan ini menyusul maraknya keluhan yang diterima pihaknya dari masyarakat terkait penerima bantuan rumah kumuh. ‘’Jadi banyak masyarakat yang mengadu ke saya bahwa yang menerima bantuan rumah kumuh hanya orang yang itu-itu saja,’’ katanya kepada Suara NTB di DPD Kota Mataram, Rabu (4/9). (Suara NTB/fit) Seharusnya, kata Ketua Hj. Baiq Mirdiati Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram ini, pemerintah harus melakukan validasi data secara kontinyu. Sehingga terlihat jelas capaian dari program pengentasan RTLH. Menurut dia, karena tidak adanya validasi data bahkan evaluasi yang dilakukan pascameluncurkan program pengentasan RTLH, membuat jumlah rumah di Kota Mataram cenderung stagnan. ‘’Kalaupun menurun, penurunannya masih kecil,’’ cetusnya. Ini tidak berjalan lurus dengan maraknya bantuan yang dating dari sana sini terkait pengentasan RTLH. Mirdiati menyebutkan bahwa program pengentasan RTLH tidak hanya berasal dari Pemkot Mataram tapi juga Pemprov NTB bahkan pemerintah pusat. Sayangnya, lanjut anggota Dewan dari daerah pemilihan Mataram ini, bantuan-bantuan itu belum mampu menurunkan jumlah RTLH secara signifikan. ‘’Karena apa? Karena orang yang masuk pendataan penerima rumah kumuh itu, orang yang sama. Mereka yang mendapatkan bantuan RTLH cenderung punya kedekatan dengan kekuasan,’’ sesalnya. Mirdiati mencontohkan warga yang punya hubungan kekeluargaan dengan oknum kepala lingkungan atau pejabat lainnya, lebih cepat diakomodir dalam pendataan RTLH ketimbang warga lainnya. Praktik pendataan dengan pendekatan kekerabatan ini, membuat hasil pendataan tidak akurat. Bahkan kerap bertolak belakang dengan fakta di lapangan. ‘’Yang rumahnya nyata-nyata tidak layak huni malah tidak masuk data, tidak dapat bantuan,’’ kritiknya. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah serius melakukan pendataan RTLH. Mirdiati menyarankan, rumah yang sudah mendapat bantuan program RTLH agar diberi stiker. ‘’Supaya bantuanya tidak dobel. Dan tahun depan jangan lagi rumah yang sama yang diberikan bantuan,’’ ujarnya. Anggota Dewan dua periode ini mengimbau kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan program RTLH agar merawat rumahnya. Jangan sampai, setelah mendapat bantuan, tahun depan menjadi kumuh kembali. ‘’Untuk itu butuh juga peran dari kepala lingkungan maupun kelurahan untuk ikut mengawasi program ini,’’ pungkasnya. (fit)
Sumardi menegaskan, keinginannya sebenarnya satu pekan setelah pelantikan 40 anggota DPRD pada 6 Agustus lalu. Alat kelengkapan dewan telah rampung. Hanya saja, kewenangan itu tidak berada di DPRD. Kewenangan sepenuhnya berada di partai politik. Pihaknya berada pada posisi menunggu keputusan partai politik untuk menyodorkan nama – nama kader yang ditunjuk menempati posisi tertentu. “Kalau kewenangannya ada di kami seminggu setelah pelantikan pasti selesai,” tandasnya. (cem)
Percepat Evaluasi Kinerja
Baperjakat Segera Serahkan Nama Pejabat akan Dirotasi
(Suara NTB/viq)
RELOKASI - Kondisi salah satu rumah di Lingkungan Pondok Perasi yang akan direlokasi. Kondisi anak-anak Pondok Perasi jika direlokasi, mereka butuh tempat tinggal yang lebih layak dari sebelumnya.
Warga Bintaro akanTetap Direlokasi Validasi Data Program RTLH
tunjuk dari pemerintah pusat. Jangan sampai ke depannya, melanggar aturan. Seyogiyanya, hasil evaluasi anggaran harus dibahas bersama Dewan. “Pimpinan Dewannya belum definitif apa yang kita lakukan,” ucapnya. Secara umum disampaikan Sekda, hasil evaluasi APBD Perubahan tidak ada masalah. Hanya ada beberapa koreksi yang perlu penyesuaian dari sisi nomenklatur. Tidak dijelaskan detail, berapa tambahan anggaran di APBD perubahan. Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi
Mataram (Suara NTB) – Sejumlah opsi sedang dikaji untuk mencari jalan ke luar bagi warga di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Ampenan. Alternatif apapun yang ditempuh pada akhirnya warga terancam tetap direlokasi. Beberapa opsi mencuat diantaranya, membebaskan lahan dan akan dijadikan ruang terbuka hijau bilamana batas tanah itu kurang dari 100 meter dari ro’i pantai. Kedua, membangun rumah susun sederhana sewa. Alternatif ini tetap keputusan akhirnya adalah merekolasi masyarakat dari lahan yang ditempati saat ini. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, Pemkot Mataram dapat membeli lahan itu dengan catatan harus tunduk pada mekanisme penganggaran. Maka perlu dibangun komitmen dengan pemilik lahan bahwa pemerintah bisa mengambil alih lahan itu dengan syarat tidak melanggar aturan untuk membeli lahan itu sebagai aset. Tetapi masyarakat juga harus bijaksana untuk bersedia direlokasi ke rusunawa yang akan dibangun.
Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menyampaikan, pada intinya Dewan memberikan pengertiaan bagaimana posisi pemerintah, masyarakat dan aparat dalam hal ini pengadilan. Keputusan pengadilan bersifat mutlak. Termasuk posisi Dewan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum. Keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap perkara itu tidak bisa diintervensi lagi. Dampak dari putusan itu, pemerintah harus memperhatikan ekses dari keputusan pengadilan. Sehingga masyarakat setidaknya jangan terlalu terganggu. “Fungsi fasilitasi ini dibutuhkan oleh masyarakat menghadapi masalah itu. Agar tidak terlalu fatal untuk akibat itu. Ini yang harus diterjemahkan melakukan fungsi fasilitasi pada standar – standar di pertanggungjawaban baik dari sisi hukum dan keadilan,” kata Didi Rabu (4/9). Sejumlah alternatif diketahui berkembang untuk menangani masalah lahan di Pondok
Perasi. Pilihan opsi akan dibicarakan oleh eksekutif dengan legislatif. Disadari apapun keputusannya masyarakat terancam tetap direlokasi dari tempatnya saat ini. Bagaimana pun juga, kata Politisi Partai Golkar ini, sikap mutlak terhadap lahan itu sepenuhnya menjadi kewenangan Ratna Sari Dewi selaku pemilik lahan. Oleh karena itu, terhadap masalah ini perlu ada komunikasi dengan pemilik lahan. Eksekutif mencari pola komunikasi dengan pemilik lahan. Paling tidak berkomunikasi dengan pemilik lahan untuk melihat masalah ini. Dewan selaku wakil rakyat juga berusaha berkomunikasi dengan pemilik lahan agar memahami kondisi yang dialami masyarakat. Belum definitifnya jabatan di DPRD Kota Mataram dinilai Didi, serba tanggung. Pihaknya tidak bisa bergerak atau melangkah lebih jauh karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Walapun pernah disampaikan ke anggota Dewan lainnya bahwa posisi mereka telah melekat sebagai wakil rakyat. (cem)
Mataram (Suara NTB) – Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Selasa – Rabu (3-4/9) sibuk menggodok atau mengevaluasi kinerja pejabat. Nama pejabat yang bakal mengisi atau dirotasi dijadwalkan diserahkan hari ini ke pejabat pembina kepegawaian. Pantauan Suara NTB, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Baiq Nelly Kusumawati bersama Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, H. Ahmad Mujahiddin sibuk mondar – mandir di ruangan sekretaris daerah dengan membawa dua map berwarna kuning kombinasi hitam. Dalam map itu berisi puluhan nama pejabat yang bakal dievaluasi untuk dipindah dan dipromosikan untuk menduduki jabatan tertentu. Evaluasi kinerja yang dipimpin Sekda Kota Mataram, Dr.H. Effendi Eko Saswito, Selasa (3/ 9) belum kuorum. Rapat baperjakat tidak dihadiri oleh para asisten. Selain dua pejabat BKPSDM, rapat hanya dihadiri oleh Inspektur Inspektorat, Lalu Alwan Basri. Rapat Baperjakat ditunda dan dilanjutkan Rabu (4/9) sekitar pukul 14.00 Wita. Sekda mengatakan, Baperjakat tengah mempercepat evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja pejabat. Evaluasi ini berkaitan dengan rencana pengisian sejumlah jabatan kosong. Evaluasi kinerja diharapkan selesai hari ini (kemarin, red). Dijadwalkan, Kamis (5/9) hari ini, nama – nama pejabat bisa diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian. “Kalau hari ini selesai. Besok (hari ini, red) sudah kita serahkan ke Pak Wali,” terangnya. Pergeseran maupun pengisian jabatan dikabarkan akan
(Suara NTB/cem)
Baiq Nelly Kusumawati dilaksanakan Jumat (6/9) usai salat Jumat. Kepastian jadwal mutasi ini tak berani dipastikan oleh Sekda. Termasuk apakah ada pergeseran pejabat eselon II atau tidak. Kebijakan itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab Walikota selaku pejabat pembina kepegawaian. “Semua tergantung Pak Wali. Sampai sekarang belum ada perintah,” kilahnya. Nelly menyebutkan, pengisian jabatan kali ini difokuskan untuk posisi yang lowong. Eselon III dan IV diketahui banyak kosong. Sementara, tiga jabatan eselon II yang lowong yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunggu hasil mutasi. Apakah tiga jabatan itu akan dipansel atau tidak. “Kita tunggu hasil mutasi ini dulu. Baru kita tahu mana yang dipansel,” tandasnya. BKPSDM diketahui sejak pekan kemarin mengurus rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk seleksi tiga jabatan lowong. Hal ini dibenarkan oleh Nelly. “Iya sudah,” cetusnya. (cem)
Mini Lokakarya di Enam Kecamatan
DPPKB Rumuskan Permasalahan Sosial di Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggelar mini lokakarya di enam kecamatan. Permasalahan sosial ditemukan di masyarakat dirumuskan untuk mencari solusi. Sekretaris DPPKB Kota Mataram, H. Turmuji menjelaskan, mini lokakarya kampung keluarga berencana dilaksanakan dalam rangka evaluasi program kampung KB yang telah dibentuk sebelumnya. Kegiatan ini sekaligus penyusunan kegiatan partisifatif yang bersumber dari permasalahan di lapangan. Permasalahan di akar rumput dirumuskan untuk dicarikan solusi. “Mini
lokakarya kita gelar di enam kecamatan secara bergiliran,” kata Turmuji, Selasa (3/9). Permasalahan ditemukan di kampung KB nantinya akan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Misalnya, kader KB menemukan anak putus sekolah akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian pula, rumah kumuh dilaporkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan lain sebagainya. “OPD mana yang bertanggungjawab nanti disepakati dalam pertemuan tersebut untuk diintervensi,” tambahnya. Mini Lokakarya Kampung KB Cahaya Pesisir Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang
teridentifikasi bahwa sebagian masyarakat belum memiliki buku nikah. Dalam pertemuan tersebut disepakati akan dilaksanakan isbat nikah yang difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersama Pengadilan Agama. Selain itu, akan ada sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, penyuluhan KB dan lain sebagainya. Untuk program fisik seperti rehab rumah tidak layak huni, pembangunan jembatan, gapura kampung KB. “Harapan masyarakat program yang disusun bersama dapat diintervensi oleh OPD teknis,” harapnya. Semakin banyaknya intervensi program oleh OPD diharapkan Turmuji,
(Suara NTB/ist)
PENGARAHAN - Sekretaris DPPKB, H. Turmuji memberikan pengarahan pada mini lokakarya di Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang, Selasa (3/9). semakin nyata keberhasilan kampung KB dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (cem/*)
SUARA NTB Kamis, 5 September 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3 (Suara NTB/ist)
Pergub Perlindungan Jakon Lokal Belum Diikuti Kabupaten/Kota Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah adalah satusatunya gubernur di Indonesia yang menerbitkan Pergub tentang perlindungan masyarakat jasa konstruksi lokal pada Juli 2019. Di tingkat provinsi, pergub ini telah berlaku. Tetapi belum diikuti oleh kabupaten/kota. “Masih banyak proyek lokal di kabupaten/kota yang dikerjakan oleh kontraktor luar,” kata Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia Gapeksindo Provinsi NTB, Ir. H. Bambang Muntoyo. Pergub Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pe(Suara NTB/bul) doman Pelaksanaan PenH. Bambang Muntoyo gadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Pergub ini salah satunya mengatur tentang ketentuan teknis pemaketan jasa konsultansi konstruksi, nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sampai dengan Rp1 miliar disyaratkan hanya untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai HPS di atas Rp1 miliar - Rp2,5 miliar disyaratkan hanya untuk perusahaan kualifikasi menengah. Nilai HPS di atas Rp2,5 miliar disyaratkan untuk perusahaan kualifikasi besar. Persaingan dengan kontraktor luar menurut Bambang Muntoyo sangat kuat dengan kontraktor lokal. Padahal, Pergub telah diterbitkan. Kabupaten/kota masih menggunakan aturan lama yang membolehkan siapapun ikut tender. “Pergub ini sekarang hanya untuk provinsi. Sekarang bagaimana caranya disosialisasikan kepada kabupaten/kota bisa berjalan. Golongan kecil gak ada yang dapat paket itu, anggota saya,” kata Bambang Muntoyo kepada Suara NTB, Rabu (9/4) kemarin. Demikian juga dengan anggota Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi). Anggotanya mengalami hal yang sama. Karena itu, Sertifikat Badan Usaha (SBU) harus dikonversi sampai tanggl 30 September. Jika tak konversi, kontraktor bisa turun kelas. Dari kelas menengah menjadi kelas kecil. Konversi yang dimaksudkan ke sistim digital (elektronik). “SKA, SKTA, sertifikat Keahlian dan keterampilan harus dikonversi ke digital. Dan terdaftar resmi secara online,” ujarnya. Dengan demikian, akan lebih mudah perusahaan di verifikasi untuk ikut tender. Proyek di dalam daerah dilihat masih banyak dikerjakan oleh perusahaan luar daerah. khususnya golongan menengah ke atas. Pergub ini semestinya dapat dijadikan senjata yang ampuh untuk perlindungan kepada masyarakat jasa kontruksi di dalam daerah. Karena itu, penting disosialisasikan kepada kabupaten/ kota. Agar Unit Layanan Pengadaan (ULP) di kabupaten/kota juga mengetahuinya. “Saya belum paham. Apakah kabupaten/kota belum mengetahui Pergub ini, atau memang sengaja tidak melaksanakan amanat Pergub ini,” demikian Bambang Muntoyo. Pergub ini dilematis jika dipaksanakan dilaksanakan. Sementara tidak ada Perbub/Perwal yang mengaturnya. Tidak bisa dicegah. Harapannya, agar kabupaten/kota segera menindaklanjuti kebijakan yang telah ditelurkan daerah. “Pergunakanlah Pergub ini untuk wilayah provinsi. Atau disesuaikan lingkupnya bukan lagi hanya di provinsi, tapi hingga di kabupaten/kota,” imbuhnya. Bambang Muntoyo tidak juga menyalahkan pihak-pihak tertentu. Sebab sistem lelang/tender proyek telah menggunakan komputerisasi dan digital. Siapapun dapat memenangkannya selama layak. Tetapi, pengecualian tujuan baik pemerintah daerah untuk pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal. (bul)
EDUKASI - Edukasi di Lombok Tengah sebagai salah satu upaya mencerdaskan konsumen milenial agar tak jadi korban
Rentan Dirugikan
Generasi Milenial Diedukasi Jadi Konsumen Cerdas Mataram (Suara NTB) – Generasi milenial adalah kelas usia konsumen yang rentan dirugikan. Karena itu, idealnya generasi milenial inilah yang harusnya terdepan menjadi pelopor konsumen cerdas. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan intens melakukan sosialisasi. Dengan sasaran generasi milenial. Melalui Bidang Perlindungan Konsumen, Selasa (3/9) kemarin diselenggarakan kembali kegiatan edukasi konsumen cerdas. Sasarannya kepada generasi milenial di Kabupaten Lombok Tengah. Sosialiasasi dilaksanakan di lapangan parkir kompleks pertokoan Matra, Praya. Menghadirkan empat narasumber langsung. Diantaranya Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB,
Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si. Drs. H. Saman (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Rosita Mardiani, S.TP dari Fungsional PFM Ahli Muda, Balai Besar POM Mataram dan Lalu Malik Kurniawan, Ketua LPK
Peringati Hari Pelanggan Nasional
(Suara NTB/ist)
SAPA PELANGGAN - Direksi Garuda Indonesia melaksanakan kegiatan sapa pelanggan di Bandara Soetta, bertepatan dengan peringatan hari pelanggan nasional, Rabu (4/9) kemarin.
harapkan dapat mencerdaskan konsumen di Kabupaten Lombok Tengah. Konsumen potensial dalam era globalisasi. Sehingga rentan terhadap produkproduk yang bisa merugikan konsumen kaum milenial. “Kalau terjadi malproduk maka kaum milenial atau konsumen dapat mengadukan persoalannya ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) untuk dilakukan mediasi sehingga hak konsumen dapat diselesaikan dengan baik. Tidak ada yang saling dirugikan,” demikian Taufik. (bul)
Dukung PLN Amankan Jaringan
Garuda Indonesia Gelar Sapa Pelanggan dan Kejutan ”Free Upgrade” Kelas Bisnis Jakarta (Suara NTB) – Bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional, maskapai nasional Garuda Indonesia pada hari ini Rabu (4/9) melaksanakan kegiatan “Sapa Pelanggan” bagi para pengguna jasa dengan membagikan souvenir kepada penumpang GA 830 rute Jakarta – Singapura di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta. Selain memberikan souvenir, pada kesempatan yang sama Garuda Indonesia juga memberikan kejutan kepada dua orang penumpang ekonomi GA 830 berupa kesempatan untuk dapat menikmati layanan kelas bisnis Garuda Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara mengatakan bahwa dalam menjalankan bisnisnya, Garuda Indonesia selalu menitikberatkan perhatian kepada penumpang sebagai bagian penting dari keberlangsungan perusahaan. “Bagi Garuda Indonesia, pelanggan merupakan sumber kekuatan dan semangat dalam menjalankan tugas. Kami menyadari bahwa kesempurnaan layanan dan kepuasan pelanggan merupakan salah satu strategi terkuat dalam bertahan pada situasi industri yang kian kompetitif seperti sekarang ini,” tambah Ari. Ari berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa terlebih mengingat bahwa Garuda Indonesia senantiasa terbuka untuk terus berinovasi memenuhi ekspektasi dan masukan dari para pengguna jasa. Ari mengatakan bahwa, peringatan Hari Pelanggan ini merupakan momen yang tepat untuk memberikan apresiasi secara langsung kepada pengguna jasa sekaligus untuk mendapatkan “insight” baru dalam upaya peningkatan layanan perusahaan. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Hari Pelanggan Nasional tersebut, sebelumnya Garuda Indonesia juga telah melaksanakan program “Direksi Melayani” pada penerbangan GA 714 rute Denpasar – Sydney dan GA 715 rute Sydney – Denpasar. Berbeda dengan penerbangan Garuda Indonesia lainnya, pada kedua penerbangan tersebut jajaran Direksi Garuda Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara melayani langsung para pengguna jasa selama penerbangan tersebut. Program “Direksi Melayani” tersebut merupakan yang pertama kali dilaksanakan pada rute penerbangan internasional setelah sebelumnya melaksanakan program yang sama pada penerbangan domestic rute Jakarta – Denpasar pada akhir 2018 yang lalu. Adapun penerbangan GA 714 dan GA 715 dipilih mengingat bahwa rute Denpasar – Sydney pp ini merupakan rute yang paling diminati tidak hanya untuk penumpang Indonesia namun juga wisatawan asing. Melalui upaya peningkatan kualitas layanan yang terus dilakukan Garuda Indonesia dari berbagai lini operasional telah mengantarkan Garuda Indonesia menjadi salah satu dari 11 (sebelas) maskapai penerbangan dunia yang berhasil meraih sertifikasi layanan bintang 5 dari Skytrax sejak 2014 lalu. Melalui konsep layanan Garuda Indonesia Experience yang mengedepankan keramahtamahan dan kekayaan budaya Indonesia, Garuda Indonesia secara berkelanjutan memfokuskan titik layanan pada 28 touch point , yang mencakup lima area servis: pre journey, pre-flight, in flight, post flight dan post journey. Lebih lanjut, Garuda Indonesia juga terus memperluas akses pelanggan dalam menyampaikan masukan dan kritik melalui pengembangan platform digital dan social media sekaligus wadah konvensional seperti call center 24 jam hingga live chat. (*)
Sangkareang Mataram. Dipandu oleh Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perdagangan Provinsi NTB, M. Taufik Rahman, SH. Peserta yang didatangkan dari SMA 1 Praya, SMA 4 Praya, STMIK Lombok Tengah dan Masyarakat Lombok Tengah. Lebih
dari 100 orang mengikuti kegiatan ini. Kegiatan edukasi kali ini menekankan pada pentingnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Tetap kritis dan selektif dalam menggunakan barang dan jasa. Paham tentang alur pengaduan konsumen. Diharapakan juga, peserta yang hadir menjadi corong informasi tentang perlindungan konsumen yang diperoleh dalam kegiatan edukasi konsumen cerdas ini kepada keluarga terdekat. Sehingga di-
Made Sumarta Relakan Pohon Buah Sumber Penghasilan Puluhan Juta Ditebang
(Suara NTB/bul)
KEDAI UMKM - Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah meresmikan kedai UMKM di Kota Mataram.
Wagub Resmikan Kedai UMKM Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah Rabu (4/9) kemarin meresmikan kedai UMKM yang dirintis oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB. Kedai ini khas, dan menjadi etalase produk-produk penganan dan minuman khas lokal. Kedai ini memiliki kekhasan jualan. Ada tuak manis, atau air nira segar yang jadi bahan dasar gula merah. Ada juga topat sebur, atau lontong siram bumbu santan kelapa dan urap-urap khas Sasak disediakan. Kedai ini buka dari pukul 08.00 Wita, sampai pukul 17.00 Wita. Selanjutnya akan melayani hingga malam hari. Lokasinya di samping sebelah timur RSI Siti Hajar Mataram Jalan Catur Warga. Pelang bertulis UMKM Binaan DPD IWAPI NTB. Rohmi mengapresiasi ada pihak-pihak yang peduli mendukung keberadaan UMKM. Apalagi, kedai UMKM ini tidak berorientasi bisnis. Hanya menyiapkan wadah bagi para pelaku UMKM menjual produknya agar lebih dikenal luas. “Ini kami dukung betul. Karena mengangkat UMKM lokal, khususnya di Pulau Lombok,” demikian orang nomor dua di NTB ini. Yang paling menarik adalah kedai UMKM ini mendukung program zero waste. Meniadakan penggunaan kantong plastik. Bagi wakil gubernur, program-program yang saat ini digencarkan oleh pemerintah daerah adalah program yang tidak semudah membalik telapak tangan menyelesaikannya. Butuh sinergitas dan kesungguhan semua pihak melaksanakannya. “Mindset masyarakat harus
terus diubah. Paham ndak bahayanya sampah plastik. Kalau paham, lakukan hal sederhana saja. Kurangi penggunaan kantong plastik. Kalau ada sampah, buang pada tempatnya atau serahkan kepada bank sampah,” demikian Rohmi. Kedai UMKM ini adalah etalase produk lokal. Baik penganan, maupun minuman. Ada 27 UMKM yang mensuplai beragam jenis produk di kedai ini. Di dalamnya dijual renggi, kopi, abon, dan lainnya. Semua dalam bentuk kemasan. Yang paling khas adalah tuak manis dan topat sebur. Dimana penganan dan minuman khas ini dikhawatirkan akan punah. Karena itu, IWAPI berinisiatif menjaganya tetap lestari dengan membina para pelaku UMKMnya. Tuak manis ini dijual terbatas. Diambil langsung dari pohonnya di Langko Narmada, Lombok Barat sebagai daerah kawasan pohon nira. Tuak manis ini juga dijual dalam waktu terbatas. Pagi hari dan sore hari. Mengingat aroma dan rasanya bertahan tak lama setelah dipanen dari pohon. “Karenanya. Berapa botol yang dipanen, segitu yang kita jual. Dan tidak bertahan berjam-jam,” demikian Ketua DPD IWAPI NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi. Kedai UMKM ini ibarat marketplace bagi produk UMKM lokal yang saat ini terbatas pada persoalan pemasaran. Jumlah UMKM dan produk yang diakomodir akan diperbanyak. Karena itu, IWAPI berharap pemerintah daerah memberikan dukungan. “Ya kalau ada acara-acara, katering dengan menu lokal mesennya di sini. Agar UMKM ini bisa bertahan. Kalau tidak didukung pemerintah daerah, tidak bisa juga,” demikian Ratu Ganefi. (bul)
Giri Menang (Suara NTB) Made Sumarta, pemilik lahan di Gunung Pengsong, Labuapi Kabupaten Lombok Barat dengan ikhlas hati merelakan aset pohon buah yang menjadi salah satu sumber penghasilannya di tebang oleh petugas PLN. Pohon-pohon buah yang menjadi pundi pendapatannya puluhan juta setahun dengan sukarela diserahkan untuk ditebang. Tanpa kompensasiapapun.Inimenjadibagian menarik kunjungan tim PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB dalam rangka hari pelanggan nasional Rabu (4/9) kemarin. Lebih dari lima pohon buah mangga di pekarangan kebunnya ia serahkan kepada tim PLN. Pohon-pohon mangga ini usianya lebih dari 10 tahun. Satu pohon dapat menghasilkan Rp3 juta sekali berbuah. Buahnya biasanya dijual kepada pembeli yang datang. Lebih dari lima pohon yang diserahkan sukarela itu dalam setahun dapat menghasilkan lebih dari Rp70 juta. Setelah direlakan untuk ditebang. Tentu hilanglah penghasilan musimannya itu. Made Sumarta, kepada tim PLN UIW NTB mengungkapkan, nilai yang didapat setiap tahun tidaklahberartidibandingkerugianyang akan di alamai oleh masyarakat. Mengapa? pohon buah di pekarangan kebunnya hanya dilintasi kabel Tegangan Rendah (TR) yang sebetulnya terbungkus. Made Sumarta mengkhawatirkan, jika ranting-ranting pohon akan menggesek terus menerus kabel TR itu, akan terjadi korsleting listing yang mengakibatkan pemadaman. “Tidak sedikit orang yang akan dirugikan. Kita hargai kerja PLN. Kalau korslet, listrik mati, banyak usaha orang yang bisa terganggu. Sayang sih, tapi harus direlakan karena kepentingannya untuk banyak orang,” demikian Made. Dalam rangka Hari Pelanggan Nasional (HPN) yang jatuh pada tanggal 4 September, PLN kembali menyapa pelanggan dan stakeholders yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik sekaligus mengapresiasi para pelanggan serta mendengar suara dan aspirasi pelanggan demi meningkatkan pelayanan PLN yang lebih baik. Mengusung tema ‘Senyum Pelanggan Indonesia Benderang’ kegiatan Sapa Pelanggan PLN dilaksanakan secara serentak di 12 (dua belas) lokasi oleh jajaran direksi PLN. Pada kesempatan ini, Plt. Direktur Utama (Dirut) PLN Sripeni Inten Cahyani menyapa pelanggan di Panti Werda Tresna Budi dan SMAN 29.
(Suara NTB/ist)
BINGKISAN - Tim PLN UIW NTB memberikan bingkisan terimkasih kepada Made Sumarta pada peringatan Hari Pelanggan Nasional kemarin Acara sapa pelanggan berlangsung hangat. Selain mendengarkan suara dan keinginan para pelanggan, Plt Dirut PLN juga memberikan tips pemanfaatan listrik yang aman. Sebagai wujud apresiasi, PLN juga membagikan bunga kepada para lansia di Panti Werda Tresna Budi sebagai tanda cinta dan apresiasi kepada para pelanggan. Sripeni Inten Cahyani mengatakan bahwa PLN sangat mengapresiasi para pelanggan dan akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik. Dalam rangka HPN 2019, PLN juga mengadakan bantuan pemeriksaan instalasi listrik di bangunan beberapa pelanggan. Hal ini dilakukan karena kerap menjadi permasalahan yang dirasakan pada pelanggan. Selain itu PLN melalui PLN Peduli juga memberikan layanan pemasangan grounding gratis untuk 1.774 lembaga pendidikan non komersial. Di PLN UIW NTB, kunjungan ke pelanggan dilakukan dilakukan serentak untuk 15 pelanggan. Diantaranya Transmart Mataram, Hotel Golden Palace, CV Sape Sukses Bersama, Mataram Mall, PT Laut Biru Lestari,
Tukad Mas, bahkan Kantor Bupati Bima sebagai pelanggan pemerintahan dengan daya besar. Kunjungan dilaksanakan langsung oleh PH General Manager PLN UIW NTB, Senior Manager Pembangkitan, Edyson Rajagukguk, didampingi Senior ManagerNiagadanPelayananPelanggan, Chairuddin beserta rombongan. Dalam kesempatan itu, Edyson menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada pelanggan. “Hari ini kita jadikan momentum untuk semakin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Edyson. Untuk pemberian bantuan pemeriksaan instalasi listrik, pembuatan Sertifikat Laik Operasi dan juga pemasangan grounding, PLN UIW NTB melakukan kunjungan ke SMK 7 Mataram. Kunjungan ke pelanggan ini dilakukan PLN untuk mendengar suara pelanggan atas layanan PLN dalam satu tahun terakhir ini. Sehingga terjalin hubungan yang harmonis karena masukan dari para pelanggan kepada PLN akan menjadi program kerja untuk perbaikan sekaligus mengapresiasi para pelanggan yang selama ini menggunakan layanan PLN. (bul)
SUARA NTB Kamis, 5 September 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Usulan P3K dan CPNS 2019
Tidak Miskin Permanen KEPALA Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Lombok Timur, H. Ahmat tidak menampik munculnya kasus kemiskinan baru pascagempa. Akan tetapi, kasus warga miskin ini dinilai hanya bersifat sementara saja. Tidak menjadi miskin permanen. Kepada Suara NTB, Rabu (4/9), Ahmat menjelaskan, disebut miskin sementara, karena kemunculannya secara tiba-tiba, yakni begitu terjadi gempa baru kemudian bermunculan. Pendataannya dimungkinkan karena warga yang terkena dampak gempa ini dilihat sedang tidur di bawah (Suara NTB/dok) H. Ahmat terpal lalu masuk data miskin. Melihat kondisi rumah yang rusak memang jelas bisa masuk miskin. Akan tetapi, tidak bisa disimpulkan langsung menjadi data miskin permanen. Pasalnya, kondisi ekonomi yang lain diyakini tidaklah berdampak besar.. Angka kemiskinan baru yang muncul seperti disampaikan Pemprov NTB beberapa waktu lalu yang jumlahnya tembus 21 ribu orang se NTB, ujarnya, masih belum diyakini sepenuhnya akan berujung menjadi miskin permanen. Apalagi bantuan gempa saat ini sedang bergulir, sehingga pihaknya yakin masyarakat yang miskin sementara ini akan kembali normal perekonomiannya. “Saya awalnya juga kaget dengan temuan data tiba-tiba naik angka kemiskinan, tapi setelah lihat datanya karena memang ada akibat gempa dan dimasukkan juga data yang kurang mampu,” imbuhnya. Diakuinya, keberadaan rumah diakui menjadi salah satu indikator utama dalam mendefinisikan warga miskin. Namun lagi-lagi, jumlah rumah yang termasuk kategori miskin pun dinilai perlu dipertanyakan validasinya. Guna memastikan keberadaan warga miskin ini, Disos Lotim mencoba untuk melakukan validasi secara lebih faktual. Masing-masing desa akan melampirkan dengan detail nama dan alamat jelas warga miskin. Seperti data keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH) se Kabupaten Lotim. Diakuinya, RTLH merupakan permasalahan klasik yang belum ditemukan titik keluarnya. Dikatakan sejauh ini sudah banyak sekali upaya yang dilakukan untuk perbaikan RTLH. Mulai dari pemerintah desa, kabupaten, provinsi bahkan intervensi dari pemerintah pusat. Akan tetapi sampai sekarang dipertanyakan mengapa tidak pernah tuntas-tuntas dan data RTLH yang belum diperbaiki masih masuk. Untuk itu, mulai tahun 2020, khusus Disos akan merencanakan perbaikan sekitar 3 ribu RTLH. Dalam hal ini, masing-masing rumah dihitung senilai Rp 20 juta dan dibutuhkan dana Rp 60 miliar. “Kita berharap itu semua akan tuntas, tidak ada lagi warga Lotim yang tinggal di rumah yang tidak layak,” paparnya. Ditegaskan, dalam pengentasan kemiskinan tidaklah dijadikan sebagai muatan politis. Ketika mau dekat suksesi kepemimpinan baru mulai disentuh. Perbaikan RTLH ini ke depan bisa mempercepat Lotim lepas dari segala kategori negatif. (rus)
Pohon Mangrove Dibabat
DLH PKP Turunkan Tim ke Gili Meno Tanjung (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLH PKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menurunkan tim internal untuk memantau pohon mangrove Gili Meno yang ditebang untuk membangun hotel dan restoran. Diterjunkannya tim itu merupakan tindak lanjut atas keluhan warga yang memprotes tindakan perusahaan tersebut. Kepala Dinas LHPKP KLU, H. Rusdi, ST. MM., Rabu (4/9) mengemukakan timnya sudah turun ke loka(Suara NTB/dok) si Dusun Gili Meno awal H. Rusdi pekan ini. Hasilnya, dibenarkan bahwa pohon mangrove telah ditebang oleh perusahaan dengan perkiraan area yang dibabat sekitar 10-15 are. Hanya saja, pohon mangrove tersebut berada di areal pribadi milik perusahan atas nama pemohon izin hotel, PT. BASK. “Mangrove di KLU ini sejak 2013 sudah dibabat, memang ini akibat kebijakan lama yang kurang tegas. Kalau masyarakat manut dia, asalkan kita berani tegas,” ujar Rusdi di ruang kerjanya. Kepala Seksi Pengendalian LH, Lalu Mujitahid, menambahkan, yang ikut turun lapangan menguatkan tindaklanjut atas persolan tersebut dilakukan mediasi antara warga Gili Meno dengan perwakilan PT. BASK (diwakili I Ketut Rade). Berita acara perjanjian antar pihak mengatur 4 poin kesepakatan antara lain, sebelum kegiatan pembangunan hotel dan restoran oleh PT. BASK Gili Meno dilanjutkan, harus ada koordinasi dan sosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat Gili Meno dalam setiap tahapan. Kedua, permintaan dari masyarakat agar pohon mangrove tidak ditebang habis,tetapi dilakukan secara bertahap sesuai dengan siteplan (perencanaan) yang sudah ada. Ketiga, pihak perusahaan siap mengganti dan menanam pohon mangrove yang telah ditebang sesuai permintaan masyarakat meskipun melebihi luasan pohon mangrove yang telah ditebang. Terakhir, terkait pembuatan jalan di pinggir danau, masyarakat meminta tidak menggunakan media beton. “Kami juga sudah klarifikasi bahwa sertifikat tanah areal lokasi tempat rencana pembangunan hotel dan restoran memang sudah ada, yang dibeli oleh PT. BASK Gili Meno, serta sudah melalui proses balik nama atas nama pribadi,” jelasnya. Dalam pelaksanaan pembangunan hotel dan restoran nantinya, Dinas LH menekankan agar PT. BASK tetap berpedoman pada dokumen UKL-UPL yang telah dikeluarkan dinas. Dalam hal dimaksud telah dijelaskan tentang penebangan pohon mangrove serta upaya pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan untuk menangani dampak/kerusakan yang akan ditimbulkan. “Kegiatan penebangan pohon mangrove yang dilakukan di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disosialisasikan ke masyarakat Dusun Gili Meno, di mana pada sosialisasi dijelaskan penebangan dilakukan hanya pada tapak bangunan yang diperlukan. Sehingga dari masyarakat meminta perusahaan untuk menghentikan sementara kegiatan penebangan pohon mangrove sampai ada klarifikasi dari PT. BASK Gili Meno,” tambahnya. Dinas LH juga meminta agar perusahan berkomitmen untuk mengganti pohon mangrove yang sudah ditebang dengan menanam kembali bibit pohon mangrove yang baru. Lokasi penanaman disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. “Kesimpulan kita ya, fakta lapangan tidak seheboh yang dilaporkan. Termasuk jalan, secara lingkungan kita anggap bagus karena menggunakan struktur tanah dan dibuat pengerasan. Sekarang tergantung masyarakat setuju atau tidak,” tandasnya. (ari)
Lotim Hanya Dijatah 500 Formasi Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim kembali mengusulkan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Dari usulan 952 formasi yang diusulkan, Lotim hanya dijatah 500 formasi. Demikian disampaikan Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, belum lama ini. Dikatakannya, kuota yang diberikan itu untuk formasi P3K sebanyak 300 formasi dan untuk CPNS formasi umum sebanyak 200 formasi. Kuota
yang diberikan itupun, kata dia, belum final dan masih menunggu keputusan resmi dari KemenPAN untuk kemudian dilakukan seleksi bulan Oktober 2019 mendatang. “Yang kita usulkan awalnya 952 formasi, namun turun menjadi maksimal 500 forma-
si. Kembali kita mengusulkan, namun tetap kita diberikan jatah 500 formasi itu. Tapi kita masih tunggu keputusan dari KemenPAN,” terang Ugi. Sekretaris BKPSDM Lotim, Lalu Alwan Wijaya, menjelaskan untuk aturan sementara ini, pemerintah pusat mem-
berikan kuota untuk rekrutmen CPNS sebanyak 30 persen dan PPPK 70 persen. Sehingga inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah dikarenakan penggajian P3K dibebankan kepada daerah. Di mana untuk perekrutan PPPK tahun 2018 lalu, pemerintah daerah kelimpungan mencari sumber anggaran, padahal waktu itu jumlah yang diterima hanya 73 orang. Maka dari itu, dalam perekrutan khususnya bagi P3K ini akan dikomunikasikan dengan TAPD untuk melihat ket-
ersediaan anggaran. “Iya kita masih menunggu keputusan dari pusat untuk formasi dan kuota, hak dari daerah hanya mengusulkan,” jelasnya. Formulanya dari sisi anggaran sangat kesulitan, sehingga kuota 70 persen besar kemungkinan tidak terisi sepenuhnya lantaran keuangan daerah menjadi bahan pertimbangan. Lalu Alawan Wijaya menilai, alangkah lebih bagus apabila kuota antara PPPK dan CPNS ini dibalik, artinya kuota untuk CPNS lebih lebih banyak yakni 70 persen dan 30 persen dari PPPK. (yon)
Data Warga Calon Penerima Jadup Bertambah
(Suara NTB/rus)
GAGAL PANEN - Amaq Jupri, salah satu petani di Pringgabaya memperlihatkan tanaman padinya yang gagal panen akibat limbah MBLB.
Diduga Akibat Tambang MBLB
Sejumlah Petani di Lotim Alami Gagal Panen Selong (Suara NTB) Tanaman sejumlah petani di Subak Lendang Mudung Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengalami gagal panen. Tanaman padi dan bawang merah sebagai komoditi utama wilayah pertanian ini terus mengalami penurunan produksi selama tiga tahun terakhir. Terlihat seperti tanaman padi Amaq Jupri yang sudah tidak bisa tumbuh besar lagi, karena mengalami kerusakan. Padi yang baru berusia beberapa pekan ini mengalami gagal tumbuh sehingga dipastikan sudah termasuk kategori gagal panen. Pasalnya, sudah sangat tipis upaya penyelamatan. Kondisi lahan pertaniannya semenjak limbah tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB) beroperasi sejak 2017 lalu, menjadi kurang produktif. Padahal jauh sebelumnya, lahan di wilayah Subak Lendang Mudung ini tidak pernah mengalami kasus gagal panen. Selama tiga tahun terakhir, Amaq Jupri mengaku sudah merugi sekitar Rp 300 juta. Hal senada disampaikan Hardi, petani bawang merah yang berlokasi tak jauh dari tanaman padi Amaq Jupri. Sudah beberapa kali dilakukan pemupukan akan tetapi, tanaman bawang merah ini tak tertolong. Tanaman sayur ini pun mati secara perlahan. Sifat air limbah MBLB yang dibawa ini bercampur dengan air irigasi teknis petani. Kondisi ini jelas tidak bisa digunakan petani untuk mengairi sawah. Di mana, air sudah bercampur dengan tanah yang mudah sekali mengering. Di samping itu bercampur dengan batu karang. Tidak heran di tengah-tengah lahan pertanian, menumpuk karang-karang kiriman. Lahan petaniannya mengalami penurunan produktivitas. Sebelumnya bisa menghasilkan 2 ton bawang merah per hektarnya kini menurun 50 persen menjadi hanya 1 ton. “Merosot tajam selama tiga
tahun ini,” ucapnya. Fakta pahit yang dirasakan petani ini diminta bisa dicarikan solusinya segera oleh pemerintah daerah. Petani ingin, aktivitas tambang tersebut ditutup. “Kita minta ditutup saja, karena sudah lama ini merugikan kita,” imbuhnya. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Lotim, Lalu Kasturi yang dikonfirmasi terpisah mengakui keluhan petani. Dampak galian C tersebut memang berimplikasi pada penurunan produksi pertanian. Atas kasus tersebut, Distan Lotim sudah menindaklanjuti dan meneruskannya ke Pemerintah Provinsi NTB agar menutup izin penambangan. Keluhan petani akuinya, air tidak bisa digunakan untuk aplikasi obat yang digunakan menyemprot tanaman. Di mana, air yang bercampur lumpur dan karang ini membuat campuran obatobatan pertanian menjadi netral, sehingga sama sekali tidak memiliki implikasi bagi tanaman yang disemprot. Selain itu, tambahnya, akibat dari tambang MBLB telah menyebabkan terjadinya pendangkalan saluran irigasi. Sedimentasi saluran sudah cukup tinggi pada wilayah- wilayah terdampak, yakni tersebar Daerah Aliran Sungai (DAS) Kokok Tanggek, yaitu saluran irigasi di Desa Tembeng Putik dan Bandok, Kecamatan Wanasaba. Estimasi luasan masingmasing 220 hektare dan 140 hektare dengan komoditas padi. Selanjutnya, saluran irigasi di Kampung Rahayu, Lingkok Lendang dan Telakok yang berada di Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Ailkmel. Estimasi luasan 80 hektare dengan komoditas padi. Saluran irigasi di Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji dengan komoditas padi, jagung dan bawang merah dengan estimasi luasan 220 hektare. Pemerintah sudah merencanakan akan melakukan normalisasi DAS yang sudah dangkal tersebut.
Pada bagian lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, H. Marhaban mengaku belum bisa mencabut rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan alasan belum ada alas hak. Alas hak dimaksud berupa pencabutan juga dari jajaran pemerintah di tingkat bawah. ”Kita akan mencabut rekomendasi itu sepanjang ada surat juga dari kepala desa, karena dari desa dasarnya,” ungkap Marhaban saat dikonfirmasi via ponselnya, Rabu kemarin. Izin yang dikeluarkan provinsi itu bisa saja langsung dicabut sepanjang sudah memiliki alasan hukum pencabutannya. Tidak saja rekomendasi dari DLHK, namun juga rekomendasi dari kecamatan, baru kemudian SIUPnya. Alas hak dari desa dan camat itulah, kata Marhaban, yang menjadi alasan kuat yang akan diikuti untuk mencabut izin lingkungan yang telah dikeluarkan. Diakui, desa yang terkena dampak dari penambangan tersebut adalah desa lain. “Karena desa tersebut yang merekomendasikan, maka desa yang merekomendasikan itulah dulu yang mencabut rekomendasinya baru kami cabut,” paparnya. DLHK katanya tidak serta merta mencabut izin lingkungan tersebut tanpa dasar hukum yang jelas. Meski fakta lapangan menyebut penambang tidak mengindahkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. Dituturkan, sudah ada hasil kesepakatan sebelumnya di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB di Mataram terkait keluhan petani. Hasilnya menyebut izin penambangan baru bisa dicabut setelah rekomendasi dicabut juga. Ketika desa pemberi rekomendasi tidak bergeming untuk mencabut, persoalan tersebut kata Marhaban akan coba dikomunikasikan lebih lanjut di belakang hari. “Nanti kita bahas kemudian,” demikian. (rus)
Ruang Terbuka Hijau Kurang 30 Persen
DLHK Lotim Bakal Manfaatkan Eks Pasar Selong (Suara NTB) Kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) di bawah 30 persen masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim. Untuk memperbanyak RTH ini, DLHK Lotim bakal memanfaatkan eks pasar dan trotoar. Kepala Bidang Taman dan Ruang Terbuka Hijau pada DLHK Lotim, Indar Jaya Kusuma, mengakui jika saat ini di Kabupaten Lotim masih kekurangan ruang terbuka hijau atau di bawah 30 persen. Untuk itu, sangat perlu melihat dan mengevaluasi perubahan fungsi sejumlah potensi yang layak untuk dijadikan
RTH, karena secara aturan lingkungan, RTH itu tidak boleh kurang dari 30 persen ruang terbuka hijau. “Kondisi yang sekarang ini, masih jauh sehingga semua pinggir-pinggir jalan ini harus hijau di luar taman-taman hijau yang terdapat saat ini. Termasuk kita akan memanfaatkan eks pasar,” ujarnya, Rabu (4/9). Dikatakannya, keberadaan ruang terbuka hijau ini sangat penting untuk dilakukan. Terlebih terjadinya pemanasan global dan banyaknya pohonpohon yang ditebang, karena rapuh. Adanya ruang terbuka hijau ini ke depan menjadi tempat masyarakat untuk bermain, berolahraga yang tentunya berdampak ter-
hadap kesehatan masyarakat. “Jadi tidak hanya sebatas RTH. Tapi bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berkegiatan yang positif,” paparnya. Dalam mewujudkan RTH inipun mengajak masyarakat untuk mencintai lingkungan. Salah satunya dengan melakukan penanaman pohon atau reboisasi. Langkah inipun akan bernilai positif, terutama sebagai sumber mata air masyarakat. Dengan begitu pemerintah tidak berjalan sendirian melainkan keterlibatan masyarakat juga diharapkan berperan terutama melakukan penanaman pohon untuk penghijauan terutama di sumbersumber mata air di Kabupaten Lotim. (yon)
Tanjung (Suara NTB) Meski dana bantuan sosial (bansos) jaminan hidup (jadup) korban gempa Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum cair, namun terdapat informasi positif mengenai jadup. Pertama, jumlah data korban gempa penerima jadup bertambah dari usulan awal. Kedua, pencairan jadup dilakukan usai masa transisi, tetapi bisa jadi lebih cepat sebelum 31 Desember 2019. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Lombok Utara, H. Faisol, dalam jumpa pers kepada wartawan di aula Setda, Rabu (4/9). Faisol menjelaskan, data awal korban gempa calon penerima jadup ke Kemensos RI pada Desember 2018 lalu sejumlah 74.374 KK atau 233.541 jiwa. Selanjutnya, pada bulan April 2019 Kementerian Sosial RI melaksanakan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota terdampak bencana yang menghasilkan keputusan agar kabupaten/kota untuk memvalidasi data usulan penerima jadup. Kementerian Sosial RI juga turun ke lapangan melaksanakan beberapa sampel validasi. Tindaklanjut dari rapat pusat itu, Dinas Sosial P3A mensosialisasikan di tingkat kecamatan dan desa. Setelah perbaikan data di tingkat kecamatan dan desa terjadi penambahan usulan penerima jaminan hidup. “Kami mengirim data usulan penerima Jaminan Hidup ke Kementerian Sosial RI pada bulan Juni 2019 dengan usulan
75.554 KK atau 242.572 jiwa,” katanya. “Kementerian Sosial kemudian bersurat ke Kementerian Keuangan RI perihal usulan anggaran pemberian bantuan jaminan hidup korban di Provinsi NTB pada 6 Agustus 2019 diantaranya sesuai usulan Dinas Sosial sebanyak 75.554 KK atau 242.572 jiwa,” tambahnya. Atas dasar itu, maka bisa dipastikan bahwa data penerima jadup bertambah. Kementerian Keuangan mengundang Kementerian Sosial RI pada rapat pembahasan awal perihal usulan tambahan anggaran pemberian jadup korban gempa pada 26 Agustus lalu. Sampai saat ini, Faisol menyebut progress data usulan pembuatan rekening warga penerima jadup dari Dinsos ke bank per tanggal 3 September 2019 sejumlah 71,11 persen atau 53.726 KK. Sisanya sejumlah 28,89 persen atau 1.828 KK masih dalam proses. “Kendala yang di bank antara lain kesalahan pengisian form yang telah disepakati baik menyangkut NIK yang kosong, ataupun pengelola bank nihil,” tandasnya. Sementara itu, Sekda KLU, Drs. Suardi, MH., berharap masyarakat korban gempa di Lombok Utara senantiasa dapat bersabar menunggu pencairan Jadup. Pemda sendiri terus berupaya dan memastikan seluruh rekening KK penerima jadup terisi. Selanjutnya, warga akan diberikan haknya sesuai janji dan mekanisme yang diatur oleh pemerintah. (ari)
(Suara NTB/ist)
BELAJAR - Beginilah kondisi pembelajaran para santri di TPQ Nurusshaufi NW Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara setiap sore hari.
TPQ Nurusshaufi NW Dasan Poto Rarang Tengah Butuh Tempat Belajar Selong (Suara NTB) Keberadaan TPQ Nurusshaufi NW Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara, Lombok Timur (Lotim) semakin mendapat kepercayaan masyarakat. Pasalnya, TPQ yang fokus mencetak generasi-generasi qur’ani dan hafidz-hafidzah ini dari waktu ke waktu mendapat santri yang cukup banyak. Akan tetapi, persoalan yang masih dihadapi oleh TPQ ini tidak adanya gedung tempat belajar. Ketua TPQ Nurusshaufi NW Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara, TGH. Ishaq, QH, LC, mengatakan selama ini pembinaan dan pembelajaran hanya dilakukan di tempat terbuka dan hanya beralaskan terpal. Kendati demikian, persoalan itu tidak menyurutkan semangat pihak TPQ dalam mencetak generasi qur’ani. Terlebih jumlah santri terus bertambah dan saat ini berjumlah sekitar 500 santri. Namun, ujarnya, pihak pengelola TPQ Nurusshaufi menegaskan jika persoalan gedung harus diatasi. Untuk
itu ia berharap adanya dermawan maupun pemerintah membangunkan gedung yang layak, sehingga para santri dapat belajar dengan lebih aman dan nyaman. “Minimal tempat belajar santri-santri kita beratap dan berlantai. Kita pikirkan ketika musim hujan maka pembelajaran terganggu,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (4/9). Menjadi salah satu TPQ yang mencetak santri-santri berprestasi di bidang tahfidz Alquran, TGH. Ishaq menegaskan sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian, sehingga ke depan lahir generasi-generasi yang cinta terhadap Alquran. Cinta kepada Alquran merupakan benteng dari generasi dalam menjalani kehidupan di tengah perkembangan teknologi dewasa ini. Pihak TPQ Nurusshaufi juga sudah melayangkan proposal ke Pemda Lotim melalui Baznas. Namun proposal untuk bantuan TPQ hingga saat ini tak kunjung diketahui kabarnya. “Proposal sudah kita layangkan. Namun belum ada respons,” ungkapnya. (yon)
SUARA NTB Kamis, 5 September 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Pemprov NTB akan Bangun Gudang Garam di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kualitas garam yang dihasilkan petani garam Lombok Barat (Lobar) diakui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB Lalu Hamdi memiliki kualitas yang sangat baik. Melihat prospek pengembangan petani garam ke depan, pihaknya akan berupaya agar petani garam di NTB dapat menghasilkan garam berkualitas tinggi untuk kebutuhan industri dan produk-produk konsumsi seperti di Lobar. Untuk mendukung pengembangan garam di wilayah setempat pihaknya akan membangun gudang garam tahun depan. “Garam yang dihasilkan oleh petani garam di Sekotong ini sudah bisa digunakan untuk garam farmasi karena kandungan yang dihasilkan sangat berkualitas. Dan melihat integrasi lahan garam di Kecamatan Sekotong ini, Lombok Barat akan akan kita jadikan adopsi sebagai percontohan bagi kabupaten/kota lain,” katanya usai acara Panen Raya Garam di Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Rabu (4/9). Tidak itu saja, tambahnya, pihaknya akan mendukung pengembangan IKM yang mengolah garam konsumsi, sSehingga pemasaran garam ini tidak hanya dijual dalam bentuk garam konsumsi ke luar daerah, namun akan diolah untuk kosmetik dan bahan produk spa. Karena kalau melihat pertambahan nilai dari pengolahan garam ini jauh lebih tinggi harga jualnya. “Jadi harganya naik jauh lebih mahal, kalau kita olah garam ini,” jelas dia. Di beberapa industri, garam menjadi alat penting nomor dua. Namun garam menjadi utama bagi industri tertentu. Misalnya industri farmasi, sabun bahan dasarnya NaOH yang mana Na nya dari garam yaitu NaCl yang dipisah. Jadi industri sabun bukan mengolah garam langsung tapi ada industri yang mengolahnya, dimana dalam unsur utama penyusun garam menjadi kebutuhan industri yang seharihari digunakan, yaitu Na untuk pembuatan NaOH dan Cl untuk bahan pembuatan clorin (kaporit) untuk pembasmi hama pada air PDAM. Bupati Lobar, H Fauzan Khalid menyambut baik rencana Pemprov NTB membangun gudang garam di Lobar. Sebab, kata dia, ke depan pemda berencana mengembangkan garam menjadi olahan, di samping untuk industri. Saat ini garam yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi, sehingga sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan pengolahan garam ini. Untuk menjaga kualitas garam, Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat tahun depan rencananya akan menyediakan gudang penyimpanan garam dengan kapasitas penyimpanan mencapai dua ribu ton. “Nanti juga akan didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemetaan pemasaran dan fasilitas perizinan. Kita harapkan tahun ini petani di Sekotong bisa panen enam sampai delapan kali panen,” katanya. (her)
(Suara NTB/her)
PANEN - Petani di Sekotong saat memanen garam. Hasil panen kali ini sangat berlimpah dan Pemprov NTB berencana membangun gudang garam di Lobar.
(Suara NTB/Humas Polres Lobar)
SEGEL - Tim Satgas Penanganan Peti Lobar dipimpin langsung Kapolres Lobar Hery Wahyudi menyegel ratusan tong dan gelondongan di wilayah Sekotong.
Tim Satgas Lobar Segel Ratusan Tong dan Gelondong Emas Giri Menang (Suara NTB) Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Lombok Barat (Lobar) turun melakukan penertiban terhadap tong dan gelondong pengolahan emas di wilayah Sekotong. Tim dipimpin langsung oleh Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi didampingi Wakapolres, Kompol Lalu Salehudin, SH dan Kabag Ops Polres Lobar Kompol I Nyoman Adi Kurniawan, SH. Ratusan personel yang diterjunkan tersebut menyasar gelondong dan tong pengolahan emas yang ada di Desa Sekotong Tengah dan Taman Baru. Sebanyak ratusan tong dan gelondong yang ditertibkan tersebut disegel dengan dipasangkan police line atau garis polisi. Untuk melarang para pengelola alat pengolahan emas agar tidak beraktivitas, tim memasang imbauan di semua titik gelondongon dan tong pengolahan emas yang ada di wilayah setempat. Tim yang turun sekitar pukul 10.00 ini dibagi menjadi dua, ada yang ke Desa Sekotong Tengah dan satu tim lagi ke Desa Taman Baru. Sebe-
lum turun memasang garis polisi, Kapolres Lobar bersama tim sempat berdiskusi dengan pemilik tong dan gelondong. Di Desa Sekotong Tengah, tim menyasar lima pemilik tong dan gelondongan. Di antaranya, pemilik atas Zaenudin di warga Dusun Sekotong 2 ditertibkan sebanyak 40 unit gelondong dan satu unit mesin genset. Selanjutnya, di lokasi pengolahan atas nama Zaenudin di Dusun Lendang Re sebanyak dua unit tong dan satu mesin genset ditertibkan. Di lokasi lain milik warga lain bernama Awaludin di dusun yang sama, polisi menertibkan lima unit tong dan
Penghasilan Petani Naik Rp3 Juta
Bupati dan Wabup Lobar Panen Raya Garam di Sekotong Giri Menang (Suara NTB) – na petani garam yang ada di NTB ini di wilayah Lobar saja, seperti untuk Petani garam di Kabupaten Lom- sinilah yang bisa dipakai untuk indus- konsumsi PNS dan PDAM. Di bok Barat (Lobar) bersuka cita den- tri. Seperti sekarang ini PDAM yang mana, kebutuhan PDAM saat ini gan hasil panen tahun ini. Kualitas mengambil langsung dan kita juga di- masih 10 ton per bulan dan digaram yang bagus dan melimpah tangani oleh koperasi dengan harga satu harapkan akan terus berkembang. menjadi berkah tersendiri bagi pet- kilonya Rp3.500 untuk ASN dan untuk ‘’Dan kandungan NaCL garam kita ani garam di Kecamatan Sekotong. Non ASN paling Rp1.000,” ungkapnya. 99,2. Jauh lebih tinggi dari perDengan cuaca yang bersahabat ditaDiakuinya, anggota berjumlah 30 or- syaratan PDAM,” terang Bupati mbah dengan penerapan sistem ang yang terbagi dalam dua kelompok. H. Fauzan Khalid. geoisolator dari program Dinas Ke- Masing-masing 15 anggota Bertong Di Lobar, luas tambak garam selautan dan Perikanan (DKP) Lobar, Bangkit dengan Bertong Baru. ‘’Untuk kitar 688 hektare. Di kawasan Sekotahun ini para petani optimis bisa penghasilan per bulan saat ini luar bi- tong saja, tepatnya di area Desa Canpanen hingga lima kali. Jika tahun asa, bisa mencapai Rp3.000.000. per di Manik, luas tambaknya mencalalu para petani hanya menghasil- anggota. Memang dulu pahit, sekarang pai 354 hektare. Namun dengan kan 5 ton untuk satu petak, dengan jadi manis bagi para petani garam. Me- area tambak yang cukup luas itu, peadanya integrasi lahan panen men- mang dulu kita sudah pasrah dengan manfaatannya masih dirasa kurang jadi lebih meningkat. Kini, satu petak keadaan pemasaran tidak ada, kalau optimal, yakni hanya 140 hektare dapat menghasilkan 7 ton. sekarang berapa ribu ton tetap diam- atau 40 persen areal tambak saja Dampak kenaikan produksi sela- bil,” lanjutnya. yang dimanfaatkan. Itu pun terbagi ma beberapa tahun terakhir mampu Pada panen perdana tahun ini, jum- untuk garam konsumsi dan garam peningkatan penghasilan petani ga- lah petak yang dipanen sebanyak 87 industri dengan menggunakan ram di wilayah setempat menjadi petak. Sekali panen, masing-masing sistem geoisolator seluas 30 hektar. Rp3 juta per bulannya. “Kalau sekali petak menghasilkan 5 sampai 7 ton gaKepala DKP Lobar, H Ahmad Subpanen ini kita dapat sekitar 100 ton ram untuk sekali panen. Dengan jum- andi mengatakan produksi pada yang lima petak. Ukuran satu petak lah tersebut diprediksi cukup untuk ke- panen kali ini melimpah karena itu panjangnya 33 meter dan lebarn- butuhan PDAM selama sepuluh bulan. musim kemarau lebih panjang. Panen ya 3,3 meter. Sekarang ini lebih besar Sementara Bupati Lobar H. Fau- kali ini bisa diharapkan 6-8 kali. “Di panennya. Kita targetkan yang 47 zan Khalid mengaku pemasaran dan lokasi areal ini saja, ada 15 hektare petak ini 7.700 ton. Insya Allah untuk harga garam di Lobar masih stabil, dengan meja garam 2 hektare kita bisa panen keduanya bisa mencapai 1.000 karena garam hasil para petani se- hasilkan 360 ton,”jelas dia. ton,” kata Mahyudin, Ketua Klompok mentara hanya untuk konsumsi di Dengan jumlah 87 petak dengan Petani Garam Bertong Bangkit per petak bisa menghasilusai acara Panen Raya Garam di kan 7 ton garam, kalau diDesa Cendi Manik, Kecamatan lakukan panen tujuh kali Sekotong, Rabu (4/9). panen maka bisa dihasilkan Panen raya ini dihadiri lang3.600 ton. Jika harga garam sung Bupati H. Fauzan Khalid, minimal Rp 1000 per kiloWabup Hj. Sumiatun didampingi gram, maka hasil penjualanKepala DKP Lobar H. Ahmad nya mencapai Rp 3,6 miliar. Subandi. Hadir pula Kepala DKP “Ini yang diperoleh kalau peNTB, L. Hamdi. masaran lancar,”jelas dia. Mahyudin menjelaskan penerKe depan pihaknya akan apan sistem geoisolator tahun ini memperluas produk olahan dirasa sangat bermanfaat. Ia mengaram ini menjadi pupuk, gakui, dengan sistem ini garam bioseven, spa dan olahan tidak ada yang terbuang, karena lainnya, sehingga pasaran(Suara NTB/her) semua dapat diambil bersih. Se- Bupati H. Fauzan Khalid (tengah) didampingi nya pun luas. Di samping lain kualitasnya terjamin, kadarn- Hj. Sumiatun dan Kepala DKP, H. Ahmad itu, nilai tambahnya jauh ya juga bagus untuk industri. “Kare- Subandi memberikan keterangan. lebih tinggi. (her/*)
(Suara NTB/her)
Bupati Lobar H Fauzan Khalid bersama Wabup Hj (Suara NTB/her) Sumiatun dan Kepala DKP Provinsi dan Kepala Petani di Sekotong mengumpulkan hasil panen DKP Lobar H. Ahmad Subandi saat panen raya garam. Hasil panen kali ini sangat berlimpah dan garam di Sekotong. berkualitas bagus.
enam unit gelondong. Begitu juga di tempat lain, milik Marzuki memiliki dua unit tong dan Zaenal tiga unit tong dan satu mesin genset ikut ditertibkan. Terakhir, di lahan Lalu Suherman juga ikut ditertibkan empat unit tong dan satu unit mesin genset. Rata-rata para pemilik tong dan gelondongan ini vakum alias tidak beroperasi lagi sejak 2-3 bulan lalu. Sedangkan di Desa Taman Baru ditertibkan lima pemilik tong dan gelondongan. Di antaranya warga atas nama, H. Ujah di Dusun Eyat Pace memiliki enam unit tong dan delapan unit gelondong yang ditertibkan. Begitu juga di tempat Abdul Muhid di-
tertibkan lima unit tong, gelondong 16 unit, tujuh kompresor dan empat genset. Aparat juga menertibkan empat unit tong, enam gelondong dan empat unit kompresor di rumah warga atas nama H. Sam. Di tempat Ahmad Sabirin dari Dusun Batu Putih, ditertibkan empat unit tong, enam unit gelondong, tiga unit kompresor dan genset dua unit. Terakhir, di rumah H. Haerudin di Dusun Batu Putih, disegel tiga unit tong, enam gelondong, empat kompresor dan genset. Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi mengatakan, langkah ini masuk upaya persuasif yang dilakukan tim Satgas untuk mengingatkan para penambang agar tidak lagi melakukan pengolahan batu emas. “Ada ratusan gelondong dan tong yang ditertibkan, kami segel (pasang garis polisi atau police line),”jelas dia. Bagi pengelola yang nekat beroperasi dan membuka segel,
kata dia, pihaknya akan ditindak tegas dan diproses hukum. Sekaligus juga tim ini turun merazia bahan berbahaya mercuri dan sianida. Namun, tim tidak menemukan bahan mercuri di para pengolah batu emas. Bahkan kata dia, hasil dialognya dengan para pemilik tong dan gelondongan bahwa mereka tidak pernah beraktivitas hampir selama enam. “Informasinya karena mereka kesulitan mendapatkan bahan itu (mercuri, red), sehingga vakum selama hampir enam bulan terakhir ini,”jelas dia. Ia menambahkan dengan langkah penertiban tong dan gelondongan di bawah yang dilakukan pihaknya diyakini akan mengurangi aktivitas penambangan liar di atas bukit. Menurut dia, di lokasi ini tidak bisa penertiban saja, namun harus ada solusi dari pemda untuk mencarikan mata pencaharian bagi warga. (her)
Delegasi APGN Hijaukan Kawasan Aik Berik Praya (Suara NTB) Puluhan delegasi negara peserta The 6th Asia Pacific Geoparks Network (APGN) Symposium tahun 2019, Rabu (4/9) mengunjungi kawasan wisata air terjun Benang Stokel Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng). Selain berwisata, para delegasi lebih dari 30 negara tersebut melakukan penghijauan di sekitar kawasan yang masuk geopark Rinjani tersebut dengan menanam puluhan pohon durian. Kegiatan penghijauan dipimpin langsung Danrem 162/Wira Bhakti, Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., serta Dandim 1620/Loteng, Letkol CZI Prastiwanto. Sejumlah pejabat Pemprov NTB dan Pemkab Loteng turut hadir pada kegiatan tersebut. “Kita berharap kehadiran para delegasi negera-negara peserta APGN symposium ini tidak hanya memberikan manfaatnya secara ekonomi. Tetapi juga bagi pelestarian alam,” harap Danrem. Ia menjelaskan, pohon yang ditanam sengaja dipilih pohon buah-buahan. Harapannya, pohonnya bisa diperlihara sampai besar dan buahnya kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena kalau yang ditanam pohon kayu, khawatirnya begitu besar pohonya yang ditebang. Tapi kalau pohon buah, pohonnya pasti dipelihara oleh masyarakat. Di tempat yang sama, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., mengatakan, kalau kawasan wisata Benang Stokel merupakan bagian dari kawasan geopark Rinjani dan merupa-
kan daerah penyangga untuk penyediaan air bersih bagi sebagian besar wilayah Loteng, sehingga kelestarian alam di kawasan tersebut harus tetap dijaga. Dikatakannya, Desa Aik Berik sendiri salah satu desa wisata andalan Loteng, karena kaya akan potensi wisata alam. Selain air terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu yang memang sudah sangat dikenal, Desa Aik Berik juga masih punya dua objek wisata air terjun yang belum digarap dan terekspos secara luas. “Kalau soal destinasi wisata, kita sangat kaya. Hanya saja, belum seluruhnya terekspos. Karena memang belum seluruhnya bisa dikelola,” tegasnya. Namun Kedepan seir(Suara NTB/kir) ing berkembangnya TANAM POHON - Danrem 162/WB, Ahmad Rizal pariwisata di daerah Ramdhani, menanam pohon durian bersama ini, maka mau tidak perwakilan delegasi negara peserta APGN ke 6 tahun mau potensi objek 2019, di Desa Aik Berik, Rabu (4/9). wisata yang ada harus kan di negara asalnya. Kalau yang bisa dikelola dengan baik. Pathul pun berpesan kepada para negatif, cukup sampai di sini saja,” delegasi negara peserta APGN, su- ujarnya seraya berharap, kunjungan paya bisa ikut membantu dengan kali ini bukanlah menjadi kunjungan mempromosikan objek wisata yang yang terakhir. Tetapi harus menjadi ada di daerah ini. “Mohon apa-apa kunjungan pembukaan dari kunjunyang baik di daerah ini bisa dipromosi- gan-kunjungan selanjutnya. (kir)
Pembebasan Lahan ’’Bypass’’ LIA-KEK Tuntas September Praya (Suara NTB) Proses pembangunan jalur bypass dari Lombok International Airport (LIA) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, sampai sejauh ini berjalan sesuai rencana. Dan, saat ini tengah dalam proses pembebasan lahan. Jika tidak ada halangan berarti, bulan September ini proses pembayaran lahan diharapkan sudah selesai dilakukan. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, kepada wartawan, Rabu (4/ 9), mengatakan, seluruh proses pembebasan lahan hingga pembangunan jalur by pass ditangani oleh pemerintah pusat. Dari hasil koordinasi terakhir dengan pemerintah pusat sampai sejauh ini belum ada kendala berarti terkait proses pembangunan jalur tersebut.
“Harapannya kita semoga proses pembangunan jalur bypass ini bisa berjalan sesuai rencana,” terangnya. Untuk itu, ujarnya, kalau bulan September atau paling lambat bulan Oktober mendapat proses pembebasan lahan sudah tuntas. Tinggal pemerintah pusat fokus pada persiapan pembangunan fisik jalan sepanjang 17,5 km tersebut dan untuk pembangunan fisik jalan ditargetkan pada bulan Januari 2020 mendatang dengan estimasi penyelesaian selama sekitar 10 bulan atau hingga bulan Oktober tahun 2020 mendatang. ‘’Karena memang pemerintah pusat menargetkan jalur bypass tersebut sudah harus selesai sebelum event MotoGP digelar,’’ ujar mantan Kepala Bappeda NTB ini. Pasalnya, jalur bypass tersebut
dibangun untuk mendukung penyelenggaraan event balap motor dunia sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pihak penyelenggara MotoGP. “Semua proses pembangunan bypass LIA-KEK Mandalika ini sepenuhnya ditangani pemerintah pusat. Kita di daerah hanya membantu fasilitas di daerah saja,” tegasnya. Untuk membangun jalur bypass, ujarnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp 1,3 triliun, karena jalan yang akan dibangun nanti standar jalan tol dan dana ini belum termasuk anggaran pembebasan lahannya. “Untuk pembebasan lahan dan pembangunan jalannya beda. Kalau untuk untuk pembangunan jalannya saja itu disiapkan Rp1,3 triliun oleh pemerintah pusat,” ujarnya. (kir)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Kamis, 5 September 2019
Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa kini sudah bisa melayani rawat inap pasien rehabilitasi narkoba. Kemajuan itu dicapai setelah disediakannya ruangan khusus di rumah sakit setempat. “Karena kita salah satu rumah sakit yang memiliki spesialis jiwa, sehingga untuk penerimaan perawatan jiwa dan narkoba sudah ada tempat yang kami sediakan. Misalnya ada pasien untuk rehabilitasi narkoba, itu bisa di rumah sakit Sumbawa. Karena sudah ada ruangannya untuk rehabilitasi narkoba dan jiwa,” kata Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri, Rabu (4/9). Dijelaskannya, saat ini khusus perawatan jiwa sudah ada beberapa pasien yang dilayani. Sehingga piDede Hasan Basri haknya tidak lagi mengirim pasien yang mengalami gangguan kejiwaan ke Mataram. Sedangkan terhadap rehabilitasi narkoba belum ada yang dilayani. Tetapi pihaknya sudah menyediakan ruangan serta fasilitas penunjang untuk memberikan pelayanan. “Kalau untuk jiwa sudah kita lakukan pelayanan. Jadi kita tidak lagi mengirim pasien jiwa ke Mataram. Kalau untuk rehabilitasi narkoba belum ada (pasien). Makanya saya respon dari BNN siapa tahu belum mengetahui bahwa kita ada ruangan untuk rehabilitasi,” pungkasnya. (ind)
Imigrasi Beri Dispensasi Perpanjangan Visa Peserta Sail Sumbawa Besar (Suara NTB) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa sangat mendukung pelaksanaan Wonderful Sail to Indonesia tahun 2019. Bahkan Imigrasi setempat akan memberikan dispensasi perpanjangan visa bagi puluhan peserta yacht rally yang berencana berkunjung ke Kabupaten Sumbawa pada 14 September mendatang. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa melalui Analis Keimigrasian, Brian Wiharja mengakui, pelaksanaan Wonderful Sail to Indonesia tahun 2019 ini sudah menjadi atensi Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM RI. Berdasarkan surat yang disampaikan pada 23 Juli lalu, Dirjen Imigrasi meminta agar pihaknya dapat memberikan dispensasi bagi para peserta yacht rally untuk perpanjangan izin tinggal kunjungan. “Terkait dukungan keimigrasian terhadap Wonderful Sail to Indonesia, menjadi atensi Direktorat Jenderal Imigrasi langsung. Jadi di suratnya tanggal 23 Juli, bagi orang asing yang akan memperpanjang izin tinggal kunjungannya diberikan dispensasi,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (4/9). Dijelaskannya, dengan pemberian dispensasi ini, para peserta yacht rally tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi untuk melakukan wawancara dan pengambilan biomterik. Tetapi membayar BNBP seauai ketentuan yang berlaku. “Kalau secara prosedur, orang asing yang akan memperpanjang izin tinggal harus wawancara, pengambilan foto dan sidik jari untuk biometric. Namun dukungan terhadap Wonderful Sail to Indonesia ini, tidak perlu dilakukan. Namun tetap membayar PNBP untuk perpanjangan izin sesuai ketentuan. Jadi itu mempermudah mereka,” terangnya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa terkait teknis pelaksanaan. Karena pihaknya siapa memeberikan dukungan. Apalagi kesiapan sistem sudah ada dan pihaknya sudah mempunyai alat mobile. “Jadi persiapan Direktorat Jenderal imigrasi sudah dari jauh-jauh hari terkait Wonderful Sail to Indonesia 2019. Yang jelas sangat mendukung kegiaBrian tan,” tandasnya. (ind) Wiharja (Suara NTB/ist)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
Kerjasama Dinas P2KBP3A Sumbawa dengan Harian Suara NTB
(Suara NTB/arn)
SOSIALISASI - Suasana kegiatan sosialisasi pembentukanTAPBM di salah satu kecamatan (foto kiri). Pembinaan Kader BKR dan pembentukan PIKR di desa Boak (foto kanan).
Pembentukan PATBM di Sumbawa Disosialisasikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A), telah melakukan kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ( PATBM ) di Lima Kecamatan. Agar masyarakat mampu mengenali, mencegah sekaligus memecahkan masalah kekerasan terhadap anak yang ada dilingkungannya sendiri. Kadis P2KBP3A Melalui Kabid PPPA Laeli Febrianti, S.STP. M.Si, menyebutkan lima kecamatan yang telah mendapat sosialisasi pembentukan PATBM dimaksud. Yakni, Kecamatan Sumbawa yang bertempat di dua Kelurahan yakni Kelurahan Samapuin dan Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Labuhan Badas bertempat di Desa Karang Dima, Kecamatan Unter Iwes bertempat di Desa Boak, Kecamatan Batulanteh di Desa Klungkung, Kecamatan Moyo Hilir di Desa Kakiang dengan melibatkan 30 orang peserta
di setiap kecamatannya. Dengan sosialisasi PATBM ini, lanjut Laeli, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri. Mengingat, PATBM itu sendiri adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi. Para tokoh masyarakat, agama, adat, pengusaha dan pemuda merupakan stakeholder di desa dan menjadi kunci dalam menggerakkan kegiatan perlindungan anak berbasis desa, termasuk Forum Anak Samawa yg ikut berperan aktif untuk mencapai tujuan perlindungan anak, sebagai pelopor dan pelapor atau disebut juga 2P. “Tindak lanjut dari kegiatan tersebut dilaksanakan pelatihan bagi aktifis PATBM yang bertujuan meningkatkan rasa kepedulian, pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan terkait isu
anak yang ada di wilayah masingmasing, yang nantinya akan menghasikan gagasan dan strategi melalui PATBM,” kata Laeli saat sosialisasi akhir Agustus lalu. Diketahui, Pemkab telah mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak seperti Sosialisasi Perlindungan Anak di Sekolah, Pendewasan Usia Perkawinan, Sosialisasi Pencegahan terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga, pengembangan kabupaten / kota layak anak (KLA), sekolah ramah anak (SRA), Pembentukan Forum Anak tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan dan pengadilan ramah anak. Pembinaan Kader BKR dan PIKR Sebelumnya, Kepala Desa Boak, berkoordinasi KUPT Unter Iwes, juga telah mengadakan Pembinaan kader Bina Keluarga Remaja (BKR) dan pembentukan kader Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) desa Boak A dan desa Boak B. Kegiatan yang di-
laksanakan 21 Agustus lalu ini, menghadirkan Narasumber dari Dinas P2KBP3A Kab. Sumbawa, Bidang Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga, Seksi BKR DP2KBP3A. Kepala Dinas P2KBP3A yang diwakili Kepala Bidang K3 Ibu Ida Nurfarida S.Kom. MM dalam pemaparannya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberi pedoman khususnya kepada kader perintis PIK R Desa Boak serta memperkuat kader BKR yang sudah ada. “PIK R dan BKR ada bermula dari masalah remaja yg semakin kompleks mulai dari jumlahnya sampai dengan kesehatan dari remaja itu sendiri,” ujarnya, seraya menyampaikan BKKBN telah mendesain program Generasi Berencana (GenRe) dengan harapan semua penyiapan untuk memaksimalkan potensi remaja sebagai penerus pembangunan bangsa dapat tercapai. Program GenRe dieksplore melalui PIK R untuk pusat informasi dan konseling remaja itu sendiri dan BKR untuk pembekalan kepada keluarga yang mempunyai anak remaja. (arn/*)
Penanganan Empat Kasus APBDes Masih Terkendala Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Sumbawa Barat, masih terhalang kendala penanganan empat kasus dugaan penyimpangan APBDes 2018. Sampai saat ini, Inspektorat belum juga menyerahkan hasil Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap keempat desa bersangkutan. Kapolres KSB melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH.,S.IK kepada Suara NTB, Rabu (4/9) mengakui, saat ini pihaknya memang terkendala dalam penanganan empat desa yang diduga melakukan penyimpangan tersebut. Kendati demikian, pihaknya sudah bersurat secara resmi ke Inspektorat agar segera melakukan Riksus terhadap empat desa itu. Dengan bukti hasil Riksus nantinya, penyidik bisa langsung mencocokkan dengan laporan yang diterima dari masyarakat. Ketika hasil Riksus sudah keluar, pihaknya juga akan
langsung melibatkan tim dari Inspektorat Provinsi untuk melakukan audit lanjutan. Hal itu perlu dilakukan sebagai bukti penguat ketika kasus tersebut diajukan ke meja hijau (pengadilan). Hanya saja keempat desa yang mulai dibidik penyidik tersebut pihaknya masih belum bisa memberikan bocoran baik itu namanya maupun lokasi kecamatannya. Tetapi yang jelas pihaknya tetap akan mengupayakan supaya di tahun 2019 ini kasus keempat desa ini bisa naik penyidikan, sehingga di awal tahun 2020 mendatang
bisa langsung ditetapkan tersangka sekaligus menuntaskan kasus tersebut. “Memang untuk kasus empat desa yang masuk penyelidikan saat ini kita masih memiliki kendala yakni hasil Riksus dari Inspektorat. Makanya dalam waktu dekat ini kami akan segera bersurat secara resmi supaya kasus ini bisa segera kita tangani,” ungkapnya. Dikatakannya, berdasarkan laporan yang diterima sampai dengan saat ini, tercatat sudah ada puluhan laporan dari masyarakat yang mengadukan kadesnya. Han-
ya saja yang sudah dipastikan naik ke tahap penyidikan di awal tahun 2020 baru empat desa saja. Diantaranya, desa Labuhan Lalar dan Lalar Liang. Tentu pihaknya tetap akan memberikan atensi serius terhadap penggunaan dana desa, karena laporannya sudah banyak. Kendati demikian, pihak terkait tetap membuka ruang bagi desa yang ingin berkonsultasi terkait pengelolaan anggarannya. Upaya itu sengaja dilakukan untuk menekan terjadinya penyimpangan anggaran serta tindak pidana lainnya. Karena jika masih ada yang sengaja melakukan tindak pidana korupsi dan penyimpangan lainnya, pihaknya tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi yang maksimal agar tidak terulang lagi.
Bahkan, kasus yang menimpa kades Desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara harus dijadikan pelajaran. Sehingga praktek yang kiranya akan menimbulkan kerugian negara dan masyarakat bisa semakin ditekan. Karena pada prinsipnya anggaran yang telah dikucurkan oleh Pemerintah untuk desa harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat. “Kami tetap akan memberikan atensi serius terhadap penyimpangan yang kiranya akan terjadi di desa. Kami juga tetap membuka diri jika ada desa yang membutuhkan pendampingan, tetapi jika tidak dan terjadi masalah kita tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas,” pungkasnya. (ils)
Syarat Umur Penerima Bariri FPM 2019 Diharapkan Menyentuh Perekonomian Masyarakat Lansia Berpeluang Direvisi Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selaku pengelola program Bariri Lansia (lanjut usia) tengah mempertimbangkan merevisi syarat umur penerima program tersebut. Kepala Disos KSB, dr. H. Syaifuddin menjelaskan, dasar pertimbangan merevisi syarat umur penerima program Bariri Lansia tersebut mengacu hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) KSB. Dalam rilisan BPS itu pada item angka harapan hidup masyarakat KSB saat ini sudah berada pada umur 68 tahun. Mengacu data tersebut, menurut H. Syaifuddin, maka perlu dilakukan revisi pada syarat umur penerima santunan program Bariri Lansia. Sebab selama ini standar umur penerima program itu mengacu pada angka harapan hidup. “Kalau kita terus pakai yang sekarang kan artinya tidak relevan lagi. Karena angka harapan hidup kita sudah bertambah,” terangnya kepada wartawan, Rabu (4/9). Selama ini syarat umur santunan Bariri Lansia yang ditetapkan Pemda KSB, para penerima berusia 60 tahun. Dijelaskan H. Syaifuddin ketentuan tersebut diambil dari hasil survei BPS saat pro-
gram tersebut mulai diluncurkan Pemda KSB pada tahun 2016 lalu. Namun kini, syarat usia tersebut tidak relevan lagi seiring terjadinya peningkatan angka harapan hidup masyarakat. “Kalau kita tetap mengacu pada standar angka harapan hidup artinya syarat umur penerima Bariri Lansia perlu direvisi kan,” timpalnya. Ia mengaku, revisi syarat umur itu masih dalam bentuk wacana pihaknya. Karena itu Disos masih akan perlu mengkaji lebih dalam sebelum mengajukan ke bupati untuk dilakukan revisi aturan ke depannya. “Ya finalnya kan nanti di bupati distujui atau tidak. Yang jelas kami akan sampaikan dulu bahwa ada perubahan standar angka harapan hidup yang selama ini kita jadikan acuan di Bariri Lansia,” urainya. Jika syarat umur berubah secara otomatis jumlah penerima program Bariri Lansia akan turut berubah. Hal itu tak ditampik H. Syaifuddin. Ia mengatakan, wacana syarat umur bisa saja ditetapkan
pada usia minimal 65 tahun karena itu penerima sebelumnya yang tidak memenuhi syarat tersebut otomatis tidak lagi berhak. “Ya nanti kita lihat berkurangnya berapa. Yang jelas sekarang penerima Lansia itu sekitar 5 ribuan lebih,” imbuh mantan kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB ini. Selanjutnya ia menyampaikan, bisa saja bagi Lansia yang tidak lagi memenuhi syarat penerima santuan Bariri Lansia, pemerintah menyiapkan program bantuan lainnya. “Bisa mungkin kita buat program lain ya. Tapi bukan lagi Bariri Lansia buat mereka yang sudah tidak memenuhi syarat umur,” tukasnya. (bug)
H. Syaifuddin
(Suara NTB/bug)
(Suara NTB/dok)
RSUD Sumbawa Layani Rawat Inap Rehabilitasi Narkoba
Halaman 6
Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menetapkan agenda pelaksanaan Festival Pesona Moyo (FPM) tahun 2019 ini. Setidaknya terdapat 17 agenda kegiatan yang rencananya dilaksanakan mulai 11 hingga 29 September mendatang. Dengan harapan pelaksanaannya dapat menyentuh perekonomian masyarakat setempat. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec Dev menyebutkan, ada 17 agenda yang dirangkaikan dalam Festival Moyo. Dari agenda tersebut, tidak terlalu banyak perbedaan dengan sebelumnya. Namun terdapat agenda tambahan yang diharapkan nuansanya lebih menyentuh kepada perekonimian masyarakat. “Kita ingin semua (pelaksanaan kegiatan) menyentuh masyarakat secara langsung, secara emosional, sosial, budaya bahkan secara ekonomi kalau bisa berimbas,” ujarnya usai pelaksanaan Rapat Koordinasi penyelenggaraan FPM 2019, Rabu (4/9). Dijelaskannya, pihaknya melaksanakan rakor untuk menyepakati dan menetapkan agenda kegiatan. Dalam pelaksanaannya, orientasinya menuju kepada hal-hal yang bermakna. Diantaranya terkait event Pasar Potengan yang akan digelar pada 15 September mendatang di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu. Pihaknya ingin mengangkat produk usaha masyarakat “Poteng Sumbawa”. Hal ini coba digagas supaya pelaku usaha “Poteng” di Pernek punya ruang ekspresi dan peluang bisnis kedepannya. Kemudian Festival Tua Kawa yang dilaksanakan pada 16 September di Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh. Karena di sana produknya kopi diharapkan bisa digabungkan dengan produk madu. Kegiatan lainnya yakni Festival Teba Murin yang dilaksanakan pada 19 September di Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar. Selain itu, Festival Samba di Desa Plampang, Kecamatan Plampang dan kegiatan-kegiatan lainnya. “Sekarang kita mulai langkah pertama untuk orientasi festival ini sudah mulai kepada incumb minimal masyarakat kalau belum bagi daerah,” tandasnya. Rangkaian kegiatan Festival Pesona Moyo Tahun 2019 akan dimulai pada 11 Septem-
Rakor Festival Pesona Moyo (Suara NTB/ist)
ber dan berakhir pada 29 September 2019. Timeline Festival Pesmo antara lain Gebyar Pesta Jagung yang akan digelar pada 11 September bertempat di Taman Mangga Sumbawa Besar, Cultural Parade pada Kamis sore 12 September di Halaman Kantor Bupati Sumbawa, Creative Dialogue pada Jumat malam 13 September di Istana Dalam Loka, Fishing Tournament pada Sabtu pagi 14 September di Pantai Saliper Ate, Welcoming Ceremony of Sail Indonesia yang pada Sabtu malam 14 September di Desa Labuan Jambu Kecamatan Tarano, Saka Buffalo Race pada Minggu pagi 15 September di Sirkuit Sumer Payung Desa Karang Dima, dan Pasar Potengan yang merupakan event baru di Fesmo 2019 akan digelar pada Minggu siang 15 September di Desa Pernek Kec. Moyo Hulu, serta Opening Ceremony Festival Pesona Moyo 2019 digelar pada Minggu malam, 15 September di Halaman
Kantor Bupati Sumbawa. Disampaikan juga event Temu Usaha akan digelar pada Senin pagi 16 September di Kantor Bupati, yang bertepatan dengan gelaran Festival Tua Kawa di Desa Batu Dulang Batu Lanteh, Festival Samba pada Senin sore, 16 September di Desa Plampang Kec. Plampang, Festival Turen Tawer pada Selasa pagi 17 September di Desa Muer Kec. Plampang, Buffalo Fest pada Rabu pagi 18 September di Desa Empang Kec. Empang, Festival Teba Murin pada Kamis sore 19 September di Desa Lenangguar Kec. Lenangguar, Pemilihan Puteri Intan Bulaeng 2019 pada Kamis malam 19 September di Lapangan Pahlawan, kemudian Main Jaran yang akan diselenggarakan pada Sabtu pagi 21 September di Lapangan Kerato Angin Laut, dan dilanjutkan dengan Closing Ceremony Festival Pesona Moyo 2019 di tempat yang sama pada Minggu 29 September 2019. (ind/arn)
SUARA NTB Kamis, 5 September 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Efisiensi Anggaran, Sumur Bor Tak Difungsikan “Sengaja tidak difungsikan lagi karena efisiensi anggaran,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (9/4). Selain mempertimbangkan kebutuhan operasional, tidak difungsikannya sumur bor tersebut, lantaran kondisi air yang payau serta ditambah dengan para pelanggan yang enggan membayar iuran per bulan. Hairuddin menyebutkan, dari sekitar 300 pelanggan di Desa Sondosia dan Sanolo Kecamatan Bolo hanya ada sejumlah yang rutin membayar iuran sebesar Rp50.000 per bulan. “Kalau tidak salah sejak tahun 2018 kemarin kita menutupnya, dengan per-
timbangan beberapa persoalan ini,” katanya. Selain menutup sumur bor Sondosia, Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Bima mengaku, pihaknya juga menutup sumur bor di Desa Tawali Kecamatan Wera. “Masalahnya juga sama, yakni banyaknya pelanggan yang engan membayar iuran perbulan,” katanya. Menurut dia, sebagai Perusahaan, pihaknya tentu mempertimbangkan berbagai hal. Apalagi saat ini PDAM setempat tengah berbenah, pasca banyaknya jaringan yang rusak akibat diterjang banjir 2016 lalu. Diakuinya penyertaan mod-
al dari Pemerintah Kabupaten Bima tahun ini sebanyak Rp500 juta, dirasa belum cukup untuk memperbaikinya. Selain gaji karyawan penyertaan modal itu digunakan untuk membangun sarana dan prasarana. “Belum lagi kita memperbaiki sumur yang sudah tua dan hampir rusak,” katanya. Hairuddin menambahkan, pihaknya bisa saja mengembalikan fungsi sumur bor tersebut. Baik yang berada di Sondosia maupun Tawali apabila ada kerjasama dan dorongan dari Pemerintah Desa. “Jika Pemerintah Desa bisa mengalokasikan sebagian ADDnya, tentu kita kita fungsikan
kembali,” ujarnya. Seperti diberikan diberitakan Suara NTB sebelumnya sumur bor yang berada di perbatasan Desa Sondosia dan Sanolo Kecamatan Bolo, untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi dua warga Desa setempat tidak berfungsi dan hanya dibiarkan begitu saja. Informasi yang dihimpun Suara NTB, sumur bor hibah dari Pemerintah Negara Jepang beberapa tahun lalu dan kini dikelola Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak berfungsi karena mesin penyedot air bersih rusak. Kerusakan mesin tersebut dibiarkan begitu saja. Di sekitar mesin penyedot air bersih dipenuhi rerumputan dan ilalang. Selain itu juga sebuah bak penampungan air menjalar semak belukar.
Sekretaris Desa Sondosia Kecamatan Bolo, Salahuddin SE, mengakui sumur bor tersebut sudah lama tidak berfungsi lagi. Bahkan kata dia, tidak dimanfaatkan sejak dua tahun terakhir. “Sudah tidak berfungsi kalau tidak salah sudah dua tahun. Kemarin sempat dikelola oleh PDAM,” katanya kepada Suara NTB, belum lama ini. Salahuddin tidak mengetahui persis alasan sumur tersebut tidak berfungsi. Namun informasi yang diketahuinya, mesin penyedot air bersih telah rusak dan hingga kini belum diperbaiki. “Selain itu, informasinya juga banyak warga (pelanggan) yang tidak membayar iuran setiap Bulan ke PDAM,” katanya. Menurut dia, saat beroperasi sumur bor tersebut untuk memenuhi kebutuhan air ber-
Bupati Sebut Tahapan Pilkada Belum Dimulai
H. Bambang M. Yasin
(Suara NTB/ula)
DPP Gerindra Tunjuk Yasin sebagai Wakil Ketua DPRD
(Suara NTB/uki)
Bima (Suara NTB) – DPP Gerindra resmi menetapkan Yasin, SPd.I sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima periode 2019-2024. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) ditetapkan pada 26 Agustus 2019. Yasin yang juga Ketua Bidang OKK DPC Gerindra Kabupaten Bima ini mengakui hal tersebut. Sesuai SK yang ditandangani Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani masa baktinya mulai tahun 2019 sampai dengan 2024. “Sudah ditetapkan kemarin untuk periode 5 tahun kedepan,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (4/9). Menurutnya, sebelum ditetapkan namanya, ada tiga nama yang diusulkan oleh DPC Gerindra untuk menjabat sebagai sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Bima periode 2019-2024. “Selain saya sendiri, ada pak Ruslan dan Sulaiman MT,” katanya. Ia menjelaskan, dalam menentukan pimpinan DPRD, DPC hanya mengajukan, selanjutnya nama-nama yang diajukan dikirim ke DPD tingkat Provinsi untuk kemudian diteruskan ke tingkat DPP. “Kalau tidak salah kita ajukan sekitar Bulan Mei 2019 kemarin atau satu bulan setelah Pemilihan legislative (Pileg),” ujarnya. Diakuinya, penetapan langsung posisi Wakil Ketua DPRD tersebut dilihat dari lamanya pengabdian dalam membesarkan partai. Sementara Yasin sendiri mengaku adalah pendiri dan deklarator partai Gerindra dari dua nama yang diusulkan. “Selain dari itu kemungkinan juga dilihat dari pengalaman saya yang pernah menjadi Ketua Fraksi,” katanya. Dalam menerima amanah itu, Yasin menambahkan DPP memintanya untuk tetap menjaga marwah partai serta memperjuangkan aspirasi hak-hak masyarakat, terutama di Daerah Pemilihan (Dapil). (uki) Yasin
warga mengambil air di Desa tetangan. Kadang juga dibeli Rp3000 per jerigen,” katanya. (uki)
H. Hairuddin
PD. BPR NTB Dompu akan Diklarifikasi
Soal Netralitas ASN
Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menilai langkah kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH yang intens mensosialisasikan diri pada masyarakat hingga ke sejumlah partai politik dinilai masih wajar. Terlebih tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) belum dimulai dan hak politik H. Ichtiar untuk maju mencalonkan diri sebagai Bupati Dompu di Pilkada 2020 mendatang. “Itu (mencalonkan diri), hak sebagai warga negara. Anda mau bilang, misalnya H. Ichtiar itu melanggar regulasi ASN, apa segala macam ya? Dia pun bakal calon pun bukan juga. Kan belum, belum masuk ke hal – hal yang terikat oleh aturan – aturan yang formal,” kata Drs H. Bambang M. Yasin saat dimintai tanggapannya di kantor Dinas PMPD Kabupaten Dompu, Rabu (4/9/2019) kemarin. Langkah H. Ichtiar yang intens membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai politik (Parpol) untuk dijadikan kendaraan politik maju di Pilkada Dompu tahun 2020 mendatang, maupun langkah H. Ichtiar yang intens mensosialisasikan diri pada moment acara sosial kemasyarakatan di Dompu, enggan ditanggapi Bupati. Namun ditegaskannya, selama H. Ichtiar hanya membangun komunikasi biasa dan tidak dalam rangka meminta menjadi anggaota partai politik, tidak masalah. Karena di WA group Pemda Dompu pun, pihaknya sering mencandai tokoh – tokoh birokrasi terkait Pilkada Dompu. “Perginya mendaftar menjadi anggota partai? Kan orang bicara. Kecuali kalau dia pergi minta menjadi anggota partai politik. Itu salah,” kata H. Bambang. Terkait rencana Hj. Eri Ariani maju mencalonkan diri pada Pilkada Dompu 2020 mendatang, H. Bambang mengaku, hingga saat ini belum diputuskan. Istrinya pun masih pasif, karena hingga saat ini belum menyosialisasikan diri ke masyarakat. “Kita belum sampai keputusannya di sana (maju),” ungkapnya. Netralitas ASN ini diatur dalam pasal 2 UU No 5 tahun 2014 tentang ASN. Ini juga diatur dalam PP No 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil, dan beberapa surat edaran maupun keputusan mentri terkait netralitas ASN. (ula)
sih warga Desa Sanolo dan sebagian Sondosia, yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur pribadi yang digali memiliki kadar garamnya cukup tinggi. “Air bersih di sebagian Desa Sondosia dan Sanolo kebanyakan tawar dan rasanya asin Sehingga tidak bisa dipakai untuk memasak, minum, mandi dan lain-lain,” katanya. Sebelumnya lanjut Salahuddin untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa mengambil dan mendatangkan air bersih dari Desa tetangga. Seperti di Desa Darussalam dan Bontokape. “Karena mesin ini macet dan tidak berfungsi lagi t e r p a k s a
(Suara NTB/Uki)
Bima (Suara NTB) – Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bima, H. Hairuddin ST, MT mengaku pihaknya sengaja tidak memfungsikan lagi sumur bor di perbatasan Desa Sondosia dan Sanolo Kecamatan Bolo.
(Suara NTB/jun)
DISEGEL – Warga dua dusun segel kantor Desa Matua akibat pemberhentian sepihak sejumlah perangkat desa, Rabu (4/9).
Dompu (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, segera melayangkan surat panggilan untuk jajaran Direksi PD. BPR NTB Dompu. Pemanggilan diagendakan untuk klarifikasi terkait dugaan pemecatan sepihak salah seorang karyawannya. Kepala Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Disnakertrans setempat, Sadaruddin, SE., kepada Suara NTB membenarkan telah diterimanya aduan Misdah. Salah seorang karyawan dengan jabatan terakhir Kasi Dana dan Kas pada PD. BPR NTB Dompu cabang Soriutu. “Memang tadi ada datang dari pekerja PD. BPR NTB, informasinya sudah kami himpun dan masih dipelajari,” ungkapnya, Rabu (4/9). Atas informasi awal yang diterima terkait dugaan pemecatan sepihak tersebut. Diagendakannya satu atau dua hari kedepan pihak perusahaan akan diklarifikasi. Sehingga diketahui alasan mendasar mereka memutus hubungan kerja semudah itu. Termasuk pertimbangan perusahaan tak melaporkan persoalan ini ke Dinakertrans dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) NTB. Prinsipnya, lanjut Sadaruddin, dalam proses penyelesaian
masalah semacam ini pihaknya tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan. Di mana aturan tersebut mendorong kedua pihak melakukan perundingan untuk menemukan solusi terbaik. Kalaupun tak membuahkan hasil akan dilanjutkan ke tahap mediasi yang nantinya akan difasilitasi salah seorang mediator dari Kementerian. “Karena di kita tidak ada mediator tersebut nanti kita minta Disnakertrans Bima atau dari provinsi. Kita butuh itu karena seumpama kasus ini tidak bisa ditengahi karena satu pihak masih keberatan, bisa dianjurkan secara tertulis untuk menggugat ke PHI,” jelasnya. Disinggung pengakuan Misdah dalam pengaduannya, ia menyampaikan, secara umum kelalaian tersebut diakui yang bersangkutan. Namun menjadi titik keberatannya ialah PD. BPR NTB Dompu menuding kelalaian tersebut sudah dilakukan secara berulang kali, sehingga berakibat pada pemberhentiannya sebagai karyawan di masamasa promosi jabatanya sebagai Kasi Dana dan Kas. “Persolan-persoalan ini juga nanti yang akan kami dalami ke pihak perusahaan saat klarifikasi,” pungkasnya. (jun)
Kota Bima (Suara NTB) – Komunitas Tangan Di Atas (TDA) Bima akan menggelar Pesta Wirausaha. Even bertajuk Bima Berkarya Untuk Indonesia itu dipusatkan di Kampus Biru STIE Bima, Sabtu (7/9) hingga Minggu, (8/9). Ketua Panitia, Herdyanto mengatakan pesta wirausaha tersebut untuk menumbuhkan atau menularkan virus wirausaha kepada masyarakat Bima untuk memulai menjadi pengusaha. “Dalam kegiatan ini ada 48 komunitas usaha di Bima yang kita libatkan,” katanya saat konferensi pers, di lantai dua STIE Bima, Selasa (3/9) sore. Menurut Herdyanto, dalam mempersiapkan ide dan gagasan agenda yang baru pertama kali digelar di Bima tersebut pihaknya membutuhkan waktu selama tiga bulan. Hingga saat ini tahapannya sudah mencapai 80 persen. Diakuinya dalam event yang dijadwalkan selama dua hari tersebut akan diramaikan berbagai item kegiatan yang menarik. Seperti Panggung Inspirasi, Seminar Bisnis, Business coaching clinic, stand produk UKM dan UMKM, stand kuliner, Lomba menggambar dan mewarnai. “Selain itu ada juga peragaan busana, Fun Zumba, Panggung Musik dam Lomba Selfie,” ujarnya. Khusus seminar bisnis, panitia menghadirkan puluhan pengusaha Bima yang
sukses di daerah dan Negara lain. Antara lain, Gunawan Sila, Dr. Nasrullah pengusaha klinik di Gili Trawangan dan Masrin dan pengusaha Jamu terkenal di NTB. “Kurang lebih ada 14 pengusaha yang kita hadirkan dalam seminar ini untuk berbagi pengalamannya merintis bisnis dan usaha sehingga bisa sukses seperti sekarang,” katanya. Sementara dalam kegiatan itu, panitia menargetkan ribuan peserta. Seperti seperti seminar bisnis sebanyak 1.000 orang dan pengunjung stand produk UKM sebanyak 2.000 orang. “Kita ingin diarena pesta wirausaha ini ada transaksi perekominian sebesar-besarnya. Seperti transaksi di arena bazar kuliner, stand produk UKM dan UMKM,” katanya. Menurutnya dalam kegiatan itu, direncanakan akan dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB, Dr. H. Dzulkifliemansyah SE. dihadiri Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE dan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE. Ia menambahkan dalam mengikuti kegiatan itu, tidak ada batasan. Artinya Semua kalangan (masyarakat umum) bisa hadir. Bahkan selama kegiatan pihaknya tidak dipungut biaya alias gratis. “Ayuk kita ajak keluarga, tetangga dan masyarakat untuk meramaikan pesta wirausaha ini. Barangkali kedepan bisa berpikir untuk membuka usaha,” ujarnya. (uki)
Puluhan Warga Segel Kantor Desa Matua TDA Bima Gelar Pesta Wirausaha
Dompu (Suara NTB) – Puluhan warga dua dusun menyegel kantor Desa Matua, Rabu (4/9). Hal itu dilakukan akibat pemberhentian paksa tiga perangkat desa yang belum genap berusia 60 tahun. Sebagaimana amanat Permendagri nomor 67 tahun 2017. Terlebih rekomendasi Camat Woja berdasarkan instruksi Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin untuk pengukuhan kembali mereka yang sudah memenuhi persyaratan tersebut. Salah seorang perwakilan warga, Jufrin menegaskan, aksi spontanitas ini buah kekesalan pihaknya karena tak kunjung dikukuhkannya kembali dua dari tiga perangkat desa yang telah diberhentikan sepihak mantan kades Matua, Muslim Gunawan pada awal 2019 lalu. Mereka ialah Nurdin Ahmad selaku kepala Dusun Selaparang Barat dan Junaidin H Kasim kepala Dusun Bencu Selatan. Sedangkan Syahruddin yang sebelumnya mengalami nasib serupa ketika menjabat sebagai Kepala Dusun Rasanggaro Barat dikembalikan statusnya atas dasar rekomendasi yang telah dikeluarkan camat. “Ada tiga perangkat desa yang dituangkan dalam rekomendasi itu untuk dikukuhkan kembali, tapi oleh Gunawan hanya mengangkat satu orang.
Makanya sekarang kami datang menuntut dua orang ini juga dikukuhkan,” ungkapnya. Tak hanya menolak rekomendasi camat untuk mengukuhkan kembali tiga perangkat desa dimaksud. Matan Kades bahkan terkesan melawan dengan mengangkat dua perangkat desa baru. Ialah Ramdhan dan Wawan Rahmawan. Parahnya SK kedua orang yang diterbitkan tertanggal 1 Mei 2019 itu hingga saat ini tak berani disetujui camat. Karena dianggap pengangkatannya tidak memenuhi prosedur. “Untuk itu harapan kami segera kukuhkan kembali orang-orang ini dan berhentikan dua kadus baru yang diangkat ilegal itu,” tegasnya. Sementara, Ketua BPD Desa Matua, Edi Supriadin yang turut mendampingi proses penyelesaian kasus tersebut menilai, sikap mantan kades yang mengabaikan rekomendasi camat dan instruksi Bupati jelas melanggar aturan. Karenanya dianggap wajar ketika terjadi gejolak semacam ini. Berbagai upaya untuk memininalisir sebetulnya sudah beberapa kali dilakukan. Apakah dengan melayangkan surat teguran ke mantan kades saat menjabat maupun berkoordinasi dengan instansi terkait. Namun, lang-
kah itu rupanya tak membuahkan hasil apa-apa. “Ke Camat, DPMPD, Inspektorat dan bagian hukum sudah semua kita koordinasi. Tinggal Bupati saja yang belum saya temui. Mereka menunggu LHP Inspektorat sementara ini sudah jelas ada instruksi Bupati dan ditembuskan ke Inspektorat,” jelasnya. Atas reaksi sejumlah perangkat desa yang berimbas pada terganggunya pelayanan tersebut. Edi Supriadin menyarankan agar pelaksana tugas segera menfasilitas pertemuan dengan para pihak terkait untuk mencari solusi terbaiknya. Plt. Kades Matua, M. Amin yang akhirnya bersedia menemui puluhan warga yang nyaris bentrok akibat penyegelan kantor desa itu mengatakan, telah berkoordinasi dengan camat setempat. Kesimpulannya menunggu keputusan akhir dari Bupati. Sementara terkait permohonan warga agar menghentikan sementara perangkat desa baru sampai adanya keputusan final pemerintah daerah, akan diupayakan untuk ditindaklanjuti secepatnya. “Informasi terakhir camat tinggal menunggu keputusan Bupati. Sedangkan untuk penghentian sementara perangkat desa yang baru akan saya tindaklanjuti,” tandasnya. (jun)
DPMPD Cari Dasar Hukum Pemberhentian Perangkat Desa Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, Khairudin, SH, membenarkan jika perangkat desa yang diangkat berdasarkan periodesasi harus diangkat kembali sepanjang belum mencapai usia 60 tahun. Hal itu mengacu pada ketentuan Permendagri nomor 67 tahun 2017. Namun demikian, dalam hal pemberhentian sejumlah perangkat Desa Matua yang kini berujung penyegelan kantor desa, DPMPD akan berupaya mencari dasar untuk memberhentikan perangkat desa yang diduga diangkat tidak memenuhi prosedural tersebut. “Kita akan mencari alasan
sebagai dasar hukum untuk memberhetikan perangkat desa yang tidak prosedural itu,” kata dia menjawab Suara NTB. Diakui, sebelumnya memang terdapat surat Bupati yang meminta agar tiga perangkat desa yang diberhentikan segera diangkat kembali. Namun, oleh Mantan Kades Matua, Muslim Gunawan bukannya diindahkan tetapi mengangkat dua perangkat desa baru yang justru tidak direkomendasikan oleh camat. Bahkan kedua orang itu berani diterbitkan SK-nya. Atas dua alasan yang kini dipegang masing-masing perangkat desa seperti halnya SK dan instruksi Bupati melalui rekomendasi camat. Pihaknya memilih menyerahkan per-
soalan ini ke Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk dilakukan pengujian. “Karena yang bisa memutuskan sah tidak sah keputusan itukan harus diuji dulu. Kasat mata memang itukan tidak mendapatkan rekomendasi,” jelasnya. Ditambahkan Khairudin, meski kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ada pada kepala desa itu sendiri. Namun tidak bisa serta merta malainkan harus memiliki dasar hukum yang kuat. Apakah dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat dan sebagainya. “Yang berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat itu kepala desa, tapi kepala harus punya dasar,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/uki)
WIRAUSAHA - Panitia pesta wirausaha Bima saat konferensi pers, di lantai dua STIE Bima, Selasa (3/9) sore.
SUARA NTB Kamis, 5 September 2019
Susunan Fraksi Terbentuk
Parpol Masuk DPRD Bertambah, Jumlah Fraksi Berkurang Mataram (Suara NTB) Hampir sebagian besar partai politik di DPRD Provinsi NTB telah merampungkan susunan struktur keanggotaan fraksinya masing-masing. Struktur keanggotaan fraksi-fraksi tersebut kemudian akan disahkan melalui rapat paripurna yang di agendakan pada Jumat (6/9) besok. Meskipun jumlah parpol yang berhasil masuk ke DPRD NTB periode 2019-2024 ini lebih banyak, akan tetapi jumlah fraksinya lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya yakni hanya sembilan fraksi. “Ya, masing-masing partai telah selesai rapat untuk pembentukan susunan fraksi. Susunannya sudah kita terima, nanti tinggal disahkan saja dalam rapat paripurna hari Jumat,” ujar Sekretaris DPRD Provinsi NTB, Mahdi Muhammad, yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/9). Sembilan fraksi yang sudah terbentuk itu yakni terdiri dari delapan fraksi utuh dan satu fraksi gabungan dari empat partai politik. Delapan partai yang bisa membentuk fraksi utuh adalah, Partai Golkar dengan 10 anggota, Gerindra, dengan sembilan anggota, PPP dengan tujuh anggota, PKS tujuh anggota, Demokrat tujuh anggota, PKB enam anggota, Nasdem lima anggota dan PAN lima anggota. Sementara empat partai lainya yang meleburkan diri menjadi fraksi gabungan, yakni PDI-P dengan empat anggota, PBB dua anggota, Berkarya dua anggota dan Hanura satu orang anggota, sehingga total jumlah anggota fraksi gabungan ini menjadi sembilan orang. Adapun susunan keanggotan masing-masing fraksi tersebut sebagai berikut. Fraksi paling besar dengan 10 anggota, yakni Golkar, dengan ketua fraksi, Lalu Satriawandi, Wakil Ketua, Umar Said, Sekretaris, Busrah Hasan, dan bendahara, Lalu Ismail, dan yang lainnya menjadi anggota. Untuk fraksi partai Gerindra, diketuai oleh Nauvar F Frinduan, Wakil Ketua, Lalu Sudiharyawan, dan Sekretaris Sudirsah Sujanto. Kemudian untuk fraksi PPP, diketuai oleh Muhammad Akri, Wakil Ketua, Rusli Manawari dan Sekretaris H. M. Adung. Selanjutnya fraksi PKS, diketuai oleh Patompo, Wakil Ketua TGH. Satriawan, Sekretaris, Sembirang Ahmadi dan bendahara Syamsudin Majid. “Untuk Partai Demokrat, diketahui baru menetapkan Ketua Fraksi saja yang diketuai oleh TGH. Mahalli Fikri. Sementara untuk susunan lengkapnya namanama pengurus fraksinya belum kita terima,” kata Mahdi. Fraksi Nasdem diketuai oleh Muktazam dengan wakil ketua, Asaat Abdullah, Sekretaris, Raihan Anwar dan bendahara, Bohari Muslim. Kemudian Fraksi PAN, dengan Ketua, Hasbullah Muis, Wakil Ketua I, Najamudin Mustafa, Wakil Ketua II Saefudin Zohri, Sekretaris, Adi Mahyudi, dan Bendahara, M. Nasir. Untuk Fraksi PKB, susunannya mengikuti susunan di DPW Partai, dengan Ketua fraksi dipegang oleh, Lalu Hadrian Irfani dan Sekretaris, Akhdiansyah. Sementara itu, susunan pengurus fraksi gabungan yang terdiri dari empat partai, dengan nama fraksi yang disepakati yakni Fraksi Bintang Perjuangan Karya Rakyat dengan Ketua dari PDI-P, Lalu Budi Suryata, Wakil Ketua dari Berkarya, Jalaluddin, dan Sekretaris dari PBB, Moh. Edwin Hadiwijaya. “Setelah pembentukan fraksi ini, akan dilanjutkan dengan agenda pembahasan tata tertib. Insya Allah paling cepat pansus selesai dibahas dua minggu, tapi itu nanti tergantung nanti, kesepatan anggota, nanti ditawarkan dulu, apakah mau dibahas melalui perwakilan di pansus atau semua anggota dilibatkan,” jelas Mahdi. Mahdi memperkirakan, yang akan alot pada agenda pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yakni pimpinan dewan, Banggar, Banmus, Banleg, Badan Kehormatan dan komisi-komisi. Terutama dikomisi-komisi, pada saat pembagian jatah fraksi-fraksi dikomisi dan kemudian menunjuk siapa orang yang akan duduk. “Alat Kelengkapan yang pertama adalah pimpinan, karena kalau belum terbentuk pimpinan, anggota belum bisa ke mana-mana. Kemudian dinamika yang panjang itu kemungkinan besar di komisi, karena teknis, terutama pengisian orang-orang yang jadi pimpinan komisi. Itu bisa makan waktu dua bulan setengah,” pungkasnya. (ndi)
Polres Mataram Rombak Tiga Kapolsek Mataram (Suara NTB) Polres Mataram merombak jajarannya. Diantaranya, Kapolsek Cakranegara, Kapolsek Ampenan dan Kapolsek Narmada. Pergantian juga untuk Kasatlantas dan Kasatintelkam. Kondusivitas Kota Mataram sebagai ibukota NTB wajib terus dijaga. Baik dari konflik sosial maupun kejahatan konvensional. Kapolres Mataram AKBP H. Saiful Alam mengatakan, mutasi pimpinan sebagai hal yang lumrah untuk menjaga roda komando. Dia berpesan bahwa keamanan merupakan hal yang utama dalam mendukung pembangunan daerah. “Bagi para pejabat baru harus bisa memberikan situasi kondusif dan rasa aman bagi masyarakat. Bila perlu terus ditingkatkan,” tegasnya memberikan arahan usai pelantikan dan serah terima jabatan, Rabu (4/9) kemarin. Pergantian jabatan itu antara lain mantan Kasatrekrim Polres Sumbawa, AKP Zaky Maghfur yang menggantikan Kompol Muslih sebagai Kapolsek Cakranegara. Kapolsek Narmada ini dijabat Kompol Kadek Suparta menggantikan Kompol Gusti Komang Bagia. Kapolsek Ampenan diisi AKP Muhammad Nasrullah menggantikan pendahulunya, Kompol Wayan Suteja. Sementara lingkup Polres Mataram, AKP Raditya Suharta menggantikan AKP Ricky Yuhanda pada jabatan Kasatlantas. Lalu, Kasatintelkam yang berganti dari AKP Suyadi kepada AKP Ferindo Pradikta Rulando. Wewenang kepolisian, sambung Kapolres, mengamanatkan penindakan represif sebagai jalan terakhir dalam mengatasi gangguan keamanan. Namun dia menekankan upaya pencegahan yang perlu dilakukan yakni dengan mendeteksi dan mengatasi sejak dini. Alam menegaskan itu sekaligus menyiapkan diri untuk menghadapi Pemilukada Serentak 2020. Yang mana salah satunya Pilkada Kota Mataram. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Mataram Lalu Martawang menekankan potensi gangguan bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik antarelemen masyarakat. “Mari kita siapkan proses Pemilukada dengan kontribusi menciptakan kondusivitas kota dengan memastikan lingkungan kita terjaga. Mulai koordinasi dari struktur terbawah,” pesannya. (why)
(Suara NTB/why)
SERTIJAB - Kapolres Mataram H Saiful Alam memimpin upacara serah terima jabatan Kapolsek dan Kasat, Rabu (4/9) kemarin.
POLHUKAM
Halaman 8
Golkar dan PKS Belum Putuskan Nama Pimpinan DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Dua partai politik yang berhak atas kursi pimpinan DPRD NTB, masih belum mengirim nama anggota yang akan duduk di kursi pimpinan, yakni Partai Golkar dan PKS. Sementara dua partai politik lainnya, telah resmi menetapkan anggota yang diutus, yakni PPP mengutus H. Muzihir sebagai Wakil Ketua dan Partai Gerindra mengutus Mori Hanafi. Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima SK dari Gerindra dan PPP terkait penunjukan nama anggota yang ditunjuk sebagai pimpinan DPRD NTB. Sementara untuk Golkar dan PKS pihaknya masih menunggu. “Baru PPP, dengan Pak Muzihir dan Gerindra Pak Mori Hanafi yang sudah ke luar. Golkar dan PKS belum,” katanya. Dikatakan Mahdi, bahwa pimpinan DPRD NTB itu
harus segera terbentuk, pasalnya jika belum definitif, maka lembaga DPRD NTB tidak bisa melaksanakan tugasnya. Termasuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pelaksanaan fungsi pokoknya seperti legislasi, anggaran dan pengawasan. “Kalau pimpinan belum terbentuk, maka DPRD tidak bisa ngapa-ngapain, belum bisa bekerja dan tidak bisa ke mana-mana. Jadi semoga saja prosesnya cepat pemilihan
pimpinan di masing-masing parpol,” kata Mahdi. Sekretaris DPD I Partai Golkar, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang juga ditunjuk menjadi Ketua sementara DPRD NTB, yang dikonfirmasi terkait dengan penunjukan Ketua DPRD NTB yang menjadi milik Partai Golkar, mengaku bahwa penunjukan Ketua DPRD merupakan kewenangan dari DPP. “Itu kewenangannya DPP, nanti DPP yang akan menujuk siapa yang akan jadi Ketua DPRD NTB
dan soal kapan nama itu akan turun, juga tergantung DPP,” katanya. Adapun mekanisme pengangkatan Ketua DPRD NTB dari Partai Golkar tersebut harus diawali dengan pengusulan tiga nama oleh DPD I ke DPP. Kemudian DPP akan memilih salah satunya. Namun demikian, dalam rapat pleno pengusulan tiga nama di DPD I tidak mencapai kesepakatan. Sehingga akhirnya pengusulan tiga nama calon Ketua DPRD tersebut diarahkan kepada Ketua DPD I dan DPP. Ditanya soal siapa tiga nama yang diusulkan oleh Ketua DPD I ke DPP tersebut. Isvie mengaku tidak mengetahuinya. Sementara itu, Ketua DPW PKS NTB, Abdul
Hadi juga mengaku belum menerima putusan DPP terkait penunjukan siapa yang akan diutus menjadi Wakil Ketua DPRD NTB. Menurutnya semua anggota Fraksi PKS punya peluang yang sama untuk ditunjuk sebagai pimpinan. Ditempat terpisah, Mori Hanafi, Wakil Ketua yang ditunjuk oleh partai Gerindra mengaku bahwa dirinya sudah menerima SK dari DPP terkait penunjukan dirinya sebagai wakil ketua DPRD NTB. “Sudah, SK-nya sudah turun, sudah kita terima kemarin,” katanya kepada Suara NTB. Sedangkan PPP dari jauhjauh hari telah menunjuk H. Muzihir sebagai wakil Ketua DPRD NTB. (ndi)
(Suara NTB/why)
AKSI - Warga Desa Lingsar Lombok Barat menggelar aksi di depan kantor Kejari Mataram, Rabu (4/9). Mereka menuntut penangguhan penahanan Kades Lingsar Sahyan yang menjadi tersangka korupsi dana CSR PDAM Giri Menang.
Kejari Mataram Tetap Tahan Kades Lingsar Mataram (Suara NTB) Warga Desa Lingsar Lombok Barat menuntut penangguhan penahanan Kades Lingsar, Sahyan. Kejari Mataram bergeming. Tersangka dugaan korupsi dana CSRPDAMGiriMenangitumasih mendekam di Lapas Mataram. Massa aksi menyampaikan orasinya di depan kantor Kejari Mataram, Rabu (4/9) pagi. Mereka membawa atribut bendera merah putih dan alat musik tradisional sambil bero-
rasi meminta tuntutan penangguhan penahanan dikabulkan. Koordinator aksi, Bion Hidayat menyatakan penangguhan penahanan itu seharusnya diberikan jaksa. Dia memohon demi kepentingan kemanusiaan. Menurutnya, Sahyan masih dibutuhkan sebagai aparatur pemerintah desa. “Kami memohon agar kondusivitas Desa Lingsar tetap terjaga. Saat ini masih ada kekosongan setelah Bapak kepala desa
dimasukkan ke penjara,” kata pengacara yang mendampingi kasus Sahyan ini. Bion sebelumnya sudah menyurati Kejari Mataram perihal penangguhan penahanan tersebut. Bahkan menyertakan penjamin Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Hj Sumiatun. Dia menjelaskan, kliennya itu dijamin tidak akan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, dan melarikan diri.
Kasus Suap Rp1,2 Miliar Imigrasi Mataram
Siasat Liliana Setor Suap Mataram (Suara NTB) Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia Liliana Hidayat menguras dana sampai Rp1,2 miliar untuk menyuap Imigrasi Mataram. Dua WNA petinggi jaringan PT WBI sukses dideportasi. Tarik ulur harga penghentian kasus penyalahgunaan izin tinggal dimulai sejak awal kasus ditangani di penyelidikan. Komunikasi awal dijembatani petinggi aparat dan wakil kepala daerah. Jaksa penuntut umum KPK I Wayan Riana dan Taufiq Ibnugroho menghadirkan lima saksi untuk menjelaskan hal tersebut, Rabu (4/9) kemarin dalam persidangan terdakwa Liliana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Mereka saksi itu antara lain mantan Manajer Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok Joko Haryono; pengacara Dr Ainuddin dan Antonius Zaremba; staf hotel Wyndham Komang Ary Juliantara; dan staf marketing BNI Cabang Mataram Citra Amalia. Jaksa Taufiq menelusuri sumber dana yang dipakai Liliana untuk menyuap mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie. Uang suap sebesar Rp1,2 miliar diantaranya diambil dari brankas dan rekening bank OCBC PT WBI. WNA Singapura, Manikam Katheerasaan disebut sebagai General Manager Tierra Group Pte Ltd Singapore. WNA Australia Geoffrey William Bower menjalin bisnis dengan Wyndham melalui Holidays Marketing Australia. Keduanya jaringan PT WBI di luar negeri. Dua WNA itu punya kepentingan bisnis dengan Wyndham. Sebab itu Liliana rela merogoh kocek perusahan sebanyak
(Suara NTB/why)
BUKTI DOKUMEN - Jaksa penuntut umum KPK,Taufiq Ibnugroho (kedua kiri) menunjukkan bukti dokumen kepada saksi Ainudin (paling kanan) dalam sidang terdakwa suap Imigrasi Mataram Rp1,2 miliar, Liliana Hidayat, Rabu (4/9) kemarin di Mataram. Rp1,2 miliar demi membebaskan Manikam dan Geoffrey dari jerat pidana imigrasi. “Wyndham untuk urusan operasional. Pendapatan kamar restoran masuk ke rekening PT WBI. Liliana Direktur WBI. Setelah beberapa bulan saya paham dua WNA ini WBI juga,” kata Joko menjawab jaksa. Penasihat hukum Liliana, Maruli Rajagukguk mengutip keterangan Antonius dalam berita acara pemeriksaan penyidik KPK. Yang menerangkan adanya upaya antisipasi bilamana suap itu terbongkar. Antonius mengaku pernah berdiskusi dengan Ainuddin. Pada intinya proses pemberian uang itu dibuat seolah-olah ada unsur pemerasan dari Kurniadie. Mereka, Ainudin dan Antonius mengaku tak ikut-ikutan dalam proses pemberian uang. Liliana, kata Anton, bermain sendiri dengan menyepakati duit suap Rp1,2 miliar hasil dengan dengan Yusriansyah dan Kurniadie. Uang suap akhirnya diantar Liliana bersama Geoffrey ke Kantor Imigrasi
Mataram pada Jumat (24/5) pagi. Uang disetor tiga kali. Pertama Rp473 juta dari brankas PT WBI. Sisanya Rp725 juta yang ditarik dari Bank OCBC Mataram. Rp2 juta sisanya dilunasi setelah Manikam dan Geoffrey sukses kembali ke negaranya masing-masing. Pada hari Jumat itu juga Kurniadie buru-buru menelepon Staf Marketing BNI Mataram, Citra Amalia. Kurniadie yang merupakan nasabah prioritas BNI ini meminta Citra ke kantornya. Tujuannya, untuk penyetoran tunai. Citra mengaku langsung datang sesuai permintaan Kurniadie itu. “Dia buru-buru ke Jakarta. Hari Jumat itu dia setor Rp344,5 juta. Seingat saya saldo akhirnya sekarang jadi Rp700 juta-an,” ungkapnya. Ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif menunda sidang sampai Rabu pekan depan. Agendanya, jaksa KPK akan menghadirkan saksi dari Kanwil Kemenkumham NTB serta Kurniadie dan Yusriansyah guna bersaksi untuk Liliana. (why)
Selain itu, Bion menilai jaksa terburu-buru dalam menetapkan tersangka kasus itu. Padahal menurutnya, unsur kerugian negara belum ada muncul dari keterangan ahli auditor. Kasi Pidsus Kejari Mataram Anak Agung Gde Putra menanggapi dengan tetap tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan itu. Tim penyidik sudah sepakat atas keputusan tersebut. Penahanan bahkan sudah diperpanjang
sampai 10 Oktober 2019. “Kami tetap melakukan penahanan. Kita juga berupaya agar berkasnya cepat selesai. Dalam waktu dekat mudahan bisa kita limpahkan,” terangnya. Kades Lingsar Sahyan disangka korupsi menyalahgunakan dana CSR dari PDAM Giri Menang sebesar Rp165 juta. Dana yang masuk lewat rekening pribadi tersangka itu tanpa melibatkan mekanisme penganggaran dalam penggunaannya. (why)
Golkar NTB Beri Lampu Hijau Wacana Duet Mohan - Ahda Mataram (Suara NTB) Wacana untuk memasangkan H. Mohan Roliskana dan Badruttamam Ahda sebagai paket pasangan kandidat bakal calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Mataram 2020 mendatang, mendapat respon dari pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi NTB. Pasangan Mohan-Ahda tersebut tak disoal, jika memang realitas politiknya bisa memenangkan Pilwakot Mataram 2020. “Saya memang belum melihat peta itu, tapi bagi kita tentu yang penting menang, dengan siapapun Mohan berpasangan, mau poros baru dan poros lama, tidak ada masalah,” ujar Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, yang dikonfirmasi, Rabu (4/9). Wacana duet Mohan - Ahda tersebut, untuk melanjutkan duet pasangan Walikota dan Wakil Walikota antar keluarga Alm. M. Ruslan dan Ahyar Abduh, yang kemudian dilanjutkan dengan pasangan Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana. Sehingga jika paket Mohan - Ahda ini benar terjadi di Pilwakot Mataram 2020, maka paket tersebut akan menjadi paket dinasti. Namun demikian, bagi DPD I Golkar NTB, isu dinasti tersebut tak menjadi soal, jika memang paket itulah yang paling realistis untuk bisa memenangkan Pilwakot Mataram. Akan tetapi, lanjut Isvie, bahwa kepastian dengan siapa Ketua DPD II Golkar Kota Mataram itu akan dipasangkan, hasil survei akan menjadi penentunya. Sebab sikap politik Golkar yang realistis dan pragmatis itulah, maka dalam penentuan siapa wakil yang akan
digandeng Mohan harus berangkat dari hasil survei. “Untuk Mataram, jelas Golkar akan kedepankan kader terbaik, yakni pak Mohan. Kemudian soal siapa digandeng Mohan kita tunggu hasil surveinya, sebelum November ke luar. Karena pasangan yang akan diusung Golkar itu menjadi keputusan DPP. Bagi kami kader di bawah tunduk dan taat pada keputusan DPP,” katanya. Bahkan bagi Isvie, jika hasil surveinya memungkinkan untuk menang, Mohan digandengkan dengan kader internal Golkar yang lain, juga tidak menjadi soal. Beberapa kader internal Golkar yang berpotensial menjadi kandidat wakil Mohan, seperti Didi Sumardi dan TGH. Mujibburahman. “Golkar tidak kekurang stok kader, Golkar-Golkar juga bisa kalau hasil surveinya bagus, kenapa tidak, dan kita dengan sembilan kursi kan tidak perlu koalisi untuk mengusung calon,” katanya. Namun demikian, ditegaskan Isvei, meskipun Golkar Mataram punya sembilan kursi di DPRD Kota Mataram, sehingga telah melewati syarat pengajuan pasangan calon sendiri. Akan tetapi Golkar tetap membutuhkan mitra partai koalisi. Sebab, bangunan koalisi tersebut juga bisa mempengaruhi peta politik dalam pertarungan Pilwakot Mataram. Jika tidak, maka Golkar berpotensi untuk dikeroyok oleh partai lain. “Kita juga harus perhatikan kekuatan calon lain. Sehingga di kota Golkar bangun koalisi lain. Harus ada partai lain, kita harus berpartner dengan partai lain,” pungkasnya. (ndi)
SUARA NTB Kamis, 5 September 2019
PENDIDIKAN
Halaman 10
Dorong Dosen Lakukan Penelitian LEMBAGA Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII mendorong para dosen muda melakukan penelitian. Salah satu upaya yang dilakukan dengan cara mengadakan Sosialisasi Bimbingan Teknis (Bimtek) penelitian dosen pemula bagi perguruan tinggi di bawah Lingkungan LLDIKTI Wilayah VIII, pada Selasa (3/9) lalu. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., kepada (Suara NTB/dok) Suara NTB, mengatakan, piNengah Dasi Astawa haknya mendorong minat dosen muda untuk mendapatkan hibah penelitian pemulai dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekedikti). Hibah penelitian itu mencapai Rp15 juta sampai dengan Rp20 juta. Selain itu, dengan adanya minat untuk melakukan penelitian, dosen muda akan terbiasa melakukan penelitian sebagai tugas pokoknya dalam tri dharma perguruan tinggi. “Apabila hasil penelitian bagus, bisa dihilirisasi jadi sebuah hasil karya, bisa dimanfaatkan oleh industri hasil penelitian itu, bisa dijadikan produk berorientasi komersialisasi,” kata Nengah Dasi. Menurutnya, pemerintah mengharapkan kepada dosen muda untuk menghasilkan karya ilmiah, apalagi jika bisa menghasilkan produk. Ia mencontohkan, seperti dosen dari farmasi, dosen itu bisa menghasilkan penelitian dan menghasilkan obat-obatan tradisional yang berbahan kearifan lokal di NTB lalu bisa menyembuhkan sebuah penyakit. “Produk hasil penelitian itu bisa dihilirisasi oleh industri untuk menghasilkan obat-obatan alternatif utuk menyembuhkan berbagai penyakit,” katanya. Nengah Dasi menekankan, daya mampu dosen-dosen muda harus ditingkatkan kreativitas dan inovasi untuk melakukan penelitian, sehingga keberadaan mereka berguna bagi masyarakat atas ilmu yang dimilikinya, terutama di bidang riset. “Saya rasa di NTB sudah mulai ada peningkatan (dosen muda melakukan penelitian), tapi terus saya genjot untuk bersaing mendapatkah hibah penelitian, supaya mereka terbiasa meneliti sehingga nanti bagi jurusan-jurusan yang memungkinkan menghasilkan produk itu dilakukan melalui penelitian. Jadi itu kan hasil karya anak muda yang menghasilkan atau berorientasi pada nilai ekonomi atau bisa dikomersialisasi,” jelasnya. Ia menegaskan dosen muda harus didorong agar menghasilkan riset valid jika ingin penelitian itu dihilirisasi. “Generasi muda semakin hari semakin cakap kalau dia melakukan penelitian,” pungkasnya. (ron)
Tingkatkan Kualitas Pendidikan Lewat Pembelajaran Kelas Rangkap Mataram (Suara NTB) Kegiatan Temu Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia(INOVASI) Sumbawa memotivasi kepala sekolah dari berbagai sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa untuk melakukan pengimbasan program-program rintisan INOVASI di sekolahnya,terutama bagi sekolah yang berada di daerah yang sulit diakses. Model pembelajaran kelas rangkap diyakini bisa mengatasi persoalan pendidikan pada sekolah di daerah terpencil dengan populasi yang sedikit, dan di sekolah-sekolah yang kekurangan guru atau ruang kelas. ‘’Model pembelajaran kelas rangkap adalah ketika guru mengajar lebih dari satu tingkatan kelas pada saat yang sama di kelas yang sama,’’ ujar Education Coordinator INOVASI di Sumbawa, Muhtar Ahmad, dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Rabu (4/9). Menurutnya, pelatihan yang akan diberikan akan membantu guru dalam mengelola kelas dengan tingkat kemampuan siswa yang berbeda misalnya kelas 1, 2, dan 3 digabung dalam satu kelas dan kelas 4, 5 dan 6 digabung dalam satu kelas. Selanjutnya bisa diberikan pelatihan literasi kelas awal serta bisa juga memberdayakan orang tua untuk membentuk paguyuban kelas agar orang tua siswa dapat terlibat aktif membantu proses pembelajaran di kelas, apabila di sekolah tersebut kekurangan guru. Sekolah dengan kelas rangkap ini, tambahnya, mempunyai kelas yang muridnya terdiri atas siswa-siswi dengan tingkat kelas, usia, dan kemampuan yang berbeda dalam satu kelas. Kelas yang digabungkan disesuaikan dengan tema yang memang bisa digabungkan. Sebelum melaksanakan multigrade/kelas rangkap, guru dan kepala sekolah dapat melakukan bedah kurikulum untuk menentukan tema yang bisa digabungkan dalam satu kelas, tetapi dengan beban materi yang berbeda. Supaya ke depan gugus di daerah terpencil bisa mandiri pasca diberikan pelatihan, sambung Muhtar Ahmad, maka yang dilatih adalah kepala sekolah, guru, dan pengawas yang berasal dari daerah tersebut, sehingga mereka nanti bisa melakukan pengimbasan konten kepada guru-guru lainnya dalam kegiatan kelompok kerja guru (KKG) secara mandiri. Kabid Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa M. Ali HK S.Pd M.Pd., menyambut baik komitmen INOVASI untuk memberikan pelatihan konten pembelajaran multigrade/kelas rangkap pada daerah-daerah kecamatan sulit akses di Sumbawa terutama wilayah selatan. “Kami dari pihak dinas akan memanggil KUPT, kepala sekolah, pengawas dan guru dari daerah sulit tersebut untuk diberikan bimbingan sebelum penyelenggaraan workshop/pelatihan tentang pembelajaran kelas rangkap. Minggu depan akan kami panggil dan kami sampaikan dulu teknis pelatihannya seperti apa baru setelah semuanya paham maka akan diberikan pelatihan,” ucap M. Ali. (ron)
(Suara NTB/dys)
KENALKAN - Tim Satgas Zero Waste DLHK NTB mengenalkan sistem pengolahan sampah di SMAN 1 Mataram.
Wujudkan Sekolah Bebas Sampah
SMAN 1 Mataram Bentuk Bank Sampah Mataram (Suara NTB) Guna mewujudkan sekolah bebas sampah, Kepala SMAN 1 Mataram Drs. H. Muh. Jauhari, MM menerbitkan SK pengurus bank sampah sekolah. Pembentukan bank sampah sekolah merupakan tindak lanjut dari sosialisasi program NTB Zero Waste yang disampaikan oleh Tim Satgas Zero Waste Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB. SMAN 1 Mataram mengundang Satgas Zero Waste untuk memberikan bimbingan teknis pengelolaan bank sampah kemarin. Kegiatan dimulai dengan pengenalan singkat mengenai bank sampah kepada siswa setelah kegiatan imtak dan Salat Duha di Lapangan SMAN 1 Mataram. Dalam kesempatan tersebut, salah satu Tim Satgas Ja-
mal menyampaikan dampak buruk sampah bagi lingkungan, pentingnya pengelolaan sampah dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan berkah yang bisa didapatkan jika mau mengelola sampah dengan pembentukan bank sampah. Selesai pengenalan singkat mengenai bank sampah kepada para siswa, SMAN 1 Mataram mengumpulkan semua
pengurus bank sampah di ruang baca SMAN 1 Matarm untuk diberikan bimbingan teknis pengelolaan bank sampah. Tim satgas menyampaikan apa saja yang perlu disiapkan supaya bank sampah berjalan dengan baik. Jamal, salah satu anggota satgas menjelaskan tugas-tugas tiap divisi dalam struktur organisasi, alur kerja, sarana prasarana
Gendang Beleq Jadi Ekskul Favorit Siswa Mataram (Suara NTB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Mataram tetap konsisten mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler Gendang Beleq bagi siswa. Pasalnya, kegiatan ekstrakurikuler tersebut membawa berkah bagi sekolah dan juga siswa SMP Negeri 7 Mataram. Wakasek SMPN 7 Mataram Ahmad Saehu, menyebut kegiatan Eskul Gendang Beleq cukup menguntungkan bagi sekolah dan siswa. Karena itu, pihaknya tetap konsisten untuk terus mendukung dan mengembangkan bakat siswa di ekskul Gendang Beleq. Dikatakannya, kegiatan eskul Gendang Beleq binaan SMP Negeri 7 Mataram cukup diminati masyarakat sekitar. Bahkan tidak jarang jasanya digunakan untuk mengisi acara pernikahan (nyongkolan) dengan disewa. Ekskul kesenian dalam hal ini Gendang Beleq yang ada di sekolah cukup menjadi perhatian masyarakat sekitar. Pasalnya, eskul bidang seni Gendang Beleq tersebut ternyata tidak hanya sebatas kegiatan biasa bagi siswa, melainkan warga mulai tertarik dengan Gendang Beleq yang ada di SMP Negeri 7 Mataram.
(Suara NTB/ist)
TAMPIL - Tim ekskul gendang beleq SMP Negeri 7 Mataram saat tampil di Kantor Gubernur NTB beberapa waktu lalu. Menurutnya, ketertarikan masyarakat, lebih kepada karena kualitas musik dan personelnya tidak jauh beda dengan group Gendang Beleq yang senior. “Alhamdulillah ekskul Gendang Beleq kita ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan disewa. Makanya siswa kami jadi cukup terbantu,” katanya. Selain mendapat biaya sewa atau upah, siswa juga semakin memacu keterampilannya pada kesenian tradisional tersebut. Kondisi tersebut sangatlah bermanfaat untuk pihak sekolah dan siswa dan masyarakat yang
menggunakan jasa dari grup Gendang Beleq siswa SMP Negeri 7 Mataram. Pasalnya, siswa yang menjadi personel Gendang Beleq, akan menjadi semakin terampil jika kerap tampil di khalayak ramai seperti kegiatan nyongkolan yang digelar oleh beberapa pengantin. Dia berharap melalui pemanfaatan jasa siswa di bidang seni Gendang Beleq oleh warga, sebagai langkah untuk semakin memperlancar keterampilan sekaligus kemampuan siswa dalam memainkan alat musik tradisional Sasak, Lombok tersebut. (dys)
yang diperlukan dan administrasi bank sampah. “Kami sangat senang, siswa dan gurunya antusias untuk mewujdkan sekolah bebas sampah. Kami siap untuk berbagi ilmu dan menghubungkan bank sampah sekolah dengan bank sampah induk regional untuk langsung praktik pemilahan berbagai jenis sampah dan belajar administrasinya lebih detail,” ungkapnya. Sementara itu Direktur Bank Sampah SMAN 1 Mataram,Ahmad Muslim, berharap permasalahan sampah di sekolah bisa teratasi dengan terbentuknya bank sampah sekolah. Muslim juga
Kualitas Pendidik Jadi Tantangan Pengembangan PAUD Mataram (Suara NTB) Kualitas tenaga pendidik menjadi tantangan pengembangan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Diperlukan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tingkat dasar bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi. Hal ini penting karena tenaga pendidik menjadi roh di satuan pendidikan. Hal itu disampaikan Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPPAUD dan Dikmas) NTB, Drs. Suka, M.Pd., saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/9). Menurutnya, salah satu yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) dalam pengembangan PAUD yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Suka menyampaikan untuk mengajar di PAUD seharusnya guru lulusan S1 PAUD. Jika di TK, kata Suka, banyak yang sudah terpenuhi, tapi di Kelompok Bermain (KB) masih belum. Apalagi secara jumlah lembaga, lebih banyak kelompok bermain dibandingkan TK. Diakuinya guru kelompok bermain boleh lulusan SMA, tapi memang harus mengikuti Diklat tingkat dasar, karena mereka tidak punya ko-
Kampus Asal Australia Semangati Pemuda NTB Raih Beasiswa Mataram (Suara NTB) University of New South Wales (UNSW) Sydney Australia jalin kerja sama dengan Universitas Mataram (Unram) menyelenggarakan kegiatan info session kiat raih beasiswa kuliah ke UNSW di ruang Sidang Senat lantai 3 Rektorat Unram, Selasa (3/9). Mereka mengajak seluruh pemuda dan masyarakat NTB meraih beasiswa pendidikan yang ditawarkan kampus tersebut. Hadir di acara tersebut Kepala Kantor Urusan Internasional (KUI) Unram Prof. Ir. Muhammad Sarjan, M.Ag.C.P., Ph.D, dan Wakil Kepala KUI Prof. Ir. Budi Indarsih, Ph.D,. Sementara itu, dari UNSW diwakili oleh Deputy Director Indonesian Affairs External Relations Nur Fatma Syarbini dan Murayya Thearenga selaku Future Student Manager UNSW. Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 250 peserta
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Foto bersama pihak Unram bersama perwakilan UNSW usai kegiatan info session kiat raih beasiswa kuliah ke UNSW di ruang Sidang Senat lantai 3 Rektorat Unram, Selasa (3/9). terdiri dari dosen, mahasiswa maupun pegawai yang berasal dari dalam dan luar Unram. Prof. Sarjan mengapresiasi narasumber dari UNSW atas kesempatannya memberikan informasi kuliah ke Australia khususnya UNSW. “Kami berharap seluruh peserta yang hadir benar-benar mendapatkan informasi
dan bisa menggali informasi yang sedalam-dalamnya untuk melanjutkan studi ke Australia khususnya ke UNSW,” tutur Prof. Sarjan. Kampus yang berlokasi di Kensington sekitar dua puluh menit dari pusat kota Sydney itu merupakan kampus yang masuk dalam daftar top 100 besar kampus terbaik dunia bahkan
mengaku ingin mengajak siswanya melihat pengolahan sampah organik dengan lalat yang dikelola DLHK Provinsi NTB di Lingsar. ”Kami mendengar DLHK NTB mempunyai tempat pengolahan sampah organik dengan lalat di Lingsat. Kami berencana mengajak siswa ke sana supaya bisa melihat langsung prosesnya,” ujarnya. DLHK NTB mengembangkan tempat pengolahan sampah dengan menggunakan Black Soldier Fly (BSF). Tempat pengelohan sampah BSF ini menghasilkan produk pupuk kompos padat, pupuk cair dan ulat BSF untuk pakan ternak. (dys)
menempati peringkat ke-45 menurut QS Word University Ranking tahun 2018/2019. “UNSW itu seperti UI, ITB, ITS nya Australia. UNSW sendiri hingga saat ini sudah memiliki sekitar 20.000 mahasiswa internasional dari 150 negara mitra termasuk Indonesia,” ungkap Nur Fatma saat menyampaikan materi. “Kuliah di luar negeri itu akan membuat kita memiliki mental yang kuat, lebih matang, mandiri serta punya pengalaman pergaulan internasional sebab kita bergaul dengan orang-orang yang multikultural” tambah Nur Fatma. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk meraih beasiswa ke kampus asal negeri Kangguru itu adalah pelamar harus berasal dari kampus yang minimum terakreditasi B oleh BAN-PT dengan minimun IPK 3.00, memiliki skor IELTS minimal 7.0 atau TOEFL dengan skor 94. (dys)
(Suara NTB/ron)
Suka mpetensi untuk mengajar. “Maka perlu Diklat dasar, Diklat dasar itu bisa dari kami (BP-PAUD dan Dikmas) bisa dari Direktorat Jenderal GTK Kemendikbud. Sebetulnya kami hanya untuk memenuhi standar mutu, yang berwenang yaitu GTK atau dinas pendidikan yang berwenang,” katanya. Menurut Suka, tugas BPPAUD dan Dikmas untuk pengembangan model dan pengembangan mutu. Tugas teknis pengembangan PAUD ada di pemerintah kabupaten/kota. Suka menekankan, guru dan kepala sekolah menjadi semacam roh di satuan pendidikan. “Yang mempengaruhi pendidikan yaitu kepala sekolah, guru, dan sarana dan prasarana. Kalau tenaga pendidik dan sarana sudah bermutu, kualitas bagus, insya Allah PAUD akan bermutu juga,” katanya Selain itu, pihaknya ingin PAUD yang berkualitas. Terkait program satu desa satu PAUD, di NTB sudah melampaui angka nasional. Namun, untuk PAUD berkualitas atau bermutu perlu penerapan kebijakan yang lebih lanjut. Oleh karena itu ada delapan standar nasional pendidikan yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan. “Harus ada pemetaan mutu dulu dari standar nasional pendidikan itu. Satuan yang ada di masyarakat dipetakan mutu, untuk mengetahui dari delapan standar itu mana yang sudah terpenuhi, berapa se-NTB itu yang sudah akreditasi atau belum,” kata Suka. Setelah diketahui peta mutunya, barulah dilakukan supervisi atau penguatan dan pembinaan kepada PAUD. “Misalnya lemahnya di standar pendidik, maka perlu ada pelatihan-pelatihan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan,” ujar Suka. (ron)
SUARA NTB
Kamis, 5 September 2019
Halaman 11
KONI NTB Tak Intervensi Absennya Zohri di SEA Games Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB tak akan mengintervensi keputusan Pengurus Besar (PB) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) yang tidak mengikutsertakan Lalu Muhammad Zohri di SEA Games di Manila, Filipina bulan Desember 2019. KONI NTB yakin keputusan PB PASI adalah yang terbaik untuk atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu.
Mataram (Suara NTB) KONI NTB memutuskan untuk melanjutkan Pelatda Mayung NTB hingga dua bulan mendatang. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu persiapan atlet Pelatda Mayung yang tengah menghadapi Pra-PON 2019. Keputusan tersebut diambil setelah rapat internal pengurus inti, di Sekretariat KONI NTB, Rabu (4/9). “Kita rapat hari ini menentukan Pelatda bubar apa lanjut. Setelah kita kaji keuangan dan mental anak-anak. Mereka (atlet-red) sudah latihan cukup lama. Sepakat kita lanjut. Tidak mungkin kita biarkan atlet berhenti latihan,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto menjawab Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (4/9). Pernyataan ini dilontarkan Andy setelah melaksanakan Rapat dengan unsur pimpinan KONI NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (4/9). Maklum rapat itu membahas terkait anggaran KONI NTB yang mulai menipis. Dalam rapat yang berlangsung pukul 10.00 hingga 12.30 WITA itu, KONI NTB membahas kekurangan anggaran Rp2 Miliar yang katanya akan dibantu oleh Pemprov NTB.
Lalu Muhammad Zohri
(Suara NTB/dok)
Dibagi Dua Paket, Bendungan Tiu Suntuk Mulai Ditender
hanya puluhan hektar. Namun cepat diantisipasi,” katanya. Menurutnya, di wilayah ini juga saat ini tetap melakukan penanaman jagung dan padi. Kelompok tani (Poktan) mengantisipasi kekeringan lahan dengan sistem pompanisasi yang dibantu oleh Diperbun pada Bulan Agustus kemarin. “Dalam waktu satu bulan kedepan di wilayah ini akan panen,” katanya. Selain memberikan bantuan pompa, pihaknya juga memberikan mesin penyedot air. Serta terus melakukan penyuluhan oleh BPP dan PPL yang menjadi ujung tombak Disperbun di lapangan. (uki)
Indra Jaya
(Suara NTB/Uki)
koordinasi dengan Unit Pelaksana Pertanian dan Perkebunan (UPPP) Kecamatan dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Kata dia, rapat koordinasi tersebut untuk meninjau secara langsung wilayah atau areal pertanian yang terdampak kekeringan. Apabila ditemukan ataupun menjumpai diminta untuk melapor agar ditindaklanjuti secepatnya. “Namun berdasarkan laporan, sampai saat ini kekeringan belum memberikan dampak yang begitu besar,” katanya. Meski begitu, Indra Jaya tidak menampik ada beberapa Kecamatan yang mengalami dampak kekeringan. Hanya saja dampaknya tidak begitu besar. Seperti Kecamatan Woha, Madapangga, Sanggar dan Bolo. “Dampak kekeringan sebenarnya ada hanya ada sekitar
karena uang yang sekarang belum cukup untuk beli peralatan latihan atlet. Anak-anak masih latihan dengan sarana apa adanya,” jelasnya. Ditambahkan Andy, pihak KONI NTB tidak saja mempersiapkan atlet mengikuti PraPON tahun ini. Namun mereka juga akan mendukung aktivitas latihan atlet NTB yang ada di Pelatnas persiapan SEA Games di Manila awal bulan Desember 2019. Menurut Andy keberadaan atlet NTB di Pelatnas harus didukung penuh oleh KONI NTB. Pasalnya uang saku atlet yang ada di Pelatnas seringkali terlambat dicairkan, karena pihak Kemenpora harus menunggu anggaran cair dulu.” Di Pelatnas itu gaji mereka atlet selalu terlambat. Ada atlet yang mengeluh belum dibayar sama Kemenpora gaji mereka,” jelasnya. (fan)
(ant/bali post)
Dampak Kekeringan Diyakini Tak Begitu Besar Bima (Suara NTB) – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya meyakini, kekeringan di Kabupaten Bima tahun 2019 tidak memberikan dampak yang begitu besar bagi sektor Pertanian. Terutama ancaman kejadian gagal panen atau puso. Demikian disampaikan Indra Jaya, kepada Suara NTB, Rabu (4/9). Kata dia, hingga saat ini belum ada laporan gagal panen yang terjadi. Ia menjelaskan masa tanam dibagi menjadi tiga musim dalam setahun. Antara lain Musim Hujan (MH), Musim Kemarau I (MK I) dan Musim Kemarau II (MK II) dan saat ini memasuki MK II. Menurutnya dalam menghadapi musim kekeringan MK II, pihaknya sejak bulan Agustus kemarin telah menggelar rapat
Namun ternyata, hingga kemarin KONI NTB baru menerima dana Rp750 juta dari Pemprov NTB. Sisanya Rp1,250 Miliar diharapkan bisa cair dalam bulan ini. “Dana Rp 2 Miliar yang dijanjikan Pemprov NTB belum kita terima semua. Kita baru terima Rp 750 juta, sisanya Rp 1,250 Miliar kita berharap bisa cair dalam satu hingga dua bulan ini. Bila tidak ada anggaran kita bubar,” terangnya. Lanjut Andy, terkait soal anggaran KONI tahun ini, pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp5,9 Miliar lewat APBD-Perubahan tahun ini. Dana Rp5 Miliar itu untuk persiapan Pra-PON atlet dan persiapan atlet NTB menghadapi SEA Games akhir tahun 2019. “Saya berharap ada tambahan anggaran, H. Andy Hadianto
Taliwang (Suara NTB) Proyek pembangunan bendungan Tiu Suntuk oleh pemerintah pusat semakin dapat dipastikan mulai dikerjakan tahun ini. Terbukti saat ini program pembangunan bendungan yang terletak di kecamatan Brang Ene tersebut sudah mulai ditender. Kepastian masuk tendernya bendungan Tiu Suntuk itu diinformasikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Peeumahan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Amar Nurmansyah, ST. Kepada wartawan, Rabu (4/9), Amar menunjukkan laman Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memuat lelang proyek bendungan tersebut. “Statusnya draf tapi sudah siap lelang,” terangnya. Dalam laman LPSE tersebut, disebutkan proyek bendu-
ngan Tiu Suntuk ditender dalam 2 paket tender terpisah. Amar mengaku, secara teknis dirinya belum memperoleh informasi detail kegiatan pekerjaan masing-masing paket proyek. Hanya saja di tahap awal nanti, fisik bendungan yang pertama kali akan dibangun berupa tugu bendungan dan spillway (saluran pengalih) bendungan. “Saya belum dapat informasi teknis paket proyek mana yang kerjakan tugu bendungan, mana yang kerjakan spillway,” urai Amar. Selain mulai masuk dalam tahapan tender, Amar mengaku, Kementerian PUPR telah menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pelaksana proyek bendungan Tiu Suntuk. Di mana PPK-nya berasal dari pejabat Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara (BWS NT) I. “BWS NT 1 itu membawahi NTB ya. Jadi mereka yang punya kewenangan paket pekerjaan PU yang
(Suara NTB/bug)
“Tidak bisa Provinsi mengintervensi keputusan PB PASI. Kita yakin PB PASI mempertimbangkan yang terbaik untuk Zohri. Jangan-jangan Zohri sakit telinga atau apa, sehingga PB PASI tidak menurunkan Zohri di SEA Games,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (4/9). Pernyataan ini dilontarkan Andy setelah mendengar pernyataan PB PASI di media online soal akan absennya Zohri di SEA Games 2019. PB PASI tidak akan menurunkan Zohri di SEA Games 2019 dengan alasan Zohri masih mengalami cidera di salah satu bagian lututnya. Cidera Zohri sulit sembuh dalam jangka waktu yang cepat karena Zohri mengalami gangguan kesehatan (cacingan-red). Di tempat terpisah, Pelatih Atletik NTB, Fadlin yang dikonfirmasi terpisah membenarkan bahwa PB PASI NTB tidak menurunkan Zohri di SEA Games 2019. Alasan PB PASI tidak menurunkan Zohri di SEA Games kata Fadlin dikarenakan Zohri akan dipersiapkan mengikuti Kejuaraan Dunia akhir September ini. Selain itu Zohri akan lebih difokuskan mengikuti Olimpiade di Tokyo tahun 2020. “Zohri akan difokuskan mengikuti kejuaraan dunia atletik di Doha, Qatar 27 September 2019. Dan dia fokus mengikuti kejuaraan dunia,” ucapnya. Ditanya soal kondisi kesehatan Zohri yang dikabarkan sedikit kurang membaik karena cidera lutut, Fadlin tak ingin berkomentar. Namun, Fadlin berusaha meyakinkan bahwa Zohri tengah dipersiapkan mengikuti kejuaraan dunia tahun 2019 dan Olimpiade Tokyo 2020. (fan)
Pelatda Berlanjut Dua Bulan Lagi
Amar Nurmansyah ada di NTB ini,” bebernya. Amar memaparkan, jelang dimulainya pengerjaan proyek Tiu Suntuk itu, pihaknya melakukan sejumlah persiapan. Saat ini Dinas PUPRPP KSB tengah melaksanakan kegiatan tata batas areal pinjam pakai lahan lokasi bendungan. “Kami memasang pal di setiap batas lahan. Dan target kami bisa selesaikan Oktober nanti,” timpalnya. Setelah penataan tata batas areal pinjam pakai, Dinas PUPRPP akan melanjutkan proses inventarisasi tegakan. Menurut Amar, luas lahan yang akan digunakan untuk lokasi seluruh bangunan bendungan Tiu Suntuk mencapai 262,37 hektare. “Lahan yang digunakan semuanya masuk kawasan hutan. Jadi tidak ada lahan status kepemilikan masyarakat,” tukasnya seraya menambahkan total biaya pembangunan bendungan raksasa kedua di KSB itu mencapai Rp 1,45 triliun. “Sistem pengerjaan dan pembiayaannya sama dengan (bendungan) Bintang Bano pakai multy years (tahun jamak). Tapi kami tidak tahu berapa tahun pembiayaannya,” imbuh Amar. (bug)
SUARA NTB
Kamis, 5 September 2019
Halaman 12
Murid SDN 1 Alas Lulus Seleksi Tahap Pertama Peserta IMSO Sumbawa Besar (Suara NTB) Muhammad Fadlurrahman, murid SDN 1 Alas dinyatakan lulus pada seleksi tahap I sebagai peserta International Mathematics and Science Olympiad (IMSO). Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, H. Tajuddin, Rabu (4/9), dalam rilisnya,
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.44283 BJ NOKA : MH1HB71108K745435/NOSIN : HB7E-1742956 AN.MUHAMMAD MASRIK HLG D’SKTR JL.ADI SUCIPTO AMPENAN KOTA MATARAM
menyebutkan, kegiatan Pembinaan dan Seleksi tahap I yang telah berlangsung 4- 10 Agustus 2019 tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam rangka mempersiapkan keikutsertaan Indonesia pada ajang ber-
DIJUAL TANAH
gengsi IMSO. Peserta yang telah dinyatakan lulus pada seleksi tahap I selanjutnya akan diundang pada pembinaan dan seleksi peserta IMSO tahap II yang akan dilaksanakan pada minggu keIV Bulan September 2019. Fadlurrahman bersama dua rekannya yaitu Jovan Nathaniel Permana dari SDK Tunas Daud Mataram dan Chelsea Elianore Jolene dari SD Kristen Aletheia Ampen-
an mewakili Provinsi NTB pada pembinaan dan seleksi peserta IMSO tahap I. Namun dari ketiga duta NTB tersebut, hanya Fadlurrahman yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti seleksi IMSO tahap II. Dari 60 peserta yang mengikuti seleksi tahap I, 42 orang dinyatakan lulus dan berhak menjadi peserta seleksi tahap II. 42 orang tersebut berasal dari 13 provinsi, yaitu
Bali, Banten, D. I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara. Fadlurrahman adalah peraih Medali Perunggu pada Olimpiade Sains Tingkat Nasional yang juga dikenal selalu berprestasi pada ajang MTQ. (arn)
DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 5 September 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Kamis, 5 September 2019
Manfaatkan Momen APGN MENJADI tuan rumah Simposium Internasional Asia Pacific Geopark Network yang ke 6 tahun 2019 harus dimanfaatkan dengan baik oleh Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota di daerah ini. Termasuk dimanfaatkan juga oleh pelaku pariwisata dan masyarakat untuk memperkenalkan objek wisata yang ada di daerah ini. Kedatangan para ahli-ahli geologi dari seluruh dunia ini ke NTB harus menjadikan semangat bagi seluruh elemen masyarakat untuk bangkit setelah diguncang gempa tahun 2018 silam. Kita juga sependapat dengan apa yang disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., simposium APGN tahun 2019 sangat berarti bagi masyarakat NTB, karena akan menjadi sejarah bagi masyarakat NTB dan sebagai pendorong untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Termasuk menunjukkan pada dunia, jika masyarakat NTB meski diguncang gempa beberapa kali semangat untuk bangkit sangat kuat. Bahkan, upaya pembangunan kembali rumah-rumah warga yang rusak parah akibat gempa, perkembangannya cukup bagus, meski di beberapa sisi masih ada kekurangan yang harus diperbaiki kembali. Terlepas dari agenda besar yang dibahas oleh ahli-ahli geologi tingkat dunia di Lombok ini, kedatangan mereka harus dimanfaatkan dengan baik untuk mempromosikan potensi yang dimiliki, baik di bidang pariwisata, ekonomi, pertanian, perkebunan dan lainnya. Terlebih NTB memiliki 2 geopark nasional, yakni Gunung Rinjani dan Gunung Tambora. Bahkan, sejak 12 April 2018 lalu Gunung Rinjani menjadi UNESCO Global Geopark (UGG) atau geopark dunia dan sekarang ini Gunung Tambora diusulkan juga menjadi geopark dunia. Kita berharap dua gunung besar di NTB yang sejarah letusannya mampu mengubah dunia ini memberikan andil dan kontribusi besar bagi pengembangan pariwisata, termasuk masyarakat bisa merasakan dampaknya secara langsung. Dalam beberapa hari pelaksanaan event APGN di Lombok ini, peserta sudah dibawa ke beberapa objek wisata menawan di Pulau Lombok, seperti di tiga gili Lombok Utara, Taman Nasional Gunung Rinjani hingga di lokasi kerajaan yang diduga terkubur di Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah, yakni Kerajaan Pamatan dan beberapa lokasi lain. Adanya kunjungan mereka ke lokasi-lokasi yang diklaim memiliki sejarah besar di masa lampau ini setidaknya mampu mengungkap benar tidaknya Kerajaan Pamatan yang diklaim pernah ada ratusan tahun silam. Termasuk memberikan pengaruh pada ahli-ahli geologi dunia untuk terus melakukan penelitian ‘’misteri besar’’ di balik letusan Gunung Samalas yang meletus tahun 1257 silam itu. Apalagi di naskah Babad Lombok diceritakan bagaimana kondisi warga yang menjadi korban gunung meletus dan kemana mereka harus mengungsi saat itu. Namun, di naskah Babad Lombok ini tidak ditulis ada atau tidak sebuah kerajaan yang hilang akibat letusan Gunung Samalas tersebut. Meski demikian, hal yang paling penting untuk kita perhatikan dari pelaksanaan simposium ini adalah bagaimana mengambil manfaat setelah selesainya acara ini. Paling tidak, pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat bahu membahu membangun NTB agar bangkit dan kembali pulih seperti kondisi sebelumnya. Jangan sampai hanya karena persoalan sepele dan hal-hal yang tidak penting dipersoalkan dan dibesar-besarkan. Bahkan, karena persoalan sepele ini menyebabkan agenda-agenda besar untuk membangkitkan kembali NTB setelah diguncang gempa tahun lalu jadi terhambat. Inilah yang mesti dihindari. Tamu-tamu mancanegara melihat NTB memiliki potensi besar dan seakan tidak pernah ada diguncang gempa. Termasuk seperti disampaikan President UGG Council, Mr. Guy Martini yang melihat Lombok punya alam yang sangat indah dan memuji keramahan warganya. Inilah yang mesti dipertahankan oleh kita semua. Untuk itu, momen APGN ke 6 tahun 2019 ini diharapkan memiliki efek tetes dan mampu mendatangkan banyak wisatawan mancanegara ke daerah ini. Jangan sampai kita hanya sukses jadi tuan rumah, tapi tidak sukses memanfaatkan dampak setelah event ini berlangsung. (*)
RADIO
OPINI
Halaman 14
Meningkatkan Literasi Membaca di NTB IAPA yang tidak tahu dengan makna literasi, hampir semua kalangan mengenal istilah ini. Literasi sedang hangat “digoreng” dan disajikan sedemikian rupa di dunia pendidikan. Menurut UNESCO (2016), literasi merupakan kemampuan kognitif membaca dan menulis, atau mengidentifikasikan, lalu mengintepretasikan dan mengkomunikasikan suatu bacaan. Hal ini sejalan dengan UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional sangat berkaitan erat dengan berkembangnya budaya literasi. Akan tetapi masih banyak ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya literasi dalam dunia pendidikan. Bahkan masih rendahnya tingkat literasi nasional membuat bangsa ini menjadi lemah dalam menyikapi perkembangan teknologi saat ini. Budaya literasi merupakan hal yang penting bagi perkembangan suatu bangsa. Jika masyarakatnya memiliki budaya literasi yang lebih baik maka bangsa tersebut dapat mengatasi segala masalah secara bijak. Pentingnya literasi mendorong kita mengambil sikap nyata untuk menumbuhkan kembali minat literasi kepada generasi muda khususnya anak usia dini. Literasi bukan hanya sekedar kemampuan untuk membaca dan menulis namun, menambah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dapat membuat seseorang memiliki kemampuan berfikir kritis, mampu memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu mengembangkan potensi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa peran literasi sangat penting dalam berhasilnya suatu bangsa. Hasil penelitian Program for International Student Assessment (PISA) menunjukkan rendahnya tingkat literasi Indonesia dibanding negara-negara di dunia, dimanaIndonesia tahun 2015 masih berada pada 10 besar peringkat terbawah yaitu peringkat 62 dari 72 negara dengan rata-rata skor 395. Menurut UNESCO tingkat literasi membaca di Indonesia hanya 0,001 persen. Hanya 1 dari 1000 orang Indonesia yang memiliki minat baca yang baik. Dalam cakupan regional, khususnya provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempati peringkat 31 dari 34 provinsi dalam hal minat baca. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM. NTB hanya unggul dari provinsi Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Utara. (Suara NTB, 7/2/2019). Tentu dengan fakta menyedihkan tersebut, akan banyak
Oleh: Mulya Adil Z, M.Pd (Tenaga Pendidik di SDIT Darul Ma’arif Islamic School Pondok Kelapa, Jakarta Timur) generasi masa depan NTB yang tidak produktif secara intelektual maupun kepemimpinan (leadership). Dalam jangka panjang, NTB akan sulit menemukan calon pemimpin yang mampu memajukan NTB. Seperti kita ketahui, cita-cita pendidikan nasional sangat selaras dengan tujuan literasi, yaitumenumbuh kembangkan budi pekerti yang baik, menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah maupun di masyarakat, dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat, dapat meningkatkan kepahaman seseorang dalam mengambil inti sari dari bacaan, mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna, memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang, memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Di era teknologi saat ini, pendidikan literasi banyak digaungkan oleh para praktisi pendidikan termasuk di NTB untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas dalam bidang akademik, akan tetapi juga memiliki pola pikir kritis dan logis. Dalam hal ini tentu saja tidak melulu harus terpaku pada pembelajaran di sekolah. Orang tua di rumah sangat berperan dalam menanamkan pendidikan literasi pada anakanak mereka mulai dari usia dini.Tujuan utamanya bukan hanya menekankan pada kemampuan anak untuk membaca atau menulis. Kedua hal tersebut dijadikan landasan untuk meraih tujuan yang lebih luas, yaitu membentuk generasi yang mampu berpikir kritis dalam menyikapi informasi pendidikan literasi penting dimulai sejak usia dini demi terwujudnya bangsa yang kuat. Jangan salahkan anak dalam bobroknya literasi di NTB karena banyak hal yang menjadi faktor keterpurukan literasi itu sendiri, antara lain: Kurangnya kepedulian orang tua dalam memperkenalkan literasi sejak dini. Aktivitas membaca masih belum menjadi kebiasaan dalam keluarga. Orang tua hanya sekedar mengajarkan membaca dan menulis kepada anak mereka, bisa tetapi belum terbiasa. Seharusnya, budaya literasi diperkenalkan dan dibiasakan sejak kecil. Orang tua tidak sungguh – sungguh dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya literasi, sehingga anak menjadi ogah-ogahan. Ditambah lagi dengan kesibukan orang tua diluar rumah sehingga lupa akan tanggung jawabnya membangun pondasi karakter anak. Teknologi yang makin canggih di era globalisasi ini turut ambil bagian berkurangnya budaya literasi di Indonesia. Anak-anak lebih suka bermain dengan handphone daripada membaca. Membaca menjadi tera-
sa membosankan dibandingkan dengan bermain handphone mereka. Kecanggihan teknologi menjadikan media sosial dengan kontennya yang tak bertanggung jawab mewabah dimana mana, seperti di dalam Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, dan lainnya. Seharusnya, budaya literasi dapat mengatasi konten konten tersebut dengan memilah dan memilih konten yang bertanggung jawab. Semakin canggihnya teknologi seharusnya dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan bahan literasi. Fasilitas membaca di NTB yang minim juga mengubah kebiasaan membaca. Anak enggan membaca karena terlalu sering mendapatkan bacaan yang tidak menarik dan suasana yang tidak menyenangkan sehingga motivasi untuk membaca menjadi kurang. Literasi bukan hanya membaca, menulis juga bagian dari literasi. Sangat erat kaitannya antara menulis dan membaca. Jika sudah banyak membaca maka anak akan mudah dalam mengumpulkan gagasan-gagasan yang akan dituangkan kedalam tulisan. Menulis membutuhkan banyak kosakata yang akan diperoleh dari membaca. Rendahnya literasi membuat anak enggan membaca dan menulis karena mereka anggap tidak penting. Teknologi yang berkembang menjadikan anak mudah terprofokasi dan mudah diadu domba. Mereka tidak punya kemampuan untuk memilih, memilah, menganalisa suatu berita yang masuk ke dalam pikiran mereka. Suasana yang tidak menyenangkan membuat anak enggan membaca dan menulis. Menuangkan ide tentu perlu banyak membaca hal inilah yang biasanya membuat anak malas menulis. Tidak menariknya buku dan fasilitas yang tersedia sangat berdampak pada menumbuhkan minat anak untuk membaca dan menulis. Siapa yang harus disalahkan dalam rendahnya literasi membaca di NTB? Orang tua? Guru? Masyarakat? Pemerintah? atau anak itu sendiri? Jangan saling menyalahkan satu sama lain. Hal yang perlu dilakukan adalah menyemarakkan sosialisasi dikalangan masyarakat luas. Jangan hanya bersosialisasi dikalangan praktisi- praktisi saja. sosialisai kepada masyarakat itu penting, tidak hanya melalui sosialisasi formal dengan pembicara yang menyampaikan materi. Masih banyak cara yang menyenangkan untuk menyampaikan dan menyadarkan bahwa membaca itu penting. Mengarahkan anak dalam Memanfaatkan teknologi secara benar, mengajarkan anak untuk jeli dalam mencari bacaan yang tepat dan sesuai den-
RADIO
gan kebutuhan. Menfasilitasi anak sejak dini dalam membaca dan menulis akan menumbuhkan rasa literasi yang tinggi. Jika seorang anak telah difasilitasi bacaan dan ruangan yang nyaman secara otomatis akan memberikan rasa ingin tahu terhadap apa yang dihadapannya. Bacaan yang menarik juga dapat menambah motivasi anak dalam meningkatkan literasinya. Ketersediaan buku-buku berkualitas yang minim di NTB juga termasuk salah satu penyebab anak malas membaca. Menumbuhkan rasa rindu membaca dan menulis bisa dilakukan dengan cara membiasakan anak familiar dengan alat tulis, tidak melulu tentang mainan saja. membaca cerita untuk anak dan juga mengajarkan menulis buku harian merupakan cara yang paling mudah dilakukan oleh orangtua yang sangat berperan penting berkembang atau tidaknya literasi dalam jiwa anak. Tidak ada salahnya kita mulai dari lingkungan masyarakat dengan mensosialisasikan dan menerapkan kegiatan literasi yang rutin akan menularkan dampak positif kepada orangtua. Karena sejatinya orang tua adalah panutan bagi anak-anaknya sehingga jiwa literasi dapat tertanam pada anak sejak dini. Orangtua merupakan pendidik pertama yang akan mengajarkan, memotivasi dan mendorong anak anaknya untuk mencintai literasi. Setiap akademisi, keluarga, pemuda dan masyarakat NTB perlu bergandengan tangan dalam memajukan literasi berawal dari lingkungan keluarga dan bermuara di masyarakat luas.
POJOK Warga Bintaro akan tetap direlokasi Lokasi relokasi harus disosialisasikan
*** Realisasi penyaluran DAK Fisik Pemprov terendah di NTB Butuh kerja cepat dan kerja cerdas
***
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 5 September 2019
Polda NTB Jamin Keamanan Pembangunan Sirkuit MotoGP Dari Hal. 1 Serta akuntabel yang tentunya berlandaskan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitas dan Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan Objek Tertentu. Kapolda NTB juga memberikan penekanan dengan harapan nota kesepahaman ini nantinya lebih diimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan nyata seperti dari butir-
butir kesepakatan yang tertera. Untuk menyelesaikan masalah yang ada nantinya agar ditingkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi serta kolaborasi dengan seluruh jajaran di lingkungan satuan kerja dan satuan kewilayahan Polda NTB dengan proaktif. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif sesuai peran dan fungsi masing-masing dalam mendukung terselenggaranya proses pembangunan KEK Mandalika yang tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku. (r)
Jiang Xi dan Kekuatan Ekonomi Provinsi di China Dari Hal. 1 Jingdezhen dijuluki sebagai ibu kota keramik Tiongkok. Kawasan Tao Xichuan Ceramic Avenue, adalah bekas pusat pabrik keramik terbesar di sana. Tao Xichuan Ceramic Avenue, kini disulap menjadi museum. Jejak sejarah industri keramik di zaman dinasti, masih terawat baik di sana . Setiap pengunjung ke museum ini, diedukasi tentang sejarah pembuatan keramik. Di museum ini juga bercerita tentang peradaban keramik Tiongkok dari masa ke masa. Informasi lengkap tentang pembuatan keramik, termasuk tungku pembakaran keramik konvensional (tungku pertama dibuat), masih terawat melengkapi museum yang berada di atas areal seluas 12 hektar itu. Sejumlah cerobong asap setinggi 60 meter tersebar di beberapa tempat, adalah jejak sejarah keramik Tiongkok yang mendunia. Model pakaian para pekerja keramik dari masa ke masa di museum itu, bercerita tentang model pakaian yang dikenakan pekerja di sana. Beragam peralatan tradisional untuk membuat keramik, juga menghiasi sudut museum . Yang mengagumkan, foto ribuan karyawan yang pernah bekerja di pabrik keramik itu dipajang di sana. Foto-foto para pekerja didokumentasikan dalam bentuk slide layaknya pahlawan. ‘’Foto para pekerja ada semua. Ini sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada mereka yang pernah bekerja di sini,’’ ujar Huang Xin Yue, pemandu di museum itu. Mantan para pekerja keramik yang sudah meninggal, dihormati dan dihargai sebagai pahlawan. Di wilayah Jingdezhen, ribuan warganya menjadi perajin keramik. Perhatian pemerintah Tiongkok terhadap industri keramik sangat besar. Perajin terus diedukasi oleh tenaga-tenaga ahli yang disiapkan pemerintah untuk terus menghasilkan karya yang sesuai dengan selera zaman. Keramik tidak saja diproduksi dalam bentuk peralatan rumah tangga dan hiasan semata. Para perajin di sana dituntun kreatif menciptakan desain-desain yang diminati generasi kekinian dan pasar global. Pemrov NTB bisa saja belajar dari pola pembinaan perajin keramik Jingdezhen yang bisa bertahan eksis hingga ratusan tahun. Industri keramik di sana berkelanjutan bahkan semakin mendunia dengan pasar jelas dan terjaga. Berbeda dengan industri gerabah di Banyumulek, Lombok Barat yang pernah mengalami masa kejayaan. Namun kini, industri gerabah itu telah mati suri. Pusat Industri Manufaktur Ada Jingdezhen yang menjadi pusat industri keramik
dunia. Ada juga, Nanchang yang tidak saja pusat industri manufaktur, tetapi industri pariwisata dan pariwisata berkembang sangat pesat. Ibu Kota Provinsi Jiang Xi ini, telah berusia 200 tahun itu dan menjadi salah satu dari 35 kota besar di China yang berkembang pesat di bidang ekonomi. Di Nanchang, ada enam pabrik otomotif tumbuh positif. Juga ada industri pembuatan elemen- elemen pesawat terbang, pabrik lensa kamera dan lensa handphone terbesar di Tiongkok. “Pada tahun 2018, pendapatan domestik regional broto kami mencapai sekitar 5.207 miliar RMB (yuan). Naik 8,9 prosen dari tahun 2017. Sedangkan pendapatan perkapita mencapai 1.370 RMB per tahun,’’ ujar Direktur Deputi Urusan Luar Negeri Nanchang, Mao Yishui, ketika menjamu makan siang, Delegasi Jurnalis Bali, NTB dan NTT. Nanchang dengan luas wilayah 7.402 Km2 dan berpenduduk 5,5 juta di samping berkembang sebagai pusat perekonomian, politik dan budaya, juga maju di bidang pariwisata. Industri pariwisata Nanchang pada tahun 2018, mampu menyedot kunjungan wisata 1,5 juta. Sejumlah objek wisata yang ditawarkan adalah situs-situs budaya. Industri manufaktur dan pariwisata yang berkembang pesat di Nanchang, tidak membuat sektor pertanian sebagai sektor primer terabaikan. Pemerintah Jiang Xi, mengembangkan industri otomotif dan pabrik elemen pesawat terbang, namun tetap menempatkan pertanian sebagai sektor penting. Produksi pertanian, selain untuk memenuhi kebutuhan warga di Jiang Xi. Produksi pertanian seperti padi, umbi-umbian dan hortikultura lainnya yang tumbuh subur di provinsi ini, juga dipasok untuk memenuhi kebutuhan provinsi lain di Tiongkok. ‘’Sumbangan pertanian untuk PDRB maupun pendapatan perkapita memang tak mencapai 10 persen. Namun kami dengan konsisten menjaga dan memeliharanya,’’ kata Wakil Deputi Urusan Luar Negeri Nanchang, Dr.Huang Jiawen. Pertanian tetap eksis berkembang di Nanchang, khususnya di antara wilayah Wuyuan dan Shangrao. Di wilayah ini, padi tumbuh subur, perkebunan maupun perikanan darat. Provinsi Jiang Xi sebagai kota industri, mampu menselaraskan sektor pariwisata, pertanian, perdagangan dan transportasi sehingga provinsi ini mampu menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi China. (*)
Beasiswa Luar Negeri Tumbuhkan Nasionalisme Dari Hal. 1 Disebut Dr. Zul pengalaman mengajarkannya bahwa jika berada di luar daerah, maka semangat kedaerahan yang akan muncul dalam diri seorang aktivis. “Tapi kalau kita kirim ke luar negeri, biasanya yang muncul adalah kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia,” sambungnya. Selain itu, ditekankan Dr. Zul bahwa semangat nasionalisme dan persatuan bangsa tidak mungkin tercapai jika masyarakat tidak memiliki pikiran terbuka. “Tidak mungkin kita bicara tentang persaudaraan kalau di dalam mental dan benak kita tidak pernah berinteraksi dengan keberagaman itu sendiri,” tegasnya. Dengan adanya forum-forum independen yang dibuat untuk menyikapi isu tersebut, Dr. Zul berharap adanya rasa persaudaraan yang tumbuh dan semakin kuat. Sehingga kebinekaan bukan lagi sekadar slogan. Menanggapi hal itu Anggota Penyatu PMKRI Cabang
Mataram, Yustinus Habur, juga menyampaikan bahwa forum nasional itu memang ditujukan untuk memupuk semangat persatuan. Mengingat telah muncuk gejala di mana beberapa kelompok diduga memiliki agenda tertentu terkait persatuan nasional. “Anak muda memang harus kritis terhadap keharmonisan dan keadilan. Tetapi jangan sampai dengan idealisme justru memecah belah kita,” ujarnya kepada mahasiswa dari berbagai daerah yang mengikuti kegiatan itu. Selain itu, disampaikan juga bahwa tiga orang aktivis beragama Katolik telah mengikuti program pengiriman mahasiswa ke luar negeri yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTB. Untuk itu diharapkan persatuan Indonesia memiliki semangat muda yang akan menjaganya. “Sehingga kita mampu bersaing dengan negara-negara lain,” ujar Yustinus. (bay)
Halaman 15
KSB Siapkan Perbup Tangani Sampah Plastik Taliwang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa Barat, mencatat ada sekitar 280 gram sampah plastik yang dihasilkan masyarakat per hari. Banyaknya sampah plastik tentu sangat tidak baik bagi lingkungan karena proses penghancuran membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, Dinas LH mencoba menginisiasi lahirnya Peraturan Bupati (Perbup) untuk membatasi limbah dari sampah non organik tersebut. “Memang penanganan sampah plastik masih menjadi pekerjaan berat untuk bisa kita selesaikan. Jika dalam sehari saja ada 280 gram sampah plastik yang dihasilkan masyarakat, maka itu sudah sangat tidak baik bagi lingkungan. Sehingga kami saat ini tengah menggodok suatu Perbup untuk mengurangi sampah dari plas-
tik tersebut,” ujar Kepala Dinas LH kepada Suara NTB melalui Kabid Kebersihan Dedi Damhudi SP., M. Si, Rabu (4/9). Dikatakannya, dalam Perbup tersebut nanti setiap toko modern dan toko swalayan tidak akan dibolehkan untuk menyediakan kantong plastik. Upaya tersebut merupakan langkah tegas dari Pemerintah untuk membatasi penggunaan sampah plastik, jika tidak dimulai dari sekarang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang besar di kemudian hari. Pihaknya juga berharap dalam beberapa minggu kedepan Perbup tersebut sudah selesai digodok untuk diterapkan sehingga sampah plastik bisa semakin ditekan. Awalnya, penerapan Perbup tersebut tentu sangat berat karena lebih kepada merubah prilaku masyarakat, tetapi harus tetap dilakukan
demi lingkungan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Selain Perbup, pihaknya juga akan terus memaksimalkan program bank sampah yang sudah ada di wilayah setempat. Program ini (Bank sampah) juga diharapkan bisa menampung sampah dari warga masyarakat, sebelum dibawa ke TPA. Tentu dengan catatan, sampah yang dikumpulkan harus dipilah karena tidak semua sampah ini akan diambil. Program bank sampah nantinya juga akan melibatkan CSR perusahaan di KSB supaya lebih maksimal. “Kita sudah siapkan alternatif lain supaya penanganan sampah bisa maksimal terutama sampah plastik. Salah satunya dengan program Bank sampah, dengan upaya Bank sampah ini, kami berharap masalah sampai semakin ditekan,” tandasnya. (ils)
Pemprov Evaluasi Keberadaan Honorer Seluruh OPD Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sedang melakukan evaluasi terhadap keberadaan dan jumlah kebutuhan tenaga honorer di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan, evaluasi oleh masingmasing OPD sedang dilakukan. Dari pemetaan, kebanyakan tenaga honorer yang ada di OPD seperti penjaga malam, penjaga keamanan atau security, sopir dan cleaning service serta tenaga administrasi. “Itulah yang direkrut sebagai tenaga honor. Itu yang
berada sekarang ini di OPDOPD, masih penyampaian data base tentang itu,” kata Fathurrahman di Mataram, kemarin. Fathur mengatakan, evaluasi kebutuhan tenaga honorer dalam rangka efisiensi anggaran daerah. Namun untuk tenaga honorer seperti sopir, penjaga malam, security dan cleaning service akan dilihat kembali kebutuhannya. “Karena sudah tak ada lagi PNS yang bekerja di situ,” katanya. Ketika ditanya jumlah tenaga honorer di seluruh OPD, Fathur mengatakan jumlahnya sekitar ratusan orang, termasuk tenaga administrasi di luar guru honorer. “Makanya dilakukan eval-
uasi dulu. Melihat dari sisi OPD dulu. Karena honorer yang dipekerjakan sekarang memiliki fungsi yang strategis. Dia sebagai penjaga malam, penjaga keamanan, cleaning service. Yang memang tak ada nomenklaturnya PNS,” jelasnya. Nantinya masing-masing OPD yang akan melihat kebutuhan tenaga honorer yang sebenarnya. Sehingga terjadi efisiensi anggaran daerah. Pasalnya, kata mantan Kepala Biro Umum Setda NTB ini, keberadaan tenaga honorer seperti penjaga malam, penjaga keamanan, sopir dan cleaning service masih dibutuhkan. ‘’Dilihat dulu efisiensinya di OPD,’’ tandasnya. (nas)
Manfaat Global Geopark Rinjani Dari Hal. 1 Geopark Rinjani telah mendapatkan pengakuan sebagai global geopark sejak 2018. Rekomendasi sebagai global geopark tersebut tidak lepas dari peran Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) NTB dalam mendorong Kawasan Rinjani sebagai geopark nasional pada 2018. Geopark Rinjani termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) NTB. Kompleks hutan Gunung Rinjani memiliki luas 125.000 hektare yang terdiri atas beberapa fungsi hutan. Di mana 41.330 hektare atau 32,86 persen merupakan hutan konservasi yang dikelola Balai TNGR. Gunung Rinjani juga menjadi satu-satunya sumber air untuk 54 sungai atau sekitar 90 persen sungai di Lombok berhulu
di Gunung Rinjani. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari keberadaan Gunung Rinjani sebagai destinasi wisata. Tercatat terdapat 90 pemegang ijin track organizer (TO), baik badan usaha maupun perorangan; 449 pemandu wisata; dan 1.157 porter. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj.Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, setelah resmi menjadi cagar biosfer dunia dalam The 31st sessionoftheManandtheBiosphere (MAB) Programme International Coordinating Council di Perancis pada Juni lalu, maka agenda besar lainnya setelah deklarasi kawasan Teluk Saleh, Moyo, dan Tambora (Samota) di Pulau Sumbawa adalah menyatukan Tambora ke dalam Samota sebagai konsep konservasi menyeluruh. Menurut Wagub, pengakuan cagar biosfer memiliki makna penting tentang cara pengelolaan
kawasan untuk kepentingan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan konservasi, sekaligus didukung kajian ilmiah. Wagub menegaskan, dengan ditetapkannya Rinjani dan Tambora sebagai cagar biosfer maka Pemprov dan masyarakat NTB telah siapmengalokasikan30persendari kawasan NTB untuk menjadi area konservasi (kawasan hijau), termasuk Taman Nasional Gunung Tambora, Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo, Kawasan Perburuan Pulau Moyo, Taman Wisata LautPulauSatonda,KawasanPerairan Liang dan Pulau Ngali dan area konservasi lainnya di bawah program pengelolaan terpadu. “Pengesahan Saleh, Moyo, Tambora atau Samota sebagai cagar budaya dunia merupakan pengakuan dari komunitas internasional atas kerja keras dari masyarakat NTB dan Pemerintah Indonesia,’’ ujar Rohmi. (r)
Rendah, Realisasi Penyaluran DAK Fisik Pemprov Mataram (Suara NTB) Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Pemprov NTB terendah di NTB. Sampai 31 Juli 2019, realisasi penyaluran DAK Fisik untuk Pemprov NTB baru 14,16 persen. Selain Pemprov, realisasi penyaluran DAK Fisik yang masih rendah atau di bawah 20 persen juga untuk Lombok Utara. Sampai 31 Juli 2019, realisasi penyaluran DAK Fisik untuk Lombok Utara baru 19.87 persen. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM., di Mataram, Rabu (4/9) siang menyebutkan total realisasi penyaluran DAK Fisik di NTB sebesar 23,39 persen. Dari total pagu sebesar Rp2,56 triliun lebih untuk 11 Pemda di NTB, realisasi penyaluran baru Rp599,9 miliar lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB dari pagu Rp457 miliar lebih, baru disalurkan sebesar Rp64,6 miliar lebih atau 14,16 persen. Kemudian Lombok Utara, dari pagu Rp260,1 miliar lebih, realisasi penyaluran baru Rp51,7 persen atau 19,87 persen. Lombok Barat dengan pagu Rp321,3 miliar, realisasi penyaluran baru Rp75,8 miliar atau 23,61 persen. Lombok Tengah, dengan pagu Rp224,2 miliar, realisasi penyaluran baru Rp54,7 miliar atau 24,4 persen. Lombok Timur dengan pagu Rp294,1 miliar, realisasi penyaluran Rp68,2 miliar lebih atau 23,20 persen. Bima dengan pagu Rp225,9 miliar, realisasinya baru Rp55,5 miliar atau 24,59 persen. Sumbawa dengan pagu Rp274,8 miliar, realisasinya Rp74,5 miliar atau 27,11 persen. Dompu dengan pagu Rp194,8 miliar, realisasinya Rp85,8 miliar atau 44,06 persen. Sumbawa Barat dengan pagu Rp143,5 miliar, realisasinya Rp31 miliar lebih atau 21,60 persen. Selanjutnya, Kota Mataram dengan pagu Rp97,6 miliar, realisasinya Rp19,9 miliar atau 20,47 persen. Dan Kota Bima dengan pagu Rp71,5 miliar, re-
alisasinya baru Rp17,8 miliar atau 24,89 persen. DAK Fisik yang diperoleh Pemprov terdiri dari DAK Penugasan dan DAK Reguler. Untuk DAK Penugasan bidang irigasi pagunya Rp24,8 miliar, realisasi Rp6,2 miliar atau 25 persen, bidang jalan pagunya Rp26,6 miliar, realisasinya Rp6,6 miliar lebih atau 25 persen. Bidang kesehatan pagunya Rp193 miliar lebih, realisasinya Rp1,7 miliar lebih atau 0,93 persen. Bidang lingkungan hidup dan kehutanan pagunya Rp8,5 miliar lebih, realisasinya Rp2,1 miliar lebih atau 25 persen, bidang pariwisata pagunya Rp11,9 miliar, realisasinya Rp2,99 miliar atau 25 persen. Bidang pendidikan pagunya Rp74 miliar lebih, realisasinya Rp18,5 miliar atau 25 persen. Untuk DAK Reguler bidang jalan pagunya Rp28,9 miliar, realisasinya Rp7,2 miliar atau 25 persen, bidang kelautan dan perikanan pagunya Rp7 miliar lebih, realisasinya Rp1,7 miliar lebih atau 25 persen, bidang kesehatan pagunya Rp21,8 miliar, realisasinya Rp2,3 miliar lebih atau 10,82 persen. Selanjutnya bidang pendidikan pagunya Rp48,4 persen, realisasinya Rp12,1 miliar atau 25 persen dan bidang pertanian pagunya Rp11,5 miliar, realisasinya Rp2,87 miliar atau 25 persen. Terpisah, Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (4/9) siang menjelaskan masih sedikitnya realisasi penyaluran DAK Fisik untuk Pemprov NTB karena masih dalam proses kontraktual. Ia menjelaskan alokasi anggaran besar terjadwal di triwulan III dan IV. “Khusus DAK fisik bidang kesehatan pembayarannya akan dilakukan sekaligus di akhir tahun,” jelasnya. Plt Kepala BPKAD NTB, H. Zainul Islam yang dikonfirmasi menjelaskan mengatakan Pemprov tinggal menunggu transfer DAK Fisik tahap II dari pusat. “Dan data di atas, laporan yang disampaikan ke Kemenkeu melalui aplikasi OMSPAN,” jelasnya. (nas)
Beralih Gunakan Sianida Dari Hal. 1 Sianida digunakan sebagai bahan pemurnian emas yang diekstraksi dari material tanah atau batuan. Pola penggunaannya sama dengan zat kimia merkuri. Menurut Darsono, CN adalah bahan kimia yang dipasarkan secara sah. Aturannya, perusahaan yang menggunakan memiliki izin operasional. Seperti perusahaan tambang, atau perusahaan lain yang membutuhkan bahan kimia yang sama. Bahan ini masuk ke NTB hanya muara distribusi. Sementara produksinya di Pulau Jawa dan Kalimantan. Darsono menjamin tidak ada produksi sianida di NTB. “Yang ilegal itu kalau digunakan untuk tambang liar. Ini kan tidak jelas bagaimana pen-
gelolaan limbahnya, karena mencemari lingkungan. Berbahaya juga bagi kesehatan manusia,” kata Darsono. Peralihan penggunaan sianida ini bahkan sudah terpantau sejak beberapa tahun lalu, karena upaya identifikasi penggunaan merkuri sudah gencar di tahun sama. Distribusi sianida secara ilegal inilah yang sedang dalam pemantauan pihaknya. Bahkan aktivitas pemantauan ini sudah dilakukan sejak tahun 2017, ditandai dengan dibentuknya Satgas PETI di NTB. Saat ini memutus rantai distribusi sianida sedang gencar diupayakan. Langkah penindakan dilakukan jika menemukan siapapun yang menjual atau mendistribusukan sianida tanpa izin, apalagi digunakan untuk aktivitas tambang liar. (ars)
PPK Klarifikasi Dana Bank Sampah Rp 1,5 Miliar Dari Hal. 1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB hanya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyusun rancangan teknis kegiatan, namun tidak mengendalikan anggaran. PPK program NTB Zero Waste, Sahru Zali dihubungi di ruangannya, Rabu (4/9), sumber anggaran dan pengelolaan bukan jadi kewenangannya. Sepenuhnya ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB ini men-
gaku hanya menerima usulan dari Bank Sampah selaku pengelola. Bank Sampah, katanya, mengajukan anggaran melalui proposal dengan nilai permintaan bantuan Rp1,7 miliar. ‘’Tapi yang disetujui Rp1,5 miliar. Tapi semuanya itu ada di BPKAD. Kami hanya susun peraturan teknisnya saja,’’ ujar dia. Sahru juga menyebutkan, sesuai rekomendasi hasil kajian teknis hibah Bansos untuk progam zero waste, Bank Sampah Bintang Sejahtera mengajukan usulan untuk beberapa kegiatan. Seperti pelatihan manajemen usaha pengelolaan sampah berbasis masyarakat senilai Rp247.500.000, pendampingan 50 bank sampah senilai Rp 97.500.000. Aplikasi online bank sampah senilai Rp 125.000.000.
Bantuan untuk 50 kelompok Bank Sampah binaan masing masing Rp 10.000.000, sehingga total menjadi Rp 500.000.000. Kemudian bantuan sarana dan prasarana Rp 15.600.000 dikali 50 kelompok sehingga menjadi total Rp 780.000.000. Bantuan ini berupa gudang, gerobak, karung, timbangan. Dari total pengajuan Rp1,7 miliar setelah dirasionalisasi menjadi Rp1,5 miliar. Bantuan itu untuk 50 kelompok di Pulau Lombok. Sejauh ini ia belum menerima surat panggilan apapun dari Kejaksaan Tinggi NTB soal laporan tersebut. Namun sepenuhnya ia menyerahkan prosesnya ke Kejaksaan untuk memproses laporan itu. Ia pun mengaku tidak menyangka ada laporan dugaan
masalah pada program zero waste tersebut, karena baru setahun dimulai. Sahru kemudian mengklarifikasi posisinya pada program program tersebut hanya sebagai PPK pengganti. Saat usulan dan anggaran dicairkan, masih jabatan PPK sebelumnya, Dr. Fatoni. Sehingga ia mengaku tidak tahu soal teknis lebih jauh soal program tersebut, terlebih soal anggaran karena sepenuhnya ada di BPKAD. Mengenai bantuan tahun 2019 untuk item proyek yang sama senilai Rp 2,5 miliar, dipastikannya anggarannya belum turun. Masih dalam proses kajian dan telaah, namun untuk RAB sudah disusun. Bantuan itu akan
diperuntukkan bagi 74 kelompok yang terbesar di Pulau Sumbawa, dengan nilai Rp10 juta per kelompok. “Jadi bergilir, kalau tahun 2018 di Pulau Lombok, tahun ini di Pulau Sumbawa,” jelasnya. Penganggaran menurutnya masih dengan pola sama, sepenuhnya ada di BPKAD. Sebelumnya, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH mengakui sudah ada klarifikasi awal ke PPK. Namun itu sebatas permintaan informasi awal untuk mendapat gambaran soal kasus itu. Sementara untuk proses formalnya, akan dilayangkan surat panggilan, termasuk pihak pihak yang terkait dengan aliran dana Rp1,5 miliar itu. Termasuk indikasi aliran dana ke oknum Caleg. (ars)
Satpol PP NTB Gelar Operasi Penertiban dan Pengawasan Peredaran Tembakau Iris Tanpa Cukai Dari Hal. 1 Selain di Sumbawa, Satpol PP NTB bersama Kantor Bea Cukai Mataram menggelar operasi di dua pasar yang berada di Lombok Tengah (Loteng). Yakni Pasar Jelojok Kopang, diamankan tembakau iris tanpa cukai sebanyak 130 bungkus. Kemudian operasi di Pasar Renteng Praya, diamankan tembakau iris tanpa cukai sebanyak 43 bungkus. Dirjaharta menjelaskan operasi penertiban dan pengawasan yang dilakukan Satpol PP NTB bersama Kantor Bea Cukai tersebut dalam rangka meningkatkan realisasi pendapatan daerah dari cukai tembakau dan rokok. Sebagai daerah penghasil tembakau di Indonesia, produksi tembakau NTB terus meningkat setiap tahunnya. Selain memproduksi tembakau, masyarakat NTB sudah mulai berinovasi. Mereka sudah mulai mengolah tembakau menjadi rokok atau tembakau iris. Namun, masih banyak yang belum mengetahui kewajiban
untuk menggunakan cukai. “Ketika tembakau diolah, dikemas. Itu harus menggunakan cukai,” katanya. Operasi yang dilakukan tidak semata-mata menertibkan. Tetapi dilakukan pembinaan kepada masyarakat yang mendirikan industri rumah tangga pembuatan tembakau iris atau pabrik rokok skala kecil. Dirjaharta mengatakan operasi yang dilakukan nantinya bukan saja di pasar tradisional dan toko kelontong. Tetapi juga akan menyasar industri rumah tangga yang memproduksi tembakau iris. “Kadang mereka tak mengetahui mekanisme untuk cukai itu,” katanya. Dirjaharta berharap kabupaten/kota dapat mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pengawasan peredaran tembakau iris. Karena mereka juga mendapatkan alokasi DBHCHT tiap tahun. Anggaran pengawasan itu perlu dialokasikan untuk Satpol PP kabupaten/kota oleh Pemda
masing-masing. Karena penggunaan DBHCHT untuk pengawasan tembakau tanpa cukai sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP NTB, Arifin, SH, MH menambahkan sesuai UU No.39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai, tembakau iris harus menggunakan cukai. Operasi penertiban dan pengawasan yang dilakukan agar masyarakat yang memproduksi tembakau iris memahami tentang kewajiban untuk mengurus cukai. ‘’Di samping melakukan operasi penertiban di Lombok dan Sumbawa. Juga melakukan sosialisasi sasarannya pasar tradisional. Karena yang banyak masyarakat yang menjual tembakau iris di pasar tradisional tanpa cukai,’’ tuturnya. Industri rumahan dan distributor tembakau iris ini, kata Arifin paling banyak di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Meskipun belum ada Perda ten-
tang cukai, namun Satpol PP bersama Kantor Bea Cukai aktif melakukan pengawasan dan penertiban. ‘’Setiap melakukan operasi selalu bersama Bea Cukai. Karena kita tak punya kewenangan melakukan proses hukum lebih lanjut kaitan penindakan tembakau iris tanpa cukai ini,’’ terangnya. Disebutkan, industri rumahan tembakau iris yang ada di Pulau Lombok sebanyak 56 buah. Hal inilah yang nantinya akan menjadi sasaran pembinaan agar tidak ditemukan lagi peredaran tembakau iris tanpa cukai di pasaran dan toko kelontong. Dari operasi yang dilakukan, banyak masyarakat yang mengaku belum mengetahui prosedur untuk mengurus cukai. Sehingga dilakukan pembinaan. Namun barang atau tembakau tanpa cukai tersebut tetap disita sebagai barang bukti. “Pengawasan ini dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dalam bidang cukai. Karena itu meningkatkan
pengawasan,” kata Arifin. Untuk mengoptimalkan pengawasan, Arifin mengatakan Pemda kabupaten/kota perlu mengalokasikan DBHCHT untuk Satpol PP. Karena itu sudah diatur dalam PMK. Ia menyebut baru ada beberapa kabupaten yang sudah mengalokasikan DBHCHT untuk Satpol PP dalam rangka melakukan pengawasan. Yakni Pemprov NTB, Pemda Lotim, Pemda Lombok Barat (Lobar), Dompu dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sementara Pemda Sumbawa akan mulai mengalokasikan tahun depan. Sedangkan Lombok Tengah (Loteng), sebagai salah satu daerah yang banyak berdiri industri rumahan tembakau iris, belum mengalokasikan anggaran DBHCHT untuk pengawasan. Ia menjelaskan pengawasan ini tujuannya mengurangi beredarnya cukai ilegal. Agar potensi pendapatan negara dari cukai dapat dioptimalkan. Arifin mengatakan untuk cukai rokok dengan berat 4 gram, cukainya hanya Rp600. (nas/*)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 5 September 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Investor China dan Korea Tertarik Garap Jembatan Lombok-Sumbawa (Suara NTB/her)
DATANGI - Ahli waris pemilik lahan yang dimanfaatkan untuk Kantor Desa Terong Tawah mendatangi kantor desa untuk memperjelas soal ganti rugi lahan mereka.
Lahan Kantor Desa Terong Tawah Dipersoalkan Ahli Waris Giri Menang (suara NTB) – Lahan Kantor Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar) dipersoalkan. Menyusul ahli waris lahan kantor desa tersebut meminta diberikan uang ganti rugi (tali asih) atas pemanfaatan lahan milik orang tuanya menjadi kantor desa. Ahli waris Maisur dan kawan-kawan mendatangi Pemdes Terong Tawah, Rabu (4/9) kemarin, untuk mempertegas penyelesaian luasan lahan sekitar 10 atau 8 are tersebut. Mereka menuntut agar diberikan ganti rugi (tali Asih) atas pemanfaatan lahan milik orang tuanya tersebut. Permintaan ahli waris ini sudah lama disampaikan, namun sejauh ini belum ada kesepakatan dari pemdes yang sebelumnya. Pertemuan dihadiri oleh Kades, Kapolsek Labuapi, ahli waris, dan mantan Kepala Desa Terong Tawah, serta para tokoh masyarakat di Desa Terong Tawah. Kuasa hukum ahli waris, Saleh menyebutkan, permintaan ahli waris agar bisa diberikan ganti rugi atas pemanfaatan lahan kantor desa yang sudah dimanfaatkan sejak 20 tahun yang lalu. Permintaan ganti rugi yang dimaksud, karena ahli waris memiliki alas hak atas putusan hukum dari Pengadilan Negeri tahun 1986. Pengadilan Tinggi tahun 1987 bahkan sampai memegang putusan Mahkamah Agung.”Ahli waris hanya meminta diberikan ganti rugi, atas pemanfaatan lahan kantor desa itu,” kata Saleh. Ia mengungkapkan, sekitar tahun 1980 dulu, pemilik lahan atas nama Amaq Sate (Alm) digugat oleh seorang warga masyarakat sekitar tahun 1980. Dalam proses sengketa tersebut, Amaq Sate dimenangkan oleh pihak pengadilan, dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum (inkcraht), sehingga sejak tahun itu, lahan yang luasnya kurang lebih sekitar 10 are tersebut menjadi milik dari Amaq Sate, meski pemilik belum memiliki sertifikat atas kepemilikan lahan tersebut.”Memang ahli waris tidak ada sertifikat, tetapi mereka memiliki putusan hukum pengadilan yang memenangkan ahli waris,” tegasnnya. Namun saat pertemuan, pihak pemdes menyebutkan kalau lahan tersebut sudah menjadi aset Pemkab Lobar, bahkan sudah ada sertifikat yang dipegang oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar. Terhadap keberadaan sertifikat yang disebutkan, pihaknya meminta kepada Pemdes untuk menunjukkan foto copy sertifikat lahan kantor desa.”Kalau memang ada sertifikat, ayo tunjukkan ke kami,” pintanya. Sampai saat ini, lanjut Saleh pihak keluarga belum menentukan angka yang mereka minta sebagai pembayaran ganti rugi, namun dari kades periode sebelumnya sudah menawarkan kepada ahli waris akan diberikan uang ganti rugi, sebesar Rp 50 juta. Namun angka ini belum diterima oleh ahli waris. Sementara, Kepala Desa Terong Tawah M.Waris Zaenal dalam pertemuan pihaknya sudah memanggil pihak terkait, dan mencari informasi dari para mantan kades yang jumlahnya empat kades sejak Desa Terong Tawah resmi menjadi menjadi desa. Terhadap keberadaan lahan kantor desa ini, pada masa pemerintahan kades kedua sekitar tahun 2000, masalah permintaan ganti rugi lahan tersebut pada tahun saat itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan, baik dari keluarga pihak Amaq Sate, dengan pihak keluarga Hj. Nurul Hikmah.”Dulu sudah diselesaikan masalah lahan kantor desa ini secara kekeluargaan antara ahli waris,” ungkapnya. Bahkan putusan penyelesaian secara kelompok tersebut sudah ada bukti fisik berupa dokumen persetujuan, dan penyerahan lahan untuk pembangunan kantor desa.”Tetapi karena kejadian sudah bertahun-tahun, bukti dokumen tersebut sampai saat ini belum ditemukan, apakah hilang atau di mana,” katanya. Bentuk dokumen tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pemdes yang ditandatangani oleh kedua pihak yang menyerahkan lahan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Kades menawarkan dua pilihan, terhadap permintaan diberikan ganti rugi, pada pemerintah kades sebelumnya, sudah dianggarkan dan siapkan anggaran untuk memberikan ganti rugi yang nilainya Rp 50 juta. “Sudah ditawarkan dulu tali asihnya sekitar Rp 50 juta, dana ini sudah dianggarkan kades sebelumnya,” ungkap Waris. Namun tawaran Rp 50 juta ini akan dilakukan klarifikasi kepada pemerintah sebelumnya, apakah benar keberadaan tawaran ini. Namun jika ahli waris tidak mau menerima uang ganti rugi yang diberikan, pihak pemdes mempersilakan ahli waris untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan aturan. Bagaimanapun putusnya akhirnya, pemerintah desa menerima apapun putusan hukum.”Intinya ahli waris meminta diberikan ganti rugi, dan akan kita selesaikan secara kekeluargaan,” tutupnya. (her)
Praya (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB menegaskan keinginannya untuk bisa mewujudkan pembangunan jembatan penghubung Lombok-Sumbawa. Sejumlah opsi pembiayaan pun kini tengah dipertimbangkan. Termasuk, opsi menawarkan pembangunan jembatan ke pihak ketiga. Hal itu diungkapkan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, kepada wartawan, Rabu (4/9). Ditemui di kawasan wisata Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah, Ridwan Syah mengatakan, kalau menggunakan skema pembiayaan dari pemerintah daerah bisa dikatakan sangat berat. Mengingat, besarnya kebutuhan anggaran untuk membangun jembatan yang bakal menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tersebut. Atas dasar itu, tambahnya, ada pemikiran, kenapa tidak proyek tersebut coba ditawar-
kan ke pihak ketiga. “Dan, ternyata respons calon investor cukup bagus. Bahkan sudah ada investor asal China dan Korea Selatan yang sudah menanyakan soal kemungkinan berinvestasi di pembangunan jembatan tersebut,” jelasnya. Meski demikian, Ridwan belum bersedia menjelaskan secara detail prihal profil kedua calon investor tersebut, karena baru tahap penjajakan. Dalam hal ini, pihaknya masih harus mematangkan rencana investasi, baru kemudian menyampaikan ke publik. “Prinsipnya, ada investor yang berminat untuk berinvestasi di pembangunan jem-
batan Lombok-Sumbawa ini. Tapi siapa, nanti kita sampaikan jika memang sudah ada kepastian,” tandasnya. Yang penting ialah bagaimana memantabkan kembali Feasibility Study (FS) jembatan Lombok-Sumbawa yang sudah ada supaya lebih mendetail lagi, sehingga bisa meyakinkan calon investor bahwa berinvestasi di proyek tersebut layak dan secara ekonomi bisa mendatangkan hasil. “Sebelumnya sudah ada hasil FS oleh Pemkab Sumbawa dan proyek tersebut dinyatakan layak serta prospeknya bagus. FS itu yang akan kita mantapkan lagi tahun depan. Baru setelah itu, kita
bisa benar-benar yakin untuk menawarkan proyek tersebut ke calon investor,” ujarnya. Dari hasil FS yang ada, butuh investasi sebesar Rp 15 triliun untuk membangun jembatan sepanjang 17 km tersebut dengan estimasi biaya pembangunan mencapai Rp 900 miliar lebih untuk satu kilometernya. Karena butuh investasi besar, maka FS-nya harus benar-benar mantap dan detail. Disinggung kemungkinan pembentukan konsorsium untuk mewujudkan proyek tersebut, Ridwan mengatakan, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Bisa jadi Pemprov NTB nanti bersama pihak lain membuat konsorium untuk membiayai proyek tersebut, karena pemerintah provinsi punya mimpi besar bisa mewujudkan proyek tersebut. “Kalau hanya mengandalkan APBD provinsi sangat berat.
(Suara NTB/dok)
H. Ridwan Syah Biayanya itu setara APBD NTB untuk tiga tahun. Bahkan APBN sekalipun masih sulit, sehingga opsi yang memungkinkan, proyek tersebut ditawarkan ke pihak ketiga,” ujarnya. (kir)
Peringati Hari Pelanggan Nasional
Golden Palace Hotel Lombok Manjakan Tamu
(Suara NTB/ist)
BATIK – Sejumlah wisatawan sedang mencoba membuat batik Sasambo di usaha Batik Sasambo Jaya Abadi Dusun Kedondong Desa Pringgasela Selatan.
Batik Sasambo Pringgasela Kembali Menggeliat Selong (Suara NTB) Keberadaan sentra kerajinan batik Sasambo dewasa ini kembali menggeliat. Pasalnya, batik Sasambo mendapatkan perhatian serius dari Pemprov NTB. Perhatian yang diberikan oleh pemerintah ini pun mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat atau perajin. Salah satu perajin Batik Sasambo di Dusun Kedondong Desa Pringgasela Selatan Kecamatan Pringgasela, Kusman Jayadi, kepada Suara NTB ditemui di rumahnya, Rabu (4/9), bersyukur atas mulai bangkitnya batik Sasambo belakangan ini. Hal ini dibuktikan dengan permintaan yang cukup banyak. Diakuinya, dalam kurun waktu 1 bulan, kain Sasambo yang diproduksi hampir 500 lembar kain. Permintaan paling banyak dari perkantoran dan sekolah-sekolah. Untuk meng-
hasilkan batik Sasambo, Jayadi mengaku bahwa 80 persen bahan-bahan didatangkan dari Pulau Jawa, seperti kain, lilin malam, zat warna dan bahanbahan pendukung lainnya. Namun yang menjadi bagian inti dalam produksi batik Sasambo ini dalam mendesain motif. Di mana para pengrajin harus menentukan filosofi dari jenis dan bentuk ukiran dalam kain dengan pelaksanaan desain dilakukan kurun waktu satu hari. Motif yang dibuat memiliki makna dan filosofi tersendiri dari keahlian tangan perajin dalam membuat pola, motif dan warna pada batik Sasambo. Misalnya untuk motif Putri Mandalika mencerminkan setiap kebaikan membutuhkan sebuah pengorbanan dengan mengambil legenda dari Putri Mandalika yang menceburkan dirinya ke laut agar dapat dinikmati oleh semua orang. Sementara untuk motif lumbung pada zaman dahulu merupakan wadah menyimpan padi bagi masyarakat Sasak. ‘’Itu diangkat di mana lumbung berfungsi untuk melindungi pangan, sehingga disiapkan sebuah wadah, dan motof presean yang merupakan atraksi budaya
masyarakat Sasak,’’ terangnya. Dijelaskan, dulunya dalam batik Sasambo digabungkan tiga etnis. Namun jika mengarah kepada hak kekayaan intelektual, untuk hak cipta tidak bisa didapatkan ciri khas orang atau daerah lain. Sehingga disimpulkan bahwa untuk pengrajin Sasambo di pulau Lombok khusus menggali ikon yang ada di masyarakat suku Sasak, Sumbawa fokus menggali suku Samawa, begitu juga Bima dengan suku Mbojo. Namun tantangan saat ini, para perajin batik Sasambo tradisional berupa lahirnya pengrajin batik Sasambo berbasis mesin. Namun kondisi itu tidak menyurutkan semangat dari para pengrajin untuk bersaing. Dikatakan Jayadi, perajin tradisional menjaga keaslian dari batik Sasambo, di mana untuk batik asli tidak pernah rapi atau garis kainnya terputus. Termasuk cara membedakan kualitas kain, batik Sasambo asli selalu menggunakan katun, sehingga tidak luntur dan tidak mudah lusuh ketika digunakan. Untuk harga satu batik Sasambo dari kain maupun dalam bentuk pakaian, berkisar antara Rp150 ribu hingga puluhan juta rupiah. (yon)
PADA Hari Pelanggan Nasional yang jatuh tepat pada 4 September 2019, Golden Palace Hotel Lombok memberikan apresiasi untuk para pelanggannya yang check in dengan berbagai promo menarik untuk memanjakan para customer-nya. Ditemui di Golden Palace Hotel Lombok Assistant Marketing Communication Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ida Ayu Nyoman Sri Utami, menjelaskan jika ini merupakan pertama kalinya di Golden Palace Hotel Lombok memeriahkan Hari Pelanggan Nasional pada para customer yang check in tepat pada tanggal 4 September. ‘’Kita memberikan free teh, kopi, jus dan 10 jenis cake yang disediakan dari pihak hotel,” jelasnya, Rabu (4/9). Ayu – sapaan akrabnya menambahkan promo ini hanya khusus tamu hotel yang
check in di Golden Palace Hotel Lombok tanggal 4 September kemarin. Namun, pihaknya juga memberikan perlakuan khusus untuk tamutamu event. “Promo ini berlaku dari jam 3 sore sampai jam 11 malam,nanti setiap tamu yang check in akan diinfokan di receptionist untuk diarahkan mengambil hidangan yang sudah kami sediakan,” ungkapnya. Menurut Golden Palace Hotel Lombok, ujarnya, customer adalah yang paling utama. Tanpa tanpa customer usaha apa pun tidak bisa berkembang. Begitu juga tanpa pelanggan, profit tidak bisa didapat. ‘’Tanpa pelanggan, usaha bisa saja hancur. Semoga Golden Palace Hotel Lombok bisa melayani customer dengan pelayanan terbaik dan semoga tahun-tahun berikutnya kegiatan ini bisa berjalan,” harapnya. (r)
(Suara NTB/ist)
HARI PELANGGAN - Manajemen Golden Palace Hotel Lombok memanjakan tamu hotel yang check in di Hari Pelanggan Nasional yang jatuh, Rabu (4/9) kemarin.